Demokratik Korea (untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pihak)

MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT DEMOKRATIK KOREA TENTANG PEMBENTUKAN KONSULTASI BILATERAL

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Demokratik Korea (untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pihak).

BERHASRAT untuk meningkatkan saling pengertian dan kerjasama antar kedua negara. MENCERMINKAN keinginan kedua negara untuk mengembangkan dan mempererat hubungan persahabatan antar kedua negara. MENIMBANG bahwa konsultasi secara berkala dan pertukaran pandangan mengenai hubungan bilateral dan masalah-masalah internasional yang menjadi kepentingan bersama akan saling menguntungkan. MENEGASKAN KEMBALI keyakinan kedua negara bahwa meningkatnya hubungan persahabatan dan kerjasama antar kedua negara akan menyumbangkan perdamaian dan keamanan internasional dengan cara menciptakan saling percaya, saling pengertian dan kerjasama dalam hubungan internasional. Telah menyetujui sebagai berikut:

Pasall Para pihak akan melakukan konsultasi secara berkala antara Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dengan Kementerian Luar Negeri Republik Rakyat Demokratik Korea (untuk selanjutnya disebut sebagai Konsultasi) dengan maksud untuk mengkaji hubungan bilateral dan masalah-masalah intemasional yang menjadi kepentingan bersama.

Pasal2 Konsultasi akan mencakup kajian dalam hubungan politik, ekonomi, sosial, kebudayaan,olah raga, teknis dan di bidang teknologi

Pasal3 Para pihak sepakat bahwa Konsultasi dilaksanakan dengan semangat kerjasama dan fleksibel, secara bergantian di Indonesia atau di RRDK dan bahwa modalitas untuk konsultasi, termasuk penentuan tanggal, tempat, agenda dan tingkat pejabat yang mewakili, akan ditentukan dengan kesepakatan bersama melalui saluran diplomatik. Biaya perjalanan delegasi negara pengirim akan dibebankan kepada neg-ara pengirim sementara bi-aya akomodasi dan transportasi lokal untuk Ketua Delegasi dan tiga pejabat resmi akan ditanggung oleh negara penerima.

Pasal4 '

Para pihak dapat membentuk kelompok kerja atau pertemuan para ahli dalam rangka membahas bidang-bidang tertentu yang menjadi kepentingan bersama~

PasaiS Hasil dari konsultasi tersebut tidak dipublikasikan kepada umum, kecuali apabila disepakati oleh Para Pihak.

Pasal6 Setiap perbedaan atau perselisihan yang timbul mengenai pelaksanaan atau penafsiran dari Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan melalui konsultasi bersama antara Para Pihak.

Pasal7 Memorandum Saling Pengertian ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Memorandum Saling Pengertian ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kecuali salah satu Pihak menyampaikan keinginannya secara tertulis untuk membatalkan Memorandum Saling Pengertian, 6 (enam) bulan sebelumnya.

Pasal8 Memorandum Saling Pengertian ini dapat diubah atas persetujuan bersama Para Pihak. Perubahan tersebut akan berlaku berdasarkan tanggal penandatanganan.

Pasal9 Pembatalan atau penghentjan Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mengganggu pelaksanaan dan masa berlaku pengaturan yang dibuat berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini sampai dengan berakhimya pengaturan tersebut. Sebagai bukti, yang bertandatangan di bawah ini diberikan kuasa oleh pemerintah masing-masing, telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini. Dibuat di Pyongyang pada tanggal 12 bulan November tahun dua ribu tiga dalam dua naskah asli, dalam bahasa Indonesia, Korea dan Inggris. Semua naskah mempunyai kekuatan yang sama. Apabila terdapat perbedaan penafsiran, naskah bahasa Inggris yang berlaku.

ATAS

AMA PEMERINTAH REP~MLIK INDONESIA

Signed

"ATAS NAMA PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT DEMOKRATIK KOREA

Signed

. 0

[

·1~ -Th- -ftt -n ~ l~ ~

*~ l

lo :J.o

L

i:g_ -frr f-& ~ lL

'1s- l~~ ' l~ l Y

£Z

~ 1~ ~

~ ~ ~-~{o)fy~ fo~lL&

* i~ N1h Ib lo ~ } fa 1¥ *

o ~11- ~-& E

fL ' l~ & [% ~

l~

·1~-Th-~~"[k *(1~-Th- Ffalo {(fy~»

lo {Y g., -it lo

l~

'

Th- ~ lt<> ltL iir

-trr ~ -E:- lo

~ {:g:% {o lY

to l~ikktw

~ l~-fk li¥-E- ~ t5 2 {Y fyiftfy -:g:-

lo

lM =~; fo 2 ~i

0

R1W

£ I l~

'

·1~ ~{.g.[o i~

lo-f} -trr ~ 1~ l-Y 1h{.g. ro~ HY

lI! i .g. !=o lL tl<> 1k -10 to {~ ~ 1-o tr.c H-Y !=o -i.g. x

lf.cib:- ~~

tW? o f~ lY "fk{R

* t~

lo ~ lL fk Th-lf-1 [to;

t21Y to tlg l!:!

~

~ '*:- ~ {o lf,c-{h- W~

'l=o-f.g. ~ E 1~ ~

~

f-i

1~ ~

fo lo{Y{~{4

~ ~ ~ {~ i.g. fo-g 1~ ~

~ ~ l~~ ~

~ LY~ ~ 1~

2 -iY fy-tftfy g

l-Y ll<> -.l

lo-1$K}L lo itr lo lfifrr-k-tW

, t=oi.g. ~w

t\ lo .fR 1W i!!-lf::l lf-1 ~ lY fk fFl {~ ~

* ~~

~

lfl' ift WRc lo lo {Y{~ -b ~ tY1h-{.g. ~ ~

lr;.

