DAMPAK ALOKASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP DEFORESTASI KAWASAN DAN DEGRADASI TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT ARDI NOVRA

DAMPAK ALOKASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP DEFORESTASI KAWASAN DAN DEGRADASI TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT

ARDI NOVRA

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2007

ABSTRAK ARDI NOVRA. Dampak Alokasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Deforestasi Kawasan dan Degradasi Taman Nasional Kerinci Seblat (YUSMAN SYAUKAT sebagai Ketua, BUNASOR SANIM dan BONAR M. SINAGA sebagai Anggota Komisi Pembimbing) Kebijakan pembangunan bidang perlindungan hutan dan pelestarian kawasan konservasi merupakan bagian tidak terpisahkan dari pembangunan regional. Desentralisasi fiskal dan kesepakatan pemerintah daerah sekitar, pada dasarnya merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelestarian Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Penelitian secara umum bertujuan untuk menganalisis berbagai alternatif dampak kebijakan pengeluaran pemerintah daerah terhadap deforestasi kawasan dan degradasi TNKS. Penelitian menggunakan data pool yaitu gabungan time series tahun 1994–2003 dan cross section tiga kawasan. Model ekonometrika terdiri dari 58 persamaan yang terbagi 7 blok dan diestimasi menggunakan Seemingly Unrelated Regressions (SUR) dan Two Stage Least Squares (2SLS). Simulasi dilakukan untuk mengevaluasi dan meramalkan dampak kebijakan terhadap aspek sosial, ekonomi dan lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan. Pengolahan dan analisis data menggunakan program MS Excel dan SAS 6.12. Realokasi pengeluaran rutin yang diprioritaskan untuk peningkatan pengeluaran pembangunan sektor sumberdaya manusia memenuhi kriteria untuk pembangunan berkelanjutan, yaitu (1) aspek ekonomi, mampu mendorong transformasi struktural pembangunan ekonomi, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta memperbaiki distribusi pendapatan antar sektor pertanian (pedesaan) dan non-pertanian (perkotaan), (2) aspek sosial, mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja dan menurunnya tingkat pengangguran terbuka, (3) aspek ekologis, mampu mengurangi tekanan terhadap sumberdaya lahan dan hutan dengan menurunnya laju deforestasi kawasan dan degradasi hutan zona penyangga, serta peningkatan aktivitas perekonomian kawasan tidak mendorong peningkatan degradasi taman nasional. Kebijakan pembangunan sektor sumberdaya manusia akan tercapai jika didukung dengan upaya perbaikan aksesibilitas kawasan dan terciptanya iklim kondusif bagi perkembangan dunia usaha, serta dilakukan secara konsisten oleh pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai pembangunan berkelanjutan diperlukan penataan kembali alokasi pengeluaran pemerintah daerah baik antar pengeluaran rutin dan pembangunan maupun antar sektor pembangunan dengan prioritas pengembangan sumberdaya manusia. Kata Kunci: pengeluaran pemerintah, deforestasi, degradasi.

ABSTRACT ARDI NOVRA. The Impact of the Local Government Expenditure Allocation on the Regional Deforestation and Kerinci Seblat National Park Degradation (YUSMAN SYAUKAT as Chairman, BUNASOR SANIM and BONAR M. SINAGA as Members of Advisory Committee) Conservation areas protection policies have been integrated with the regional development program. This program can be support by fiscal decentralization and regional government agreement on the Kerinci Seblat National Park (KSNP). The general objective of the research was to analyze impact of the local government expenditure allocation alternatives on the regional deforestation and KSNP degradation. The research using pooling data time series (1994 – 2003) and cross section on three regions. Econometric model consist 58 equations can be divided into 7 blocks, and estimated using Seemingly Unrelated Regressions (SUR) and Two Stage Least Squares (2SLS). The model simulation was to find out the balancing allocation of the local government expenditure, is based on three aspects that is economic, social and ecological. Data processing and analyze using MS Excel and SAS 6.12 software. The regional sustainable development can be achieved by the policy combination that was reallocated from the routine expenditure to increase the human resource development sector. Fulfills the criteria of the sustainable development, that is (1) economic aspects, will be driven factor to structural economics transformation, support to increase the output growth rate, output per caput, and improving the sectors output distribution, (2) social aspects, will be supported factor to increase the rate of public participation on the regional development, that likely increase of the rate of labor force participation, and decline the rate of un-employment, (3) ecological aspects, will have to decline the pressure of land and forest resources, that is decline of the regional deforestation, and national park degradation. The supporting factors to achieve there policies targeting that is effort to improve of the regional accessibilities and business climate, and the local government consistency to applied this policy. Based on the research, we can conclude that to achieve the regional sustainable development, the local governments need to redesign the routine and development expenditure ratio, and human resources development as a priority sector. Keywords: government expenditure, deforestation, degradation.

SURAT PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa segala pernyataan dalam disertasi yang berjudul: DAMPAK ALOKASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP DEFORESTASI KAWASAN DAN DEGRADASI TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT merupakan gagasan atau hasil penelitian disertasi saya sendiri, dengan bimbingan Komisi Pembimbing, kecuali dengan jelas ditunjukkan rujukannya. Disertasi ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar pada program sejenis di perguruan tinggi lain. Semua data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas dan diperiksa kebenarannya.

Bogor, Februari 2007

ARDI NOVRA NRP. A161020021

©Hak Cipta milik Institut Pertanian Bogor tahun 2007 Hak Cipta dilindungi Dilarang mengutip dan memperbanyak tanpa izin tertulis dari Institut Pertanian Bogor, sebahagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun baik cetak, fotokopi, mikrofilm dan sebagainya

DAMPAK ALOKASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP DEFORESTASI KAWASAN DAN DEGRADASI TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2007

: DAMPAK ALOKASI PENGELUARAN PEMERINTAH

JUDUL PENELITIAN

DAERAH TERHADAP DEFORESTASI KAWASAN DAN DEGRADASI TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT Nama Mahasiswa

: ARDI NOVRA

Nomor Pokok

: A161020021

Program Studi

: Ekonomi Pertanian

Menyetujui: 1. Komisi Pembimbing

Dr. Ir. H. Yusman Syaukat, M.Ec. Ketua

Prof. Dr. Ir. H. Bunasor Sanim, M.Sc. Anggota

Prof. Dr. Ir. Bonar M. Sinaga, MA. Anggota

2. Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian,

3. Dekan Sekolah Pascasarjana

Prof. Dr. Ir. Bonar M. Sinaga, MA.

Prof. Dr. Ir. Khairil A. Notodiputro, MS.

Tanggal Ujian: 19 Januari 2007

Tanggal Lulus: .......................................

Penulis adalah putra keempat dari delapan bersaudara pasangan H. Adlis Z dan Hj. (Alm) Baidalis, dilahirkan di Payakumbuh tanggal 26 November 1968. Pada tahun 1981 Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Payakumbuh dan tahun 1984 pendidikan Sekolah Menengah Lanjutan Pertama (SMP) Negeri

1 Payakumbuh serta pada tahun 1987

pendidikan Sekolah

Menengah Lanjutan Atas (SMA) Negeri 1 Payakumbuh. Pada tahun 1987 Penulis diterima melalui jalur Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK) pada Fakultas Peternakan Universitas Jambi, Jambi. Pada tahun 1994 diterima sebagai staf pengajar pada Fakultas Peternakan Universitas Jambi dan tahun 1996 mendapat kesempatan mengikuti tugas belajar melalui beasiswa BPPS pada Program Magister (S-2) Ilmu Ekonomi Pertanian di Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung. Pada tahun 2002 kembali mengikuti tugas belajar melalui beasiswa BPPS pada Program Doktor (S3) Ilmu Ekonomi Pertanian di Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor. Penulis menikah dengan Evayanti dan dikarunia dua orang putra-putri yaitu Abivanny Ayutri Evardi (7 tahun) dan Abie Habibie Evardi (2 tahun).

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan berkah Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan disertasi program Doktor dengan judul “DAMPAK ALOKASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP DEFORESTASI KAWASAN DAN DEGRADASI TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT”. Ucapan terima kasih atas suppor dan pengertian dari keluarga tercinta dan semua pihak yang telah ikut andil dalam memberikan berbagai saran dan kritik demi kesempurnaan laporan disertasi ini. Ucapan terima kasih diucapkan kepada: 1. Dr. Ir. H. Yusman Syaukat, MEc., selaku ketua komisi pembimbing serta Prof. Dr. Ir. Bunasor Sanim, MSc dan Prof. Dr. Ir. Bonar M. Sinaga, MA selaku anggota komisi pembimbing. Kepedulian dan rasa kekeluargaan yang telah Bapak-bapak berikan selama proses bimbingan disertasi merupakan modal utama bagi Penulis dalam menghadapi berbagai kendala mulai dari penyusunan proposal sampai penulisan disertasi ini. 2. Prof. Dr. Kuntjoro, Prof. Dr. Syafri Mangkuprawira dan Dr. Ir. Hermanto Siregar, MEc atas saran-saran selama Prelim II, serta Dr. Ir. Nunung Kusnadi, MS dan Dr. Ir. D. S. Priyarsono, MSc yang banyak memberikan masukan saat Ujian Tertutup.

3. Rektor dan Dekan Fakultas Peternakan Universitas Jambi yang telah memberi kesempatan kepada Penulis untuk menempuh pendidikan pada program Doktor (S3) Ilmu Ekonomi Pertanian Sekolah Pascasarjana IPB Bogor. 4. Rektor dan Dekan Sekolah Pascasarjana IPB serta Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menuntut ilmu pada Sekolah Pascasarjana IPB Bogor. 5. Bapak/Ibuk staf pengajar khususnya pada Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian Sekolah Pascasarjana IPB Bogor yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan menjadi dasar ilmiah dalam penyusunan disertasi ini. 6. Dr. Ir. Harry Santoso, MS, dan Dr. Ir. Kirsfianti Ginoga, MSc., selaku penguji luar komisi Ujian Terbuka, atas saran dan kesediaannya untuk membagi ilmu pengetahuan dan pengalaman guna perbaikan tulisan disertasi ini. 7. Direktorat Jenderal Pendidikan (Dikti) Departemen Pendidikan Nasional yang telah memberikan bantuan beasiswa BPPS program doktor (S-3) pada Sekolah Pascasarjana IPB Bogor. 8. Kepala dan Staf Balai Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang telah dengan sepenuh hati membantu penyediaan data, terutama data hasil intepretasi citra landsat perkembangan tutupan hutan pada kawasan penyangga dan taman nasional. 9. Rekan-rekan Program Studi EPN khususnya angkatan 2002, Tim Hibah Pasca dan anggota IMPASJA (Ikatan Mahasiswa Pascasarjana – Jambi) yang telah

memberikan bantuan dan masukan baik selama menempuh pendidikan maupun selama pelaksanaan dan penyusunan laporan penelitian disertasi ini. 10. Keluarga H. Saum dan Hendra Budiman sebagai tetanngga terdekat yang telah begitu banyak membantu keluarga Penulis serta pihak-pihak lain yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu atas semua bantuannya diucapkan terima kasih. Disertasi dan gelar Doktor ini Penulis persembahkan buat Ibunda Hj. Baidalis tercinta yang telah berpulang ke Rahmatullah ketika Penulis sangat membutuhkan dorongan serta kasih dan sayangnya. Illahi telah lebih dulu memanggil Bunda dan asa untuk mempersembahkan gelar tertinggi ini buat Bunda terasa sirna, tetapi Ananda sangat yakin di surga sana Bunda akan merasa bangga dan bahagia. Sekarang satu yang Ananda mohon, maafkan semua keterlambatan ini dan ketidak mampuan Ananda untuk memenuhi janji kepada Bunda guna menyaksikan Ananda menerima gelar pendidikan tertinggi ini. Buat Papa H. Adlis Z, kerja keras dan keyakinan Papa merupakan motivasi dan pendorong ketika ananda menghadapi berbagai kendala. Kerja keras Papa dan kelembutan Bunda telah menjadikan kami delapan saudara mampu meraih gelar sarjana dan bekal ilmu pengetahuan itu sekarang menjadi warisan yang paling berharga dalam kehidupan kami. Selanjutnya buat Papa (alm) H. Dinar dan Mama Hj. Lisdinar terima kasih atas doa dan pengertiannya yang telah diberikan selama ini. Buat Uni-uni (Erfi Raudhati, Yelly Hendri dan Yetma Hartati) serta

adik-adik (Yenny Adrianti, Jonmeri Akbar, Gottri Hidrayanti dan Yandi Febrinal) tercinta semoga gelar ini menjadi kebahagian kita bersama. Untuk yang teramat spesial dan selalu mendampingi Penulis dalam suka dan duka, isteri tercinta Evayanti dan ananda tersayang Abivanny Ayutri Evardi dan Abie Habibie Evardi. Ayahnda persembahkan disertasi ini untuk kalian dan semoga dengan ini kita bisa bersama memulai lagi langkah baru untuk menggapai kehidupan yang lebih baik di masa depan. Kemanjaan dan keusilan kalian dalam kebersamaan merupakan obat paling mujarab pelepas lelah dan menjadi motivasi Ayahnda untuk secepat mungkin memberikan yang terbaik bagi kalian. Semoga Allah, SWT melimpahkan berkah dan rahmahNya bagi kita semua dalam mencapai keluarga Sakinah, Mawadah dan Warrahmah, amin.

Bogor, Februari 2007

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman DAFTAR TABEL …………………………………………..………

vi

DAFTAR GAMBAR ……………………………………..………..

xi

DAFTAR LAMPIRAN …………………………………….……...

xiii

I. PENDAHULUAN Latar Belakang …..……………………….………………….

1

Perumusan Masalah ………………………….………………

4

Tujuan dan Manfaat Penelitian ……………….....…………..

9

Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian ...........................

10

II. TINJAUAN PUSTAKA Perkembangan Taman Nasional ……………………………..

12

Perubahan Penggunaan Lahan dan Tutupan Hutan ………….

19

Faktor Penggerak Deforestasi ………………………………..

26

Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan …………………....

31

Penduduk dan Tenaga Kerja …………………………………

35

Studi Empiris Perubahan Penggunaan Lahan........................... Studi Empiris Deforestasi ........................................................

39 41

Studi Empiris Degradasi Taman Nasional dan Kawasan Lindung ....................................................................................

44

III. KERANGKA PEMIKIRAN Kerangka Teoritis ....................................................................

48

Pembiayaan Pembangunan ..........................................

48

Perubahan Penggunaan Lahan .....................................

55

Penggunaan Lahan Pertanian ........................ Penggunaan Lahan Non-Pertanaian ............... Pilihan Komoditas Budidaya .......................................

57 59 60 i

Pendekatan Sub-Sistem .................................

61

Pendekatan Pasar ...........................................

62

Output dan Tenaga Kerja ..............................................

64

Degradasi Zona Penyangga dan Taman Nasional .........

66

Kerangka Operasional ……………………………..……….....

68

Sub-Model Alokasi Fiskal .............................................

68

Sub-Model Alokasi Kredit ........................................... Sub-Model Penggunaan Lahan ....................................

70 71

Sub-Model Pilihan Komoditas ......................................

73

Sub-Model Struktur Output ..........................................

74

Sub-Model Ekonomi dan Tenaga Kerja ........................

75

Sub-Model Degradasi Zona Penyangga dan Taman Nasional .......................................................... Hubungan Antara Sub-Model Penelitian .................................. Model Persamaan Struktural dan Metode Estimasi ..................

77 78 80

IV. METODE PENELITIAN Waktu dan Lokasi Penelitian ……………………………….....

83

Jenis dan Sumber Data ……………………………………….

85

Spesifikasi Model ……………………………………………..

85

Blok Pengeluaran Pembangunan .................................. Blok Kredit ...................................................................

86 87

Blok Penggunaan Lahan ...............................................

88

Blok Pilihan Komoditas ................................................

91 94

Blok Struktur Output .................................................... Blok Ekonomi dan Tenaga Kerja ................................. Blok Degradasi Zona Penyangga dan Taman Nasional

96 97

Identifikasi Model dan Metode Estimasi ……………………..

100

Validasi Model ……………………………………………....

101

Simulasi Dampak Kebijakan .....................................................

101

Simulasi Historis ..........................................................

101

Simulasi Peramalan ...................................................... ii

103 V. PERKEMBANGAN KAWASAN DAN TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT Perilaku Alokasi Pengeluaran Pemerintah dan Kredit Perbankan Kawasan .................................................................

106

Alokasi Pengeluaran Pemerintah Kawasan .................

107

Distribusi Kredit Perbankan Kawasan .........................

113

Pola Penggunaan Lahan Kawasan ...........................................

117

Pola Budidaya Komoditas Kawasan ........................................

127

Perkembangan Struktur Output Kawasan ................................

137 141

Perkembangan Ouput dan Sektor Tenaga Kerja Kawasan ...... Tingkat Degradasi Hutan Zona Penyangga dan Nasional....................................................................................

Taman 148

Ikhtisar .....................................................................................

152

VI. EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN ALOKASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP DEFORESTASI KAWASAN DAN DEGRADASI TNKS TAHUN 1994-2003 Hasil Validasi Model ..............................................................

155

Evaluas Dampak Krisis dan Desentralisasi Fiskal .................

157

Evaluasi Dampak Kebijakan Peningkatan Alokasi Pengeluaran Pembangunan Prioritas .....................................

Sektor 161

Evaluasi Dampak Kebijakan Realokasi Pengeluaran Rutin untuk Pembangunan ...............................................................

166

Evaluasi Dampak Kombinasi Kebijakan Realokasi Pengeluaran Rutin dan Peningkatan Sektor Pembangunan Prioritas ..................................................................................

170

Evaluasi Dampak Kebijakan Realokasi Pengeluaran Rutin dengan Prioritas Sektor Transportasi ................

171

Evaluasi Dampak Kebijakan Realokasi Pengeluaran Rutin dengan Prioritas Sektor Pengembangan Wilayah .... ...................................................................

174

Evaluasi Dampak Kebijakan Realokasi Pengeluaran Rutin dengan Prioritas Sektor Sumberdaya Manusia ..

178

Kebijakan Kombinasi Realokasi Pengeluaran Rutin dan Sektor iii

Prioritas untuk Pembangunan Berkelanjutan ..............

181

Alokasi Pengeluaran Pemerintah Berkelanjutan ........

182

Evaluasi Dampak Kebijakan Alokasi Pengeluaran Pembangunan Berkelanjutan pada Aspek Ekonomi ..

185

Evaluasi Dampak Kebijakan Alokasi Pengeluaran Pembangunan Berkelanjutan pada Aspek Sosial .......

189

Evaluasi Dampak Kebijakan Alokasi Pengeluaran Pembangunan Berkelanjutan pada Aspek Lingkungan .................................................................

192

Ikhtisar ....................................................................................

193

VII. RAMALAN DAMPAK KEBIJAKAN ALOKASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP DEFORESTASI KAWASAN DAN DEGRADASI TNKS TAHUN 20072010 Ramalan Alokasi Pengeluaran Pemerintah Daerah ................

195

Ramalan Dampak Kebijakan Alokasi Pengeluaran Pembangunan Berkelanjutan Periode Tahun 2007 – 2010 ....

198

Ramalan Alokasi Pengeluaran Pemerintah Daerah untuk Pembangunan Berkelanjutan ............................

198

Ramalan Dampak Kebijakan Alokasi Pengeluaran Pem-bangunan Berkelanjutan pada Aspek Ekonomi..

202

Ramalan Dampak Kebijakan Alokasi Pengeluaran Pem-bangunan Berkelanjutan pada Aspek Sosial ......

205

Ramalan Dampak Kebijakan Alokasi Pengeluaran Pem-bangunan Berkelanjutan pada Aspek Lingkungan .................................................................

207

Ramalan Dampak Perubahan Kecenderungan Alokasi Pengeluaran Pembangunan Terhadap Aspek Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Tahun 2007 – 2010 ...........................

210

Ramalan Dampak Perubahan Kecenderungan Alokasi Pengeluaran Pembangunan Terhadap Aspek Ekonomi .....................................................................

212

Ramalan Dampak Perubahan Kecenderungan Alokasi Pengeluaran Pembangunan Terhadap Aspek Sosial ..........................................................................

214

Ramalan

Dampak

Perubahan

Kecenderungan iv

Alokasi Pengeluaran Pembangunan Terhadap Aspek Lingkungan.................................................................. Ikhtisar ...................................................................................

215 219

VIII. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN Kesimpulan ..............................................................................

220

Implikasi Kebijakan .................................................................

221

Saran Penelitian Lanjutan .........................................................

222

DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………

224

LAMPIRAN ……………………………………………………......

231

v

DAFTAR TABEL Nomor

Halaman

1. Perubahan Tutupan Hutan dan Laju Degradasi Taman Nasional Kerinci Seblat dan Zona Penyangga Tahun 1995 - 2001 .................

2

2. Penggunaan Lahan untuk Budidaya Masyarakat dalam Taman Nasional Kerinci Seblat Tahun 1992 ...............................................

3

3. Penyebaran Luas Taman Nasional Pada Masing-masing Kawasan di Indonesia ......................................................................................

16

4. Sebaran Luas TNKS untuk Masing-masing Region Berdasarkan Surat Pernyataan Mentan No. 736 Tahun 1982 dan Intepretasi Citra 2002 .........................................................................................

18

5. Pelaku Deforestasi dan Kaitannya dengan Deforestasi …………....

29

6. Pengaruh Peningkatan Variabel Eksogen Terhadap Laju Deforestasi ........................................................................................

29

7. Efek Peningkatan Variabel Eksogen Terhadap Ekspansi Penggunaan Lahan Menggunakan Pendekatan Sub-sisten dan Market ……………..........................................................................

63

8. Pengaruh Peningkatan Variabel Eksogen Terhadap Ekspansi Penggunaan Lahan Pertanian ………………………………….......

64

9. Metode Estimasi untuk Masing-masing Bentuk Sistem Persamaan.

82

10. Variabel Indikator dan Kriteria Umum yang Digunakan Dalam Evaluasi Dampak Kebijakan Alokasi Pengeluaran Pemerintah .......

105

11. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Daerah Sekitar TNKS Selama Periode Sentralisasi (1998 – 2000) dan Desentralisasi (2001 – 2003) ...................................................................................

108

12. Hasil Estimasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Alokasi Sektor Pengeluaran Pembangunan ..............................................................

110

13. Perkembangan Nilai dan Alokasi Kredit pada Periode Sentralisasi dan Desentralisasi .............................................................................

114 vi

14. Hasil Estimasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyebaran Kredit Perbankan ..............................................................................

116

15. Perkembangan Penggunaan Lahan dan Laju Deforestasi Kawasan pada Periode Sentralisasi dan Desentralisasi ...................................

118

16. Hasil Estimasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Lahan Kawasan ................................................................................

120

17. Hasil Estimasi Hubungan Antara Berbagai Jenis Bentuk Penggunaan Lahan ...........................................................................

126

18. Rataan dan Perkembangan Luas Areal Budidaya Tanaman Pangan (Lahan Basah dan Kering) pada Masing-masing Kawasan .............

128

19. Rataan dan Perkembangan Luas Areal Budidaya Tanaman Perkebunan pada Masing-masing Kawasan .....................................

129

20. Hasil Estimasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pilihan Komoditas Pangan Kawasan ............................................................

132

21. Hasil Estimasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pilihan Komoditas Perkebunan Kawasan .....................................................

133

22. Hasil Estimasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pilihan Komoditas Perikanan Kawasan ........................................................

136

23. Perkembangan Nilai dan Pangsa Sub-sektor Pertanian dalam Pembentukan PDB Riel Masing-masing Kawasan ..........................

138

24. Hasil Estimasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Share SubSektor Pertanian Kawasan ................................................................

139

25. Perkembangan Indikator Ekonomi dan Tenaga Kerja Masingmasing Kawasan .....………………………………………………..

142

26. Hasil Estimasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Output dan Output Perkapita Kawasan ............................................

144

27. Hasil Estimasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja Kawasan .................................................

146

28. Perkembangan Tutupan Hutan Zona Penyangga dan Taman Nasional Masing-masing Kawasan .................................................

149 vii

29. Hasil Estimasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Degradasi Taman Nasional dan Zona Penyangga ............................................

150

30. Distribusi Indikator Kelayakan Model Berdasarkan Hasil Validasi Model Alokasi Pengeluaran Pemerintah .........................................

155

31. Evaluasi Dampak Krisis Ekonomi dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Alokasi Pembiayaan Pembangunan .............…………...

158

32. Evaluasi Dampak Krisis Ekonomi dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Aspek Sosial, Ekonomi dan Lingkungan .......................

159

33. Evaluasi Dampak Peningkatan Alokasi Pengeluaran Sektor Prioritas Terhadap Alokasi Pengeluaran Sektor Lain .....................

161

34. Evaluasi Dampak Peningkatan Alokasi Pengeluaran Sektor Prioritas Terhadap Penyebaran Kredit Perbankan ..........................

162

35. Evaluasi Dampak Peningkatan Alokasi Pengeluaran Pembangunan Sektoral Masing-masing Kawasan ..........................

163

36. Evaluasi Dampak Realokasi Pengeluaran Rutin untuk Pembangunan Terhadap Alokasi Pengeluaran Sektor-sektor Pembangunan ..................................................................................

167

37. Evaluasi Dampak Realokasi Pengeluaran Rutin untuk Pembangunan Terhadap Distribusi Kredit Perbankan ....................

168

38. Evaluasi Dampak Realokasi Pengeluaran Rutin untuk Pembangunan pada Masing-masing Kawasan ................................

169

39. Evaluasi Dampak Realokasi 15% Pengeluaran Rutin dengan Prioritas Sektor Transportasi Terhadap Distribusi Pembiayaan Pembangunan ..................................................................................

171

40. Evaluasi Dampak Realokasi 15% Pengeluaran Rutin dengan Prioritas Sektor Transportasi Terhadap Indikator Sosial, Ekonomi dan Lingkungan ..............................................................................

172

41. Evaluasi Dampak Realokasi 15% Pengeluaran Rutin dengan Prioritas Sektor Pengembangan Wilayah Terhadap Distribusi Pembiayaan Pembangunan .............................................................

175

viii

42. Evaluasi Dampak Realokasi 15% Pengeluaran Rutin dengan Prioritas Sektor Pengembangan Wilayah Terhadap Indikator Sosial, Ekonomi dan Lingkungan ...................................................

176

43. Evaluasi Dampak Realokasi 15% Pengeluaran Rutin dengan Prioritas Sektor Sumberdaya Manusia Terhadap Distribusi Pembiayaan Pembangunan .............................................................

178

44. Evaluasi Dampak Realokasi 15% Pengeluaran Rutin dengan Prioritas Sektor Sumberdaya Manusia Terhadap Indikator Sosial, Ekonomi dan Lingkungan ...............................................................

179

45. Perubahan dan Alokasi Pengeluaran Pemerintah Daerah untuk Pembangunan Berkelanjutan ...........................................................

183

46. Evaluasi Dampak Alokasi Pengeluaran Pemerintah Daerah untuk Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Struktur Perekonomian Kawasan ..........................................................................................

186

47. Evaluasi Dampak Alokasi Pengeluaran Pemerintah Daerah untuk Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Pasar Output .....................

187

48. Hubungan Antara Struktur Output dengan Laju Pertumbuhan Output dan Output Perkapita Kawasan Pada Pembangunan Berkelanjutan ..................................................................................

188

49. Evaluasi Dampak Alokasi Pengeluaran Pemerintah Daerah untuk Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Pasar Tenaga Kerja Kawasan ..........................................................................................

190

50. Evaluasi Dampak Alokasi Pengeluaran Pemerintah Daerah untuk Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Permintaan Sumberdaya Lahan dan Hutan Kawasan .............................................................

192

51. Ramalan Perkembangan Alokasi Pengeluaran Pembangunan Pada Periode Tahun 2004 – 2010 ............................................................

195

52. Ramalan Perkembangan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Tanpa Perubahan Kebijakan Periode Tahun 2004 – 2010 .........................

197

53. Ramalan Dampak Kebijakan Alokasi Pengeluaran Pemerintah Daerah untuk Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Distribusi Pembiayaan Pembangunan .............................................................

198

ix

54. Ramalan Dampak Kebijakan Alokasi Pengeluaran Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Aspek Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Tahun 2007 – 2010 .........................................................................

200

55. Ramalan Kecenderungan Alokasi Pengeluaran Pemerintah Daerah untuk Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2007 – 2010 ....

201

56. Ramalan Dampak Kebijakan Alokasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Berkelanjutan Terhadap Struktur Perekonomian Kawasan Tahun 2007 – 2010 .........................................................................

203

57. Ramalan Dampak Kebijakan Alokasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Berkelanjutan Terhadap Pasar Output Kawasan Tahun 2007 – 2010 .....................................................................................

204

58. Ramalan Dampak Kebijakan Alokasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Berkelanjutan Terhadap Pasar Tenaga Kerja Kawasan Tahun 2007 – 2010 .........................................................................

206

59. Ramalan Dampak Kebijakan Alokasi Pengeluaran Pemerintah Berkelanjutan Terhadap Deforestasi Kawasan dan Degradasi Zona Penyangga Tahun 2007 – 2010 ..............................................

207

60. Ramalan Dampak Peningkatan Realokasi Rutin Terhadap Alokasi Pengeluaran Pembangunan Masing-masing Sektor ........................

211

61. Ramalan Dampak Peningkatan Alokasi Pengeluaran Pembangunan Terhadap Aspek Ekonomi Tahun 2007 – 2010 ..............

212

62. Ramalan Dampak Peningkatan Alokasi Pengeluaran Pembangunan Terhadap Aspek Sosial Tahun 2007 – 2010 ...................

214

63. Ramalan Dampak Peningkatan Alokasi Pengeluaran Pembangunan Terhadap Aspek Lingkungan Tahun 2007 – 2010 .........

216

x

DAFTAR GAMBAR

Nomor

Halaman

1. Bagan Alir Hipotesis Pengambilan Keputusan dalam Lembaga Pelestraian Alam ...................................................................................

17

2. Struktur Organisasi Pengelola Taman Nasional Kerinci Seblat ...........

19

3. Faktor Pendorong Perubahan Penggunaan Lahan ................................

24

4. Kekuatan Penggerak Deforestasi ..........................................................

28

5. Proses Deforestasi dan Degradasi Hutan di Indoensia .........................

30

6. Hubungan Antara Perekonomian dan Kondisi Lingkungan ……….....

33

7. Kerangka the Future Agricultural Resources Model …………………

34

8. Skema Keadaan Penduduk Suatu Negara Dengan Segala Potensinya Untuk Menghasilkan ………………….…………………...................

36

9. Hubungan Antara Tiga Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ..............

48

10. Klasifikasi Alokasi Kredit Perbankan dalam Penelitian ......................

54

11. Penentuan Total Jasa Tenaga Kerja Tersedia ………………………..

66

12. Kerangka Konseptual Penyebab Deforestasi .......................................

67

13. Klasifikasi Alokasi Pengeluaran Pembangunan dalam Penelitian .......

69

14. Kerangka Operasional Sub-model Alokasi Pengeluaran Pembangunan ………………………………………………………...

70

15. Kerangka Operasional Sub-model Alokasi Kredit …………………..

71

16. Kerangka Operasional Sub-Model Dinamika Pola Penggunaan ..........

72

17. Kerangka Operasional Sub-Model Pilihan Komoditas ........................

74

18. Kerangka Operasional Sub-Model Ekonomi dan Tenaga Kerja ..........

77

xi

19. Kerangka Operasional Sub-Model Degradasi Taman Nasional ...........

78

20. Hubungan Alokasi Pengeluaran Pembangunan dan Kredit Perbankan dengan Degradasi Taman Nasional Kerinci Seblat ..............................

79

21. Hubungan Antar Blok dan Variabel dalam Penelitian .........................

101

22. Pola Konversi Hutan dan Penggunaan Lahan ………………………..

127

23. Hubungan Alokasi Pengeluaran Pembangunan dan Degradasi Hutan Taman Nasional ...................................................................................

153

24. Elastisitas Output Terhadap Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja .....................................................................................................

191

25. Ramalan Dampak Kebijakan Alokasi Pengeluaran Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Taman Nasional Tahun 2007 – 2010 ............

209

26. Ramalan Respon Degradasi Taman Nasional Terhadap Perubahan Kecenderungan Alokasi Pengeluaran Pembangunan ...........................

211

xii

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor

Halaman

1. Jenis Variabel Pada Penelitian Dampak Alokasi Pengeluaran Pemerintah .....................................................................................

232

2. Data Perkembangan Variabel Sosial, Ekonomi dan Lingkungan dalam Penelitian .............................................................................

236

3. Program Estimasi Blok Alokasi Pengeluaran Pembangunan Menggunakan Metode Seemingly Unrelated Regressions (SUR) .

245

4. Program Estimasi Blok Alokasi Penggunaan Lahan Menggunakan Metode Seemingly Unrelated Regressions (SUR).

246

5. Program Estimasi Blok Pilihan Komoditas Menggunakan Metode Seemingly Unrelated Regressions (SUR) ……………….

248

6. Program Estimasi Blok Struktur Output Menggunakan Metode Seemingly Unrelated Regressions (SUR) ......................................

250

7. Program Estimasi Blok Alokasi Kredit, Ekonomi dan Tenaga Kerja serta Degradasi Taman Nasional Menggunakan Metode Two Stage Least Squares (2SLS)...................................................

252

8. Hasil Estimasi Metode Seemingly Unrelated Regressions (SUR) dan Two Stage Least Squares (2SLS) ............................................

254

9. Program Simulasi Dampak Kebijakan Pembiayaan Pembangunan Terhadap Degradasi Taman Nasional ....................

295

10. Hasil Validasi Model Ekonometrika ..............................................

304

11. Hasil Simulasi Dampak Krisis dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Perkembangan Kawasan dan Taman Nasional ..............

307

12. Hasil Simulasi Dampak Masing-masing Skenario Kebijakan Alokasi Pengeluaran Pemerintah pada Kawasan Bengkulu ..........

310

13. Hasil Simulasi Dampak Masing-masing Skenario Kebijakan Alokasi Pengeluaran Pemerintah pada Kawasan Jambi ................

313 xiii

14. Hasil Simulasi Dampak Masing-masing Skenario Kebijakan Alokasi Pengeluaran Pemerintah pada Kawasan Sumatera Barat .

316

15. Program Peramalan Variabel Eksogen Tahun 2004 – 2010 Menggunakan Metode Stepart Trend 2 .........................................

319

16. Hasil Peramalan Variabel Eksogen Tahun 2004 – 2010 Menggunakan Metode Stepart Trend 2 .........................................

322

17. Program Simulasi Peramalan Variabel Endogen Tahun 2004 – 2010 Menggunakan Prosedur SIMNLIN .......................................

326

18. Hasil Simulasi Peramalan Nilai Dasar dan Kebijakan Alokasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kawasan Bengkulu Tahun 2007 – 2010 ............................................................................................

333

19. Hasil Simulasi Peramalan Nilai Dasar dan Kebijakan Alokasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kawasan Jambi Tahun 2007 – 2010 ...............................................................................................

337

20. Hasil Simulasi Peramalan Nilai Dasar dan Kebijakan Alokasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kawasan Sumatera Barat Tahun 2007 – 2010 ...................................................................................

341

xiv

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang Taman Nasional (National Park) merupakan kawasan lindung untuk tujuan konservasi ekosistem dan rekreasi atau secara lebih luas berarti gabungan sistem dalam pengelolaan suaka alam, taman wisata, taman laut, sampai kepada pengelolaan hutan produksi dengan manajemen yang terpadu. Taman nasional berdasarkan UU No. 5 tahun 1990 bersama dengan taman hutan raya dan taman wisata alam ditetapkan sebagai Kawasan Pelestarian Alam dengan fungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman satwa dan tumbuhan serta ekosistemnya dan pemanfaatan secara lestari satwa dan tumbuhan serta ekosistemnya (Dirjen PHPA, 2002). Luas taman nasional di Indonesia mencapai 15 juta Ha dan berdasarkan fungsinya terbagi dua yaitu 75.49% berupa taman nasional daratan dan sisanya 24.51% berupa taman nasional laut (GOI, 1985). Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) merupakan penggabungan dari kawasan-kawasan Cagar Alam Inderapura dan Bukit Tapan, Suaka Margasatwa Rawasa Huku Lakitan-Bukit Kayu Embun dan Gedang Seblat. Hutan lindung dan produksi terbatas di sekitarnya berfungsi sebagai hidro-orologis dan merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meliputi DAS Batanghari, DAS Musi dan DAS wilayah Pesisir Bagian Barat yang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan air bagi hidup dan kehidupan jutaan orang. Bertepatan dengan Kongres Taman

2

Nasional Sedunia di Bali pada tanggal 4 Oktober 1982 gabungan kawasan tersebut dideklarasikan sebagai Taman Nasional Kerinci Seblat. TNKS ditetapkan berdasarkan SK. Menhur No. 901/Kpts-II/95 tanggal 14 Oktober 1995 dan merupakan rangkaian pegunungan Bukit Barisan Selatan. Luas taman nasional ini mencapai 1.37 juta Ha dan tersebar pada 4 provinsi yaitu Sumatera Barat 353.78 ribu Ha (25.86%), Jambi 422.19 ribu Ha (30.86%), Bengkulu 310.91 ribu Ha (22.73%), dan Sumatera Selatan 281.12 ribu Ha (20.55%). Perkembangan sosial ekonomi wilayah sekitar menyebabkan tekanan terhadap taman nasional meningkat, sehingga degradasi tidak hanya terjadi pada zona penyangga (buffer zone), tetapi juga kawasan taman nasional. Selama kurun waktu 1995 - 2001 tutupan hutan kedua areal ini berkurang sebesar 21.69 ribu Ha dengan laju degradasi 0.16% pertahun seperti disajikan pada Tabel 1. Tabel 1. Perubahan Tutupan Hutan dan Laju Degradasi Taman Nasional Kerinci Seblat dan Zona Penyangga Tahun 1995 sampai 2001 No

Lokasi

1

Taman Nasional

2

Zona Penyangga

Total

Luas Tutupan Hutan (Ha) 1995 2001 1 268 610 1 249 390

Degradasi Pertahun Ha % 3 203 0.04

975 637

864 721

18 486

0.32

2 244 247

2 114 111

21 689

0.16

Sumber: Laporan Tahunan Balai TNKS (2003)

Areal taman nasional yang mengalami degradasi ini dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar yang sebagian besar petani tradisional untuk pemukiman dan budidaya perkebunan seperti karet, kulit manis, kopi dan cengkeh. Berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional (1992) komoditas utama yang dibudidayakan oleh masyarakat adalah tanaman kulit manis yang mencapai 24.93 ribu Ha atau

3

sekitar 48.95% dari kawasan non-hutan di dalam kawasan TNKS. Luas lahan terdegradasi yang dimanfaatkan untuk budidaya mencapai 50.02 ribu Ha atau 3.71% dari luas TNKS dengan pola penggunaan lahan dan jenis komoditas seperti pada Tabel 2. Tabel 2. Penggunaan Lahan untuk Budidaya Masyarakat di dalam Taman Nasional Kerinci Seblat Tahun 1992 No 1 2 3 4 5 6

Penggunaan Lahan

Luas (Ha)

Pemukiman Sawah Kebun Campuran Tegalan Ladang Perkebunan a. Kopi b. Karet c. Kulit Manis d. Cengkeh, Jahe, Kelapa Sawit dll

Proporsi (%)

154 3 923 2 560 1 684 1 448

0.31 7.81 5.10 3.36 2.88

4 134 3 381 24 395 6 678

8.24 6.73 48.59 13.31

7 Tebangan 1 846 JUMLAH 50 203 Sumber: Badan Pertanahan Nasional (1992) dalam Balai TNKS (1995).

3.67 100.00

Kebijakan pembangunan daerah yang tidak seimbang baik antar sektor maupun wilayah, menjadi salah satu penyebab tidak terkendalinya eksploitasi sumberdaya lahan. Pertumbuhan output dengan distribusi output yang tidak merata menyebabkan konsentrasi kemiskinan pada sektor pertanian (pedesaan), kebutuhan pendidikan dasar masyarakat yang tidak terpenuhi sampai pada penegakan hukum menjadi pendorong terjadi ekspansi lahan pada kawasan sekitar taman nasional. Kebijakan alokasi sumberdaya yang bijaksana dan berimbang termasuk pengeluaran pemerintah daerah diperlukan untuk mengintegrasikan upaya-upaya penyediaan

peningkatan kesempatan

kesejahteraan, kerja,

serta

pemerataan

pelestarian

pembangunan

lingkungan.

dan

Kebijakan

4

pembangunan daerah diharapkan memperhatikan aspek efisiensi (efficiency), dampak sosial ekonomi (social and economic impact), dan keberlanjutan ekologi (ecological sustainability). Aspek efisiensi yaitu alokasi sumberdaya lahan untuk berbagai alternatif penggunaan, aspek dampak sosial dan ekonomi yaitu dampak pembangunan terhadap masyarakat yang kehidupannya bergantung pada sumberdaya alam dan aspek keberlanjutan ekologi yaitu keterkaitan penggunaan lahan dengan ekosistem sekitarnya (World Bank, 1997). Berdasarkan hal tersebut di atas dan didukung dengan adanya komitmen pelestarian TNKS dan implementasi kebijakan desentralisasi fiskal maka perlu dilakukan suatu analisis model alokasi pembiayaan pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa menyebabkan tekanan lebih besar terhadap Taman Nasional Kerinci Seblat. Perumusan Masalah Undang-undang No. 33 tahun 2004 (revisi UU. No 22 tahun 1999) memberikan wewenang fiskal lebih besar bagi daerah. Implementasi dari kebijakan desentralisasi fiskal yang mulai efektif pada tahun 2001 memberikan perubahan berarti dalam penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah. Pada sisi penerimaan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan sebagai indikator keberhasilan

pembangunan

menyebabkan

tekanan

lebih

besar

terhadap

sumberdaya lahan termasuk kawasan konservasi. Wewenang besar dalam pengelolaan hutan yang tidak diiringi perbaikan dalam manajemen pembangunan, serta lebih berorientasi pada peningkatan PAD berpotensi mendorong terjadinya eksploitasi

sumberdaya

secara

berlebihan.

Hal

ini

terinidikasi

dengan

5

meningkatnya konversi kawasan hutan menjadi penggunaan lain terutama untuk budidaya dan meningkatnya degradasi berbagai kawasan konservasi. Pada sisi pengeluaran, peningkatan pengeluaran rutin yang tinggi menyebabkan semakin tidak seimbangnya rasio antara pengeluaran rutin dan pembangunan. Alokasi pengeluaran pembangunan mengalami penurunan dari 40.29% tahun 1994 menjadi 28.95% tahun 2003, dan kondisi ini mengindikasikan semakin

menurunnya

stimulus

pembangunan

oleh

pemerintah

daerah.

Perekonomian daerah tidak dapat bekerja sesuai dengan kapasitasnya sehingga pertumbuhan output tidak mampu menutupi meningkatnya pertumbuhan tenaga kerja sehingga pengangguran semakin meningkat. Tingkat kesejahteraan yang rendah dan semakin tingginya tingkat pengangguran terbuka membuka peluang terjadinya eksploitasi sumberdaya lahan yang tidak terkendali. Masalah lain pada sisi pengeluaran pemerintah daerah adalah belum responsifnya pengambil kebijakan dalam penyusunan anggaran pembangunan, karena masih mengacu pada pola anggaran semasa periode sentralisasi. Kewenangan lebih besar dalam fiskal belum dimanfaatkan untuk mengalokasikan anggaran agar lebih responsif dan sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi daerah bersangkutan. Orientasi ekonomi jangka pendek dalam alokasi pengeluaran pembangunan masih dominan dibanding dengan sosial dan ekologi. Kondisi ini juga menjadi penyebab tidak optimalnya pertumbuhan output dan sering menciptakan berbagai masalah sosial dan lingkungan seperti distribusi output antar sektor dan wilayah yang tidak merata, tingginya tingkat

6

pengangguran terbuka dan ekspansi lahan yang mendorong terjadinya deforestasi atau konversi kawasan hutan. Tingkat kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi serta rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya kelestarian lingkungan menyebabkan mereka mudah terpengaruh untuk melakukan praktek eksploitasi sumberdaya hutan secara ilegal. Perilaku yang didorong oleh pihak luar sebagai pemilik modal ini tidak hanya terjadi pada zona penyangga tetapi juga dalam kawasan taman nasional berupa pembalakan dan pengumpulan hasil hutan seperti rotan dan gaharu yang dapat dilakukan secara terorganisasi dan individual. Degradasi hutan akibat aktivitas ini menyebabkan semakin menurunnya luas tutupan hutan pada kawasan TNKS dan zona penyangganya. Pada sisi lain ekspansi perkebunan skala besar akibat adanya insentif pemerintah menyebabkan semakin tingginya konversi hutan

dan

mengurangi

aksesibilitas

masyarakat

lokal

terhadap

hutan.

Berkurangnya aksesibilitas terhadap lahan, rendahnya pengetahuan dan tidak tersedianya kesempatan kerja alternatif menjadi faktor pendorong berbagai aktivitas eksploitasi sumberdaya hutan pada areal taman nasional (ICDP, 2002). Peningkatan laju degradasi kawasan konservasi ini mendorong berbagai pihak termasuk pemerintah daerah yang sebagian wilayahnya merupakan kawasan TNKS untuk bekerjasama. Kerjasama ini diawali dengan ditandatangani 11 butir nota kesepakatan pelestarian TNKS tanggal 27 Pebruari 2002 di Sungai Penuh Kabupaten Kerinci dengan disaksikan Menteri Negara Lingkungan Hidup, serta anggota DPRD 4 provinsi dan 9 kabupaten. Salah satu butir dalam kesepakatan adalah bahwa pelestarian TNKS harus sejalan dengan upaya peningkatan

7

kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat diharapkan mengurangi

ketergantungan

mereka

terhadap

sumberdaya

lahan

dan

meminimalisir pengaruh pihak luar dalam eksploitasi sumberdaya hutan seperti pembalakan liar di dalam kawasan taman nasional. Implementasi dari kesepakatan mengurangi tekanan terhadap kawasan konservasi ini perlu didukung dengan peningkatan peran pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan termasuk dalam alokasi sumberdaya pembangunan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah kebijakan alokasi pengeluaran pemerintah yang mampu mendorong transformasi struktural guna mengurangi ketergantungan yang tinggi terhadap lahan. Ketergantungan ini terlihat dari ratarata pangsa sektor pertanian dalam pembentukan PDB dan penyerapan tenaga kerja kawasan selama periode 1994 – 2003 yang mencapai 41.56% dan 71.06%. Transformasi struktural perekonomian akan lebih efektif mendukung kebijakan pemerintah dalam pembangunan kawasan konservasi yang merupakan bagian tidak terpisah dari pembangunan regional dan implementasinya membutuhkan koordinasi dan kerjasama pihak terkait (Dirjen PHPA dalam FWI/GFW, 2001). Konsep pelestarian kawasan konservasi secara bijaksana pada hakekatnya mengandung dua prinsip utama, yaitu kebutuhan akan rencana pengelolaan berdasarkan inventarisasi yang akurat, dan kebutuhan akan upaya perlindungan guna menjamin kelestarian sumberdaya tersebut. Pemberdayaan masyarakat sekitar melalui berbagai program dan proyek pembangunan yang lebih bersifat jangka pendek baik melalui anggaran pemerintah pusat (domestik), maupun bantuan luar negeri selama ini ternyata belum efektif karena jangkauan dampak

8

kegiatan tidak luas dan berkelanjutan. Untuk itu dalam jangka panjang dibutuhkan suatu alokasi pengeluaran pemerintah yang lebih berimbang antara aspek sosial, ekonomi dan ekologi. Perimbangan pengeluaran rutin dan pembangunan, serta antar sektor pengeluaran pembangunan diharapkan mampu menghasilkan pembangunan berkelanjutan (Sustainability Development), sehingga pelestarian kawasan konservasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terintegrasi. Berdasarkan latar belakang dan masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah hubungan antara alokasi pengeluaran pemerintah daerah dengan deforestasi kawasan dan degradasi TNKS?. 2. Bagaimanakah dampak perubahan kebijakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah terhadap deforestasi kawasan dan degradasi TNKS?. 3. Bagaimanakah alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembangunan kawasan yang terintegrasi dengan upaya pelestarian TNKS?. Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan umum penelitian adalah untuk menganalisis dampak alternatif kebijakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah terhadap deforestasi kawasan dan degradasi hutan TNKS. Secara khusus penelitian bertujuan untuk: 1. Mengidentifikasi perilaku dan pengaruh alokasi pengeluaran pemerintah daerah terhadap deforestasi kawasan dan degradasi hutan TNKS. 2. Mengevaluasi dampak perubahan kebijakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah terhadap deforestasi kawasan dan degradasi hutan TNKS.

9

3. Memilih suatu alternatif alokasi pengeluaran pemerintah daerah yang mampu memberikan keseimbangan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan. 4. Meramalkan dampak kebijakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah yang berimbang antara aspek sosial, ekonomi dan lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan di kawasan sekitar TNKS. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan acuan bagi semua pihak terutama pemerintah daerah dalam mencegah degradasi taman nasional sebagai dampak negatif dari perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Hasil penelitian juga diharapkan mampu mendorong semakin terjalinnya koordinasi pengelolaan taman nasional baik antar pemerintah daerah, maupun

antara

pemerintah dan manajemen taman nasional serta pihak terkait lain. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian Ruang lingkup yang menjadi batasan pembahasan dalam penelitian didasarkan pada definisi istilah teknis yang digunakan, yaitu: 1. Pengeluaran Pemerintah Daerah mencakup pengeluaran rutin yang digunakan untuk belanja pegawai, barang dan lainnya, pemeliharaan dan perjalanan dinas serta bantuan keuangan dan pengeluaran lain, dan pengeluaran pembangunan yang berdasarkan Publikasi Statistik Keuangan Daerah terdiri atas 21 sektor, tetapi dalam penelitian diagregasi menjadi 10 sektor pengeluaran. 2. Deforestasi merupakan penebangan tutupan hutan dan konversi lahan secara permanen untuk penggunaan lainnya, sehingga lahan hutan yang telah ditebang, bahkan ditebang habis tidak dianggap sebagai kawasan yang dibalak

10

karena pada prinsipnya pohon-pohon masih mungkin akan tumbuh kembali (FAO, 1996 dalam FWI/GWF, 2001). Deforestasi dalam penelitian diasumsikan hanya setelah lahan dikonversi secara permanen guna kepentingan lain yang bukan hutan, sehingga digunakan data penggunaan lahan sebagai proksi luas hutan kawasan. 3. Kawasan merupakan wilayah yang berada di luar taman nasional termasuk zona penyangga, sehingga memungkinkan terjadinya deforestasi berupa konversi hutan untuk penggunaan lain (alih fungsi hutan), dan degradasi hutan berupa perubahan tutupan hutan. 4. Degradasi hutan merupakan suatu penurunan kerapatan pohon dan/atau meningkatnya kerusakan hutan yang menyebabkan hilangnya hasil-hasil hutan dan berbagai layanan ekologi yang berasal dari hutan (FAO, 1996 dalam FWI/GWF, 2001). Pada penelitian degradasi hutan diukur menggunakan data perkembangan luas tutupan hutan pada taman nasional dan zona penyangga hasil intepretasi citra landsat, dan tidak mencakup layanan ekologi hutan. 5. Taman Nasional Kerinci Seblat merupakan kawasan hutan konservasi yang dirancang untuk perlindungan hidupan liar atau habitatnya, dan secara resmi tidak dapat dikonversi secara permanen menjadi penggunaan lain. Penelitian menggunakan data pool yaitu gabungan cross section pada tiga kawasan (provinsi) hasil agregasi dua kabupaten, yaitu Provinsi Jambi (Kerinci dan Sarolangun Bangko), Sumatera Barat (Solok dan Pesisir Selatan), dan Bengkulu (Rejang Lebong dan Bengkulu Utara) dan time series dengan rentang waktu 1994 - 2003. Pemilihan kawasan didasarkan atas beberapa pertimbangan

11

seperti persepsi tentang pemanfaatan zona penyangga dan tingkat ancaman terhadap taman nasional. Pemilihan tahun didasarkan pada tiga periode yang mempengaruhi perkembangan kawasan yaitu periode sebelum krisis (1994 – 1996), krisis ekonomi dan sebelum desentralisasi (1997 – 2000) dan periode desentralisasi (2001 – 2003). Keterbatasan dalam penelitian terutama berkaitan dengan ketersediaan data antara lain: 1. Hasil interpretasi citra dengan menggunakan metode berbeda antara tahun pengamatan menyebabkan terjadi perbedaan luas tutupan hutan kawasan, dan mengatasi hal tersebut dilakukan penyesuaian data menggunakan proporsi. 2. Peta citra landsat yang ada hanya pada tahun 1985, 1995, 1998, 2000, 2001 dan 2002, sehingga untuk mengisi data tahun kosong dilakukan interpolasi data dengan menggunakan metoda trend sesuai periode penelitian. 3. Data anggaran pemerintah pusat dan lembaga donor lainnya tidak tersedia lengkap dan dapat didisagregasi perkawasan, sehingga pembahasan penelitian lebih fokus pada angaran pemerintah daerah yang pengaruhnya bersifat tidak langsung terhadap taman nasional. 4. Variabel penjelas dalam persamaan degradasi taman nasional masih terbatas pada variabel makro dan kurang mengambarkan variabel mikro, sehingga digunakan asumsi bahwa pembangunan daerah juga akan mempengaruhi perkembangan sosial ekonomi masyarakat sekitar taman nasional.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1.

Perkembangan Taman Nasional Penetapan kawasan cagar alam, hutan lindung, taman nasional, dan taman

laut merupakan wujud dari upaya pelestarian sumberdaya alam hayati. Penentuan cagar alam dapat bersifat botanis, faunis dan estetis yang menonjolkan keindahan alam, tetapi pada kenyataannya tidak ada pemisahan tegas, dan biasanya dimana fauna dilindungi maka habitatnya berupa berbagai flora dan alam sekitarnya juga terlindungi dengan sendirinya. Pada saat ini terdapat lebih dari 2.6 ribu kawasan lindung di dunia yang meliputi daerah hampir seluas 4 juta km2 pada 124 negara (McKinnon et al., 1993). Selama tahun 1970an, jumlah kawasan lindung meningkat 46% dengan total luas kawasan meningkat lebih 80% yang sebahagian besar terdapat di negara-negara tropika (Harrison et al., 1984). Kawasan lindung berdasarkan kategori IUCN (World Conservation Union) dapat diklasifikasikan atas enam kategori yaitu: 1. Cagar Alam yaitu kawasan lindung yang dikelola khususnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan Suaka Alam yaitu kawasan lindung yang dikelola khusus untuk perlindungan alam, 2. Taman Nasional yaitu kawasan lindung yang dikelola khusus untuk konservasi ekosistem dan rekreasi, 3. Monumen Alam yaitu kawasan lindung yang dikelola untuk kepentingan ciriciri alami suatu kawasan,

13

4. Kawasan Pengelolaan Habitat/Species yaitu kawasan lindung yang dikelola khususnya untuk konservasi melalui intervensi pengelolaan, 5. Kawasan Perlindungan Alam/Laut yaitu kawasan lindung yang dikelola khusus untuk konservasi dan rekreasi laut/alam dan 6. Kawasan Perlindungan Pengelolaan Sumberdaya Alam yaitu yaitu kawasan lindung yang dikelola untuk pemanfaatan ekosistem alam secara lestari. Hutan konservasi adalah hutan yang dirancang untuk perlindungan hidupan liar atau habitatnya, biasanya berada dalam taman-taman nasional dan kawasan-kawasan lindung lainnya, sedangkan hutan lindung merupakan kawasan hutan yang ditujukan untuk menjalankan fungsi-fungsi lingkungan, khususnya untuk memelihara tutupan vegetasi dan stabilitas tanah pada lereng-lereng curam dan melindungi daerah aliran sungai (FWI/GWF, 2001). Taman nasional berarti gabungan sistem pengelolaan suaka alam, taman wisata, taman laut, sampai kepada pengelolaan hutan produksi dengan manajemen terpadu, dan berdasarkan UU No. 5 tahun 1990 bersama dengan taman hutan raya dan taman wisata alam ditetapkan sebagai kawasan pelestarian alam. Kawasan-kawasan ini berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman satwa dan tumbuhan serta ekosistemnya dan pemanfaatan secara lestari satwa dan tumbuhan serta ekosistemnya. Kriteria dan batasan serta pengertian sebuah taman nasional menurut Dirjen PHPA (2002) adalah sebagai berikut: •

Suatu taman nasional harus cukup luas dan mempunyai sumberdaya alam yang khas dan unik baik flora, fauna, ekositem, maupun gejala alam yang masih murni, utuh dan asli.

14 •

Tidak terjadi perubahan, baik yang disebabkan kegiatan eksploitasi, maupun pemukiman penduduk, dengan pengelolaan dibawah kebijakan dan sistem suatu departemen berkompeten dan bertanggungjawab.

•

Memberikan kesempatan bagi pengembangan objek wisata alam, sehingga terbuka untuk umum dengan persyaratan khusus, seperti untuk tujuan pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya, bina cinta alam, dan rekreasi.

•

Wisata alam adalah bentuk kegiatan yang memanfaatkan potensi sumberdaya alam dan tata lingkungan, serta memiliki potensi dan daya tarik bagi wisatawan dan untuk upaya pembinaan cinta alam, baik dalam keadaan alami maupun setelah budidaya. Pola kegiatan yang diijinkan dalam kawasan ini adalah pariwisata, pendidikan, penelitian, kebudayaan dan cinta alam.

•

Konservasi adalah pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati secara bijaksana, berdasarkan prinsip kelestarian dan jaminan kesinambungan persediaan, serta dipelihara untuk peningkatan kualitas dan keragamannya.

•

Sumberdaya alam hayati adalah unsur-unsur hayati dalam alam bersama-sama dengan unsur non-hayati yang secara keseluruhan membentuk ekosistem. Ekosistem adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non-hayati yang saling tergantung dan saling mempengaruhi.

•

Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik darat maupun perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan, serta satwa dan pelestarian pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan ekosistem.

15 •

Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik darat maupun perairan dengan fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistem.

•

Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang memiliki ciri khas tumbuhan, satwa, dan ekosistem serta perkembangannya diserahkan kepada alam.

•

Suaka margasatwa adalah kawasan suaka alam yang memiliki ciri khas berupa keragaman dan/atau keunikan jenis satwa yang kelangsungan hidupnya dapat dilakukan melalui pembinaan habitatnya.

•

Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri atas zona inti dan zona lain yang dimanfaatkan untuk tujuan ilmu pengetahuan, pariwisata, rekreasi, dan pendidikan.

•

Hutan wisata adalah kawasan hutan yang disebabkan keadaan dan sifat wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan sebagai hutan dengan tujuan untuk pengembangan pendidikan/penyuluhan, rekreasi, dan olah raga. Taman Nasional memiliki peran sebagai wahana pendidikan, ilmu

pengetahuan/teknologi, penelitian, budaya, penunjang budidaya, rekreasi dan pariwisata alam, dan menurut (Mc Kinnon et al, 1993) dibagi atas beberapa bagian dengan tujuan pemanfaatan berbeda, yaitu; •

Daerah inti adalah kawasan yang memiliki kemurnian flora dan fauna alamiah, sehingga tidak boleh diganggu kecuali untuk kegiatan penelitian.

•

Daerah rimba adalah kawasan hutan yang berfungsi sebagai pelindung daerah inti dari kerusakan, dan berfungsi hanya sebagai kawasan lindung.

16

Daerah pemanfaatan merupakan daerah yang dipersiapkan sebagai daerah

•

wisata. Daerah penyangga adalah kawasan hutan bagian luar taman nasional yang

•

dapat dimanfaatkan untuk pertanian, perkebunan, atau hutan produksi. Luas total taman nasional di Indonesia sampai Agustus 2002 mencapai 15.03 juta Ha dan penyebarannya berdasarkan kawasan dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel 3. Penyebaran Luas Taman Nasional Pada Masing-masing Kawasan di Indonesia Luas

No

Kawasan

1

Sumatera

9

3 711 517.87

24.70

2

Sulawesi

6

2 631 139.00

17.51

3

Kalimatan

7

3 177 259.00

21.14

4

Maluku dan Irian

4

4 561 910.00

30.36

5

Jawa, Bali dan Nusteng

15

946 578.18

6.30

41

15 028 404.05

100.00

Total (Indonesia)

Jumlah (unit)

Ha

%

Sumber: Hasil olahan data Departemen Kehutanan RI. 2003.

Hal-hal administratif yang berkaitan dengan kawasan yang dilindungi menurut McKinnon et al, (1993) mencakup organisasi administrasi dengan tipe organisasi yang bervariasi sesuai dengan luas, kebutuhan dan tujuan pelestarian, posisi otoritas pengelola kawasan yang dilindungi dalam pemerintahan, struktur administrasi

otorita pengelola kawasan, dan prosedur organisasi. Perluasan

peranserta dan kerjasama dalam pengelolaan kawasan lindung memerlukan kerjasama antar lembaga, perluasan peranserta kelompok dari luar, kerjasama

17

dengan otorita setempat dan memperkuat hubungan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta keterlibatan masyarakat setempat. Proses pengambilan keputusan dalam upaya pelestarian alam disajikan pada Gambar 1. PEMERINTAH MENTERI

Konvensi Internasional Opini Masyarakat

DIREKTORAT

Badan Pemerintah Lain

KEPUTUSAN

Urutan Keputusan Utama (Strategis)

Keterbatasan Ekonomi

Keterbatasan Kebijakan Politik Urutan Keputusan Kedua (Koordinasi)

Urutan Keputusan Ketiga (Proteksi)

REGIONAL

Kawasan yang dilindungi

Keterangan: → = Keputusan + Arahan = Pertukaran Informasi

Sumber:

PAKAR

PENJAGA

PERMASALAHAN

→

= Tindakan + Penerapan = Rekomendasi

Bell (1983) dalam MacKinnon et al. (1993)

Gambar 1. Bagan Alir Hipotesis Pengambilan Keputusan dalam Lembaga Pelestarian Alam Secara geografis kawasan TNKS terletak pada posisi 1005’ - 3027’ Lintang Selatan, dan 100035’-102045’ Bujur Timur dan secara administratif terletak pada 4 provinsi dan 9 kabupaten. Luas TNKS mencapai 1.48 juta Ha berdasarkan Surat Pernyataan Menteri Pertanian No. 736/Mentan/1982, ternyata

18

sangat berbeda dengan hasil intepretasi citra landsat 2003. Perbandingan luas dan proporsi untuk masing-masing provinsi/region antara SP Mentan 1982 dan intepretasi citra landsat 2002, seperti disajikan pada Tabel 4. Tabel 4. Sebaran Luas TNKS untuk Masing-masing Region Berdasarkan Surat Pernyataan Mentan No. 736 Tahun 1982 dan Intepretasi Citra 2002 No.

REGION

SP Mentan 1982 Luas (Ha)

Proporsi (%)

Interpretasi Citra 2002 Luas (Ha)

Proporsi (%)

1

Jambi

588 460

39.64

417 603

30.89

2

Sumatera Barat

375 930

25.32

346 356

25.62

3

Sumatera Selatan

310 580

14.12

246 079

18.20

4

Bengkulu

209 680

20.92

342 004

25.30

JUMLAH

1 484 650

100.00

1 352 042

100.00

Sumber: Balai TNKS (2005).

Perubahan strutur dalam organisasi pada Balai Taman Nasional Kerinci Seblat berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 6186/Kpts-II/2002 tanggal 10 Juni 2002 dibagi atas empat region masing-masing dipimpin oleh kepala areal konservasi, yaitu areal konservasi I untuk Provinsi Jambi di Bangko (Merangin), areal konservasi II untuk Bengkulu di Curup (Rejang Lebong), areal konservasi III untuk Provinsi Sumatera Barat di Painan (Pesisir Selatan) dan areal konservasi IV untuk Provinsi Sumatera Selatan di Lubuk Linggau (ICDP, 2002). Masingmasing areal konservasi ini terbagi dalam rayon yang membawahi beberapa kabupaten dan pimpinan setiap rayon ditunjuk oleh Kepala Balai Taman Nasional seperti disajikan pada Gambar 2.

19

MANAJEMEN TAMAN KEPALA ADMINISTRASI

KOORDINATOR PERSONIL

KOORDINATO R HUKUM

KOORDINATOR EKOTURISME

Regional I Seksi Konservasi Provinsi Jambi

Sumber:

KOORDINATOR PROTEKSI

Regional II Seksi Konservasi Provinsi Bengkulu

KOORDINATOR PERENCANAAN & MANAJEMEN DATA

STAF FUNGSIONAL

KOORDINATOR FINANSIAL

KOORDINATOR FASILITAS DAN PERLENGKAPAN

KOORDINATOR PENDIDIKAN KONSERVASI DAN INFORMASI

Regional III Seksi Konservasi Provinsi Sumsel

Regional IV Seksi Konservasi Provinsi Sumbar

ICDP (2002)

Gambar 2. Struktur Organisasi Pengelola Taman Nasional Kerinci Seblat

2.2.

Perubahan Penggunaan Lahan dan Tutupan Hutan Menurut FAO (1996) lahan (land) didefinisikan sebagai suatu areal

permukaan bumi yang secara komprehensif dan terintegrasi mengacu pada suatu kesatuan yang luas dari sumberdaya alam, yaitu berupa suatu profil atmosfir di atas permukaan sampai beberapa meter di bawah permukaan daratan. Atribut utama sumberdaya alam terdiri dari iklim, jenis lahan, tanah, air, vegetasi dan fauna (Wolman, 1987). Definisi yang lebih terinci dan holistik yang sering digunakan berasal dari dokumen Convention to Combat Desertification, yang menyatakan bahwa lahan adalah seluruh areal yang berada di atas dan bawah permukaan teresterial bumi termasuk permukaan tanah, air (danau, sungai, dan rawa), lapisan sedimentasi, dan terkait dengan cadangan sumber air tanah,

20

populasi hewan dan tumbuhan, perkampungan manusia dan hasil pengolahan fisik dan aktivitas manusia masa lalu dan sekarang (terasering, cadangan atau struktur drainase air jalan dan bangunan) (FAO 1995). Hoover and Giarratani (1984) menyatakan bahwa lahan merupakan suatu ruang dengan kualitas lahan mencakup berbagai atribut topografi, struktur, pertanian, dan kekayaan mineral yang ada di dalamnya, kemampuan menyediakan udara dan air bersih, serta sejumlah karakteristik iklim seperti kesejukan, penampilan estetika dan lain-lain. Agenda 21 Bab 10 menyatakan bahwa definisi lahan yang biasa digunakan adalah suatu entitas fisik yang terkait dengan topografi dan ruang alami yang sering berhubungan dengan nilai ekonomi dan diekspresikan dalam harga yang terbentuk pada suatu transfer kepemilikan (FAO 1995). Lahan sebagai sumberdaya merupakan faktor input yang dapat dikombinasikan dengan faktor lain guna memproduksi barang atau jasa (Hartwick dan Olewiler, 1986). Isu penting dalam pengelolaan sumberdaya lahan di Indonesia adalah hampir seluruh lahan yang cocok untuk pertanian telah dimanfaatkan untuk aktivitas usaha tani, dan areal hutan tersisa hanya pada dataran tinggi dan daerah yang ditujukan untuk konservasi. Konversi lahan hutan dan lahan sekitar aliran sungai untuk dijadikan areal budidaya pertanian terutama oleh petani yang tidak memiliki lahan (World Bank, 1994). Sumberdaya lahan di Indonesia dengan luas sekitar 202 juta Ha pada tahun 1985, terdiri dari 56.4% (114 juta Ha) merupakan

21

hutan dan sisanya 43.6% (88 juta Ha) merupakan lahan pertanian, padang rumput, rawa dan lainnya (Badan Litbang Pertanian, 1985 dalam Puslittan, 1993). Studi perubahan penggunaan lahan tidak selalu berkaitan dengan definisi kondisi lahan, perubahan penggunaan dan tutupan lahan, tetapi lebih bervariasi sesuai dengan aplikasi dan konteks yang digunakan (Briassoulis, 2004). Penggunaan lahan (land use) dan tutupan lahan (land cover) bukan dua hal yang sama (synonymous) dan berdasarkan berbagai literatur perbedaan definisi ini tergantung pada kebutuhan studi tentang perubahan penggunaan dan tutupan lahan (Briassoulis, 2004). Tutupan lahan merupakan suatu status biofisik permukaan bumi dan menjadi sub-bagian permukaan lahan (Turner et al. 1995), atau dengan kata lain dideskripsikan sebagai status fisik permukaan lahan seperti lahan pertanian, pegunungan dan hutan (Meyer, 1995 dan Moser, 1996). Selanjutnya Meyer and Turner (1994) menyatakan bahwa permukaan lahan mencakup jumlah dan jenis permukaan vegetasi, air, dan material bumi. Istilah pertama tidak hanya menunjukkan jenis vegetasi yang terdapat pada permukaan lahan, tetapi juga mencakup hal lebih luas berupa perubahan struktural oleh aktivitas manusia, seperti gedung atau bangunan, dan aspek lain yang menyangkut lingkungan fisik, seperti tanah, keragaman hayati, permukaan dan sumber air tanah (Moser 1996). Penggunaan lahan merupakan cara yang ditempuh oleh manusia untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan lahan dan sumberdaya (Meyer, 1995 dalam Moser, 1996). Secara ringkas penggunaan lahan menunjukkan tempat manusia bekerja (Turner dan Meyer 1994). Pengertian lahan yang lebih luas

22

menurut Skole (1994) adalah areal bekerja manusia pada suatu jenis permukaan lahan, yang berarti areal aktivitas manusia yang menghasilkan produksi primer dan selanjutnya menjadi faktor penentu sosial ekonomi yang kompleks. Penggunaan lahan berhubungan dengan fungsi atau tujuan dimana lahan tersebut digunakan oleh manusia sekitar, dan dapat didefinisikan sebagai aktivitas manusia yang secara langsung berkaitan dengan lahan, menggunakan sumberdaya tersebut dan memiliki dampak terhadap kehidupan manusia (FAO 1995). Menurut Briassoulis (2004) dalam analisis perubahan penggunaan dan tutupan lahan, maka yang pertama dibutuhkan secara konseptual adalah pengertian dari perubahan tersebut untuk melihat situasi pada dunia nyata. Pada tingkat sangat dasar, maka perubahan penggunaan dan tutupan lahan berarti perubahan secara kuantitatif bentuk penggunaan dan tutupan lahan pada suatu kawasan (meningkat atau menurun), dan perhitungan perubahan tergantung pada skala spasial dengan pengertian dan konsep perubahan sangat luas. Pada kasus perubahan tutupan lahan terdapat dua bentuk perubahan yang relevan, yaitu konversi dan modifikasi (Turner et al, 1995). Konversi tutupan lahan merupakan perubahan dari suatu bentuk permukaan menjadi permukaan lain, sedangkan modifikasi tutupan lahan merupakan alterasi struktur dan fungsi tanpa ada perubahan dari suatu bentuk ke bentuk lainnya seperti perubahan produktivitas, biomassa atau phenologis (Skole, 1994). Perubahan tutupan lahan dapat terjadi akibat proses alamiah seperti variasi iklim, letusan gunung berapi, perubahan aliran sungai atau permukaan laut, tetapi

23

pada masa sekarang lebih banyak disebabkan oleh aktivitas manusia seperti penggunaan lahan untuk pertanian dan tempat tinggal (Turner et al, 1995). Secara spesifik Meyer dan Turner (1996), menyatakan bahwa penggunaan lahan (sengaja atau tidak) merupakan perubahan tutupan lahan yang dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu konversi (conversion) permukaan lahan atau perubahan secara kualitas (qualitaty), modifikasi (modifying) atau perubahan secara kuantitatif tanpa adanya konversi penuh, dan memelihara (maintaining) suatu kondisi dalam menghadapi perilaku perubahan alamiah. Perubahan penggunaan lahan merupakan suatu fenomena mendasar dalam sistem bumi yang dinamis, dimana pada negara sedang berkembang ekspansi pertanian, logging kehutanan, pengembangan industri pada waktu bersamaan berlangsung sangat intensif (World Bank, 1997). Perubahan penggunaan lahan mencakup konversi dari suatu bentuk penggunaan ke penggunaan lain, seperti perubahan pola penggunaan suatu areal lahan, modifikasi bentuk penggunaan lahan tertentu seperti perubahan dalam intensitas penggunaan sehingga mengubah karakteristik

lahan

termasuk

perubahan

dari

pemukiman

masyarakat

berpendapatan rendah menjadi pemukiman masyarakat berpendapatan tinggi, perubahan dari hutan negara menjadi hutan kota untuk sarana rekreasi (Brissoulis, 2004). Pada kasus penggunaan lahan pertanian bentuk-bentuk perubahan penggunaan lahan secara kualitatif mencakup intensifikasi, ekstensifikasi, marginalisasi dan pembebasan lahan (Jones dan Clark, 1997).

24

Menurut Berger (2003) faktor pendorong perubahan penggunaan lahan sebagai predeposisi bagi proses deforestasi dapat dikelompokkan atas faktor pendorong sosial dan faktor pendorong biofisik. Hubungan antara pelaku, proses dan faktor pendorong perubahan penggunaan lahan disajikan pada Gambar 3. Faktor Pendorong Sosial – Harga Komoditas – Pembangunan Infrastruktur – Pertumbuhan Penduduk dan Migrasi – Komersialisasi – Pembangunan – Organisasi Masyarakat – Regim Property – Teknologi – – – –

Nilai Lahan Struktur Keluarga Divisi Kerja Tingkat Upah

Sumber:

Faktor Pendorong Biofisik

PELAKU DAN PROSES REGION Jaringan Pasar, Jasa dan Proses Daerah Kota dan Desa Infrastruktur, Intensifikasi dan Ekstensifikasi, Pengurasan Air Tanah

LANDSCAPE Budaya Ekologis Pedesaan dan Batas Perairan Lokasi, Parit irigasi dan Erosi

UNIT PRODUKSI Rumah Tangga dan Perusahaan Agribisnis Pembersihan lahan dengan pembakaran, upaya peningkatan kesuburan lahan, dan pengurasan lahan

– – – –

Curah Hujan Suhu Tahunan Variasi Iklim Land Form

– – – –

Ketinggian Topografi Pola Drainase Tipe Tanah

– – – –

Iklim Mikro Kelembaban Tanah Pola Musim Proses Geomorphis

Berger (2003)

Gambar 3. Faktor Pendorong Perubahan Penggunaan Lahan Faktor pendorong sosial internal (the on-site social drivers) perubahan penggunaan lahan mencakup nilai lahan (land values), struktur dan ukuran rumah tangga (structure and size of families), pembagian tenaga kerja (division of labour), kemampuan dan keahlian tenaga kerja (availability and skill of labour), derajat pemberdayaan (degree of empowerment), dan tingkat upah (wage rates). Faktor pendorong internal ini berinteraksi dengan faktor sosial ekonomi eksternal (external socio-economic factors) dan faktor biofisik (on-site biophysical) seperti

25

iklim mikro (micro-climate), kegemburan dan kesuburan tanah (soil moisture and fertility). Pada beberapa kasus peningkatan pertumbuhan populasi menyebabkan semakin cepatnya perubahan penggunaan lahan dan sumberdaya air, seperti di Senegal dimana migran dari daerah tetangga mempengaruhi lingkungan lokal yang berkaitan dengan keputusan penggunaan lahan (Stephene, 2000). Perubahan penggunaan dan tutupan lahan saling terkait karena dampak perubahan penggunaan lahan dan kontribusinya dalam perubahan lingkungan global melalui perubahan tutupan lahan. Analisis keterkaitan antara keduanya, membutuhkan suatu pengujian dimana penggunaan lahan terkait dengan perubahan tutupan lahan pada berbagai level spasial dan temporal yang lebih terinci. Menurut Brissoullis (2004) spesifikasi level spasial dan temporal yang terinci merupakan syarat penting yang krusial untuk analisis kedua perubahan tersebut seperti petunjuk untuk memilih bentuk penggunaan dan permukaan lahan yang akan dianalisis, menentukan penggerak dan proses perubahan yang dapat dideteksi, dan identifikasi pengaruh dan menjelaskan keterkaitan antara penggunaan dan tutupan lahan dengan suatu kerangka spasial-temporal tertentu. Perubahan penggunaan lahan pada level lokal mungkin tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan perubahan tutupan lahan dan lingkungan lokal seperti konversi lahan pertanian di perkotaan yang diakibatkan adanya keputusan individual pemilik lahan. Perubahan penggunaan lahan lebih bersifat kualitatif dibanding kuantitatif dan pada level lebih rendah bersifat spasial dan temporal sehingga tidak mempengaruhi tutupan lahan dan lingkungan (Brissoulis, 2001).

26

2.3. Faktor Penggerak Deforestasi Perubahan tutupan lahan terjadi akibat proses alamiah seperti variasi iklim, letusan gunung berapi, perubahan aliran sungai atau permukaan laut, tetapi pada masa sekarang lebih sering disebabkan oleh aktivitas manusia seperti penggunaan lahan untuk pertanian dan tempat tinggal (Turner et al., 1995). Deforestasi merupakan penebangan pohon dari suatu areal hutan dan mengkonversinya secara permanen untuk penggunaan lain terutama untuk penggunaan lahan budidaya pertanian (van Kooten, 2000 dalam Brissoullis, 2004). Menurut FWI/GFW (2001) deforestasi adalah penebangan hutan dan konversi lahan secara permanen untuk berbagai manfaat lainnya. Berdasarkan definisi tataguna lahan dari FAO yang diadopsi oleh pemerintah Indonesia, lahan hutan yang telah ditebang bahkan yang telah ditebang habis tidak dianggap sebagai kawasan yang dibalak karena pada prinsipnya pohon-pohon mungkin akan kembali tumbuh atau ditanami kembali. Pada sisi lain degradasi hutan didefinisikan sebagai suatu penurunan kerapatan pohon dan/atau meningkatnya kerusakan terhadap hutan yang menyebabkan hilangnya hasil hutan dan berbagai jasa ekologi hutan. Deforestasi umumnya terjadi di negara tropis yaitu dengan menyusutnya secara cepat areal hutan (Myer, 1994). Deforestasi hutan tropis merupakan isu global karena nilai dari hutan tropis dalam konservasi biodiversity dan mengatasi efek rumah kaca (Angelsen et al., 1999). Menurut Pearce dan Brown (1994) dua faktor utama yang diidentifikasi mempengaruhi deforestasi yaitu adanya kompetisi antara manusia dan spesies lain untuk memanfaatkan celah ekologi

27

pada lahan hutan, yang secara substansial terlihat melalui konversi lahan hutan untuk penggunaan lain seperti pertanian, infrastruktur, pembangunan perkotaan dan industri, dan gagalnya kerja suatu sistem ekonomi untuk merefleksikan nilai sebenarnya dari lingkungan seperti beberapa fungsi hutan tropis yang nonmarketed dan diabaikan dalam menyusun suatu insentif kebijakan. Kegagalan suatu sistem ekonomi menurut Panayotou dan Parasuk (1990) dapat diklasifikasikan atas tiga, yaitu: 1. Kegagalan pasar (market failure), yaitu kegagalan yang terjadi karena tidak adanya regulasi pada ekonomi pasar sehingga harga pasar yang terbentuk tidak merefleksikan biaya dan benefit sosial dari penggunaan sumberdaya, serta timbulnya kesalahan informasi tentang kelangkaan sumberdaya. 2. Kegagalan kebijakan atau distorsi pasar (policy failure or market distortion), yaitu kegagalan yang terjadi akibat dari suatu kebijakan atau intervensi pemerintah yang menyebabkan keberadaan sumberdaya menjadi lebih buruk (worse off), dan 3. Kegagalan penyesuaian global (global appropriation failure), yaitu kegagalan yang terjadi pada alokasi pasar sumberdaya seperti kurangnya kesadaran akan keuntungan dari upaya perlindungan biodiversiti hutan tropis untuk pengembangan obat-obatan dan pengendalian hama penyakit. Pelaku deforestasi dapat berupa individu, korporasi, agen pemerintah atau proyek pemerintah yang menyebabkan pembalakan hutan sebagai kekuatan untuk

28

memotivasi pelaku deforestasi. Kerangka konseptual faktor penyebab deforestasi menurut Scriecu (2001) disajikan pada Gambar 4. Kegagalan Sistem Ekonomi

Kekuatan Dasar

Faktor Spesifik

Sumber:

Kompetisi ManusiaSpesies Lain

Parameter keputusan pelaku deforestasi

DEFORESTASI

Scriecu (2001)

Gambar 4. Kekuatan Penggerak Deforestasi

Interaksi diantara pelaku deforestasi sering mempersulit untuk melakukan identifikasi faktor pendorong deforestasi sehingga Angelsen et al. (1999) membagi tiga kelompok faktor pendorong deforestasi, yaitu sumber deforestasi, penyebab deforestasi atau kerusakan hutan level lokal, dan faktor pendorong pada level makro. Sumber deforestasi adalah pelaku deforestasi seperti petani skala kecil, pengumpul hasil hutan terutama kayu, pemilik ternak dan mereka yang berkepentingan dengan perambahan hutan. Penyebab deforestasi level lokal berkaitan dengan parameter keputusan dan karakteristik pelaku dan pada level makro berupa variabel kebijakan dan faktor trend atau struktural. Pelaku deforestasi dan kaitannya dengan deforestasi serta faktor pendorong deforetasi menurut Angelsen dan Kaimowitz (1999) disajikan pada Tabel 5 dan 6.

29

Tabel 5. Pelaku Penting Deforestasi dan Kaitannya dengan Deforestasi No

Pelaku

Kaitan dengan Deforestasi

1

Peladang berpindah

Perambahan hutan untuk memenuhi kebutuhan subsisten dan tanaman keras

2

Petani komersial

Perambahan hutan tanaman komersial, kadang-kadang mendorong peladang berpindah untuk bergerak ke hutan

3

Ranch peternakan sapi

Perambahan hutan untuk pengembalaan, kadang-kadang mendorong peladang berpindah untuk bergeser ke hutan

4

Pengembala ternak

Intensifikasi aktivitas pengembalaan yang menyebabkan deforestasai

5

Pembalak kayu

Pengambilan kayu komersial yang membuka akses untuk perubahan penggunaan lahan lainnya.

6

Penanaman kayu komersial

Perambahan hutan untuk mendirikan perkebunan guna memenuhi supplai industri pulp and paper

7

Pengumpul kayu bakar

Intensifikasi pengumpulan kayu bakar yang mendorong terjadinya deforestasi

8

Pertambangan dan industri perminyakan

Pembukaan jalan yang membuka akses bagi penggunaan lahan lainnya serta deforestasi lokasi operasional.

9

Perencanaan izin lahan

Relokasi masyarakat ke areal hutan seperti proyek penempatan kembali masyarakat lokal ke kawasan hutan

10

Pembangunan Akses baru bagi penggunaan lain seperti pembangunan jalan raya dan infrastruktur bendungan dalam kawasan hutan Sumber: CFAN (1999)

Tabel 6. Pengaruh Peningkatan Deforestasi Pengaruh peningkatan variabel berdasarkan bentuk model Analisis Simulasi dan empirs

Variabel

Variabel Eksogen Terhadap Laju

Keterangan

Populasi

Meningkat

Meningkat

Korelasi positif deforestasi dan kepadatan penduduk

Tingkat pendapatan

Indeterminan

Meningkat

Peningkatan pendapatan mendorong permintaan produk pertanian dan hutan tropis

Pertumbuhan ekonomi

Indeterminan

Meningkat/ menurun

Peningkatan pendapatan mendorong permintaan produk pertanian dan hutan tropis

Kemajuan teknologi

Menurun

Fakta terbatas

Menurunkan tekanan terhadap harga pertanian dan meningkatkan tingkat upah

Hutang luar negeri

Indeterminan

Meningkat/ menurun

Secara teoritis dan empiris fakta lemah dan kontradiksi

Perdagangan bebas

Indeterminan

Meningkat

Harga produk pertanian dan kayu tinggi meningkatkan pembalakan.

Sumber: Angelsen and Kaimowitz (1999)

30

Penyebab tidak langsung dan langsung proses deforestasi serta pelakunya di Indonesia disajikan pada Gambar 5. Tataguna Lahan &Keputusan Alokasi Tidak Tepat

KORUPSI

Akuntabilitas Legal & Politis Yang Lemah

Kebijakan Yang Lebih Menguntungkan Kehutanan Komersial Skala Besar

Insentif & Kebijakan Dalam Penetapan Harga Kayu

Tidak Ada Pengakuan Hak Atas Lahan Hutan Tradisonal & Sumberdaya

Status Resmi Lahan Hutan Tidak Jelas

TRANSMIGRASI

Praktek Pembalakan Ilegal Oleh HPH

Pembalak Illegal Penegakan UU Kehutanan Yang Lemah Dan Tidak Konsisten

Pengembangan Perkebunan

Kapasitas Pengolahan Kayu Terlalu Tinggi

Konflik Atas Lahan Hutan & Sumberdaya

Pelaku Pembakaran Hutan

Petani Skala Kecil Kekurangan Data Akurat Tentang Type Hutan, Kondisi Dan Lokasi

Kemiskinan dan Petani Tanpa Lahan di Pedesaan

Kebutuhan Pendapatan Pemerintah Daerah

Pengembangan Pertambangan, & Infrastruktur Perambahan Flora dan Fauna

LEGENDA:

Penyebab Tak Langsung

Sumber:

Penyebab Langsung

Pelaku

FWI/GWF (2001)

Gambar 5. Proses Deforestasi dan Degradasi Hutan di Indonesia

31

Gambar 5 menunjukkan bahwa penyebab langsung dan tak langsung deforestasi di Indonesia lebih banyak disebabkan lemahnya kelembagaan dan penegakan berbagai peraturan. Pada sisi lain faktor ekonomi berupa rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan adanya upaya untuk memanfaatkan sumberdaya hutan seperti kayu sebagai sumber pendapatan daerah. Kondisi sosial, politik dan ekonomi seperti ini sering mendorong konversi hutan dan pembalakan liar yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak mulai dari pemerintah, perkebunan skala besar dan petani skala kecil. 2.4. Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Perluasan ruang lingkup analisis ekonomi pembangunan yang dipelopori oleh Lewis tahun 1957 dalam buku “The Theory of Economics Growth” merupakan upaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor ekonomi maupun nonekonomi penting yang harus ada untuk mempercepat pembangunan suatu negara berkembang. Pembangunan ekonomi menurut Sukirno (1985), didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Menurut Pearce dan Warford (1993), pembangunan ekonomi mengindikasian suatu perubahan yang mengarah pada perbaikan atau kemajuan yang lebih bersifat normatif, sehingga pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu keberhasilan untuk mencapai tujuan sosial dan karena mengalami perubahan sepanjang waktu maka pembangunan ekonomi menunjukkan suatu proses. Berdasarkan pada definisi tersebut pembangunan ekonomi mengandung tiga unsur penting yaitu suatu proses perubahan secara

32

terus menerus, usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita, dan dilakukan dalam jangka panjang (Soekirno, 1985). Pembangunan ekonomi memiliki konsep lebih luas dari pertumbuhan ekonomi,

sehingga

terdapat

perbedaan

antara

pembangunan

ekonomi

berkelanjutan (sustainable economic development) dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan

(sustainable

economic

growth).

Pertumbuhan

ekonomi

didefinisikan sebagai peningkatan dari waktu ke waktu level GDP perkapita atau peningkatan level konsumsi riil perkapita (Pearce dan Warford, 1993). Perbedaan standar hidup yang besar berimplikasi terhadap kesejahteraan manusia, dimana perbedaan pendapatan riil menyebabkan terjadinya variasi besar dalam hal kesejahteraan manusia seperti tingkat kematian dan harapan hidup (Romer, 1996). Menurut Munasinghe (1993), pembangunan berkelanjutan harus memenuhi persyaratan yaitu memiliki tiga tujuan yang proporsinya harus disepakati melalui public decision making, yaitu economic objective, social objective, dan ecological objective dan sesuai dengan perkembangan ekonomi masyarakat. Secara harfiah, pembangunan

berkelanjutan

mengacu

pada

upaya

memelihara

kegiatan

pembangunan secara terus menerus. Pembangunan dapat dikatakan sebagai vektor dari tujuan sosial suatu masyarakat dan merupakan atribut dari apa yang ingin dicapai atau dimaksimalkan oleh masyarakat (Sanim, 2001). Pada negara berkembang

seperti

Indonesia,

pembangunan

yang

berorientasi

untuk

mempercepat laju pertumbuhan ekonomi (growth oriented) sering berdampak negatif pada lingkungan. Hubungan antara kondisi lingkungan dengan perekonomian makro nasional secara ringkas disajikan pada Gambar 6.

33

KAPASITAS TAMPUNG LINGKUNGAN

Ambient Polusi

Ambient Polusi

KERUSAKAN

SISTEM EKONOMI

NATURAL RESOURCES

PRODUKSI

KONSUMSI

AMENITY AND LIFE SUPPORTING SYSTEM

Kongesti

Deplesi

Degradasi

Degradasi

LAHAN (LOKASI MAKANAN)

Sumber:

Shin (1994) dalam Sanim (2001)

Gambar 6. Hubungan Antara Perekonomian dan Kondisi Lingkungan Masalah pembangunan pertanian dalam konteks pandangan histroris tidak lebih dari suatu transformasi sektor pertanian statik menjadi sektor modern yang dinamik, dan merupakan suatu akselerasi pertumbuhan output dan produktivitas (Hayami dan Rutton, 1985). Pada negara berkembang pembangunan pertanian merupakan hal penting terutama berkaitan dengan output, tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Pada kurun waktu tahun 1950an dan 1990an, terjadi industrialisasi guna mempercepat pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara dan hal ini menjadi awal diskriminasi terhadap pembangunan pertanian (Than, 1998 dalam Berger, 2003). Pandangan pramodern, bahwa bagi masyarakat praindustri pertumbuhan output 1% pertahun masih layak, tetapi akibat kemajuan teknologi maka potensial untuk meningkatkan pertumbuhan menjadi 1.5-2.5% pertahun. Pandangan ini berubah pada pertengahan abad 20an bahwa potensi pertumbuhan

34

output pertanian 4% dapat dipertahankan pada beberapa negara berkembang seperti Mexico, Brazil, Taiwan dan Israel (Hayami dan Ruttan, 1985). Interaksi antara aktivitas ekonomi dan dampak ekologi menurut Wong dan Janaki (2003) dikembangkan dalam suatu kerangka model sumberdaya pertanian masa depan (the Future Agricultural Resources Model/FARM). Kerangka FARM secara ringkas disajikan pada Gambar 7. IKLIM Temperatur dan Curah Hujan Panjang Musim

Aliran (Run-off)

Distribusi Lahan

Supply Air KERANGKA LINGKUNGAN KERANGKA EKONOMI

Tenaga Kerja Skill dan Non-Skill, Kapital dan SDA

Kemungkinan Produksi Respon Supply

Kepemilikan Faktor Domestik Sumber Pendapatan Rumah Tangga

Tabungan Publik Populasi Penduduk

Harga dan Kuantitas Keseimbangan Permintaan Konsumen

Teknologi

Perdagangan/Investasi Dunia - Daerah 1 - ………… - Daerah n

Preferensi Konsumen Investasi

Sumber:

Darwin et al. (1996) dalam Wong dan Janaki (2003)

Gambar 7. Kerangka the Future Agricultural Resources Model

35

2.5. Penduduk dan Tenaga Kerja Tenaga kerja adalah jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa, sebagai implikasi adanya permintaan terhadap tenaga mereka dan mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut (Kusumosuwidho, 1981). Tenaga kerja merupakan setiap pengorbanan pikiran dan fisik, yang sebahagian atau seluruhnya ditujukan untuk menghasilkan barang dan jasa (Sumodiningrat dan Lanang, 1987). Tenaga kerja adalah penduduk berusia 15 - 64 tahun, tetapi kebiasaan yang dipakai di Indonesia adalah seluruh penduduk berusia 10 tahun ke atas (Kusumosuwidho, 1981). Kriteria penduduk di USA yang termasuk tenaga kerja potensial (age-eligible population) adalah seluruh penduduk setelah dikurangi dengan penduduk muda (<16 tahun), dan orang-orang yang tidak mampu bekerja baik karena faktor fisik maupun mental, mengurus rumah tangga, dan tidak bersedia terlibat dalam aktivitas pasar tenaga kerja (McConnel dan Brue, 1995). Tenaga kerja atau manpower terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (Simanjuntak, 1985). Skema tentang keadaan penduduk suatu negara dengan segala potensinya untuk menghasilkan disajikan pada Gambar 8. Angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa (Kusumosuwidho, 1981). Angkatan kerja atau labor force merupakan penduduk dalam usia kerja yang sudah dan sedang mencari pekerjaan yang terdiri dari golongan yang bekerja, dan golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan.

36

PENDUDUK

PENDUDUK USIA KERJA

PENDUDUK LUAR USIA KERJA

Sekolah ANGKATAN KERJA

Menganggur (Unemployment)

NON-ANGKATAN KERJA

Lainnya: Cacat

Bekerja (Employment)

Bekerja Penuh (> 35 Jam/Minggu)

Setengah Menganggur (< 35 Jam/Minggu)

Setengah Pengganggur Kentara

Sumber:

IBU RT

Setengah Penganggur Tak Kentara

Kusumosuwidho (1981)

Gambar 8. Skema Keadaan Penduduk Suatu Negara Potensinya untuk Menghasilkan

dengan Segala

Termasuk dalam bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja (manpower) yang tidak bekerja ataupun mencari pekerjaan. Angkatan kerja aktual terbagai dalam bekerja (employent) dan menganggur (unemployment) (McConnel dan Brue, 1995). Penduduk yang bekerja (employment) terdiri dari kelompok bekerja penuh, yaitu penduduk yang bekerja 35 jam per minggu atau lebih, dan kelompok setengah menganggur, yaitu kelompok penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu (Kusumosuwidho, 1981). Selanjutnya dikatakan bahwa

37

kelompok setengah menganggur terdiri dari kelompok Setengah Pengangguran Kentara (bekerja kurang dari 14 jam/minggu), dan Kelompok Setengah Pengangguran Tak Kentara

(bekerja 14 sampai 35 jam/minggu). Kelompok

bukan angkatan kerja terdiri dari golongan bersekolah, mengurus rumah tangga, atau penerima pendapatan yang sewaktu-waktu dapat menawarkan jasanya untuk bekerja. Kesempatan kerja dalam teori ekonomi menggambarkan besarnya kesediaan rumah tangga perusahaan dalam mempekerjakan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proses produksi dan untuk mengukur kesediaan tersebut dapat dipakai jumlah orang, jumlah jam atau intensitas pekerjaan (Soedarsono, 1983). Penawaran angkatan kerja biasanya diwakili oleh jumlah angkatan kerja (labour force) yang secara ekonomis berbeda dengan tenaga kerja (man power). Angkatan kerja diartikan sebagai bagian tenaga kerja yang bersedia menerima tawaran pekerjaan pada tingkat upah/gaji tertentu sesuai dengan keinginan mereka. Secara demografis besarnya angkatan kerja tergantung pada tingkat partisipasi angkatan kerja (labour force participation rate), yaitu persentase dari tenaga kerja yang menjadi angkatan kerja (McConnel dan Brue, 1995). Lapangan kerja akan bertambah sedikitnya 200 ribu untuk setiap persen pertumbuhan ekonomi dan berdasarkan Survei Tenaga Kerja Nasional BPS sejak tahun 1996 sampai 2003 angka pengangguran terbuka meningkat sekitar 5.5% ditengah peningkatan angkatan kerja baru per tahun yang mencapai rata-rata sebesar 1.9 juta orang (Guntur, 2005 dalam Kompas, 2005). Hal ini terjadi karena

38

pertumbuhan ekonomi tidak menghasilkan pertambahan lapangan kerja yang signifikan sebagai akibat pertumbuhan yang lebih didorong oleh sektor konsumsi dan peningkatan investasi bukan merupakan jenis yang mampu banyak menyerap tenaga kerja. Selanjutnya dinyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi tidak cukup untuk mengatasi masalah pertambahan jumlah penganggur dan angkatan kerja baru tetapi harus didukung peraturan dan perhatian yang lebih besar pada aspek global termasuk perbaikan iklim investasi dan upah buruh. Persoalan tenaga kerja di Indonesia tidak hanya menyangkut tingginya pengangguran terbuka tetapi juga menyangkut persoalan inti yang lebih kompleks. Hasil studi Bank Pembangunan Asia (ADB) menunjukkan bahwa terdapat 10 persoalan ketenagakerjaan di Indonesia yaitu rendahnya kualitas tenaga kerja secara keseluruhan, tingginya serta terus bertambahnya pengangguran terbuka, karakteristik penganggur yang tidak menjadi pilihan pengusaha, meluasnya tenaga kerja yang bekerja di luar kemampuannya, ekspansi sektor informal, pertumbuhan angkatan kerja perkotaan yang sangat cepat, rendahnya kesejahteraan pekerja secara keseluruhan, pertambahan upah sektor formal diluar pertumbuhan produktivitas, dan semakin tinggi atau besarnya disparitas upah antara sektor formal dan informal, antar gender dan antar kawasan, serta persoalan struktural tenaga kerja lainnya (Cua, 2005 dalam Kompas, 2005) Pada sektor pertanian besarnya kesempatan kerja dipengaruhi oleh luas lahan pertanian, produktivitas tanah, intensitas tanam, dan teknologi yang diterapkan, sedangkan pada sektor non-pertanian kesempatan kerja antara lain

39

dipengaruhi oleh volume produksi, teknologi, dan tingkat harga komoditas (Kasryno, 1984). Off-farm migrasi tenaga kerja ditentukan secara signifikan oleh perbedaan income rata-rata antara sektor pertanian dan sektor lain, tingkat pendidikan, umur angkatan kerja (Larson, 1997). Selanjutnya dinyatakan bahwa secara hisroris migrasi akibat dorongan income cenderung sama pada negara berkembang tetapi pada beberapa negara migrasi marginal lebih besar dari migrasi alami seiring meningkatnya angkatan kerja sektor pertanian. Hasil penelitian di Nigeria kohesi sosial yang tetap kuat seperti kecenderungan sejumlah unit keluarga untuk migrasi dan mempengaruhi komunitas organisasi untuk mempertahankan jaringan kerja komunitas (Stephene, 2000). 2.6.

Studi Empiris Perubahan Penggunaan Lahan Perubahan penggunaan lahan merupakan suatu fenomena mendasar dalam

suatu sistem bumi yang dinamis, dimana pada negara sedang berkembang ekspansi pertanian, logging kehutanan, pengembangan industri pada waktu bersamaan berlangsung sangat intensif (World Bank, 1997). Pada beberapa kasus perubahan penggunaan lahan dan tutupan hutan menunjukkan suatu respon fungsi yang komplek dan secara spasial sangat kontektual (Djuweng, 1997). Masalah kerusakan sumberdaya lahan merupakan masalah yang kompleks dimana kerusakan itu terkait dengan pertumbuhan penduduk, urbanisasi, transmigrasi, faktor ekonomi dan lainnya (Warsi, 2003). Degradasi lahan merupakan akibat dari hubungan yang saling terkait antara faktor yaitu alam, manusia dan kelembagaan serta kebijakan pemerintah (Dixon et al., 1989). Faktor alam yang mendorong degradasi lahan seperti iklim, topographi lahan dan vegetasi, sedangkan faktor

40

manusia termasuk keputusan sistem produksi dan eksploitasi penggunaan sumberdaya alam secara berlebihan tanpa adanya rehabilitasi (Sanim, 2001). Perubahan penggunaan lahan tidak hanya didorong oleh pengaruh faktor ekologi dan sosial ekonomi sebagai penentu keputusan penggunaan lahan pada skala unit produksi, tetapi yang sering menjadi lebih penting adalah faktor pendorong eksternal (off-site factors driven) seperti proses industrialisasi, urbanisasi, pembangunan infrastruktur jalan, pertumbuhan populasi dan migrasi serta globalisasi pasar dan ekonomi (Smith et al., 1996 dalam Berger, 2003). Perubahan pola konsumsi masyarakat urban merupakan faktor penting dalam memperluas pengaruh lingkungan masyarakat dataran tinggi dan menciptakan permintaan untuk produk pertanian baru dan meningkatkan ekstraksi sumberdaya lahan dengan lebih cepat (Arifin, 2000). Analisis pada level pedesaan di Indonesia menunjukkan bahwa tingginya nilai tanaman pohon-pohonan, produksi makanan yang mengarah pada non-subsisten memainkan peranan utama dalam konversi hutan menjadi lahan pertanian (Chomitz dan Gray, 1997). Penelitian di Belize, Brazil, Mexico dan Afrika Tengah menunjukkan efek infrastruktur terhadap karakteristik dan pasar lahan mengindikasikan bahwa perencanaan regional yang baik dapat meningkatkan pembangunan pedesaan dan perlindungan lingkungan (Chomitz dan Gray, 1996). Peraturan agraria dalam bentuk kerangka kerja resmi oleh otoritas pengambil keputusan tingkat lokal dapat mengatasi dan menyelesaikan sejumlah isu yang berkaitan dengan kepemilikan (property right) dan konflik penggunaan lahan (Appendini, 2002). Degradasi

41

lahan juga didorong oleh faktor kebijakan pemerintah dan kelembagaan yang dapat dilihat pada sudut pandang perencanaan, pelayanan, pelaksanaan dan kontrol terhadap suatu progam (Mundita, 1999). Adopsi kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi menyebabkan terjadinya degradasi lahan seperti kredit bersubsidi untuk ekspansi pertanian, penurunan pajak penghasilan dan korporasi untuk penggunaan lahan kompetitif, pemberlakuan “tax holiday” untuk peralatan baru yang memiliki dampak negatif bagi kawasan hutan, pemberlakukan tarif impor tinggi untuk bahan bakar sehingga kayu bakar menjadi pilihan alternatif, pengembangan proyek infrastruktur dan energi yang tidak memperhitungkan kehilangan nilai sumberdaya hutan, dan skema kolonialisasi yang disponsori oleh pemerintah (Roper dan Robert 1999). 2.7.

Studi Empiris Deforestasi Faktor penyebab atau pendorong deforestasi dapat dibedakan atas dua

kelompok yaitu penyebab langsung (direct causes) dan penyebab tak langsung (indirect causes). Penyebab langsung seperti perladangan berpindah (slash and burning farming), komersialisasi pertanian (commercial agriculture), ranch dan penggembalaan ternak, eksploitasi pertambangan dan minyak, dan pembangunan infrastruktur (Roper dan Robert, 1999). Penyebab tak langsung seperti kebijakan fiskal dan pembangunan (fiscal and development policies), aksesibilitas dan perizinan lahan (land access and land tenure), tekanan pasar (market pressures), penetapam nilai hutan alam yang lebih rendah dari nilai sebenarnya (undervaluation of natural forests), lemahnya kelembagaan pemerintah (weak

42

government institutions), dan faktor sosial (social factors) seperti keputusan politik (CFAN, 1999). Kehilangan hutan merupakan hasil interaksi antara faktor geografi, karakteristik masyarakat dan harga seperti peningkatan harga komoditas pertanian jagung dan kayu menjadi insentif perambahan hutan di Mexico (Alix, 2001). Faktor penyebab kehilangan hutan menurut Berger (2003) dapat dikelompokkan atas faktor sosial dan biofisik dengan pelaku (agent) perubahan penggunaan dan tutupan lahan mulai dari skala unit produksi sampai skala regional. Menurut Chomitz et al. (1996) deforestasi atau konversi hutan didorong oleh kegiatan pemukiman kembali yang menjadi fasilitator terjadinya perambahan kayu intensif, perluasan pertanian komersial, dan pergeseran secara berkelanjutan pertanaman pada kawasan hutan, konversi hutan untuk pertanian, penanaman hutan untuk pertanian seperti kelapa sawit dan karet. Perubahan tutupan hutan antara tahun 1980 dan 1990 di Afrika menurut (Drigo, 1997 dalam Skole, 1994) lebih dominan disebabkan “land clearing” pertanian rakyat dan penggembalaan permanen serta pengambilan kayu bakar yang didorong oleh tekanan populasi penduduk pedesaan, tetapi sebaliknya di Amerika Latin pergeseran permanen akibat pertanian dan penggembalaan sering terjadi bersamaan dengan proyek pemukiman baru dan pembangunan infrastruktur. Pada jangka panjang kawasan hutan yang dikonversi terkait dengan tingkat keuntungan pertanian dan biaya pembukaan lahan, besarnya populasi sektor pertanian, panjang jaringan jalan raya (Cropper et al, 1996). Laju deforestasi pada daerah dengan penduduk miskin berlangsung lebih cepat dibanding daerah kaya dan dampak kemiskinan terhadap

43

perambahan hutan sangat terkait dengan rendahnya profitabilitas dari lahan-lahan marjinal, jauhnya jarak pasar utama dari pusat produksi, dan status kepemilikan lahan (Kerr dan Pfaff, 2003). Faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi terjadinya degradasi kawasan hutan adalah kesenjangan pendapatan, share output pertanian, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita dan unemployment (Sanim, 2001). Deforestasi meningkat pada kemiskinan (poverty) lahan komunal di Mexico, dan sebaliknya di Indonesia kebijakan liberalisasi harga pertanian mampu menurunkan deforestasi sehingga kebijakan kehutanan pada level makro menjadi sangat sensitif terutama berkaian dengan perdagangan. Pada kawasan lain seperti Afrika infrastruktur memainkan peranan penting dalam mendorong deforestasi hutan tropis, di Pakistan ada keterkaitan antara kelahiran (fertility) dan degradasi lingkungan diantara beberapa kawasan, sedangkan di Nepal degradasi lingkungan memberikan efek merugikan bagi pendidikan (Jimenez, 1997). Faktor pendorong lain terjadinya deforestasi adalah terjadinya kebakaran hutan seperti yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan data Departemen Kehutanan RI pada tahun 1997 kebakaran hutan di Indonesia menghanguskan lebih dari 515 ribu Ha kawasan hutan. Kebakaran diduga akibat pembakaran lahan oleh 117 perusahaan perkebunan, 27 HTI, dan 19 lokasi transmigrasi di Sumatera dan Kalimantan. Total lahan yang terbakar menurut Bappenas dan ADB dalam Erianto (2003) mencapai luas 9.75 juta Ha dan terbesar di Pulau Kalimantan.

44

2.8.

Studi Empiris Degradasi Taman Nasional dan Kawasan Lindung Hasil penelitian Sernell (1996) menunjukkan bahwa perubahan tutupan

hutan di kawasan lindung Serengeti Mara Ecosystem (SME) Tanzania terkait dengan terbentuknya pemukiman permanen dan pertanian subsisten akibat tidak praktisnya pertanian mekanis skala besar. Areal SME ini selama 20 tahun terakhir telah kehilangan 75% atau sekitar 30 ribu hewan liar, dan hal ini berkaitan dengan kehilangan areal penggembalaan musim basah, sedangkan di Loita Plains akibat pembangunan pertanian hanya berpengaruh pada areal penggembalaan musim kering. Pada kawasan lindung Dzangha-Sangha Afrika Tengah masalah konservasi yang dihadapi antara lain peningkatan populasi (population increase), pertambangan berlian (diamond mining), pembalakan kayu yang non-sustainable (unsustainable logging) dan perburuan hewan liar (poaching) serta aktivitas pembiayan proyek yang tidak berkelanjutan (unsustaniable financing of project activities) (Sernell, 1996). Kerusakan taman nasional di Indonesia yang kaya akan berbagai plasma nuftah spesifik diakibatkan oleh kurangnya koordinasi antara berbagai instansi atau lembaga terkait, penegakan hukum (law enforcement) yang lemah serta rendahnya kesadaran masyarakat (WFC ,1997). Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 memperparah keberadaan Taman Nasional dan kawasan hutan lindung lainnya berupa timbulnya konflik pemanfaatan hutan antara masyarakat dan pengelola Taman Nasional. Beberapa contoh konflik yang terjadi pada tahun 1998 berdasarkan Newman et al. (1999) dalam FWI/GWF (2001) seperti pada Taman

45

Nasional Lore Lidu di Sulawesi Tengah dan Taman Nasional Kutai di Kalimantan Timur dimana penduduk lokal telah mengambil alih ribuan hektar untuk menanam tanaman keras dan menebang kayu, pembalakan illegal yang terorganisir di Taman Nasional Gunung Leuser Aceh dan Taman Nasional Tanjung Puting Kalimantan Tengah dan pada berbagai kawasan lain. Hampir separuh taman nasional yang terdapat di tanah air saat ini kondisinya mengalami kerusakan antara lain akibat kegiatan perambahan hutan, penggalian tambang C, dan pertambangan emas rakyat dan bahkan dua taman nasional di Kalimantan yakni Taman Nasional Kutai dan Tanjung Puting mengalami kerusakan parah (Sunaryo, 2003 dalam EIA, 2000). Hasil identifikasi ICDP (2002) kerusakan Taman Nasional Kerinci Seblat antara lain disebabkan oleh pembukaan hutan dan perambahan, penebangan hutan secara ilegal, pengumpulan hasil hutan, dan perkebunan, pembangunan jalan, keterbatasan sumberdaya untuk pengelolaan dan ketidakjelasan tapal batas dan pertambangan serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Pembukaan pertambangan emas merupakan ancaman terbesar terhadap Taman Nasional Meru Betiri yang merupakan kawasan konservasi yang memiliki fungsi besar dalam menyumbang aset ekologi guna keseimbangan paru-paru dunia (FWI/GFW, 2001). Suatu eksplorasi dan eksploitasi suatu pertambangan khususnya tambang emas, tidak hanya sekedar dilihat dari segi ekonomi, akan tetapi harus dilihat secara global (multi diplisiner science) baik dari manfaat jangka pendek maupun panjang.

46

Menurut ICDP (2002), lebih dari 80% penduduk yang tinggal di sekitar Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) merupakan petani tradisional terutama yang mengusahakan lahan tanaman tua seperti kopi, kulit manis, kelapa sawit, cengkeh dan karet. Aktifitas pertanian ini menjadi faktor penyebab utama terjadinya konversi kawasan hutan dalam TNKS menjadi kawasan non-hutan. Perubahan tutupan hutan yang berlangsung terus menerus merupakan akibat adanya aktifitas seperti perambahan liar, pertambangan rakyat, dan “land clearing”. Data Balai TNKS menunjukkan selama kurun waktu 1994 – 2002 luas tutupan hutan dalam TNKS berkurang dari 1.27 juta Ha menjadi 1.25 juta Ha atau mengalami degradasi seluas 26.043 ribu Ha (2.04%). Tata batas taman nasional yang tidak jelas, dan adanya aktivitas berbagai perambahan baik yang dilakukan masyarakat maupun pemegang HPH, serta proses land-clearing yang dilakukan melalui pembakaran hutan juga menjadi faktor pendorong terjadinya degradasi hutan (ICDP, 2002). Harga input yang tinggi dan daya beli masyarakat yang menurun mendorong terjadinya pembakaran hutan sebagai alternatif pembukaan lahan yang lebih murah. Hal ini tidak hanya dilakukan masyarakat tetapi juga oleh perusahaan perkebunan dan adanya sanksi yang tidak jelas menyebabkan proses ini tetap berlangsung sampai sekarang. Pada tahun 2001 Menteri Kehutanan meminta kepada Menteri Pertambangan dan Energi agar dilakukan pembatalan terhadap kontrak ataupun ijin yang telah dikeluarkan atas 24 perusahaan pertambangan yang arealnya tumpang tindih dengan areal TNKS seperti CV. Mineral Perd, PT Newcrest, PT Newmont dan PT. Sariagrindo Andalas. Perusahaan yang disebut terakhir

47

merupakan perusahaan pertambangan yang berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat dan pada kenyataannya mempunyai tumpang tindih dengan TNKS seluas 137 Ha (ICDP, 2002). Selanjutnya tahun 2002 Menteri Kehutanan juga meminta kepada Gubernur Sumbar dan Jambi untuk menghentikan sementara aktivitas penebangan berjarak 3 km dari batas kawasan TNKS pada 4 areal hutan konsesi (HPH), yaitu PT. Duta Maju Timber, PT. Serestra II, PT. Nusalease Timber dan PT. Rimba Karya Indah.

III.

KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka Teoritis Pembiayaan Pembangunan Pada

suatu

pembangunan

berkelanjutan,

sistem

ekonomi

(untuk

memberikan kesejahteraan) tidak dapat beroperasi tanpa dukungan dari sistem ekologi (Sanim, 2004). Lingkungan hidup adalah barang publik sehingga intervensi pemerintah dalam mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas lingkungan hidup merupakan suatu keharusan. Menurut Munasinghe (1993), pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memiliki tiga tujuan (ekonomi, sosial dan lingkungan) dan melalui keputusan publik (public decision) harus disepakati proporsinya seperti disajikan pada Gambar 9. TUJUAN EKONOMI EFISENSI/PERTUMUHAN - Perbaikan lingkungan - Penilaian lingkungan - Internalisasi lingkungan

- Distribusi pendapatan - Ketenaga kerjaan - Target pembinaan

TUJUAN SOSIAL KEMISKINAN/PEMERATAAN

Sumber:

- Partisipasi - Konsultasi - Pluarlisme

TUJUAN EKOLOGI SUMBERDAYA ALAM

Munasinghe (1993)

Gambar 9. Hubungan Tiga Tujuan dalam Pembangunan Berkelanjutan Menurut Reynolds et al. (2003), keberlanjutan secara mendasar ditentukan oleh manusia, dan salah satu indikatornya adalah kemampuan menghasilkan

49

output sepanjang waktu. Pengambilan keputusan dalam pemanfaatan sumberdaya seperti hutan mempertimbangkan tiga domain yaitu karakteristik sosial ekonomi, sikap publik dalam proses pengambilan keputusan, dan sikap masyarakat dalam merespon suatu kebijakan (Wellstead et al., 2003). Penilaian pelaku atau agen pemerintah yang tersebar pada seluruh sektor dan tingkat pemerintahan lokal akan mempengaruhi kondisi suatu sumberdaya seperti hutan (Ellefson et al., 2003). Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam belanja dan pajak yang digunakan untuk mencapai tujuan sosial yang terdiri dari tujuan alokasi (allocational), distribusi (distributional) dan stabilisasi (stabilitation). Tujuan alokasi yaitu mempengaruhi alokasi sumberdaya dalam masyarakat seperti menyediakan barang publik, regulasi eksternalitas dan mempengaruhi belanja sektor swasta, tujuan distribusi yaitu mempengaruhi distribusi pendapatan dalam masyarakat, dan tujuan stabilisasi yaitu mempengaruhi pertumbuhan output, inflasi dan tingkat pengangguran (Fogiel, 1992). Berdasarkan

klasifikasi

kebijakan,

kriteria

keharusan

intervensi

pemerintah bagi kepentingan publik disebut sebagai primary option policy dan dari sisi manfaat intervensi kebijakan tersebut diklasifikasikan dalam The Second Best Policy. Intervensi pemerintah dalam mencapai keseimbangan ketiga tujuan pembangunan dapat dilakukan dengan lebih mengoptimalkan implementasi peran yang dimiliki terutama dalam alokasi sumberdaya pembiayaan pembangunan. Menggunakan asumsi pembangunan dengan dua sektor yaitu ekonomi (E) dan sektor lainnya yang terdiri dari sosial dan lingkungan (SL). Pembangunan untuk

50

masing-masing sektor ditujukan untuk memaksimumkan kesejahteraan (welfare) dengan fungsi sebagai berikut: W = ω(E, SL)

1

Tujuan pencapaian kesejahteraan (W) maksimala dihadapi pada kendala pengeluaran, yaitu penerimaan pemerintah (Gr) baik yang berasal dari pajak maupun non-pajak yang dipengaruhi oleh output (Y) dan jumlah populasi (N) maka fungsi kendala adalah: Gr = f (Y, N)

2

Pengeluaran pemerintah (Ge) terdiri dari pengeluaran rutin (Ce) dan pengeluaran pembangunan (De) dan menggunakan asumsi bahwa anggaran berimbang (balance budget) sehingga Ge = Gr maka fungsi kendala untuk pengeluaran pembangunan dapat ditulis dalam bentuk persamaan: De = f (Y, N) – Ce – eE – sSL

3

Persamaan Lagrangian maksimisasi welfare adalah: ζ

= ω(E, SL) + λ (f(Y, N) - Ce - eE - sSL)

4

Turunan pertama (First Order Condition) dari fungsi lagrangian adalah: ∂ω(E, SL) ∂ζ ∂ω(E, SL) = − λe = 0 atau λ = ∂E ∂E e∂E

5

∂ω(E, SL) ∂ω( E, SL) ∂ζ = − λs = 0 atau λ = s∂SL ∂SL ∂SL

6

∂ζ = f ( Y, N) − Ce − eE − sSL = 0 ∂λ

7

Dari persamaan 5 dan 6 diperoleh: ∂ω(E, SL) ∂ω(E, SL) ∂E atau s = e = e∂E s∂SL ∂SL

8

51

Selanjutnya masukkan persamaan 8 ke persamaan 7 diperoleh: e=

f (Y, N ) − Ce E + ∂E / ∂SL

9

Persamaan 9 menunjukkan bahwa pengeluaran pembangunan sektor ekonomi mengalami peningkatan jika output (Y) dan populasi (N) meningkat tetapi sebaliknya mengalami penurunan jika pengeluaran rutin (Ce) meningkat. Pembagi pada persamaan sebelah kanan bagian bawah menunjukkan adanya hubungan substitusi antara sektor pengeluaran pembangunan. Persamaan secara ringkas dapat ditulis dalam bentuk fungsi: e = f (Ce, Y, N)

10

Otonomi daerah di Indonesia berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 (revisi UU. No. 22 Tahun 2000) memberi kewenangan fiskal luas bagi daerah termasuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Berdasarkan publikasi statistik keuangan pemerintah daerah maka keuangan pemerintah terdiri dari realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah. Penerimaan pemerintah daerah mencakup sisa perhitungan tahun sebelumnya, pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan serta penerimaan lain dan pinjaman daerah. PAD bersumber dari sumber-sumber pendapatan daerah seperti pajak, restribusi, bagian laba usaha BUMD dan penerimaan lain, sedangkan dana perimbangan bersumber dari bagi hasil pajak dan non-pajak serta dana alokasi umum dan khusus. Pada sisi lain pengeluaran pemerintah daerah terdiri dari pengeluaran rutin dan pembangunan. Pengeluaran rutin digunakan untuk belanja pegawai, barang dan lainnya, biaya pemeliharaan dan perjalanan dinas serta bantuan keuangan dan lain-lain. Pengeluaran pembangunan terdiri dari 21 sektor dengan rincian sebagai berikut:

52

1. Industri yaitu pengeluaran pembangunan seperti untuk program bimbingan dan penyuluhan industri serta program pengembangan/pengawasan industri. 2. Pertanian dan Kehutanan yaitu pengeluaran pembangunan untuk pertanian rakyat seperti peningkatan produksi, penyuluhan dan pelestarian hutan. 3. Sumberdaya Air dan Irigasi yaitu pengeluaran pembangunan seperti untuk pengembangan sumberdaya air dan irigasi. 4. Tenaga Kerja yaitu pengeluaran pembangunan seperti untuk pengembangan keterampilan pekerja. 5. Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah dan Koperasi yaitu pengeluaran pembangunan seperti untuk program peningkatan perdagangan regional, program pengembangan usaha koperasi dan pembinaan kelembagaan. 6. Transportasi yaitu pengeluaran pembangunan seperti untuk pembangunan dan pengembangan sarana transportasi darat, laut, sungai, danau dan udara. 7. Pertambangan dan Energi yaitu pengeluaran

pembangunan seperti untuk

pengembangan pertambangan rakyat. 8. Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah yaitu pengeluaran pembangunan seperti untuk pengembangan pariwisata dan jasa telekomunikasi daerah. 9. Pembangunan Daerah dan Pemukiman yaitu pengeluaran pembangunan seperti untuk otonomi daerah bawahan, pembangunan kota dan desa. 10. Lingkungan Hidup dan Tata Ruang yaitu pengeluaran pembangunan seperti untuk penyelematan hutan, tanah, air dan inventarisasi sumberdaya. 11. Pendidikan, Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME, Pemuda dan Olahraga yaitu pengeluaran pembangunan seperti untuk pendidikan, pendidikan luar sekolah dan kedinasan. 12. Kependudukan dan Keluarga Berencana yaitu pengeluaran pembangunan seperti untuk program KB dan keluarga sejahtera.

53

13. Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja yaitu pengeluaran pembangunan seperti untuk kesehatan, kesejahteraan sosial dan peranan wanita. 14. Perumahan dan Pemukiman yaitu pengeluaran pembangunan seperti untuk perumahan dan pemukiman, penataan kota dan bangunan. 15. Agama yaitu pengeluaran pembangunan seperti untuk pelayanan kehidupan beragama dan pembinaan pendidikan agama. 16. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yaitu pengeluaran pembangunan seperti untuk pengembangan IPTEK dan sistem informasi statistik. 17. Hukum yaitu pengeluaran pembangunan seperti untuk pembinaan penataan perundang-undangan, tertib hukum dan pembinaan aparatur. 18. Aparatur Pemerintah dan Pengawasan yaitu pengeluaran pembangunan seperti untuk pendayagunaan sistem dan pelaksanaan pengawasan. 19. Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa yaitu pengeluaran pembangunan seperti untuk program pendidikan berpolitik, pengembangan operasional penerangan dan pengembangan siaran TV dan media massa lain. 20. Keamanan dan Ketertiban Umum yaitu pengeluaran pembangunan seperti untuk program pembinaan ketertiban masyarakat. 21. Subsidi Pembangunan Kepada Pemerintah Daerah yaitu pengeluaran pembangunan seperti untuk bantuan pembangunan desa. Pembiayaan pembangunan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian juga membutuhkan peran swasta. Kredit perbankan merupakan salah satu bentuk investasi swasta dimana besarnya kredit dipengaruhi oleh suku bunga (r). Pada sisi lain salah satu peran pemerintah adalah untuk mempengaruhi alokasi sumberdaya oleh swasta sehingga investasi pemerintah dalam bentuk pengeluaran pembangunan akan mempengaruhi perilaku kredit. Berdasarkan hal tersebut maka

54

perilaku investasi swasta dalam bentuk alokasi kredit (Ci) merupakan fungsi dari suku bunga (r) dan alokasi pengeluaran pembangunan terkait (eiDe) Ci = f (r, eiDe)

11

Persamaan 11 menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat suku bunga (r) maka kredit akan menurun dan sebaliknya peningkatan alokasi pengeluaran pemerintah pada sektor tertentu akan diikuti dengan meningkatnya kredit pada sektor yang sama. Posisi kredit perbankan dalam publikasi Statistik Ekonomi Keuangan Daerah dapat diklasifikasikan menurut jenis penggunaan, yaitu kredit modal kerja, investasi dan konsumsi serta menurut sektor ekonomi seperti sektor pertanian, pertambangan, perindustrian dan jasa dunia usaha. Keberpihakan perbankan dalam penyaluran kredit tidak hanya berdasarkan sektor ekonomi tetapi juga dapat dilihat dari lembaga penerima kredit seperti keberpihakan pada usaha kecil dan menengah (UKM). Secara ringkas pengelompokaan kredit perbankan yang digunakan dalam penelitian disajikan pada Gambar 10. Kredit Perbankan

Penggunaan

Modal Kerja

Investasi

Sektor Produktif

Sektor

Kelompok Kreditor

Konsumsi

Sektor Pertanian

Kredit UKM

Sumber: Hasil olahan data Bank Indonesia (2004) Gambar 10. Klasifikasi Alokasi Kredit Perbankan dalam Penelitian

55

Perubahan Penggunaan Lahan Lahan merupakan faktor produksi (input factor) dalam berbagai aktivitas manusia termasuk pertanian (dalam arti luas), kehutanan, tempat tinggal, komersial dan industri serta pertambangan (Hartwick and Olewiler, 1986). Penggunaan lahan secara garis besar dapat dibagi atas penggunaan lahan untuk pertanian, penggunaan lainnya dan lahan hutan. Pada negara berkembang seperti Indonesia dimana perluasan pertanian (agricultural expansion), pembalakan hutan (forest logging) dan pembangunan industri pada waktu yang bersamaan mendorong semakin meningkatnya dinamika penggunaan lahan. Dampak dari setiap aktivitas penggunaan lahan secara individual lebih mudah diprediksi tetapi sulit diprediksi jika berupa kombinasi dampak variasi penggunaan lahan dalam kerangka tataguna lahan. Penggunaan lahan (land use) merupakan cara yang ditempuh oleh manusia untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan lahan dan sumberdaya (Meyer, 1995 dalam Moser, 1996). Secara ringkas penggunaan lahan menunjukkan tempat manusia bekerja (Turner dan Meyer 1994). Skole (1994) selanjutnya memperluas pengertian penggunaan lahan menjadi areal bekerja manusia pada suatu jenis permukaan lahan, yang berarti areal aktivitas manusia yang menghasilkan produk primer yang selanjutnya menjadi faktor penentu sosial ekonomi. Penggunaan lahan berhubungan dengan fungsi atau tujuan di mana lahan tersebut digunakan oleh populasi sekitar dan dapat didefinisikan sebagai aktivitas manusia yang secara langsung berkaitan dengan lahan, menggunakan sumberdaya tersebut dan memilik dampak terhadap mereka (FAO 1995).

56

Konsep dan definisi dari penggunaan lahan untuk pertanian dan penggunaan lain (World Bank, 1997) adalah: 1. Wet Land adalah lahan pertanian yang dibagi menjadi bagian dan dipisahkan oleh parit atau tanggul untuk menahan air dengan tanaman utama adalah padi sawah tanpa memperhatikan status lahan tersebut. 2. Dry Land/Garden/for Crop Cultivation adalah lahan yang tidak diairi dan ditanami dengan tanaman semusim dan terletak terpisah dengan pekarangan sekitar rumah. 3. Temporary Fallow Land adalah lahan yang untuk sementara tidak dimanfaatkan. 4. Estates Land adalah lahan yang ditanami dengan tanaman komersial seperti karet, kelapa sawit dan kopi. 5. Meadow/Grassland adalah lahan yang digunakan untuk pengembalaan ternak seperti Sapi dan Kerbau. 6. Woodland adalah lahan yang ditumbuhi dengan tanaman kayu-kayuan atau bambu baik yang tumbuh dengan sendirinya maupun yang ditanam dengan tujuan untuk produksi kayu tetapi tidak termasuk hutan alam. 7. Pond and Dyke adalah lahan yang digunakan untuk usaha perikanan secara luas termasuk kolam dan tambak.

57

8. House Compounding and Surronding adalah lahan yang digunakan untuk bangunan dimana di sekitar dipagari baik tanaman atau bukan, dan jika sekitar bangunan tidak ada jarak yang jelas maka dimasukkan sebagai halaman. Pada tingkat yang sangat dasar maka perubahan penggunaan lahan berarti perubahan kuantitatif pada skala spasial bentuk penggunaan lahan suatu kawasan. 3.1.2.1. Penggunaan Lahan Pertanian Menggunakan asumsi perekonomian dengan dua faktor produksi yaitu sumberdaya lahan (R) dan input lain yaitu tenaga kerja (L) dan kapital (K) yang digunakan untuk menghasilkan dan memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Fungsi produksi sebagai berikut: Y = ƒ(R, LK)

12

Untuk menghasilkan sejumlah output (Y) maka produksi dibatasi dengan biaya (C) yang terdiri dari biaya lahan dan biaya lainnya. C = rR + v(LK)

13

Persamaan Lagrangian minimisasi biaya adalah: ζ

= ƒ(R, LK) + λ (C - rR - v(LK))

14

Turunan pertama (First Order Condition) dari fungsi lagrangian adalah: ∂f (R , LK ) ∂ζ ∂ f (R , LK ) = − λr = 0 atau λ = r∂R ∂R ∂R ∂ f ( R , LK) ∂f (R , LK) ∂ζ = − λv = 0 atau λ = v∂ (LK ) ∂ ( LK) ∂LK ∂ζ = C − rR − v( LK) ∂λ

Dari persamaan 15 dan 16 dapat diperoleh:

15 16 17

58

∂f (R , LK) ∂f (R , LK) r∂R = atau v = r∂R v∂ (LK) ∂ (LK )

18

kemudian masukkan persamaan 18 dalam 17 sehingga: C = rR +

r∂R (LK) r∂R (LK ) atau C − rR = ∂ (LK) ∂ (LK )

19

Persamaan C = rR + v(LK) maka v(LK) = C - rR dan substitusi ke 18 diperoleh: v(LK ) =

r∂R (LK ) ∂ (LK )

20

Untuk memperoleh persamaan perubahan penggunaan lahan (∂R) maka dengan menyusun kembali persamaan 20 diperoleh: ∂R =

∂ (LK) v(LK ) r LK

Jika diasumsikan

21

∂ ( LF) = G LF = ( n + f ) dan v( LF) = (ωL + gF) LF

Dimana GLF menunjukkan pertumbuhan input lain diluar lahan yang terdiri dari pengunaan tenaga kerja (n) dan kapital (k). Pada sisi lain v(LK) menunjukkan biaya input lain diluar lahan (biaya tenaga kerja (ωL) dan biaya kapital (πK), maka persamaan 21 juga dapat ditulis dalam bentuk: ∂R = (n + k )

(ωL + πK ) r

22

atau dalam bentuk fungsi R = ƒ(n, k, ωL, πK, r)

23

Fungsi pada persamaan 23 menunjukkan bahwa perubahan penggunaan lahan dipengaruhi oleh pertumbuhan tenaga kerja (n) dan kapital (k), biaya tenaga kerja (ωL), dan biaya kapital (πK) serta sewa lahan (r). Pertumbuhan tenaga kerja berlangsung seiring pertumbuhan penduduk, sedangkan pertumbuhan kapital berlangsung seiring pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja dan kapital

59

berkaitan dengan struktur tenaga kerja dan ekonomi serta dengan asumsi bahwa pertanian memiliki pengaruh besar terhadap penggunaan lahan maka digunakan pangsa PDB dan tenaga kerja sektor pertanian. Rent atau nilai lahan sebagai biaya oppotunitas kawasan hutan dapat menggunakan proksi nilai produksi sub-sektor pertanian dan selanjutnya model dikembangkan dengan memasukkan aspek kelembagaan dan kebijakan sehingga model pada persamaan 23 menjadi R = ƒ(n, k, ωL, πK, r, I, P)

24

Penggunaan Lahan Non-Pertanian Penggunaan lahan non-pertanian menggunakan pendekatan minimisasi biaya pengembangan bangunan dan pemukiman (Cost Minimization Approach). Pendekatan minimisasi biaya dapat digunakan dalam pengembangan model penggunaan lahan untuk pemukiman dan perumahan. Jika diasumsikan pengembangan pemukiman menggunakan tiga input yaitu bahan bangunan (B), tenaga kerja (L) dan lahan (H) sehingga fungsi produksi untuk pengembangan kawasan pemukiman adalah: Ω = ρ f (B, L, H )

25

Sedangkan fungsi biaya untuk pengembangan kawasan adalah: C = υB + ωL + σH

26

dimana Ω merupakan unit produksi fisik bangunan, ρ nilai bangunan, υ merupakan harga input bahan bangunan ω upah tenaga kerja dan σ nilai lahan dengan kendala pengembangan pemukiman adalah pendapatan keluarga ιK dimana ι pendapatan perkapita dan K jumlah anggota keluarga. Persamaan lagrangian minimisasi biaya adalah:

60

ζ = υB + ωL + σH − λ[ρf (B, L, H) − ιK ]

27

Turunan pertama dari persamaan 27 adalah: ∂ζ = υ − λρf B = 0 ∂B

28

∂ζ = ω − λρf L = 0 ∂L

29

∂ζ = σ − λρf H = 0 ∂H

30

∂ζ = ρf (B, L, H) − ιK = 0 ∂λ

31

Dari turunan pertama persamaan 28 sampai 30 diperoleh: υ ω σ = = λf B λf L λf H

32

H = f (ρ, υ, ω, σ, B, L, ιK )

33

ρ=

1/λ merupakan biaya opportunitas yang dapat diintepretasikan sebagai biaya yang harus dibayarkan karena hilangnya kesempatan untuk menghasilkan output lain dan sebagai proksi digunakan pangsa PDB sektor pertanian. Penggunaan lahan pemukiman dan perumahan merupakan fungsi dari faktor demografi, ekonomi, harga input (upah tenaga kerja dan bahan bangunan), kebijakan dan kelembagaan. Pilihan Komoditas Budidaya Perubahan penggunaan lahan pada level rumah tangga (mikro) menunjukkan pilihan komoditas budidaya yang dipengaruhi baik oleh faktor internal maupun eksternal usaha tani. Keputusan rumah tangga petani dalam memilih komoditas antara usaha tani komersial dan sub-sisten berbeda sehingga digunakan dua pendekatan yaitu pendekatan subsisten (Subsistence Approach) dan pendekatan pasar (Market Approach) (Scriecu, 2000).

61

3.1.3.1. Pendekatan Subsisten Pendekatan ini menggunakan asumsi tidak ada pasar dan tujuan individu adalah untuk memuaskan kebutuhan pokok melalui produksi pertanian (Angelsen et al., 1999). Problem ekonomi adalah minimisasi usaha tenaga kerja dalam mencapai target subsisten tertentu sehingga implikasinya adalah tidak ada nilai barang konsumsi atau “full belly version of clearing field” (Dvorak, 1992). Fungsi produksi untuk pertanian subsisten adalah: X = Af (L, H, F)

34

Dimana X (unit produksi fisik), A (level teknologi), L (tenaga kerja), H (luas areal) dan F (input pupuk). Fungsi produksi diasumsikan “concave” tetapi “positive decreasing marginal productivity” untuk seluruh input serta seluruh input normal komplementer. Karena tidak ada pasar maka hutan dapat ditanami melalui sistem “first come first served” (Angelsen et al., 1999). Biaya mencakup biaya pembukaan dan penanaman areal baru seperti biaya transportasi input dan output. Fungsi biaya direpresentasikan dalam bentuk fungsi yang ”convex” yaitu L + h(H) dengan kendala sN = pX – qF dimana target subsisten adalah konsumsi subsisten tertentu yaitu pendapatan perkapita (s) dikali jumlah populasi (N) dan jika p harga output dan q harga pupuk, maka problem minimisasi metode lagrangian adalah: ζ = L + h (H) − λ[pAf (L, H, F) − qF − sN ]

35

dimana λ merupakan parameter lagrangian, derivasi menghasilkan: ∂ζ = 1 − pAλf L = 0 ∂L

36

62

∂ζ = h H − pAλf H = 0 ∂H

37

∂ζ = pAλf F − q = 0 ∂L

38

∂ζ = pAf (L, H, F) − qF − sN = 0 ∂λ

39

Dari penyusunan kembali persamaan 36 sampai 38 maka dapat diperoleh persamaan sebagai berikut: pA =

h q 1 = H = λf L λf H λf F

H = f (p, A, L, qF, sN)

40 41

1/λ pada FOC1 diintepretasikan sebagai shadow wage atau biaya opportunitas sosial dan merupakan variabel endogen dalam model. Pada saat optimum maka Marginal Cost (MC) untuk ketiga input sama dengan harga output (p) dikali dengan level teknologi (A) (Angelsen et al., 1999). Efek perubahan variabel eksogen terhadap luas areal tanam adalah: peningkatan harga output (p) atau kemajuan teknologi (A) menyebabkan petani secara atraktif memenuhi target subsistennya dengan berproduksi pada luas areal yang lebih kecil, sedangkan turunnya harga pupuk (q) akan mendorong petani lebih banyak menggunakan pupuk dan mengurangi penggunaan input lahan dan tenaga kerja. 3.1.3.2. Pendekatan Pasar Pendekatan ini menggunakan asumsi bahwa pasar tenaga kerja sempurna dimana tenaga kerja sebagai eksogenus dapat disewa pada tingkat upah tertentu (w), sehingga level populasi menjadi endogen dan kesempatan tenaga kerja memilih antara sektor pertanian dan non-pertanian menjadi lebih besar. Keputusan

63

untuk ekspansi lahan dapat ditentukan melalui suatu problem maksimum profit dimana rumah tangga memaksimalkan profit atau land rent: Maks π = pAf (L, H, F) − qF − w[L + h (H)]

42

Turunan pertama dari problem maksimisasi profit pada persamaan 42 adalah: ∂π = pAf L − w = 0 ∂L

43

∂π = pAf H − h H = 0 ∂H

44

∂π = pAf F − q = 0 ∂F

45

Penyusunan kembali persamaan 43 sampai 45 diperoleh persamaan berikut: wh H q w = = λf L λf H λf F

46

H = f (p, w , A, L, qF, sN)

47

pA =

Meskipun FOC kedua pendekatan sama (persamaan 41 dan 47) interpretasi dampak perubahan eksogen terhadap ekspansi lahan pertanian antara keduanya berbeda. Perbandingan statik kedua pendekatan disajikan pada Tabel 7. Tabel 7. Efek Peningkatan Variabel Eksogen Terhadap Ekspansi Penggunaan Lahan Pertanian Menggunakan Pendekatan Subsisten dan Market No 1 2 3 4 5 6

Variabel Eksogen Harga Output (p) Harga Input lain (q) Upah Tenaga Kerja (w) Produktivitas/Teknologi (A) Populasi (N) Biaya “Clearing dan Acces (h(H))

Pendekatan Subsisten Menurun Meningkat NA Menurun Meningkat Menurun

Market Meningkat Menurun Menurun Meningkat Meningkat Menurun

Keterangan: NA = tidak dapat diaplikasikan dalam model (not-applicable)

Perbedaan dampak perubahan variabel eksogen kedua pendekatan disebabkan karena pada pendekatan subsisten menggunakan asumsi variabel

64

populasi dan shadow wage sebagai endogen sedang pada pendekatan pasar tingkat upah eksogen dan populasi endogen atau dengan kata lain profitabilitas pada subsisten tidak diperlukan. Peningkatan harga output dan kemajuan teknologi akan meningkatkan profitabilitas pertanian sehingga meningkatkan luas tanam. Peningkatan harga pupuk dengan asumsi pupuk dan lahan komplementer akan menurunkan luas areal tanam, semakin baiknya aksesibilitas menuju kawasan hutan akan meningkatkan ekspansi lahan pertanian. Hubungan antara beberapa variabel dengan ekspansi komoditas pertanian disajikan pada Tabel 8. Tabel 8. Pengaruh Peningkatan Variabel Eksogen Terhadap Ekspansi Penggunaan Lahan Pertanian Variabel

Pengaruh peningkatan variabel pada bentuk model Analisis

Harga output pertanian Harga input pertanian Upah luar UT & kesempatan kerja Ketersediaan kredit Kemajuan teknologi Aksesibilitas (jalan) Kepemilikan properti Harga kayu

Keterangan

Simulasi- empiris

Meningkat

Meningkat

Indeterminan Menurun

Meningkat/ menurun Menurun

Indeterminan

Meningkat

Indeterminan

Kecil

Meningkat

Meningkat

Meningkat

Kecil

Indeterminan

Meningkat

Analisis level usahatani sub-sisten menunjukkan pengaruh kuat pendapatan Peningkatan harga pupuk mendorong ekstensifikasi pertanian. Upah dan kesempatan mempengaruhi ekspansi lahan Kredit finansial mendorong ekspansi lahan pertanian. Teknologi menurunkan ekspansi lahan pertanian. Pembangunan infrastruktur jalan raya meningkatkan ekspansi lahan Klaim sewa lahan masa akan datang akan mendorong petani untuk ekspansif Secara empiris lemah tetapi cenderung berhubungan positif

Sumber: Angelsen and Kaimowitz, 1999

Output dan Tenaga Kerja Menurut Pearce dan Warford (1993) pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan dari waktu ke waktu level GDP perkapita atau peningkatan level konsumsi riil perkapita. Pada negara berkembang pembangunan pertanian

65

merupakan hal yang penting terutama berkaitan dengan output, tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Terdapat enam karakteristik dari pembangunan pertanian yaitu eksploitasi sumberdaya (resources exploitation), konservasi (conservation), lokasi (location), penyebaran (diffution) dan tingginya biaya input (high-payoff input) serta model penerapan inovasi (induced innovation model) (Hayami dan Ruttan, 1985). Pertumbuhan sektor pertanian di Indonesia selama kurun waktu 1960-2001 mencapai 3.75% pertahun tetapi angka tersebut belum mampu mengambarkan kinerja sektor pertanian dan perubahan dalam kebijakan makroekonomi yang menyertainya (Arifin, 2003). Penentuan GDP menggunakan pendekatan penawaran agregat dimana output (Y) merupakan fungsi dari kapital pertenaga kerja (K/L), perubahan teknologi (Tc), kapasitas produksi (KP) dan kekuatan monopoli (MS) atau dalam bentuk fungsi: Y

= f (K/L, Tc, KP, MS)

K/L = f (w/r, P, Ω, MI)

48 49

Dimana w tingkat upah, r suku bunga, P harga output, Ω elastisitas substitusi (padat modal atau padat karya) dan MI kekuatan monopsoni. Berdasarkan persamaan 47 dan 48 maka penawaran agregat adalah: Y

= f (Tc, KP, MS, w/r, P, Ω, MI)

50

Menurut Fleisher dan Kniesner (1995) tenaga kerja merupakan aspek penting dalam suatu perekonomian karena menyangkut tiga dimensi utama yaitu sebagai faktor produksi (a factor of production), sebagai sumber pendapatan (a

66

sources of income) dan sebagai sumberdaya manusia (a human resource). Ukuran dari tenaga kerja terkait dengan ukuran populasi dan fraksi yang berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja. Pertumbuhan populasi terjadi akibat perubahan alamiah (kelahiran dan kematian) dan net-imigrasi sehingga variasi dari pertumbuhan populasi terjadi karena adanya perubahan tingkat kelahiran dan migrasi (McConnel dan Brue, 1995). Jasa tenaga kerja yang tersedia dalam suatu perekonomian tergantung pada empat faktor yaitu ukuran dan komposisi demografis populasi, tingkat partisipasi angkatan kerja yaitu persentase penduduk umur kerja yang secara aktual bekerja, jumlah jam kerja persatuan waktu tertentu dan kualitas dari angkatan kerja. Penentuan total jasa tenaga kerja yang tersedia dapat dilihat pada Gambar 11 berikut: Kelahiran

Kematian

Net-Migrasi

Populasi TPAK Jumlah Tk Jam Kerja

Sumber:

Total Jasa TK Tersedia Kualitas TK

McConnel dan Brue (1995)

Gambar 11. Penentuan Total Jasa Tenaga Kerja Tersedia Degradasi Zona Penyangga dan Taman Nasional Pengembangan model degradasi zona penyangga dan taman nasional menggunakan pendekatan model deforestasi. Degradasi dalam penelitian berdasarkan pada perubahan tutupan lahan (land cover) yang mencakup lahan yang secara resmi merupakan bagian dari taman nasional. Menurut Andersen

67

(1996) tidak ada konsensus atau kesepakatan tentang model empiris deforestasi terutama variabel eksplanatori pada level makro. Pada teori ekonomi level rumah tangga (mikro), ekspansi lahan pertanian dapat digunakan sebagai proksi deforestasi dan perubahan dalam parameter keputusan pelakunya (Scriecu, 2001). Selanjutnya Scriecu (2000) menyatakan tidak ada model khusus tentang deforestasi tetapi perubahan penggunaan lahan dapat dijadikan sebagai proksi deforestasi dengan kerangka konseptual proses deforestasi seperti Gambar 12.

DEFORESTASI

Pelaku deforestasi: variabel pilihan

Sumber deforestasi

Parameter keputusan dan karakteristik pelaku

Kelembagaan

Infrastruktur

Pasar

Penyebab deforestasi level lokal Teknologi

Variabel kebijakan dan faktor trend atau struktural

Sumber:

Penyebab deforestasi level makro

Kaimonitz dan Angelsen (1998)

Gambar 12. Kerangka Konseptual Penyebab Deforestasi Pendekatan model deforestasi menurut Angelsen dan Kaimowitz (1999) mencakup lima bentuk variabel yaitu: -

Besaran dan lokasi deforestasi (magnitude and location of deforestation) sebagai variabel dependen.

68

-

Pelaku deforestasi (agents of deforestation) yang terdiri dari individu, rumah tangga atau perusahaan yang ikut dalam perubahan penggunaan lahan

-

Variabel pilihan (choice variables) berupa keputusan alokasi lahan yang menentukan tingkat deforestasi oleh seluruh pelaku utama dan kelompok.

-

Parameter keputusan pelaku (agents’ decision parameters) yaitu variabel yang secara langsung mempengaruhi keputusan palaku tetapi berasal dari eksternal.

-

Variabel makro ekonomi dan instrumen kebijakan (macroeconomic variables and policy instruments) yaitu variabel yang mempengaruhi secara tidak langsung terhadap pembabatan hutan. Kerangka Operasional Sub-Model Alokasi Fiskal Anggaran pembangunan sebagaimana sumberdaya lainnya bersifat

terbatas dan hubungan antara sektor pengeluaran pembangunan bersifat substitusi. Peningkatan alokasi pengeluaran pembangunan untuk sektor tertentu akan diikuti dengan perubahan alokasi pengeluaran sektor lain. Berdasarkan karakteristik alokasi pengeluaran pembangunan yang terbatas dan saling bersubstitusi antar sektor, maka digunakan model Seemingly Unrelated Equations (SUE). Agregasi sektor pengeluaran pembangunan dalam penelitian dari 22 sektor pengeluaran menjadi 10 sektor disajikan pada Gambar 13.

69

Pertanian

Pertanian dan Kehutanan

Dunia Usaha

Industri Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah dan Koperasi

Transportasi

Transportasi Tenaga Kerja Pendidikan, Kebudayaan dan Kepercayaan, Pemuda dan Olahraga

SDM IPTEK

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Kesejahteraan Sosial

Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja Kependudukan dan Keluarga Berencana

Pembangunan Wilayah

Pembangunan Daerah dan Pemukiman Perumahan dan Pemukiman

Lingkungan

Lingkungan Hidup dan Tata Ruang

Irigasi

Sumberdaya air dan irigasi Lain-lain

Lainnya

Gambar 13. Klasifikasi Penelitian

Alokasi

Variabel

untuk

eksplanatori

Pengeluaran

Pembangunan

masing-masing

sektor

dalam

pengeluaran

pembangunan terdiri dari variabel model empiris dasar dan variabel terkait lainnya seperti kelembagaan (desentralisasi), kawasan, krisis dan tahun.

(

eDe i = f GEXS, REVS, ORIF, INSTij , KRIS, YEAR eDe ij =

)

De i ∑ De i i

dimana: eDei GEXS REVS ORIFi INSTi KRIS YEAR

= Alokasi pengeluaran pembangunan sektor ke-i. = Struktur pengeluaran pemerintah = Struktur penerimaan pemerintah = Faktor orientasi pembangunan = Faktor kelembagaan ke-j pada sektor ke-i = Krisis = Tahun

51 52

70

Kerangka operasional untuk alokasi pengeluaran pembangunan dapat dilihat pada Gambar 14. Faktor Demografi - Pertumbuhan penduduk - Kepadatan penduduk - Struktur umur penduduk

Alokasi Pengeluaran Pembangunan Sektor ke-i

Alokasi Pengeluaran Rutin

Faktor Ekonomi - Pertumbuhan output - Struktur ekonomi - Struktur tenaga kerja

Faktor lain - Kebijakan (desentralisasi) - Kelembagaan (kawasan) - Waktu (krisis dan tahun)

Gambar 14. Kerangka Operasional Sub-model Alokasi Pengeluaran Pembangunan Sub-Model Alokasi Kredit Alokasi kredit perbankan sebagai sektor pembiayaan pembangunan merupakan respon dari kebijakan pengeluaran pembangunan pemerintah daerah, dan perubahan sosial ekonomi masyarakat. Pada penelitian alokasi kredit mencakup alokasi kredit sektor pertanian, alokasi kredit untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta alokasi kredit sektor produktif yaitu investasi dan modal kerja. Seluruh alokasi kredit saling berkaitan sehingga digunakan persamaan rekursif. Bentuk persamaan rekursif dalam penelitian terdiri dari variabel endogen yang pada persamaan selanjutnya akan menjadi variabel eksplanatori. Kerangka operasional alokasi kredit perbankan disajikan pada Gambar 15.

71

Alokasi kredit pertanian

ƒ Alokasi pengeluaran

Alokasi kredit UKM

Alokasi kredit pertanian

Alokasi kredit produktif

Alokasi kredit pertanian

Suku Bunga Alokasi kredit UKM

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

pembangunan terkait Faktor Demografi Faktor Ekonomi Kebijakan (desentralisasi) Kelembagaan (kawasan) Waktu (krisis dan tahun)

Gambar 15. Kerangka Operasional Sub-model Alokasi Kredit

Sub-Model Penggunaan Lahan Perubahan pola penggunaan lahan dari satu alternatif penggunaan ke alternatif penggunaan lainnya berlangsung dinamis. Untuk merepresentasikan situasi pilihan digunakan modifikasi model statistik dikrit (Discrete Statistical Models atau Discrete Choice Models) (McFadden, 1978, Hensher, 1981 dan Anas,1982 dalam Brissoulis, 2003). Model penggunaan lahan didiskripsikan sebagai suatu fungsi tertentu untuk setiap bentuk pilihan penggunaan lahan. Bentuk matematika model logit dan probit (Kitamura et al., 1997 dan Morita et al., 1997) dalam analisis perubahan penggunaan lahan selanjutnya dimodifikasi menjadi porsi bentuk penggunaan lahan yaitu exp(Vij) ∑ exp(Vij)

53

⎛ ⎞ Vij = ⎜ ∑ θ ik X jk ⎟ + Ci ⎝k ⎠

54

Pij =

i

dimana: Pij Vij Xjk θik

= Porsi bentuk penggunaan lahan ke-j pada areal ke-i. = Utilitas bentuk penggunaan lahan ke-j pada areal ke-i = Variabel eksplanatori ke-k untuk bentuk penggunaan ke-j = Koefisien regresi berganda variabel ekplanatori ke-k

72

Model penggunaan lahan dalam penelitian mencakup penggunaan lahan pertanian dan non-pertanian (pemukiman dan perumahan). Sumberdaya lahan sebagaimana sumberdaya lainnya bersifat terbatas sehingga peningkatan suatu alternatif penggunaan lahan akan menyebabkan turunnya penggunaan lahan untuk alternatif lainnya sehingga digunakan model Seemingly Unrelated Equations (SUE). Perubahan penggunaan lahan berlangsung dinamis yang berarti mengandung dimensi waktu sehingga tahun sebagai variabel trend dapat diintroduksi sebagai eksogen. Aspek kebijakan berupa alokasi pengeluaran pembangunan dan kredit serta aspek kelembagaan berupa kebijakan desentralisasi fiskal yang diduga menjadi pendorong eksploitasi sumberdaya guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kerangka operasional model alokasi penggunaan lahan pertanian dan non-pertanian seperti Gambar 16.