~ -k

fk to tl~ li!

* ~ {o) A ~

*~

~{~% 1h lo

...t I

'

uo:J2 Q

...

to l o -!Y {-I! -b ·:h

~ (1~ -Th- F {I; lo

~-t~it-{o

lo·-k- 4: 1h W ± 1:o A f?: I

I

~.2~!!

~ F~ ..l

~ ~~

lY 1$:

«ft=t 1~ » ~ ~ lY l --t :S. Ib

Ill\ 1=1 c:> JUI2V~Yr!2CJ-IW ~

I

0

I

I<>I01Y ~ ~1=12~1cl ici 1<>-}..} tci ~--;~ 1o ~ ~E-12~1 oI'I 1~1 ~ 1ci

~1

3 -~

~J-l:lJ ~ ~ ~J ~ ~J ~A~ 3J} t§ ~ ~l ~

AJ oJ -f 1- ~1 oJ nJ *~}~Oil --
~ ~~

cfrt+ ~ ~

~

~

-AJ- ~ -~}9.} -AJ 1-'

PJ: ~n

~ ~

~1 ~ ~ % ~ 0~ t:il A

l

"'r

t:ll--<1 °}%~~3lf-

AJ (5» -8-}n:l 9-Lill.. ~ 7S £

~ l:l}-1jl-ol ~l

All

~

1(7} :g

-T

~

~

%-61-

~ -AJ~ ~1

~~1 "5-Jt::-}.

All 7

o1

AJ Oil Al 0J

ol

L

:f

-{i- ~-n Q.} OJ l=H- o 1

x ~ J 71 6 7fl ~ -11 Oil o 1 ll

-cff "8-J A} 71 ~l ~l ~% AJ- t:H l:lc} Oil7·ll ~l t:tl

0

£

E!J= ~n ~

~l ~ -5}

~ ~ ~ 5 ~ {}~ ~11; oj ~ ~ t::}.

2

-------------------------------------------------

~

0

~

1 ?J=-5n

o-1 ;.{1~

~

!!_ ~1

:ii:ll71

All 9

~

~ ~ ~~ ~

;.{1

<>i rrl tl- ~ ~

~ ~ ol

~

0

1

~~n ~ ~l

Pll T= Pl Ctl-oil Ai

.9-J .E.~ rtll ll} ;.{1 ~ 1:1 og 4

~K

~ 7=lilki0~~~-T~I ~l~otl ~15~01

~~ ~ 011 ~loto:1

Signed

Signed

3

71 7J

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA ON THE ESTABLISHMENT OF BILATERAL CONSULTATIONS

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic People's Republic of Korea (hereinafter referred to as the "Parties'');

DESIROUS to promote mutual understanding and cooperation between both countries;

REFLECTING the desire of both countries to develop and further enhance the friendly relations between both countries;

CONSIDERING that periodical consultations and an exchange of ideas on bilateral relations and international matters of mutual interest would be of mutual benefit;

REAFFIRMING their conviction that the further development of friendly relations and cooperation between the two countries will contribute to international peace and security by means of creating mutual confidence, understanding and cooperation in international relations;

HAVE REACHED THE FOLLOWING UNDERSTANDINGS :

--------------------~~~~~~•

Article 1 The Parties shall conduct periodical consultations between the Department of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Democratic People's Republic of Korea (hereinafter referred to as "the Consultations") with the aim of reviewing on bilateral and international affairs of mutual interest.

Article 2 The Consultations shall include, inter alia, a review of the relationship in the political, economic, social, culture, sport, technical and technological fields.

Article 3 The Parties agree that the consultations should be conducted in the spirit of flexibility and cooperation, alternately in the Republic of Indonesia or in the Democratic People's Republic of Korea and that modalities for the consultations, including the determination of dates, venue, agenda and level of representation, shall be determined by mutual consent through diplomatic channels. The travelling costs of a delegation dispatched by this MoU shall be borne by the sending state while the accommodation for the Head of Delegation and three officials and domestic transportation costs be borne by the receiving state. A~icle

4

The Parties may set up working groups or expert meeting in order to discuss specific areas of common interest.

Article 5 The outcome of the Consultations will not be made public, unless otherwise agreed upon by the Parties.

Article 6 Any differences or disputes that may arise for the implementation or interpretation of this Memorandum of Understanding will be settled by consultations between the Parties. •

•

Article 7

The present Memorandum of Understanding shall enter into force upon signature and be valid for five years.:. This Memorandum of Understanding shall remain in force for five years unless one of the Parties indicates its intention in writing to terminate this Memorandum of Understanding, six months in advance. Article 8

The Memorandum of Understanding may be amended upon mutual consent of the Parties. These amendments shaH enter into force upon signature. Article 9

The termination or suspension of the present Memorandum of Understanding shall not affect the execution and duration of any arrangement made under the present Memorandurn of Understanding until the completion of such arrangement. IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authonzed by their respective Governments, have signed the present Memorandum of Understanding. DONE at Pyongyang on 12th of November in the year two thousand three in two originals in the Indonesian, Korean and English languages. All texts are equally authentic. Any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FORTHEGOVERNMENTOF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Signed

FOR THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA

Signed