LUAS LAHAN TOTAL TERSEDIA PORSI LAHAN TIDAK DIGUNAKAN PROKSI DEFORESTASI KAWASAN

LAHAN BUDIDAYA (MAXIMISASI OUTPUT) 3. Lahan Basah 4. Lahan Kering 5. Perkebunan rakyat 6. Padang rumput 7. Kolam dan tambak 8. Kayuan/Bambu

Porsi alternatif penggunaan lahan ke-i

LAHAN NON-PERTANIAN (MINIMISASI COST) 1. Lahan Rawa-rawa 2. Temporary Faalow Land 10. Pemukiman dan Perumahan

Gambar 16. Kerangka Operasional Penggunaan Lahan

VARIABEL EMPIRIS DASAR 1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Pangsa sub-sektor/sektor pertanian 3. Pertumbuhan Penduduk 4. Pangsa Tenaga Kerja Pertanian 5. Harga Input Pupuk 6. Upah TK Sektor Pertanian VARIABEL TERKAIT 1. Kelembagaan (desentralisasi) 2. Kebijakan (alokasi fiskal /kredit) 3. Waktu (tahun dan krisis) VARIABEL EMPIRIS DASAR 1. Pertumbuhan penduduk 2. Pendapatan perkapita 3. Produktivitas lahan pertanian 4. Tingkat upah (UMR) 5. Harga semen/kayu

Sub-Model

Dinamika

Pola

73

Sub-Model Pilihan Komoditas Perubahan penggunaan lahan pada level rumah tangga (mikro) terjadi akibat adanya konversi lahan dari suatu jenis komoditas menjadi komoditas lainnya. Perubahan jenis komoditas menunjukkan pilihan komoditas rumah tangga dan pada penelitian dibatasi pada komoditas dengan proses produksi sangat tergantung pada lahan yaitu pangan dan perkebunan. Keputusan rumah tangga usaha tani terhadap suatu komoditas akan berpengaruh pada komoditas lainnya sehingga model pilihan komoditas juga menggunakan sistem Seemingly Unrelated Equations. Model pilihan komoditas yang diproksi melalui porsi luas areal sebagai variabel endogen dengan variabel ekplanatori terdiri dari variabel model empiris dasar dan variabel terkait (kesesuaian dan potensi lahan, alokasi pembiayaan, dummy kawasan, kelembagaan, krisis dan tahun sebagai variabel trend). PLAK i = f (Py, Px , L k , L p , ALPPi , DKAW, DESE, KRIS, YEAR ) PLAK i =

LAK i x100% LKAW

PLAKi Py Px Lk Lp ALPP KAW DESE KRIS YEAR

= Porsi luas areal komoditas ke-i. = Harga output komoditas ke-i = Harga input = Produktifitas sebagai proksi kesesuaian lahan = Potensi lahan untuk komoditas ke-i = Alokasi pembiayaan pembangunan terkait = Kawasan = Desentralisasi = Krisis = Tahun

dimana:

55 56

74

Kerangka operasional dalam sub-model pilihan komoditas budidaya pada Gambar 17. Pilihan Komoditas ke-i Komoditas Pangan ke-i Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung, Kacang Kedele, Kacang Tanah, Ubi Jalar dan Ubi Kayu

Faktor Internal Harga output Harga Input Lain - Pupuk - Tenaga Kerja (Upah) - Kapital (Suku Bunga) - Kesesuaian dan potensi lahan

Faktor Eksternal

Komoditas Perkebunan ke-i Karet, Kelapa Sawit, Kopi, Kelapa, Kulit Manis Kebijakan Pembiayaan Pembangunan - Alokasi Kredit Pertanian - Alokasi PP. Pertanian - Alokasi PP. Sumberdaya Air - Alokasi PP. Transportasi Kelembagaan Pemerintahan - Desentralisasi Waktu - Krisis - Trend (Tahun)

Gambar 17. Kerangka Operasional Sub-Model Pilihan Komoditas Sub-Model Struktur Output Pola penggunaan lahan dan pilihan komoditas akan mempengaruhi struktur output dalam perekonomian terutama sektor pertanian sebagai pengguna lahan terbesar dalam produksi kawasan. Sektor ekonomi dibagi dalam lima subsektor yaitu pangan dan holtikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Penggunaan lahan baik antar bentuk penggunaan maupun antar komoditas bersubstitusi dan kompetitif satu sama lainnya sehingga hubungan antar sub-sektor dalam pertanian juga substitusi. Peningkatan penggunaan lahan untuk suatu jenis komoditas akan meningkatkan pangsa suatu sub-sektor jika biaya opportunitas lebih kecil nilai komoditas tersebut. Sebaliknya jika biaya

75

opportunitas lebih besar akibat adanya konversi dari komoditas lain, maka akan mendorong peningkatan pangsa sub-sektor. Sifat substitusi dan kompetitif antara bentuk penggunaan lahan dan antar sub-sektor tersebut, maka dalam penelitian digunakan model Seemingly Unrelated Equations (SUE). Nilai output yang dihasilkan dalam perkeonomian juga dipengaruhi oleh pasar input, kebijakan, dan kelembagaan serta untuk melihat kecenderungan digunakan tahun sebagai variabel trend. Model empiris dasar pangsa masing-masing sub-sektor dalam pertanian adalah: SSAG i = f (SSNA, LUSE i , PLAK i , ALPPi , DKAW, DESE, KRIS, YEAR ) SSAG i =

DPSS i x100% GDP

57 58

SSAG = ∑ SSAG i

59

SSNA = 100 − SSAG

60

dimana: SSAGi SSAG SSNA PUSEi PLAKi ALPP KAW DESE KRIS YEAR

= Share sub-sektor pertanian ke-i. = Share sektor pertanian (Struktur ekonomi) = Share sektor non-pertanian = Porsi penggunaan lahan ke-i = Porsi luas areal komoditas ke-i = Alokasi pembiayaan pembangunan terkait = Kawasan = Desentralisasi = Krisis = Tahun

Sub-Model Ekonomi dan Tenaga Kerja Pertumbuhan output yang dikembangkan dalam penelitian menggunakan pendekatan penawaran agregat dengan menggunakan Produk Domestik Bruto

76

(PDB) sebagai ukuran perkembangan ekonomi atas kelompok pertanian dan nonpertanian. Pertumbuhan output dipengaruhi oleh struktur ekonomi dan tenaga kerja, modal, teknologi, kapasitas produksi, tingkat upah dan suku bunga. Tenaga kerja merupakan jumlah tenaga kerja sektor pertanian (L), modal terdiri dari pengeluaran pemerintah (G) dan investasi swasta/kredit (C), dan harga pupuk (r) dan upah tenaga kerja (w), kapasitas produksi dan perubahan teknologi masingmasing menggunakan penggunaan lahan (Ri) dan produktivitas (Ti). Perkembangan tenaga kerja baik dari sisi pertumbuhan maupun struktur tidak hanya terkait dengan perkembangan penduduk tetapi juga terkait dengan perkembangan ekonomi, perubahan dalam kebijakan dan kelembagaan. Pertumbuhan tenaga kerja yang tidak diikuti dengan pertumbuhan ekonomi menyebabkan

semakin

kecilnya

kesempatan

kerja

yang

tersedia

atau

menyebabkan semakin tingginya pengangguran. Pendapatan keluarga yang rendah menyebabkan semakin banyak anggota keluarga yang ikut aktif dalam bekerja guna meningkatkan pendapatan keluarga sehingga mendorong semakin tingginya partisapasi kerja (TPAK). Motivasi untuk membuka lapangan pekerjaan tergantung ketersediaan sumberdaya manusia baik kuantitas maupun kualitas termasuk sumberdaya manusia yang memiliki jiwa wirausaha. Hal ini menyebabkan kebijakan dalam alokasi pendidikan dan pembinaan tenaga kerja akan berpengaruh dalam perubahan struktur ketenagakerjaan. Desentralisasi diharapkan mampu meningkatkan aktivitas perekonomian daerah sehingga mampu menyediakan berbagai kesempatan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran yang relatif tinggi terutama akibat krisis. Berdasarkan hal tersebut

77

maka

variabel

eksplanatori

dalam

model

empiris

tenaga

kerja

dapat

dikelompokkan atas tiga yaitu variabel pertumbuhan dan struktur (demografi dan ekonomi), kebijakan dan kelembagaan serta waktu. Kerangka operasional yang menunjukkan hubungan variabel ekonomi dan tenaga kerja pada Gambar 18.

Kredit Perbankan

Penggunaan Lahan

Struktur Tenaga Kerja

Pengeluaran Pemerintah

Struktur Output

Dependency Ratio

Pertumbuhan Ouput

Partisipasi Kerja

KRISIS

Output Perkapita

Pengangguran Terbuka

TREND (TAHUN)

DESENTRALISASI

Gambar 18. Kerangka Operasional Sub-Model Ekonomi dan Tenaga Kerja Sub-Model Degradasi Zona Penyangga dan Taman Nasional Model empiris dasar menunjukkan bahwa penggunaan lahan dipengaruhi oleh perkembangan sosial ekonomi kawasan. Meningkatnya tekanan terhadap lahan berupa konversi hutan untuk penggunaan lain dan berkurangnya sumberdaya hutan menyebabkan terjadinya peralihan pemanfaatan sumberdaya ke kawasan lindung seperti taman nasional. Hal ini menyebabkan tekanan lebih besar terhadap taman nasional yang mendorong meningkatnya kerusakan (degradasi) taman nasional. Berdasarkan hal tersebut maka analisis dalam penelitian

78

dilakukan secara bertingkat dan model persamaan simultan yang sesuai digunakan adalah model rekursif (Recursive Model). Variabel endogen dalam persamaan simultan disusun bertingkat untuk melihat keterkaitan antara degradasi hutan zona penyangga dengan basis data tahun 1985 dengan degradasi hutan TNKS. Variabel ekplanatori dikelompokkan atas variabel spesifik sesuai dengan masing-masing persamaan dalam model serta variabel agregat yang untuk setiap persamaan dalam model sama yaitu variabel trend (tahun), kelembagaan (desentralisasi), kebijakan (periode kerjasama) dan krisis. Hubungan dalam bentuk model rekursif triangular antara variabel endogen dalam blok tutupan hutan kawasan dan tingkat degradasi TNKS pada Gambar 19. Deforestasi Kawasan

Faktor Makro

Degradasi Buffer Zone Degradasi Buffer Zone

Rasio Buffer Zone-TNKS

Rasio Buffer Zone-TNKS

Degradasi TNKS

Gambar 19. Kerangka Nasional

Faktor ekonomi

Faktor demografi

Faktor mikro

Desentralisasi

Krisis

Trend (Tahun)

Operasional

Sub-Model

Degradasi

Taman

Hubungan Antara Sub Model Penelitian Hubungan antara sub-model (Gambar 20) merupakan suatu siklus dan menunjukkan hubungan alokasi pembiayaan pembangunan dengan perkembangan taman nasional.

79

Alokasi Pengeluaran Pembangunan sektor ke-i

Alokasi kredit

Pertanian

Industri & dunia usaha

Investasi & modal kerja

Sumberdaya air

SDM

Usaha kecil & menengah

Transportasi

RISTEK

Sektor Pertanian

Pembangunan wilayah

KESRA

Sektor lainnya

Lingkungan

PENGGUNAAN LAHAN 1. Lahan Budidaya - Lahan basah - Lahan kering - Perkebunan - Padang pengembalaan - Lahan tanaman kayu-kayuan - Kolam dan tambak 2. Lahan non-budidaya - Lahan sementara menganggur - Lahan rawa-rawa - Lahan pemukiman dan perumahan 3. Total penggunaan lahan 4. Luas hutan kawasan

PILIHAN KOMODITAS Porsi luas areal budidaya pangan, perkebunan dan perikanan ke-i

STRUKTUR OUTPUT 1. Share sub-sektor pangan 2. Share sub-sektor perkebunan 3. Share sub-sektor peternakan 4. Share sub-sektor perikanan 5. Share sub-sektor kehutanan 6. Share sektor pertanian 7. Share sektor non-pertanian

PERTUMBUHAN OUTPUT DAN TENAGA KERJA 1. Pertumbuhan output 2. Output perkapita 3. Dependency Ratio 4. Partisipasi Kerja 5. Struktur tenaga kerja 6. Tingkat pengangguran terbuka

DEGRADASI TNKS 1. Degradasi zona penyangga 2. Rasio tutupan hutan zona penyangga - TNKS 3. Degradasi TNKS

Gambar 20. Hubungan Alokasi Pengeluaran Pembangunan dan Kredit Perbankan dengan Degradasi Taman Nasional Kerinci Seblat

80

Alokasi pengeluaran pemerintah terutama untuk pembangunan akan mempengaruhi secara langsung perilaku kredit perbankan, penggunaan lahan dan pola budidaya serta pasar output dan tenaga kerja pada suatu kawasan. Perkembangan sosial ekonomi masyarakat kawasan sekitar selanjutnya akan mempengaruhi upaya pelestarian taman nasional, seperti kemiskinan dan pengangguran pedesaan akan menyebabkan masyarakat melakukan eksploitasi sumberdaya hutan dalam taman nasional. Kegiatan ilegal loging akan lebih marak jika tingkat kesejahteraan dan pendidikan masyarakat sekitar yang rendah dimanfaatkan oleh pihak luar terutama para pemilik modal. Model Persamaan Struktural dan Metode Estimasi Suatu sistem yang menjelaskan gabungan variabel dependen dimana variabel endogen pada suatu persamaan menjadi eksplanatori pada persamaan lain disebut dengan sistem persamaan simultan (System of Simultaneous Equations) (Koutsoyiannis, 1977). Suatu model disebut sebagai rekursif jika struktur persamaan dapat diurutkan dimana pada sisi kanan persamaan pertama hanya mengandung

variabel

predetermined

dan

sisi

kanan

persamaan

kedua

mengandung predetermined berupa varibel endogen pada persamaan pertama dan selanjutnya. y1 = f ( x 1 , x 2 K x k ; u 1 ) y 2 = f ( x 1 , x 2 K x k ; y1 ; u 2 )

61

y 3 = f ( x 1 , x 2 K x k ; y1 , y 2 ; u 3 )

Ciri-ciri utama dari model rekursif adalah dapat diestimasi menggunakan OLS tanpa menyebabkan bias persamaan simultan. Menurut Koutsoyiannis

81

(1977) sistem persamaan ini juga disebut sebagai Triangular Systems karena koefisien variabel endogen (β) berbentuk triangular (segitiga), seperti berikut: Υ1 = γ 11 X 1 + γ 12 X 2 + LL + γ n 2 X n + u 1 Υ2 = β 21 Υ1 + γ 21 X 2 + γ 22 X 2 + LL + γ 2 n X n + u 2

62

Υ3 = β 31 Υ1 + β 32 Υ2 + γ 31 X 1 + γ 12 X 2 + LL + γ 3n X n + u 3

Menurut Pindyck dan Rubinfield (1998) Seemingly Unrelated Equations (SUE) merupakan suatu sistem persamaan yang banyak dipakai dalam permodelan bisnis dan ekonomi. Sistem persamaan ini memiliki serangkaian variabel endogen yang diduga sebagai suatu kelompok dengan hubungan konseptual tertutup satu sama lainnya, seperti contoh; Q1t = α 1 + α 2 P1t + u 1t

63

Q 2 t = β1 + β 2 P2 t + u 2 t

Persamaan menjelaskan serangkaian persamaan permintaan untuk produk yang saling terkait. Jika disturbance disturbance setiap persamaan tidak berkorelasi dan tidak ada keterkaitan serta dapat menggunakan estimasi Ordinary Least Square (OLS). Jika error term berkorelasi maka estimator yang efisien dapat dihasilkan dengan menggunakan metode estimasi yang lebih rumit yaitu Seemingly Unrelated Equations (SUE). Bentuk umum model SUE dimana variabel endogen memiliki keterkaitan erat satu sama lainnya sebagai berikut: ω1 = α 0 + β1 X 1

+ δ1 X 2 + .............. + θ1 X n

+ u1

ω 2 = α1 + β 2 X1

+ δ 2 X 2 + ............. + θ 2 X n

+ u2

M

M

M

M

M

64

ω m = α m + β m X 1 + δ m X 2 + ............. + θ m X n + u m

dimana ω1... ωm menunjukkan bobot (persentase) variabel endogen persamaan kem, αm intersep persamaan ke-m, βm, δm dan θm koefisien variabel eksplanatori ke-

82

n untuk persamaan ke-m, dan Xmn variabel ekspalanatori ke-n persamaan ke-m dan um merupakan error term untuk persamaan ke-m. Secara umum metode estimasi untuk masing-masing bentuk sistem persamaan disajikan pada Tabel 9. Tabel 9. Metode Estimasi Persamaan Metode Estimasi

untuk

Masing-masing

Bentuk

Sistem

Model Persamaan Tidak ada endogen sebagai ekplanatori

Endogen sebagai variabel ekplanatori

Persamaan tunggal dari suatu sistem persamaan

Metode kuadart terkecil (least squares) persamaan reduced form

Two-Stage Least Squares (2SLS) dan estimator kclass

Seluruh persamaan dari suatu sistem persamaan

Seemingly Unrelated Equations

Three Stage Least Squares (3SLS)

Sumber: Intriligator et al., 1996

IV. METODE PENELITIAN

4.1.

Waktu dan Lokasi Penelitian Penelitian berlangsung selama 6 bulan mulai April sampai Oktober 2005

dengan lokasi penelitian pada tiga provinsi yang sebagian wilayahnya termasuk dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Pemilihan daerah menggunakan sampling kelompok dua tahap (two stage cluster sampling), yaitu: Pada tahap pertama dilakukan pemilihan provinsi dengan menggunakan berbagai kriteria tertentu. Pemilihan tiga dari empat provinsi didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut; 1.

Perbedaan persepsi pembangunan kawasan sekitar TNKS antara Provinsi Jambi dengan provinsi lainnya. Sumatera Barat dan Bengkulu ingin membangun wilayah di sekitar TNKS untuk perkebunan dengan memberikan dukungan pembangunan jalan raya melintasi dan sekitar taman nasional tetapi sebaliknya Jambi mengandalkan taman nasional sebagai daerah perlindungan resapan air.

2.

Provinsi Jambi, Bengkulu dan Sumatera Barat merupakan daerah dengan ancaman terhadap degradasi taman nasional terbesar, memiliki keragaman hayati cukup tinggi dan merupakan perluasan habitat dari beberapa spesies penting yang berada dalam kawasan TNKS. Hal ini terlihat dengan diterbitkannya surat dari Menteri Kehutanan pada akhir tahun 2001 kepada

84

Menteri Energi dan Sumber daya Mineral untuk membatalkan kontrak/ijin atas 24 perusahaan pertambangan karena terdapat tumpang tindih dengan areal TNKS seperti

PT. Sariagrindo Andalas di Sumatera Barat yang

tumpang tindih dengan TNKS seluas ±137ha. Pada awal Januari 2002 Menteri Kehutanan juga meminta Gubernur Sumatera Barat dan Jambi untuk menghentikan sementara aktivitas penebangan berjarak 3 km dari batas TNKS pada empat areal hutan konsesi di kedua provinsi tersebut (ICDP, 2002), dan 3.

Provinsi Sumatera Selatan tidak termasuk dalam wilayah penelitian karena adanya pemekaran provinsi menjadi Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung serta hanya terdapat satu kabupaten yang wilayahnya sebagian termasuk dalam kawasan TNKS.

Pada Tahap Kedua dilakukan pemilihan kabupaten sebagai sampel dengan menggunakan kriteria luas wilayah dan tingkat ancaman terhadap TNKS. Kerusakan hutan dalam kawasan TNKS yang disebabkan oleh perambahan hutan terjadi hampir pada seluruh wilayah kabupaten. Berdasarkan sebaran luas TNKS hasil intepretasi citra 2002 maka Kabupaten Bungo 37.02 ribu Ha (2,74%) dan Sawahlunto Sijunjung 3.56 ribu Ha (0,26%) tidak dimasukkan dalam kabupaten sampel (Dirjen PHPA, 1995) Berdasarkan pada kriteria tersebut maka kabupaten

penelitian untuk

masing-masing region adalah Kabupaten Kerinci dan Sarolangun Bangko (Jambi), Kabupaten Solok dan Pesisir Selatan (Sumatera Barat) dan Kabupaten Bengkulu

85

Selatan dan Rejang Lebong (Bengkulu). Data kabupaten pada masing-masing kabupaten selanjutnya diagregasi untuk mewakili data tiga kawasan yaitu Sumatera Barat, Bengkulu dan Jambi. 4.2.

Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang

merupakan data pool yaitu gabungan time series dari tahun 1994 sampai 2003 dan cross section tiga provinsi. Data yang dikumpulkan mencakup perkembangan sosial ekonomi kawasan, penggunaan lahan, kebijakan pembangunan dan luas tutupan hutan TNKS. Sumber data diperoleh berbagai sumber seperti Statistik Keuangan Daerah, Statistik Ekonomi-Keuangan Daerah, Survey Sosial Ekonomi (Susenas) dan Tenaga Kerja Nasional (Sakernas), Kabupaten dalam Angka, Indikator Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi. Khusus data perubahan luas tutupan hutan zona penyangga dan taman nasional berasal dari hasil intepretasi citra landsat Balai TNKS. 4.3.

Spesifikasi Model Model

ekonometrika

dalam

penelitian

ini

dikembangkan

untuk

memperoleh gambaran dari fenomena yang terjadi pada kawasan sekitar TNKS terutama perkembangan sektor pertanian. Persamaan dalam model terdiri dari 58 persamaan yaitu 50 persamaan perilaku dan 8 persamaan identitas dan mencakup 58 variabel endogen dan 51 variabel eksogen. Model ekonometrika terbagi dalam tujuh blok dengan bentuk persamaan struktural berbeda satu sama lain, yaitu;

86

4.3.1. Blok Pengeluaran Pembangunan Anggaran merupakan sumber daya yang penggunaannya tergantung pada perilaku pemerintah dalam mempengaruhi perkembangan daerah. Pada penelitian pengeluaran pembangunan dibagi dalam 10 sektor dan adanya hubungan substitusi antar sektor maka digunakan sistem persamaan SUE dengan persamaan sebagai berikut: Alokasi Pengeluaran Pembangunan Sektor Pertanian (PAGE)

PAGE = a1.0 + a1.1REXP + a1.2GRES + a1.3DKAW1 + a1.4DKAW2 + a1.5DESE + (1) a1.6KRIS + a1.7YEAR + e1 Parameter dugaan diharapkan: a1.2, a1.6 > 0 dan a1.1, a1.3, a1.4, a1.5, a1.7 < 0 Alokasi Pengeluaran Pembangunan Sektor Industri dan Dunia Usaha (PIDE)

PIDE

= a2.0 + a2.1REXP + a2.2GRES + a2.3DKAW1 + a2.4DKAW2 + a2.5DESE + (2) a2.6KRIS + a2.7YEAR + e2

Parameter dugaan diharapkan: a2.2, a2.5, a2.6 > 0 dan a2.1, a2.3, a2.4, a2.7 < 0 Alokasi Pengeluaran Pembangunan Sektor Sumber daya Air/Irigasi (PWRE)

PWRE = a3.0 + a3.1REXP + a3.2GRES + a3.3DKAW1 + a3.4DKAW2 + a3.5DESE + (3) a3.6KRIS + a3.7YEAR + e3 Parameter dugaan diharapkan: a3.2, a3.6, > 0 dan a3.1, a3.3, a3.4, a3.5, a3.7 < 0 Alokasi Pengeluaran Pembangunan Sektor Lingkungan (PEVE)

PEVE = a4.0 + a4.1REXP + a4.2GRES + a4.3DKAW1 + a4.4DKAW2 + a4.5DESE + (4) a4.6KRIS + a4.7YEAR + e4 Parameter dugaan diharapkan: a4.2, a4.3, a4.4, a4.6, > 0 dan a4.1, a4.5, a4.7 < 0 Alokasi Pengeluaran Pembangunan Sektor Pemgembangan Wilayah (PRDE)

PRDE = a5.0 + a5.1REXP + a5.2GRES + a5.3DKAW1 + a5.4DKAW2 + a5.5DESE + a5.6KRIS + a5.7YEAR + e5 (5) Parameter dugaan diharapkan: a5.2, a5.3, a5.4, a5.5, a5.6 > 0 dan a5.1, a5.7 < 0 Alokasi Pengeluaran Pembangunan Transportasi (PTRE)

PTRE = a6.0 + a6.1REXP + a6.2GRES + a6.3DKAW1 + a6.4DKAW2 + a6.5DESE + (6) a6.6KRIS + a6.7YEAR + e6 Parameter dugaan diharapkan: a6.2, a6.6, > 0 dan a6.1, a6.3, a6.4, a6.5, a6.7 < 0 Alokasi Pengeluaran Pembangunan Sumber daya Manusia (PHRE)

PHRE = a7.0 + a7.1REXP + a7.2GRES + a7.3DKAW1 + a7.4DKAW2 + a7.5DESE + (7) a7.6KRIS + a7.7YEAR + e7

87

Parameter dugaan diharapkan: a7.6 > 0 dan a7.1, a7.2, a7.3, a7.4, a7.5, a7.7 < 0 Alokasi Pengeluaran Pembangunan Kesejahteraan Rakyat (PSWE)

PSWE = a8.0 + a8.1REXP + a8.2GRES + a8.3DKAW1 + a8.4DKAW2 + a8.5DESE + (8) a8.6KRIS + a8.7YEAR + e8 Parameter dugaan diharapkan: a8.6 > 0 dan a8.1, a8.2, a8.3, a8.4, a8.5, a8.7 < 0 Alokasi Pengeluaran Pembangunan Sains dan Penelitian (PSRE)

PSRE = a9.0 + a9.1REXP + a9.2GRES + a9.3DKAW1 + a9.4DKAW2 + a9.5DESE + (9) a9.6KRIS + a9.7YEAR + e9 Parameter dugaan diharapkan: a9.2, a9.6 > 0 dan a9.1, a9.3, a9.4, a9.5, a9.7 < 0 Alokasi Pengeluaran Pembangunan Sektor lainnya (POTE)

POTE = a10.0 + a10.1REXP + a10.2GRES + a10.3DKAW1 + a10.4DKAW2 + (10) a10.5DESE + a10.6KRIS + a10.7YEAR + e10 Parameter dugaan diharapkan: a10.6 > 0 dan a10.1, a10.2, a10.3, a10.4, a10.5, a10.7 < 0 Alokasi Pengeluaran Pembangunan (PDEX)

PDEX = PAGE + PIDE + PWRE + PTRE + PRDE + PHRE + PEVE + PSRE + PSWE + POTE (11) Dimana: PAGE PIDE PWRE PTRE PRDE PHRE PEVE PSRE PSWE POTE PDEX REXP GRES DKAW1 DKAW2 KRIS DESE YEAR

= Alokasi pengeluaran pembangunan sektor pertanian (%) = Alokasi pengeluaran pembangunan sektor industri (%) = Alokasi pengeluaran pembangunan sektor sumber daya air (%) = Alokasi pengeluaran pembangunan sektor transportasi (%) = Alokasi pengeluaran pembangunan wilayah (%) = Alokasi pengeluaran pembangunan sektor SDM (%) = Alokasi pengeluaran pembangunan sektor lingkungan (%) = Alokasi pengeluaran pembangunan sektor R and D (%) = Alokasi pengeluaran pembangunan sektor Kesra (%) = Alokasi pengeluaran pembangunan sektor lainnya (%) = Alokasi pengeluaran pembangunan (%) = Rasio pengeluaran rutin terhadap pembangunan = Rasio PAD terhadap penerimaan lain (%) = Dummy kawasan Sumatera Barat = Dummy kawasan Jambi = Dummy krisis = Dummy desentralisasi = Tahun

4.3.2. Blok Kredit Perilaku pemerintah dalam alokasi pembiayaan menunjukkan arah kebijakan pembangunan dan menjadi pedoman bagi perilaku swasta. Pada

88

penelitian alokasi kredit mencakup kredit sektor pertanian, UKM serta investasi dan modal kerja, dengan persamaan perilaku sebagai berikut Proporsi penggunaan kredit untuk investasi dan modal kerja (PROC)

PROC = b1.0 + b1.1RSKB + b1.2REPG + b1.3PDBK + b1.4ECOS + b1.5PIDE + b1.6PTRE + b1.7PRDE + b1.8DKAW1 + b1.9DKAW2 + b1.10DESE + b1.11KRIS + b1.12YEAR + e11 (12) Parameter dugaan diharapkan: b1.4, b1.5, b1.6, b1.7, b1.11 > 0 dan b1.1, b1.2, b1.3, b1.8., b1.9, b1.10, b1.12 < 0 Proporsi kredit untuk pengembangan usaha kecil dan menengah (PUKC)

PUKC = b2.0 + b2.1RSKB + b2.2PROC + b2.3REPG + b2.4ECOS + b2.5PIDE + b2.6PTRE + b2.7PRDE + b2.8DKAW1 + b2.9DKAW2 + b2.10DESE + (13) b2.11KRIS + b2.12YEAR + e12 Parameter dugaan diharapkan: b2..5, b2.7, b2.8, b2.9, b2.10, b2.11 > 0 dan b2.1, b2.2, b2.3, b2.4., b2..6, b2.12 < 0 Proporsi kredit sektor pertanian (PAGC)

PAGC = b3.0 + b3.1RSKB + b3.2PROC + b3.3PUKC + b3.4ECOS + b3.5PAGE + b3.6PTRE + b3.7PRDE + b3.8DKAW1 + b3.9DKAW2 + b3.10DESE + (14) b3.11KRIS + b3.12YEAR + e13 Parameter dugaan diharapkan: b3.2, b3..3, b3..4, b3.5, b3.7, b3.9, b3.11 > 0 dan b3.1, b3.6, b3.8., b3.10, b3.12< 0 Dimana: PAGC PUKC PROC RSKB REPG ECOS PDBK PAGE PTRE PIDE PRDE

= Proporsi kredit sektor pertanian kawasan (%) = Proporsi kredit usaha kecil dan menengah kawasan (%) = Proporsi kredit investasi dan modal kerja kawasan (%) = Tingkat suku bunga riel (%) = Rasio pertumbuhan output terhadap penduduk kawasan = Struktur ekonomi/pangsa PDB sektor pertanian kawasan (%) = Output perkapita kawasan (juta rupiah/kapita) = Alokasi pengeluaran pembangunan sektor pertanian (%) = Alokasi pengeluaran pembangunan sektor transportasi (%) = Alokasi pengeluaran pembangunan sektor industri (%) = Alokasi pengeluaran pembangunan wilayah (%)

4.3.3. Blok Penggunaan Lahan Perubahan pola penggunaan lahan dari satu alternatif penggunaan ke penggunaan lainnya berlangsung dinamis dan simultan sehingga pengamatan individual sulit dilakukan, maka digunakan model SUE.

89

Porsi lahan basah (PWET)

PWET = c1.0 + c1.1ECOG + c1.2POPG + c1.3POPD + c1.4SSPG + c1.5RAGWA + c1.6RPFER + c1.7RSKB + c1.8PAGE + c1.9PTRE + c1.10PAGC + c1.11DKAW1 + c1.12DKAW2 + c1.13DESE + c1.14KRIS + c1.15YEAR + e14 (15) Parameter dugaan diharapkan: c1.1, c1.2, c1.3, c1.4, c1.8, c1.9, c1.10, c1.11, c1.12, > 0 dan c1.5, c1.6, c1.7, c1.13, c1.14, c1.15 < 0 Porsi lahan kering (PDRY)

PDRY = c2.0 + c2.1ECOG + c2.2POPG + c2.3POPD + c2.4SSPG + c2.5RAGWA + c2.6RPFER + c2.7RSKB + c2.8PAGE + c2.9PTRE + c2.10PAGC + c2.11DKAW1 + c2.12DKAW2 + c2.13DESE + c2.14KRIS + c2.15YEAR + e15 (16) Parameter dugaan diharapkan: c2.1, c2.2, c2.3, c2.4, c2.8, c2.9, c2.10, c2.11, c2.12, > 0 dan c2.5, c2.6, c2.7, c2.13, c2.14, c2.15 < 0 Porsi lahan perkebunan (PEST)

PEST = c3.0 + c3.1ECOG + c3.2POPG + c3.3POPD + c3.4SSKB + c3.5RAGWA + c3.6RPFER + c3.7RSKB + c3.8PAGE + c3.9PTRE + c3.10PAGC + c3.11DKAW1 + c3.12DKAW2 + c3.13DESE + c3.14KRIS + c3.15YEAR + e16 (17) Parameter dugaan diharapkan: c3.1, c3.2, c3.3, c3.4, c3.8, c3.9, c3.10, c3.11, c3.12, > 0 dan c3.5, c3.6, c3.7, c3.13, c3.14, c3.15 < 0 Porsi lahan tambak dan kolam (PDYK)

PDYK = c4.0 + c4.1ECOG + c4.2POPG + c4.3POPD + c4.4SSIK + c4.5RAGWA + c4.6RPFER + c4.7RSKB + c4.8PAGE + c4.9PTRE + c4.10PAGC + c4.11DKAW1 + c4.12DKAW2 + c4.13DESE + c4.14KRIS + c4.15YEAR + e17 (18) Parameter dugaan diharapkan: c4.1, c4.2, c4.3, c4.4, c4.6, c4.8, c4.9, c4.10, c4.11, c4.12 > 0 dan c4.5, c4.7, c4.13, c4.14, c4.15 < 0 Porsi lahan pengembalaan/rumput-rumputan (PGRA)

PGRA = c5.0 + c5.1ECOG + c5.2POPG + c5.3POPD + c5.4SSTN + c5.5RAGWA + c5.6RPFER + c5.7RSKB + c5.8PAGE + c5.9PTRE + c5.10PAGC + c5.11DKAW1 + c5.12DKAW2 + c5.13DESE + c5.14KRIS + c5.15YEAR + e18 (19) Parameter dugaan diharapkan: c5.4, c5.5, c5.6, c5.7, c5.13, c5.14> 0 dan c5.1, c5.2, c5.3, c5.8, c5.9, c5.10, c5.11, c5.12, c5.15 < 0 Porsi lahan tanaman kayuan (PWOD)

PWOD = c6.0 + c6.1ECOG + c6.2POPG + c6.3POPD + c6.4SSHT + c6.5RAGWA + c6.6RPFER + c6.7RSKB + c6.8PAGE + c6.9PTRE + c6.10PAGC + c6.11DKAW1 + c6.12DKAW2 + c6.13DESE + c6.14KRIS + c6.15YEAR + e19 (20) Parameter dugaan diharapkan: c6.4, c6.8, c6.9, c6.10, c6.13 > 0 dan c6.1, c6.2, c6.3, c6.5, c6.6, c6.7, c6.11, c6.12, c6.14, c6.15 < 0 Porsi lahan sementara tidak dimanfaatkan/menganggur (PTEM)

PTEM = c7.0 + c7.1ECOG + c7.2POPG + c7.3POPD + c7.4ECOS + c7.5RAGWA + c7.6RPFER + c7.7RSKB + c7.8PAGE + c7.9PTRE + c7.10PAGC + c7.11DKAW1 + c7.12DKAW2 + c7.13DESE + c7.14KRIS + c7.15YEAR + e20 (21)

90

Parameter dugaan diharapkan: c7.5, c7.6, c7.7, c7.14> 0 dan c7.1, c7.2, c7.3, c7.4, c7.8, c7.9, c7.10 c7.11, c7.12, c7.13, c7.15 < 0 Porsi lahan rawa-rawa (PSWA)

PSWA = c8.0 + c8.1ECOG + c8.2POPG + c8.3POPD + c8.4ECOS + c8.5RAGWA + c8.6RPFER + c8.7RSKB + c8.8PAGE + c8.9PTRE + c8.10PAGC + c8.11DKAW1 + c8.12DKAW2 + c8.13DESE + c8.14KRIS + c8.15YEAR + e21 (22) Parameter dugaan diharapkan: c8.5, c8.6, c8.7 > 0 dan c8.1, c8.2, c8.3, c8.4, c8.8, c8.9 c8.10, c8.11, c8.12, c8.13, c8.14, c8.15 < 0 Porsi lahan perumahan dan pemukiman (PHOU)

PHOU = c9.0 + c9.1ECOG + c9.2POPG + c9.3POPD + c9.4JRTG + c9.5RPSMN + c9.6RPLOG + c9.7UMRR + c9.8RSKB + c9.9PTRE + c9.10PRDE + c9.11DKAW1 + c9.12DKAW2 + c9.13DESE + c9.14KRIS + c9.15YEAR + e22 (23) Parameter dugaan diharapkan: c9.1, c9.2, c9.3, c9.4, c9.9, c9.10, c7.11, c9.12, c9.13, c9.15 > 0 dan c9.5, c9.6, c9.7, c9.8, c9.14 < 0 Porsi lahan budidaya (PCUL)

PCUL = PWET + PDRY + PEST + PWOD + PDYK + PGRA

(24)

Porsi penggunaan lahan (PUSE)

PUSE = PCUL + PTEM + PSWA + PHOU

(25)

Porsi luas hutan kawasan (PFOR)

PFOR = 100 - PUSE Dimana: PWET PDRY PEST PGRA PDYK PWOD PSWA PTEM PHOU PCUL PUSE PFOR ECOG ECOS SSPG SSKB SSTN SSIK SSHT POPG POPD JRTG

= Porsi luas lahan basah kawasan (%) = Porsi luas lahan kering kawasan (%) = Porsi luas lahan kebun kawasan (%) = Porsi luas lahan pengembalaan kawasan (%) = Porsi luas lahan kolam dan tambak kawasan (%) = Porsi luas lahan tanaman kayuan kawasan (%) = Porsi luas lahan rawa-rawa kawasan (%) = Porsi luas lahan menganggur kawasan (%) = Porsi luas lahan perumahan dan pemukiman kawasan (%) = Porsi luas lahan budidaya kawasan (%) = Porsi luas lahan digunakan kawasan (%) = Porsi luas hutan kawasan (%) = Laju pertumbuhan output kawasan (%) = Pangsa PDB sektor pertanian kawasan (%) = Pangsa PDB sub-sektor pangan kawasan (%) = Pangsa PDB sub-sektor perkebunan kawasan (%) = Pangsa PDB sub-sektor peternakan kawasan (%) = Pangsa PDB sub-sektor perikanan kawasan (%) = Pangsa PDB sub-sektor kehutanan kawasan (%) = Laju pertumbuhan penduduk kawasan (%) = Kepadatan penduduk kawasan (jiwa/km2) = Jumlah rumah tangga kawasan (KK)

(26)

91

RAGWA RPFER RSKB UMRR RPLOG RPSMN PAGE PTRE PRDE PAGC

= Tingkat upah riel sektor pertanian (Rp. 000/hari) = Harga riel pupuk (Rp/kg) = Tingkat suku bunga riel (%) = Upah minimum regional riel (%) = Harga riel kayu (Rp/m3) = Harga riel semen (Rp/sak) = Alokasi pengeluaran pembangunan sektor pertanian (%) = Alokasi pengeluaran pembangunan sektor transportasi (%) = Alokasi pengeluaran pembangunan wilayah (%) = Proporsi kredit sektor pertanian kawasan (%)

4.3.4. Blok Pilihan Komoditas Keputusan rumah tangga dalam memilih komoditas dapat diproksi menggunakan porsi luas areal budidaya komoditas tersebut dan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal seperti disajikan pada persamaan berikut: Porsi luas areal padi sawah (PLAPS)

PLAPS

= d1.0 + d1.1ROIBR + d1.2PVPS + d1.3PWET + d1.4SKBD + d1.5RAGWA + d1.6PAGC + d1.7PAGE + d1.8PWRE + d1.9PTRE + d1.10DKAW1 + d1.11DKAW2 + d1.12DESE + d1.13KRIS + d1.14YEAR + e23 (27)

Parameter dugaan diharapkan: d1.1, d1.2, d1.3, d1.6, d1.7, d1.8, d1.9, d1.10, d1.11, d1.12, d1.14 > 0 dan d1.4, d1.5, d1.13 < 0 Porsi luas areal padi ladang (PLAPL)

PLAPL

= d2.0 + d2.1ROIBR + d2.2PVPL + d2.3PDRY + d2.4SKBD + d2.5RAGWA + d2.6PAGC + d2.7PAGE + d2.8PWRE + d2.9PTRE + d2.10DKAW1 + (28) d2.11DKAW2 + d2.12DESE + d2.13KRIS + d2.14YEAR + e24

Parameter dugaan diharapkan: d2.1, d2.2, d2.3, d2.6, d2.7, d2.8, d2.9, d2.10, d2.14 > 0 dan d2.4, d2.5, d2.11, d2.12, d2.13 < 0 Porsi luas areal jagung (PLAJG)

PLAJG

= d3.0 + d3.1ROIJG + d3.2PVJG + d3.3PDRY + d3.4SKBD + d3.5RAGWA + d3.6PAGC + d3.7PAGE + d3.8PWRE + d3.9PTRE + d3.10DKAW1 + (29) d3.11DKAW2 + d3.12DESE + d3.13KRIS + d3.14YEAR + e25

Parameter dugaan diharapkan: d3.1, d3.2, d3.3, d3.6, d3.7, d3.8, d3.9, d3.10, d3.14 > 0 dan d3.4, d3.5, d3.11, d3.12, d3.13 < 0 Porsi luas areal kacang tanah (PLAKT)

PLAKT = d4.0 + d4.1ROIKT + d4.2PVKT + d4.3PDRY + d4.4SKBD + d4.5RAGWA + d4.6PAGC + d4.7PAGE + d4.8PWRE + d4.9PTRE + d4.10DKAW1 + (30) d4.11DKAW2 + d4.12DESE + d4.13KRIS + d4.14YEAR + e26 Parameter dugaan diharapkan: d4.1, d4.2, d4.3, d4.6, d4.7, d4.8, d4.9, d4.10, d4.14 > 0 dan d4.4, d4.5, d4.11, d4.12, d4.13 < 0

92

Porsi luas areal kacang kedele (PLAKD)

PLAKD = d5.0 + d5.1ROIKD + d5.2PVKD + d5.3PDRY + d5.4SKBD + d5.5RAGWA + d5.6PAGC + d5.7PAGE + d5.8PWRE + d5.9PTRE + d5.10DKAW1 + (31) d5.11DKAW2 + d5.12DESE + d5.13KRIS + d5.14YEAR + e27 Parameter dugaan diharapkan: d5.1, d5.2, d5.3, d5.6, d5.7, d5.8, d5.9, d5.10 > 0 dan d5.4, d5.5, d5.11, d5.12, d5.13, d5.14 < 0 Porsi luas areal ubi jalar (PLAUJ)

PLAUJ

= d6.0 + d6.1ROIUJ + d6.2PVUJ + d6.3PDRY + d6.4SKBD + d6.5RAGWA + d6.6PAGC + d6.7PAGE + d6.8PWRE + d6.9PTRE + d6.10DKAW1 + d6.11DKAW2 + d6.12DESE + d6.13KRIS + d6.14YEAR + e28 (32)

Parameter dugaan diharapkan: d6.1, d6.2, d6.3, d6.6, d6.7, d6.8, d6.9, d6.10 > 0 dan d6.4, d6.5, d6.11, d6.12, d6.13, d6.14 < 0 Porsi luas areal ubi kayu (PLAUK)

PLAUK = d7.0 + d7.1ROIUK + d7.2PVUK + d7.3PDRY + d7.4SKBD + d7.5RAGWA + d7.6PAGC + d7.7PAGE + d7.8PWRE + d7.9PTRE + d7.10DKAW1 + (33) d7.11DKAW2 + d7.12DESE + d7.13KRIS + d7.14YEAR + e29 Parameter dugaan diharapkan: d7.1, d7.2, d7.3, d7.6, d7.7, d7.8, d7.9, d7.10 > 0 dan d7.4, d7.5, d7.11, d7.12, d7.13, d7.14 < 0 Porsi luas areal karet (PLAKR)

PLAKR = e1.0 + e1.1ROIKR + e1.2PVKR + e1.3PEST + e1.4SKBD + e1.5RAGWA + e1.6PAGC + e1.7PAGE + e1.8PWRE + e1.9PTRE + e1.10DKAW1 + (34) e1.11DKAW2 + e1.12DESE + e1.13KRIS + e1.14YEAR + e30 Parameter dugaan diharapkan: e1.1, e1.2, e1.3, e1.6, e1.7, e1.8, e1.9, e1.10, e1.12, e1.14 > 0 dan e1.4, e1.5, e1.11, e1.13 < 0 Porsi luas areal kelapa sawit (PLAKS)

PLAKS = e2.0 + e2.1ROIKS + e2.2PVKS + e2.3PEST + e2.4SKBD + e2.5RAGWA + e2.6PAGC + e2.7PAGE + e2.8PWRE + e2.9PTRE + e2.10DKAW1 + (35) e2.11DKAW2 + e2.12DESE + e2.13KRIS + e2.14YEAR + e31 Parameter dugaan diharapkan: e2.1, e2.2, e2.3, e2.6, e2.7, e2.8, e2.9, e2.10, e2.11, e2.14 > 0 dan e2.4, e2.5, e2.12, e2.13 < 0 Porsi luas areal kelapa (PLAKL)

PLAKL = c3.0 + e3.1ROIKL + e3.2PVKL + e3.3PEST + e3.4SKBD + e3.5RAGWA + e3.6PAGC + e3.7PAGE + e3.8PWRE + e3.9PTRE + e3.10DKAW1 + (36) e3.11DKAW2 + e3.12DESE + e3.13KRIS + e3.14YEAR + e32 Parameter dugaan diharapkan: e3.1, e3.2, e3.3, e3.6, e3.7, e3.8, e3.9, e3.10, e3.11, e3.14 > 0 dan e3.4, e3.5, e3.12, e3.13 < 0 Porsi luas areal kopi (PLAKP)

PLAKP = c4.0 + e4.1ROIKP + e4.2PVKP + e4.3PEST + e4.4SKBD + e4.5RAGWA + e4.6PAGC + e4.7PAGE + e4.8PWRE + e4.9PTRE + e4.10DKAW1 + (37) e4.11DKAW2 + e4.12DESE + e4.13KRIS + e4.14YEAR + e33

93

Parameter dugaan diharapkan: e4.1, e4.2, e4.3, e4.6, e4.7, e4.8, e4.9, e4.10, e4.14 > 0 dan e4.4, e4.5, e4.11, e4.12, e4.13 < 0 Porsi luas areal kulit manis (PLAKM)

PLAKM = c5.0 + e5.1ROIKM + e5.2PVKM + e5.3PEST + e5.4SKBD + e5.5RAGWA + e5.6PAGC + e5.7PAGE + e5.8PWRE + e5.9PTRE + e5.10DKAW1 + (38) e5.11DKAW2 + e5.12DESE + e5.13KRIS + e5.14YEAR + e34 Parameter dugaan diharapkan: e5.1, e5.2, e5.3, e5.6, e5.7, e5.8, e5.9, e5.10, e5.14 > 0 dan e5.4, e5.5, e5.11, e5.12, e5.13 < 0 Porsi luas areal ikan budidaya (PLFBD)

PLFBD = e6.0 + e6.1RPIKB + e6.2PVBD + e6.3PWET + e6.4PDYK + e6.5RSKB + e6.6RAGWA + e6.7PAGC + e6.8PAGE + e6.9PWRE + e6.10DKAW1 + (39) e6.11DKAW2 + e6.12DESE + e6.13KRIS + e6.14YEAR + e35 Parameter dugaan diharapkan: e6.1, e6.2, e6.3, e6.4, e6.7, e6.8, e5.12 > 0 dan e6.5, e6.6, e6.11, e6.12, e6.13, e6.14 < 0 Porsi luas areal perairan terbuka (PLFOW)

PLFOW = e7.0 + e7.1RPIKO+ e7.2PVOW + e7.3PSWA + e7.4RSKB + e7.5RAGWA + e7.6PAGC + e7.7PAGE + e7.8PWRE + e7.9DKAW1 + e7.12DKAW2 + (40) e7.13DESE+ e7.14KRIS + e7.15YEAR + e36 Parameter dugaan diharapkan: e7.1, e7.2, e7.3, e7.5, e7.6, e7.7, e7.9, e7.12, e5.14 > 0 dan e7.4, e7.10, e7.13, e7.14, e7.15 < 0 Porsi luas areal pangan lahan kering lainnya (PPKOT)

PPKOT = PDRY – PLAPS - PLAPL - PLAJG - PLAKT - PLAKD - PLAUJ – PLAUK (41) Porsi luas areal komoditas perkebunan lainnya (PKBOT)

PKBOT = PEST - PLAKR - PLAKS - PLAKL - PLAKP – PLAKM

(42)

Porsi luas areal komoditas lainnya (POTKM)

POTKM = PCUL – PWET - PDRY - PEST Dimana: PLAPS PLAPL PLAJG PLAKT PLAKD PLAUJ PLAUK PLAKR PLAKL PLAKS PLAKP PLAKM PLFBD

= Porsi luas areal budidaya padi sawah kawasan (%) = Porsi luas areal budidaya padi ladang kawasan (%) = Porsi luas areal budidaya jagung kawasan (%) = Porsi luas areal budidaya kacang tanah kawasan (%) = Porsi luas areal budidaya kacang kedele kawasan (%) = Porsi luas areal budidaya ubi jalar kawasan (%) = Porsi luas areal budidaya ubi kayu kawasan (%) = Porsi luas areal budidaya karet kawasan (%) = Porsi luas areal budidaya kelapa kawasan (%) = Porsi luas areal budidaya kelapa sawit kawasan (%) = Porsi luas areal budidaya kopi kawasan (%) = Porsi luas areal budidaya kulit manis kawasan (%) = Porsi luas areal budidaya ikan kawasan (%)

(43)

94

PLFOW PPKOT PKBOT POTKM PVPS PVPL PVJG PVKT PVKD PVUJ PVUK PVKR PVKS PVKL PVKP PVKM PVBD PVOW ROIBR ROIJG ROIKT ROIKD ROIUJ ROIUK ROIKR ROIKS ROIKL ROIKP ROIKM RPIBD RPIKO PWET PDRY PEST PDYK RAGWA RSKB PAGE PWRE PAGC

= Porsi luas areal ikan perairan terbuka kawasan (%) = Porsi luas areal budidaya pangan lahan kering kawasan lain (%) = Porsi luas areal budidaya perkebunan kawasan lainnya (%) = Porsi luas areal budidaya komoditas kawasan lainnya (%) = Produktivitas padi sawah kawasan (Ton/Ha) = Produktivitas padi ladang kawasan (Ton/Ha) = Produktivitas jagung kawasan (Ton/Ha) = Produktivitas kacang tanah kawasan (Ton/Ha) = Produktivitas kacang kedele kawasan (Ton/Ha) = Produktivitas ubi jalar kawasan (Ton/Ha) = Produktivitas ubi kayu kawasan (Ton/Ha) = Produktivitas karet kawasan (Ton/Ha) = Produktivitas kelapa sawit kawasan (Ton/Ha) = Produktivitas kelapa kawasan (Ton/Ha) = Produktivitas kopi kawasan (Ton/Ha) = Produktivitas kulit manis kawasan (Ton/Ha) = Produktivitas ikan budidaya kawasan (Ton/Ha) = Produktivitas ikan perairan terbuka kawasan (Ton/Ha) = Rasio harga beras terhadap harga pupuk = Rasio harga jagung terhadap harga pupuk = Rasio harga kacang tanah terhadap harga pupuk = Rasio harga kacang kedele terhadap harga pupuk = Rasio harga ubi jalar terhadap harga pupuk = Rasio harga ubi kayu terhadap harga pupuk = Rasio harga karet terhadap harga pupuk = Rasio harga kelapa sawit terhadap harga pupuk = Rasio harga kelapa terhadap harga pupuk = Rasio harga kopi terhadap harga pupuk = Rasio harga kulit manis terhadap harga pupuk = Harga riel ikan budidaya (Ton/Ha) = Harga riel ikan perairan terbuka (Ton/Ha) = Porsi luas lahan basah kawasan (%) = Porsi luas lahan kering kawasan (%) = Porsi luas lahan kebun kawasan (%) = Porsi luas lahan kolam dan tambak kawasan (%) = Tingkat upah riel sektor pertanian kawasan (Rp. 000/hari) = Tingkat suku bunga riel (%) = Alokasi pengeluaran pembangunan sektor pertanian (%) = Alokasi pengeluaran pembangunan sektor sumber daya air (%) = Proporsi kredit sektor pertanian kawasan (%)

4.3.5. Blok Struktur Output Kawasan Sektor pertanian dalam PDB terbagi dalam 5 sub-sektor yaitu pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan yang dipengaruhi oleh pilihan komoditas seperti pada persamaan perilaku dan identitas berikut:

95

Share Sub-sektor Pangan Kawasan (SSPG)

SSPG = f1.0 + f1.1SSNPT + f1.2PLAPS + f1.3PLAPL + f1.4PLAJG + f1.5PLAKT + f1.6PLAKD + f1.7PLAUJ + f1.8PLAUK + f1.9PPKOT + f1.10DKAW1 + (44) f1.11DKAW2 + f1.12DESE + f1.13KRIS + f1.14YEAR + e37 Parameter dugaan diharapkan: f1.2, f1.4, f1.5, f1.6, f1.5, f1.6, f1.9, f1.13 > 0 dan f1.1, f1.3, f1.7, f1.8, f1.10, f1.11, f1.12, f1.14 < 0 Share Sub-sektor Perkebunan Kawasan (SSKB)

SSKB = f2.0 + f2.1SSNPT + f2.2PLAKR + f2.3PLAKS + f2.4PLAKP + f2.5PLAKL + f2.6PLAKM + f2.7PKBOT + f2.8DKAW1 + f2.9DKAW2 + f2.10DESE + f2.11KRIS + f2.12YEAR + e38 (45) Parameter dugaan diharapkan: f2.2, f2.3, f2.4, f2.5, f2.6, f2.8, f2.9, f2.10, f2.11, f2.12 > 0 dan f2.1, f2.7 < 0 Share Sub-sektor Peternakan Kawasan (SSTN)

SSTN = f3.0 + f3.1SSNPT + f3.2PGRA + f3.3POPS + f3.4POPK + f3.5POPM + f3.6PAGE + f3.7PAGC + f3.8DKAW1 + f3.9DKAW2 + f3.10DESE + (46) f3.11KRIS + f3.12YEAR + e39 Parameter dugaan diharapkan: f3.2, f3.3, f3.4, f3.5, f3.6, f3.7, f3.10, f3.11 > 0 dan f3.1, f3.9, f3.12 < 0 Share Sub-sektor Perikanan Kawasan (SSIK)

SSIK

= f4.0 + f4.1SSNPT + f4.2PDYK + f4.3PLFOW + f4.4PLFBD + f4.5DEGTN + f4.6PAGE + f4.7PAGC + f4.8PWRE + f4.9DKAW1 + f4.10DKAW2 + (47) f4.11DESE + f4.12KRIS + f4.13YEAR + e40

Parameter dugaan diharapkan: f4.1, f4.2, f4.6 > 0 dan f4.4, f4.5, f4.7 < 0 Share Sub-sektor Kehutanan Kawasan (SSHT)

SSHT = f5.0 + f5.1SSNPT + f5.2PWOD + f5.3PFOR + f5.4PHSTN + f5.5PAGE + f5.6PAGC + f5.7DKAW1 + f5.8DKAW2 + f5.9DESE + f5.10KRIS + (48) f5.11YEAR + e41 Parameter dugaan diharapkan: f5.1, f5.2, f5.6 > 0 dan f5.4, f5.5, f5.7 < 0 Pangsa PDB Sektor Pertanian Kawasan (ECOS)

ECOS = SSPG + SSKB + SSTN + SSIK + SSHT

(49)

Dimana: SSPG SSKB SSTN SSIK SSHT SSNPT ECOS PLAPS PLAPL PLAJG

= Share sub-sektor pangan terhadap PDB kawasan (%) = Share sub-sektor perkebunan terhadap PDB kawasan (%) = Share sub-sektor peternakan terhadap PDB kawasan (%) = Share sub-sektor perikanan terhadap PDB kawasan (%) = Share sub-sektor kehutanan terhadap PDB kawasan (%) = Pangsa sektor non-pertanian dalam pembentukan PDB kawasan (%) = Pangsa sektor pertanian dalam pembentukan PDB kawasan (%) = Porsi luas areal budidaya padi sawah kawasan (%) = Porsi luas areal budidaya padi ladang kawasan (%) = Porsi luas areal budidaya jagung kawasan (%)

96

PLAKT PLAKD PLAUJ PLAUK PLAKR PLAKL PLAKS PLAKP PLAKM PLFBD PLFOW PPKOT PKBOT POTKM PGRA PWOD PAGE PWRE PAGC

= Porsi luas areal budidaya kacang tanah kawasan (%) = Porsi luas areal budidaya kacang kedele kawasan (%) = Porsi luas areal budidaya ubi jalar kawasan (%) = Porsi luas areal budidaya ubi kayu kawasan (%) = Porsi luas areal budidaya karet kawasan (%) = Porsi luas areal budidaya kelapa kawasan (%) = Porsi luas areal budidaya kelapa sawit kawasan (%) = Porsi luas areal budidaya kopi kawasan (%) = Porsi luas areal budidaya kulit manis kawasan (%) = Porsi luas areal budidaya ikan kawasan (%) = Porsi luas areal ikan perairan terbuka kawasan (%) = Porsi luas areal budidaya pangan lahan kering kawasan lain (%) = Porsi luas areal budidaya perkebunan kawasan lainnya (%) = Porsi luas areal budidaya komoditas kawasan lainnya (%) = Porsi luas lahan pengembalaan kawasan (%) = Porsi luas lahan tanaman kayuan kawasan (%) = Alokasi pengeluaran pembangunan sektor pertanian (%) = Alokasi pengeluaran pembangunan sektor sumber daya air (%) = Proporsi kredit sektor pertanian (%)

4.3.6. Blok Ekonomi dan Tenaga Kerja Perkembangan struktur output sebagai efek dari pola penggunaan lahan akan mempengaruhi pasar output dan tenaga kerja seperti disajikan pada persamaan berikut: Pertumbuhan output kawasan (ECOG)

ECOG = g1.0 + g1.1ECOS + g1.2TPAK + g1.3LABS + g1.4PPAD + g1.5PSRE + g1.6PUKC + g1.7DKAW1 + g1.8DKAW2 + g1.9DESE + g1.10KRIS + (50) g1.11YEAR + e42 Parameter dugaan diharapkan: g1.2, g1.3, g1.4, g1.5, g1.6, g1.7, g1.8, g1.10, g1.11 > 0 dan g1.1, g1.9, g1.10 < 0 Ouput perkapita kawasan (PDBK)

PDBK = g2.0 + g2.1REPG + g2.2DEPR + g2.3RWIND + g2.4PHRE + g2.5PIDE + g2.6PROC + g2.7PUKC + g2.8DKAW1 + g2.9DKAW2 + g2.10DESE + (51) g2.11KRIS + g2.12YEAR + e43 Parameter dugaan diharapkan: g2.1, g2.3, g2.4, g2.5, g2.6, g2.8, g2.9, g2.12 > 0 dan g2.2, g2.7, g2.10, g2.11 < 0 Angka beban ketergantungan/dependency ratio (DEPR)

DEPR = g3.0 + g3.1PPUK + g3.2POPG + g3.3RJAK + g3.4PSWE + g3.5PHRE + (52) g3.6DKAW1 + g3.7DKAW2 + g3.8DESE + g3.9KRIS + g3.10YEAR + e44

97

Parameter dugaan diharapkan: g3.2, g3.3, g3.4 > 0 dan g3.1, g3.4, g3.5, g3.6, g3.7, g3.8, g3.9, g3.10 <0 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK = g4.0 + g4.1DEPR + g4.2SEXR + g4.3RJAK + g4.4PSWE + g4.5PHRE + g4.6PIDE + g4.7PUKC + g4.8DKAW1 + g4.9DKAW2 + g4.10DESE + (53) g4.11KRIS + g4.12YEAR + e45 Parameter dugaan diharapkan: g4.2, g4.3, g4.4, g4.5, g4.6, g4.7, g4.10, g4.11, g4.12 > 0 dan g4.1, g4.8, g4.9 < 0 Struktur tenaga kerja (LABS)

LABS = g5.0 + g5.1ECOS + g5.2TPAK + g5.3RWIND + g5.4PAGE + g5.5PIDE + g5.6PAGC + g5.7PROC + g5.8PUKC + g5.9DKAW1 + g5.10DKAW2 + (54) g5.11DESE + g5.12KRIS + g5.13YEAR + e46 Parameter dugaan diharapkan: g5.1, g5.2, g5.4, g5.6, g5.7, g5.12 > 0 dan g5.3, g5.5, g5.8, g5.9, g5.10, g5.11, g5.13 < 0 Tingkat Pengangguran Terbuka (UNEM)

UNEM = g6.0 + g6.1UMRR + g6.2REPG + g6.3TPAK + g6.4LABS + g6.5PPUK + g6.6PDEX + g6.7PIDE + g6.8PROC + g6.9PUKC + g6.10DKAW1 + (55) g6.11DKAW2 + g6.12DESE + g6.13KRIS + g6.14YEAR + e47 Parameter dugaan diharapkan: g6.1, g6.4, g6.5, g6.13 > 0 dan g6.2, g6.3, g6.6, g6.7, g6.8, g6.9, g6.10, g6.11, g6.12 g6.13 < 0 Dimana: ECOG PDBK ECOS DEPR TPAK UNEM LABS POPG PPUK PDEX REPG RWIND RJAK SEXR

= Laju pertumbuhan output kawasan (%) = Ouput perkapita kawasan (juta rupiah) = Pangsa sektor pertanian dalam pembentukan PDB kawasan (%) = Angka beban ketergantungan/dependency ratio kawasan (%) = Tingkat partisipasi angkatan kerja kawasan (%) = Tingkat pengangguran terbuka kawasan (%) = Pangsa tenaga kerja sektor pertanian kawasan (%) = Pertumbuhan penduduk kawasan (%) = Porsi penduduk usia kerja kawasan (%) = Porsi pengeluaran pembangunan (%) = Rasio pertumbuhan output terhadap pertumbuhan populasi = Rasio upah sektoral = Rataan jumlah anggota keluarga kawasan (jiwa/KK) = Rasio jenis kelamin laki-laki terhadap wanita kawasan

4.3.7. Blok Degradasi Taman Nasional Degradasi hutan taman nasional dipengaruhi oleh perkembangan sosial ekonomi kawasan dan akan terus meningkat jika tekanan terhadap lahan semakin besar. Upaya pelestarian taman nasional harus terintegrasi dengan pembangunan

98

kawasan dan manajemen hutan pada zona penyangga, karena penurunan luas hutan kawasan dan tutupan hutan zona penyangga akan mendorong peralihan areal eksploitasi sumber daya hutan. Persamaan perilaku pada blok degradasi taman nasional terdiri dari; Degradasi zona penyangga (DEGHS)

DEGHS = h1.0 + h1.1PFOR + h1.2REPG + h1.3UNEM + h1.4RPLOG + h1.5RKBMT + h1.6LHPHS + h1.7DKAW1 + h1.8DKAW2 + h1.9DESE + h1.10KRIS + (56) h1.11YEAR + e48 Parameter dugaan diharapkan: h1.2, h1.3, h1.4, h1.5, h1.6, h1.9, h1.11, h1.10, h1.11 > 0 dan h1.1, h1.7, h1.8 < 0 Rasio luas tutupan hutan zona penyangga terhadap taman nasional (RHSTN)

RHSTN = h2.0 + h2.1DEGHS + h2.2REPG + h2.3ECOS + h2.4PEVE + h2.5RPLOG + h2.6LHPHS + h2.7DKAW1 + h2.8DKAW2 + h2.9DESE + h2.10KRIS + (57) h2.11YEAR + e49 Parameter dugaan diharaphan: h2.2, h2.7, h2.8, h2.9, h2.10 > 0 dan h2.1, h2.3, h2.4, h2.5, h2.6, h2.11 < 0  

Degradasi taman nasional (DEGTN)

DEGTN = h3.0 + h3.1RHSTN + h3.2PDBK + h3.3UNEM + h3.4RPLOG + h3.5RKBMT + h3.6LHPHS + h3.7DKAW1 + h3.8DKAW2 + h3.9DESE + (58) h3.10KRIS + h3.11YEAR + e50 Parameter dugaan diharaphan: h3.3, h3.4, h3.5, h3.6, h3.7, h3.8, h3.9, h3.10 > 0 dan h3.1, h3.2 < 0 Dimana: DEGHS RHSTN DEGTN REPG UNEM PFOR LHPHS RPLOG RKBMT

= Tingkat degradasi hutan zona penyangga (%) = Rasio luas tutupan zona penyangga terhadap TNKS = Tingkat degradasi taman nasional (%) = Rasio pertumbuhan output terhadap pertumbuhan populasi = Tingkat pengangguran terbuka kawasan (%) = Porsi luas hutan kawasan (%) = Luas areal hutan konsesi sekitar TNKS (Ha) = Harga riel kayu balok (Juta rupiah/m3) = Rasio harga kayu bakar terhadap harga minyak tanah

Hubungan antara berbagai variabel dalam satu blok maupun antar blok seperti Gambar 21.

99

xi6

xi7

xi5

DEPR

SSPG

TPAK

DEGTN

xi4

xi3

PLPG

SSKB)

PWET PDRY

PPGOT RHSTN

LABS

DEGHS

UNEM

SSTN

ECOG

SSIK

PTEM PHOU

PEST

ECOS

PCUL

PLKB PGRA PKBOT

PUSE PDYK PFOR

SSHT

INCP

PSWA

PWOD

xi1 xi2 PAGC

PAGE

PIDE

PTRE

PHRE

PUKC

PWRE

PRDE

POTE

PEVE

PROC

PSRE

POTE

PSWE

Keterangan: = Variabel endogen

= Hubungan perilaku

= Variabel eksogen

= Hubungan identitas

= Beberapa endogen menjadi eksplanatori ke-i pada blok ke -j

= Blok

Gambar 21. Hubungan Antar Blok dan Variabel dalam Penelitian

100

4.4.

Identifikasi Model dan Metode Estimasi Indentifikasi model ditentukan atas dasar “order condition” sebagai syarat

keharusan berdasarkan Koutsoyiannis (1977) dengan formula sebagai berikut: (G – g) + (K - k) ≥ (G – 1) atau (K – k) ≥ (g – 1) dimana: G g K k

= Jumlah seluruh peubah endogen dalam model = Jumlah peubah endogen yang tercakup dalam setiap persamaan = Jumlah seluruh peubah eksogen dalam model = Jumlah peubah eksogen yang tercakup dalam setiap persamaan

Identifikasi model pada persamaan simultan untuk menentukan metode estimasi menunjukkan

bahwa

model

adalah

overidentified

sehingga

parameter-

parameternya dapat diduga dan berdasarkan hal tersebut digunakan metode estimasi Two Stage Least Square (TSLS). Metode estimasi untuk bentuk persamaan rekursif triangle dan SUE masing-masing adalah TSLS dan Seemingly Unrelated Regression (SUR). Mengatasi masalah otokorelasi, maka untuk setiap persamaan digunakan variabel boneka (dummy variable) yang terdiri dari dummy kawasan dan dummy periode krisis dan desentralisasi. Deteksi otokorelasi (autocorrelation) data times series dan cross section menggunakan uji Durbin-Watson (dw) yang didefinisikan sebagai berikut: T

2 ∑ (εˆ t − εˆ t −1 )

dw = t =2

T

∑ εˆ t

2

t =2

dimana: ĕ = nilai sisa (residual)

101

Kriteria untuk uji statistik adalah nilai dw mendekati 2 maka nilai statistik dw mendekati 0 yang menunjukkan tidak ada otokorelasi. Pengolahan data, estimasi model dan simulasi kebijakan menggunakan program Excel 2000 dan SAS/ETS 6. 4.5. Validasi Model Validasi dilakukan untuk mengetahui kevalidan model yang akan digunakan untuk simulasi kebijakan. Validasi model berdasarkan Pindyck dan Rubinfield (1991) menggunakan kriteria Root Mean Square Error (RMSE), Root Mean Square Percent Error (RMSPE), dan Theil Inequality Coefficient (U-theil). Makin kecil nilai RMSE, RSMPE dan U semakin baik model penduga dengan nilai U-theil berkisar antara 0 dan 1. Indikator lain yang digunakan adalah nilai koefisien determinasi (R2) dimana semakin tinggi nilai R2 maka semakin besar variasi perubahan peubah endogen aktual mampu dijelaskan oleh peubah endogen simulasi dasar yang menunjukkan model semakin baik. 4.6. Simulasi Dampak Kebijakan Simulasi dalam penelitian terdiri dari simulasi historis (1993 – 2003) dan simulasi peramalan (2007 – 2010) untuk mengidentifikasi dampak kebijakan pada masa akan datang. 4.6.1. Simulasi Historis Simulasi historis untuk evaluasi dampak kebijakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah dan dilakukan secara bertahap dengan beberapa skenario kebijakan alokasi pengeluaran pemerintah, yaitu:

102

Simulasi dampak desentralisasi untuk mengidentifikasi dampak kebijakan desentralisasi fiskal dalam mendorong perkembangan sosial ekonomi yang mengalami penurunan akibat krisis ekonomi. Peningkatan pengeluaran pembangunan sektor prioritas yang terdiri dari sektor transportasi, pengembangan wilayah dan sumber daya manusia masingmasing sebesar 5% dari pengeluaran rutin untuk mengidentifikasi dampak prioritas pembangunan tanpa adanya realokasi pengeluaran rutin terhadap indikator yang diamati. Realokasi pengeluaran rutin masing-masing sebesar 5%, 10% dan 15% untuk pengeluaran pembangunan. Simulasi dilakukan sampai rasio pengeluaran rutin dan pembangunan mendekati rata-rata alokasi pada saat sebelum krisis, yaitu pada saat alokasi pengeluaran pembangunan mendekati angka 50%. Kombinasi kebijakan peningkatan pengeluaran pembangunan sektor prioritas masing-masing 5% dan 10% dengan realokasi pengeluaran rutin untuk pembangunan sebesar 15%. Simulasi dilakukan untuk mengidentifikasi sektor prioritas terbaik dengan kriteria indikator ekonomi dan tenaga kerja serta degradasi hutan zona penyangga sesuai diharapkan dan degradasi hutan taman nasional paling kecil. Kombinasi kebijakan dilanjutkan jika hasil simulasi belum mencapai peningkatan degradasi taman nasional mendekati nol melalui peningkatan alokasi sektor pengeluaran pembangunan prioritas dan realokasi pengeluaran rutin dengan tingkat yang sama. Hasil simulasi yang diperoleh selanjutnya

103

disebut dengan kebijakan alokasi pengeluaran pemerintah untuk pembangunan berkelanjutan. Pemilihan tiga sektor yang menjadi prioritas dalam simulasi dampak kebijakan didasarkan pada kecenderungan dan isu yang terjadi baik pada tingkat nasional, regional maupun lokasl, yaitu; a. Sektor transportasi (PTRE) dengan isu sentral adanya kebijakan pemerintah pusat untuk lebih mengembangkan infrastruktur transportasi dan keinginan pemerintah daerah Kabupaten Kerinci sebagai wilayah paling terkait dengan taman nasional guna membuka aksesibilitas wilayah dengan wilayah lainnnya. b. Sektor pembangunan wilayah (PRDE) dengan isu sentral adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah urban dan pedesaan yang telah mendorong terjadinya distribusi pendapatan yang tidak merata. Pembangunan wilayah seperti pembukaan areal transmigrasi menjadi salah satu penyebab meningkatnya kebutuhan akan sumber daya lahan. c. Sektor sumber daya manusia (PHRE) dengan isu sentral adanya amanat UUD pasal 31 ayat 4 untuk meningkatkan alokasi anggaran pembangunan sektor pendidikan minimal 20% dari total anggaran baik pada tingkat nasional maupun daerah. 4.6.2. Simulasi Peramalan Simulasi peramalan dampak kebijakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah terhadap perkembangan sosial, ekonomi dan lingkungan selama periode 2007 – 2010, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut;

104

1. Peramalan nilai-nilai variabel eksogen menggunakan metode STEPART TREND 2 dan nilai variabel endogen = 1. 2. Simulasi peramalan nilai dasar dengan menggunakan SIMNLIN dan untuk meminimalisir dampak trend dari model ekonometrika maka variabel YEAR diseragamkan menjadi 2003 sebagai tahun dasar peramalan. 3. Simulasi peramalan dampak realokasi 25% pengeluaran rutin dengan prioritas 20% untuk sektor pengeluaran pembangunan sumber daya manusia, dan sisanya 5% terdistribusi untuk sektor-sektor pengeluaran pembangunan lainnya. Realokasi 25% merupakan kebijakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah yang berimbang antara pengeluaran rutin dan pembangunan dengan rasio mendekati 50:50. Prioritas 20% untuk mencapai alokasi pengeluaran pembangunan sektor sumber daya manusia mendekati 16 – 20%. 4. Simulasi peramalan untuk perubahan kecenderungan alokasi pengeluaran pembangunan melalui peningkatan realokasi pengeluaran rutin, yaitu: a. Realokasi pengeluaran rutin sebesar 27% dengan prioritas 21% untuk sektor pengeluaran pembangunan sumber daya manusia, dan sisanya 6% terdistribusi untuk sektor-sektor pengeluaran pembangunan lainnya. b. Realokasi pengeluaran rutin sebesar 29% dengan prioritas 22% untuk sektor pengeluaran pembangunan sumber daya manusia, dan sisanya 7% terdistribusi untuk sektor-sektor pengeluaran pembangunan lainnya.. Evaluasi masing-masing skenario kebijakan untuk simulasi historis dan peramalan menggunakan indikator pada tiga aspek pembangunan berkelanjutan.

105

Tabel 10. Variabel Indikator dan Kriteria Umum yang Digunakan Dalam Evaluasi Dampak Kebijakan Alokasi Pengeluaran Pemerintah No

Variabel

1

Ekonomi

2

3

Hasil Diharapkan

Notasi

Satuan

a. Pangsa PDB sektor pertanian kawasan

ECOS

(%)

Menurun

b. Pertumbuhan output kawasan

ECOG

(%)

Meningkat

c. Output perkapita kawasan

PDBK

(%)

Meningkat

a. Tingkat partisipasi angkatan kerja

TPAK

(%)

Meningkat

b. Pangsa tenaga kerja sektor pertanian

LABS

(%)

Menurun

c. Tingkat pengangguran terbuka

UNEM

(%)

Menurun

a. Porsi Hutan Kawasan

PFOR

(%)

Menurun/Tetap

b. Degradasi hutan zona penyangga

DEGHS

(%)

Menurun/Tetap

c. Degradasi hutan taman nasional

DEGTN

(%)

Menurun/Tetap

Sosial

Lingkungan

V.

PERKEMBANGAN KAWASAN DAN TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT

Perkembangan sosial ekonomi kawasan sekitar Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) terkait dengan penggunaan sumberdaya oleh para pelaku ekonomi. Peningkatan permintaan terhadap sumberdaya lahan seiring meningkatnya aktivitas ekonomi, mendorong terjadinya konversi hutan kawasan untuk penggunaan lain. Tekanan terhadap sumberdaya lahan yang tidak terkendali akan mendorong terjadinya peralihan pemanfaatan sumberdaya hutan, sehingga degradasi hutan berupa kehilangan tutupan hutan pada kawasan konservasi akan meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa deforestasi kawasan dan degradasi hutan taman nasional terkait dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat yang banyak dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Salah satu kebijakan yang mempengaruhi deforestasi kawasan dan degradasi hutan taman nasional adalah pola kebijakan anggaran pemerintah daerah. Alokasi pengeluaran pemerintah daerah secara langsung akan mempengaruhi perkembangan sosial ekonomi dan konversi hutan kawasan, dan secara tidak langsung mempengaruhi degradasi hutan taman nasional. 5.1.

Alokasi Pengeluaran Pemerintah dan Kredit Perbankan Kawasan Pembiayaan pembangunan suatu daerah terdiri dari pembiayaan sektor

publik (pengeluaran pemerintah) dan sektor swasta (kredit perbankan). Perilaku kedua jenis pembiayaan pembangunan ini saling terkait, dan saling melengkapi

107

satu sama lain dan dapat mempengaruhi pola pemanfaatan sumberdaya oleh masyarakat. Pembiayaan sektor swasta meskipun tidak dapat dikontrol secara langsung oleh pemerintah daerah, tetapi perilakunya dapat dipengaruhi melalui berbagai kebijakan termasuk dalam alokasi anggaran daerah karena perilaku pemerintah dalam alokasi pengeluaran pembangunan akan menjadi pedoman bagi sektor swasta dalam pengambilan keputusan. 5.1.1. Alokasi Pengeluaran Pemerintah Kawasan Pengeluaran pemerintah daerah terdiri dari pengeluaran rutin dan pembangunan dengan alokasi seperti disajikan pada Tabel 11. Nilai nominal pengeluaran pemerintah secara umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sesuai dengan perkembangan penerimaan, tetapi dengan laju pertumbuhan yang berbeda antara pengeluaran rutin dan pembangunan. Laju pertumbuhan pengeluaran rutin yang lebih besar dibanding pembangunan menyebabkan alokasi pengeluaran pembangunan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Faktor yang diduga menjadi penyebab peningkatan alokasi pengeluaran rutin adalah peningkatan kebutuhan anggaran belanja pegawai seperti gaji dan berbagai fasilitas

lainna

serta

kemungkinan

penyalahgunaan

wewenang.

Alokasi

pengeluaran pembangunan selama periode sentralisasi (1998 – 2000) mengalami penurunan setelah implementasi desentralisasi fiskal (2001 – 2003) untuk ketiga kawasan. Penurunan yang tajam terjadi pada kawasan Bengkulu dari rata-rata 36.78% menjadi 24.18%, dan kawasan Sumatera Barat dari 39.40% menjadi 26.04%.

108

Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Daerah Sekitar TNKS Selama Periode Sentralisasi (1998 – 2000) dan Desentralisasi (2001 – 2003) No

Kawasan dan sektor

Sentralisasi (1998-2000) Alokasi Nilai (Juta) (%)

Desentralisasi (2001-2003) Nilai Alokasi (Juta) (%)

Perubahan Alokasi (%)

Bengkulu 1 Pertanian 2 Industri dan dunia Usaha 3 Transportasi 4 Pengembangan wilayah 5 Sumberdaya manusia 6 Riset dan pengembangan 7 Kesejahteraan sosial 8 Lingkungan 9 Sumberdaya air 10 Lainnya Pembangunan Rutin Jumlah

2 237.92 2 347.81 12 174.03 16 063.66 6 344.19 369.31 3 170.85 2 360.62 246.01 7 198.77 52 513.18 90 253.98 142 767.17

1.57 1.64 8.53 11.25 4.44 0.26 2.22 1.65 0.17 5.04 36.78 63.22 100.00

5 139.60 5 267.30 18 228.94 11 747.86 11 551.19 1 264.40 6 407.51 1 612.94 5 008.32 29 328.15 95 556.21 299 672.10 395 228.30

1.30 1.33 4.61 2.97 2.92 0.32 1.62 0.41 1.27 7.42 24.18 75.82 100.00

-0.27 -0.31 -3.91 -8.28 -1.52 0.06 -0.60 -1.25 1.09 2.38 -12.60 12.60

Jambi 1 Pertanian 2 Industri dan dunia Usaha 3 Transportasi 4 Pengembangan wilayah 5 Sumberdaya manusia 6 Riset dan pengembangan 7 Kesejahteraan sosial 8 Lingkungan 9 Sumberdaya air 10 Lainnya Pembangunan Rutin Jumlah

2 534.35 1 883.46 10 933.20 8 691.34 6 074.26 421.69 1 543.39 2 782.96 580.45 6 536.46 41 981.56 89 466.42 131 447.99

1.93 1.43 8.32 6.61 4.62 0.32 1.17 2.12 0.44 4.97 31.94 68.06 100.00

2 368.83 7 042.30 33 418.48 14 993.90 8 159.02 1 768.69 5 541.11 2 611.64 5 647.29 18 621.07 100 172.31 246 666.01 346 838.32

0.68 2.03 9.64 4.32 2.35 0.51 1.60 0.75 1.63 5.37 28.88 71.12 100.00

-1.25 0.60 1.32 -2.29 -2.27 0.19 0.42 -1.36 1.19 0.40 -3.06 3.06

Sumbar 1 Pertanian 2 Industri dan dunia Usaha 3 Transportasi 4 Pengembangan wilayah 5 Sumberdaya manusia 6 Riset dan pengembangan 7 Kesejahteraan sosial 8 Lingkungan 9 Sumberdaya air 10 Lainnya Pembangunan Rutin Jumlah

2 032.62 1 992.32 16 014.57 13 728.44 7 617.47 282.54 1 969.17 2 924.61 95.80 4 851.22 51 508.73 79 208.72 130 717.45

1.55 1.52 12.25 10.50 5.83 0.22 1.51 2.24 0.07 3.71 39.40 60.60 100.00

3 736.41 3 838.24 31 641.30 9 247.60 12 797.89 885.25 3 607.26 2 698.59 2 204.37 18 120.94 88 777.86 252 139.81 340 917.67

1.10 1.13 9.28 2.71 3.75 0.26 1.06 0.79 0.65 5.32 26.04 73.96 100.00

-0.46 -0.40 -2.97 -7.79 -2.07 0.04 -0.45 -1.45 0.57 1.60 -13.36 13.36

109

Penurunan alokasi pengeluaran pembangunan diikuti dengan menurunnya alokasi pengeluaran seluruh sektor dalam pengeluaran pembangunan, kecuali sektor industri dan dunia usaha, sektor riset dan pengembangan serta sektor transportasi (khusus kawasan Jambi). Peningkatan alokasi sektor transportasi pada kawasan Jambi mengindikasikan masih adanya kesadaran bagi pemerintah daerah setempat bahwa untuk meningkatkan aktivitas ekonomi melalui peningkatan infrastruktur jalan. Peningkatan alokasi pengeluaran pembangunan sektor riset dan pengembangan seluruh kawasan mengindikasikan adanya upaya peningkatan produktivitas, sedangkan peningkatan alokasi sektor industri dan dunia usaha sebagai upaya mendorong transformasi struktural pada pasar output dan tenaga kerja guna mengurangi ketergantungan terhadap sektor pertanian. Alokasi pengeluaran pembangunan antar sektor dan perubahan antar periode dipengaruhi oleh orientasi pembangunan dan kebijakan alokasi pengeluaran rutin seperti disajikan pada Tabel 12. Secara umum kecenderungan arah perubahan data aktual dan hasil estimasi menunjukkan arah yang sama kecuali beberapa sektor pengeluaran pembangunan. Perbedaan arah diduga disebabkan oleh arah perubahannya sama pada dua kawasan, tetapi secara ratarata keseluruhan selama kurun waktu penelitian arah perubahan berbeda. Faktor lain yang diduga menjadi penyebab perbedaan arah perubahan adalah fluktuasi alokasi pengeluaran pembangunan seperti sektor pertanian yang sampai awal krisis masih meningkat tetapi menurun pada saat krisis dan kembali meningkat pada periode desentralisasi sehingga hasil estimasi menunjukkan kecenderungan meningkat dan secara rata-rata menurun.

110

Tabel 12. Hasil Estimasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Alokasi Sektor Pengeluaran Pembangunan (%) Sektor pengeluaran pembangunan No

Variabel

1

Intersep

2

Rasio rutin – pembangunan

Pertanian

Industri dan Bisnis

Sumberdaya Air

Lingkungan

Pengembangan Wilayah

Koefisien

Prob

Koefisien

Prob

Koefisien

Prob

Koefisien

Prob

Koefisien

Prob

-60.426

0.705

-364.408

0.076

-131.057

0.241

-181.766

0.461

821.987

0.459

0.096

0.579

-0.565

0.014

-0.245

0.049

-0.064

0.809

-1.576

0.195

3

Struktur penerimaan

4.864

0.644

21.684

0.107

11.037

0.139

5.734

0.724

-41.511

0.571

4

Dummy “Jambi”

-0.206

0.280

-0.165

0.481

-0.277

0.042

0.154

0.596

0.199

0.879

5

Dummy “Sumbar”

-0.242

0.204

-0.004

0.986

0.102

0.433

0.320

0.274

-0.596

0.647

6

Desentralisasi

-0.797

0.038

-0.031

0.946

1.048

0.000

-1.491

0.014

-3.189

0.217

7

Krisis

0.046

0.886

-0.597

0.145

-0.269

0.234

0.311

0.532

6.355

0.009

8

Tahun

0.031

0.699

0.184

0.074

0.066

0.240

0.092

0.459

-0.407

0.464

Sektor pengeluaran pembangunan No

Variabel

Sumberdaya Manusia

Kesejahteraan Sosial

Koefisien

Transportasi Prob

Koefisien

Prob

Koefisien

Riset & Pengembangan

Sektor lain

Prob

Koefisien

Prob

Koefisien

Prob

1

Intersep

1697.501

0.061

434.465

0.405

115.868

0.587

-25.729

0.688

-384.226

0.456

2

Rasio rutin – pembangunan

-3.736

0.001

-0.962

0.096

-0.676

0.007

-0.105

0.139

-0.415

0.456

3

Struktur penerimaan

81.021

0.167

9.771

0.775

-4.953

0.725

0.098

0.981

-85.935

0.018

4

Dummy “Jambi”

2.295

0.034

0.473

0.442

-1.190

0.000

-0.059

0.439

-1.558

0.016

5

Dummy “Sumbar”

0.293

0.774

0.437

0.476

-0.877

0.002

0.228

0.006

-0.097

0.872

6

Desentralisasi

4.173

0.046

-0.402

0.735

0.639

0.200

0.146

0.327

1.726

0.153

7

Krisis

-4.240

0.023

0.737

0.484

0.122

0.777

-0.035

0.790

-0.612

0.556

8

Tahun

-0.840

0.063

-0.215

0.412

-0.056

0.600

0.013

0.683

0.197

0.446

Keterangan: Angka ”Tebal” menunjukkan berpengaruh nyata pada tingkat kepercayaan 85% (P < 0.15)

111

Peningkatan alokasi pengeluaran rutin akan mendorong penurunan alokasi pengeluaran pembangunan hampir seluruh sektor pengeluaran pembangunan seperti sektor industri dan dunia usaha, sumberdaya air dan irigasi, transportasi, pengembangan sumberdaya manusia dan kesejahteraan sosial. Implikasi peningkatan alokasi pengeluaran rutin ini menyebabkan semakin menurunnya ransangan pemerintah pada sektor-sektor tersebut, sehingga diduga akan mempengaruhi angka beban ketergantungan, penawaran dan permintaan tenaga kerja sektoral dan pertumbuhan output, serta kesejahteraan masyarakat. Alokasi masing-masing sektor pengeluaran tidak mengalami perubahan nyata dari tahun ke tahun, kecuali sektor industri dan dunia usaha, dan sektor sumberdaya air dan irigasi yang cenderung mengalami peningkatan nyata. Perbedaan antar periode baik periode krisis maupun implementasi desentralisasi fiskal yang tidak nayat mengindikasikan belum adanya perubahan paradigma dalam alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk lebih menyesuaikan alokasi anggaran dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Alokasi pengeluaran pembangunan secara umum cenderung menurun dengan meningkatnya alokasi pengeluaran rutin, kecuali sektor pertanian yang tetap meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa ketergantungan ekonomi kawasan terhadap sektor pertanian yang relatif tinggi mendorong pemerintah daerah untuk tetap mempertahankan alokasi sektor ini dan cenderung untuk menurunkan alokasi sektor pengeluaran pembangunan lainnya. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan dengan meningkatkan alokasi pengeluaran pembangunan sektor industri dan dunia usaha,

112

dan sumberdaya air dan irigasi. Peningkatan alokasi sektor industri dan dunia usaha dilakukan untuk menggali sumberdaya ekonomi non-pertanian dan peningkatan nilai tambah, sedangkan peningkatan alokasi sektor sumberdaya air dan irigasi adalah untuk meningkatkan produktivitas komoditas pertanian terutama pangan. Kedua kebijakan diharapkan mampu meningkatkan output sektor non-pertanian, sehingga akan meningkatkan penerimaan pemerintah daerah dari pajak dan restribusi. Pada kawasan Sumatera Barat alokasi pengeluaran pembangunan sektor transportasi merupakan yang tertinggi dibanding kawasan lainya, sedangkan sektor sumberdaya air dan irigasi serta sektor lainnya merupakan yang terendah. Pada kawasan Jambi sektor pengeluaran riset dan pengembangan merupakan yang terbesar, sedangkan untuk kawasan Bengkulu adalah sektor kesejahteraan sosial. Hal ini sesuai dengan karakteristik masing-masing kawasan dimana mobilitas masyarakat kawasan Sumatera Barat sebagai kawasan yang lebih dahulu berkembang membutuhkan prasarana transportasi yang lebih besar untuk membuka aksesibilitas masyarakat, sedangkan kawasan Jambi dengan tingkat kesejahteraan (output perkapita) terendah dan relatif lebih lambat berkembang membutuhkan anggaran yang lebih besar untuk pembinaan keluarga dan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Perbedaan antar periode menunjukkan terjadinya penurunan alokasi pengeluaran pembangunan sektor pertanian dan lingkungan, dan sebaliknya untuk pembangunan infrastruktur baik irigasi dan transportasi mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa selama periode desentralisasi upaya untuk

113

meningkatkan infrastruktur pendukung produksi pangan dengan dukungan peningkatan

infrastruktur

transportasi.

Peningkatan

juga

diduga

akibat

meningkatnya kebutuhan anggaran untuk memperbaiki berbagai fasilitas irigasi dan jalan raya yang mengalami kerusakan selama periode krisis ekonomi, dan perubahan harga-harga yang mendorong kenaikan biaya pembangunan dan pemelihaaan infrastruktur. Hal ini terlihat dengan penurunan alokasi pengeluaran pembangunan sektor transportasi pada periode krisis yang berimplikasi menurunnya aggaran pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi. Perbedaan alokasi antar periode baik krisis maupun desentralisasi ternyata tidak banyak mendorong perubahan kecenderungan alokasi pengeluaran masingmasing sektor dari tahun ke tahun. Alokasi sektor pembangunan yang mengalami peningkatan nyata dari tahun hanya sektor industri dan dunia usaha, dan sebaliknya alokasi sektor transportasi mengalami penurunan. Peningkatan alokasi sektor industri dan dunia usaha terkait dengan upaya mendorong peingkatan PAD dan perubahan struktur ekonomi, sedangkan penurunan alokasi sektor transportasi terkait dengan upaya peningkatan aksesibilitas lebih dominan untuk pemeliharaan dibanding dengan pembangunan sarana transportasi. 5.1.2. Distribusi Kredit Perbankan Kawasan Alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembangunan yang cenderung turun mengindikasikan semakin rendahnya intervensi pemerintah, sehingga dibutuhkan peran lebih besar sektor swasta. Perilaku pembiayaan sektor swasta sangat terkait dengan orientasi pembangunan daerah seperti perilaku

114

pembiayaan sektor riel berupa penyebaran kredit perbankan baik berdasarkan sektor, kelompok sasaran maupun jenis penggunaan. Perkembangan nilai kredit, pertumbuhan dan proporsinya untuk sektor pertanian, investasi dan modal kerja, serta usaha kecil dan menengah (UKM) disajikan pada Tabel 13. Tabel 13. Perkembangan Nilai dan Penyebaran Kredit pada Periode Sentralisasi dan Desentralisasi No 1

Jenis Kredit

Sumbar

Bengkulu

Jambi

Sumbar

302.54

355.87

406.91

378.91

447.41

703.22

-5.43

1.04

8.48

17.98

15.59

30.05

a. Nilai (juta)

197.23

267.48

205.11

177.01

178.19

297.24

b. Pertumbuhan

-12.45

-6.28

-12.78

3.98

2.14

53.59

65.19 Kredit Investasi dan Modal Kerja

75.16

50.41

46.72

39.83

42.27

263.21

313.35

313.57

264.33

286.85

461.87

-7.91

-2.72

0.74

9.50

5.84

34.31

87.00 Kredit Usaha Kecil dan Menengah

88.05

77.06

69.76

64.11

65.68

a. Nilai

94.81

79.03

241.75

139.94

203.20

284.75

b. Pertumbuhan

11.46

8.61

2.99

15.86

38.45

15.83

c. Proporsi

31.34

22.21

59.41

36.93

45.42

40.49

Total kredit b. Pertumbuhan Kredit sektor pertanian

c. Proporsi 3

a. Nilai b. Pertumbuhan c. Proporsi 3

Desentralisasi (2001 – 2003)

Jambi

a. Nilai (juta) 2

Sentralisasi (1998 – 2000) Bengkulu

Nilai kredit yang disalurkan sektor perbankan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun baik pada periode sentralisasi (1998 – 2000) maupun pada periode desentralisasi (2001 – 2003), kecuali kawasan Bengkulu yang mengalami penurunan selama periode sentralisasi. Berdasarkan sektor, pertumbuhan nilai kredit pada periode sentralisasi tidak diikuti oleh meningkatnya nilai kredit sektor pertanian sehingga proporsi kredit sektor pertanian menurunan, dan pada periode desentralisasi meskipun nilai kredit meningkat tetapi pertumbuhannya lebih

115

rendah dibanding nilai kredit non-pertanian, sehingga proporsi kredit sektor pertanian tetap turun. Kondisi kedua periode ini menyebabkan proporsi kredit sektor pertanian menurun dari sekitar 60% pada periode sentralisasi menjadi sekitar 50% pada periode desentralisasi. Kondisi yang sama terjadi pada penyebaran kredit berdasarkan penggunaan dimana proporsi kredit investasi dan modal kerja cenderung mengalami penurunan dari sekitar 70% menjadi sekitar 60%, sebagai implikasi laju pertumbuhan kredit produksi ini yang lebih rendah dibanding pertumbuhan kredit konsumsi. Kondisi berbeda terjadi pada penyebaran kredit berdasarkan kelompok sasaran, dimana proporsi kredit usaha kecil dan menengah (UKM) mengalami peningkatan kecuali pada kawasan Sumatera Barat. Pertumbuhan nilai kredit UKM yang lebih tinggi dibanding kredit usaha besar merupakan implikasi dari meningkatnya jenis usaha kecil dan menengah, serta adanya perhatian yang lebih besar dari pemerintah daerah pada sektor ini. Hal ini akan terlihat pada perilaku penyebaran kredit dimana peningkatan alokasi pengeluaran pemerintah untuk industri dan dunia usaha akan mendorong peningkatan proporsi kredit UKM seperti disajikan Tabel 14. Proporsi kredit produksi (investasi dan modal kerja) cenderung mengalami penurunan disebabkan oleh peningkatan kesejahteraan (rasio pertumbuhan output terhadap pertumbuhan populasi), dan alokasi pengeluaran pembangunan sektor industri dan dunia usaha serta aksesibilitas masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin meningkatnya kesejahteraan rakyat akibat berkembangnya aksesibilitas masyarakat terhadap perekonomian akan mendorong semakin

116

meningkatnya kredit konsumsi. Laju pertumbuhan kredit konsumsi yang lebih cepat dibanding kredit investasi dan modal kerja akan menyebabkan semakin kecilnya penyebaran kredit sektor industri dan dunia usaha. Peningkatan output perkapita dari tahun ke tahun termasuk setelah implementasi desentralisasi fiskal menyebabkan proporsi kredit sektor produksi semakin menurun seiring meningkatnya kredit konsumsi. Tabel 14. Hasil Estimasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyebaran Kredit Perbankan (%) No

Variabel

1 2

Intersep

3 4 5 6

Tingkat suku bunga Kredit produksi Kredit UKM Rasio pert. output - populasi Output perkapita

Proporsi kredit produksi Koefisien

Koefisien

8328.123

0.000

-0.004 -

0.954 -

16

0.319

-1408.027

0.653

0.313 -1.613

0.195 0.063

0.002 1.793

0.980 0.000

-

-

0.001

0.995

-1.516

0.303

-

-

0.794

0.481

0.961

0.801

-0.465

0.752

-

-

-

-

-1.450

0.570

0.133 0.040

6.087 -1.783

0.243 0.105

-0.111

0.785

-2.149 -0.650

14 15

8252.988

-

Alokasi PP industri Alokasi PP transportasi

13

Prob

0.038 0.314

9

12

Koefisien

-

Pangsa output pertanian

10 11

Proporsi kredit pertanian

Prob

-0.821 15.686

7 8

Alokasi PP. pertanian

Prporsi kredit UKM

Prob

Alokasi PP peng. wilayah

-0.270

0.374

1.841

0.083

-0.376

0.438

Dummy “Jambi” Dummy “Sumbar”

1.342 -1.120

0.897 0.479

24.601 -0.342

0.493 0.950

-0.271 5.275

0.985 0.023

Desentralisasi

-6.605

0.043

-2.538

0.830

4.594

0.356

Krisis 1.360 0.678 -10.410 0.356 -2.862 0.498 Tahun -4.145 0.000 -4.065 0.322 0.675 0.664 Keterangan: Angka ”Tebal” menunjukkan berpengaruh nyata pada tingkat kepercayaan 85% (P < 0.15)

Laju pertumbuhan kredit sektor produksi untuk UKM lebih rendah dibanding usaha besar, sehingga peningkatan proporsi kredit sektor produksi tidak diikuti dengan meningkatnya proporsi kredit UKM. Pada sisi lain peningkatan aksesibilitas melalui peningkatan alokasi pengeluaran pembangunan sektor transportasi akan mendorong perkembangan usaha besar, sehingga

117

kebutuhan pembiayaan pembangunan melalui kredit usaha besar tumbuh lebih cepat dibanding UKM. Proporsi kredit UKM akan meningkat jika sektor pengeluaran pembangunan wilayah meningkat, karena akan mampu mendorong pertumbuhan UKM pada daerah pedesaan. Ketergantungan kawasan terhadap sektor pertanian yang masih tinggi menyebabkan proporsi kredit produksi lebih banyak teralokasi untuk sektor pertanian. Hal ini terindikasi dengan peningkatan proporsi kredit investasi dan modal kerja yang diikuti dengan meningkatnya proporsi kredit sektor pertanian terutama perkebunan. Perkembangan perkebunan komersial di Provinsi Jambi yang relatif lebih cepat menyebabkan proporsi kredit sektor pertanian pada kawasan ini relatif lebih besar dibanding dengan kawasan lainnya. 5.2. Pola Penggunaan Lahan Kawasan Penggunaan lahan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi kawasan. Perkembangan penggunaan lahan dapat dijadikan sebagai proksi deforestasi yaitu terjadinya konversi hutan untuk penggunaan lainnya terutama budidaya secara permanen. Penggunaan lahan dan laju deforestasi kawasan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun kecuali pada kawasan Sumatera Barat yang menurun selama periode sentralisasi (1998 – 2000) seperti disajikan pada Tabel 15. Hal ini merupakan implikasi dari krisis yang mendorong ekspansi penggunaan lahan oleh masyarakat, dan berlanjut pada periode desentralisasi kecuali pada kawasan Bengkulu tetapi dengan laju deforestasi yang relatif lebih rendah.

118

Tabel 15. Perkembangan Penggunaan Lahan dan Laju Deforestasi Kawasan pada Periode Sentralisasi dan Desentralisasi

No

Kawasan dan jenis penggunaan

Sentralisasi (1998-2000) Luas Porsi (ribu Ha) (%)

Desentralisasi (2001-2003) Luas Porsi (ribu Ha) (%)

Bengkulu 1 Pemukiman 62.99 4.97 66.52 8.26 2 Lahan kering 215.87 17.03 246.99 30.68 3 Lahan rumputan 9.62 0.76 10.91 1.35 4 Kolam/Tambak 2.10 0.17 2.43 0.30 5 Lahan menganggur 85.75 6.76 101.37 12.59 6 Lahan kayuan 91.01 7.18 80.66 10.02 7 Lahan kebun 246.43 19.44 233.43 28.99 8 Lahan basah 47.33 3.73 48.56 6.03 9 Lahan rawa 16.48 1.30 14.30 1.78 Penggunaan lahan 777.58 61.34 805.17 63.52 Hutan kawasan 490.02 38.66 462.43 36.48 Total kawasan 1 267.60 100.00 1 267.60 100.00 Jambi 1 Pemukiman 38.80 2.73 36.82 3.67 2 Lahan kering 198.17 13.93 203.75 20.33 3 Lahan rumputan 12.93 0.91 5.75 0.57 4 Kolam/Tambak 0.56 0.04 0.42 0.04 5 Lahan menganggur 60.88 4.28 109.40 10.92 6 Lahan kayuan 158.07 11.11 81.04 8.09 7 Lahan kebun 449.41 31.60 499.25 49.82 8 Lahan basah 32.01 2.25 32.85 3.28 9 Lahan rawa 42.24 2.97 32.79 3.27 Penggunaan lahan 993.08 69.82 1002.07 70.45 Hutan kawasan 429.31 30.18 420.33 29.55 Total kawasan 1 422.40 100.00 1 422.40 100.00 Sumbar 1 Pemukiman 121.84 26.74 28.56 6.27 2 Lahan kering 14.30 3.14 112.42 24.68 3 Lahan rumputan 0.82 0.18 11.76 2.58 4 Kolam/Tambak 18.40 4.04 0.55 0.12 5 Lahan menganggur 137.25 30.12 30.56 6.71 6 Lahan kayuan 84.44 18.53 135.74 29.80 7 Lahan kebun 58.90 12.92 72.20 15.85 8 Lahan basah 3.28 0.72 60.54 13.29 9 Lahan rawa 16.48 3.62 3.12 0.69 Penggunaan lahan 455.71 48.75 455.46 48.72 Hutan kawasan 479.14 51.25 479.38 51.28 Total kawasan 934.84 100.00 934.84 100.00 Keterangan: Luas kawasan merupakan luas wilayah setelah dikurangi luas TNKS

Perubahan (%)

3.29 13.65 0.60 0.14 5.83 2.84 9.55 2.30 0.48 2.18 -2.18

0.95 6.40 -0.33 0.00 6.64 -3.03 18.23 1.03 0.30 0.63 -0.63

-20.47 21.54 2.40 -3.92 -23.41 11.27 2.93 12.57 -2.93 -0.03 0.03

119

Porsi luas kawasan hutan mengalami penurunan dari tahun 1994 sekitar 47.18% menjadi hanya 37.43% pada tahun 2003. Peningkatan penggunaan lahan ini didorong oleh peningkatan penggunaan lahan untuk budidaya seperti pangan, perkebunan, perikanan dan peternakan yang meningkat dari 43.22% menjadi 51.83% dari total luas kawasan. Pada sisi lain pemanfaatan lahan yang tidak optimal dan konversi kawasan hutan untuk penggunaan lain telah mendorong semakin meningkatnya porsi lahan menganggur dari 5.54% menjadi 6.58%. Ekspansi lahan yang mendorong konversi kawasan hutan menjadi lahan budidaya terutama disebabkan oleh perkembangan perkebunan Tabel 16. Pada kawasan Bengkulu baik sebelum maupun pada periode desentralisasi, konversi hutan lebih dominan didorong oleh meningkatnya penggunaan lahan kering. Sebaliknya pada kawasan Jambi, deforestasi kawasan lebih banyak didorong melalui proses konversi hutan menjadi penggunaan untuk budidaya perkebunan. Hal ini terkait dengan struktur ekonomi masing-masing kawasan terutama dalam pembentukan PDB sektor pertanian. Pada kawasan Bengkulu pangsa sub-sektor pangan terutama pangan lahan kering relatif lebih besar dibanding sub-sektor lainnya, dan pada kawasan Jambi pangsa sub-sektor perkebunan relatif lebih besar. Hal yang berbeda terjadi pada kawasan Sumatera Barat dengan struktur tenaga kerja dan PDB pertanian pada periode sebelum desentralisasi relatif kecil sehingga deforestasi relatif rendah, tetapi implementasi desentralisasi fiskal mendorong terjadinya ekspansi penggunaan lahan terutama perkebunan.

120

Tabel 16. Hasil Estimasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Lahan Kawasan Sekitar Taman Nasional Kerinci Seblat (%) Jenis penggunaan lahan No

Variabel

1

Intersep

2

Lahan Basah

Lahan Kering

Lahan Perkebunan

Tambak/Kolam

Lahan Rumputan

Koefisien

Prob

Koefisien

Prob

Koefisien

Prob

Koefisien

Prob

Koefisien

Prob

-266.466

0.158

5233.582

0.005

1899.348

0.458

-15.139

0.591

99.397

0.698

Pertumbuhan output

0.037

0.189

-0.451

0.085

-0.994

0.022

0.003

0.513

-0.039

0.315

3

Pertumbuhan populasi

0.104

0.120

-0.039

0.945

-0.085

0.924

-0.009

0.364

-0.082

0.369

4

Kepadatan penduduk

-0.021

0.653

1.218

0.004

-0.401

0.501

-0.001

0.908

0.114

0.028

5

Share sub-sektor pertanian ke-i

0.011

0.834

0.003

0.991

1.409

0.027

-0.008

0.428

0.443

0.150

6

Upah sektor pertanian

-0.058

0.249

1.047

0.040

1.744

0.049

-0.011

0.282

0.026

0.742

7

Harga pupuk

-0.771

0.005

0.507

0.824

-11.115

0.015

0.062

0.233

-0.727

0.093

8

Tingkat suku bunga

0.004

0.426

-0.050

0.270

0.179

0.028

-0.001

0.407

0.010

0.186

9

Alokasi PP sektor pertanian

0.103

0.231

0.122

0.878

2.095

0.154

0.016

0.287

0.013

0.927

10

Alokasi PP sektor transportasi

-0.028

0.128

-0.297

0.106

-0.449

0.159

0.005

0.143

0.000

0.995

11

Proporsi kredit sektor pertanian

-0.008

0.103

-0.090

0.069

-0.166

0.058

0.000

0.634

0.005

0.578

12

Dummy “Jambi”

3.165

0.016

-26.955

0.006

-0.555

0.961

-0.136

0.188

-1.187

0.260

13

Dummy “Sumbar”

-1.824

0.009

19.582

0.003

-9.708

0.289

-0.127

0.172

1.724

0.059

14

Desentralisasi

0.013

0.917

-1.520

0.248

-0.318

0.884

0.023

0.296

-0.153

0.468

15

Krisis

0.006

0.976

-0.821

0.685

-3.702

0.266

-0.007

0.848

-0.046

0.887

16

Tahun

0.136

0.151

-2.649

0.005

-0.923

0.473

0.008

0.588

-0.054

0.676

Keterangan: Angka ”Tebal” menunjukkan berpengaruh nyata pada tingkat kepercayaan 85% (P < 0.15)

121

Tabel 16. Lanjutan (%) Jenis penggunaan lahan No

Variabel

Lahan Kayuan

Lahan Menganggur

Lahan rawa-rawa

Variabel

Koefisien

Prob

Koefisien

Prob

Koefisien

Prob

-948.287

0.339

-940.203

0.288

-213.926

0.684

Intersep

Proporsi lahan pemukiman Koefisien

Prob

-48.258

0.829

1

Intersep

2

Pertumbuhan output

0.259

0.099

0.040

0.772

-0.136

0.116

Pertumbuhan output

0.025

0.470

3

Pertumbuhan populasi

-0.133

0.700

0.424

0.182

0.015

0.934

Pertumbuhan populasi

0.031

0.703

4

Kepadatan penduduk

0.432

0.048

-0.423

0.018

-0.170

0.099

Kepadatan penduduk

0.000

0.992

5

Share sub-sektor pertanian ke-i

4.945

0.002

0.648

0.008

0.185

0.093

Jumlah rumah tangga

0.008

0.419

6

Upah sektor pertanian

-0.254

0.414

0.129

0.638

0.253

0.140

Harga semen

3.733

0.017

7

Harga pupuk

-1.969

0.237

-1.989

0.181

-2.416

0.013

Harga kayu balok

-0.064

0.000

8

Tingkat suku bunga

0.039

0.192

0.032

0.227

0.044

0.012

Upah minum regional

-0.029

0.469

9

Alokasi PP sektor pertanian

1.154

0.048

-0.170

0.730

0.638

0.046

Tingkat suku bunga

-0.007

0.303

10

Alokasi PP sektor transportasi

0.147

0.203

0.020

0.846

-0.110

0.089

Alokasi PP transportasi

-0.017

0.408

11

Proporsi kredit sektor pertanian

0.098

0.007

-0.024

0.413

-0.020

0.257

Alokasi PP pengemb. wilayah

0.006

0.636

12

Dummy “Jambi”

2.018

0.610

9.008

0.036

4.213

0.080

Dummy “Jambi”

-1.800

0.105

13

Dummy “Sumbar”

22.417

0.002

-10.873

0.002

-3.076

0.099

Dummy “Sumbar”

-1.579

0.081

14

Desentralisasi

-0.519

0.526

1.886

0.020

-0.280

0.529

Desentralisasi

0.117

0.598

15

Krisis

2.222

0.088

0.241

0.831

-0.649

0.347

Krisis

0.099

0.747

16

Tahun

0.451

0.366

0.475

0.285

0.111

0.674

Tahun

0.026

0.820

Keterangan: Angka ”Tebal” menunjukkan berpengaruh nyata pada tingkat kepercayaan 85% (P < 0.15)

122

Peningkatan permintaan terhadap lahan basah didorong oleh meningkatnya kebutuhan seiring meningkatnya laju pertumbuhan penduduk, tetapi sebaliknya peningkatan harga pupuk dan proporsi kredit sektor pertanian mendorong konversi lahan basah menjadi penggunaan lain. Porsi lahan basah pada kawasan Sumatera Barat lebih tinggi dibanding dengan kawasan lain, dan diikuti oleh kawasan Bengkulu. Kondisi yang sama terjadi pada lahan yang digunakan untuk pangan lahan kering, dimana peningkatan pertumbuhan populasi dan upah tenaga kerja sektor pertanian akan mendorong meningkatnya luas lahan kering. Kenaikan upah sektor pertanian akan menurunkan permintaan tenaga kerja terutama pada perkebunan komersial, dan buruh tani yang menganggur akan kembali mencurahkan tenaganya untuk melakukan budidaya pangan lahan kering guna memenuhi kebutuhan rumah tangga. Peningkatan proporsi kredit sektor pertanian serta aksesibilitas seiring dengan meningkatnya alokasi pengeluaran pembangunan sektor transportasi dan kredit sektor pertanian akan mendorong konversi lahan kering menjadi penggunaan lain. Konversi lahan dari suatu bentuk penggunaan ke bentuk penggunaan lain terutama faktor budidaya tergantung profitabiltas lahan, sehingga komoditas pangan lahan kering yang lebih rendah akan dikonversi menjadi lahan untuk tanaman komersial yang lebih menguntungkan seperti perkebunan. Hal ini diduga menjadi penyebab menurunnya porsi lahan kering akibat meningkatnya aksesibilitas lahan dan kredit sektor pertanian. Perbandingan antar kawasan menunjukkan adanya perbedaan porsi lahan kering antar kawasan dengan porsi terbesar pada kawasan Jambi.

123

Porsi

penggunaan

lahan

perkebunan

berdasarkan

hasil

estimasi

menunjukkan kecenderungan yang menurun, tetapi data aktual menunjukkan terjadinya peningkatan dari 16.62% tahun 1994 menjadi 22.42% tahun 2004. Peningkatan porsi luas lahan perkebunan terjadi seiring meningkatnya peran subsektor ini dalam pembentukan output. Peningkatan penggunaan lahan perkebunan seiring meningkatkan upah tenaga kerja sektor pertanian mengindikasikan bahwa kenaikan upah akan mendorong meningkatnya supplai tenaga kerja, sehingga kelangkaan buruh tani perkebunan akan teratasi. Komoditas perkebunan secara finansial memiliki tingkat pengembalian investasi (return rate of investment) yang lebih tinggi dibanding komoditas lainnya, sehingga kenaikan suku bunga menyebabkan porsinya semakin tinggi. Pada sisi lain budidaya tanaman perkebunan yang bersifat intensif, seperti dalam penggunaan pupuk menyebabkan kenaikan harga pupuk akan mengurangi ekspansi lahan perkebunan. Nilai produktifitas yang lebih tinggi menyebabkan semakin tingginya pangsa output sektor pertanian, sehingga akan diikuti dengan penurunan porsi lahan perkebunan. Penggunaan lahan untuk sektor perikanan berupa tambak dan kolam tidak banyak mengalami perubahan dan porsinya relatif kecil dibanding penggunaan lainnya. Perbedaan nyata hanya terjadi antar kawasan, dimana porsi terbesar terdapat pada kawasan Jambi. Penggunaan lahan untuk sektor peternakan berupa padang pengembalaan menurun seiring dengan menurunnya peran sektor peternakan dalam pembentukan output kawasan, dan meningkatnya harga pupuk. Peningkatan kepadatan penduduk akan diikuti dengan meningkatnya porsi lahan

124

rumput-rumputan karena perkembangan populasi penduduk akan meningkatan permintaan terhadap produk peternakan terutama daging. Penggunaan lahan untuk tanaman kayuan meningkat seiring meningkatnya peran sub-sektor kehutanan dalam pembentukan output kawasan, dan permintaan produk kayu hasil budidaya. Alokasi pembiayaan pembangunan sektor pertanian baik berupa pengeluaran pemerintah maupun kredit juga mencakup sub-sektor kehutanan sehingga akan menjadi pendorong peningkatan budidaya kayu-kayuan baik oleh masyarakat maupun dunia usaha. Peningkatan juga terjadi selama terjadinya krisis ekonomi terutama untuk kawasan Sumatera Barat sebagai kawasan yang memiliki porsi terbesar. Lahan menganggur yang meningkat menunjukkan bahwa penggunaan sumberdaya lahan tidak optimal terutama setelah implementasi kebijakan desentralisasi. Peningkatan lahan menganggur ini didorong oleh semakin meningkatnya peran sektor pertanian dalam pembentukan PDB. Pada sisi lain meningkatnya ekspansi lahan budidaya oleh masyarakat akibat kenaikan harga pupuk dan kepadatan penduduk menyebabkan porsi lahan menganggur semakin berkurang. Kondisi yang sama dengan lahan menganggur juga terjadi pada lahan rawa-rawa yang porsinya menurun akibat kenaikan harga pupuk dan kepadatan serta aksesibilitas terhadap lahan. Porsinya lahan rawa meningkat disamping semakin meningkatnya pangsa sektor pertanian juga akibat kenaikan upah tenaga kerja sektor pertanian dan suku bunga. Kedua jenis bentuk penggunaan lahan ini banyak terdapat pada kawasan Jambi dan Bengkulu.

125

Lahan non-budidaya lain yang mengalami peningkatan adalah lahan pemukiman, dan dipengaruhi oleh harga input untuk pembangunan rumah. Kayu merupakan input utama pembangunan pemukiman terutama pada daerah pedesaan, sehingga peningkatan harga kayu akan mengurangi ekspansi lahan pemukiman. Pada sisi lain peningkatan harga semen akan mendorong peningkatan penggunaan kayu sebagai substitusi dari semen, sehingga luas pemukiman pedesaan tetap akan meningkat, dan mendorong penurunan luas pemukiman perkotaan. Perumahan daerah perkotaan umumnya berlahan kecil dan sebaliknya perumahan pedesaan berlahan luas sehingga peningkatan harga semen tetap menyebabkan meningkatnya luas areal pemukiman. Hal ini diperkuat dari perbedaan antar kawasan dimana kawasan baru berkembang seperti Bengkulu dengan kepadatan penduduk relatif lebih rendah ternyata memiliki porsi lahan pemukiman lebih besar dibanding kawasan Sumatera Barat. Konversi lahan dari suatu penggunaan ke penggunaan lain dapat berupa konversi dari hutan menjadi budidaya, lahan budidaya menjadi pemukiman, lahan hutan dan budidaya menjadi non-budidaya (rawa-rawa atau menganggur), atau lahan non-budidaya menjadi pemukiman. Konversi antar berbagai bentuk penggunaan ini berlangsung secara dinamis, dan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, serta kebijakan pemerintah daerah. Berdasarkan data aktual dan hubungan antara berbagai bentuk penggunaan lahan hasil estimasi (Tabel 17) maka dapat diilustrasikan dinamika pola perubahan penggunaan lahan kawasan yang disajikan pada Gambar 22.

126

Tabel 17. Hasil Estimasi Hubungan Antara Berbagai Jenis Bentuk Penggunaan Lahan Jenis Penggunaan Lahan PWET

PDRY

PWET

1.00

-0.29

PDRY

-0.29

PEST

PEST

PDYK

PGRA

PWOD

PTEM

PSWA

PHOU

PFOR

-0.50

-0.20

-0.01

0.12

-0.04

0.02

0.17

0.72

1.00

0.57

-0.24

-0.12

-0.37

0.01

0.57

-0.43

0.30

-0.50

0.57

1.00

0.13

0.39

-0.28

0.17

0.53

-0.24

-0.77

PDYK

-0.20

-0.24

0.13

1.00

-0.21

0.03

0.29

-0.21

-0.35

0.77

PGRA

-0.01

-0.12

0.39

-0.21

1.00

0.07

-0.23

0.30

0.32

-0.52

PWOD

0.12

-0.37

-0.28

0.03

0.07

1.00

-0.46

0.15

0.17

0.56

PTEM

-0.04

0.01

0.17

0.29

-0.23

-0.46

1.00

-0.07

0.19

0.15

PSWA

0.02

0.57

0.53

-0.21

0.30

0.15

-0.07

1.00

-0.08

-1.22

PHOU

0.17

-0.43

-0.24

-0.35

0.32

0.17

0.19

-0.08

1.00

0.25

PFOR

0.72

0.30

-0.77

0.77

-0.52

0.56

0.15

-1.22

0.25

1.00

Penurunan luas kawasan hutan akan dikonversi menjadi perkebunan, lahan rumput-rumputan dan lahan rawa-rawa. Peningkatan luas penggunaan lahan perkebunan disamping berasal dari konversi hutan juga berasal dari konversi lahan basah dan lahan kayu-kayuan serta pemukiman. Penggunaan lahan rumputan meningkat juga dari hasil konversi lahan basah, lahan kering, lahan tambak dan kolam, serta lahan menganggur. Hal yang sama terjadi pada lahan rawa-rawa yang meningkat disamping berasal dari konversi hutan juga berasal dari lahan menganggur, tambak dan kolam serta pemukiman. Peningkatan kedua bentuk penggunaan lahan ini diduga terjadi dengan sendirinya dimana lahan basah dan kering, lahan tambak dan kolam, serta pemukiman yang ditinggalkan dengan sendirinya berubah menjadi lahan rawa dan rumputan.

127

PEMUKIMAN KAYU-KAYUAN

RAWA-RAWA

MENGANGGUR TAMBAK

HUTAN

PERKEBUNAN

RERUMPUTAN LAHAN KERING LAHAN BASAH

Keterangan: = Konversi hutan menjadi penggunaan lain = Konversi dari suatu penggunaan ke

Gambar 22. Pola Konversi Hutan dan Penggunaan Lahan 5.3.

Pola Budidaya Komoditas Kawasan Pilihan komoditas mencerminkan pola budidaya oleh masyarakat dan

dapat diproksi melalui porsi luas areal budidaya masing-masing komoditas. Perkembangan penggunaan lahan pangan masing-masing komoditas (Tabel 18) menunjukkan bahwa lahan tanaman pangan pada kawasan Bengkulu dan Jambi meningkat pada periode desentralisasi terutama lahan kering. Peningkatan pada kawasan Bengkulu tidak diikuti peningkatan luas areal budidaya pangan, dan diduga peningkatan terjadi pada luas areal tanaman sayuran dan buah-buahan. Pada kawasan Jambi peningkatan lahan pangan diikuti oleh peningkatan luas areal budidaya padi sawah dan beberapa komoditas pangan lahan kering lainnya seperti ubi kayu dan ubi jalar serta tanaman sayur-sayuran. Hal yang berbeda terjadi pada kawasan Sumatera Barat, terjadinya penurunan penggunaan lahan pangan didorong oleh penurunan luas areal beberapa komoditas pangan lahan kering.

128

Tabel 18. Rataan dan Perkembangan Luas Areal Budidaya Tanaman Pangan (Lahan Basah dan Kering) pada Masing-masing Kawasan No

Kawasan dan Jenis Komoditas

Bengkulu 1 Padi sawah 2 Padi ladang 3 Jagung 4 Kedele 5 Ubi kayu 6 Ubi jalar 7 Kacang Tanah 8 Lainnya Jumlah Jambi 1 Padi sawah 2 Padi ladang 3 Jagung 4 Kedele 5 Ubi kayu 6 Ubi jalar 7 Kacang Tanah 8 Lainnya Jumlah Sumbar 1 Padi sawah 2 Padi ladang 3 Jagung 4 Kedele 5 Ubi kayu 6 Ubi jalar 7 Kacang Tanah 8 Lainnya Jumlah

Sentralisasi (1998-2000) Luas Porsi (ribu Ha) (%)

Desentralisasi (2001-2003) Luas Porsi (ribu Ha) (%)

Perubahan (%)

27.31 18.26 26.37 5.44 9.16 8.66 5.78 162.23 263.21

10.38 6.94 10.02 2.07 3.48 3.29 2.20 61.64 100.00

26.65 11.72 16.33 1.70 7.14 5.79 4.99 221.25 295.55

9.02 3.96 5.52 0.58 2.41 1.96 1.69 74.86 100.00

-2.43 -35.82 -38.10 -68.75 -22.04 -33.15 -13.68 36.38 12.29

18.96 12.60 6.02 2.54 1.72 0.79 1.05 186.51 230.19

8.23 5.48 2.61 1.10 0.75 0.34 0.46 81.02 100.00

23.482 12.08 4.02 0.33 1.96 1.37 0.95 192.42 236.59

9.92 5.11 1.70 0.14 0.83 0.58 0.40 81.33 100.00

23.88 -4.15 -33.13 -87.12 13.61 72.95 -10.13 3.17 2.78

49.97 0.96 3.70 2.04 1.16 0.56 1.57 120.78 180.74

27.65 0.53 2.05 1.13 0.64 0.31 0.87 66.82 100.00

54.62 0.40 3.10 0.36 1.29 0.83 1.42 110.93 172.96

31.58 0.23 1.79 0.21 0.74 0.48 0.82 64.14 100.00

9.29 -57.90 -16.13 -82.18 10.94 48.78 -9.25 -8.15 -4.30

Perkembangan luas areal budidaya perkebunan sedikit berbeda dengan tanaman pangan, dimana beberapa komoditas utama mengalami peningkatan pada periode desentralisasi. Perkembangan luas areal budidaya dan proporsi masingmasing komoditas perkebunan disajikan pada Tabel 19.

129

Tabel 19. Rataan dan Perkembangan Luas Areal Budidaya Tanaman Perkebunan pada Masing-masing Kawasan No

Kawasan dan Jenis Komoditas

Bengkulu 1 Karet 2 Kelapa 3 Kopi 4 Kelapa sawit 5 Kulit manis 6 Lainnya Jumlah Jambi 1 Karet 2 Kelapa 3 Kopi 4 Kelapa sawit 5 Kulit manis 6 Lainnya Jumlah Sumbar 1 Karet 2 Kelapa 3 Kopi 4 Kelapa sawit 5 Kulit manis 6 Lainnya Jumlah

Sentralisasi (1998-2000) Luas Porsi (ribu Ha) (%)

Desentralisasi (2001-2003) Luas Porsi (ribu Ha) (%)

Perubahan (%)

51.97 7.42 87.03 15.39 7.42 77.20 246.43

21.09 3.01 35.32 6.24 3.01 31.33 100.00

50.87 7.78 112.89 22.77 7.38 31.73 233.43

21.79 3.33 48.36 9.75 3.16 13.59 100.00

-2.11 4.86 29.71 48.00 -0.44 -58.90 -5.27

219.70 4.45 15.85 39.26 57.94 112.21 449.41

48.89 0.99 3.53 8.74 12.89 24.97 100.00

248.41 5.49 18.15 21.73 54.45 151.03 499.25

49.76 1.10 3.63 4.35 10.91 30.25 100.00

13.07 23.34 14.48 -44.67 -6.02 34.59 11.09

15.59 10.10 12.73 7.05 11.50 27.47 84.44

18.47 11.96 15.07 8.35 13.62 32.53 100.00

18.09 9.66 19.25 9.10 15.99 0.12 72.20

25.05 13.38 26.65 12.60 22.15 0.16 100.00

15.98 -4.34 51.20 29.05 39.10 -99.57 -14.49

Penggunaan lahan perkebunan untuk kawasan Bengkulu meskipun mengalami penurunan, tetapi luas areal budidaya beberapa komoditas komersial seperti kelapa, kopi dan kelapa sawit mengalami peningkatan. Penurunan penggunaan lahan lebih banyak didorong oleh penurunan luas areal budidaya perkebunan tradisional seperti karet, kulit manis dan komoditas lainnya. Pada kawasan ini komoditas kopi merupakan komoditas perkebunan pilihan yang terlihat dari porsi luas areal yang mencapai hampir 50%. Kondisi yang sama terjadi pada kawasan Sumatera Barat, penurunan penggunaan lahan perkebunan

130

yang menurun ternyata tidak diikuti dengan menurunnya beberapa komoditas komersial seperti kopi, kelapa sawit dan kulit manis. Penurunan lebih banyak didorong oleh menurunnya luas areal budidaya komoditas perkebunan kelapa dan lainnya. Pada kawasan ini porsi luas areal budidaya beberapa komoditas perkebunan komersial relatif tersebar merata. Secara umum porsi luas areal budidaya sebagian besar komoditas pangan menurun meskipun bentuk penggunaan lahan basah dan kering meningkat, dan sebaliknya

hampir

seluruh

komoditas

perkebunan

meningkat

seiring

meningkatnya bentuk penggunaan lahan perkebunan. Hal ini mengindikasikan bahwa pilihan rumah tangga petani terhadap tanaman holtikultura dan perkebunan realatif lebih tinggi. Keputusan rumah tangga petani untuk memilih komoditas pangan dan perkebunan dipengaruhi oleh faktor internal berupa karakteristik komoditas dan faktor eksternal berupa kebijakan pemerintah (Tabel 20 dan 21). Sebagian besar usaha tani pangan masih merupakan usaha tani subsisten yang terlihat dengan peningkatan harga output akan mendorong terjadinya penurunan luas areal terutama komoditas padi ladang dan ubi kayu. Hal yang sama juga terlihat dengan peningkatan produktivitas yang akan diikuti dengan menurunnya luas areal padi ladang dan kedele, tetapi sebaliknya peningkatan terjadi pada komoditas jagung, ubi jalar dan ubi kayu. Peningkatan potensi lahan untuk lahan tanaman pangan terutama pangan lahan kering akan diikuti dengan menurunnya luas areal komoditas pangan dan hal ini meengindikasikan bahwa peningkatan luas lahan kering lebih dominan dimanfaatkan untuk tanaman sayuran dan buah-buahan (holtikultura). Sebaliknya peningkatan lahan basah akan diikuti dengan meningkatnya luas areal padi sawah karena komoditas padi

131

sawah merupakan tanaman monokultur lahan basah sehingga tidak memiliki komoditas pesaing. Kenaikan harga input seperti upah tenaga kerja sektor pertanian cenderung meningkatkan luas areal pangan terutama padi sawah dan ubi kayu, dan hal ini diduga karena kenaikan upah menyebabkan semakin berkurangnya permintaan tenaga kerja buruh tani sektor perkebunan. Kondisi ini akan menyebabkan rumah tangga untuk kembali secara intensif mengusahakan komoditas pangan guna memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Sebaliknya kenaikan harga kapital berupa suku bunga akan menurunkan luas areal komoditas yang secara ekonomi kurang menguntungkan seperti ubi kayu dan ubi jalar. Faktor pembiayaan pembangunan tidak begitu besar mempengaruhi perubahan pilihan komoditas pangan rumah tangga petani. Peningkatan proporsi kredit sektor pertanian mendorong semakin meningkatnya luas areal komoditas kacang kedele dan menurunkan luas areal ubi kayu, dan hal ini disebabkan karena kacang kedele secara ekonomi lebih memberikan ekspektasi keuntungan yang lebih baik dibanding dengan ubi kayu. Sebaliknya pembiayaan pertanian melalui sektor publik berupa peningkatan alokasi pengeluaran sektor pertanian menyebabkan semakin menurunnya luas areal kedele, dan peningkatan alokasi pengeluaran sumberdaya air dan irigasi akan mendorong terjadinya ekspansi komoditas ini. Pembiayaan sektor publik di luar sektor pertanian berupa peningkatan aksesibilitas transportasi akan mendorong konversi lahan ubi kayu menjadi komoditas lainnya.

132

Tabel 20. Hasil Estimasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pilihan Komoditas Pangan Kawasan (%) Jenis komoditas pangan No

Variabel

Padi Sawah

Padi Ladang

Jagung

Kacang Tanah

Kacang Kedele

Ubi Jalar

Ubi Kayu

Koefisien

Prob

Koefisien

Prob

Koefisien

Prob

Koefisien

Prob

Koefisien

Prob

Koefisien

Prob

Koefisien

Prob

1

Intersep

548.823

0.186

289.139

0.472

-46.754

0.839

29.337

0.618

64.680

0.482

22.269

0.779

325.645

0.056

2

Rasio harga output–Input

-0.096

0.609

-0.239

0.089

-0.121

0.717

-0.006

0.522

0.011

0.690

-0.038

0.811

-1.188

0.003

3

Produktivitas

-0.045

0.698

-0.349

0.068

0.222

0.002

0.034

0.505

-0.400

0.004

0.016

0.059

0.035

0.095

4

Potensi lahan

0.964

0.023

-0.083

0.049

-0.060

0.007

-0.012

0.043

-0.019

0.065

-0.046

0.000

-0.029

0.062

5

Suku bunga

-0.005

0.591

-0.006

0.502

0.000

0.946

-0.001

0.608

-0.001

0.502

-0.003

0.206

-0.010

0.022

6

Upah sektor pertanian

0.223

0.061

0.095

0.343

-0.046

0.456

-0.002

0.895

0.031

0.217

0.018

0.395

0.056

0.204

7

Proporsi kredit pertanian

0.014

0.310

-0.011

0.397

-0.003

0.677

0.000

0.929

0.010

0.004

0.000

0.853

-0.010

0.085

8

Alokasi PP pertanian

-0.195

0.460

0.042

0.858

-0.193

0.218

-0.049

0.162

-0.160

0.008

-0.042

0.395

-0.074

0.461

9

Alokasi PP SD air

0.421

0.336

-0.183

0.600

0.135

0.547

0.046

0.391

0.314

0.001

0.007

0.917

-0.173

0.238

10

Alokasi PP transportasi

-0.031

0.423

-0.045

0.297

-0.030

0.221

-0.001

0.821

0.004

0.683

0.004

0.597

-0.037

0.048

11

Dummy “Jambi”

1.702

0.118

-1.515

0.000

-1.630

0.000

-0.315

0.000

0.027

0.721

-0.774

0.000

-0.587

0.000

12

Dummy “Sumbar”

0.615

0.311

-0.284

0.215

-1.407

0.000

-0.422

0.000

-0.372

0.000

-0.693

0.000

-0.166

0.108

13

Desentralisasi

-0.272

0.628

-0.282

0.562

-0.583

0.073

-0.047

0.516

-0.379

0.003

-0.065

0.523

0.199

0.323

14

Krisis

0.096

0.825

-0.489

0.196

-0.130

0.577

0.065

0.252

-0.023

0.794

0.106

0.190

-0.004

0.981

15

Tahun

-0.276

0.184

-0.142

0.479

0.025

0.826

-0.014

0.625

-0.032

0.485

-0.011

0.790

-0.162

0.057

Keterangan: Angka ”Tebal” menunjukkan berpengaruh nyata pada tingkat kepercayaan 85% (P < 0.15)

133

Tabel 21. Hasil Estimasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pilihan Komoditas Perkebunan Kawasan (%) Jenis komoditas perkebunan No

Variabel

Karet

Kelapa Sawit

Kelapa

Kopi

Kulit Manis

Koefisien

Prob

Koefisien

Prob

Koefisien

Prob

Koefisien

Prob

Koefisien

Prob

1

Intersep

304.191

0.649

-1139.597

0.036

-68.246

0.456

-142.512

0.817

-192.323

0.286

2

Rasio harga output–Input

0.351

0.003

-0.057

0.751

-0.021

0.715

0.171

0.026

-0.034

0.029

3

Produktivitas

-1.473

0.013

-0.268

0.000

-0.169

0.000

-2.817

0.032

-1.007

0.000

4

Potensi lahan

0.210

0.000

-0.069

0.034

-0.004

0.412

-0.144

0.005

-0.043

0.000

5

Suku bunga

-0.007

0.667

0.018

0.134

0.000

0.968

0.009

0.567

0.007

0.127

6

Upah sektor pertanian

0.091

0.616

-0.108

0.385

-0.010

0.671

0.051

0.751

-0.102

0.049

7

Proporsi kredit pertanian

-0.030

0.189

0.040

0.027

0.002

0.587

-0.021

0.360

-0.001

0.817

8

Alokasi PP pertanian

0.031

0.941

0.089

0.759

-0.045

0.421

-0.192

0.619

0.143

0.199

9

Alokasi PP SD air

-1.035

0.104

0.026

0.953

0.010

0.905

1.307

0.047

-0.022

0.883

10

Alokasi PP transportasi

-0.055

0.352

0.007

0.888

0.016

0.071

-0.134

0.042

-0.029

0.105

11

Dummy “Jambi”

0.298

0.595

-0.230

0.625

0.378

0.000

-6.622

0.000

0.553

0.001

12

Dummy “Sumbar”

9.362

0.000

2.727

0.000

-0.262

0.002

-5.335

0.000

4.112

0.000

13

Desentralisasi

0.672

0.435

-0.228

0.713

-0.009

0.942

-1.104

0.191

0.264

0.222

14

Krisis

0.075

0.914

-0.283

0.571

-0.014

0.882

-0.067

0.917

-0.275

0.129

15

Tahun

-0.151

0.651

0.570

0.036

0.034

0.452

0.078

0.802

0.098

0.280

Keterangan: Angka ”Tebal” menunjukkan berpengaruh nyata pada tingkat kepercayaan 85% (P < 0.15)

134

Perbandingan antar kawasan mengindikasikan bahwa usaha tani pangan lahan kering menjadi pilihan rumah tangga pada kawasan Bengkulu dibanding kawasan lainnya, dan sebaliknya pangan lahan basah menjadi pilihan rumah tangga pada kawasan Sumatera Barat. Selama periode krisis ekonomi kenaikan harga-harga input seperti pupuk menyebabkan pilihan terhadap komoditas yang relatif membutuhkan sedikit pupuk seperti ubi jalar mengalami peningkatan, sedangkan selama periode desentralisasi terjadi penurunan luas areal kedele. Dampak krisis dan desentralisasi yang relatif kecil ini menyebabkan tidak terjadinya perubahan porsi luas areal budidaya masing-masing komoditas pangan kecuali ubi kayu yang mengalami penurunan. Ekspansi lahan perkebunan komersial terjadi akibat kenaikan harga output kecuali untuk komoditas kulit manis. Kenaikan harga kulit manis akan mendorong terjadinya panen secara berlebihan, dan sebagai implikasi dari sistem tebang habis maka dibutuhkan waktu relatif lebih lama untuk penanaman kembali. Pada sisi lain peningkatan produktivitas akan menurunkan luas areal, karena penanaman baru membutuhkan waktu beberapa tahun untuk produksi sehingga produksi persatuan luas tertentu menurun. Peningkatan bentuk penggunaan lahan perkebunan ternyata tidak diikuti dengan meningkatnya luas areal seluruh komoditas, dan hanya terjadi pada komoditas karet. Berdasarkan kecenderungan penggunaan lahan perkebunan dari tahun ke tahun yang menurun, maka terinidikasi bahwa kondisi aktual yang terjadi adalah penurunan luas areal karet dan peningkatan luas areal komoditas lain terutama kelapa sawit, kopi dan kulit manis.

135

Faktor pembiayaan pembangunan yang berpengaruh terhadap pilihan komoditas perkebunan adalah peningkatan proporsi kredit sektor pertanian yang mendorong ekspansi areal kelapa sawit, dan alokasi pengeluaran sumberdaya air yang mendorong terjadinya konversi lahan perkebunan karet menjadi komoditas perkebunan dan tanaman kayu-kayuan. Pilihan terhadap komoditas kelapa sawit oleh sektor swasta ini diperkuat dengan peningkatan suku bunga yang juga mendorong ekspansi kelapa sawit. Faktor pembiayaan lain adalah peningkatan aksesibilitas melalui peningkatan alokasi pengeluaran pembangunan yang mendorong peningkatan luas areal kelapa, tetapi sebaliknya mendorong konversi komoditas kopi dan kulit manis menjadi komoditas lain. Perbandingan antar kawasan mengindikasikan komoditas unggulan masing-masing kawasan, yaitu karet, kelapa sawit dan kulit manis pada kawasan Jambi, kelapa dan kulit manis pada kawasan Sumatera Barat, dan kopi pada kawasan Bengkulu. Kebijakan desentralisasi fiskal tidak memiliki dampak nyata dalam pilihan komoditas perkebunan, sedangkan krisis ekonomi hanya menyebabkan penurunan luas areal kulit manis. Hal ini menyebabkan tidak terjadi perubahan nyata dari tahun ke tahun pada luas areal sebagian besar komoditas perkebunan, kecuali komoditas kelapa sawit yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Luas areal usaha perikanan terutama perairan terbuka akan meningkat seiring dengan meningkatnya harga output, tetapi sebaliknya akan menurun dengan meningkatnya produktivitas (Tabel 22). Hal ini mengindikasikan bahwa usaha ikan budidaya dan perairan terbuka masih bersifat sub-sisten dan bertujuan

136

untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok. Peningkatan potensi lahan budidaya akan mendorong peningkatan luas budidaya ikan, seperti peningkatan luas lahan basah yang diiringi peningkatan luas areal budidaya perikanan, tetapi sebaliknya peningkatan luas tambak/kolam akan menurunkan luas areal budidaya. Hal ini diduga karena pemanfaatan kolam/tambak lebih dominan untuk usaha perikanan tetapi dengan komoditas lain non-ikan. Peningkatan suku bunga mendorong peralihan usaha sub-sektor pertanian lain menjadi sub-sektor perikanan, terutama dengan meningkatnya luas areal penangkapan ikan perairan terbukan. Tabel 22. Hasil Estimasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pilihan Komoditas Perikanan Kawasan (%) No

Variabel

Ikan Budidaya Koefisien

Prob

Ikan Perairan Terbuka Koefisien Prob

1

Intersep

91.582

0.137

-114.131

2

Harga output

0.000

0.198

0.001

0.096 0.001

3

Produktivitas

-0.001

0.020

-0.002

0.067

4

Potensi lahan

0.176

0.035

-0.044

0.156

5

Porsi kolam dan tambak

-1.836

0.003

-

-

6

Suku bunga

0.001

0.559

0.003

0.126

7

Upah sektor pertanian

0.026

0.156

-0.046

0.036

8

Poroporsi kredit pertanian

-0.002

0.427

0.004

0.161 0.161

9

Alokasi PP sektor pertanian

0.020

0.628

-0.074

10

Alokasi PP sumberdaya air

-0.008

0.909

0.182

0.039

11

Dummy “Jambi”

-1.129

0.000

2.003

0.000

12

Dummy “Sumbar”

-0.423

0.011

1.136

0.000

13

Desentralisasi

-0.074

0.429

-0.095

0.390

14

Krisis

0.023

0.750

0.045

0.597

15

Tahun -0.046 0.139 0.057 0.096 Keterangan: Angka ”Tebal” menunjukkan berpengaruh nyata pada tingkat kepercayaan 85% (P < 0.15)

Perbandingan antar kawasan mengindikasikan bahwa ikan budidaya lebih dipilih masyarakat kawasan Bengkulu, dan sebaliknya masyarakat kawasan Sumatera Barat dan Jambi lebih memilih usaha ikan perairan terbuka. Kebijakan

137

pemerintah untuk

meningkatkan

ketersediaan

air

melalui pembangunan

infrastruktur seperti irigasi akan mengurangi akses masyarakat sehingga luas areal tangkap perairan terbuka akan menurun. Hal ini terlihat dengan peningkatan alokasi pengeluaran pembangunan sektor sumberdaya air dan irigasi akan menurunkan luas areal perairan terbuka. Perubahan dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa luas areal budidaya cenderung menurun, dan sebaliknya luas perairan terbuka cenderung meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa pilihan budidaya atau perairan terbuka bersifat substitusi dan mendorong terjadinya peralihan tenaga kerja antar kedua jenis usaha perikanan. 5.4.

Perkembangan Struktur Output Kawasan Struktur pasar output terlihat dari pangsa sektor primer (pertanian) dalam

pembentukan output kawasan, dan dalam perhitungan output sisi produksi sektor pertanian terdiri atas pangan dan holtikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan perikanan. Nilai dan pangsa sub-sektor pertanian (Tabel 23) menunjukkan sub-sektor pangan dan holtikultura pada ketiga kawasan memiliki kontribusi terbesar dalam pembentukan output yaitu sekitar 50% dari sektor pertanian atau 20 - 25% dari total. Pada kawasan Bengkulu pertumbuhan dan share output subsektor pangan relatif lebih tinggi, sedangkan pada kawasan Jambi dan Sumatera Barat share yang relatif lebih tinggi adalah sub-sektor perkebunan. Share subsektor perikanan kawasan Bengkulu dan Jambi menurun, tetapi sebaliknya kawasan Sumatera Barat meningkat, sedangkan pangsa sub-sektor kehutanan masih meningkat tetapi perannya dalam pembentukan output kawasan bervariasi.

138

Tabel 23. Perkembangan Nilai dan Pangsa Sub-sektor Pertanian dalam Pembentukan PDB Riel Masing-masing Kawasan No

Kawasan dan sektor

Bengkulu 1 Pangan 2 Perkebunan 3 Peternakan 4 Kehutanan 5 Perikanan Pertanian Non-Pertanian Total PDB Jambi 1 Pangan 2 Perkebunan 3 Peternakan 4 Kehutanan 5 Perikanan Pertanian Non-Pertanian Total PDB Sumbar 1 Pangan 2 Perkebunan 3 Peternakan 4 Kehutanan 5 Perikanan Pertanian Non-Pertanian Total PDB

Sentralisasi (1998-2000) Nilai Share (Rp milyar) (%)

Desentralisasi (2001-2003) Nilai Share (Rp milyar) (%)

Pertumbuhan (%)

252.13 94.02 36.00 34.50 29.75 446.39 555.90 1 002.29

25.16 9.38 3.59 3.44 2.97 44.54 55.46 100.00

303.11 80.82 39.71 34.87 15.04 473.56 607.58 1 081.14

28.04 7.48 3.67 3.23 1.39 43.80 56.20 100.00

20.22 -14.04 10.31 1.09 -49.43 6.09 9.30 7.87

167.20 132.63 30.11 5.55 42.88 378.37 448.93 827.30

20.21 16.03 3.64 0.67 5.18 45.74 54.26 100.00

179.57 146.17 31.86 5.83 36.12 399.54 497.71 897.25

20.01 16.29 3.55 0.65 4.03 44.53 55.47 100.00

7.40 10.21 5.81 5.03 -15.77 5.59 10.87 8.45

229.14 62.11 27.55 30.30 10.38 359.48 664.04 1 023.52

22.39 6.07 2.69 2.96 1.01 35.12 64.88 100.00

235.49 71.83 30.21 32.22 11.36 381.11 725.18 1 106.29

21.29 6.49 2.73 2.91 1.03 34.45 65.55 100.00

2.77 15.63 9.65 6.33 9.43 6.02 9.21 8.09

Pertumbuhan output sektor pertanian secara umum lebih lambat dibanding sektor non-pertanian, sehingga pangsa output sektor pertanian cenderung menurun dari tahun ke tahun meskipun realtif kecil termasuk pada periode desentralisasi. Hal ini mengindikasikan proses transformasi struktural pasar output yang lambat, dan penurunan terkait dengan penggunaan lahan dan komoditas budidaya yang diusahakan masyarakat dan perkembangan sektor non-pertanian seperti disajikan pada Tabel 24.

139

Tabel 24. Hasil Estimasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Share Sub-Sektor Pertanian Kawasan (%) No

Sub-sektor pertanian Peternakan Variabel Koefisien Prob

Variabel

Perikanan Koefisien

Prob

Variabel

Kehutanan Koefisien

Prob

Variabel

Pangan Koefisien

Prob

Variabel

Perkebunan Koefisien

Prob

1

Intersep

2.399

0.995

Intersep

-691.645

0.000

Intersep

27.063

0.707

Intersep

265.356

0.382

Intersep

-31.088

0.646

2

SSNPT

-0.172

0.493

SSNPT

-0.310

0.032

SSNPT

0.046

0.337

SSNPT

-0.251

0.253

SSNPT

-0.047

0.263

3

PLAPS

-0.485

0.215

PLAKR

0.094

0.361

PGRA

0.188

0.128

PDYK

2.880

0.727

PWOD

0.020

0.509

4

PLAPL

0.534

0.259

PLAKS

-0.448

0.019

POPS

0.004

0.498

PLFOW

0.415

0.774

PFOR

0.008

0.252

5

PLAJG

-1.207

0.136

PLAKP

-0.309

0.055

POPK

0.004

0.458

PLFBD

1.333

0.499

PHSTN

0.000

0.628

6

PLAKT

7.912

0.045

PLAKL

-2.425

0.040

POPM

0.000

0.936

DEGTN

-0.033

0.897

PAGE

0.037

0.647

7

PLAKD

3.067

0.133

PLAKM

0.801

0.066

PAGE

0.097

0.214

PAGE

0.101

0.790

PAGC

-0.002

0.618

8

PLAUJ

-4.642

0.090

PKBOT

0.053

0.313

PAGC

-0.004

0.276

PAGC

0.005

0.820

-

-

-

9

PLAUK

0.880

0.356

-

-

-

-

-

-

PWRE

-1.140

0.050

-

-

-

10

PPKOT

0.173

0.166

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

DKAW1

-1.544

0.685

DKAW1

-0.505

0.673

DKAW1

-1.777

0.008

DKAW1

0.789

0.846

DKAW1

-0.323

0.462

12

DKAW2

-6.832

0.000

DKAW2

0.997

0.587

DKAW2

-0.043

0.879

DKAW2

3.327

0.271

DKAW2

-2.797

0.000

13

DESE

0.861

0.221

DESE

-0.969

0.010

DESE

0.046

0.722

DESE

0.986

0.218

DESE

-0.042

0.716

14

KRIS

-0.286

0.685

KRIS

-0.302

0.320

KRIS

-0.060

0.639

KRIS

0.248

0.693

KRIS

0.085

0.477

15

YEAR

0.016

0.932

YEAR

0.361

0.000

YEAR

-0.013

0.714

YEAR

-0.125

0.404

YEAR

0.018

0.588

Keterangan: Angka ”Tebal” menunjukkan berpengaruh nyata pada tingkat kepercayaan 85% (P < 0.15)

Penurunan share masing-masing sub-sektor dalam perekonomian didorong oleh meningkatnya pangsa sektor non-pertanian (industri dan jasa), dan diduga terjadi akibat meningkatnya tenaga kerja terdidik. Perubahan dalam struktur output juga dipengaruhi oleh perilaku pilihan komoditas budidaya, seperti share sub-sektor pangan akan meningkat seiring dengan meningkatnya luas areal budidaya kacang tanah, dan sebaliknya menurun jika terjadi peningkatan luas areal budidaya jagung dan ubi jalar. Hal ini mengindikasikan bahwa biaya opportunitas komoditas kacang tanah lebih tinggi dibanding pangan lainnya. Perbandingan antar kawasan menunjukkan bahwa peran sub-sektor pangan dalam perekonomian lebih tinggi pada kawasan Bengkulu dibanding lainnya. Share sub-sektor perkebunan meskipun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun tetapi tetap menurun seiring meningkatnya peran sektor nonpertanian. Peningkatan luas areal budidaya komoditas kulit manis menjadi faktor pendorong peningkatan share sub-sektor perkebunan, dan sebaliknya untuk kelapa sawit, karet, kopi dan kelapa. Komoditas kulit manis kurang memiliki keterkaitan ke depan (forward linkage) terutama dengan sektor industri pengolahan dan pemasaran masih dalam bentuk bahan mentah, sebaliknya komoditas seperti kelapa sawit, kopi dan kelapa memiliki keterkaitan ke depan terutama mendorong munculnya industri pengolahan. Nilai tambah dari produk yang memiliki keterkaitan dengan sektor industri ini dalam perhitungan output masuk dalam sektor industri. Hal ini mengindikasikan bahwa pengembangan komoditas perkebunan harus diikuti dengan pembangunan industri pengolahan, sehingga pembangunan sektor perkebunan dapat seiring dengan pembangunan industri. Share sub-sektor yang meningkat selama periode desentralisasi menunjukkan peran sub-sektor perkebunan ini masih tetap penting.

141

Share

sub-sektor

pertanian

lain

seperti

peternakan

mengalami

peningkatan seiring dengan meningkatnya porsi lahan rumput-rumputan sebagai sumber hijauan pakan dan areal pengembalaan ternak dan menjadi sub-sektor unggulan bagi kawasan Bengkulu. Peningkatan share sub-sektor kehutanan didorong oleh ekploitasi hutan sekitar TNKS dan terlihat dari penurunan luas tutupan hutan zona penyangga yang diikuti dengan meningkatnya share subsektor kehutanan. Keberadaan hutan konsesi (HPH) sekitar TNKS mendorong peningkatan output sektor kehutanan dan sebaliknya menyebabkan turunnya luas tutupan hutan sekitar TNKS. Sub-sektor kehutanan memiliki peran lebih besar dalam pembentukan output pada kawasan Sumatera Barat dibanding Bengkulu dan Jambi. Kebijakan pembangunan irigasi dan prasarana air bersih lainnya menyebabkan berkurangnya luas areal budidaya dan perairan terbuka sehingga share sub-sektor perikanan akan menurun.

5.5.

Perkembangan Output dan Sektor Tenaga Kerja Kawasan Perkembangan indikator ekonomi dan tenaga kerja pada masing-masing

kawasan sekitar TNKS selama periode sentralisasi dan desentralisasi disajikan pada Tabel 25. Implementasi kebijakan desentralisasi mampu mendorong semakin meningkatnya laju pertumbuhan output, dan jika lebih tinggi laju pertumbuhan populasi akan mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat dengan indikator output perkapita. Tabel 25. Perkembangan Indikator Ekonomi dan Tenaga Kerja Masingmasing Kawasan No

Indikator ekonomi dan tenaga kerja

Sentralisasi

Bengkulu

Kawasan Jambi

Sumbar

142 1 Pertumbuhan output (%) 2 Pertumbuhan populasi (%) 3 Ouput perkapita (Rp. Juta) 4 Dependency ratio (%) 5 Tingkat partisipasi angkatan kerja (%) 6 Tingkat pengangguran terbuka (%) 7 Pangsa tenaga kerja sektor pertanian (%) Desentralisasi 1 Pertumbuhan output (%) 2 Pertumbuhan populasi (%) 3 Ouput perkapita (Rp. Juta) 4 Dependency ratio (%) 5 Tingkat partisipasi angkatan kerja (%) 6 Tingkat pengangguran terbuka (%) 7 Pangsa tenaga kerja sektor pertanian (%) Perubahan 1 Pertumbuhan output (%) 2 Pertumbuhan populasi (%) 3 Ouput perkapita (Rp. Juta) 4 Dependency ratio (%) 5 Tingkat partisipasi angkatan kerja (%) 6 Tingkat pengangguran terbuka (%) 7 Pangsa tenaga kerja sektor pertanian (%)

2.05 2.85 1.16 65.18 63.03 5.44 74.49

2.41 0.12 1.15 59.16 59.58 4.00 70.25

1.89 0.78 1.25 73.27 54.35 3.61 62.88

3.42 1.82 1.17 64.24 64.48 5.46 75.58

2.97 1.39 1.21 56.38 59.05 3.17 77.03

4.44 1.43 1.31 71.24 54.82 4.81 68.72

1.37 -1.03 0.01 -0.94 1.45 0.02 1.09

0.56 1.28 0.05 -2.78 -0.53 -0.83 6.78

2.55 0.65 0.07 -2.03 0.47 1.20 5.83

Perbandingan laju pertumbuhan output antar kawasan belum menjelaskan secara keseluruhan keberhasilan perekonomian, karena belum mencerminkan tingkat kesejahteraan. Hal ini terlihat pada laju pertumbuhan output kawasan Bengkulu yang lebih dibanding kawasan Jambi, tetapi karena diiringi dengan laju pertumbuhan populasi yang juga tinggi, maka peningkatan output perkapita selama desentralisasi relatif lebih rendah. Peningkatan laju pertumbuhan output dan output perkapita antar kawasan menunjukkan bahwa kawasan Sumatera Barat relatif lebih tinggi dibanding lainnya, dan diduga terkait dengan struktur output kawasan dengan pangsa output sektor pertanian relatif lebih rendah. Pada pasar tenaga kerja, peningkatan laju pertumbuhan output pada periode desentralisasi fiskal terutama kawasan Bengkulu dan Sumatera Barat ternyata tidak diikuti dengan berkurangnya tingkat pengangguran. Peningkatan

143

permintaan tenaga kerja yang tidak mampu menutupi peningkatan supplai tenaga kerja (tingkat partisipasi angkatan kerja) menyebabkan tingkat pengangguran terbuka meningkat. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka kawasan Jambi lebih disebabkan oleh penurunan supplai tenaga kerja, dan peningkatan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian. Perbandingan kinerja perekonomian pada periode desentralisasi dan sentralisasi, secara umum mengindikasikan bahwa implementasi desentralisasi fiskal belum efektif dalam memecahkan permasalahan pembangunan pasca krisis. Indikasi ini terlihat dari stagnasi dalam proses transformasi struktural perekonomian, dimana ketergantungan pada sektor pertanian baik pada pasar output (Tabel 23) maupun tenaga kerja (Tabel 25) masih meningkat. Implikasi dari ketidakefektifan ini adalah peningkatan output perkapita relatif rendah, serta ketidakmampuan perekonomian dalam mengatasi masalah pengangguran terbuka. Pemerintah daerah harus menyadari bahwa waktu pelaksanaan yang masih singkat dapat dijadikan suatu proses pembelajaran bagi daerah guna menghindari adanya keinginan kembali ke arah sistem sentralisasi, jika desentralisasi gagal menciptakan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat. Kinerja berbagai indikator perekonomian baik pada pasar output maupun pada pasar tenaga kerja perlu diketahui sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan seperti kebijakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi indikator ekonomi dan tenaga kerja kawasan disajikan pada Tabel 26 dan 27.

144

Tabel 26. Hasil Estimasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Output dan Output Perkapita Kawasan No

Laju pertumbuhan output kawasan (%)

Output perkapita kawasan (Rp. Juta)

Variabel

Koefisien

Prob

Variabel

Koefisien

Prob

1

Intersep

-701.109

0.324

Intersep

-65.984

0.006

2 3

Pangsa output pertanian Tkt Partisipasi Angk. Kerja

-0.825 0.754

0.140 0.037

Rasio pert. output-populasi Angka beban ketergantungan

0.007 -0.006

0.086 0.050

4

Pangsa TK sektor pertanian

0.466

0.002

Rasio upah sektoral

0.121

0.000

5

Porsi PAD terhadap PDB

75.572

0.631

Alokasi PP SDM

0.009

0.123

6 7

Alokasi PP sektor R&D

1.652

0.456

Alokasi PP Industri Proporsi kredit investasi

0.008 0.004

0.550 0.112

8

Proporsi kredit UKM

-0.018

0.558

Proporsi kredit UKM

0.000

0.633

9 10

Dummy “Jambi” Dummy “Sumbar”

3.539 4.012

0.533 0.063

Dummy “Jambi” Dummy “Sumbar”

0.160 0.005

0.000 0.828

11

Desentralisasi

-2.716

0.191

Desentralisasi

-0.010

0.779

12 13

Krisis -6.591 0.000 Krisis -0.047 0.153 Tahun 0.332 0.353 Tahun 0.034 0.005 Keterangan: Angka ”Tebal” menunjukkan berpengaruh nyata pada tingkat kepercayaan 85% (P < 0.15)

Transformasi struktural dalam pasar output akan berdampak positif bagi peningkatan laju pertumbuhan output, dimana penurunan pangsa output sektor pertanian akan mendorong peningkatan laju pertumbuhan output. Laju pertumbuhan output yang lebih tinggi juga dapat terjadi dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan seperti peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja. Pada sisi lain peningkatan laju pertumbuhan output kawasan masih didorong oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian. Dilema antara struktur output dan tenaga kerja ini merupakan implikasi dari ketimpangan pembangunan antar sektor, dan untuk itu dibutuhkan suatu keseimbangan pembangunan antar sektor melalui pembangunan industri berbasis sumberdaya (resources base industry) seperti agroindustri. Perbandingan antar kawasan menunjukkan laju pertumbuhan output pada kawasan Jambi relatif lebih tinggi dibanding kawasan lainnya, dan laju pertumbuhan mengalami penurunan

145

selama masa krisis ekonomi dan implementasi desentralisasi fiskal belum mampu mendorong laju pertumbuhan kembali seperti pada masa sebelum krisis. Peningkatan laju pertumbuhan output akan mendorong peningkatan output perkapita, tetapi hanya terjadi jika lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan populasi. Penurunan angka beban ketergantungan (dependency ratio) dapat mengindikasikan laju pertumbuhan populasi yang turun, sehingga laju pertumbuhan output yang terjadi akan mendorong meningkatnya output perkapita. Peningkatan output perkapita didorong oleh sektor non-pertanian yang terlihat dengan peningkatan rasio upah sektoral (non-pertanian terhadap pertanian) akan diikuti dengan meningkatnya output perkapita. Hal ini diperkuat dengan output perkapita kawasan Sumatera Barat dengan pangsa output dan tenaga kerja sektor pertanian relatif rendah dibanding kawasan lain, memiliki output perkapita lebih tinggi.

Peningkatan

kualitas

sumberdaya

manusia

untuk

mendorong

perkembangan sektor industri dan jasa menjadi faktor penting, sehingga salah satu kebijakan yang harus dilakukan pemerintah adalah peningkatan alokasi pengeluaran pembangunan sektor sumberdaya manusia. Peningkatan rasio laju pertumbuhan output terhadap populasi akan diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Peningkatan output perkapita juga akan terjadi jika terjadi kenaikan upah sektor non-pertanian (UMR), dan sebaliknya menurun jika terjadi upah tenaga kerja sektor pertanian meningkat. Hal ini kembali mengindikasikan bahwa transformasi struktural terutama pada pasar tenaga kerja merupakan faktor penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Struktur tenaga kerja dan kualitas sumberdaya manusia diduga menjadi

146

penyebab kawasan dengan sumberdaya manusia lebih dulu berkembang seperti Sumatera Barat memiliki output perkapita yang lebih tinggi dibanding lainnya. Tabel 27. Hasil Estimasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja Kawasan (%) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Angka Beban Ketergantungan Koefisien Prob Intersep 3990.779 0.003 Dependency Ratio Pangsa output pertanian Pangs TK pertanian Upah minimum regional Porsi penduduk usia kerja -0.562 0.018 Partisipasi angkatan kerja Pertumbuhan populasi -0.072 0.942 Rasio pert output-populasi Jumlah anggota keluarga 2.549 0.652 Rasio upah sektoral Alokasi PP Pertanian Alokasi PP Kesra -1.800 0.057 Alokasi PP SDM 0.163 0.720 Alokasi PP Industri Alokasi PP Proporsi kredit pertanian Proporsi kredit produksi Proporsi kredit UKM Dummy “Jambi” 7.260 0.009 Dummy “Sumbar” -1.010 0.793 Variabel

2.227

0.295

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Koefisien Prob 1031.467 0.157 -0.166 0.172 0.917 0.093 -0.256 0.935

0.035 0.075 1.147 -0.002 -1.078 -3.842

0.940 0.722 0.066 0.940 0.813 0.035

1.252

0.257

Pangsa Tenaga Kerja Pertanian Koefisien Prob 2888.888 0.130 0.817 0.385 -0.804 0.153 -3.026 0.187 -1.087 0.483 -2.192 0.109 0.224 0.235 -0.861 0.050 -0.027 0.606 -11.712 0.198 -7.144 0.056 -1.106

0.717

Tingkat Pengangguran Koefisien Prob -619.416 0.278 0.001 0.992 0.094 0.281 0.002 0.962 -0.177 0.216 0.041 0.461 -0.030 0.130 -0.027 -1.096 -2.635

0.723 0.105 0.456 0.019 0.026 0.518 0.002

0.717

0.378

22

Desentralisasi

23 24

Krisis 0.372 0.862 0.200 0.848 1.457 0.612 0.402 0.486 Tahun -1.946 0.003 -0.526 0.159 -1.367 0.146 0.313 0.272 Keterangan: Angka ”Tebal” menunjukkan berpengaruh nyata pada tingkat kepercayaan 85% (P < 0.15)

Pertumbuhan penduduk tinggi menyebabkan struktur penduduk usia muda akan meningkat, sehingga laju pertumbuhan penduduk perlu dikendalikan seperti melalui pengembangan program keluarga berencana (KB). Peningkatan alokasi pengeluaran pembangunan sektor kesejahteraan rakyat efektif menurunkan laju pertumbuhan penduduk, dan meningkatkan porsi penduduk usia kerja sehingga

147

angka beban ketergantungan (dependency ratio) akan menurun. Perbandingan antar kawasan menunjukkan angka beban ketergantungan kawasan Sumatera Barat lebih tinggi, sedangkan antara kawasan Bengkulu dan Jambi relatif tidak berbeda. Tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat seiring turunnya angka beban ketergantungan, dan rasio jenis kelamin (laki-laki dan wanita) meningkat karena sebagian besar wanita usia kerja terutama pada pedesaan hanya berperan sebagai ibu rumah tangga. Peningkatan partisipasi angkatan kerja juga terjadi jika perhatian pemerintah daerah terhadap sektor industri dan jasa meningkat yang dapat diindikasikan dengan peningkatan alokasi pengeluaran pembangunan sektor industri dan dunia usaha. Struktur umur yang didominasi oleh penduduk usia muda, dan konsentrasi penduduk pada sektor pertanian pedesaan diduga menjadi penyebab rendahnya partisipasi angkatan kerja di kawasan Bengkulu dibanding kawasan lainnya. Peningkatan alokasi pengeluaran pembangunan sektor industri dan dunia usaha akan diikuti dengan meningkatnya kredit investasi dan modal kerja. Peningkatan ini akan mendorong migrasi tenaga kerja antar sektor, sehingga pangsa tenaga kerja sektor pertanian akan menurun, dan sebaliknya jika terjadi peningkatan proporsi kredit sektor pertanian. Perbandingan antar kawasan menunjukkan bahwa pangsa tenaga kerja sektor pertanian sebagaiman pasar output pada kawasan Bengkulu lebih tinggi dibanding kawasan lainnya. Peningkatan partisipasi angkatan kerja yang diiringi dengan peningkatan pengangguran terbuka mengindikasikan bahwa peningkatan supplai tenaga kerja

148

lebih besar dari permintaan. Kebijakan pemerintah dalam alokasi pengeluaran pembangunan sektor industri dan dunia usaha, dan peningkatan proporsi kredit investasi dan modal kerja yang lebih mengarah pada kapital intensif menyebabkan meningkatnya pengangguran terbuka. Pemecahan masalah pengangguran oleh pemerintah daerah dapat dilakukan dengan lebih berpihak pada usaha kecil dan menengah (UKM), karena peningkatan proporsi kredit UKM akan diikuti dengan peningkatan penyerapan atau permintaan tenaga kerja. Pengembangan UKM sektor jasa dan industri yang memiliki employment effect lebih besar harus lebih diperhatikan dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran terbuka, terutama pada kawasan Bengkulu dengan pangsa tenaga kerja sektor pertanian dan peningkatan supplai tenaga kerja lebih tinggi. Pada kawasan Jambi pengembangan UKM bidang agroindustri terutama pengolah produk perkebunan dapat menjadi salah satu alternatif pilihan, sedangkan kawasan Sumatera Barat tetap mempertahankan UKM sektor jasa perdagangan sesuai karakteristik masyarakat. 5.6.

Tingkat Degradasi Hutan Zona Penyangga dan Taman Nasional Perkembangan sosial ekonomi kawasan dengan struktur ekonomi lebih

didominasi oleh sektor pertanian menyebabkan tekanan lebih besar terhadap sumberdaya lahan dan hutan termasuk taman nasional. Eksploitasi yang terjadi secara terus menerus menyebabkan luas tutupan hutan baik pada zona penyangga maupun taman nasional mengalami penurunan dari tahun ke tahun seperti disajikan pada Tabel 28.

149

Tabel 28. Perkembangan Tutupan Hutan Zona Penyangga dan Taman Nasional Masing-masing Kawasan No

Variabel

Zona Penyangga Bengkulu

Jambi

Taman Nasional Sumbar

Bengkulu

Jambi

Sumbar

Sentralisasi 1

Tutupan hutan (ribu Ha)

2

Laju degradasi (%/tahun)

468.01

629.54

748.17

145.42

241.71

430.46

0.18

0.11

0.27

0.27

0.09

0.16

463.89

622.32

746.26

139.08

240.08

426.17

0.91

0.56

1.05

2.60

1.12

1.65

Desentralisasi 1

Tutupan hutan (ribu Ha)

2

Laju degradasi (%/tahun)

Perubahan 1

Tutupan hutan (ribu Ha)

-4.12

-7.22

-1.91

-6.35

-1.63

-4.28

2

Laju degradasi (%/tahun)

0.72

0.45

0.79

2.33

1.03

1.49

Degradasi hutan yang menyebabkan penurunan luas tutupan hutan dari tahun ke tahun terjadi pada periode sentralisasi dan bahkan laju degradasi mengalami peningkatan pada periode desentralisasi. Peningkatan laju degradasi hutan seiring dengan peningkatan laju pertumbuhan output (Tabel 27) mengindikasikan bahwa orientasi pembangunan ekonomi masih cenderung pada pertumbuhan (Pro-growth), sehingga eksploitasi sumberdaya lahan tidak hanya pada kawasan non-konservasi tetapi juga pada taman nasional. Tingkat degradasi hutan taman nasional dan zona penyangga dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh faktor ekonomi, sosial maupun kelembagaan dan kebijakan pemerintah daerah seperti disajikan pada Tabel 29. Tabel 29. Hasil Estimasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Degradasi Taman Nasional dan Zona Penyangga No

Variabel

1

Intersep

2

Porsi hutan kawasan

Degradasi hutan zona penyangga (%) Koefisien Prob

Rasio tutupan hutan terhadap TNKS Koefisien Prob

Degradasi hutan taman nasional (%) Koefisien Prob

-2377.947

0.000

3155.019

0.003

-57.908

0.890

-0.195

0.006

-

-

-

-

150 3

5

Degradasi zona penyangga Rasio tutupan hutan zona penyangga-TNKS Rasio pert. output-populasi

6

Tingkat pengangguran

7

Output perkapita

4

8

Alokasi PP Lingkungan

9

11

Harga kayu balok Rasio harga kayu bakarminyak tanah Luas HPH sekitar TNKS

12

Dummy “Jambi”

10

-

-

0.265

0.365

-

-

-

-

-

-

-0.058

0.669

0.262

0.031

-0.044

0.789

-

-

-0.232

0.389

-

-

-0.278

0.110

-

-

-

-

-2.380

0.497

-

-

-0.076

0.892

-

-

-0.215

0.002

0.109

0.195

0.021

0.472

0.035

0.857

-

-

-0.156

0.204

-0.001

0.893

-0.025

0.017

-0.003

0.575

-8.825

0.000

85.826

0.000

7.133

0.533

13

Dummy “Sumbar”

-9.001

0.000

23.663

0.000

3.577

0.218

14

Desentralisasi

-0.746

0.364

0.773

0.581

-0.810

0.147

15

Krisis

6.936

0.000

-6.886

0.013

1.169

0.203

16

Tahun 1.202 0.000 -1.557 0.003 0.035 0.867 Keterangan: Angka ”Tebal” menunjukkan berpengaruh nyata pada tingkat kepercayaan 85% (P < 0.15)

Peningkatan ketersediaan sumberdaya lahan alternatif di luar kawasan konservasi akan mengurangi tekanan terhadap hutan zona penyangga, dan terlihat dengan peningkatan luas hutan kawasan diikuti menurunnya tingkat degradasi hutan zona penyangga. Pada sisi lain peningkatan laju pertumbuhan output, dan harga kayu yang turun akan mendorong terjadinya eksploitasi hutan pada zona penyangga. Peningkatan harga kayu akan mengurangi proses perambahan hutan oleh masyarakat dan perusahaan HPH, karena pada masyarakat sub-sisten kuantitas output yang rendah sudah mampu memenuhi kebutuhan pokok, dan pada sisi lain perusahaan HPH akan mengurangi dan lebih selektif dalam penebangan karena dengan kuantitas sedikit maka target pendapatan sudah tercapai. Perbandingan tingkat degradasi antar kawasan menunjukkan bahwa perbedaan persepsi pemanfaatan zona penyangga akan berpengaruh terhadap degradasi zona hutan zona penyangga. Tingkat degradasi pada kawasan Jambi yang menganggap zona penyangga memiliki fungsi hidro-ekologis penting bagi

151

sumber supplai air bagi kehidupan, memiliki tingkat degradasi relatif lebih rendah dibanding kawasan Bengkulu dan Sumatera Barat yang menginginkan zona ini dimanfaatkan sebagai sumber ekonomi. Tingkat degradasi hutan zona penyangga meningkat selama periode krisis, dan diduga menjadi penyebab peningkatan nyata degradasi dari tahun ke tahun. Penurunan tingkat degradasi pada periode desentralisasi merupakan implikasi dari kesepakatan antara pemerintah daerah untuk lebih melindungi taman nasional dan zona penyangganya. Peningkatan

degradasi

hutan

zona

penyangga

selanjutnya

akan

menurunkan rasio luas tutupan hutan zona penyangga terhadap taman nasional. Pemberiaan hak konsesi kepada perusahaan HPH pada zona penyangga menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya alih fungsi lahan dan relatif rendahnya rehabilitasi hutan yang dilakukan. Rasio tutupan hutan ini pada kawasan Sumatera Barat relatif lebih besar dibanding kawasan lain, meskipun degradasinya lebih tinggi dibanding kawasan Jambi. Rasio paling rendah terdapat pada kawasan Bengkulu yang disebabkan karena luas yang relatif kecil diikuti dengan tingkat degradasi hutan yang lebih besar dibanding kawasan lain. Peningkatan degradasi zona penyangga dari tahun ke tahun menyebabkan rasio mengalami penurunan dari tahun ke tahun terutama pada periode krisis. Upaya mengurangi tekanan terhadap taman nasional antara lain melalui peningkatan kesejahteraan, dan perubahan struktural dalam pasar tenaga kerja. Tingkat degradasi hutan taman nasional akan menurun seiring meningkatnya kesejahteraan yang terlihat dari peningkatan rasio pertumbuhan output terhadap populasi, dan turunnya pangsa tenaga kerja sektor pertanian. Tingkat degradasi

152

taman nasional mengalami penurunan setelah kesepakatan pemerintah kawasan pada tahun 2001 atau seiring dengan implementasi desentralisasi ternyata belum mampu mengurangi tekanan terhadap taman nasional, sehingga tingkat degradasi cenderung meningkat dari tahun ke tahun. 5.7.

Ikhtisar Berdasarkan perilaku pada masing-masing blok dalam penelitian, maka

dapat diambil beberapa kesimpulan sementara antara lain: 1. Peningkatan alokasi pengeluaran rutin menyebabkan alokasi pengeluaran hampir seluruh sektor pembangunan cenderung mengalami penurunan, sehingga perekonomian tidak bekerja sesuai dengan kapasitas sebenarnya. 2. Ketergantungan terhadap sektor pertanian baik pada pasar output maupun tenaga kerja akan berimplikasi pada laju pertumbuhan output yang rendah, sehingga akan menimbulkan masalah dalam kesejahteraan masyarakat dan tingkat pengangguran terbuka yang meningkat dari tahun ke tahun. 3. Ketergantungan yang tinggi terhadap sektor pertanian juga menyebabkan tekanan lebih besar terhadap lahan, yaitu peningkatan deforestasi kawasan, dan degradasi taman nasional dan zona penyangga dari tahun ke tahun. 4. Implementasi desentralisasi fiskal belum mampu mendorong perubahan paradigma pembangunan dari orientasi pertumbuhan menjadi pembangunan yang lebih berimbang antara berbagai aspek pembangunan. Penataan alokasi pengeluaran pemerintah perlu dilakukan guna mengintegrasikan pembangunan kawasan dan upaya pelestarian taman nasional.

153

5. Pengaruh alokasi pengeluaran pemerintah daerah bersifat tidak langsung terhadap taman nasional, tetapi melalui perkembangan sosial ekonomi kawasan, seperti disajikan pada Gambar 23. DEFO PRDE PUKC

PTRE

PIDE

PROC

PAGE

PWRE

LUSEi

PILKi

PAGC PSWE ECOS DEPR ECOG TPAK

PDBK DEGHS

LABS DEGTN UNEM

PHRE

Gambar 23. Hubungan Alokasi Pengeluaran Degradasi Hutan Taman Nasional

Pembangunan

dan

VI. EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN ALOKASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP DEFORESTASI KAWASAN DAN DEGRADASI TNKS TAHUN 1994 - 2003

6.1.

Hasil Validasi Kebijakan Hasil evaluasi masing-masing indikator validasi untuk menentukan

kelayakan model ekonometrika dalam simulasi kebijakan pengeluaran pemerintah daerah disajikan pada Tabel 30. Tabel 30. Distribusi Indikator Kelayakan Model Berdasarkan Hasil Validasi Model Alokasi Pengeluaran Pemerintah No

Indikator

1

RMSE

2

3

4

RMSPE

R-Square

U-Theil

Validasi

Klasifikasi < 30 % 30 – 60 % > 60 % < 30 % 30 – 60 % > 60 % > 0.8 0.6 – 0.8 < 0.6 < 0.1 0.1 – 0.2 > 0.2

Distribusi Jumlah

Persentase (%)

58 0 0

100.00 0.00 0.00

40

68.97

10

17.24

8

13.79

38

65.52

10

17.24

10

17.24

39

67.24

17

29.31

2

3.45

model untuk mengetahui daya prediksi model yang akan

digunakan dalam simulasi kebijakan dengan menggunakan kriteria Root Mean Square Error (RMSE), Root Mean Square Percentage Error (RMSPE), R-Square dan U-Theil. Pada penelitian simulasi kebijakan dan tidak untuk peramalan

155

(simulasi ex-ante) sehingga kriteria yang menjadi acuan utama adalah RMSE, RSquare dan Coefficient Theil (U-Theil) berserta dekomposisinya. Berdasarkan hasil validasi model dengan indikator RMSE menunjukkan seluruh persamaan memiliki nilai RMSE lebih kecil dari 30%. Nilai RMSPE lebih bervariasi tetapi sebagian besar masih di bawah 30% yaitu pada 40 persamaan (68.97%) sedangkan sisanya dengan nilai antara 30 – 60% pada 10 persamaan (17.24%) dan lebih besar dari 60% pada 8 persamaan (13.79%). Penyebaran nilai RMSPE yang bervariasi lebih disebabkan oleh faktor data terutama data kehutanan, pilihan komoditas pangan lahan kering dan perkebunan serta variasi antar kawasan. Kelayakan model juga terlihat dari nilai R-Square yang sebagian besar lebih besar dari 0.8 yaitu pada 38 persamaan (65.52%) dan 0.6 - 0.8 dan lebih kecil dari 0.6 masing-masing 10 persamaan (17.24%). Kedua indikator ini menunjukkan bahwa model cukup valid untuk digunakan dalam simulasi karena secara umum memiliki daya prediksi yang bagus. Kelayakan model juga didukung dengan nilai U-theil yang sebagian besar mendekati nilai 0 dimana sekitar 57 persamaan (96.55%) memiliki U-theil lebih kecil dari 0.2 dan nilai U-theil terbesar adalah 0.24 pada persamaan porsi luas areal perkebunan lainnya. Nilai U-theil yang berkisar antara 0 dan 1 menunjukkan bahwa jika nilai mendekati 0 maka model mendekati sempurna dan sebaliknya semakin tidak sempurna jika mendekati 1. Kelayakan model juga diperkuat dengan hasil dekomposisi U-Theil (Lampiran 10) dimana bias proporsi (UM),

156

bias varian (UR) dan bias kovarian (US) sebagian besar mendekati 0 dan sebaliknya nilai kovarian (US) dan nilai kovarian (UC) mendekati 1. Hal ini menunjukkan bahwa bias model akan semakin kecil dan nilai hasil prediksi mendekati nilai yang sebenarnya. Berdasarkan hasil validasi model dengan menggunakan berbagai indikator di atas maka secara umum dapat dinyatakan bahwa model alokasi pengeluaran pemerintah ini layak digunakan dalam simulasi kebijakan. Untuk melakukan simulasi ex-ante dimana proporsi RMSPE yang layak relatif kecil dibanding indikator lain diduga sebagai konsekuensi data pooling dimana terdapat variasi yang besar baik antar kawasan maupun antar komoditas. 6.2.

Evaluasi Dampak Krisis dan Desentralisasi Fiskal Selama rentang waktu penelitian (1994 – 2003) perekonomian kawasan

dapat digolongkan pada tiga periode, yaitu periode sentralisasi sebelum krisis (1994 –1996), sentralisasi pasca krisis (1998 – 2000) dan periode desentralisasi (2001 – 2003). Perubahan kondisi sosial ekonomi dan kebijakan nasional terutama terkait dengan implementasi otonomi daerah menyebabkan adanya perubahan dalam pola penyusunan anggaran dan orientasi pembangunan daerah untuk masing-masing periode. Perubahan alokasi anggaran tidak hanya berupa alokasi pengeluaran rutin dan pembangunan tetapi juga alokasi antar sektor dalam pengeluaran pembangunan. Dampak perubahan pengeluaran pemerintah selama periode krisis dan desentralisasi terhadap alokasi sektoral dan penyebaran kredit perbankan disajikan pada Tabel 31.

157

Tabel 31. Evaluasi Dampak Krisis Ekonomi dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Alokasi Pembiayaan Pembangunan No 1

Krisis ekonomi

Jenis Pembiayaan

Bengkulu

Jambi

Desentralisasi Sumbar

Bengkulu

Jambi

Sumbar

Sektor Pengeluaran Pembangunan a. Transportasi

-9.13

-9.16

-7.39

-4.19

-1.34

b. Pengembangan wilayah

5.05

3.73

5.02

-7.59

-6.11

-4.47 -7.02

c. Sumberdaya manusia

-0.38

-0.58

-0.04

-2.65

-1.88

-2.62

d. Lain-lain

0.90

-0.67

0.91

-0.61

1.23

0.07

Jumlah

-3.56

-6.67

-1.49

-15.04

-8.11

-14.04

2

Pengeluaran Rutin

3.56

6.67

1.49

15.04

8.11

14.04

3

Kredit a. Investasi dan Modal Kerja

-6.13

-2.52

-3.81

-17.51

-21.53

-16.02

b. UKM

9.25

10.18

11.82

4.23

4.40

2.77

-12.16

-5.83

-8.30

-20.12

-27.80

-17.58

c. Pertanian

Krisis ekonomi menyebabkan terjadinya penurunan alokasi pengeluaran pembangunan terutama didorong oleh menurunnya alokasi sektor transportasi. Pada sisi lain alokasi sektor pengembangan wilayah mengalami peningkatan sebagai implikasi menurunnya aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sehingga mendorong terjadinya ekspansi pembangunan pemukiman baru mengikuti perkembangan sektor pertanian. Hal ini diduga akibat peran sektor pertanian yang relatif besar dalam mengatasi berbagai pengaruh sosial ekonomi negatif akibat krisis ekonomi. Penurunan alokasi pengeluaran pembangunan diikuti

dengan

semakin

meningkatnya

alokasi

pengeluaran

rutin

dan

kecenderungan ini tetap berlanjut pada saat implementasi otonomi daerah. Kondisi ini merupakan salah satu dampak negatif dari kebijakan desentralisasi fiskal dimana kewenangan luas dalam pengendalian anggaran cenderung dimanfaatkan untuk meningkatkan alokasi pengeluaran rutin seperti belanja dan gaji birokrasi.

158

Penurunan sebagian besar alokasi sektor pengeluaran pembangunan ini menyebabkan semakin rendahnya ekspansi ekonomi oleh pemerintah terutama pada sektor produksi. Hal ini menyebabkan semakin rendahnya penyebaran kredit sektor produksi yang mencakup investasi dan modal kerja serta sektor pertanian. Peningkatan proporsi kredit UKM lebih banyak disebabkan oleh penurunan yang tajam kredit usaha besar dan perubahan paradigma pemerintah daerah untuk lebih mengembangkan UKM. Penurunan ekspansi ekonomi ini diduga menjadi salah satu faktor penyebab lambatnya perekonomian kawasan untuk kembali normal seperti saat sebelum krisis. Hal ini terlihat dari dampak krisis dan implementasi desentralisasi terhadap beberapa indikator ekonomi, sosial dan ekologi disajikan pada Tabel 32. Tabel 32. Evaluasi Dampak Krisis Ekonomi dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Aspek Sosial, Ekonomi dan Lingkungan No

Variabel

Krisis ekonomi Bengkulu

Jambi

Desentralisasi Sumbar

Bengkulu

Jambi

Sumbar

Ekonomi 1 Pangsa PDB Pertanian -1.10 0.36 -0.54 2 Pertumbuhan output -4.92 -7.27 -6.85 3 PDB/Kapita 1.78 4.95 3.83 Sosial 1 Partisipasi angkatan kerja -0.32 -1.27 -0.95 2 Pengangguran terbuka 0.46 1.17 0.76 3 Pangsa TK Pertanian -0.08 -0.98 -2.30 Lingkungan 1 Laju deforestasi 11.05 22.06 9.85 2 Degradasi zona penyangga 9.96 10.19 9.18 3 Degradasi TNKS 1.77 1.24 1.58 Keterangan: Angka ”Tebal” menunjukkan hasil evaluasi sesuai dengan diharapkan

-0.54 2.56 0.22

-1.33 2.99 3.46

-0.36 1.60 3.90

0.65 0.31 5.13

-0.06 0.03 5.55

0.30 0.75 4.23

12.47 2.29 -0.22

19.36 0.92 0.12

8.14 2.01 -0.05

Implementasi desentralisasi fiskal meskipun mampu meningkatkan kembali laju pertumbuhan output tetapi kecepatannya belum mampu menutupi

159

penurunan yang terjadi selama periode krisis ekonomi. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama periode desentralisasi tidak banyak berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dan bahkan laju pertumbuhan output perkapita lebih tinggi pada periode krisis kecuali kawasan Sumatera Barat. Kondisi ini menyebabkan kemampuan ekonomi dalam penyerapan tenaga kerja menjadi menurun dan tingkat pengangguran semakin meningkat. Ketergantungan output terhadap sektor pertanian yang semakin berkurang ternyata tidak diikuti dengan semakin berkurangnya ketergantungan dalam penyerapan tenaga kerja. Pangsa output sektor pertanian yang menurun tetapi tidak diikuti dengan penurunan pangsa tenaga kerja sektor ini mengindikasikan bahwa selama periode desentralisasi telah mendorong semakin meningkatnya gap kesejahteraan antara sektor pertanian (pedesaan) dan nonpertanian (urban). Kondisi ini diduga menjadi penyebab utama semakin meningkatnya tekanan terhadap lahan dan terindikasi dengan menurunnya porsi hutan kawasan dan meningkatnya degradasi hutan zona penyangga. Pada kawasan Jambi peningkatan degradasi zona penyangga relatif lebih rendah dibanding kawasan lainnya karena adanya perbedaan persepsi, tetapi sebaliknya degradasi hutan taman nasional masih mengalami peningkatan selama desentralisasi. Laju degradasi taman nasional selama periode desentralisasi pada kawasan Bengkulu dan Sumatera Barat disamping karena adanya unsur trade-off antara kawasan konservasi dan non-konservasi juga akibat adanya kesepakatan antar kawasan tahun 2001 untuk lebih memperhatikan upaya pelestarian taman nasional.

160

6.3.

Evaluasi Dampak Kebijakan Peningkatan Pengeluaran Pembangunan Prioritas

Alokasi

Sektor

Dampak peningkatan alokasi pengeluaran pembangunan sektor prioritas tanpa adanya perubahan dalam alokasi pengeluaran rutin dan pembangunan (tanpa adanya realokasi) terhadap penyebaran alokasi pengeluaran sektor-sektor pengeluaran pembangunan. Secara umum peningkatan alokasi salah satu sektor pengeluaran pembangunan akan diikuti dengan menurunnya alokasi sektor lain kecuali sektor pertanian, seperti disajikan pada Tabel 33. Tabel 33. Evaluasi Dampak Peningkatan Alokasi Pengeluaran Sektor Prioritas Terhadap Alokasi Pengeluaran Sektor Lain No

Sektor Pengeluaran Pembangunan

Transportasi

Sektor prioritas Pengembangan Wilayah

Sumberdaya Manusia

Bengkulu Transportasi (%) Pengembangan Wilayah (%) Sumberdaya Manusia (%) Sektor lain-lain (%)

3.24 -0.46 -0.28 -0.58

-1.09 3.24 -0.28 -0.58

-1.09 -0.46 3.24 -0.58

1 Transportasi (%) 2 Pengembangan Wilayah (%) 3 Sumberdaya Manusia (%) 4 Sektor lain-lain (%) Sumbar

3.24 -0.42 -0.26 -0.52

-0.99 3.24 -0.26 -0.52

-0.99 -0.42 3.24 -0.52

1 2 3 4 Jambi

1 Transportasi (%) 3.21 -0.94 2 Pengembangan Wilayah (%) -0.40 3.21 3 Sumberdaya Manusia (%) -0.24 -0.24 4 Sektor lain-lain (%) -0.50 -0.50 Keterangan: Angka ”TEBAL” menunjukkan kenaikan alokasi sektor prioritas masing-masing kawasan

-0.94 -0.40 3.21 -0.50

Peningkatan alokasi salah satu sektor pengeluaran pembangunan prioritas akan diikuti dengan penurunan alokasi sektor prioritas lain dan sektor-sektor nonprioritas, dengan besaran bervariasi sesuai respon masing-masing sektor terhadap perubahan dalam rasio pengeluaran rutin terhadap pembangunan. Perubahan

161

alokasi sektor pengeluaran pembangunan ini selanjutnya akan mendorong perubahan struktur pembiayaan pembangunan sektor swasta, tetapi dengan dampak yang berbeda untuk masing-masing kebijakan seperti disajikan pada Tabel 34. Tabel 34. Evaluasi Dampak Peningkatan Alokasi Pengeluaran Sektor Prioritas Terhadap Penyebaran Kredit Perbankan No

Kelompok Kredit

Transportasi

Sektor prioritas Pengembangan Wilayah

Sumberdaya Manusia

Bengkulu 1 2

Investasi dan Modal Kerja (%)

-2.51

0.75

1.85

Usaha Kecil dan Menengah (%)

-4.66

6.38

-2.48

-4.49

0.25

3.49

3 Sektor Pertanian (%) Jambi 1

Investasi dan Modal Kerja (%)

-2.75

0.80

1.81

2

Usaha Kecil dan Menengah (%)

-4.52

6.53

-2.28

-4.95

0.34

3.41

3 Sektor Pertanian (%) Sumbar 1

Investasi dan Modal Kerja (%)

-2.90

0.86

1.76

2

Usaha Kecil dan Menengah (%)

-4.46

6.54

-2.19

3

Sektor Pertanian (%)

-5.22

0.46

3.31

Kebijakan

peningkatan

alokasi

pengeluaran

pembangunan

sektor

transportasi akan mendorong menurunnya proporsi kredit investasi dan modal kerja, usaha kecil dan menengah, serta sektor pertanian. Pada sisi lain peningkatan alokasi

pengeluaran pembangunan sektor pengembangan wilayah akan

mendorong peningkatan proporsi ketiga kelompok kredit. Dampak yang bervariasi terjadi akibat peningkatan alokasi pengeluaran pembangunan sektor sumberdaya manusia yang mendorong peningkatan proporsi kredit pada sektor produksi yaitu kredit investasi dan modal kerja, serta kredit sektor pertanian, tetapi sebaliknya

162

menyebabkan menurunnya proporsi kredit usaha kecil dan menengah. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan alokasi sektor transportasi dan sumberdaya manusia akan mendorong peningkatan proporsi kredit usaha besar dan diduga menjadi faktor pendorong masuk investasi oleh usaha skala besar. Secara umum perubahan distribusi kredit perbankan ini juga didorong oleh perkembangan sosial ekonomi kawasan, seperti peningkatan output perkapita yang mendorong peningkatan kredit konsumsi, sehingga proporsi kredit investasi dan modal kerja akan mengalami penurunan. Perubahan dalam perilaku alokasi pengeluaran pembangunan dan distribusi kredit perbankan ini selanjutnya akan mempengaruhi perkembangan sosial, ekonomi dan lingkungan kawasan, seperti disajikan pada Tabel 35. Tabel 35. Evaluasi Dampak Peningkatan Alokasi Pengeluaran Pembangunan Sektoral Masing-masing Kawasan Sektor Pengeluaran Pembangunan No

Variabel

Transportasi

Pengembangan Wilayah

B

J

S

B

J

S

Sumberdaya Manusia B

J

S

Ekonomi 1

Pangsa PDB Pertanian

-0.42

-0.42

-0.41

0.43

0.40

0.38

0.17

0.15

0.14

2

Pertumbuhan output

0.87

0.92

0.94

-0.67

-0.67

-0.67

-0.31

-0.30

-0.29

3

PDB/Kapita

-1.18

-1.05

-0.89

-0.26

-0.33

-0.33

2.48

2.43

2.23

1

Partisipasi angkatan kerja

-0.26

-0.24

-0.22

-0.28

-0.26

-0.24

-0.09

-0.07

-0.06

2

Pengangguran terbuka

-0.27

-0.29

-0.31

-0.15

-0.16

-0.16

0.21

0.19

0.18

3

Pangsa TK Pertanian

1.48

1.54

1.58

0.14

0.04

-0.02

-0.20

-0.26

-0.27

Sosial

Lingkungan 1

Laju deforestasi

-4.58

-4.27

-5.44

3.80

3.37

4.22

1.19

0.96

1.17

2

Degradasi zona penyangga

-0.36

-0.28

-0.21

0.40

0.32

0.27

0.06

0.01

0.00

0.05

-0.13

-0.12

-0.12

3 Degradasi TNKS 0.11 0.12 0.12 0.04 0.05 Keterangan: Angka ”Tebal” menunjukkan hasil simulasi sesuai dengan diharapkan B = Bengkulu, J = Jambi dan S = Sumatera Barat

163

Hasil evaluasi dampak kebijakan masing-masing skenario (pilihan sektor prioritas) bervariasi dan sebaliknya antar kawasan dalam skenario yang sama relatif sama tetapi dengan besaran yang lebih bervariasi. Peningkatan alokasi pengeluaran sektor transportasi tanpa diikuti dengan realokasi pengeluaran rutin mampu mendorong peningkatan laju pertumbuhan output melalui perubahan struktur perekonomian. Penurunan pangsa PDB sektor pertanian tidak diikuti dengan menurunnya pangsa tenaga kerja sektor pertanian yang mengindikasikan penurunan output perkapita sektor pertanian. Pada sisi lain peningkatan pangsa tenaga kerja sektor pertanian yang diikuti dengan penurunan pengangguran terbuka mengindikasikan adanya migrasi tenaga kerja dari sektor non-pertanian ke sektor pertanian. Peningkatan pangsa tenaga kerja sektor pertanian dan penurunan partisipasi kerja diduga menjadi penyebab peningkatan laju pertumbuhan output tidak diikuti dengan meningkatnya output perkapita sebagai salah satu indikator kesejahteraan. Pada aspek lingkungan kebijakan prioritas sektor transportasi yang mendorong penurunan partisipasi kerja ini akan mengurangi tekanan terhadap lahan yang terindikasi dengan menurunnya laju deforestasi dan degradasi zona penyangga. Pada sisi lain tekanan terhadap taman nasional semakin meningkat sebagai implikasi dari penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat. Peningkatan alokasi pengeluaran sektor pengembangan wilayah tanpa diikuti dengan realokasi pengeluaran rutin mendorong semakin meningkatnya ketergantungan perekonomian kawasan terhadap sektor pertanian. Peningkatan pangsa sektor pertanian baik dalam pembentukan output maupun dalam penyerapan tenaga kerja menyebabkan laju pertumbuhan output semakin

164

menurun. Laju pertumbuhan output yang semakin lambat dan menurunnya tingkat partisipasi kerja akan menyebabkan semakin menurunnya output perkapita. Penurunan tingkat pengangguran terbuka merupakan implikasi dari menurunnya suplai tenaga kerja (partisipasi kerja) dan penyerapan tenaga kerja masih didominasi oleh sektor pertanian. Dampak kebijakan ini yang cenderung tidak baik bagi perkembangan sosial ekonomi kawasan menyebabkan tekanan lebih besar terhadap sumberdaya lahan dan hutan. Hal ini terlihat dengan meningkatnya laju deforestasi kawasan, degradasi hutan baik pada zona penyangga maupun taman nasional. Peningkatan alokasi pengeluaran sektor sumberdaya manusia akan mendorong peningkatan output perkapita tetapi akan diikuti dengan meningkatnya pengangguran terutama pada sektor non-pertanian. Hal ini terlihat dengan meningkatnya pangsa output dan penurunan pangsa tenaga sektor pertanian. Pada sisi lain penurunan suplai tenaga kerja yang diikuti dengan menurunnya tenaga kerja sektor pertanian mengindikasikan adanya peningkatan partisipasi sekolah pada daerah pedesaan dan diduga pengangguran terdidik lebih banyak berasal dari pedesaan. Pengangguran terdidik pada pedesaan ini akan memberikan tekanan terhadap kawasan non-konservasi dengan meningkatnya deforestasi kawasan dan degradasi hutan zona penyangga tetapi peningkatan pengetahuan akan mengurangi tekanan terhadap taman nasional. Degradasi hutan taman nasional yang menurun diduga hanya bersifat sementara, karena dengan semakin berkurangnya sumberdaya di luar taman nasional suatu saat akan mendorong terjadinya peralihan pemanfaatan sumberdaya hutan taman nasional.

165

Berdasarkan

hasil

simulasi

dampak

peningkatan

alokasi

sektor

pengeluaran pembangunan prioritas yang menyebabkan penurunan alokasi pengeluaran pembangunan sektor lainnya akan berimplikasi menurunnya kinerja beberapa indikator sosial ekonomi dan lingkungan. Untuk itu perlu upaya lain terutama dengan meningkatkan alokasi pengeluaran pembangunan yang dapat dilakukan

melalui

dua

alternatif

yaitu

melalui

peningkatan

anggaran

pembangunan dan realokasi pengeluaran rutin. Alternatif pertama dihadapi dengan kendala keterbatasan anggaran pembangunan, sehingga akan lebih realistis menggunakan alternatif kedua karena akan mendorong keseimbangan antara pengeluaran rutin dan pembangunan. Hal ini juga terkait dengan pola kebijakan penyusunan pengeluaran pemerintah daerah pada periode desentralisasi fiskal yang cenderung untuk meningkatkan alokasi untuk pengeluaran rutin dan mengurangi alokasi untuk pengeluaran pembangunan. 6.4.

Evaluasi Dampak Kebijakan Realokasi Pengeluaran Rutin untuk Pembangunan Pengaruh peningkatan pengeluaran rutin terhadap perkembangan sosial

ekonomi relatif kecil dan cenderung hanya akan mempengaruhi sisi konsumsi. Pada sisi lain pengeluaran pembangunan akan mampu mendorong peningkatan aktivitas ekonomi termasuk dalam mempengaruhi perilaku pembiayaan sektor swasta. Hasil simulasi dampak realokasi pengeluaran rutin untuk pembangunan tanpa adanya sektor yang menjadi prioritas terhadap penyebaran pengeluaran pemerintah dan kredit perbankan disajikan pada Tabel 36 dan 37.

166

Tabel 36. Evaluasi Dampak Realokasi Pengeluaran Rutin untuk Pembangunan Terhadap Alokasi Pengeluaran Sektor-sektor Pembangunan

No

Tingkat realokasi pengeluaran rutin

Sektor pengeluaran pembangunan

Perubahan 5%

10%

Nilai simulasi 15%

5%

10%

15%

Bengkulu Transportasi (%)

1.16

2.08

2.84

12.76

13.68

14.44

2

Pengembangan Wilayah (%)

0.49

0.88

1.20

7.05

7.44

7.76

3

Sumberdaya Manusia (%)

0.30

0.54

0.73

4.67

4.91

5.10

0.61

1.10

1.50

13.34

13.83

14.22

2.56

4.60

6.26

37.82

39.86

41.52

1

4 Sektor lain-lain (%) Pengeluaran Pembangunan Jambi Transportasi (%)

1.09

1.97

2.70

12.75

13.63

14.35

2

Pengembangan Wilayah (%)

0.46

0.83

1.14

6.73

7.10

7.41

3

Sumberdaya Manusia (%)

0.28

0.51

0.70

5.09

5.31

5.50

0.58

1.04

1.43

13.09

13.55

13.94

2.42

4.36

5.97

37.65

39.59

41.20

1

4 Sektor lain-lain (%) Pengeluaran Pembangunan Sumbar 1

Transportasi (%)

1.05

1.91

2.61

14.87

15.72

16.43

2

Pengembangan Wilayah (%)

0.44

0.80

1.10

7.59

7.95

8.25

Sumberdaya Manusia (%)

0.27

0.49

0.67

5.16

5.38

5.56

3

4 Sektor lain-lain (%) Pengeluaran Pembangunan

0.56

1.01

1.38

10.44

10.89

11.26

2.33

4.21

5.77

38.06

39.94

41.50

Realokasi pengeluaran rutin untuk pembangunan akan teralokasi untuk masing-masing sektor pengeluaran pembangunan dengan besaran bervariasi sesuai dengan respon masing-masing sektor pengeluaran terhadap perubahan rasio pengeluaran rutin dan pembangunan. Respon pengeluaran pembangunan sektor transportasi yang lebih besar dibanding sektor lainnya menyebabkan kebijakan realokasi akan diikuti peningkatan lebih besar alokasi pengeluaran pembangunan sektor transportasi. Sektor pengeluaran pembangunan prioritas lainnya bervariasi tetapi

secara

umum

respon

alokasi

pengeluaran

pembangunan

sektor

pengembangan wilayah terhadap perubahan rasio pengeluaran rutin terhadap

167

pembangunan lebih besar dibanding sektor sumberdaya manusia dan sektor-sektor pengeluaran lainnya. Realokasi pengeluaran rutin untuk pembangunan memiliki tren linear untuk setiap sektor pengeluaran pembangunan, dan realokasi 15% pengeluaran rutin

akan

menyebabkan

peningkatan

sekitar

6%

alokasi

pengeluaran

pembangunan, sehingga mendekati rata-rata alokasi pengeluaran pembangunan sebelum terjadinya krisis ekonomi yaitu lebih dari 41%. Peningkatan alokasi sektor-sektor dalam pengeluaran pembangunan, selanjutnya akan mempengaruhi distribusi kredit perbankan seperti disajikan pada Tabel 37. Tabel 37. Evaluasi Dampak Realokasi Pengeluaran Rutin Pembangunan Terhadap Distribusi Kredit Perbankan

untuk

Tingkat realokasi pengeluaran rutin No

Jenis Pembiayaan

Perubahan 5%

10%

Nilai simulasi 15%

5%

10%

15%

Bengkulu 1 Investasi dan Modal Kerja (%) 2 Usaha Kecil dan Menengah (%) 3 Sektor Pertanian (%) Jambi

-1.55 1.89 -2.92

-2.78 3.40 -5.24

-3.79 4.63 -7.14

82.41 29.77 61.14

81.18 31.28 58.82

80.18 32.51 56.91

1 Investasi dan Modal Kerja (%) 2 Usaha Kecil dan Menengah (%) 3 Sektor Pertanian (%) Sumbar

-1.55 1.75 -2.92

-2.79 3.16 -5.26

-3.82 4.33 -7.20

81.25 30.31 64.56

80.00 31.72 62.21

78.98 32.89 60.27

-1.54 1.67 -2.90

-2.79 3.01 -5.25

-3.83 4.13 -7.21

74.53 49.77 51.13

73.28 51.11 48.78

72.24 52.23 46.83

1 2 3

Investasi dan Modal Kerja (%) Usaha Kecil dan Menengah (%) Sektor Pertanian (%)

Peningkatan alokasi pengeluaran pembangunan mengindikasikan adanya ekspansi ekonomi oleh pemerintah daerah, sehingga mendorong meningkatnya tingkat pendapatan (output perkapita). Peningkatan pendapatan ini akan berpotensi mendorong peningkatan kredit konsumsi, sehingga akan mengurangi

168

proporsi kredit investasi dan modal kerja. Pada sisi lain aktivitas pembangunan dan aksesibilitas kawasan yang meningkat akan mendorong berkembangnya dunia usaha termasuk usaha kecil dan menengah sektor jasa dan perdagangan. Perkembangan perekonomian seperti ini akan berpotensi mendorong peningkatan proporsi kredit UKM sektor non-pertanian sehingga proporsi kredit sektor pertanian mengalami penurunan. Perubahan alokasi sektor-sektor pengeluaran pembangunan ini akan mempengaruhi perkembangan sosial ekonomi dan lingkungan seperti disajikan pada Tabel 38. Tabel 38. Evaluasi Dampak Realokasi Pengeluaran Pembangunan pada Masing-masing Kawasan

Rutin

untuk (%)

Tingkat realokasi pengeluaran rutin No

Variabel

5%

10%

15%

B

J

S

B

J

S

B

J

S

Ekonomi 1

Pangsa PDB Pertanian

-0.23

-0.21

-0.20

-0.41

-0.38

-0.36

-0.55

-0.52

-0.49

2

Pertumbuhan output

0.36

0.35

0.35

0.64

0.64

0.64

0.87

0.87

0.87

3

PDB/Kapita

0.14

0.17

0.17

0.25

0.31

0.32

0.34

0.43

0.44

1

Partisipasi angkatan kerja

0.28

0.27

0.26

0.51

0.48

0.46

0.69

0.66

0.64

2

Pengangguran terbuka

-0.29

-0.28

-0.27

-0.52

-0.51

-0.50

-0.71

-0.69

-0.68

3

Pangsa TK Pertanian

-0.14

-0.08

-0.06

-0.24

-0.15

-0.10

-0.33

-0.21

-0.14

-1.74 -0.09

-1.52 -0.05

-1.89 -0.03

-3.12 -0.17

-2.75 -0.09

-3.41 -0.05

-4.26 -0.23

-3.76 -0.13

-4.67 -0.07

0.13

0.19

0.18

0.18

Sosial

Lingkungan 1

Laju deforestasi

2

Degradasi zona penyangga

3 Degradasi TNKS 0.08 0.07 0.07 0.14 0.13 Keterangan: Angka ”Tebal” menunjukkan hasil simulasi sesuai dengan diharapkan B = Bengkulu, J = Jambi dan S = Sumatera Barat

Kebijakan realokasi pengeluaran rutin memberikan dampak sesuai diharapkan untuk seluruh indikator evaluasi kecuali degradasi hutan taman nasional. Peningkatan level realokasi pengeluaran rutin juga menunjukkan trend

169

linear, dimana semakin besar realokasi akan semakin besar dampaknya bagi perkembangan ekonomi, tenaga kerja dan lingkungan. masing-masing kawasan. Semakin besar penurunan ketergantungan ekonomi terhadap sektor pertanian akan semakin meningkat laju pertumbuhan output. Laju pertumbuhan output yang semakin tinggi akan meningkatkan permintaan tenaga kerja terutama sektor nonpertanian, dan meskipun supplai tenaga kerja meningkat tetapi dengan meningkatnya daya serap tenaga akan menyebabkan menurunnya tingkat pengangguran terbuka. Penurunan ketergantungan ekonomi pada sektor pertanian dan berkembangnya dunia usaha akan mengurangi tekanan terhadap lahan. Laju deforestasi kawasan dan degradasi hutan zona penyangga akan semakin menurun, tetapi degradasi hutan taman nasional meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan realokasi pengeluaran rutin harus diikuti dengan penataan alokasi antar sektor dalam pengeluaran pembangunan. 6.5.

Evaluasi Dampak Kombinasi Kebijakan Realokasi Pengeluaran Rutin dan Peningkatan Sektor Pembangunan Prioritas Realokasi pengeluaran rutin untuk pengeluaran pembangunan sebesar 15%

sudah mendekati rasio pada periode sebelum krisis yaitu pengeluaran pemerintah yang teralokasi ± 40% untuk pengeluaran pembangunan dan sisanya ± 60% untuk pengeluaran rutin. Alokasi ini diharapkan mampu mengembalikan kondisi sosial ekonomi seperti sebelum periode krisis melalui kombinasi realokasi pengeluaran rutin dengan kebijakan sektor prioritas. Skenario kombinasi kebijakan realokasi terdiri dari dua skenario untuk masing-masing sektor prioritas, yaitu;

170

1. Realokasi 15% pengeluaran rutin yang diprioritaskan sebesar 5% untuk sektor pengeluaran pembangunan yang menjadi prioritas, dan 2. Realokasi 15% pengeluaran rutin yang diprioritaskan sebesar 10% untuk sektor pengeluaran pembangunan yang menjadi prioritas. 6.5.1. Evaluasi Dampak Kebijakan Realokasi Pengeluaran Rutin dengan Prioritas Sektor Transportasi Prioritas peningkatan pengeluaran pembangunan sektor transportasi melalui realokasi pengeluaran rutin mengindikasikan alokasi pengeluaran sektor ini mengalami peningkatan terbesar dibanding sektor lain. Perubahan rasio pengeluaran rutin dan pembangunan menyebabkan perubahan dalam alokasi sektor-sektor pengeluaran pembangunan dan distribusi kredit perbankan seperti disajikan pada Tabel 39. Tabel 39. Evaluasi Dampak Realokasi 15% Pengeluaran Rutin dengan Prioritas Sektor Transportasi Terhadap Distribusi Pembiayaan Pembangunan Tingkat prioritas untuk sektor transportasi No

Jenis Pembiayaan dan Sektor

Pengeluaran Pembangunan

5%

10%

Bengkulu

Jambi

Sumbar

Bengkulu

Jambi

Sumbar

6.12

5.99

5.88

8.70

8.61

8.49

3.24

3.24

3.21

6.47

6.48

6.43

1

Sektor transportasi

2

Sektor pengembangan wilayah

1.01

0.96

0.93

0.78

0.74

0.72

3

Sektor sumberdaya manusia

0.62

0.59

0.57

0.48

0.45

0.44

4

Sektor lainnya

1.26

1.20

1.17

0.97

0.93

0.90

1

Investasi dan Modal Kerja

-3.98

-4.17

-4.27

-6.72

-7.09

-7.43

2

UKM

3.33

2.99

2.77

-0.09

-0.43

-0.68

3

Pertanian

-7.47

-7.80

-7.98

-12.43

-13.10

-13.72

Kredit

171

Peningkatan alokasi pengeluaran pembangunan sektor transportasi yang lebih besar akan mendorong penurunan proporsi kredit sektor produksi (investasi dan modal kerja), dan kredit sektor pertanian. Pada sisi lain peningkatan proprosi kredit UKM hanya terjadi pada tingkat prioritas 5%, sedangkan jika terus ditingkatkan akan mendorong proporsi kredit non-UKM atau usaha besar. Hal ini mengindikasikan bahwa menambah tingkat prioritas sektor transportasi tidak secara linear mempengaruhi proporsi kredit usaha kecil dan menengah. Perkembangan distribusi pembiayaan pembangunan sektor publik dan swasta ini akan mendorong perubahan dalam berbagai indikator sosial, ekonomi dan lingkungan seperti disajikan pada Tabel 40. Tabel 40. Evaluasi Dampak Realokasi 15% Pengeluaran Rutin dengan Prioritas Sektor Transportasi Terhadap Indikator Sosial, Ekonomi dan Lingkungan (%) Tingkat prioritas untuk sektor transportasi No

Variabel

5%

10%

Bengkulu

Jambi

Sumbar

Bengkulu

Jambi

Sumbar

Ekonomi 1

Pangsa PDB Pertanian

-0.59

-0.57

-0.56

-1.04

-1.02

-0.99

2 3

Pertumbuhan output PDB/Kapita

0.97 0.09

1.02 0.15

1.04 0.20

1.86 -0.89

1.94 -0.74

2.01 -0.52

1 2

Partisipasi angkatan kerja Pengangguran terbuka

0.58 -0.71

0.56 -0.71

0.54 -0.71

0.45 -1.05

0.44 -1.06

0.42 -1.07

3

Pangsa TK Pertanian

-0.01

0.15

0.26

1.24

1.47

1.68

-4.79 -0.27

-4.45 -0.18

-5.67 -0.12

-9.40 -0.62

-8.76 -0.46

-11.11 -0.29

0.33

0.33

0.32

Sosial

Lingkungan 1 2

Laju deforestasi Degradasi zona penyangga

3 Degradasi TNKS 0.20 0.20 0.19 Keterangan: Angka ”Tebal” menunjukkan hasil simulasi sesuai dengan diharapkan

Kombinasi kebijakan realokasi pengeluaran rutin sebesar 15% dengan peningkatan sektor transportasi mampu medorong laju pertumbuhan output, tetapi

172

pada level 10% tidak diikuti dengan peningkatan output perkapita. Laju pertumbuhan output melalui perubahan struktural dengan menurunnya pangsa output sektor pertanian tetapi tidak diikuti dengan struktur tenaga kerja karena meningkatnya porsi tenaga sektor pertanian. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan ini mendorong terjadinya ketimpangan distribusi output antara sektor pertanian dan non-pertanian. Penurunan output sektor pertanian yang diikuti dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja pada sektor ini mengindikasikan konsentrasi kemiskinan pada daerah pedesaan termasuk pada kawasan sekitar taman nasional. Kebijakan ini juga mampu meningkatkan kemampuan ekonomi dalam penyerapan tenaga kerja sehingga tingkat pengangguran menurun meskipun terjadi peningkatan supplai tenaga kerja (partisipasi kerja). Penyerapan tenaga kerja masih lebih dominan pada sektor pertanian tetapi dengan produktivitas yang relatif lebih rendah, sehingga output berkembang tidak secepat sektor nonpertanian, sehingga terjadinya penurunan output perkapita pada prioritas 10% sebagai implikasi dari kemiskinan sektor pedesaan. Hal ini diduga menjadi salah satu faktor penyebab peningkatan alokasi sektor transportasi sebagai sektor prioritas akan mendorong semakin meningkatnya degradasi hutan taman nasional. Kemiskinan pada pedesaan juga menyebabkan menurunnya aksesibilitas masyarakat terhadap kepemilikan modal terutama untuk budidaya pertanian. Kemampuan modal untuk mengolah lahan ini akan mengurangi konversi hutan untuk budidaya sehingga laju deforestasi mengalami penurunan tetapi pada sisi lain akan mendorong pemanfaatan sumberdaya hutan oleh masyarakat. Luas hutan

173

kawasan yang masih mampu menyediakan sumberdaya tersebut akan mengurangi tekanan terhadap hutan zona penyangga sehingga degradasi hutan zona ini menurun. Penurunan tekanan pada zona penyangga taman nasional ini diduga bersifat sementara karena peralihan pemanfaatan sumberdaya akan terjadi jika sumberdaya hutan kawasan mulai langka. Skenario kombinasi realokasi pengeluaran rutin dengan prioritas pengembangan aksesibilitas ini mengindikasikan bahwa peningkatan alokasi pengeluaran pembangunan sektor transportasi bersifat terbatas. Unsur ”trade off” antar berbagai aspek pembangunan mengindikasikan adanya ”opportunity cost” yang harus dibayar terutama distribusi pendapatan dan kerusakan areal konservasi. Pertumbuhan output yang meningkat ternyata diikuti dengan meningkatnya ketimpangan pembangunan antar sektor dan degradasi hutan taman nasional. Hal ini juga mengindikasikan bahwa pembangunan sektor transportasi guna membuka aksesibilitas kawasan harus diikuti dengan pengembangan kesempatan kerja sektor non-pertanian terutama pada daerah pedesaan. Transformasi struktural pasar tenaga kerja ini dapat dilakukan dengan keseimbangan antara alokasi pengeluaran pembangunan sektor transportasi dengan sektor lain seperti sektor industri dan dunia usaha, sumberdaya manusia dan pengembangan wilayah. 6.5.2. Evaluasi Dampak Kebijakan Realokasi Pengeluaran Rutin dengan Prioritas Sektor Pengembangan Wilayah Prioritas peningkatan pengeluaran pembangunan sektor pengembangan wilayah melalui realokasi pengeluaran rutin mengindikasikan alokasi pengeluaran

174

sektor ini mengalami peningkatan terbesar dibanding sektor lain. Perubahan rasio pengeluaran rutin dan pembangunan menyebabkan perubahan dalam alokasi sektor-sektor pengeluaran pembangunan dan distribusi kredit perbankan seperti disajikan pada Tabel 41. Tabel 41. Evaluasi Dampak Realokasi 15% Pengeluaran Rutin dengan Prioritas Sektor Pengembangan Wilayah Terhadap Distribusi Pembiayaan Pembangunan Tingkat prioritas untuk sektor pengembangan wilayah No

Jenis Pembiayaan dan Sektor

Pengeluaran Pembangunan

5%

10%

Bengkulu

Jambi

Sumbar

Bengkulu

Jambi

Sumbar

7.51

7.31

7.15

9.77

9.63

9.48 1.71

1

Sektor transportasi

2.39

2.28

2.21

1.84

1.77

2

Sektor pengembangan wilayah

3.24

3.24

3.21

6.47

6.48

6.43

3

Sektor sumberdaya manusia

0.62

0.59

0.57

0.48

0.45

0.44

4

Sektor lainnya

1.26

1.20

1.17

0.97

0.93

0.90

1

Investasi dan Modal Kerja

-3.61

-3.61

-3.54

-3.53

-3.46

-3.32

2

UKM

8.83

8.70

8.58

15.59

15.54

15.41

3

Pertanian

-7.52

-7.52

-7.40

-8.47

-8.35

-8.07

Kredit

Peningkatan alokasi pengeluaran pembangunan sektor pengembangan wilayah sebagaimana sektor transportasi akan mendorong peningkatan kredit sektor konsumsi, dan terindikasi dengan menurunnya proporsi kredit sektor produksi yaitu kredit investasi dan modal kerja. Pengembangan wilayah akan mendorong peningkatan kesempatan usaha sektor non-pertanian skala kecil sampai menengah, dan diduga menjadi faktor utama meningkatnya proporsi kredit UKM dan menurunnya proporsi kredit sektor pertanian. Perbedaan kebijakan ini dengan prioritas sektor transportasi adalah peningkatan proporsi kredit UKM tetap terjadi meskipun tingkat prioritas ditingkatkan. Perubahan dalam alokasi sektor

175

pengeluaran pembangunan dan distribusi kredit perbankan selanjutnya berpotensi mempengaruhi perkembangan sosial ekonomi dan lingkungan seperti disajikan pada Tabel 42. Tabel 42. Evaluasi Dampak Realokasi 15% Pengeluaran Rutin dengan Prioritas Sektor Pengembangan Wilayah Terhadap Indikator Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Tingkat prioritas untuk sektor pengembangan wilayah No

Variabel

5% Bengkulu

Jambi

10% Sumbar

Ekonomi 1 Pangsa PDB Pertanian -0.34 -0.31 -0.29 2 Pertumbuhan output 0.53 0.52 0.51 3 PDB/Kapita 0.21 0.26 0.25 Sosial 1 Partisipasi angkatan kerja 0.57 0.55 0.53 2 Pengangguran terbuka -0.86 -0.85 -0.83 3 Pangsa TK Pertanian -0.27 -0.19 -0.17 Lingkungan 1 Laju deforestasi -2.28 -1.93 -2.35 2 Degradasi zona penyangga -0.01 0.06 0.09 3 Degradasi TNKS 0.23 0.23 0.22 Keterangan: Angka ”Tebal” menunjukkan hasil simulasi sesuai dengan diharapkan

Bengkulu

Jambi

Sumbar

-0.03 0.05 0.03

-0.01 0.03 0.03

0.00 0.00 -0.01

0.43 -1.12 -0.20

0.41 -1.11 -0.18

0.39 -1.09 -0.21

0.57 0.33 0.31

0.68 0.35 0.30

0.93 0.33 0.30

Kombinasi kebijakan realokasi pengeluaran rutin dan pengembangan wilayah

mampu

mendorong

terjadinya

transformasi

struktural

dalam

pembangunan ekonomi. Perkembangan dunia usaha terutama sektor non-pertanian menyebabkan semakin menurunnya pangsa output dan tenaga kerja sektor pertanian, serta pertumbuhan output yang didorong oleh sektor non-pertanian relatif akan lebih cepat. Laju pertumbuhan output yang lebih tinggi akan meningkatkan kemampuan ekonomi dalam penyerapan tenaga kerja terutama pada sektor non-pertanian, sehingga output perkapita sebagai indikator kesejahteraan rakyat juga akan meningkat.

176

Kombinasi kebijakan ini pada aspek ekonomi dan tenaga kerja mampu menghasilkan dampak sesuai dengan yang diharapkan, tetapi terhadap aspek lingkungan akan menyebabkan tekanan lebih besar terhadap sumberdaya lahan dan hutan. Pada peningkatan sektor pengembangan wilayah sebesar 5% masih mampu menurunkan konversi hutan untuk penggunaan lain (deforestasi) dan degradasi hutan zona penyangga khususnya pada kawasan Bengkulu tetapi pada level prioritas 10% deforestasi kawasan dan degradasi hutan zona penyangga akan semakin meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan alokasi pengeluaran pembangunan sektor ini sebagaimana sektor transportasi relatif sangat terbatas. Kondisi ini juga terlihat dengan peningkatan degradasi hutan taman nasional yang semakin meningkat seiring meningkatnya prioritas pengeluaran pembangunan sektor ini. Peningkatan alokasi sektor prioritas dengan level yang lebih besar tanpa diiringi dengan peningkatan realokasi pengeluaran rutin malah akan menyebabkan laju pertumbuhan output dan output perkapita yang lebih rendah. Penurunan ini merupakan implikasi dari dampak peningkatan yang cenderung menurunkan pencapaian target pembangunan baik pada aspek ekonomi, tenaga kerja maupun lingkungan. Berdasarkan skenario kebijakan kombinasi ini dapat diindikasikan bahwa sektor pengembangan wilayah sebagai prioritas juga bersifat terbatas. Peningkatan alokasi pengeluaran pembangunan sektor ini harus dilakukan seiring dengan peningkatan alokasi sektor lain seperti sektor sumberdaya manusia.

177

6.5.3. Evaluasi Dampak Kebijakan Realokasi Pengeluaran Rutin dengan Prioritas Sektor Sumberdaya Manusia Prioritas peningkatan pengeluaran pembangunan sektor sumberdaya manusia melalui realokasi pengeluaran rutin mengindikasikan alokasi pengeluaran sektor ini mengalami peningkatan terbesar dibanding sektor lain. Peningkatan alokasi sektor prioritas diikuti dengan peningkatan sektor lain yang bervariasi, serta berpotensi mempengaruhi distribusi kredit perbankan seperti disajikan pada Tabel 43. Tabel 43. Evaluasi Dampak Realokasi 15% Pengeluaran Rutin dengan Prioritas Sektor Sumberdaya Manusia Terhadap Distribusi Pembiayaan Pembangunan Tingkat prioritas untuk sektor sumberdaya manusia No

Jenis Pembiayaan dan Sektor

5%

10%

Bengkulu

Jambi

Sumbar

Bengkulu

Jambi

7.90

7.69

7.51

10.07

9.92

9.76

Sektor transportasi

2.39

2.28

2.21

1.84

1.77

1.71

2

Sektor pengembangan wilayah

1.01

0.96

0.93

0.78

0.74

0.72

3

Sektor sumberdaya manusia

3.24

3.24

3.21

6.47

6.48

6.43

4

Sektor lainnya

1.26

1.20

1.17

0.97

0.93

0.90

1

Investasi dan Modal Kerja

-2.89

-2.92

-2.94

-1.77

-1.81

-1.84

2

UKM

3.38

3.12

2.96

1.82

1.63

1.50

3

Pertanian

-5.46

-5.50

-5.53

-3.35

-3.41

-3.46

Pengeluaran Pembangunan 1

Sumbar

Kredit

Dampak perubahan alokasi sektor pengeluaran pembangunan terhadap distribusi kredit relatif sama dengan prioritas sektor transportasi. Proporsi kredit sektor produksi (investasi dan modal kerja) dan kredit sektor pertanian akan mengalami penurunan, sedangkan proporsi kredit UKM mengalami peningkatan tetapi dengan kecenderungan menurun seiring peningkatan alokasi pengeluaran

178

pembangunan sektor sumberdaya manusia. Perubahan dalam alokasi pembiayaan pembangunan ini selanjutnya mendorong perkembangan sosial, ekonomi, dan lingkungan seperti disajikan pada Tabel 44. Tabel 44. Evaluasi Dampak Realokasi 15% Pengeluaran Rutin dengan Prioritas Sektor Sumberdaya Manusia Terhadap Indikator Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Level realokasi untuk sektor sumberdaya manusia No

Variabel

5%

10%

Bengkulu

Jambi

Sumbar

Bengkulu

Jambi

Sumbar

Ekonomi 1

Pangsa PDB Pertanian

-0.50

-0.47

-0.45

-0.44

-0.41

-0.40

2

Pertumbuhan output

0.75

0.75

0.75

0.61

0.61

0.61

3

PDB/Kapita

2.24

2.32

2.19

4.68

4.74

4.41

Sosial 1

Partisipasi angkatan kerja

0.71

0.68

0.67

0.74

0.72

0.71

2

Pengangguran terbuka

-0.65

-0.63

-0.62

-0.57

-0.56

-0.56

3

Pangsa TK Pertanian

-0.53

-0.43

-0.36

-0.78

-0.71

-0.65

Lingkungan 1

Laju deforestasi

-3.92

-3.49

-4.35

-3.52

-3.17

-3.97

2

Degradasi zona penyangga

-0.22

-0.13

-0.08

-0.21

-0.14

-0.09

0.03

0.03

0.03

3 Degradasi TNKS 0.12 0.12 0.11 Keterangan: Angka ”Tebal” menunjukkan hasil simulasi sesuai dengan diharapkan

Kombinasi kebijakan realokasi pengeluaran rutin dengan sektor prioritas sumberdaya manusia mampu mendorong laju pertumbuhan output melalui perubahan struktural dalam perekonomian. Peningkatan alokasi pengeluaran pembangunan mampu mendorong semakin meningkatnya tenaga kerja dan kesempatan kerja sektor non-pertanian, sehingga pangsa sektor non-pertanian dalam pembentukan PDB kawasan semakin meningkat. Sumberdaya manusia yang meningkat baik melalui pendidikan formal maupun non-formal seperti pelatihan tenaga kerja mampu menciptakan lapangan kerja baru yang tidak

179

tergantung pada sektor pertanian. Laju pertumbuhan output yang didorong oleh berkembangnya sektor non-pertanian ini akan mampu mendorong peningkatan permintaan tenaga kerja dan pada akhirnya akan mampu mendorong semakin membaiknya kesejahteraan (output perkapita). Ketergantungan output dan tenaga kerja terhadap sektor pertanian yang semakin menurun ini, akan mengurangi tekanan terhadap lahan sehingga konversi hutan kawasan dan degradasi hutan zona penyangga akan berkurang. Pada sisi lain kecenderungan laju degradasi hutan taman nasional seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap kualitas sumberdaya manusia ini mengindikasikan bahwa peningkatan alokasi sektor ini masih dapat dilakukan sampai batas tertentu. Peningkatan alokasi pengeluaran pembangunan sektor sumberdaya manusia akan terus mendorong terjadinya peningkatan output perkapita dan penurunan degradasi taman nasional tetapi pada batas tertentu akan berdampak negatif terhadap aspek lain seperti laju pertumbuhan output dan tingkat pengangguran. Berdasarkan hal tersebut dapat diindikasikan bahwa realokasi pengeluaran rutin yang dengan prioritas peningkatan alokasi pengeluaran pembangunan sumberdaya manusia akan memberikan hasil yang relatif lebih baik dalam menjaga keseimbangan dalam berbagai aspek pembangunan. Untuk mencapai hasil yang lebih baik maka upaya peningkatan alokasi pengeluaran sektor ini sebaiknya juga diikuti dengan meningkatkan realokasi pengeluaran rutin untuk pembangunan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penurunan alokasi pengeluaran pembangunan

sektor

lain

sebagai

pendukung

kebijakan,

dan

mampu

180

meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak diikuti dengan meningkatnya degradasi hutan taman nasional. 6.6.

Evaluasi Dampak Kombinasi Kebijakan Realokasi Pengeluaran Rutin dan Sektor Prioritas untuk Pembangunan Berkelanjutan Hasil

simulasi

kebijakan

pembangunan

sektoral

atau

hanya

memperhatikan salah satu aspek pembangunan saja tanpa adanya peningkatan pengeluaran pembangunan melalui realokasi pengeluaran rutin hanya akan menimbulkan opportunity cost pada aspek lain. Hal ini terjadi karena adanya unsur ”trade off” antara berbagai aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Pembangunan berorientasi pertumbuhan ekonomi tetapi tidak diikuti dengan pengendalian laju pertumbuhan penduduk akan memberikan dampak relatif kecil bagi tingkat kesejahteraan. Hal yang sama juga terjadi jika pertumbuhan output hanya mengandalkan salah satu sektor saja dan mengabaikan aspek keseimbangan antara sektor akan menimbulkan masalah baru seperti semakin timpangnya distribusi pendapatan. Pembangunan ekonomi kawasan yang masih bertumpu pada sektor pertanian tanpa diikuti dengan transformasi struktural akan menyebabkan tekanan lebih besar terhadap lahan seperti meningkatnya konversi hutan kawasan dan degradasi hutan pada areal konservasi. Pada sisi lain perubahan struktur ouput guna mendorong peningkatan laju pertumbuhan output tanpa diikuti perubahan struktur tenaga kerja akan berdampak semakin meningkatnya ketimpangan antara sektor pertanian (pedesaan) dan industri (urban). Kondisi ini akan menyebabkan terjadinya konsentrasi penduduk miskin pada daerah pedesaan, yang potensial

181

menjadi faktor pendorong utama terjadinya eksploitasi kawasan konservasi seperti taman nasional. Untuk itu upaya perlindungan taman nasional membutuhkan kebijakan pembangunan yang terintegrasi dengan memperhatikan keseimbangan tiga aspek pembangunan atau yang lebih dikenal dengan pembangunan berkelanjutan (sustainability development). Hasil simulasi sebelumnya mengindikasikan bahwa kebijakan realokasi pengeluaran rutin yang diikuti dengan prioritas pengembangan sektor sumberdaya manusia memberikan hasil yang relatif lebih baik dibanding dengan prioritas sektor prioritas lainnya (transportasi dan pengembangan wilayah). Peningkatan alokasi pengeluaran pembangunan sektor sumberdaya manusia melalui realokasi pengeluaran rutin menunjukkan trend yang positif bagi upaya perlindungan taman nasional. Hal ini mengindikasikan peningkatan pengeluaran pembangunan sektor ini masih dapat dilakukan tetapi harus diikuti dengan peningkatan realokasi pengeluaran rutin. Berdasarkan trend ini dilakukan kombinasi kebijakan realokasi pengeluaran rutin sebesar 20% dengan alokasi sebesar 15% diprioritaskan untuk pengembangan sumberdaya manusia, dan selanjutnya disebut dengan kebijakan alokasi pengeluaran pembangunan berkelanjutan 6.6.1. Alokasi Pengeluaran Pemerintah Berkelanjutan Kebijakan alokasi pengeluaran pembangunan berkelanjutan ini akan menyebabkan peningkatan yang lebih besar dalam alokasi pengeluaran sektor sumberdaya manusia dan diikuti dengan sektor lainnya kecuali sektor pertanian.

182

Alokasi untuk masing-masing sektor pengeluaran dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan disajikan pada Tabel 45. Tabel 45. Perubahan dan Alokasi Pengeluaran Pemerintah Daerah untuk Pembangunan Berkelanjutan No

Sektor Pembiayaan

Perubahan (%) Bengkulu

Jambi

Hasil Simulasi (%) Sumbar

Bengkulu

Jambi

Sumbar

Pengeluaran Pembangunan 1

Transportasi

2.19

2.10

2.04

13.79

13.75

15.85

2

Pengembangan Wilayah

0.92

0.89

0.86

7.48

7.15

8.01

3

Sumberdaya Manusia

9.71

9.72

9.64

14.08

14.52

14.53

4

Lain-lain

Jumlah

1.16

1.11

1.08

13.88

13.62

10.96

13.97

13.82

13.62

50.76

50.95

50.65

-1.86

-1.92

-1.97

82.10

80.88

74.10

Kredit 1

Investasi dan Modal Kerja

2

UKM

1.75

1.53

1.39

29.63

30.10

49.49

3

Pertanian

-3.53

-3.62

-3.72

60.53

63.86

50.32

Tabel 45 menunjukkan bahwa realokasi pengeluaran rutin sebesar 20% akan meningkatkan alokasi pengeluaran pembangunan lebih dari 13.5% dengan peningkatan terbesar sektor sumberdaya manusia yaitu lebih dari 9%. Peningkatan juga terjadi pada seluruh alokasi sektor pengeluaran lain, kecuali sektor pertanian yang mengalami penurunan tetapi relatif kecil yaitu 0.05%. Alokasi sektor pengeluaran lain yang mengalami kenaikan cukup besar adalah sektor transportasi, sedangkan sektor pengembangan wilayah dan sektor-sektor lainnya mengalami peningkatan kecil dari 1%. Hal ini sebagai implikasi dari respon pengeluaran pembangunan sektor transportasi yang lebih tinggi terhadap perubahan rasio pengeluaran rutin dan pembangunan dibanding sektor-sektor pengeluaran lainnya.

183

Realokasi menyebabkan rasio pengeluaran rutin dan pembangunan mendekati 50:50 yang menunjukkan batas minimal pengeluaran pembangunan, guna mencapai peningkatan kesejahteraan tanpa adanya peningkatan tekanan terhadap taman nasional. Alokasi pengeluaran pembangunan terbesar pada masing-masing kawasan berbeda, yaitu untuk kawasan Bengkulu dan Jambi sektor sumberdaya manusia diikuti dengan sektor transportasi dan pengembangan wilayah, sedangkan untuk kawasan Sumatera Barat sektor transportasi diikuti dengan sektor sumberdaya manusia dan pengembangan wilayah. Sektor pengeluaran pembangunan lain yang cukup besar pada ketiga kawasan yaitu sektor kesejahteraan sosial dan sektor lainnya. Alokasi ini mengindikasikan bahwa pengembangan sumberdaya manusia harus diikuti dengan peningkatan aksesibilitas dan pengembangan kawasan, serta upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Pada sisi lain pengembangan industri dan dunia usaha untuk meningkatkan kesempatan kerja non-pertanian lebih banyak diserahkan pada sektor swasta dan pemerintah daerah hanya berperan sebagai motivator dengan menyediakan sarana dan prasarana seperti infrastruktur jalan dan sumberdaya manusia. Hal yang sama terjadi untuk pengembangan sektor pertanian penurunan alokasi ditujukan untuk mengurangi ekspansi lahan yang mendorong deforestasi dan degradasi hutan. Tabel 45 juga menunjukkan bahwa perubahan struktural dalam pengeluaran pemerintah daerah atau sektor publik ini diikuti dengan perubahan distribusi masing-masing kelompok kredit perbankan. Peningkatan output perkapita mendorong peningkatan kredit konsumsi yang lebih tinggi dibanding

184

kredit investasi dan modal kerja, sehingga proporsi kredit investasi dan modal kerja mengalami penurunan. Pada sisi lain peningkatan proporsi kredit UKM merupakan implikasi dari berkembangnya berbagai jenis usaha kecil akibat meningkatnya aksesibilitas dan perkembangan kawasan. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia akan memotivasi munculnya wirausahawan baru pada sektor industri dan jasa. Usaha kecil dan menengah akan berkembang dan kebutuhan modal akan meningkat baik untuk memulai maupun pengembangan usaha sehingga proporsi kredit UKM meningkat dan pada sisi lain usaha besar akan lebih dominan berkembang melalui investasi sektor swasta yang dananya diduga berasal pemilik modal dari luar kawasan. Perkembangan UKM juga lebih didominasi oleh usaha sektor nonpertanian dan ini terindikasi dengan menurunnya proporsi kredit sektor pertanian. Penurunan proporsi kredit sektor pertanian ini disamping akibat berkembangnya UKM non-pertanian juga akibat berkurangnya aktivitas pembangunan sektor pertanian seiring berkurangnya alokasi pengeluaran pembangunan sektor pertanian. Perubahan dalam pembiayaan pembangunan ini akan mempengaruhi berbagai indikator ekonomi, sosial dan lingkungan. 6.6.2. Evaluasi Dampak Kebijakan Alokasi Pengeluaran Pembangunan Berkelanjutan pada Aspek Ekonomi Kebijakan

mendorong

terjadinya

transformasi

struktural

dalam

pembangunan ekonomi, yaitu menurunnya peran sektor pertanian dalam pembentukan output dan penyerapan tenaga kerja disajikan pada Tabel 46.

185

Tabel 46. Evaluasi Dampak Alokasi Pengeluaran Pemerintah Daerah untuk Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Struktur Perekonomian Kawasan No

Kawasan

1

Bengkulu

2

Jambi

3

Sumbar

Nilai Dasar Simulasi Perubahan Dasar Simulasi Perubahan Dasar Simulasi Perubahan

Pangsa output sektor pertanian (%) 44.59 44.05 -0.54 45.20 44.68 -0.52 34.90 34.40 -0.50

Indikator Pangsa tenaga kerja sektor pertanian (%) 73.23 72.10 -1.12 73.62 72.59 -1.03 66.41 65.45 -0.95

Tabel 46 menunjukkan bahwa kebijakan ini mendorong terjadinya transformasi struktural pembangunan baik pada pasar output maupun tenaga kerja. Penurunan pangsa sektor pertanian dalam pembentukan output kawasan, diikuti dengan penurunan peran sektor ini dalam penyerapan tenaga. Perubahan dalam struktur output kawasan akan mendorong terjadinya migrasi tenaga kerja dari sektor pertanian ke non-pertanian. Perbandingan antar kawasan menunjukkan bahwa semakin besar penurunan pangsa output sektor pertanian, semakin besar migrasi tenaga kerja sehingga porsi tenaga kerja yang bekerja pada sektor pertanian semakin kecil. Hal ini terindikasi dari penurunan pangsa output sektor pertanian kawasan Bengkulu yang diikuti dengan penurunan lebih besar pangsa tenaga sektor primer ini dibanding kawasan lainnya. Penurunan pangsa output sektor pertanian kawasan Bengkulu terutama didorong oleh menurunnya pangsa sub-sektor perkebunan dan pangan, meskipun pangsa sub-sektor kehutanan meningkat sebagai implikasi peningkatan produksi kayu budidaya yang berasal

186

dari peningkatan porsi lahan kayu-kayuan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pembangunan berkelanjutan peningkatan produksi kayu hasil budidaya dapat dijadikan sebagai substitusi produk kehutanan yang berasal dari hutan alam. Transformasi struktural dalam perekonomian akan mendorong terjadinya peningkatan laju pertumbuhan output dan tingkat kesejahteraan masyarakat masing-masing kawasan seperti disajikan pada Tabel 47. Tabel 47. Evaluasi Dampak Alokasi Pengeluaran Pemerintah Daerah untuk Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Pasar Output No

Kawasan

1

Bengkulu

2

Jambi

3

Sumbar

Nilai Dasar Simulasi Perubahan (%) Dasar Simulasi Perubahan (%) Dasar Simulasi Perubahan (%)

Indikator Pertumbuhan output Output perkapita kawasan (%) kawasan (Juta Rupiah) 3.16 1.17 3.89 1.25 0.73 7.06 3.56 1.17 4.30 1.25 0.74 7.13 3.83 1.26 4.58 1.34 0.75 6.62

Peningkatan peran sektor non-pertanian dalam pembentukan output akan mendorong laju pertumbuhan output yang lebih cepat, sehingga dengan laju pertumbuhan yang lebih tinggi dibanding pertumbuhan penduduk akan menyebabkan peningkatan output perkapita. Perbandingan antar kawasan mengindikasikan bahwa semakin besar perubahan struktur output atau pangsa output sektor pertanian kawasan, maka semakin cepat laju pertumbuhan output. Hal ini terlihat dari laju pertumbuhan output kawasan Sumatera Barat yang lebih tinggi dibanding kawasan Jambi dan Bengkulu. Pada sisi lain, laju pertumbuhan

187

output kawasan Jambi yang lebih tinggi dibanding Bengkulu disebabkan oleh struktur output sub-sektor pembentuk sektor pertanian. Pangsa sektor pertanian yang relatif sama tetapi pada kawasan Jambi kontribusi sub-sektor perkebunan yang

cukup

besar

mengindikasikan

dibanding

bahwa

kontribusi

pengembangan

kawasan sub-sektor

Bengkulu.

Hal

perkebunan

ini

mampu

mendorong laju pertumbuhan output kawasan yang lebih tinggi dibanding subsektor tanaman pangan, seperti disajikan pada Tabel 48. Tabel 48. Hubungan Antara Struktur Output dengan Laju Pertumbuhan Output dan Output Perkapita Kawasan Pada Pembangunan Berkelanjutan No

Variabel

Bengkulu

Kawasan Jambi

Sumbar

26.43

20.23

22.09

Pangsa output sektor pertanian kawasan (%) 1

Pangsa sub-sektor tanaman pangan

2

Pangsa sub-sektor perkebunan

8.28

15.01

5.79

3

Pangsa sub-sektor peternakan

3.62

3.59

2.84

4

Pangsa sub-sektor perikanan

2.32

5.14

0.82

5

Pangsa sub-sektor kehutanan

3.39

0.70

2.86

44.05

44.68

34.40

Pertumbuhan output kawasan (%)

3.89

4.30

4.58

Output perkapita kawasan (juta rupiah)

1.25

1.25

1.34

Jumlah

Transformasi struktural pasar output dan laju pertumbuhan output kawasan juga akan mendorong semakin meningkatnya output perkapita sebagai indikator kesejahteraan. Sebagaimana laju pertumbuhan output, maka semakin meningkat pangsa output sektor non-pertanian, maka akan semakin tinggi output perkapita, seperti pada kawasan Sumatera Barat. Pada kawasan Jambi dan Bengkulu dengan struktur ekonomi yang relatif sama memiliki output perkapita yang juga relatif

188

sama. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin menurunnya ketergantungan ekonomi pada sektor pertanian, maka tingkat kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Indikasi lain yang dapat diperoleh adalah penurunan pangsa output sektor pertanian yang diikuti dengan penurunan lebih besar pangsa tenaga sektor pertanian (Tabel 47) berpotensi memperbaiki distribusi output antar sektor pembangunan. Perubahan ini mengindikasikan bahwa output perkapita pada sektor pertanian (pedesaan) meningkat lebih besar dibanding sektor non-pertanian (urban). Perbaikan distribusi pendapatan antar sektor lebih baik pada kawasan Bengkulu dibanding kawasan lainnya, karena laju perubahan pangsa tenaga kerja lebih besar dibanding perubahan output. Hal ini mengindikasikan bahwa perhatian yang lebih besar pada pengembangan sumberdaya manusia akan mampu mengurangi ketimpangan dalam pembangunan yang menjadi salah satu aspek dalam pembangunan berkelanjutan. 6.6.3. Evaluasi Dampak Kebijakan Alokasi Pengeluaran Pembangunan Berkelanjutan pada Aspek Sosial Pilihan terhadap kebijakan kombinasi realokasi pengeluaran rutin dan prioritas sektor sumberdaya manusia dari aspek sosial juga menunjukkan dampak yang sesuai dengan diharapkan. Pada aspek sosial dalam pembangunan berkelanjutan maka salah satu aspek penting adalah semakin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Indikator untuk mengetahui tingkat keterlibatan masyarakat dapat dilihat dari sisi penawaran dan permintaan tenaga kerja seperti disajikan pada Tabel 49.

189

Tabel 49. Evaluasi Dampak Alokasi Pengeluaran Pemerintah Daerah untuk Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Pasar Tenaga Kerja Kawasan No

Kawasan

1

Bengkulu

2

Jambi

3

Sumbar

Nilai Dasar Simulasi Perubahan (%) Dasar Simulasi Perubahan (%) Dasar Simulasi Perubahan (%)

Indikator Tingkat Partisipasi Tingkat Pengangguran Angkatan Kerja (%) Terbuka (%) 64.30 5.06 65.28 4.34 0.98 -0.72 59.43 3.17 60.38 2.47 0.96 -0.71 54.84 4.13 55.78 3.43 0.94 -0.70

Peningkatan partisipasi kerja mengindikasikan semakin meningkatnya jumlah penduduk usia kerja untuk berpartisipasi dalam dunia kerja atau terjadi peningkatan penawaran tenaga kerja. Peningkatan laju pertumbuhan output yang lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan tenaga kerja, menyebabkan peningkatan permintaan tenaga kerja lebih besar dibanding dengan peningkatan penawaran. Hal ini mengindikasi adanya peningkatan daya serap tenaga kerja, sehingga pengangguran terbuka mengalami penuruan. Peningkatan partisipasi penduduk usia kerja dalam pembangunan lebih banyak terjadi pada sektor nonpertanian, dan ini terlihat dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka yang diikuti dengan menurunnya pangsa tenaga kerja sektor pertanian. Penyerapan tenaga kerja merupakan selisih antara peningkatan penawaran dan permintaan tenaga kerja dan berdasarkan hal tersebut dapat diketahui kemampuan perubahan output terhadap penurunan tingkat pengangguran. Tingkat penyerapan ini dapat dilihat dari persentase perubahan pertumbuhan output

190

terhadap persentase perubahan penawaran (elastisitas penawaran) dan permintaan (elastisitas permintaan) seperti disajikan pada Gambar 24. 2.5

2.32

2.26

2.20

Elastiistas (%)

1.26

1.30

1.5

1.34

2.0

Penaw aran Permintaan Pengangguran

1.0 0.5 Kaw asan

0.0 -0.5 -1.0 -0.98

-0.94

-0.96

-1.5 Bengkulu

Jambi

Sumbar

Gambar 24. Elastisitas Output Terhadap Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja Pertumbuhan output pada sektor ketenagakerjaan disamping mendorong peningkatan permintaan tetapi juga penawaran, seperti pada kawasan Bengkulu setiap persen peningkatan laju pertumbuhan output akan meningkatkan permintaan sekitar 2.32% dan pada sisi lain penawaran juga meningkat sekitar 1.34%. Peningkatan permintaan yang lebih besar dibanding dengan penawaran tenaga kerja menyebabkan tingkat pengangguran terbuka akan menurun sebesar 0.98%. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan realokasi pengeluaran rutin dengan

prioritas

sektor

pembangunan

sumberdaya

manusia

berpotensi

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Indikator ini menunjukkan bahwa kebijakan ini ditinjau dari aspek sosial potensial untuk memenuhi syarat suatu pembangunan berkelanjutan.

191

6.6.4. Evaluasi Dampak Kebijakan Alokasi Pengeluaran Pembangunan Berkelanjutan pada Aspek Lingkungan Pertumbuhan output dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kawasan melalui transformasi struktural perekonomian akan mengurangi ketergantungan ekonomi terhadap sumberdaya lahan dan hutan. Hal ini dapat dilihat dari evaluasi dampak kebijakan alokasi pengeluaran pemerintah untuk pembangunan berkelanjutan pada aspek lingkungan seperti disajikan pada Tabel 50. Tabel 50. Evaluasi Dampak Alokasi Pengeluaran Pemerintah Daerah untuk Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Permintaan Sumberdaya Lahan dan Hutan Kawasan (%) No

Kawasan

1

Bengkulu

2

Jambi

3

Sumbar

Nilai Dasar Simulasi Perubahan (%) Dasar Simulasi Perubahan (%) Dasar Simulasi Perubahan (%)

Indikator Porsi hutan kawasan

Tingkat degradasi zona penyangga

39.37 42.06 2.68 35.93 38.50 2.57 50.81 53.29 2.48

17.82 17.56 -0.26 8.70 8.51 -0.19 7.32 7.19 -0.13

Tingkat degradasi TNKS

4.83 4.84 0.01 7.43 7.43 0.00 7.18 7.18 0.00

Permintaan terhadap sumberdaya lahan mengalami penurunan yang terlihat dengan peningkatan porsi luas kawasan hutan. Hal ini mengindikasikan bahwa pada kebijakan alokasi pengeluaran pembangunan berkelanjutan, maka proses konversi hutan kawasan secara permanen terutama untuk tujuan budidaya atau deforestasi mengalami penurunan. Peningkatan porsi atau luas hutan kawasan ini akan menyediakan sumberdaya hutan bagi masyarakat, sehingga mencegah eksploitasi sumberdaya hutan pada zona penyangga. Implikasi dari perkembangan

192

ini adalah menurunnya degradasi hutan zona penyangga, dan berkurangnya tekanan

terhadap

taman nasional.

Hal ini

mengimplikasikan bahwa

perkembangan sosial ekonomi kawasan sebagai dampak dari kebijakan berpotensi menurunkan tekanan terhadap taman nasional. Degradasi hutan taman nasional meskipun masih ada tetapi tidak mengalami peningkatan lagi kecuali untuk kawasan Bengkulu. Hal ini mengindikasikan bahwa pada kawasan ini masih diperlukan upaya untuk menurunkan tingkat degradasi taman nasional dengan realokasi dan prioritas yang lebih besar. 6.7. Ikhtisar Secara umum dari evaluasi terhadap berbagai alternatif kebijakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah, maka dapat diindikasikan bahwa: 1.

Kebijakan peningkatan salah satu sektor pengeluaran pembangunan tanpa adanya perubahan dalam alokasi pengeluaran rutin dan pembangunan, peningkatan manfaat pada salah satu aspek pembangunan akan diikuti dengan penurunan manfaat kebijakan pada apek pembangunan lainnya.

2.

Ekspansi pembangunan daerah melalui realokasi pengeluaran rutin untuk peningkatan alokasi pengeluaran pembangunan tanpa adanya penataan sektor-sektor pengeluaran pembangunan berpotensi memberikan manfaat dari aspek sosial dan ekonomi, tetapi menyebabkan peningkatan tekanan terhadap taman nasional.

3.

Kebijakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah berupa realokasi pengeluaran rutin dengan prioritas peningkatan alokasi pengeluaran

193

pembangunan sektor sumberdaya manusia merupakan kombinasi kebijakan terbaik yang dapat dilakukan. 4.

Rasio antara pengeluaran rutin dan pembangunan yang seimbang dengan prioritas

pengembangan

meningkatkan

sektor

kesejahteraan

sumberdaya

masyarakat

(output

manusia,

berpotensi

perkapita)

melalui

transformasi struktural pasar output dan tenaga kerja, serta mengurangi pengangguran terbuka dan ketergantungan terhadap sumberdaya lahan dan hutan, serta tekanan terhadap taman nasional. 5.

Kebijakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah yang berkelanjutan mampu mengurangi konflik kepentingan terutama pada antara kebutuhan ekonomi masyarakat sekitar, dan upaya pelestarian taman nasional. Upaya pelestarian taman nasional dan zona penyangga melalui aktivitas langsung pada zona penyangga dan taman nasional yang dibiayai oleh pemerintah pusat maupun lembaga donor luar negeri akan lebih efektif untuk dilaksanakan.

VII. RAMALAN DAMPAK KEBIJAKAN ALOKASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP DEFORESTASI KAWASAN DAN DEGRADASI TNKS TAHUN 2007 - 2010

7.1.

Ramalan Alokasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Alokasi pengeluaran pembangunan cenderung mengalami penurunan dan

sebaliknya alokasi pengeluaran rutin meningkat. Variasi alokasi pengeluaran antar sektor dalam pembangunan meskipun menurun tetapi tidak mengalami perubahan dari tahun ketahun seperti disajikan pada Tabel 51. Tabel 51. Ramalan Perkembangan Alokasi Pengeluaran Pembangunan Pada Periode Tahun 2004 – 2010 No

Sektor Pengeluaran Pembangunan

Bengkulu 1 Transportasi 2 Pembangunan Wilayah 3

Sumberdaya Manusia

4

Lain-lain

2004

Alokasi (%) 2007

2010

5.36 3.12

4.49 3.01

3.83 2.98

Perubahan/tahun (%) 2004 - 2007 2007 - 2010 -0.29 -0.04

-0.22 -0.01

2.35

2.17

2.03

-0.06

-0.04

14.02

13.86

13.80

-0.05

-0.02

Pengeluaran pembangunan

24.84

23.52

22.64

-0.44

-0.29

Pengeluaran rutin

75.16

76.48

77.36

0.44

0.29

Jambi 1

Transportasi

8.41

8.48

8.66

0.02

0.06

2

Pembangunan Wilayah

2.96

2.62

2.32

-0.11

-0.10

3

Sumberdaya Manusia

3.39

3.36

3.35

-0.01

0.00

4

Lain-lain

14.03

13.62

13.27

-0.14

-0.12

Pengeluaran pembangunan

28.80

28.07

27.59

-0.24

-0.16

Pengeluaran rutin

71.20

71.93

72.41

0.24

0.16

Sumbar 1

Transportasi

7.62

6.99

6.55

-0.21

-0.15

2

Pembangunan Wilayah

3.39

3.19

3.06

-0.07

-0.04

3

Sumberdaya Manusia

4

Lain-lain

2.83

2.68

2.57

-0.05

-0.03

10.80

10.54

10.38

-0.09

-0.05

Pengeluaran pembangunan

24.64

23.38

22.57

-0.42

-0.27

Pengeluaran rutin

75.36

76.62

77.43

0.42

0.27

195

Penurunan alokasi pengeluaran pembangunan terbesar terjadi pada kawasan Bengkulu dan Sumbar terutama didorong oleh penurunan alokasi pengeluaran pembangunan sektor transportasi. Pada sisi lain meskipun alokasi pengeluaran pembangunan pada kawasan Jambi juga mengalami penurunan tetapi alokasi pengeluaran sektor transportasi tetap mengalami peningkatan. Penurunan alokasi pengeluran pembangunan pada kawasan ini terutama disebabkan oleh menurunnya alokasi sektor sumberdaya manusia tetapi secara rata-rata tetap lebih besar dibanding sektor pengeluaran pembangunan lainnya. Perbedaan alokasi pengeluaran pemerintah daerah antar kawasan mengindikasikan adanya perbedaan pola alokasi anggaran, sehingga berdampak berbeda terhadap perkembangan kawasan. Menggunakan tahun dasar periode desentralisasi (2001 – 2003), maka perkembangan masing-masing aspek tanpa adanya perubahan dalam alokasi pengeluaran pemerintah daerah disajikan pada Tabel 52. Perubahan paradigma dalam alokasi pengeluaran pemerintah selama desentralisasi fiskal dibutuhkan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena tanpa adanya perubahan dalam alokasi akan menghambat terjadinya transformasi struktural dalam perekonomian. Hal ini terlihat dengan semakin meningkatnya ketergantungan ekonomi terhadap sektor pertanian baik pada pasar output maupun pasar tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi tidak akan sustainable dan kenaikan pertumbuhan hanya terjadi pada tahun-tahun awal dan selanjutnya akan mengalami penurunan. Dampak dari kondisi ini adalah akan menyebabkan terjadinya semakin melemahnya laju peningkatan output perkapita yang mengindikasikan semakin rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

196

Tabel 52. Ramalan Perkembangan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Tanpa Perubahan Kebijakan Periode Tahun 2004 – 2010 No

Variabel

2004-2006 Bengkulu

Jambi

2007-2010 Sumbar

Bengkulu

Jambi

Sumbar

0.76 -0.17 1.84

2.27 0.93 -4.65

2.65 -0.36 1.45

3.03 -1.57 1.63

-0.18 0.35 0.18

0.93 0.30 2.79

-0.11 0.69 1.84

-0.15 1.25 0.36

-1.22 0.13 0.15

-9.87 -0.75 0.37

-13.89 -1.10 0.16

-8.45 -0.65 0.26

Ekonomi 1 Pangsa PDB Pertanian 0.22 0.65 2 Pertumbuhan output 1.15 0.48 3 PDB/Kapita -1.03 2.03 Sosial 1 Partisipasi angkatan kerja 0.41 0.13 2 Pengangguran terbuka -0.18 -0.03 3 Pangsa TK Pertanian 1.26 0.73 Lingkungan 1 Porsi hutan kawasan -1.20 -3.95 2 Degradasi zona penyangga -0.12 0.07 3 Degradasi TNKS 0.27 0.10 Keterangan: Angka ”Tebal” menunjukkan dampak sesuai diharapkan

Pada pasar tenaga kerja menurunnya kemampuan ekonomi dalam penyerapan tenaga kerja akan menyebabkan peningkatan pengangguran terbuka terutama pada periode 2007 - 2010. Pada aspek lingkungan, menyebabkan tekanan yang lebih besar terhadap lahan dengan meningkatnya konversi hutan dan degradasi taman nasional. Berdasarkan kepada hal tersebut maka perubahan paradigma dalam alokasi pengeluaran pemerintah sangat dibutuhkan baik antara pengeluaran rutin dan pembangunan maupun antar sektor dalam pengeluaran pembangunan. Untuk itu maka kebijakan realokasi pengeluaran rutin yang diikuti dengan pemilihan sektor prioritas menjadi sesuatu yang harus dilakukan. Pada BAB VI dari berbagai alternatif kebijakan maka yang mampu memberikan dampak sesuai diharapkan baik ditinjau dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan adalah realokasi 25% pengeluaran rutin untuk pembangunan dengan prioritas 20% untuk sektor sumberdaya manusia.

197

7.2.

Ramalan Dampak Kebijakan Alokasi Pengeluaran Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2007 – 2010

7.2.1. Ramalan Alokasi Pengeluaran Pembangunan Berkelanjutan Implementasi

kebijakan

alokasi

Pemerintah

pengeluaran

Daerah

pembangunan

untuk untuk

pembangunan berkelanjutan akan mendorong perubahan dalam alokasi antar sektor terutama sektor prioritas. Secara umum kebijakan ini akan mendorong peningkatan alokasi pengeluaran pembangunan mendekati 50% dan akan teralokasi sekitar 16 – 18% untuk sektor sumberdaya manusia. Ramalan alokasi pengeluaran pemerintah daaerah untuk pembangunan pada masing-masing kawasan disajikan pada Tabel 53. Tabel 53. Ramalan Dampak Kebijakan Alokasi Pengeluaran Pemerintah Daerah untuk Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Distribusi Pembiayaan Pembangunan No

Sektor Pembiayaan Pembangunan

Pengeluaran Pembangunan

Perubahan (%)

Nilai Simulasi (%)

Bengkulu

Jambi

Sumbar

Bengkulu

Jambi

Sumbar

24.29

19.49

24.41

47.35

47.31

47.36

15.94

13.09

16.14

18.03

16.44

18.76

1

Sumberdaya manusia

2

Transportasi

4.29

3.28

4.24

8.44

11.85

11.00

3

Pengembangan wilayah

1.81

1.39

1.79

4.80

3.85

4.91

4

Lain-lain

2.26

1.73

2.24

16.09

15.18

12.69

Kredit Perbankan 1

Investasi dan modal kerja

-3.92

-3.37

-4.17

63.95

60.39

60.54

2

Usaha kecil dan menengah

4.08

2.76

3.83

41.71

41.60

58.47

3

Sektor pertanian

-7.42

-6.36

-7.88

35.31

33.88

33.03

Kebijakan alokasi pengeluaran pemerintah mengindikasikan bahwa peningkatan alokasi pengeluaran pembangunan sektor sumberdaya manusia sebagai sektor prioritas akan diikuti dengan peningkatan alokasi sektor lain.

198

Peningkatan

alokasi

pengeluaran

pembangunan

sektor

transportasi

dan

pengembangan wilayah relatif besar, merupakan implikasi dari respon kedua sektor terhadap perubahan rasio pengeluaran rutin dan pembangunan yang lebih besar dibanding sektor lain-lain. Hal ini mengindikasikan bahwa pengembangan sektor sumberdaya manusia akan diikuti dengan meningkatnya aksesibilitas kawasan, sedangkan peningkatan alokasi sektor-sektor lain dibutuhkan sebagai faktor pendukung seperti untuk pengendalian pertumbuhan penduduk. Pada sisi pembiayaan sektor swasta, maka kebijakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah berkelanjutan secara umum akan mendorong peningkatan proporsi kredit UKM, dan sebaliknya proporsi kredit produksi (investasi dan modal kerja) termasuk sektor pertanian mengalami penurunan. Penurunan porporsi kredit produksi lebih didorong peningkatan kredit konsumsi sebagai implikasi dari peningkatan output perkapita, sedangkan penurunan proporsi kredit sektor pertanian mengikuti perubahan struktur pasar output dan tenaga kerja kawasan. Transformasi struktural juga akan mendorong terjadinya perubahan dalam perkembangan sosial, ekonomi dan lingkungan seperti disajikan pada Tabel 54. Ramalan dampak kebijakan alokasi pengeluaran pemerintah berkelanjutan secara rata-rata berpotensi mendorong transformasi struktural berupa turunnya ketergantungan perekonomian baik terhadap pasar output maupun tenaga kerja. Implikasi dari perubahan struktural berpotensi memacu laju pertumbuhan output lebih tinggi dibanding pertumbuhan populasi sehingga output perkapita sebagai indikator kesejahteraan akan meningkat.

199

Tabel 54. Ramalan Dampak Kebijakan Alokasi Pengeluaran Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Aspek Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Tahun 2007 – 2010 No

Variabel

Nilai Dasar

Kebijakan

Perubahan (%)

B

J

S

B

J

S

B

J

S -0.41

Ekonomi 1

Pangsa output pertanian

46.15

47.04

37.52

45.12

46.26

37.11

-1.03

-0.78

2

Pertumbuhan output

4.40

3.11

1.33

5.80

4.28

2.78

1.39

1.17

1.45

3

Output perkapita

1.12

1.23

1.33

1.25

1.34

1.47

11.98

9.19

10.37

Sosial 1

Tingkat partisipasi AK

65.59

58.89

54.62

67.35

60.29

56.38

1.76

1.39

1.76

2

Pengangguran terbuka

5.72

4.24

6.14

4.37

3.16

4.78

-1.35

-1.08

-1.36

3

Pangsa TK Pertanian

79.58

79.05

69.04

77.63

77.70

67.24

-1.95

-1.35

-1.80

27.50 21.66

17.68 11.30

39.67 10.82

28.76 21.13

21.44 11.09

43.17 10.44

1.26 -0.53

3.75 -0.22

3.50 -0.38

5.64

8.08

7.94

0.06

0.04

0.06

Lingkungan 1

Porsi hutan kawasan

2

Degradasi penyangga

3 Degradasi TNKS 5.58 8.04 7.88 Keterangan: B = Bengkulu, J = Jambi dan S = Sumatera Barat

Laju pertumbuhan ouput lebih tinggi juga akan mendorong peningkatan permintaan tenaga kerja lebih besar dari peningkatan penawaran tenaga kerja (tingkat partisipasi angkatan kerja), sehingga tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan. Pada aspek lingkungan, kebijakan berpotensi mengurangi permintaan terhadap sumberdaya lahan dan hutan, dan terindikasi dari meningkatnya porsi hutan kawasan dan berkurangnya degradasi hutan zona penyangga, dan peningkatan degradasi hutan taman nasional yang relatif rendah dan mendekati nol. Rata-rata dampak kebijakan secara umum berpotensi memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan baik ditinjau dari aspek sosial, ekonomi maupun lingkungan. Untuk melihat apakah dampak kebijakan memenuhi syarat manfaat berkelanjutan (sustainable benefit), maka dapat dilihat dari kecenderungan

200

dampak dari tahun ketahun. Manfaat kebijakan diduga terkait dengan kecenderungan alokasi pengeluaran pemerintah daerah dari tahun ketahun seperti disajikan pada Tabel 55. Tabel 55. Ramalan Kecenderungan Alokasi Pengeluaran Pemerintah Daerah untuk Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2007 - 2010 Sektor pengeluaran pembangunan NO

Kawasan

Tahun 2007

1

2

3

Bengkulu

Jambi

Sumbar

Sumberdaya Manusia 18.02

Transportasi 8.68

Pegembangan wilayah 4.78

Jumlah Lain-lain 16.07

47.547

2010

18.05

8.20

4.82

16.11

47.178

Rataan

18.03

8.44

4.80

16.09

47.35

Trend

0.03

-0.49

0.04

0.04

-0.37

2007

16.48

11.71

3.98

15.33

47.506

2010

16.40

11.99

3.72

15.03

47.136

Rataan

16.44

11.85

3.85

15.18

47.31

Trend

-0.08

0.28

-0.26

-0.31

-0.37

2007

18.73

11.14

4.94

12.73

47.545

2010

18.78

10.87

4.88

12.66

47.197

Rataan

18.76

11.00

4.91

12.69

47.36

Trend

0.05

-0.27

-0.05

-0.07

-0.35

Pada kawasan Bengkulu, kecenderungan penurunan alokasi pengeluaran pembangunan didorong oleh kecenderungan penurunan alokasi sektor transportasi meskipun alokasi sektor sumberdaya manusia, pengembangan wilayah dan sektorsektor lainnya cenderung meningkat, dan sebaliknya pada kawasan Jambi kecenderungan penurunan didorong oleh hampir seluruh sektor pengeluaran kecuali sektor transportasi. Pada kawasan Sumatera Barat meskipun alokasi sektor sumberdaya manusia cenderung meningkat, tetapi karena alokasi sektor lainnya menurun, maka secara keseluruhan alokasi pengeluaran pembangunan juga

201

cenderung menurun dari tahun ketahun. Kecenderungan alokasi ini akan memberikan dampak terhadap kecenderungan nilai-nilai simulasi pada aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. 7.2.2. Ramalan Dampak Kebijakan Alokasi Pengeluaran Pembangunan Berkelanjutan pada Aspek Ekonomi Pada aspek ekonomi kebijakan pengeluaran pembangunan berkelanjutan secara rata-rata mampu mendorong terjadinya tranformasi struktural baik pada pasar output maupun tenaga kerja, serta mengurangi ketimpangan output antara sektor pertanian dan non-pertanian. Pada sisi lain, jika dilihat dari kecenderungan pangsa output dan tenaga kerja sektor pertanian dari tahun ke tahun mengindikasikan bahwa transformasi struktural pembangunan tidak akan berkelanjutan, seperti disajikan pada Tabel 56. Tabel 56 menunjukkan bahwa dampak kebijakan pada pangsa output dan tenaga kerja sektor pertanian dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan mengikuti kecenderungan nilai dasar. Hal ini terjadi pada semua kawasan, seperti pangsa output sektor pertanian pada kawasan Bengkulu pada tahun 2007 mengalami penurunan dari 45.27% menjadi 44.26% dengan adanya perubahan alokasi pengeluaran pemerintah daerah, tetapi pada tahun 2009 kembali mengalami peningkatan menjadi 45.41%. Kondisi yang sama terjadi pada pasar tenaga kerja, dimana penyerapan tenaga kerja sektor pertanian kembali mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Implikasi dari kecenderungan ini adalah

kembali

pembangunan.

meningkatnya

ketimpangan

kesejahteraan

antar

sektor

202

Tabel 56. Ramalan Dampak Kebijakan Alokasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Berkelanjutan Terhadap Struktur Perekonomian Kawasan Tahun 2007 – 2010 Indikator Kawasan

Tahun

Pangsa output pertanian (%) Nilai Dasar

Bengkulu

Jambi

Sumbar

Simulasi

Perubahan

Pangsa TK sektor pertanian (%) Nilai Dasar

Simulasi

Perubahan

2007

45.27

44.26

-1.01

78.93

77.00

-1.93

2008

45.85

44.83

-1.02

79.37

77.42

-1.95

2009

46.44

45.41

-1.03

79.80

77.84

-1.96

2010

47.03

45.99

-1.05

80.23

78.26

-1.97

Rataan Trend

46.15 1.76

45.12 1.73

-1.03 -0.04

79.58 1.30

77.63 1.26

-1.95 -0.04

2007

46.18

45.41

-0.77

78.59

77.22

-1.37

2008

46.76

45.98

-0.78

78.90

77.54

-1.36

2009

47.32

46.54

-0.78

79.21

77.87

-1.34

2010

47.88

47.10

-0.78

79.51

78.19

-1.32

Rataan Trend

47.04 1.70

46.26 1.69

-0.78 -0.01

79.05 0.93

77.70 0.97

-1.35 0.05

2007

36.58

36.19

-0.39

68.50

67.18

-1.32

2008

37.21

36.81

-0.40

69.01

67.22

-1.79

2009

37.84

37.42

-0.41

69.07

67.26

-1.81

2010

38.46

38.04

-0.43

69.14

67.31

-1.83

Rataan

37.52 1.89

37.11 1.85

-0.41 -0.04

68.93 0.64

67.24 0.12

-1.69 -0.52

Trend

Implikasi lain dari transformasi struktural yang tidak berkelanjutan adalah peningkatan laju pertumbuhan output dan kesejahteraan masyarakat (output perkapita) yang juga tidak berkelanjutan. Laju pertumbuhan output dan output perkapita dari tahun ke tahun juga akan cenderung menurun, seperti terlihat pada ramalan dampak kebijakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah pada pasar output Tabel 57

203

Tabel 57. Ramalan Dampak Kebijakan Alokasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Berkelanjutan Terhadap Pasar Output Kawasan Tahun 2007 – 2010 Indikator Kawasan

Tahun

Pertumbuhan output (%) Nilai Dasar

Bengkulu

Jambi

Sumbar

Simulasi

Output perkapita (juta rupiah)

Perubahan

Nilai Dasar

Simulasi

Perubahan

2007

4.49

5.85

1.37

1.14

1.27

0.13

2008

4.43

5.82

1.39

1.13

1.26

0.13

2009

4.38

5.78

1.40

1.11

1.25

0.14

2010

4.32

5.74

1.42

1.10

1.24

0.14

Rataan

4.40

5.80

1.39

1.12

1.25

0.13

Trend

-0.17

-0.11

0.05

-3.25

-2.76

1.50

2007

3.46

4.60

1.15

1.23

1.35

0.11

2008

3.22

4.38

1.16

1.23

1.34

0.11

2009

2.99

4.17

1.18

1.23

1.34

0.11

2010

2.76

3.95

1.19

1.23

1.34

0.11

Rataan

3.11

4.28

1.17

1.23

1.34

0.11

Trend

-0.70

-0.65

0.05

-0.49

-0.45

0.00

2007

1.89

3.32

1.43

1.33

1.47

0.14

2008

1.51

2.96

1.44

1.33

1.47

0.14

2009

1.14

2.60

1.46

1.33

1.47

0.14

2010

0.79

2.25

1.47

1.33

1.47

0.14

Rataan

1.33

2.78

1.45

1.33

1.47

0.14

Trend

-1.11

-1.07

0.04

-0.08

0.00

0.73

Laju pertumbuhan output akan mengalami peningkatan tetapi efektifitas kebijakan dari tahun ketahun cenderung mengalami penurunan terutama pada kawasan Jambi dan Sumatera Barat. Implikasi dari laju pertumbuhan output yang semakin lambat, maka upaya peningkatan output perkapita menjadi tidak efektif, dan bahkan untuk kawasan Bengkulu dan Jambi output perkapita cenderung mengalami penurunan dari tahun ketahun. Pada kawasan Sumatera Barat dengan pangsa output dan tenaga kerja sektor pertanian relatif lebih rendah, maka output perkapita relatif tetap dari tahun ketahun. Indikasi lain yang dapat diambil adalah meskipun kecenderungan penurunan laju pertumbuhan output dan output

204

perkapita akibat kebijakan relatif lebih rendah dibanding tanpa kebijakan, tetapi kebijakan tetap belum mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (sustainable economic growth), sehingga upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak efektif. 7.2.3. Ramalan Dampak Kebijakan Alokasi Pengeluaran Pembangunan Berkelanjutan pada Aspek Sosial Peningkatan aktivitas pembangunan dengan meningkatnya output akan mendorong peningkatan partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi dalam pembangunan dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam aktivitas pembangunan dan pada pasar tenaga kerja dapat dilihat dari sisi penawaran dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja, dan dari sisi permintaan dengan indikator tingkat pengangguran terbuka. Dampak kebijakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah berkelanjutan pada pasar tenaga kerja dari tahun ketahun disajikan pada Tabel 58. Pertumbuhan output disamping meningkatkan permintaan tenaga kerja, juga berpotensi mendorong semakin meningkatnya jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. Kecenderungan laju pertumbuhan output yang menurun yang diikuti dengan

peningkatan

partisipasi

angkatan

kerja

dari

tahun

ketahun,

menginidkasikan bahwa peningkatan penawaran tenaga kerja juga didorong oleh perubahan dalam struktur demografi. Laju pertumbuhan penduduk dan meningkatnya porsi penduduk usia kerja seiring menurunnya rataan jumlah anggota keluarga akan mendorong peningkatan penawaran tenaga kerja terutama untuk kawasan Bengkulu dan Jambi.

205

Tabel 58. Ramalan Dampak Kebijakan Alokasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Berkelanjutan Terhadap Pasar Tenaga Kerja Kawasan Tahun 2007 – 2010 Indikator Kawasan

Tahun

Tingkat parisipasi angkatan kerja (%) Nilai Dasar

Bengkulu

Jambi

Sumbar

Simulasi

Perubahan

Tingkat pengangguran terbuka (%) Nilai Dasar

Simulasi

Perubahan

2007

65.35

67.09

1.74

5.52

4.20

-1.32

2008

65.51

67.26

1.76

5.65

4.31

-1.34

2009

65.66

67.44

1.77

5.78

4.43

-1.35

2010

65.83

67.61

1.79

5.91

4.54

-1.37

Rataan

65.59

67.35

1.76

5.72

4.37

-1.35

Trend

0.47

0.52

0.05

0.39

0.34

-0.04

2007

58.99

60.37

1.39

3.94

2.87

-1.06

2008

58.92

60.31

1.39

4.14

3.07

-1.07

2009

58.86

60.26

1.40

4.34

3.26

-1.08

2010

58.80

60.20

1.40

4.54

3.45

-1.09

Rataan

58.89

60.29

1.39

4.24

3.16

-1.08

Trend

-0.19

-0.17

0.02

0.61

0.58

-0.03

2007

54.60

56.34

1.74

5.77

4.43

-1.34

2008

54.61

56.36

1.76

6.02

4.66

-1.35

2009

54.62

56.40

1.77

6.26

4.89

-1.37

2010

54.64

56.43

1.79

6.50

5.12

-1.38

Rataan

54.62

56.38

1.76

6.14

4.78

-1.36

Trend

0.05

0.09

0.05

0.73

0.69

-0.04

Laju pertumbuhan output yang cenderung menurun menyebabkan permintaan tenaga lebih kecil dibanding peningkatan penawaran tenaga kerja, dan sebagai implikasinya tingkat pengangguran terbuka juga cenderung akan meningkat dari tahun ketahun. Hal ini mengindikasikan bahwa kecenderungan alokasi pengeluaran pembangunan yang menurun dari tahun ketahun belum mampu memberikan dampak terhadap sektor tenaga kerja (employment effect) yang berkelanjutan, meskipun peningkatan pengangguran terbuka lebih kecil dibanding dengan tanpa adanya kebijakan.

206

7.2.4. Ramalan Dampak Kebijakan Alokasi Pengeluaran Pembangunan Berkelanjutan pada Aspek Lingkungan Perubahan yang terjadi sebagai dampak dari kebijakan pada pasar output dan tenaga kerja, juga akan mempengaruhi permintaan terhadap sumberdaya lahan dan hutan. Transformasi struktural pada pasar output dan tenaga kerja dengan berkurangnya ketergantungan terhadap sektor pertanian, berpotensi mengurangi permintaan terhadap sumberdaya lahan. Rata-rata konversi hutan untuk penggunaan lain menurun sehingga porsi hutan kawasan meningkat tetapi cenderung menurun dari tahun ketahun seperti disajikan pada Tabel 59. Tabel 59. Ramalan Dampak Kebijakan Alokasi Pengeluaran Pemerintah Berkelanjutan Terhadap Deforestasi Kawasan dan Degradasi Zona Penyangga Tahun 2007 – 2010 Indikator Kawasan

Bengkulu

Jambi

Tahun

Tingkat degradasi zona penyangga (%)

Nilai Dasar

Simulasi

Perubahan

Nilai Dasar

Simulasi

2007

31.38

32.10

0.71

21.93

21.41

-0.51

2008 2009

28.92

30.09

1.17

21.75

21.23

-0.52

26.22 23.50

27.65 25.22

1.44 1.72

21.57 21.39

21.04 20.86

-0.53 -0.54

Rataan Trend

27.50

28.76

1.26

21.66

21.13

-0.53

-7.89

-6.88

1.01

-0.53

-0.56

-0.02

2007 2008

22.04

25.72

3.69

11.81

11.57

-0.23

19.17 16.32

22.90 20.08

3.73 3.76

11.47 11.14

11.25 10.93

-0.22 -0.21

2010 Rataan

13.21

17.04

3.84

10.80

10.60

-0.20

17.68

21.44

3.75

11.30

11.09

-0.22

Trend

-8.83

-8.68

0.15

-1.01

-0.98

0.03

2007

42.80 40.80

45.91 44.09

3.11 3.28

11.15 10.93

10.79 10.55

-0.36 -0.38

38.65

42.27

3.62

10.71

10.32

-0.39

Rataan

36.43 39.67

40.41 43.17

3.98 3.50

10.50 10.82

10.09 10.44

-0.41 -0.38

Trend

-6.38

-5.50

0.87

-0.66

-0.70

-0.04

2010

2009

2008 Sumbar

Porsi hutan kawasan (%)

2009 2010

Perubahan

207

Transformasi struktural pasar output dan tenaga kerja yang tidak berkelanjutan menyebabkan deforestasi hutan kawasan cenderung meningkat dari tahun ketahun. Deforestasi yang cenderung meningkat mengindikasikan peningkatan konversi hutan kawasan untuk penggunaan lain mengalami peningkatan dari tahun ketahun, sehingga porsi hutan kawasan cenderung menurun. Pada sisi lain degradasi hutan zona penyangga masih cenderung mengalami penurunan dari tahun ketahun dengan laju penurunan lebih besar akibat kebijakan. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan dengan alokasi pengeluaran pembangunan yang cenderung menurun berdampak semakin meningkatnya deforestasi hutan kawasan dan sebaliknya masih mampu menurunkan degradasi zona penyangga. Untuk mengatasi kecenderungan ini sebagaimana pada aspek ekonomi dan sosial, maka pada aspek lingkungan juga menuntut

adanya

perubahan

paradigma

dalam

kecenderungan

alokasi

pengeluaran. Para pengambil keputusan terutama yang terkait dengan penyusunan anggaran diharapkan mampu mendorong peningkatan alokasi pengeluaran pembangunan yang lebih besar dibanding pengeluaran rutin dari tahun ketahun. Pembangunan sosial ekonomi kawasan akan mendorong peningkatan degradasi taman nasional tetapi relatif kecil dengan laju pertumbuhan cenderung menurun seperti disajikan pada Gambar 25. Peningkatan degradasi taman nasional dengan laju pertumbuhan yang semakin menurun menyebabkan kebijakan ini masih layak dalam upaya integrasi pembangunan sosial ekonomi kawasan dan perlindungan taman nasional. Peningkatan degradasi hutan taman nasional yang rendah akan memudahkan upaya rehabilitasi hutan (reforestrasi) taman nasional,

208

dan bahkan dengan laju peningkatan yang semakin menurun maka akan memberikan waktu yang cukup untuk pemulihan hutan secara alamiah. Pelestarian taman nasional yang menjadi tanggung jawab utama Balai Taman Nasional Kerinci Seblat (Balai TNKS) sebagai pengelola akan lebih efektif terutama dalam upaya pemberantasan aktivitas perambahan taman nasional oleh masyarakat sekitar. Peningkatan kesejahteraan akan mengurangi konflik vertikal antara pengelola taman nasional dan kebutuhan ekonomi masyarakat, sehingga pencegahan ilegal loging lebih mudah. 8.5

Nilai dasar Kebijakan

1.0

Nilai dasar Kebijakan

8.0 0.8

Laju Degradasi (%)

7.0

6.5

0.6

0.4

0.2

6.0

5.5

Bengkulu

Jambi

2010

2007

2010

2007

2010

2007

Tahun

Bengkulu

Jambi

2007-08 2008-09 2009-10

5.0

2007-08 2008-09 2009-10

0.0 2007-08 2008-09 2009-10

Tingkat Degradasi (%)

7.5

Tahun

Sumbar

Sumbar

a. Tingkat Degradasi

b. Laju Degradasi

Gambar 25. Ramalan Dampak Kebijakan Alokasi Pengeluaran Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Taman Nasional Tahun 2007 – 2010 Efektivitas

dampak

kebijakan

alokasi

pengeluaran

pembangunan

cenderung semakin menurun dari tahun ketahun mengikuti kecenderungan alokasi

209

pengeluaran pembangunan (Tabel 56 sampai 59). Kecenderungan dari tahun ketahun yang tidak menunjukkan suatu keberlanjutan manfaat dampak kebijakan sesuai diharapkan baik pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kecenderungan dari tahun ketahun ini mencakup peningkatan pengangguran terbuka, ketergantungan ekonomi pada sektor pertanian baik pada pasar output maupun tenaga kerja, dan deforestasi hutan kawasan, serta penurunan laju pertumbuhan output. Kondisi ini mengindikasikan bahwa untuk mencapai pembangunan keberlanjutan dari tahun ketahun, maka alokasi pengeluaran pembangunan setiap tahun harus mengalami peningkatan. 7.3. Ramalan Dampak Perubahan Kecenderungan Alokasi Pengeluaran Pembangunan Terhadap Aspek Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Tahun 2007 – 2010 Kecenderungan alokasi pengeluaran pembangunan yang meningkat dapat dilakukan dengan meningkatkan realokasi pengeluaran rutin dan sektor prioritas. Peningkatan realokasi pengeluaran rutin masing-masing sebesar 2% dengan tiga skenario kebijakan, yaitu: 1. Realokasi 25% pengeluaran rutin untuk peningkatan 20% alokasi sektor sumberdaya manusia dan 5% sektor pengeluaran pembangunan lainnya (diasumsikan sebagai nilai dasar). 2. Realokasi 27% pengeluaran rutin untuk peningkatan 21% alokasi sektor sumberdaya manusia dan 6% sektor pengeluaran pembangunan lainnya. 3. Realokasi 29% pengeluaran rutin untuk peningkatan 22% alokasi sektor sumberdaya manusia dan 7% sektor pengeluaran pembangunan lainnya.

210

Hasil simulasi ramalan dampak kebijakan menunjukkan bahwa setiap skenario peningkatan level realokasi akan meningkatkan alokasi pengeluaran pembangunan. Peningkatan alokasi sektoral tidak hanya terjadi pada sektor prioritas tetapi diikuti dengan sektor-sektor pengeluaran lain seperti disajikan pada Tabel 60. Tabel 60. Ramalan Dampak Peningkatan Realokasi Rutin Terhadap Alokasi Pengeluaran Pembangunan Masing-masing Sektor Skenario kebijakan

Kawasan

P3_20R_25 Bengkulu

Jambi

Sumbar

Alokasi sektor pengeluaran pembangunan (%) Sumberdaya Pengemb. Sektor-sektor Transportasi Manusia Wilayah lain 18.03 8.44 4.80 16.09

P3_21R_27

18.80

P3_22R_29

19.56

Peningkatan

0.76

P3_20R_26

16.44

P3_21R_27 P3_22R_29

8.85

Jumlah (%) 47.35

4.97

16.31

48.93

9.24

5.14

16.52

50.45

0.40

0.17

0.21

1.55

11.85

3.85

15.18

47.31

17.16

12.16

3.98

15.34

48.65

17.89

12.46

4.11

15.50

49.96

Peningkatan

0.72

0.31

0.13

0.16

1.32

P3_20R_27

18.76

11.00

4.91

12.69

47.36

P3_21R_27

19.52

11.41

5.08

12.91

48.92

P3_22R_29

20.28

11.80

5.24

13.12

50.44

Peningkatan

0.76

0.40

0.17

0.21

1.54

Peningkatan realokasi pengeluaran rutin sebesar 2% akan meningkatkan alokasi pengeluaran pembangunan yang bervariasi bagi masing-masing kawasan dengan besaran antara 1.32 - 1.55%. Peningkatan setiap persen sektor prioritas akan meningkatkan alokasi sektor sumberdaya manusia antara 0.72 – 076%, sedangkan sisanya akan terbagi pada sektor-sektor lainnya. Peningkatan alokasi semua sektor pengeluaran pembangunan ini akan mendorong terjadinya perubahan kecenderungan dampak kebijakan pada aspek ekonomi, sosial dan

211

lingkungan seperti terlihat dari hubungan alokasi pengeluaran pembangunan dengan ketiga aspek pembangunan berkelanjutan. 7.3.1. Ramalan Dampak Perubahan Kecenderungan Alokasi Pengeluaran Pembangunan Terhadap Aspek Ekonomi Peningkatan alokasi pengeluaran pembangunan yang diikuti dengan peningkatan

alokasi

sektor-sektor

dalam

pembangunan

terutama

sektor

sumberdaya manusia menyebabkan perubahan kecenderungan pada pasar output. Penurunan pangsa output sektor pertanian akan diiringi dengan peningkatan laju pertumbuhan output, sehingga output perkapita akan mengalami peningkatan seperti disajikan pada Tabel 61. Tabel 61. Ramalan Dampak Peningkatan Alokasi Pengeluaran Pembangunan Terhadap Aspek Ekonomi Tahun 2007–2010

Sumbar

Jambi

Bengkulu

Kawasan

Alokasi Pengeluaran pembangunan 47.35

Sektor SDM 18.03

Pangsa output pertanian 45.12

Aspek ekonomi Pertumbuhan output 5.80

Output (PDB) perkapita 1.25

48.93

18.80

45.03

5.93

1.26

50.45

19.56

44.95

6.05

1.27

Trend (%)

-0.17

0.25

1.01

Elastisitas

-0.06

0.08

0.33

47.31

16.44

46.26

4.28

1.34

48.65

17.16

46.19

4.38

1.35

49.96

17.89

46.12

4.49

1.36

Trend (%)

-0.13

0.21

0.96

Elastisitas

-0.05

0.08

0.36

47.36

18.76

37.11

2.78

1.47

48.92

19.52

37.02

2.92

1.47

50.44

20.28

36.94

3.04

1.48

Trend (%)

-0.17

0.26

0.87

Elastisitas

-0.06

0.09

0.28

212

Transformasi struktural pada pasar output dengan kecenderungan menurunnya pangsa output sektor pertaniann seiring meningkatnya alokasi pengeluaran pembangunan dan sektor sumberdaya, akan berpotensi untuk meningkatkan laju pertumbuhan output yang berkelanjutan. Kecenderungan peningkatan laju pertumbuhan akan mendorong peningkatan output perkapita masyarakat, sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat akan berjalan seiring meningkatnya alokasi pengeluaran pembangunan dan sektor sumberdaya manusia. Hal ini mengindikasikan bahwa alokasi pengeluaran pembangunan pemerintah yang berkelanjutan, berpotensi untuk meningkatkan laju pertumbuhan output dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Respon peningkatan alokasi pengeluaran pembangunan untuk masingmasing kawasan relatif sama, dan hal ini dapat diindikasikan dari nilai elastisitas. Setiap persen peningkatan alokasi pengeluaran pembangunan akan berpotensi untuk mengurangi pangsa output sektor pertanian antara 0.5–0.6%, meningkatkan laju pertumbuhan output 0.8–0.9%. Secara umum semakin cepat transformasi struktural dalam pasar output akan semakin besar peningkatan laju pertumbuhan output, tetapi tidak menjamin respon yang sama terhadap output perkapita. Hal ini terlihat respon peningkatan alokasi pengeluaran pembangunan terhadap pangsa output sektor pertanian yang relatif sama antar, tetapi respon peningkatan output perkapita relatif lebih besar pada kawasan Bengkulu. Kondisi yang sama terlihat dengan respon terhadap laju pertumbuhan output yang relatif sama antara kawasan Bengkulu dan Jambi, tetapi respon terhadap output perkapita lebih besar pada kawasan Bengkulu. Variasi ini disebabkan pangsa output sektor pertanian

213

yang relatif lebih besar pada kawasan Bengkulu, sedangkan nilai output total relatif lebih kecil dibanding kawasan lainnya. 7.3.2. Ramalan Dampak Perubahan Kecenderungan Alokasi Pengeluaran Pembangunan Terhadap Aspek Sosial Peningkatan alokasi pengeluaran pembangunan yang diikuti dengan peningkatan

alokasi

sektor-sektor

dalam

pembangunan

terutama

sektor

sumberdaya manusia menyebabkan perubahan kecenderungan pada pasar tenaga kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja akan mengalami peningkatan, dan sebaliknya tingkat pengangguran terbuka dan pangsa tenaga kerja sektor pertanian mengalami penurunan seperti disajikan pada Tabel 62. Tabel 62. Ramalan Dampak Peningkatan Alokasi Pengeluaran Pembangunan Terhadap Aspek Sosial Tahun 2007–2010

Sumbar

Jambi

Bengkulu

Kawasan

Alokasi Pengeluaran pembangunan 47.35 48.93 50.45

Sektor SDM 18.03 18.80 19.56 Trend (%) Elastisitas

Tingkat partisipasi angkatan kerja 67.35 67.48 67.61 0.26 0.08

Aspek sosial Tingkat pengangguran 4.37 4.25 4.14 -0.23 -0.07

Pangsa TK sektor pertanian 77.63 77.52 77.40 -0.23 -0.07

47.31 48.65 49.96

16.44 17.16 17.89 Trend (%) Elastisitas

60.29 60.39 60.50 0.21 0.08

3.16 3.07 2.98 -0.18 -0.07

77.70 77.62 77.55 -0.16 -0.06

47.36 48.92 50.44

18.76 19.52 20.28 Trend (%) Elastisitas

56.38 56.51 56.64 0.26 0.08

4.78 4.66 4.55 -0.23 -0.07

67.24 67.14 67.04 -0.20 -0.06

214

Transformasi struktural seiring meningkatnya alokasi pengeluaran pembangunan dan sektor sumberdaya pada pasar output akan diikuti pasar tenaga kerja dengan kecenderungan penurunan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian. Peningkatan laju pertumbuhan output berkelanjutan yang didorong terutama oleh sektor non-pertanian, berpotensi mengurangi pengangguran terbuka meskipun diiringi meningkatnya partisipasi angkatan kerja atau penawaran pada pasar tenaga kerja. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan alokasi pengeluaran pembangunan yang cenderung meningkat akan diiringi dengan meningkatnya partisipasi kerja, menurunnya pangsa tenaga kerja sektor pertanian dan tingkat pengangguran terbuka. Respon peningkatan alokasi pengeluaran pembangunan yang diikuti dengan peningkatan alokasi sektor sumberdaya manusia antar kawasan relatif sama. Setiap persen peningkatan alokasi pengeluaran pembangunan akan berpotensi meningkatkan penawaran tenaga kerja sebesar 0.08%, menurunkan tingkat pengangguran sebesar 0.07%, serta mampu mendorong penurunan pangsa tenaga kerja sektor pertanian antara 0.06 – 0.07%. Elastisitas yang lebih besar terhadap perubahan struktural pada tenaga kerja kawasan Bengkulu sangat terkait dengan perubahan struktural yang terjadi pada pasar output. 7.3.3. Ramalan Dampak Perubahan Kecenderungan Alokasi Pengeluaran Pembangunan Terhadap Aspek Lingkungan Peningkatan alokasi pengeluaran pembangunan yang diikuti dengan peningkatan

alokasi

sektor-sektor

dalam

pembangunan

terutama

sektor

sumberdaya manusia menyebabkan perubahan kecenderungan pada pasar input

215

terutama dalam pemanfaatan sumberdaya lahan dan hutan. Porsi hutan kawasan akan mengalami peningkatan akibat berkurangnya konversi hutan untuk penggunaan lain, dan pada sisi lain degradasi hutan zona penyangga akan cenderung menurun seperti disajikan pada Tabel 63. Tabel 63. Ramalan Dampak Peningkatan Alokasi Pengeluaran Pembangunan Terhadap Aspek Lingkungan Tahun 2007–2010

Sumbar

Jambi

Bengkulu

Kawasan

Alokasi Pengeluaran pembangunan 47.35 48.93 50.45

Sektor SDM 18.03

Porsi hutan kawasan 28.76

Aspek lingkungan Tingkat degradasi zona penyangga 21.13

Tingkat degradasi TNKS 5.64

18.80 19.56

29.07 29.26

21.09 21.05

5.66 5.68

Trend (%)

0.50

-0.08

0.03

Elastisitas

0.16

-0.03

0.01

47.31

16.44

21.44

11.09

8.08

48.65 49.96

17.16 17.89

21.77 22.08

11.07 11.06

8.09 8.10

Trend (%)

0.65

-0.03

0.02

Elastisitas

0.24

-0.01

0.01

47.36

18.76

43.17

10.44

7.94

48.92 50.44

19.52 20.28

43.40 43.59

10.41 10.38

7.96 7.98

Trend (%)

0.42

-0.06

0.03

Elastisitas

0.14

-0.02

0.01

Perubahan-perubahan pada aspek sosial dan ekonomi akibat peningkatan alokasi pengeluaran pembangunan dan sektor sumberdaya manusia, selanjutnya akan mempengaruhi kecenderungan pada pemanfaatan sumberdaya lahan dan hutan. Kecenderungan transformasi struktural pada pasar output (pangsa output sektor pertanian) dan pasar tenaga kerja (pangsa tenaga kerja sektor pertanian) akan mendorong penurunan ketergantungan terhadap sumberdaya lahan. Konversi kawasan hutan akan cenderung mengalami penurunan, sehingga porsi hutan

216

kawasan akan berpotensi untuk meningkat. Peningkatan porsi sumberdaya pada hutan kawasan akan cenderung mengurangi tekanan terhadap zona penyangga, sehingga degradasi hutan zona penyangga juga berpotensi menurun seiring peningkatan alokasi pengeluaran pembangunan. Respon peningkatan alokasi pengeluaran pembangunan terhadap porsi hutan kawasan dan degradasi zona penyangga antar kawasan lebih bervariasi. Respon terbesar terhadap deforestasi terjadi pada kawasan Jambi dan hal ini diduga karena kebijakan akan berpotensi menurunkan ekspansi lahan budidaya terutama perkebunan oleh masyarakat. Pada kawasan Jambi, sub-sektor perkebunan merupakan sub-sektor uatma dalam pembentukan output sektor pertanian, sehingga penurunan ketergantungan pada sektor primer ini akan memberikan dampak yang lebih besar. Pada sisi lain, respon penurunan degradasi zona penyangga pada kawasan Bengkulu yang relatif lebih besar terkait dengan tingkat kesejahteraan masyarakat pada kawasan ini yang relatif lebih rendah dibanding kawasan lain. Pada aspek lingkungan lain terutama dalam upaya perlindungan kawasan konservasi, ekspansi pembangunan melalui peningkatan alokasi pengeluaran pembangunan berpotensi mendorong menurunnya tutupan hutan taman nasional. Degradasi

taman

nasional

meningkat

seiring

meningkatnya

ekspansi

pembangunan kawasan, tetapi peningkatan relatif kecil dengan laju yang semakin menurun seperti disajikan pada Gambar 26.

217

10

Bengkulu

Jambi

Sumbar

0.4

8 0.3

0.2 4

Laju (%)

Tingkat (%)

6

0.1 2

0 50.4

48.9

47.4

50.0

48.7

47.3

50.5

48.9

47.4

0.0

PDEX (%) Tingkat DEGTN Laju DEGTN

Gambar 26. Ramalan Respon Degradasi Taman Nasional Terhadap Perubahan Kecenderungan Alokasi Pengeluaran Pembangunan Gambar 26 menunjukkan luas tutupan hutan taman nasional relatif tidak mengalami

perubahan

berarti

akibat

peningkatan

alokasi

pengeluaran

pembangunan. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan dan pengetahuan masyarakat, serta penyediaan kesempatan kerja pada sektor pertanian melalui transformasi struktural dalam perekonomian akan berdampak relatif kecil terhadap kawasan konservasi. Peningkatan degradasi hutan taman nasional yang relatif kecil dengan laju yang cenderung menurun akan memudahkan proses reforestasi baik melalui rehabilitasi hutan maupun reboisasi kawasan lindung. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pelestarian melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama pada zona penyangga kawasan

218

akan lebih efektif mendorong kelestarian taman nasional. Konflik antara manajemen taman nasional dengan masyarakat lokal dapat diminimalisir terutama terkait dengan pemanfaatan sumberdaya lahan dan hutan untuk tujuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. 7.4.

Ikhtisar Berdasarkan hasil simulasi peramalan dampak kebijakan alokasi

pengeluaran pemerintah daerah, maka secara umum menunjukkan bahwa; 1. Faktor utama yang perlu diperhatikan dalam alokasi pengeluaran pemerintah daerah adalah rasio pengeluaran rutin dan pembangunan yang lebih berimbang, serta diikuti alokasi antar sektor pengeluaran pembangunan dengan sektor sumberdaya manusia. Besaran realokasi pengeluaran rutin dalam simulasi hanya merupakan suatu proses untuk mencapai keseimbangan. 2. Manfaat kebijakan yang berkelanjutan hanya akan tercapai apabila pengambil kebijakan anggaran konsisten dalam menjaga keseimbangan antar sektor dalam pengeluaran pemerintah daerah, dan manfaat dampak kebijakan harus disadari bersifat jangka panjang dan tidak terjadi serta merta setelah dilakukan penataan alokasi pengeluaran pemerintah daerah. 3. Prinsip utama yang harus dipegang pengambil kebijakan di daerah adalah upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat harus didahulukan, sehingga peningkatan penerimaan daerah mampu menyediakan anggaran yang cukup untuk penyediaan fasilitas birokrasi atau pengambil kebijakan sektor publik.

VIII. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

8.1. Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut: 1.

Permintaan terhadap sumberdaya lahan meningkat dari tahun ketahun mendorong terjadinya konversi hutan (deforestasi) kawasan merupakan implikasi ketergantungan pasar output dan tenaga kerja pada sektor pertanian.

2.

Degradasi hutan zona penyangga dan taman nasional didorong oleh tidak tersedianya kesempatan kerja alternatif di luar sektor pertanian, dan konsentrasi kemiskinan pedesaan sebagai implikasi tidak meratanya distribusi output.

3.

Kebijakan peningkatan alokasi salah satu sektor pengeluaran pembangunan tanpa diiringi dengan realokasi pengeluaran rutin berpotensi meningkatkan salah satu aspek pembangunan tetapi diiringi dampak negatif pada aspek lain.

4.

Kebijakan peningkatan alokasi pengeluaran pembangunan melalui realokasi pengeluaran rutin tanpa diiringi penataan sektor pengeluaran pembangunan mampu mendorong perkembangan sosial ekonomi, tetapi menyebabkan semakin meningkatnya degradasi hutan taman nasional.

5.

Kebijakan realokasi pengeluaran rutin untuk pembangunan dengan prioritas sektor sumberdaya manusia merupakan kombinasi kebijakan terbaik yang mampu memberikan manfaat yang seimbang antara aspek sosial, ekonomi dan lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan.

221

6.

Ramalan kebijakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah menunjukkan bahwa keberlanjutan tidak hanya mencakup peningkatan manfaat sebelum dan sesudah kebijakan tetapi juga kecenderungan manfaat kebijakan yang meningkat dari tahun ketahun.

8.2. Implikasi Kebijakan Berdasarkan kesimpulan di atas maka untuk mencapai keseimbangan aspek sosial, ekonomi dan ekologi dalam pembangunan berkelanjutan, maka dibutuhkan kebijakan pendukung, yaitu: 1.

Perlu peningkatan implementasi kesepakatan antar pemerintah daerah guna mengintegrasikan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat kawasan sebagai salah satu faktor pendukung upaya pelestarian taman nasional.

2.

Pada kawasan Bengkulu, transformasi struktural tidak hanya dalam perubahan struktur PDB tetapi juga struktur sub-sektor pembentuk sektor pertanian dengan lebih mengembangkan sub-sektor perkebunan.

3.

Pada kawasan Jambi, peningkatan peran sub-sektor perkebunan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi perlu didukung dengan pengembangan industri pengolahan dan pemilihan komoditas pro-konservasi sehingga mampu menciptakan dampak sosial ekonomi lebih besar.

4.

Pada kawasan Sumatera Barat, dengan pangsa output dan tenaga kerja sektor pertanian relatif rendah maka peningkatan peran sektor non-pertanian tidak diikuti dengan penurunan nilai output sektor pertanian.

222

5.

Upaya pelestarian taman nasional secara langsung menggunakan anggaran pemerintah pusat dan lembaga donor harus tetap dilaksanakan dengan dukungan kebijakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah berkelanjutan.

6.

Pemerintah pusat sebaiknya menyediakan dana alokasi khusus sebagai kompensasi hilangnya kesempatan pemanfaatan taman nasional untuk tujuan ekonomi guna mendorong perimbangan rasio pengeluaran rutin dan pembangunan daerah sekitar taman nasional.

7.

Penataan pengeluaran pemerintah daerah melalui perimbangan pengeluaran rutin dan pembangunan, serta diprioritaskan untuk pengembangan sumberdaya manusia harus diiringi dengan perbaikan aksesibilitas, dan pengembangan dunia usaha dengan employment lingkages lebih besar.

8.

Peningkatan alokasi pengeluaran pembangunan sektor sumberdaya manusia terutama sektor pendidikan dapat dilakukan secara bertahap tetapi dengan batas waktu tertentu guna mencapai alokasi minimal 20% seperti yang diamanatkan UUD pasal 31 ayat 4.

9.

Pemerintah pusat perlu menyusun suatu pedoman perencanaan pembangunan yang tidak hanya mengatur perimbangan keuangan pusat dan daerah, tetapi juga perimbangan pengeluaran rutin dan pembangunan, serta alokasi antar sektor pengeluaran pembangunan.

8.3. Saran Penelitian Lanjutan Berdasarkan pada hasil penelitian dengan ruang lingkup dan berbagai keterbatasan,

maka

perlu

dilakukan

penelitian

lanjutan

tentang

dampak

223

perkembangan sosial ekonomi masyarakat terhadap lingkungan. Penelitian dilakukan untuk mendorong percepatan perubahan paradigma pembangunan daerah menuju pembangunan sosial, ekonomi dan ekologi yang berimbang dan berkelanjutan (sustainable development), terutama daerah yang sebagian wilayahnya merupakan kawasan konservasi seperti Taman Nasional Kerinci Seblat, antara lain: 1. Membangun Social Accounting Matriks (SAM) dengan introduksi aktivitas dan nilai lingkungan dalam matrik aktivitas guna menganalisis dampak kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat sekitar zona penyangga terhadap produk domestik kawasan dan kerusakan Taman Nasional Kerinci Seblat. 2. Perhitungan output kawasan menggunakan Pendekatan GDP Hijau (Greening the National Income Account): Introduksi nilai lingkungan dan sumberdaya alam dalam perhitungan PDB Kawasan (Environmental and Natural Resources Account - ENRA). 3. Dampak kebijakan alokasi anggaran (pusat dan lembaga donor) terhadap perkembangan sosial ekonomi masyarakat pada zona penyangga (buffer zone), serta peran pemerintah daerah dalam mendukung pelestarian TNKS. 4. Perhitungan nilai kompensasi hilangnya kesempatan memperoleh manfaat ekonomi sebagai dasar perhitungan dana alokasi khusus untuk Pemerintah Daerah: Suatu model evaluasi ekonomi sumberdaya dan lingkungan Taman Nasional Kerinci Seblat dan Zona Penyangga.

DAFTAR PUSTAKA

Alix, J. 2001. Deforestation in the Commons: A Village Level Approach. WP. ARE 298 The World Bank, Washington DC. Andersen, L. E. 1996. The Causes of Deforestation in the Brazilian Amazon. Journal of Environment and Development, 5(3): 9-28. Angelsen, A. and D. Kaimowitz. 1999. Rethinking the Causes of Deforestation: Lessons from Economic Models. The World Bank Research Observer, 14(1): 73-98. Angelsen, A., E. F. K. Shitindi, and J. Aaarrestad. 1999. Why Do Farmers Expand Their Land Into Forests?. Theories and Evidence from Tanzania. Journal of Environment and Development Economics, 4(3): 313-31. Angelsen, A. 2000. Agricultural Expansion and Deforestation: Modelling the Impact of Population, Market Forces and Property Rights. Journal of Development Economics, 58(1):185 - 218. Appendini, K. 2002. Land Regularization and Conflict Resolution: The Case of Mexico. Colegio de México, New Mexico. Arifin, B. 2000. Economic Incentives, Society and Land Degradation: The Case of Intensive Land-Use Practices in Lampung Province, Indonesia. Presented at "Constituting the Commons: Crafting Sustainable Commons in the New Millenium", the Eighth Conference of the International Association for the Study of Common Property, USA, May 31th - June 4th, Bloomington, Indiana. Balai TNKS (Balai Taman Nasional Kerinci Seblat). 2002. Laporan Tahunan. Balai Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), Kerinci. Bank Indonesia. 2004. Statistik Ekonomi – Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu. 5 (1) Desember 2004 Seksi Statistik dan Kajian Ekonomi Moneter Bank Indonesia, Bengkulu. Berger. 2003. Land Use, Land Degradation and Decision Making in the Rural Hinterland. Chr. Michelsen Institute, CMI Report R 2003 (2): 42 - 47. Blom, A. 2002. A Critical Analysis of Three Approach to Tropical Forest Conservation Based on Experiences in the Sangha Region. Institute for Development Policy and Management, University of Manchester, Manchester.

225

Briassoulis, H. 1995. Land Development in the Vicinity of Hazardous Facilities: A Compromise Assignment Procedure. Journal Environment and Planning, 22: 509-525. ___________. 2003. Analysis of Land Use Change: Theoretical and Modelling Approaches. The Web Book of Regional Science, Regional Research Institute, West Virginia University, Morgantown W.V. CFAN (CIDA Forestry Advisers Network). 1999. Forestry Issues Deforestation: Tropical Forests in Decline. CIDA (Canadian International Development Agency), Ottawa. Chomitz, M. K. and D. A. Gray. 1996. Roads, Lands, Markets, and Deforestation: A Spatial Model of Land Use in Belize. The World Bank Economic Review, 10 (3):487–512. _________________________. 1997. Causes and Consequences of Tropical Deforestation. Journal of Environmental Management, 32: 217-229. Cropper, M., C. Griffiths and M. Mani. 1996. Roads, Population Pressures and Deforestation in Thailand 1976-1989. The World Bank, Washington DC. Dirjen PHPA (Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam). 2002. Daftar Taman Nasional di Indonesia Sampai dengan Agustus 2002. Departemen Kehutanan RI, Jakarta. Dixon, J. A., D. E. James, and P. B. Sherman. 1989. The Economics of Dry Land Management, Erathscan Publication Ltd. London. Djuweng, S. 1997. Land Cover Land Use Changes, Indonesian Case Study. Published in The Jakarta Post October 10th, 1997, Jakarta. Dudley, R. 2000. Factors Leading to The Current Illegal Logging Situation in Indonesia. A System Dynamics View. Center for International Forestry Research (CIFOR), Bogor. Dvorak, K. A. 1992. Resources Management by West African Farmers and the Economics of Shifting Cultivation. American Journal of Agricultural Economics, 74: 809-815. EIA (Environmental Investigation Agency). 2000. Illegal Logging in Tanjung Puting National Park: An Update on the Final Cut Report. EIA Washington D. C.

226

Ellefson P. V. , R. J. Molton and M. A. Kilgore. 2003. Public Agencies and Bureaus Responsilble for Forest Management and Protection: An Assesment of Fragmented Institutional Landscape of State Governments in the US. Journal of Forest Policy and Economics, 5 (3): 207-223. Ellis F. 1992. Agricultural Policies in Developing Countries. Cambridge University Press, New York. Erianto. 2003. Bau Hangus Asap Hutan, Wajah Negeri Terberangus. Kolom Fokus Harian Nasional Kompas, Minggu 29 Juni 2003 (36), Jakarta. FAO (Food and Agriculture Organization). 1995. Planning for Sustainable Use of Land Resources, FAO Land and Water Bulletin 2. Roma. __________________________________. 1996. Guidelines of Agro-Ecological Zoning. FAO Soils Bulletin 73, Roma. Fleisher B. M., and T. J. Kniesner. 1994. Labor Economics: Theory, Evidence and Policy. Third Edition, Prentice-Hall Inc, Engelwood Cliffs, New Jersey. Fogiel, M. 1992. The Economics Problem Solver: A Complete Solution Guide to Any Textbook, Research and Education Association. 61 Ethel Road West, New Jersey. Frezailah, B., Che Yeom dan C. Chandrasekharan. 2001. Achieving Sustainable Forest Management in Indonesia, An ITTO Mission to Indonesia Identified Corruption, Illegal Logging and Illegal Trade as Major Impediments to Sustainable Forest Management and Made Sweeping Recommendation for the Reform of Indoensia Forestry Sector. ITTO, Kuala Lumpur. FWI (Forest Watch Indonesia). 2003. Kawasan Konservasi: Taman Nasional Kerinci Seblat, FWI, Bogor. FWI/GFW (Forest Watch Indonesia/Global Forest Watch). 2001. Potret Keadaan Hutan Indonesia. FWI dan dan GFW, Bogor. GOI (Government of Indonesia). 1985. Forest Policies in Indonesia: The Sustainable Development of Forest Land. Government of Indonesia, Jakarta. Guntur. 2005. Lapangan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi Tak Membantu. Harian Nasional Kompas 16 November 2005, 1: 3–5, Jakarta. Hartwick, J. M. and N. D. Olewiler. 1986. The Economics of Natural Resources. Harper and Row Publishers, New York.

227

Hayami, Y. and V. W. Ruttan. 1985. Agricultural Development: An International Perspective. The John Hopkins University Press, London. Holmes, D. 2000. Deforestation in Indonesia: A View of the Situation in 1999. World Bank, Jakarta. Hoover, E.M. and F. Giarratani. 1984. An Introduction to Regional Economics. Third Edition. New York: Alfred Knopf. Reprinted in 1999 in Loveridge, S. ed. The Web Book of Regional Science. West Virginia University, Regional Research Institute, Morgantown W.V. ICDP (Integrated Conservation and Development Project). 2002. Aneka Ancaman Pada Taman Nasional, Government of Indonesia, World Bank and GEF (Global Environmental Fund), Jakarta. Intriligator, M., R. Bodkin and C. Hsiao. 1996. Econometric Models, Technique and Applications. Second Edition, Prentice-Hall International Inc., New Jersey. Jimenez, E. 1997. Social and Environmental Consequences of Growth-Oriented Policy. Policy Research Department, Poverty, and Human Resources Division. World Bank Report, Washington D. C. Jones, A. and J. Clark. 1997. Driving Forces behind European Land Use Change: An Overview In The User Needs for More Harmonized Land Use Information at the National and EU Level. Report on the CLAUDE (Coordinating Land Use and Cover Data and Analyses in Europe) Workshop May, 22 - 23, 1997, DGXII: 24 - 31, Wageningen. Kaimowitz, D. and A. Angelsen. 1998. Economic Models of Tropical Deforestation. Review Center for International Forestry Research (CIFOR), Bogor. Kerr, S. and A. Pfaff, 2003. Effects of Poverty on Deforestation: Distinguishing Behavior from Location?. WP. Motu Economic and Public Policy Research, Costarica. Kitamura, T., M. Kagatsume, S. Hoshino and H. Morita. 1997. A Theoretical Consideration on the Land Use Change Model for the Japan Case Study Area. International Institute for Applied Systems Analysis, Luxenburg. Koutsoyiannis, A. 1977. Theory of Econometrics: An Introductory Exposition of Econometric Methods. Second Edition, Harper and Row Publishers, Inc. New York. _____________. 1979. Modern Economics. Second Edition, The McMillan Press Ltd, New York.

228

Kusumowidho, S. 1981. Dasar-dasar Demografi. Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta. Larson. 1997. The Determinans of Agricultural Growth: Country and CrossCountry Analysis. Abstract of Current Studies Journal of Environmental Sustainable Development, World Bank, Washington D. C. MacKinnon J., K. MacKinnon, G. Child and J. Thorsell. 1993. Pengelolaan Kawasan yang Dilindungi di Daerah Tropika. Alih Bahasa Harry Harsono, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. McConnnel C. R. and S. L. Brue. 1995. Contemporary Labor Economics. Fourth Edition, McGraw-Hill Inc. New York. Meyer, W.B. and B.L. Turner. 1994. Changes in Land Use and Land Cover: A Global Perspective. Cambridge University Press, Cambridge. _________________________. 1996. Land-Use/Land-Cover Change: Challenges for Geographers. Geojournal, 39(3): 237-240. Morita, H., S. Hoshino, M. Kagatsume and K. Mizuno. 1997. An Application of the Land Use Change Model for the Japan Case Study Area. International Institute for Applied Systems Analysis, Luxenburg. Moser, S.C. 1996. A Partial Instructional Module on Global and Regional Land Use/Cover Change: Assessing the Data and Searching for General Relationships. Geojournal, 39(3): 241-283. Munasinghe. 1993. Environmental Economics and Natural Resources Management in the Development Countries. Committee of International Development Institutions on the Environmental (CIDIE), The World Bank, Washington D.C. Mundita, J. W. 1999. Solving Land Degradation and Effect of Drought. Awarenees Raising Seminar on the Convention to Comba T Desertifka TTON), 27 September 1999, Jakarta. Myers, N. 1994. Tropical Deforestation: Rates and Patterns. WP World Bank, Washinton D. C. Panayotou, T. and C. Parasuk. 1990. Land and Forest: Projecting Demand and Managing Encroachment. TDRI Year – end Conference, Bangkok. Pearce, D. W. and J. J. Warford. 1993. World Without End: Economics, Environment and Sustainable Development. Published for The World Bank Oxford University Press, New York.

229

Pindyck, R. S. and D. L. Rubinfeld. 1998. Econometric Model and Economic Forecast. Fourth Edition, Irwin/McGraw-Hill, California. Revington, J. 1992. The Causes of Tropical Deforestation. New Renaissance Magazine 3 (2). Reynolds, K. M., K. J. Norman and N. G. Sean. 2003. The Science/Policy in Logic-Based Evaluation of Forest Ecosystem Sustainability. Journal of Forest Policy and Economic, 5 (4): 433 – 446. Romer. 1996. Advanced Macroeconomics. University of California, The McGraw-Hill Company Inc., New York. Roper, J. and R. W. Roberts. 1999. Deforestation: Tropical Forest in Decline. Canadian International Development Agency (CIDA), Quebec. Sanim, B. 2001. Reformulasi Kebijakan Otonomi dalam Sektor Kehutanan: Tinjauan Ekonomi. Makalah Reformulasi Kebijakan Otonomi Bidang Kehutanan, Departemen Kehutanan, 24 Oktober 2001, Bogor. Schweitzer, J. 1990. Economics, Conservation, and Development: A Perspective From USAID. Proceeding of a Seminar Series Held February-May 1990, Special Report 29. September 1991, Michigan State University, Michigan. Scrieciu, S. S. 2001. Economic Causes of Tropical Deforestation: A Global Empirical Application. Institute for Development Policy and Management, University of Manchester, Harold Hankins Building, Oxford Road, Manchester. Sernell, S. 1996. Impact of Land-Use Policy on Environmental, Wildlife, Demography and Socio-Economic Indicators in East-African Savannahs, The Serengeti Mara Ecosytem. Journal of Environment and Development Economics, 4(1): 16-23. Sitepu, R. K. dan B. M. Sinaga. 2006. Aplikasi Model Ekonometrika: Estimasi, Simulasi dan Peramalan Menggunakan SAS. Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Skole, D. L. 1994. Data on Global Land-Cover Change: Acquisition, Assessment, and Analysis. In Changes in Land Use and Land Cover - A Global Perspective. Cambridge University Press, Cambridge. Stephene, N. 2000. A Dynamic Simulation Model of Land-Use Changes in Sudano-Sahelian Countries of Africa (SALU). PhD in Progress. Aspirant FNRS, Washington D. C.

230

Sukirno, S. 1985. Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta. Sumodiningrat, G. dan Lanang A. I. 1987. Ekonomi Produksi. Penerbit Karunia Universitas Terbuka, Jakarta. Turner, B.L. and B.L. Meyer. 1994. Global Land Use and Land Cover Change. An Overview In Changes in Land Use and Land Cover-A Global Perspective. W.B. Meyer and B.L. Turner, 3-10, Cambridge University Press, Cambridge. Turner, B.L., D. Skole, S. Sanderson, G. Fischer, L. Fresco, and R. Leemans. 1995. Land-Use and Land-Cover Change: Science/Research Plan. IGBP Report No.35, HDP Report No.7. IGBP and HDP, Geneva. WARSI. 2001. Urbanisasi Picu Kerusakan Bumi. Siaran Pers WARSI, 23 April 2001, Jambi. Wellstead, A. M., C. S. Richard and R. P. John. 2003. Understanding the Concept of Representation within the Context of Local Forest Management Decision Making. Journal Forest Policy and Economics, 5 (3) 1 – 11. WFC (World Forestry Congress). 1997. Proceeding of the XIIth, Food and Agriculture Organization (FAO), Roma. Widodo, T. S. 1990. Indikator Ekonomi: Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia. Penerbit Kanisius, Yogyakarta. Wolman, M.G. 1987. Criteria for Land Use. In Resources and World Development, eds. D.J. McLaren and B.J. Skinner, 643-657 John Wiley, New York. Wong, Y. G. and J. R, R. Alavalapati. 2003. The Land-Use Effect of a Forest Carbon Policy in the US. Journal of Forest Policy and Economics, 5(3): 249 - 263. World Bank. 1997. Land Cover and Land Use Changes: Indonesian Case Study. Abstract of Current Studies Environmental Sustainable Development, World Bank, Jakarta. __________. 2001. Forest Law Enforcement Program East Asia 2001. World Bank, Jakarta.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Jenis Variabel Pada Penelitian Dampak Alokasi Pengeluaran Pembangunan No A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

NOTASI

KETERANGAN

SUMBER DATA

B

C

D

Tingkat degradasi hutan penyangga TNKS (%) Tingkat degradasi hutan taman nasional (%) Angka beban ketergantungan (%) Dummy variabel kawasan (1 Sumetera Barat dan 0 lainnya) Dummy variabel kawasan (1 Jambi dan 0 lainnya) Pertumbuhan ekonomi (%) Pangsa GDP sektor pertanian (%) Alokasi pengeluaran pembangunan terhadap total pengeluaran pemerintah (%) Struktur penerimaan pemerintah (%) Luas tutupan hutan sekitar TNKS (ribu ha) Pendapatan perkapita/rasio GDP dan jumlah penduduk (juta rupiah/kapita) Jumlah HPH sekitar TNKS (unit) Jumlah rumah tangga (KK) Luas hutan konsesi pada kawasan penyangga (ribu ha) Alokasi kredit sektor pertanian (%) Alokasi pengeluaran pembangunan sektor pertanian (%) Porsi lahan untuk budidaya pertanian (%) Porsi luas lahan kering (%) Porsi luas lahan tambak dan kolam (%) Porsi luas lahan perkebunan (%) Alokasi pengeluaran pembangunan sektor lingkungan (%) Porsi luas hutan kawasan (%) Porsi luas lahan rumputan (%)

Intepretasi citra landsat Intepretasi citra landsat Statistik KESRA Provinsi Indikator Ekonomi Daerah Indikator Ekonomi Daerah Statistik Keuangan Daerah Statistik Keuangan Daerah Intepretasi citra landsat Indikator Ekonomi Daerah Statitik Kehutanan Provinsi Statistik KESRA Provinsi Statitik Kehutanan Provinsi Statistik Ekonomi - Keuangan Daerah Kabupaten dalam angka Kabupaten dalam angka Kabupaten dalam angka Kabupaten dalam angka Kabupaten dalam angka Statistik Keuangan Daerah Kabupaten dalam angka Kabupaten dalam angka

DEGHS DEGTN DEPR DKAW1 DKAW2 ECOG ECOS GEXS GRES HSTNK INCP JHPHS JRTG LHPHS PAGC PAGE PCUL PDRY PDYK PEST PEVE PFOR PGRA

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

232

Lampiran 1. Lanjutan A 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

B PHOU PHRE PIDE PKBOT PLAJG PLAKD PLAKL PLAKM PLAKP PLAKR PLAKS PLAKT PLAPL PLAPS PLAUJ PLAUJ PLAUK PLUTN POPD POPG POPK POPM POPS POTE POTK POTM POTS PPAD PPGOT

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

C Porsi luas lahan perumahan dan pemukiman (%) Alokasi pengeluaran pembangunan sumberdaya manusia (%) Alokasi pengeluaran pembangunan industri dan dunia usaha (%) Porsi luas areal budidaya perkebunan lainnya Porsi luas areal budidaya jagung (%) Porsi luas areal budidaya kacang kedele (%) Porsi luas areal budidaya kelapa (%) Porsi luas areal budidaya kulit manis (%) Porsi luas areal budidaya kopi (%) Porsi luas areal budidaya karet (%) Porsi luas areal budidaya kelapa sawit (%) Porsi luas areal budidaya kacang tanah (%) Porsi luas areal budidaya padi ladang (%) Porsi luas areal budidaya padi sawah (%) Porsi luas areal budidaya ubi jalar (%) Porsi luas areal ubi jalar (%) Porsi luas areal budidaya ubi kayu (%) Porsi luas areal taman nasional terhadap total kawasan (%) Kepadatan penduduk (jiwa/km2) Pertumbuhan penduduk (%) Populasi ternak kerbau (ribu ekor) Populasi ternak kambing/domba (ribu ekor) Populasi ternak sapi (ribu ekor) Alokasi pengeluaran pembangunan sektor lainnya. Pemotongan ternak kerbau (ribu ekor/tahun) Pemotongan ternak kambing/domba (ribu ekor/tahun) Pemotongan ternak sapi (ribu ekor/tahun) Porsi PAD terhadap GDP Porsi luas areal budidaya ubi kayu (%)

D Kabupaten dalam angka Statistik Keuangan Daerah Statistik Keuangan Daerah Kabupaten dalam angka Kabupaten dalam angka Kabupaten dalam angka Kabupaten dalam angka Kabupaten dalam angka Kabupaten dalam angka Kabupaten dalam angka Kabupaten dalam angka Kabupaten dalam angka Kabupaten dalam angka Kabupaten dalam angka Kabupaten dalam angka Kabupaten dalam angka Kabupaten dalam angka Kabupaten dalam angka Statistik KESRA Provinsi Kabupaten dalam angka Kabupaten dalam angka Kabupaten dalam angka Kabupaten dalam angka Statistik Keuangan Daerah Kabupaten dalam angka Kabupaten dalam angka Kabupaten dalam angka Statistik Keuangan Daerah Kabupaten dalam angka

233

Lampiran 1. Lanjutan A 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

B PPUK PRDE PROC PSRE PSWA PSWE PTEM PTRE PUKC PUSE PVBD PVJG PVKD PVKL PVKM PVKP PVKR PVKS PVKT PVOW PVPL PVPS PVUJ PVUK PWET PWOD PWRE REPG RHSTN

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

C Porsi penduduk usia kerja (15- 64 tahun) (%) Alokasi pengeluaran pembangunan wilayah (%) Alokasi penggunaan kredit untuk investasi dan modal kerja (%) Alokasi pengeluaran pembangunan untuk sains dan penelitian (%) Porsi luas lahan rawa-rawa (%) Alokasi pengeluaran pembangunan kesejahteraan rakyat (%) Porsi luas lahan menganggur (%) Alokasi pengeluaran pembangunan sektor transportasi (%) Alokasi kredit untuk pengembangan usaha kecil dan menengah (%) Porsi penggunaan lahan terhadap luas kawasan (%) Produktifitas ikan budidaya (ton/ha) Produktifitas jagung (ton/ha) Produktifitas kacang kedele (ton/ha) Produktifitas kelapa (ton/ha) Produktifitas kulit manis (ton/ha) Produktifitas kopi (ton/ha) Produktifitas karet (ton/ha) Produktifitas kelapa sawit (ton/ha) Produktifitas kacang tanah (ton/ha) Produktifitas ikan perairan terbuka (ton/ha) Produktifitas padi ladang (ton/ha) Produktifitas padi ladang (ton/ha) Produktifitas ubi jalar (ton/ha) Produktifitas ubi kayu (ton/ha) Porsi luas lahan basah (%) Porsi luas lahan kayuan (%) Alokasi pengeluaran pembangunan sumber daya air dan irigasi (%) Rasio pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk Rasio luas tutupan hutan penyangga terhadap luas taman nasional (%)

D Kabupaten dalam angka Statistik Keuangan Daerah Statistik Ekonomi - Keuangan Daerah Statistik Keuangan Daerah Kabupaten dalam angka Statistik Keuangan Daerah Kabupaten dalam angka Statistik Keuangan Daerah Statistik Ekonomi - Keuangan Daerah Kabupaten dalam angka Kabupaten dalam angka Kabupaten dalam angka Kabupaten dalam angka Kabupaten dalam angka Kabupaten dalam angka Kabupaten dalam angka Kabupaten dalam angka Kabupaten dalam angka Kabupaten dalam angka Kabupaten dalam angka Kabupaten dalam angka Kabupaten dalam angka Kabupaten dalam angka Kabupaten dalam angka Kabupaten dalam angka Kabupaten dalam angka Statistik Keuangan Daerah Indikator Ekonomi Daerah Indikator Ekonomi Daerah

234

Lampiran 1. Lanjutan A 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

B RJAK RKBMT ROIBR ROIJG ROIKD ROIKL ROIKM ROIKP ROIKR ROIKS ROIKT ROIUJ ROIUK RPIKB RPIOW RPLOG RPSMN RSKB RWIND SEXR SSHT SSIK SSKB SSPG SSTN TPAK UNEM YEAR

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

C Rataan jumlah anggota keluarga (jiwa/KK) Rasio harga kayu bakar terhadap minyak tanah Rasio harga beras dan pupuk Rasio harga jagung terhadapHarga pupuk Rasio harga kacang kedele terhadapHarga pupuk Rasio harga kelapa terhadapHarga pupuk Rasio harga kulit manis terhadapHarga pupuk Rasio harga kopi terhadapHarga pupuk Rasio harga karet terhadapHarga pupuk Rasio harga kelapa sawit terhadapHarga pupuk Rasio harga kacang tanah terhadapHarga pupuk Rasio harga ubi jalar terhadapHarga pupuk Rasio harga ubi kayu terhadapHarga pupuk Harga real ikan budidaya (Rp/kg) Harga real ikan perairan terbuka (Rp/kg) Harga real kayu balok (Rp/m3) Harga real input semen (Rp/kg) Tingkat suku bunga riil (%) Rasio upah non-pertanian dan pertanian Rasio jenis kelamin (%) Share produk domestik sub-sektor kehutanan (%) Share produk domestik sub-sektor perikanan (%) Share produk domestik sub-sektor perkebunan (%) Share produk domestik sub-sektor pangan (%) Share produk domestik sub-sektor peternakan (%) Tingkat partisipasi angkatan kerja (%) Tingkat pengangguran terbuka (%) Tahun

D Statistik KESRA Provinsi Indikator Ekonomi Daerah Indikator Ekonomi Daerah Indikator Ekonomi Daerah Indikator Ekonomi Daerah Indikator Ekonomi Daerah Indikator Ekonomi Daerah Indikator Ekonomi Daerah Indikator Ekonomi Daerah Indikator Ekonomi Daerah Indikator Ekonomi Daerah Indikator Ekonomi Daerah Indikator Ekonomi Daerah Indikator Ekonomi Daerah Indikator Ekonomi Daerah Indikator Ekonomi Daerah Indikator Ekonomi Daerah Statistik Ekonomi - Keuangan Daerah Indikator Ekonomi Daerah Statistik KESRA Provinsi Indikator Ekonomi Daerah Indikator Ekonomi Daerah Indikator Ekonomi Daerah Indikator Ekonomi Daerah Indikator Ekonomi Daerah Statistik KESRA Provinsi Statistik KESRA Provinsi -

235

Lampiran 2. Data Perkembangan Sosial Ekonomi Kawasan dan Taman Nasional Kerinci Seblat NO

REGION

YEAR

LREG

LKAW

LTNKS

DEGHS

DEGTN

RHSTN

KRIS

DESE

DKAW1

DKAW2

CEXP

DEXP

TEXP

1

Bengkulu

1994

1609.6

1267.6

342.0

8.91

3.58

48.27

0

0

0

0

33,974

27,641

61,615

2

Bengkulu

1995

1609.6

1267.6

342.0

9.40

3.59

48.01

0

0

0

0

41,879

27,786

69,665

3

Bengkulu

1996

1609.6

1267.6

342.0

11.80

3.61

46.74

0

0

0

0

48,863

34,910

83,773

4

Bengkulu

1997

1609.6

1267.6

342.0

19.27

5.49

42.77

1

0

0

0

58,676

46,430

105,105

5

Bengkulu

1998

1609.6

1267.6

342.0

19.54

5.54

42.63

1

0

0

0

70,470

51,959

122,430

6

Bengkulu

1999

1609.6

1267.6

342.0

19.75

5.68

42.52

1

0

0

0

100,115

61,545

161,660

7

Bengkulu

2000

1609.6

1267.6

342.0

19.97

5.81

42.41

1

0

0

0

100,177

44,035

144,212

8

Bengkulu

2001

1609.6

1267.6

342.0

21.21

4.87

41.75

1

1

0

0

248,036

64,752

312,788

9

Bengkulu

2002

1609.6

1267.6

342.0

23.25

5.03

40.67

1

1

0

0

287,901

86,657

374,558

10

Bengkulu

2003

1609.6

1267.6

342.0

25.30

5.18

39.58

1

1

0

0

363,079

135,259

498,338

11

Jambi

1994

1840.0

1422.4

417.6

-0.12

6.83

65.79

0

0

0

1

36,821

27,892

64,713

12

Jambi

1995

1840.0

1422.4

417.6

0.12

6.84

65.63

0

0

0

1

44,410

34,658

79,068

13

Jambi

1996

1840.0

1422.4

417.6

2.42

6.87

64.12

0

0

0

1

53,044

39,521

92,565

14

Jambi

1997

1840.0

1422.4

417.6

11.66

7.00

58.05

1

0

0

1

61,678

45,723

107,401

15

Jambi

1998

1840.0

1422.4

417.6

11.83

7.02

57.93

1

0

0

1

70,473

40,967

111,439

16

Jambi

1999

1840.0

1422.4

417.6

11.91

7.13

57.88

1

0

0

1

99,000

47,247

146,247

17

Jambi

2000

1840.0

1422.4

417.6

11.99

7.24

57.83

1

0

0

1

98,927

37,731

136,658

18

Jambi

2001

1840.0

1422.4

417.6

11.51

8.28

58.14

1

1

0

1

195,745

50,536

246,281

19

Jambi

2002

1840.0

1422.4

417.6

12.50

8.47

57.49

1

1

0

1

251,268

108,231

359,498

20

Jambi

2003

1840.0

1422.4

417.6

13.50

8.65

56.84

1

1

0

1

292,985

141,750

434,735

21

Sumbar

1994

1281.2

934.8

346.4

0.05

5.73

137.22

0

0

1

0

35,296

24,155

59,451

22

Sumbar

1995

1281.2

934.8

346.4

0.37

5.90

136.78

0

0

1

0

38,603

24,544

63,147

23

Sumbar

1996

1281.2

934.8

346.4

2.01

5.92

134.53

0

0

1

0

47,007

32,678

79,685

24

Sumbar

1997

1281.2

934.8

346.4

9.28

7.79

124.55

1

0

1

0

54,815

39,631

94,446

25

Sumbar

1998

1281.2

934.8

346.4

9.33

7.89

124.48

1

0

1

0

63,093

48,052

111,146

26

Sumbar

1999

1281.2

934.8

346.4

9.48

8.27

124.28

1

0

1

0

89,426

52,599

142,025

27

Sumbar

2000

1281.2

934.8

346.4

9.62

8.65

124.08

1

0

1

0

85,107

53,875

138,981

28

Sumbar

2001

1281.2

934.8

346.4

9.13

6.99

124.75

1

1

1

0

227,440

89,665

317,106

29

Sumbar

2002

1281.2

934.8

346.4

10.63

7.23

122.70

1

1

1

0

276,565

99,495

376,061

30

Sumbar

2003

1281.2

934.8

346.4

12.13

7.47

120.64

1

1

1

0

419,447

112,076

531,523

236

Lampiran 2. Lanjutan NO

AGDE

IDDE

TRDE

RDDE

HRDE

SRDE

SWDE

EVDE

WRDE

OTDE

PAD

BREV

TREV

1

1,164

1,558

15,305

1,136

3,479

167

1,428

1,135

463

1,807

3,167

59,073

62,241

2

997

1,689

13,302

2,503

3,698

222

1,945

617

621

2,191

3,240

67,674

70,913

3

1,688

1,190

15,245

4,408

3,976

78

2,933

846

171

4,376

2,796

82,116

84,912

4

1,284

958

15,153

11,875

6,210

230

4,006

1,854

174

4,687

3,639

102,343

105,982

5

2,104

1,486

12,997

17,521

5,369

156

4,519

1,589

180

6,038

3,848

123,898

127,746

6

2,588

3,335

13,947

17,095

8,221

552

2,445

3,981

508

8,872

5,129

161,070

166,199

7

2,022

2,223

9,578

13,574

5,442

400

2,549

1,512

50

6,686

4,781

147,086

151,866

8

3,746

2,472

10,163

10,823

11,353

913

4,797

966

2,294

17,225

20,286

325,148

345,434

9

6,928

4,614

21,131

14,627

8,311

1,119

4,159

2,433

5,972

17,364

12,819

399,439

412,258

10

4,745

8,716

23,393

9,794

14,990

1,761

10,266

1,440

6,759

53,395

16,364

528,658

545,022

11

1,010

1,046

12,929

4,446

2,904

318

1,057

723

123

3,457

1,598

64,701

66,299

12

953

741

13,189

4,107

6,930

436

1,669

1,138

297

5,198

2,494

78,634

81,129

13

975

1,054

13,360

7,556

6,815

642

1,870

1,564

124

5,560

2,785

92,173

94,958

14

997

1,367

13,531

11,006

6,701

848

2,070

1,991

5

7,208

3,076

105,712

108,788

15

2,156

2,104

13,110

5,971

8,963

408

1,741

1,562

323

4,628

3,746

110,714

114,460

16

2,828

2,462

10,902

10,846

5,179

439

1,852

4,875

593

7,271

5,172

144,983

150,155

17

2,619

1,084

8,787

9,257

4,081

417

1,038

1,912

826

7,710

4,274

118,526

122,800

18

1,429

3,133

12,206

7,812

3,633

1,028

2,677

1,748

3,341

13,529

8,447

258,992

267,439

19

2,783

4,532

40,634

19,253

7,160

436

7,309

2,898

5,410

17,814

14,240

349,292

363,532

20

2,894

13,462

47,415

17,916

13,684

3,842

6,637

3,189

8,190

24,521

19,668

447,615

467,283

21

865

738

14,092

2,154

2,874

77

1,031

324

120

1,879

1,998

58,136

60,135

22

481

1,089

11,610

4,141

2,854

77

928

1,001

51

2,313

2,195

61,878

64,072

23

990

1,281

14,992

6,755

4,010

157

1,024

894

144

2,431

2,764

76,544

79,308

24

1,428

1,258

13,651

12,200

5,740

197

1,169

975

31

2,984

3,535

93,232

96,767

25

1,626

1,182

11,803

19,949

7,009

226

1,660

1,542

193

2,863

3,641

114,507

118,148

26

2,315

2,179

14,902

12,392

7,683

206

1,447

4,776

79

6,619

4,813

145,695

150,508

27

2,157

2,616

21,338

8,844

8,160

415

2,800

2,456

15

5,072

4,200

145,498

149,698

28

2,545

3,729

31,322

7,078

13,458

873

3,373

2,424

2,501

22,363

7,978

355,527

363,505

29

6,583

4,056

32,760

8,601

12,738

1,253

3,432

2,070

4,330

23,672

16,289

408,666

424,955

30

3,660

4,952

41,146

12,467

16,836

1,000

4,823

3,844

1,972

21,378

18,673

512,849

531,522

237

Lampiran 2. Lanjutan NO

PAGE

PIDE

PTRE

PRDE

PHRE

PSRE

PSWE

PEVE

PWRE

POTE

PDEX

GRES

REXP

PROC

PAGC

1

1.89

2.53

24.84

1.84

5.65

0.27

2.32

1.84

0.75

2.93

44.86

0.05

1.23

95.39

79.01

PUKC 9.40

2

1.43

2.43

19.09

3.59

5.31

0.32

2.79

0.89

0.89

3.14

39.88

0.05

1.51

91.23

76.06

19.67

3

2.02

1.42

18.20

5.26

4.75

0.09

3.50

1.01

0.20

5.22

41.67

0.03

1.40

90.98

74.67

20.65

4

1.22

0.91

14.42

11.30

5.91

0.22

3.81

1.76

0.17

4.46

44.17

0.04

1.26

89.55

72.44

21.77

5

1.72

1.21

10.62

14.31

4.39

0.13

3.69

1.30

0.15

4.93

42.44

0.03

1.36

91.12

73.39

22.75

6

1.60

2.06

8.63

10.57

5.09

0.34

1.51

2.46

0.31

5.49

38.07

0.03

1.63

86.03

65.67

36.43

7

1.40

1.54

6.64

9.41

3.77

0.28

1.77

1.05

0.03

4.64

30.53

0.03

2.27

83.04

54.93

36.53

8

1.20

0.79

3.25

3.46

3.63

0.29

1.53

0.31

0.73

5.51

20.70

0.06

3.83

75.84

56.29

41.63

9

1.85

1.23

5.64

3.91

2.22

0.30

1.11

0.65

1.59

4.64

23.14

0.03

3.32

72.61

46.21

30.09

10

0.95

1.75

4.69

1.97

3.01

0.35

2.06

0.29

1.36

10.71

27.14

0.03

2.68

63.30

40.94

39.91

11

1.56

1.62

19.98

6.87

4.49

0.49

1.63

1.12

0.19

5.34

43.29

0.02

1.32

91.15

79.74

19.91

12

1.21

0.94

16.68

5.19

8.76

0.55

2.11

1.44

0.38

6.57

43.83

0.03

1.28

93.56

84.40

17.31

13

1.05

1.14

14.43

8.16

7.36

0.69

2.02

1.69

0.13

6.01

42.70

0.03

1.34

91.87

81.97

26.59

14

0.93

1.27

12.60

10.25

6.24

0.79

1.93

1.85

0.00

6.71

42.57

0.03

1.35

90.90

78.79

22.59

15

1.93

1.89

11.76

5.36

8.04

0.37

1.56

1.40

0.29

4.15

36.76

0.03

1.72

92.15

82.42

21.04

16

1.93

1.68

7.45

7.42

3.54

0.30

1.27

3.33

0.41

4.97

32.31

0.04

2.10

90.37

78.93

19.49

17

1.92

0.79

6.43

6.77

2.99

0.31

0.76

1.40

0.60

5.64

27.61

0.04

2.62

82.08

64.87

25.68

18

0.58

1.27

4.96

3.17

1.48

0.42

1.09

0.71

1.36

5.49

20.52

0.03

3.87

70.64

47.21

37.96

19

0.77

1.26

11.30

5.36

1.99

0.12

2.03

0.81

1.50

4.96

30.11

0.04

2.32

67.79

40.50

39.23

20

0.67

3.10

10.91

4.12

3.15

0.88

1.53

0.73

1.88

5.64

32.61

0.04

2.07

56.57

34.23

55.71

21

1.45

1.24

23.70

3.62

4.83

0.13

1.73

0.55

0.20

3.16

40.63

0.03

1.46

88.08

72.51

31.92

22

0.76

1.72

18.39

6.56

4.52

0.12

1.47

1.59

0.08

3.66

38.87

0.04

1.57

84.14

69.10

37.19

23

1.24

1.61

18.81

8.48

5.03

0.20

1.29

1.12

0.18

3.05

41.01

0.04

1.44

78.44

54.58

55.57

24

1.51

1.33

14.45

12.92

6.08

0.21

1.24

1.03

0.03

3.16

41.96

0.04

1.38

84.60

62.94

49.31

25

1.46

1.06

10.62

17.95

6.31

0.20

1.49

1.39

0.17

2.58

43.23

0.03

1.31

86.94

66.31

54.22

26

1.63

1.53

10.49

8.73

5.41

0.14

1.02

3.36

0.06

4.66

37.04

0.03

1.70

79.35

58.68

85.95

27

1.55

1.88

15.35

6.36

5.87

0.30

2.01

1.77

0.01

3.65

38.76

0.03

1.58

67.77

32.60

47.10

28

0.80

1.18

9.88

2.23

4.24

0.28

1.06

0.76

0.79

7.05

28.28

0.02

2.54

63.27

36.60

42.25

29

1.75

1.08

8.71

2.29

3.39

0.33

0.91

0.55

1.15

6.29

26.46

0.04

2.78

63.26

41.77

46.03

30

0.69

0.93

7.74

2.35

3.17

0.19

0.91

0.72

0.37

4.02

21.09

0.04

3.74

67.54

50.20

32.78

238

Lampiran 2. Lanjutan NO

PWET

PDRY

PEST

PGRA

PDYK

PWOD

PTEM

PSWA

PHOU

PCUL

PUSE

PFOR

PLAPS

PVPS

PLAPL

PVPL

ROIBR

1

3.35

11.90

18.59

0.59

0.29

7.90

9.66

1.35

4.24

42.61

57.86

42.14

1.75

7.54

1.94

1.91

1.98

2

3.56

11.39

19.55

0.70

0.26

7.83

9.13

1.35

4.48

43.29

58.25

41.75

2.04

7.37

1.75

1.92

2.19

3

3.77

10.87

20.52

0.81

0.23

7.98

7.81

1.35

4.71

44.18

58.06

41.94

1.97

7.66

2.28

1.96

1.82

4

3.83

12.01

19.19

0.90

0.17

7.42

8.04

1.47

4.73

43.51

57.75

42.25

2.11

7.60

1.54

1.98

1.93

5

4.07

14.83

19.09

1.00

0.18

7.42

5.63

1.36

4.84

46.60

58.43

41.57

2.12

7.49

1.15

2.02

1.99

6

3.17

17.77

20.19

0.56

0.16

7.33

6.95

1.40

5.01

49.19

62.54

37.46

2.23

7.94

1.69

2.13

2.11

7

3.96

18.49

19.04

0.71

0.15

6.79

7.71

1.14

5.06

49.14

63.06

36.94

2.11

8.43

1.48

2.33

1.85

8

3.82

19.05

18.77

0.82

0.17

6.76

7.86

1.09

5.16

49.40

63.51

36.49

2.17

7.41

0.88

2.82

2.03

9

3.90

19.42

18.38

0.82

0.20

6.18

7.99

1.15

5.24

48.90

63.28

36.72

1.97

7.45

0.83

2.76

2.27

10

3.77

19.98

18.10

0.93

0.21

6.15

8.14

1.15

5.34

49.14

63.77

36.23

2.16

8.14

1.06

2.04

2.08

11

2.00

10.25

20.06

0.77

0.07

9.78

4.42

0.50

3.21

42.93

51.07

48.93

1.30

10.12

1.93

2.64

1.93

12

2.10

11.25

21.01

0.54

0.06

9.37

4.59

0.66

3.03

44.33

52.61

47.39

1.34

10.10

1.66

2.68

2.08

13

2.19

12.25

21.97

0.30

0.06

8.96

4.75

0.82

2.85

45.72

54.15

45.85

1.40

9.61

2.47

2.00

1.97

14

2.16

11.74

27.23

1.23

0.03

10.82

4.42

1.74

3.01

53.21

62.39

37.61

1.36

8.53

1.34

1.99

2.23

15

2.26

13.17

30.06

1.24

0.04

11.67

4.08

2.59

2.85

58.44

67.97

32.03

1.23

8.52

0.60

2.05

2.17

16

2.19

14.32

31.30

0.67

0.04

11.10

4.24

3.29

2.59

59.60

69.73

30.27

1.27

8.37

0.74

2.14

2.69

17

2.31

14.31

33.43

0.82

0.05

10.57

4.52

3.02

2.74

61.48

71.76

28.24

1.49

8.09

1.32

2.38

2.31

18

2.36

14.19

34.64

0.44

0.03

5.63

7.34

2.46

2.51

57.29

69.60

30.40

1.57

6.67

0.59

2.48

2.57

19

2.37

14.56

34.75

0.43

0.03

5.14

9.11

2.44

2.52

57.28

71.35

28.65

1.74

8.54

1.21

2.30

2.90

20

2.21

14.21

35.91

0.35

0.03

6.33

6.63

2.01

2.73

59.03

70.40

29.60

1.64

9.01

0.75

2.24

2.91

21

6.07

14.37

8.72

1.79

0.09

13.46

1.67

0.26

2.25

44.49

48.68

51.32

6.94

9.27

0.12

2.37

2.16

22

6.27

13.19

8.54

1.88

0.08

13.41

1.79

0.49

2.49

43.38

48.14

51.86

6.69

9.24

0.07

2.30

3.14

23

6.47

12.02

8.36

1.97

0.07

13.37

1.90

0.71

2.73

42.26

47.61

52.39

6.27

9.21

0.11

2.19

2.98

24

6.39

11.92

8.41

1.75

0.08

17.13

2.05

0.38

2.45

45.68

50.57

49.43

5.64

9.14

0.17

2.74

2.80

25

6.61

13.60

9.12

1.71

0.09

15.41

1.83

0.41

2.73

46.54

51.51

48.49

5.41

9.07

0.14

2.07

3.96

26

5.94

12.55

10.28

1.76

0.09

14.39

1.93

0.33

2.71

45.00

49.97

50.03

5.46

9.14

0.10

2.51

2.45

27

6.36

12.95

7.70

1.12

0.09

14.25

2.15

0.31

2.77

42.46

47.69

52.31

5.17

9.10

0.07

2.49

2.14

28

6.52

11.18

7.06

1.27

0.06

14.38

2.77

0.33

3.08

40.46

46.64

53.36

5.56

9.03

0.04

2.05

2.05

29

6.62

12.33

8.39

1.25

0.06

14.66

3.77

0.35

3.03

43.32

50.46

49.54

6.70

8.96

0.03

2.36

2.40

30

6.41

11.64

7.75

1.40

0.03

14.79

4.39

0.35

3.34

42.01

50.09

49.91

5.94

9.39

0.03

2.13

2.20

239

Lampiran 2. Lanjutan NO

PLAJG

PVJG

ROIJG

PLAKT

PVKT

ROIKT

PLAKD

PVKD

ROIKD

PLAUK

PVUK

ROIUK

PLAUJ

PVUJ

ROIUJ

1

1.28

1.85

0.72

0.47

0.91

2.80

0.92

0.88

2.03

0.38

11.13

0.26

0.77

9.05

0.37

2

1.99

1.88

0.88

0.49

0.95

4.19

0.94

0.98

2.32

0.58

11.33

0.32

0.72

9.15

0.46

3

2.06

1.87

0.78

0.47

0.97

3.32

0.59

1.00

3.28

0.66

11.57

0.30

0.88

10.30

0.48

4

2.20

1.91

0.71

0.69

0.96

3.40

0.69

0.87

3.27

0.73

10.30

0.27

1.05

9.35

0.44

5

2.58

4.42

0.78

0.58

1.06

4.34

0.67

0.64

2.33

0.91

15.45

0.39

0.93

16.63

0.57

6

2.07

1.76

0.75

0.42

0.99

4.35

0.38

0.87

2.62

0.63

13.80

0.37

0.59

9.33

0.48

7

1.59

1.84

0.68

0.37

0.97

5.20

0.24

0.94

2.95

0.62

10.94

0.33

0.53

9.23

0.43

8

1.21

1.91

0.67

0.36

1.00

5.45

0.11

0.91

2.97

0.55

10.43

0.35

0.45

9.68

0.42

9

1.33

1.87

0.67

0.41

0.99

5.47

0.13

0.94

3.08

0.60

10.97

0.35

0.48

9.60

0.41

10

1.33

1.88

0.73

0.42

0.98

5.13

0.17

0.91

3.39

0.53

11.52

0.38

0.43

9.50

0.45

11

0.41

1.49

0.96

0.14

1.36

4.13

0.28

1.22

2.08

0.95

11.95

0.32

0.13

5.77

0.40

12

0.50

1.47

1.11

0.15

1.09

5.28

0.38

1.11

1.93

0.88

11.70

0.29

0.15

5.62

0.48

13

0.77

1.41

1.01

0.11

1.15

3.47

0.32

1.10

2.50

0.53

11.71

0.38

0.07

7.63

0.54

14

0.47

1.50

1.04

0.08

1.24

3.51

0.20

1.06

3.49

0.33

11.17

0.45

0.05

7.64

0.53

15

0.44

2.46

0.84

0.09

1.81

5.21

0.21

0.93

1.94

0.13

10.00

0.38

0.05

10.09

0.51

16

0.43

2.08

1.12

0.07

1.39

6.46

0.26

1.13

2.56

0.13

12.65

0.40

0.06

8.85

0.59

17

0.40

1.99

1.01

0.06

1.09

6.28

0.07

1.16

2.60

0.11

13.61

0.49

0.05

9.18

0.56

18

0.32

1.81

1.12

0.08

1.05

6.41

0.03

1.30

3.61

0.16

10.95

0.65

0.07

8.33

0.58

19

0.30

1.99

1.14

0.07

1.03

5.93

0.02

1.11

3.54

0.14

10.56

0.61

0.08

8.38

0.58

20

0.23

2.62

1.22

0.04

1.06

6.18

0.01

1.26

3.48

0.12

12.32

0.71

0.14

8.41

0.68

21

0.36

2.59

1.03

0.19

1.09

7.04

0.77

1.15

1.52

0.10

12.69

0.38

0.04

11.03

0.51

22

0.34

2.50

1.20

0.20

1.09

6.48

0.66

1.16

2.21

0.10

12.65

0.50

0.04

10.70

0.66

23

0.31

2.32

1.18

0.20

1.09

6.39

0.48

1.19

1.98

0.10

12.45

0.49

0.04

10.80

0.75

24

0.25

1.99

1.07

0.22

1.10

6.23

0.21

1.35

1.81

0.10

12.09

0.49

0.05

10.59

0.78

25

0.51

2.24

1.25

0.16

0.97

6.87

0.29

1.15

2.18

0.13

12.64

0.57

0.05

10.41

0.77

26

0.36

2.31

0.81

0.19

1.01

4.76

0.31

1.23

1.64

0.13

12.43

0.35

0.06

9.89

0.51

27

0.31

2.28

0.80

0.15

1.04

4.21

0.05

1.20

3.06

0.11

12.40

0.36

0.07

10.11

0.53

28

0.31

2.65

0.85

0.16

1.12

4.42

0.05

1.18

2.87

0.10

12.27

0.41

0.08

10.35

0.58

29

0.27

2.60

0.75

0.14

1.12

4.23

0.03

1.24

2.43

0.13

12.48

0.43

0.09

11.17

0.62

30

0.43

4.58

0.79

0.17

1.75

4.65

0.02

1.56

2.45

0.21

12.38

0.40

0.11

10.26

0.63

240

Lampiran 2. Lanjutan NO

PLAKR

PVKR

ROIKR

PLAKP

PVKP

ROIKP

PLAKS

PVKS

ROIKS

PLAKM

PVKM

ROIKM

PLAKL

PVKL

ROIKL

1

2.88

0.27

2.96

6.46

0.20

9.25

0.25

0.02

1.89

0.44

0.09

4.62

0.55

1.85

0.37

2

2.35

0.42

3.40

6.89

0.29

9.59

0.43

0.02

1.81

0.44

0.17

6.50

0.47

1.91

0.36

3

3.30

0.43

4.87

4.65

0.43

5.44

0.19

0.15

1.40

0.49

0.28

7.01

0.64

0.53

0.60

4

2.55

0.51

3.86

5.27

0.42

5.15

0.38

0.20

2.41

0.47

0.11

5.50

0.57

0.39

0.87

5

3.16

0.50

4.10

6.28

0.45

9.28

0.40

0.05

3.16

0.49

0.46

3.56

0.55

0.60

0.90

6

3.76

0.51

2.85

7.18

0.36

5.51

1.64

0.04

2.11

0.53

0.37

2.51

0.57

0.45

0.92

7

5.38

0.40

3.13

7.14

0.37

1.84

1.60

0.02

1.75

0.73

0.27

2.41

0.63

0.55

0.30

8

4.06

0.92

2.92

7.84

0.40

1.81

1.72

0.04

1.57

0.66

0.46

2.08

0.68

0.70

0.31

9

4.00

0.46

3.75

8.57

0.48

1.78

1.95

0.05

1.80

0.46

0.74

1.87

0.49

1.08

0.36

10

3.98

0.52

4.72

10.31

0.29

2.50

1.72

0.02

2.17

0.63

0.55

1.75

0.67

0.18

0.37

11

12.84

0.35

4.14

1.23

0.20

12.45

1.90

0.34

2.64

4.05

0.29

9.12

0.48

0.13

0.44

12

12.92

0.35

4.81

1.21

0.12

12.30

2.24

1.57

3.09

4.12

0.29

13.79

0.48

0.13

0.46

13

15.14

0.36

6.55

1.11

0.13

7.05

3.10

1.42

2.53

4.00

0.32

12.94

0.47

0.15

1.09

14

15.89

0.35

5.77

1.13

0.13

6.95

3.21

2.04

2.97

4.03

0.32

11.66

0.46

0.16

1.07

15

15.86

0.36

4.79

1.10

0.14

10.14

3.22

2.95

3.69

4.03

0.34

12.82

0.47

0.15

0.80

16

15.14

0.37

4.48

1.09

0.30

7.68

2.60

3.20

2.93

4.07

0.38

4.14

0.25

0.11

1.27

17

15.34

0.32

2.41

1.16

0.33

5.11

2.46

5.37

2.32

4.11

0.38

3.44

0.22

0.17

0.40

18

17.20

0.32

4.89

1.20

0.30

3.71

2.67

1.88

1.99

4.19

0.37

3.53

0.20

0.23

0.40

19

17.50

0.33

5.49

1.30

0.28

3.33

1.17

4.28

2.75

3.67

0.29

3.03

0.39

0.12

0.49

20

17.70

0.33

6.55

1.33

0.28

3.71

0.75

6.78

3.04

3.62

0.35

2.81

0.56

0.07

0.52

21

1.45

0.34

1.76

1.08

0.37

8.67

0.00

0.33

1.12

0.86

0.49

6.35

1.13

0.55

0.45

22

1.54

0.33

1.77

1.13

0.36

9.46

0.00

1.50

1.13

1.03

0.43

10.60

1.08

0.51

0.54

23

1.56

0.37

3.01

0.97

0.43

5.46

0.01

1.33

1.45

1.12

0.38

10.04

1.14

0.50

0.62

24

1.56

0.27

1.90

1.14

0.30

5.06

0.06

2.03

1.37

1.09

0.34

8.49

1.15

0.37

0.50

25

1.68

0.55

2.62

1.23

0.43

5.90

0.66

1.32

2.02

1.18

0.42

7.46

1.10

0.57

0.91

26

1.64

0.74

1.22

1.35

0.58

6.63

0.73

1.61

1.48

1.26

0.39

3.58

1.07

0.75

0.64

27

1.68

0.52

1.67

1.50

0.47

4.31

0.88

1.34

2.62

1.26

0.48

2.90

1.08

0.47

0.45

28

2.03

0.37

4.13

2.55

0.19

3.10

0.32

5.12

2.27

2.17

0.23

2.95

1.02

0.59

0.45

29

2.00

0.34

2.01

2.02

0.36

2.98

0.99

4.21

2.28

1.79

0.42

2.71

1.00

0.53

0.41

30

2.02

0.34

2.47

2.16

0.40

2.98

1.70

3.81

2.49

1.63

0.26

2.26

1.03

0.56

0.43

241

Lampiran 2. Lanjutan NO

ROIKL

PLFOW

PVOW

RPIKO

PLFBD

PVBD

RPIKB

PPKOT

PKBOT

POTKM

SSPG

SSKB

SSTN

SSIK

SSHT

ECOS

SSNPT

1

0.37

0.14

82.08

388.70

0.44

57.48

720.15

6.13

8.02

8.78

27.23

8.48

3.73

3.29

3.50

46.21

53.79

2

0.36

0.14

79.19

358.25

0.45

66.78

663.75

4.92

8.96

8.79

26.81

8.83

3.70

3.02

3.47

45.83

54.17

3

0.60

0.11

107.41

469.64

0.45

64.02

757.40

3.93

11.24

9.02

25.86

8.84

3.55

2.61

3.35

44.20

55.80

4

0.87

0.15

93.33

429.71

0.43

119.16 1035.76

5.10

9.95

8.49

26.29

8.92

3.41

2.88

3.29

44.78

55.22

5

0.90

0.11

105.93

389.72

0.42

82.45

528.63

8.01

8.21

8.60

24.91

9.33

3.47

2.86

3.29

43.87

56.13

6

0.92

0.11

94.85

452.94

0.50

74.20

476.80

11.99

6.50

8.06

25.15

9.33

3.66

2.97

3.51

44.62

55.38

7

0.30

0.11

100.00

499.63

0.79

100.00

453.04

13.65

3.56

7.66

25.39

9.48

3.64

3.06

3.52

45.09

54.91

8

0.31

0.11

98.54

415.12

0.46

98.27

539.76

15.50

3.81

7.75

26.91

7.36

3.78

1.39

3.30

42.74

57.26

9

0.36

0.11

105.15

387.86

0.49

96.13

351.69

15.64

2.91

7.21

28.00

7.44

3.70

1.40

3.24

43.78

56.22

10

0.37

0.11

155.88

419.86

0.37

68.99

380.70

16.04

0.79

7.29

29.12

7.62

3.56

1.39

3.14

44.82

55.18

11

0.44

1.30

15.70

329.47

0.09

66.93

980.34

6.41

0.44

10.62

21.64

13.69

3.44

6.34

0.69

45.80

54.20

12

0.46

1.30

18.56

296.09

0.09

67.41

881.04

7.53

0.04

9.97

21.10

14.22

3.61

6.42

0.69

46.04

53.96

13

1.09

1.30

21.32

350.71

0.05

147.06

904.38

7.97

1.85

9.31

20.35

13.89

3.62

6.22

0.66

44.75

55.25

14

1.07

1.30

20.99

248.14

0.08

80.67

830.75

9.27

2.51

12.08

19.88

14.06

3.70

6.33

0.67

44.63

55.37

15

0.80

1.30

25.81

212.66

0.09

76.00

418.06

11.65

5.37

12.95

20.42

14.82

3.61

6.47

0.70

46.01

53.99

16

1.27

1.30

7.72

307.82

0.03

165.91

495.68

12.63

8.16

11.80

20.30

16.79

3.66

4.58

0.66

45.99

54.01

17

0.40

1.30

8.75

307.09

0.04

130.00

396.44

12.30

10.14

11.44

19.92

16.45

3.65

4.54

0.66

45.22

54.78

18

0.40

1.30

28.63

281.86

0.06

103.57

471.02

12.95

9.18

6.10

19.97

16.26

3.59

4.43

0.65

44.91

55.09

19

0.49

1.30

33.39

279.18

0.07

105.38

360.42

12.74

10.73

5.59

19.94

16.33

3.56

4.28

0.64

44.75

55.25

20

0.52

1.30

45.87

281.82

0.14

64.25

363.83

12.91

11.95

6.70

20.12

16.29

3.50

3.39

0.66

43.96

56.04

21

0.45

1.90

61.24

461.00

0.08

97.40

702.05

12.80

4.20

15.33

24.11

5.46

2.96

0.83

2.51

35.88

64.12

22

0.54

2.12

54.73

338.98

0.08

104.17

516.22

11.79

3.75

15.37

23.16

5.63

2.93

0.91

2.60

35.22

64.78

23

0.62

1.93

60.29

242.99

0.08

104.17

517.78

10.78

3.55

15.42

22.53

5.67

3.06

0.93

2.63

34.82

65.18

24

0.50

2.08

66.82

237.76

0.07

107.46

526.18

10.92

3.41

18.96

21.67

5.61

3.13

0.97

2.87

34.26

65.74

25

0.91

2.10

69.58

231.59

0.08

84.21

294.39

12.31

3.28

17.21

22.70

5.91

2.65

1.04

2.98

35.28

64.72

26

0.64

2.34

63.20

436.26

0.09

91.25

354.61

11.39

4.23

16.23

22.90

6.08

2.68

0.98

3.01

35.66

64.34

27

0.45

2.08

72.10

543.91

0.09

68.75

402.74

12.19

1.30

15.46

21.59

6.21

2.74

1.02

2.89

34.45

65.55

28

0.45

2.35

98.40

561.20

0.09

87.80

541.25

10.43

-1.03

15.70

21.28

6.44

2.75

1.04

2.93

34.44

65.56

29

0.41

2.08

119.30

479.74

0.08

101.32

355.23

11.64

0.57

15.97

21.22

6.63

2.73

1.04

2.94

34.57

65.43

30

0.43

2.08

127.74

531.50

0.08

77.46

393.56

10.67

-0.79

16.22

21.09

6.66

2.70

1.02

2.88

34.34

65.66

242

Lampiran 2. Lanjutan NO

DGDP

ECOG

PDBK

SEXR

PPOP

POPG

POPD

RJAK

REPG

LABS

ABA

ABT

DEPR

TPAK

UNEM

PPUK

PPAD

1

49.29

5.99

1.11

100.95

22.45

2.93

62.16

4.45

2.04

71.82

69.19

3.74

72.93

65.22

4.48

78.69

0.00

2

63.32

7.26

1.17

100.49

9.42

1.20

62.91

4.32

6.07

70.16

67.91

3.77

71.68

65.24

4.39

79.05

0.00

3

63.05

6.74

1.22

101.92

19.73

2.47

64.46

4.36

2.72

69.26

61.25

3.70

64.95

65.09

4.31

78.34

0.00

4

-3.58

-0.36

1.20

102.41

10.89

1.33

65.32

4.43

-0.27

71.05

63.96

3.65

67.61

64.94

4.71

78.65

0.00

5

-10.96

-1.10

1.17

102.16

14.61

1.76

66.47

4.46

-0.62

74.94

59.20

4.98

64.18

63.44

5.38

78.29

0.00

6

15.29

1.55

1.16

101.94

16.19

1.92

67.75

4.28

0.81

74.51

61.96

4.67

66.63

63.09

5.39

78.20

0.01

7

25.07

2.51

1.15

101.50

31.88

3.71

70.27

4.20

0.68

74.03

60.21

4.53

64.74

62.57

5.55

76.73

0.00

8

23.70

2.31

1.14

103.07

28.30

3.18

72.50

4.41

0.73

73.62

60.49

4.62

65.11

62.74

5.62

75.14

0.02

9

28.41

2.71

1.15

104.32

18.82

2.05

73.98

4.34

1.32

73.93

63.11

4.88

67.98

65.20

5.46

74.49

0.01

10

43.21

4.02

1.18

103.14

14.67

1.56

75.14

4.54

2.57

79.20

55.34

4.29

59.63

65.51

5.29

73.40

0.01

11

48.36

7.40

1.07

100.77

6.19

0.95

46.32

4.03

7.80

77.48

68.85

4.33

73.18

58.91

2.78

80.96

0.00

12

55.11

7.85

1.13

100.55

14.07

2.14

47.31

3.94

3.68

76.08

68.75

4.41

73.16

59.42

2.61

82.29

0.00

13

62.56

8.26

1.20

100.85

11.68

1.74

48.13

3.85

4.76

71.16

56.62

4.95

61.57

59.97

2.59

84.05

0.00

14

24.96

3.05

1.22

100.00

10.44

1.53

48.86

3.89

2.00

70.07

56.62

4.60

61.22

60.08

2.19

85.00

0.00

15

-34.84

-4.12

1.14

99.97

12.31

1.77

49.73

3.80

-2.33

65.58

54.68

5.90

60.58

60.67

4.42

85.68

0.00

16

13.41

1.66

1.15

100.05

10.07

1.42

50.44

3.87

1.16

70.28

55.35

6.43

61.78

59.89

4.00

85.96

0.01

17

25.65

3.12

1.17

100.05

9.03

1.26

51.07

3.83

2.48

74.89

51.24

3.89

55.13

58.16

3.58

87.82

0.01

18

22.92

2.70

1.19

99.99

7.33

1.01

51.59

3.78

2.68

76.61

51.90

5.19

57.09

59.62

3.65

85.39

0.01

19

24.65

2.83

1.21

100.04

9.44

1.29

52.25

3.74

2.20

77.23

51.25

5.13

56.39

58.56

2.86

85.14

0.02

20

27.08

3.02

1.22

98.90

11.01

1.48

53.02

3.65

2.04

77.24

49.87

5.80

55.67

58.97

3.00

83.11

0.02

21

56.94

6.98

1.11

94.68

7.74

1.00

83.99

4.72

7.01

61.85

72.07

6.48

78.54

57.41

3.63

85.02

0.00

22

61.53

7.05

1.18

94.77

7.36

0.94

84.78

4.68

7.52

67.35

70.55

7.17

77.72

54.09

3.75

85.03

0.00

23

70.12

7.51

1.25

94.01

7.83

0.99

85.62

4.62

7.60

67.89

69.55

8.55

78.09

54.89

2.61

85.00

0.00

24

45.89

4.57

1.30

94.14

8.40

1.05

86.52

4.58

4.35

66.36

65.84

8.56

74.39

54.27

5.07

85.01

0.00

25

-43.91

-4.18

1.24

93.90

5.83

0.72

87.14

4.55

-5.80

60.06

64.83

9.23

74.06

52.05

4.18

85.24

0.00

26

13.84

1.38

1.24

94.44

5.33

0.65

87.71

4.49

2.10

64.34

63.56

9.32

72.88

56.41

3.01

77.29

0.00

27

24.27

2.38

1.26

95.22

7.40

0.90

88.50

4.51

2.64

64.24

61.44

11.44

72.88

54.59

3.64

77.09

0.00

28

35.35

3.39

1.29

95.58

8.02

0.97

89.36

4.31

3.49

71.32

59.60

10.99

70.59

55.37

3.50

77.70

0.01

29

45.87 50.11

4.25 4.45

1.33 1.37

95.21 95.79

9.92 14.04

1.19 1.66

90.42 91.92

4.38 4.46

3.58 2.68

69.18 70.12

59.73 59.71

11.03 11.03

70.76 70.74

54.73 54.59

5.28 6.82

77.21 76.80

0.01 0.02

30

243

Lampiran 2. Lanjutan NO

PKYB

PMTN

RKBMT

INFL

SKBD

RSKB

RPLOG

UMR

UMRR

PFER

RPFER

RPSMN

AGWA

RAGWA

RWIND

1

2,098.6

403.1

5.21

8.83

11.25

2.42

4.36

3,000

2.74

446

0.41

0.18

1,800

1.64

1.67

2

2,039.2

425.5

4.79

8.07

15.00

6.93

5.03

3,500

3.22

469

0.43

0.19

1,812

1.67

1.93

3

1,972.9

433.1

4.56

5.18

14.00

8.82

5.85

3,850

3.65

521

0.49

0.20

1,969

1.87

1.96

4

1,972.9

442.8

4.46

9.21

19.00

9.79

6.05

5,100

4.63

573

0.52

0.20

2,038

1.85

2.50

5

2,347.2

485.9

4.83

84.10

51.00

(33.10)

1.59

5,860

0.93

1,033

0.16

0.05

3,804

0.60

1.54

6

2,980.8

497.6

5.99

0.47

13.08

12.61

16.06

6,000

5.97

1,362

1.36

0.40

5,620

5.59

1.07

7

3,146.5

489.7

6.43

8.21

13.50

5.29

18.54

6,920

6.35

1,377

1.26

0.40

6,286

5.77

1.10

8

3,544.5

577.9

6.13

10.58

17.88

7.30

18.33

9,600

8.58

1,406

1.26

0.41

7,502

6.71

1.28

9

3,814.5

858.7

4.44

10.11

13.50

3.39

18.43

11,232

10.10

1,451

1.30

0.41

8,695

7.82

1.29

10

3,625.0

1,127.6

3.21

4.14

12.75

8.61

18.93

12,800

12.27

1,453

1.39

0.57

9,355

8.97

1.37

11

2,249.5

488.3

4.61

8.52

11.25

2.73

6.01

3,000

2.74

374

0.34

0.20

2,079

1.90

1.44

12

2,684.4

521.6

5.15

7.79

15.00

7.21

7.00

3,300

3.04

413

0.38

0.22

2,512

2.32

1.31

13

2,912.4

545.7

5.34

5.00

15.00

10.00

8.06

3,600

3.42

454

0.43

0.23

2,705

2.57

1.33

14

3,009.2

551.2

5.46

9.89

26.00

16.11

8.42

4,780

4.31

479

0.43

0.23

2,811

2.53

1.70

15

3,774.3

604.4

6.24

72.31

65.00

(7.31)

4.17

5,500

1.52

1,067

0.30

0.09

3,973

1.10

1.38

16

4,212.5

585.1

7.20

0.49

25.00

24.51

22.56

6,000

5.97

1,017

1.01

0.39

5,858

5.83

1.02

17

5,412.8

621.7

8.71

8.40

13.22

4.82

26.45

6,920

6.34

1,038

0.95

0.40

6,841

6.27

1.01

18

6,025.3

879.6

6.85

10.11

17.88

7.77

28.43

9,800

8.81

1,032

0.93

0.41

8,177

7.35

1.20

19

4,846.4

1,400.5

3.46

12.62

15.48

2.86

32.76

12,160

10.63

1,034

0.90

0.44

10,593

9.26

1.15

20

6,250.0

1,489.4

4.20

3.79

7.00

3.21

31.75

15,600

15.01

1,036

1.00

0.54

12,317

11.85

1.27

21

2,634.9

411.9

6.40

8.37

11.25

2.88

7.23

2,500

2.29

369

0.34

0.17

2,014

1.85

1.24

22

2,634.9

415.8

6.34

8.36

15.00

6.64

7.41

3,250

2.98

369

0.34

0.21

2,346

2.15

1.39

23

2,634.9

406.1

6.49

7.32

14.50

7.18

8.22

3,600

3.34

414

0.38

0.22

2,570

2.38

1.40

24

2,588.3

397.2

6.52

10.72

22.50

11.78

9.17

4,760

4.25

476

0.42

0.22

2,854

2.55

1.67

25

3,306.4

480.0

6.89

87.20

58.00

(29.20)

1.86

5,480

0.70

654

0.08

0.04

3,638

0.47

1.51

26

3,594.3

507.3

7.09

4.23

19.04

14.81

17.59

6,400

6.13

1,253

1.20

0.36

4,991

4.78

1.28

27

3,031.4

574.5

5.28

10.99

13.36

2.37

16.80

8,000

7.12

1,257

1.12

0.35

6,424

5.72

1.25

28

3,594.3

830.5

4.33

9.86

17.88

8.02

18.58

10,000

9.01

1,311

1.18

0.39

7,307

6.59

1.37

29

3,031.4

1,456.2

2.08

10.22

14.49

4.27

18.51

15,400

13.83

1,385

1.24

0.43

9,386

8.43

1.64

30

3,594.3

1,305.7

2.75

5.55

9.88

4.33

22.63

17,664

16.68

1,385

1.31

0.51

11,536

10.90

1.53

244

Lampiran 3. Program Estimasi Blok Alokasi Pengeluaran Pemerintah Menggunakan Seemingly Unrelated Regressions (SUR)    

OPTIONS NODATE NONUMBER;  RUN;    DATA EXPEN;  SET REKAP;    PPAD = (0.001*PAD)/GDP;      TEXP = CEXP + DEXP;    BREV = TREV ‐ PAD;      GRES = PAD/BREV;    REXP = CEXP/DEXP;      PAGE = (AGDE/TEXP)*100;    PIDE = (IDDE/TEXP)*100;       PTRE = (TRDE/TEXP)*100;    PRDE = (RDDE/TEXP)*100;     PHRE = (HRDE/TEXP)*100;    PSRE = (SRDE/TEXP)*100;    PSWE = (SWDE/TEXP)*100;    PEVE = (EVDE/TEXP)*100;    PWRE = (WRDE/TEXP)*100;    POTE = (OTDE/TEXP)*100;    PROC = (INMC/TCRE)*100;    PAGC = (AGRC/TCRE)*100;    PUKC = (UKMC/TCRE)*100;    PDEX =  PAGE + PWRE + PHRE + PSWE + PEVE + PRDE + PSRE +  PTRE + PIDE + POTE;  ;  run; 

PROC SYSLIN SUR DATA=EXPEN;  endogenous  PAGE PWRE PSWE PHRE  PSRE PEVE  PRDE  PTRE  PIDE  POTE  PDEX  ;    instruments REXP GRES DKAW1 DKAW2 DESE KRIS YEAR   ;    /*Blok Alokasi Fiskal*/    model PAGE = REXP GRES DKAW1 DKAW2 DESE KRIS YEAR /dw;   model PIDE = REXP GRES DKAW1 DKAW2 DESE KRIS YEAR /dw;    model PWRE = REXP GRES DKAW1 DKAW2 DESE KRIS YEAR /dw;    model PEVE = REXP GRES DKAW1 DKAW2 DESE KRIS YEAR /dw;    model PRDE = REXP GRES DKAW1 DKAW2 DESE KRIS YEAR /dw;    model PTRE = REXP GRES DKAW1 DKAW2 DESE KRIS YEAR /dw;    model PHRE = REXP GRES DKAW1 DKAW2 DESE KRIS YEAR /dw;    model PSWE = REXP GRES DKAW1 DKAW2 DESE KRIS YEAR /dw;    model PSRE = REXP GRES DKAW1 DKAW2 DESE KRIS YEAR /dw;    model POTE = REXP GRES DKAW1 DKAW2 DESE KRIS YEAR /dw;    identity PDEX =   PAGE + PWRE + PHRE + PSWE + PEVE + PRDE +  PSRE + PTRE + PIDE + POTE;    TITLE Analisis FAKTOR MEMPENGARUHI ALOKASI PENGELUARAN  PEMERINTAH;     run; 

245

Lampiran 4. Program Estimasi Blok Alokasi Penggunaan Lahan Menggunakan Metode Seemingly Unrelated Regressions (SUR) OPTIONS NODATE NONUMBER;  RUN;    DATA GUNA;    RPLO  = PLOG ‐ (0.01*INFL*PLOG);     RPLOG = RPLO/1000;         RUMR  = UMR ‐ (0.01*INFL*UMR);    UMRR  = RUMR/1000;         RPFE  = PFER ‐ (0.01*INFL*PFER);    RPFER = RPFE/1000;         RPSM  = PSMN ‐ (0.01*INFL*PSMN);     RPSMN = RPSM/1000;        RAGW  = AGWA ‐ (0.01*INFL*AGWA);    RAGWA = RAGW/1000;     LKAW  = LREG ‐ LTNKS;    PWET  = (WETL/LKAW)*100;    PDRY  = (DRYL/LKAW)*100;    PEST  = (ESTL/LKAW)*100;    PGRA  = (GRAS/LKAW)*100;    PDYK  = (DYPO/LKAW)*100;    PWOD  = (WOOD/LKAW)*100;    PTEM  = (TEMP/LKAW)*100;    PSWA  = (SWAM/LKAW)*100;    PHOU  = (HOUS/LKAW)*100;      PCUL  = PWET + PDRY + PEST + PGRA + PDYK + PWOD;    PUSE  = PCUL + PTEM + PSWA + PHOU;    PFOR  = 100 ‐ PUSE;    SSPG  = (DPSP/GDP)*100;    SSKB  = (DPSK/GDP)*100;    SSTN  = (DPST/GDP)*100;    SSIK  = (DPSI/GDP)*100;    SSHT  = (DPSH/GDP)*100;    ECOS  = SSPG + SSKB + SSTN + SSIK + SSHT; 

 

                                                

           

DGDP  = GDP‐GDP1;  ECOG  = (DGDP/GDP1)*100;   PDBK  = GDP/POP;  SEXR  = (PLK/PWN)*100;  PPOP  = POP‐POP1;  POPG  = (PPOP/POP1)*100;   POPD  = (POP/LKAW)*100;   RJAK  = POP/JRTG;   REPG  = ECOG/POPG;   LABS  = (LAGR/WORK)*100;   PPAD  = (0.001*PAD)/GDP;  TEXP  = CEXP + DEXP;  BREV = TREV ‐ PAD;  GRES = PAD/BREV;  REXP = CEXP/DEXP;  PAGE = (AGDE/TEXP)*100;  PIDE = (IDDE/TEXP)*100;   PTRE = (TRDE/TEXP)*100;  PRDE = (RDDE/TEXP)*100;   PHRE = (HRDE/TEXP)*100;  PSRE = (SRDE/TEXP)*100;  PSWE = (SWDE/TEXP)*100;  PEVE = (EVDE/TEXP)*100; 

 

Lampiran 4. Lanjutan

PWRE = (WRDE/TEXP)*100;  POTE = (OTDE/TEXP)*100;  PROC = (INMC/TCRE)*100;  PAGC = (AGRC/TCRE)*100;  PUKC = (UKMC/TCRE)*100; 

246

PDEX = PAGE + PWRE + PHRE + PSWE + PEVE + PRDE + PSRE +  PTRE + PIDE + POTE;  ;  run;    PROC SYSLIN SUR DATA=GUNA ;  endogenous   PWET PDRY PEST PGRA PDYK PWOD PTEM PSWA PHOU PCUL  PUSE PFOR;  instruments  ECOG  POPG  POPD  SSPG  SSKB  SSIK  SSTN  ECOS  JRTG  RAGWA RPFER RSKB PAGE PTRE PAGC DKAW1 DKAW2 DESE  KRIS YEAR;    /*Blok Penggunaan Lahan*/      model PWET =   ECOG POPG POPD SSPG RAGWA RPFER RSKB PAGE PTRE  PAGC DKAW1 DKAW2 DESE KRIS YEAR /DW;               

model PDRY =   ECOG POPG POPD SSPG RAGWA RPFER RSKB PAGE PTRE  PAGC DKAW1 DKAW2 DESE KRIS YEAR /DW;  model PEST =   ECOG POPG POPD SSKB RAGWA RPFER RSKB PAGE PTRE  PAGC DKAW1 DKAW2 DESE KRIS YEAR /DW;  model PDYK =   ECOG POPG POPD SSIK RAGWA RPFER RSKB PAGE PTRE  PAGC DKAW1 DKAW2 DESE KRIS YEAR /DW;  model PGRA =   ECOG POPG POPD SSTN RAGWA RPFER RSKB PAGE PTRE  PAGC DKAW1 DKAW2 DESE KRIS YEAR /DW;  model PWOD =   ECOG POPG POPD SSHT RAGWA RPFER RSKB PAGE PTRE  PAGC DKAW1 DKAW2 DESE KRIS YEAR /DW;  model PTEM =   ECOG POPG POPD ECOS RAGWA RPFER RSKB PAGE PTRE  PAGC DKAW1 DKAW2 DESE KRIS YEAR /DW;  model PSWA =   ECOG POPG POPD ECOS RAGWA RPFER RSKB PAGE PTRE  PAGC DKAW1 DKAW2 DESE KRIS YEAR /DW;  model PHOU =   ECOG POPG POPD JRTG RPSMN RPLOG UMRR RSKB PTRE  PRDE DKAW1 DKAW2 DESE KRIS YEAR /DW;  identity PCUL = PWET + PDRY + PEST + PWOD + PDYK + PGRA;  identity PUSE = PCUL + PTEM + PSWA + PHOU;   identity PFOR = 100‐ PUSE;     TITLE Analisis BLOK ALOKASI PENGGUNAAN LAHAN;   run; 

   

247

Lampiran 5. Program Estimasi Blok Pilihan Komoditas Menggunakan Metode Seemingly Unrelated Regressions (SUR)  

OPTIONS NODATE NONUMBER;  RUN;  DATA PILIH;    ROIBR = PBER/PFER;    ROIKR = PKRT/PFER;              ROIJG = PJGG/PFER;    ROIKT = PKCT/PFER;    ROIKL = PKLP/PFER;    ROIKS = PMSWT/PFER;    ROIUJ = PUBJ/PFER;    ROIKP = PKOP/PFER;    ROIKD = PKED/PFER;    ROIUK = PUBK/PFER;    ROIKM = PKMN/PFER;    RPIKB = (PIKB/PBER)*100;    RPIKO = (PIKO/PBER)*100;    RKBMT = PKYB/PMTN;        ROIBR = PBER/PFER;    RSKB  = SKBD ‐ INFL;    RUMR  = UMR ‐ (0.01*INFL*UMR);    UMRR  = RUMR/1000;         RAGW  = AGWA ‐ (0.01*INFL*AGWA);    RAGWA = RAGW/1000;     LKAW  = LREG ‐ LTNKS;    PWET  = (WETL/LKAW)*100;    PDRY  = (DRYL/LKAW)*100;    PEST  = (ESTL/LKAW)*100;    PGRA  = (GRAS/LKAW)*100;    PDYK  = (DYPO/LKAW)*100;    PWOD  = (WOOD/LKAW)*100;    PLAPS = (LAPS/LKAW)*100;    PLAPL = (LAPL/LKAW)*100;    PLAJG = (LAJG/LKAW)*100;    PLAKT = (LAKT/LKAW)*100; 

                                             

PLAKD = (LAKD/LKAW)*100;  PLAUK = (LAUK/LKAW)*100;  PLAUJ = (LAUJ/LKAW)*100;  PLAKR = (LAKR/LKAW)*100;  PLAKP = (LAKP/LKAW)*100;  PLAKS = (LAKS/LKAW)*100;  PLAKM = (LAKM/LKAW)*100;  PLAKL = (LAKL/LKAW)*100;  PLFOW = (LFOW/LKAW)*100;  PLFBD = (LFBD/LKAW)*100;  PPKOT =  PDRY‐PLAPL‐PLAJG‐PLAKT‐PLAKD‐PLAUJ‐PLAUK;  PKBOT =  PEST‐PLAKR‐PLAKS‐PLAKL‐PLAKP‐PLAKM;  POTKM =  PCUL‐PWET‐PDRY‐PEST;    PPAD  = (0.001*PAD)/GDP;  TEXP  = CEXP + DEXP;  REXP  = CEXP/DEXP;  PAGE  = (AGDE/TEXP)*100;  PIDE  = (IDDE/TEXP)*100;   PTRE  = (TRDE/TEXP)*100;  PRDE  = (RDDE/TEXP)*100;   PHRE  = (HRDE/TEXP)*100;  PSRE = (SRDE/TEXP)*100;  PSWE = (SWDE/TEXP)*100; 

Lampiran 5. Lanjutan

 

               

  PEVE = (EVDE/TEXP)*100;  PWRE = (WRDE/TEXP)*100;  POTE = (OTDE/TEXP)*100;  PROC = (INMC/TCRE)*100;  PAGC = (AGRC/TCRE)*100;  PUKC = (UKMC/TCRE)*100;  PDEX =  PAGE + PWRE + PHRE + PSWE + PEVE + PRDE + PSRE +  PTRE + PIDE + POTE; 

248

;  run;  PROC SYSLIN SUR DATA=PILIH ;  endogenous       PLAPS  PLAPL  PLAJG  PLAKT  PLAKD  PLAUJ  PLAUK  PPKOT  PLAKR  PLAKS PLAKL PLAKP PLAKM PKBOT PLFBD PLFOW;  instruments   PVPS  PVPL  PVJG  PVKT  PVKD  PVUK  PVUJ  PVKR  PVKS  PVKP  PVKM  PVKL ROIBR ROIJG ROIKT ROIKD ROIUK ROIUJ PVKR PVKS PVKP  PVKM PVKL ROIKR ROIKS ROIKP ROIKL ROIKM RPIKB RPIKO PVBD  PVOW  PEST  SKBD  RAGWA  RSKB  PWET  PDRY  PDYK  RHSTN  DEGTN  PAGC PAGE PWRE PTRE DKAW1 DKAW2 DESE KRIS YEAR;    /*Blok Pilihan Komoditas*/  model PLAPS =  ROIBR PVPS PWET RSKB RAGWA PAGC PAGE PWRE PTRE  DKAW1 DKAW2 DESE KRIS YEAR /dw;    model PLAPL =  ROIBR PVPL PDRY RSKB RAGWA PAGC PAGE PWRE PTRE  DKAW1 DKAW2 DESE KRIS YEAR /dw;      model PLAJG =  ROIJG PVJG PDRY RSKB RAGWA PAGC PAGE PWRE PTRE  DKAW1 DKAW2 DESE KRIS YEAR /dw;      model PLAKT =  ROIKT PVKT PDRY RSKB RAGWA PAGC PAGE PWRE PTRE  DKAW1 DKAW2 DESE KRIS YEAR /dw;      model PLAKD =  ROIKD PVKD PDRY RSKB RAGWA PAGC PAGE PWRE PTRE  DKAW1 DKAW2 DESE KRIS YEAR  /dw;    

model PLAUJ =  ROIUJ PVUJ PDRY RSKB RAGWA PAGC PAGE PWRE PTRE  DKAW1 DKAW2 DESE KRIS YEAR  /dw;     model PLAUK =  ROIUK PVUK PDRY RSKB RAGWA PAGC PAGE PWRE PTRE  DKAW1 DKAW2 DESE KRIS YEAR /dw;     model PLAKR =  ROIKR PVKR PEST RSKB RAGWA PAGC PAGE PWRE PTRE  DKAW1 DKAW2 DESE KRIS YEAR /dw;      model PLAKS =  ROIKS PVKS PEST RSKB RAGWA PAGC PAGE PWRE PTRE  DKAW1 DKAW2 DESE KRIS YEAR /dw;     model PLAKL =  ROIKL PVKL PEST RSKB RAGWA PAGC PAGE PWRE PTRE  DKAW1 DKAW2 DESE KRIS YEAR /dw;    model PLAKP =  ROIKP PVKP PEST RSKB RAGWA PAGC PAGE PWRE PTRE  DKAW1 DKAW2 DESE KRIS YEAR /dw;    model PLAKM =  ROIKM PVKM PEST RSKB RAGWA PAGC PAGE PWRE PTRE  DKAW1 DKAW2 DESE KRIS YEAR /dw;   Model PLFBD =  RPIKB PVBD PWET PDYK RSKB RAGWA PAGC PAGE PWRE  DKAW1 DKAW2 DESE KRIS YEAR /dw;    Model PLFOW =  RPIKO PVOW PSWA RSKB RAGWA PAGC PAGE PWRE DKAW1  DKAW2 DESE KRIS YEAR /dw;   identity PPKOT = PDRY ‐ PLAPL ‐ PLAJG ‐ PLAKT ‐ PLAKD ‐ PLAUJ  ‐ PLAUK;   identity PKBOT = PEST ‐ PLAKR ‐ PLAKS ‐ PLAKL ‐ PLAKP ‐  PLAKM;  TITLE Analisis BLOK PILIHAN KOMODITAS;   run; 

249

Lampiran 6. Program Estimasi Blok Struktur Output Kawasan Menggunakan Metode Seemingly Unrelated Regressions (SUR)   OPTIONS NODATE NONUMBER;  RUN;    DATA STRUKTUR;  SET REKAP;    LKAW  = LREG ‐ LTNKS;    PWET  = (WETL/LKAW)*100;    PDRY  = (DRYL/LKAW)*100;    PEST  = (ESTL/LKAW)*100;    PGRA  = (GRAS/LKAW)*100;    PDYK  = (DYPO/LKAW)*100;    PWOD  = (WOOD/LKAW)*100;    PTEM  = (TEMP/LKAW)*100;    PSWA  = (SWAM/LKAW)*100;    PHOU  = (HOUS/LKAW)*100;      PCUL  = PWET + PDRY + PEST + PGRA + PDYK + PWOD;      PUSE  = PCUL + PTEM + PSWA + PHOU;    PFOR  = 100 ‐ PUSE;    PLAPS = (LAPS/LKAW)*100;    PLAPL = (LAPL/LKAW)*100;    PLAJG = (LAJG/LKAW)*100;    PLAKT = (LAKT/LKAW)*100;    PLAKD = (LAKD/LKAW)*100;    PLAUK = (LAUK/LKAW)*100;    PLAUJ = (LAUJ/LKAW)*100;    PLAKR = (LAKR/LKAW)*100;    PLAKP = (LAKP/LKAW)*100;    PLAKS = (LAKS/LKAW)*100;    PLAKM = (LAKM/LKAW)*100;    PLAKL = (LAKL/LKAW)*100;    PLFOW = (LFOW/LKAW)*100;    PLFBD = (LFBD/LKAW)*100;    PPKOT = PDRY ‐ PLAPL ‐ PLAJG ‐ PLAKT ‐ PLAKD ‐ PLAUJ ‐  PLAUK; 

  PKBOT = PEST ‐ PLAKR ‐ PLAKS ‐ PLAKL ‐ PLAKP ‐ PLAKM;    POTKM = PCUL ‐ PWET ‐ PDRY ‐ PEST;      DEGT  = LTNKS ‐ HTNK;     DEGTN = (DEGT/LTNKS)*100;    SSPG  = (DPSP/GDP)*100;    SSKB  = (DPSK/GDP)*100;    SSTN  = (DPST/GDP)*100;    SSIK  = (DPSI/GDP)*100;    SSHT  = (DPSH/GDP)*100;    ECOS  = SSPG + SSKB + SSTN + SSIK + SSHT;      SSNPT = 100 ‐ ECOS;    PAGE = (AGDE/TEXP)*100;    PTRE = (TRDE/TEXP)*100;    PRDE = (RDDE/TEXP)*100;     PWRE = (WRDE/TEXP)*100;    PAGC = (AGRC/TCRE)*100;    PDEX = PAGE + PWRE + PHRE + PSWE + PEVE + PRDE + PSRE +  PTRE + PIDE + POTE;  ;  run;      Lampiran 6. Lanjutan      PROC SYSLIN SUR DATA=STRUKTUR;  endogenous       SSPG SSKB SSTN SSIK SSHT SSNPT ECOS;  instruments   PLAPS  PLAPL  PLAJG  PLAKT  PLAKD  PLAUJ  PLAUK  PPKOT  PLAKR  PLAKS  PLAKP  PLAKL  PLAKM  PKBOT  PGRA  POPS  POPK  POPM  PDYK  PLFOW  PLFBD  PFOR  PWOD  PRLG  PRSW  HSTNK  PAGE  PAGC  DEGTN  RAGWA RPFER RSKB PAGE PTRE PAGC DESE KRIS YEAR; 

250

  /*Struktur Output*/  model SSPG =   SSNPT PLAPS PLAPL PLAJG PLAKT PLAKD PLAUJ PLAUK  PPKOT DKAW1 DKAW2 DESE KRIS YEAR /DW;  model SSKB =   SSNPT PLAKR PLAKS PLAKP PLAKL PLAKM PKBOT DKAW1  DKAW2 DESE KRIS YEAR /DW;  model SSTN =   SSNPT PGRA POPS POPK POPM PAGE PAGC DKAW1 DKAW2  DESE KRIS YEAR /DW;  model SSIK =   SSNPT PDYK PLFOW PLFBD DEGTN PAGE PAGC PWRE  DKAW1 DKAW2 DESE KRIS YEAR /DW;  model SSHT =   SSNPT PWOD PFOR LHPHS PAGE PAGC DKAW1 DKAW2  DESE KRIS YEAR /DW;  identity ECOS = SSPG + SSKB + SSTN + SSIK + SSHT;  identity SSNPT = 100 ‐ ECOS;     TITLE Analisis BLOK STRUKTUR OUTPUT;     run; 

251

Lampiran 7. Program Estimasi Blok Alokasi Kredit, Ekonomi dan Tenaga Kerja serta Dagradasi Taman Nasional Menggunakan Metode Two Stage Least Squares (2SLS)     OPTIONS NODATE NONUMBER;  RUN;  DATA EKON;    RSKB  = SKBD ‐ INFL;    RPLO  = PLOG ‐ (0.01*INFL*PLOG);     RPLOG = RPLO/1000;         RUMR  = UMR ‐ (0.01*INFL*UMR);    UMRR  = RUMR/1000;         RAGW  = AGWA ‐ (0.01*INFL*AGWA);    RAGWA = RAGW/1000;     RWIND = UMRR/RAGWA;      LKAW  = LREG ‐ LTNKS;    PWET  = (WETL/LKAW)*100;    PDRY  = (DRYL/LKAW)*100;    PEST  = (ESTL/LKAW)*100;    PGRA  = (GRAS/LKAW)*100;    PDYK  = (DYPO/LKAW)*100;    PWOD  = (WOOD/LKAW)*100;    PTEM  = (TEMP/LKAW)*100;    PSWA  = (SWAM/LKAW)*100;    PHOU  = (HOUS/LKAW)*100;      PCUL  = PWET + PDRY + PEST + PGRA + PDYK + PWOD;    PUSE  = PCUL + PTEM + PSWA + PHOU;    PFOR  = 100 ‐ PUSE;    DEGH  = HTK93‐HSTNK;    DEGHS = (DEGH/HTK93)*100;    DEGT  = LTNKS ‐ HTNK;     DEGTN = (DEGT/LTNKS)*100;    RHSTN = (HSTNK/LTNKS)*100;    PHSTN = (HSTNK/LKAW)*100;    SSPG  = (DPSP/GDP)*100;    SSKB  = (DPSK/GDP)*100;    SSTN  = (DPST/GDP)*100;    SSIK  = (DPSI/GDP)*100; 

 

                                            

SSHT  = (DPSH/GDP)*100;  ECOS  = SSPG + SSKB + SSTN + SSIK + SSHT;  DGDP  = GDP‐GDP1;   ECOG  = (DGDP/GDP1)*100;     PDBK  = GDP/POP;  SEXR  = (PLK/PWN)*100;  PPOP  = POP‐POP1;  POPG  = (PPOP/POP1)*100;   POPD  = (POP/LKAW)*100;   RJAK  = POP/JRTG;   REPG  = ECOG/POPG;   LABS  = LAGR/WORK)*100;   ABA   = PK15/PUPR)*100;   ABT   = PB65/PUPR)*100;   DEPR  = ABA + ABT;   TPAK  = (LFOR/PUK)*100;   UNEM  = (LFWR/LFOR)*100;   PPUK  = (PUK/POP)*100;  PPAD  = (0.001*PAD)/GDP;  TEXP  = CEXP + DEXP;  BREV = TREV ‐ PAD;  GRES = PAD/BREV; 

Lampiran 7. Lanjutan                   

REXP = CEXP/DEXP;  PAGE = (AGDE/TEXP)*100;  PIDE = (IDDE/TEXP)*100;   PTRE = (TRDE/TEXP)*100;  PRDE = (RDDE/TEXP)*100;  PHRE = (HRDE/TEXP)*100;  PSRE = (SRDE/TEXP)*100;  PSWE = (SWDE/TEXP)*100;  PEVE = (EVDE/TEXP)*100; 

252

         

PWRE = (WRDE/TEXP)*100;  PROC = (INMC/TCRE)*100;  PAGC = (AGRC/TCRE)*100;  PUKC = (UKMC/TCRE)*100;  PDEX = PAGE + PWRE + PHRE + PSWE + PEVE + PRDE + PSRE +  PTRE + PIDE + POTE; 

;  run;  PROC SYSLIN 2SLS DATA=EKON ;  endogenous   PAGC  PUKC  PROC  DEPR  TPAK  LABS  UNEM  PDBK  ECOG  RHSTN DEGTN;  instruments  RSKB  PCUL  PFOR  PDEX  GRES  PAGE  PWRE  PIDE  PSWE  PHRE  PTRE  PSRE  POPG  PPUK  RJAK  SEXR  RWIND  PPAD  RKBMT LHPHS REPG DKAW1 DKAW2 DESE KRIS YEAR;    /*Blok Kredit Perbankan*/  model PROC =   RSKB REPG PDBK ECOS PIDE PTRE PRDE DKAW1 DKAW2  DESE KRIS YEAR /dw;    model PUKC =   RSKB PROC REPG ECOS PIDE PTRE PRDE DKAW1 DKAW2  DESE KRIS YEAR /dw;       model PAGC =   RSKB PROC PUKC ECOS PAGE PTRE PRDE DKAW1 DKAW2  DESE KRIS YEAR /dw;   

/*Blok Ekonomi dan Tenaga Kerja*/  model ECOG =   ECOS TPAK LABS PPAD PSRE PUKC DKAW1 DKAW2 DESE  KRIS YEAR /dw;  model PDBK =   REPG  DEPR  RWIND  PHRE  PIDE  PROC  PUKC  DKAW1  DKAW2 DESE KRIS YEAR /dw;  model DEPR =   PPUK POPG RJAK PSWE PHRE DKAW1 DKAW2 DESE KRIS  YEAR /dw;   model TPAK =   DEPR SEXR RJAK PSWE PHRE PIDE PUKC DKAW1 DKAW2  DESE KRIS YEAR /dw;  model LABS =   ECOS TPAK RWIND PAGE PIDE PAGC PROC PUKC DKAW1  DKAW2 DESE KRIS YEAR /dw;  model UNEM =   UMRR  REPG  TPAK  LABS  PPUK  PDEX  PIDE  PROC  PUKC  DKAW1 DKAW2 DESE KRIS YEAR /dw;     /*Blok Degradasi Taman Nasional*/  Model DEGHS  = PFOR  REPG  UNEM  RPLOG  RKBMT  LHPHS  DKAW1  DKAW2  DESE KRIS YEAR /dw;   model RHSTN  = DEGHS  REPG  RPLOG  LHPHS  PEVE  DKAW1  DKAW2  DESE  KRIS YEAR /dw;  model DEGTN  = RHSTN  PDBK  UNEM  RPLOG  RKBMT  LHPHS  DKAW1  DKAW2  DESE KRIS YEAR /dw;  TITLE Analisis BLOK KREDIT, EKONOMI DAN TENAGA KERJA SERTA  DEGRADASI TAMAN NASIONAL;   run;   

253

Lampiran 8. Hasil Estimasi Metode Seemingly Unrelated Regressions (SUR) dan Two-Stage Least Squares (2SLS)

233

Lampiran 9. Program Simulasi Dasar dan Evaluasi Dampak Kebijakan Alokasi Pengeluaran Pemerintah Daerah     OPTIONS NODATE NONUMBER;  RUN;  DATA SIMDAS;  SET REKAP;    ROIBR = PBER/PFER;    ROIKR = PKRT/PFER;              ROIJG = PJGG/PFER;    ROIKT = PKCT/PFER;    ROIKL = PKLP/PFER;    ROIKS = PMSWT/PFER;    ROIUJ = PUBJ/PFER;    ROIKP = PKOP/PFER;    ROIKD = PKED/PFER;    ROIUK = PUBK/PFER;    ROIKM = PKMN/PFER;    RPIKB = (PIKB/PBER)*100;    RPIKO = (PIKO/PBER)*100;    RKBMT = PKYB/PMTN;          RSKB  = SKBD ‐ INFL;    RPLO  = PLOG ‐ (0.01*INFL*PLOG);     RPLOG = RPLO/1000;         RUMR  = UMR ‐ (0.01*INFL*UMR);    UMRR  = RUMR/1000;         RPFE  = PFER ‐ (0.01*INFL*PFER);    RPFER = RPFE/1000;         RPSM  = PSMN ‐ (0.01*INFL*PSMN);     RPSMN = RPSM/1000;        RAGW  = AGWA ‐ (0.01*INFL*AGWA);    RAGWA = RAGW/1000;     RWIND = UMRR/RAGWA;    LKAW  = LREG ‐ LTNKS;    PWET  = (WETL/LKAW)*100;    PDRY  = (DRYL/LKAW)*100;    PEST  = (ESTL/LKAW)*100;    PGRA  = (GRAS/LKAW)*100;    PDYK  = (DYPO/LKAW)*100;    PWOD  = (WOOD/LKAW)*100; 

  PTEM  = (TEMP/LKAW)*100;    PSWA  = (SWAM/LKAW)*100;    PHOU  = (HOUS/LKAW)*100;      PCUL  = PWET + PDRY + PEST + PGRA + PDYK + PWOD;     PUSE  = PCUL + PTEM + PSWA + PHOU;    PFOR  = 100 ‐ PUSE;    PLAPS = (LAPS/LKAW)*100;    PLAPL = (LAPL/LKAW)*100;    PLAJG = (LAJG/LKAW)*100;    PLAKT = (LAKT/LKAW)*100;    PLAKD = (LAKD/LKAW)*100;    PLAUK = (LAUK/LKAW)*100;    PLAUJ = (LAUJ/LKAW)*100;    PLAKR = (LAKR/LKAW)*100;    PLAKP = (LAKP/LKAW)*100;    PLAKS = (LAKS/LKAW)*100;    PLAKM = (LAKM/LKAW)*100;    PLAKL = (LAKL/LKAW)*100;    PLFOW = (LFOW/LKAW)*100;    PLFBD = (LFBD/LKAW)*100;    PPKOT =   PDRY ‐ PLAPL ‐ PLAJG ‐ PLAKT ‐ PLAKD ‐ PLAUJ ‐  PLAUK;    PKBOT = PEST ‐ PLAKR ‐ PLAKS ‐ PLAKL ‐ PLAKP ‐ PLAKM;    POTKM = PCUL ‐ PWET ‐ PDRY ‐ PEST;      DEGH  = HTK93‐HSTNK;    DEGHS = (DEGH/HTK93)*100;    DEGT  = LTNKS ‐ HTNK;     DEGTN = (DEGT/LTNKS)*100;    RHSTN = (HSTNK/LTNKS)*100;    PHSTN = (HSTNK/LKAW)*100;    SSPG  = (DPSP/GDP)*100;    SSKB  = (DPSK/GDP)*100;    SSTN  = (DPST/GDP)*100;    SSIK  = (DPSI/GDP)*100;    SSHT  = (DPSH/GDP)*100;      ECOS  = SSPG + SSKB + SSTN + SSIK + SSHT;      SSNPT = 100 ‐ ECOS;    DGDP  = GDP‐GDP1;  

234

                                                               

ECOG  = (DGDP/GDP1)*100;     PDBK  = GDP/POP;  SEXR  = (PLK/PWN)*100;  PPOP  = POP‐POP1;  POPG  = (PPOP/POP1)*100;   POPD  = (POP/LKAW)*100;  RJAK  = POP/JRTG;   REPG  = ECOG/POPG;   LABS  = (LAGR/WORK)*100;   ABA   = (PK15/PUPR)*100;   ABT   = (PB65/PUPR)*100;   DEPR  = ABA + ABT;   TPAK  = (LFOR/PUK)*100;   UNEM  = (LFWR/LFOR)*100;   PPUK  = (PUK/POP)*100;  PPAD  = (0.001*PAD)/GDP;  TEXP  = CEXP + DEXP;  BREV = TREV ‐ PAD;  GRES = PAD/BREV;  REXP = CEXP/DEXP;  PAGE = (AGDE/TEXP)*100;  PIDE = (IDDE/TEXP)*100;     PTRE = (TRDE/TEXP)*100;  PRDE = (RDDE/TEXP)*100;     PHRE = (HRDE/TEXP)*100;  PSRE = (SRDE/TEXP)*100;  PSWE = (SWDE/TEXP)*100;  PEVE = (EVDE/TEXP)*100;    PWRE = (WRDE/TEXP)*100;  POTE = (OTDE/TEXP)*100;    PDEX =   PAGE + PWRE + PHRE + PSWE + PEVE + PRDE + PSRE + PTRE +  PIDE + POTE;  PROC = (INMC/TCRE)*100;  PAGC = (AGRC/TCRE)*100;    PUKC = (UKMC/TCRE)*100; 

        /*RESPESIFIKASI*/      REPG  = ECOG/POPG;      RWIND = UMRR/RAGWA;      REXP  = CEXP/DEXP;    ;  /*Simulasi Kebijakan 

Kebijakan prioritas tanpa realokasi  1. TRDE = TRDE + (0.05*CEXP);         DEXP = DEXP – (0.05*CEXP);  2. RDDE = RDDE + (0.05*CEXP);         DEXP = DEXP – (0.05*CEXP);  3. HRDE = HRDE + (0.05*CEXP);        DEXP = DEXP – (0.05*CEXP);  Kebijakan realokasi tanpa prioritas  1. DEXP = DEXP + (CEXP*0.05);         CEXP = CEXP*0.95;  2. DEXP = DEXP + (CEXP*0.10);    CEXP = CEXP*0.90;  3. DEXP = DEXP + (CEXP*0.15);    CEXP = CEXP*0.85;  Kebijakan kombinasi realokasi dan prioritas  1. TRDE = TRDE + (CEXP*0.05);      DEXP = DEXP + (CEXP*0.10);    CEXP = CEXP*0.85;  2. TRDE = TRDE + (CEXP*0.10);      DEXP = DEXP + (CEXP*0.05);    CEXP = CEXP*0.85;  3. RDDE = RDDE + (CEXP*0.05);      DEXP = DEXP + (CEXP*0.10);    CEXP = CEXP*0.85;  4. RDDE = RDDE + (CEXP*0.10);      DEXP = DEXP + (CEXP*0.05);    CEXP = CEXP*0.85;  5. HRDE = HRDE + (CEXP*0.05);      DEXP = DEXP + (CEXP*0.10);    CEXP = CEXP*0.85;  6. HRDE = HRDE + (CEXP*0.10);      DEXP = DEXP + (CEXP*0.05);    CEXP = CEXP*0.85;  Kebijakan pembangunan terintegrasi  1. HRDE = HRDE + (CEXP*0.15);      DEXP = DEXP + (CEXP*0.05);    CEXP = CEXP*0.80;  */   RUN;  PROC SIMNLIN SIMULATE STAT OUTPREDICT THEIL OUT=SIMSDM;    endogenous  PAGE  PIDE  PWRE  PTRE  PRDE  PHRE  PSRE  PSWE  PEVE  POTE  PDEX  PROC  PUKC  PAGC  PWET  PDRY  PEST  PDYK  PGRA  PTEM  PWOD  PSWA 

296

PHOU PCUL PUSE PLAPS PLAPL PLAJG PLAKT PLAKD PLAUJ PLAUK  PPKOT  PLAKR  PLAKS  PLAKL  PLAKP  PLAKM  PKBOT  PLFBD  PLFOW  POTKM SSPG  SSKB SSTN SSIK  SSHT ECOS ECOG PDBK  DEPR TPAK  UNEM LABS PFOR DEGHS DEGTN RHSTN 

a90 ‐384.226118    a91   ‐0.414991      a92  ‐85.935284                                      a93   ‐1.557892    a94   ‐0.097448      a95    1.725793                                      a96   ‐0.612482    a97    0.196909  /*Blok Kredit Perbankan*/  b10 8285.648422     b20 8132.294298     b30 ‐1816.105120                                     ;  b11   ‐0.002527     b21    0.307265     b31     0.013413                                     instruments   PCEX PVPS PVPL PVJG PVKD PVUJ PVUK PVKL PVKM PVKP PVKR  b12   ‐0.824969     b22   ‐1.585831     b32     1.820792                                     PVKS PVKT PVOW PVBD PVOW POPK POPM POPS ROIBR ROIJG  b13   14.796182     b23   ‐1.497474     b33    ‐0.006166                                     ROIKD ROIKT ROIUJ ROIUK ROIKL ROIKM ROIKP ROIKR ROIKS  b14    0.782143     b24    0.871890     b34    ‐0.409477                                     RPDGK RPDGM RPDGS RPIKB RPIOW RPLOG RPSAW RPSLG RAGWA  b15   ‐2.162626     b25    6.158450     b35    ‐1.365523                                     RJAK RKBMT RWIND PFERT UMRR RPSMN SSNPT REXP HSTNK  b16   ‐0.643595     b26   ‐1.781929     b36    ‐0.069444                                     LHPHS LTNKS PERS POPD POPG PPUK SEXR RSKB DKAW1 DKAW2  b17   ‐0.264851     b27    1.792746     b37    ‐0.291766                                     DESE KRIS YEAR   b18    1.301128     b28   23.946025     b38     0.494600                                     ;  b19   ‐1.112045     b29   ‐0.259869     b39     5.281370                                     Parameters    y10   ‐6.601895     y20   ‐2.656045     y30     5.216199                                     y11    1.326738     y21  ‐10.234430     y31    ‐3.363740                                     /*Blok Pengeluaran Pemerintah*/                                                                                             y12   ‐4.122505     y22   ‐4.003859     y32     0.876292                                     a00  ‐60.425530   a20 ‐131.057338   a40  821.986502                                                                                      a01    0.095529   a21   ‐0.244685   a41   ‐1.575864                                                                                    /*Blok Penggunaan Lahan*/  a02    4.864368   a22   11.037219   a42  ‐41.510619                                                                                                                       a03   ‐0.205666   a23   ‐0.277173   a43    0.198627                                                                                                                       c10 ‐266.465840     c30 1899.347562    c50   99.396849                                       a04   ‐0.241888   a24    0.102072   a44   ‐0.595746                                                                                                                       c11    0.036514     c31   ‐0.994029    c51   ‐0.039415                                       a05   ‐0.797103   a25    1.047745   a45   ‐3.189325                                                                                                                       c12    0.103661     c32   ‐0.084703    c52   ‐0.082144                                       a06    0.046034   a26   ‐0.269145   a46    6.355222                                                                                                                       c13   ‐0.021431     c33   ‐0.400705    c53    0.114236                                       a07    0.030910   a27    0.065859   a47   ‐0.407335                                                                                                                       c14    0.010614     c34    1.408914    c54    0.443371                                         c15   ‐0.058198     c35    1.743827    c55    0.025942                                       c16   ‐0.770785     c36  ‐11.114637    c56   ‐0.726910                                       a10 ‐364.408307   a30 ‐181.765977   a50 1697.500584                                                                                                                       a11   ‐0.564915   a31   ‐0.063966   a51   ‐3.736370                                                                                                                       c17    0.003589     c37    0.178709    c57    0.010367                                       a12   21.683628   a32    5.734057   a52   81.020552                                                                                                                       c18    0.103436     c38    2.095297    c58    0.012823                                       a13   ‐0.165321   a33    0.153853   a53    2.295093                                                                                                                       c19   ‐0.028226     c39   ‐0.449405    c59    0.000183                                       a14   ‐0.004210   a34    0.319958   a54    0.292886                                                                                                                       x10   ‐0.008320     x30   ‐0.165521    x50    0.004537                                       a15   ‐0.030544   a35   ‐1.490904   a55    4.172866                                                                                                                       x11    3.165343     x31   ‐0.554723    x51   ‐1.186946                                       a16   ‐0.597341   a36    0.311416   a56   ‐4.240375                                                                                                                       x12   ‐1.824486     x32   ‐9.708050    x52    1.723855                                       a17    0.183503   a37    0.091597   a57   ‐0.840480                                                                                                                       x13    0.013489     x33   ‐0.318320    x53   ‐0.153208                                         x14    0.006325     x34   ‐3.701904    x54   ‐0.045607                                       x15    0.136407     x35   ‐0.923090    x55   ‐0.053760                                       a60 434.464938    a80  ‐25.728802   a70  115.868315                                                                                                                                                                          a61  ‐0.962228    a81   ‐0.104819   a71   ‐0.676223                                                                                     c20 5233.582033  c40  ‐15.139242   c60 ‐948.287352                                           a62   9.771065    a82    0.098350   a72   ‐4.953424                                                                                    c21   ‐0.451362  c41    0.002855   c61    0.258525                                           a63   0.473284    a83   ‐0.058891   a73   ‐1.190178                                                                                                           c22   ‐0.039445  c42   ‐0.008543   c62   ‐0.133496                                           a64   0.436734    a84    0.228242   a74   ‐0.877417                                                                                     c23    1.217728  c43   ‐0.000568   c63    0.432233                                           a65  ‐0.402483    a85    0.145621   a75    0.638858                                                                                    c24    0.003240  c44   ‐0.008107   c64    4.945145                                           a66   0.737095    a86   ‐0.034566   a76    0.122143                                                                                                           c25    1.047340  c45   ‐0.011350   c65   ‐0.253707                                           a67  ‐0.214611    a87    0.013100   a77  ‐0.056120                                                                                     c26    0.506787  c46    0.062317   c66   ‐1.968692                                            

297

c27   ‐0.049839  c47   ‐0.000678   c67    0.038715                                                                                   d40 29.337433    d50  64.680089    d60  22.268643                                            d41 ‐0.006446    d51   0.010601    d61  ‐0.037547                                            c28    0.122066  c48    0.016339   c68    1.154352                                                                                   d42  0.033893    d52  ‐0.399935    d62   0.016359                                            c29   ‐0.296623  c49    0.005224   c69    0.147364                                                                                   d43 ‐0.011932    d53  ‐0.019379    d63  ‐0.045676                                            x20   ‐0.090230  x40    0.000438   x60    0.097902                                                                                   d44 ‐0.000701    d54  ‐0.001474    d64  ‐0.002530                                            x21  ‐26.954909  x41   ‐0.135694   x61    2.017822                                                                                   d45 ‐0.001906    d55   0.031432    d65   0.017660                                            x22   19.582326  x42   ‐0.127108   x62   22.416748                                                                                   d46  0.000182    d56   0.010112    d66   0.000495                                            x23   ‐1.520122  x43    0.022808   x63   ‐0.518535                                                                                   d47 ‐0.048528    d57  ‐0.160130    d67  ‐0.042466                                            x24   ‐0.821346  x44   ‐0.006544   x64    2.222221                                                                                   d48  0.046407    d58   0.314231    d68   0.007346                                            x25   ‐2.649074  x45    0.007651   x65    0.450535        d49 ‐0.001436    d59   0.004111    d69   0.004451                                              w40 ‐0.314816    w50   0.026766    w60  ‐0.774472                                            c70 ‐940.203095  c90  ‐48.257938   c80 ‐213.926133                                                                                                w41 ‐0.421526    w51  ‐0.371813    w61  ‐0.693225                                            c71    0.039989  c91    0.025435   c81   ‐0.136097                                                                                    w42 ‐0.047069    w52  ‐0.378525    w62  ‐0.064689                                            c72    0.423694  c92    0.031059   c82    0.015229                                                                                                w43  0.065137    w53  ‐0.022714    w63   0.106246                                            c73   ‐0.423143  c93    0.000489   c83   ‐0.170015                                                                                    w44 ‐0.014341    w54  ‐0.032129    w64  ‐0.010592                                            c74    0.648023  c94    0.007693   c84    0.185331                                                                                                  c75    0.128577  c95    3.733254   c85    0.253064                                                                                    d70 325.644941   e10 304.191111    e20 ‐1139.597112                                          c76   ‐1.989083  c96   ‐0.063594   c86   ‐2.415694                                                                                                d71  ‐1.187750   e11   0.351097    e21    ‐0.057495                                          c77    0.031709  c97   ‐0.029055   c87    0.043703                                                                                    d72   0.035437   e12  ‐1.472881    e22    ‐0.267960                                          c78   ‐0.170134  c98   ‐0.007268   c88    0.638363                                                                                                d73  ‐0.028525   e13   0.210027    e23    ‐0.069377                                          c79    0.019896  c99   ‐0.016912   c89   ‐0.110493                                                                                    d74  ‐0.010268   e14  ‐0.006951    e24     0.017960                                          x70   ‐0.023765  x90    0.006350   x80   ‐0.020027                                                                                                d75   0.055677   e15   0.090724    e25    ‐0.108159                                          x71    9.008172  x91   ‐1.799713   x81    4.213314                                                                                    d76  ‐0.009540   e16  ‐0.029687    e26     0.040055                                          x72  ‐10.872705  x92   ‐1.578738   x82   ‐3.075839                                                                                                d77  ‐0.074372   e17   0.031099    e27     0.089035                                          x73    1.886171  x93    0.117338   x83   ‐0.279972                                                                                    d78  ‐0.173117   e18  ‐1.035271    e28     0.026027                                          x74    0.241320  x94    0.098869   x84   ‐0.649039                                                                                                d79  ‐0.036995   e19  ‐0.054602   e29     0.007207                                           x75    0.474768  x95    0.025660   x85    0.111035                                                                                    w70  ‐0.586843   v10   0.297667   v20    ‐0.230215                                             w71  ‐0.165533   v11   9.361888   v21     2.726791                                           /*Blok Pilihan Komoditas*/  w72   0.199393   v12   0.671514   v22    ‐0.228119                                           d10 548.823264   d20 289.138557    d30 ‐46.754053                                                                                     w73  ‐0.003625   v13   0.074852   v23    ‐0.282501                                           d11  ‐0.096457   d21  ‐0.239125    d31  ‐0.121084                                                                                     w74  ‐0.161921   v14  ‐0.151472   v24     0.570405                                           d12  ‐0.044503   d22  ‐0.349131    d32   0.222278                                                                                      d13   0.963815   d23  ‐0.082681    d33  ‐0.059531                                                                                     e30   ‐68.246099  e40 ‐142.512340   e50 ‐192.322688                                          d14  ‐0.005461   d24  ‐0.006105    d34   0.000416                                                                                     e31    ‐0.021226  e41    0.171085   e51   ‐0.034074                                          d15   0.223006   d25   0.095473    d35  ‐0.045705                                                                                     e32    ‐0.169068  e42   ‐2.816845   e52   ‐1.006576                                          d16   0.014379   d26  ‐0.011278    d36  ‐0.003402                                                                                     e33    ‐0.004442  e43   ‐0.143980   e53   ‐0.043494                                          d17  ‐0.194659   d27   0.042152    d37  ‐0.193307                                                                                     e34 ‐0.000085918  e44    0.008993   e54    0.006645                                          d18   0.420817   d28  ‐0.183094    d38   0.134958                                                                                     e35    ‐0.009913  e45    0.050927   e55   ‐0.102244                                          d19  ‐0.030655   d29  ‐0.044869    d39  ‐0.030354                                                                                     e36     0.001731  e46   ‐0.020772   e56   ‐0.001341                                          w10   1.702057   w20  ‐1.514658    w30  ‐1.630253                                                                                     e37    ‐0.044752  e47   ‐0.192032   e57    0.143016                                          w11   0.614840   w21  ‐0.284329    w31  ‐1.407268                                                                                     e38     0.010328  e48    1.306707   e58   ‐0.022436                                          w12  ‐0.271877   w22  ‐0.282393    w32  ‐0.583069                                                                                     e39     0.016418  e49   ‐0.134177   e59   ‐0.029306                                          w13   0.095543   w23  ‐0.489145    w33  ‐0.129719                                                                                     v30     0.377634  v40   ‐6.622381   v50    0.553167                                          w14  ‐0.275832   w24  ‐0.142012    w34   0.025170                                                                                    

298

v31    ‐0.262019  v41   ‐5.335136   v51    4.112430                                                                                    f49   0.788635    f59  ‐0.041781   v32    ‐0.008589  v42   ‐1.104339   v52    0.264243                                                                                    u40   3.327206    u50   0.085141   v33    ‐0.013601  v43   ‐0.066892   v53   ‐0.274785                                                                                    u41   0.986445    u51   0.018301   v34     0.034466  v44    0.077545   v54    0.097532                                                                                    u42   0.247851    u43  ‐0.125242                   e60 91.581745    e70 ‐114.131322                                                                                                                                                            e61 ‐0.000135    e71    0.000779                                                                                 /*Blok Ekonomi dan Tenaga Kerja*/  e62 ‐0.001159    e72   ‐0.002067                                                                                 g10 ‐701.109125   g30 3990.779392   g50 2888.888477                                          g11   ‐0.825436   g31   ‐0.561574   g51    0.817483                                          e63  0.175620    e73   ‐0.044239                                                                                 g12    0.754110   g32   ‐0.071571   g52   ‐0.803925                                          e64 ‐1.836283    e74    0.003052                                                                                 g13    0.466496   g33    2.549341   g53   ‐3.025849                                          e65  0.000990    e75   ‐0.045714                                                                                 g14   75.572231   g34   ‐1.799915   g54   ‐1.086794                                          e66  0.025910    e76    0.003869                                                                                 g15    1.651776   g35    0.163198   g55   ‐2.191624                                          e67 ‐0.001758    e77   ‐0.073582                                                                                 g16   ‐0.018020   g36    7.259902   g56    0.223552                                          e68  0.020231    e78    0.182197                                                                                 g17    3.538682   g37   ‐1.010055   g57   ‐0.861147                                          e69 ‐0.007570    e79    2.002525                                                                                 g18    4.012445   g38    2.227129   g58   ‐0.027335                                          v60 ‐1.128515    v70    1.135543                                                                                 g19   ‐2.715968   g39    0.371807   g59  ‐11.712169                                          v61 ‐0.422761    v71   ‐0.095343                                                                                 t10   ‐6.590572   t30   ‐1.946084   t50   ‐7.144095                                          v62 ‐0.074455    v72    0.045411                                                                                 t11    0.331933                     t51   ‐1.105937                                          v63  0.023119    v73    0.057104                                                                                                                        g40 1031.467132   t52    1.457292                                          v64 ‐0.045650                                                                                       g20  ‐65.984204   g41   ‐0.166496   t53   ‐1.367261                                          /*Blok Struktur Output*/  g21    0.006921   g42    0.916714                                                            f10  2.399494    f20 ‐691.645060   f30 27.063229                                                                                  f11 ‐0.171676    f21   ‐0.310192   f31  0.046384                                                                                 g22   ‐0.005542   g43   ‐0.255877   g60 ‐619.416437                                          g23    0.120667   g44    0.034850   g61    0.094209                                          f12 ‐0.485141    f22    0.093979   f32  0.188278                                                                                 g24    0.009142   g45    0.075439   g62    0.040911                                          f13  0.534054    f23   ‐0.447584   f33  0.003765                                                                                 g25    0.008352   g46    1.146881   g63   ‐0.177457                                          f14 ‐1.207363    f24   ‐0.309402   f34  0.003998                                                                                 g26    0.003939   g47   ‐0.001773   g64    0.000718                                          f15  7.912402    f25   ‐2.425053   f35 ‐0.000144                                                                                 g27    0.000291   g48   ‐1.077767   g65    0.002485                                          f16  3.066643    f26    0.800713   f36  0.097089                                                                                 g28    0.159953   g49   ‐3.842111   g66   ‐0.030230                                          f17 ‐4.642133    f27    0.052639   f37 ‐0.004396                                                                                 g29    0.005123   t40    1.252374   g67    0.460939                                          f18  0.879852    f28   ‐0.504561   f38 ‐1.777084                                                                                 t20   ‐0.009840   t41    0.199940   g68    0.129730                                          f19  0.173324    f29    0.996912   f39 ‐0.043302                                                                                 t21   ‐0.047018   t42   ‐0.526066   g69   ‐0.026992                                          u10 ‐1.544418    u20   ‐0.969343   u30  0.046178                                                                                 t22    0.033506   t60   ‐1.096068   t61   ‐2.635075                             u11 ‐6.831625    u21   ‐0.302292   u31 ‐0.060128                                                                                 t62    0.717439   t63    0.401576   t64    0.312600                                          u12  0.861487    u22    0.360698   u32 ‐0.013152                                                                       u13 ‐0.286491    u14  0.015847                     /*Blok Degradasi Taman Nasional*/  f40 265.355852    f50 ‐31.088346   h10 ‐2377.947491    h20 3155.019116   h30 ‐57.907645                                         f41  ‐0.250835    f51  ‐0.046968   h11    ‐0.195092    h21    0.265344   h31  ‐0.058056                                         f42   2.879570    f52   0.019959   h12     0.261778    h22   ‐0.044083   h32  ‐2.380103                                         f43   0.415358    f53   0.008498   h13    ‐0.232282    h23    0.108674   h33  ‐0.277642                                         f44   1.332571    f54   0.000398   h14    ‐0.214745    h24   ‐0.025309   h34   0.021219                                         f45  ‐0.033167    f55   0.036504   h15     0.035330    h25   ‐0.075715   h35  ‐0.155844                                         f46   0.101211    f56  ‐0.002065   h16    ‐0.000828    h26   85.826135   h36  ‐0.002638                                         f47   0.004694    f57  ‐0.322663   h17    ‐8.825250    h27   23.663096   h37   7.133402                                         f48  ‐1.140256    f58  ‐2.796905  

299

h18    ‐9.000967    h28    0.772981   h38   3.576851                                                                                    PWET =  c10 +  c11*ECOG  +  c12*POPG  +  c13*POPD  +  c14*SSPG  +  c15*RAGWA  h19    ‐0.746465    h29   ‐6.886028   h39  ‐0.810157                                                                                    +  c16*RPFER  +  c17*RSKB  +  c18*PAGE  +  c19*PTRE  +  x10*PAGC  +  s10     6.936463    s20   ‐1.556620   s30   1.169472                                                                                    x11*DKAW1 + x12*DKAW2 + x13*DESE + x14*KRIS + x15*YEAR;                           s11     1.201852                      s31   0.034826                                                                                    PDRY =  c20 +  c21*ECOG  +  c22*POPG  +  c23*POPD  +  c24*SSPG  +  c25*RAGWA  ;  +  c26*RPFER  +  c27*RSKB  +  c28*PAGE  +  c29*PTRE  +  x20*PAGC  +  x21*DKAW1 + x22*DKAW2 + x23*DESE + x24*KRIS + x25*YEAR;   /*Blok Pengeluaran Pembangunan*/                 PEST =  c30 +  c31*ECOG  +  c32*POPG  +  c33*POPD  +  c34*SSKB  +  c35*RAGWA  PAGE =   a00  +  a01*(CEXP/DEXP)  +  a02*(PAD/BREV)  +  a03*DKAW1  +  +  c36*RPFER  +  c37*RSKB  +  c38*PAGE  +  c39*PTRE  +  x30*PAGC  +  a04*DKAW2 + a05*DESE + a06*KRIS + a07*YEAR;                 x31*DKAW1 + x32*DKAW2 + x33*DESE + x34*KRIS + x35*YEAR;                           PIDE =   a10  +  a11*(CEXP/DEXP)  +  a12*(PAD/BREV)  +  a13*DKAW1  +  a14*DKAW2 + a15*DESE + a16*KRIS + a17*YEAR;                 PDYK =  c40 +  c41*ECOG  +  c42*POPG  +  c43*POPD  +  c44*SSIK  +  c45*RAGWA  PWRE =  a20  +  a21*(CEXP/DEXP)  +  a22*(PAD/BREV)  +  a23*DKAW1  +  +  c46*RPFER  +  c47*RSKB  +  c48*PAGE  +  c49*PTRE  +  x40*PAGC  +  a24*DKAW2 + a25*DESE + a26*KRIS + a27*YEAR;   x41*DKAW1 + x42*DKAW2 + x43*DESE + x44*KRIS + x45*YEAR;                           PEVE =  a30  +  a31*(CEXP/DEXP)  +  a32*(PAD/BREV)  +  a33*DKAW1  +  PGRA =   c50 +  c51*ECOG  +  c52*POPG  +  c53*POPD  +  c54*SSTN  +  c55*RAGWA  a34*DKAW2 + a35*DESE + a36*KRIS + a37*YEAR;   +  c56*RPFER  +  c57*RSKB  +  c58*PAGE  +  c59*PTRE  +  x50*PAGC  +  x51*DKAW1 + x52*DKAW2 + x53*DESE + x54*KRIS + x55*YEAR;                           PRDE =  a40  +  a41*(CEXP/DEXP)  +  a42*(PAD/BREV)  +  a43*DKAW1  +  a44*DKAW2 + a45*DESE + a46*KRIS + a47*YEAR;      PWOD =   c60 +  c61*ECOG  +  c62*POPG  +  c63*POPD  +  c64*SSHT  +  c65*RAGWA  PTRE =  a50  +  a51*(CEXP/DEXP)  +  a52*(PAD/BREV)  +  a53*DKAW1  +  +  c66*RPFER  +  c67*RSKB  +  c68*PAGE  +  c69*PTRE  +  x60*PAGC  +  a54*DKAW2 + a55*DESE + a56*KRIS + a57*YEAR;              x61*DKAW1 + x62*DKAW2 + x63*DESE + x64*KRIS + x65*YEAR;                           PTEM =   c70 +  c71*ECOG  +  c72*POPG  +  c73*POPD  +  c74*ECOS  +  c75*RAGWA  PHRE =  a60  +  a61*(CEXP/DEXP)  +  a62*(PAD/BREV)  +  a63*DKAW1  +  +  c76*RPFER  +  c77*RSKB  +  c78*PAGE  +  c79*PTRE  +  x70*PAGC  +  a64*DKAW2 + a65*DESE + a66*KRIS + a67*YEAR;        x71*DKAW1 + x72*DKAW2 + x73*DESE + x74*KRIS + x75*YEAR;                           PSWE =  a70  +  a71*(CEXP/DEXP)  +  a72*(PAD/BREV)  +  a73*DKAW1  +  a74*DKAW2 + a75*DESE + a76*KRIS + a77*YEAR;    PSWA =  c80 +  c81*ECOG  +  c82*POPG  +  c83*POPD  +  c84*ECOS  +  c85*RAGWA  PSRE =   a80 + a81*(CEXP/DEXP) + a82*(PAD/BREV) + a83*DKAW1 +  +  c86*RPFER  +  c87*RSKB  +  c88*PAGE  +  c89*PTRE  +  x80*PAGC  +  x81*DKAW1 + x82*DKAW2 + x83*DESE + x84*KRIS + x85*YEAR;                           a84*DKAW2 + a85*DESE + a86*KRIS + a87*YEAR;                 PHOU =  c90 + c91*ECOG + c92*POPG + c93*POPD + c94*JRTG  + c95*RPSMN  POTE =   a90 + a91*(CEXP/DEXP) + a92*(PAD/BREV) + a93*DKAW1 +  +  c96*RPLOG  +  c97*UMRR  +  c98*RSKB  +  c99*PTRE  +  x90*PRDE  +  a94*DKAW2 + a95*DESE + a96*KRIS + a97*YEAR;                 x91*DKAW1 + x92*DKAW2 + x93*DESE + x94*KRIS + x95*YEAR;                           PDEX =   PAGE + PIDE + PWRE + PEVE + PRDE + PTRE + PHRE + PSWE + PSRE  + POTE;  PCUL =   PWET + PDRY + PEST + PWOD + PDYK + PGRA;  PUSE =   PCUL + PTEM + PSWA + PHOU;     PFOR =   100‐ PUSE;   /*Blok Kredit Perbankan*/                                                                                         PROC =   b10 + b11*RSKB + b12*(ECOG/POPG) + b13*PDBK + b14*ECOS +  /*Blok Pilihan Komoditas*/  b15*PIDE + b16*PTRE + b17*PRDE + b18*DKAW1 + b19*DKAW2 +  PLAPS =   d10  +  d11*ROIBR  +  d12*PVPS  +  d13*PWET  +  d14*RSKB  +  y10*DESE + y11*KRIS + y12*YEAR;                  d15*RAGWA  +  d16*PAGC  +  d17*PAGE  +  d18*PWRE  +  d19*PTRE  +  PUKC =   b20 + b21*RSKB + b22*PROC + b23*(ECOG/POPG) + b24*ECOS +  b25*PIDE + b26*PTRE + b27*PRDE + b28*DKAW1 + b29*DKAW2 +  w10*DKAW1 + w11*DKAW2 + w12*DESE + w13*KRIS + w14*YEAR;                           PLAPL =   d20  +  d21*ROIBR  +  d22*PVPL  +  d23*PDRY  +  d24*RSKB  +  y20*DESE + y21*KRIS + y22*YEAR;                  d25*RAGWA  +  d26*PAGC  +  d27*PAGE  +  d28*PWRE  +  d29*PTRE  +  PAGC =   b30 + b31*RSKB + b32*PROC + b33*PUKC + b34*ECOS + b35*PAGE +  w20*DKAW1 + w21*DKAW2 + w22*DESE + w23*KRIS + w24*YEAR;                           b36*PTRE + b37*PRDE + b38*DKAW1 + b39*DKAW2 + y30*DESE +  PLAJG =   d30  +  d31*ROIJG  +  d32*PVJG  +  d33*PDRY  +  d34*RSKB  +  y31*KRIS + y32*YEAR;                    d35*RAGWA  +  d36*PAGC  +  d37*PAGE  +  d38*PWRE  +  d39*PTRE  +  /*Blok Penggunaan Lahan*/  w30*DKAW1 + w31*DKAW2 + w32*DESE + w33*KRIS + w34*YEAR;                          

300

PLAKT =   d40  +  d41*ROIKT  +  d42*PVKT  +  d43*PDRY  +  d44*RSKB  +  SSTN =  f30 +  f31*SSNPT  + f32*PGRA +  f33*POPS  +  f34*POPK  + f35*POPM  d45*RAGWA  +  d46*PAGC  +  d47*PAGE  +  d48*PWRE  +  d49*PTRE  +  +  f36*PAGE  +  f37*PAGC  +  f38*DKAW1  +  f39*DKAW2  +  u30*DESE  +  w40*DKAW1 + w41*DKAW2 + w42*DESE + w43*KRIS + w44*YEAR;                           u31*KRIS + u32*YEAR;                           PLAKD =   d50  +  d51*ROIKD  +  d52*PVKD  +  d53*PDRY  +  d54*RSKB  +  SSIK =  f40  +  f41*SSNPT  +  f42*PDYK  +  f43*PLFOW  +  f44*PLFBD  +  f45*DEGTN  +  f46*PAGE  +  f47*PAGC  +  f48*PWRE  +  f49*DKAW1  +  d55*RAGWA  +  d56*PAGC  +  d57*PAGE  +  d58*PWRE  +  d59*PTRE  +  w50*DKAW1 + w51*DKAW2 + w52*DESE + w53*KRIS + w54*YEAR;                           u40*DKAW2 + u41*DESE + u42*KRIS + u43*YEAR;                           PLAUJ =   d60  +  d61*ROIUJ  +  d62*PVUJ  +  d63*PDRY  +  d64*RSKB  +  SSHT =  f50 + f51*SSNPT + f52*PWOD + f53*PFOR + f54*LHPHS + f55*PAGE  d65*RAGWA + d66*PAGC + d67*PAGE   + d68*PWRE + d69*PTRE  +  +  f56*PAGC  +  f57*DKAW1  +  f58*DKAW2  +  f59*DESE  +  u50*KRIS  +  w60*DKAW1 + w61*DKAW2 + w62*DESE + w63*KRIS + w64*YEAR;   u51*YEAR;                           PLAUK =   d70  +  d71*ROIUK  +  d72*PVUK  +  d73*PDRY  +  d74*RSKB  +  ECOS  =  SSPG + SSKB + SSTN + SSIK + SSHT;  d75*RAGWA  +  d76*PAGC  +  d77*PAGE  +  d78*PWRE  +  d79*PTRE  +    w70*DKAW1 + w71*DKAW2 + w72*DESE + w73*KRIS + w74*YEAR;                             PLAKR =   e10  +  e11*ROIKR  +  e12*PVKR  +  e13*PEST  +  e14*RSKB  +  /*Blok Ekonomi dan Tenaga Kerja*/  e15*RAGWA  +  e16*PAGC  +  e17*PAGE  +  e18*PWRE  +  e19*PTRE  +  ECOG =   g10 + g11*ECOS + g12*TPAK + g13*LABS + g14*PPAD + g15*PSRE  v10*DKAW1 + v11*DKAW2 + v12*DESE + v13*KRIS + v14*YEAR;                           + g16*PUKC + g17*DKAW1 + g18*DKAW2 + g19*DESE + t10*KRIS +  PLAKS =   e20  +  e21*ROIKS  +  e22*PVKS  +  e23*PEST  +  e24*RSKB  +  t11*YEAR;                    e25*RAGWA  +  e26*PAGC  +  e27*PAGE  +  e28*PWRE  +  e29*PTRE  +  PDBK =   g20  +  g21*(ECOG/POPG)  +  g22*DEPR  +  g23*RWIND  +  g24*PHRE  +  v20*DKAW1 + v21*DKAW2 + v22*DESE + v23*KRIS + v24*YEAR;                           g25*PIDE  +  g26*PROC  +  g27*PUKC  +  g28*DKAW1  +  g29*DKAW2  +  t20*DESE + t21*KRIS + t22*YEAR;                    PLAKL =   e30  +  e31*ROIKL  +  e32*PVKL  +  e33*PEST  +  e34*RSKB  +  DEPR =   g30 + g31*PPUK + g32*POPG + g33*RJAK + g34*PSWE + g35*PHRE  e35*RAGWA  +  e36*PAGC  +  e37*PAGE  +  e38*PWRE  +  e39*PTRE  +  v30*DKAW1 + v31*DKAW2 + v32*DESE + v33*KRIS + v34*YEAR;                           + g36*DKAW1 + g37*DKAW2 + g38*DESE + g39*KRIS + t30*YEAR;                    PLAKP =   e40  +  e41*ROIKP  +  e42*PVKP  +  e43*PEST  +  e44*RSKB  +  TPAK =   g40 + g41*DEPR + g42*SEXR + g43*RJAK + g44*PSWE + g45*PHRE  e45*RAGWA  +  e46*PAGC  +  e47*PAGE  +  e48*PWRE  +  e49*PTRE  +  + g46*PIDE + g47*PUKC + g48*DKAW1 + g49*DKAW2 + t40*DESE +  t41*KRIS + t42*YEAR;                    v40*DKAW1 + v41*DKAW2 + v42*DESE + v43*KRIS + v44*YEAR;                           LABS =   g50  +  g51*ECOS  +  g52*TPAK  +  g53*RWIND  +  g54*PAGE  +  PLAKM =   e50  +  e51*ROIKM  +  e52*PVKM  +  e53*PEST  +  e54*RSKB  +  e55*RAGWA  +  e56*PAGC  +  e57*PAGE  +  e58*PWRE  +  e59*PTRE  +  g55*PIDE  +  g56*PAGC  +  g57*PROC  +  g58*PUKC  +  g59*DKAW1  +  v50*DKAW1 + v51*DKAW2 + v52*DESE + v53*KRIS + v54*YEAR;                           t50*DKAW2 + t51*DESE + t52*KRIS + t53*YEAR;                    PLFBD =   e60  +  e61*RPIKB  +  e62*PVBD  +  e63*PWET  +  e64*PDYK  +  UNEM =   g60  +  g61*UMRR  +  g62*(ECOG/POPG)  +  g63*TPAK  +  g64*LABS  +  g65*PPUK  +  g66*PDEX  +  g67*PIDE  +  g68*PROC  +  g69*PUKC  +  e65*RSKB  +  e66*RAGWA  +  e67*PAGC  +  e68*PAGE  +  e69*PWRE  +  t60*DKAW1 + t61*DKAW2 + t62*DESE + t63*KRIS + t64*YEAR;                    v60*DKAW1 + v61*DKAW2 + v62*DESE + v63*KRIS + v64*YEAR;                           PLFOW =   e70  +  e71*RPIKO  +  e72*PVOW  +  e73*PSWA  +  e74*RSKB  +                                                                                          e75*RAGWA  +  e76*PAGC  +  e77*PAGE  +  e78*PWRE  +  e79*DKAW1  +  /*Blok Degradasi Taman Nasional*/  v70*DKAW2 + v71*DESE + v72*KRIS + v73*YEAR;                           DEGHS =   h10  +  h11*PFOR  +  h12*(ECOG/POPG)  +  h13*UNEM  +  h14*RPLOG  +  PPKOT = PDRY ‐ PLAPL ‐ PLAJG ‐ PLAKT ‐ PLAKD ‐ PLAUJ ‐ PLAUK;  h15*RKBMT + h16*LHPHS + h17*DKAW1 + h18*DKAW2 + h19*DESE +  PKBOT = PEST ‐ PLAKR ‐ PLAKS ‐ PLAKL ‐ PLAKP ‐ PLAKM;  s10*KRIS + s11*YEAR;                                                                                                    RHSTN =  h20  +  h21*DEGHS  +  h22*(ECOG/POPG)  +  h23*RPLOG  +  h24*LHPHS  /*Blok Struktur Output*/  + h25*PEVE + h26*DKAW1 + h27*DKAW2 + h28*DESE + h29*KRIS +  SSPG =  f10  +  f11*SSNPT  +  f12*PLAPS  +  f13*PLAPL  +  f14*PLAJG  +  s20*YEAR;       f15*PLAKT  +  f16*PLAKD  +  f17*PLAUJ  +  f18*PLAUK  +  f19*PPKOT  +  DEGTN =   h30  +  h31*RHSTN  +  h32*PDBK  +  h33*UNEM  +  h34*RPLOG  +  u10*DKAW1 + u11*DKAW2 + u12*DESE + u13*KRIS + u14*YEAR;                           h35*RKBMT  +  h36*LHPHS  +                  h37*DKAW1  +  h38*DKAW2  +  SSKB =  f20  +  f21*SSNPT  +  f22*PLAKR  +  f23*PLAKS  +  f24*PLAKP  +  h39*DESE + s30*KRIS + s31*YEAR;       f25*PLAKL  +  f26*PLAKM  +  f27*PKBOT  +  f28*DKAW1  +  f29*DKAW2  +  RANGE NO = 1 TO 30;  u20*DESE + u21*KRIS + u22*YEAR;                           RUN; 

301

proc print data=SIMPOL; 

RUN;

302

Lampiran 10. Hasil Validasi Model Ekonometrika No

Variabel

A

Lambang B

C

Mean

Standar Deviasi

INDIKATOR

Actual

Prediksi

Actual

Prediksi

RMSE

RMSPE

D

E

F

G

H

I

Dekomposisi U-Theil

R-Square J

U-Theil

UM

UR

UD

US

K

L

M

N

O

UC P

1

Alokasi PP Sektor Pertanian

PAGE

1.356

1.356

0.437

0.269

0.339

29.876

0.380

0.121

0.000

0.000

1.000

0.238

0.762

2

Alokasi PP Industri dan Dunia Usaha

PIDE

1.480

1.480

0.533

0.318

0.421

34.253

0.356

0.137

0.000

0.000

1.000

0.252

0.748

3

Alokasi PP Sumberdaya Air/Irigasi

PWRE

0.533

0.533

0.545

0.490

0.234

1115.000

0.809

0.159

0.000

0.000

1.000

0.053

0.947

4

Alokasi PP Transportasi

PTRE

12.356

12.357

5.699

5.381

1.846

23.359

0.892

0.068

0.000

0.000

1.000

0.029

0.971

5

Alokasi PP Pengembengan Wilayah

PRDE

6.659

6.659

3.975

3.177

2.348

58.665

0.639

0.156

0.000

0.000

1.000

0.112

0.888

6

Alokasi PP SDM and Tenaga Kerja

PHRE

4.687

4.687

1.726

1.313

1.101

28.332

0.579

0.112

0.000

0.000

1.000

0.136

0.864

7

Alokasi PP Ristek

PSRE

0.321

0.321

0.194

0.135

0.136

86.039

0.488

0.189

0.000

0.000

1.000

0.177

0.823

8

Alokasi PP Kesejahteraan Sosial

PSWE

1.772

1.772

0.794

0.647

0.452

27.930

0.664

0.119

0.000

0.000

1.000

0.102

0.898

9

Alokasi PP Lingkunga

PEVE

1.296

1.295

0.757

0.540

0.522

40.538

0.508

0.180

0.000

0.000

1.000

0.168

0.832

10

Alokasi PP Lainnya

POTE

4.948

4.948

1.627

1.190

1.091

20.608

0.535

0.106

0.000

0.000

1.000

0.155

0.845

11

Alokasi Pengeluaran Pembangunan

PDEX

35.408

35.408

7.951

7.861

1.170

3.907

0.978

0.016

0.000

0.000

1.000

0.006

0.994

12

Alokasi Kredit Investasi dan Modal

PROC

80.986

80.943

11.293

10.964

3.257

4.150

0.914

0.020

0.000

0.003

0.997

0.010

0.990

13

Alokasi Kredit UKM

PUKC

34.888

34.847

15.749

12.239

9.948

31.144

0.587

0.133

0.000

0.000

1.000

0.120

0.880

14

Alokasi Kredit Pertanian

PAGC

61.932

61.855

16.232

15.283

6.535

13.314

0.832

0.051

0.000

0.005

0.995

0.020

0.979

15

Porsi Lahan Basah

PWET

4.100

4.100

1.758

1.764

0.140

4.704

0.994

0.016

0.000

0.007

0.993

0.002

0.998

16

Porsi Lahan Kering

PDRY

13.724

13.726

2.679

2.487

1.454

11.804

0.695

0.052

0.000

0.026

0.974

0.017

0.983

17

Porsi Lahan Kebun

PEST

18.870

18.872

9.230

9.292

2.971

24.749

0.893

0.071

0.000

0.034

0.966

0.000

1.000

18

Porsi Lahan Kolam dan Tambak

PDYK

0.106

0.106

0.076

0.074

0.021

24.971

0.919

0.082

0.000

0.004

0.996

0.007

0.993

19

Porsi Lahan Rumputan

PGRA

1.018

1.018

0.491

0.465

0.177

28.237

0.866

0.079

0.000

0.002

0.998

0.022

0.978

20

Porsi Lahan Menganggur Sementara

PTEM

5.242

5.245

2.589

2.533

0.574

16.099

0.949

0.049

0.000

0.000

1.000

0.009

0.991

21

Porsi Lahan Kayu-kayuan

PWOD

10.212

10.204

3.531

3.405

1.172

13.879

0.886

0.054

0.000

0.004

0.995

0.011

0.989

303

Lampiran 10. Lanjutan A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

22

Porsi Lahan Rawa-rawa

PSWA

1.210

1.210

0.862

0.916

0.549

89.720

0.580

0.184

0.000

0.159

0.841

0.009

0.991

23

Porsi Lahan Pemukiman

PHOU

3.482

3.481

1.049

1.035

0.151

4.747

0.979

0.021

0.000

0.000

1.000

0.008

0.992

24

Porsi Lahan Pertanian

PCUL

48.029

48.025

6.197

6.242

3.697

7.981

0.632

0.038

0.000

0.098

0.902

0.000

1.000

25

Porsi Lahan Digunakan

PUSE

57.963

57.961

8.201

8.497

4.238

7.475

0.724

0.036

0.000

0.103

0.897

0.005

0.995

26

Porsi Luas Areal Padi Sawah

PLAPS

3.159

3.158

2.077

2.055

0.321

11.135

0.975

0.043

0.000

0.000

1.000

0.005

0.995

27

Porsi Luas Areal Padi Ladang

PLAPL

0.936

0.938

0.756

0.711

0.303

176.026

0.834

0.128

0.000

0.005

0.995

0.021

0.979

28

Porsi Luas Areal Jagung

PLAJG

0.845

0.845

0.718

0.706

0.171

26.207

0.941

0.078

0.000

0.003

0.997

0.005

0.995

29

Porsi Luas Areal Kacang Tanah

PLAKT

0.245

0.245

0.175

0.170

0.045

24.164

0.931

0.076

0.000

0.001

0.999

0.010

0.989

30

Porsi Luas Areal Kedele

PLAKD

0.317

0.317

0.278

0.259

0.092

164.099

0.887

0.112

0.000

0.001

0.999

0.040

0.960

31

Porsi Luas Areal Ubi Jalar

PLAUJ

0.278

0.278

0.318

0.310

0.084

81.031

0.927

0.101

0.000

0.002

0.998

0.008

0.992

32

Porsi Luas Areal Ubi Kayu

PLAUK

0.363

0.365

0.288

0.258

0.151

90.732

0.718

0.167

0.000

0.008

0.992

0.039

0.961

33

Porsi Luas Pangan Lahan Kering Lain

PPKOT

10.740

10.740

3.195

2.987

1.749

20.912

0.690

0.078

0.000

0.031

0.969

0.014

0.986

34

Porsi Luas Areal Karet

PLAKR

6.937

6.940

6.334

6.323

0.862

31.754

0.981

0.046

0.000

0.003

0.997

0.000

1.000

35

Porsi Luas Areal Kelapa Sawit

PLAKS

1.298

1.295

1.042

0.971

0.394

750.877

0.852

0.121

0.000

0.001

0.999

0.031

0.969

36

Porsi Luas Areal Kelapa

PLAKL

0.687

0.688

0.305

0.299

0.063

16.726

0.956

0.042

0.000

0.000

1.000

0.009

0.991

37

Porsi Luas Areal Kopi

PLAKP

3.253

3.253

2.901

2.868

0.590

29.281

0.957

0.068

0.000

0.002

0.998

0.003

0.997

38

Porsi Luas Areal Kulit Manis

PLAKM

1.954

1.954

1.524

1.515

0.163

13.297

0.988

0.033

0.000

0.000

1.000

0.003

0.997

39

Porsi Luas Areal Perkebunan Lainnya

PKBOT

4.740

4.741

4.070

3.965

2.983

488.761

0.444

0.242

0.000

0.121

0.879

0.001

0.999

40

Porsi Luas Areal Budidaya Ikan

PLFBD

0.211

0.211

0.204

0.198

0.065

59.653

0.895

0.112

0.000

0.007

0.993

0.006

0.994

41

Porsi Luas Areal Perairan Terbuka

PLFOW

1.175

1.174

0.834

0.832

0.072

28.546

0.992

0.025

0.000

0.000

1.000

0.001

0.999

42

Porsi Luas Areal Komoditi Lainnya

POTKM

11.336

11.328

3.909

3.799

1.169

12.679

0.908

0.049

0.000

0.004

0.996

0.009

0.991

43

Share Sub-sektor Pangan

SSPG

23.052

23.052

2.820

2.755

0.702

2.961

0.936

0.015

0.000

0.001

0.999

0.008

0.992

44

Share Sub-sektor Perkebunan

SSKB

9.957

9.957

4.063

4.038

0.500

5.642

0.984

0.023

0.000

0.000

1.000

0.003

0.997

304

Lampiran 10. Lanjutan A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

45

Share Sub-sektor Peternakan

SSTN

3.349

3.349

0.390

0.376

0.113

3.467

0.913

0.017

0.000

0.001

0.999

0.014

0.986

46

Share Sub-sektor Perikanan

SSIK

2.922

2.922

1.982

1.917

0.528

36.394

0.927

0.076

0.000

0.000

1.000

0.015

0.985

47

Share Sub-sektor Kehutanan

SSHT

2.284

2.284

1.191

1.186

0.117

6.271

0.990

0.023

0.000

0.000

1.000

0.001

0.999

48

Pangsa Sektor Pertanian

ECOS

41.564

41.564

4.866

4.909

0.623

1.464

0.983

0.007

0.000

0.018

0.982

0.005

0.995

49

Pertumbuhan Output

ECOG

3.505

3.517

3.228

2.910

2.189

112.978

0.524

0.236

0.000

0.054

0.946

0.020

0.979

50

Output Perkapita

PDBK

1.197

1.198

0.068

0.062

0.029

2.430

0.815

0.012

0.001

0.001

0.998

0.040

0.959

51

Angka Beban Ketergantungan

DEPR

67.395

67.394

6.955

6.603

2.135

3.230

0.903

0.016

0.000

0.000

1.000

0.026

0.974

52

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

TPAK

59.523

59.522

4.087

3.981

1.104

1.910

0.925

0.009

0.000

0.002

0.998

0.009

0.991

53

Tingkat Pengangguran Terbuka

UNEM

4.125

4.124

1.158

1.005

0.603

17.408

0.719

0.071

0.000

0.001

0.999

0.062

0.938

54

Pangsa TK Sektor Pertanian

LABS

71.062

71.085

4.874

4.227

2.541

3.734

0.719

0.018

0.000

0.001

0.999

0.063

0.937

55

Porsi Hutan Kawasan

PFOR

42.037

42.039

8.201

8.497

4.238

10.606

0.724

0.050

0.000

0.103

0.897

0.005

0.995

56

Degradasi Hutan Buffer Zone

DEGHS

11.259

11.278

6.995

6.939

0.758

453.178

0.988

0.029

0.001

0.000

0.999

0.005

0.994

57

Degradasi Taman Nasional

DEGTN

6.485

6.481

1.472

1.403

0.442

6.226

0.907

0.033

0.000

0.000

1.000

0.024

0.976

58

Rasio Tutupan Hutan Sekitar - TNKS

RHSTN

76.968

76.970

37.163

37.153

1.145

1.710

0.999

0.007

0.000

0.000

1.000

0.000

1.000

Keterangan: PP = Pengeluaran Pembangunan

305

Lampiran 11. Hasil Simulasi Dampak Krisis dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Perkembangan Kawasan dan Taman Nasional No

Variabel

A

B

Sebelum Krisis

Krisis

Desentralisasi

Bengkulu

Jambi

Sumbar

Bengkulu

Jambi

Sumbar

Bengkulu

Jambi

Sumbar

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

PAGE

1.591

1.264

1.349

1.709

1.502

1.491

1.222

0.917

0.948

2

PIDE

1.881

1.560

1.438

1.514

1.351

1.429

1.391

1.625

1.179

3

PWRE

0.493

0.431

0.079

0.255

0.290

0.013

1.230

1.431

0.918

4

PTRE

19.252

18.464

20.329

10.122

9.308

12.940

5.928

7.964

8.471

5

PRDE

5.305

5.487

5.736

10.354

9.222

10.761

2.765

3.109

3.742

6

PHRE

5.431

5.770

5.700

5.053

5.195

5.659

2.402

3.317

3.038

7

PSRE

0.266

0.499

0.194

0.249

0.445

0.205

0.269

0.552

0.236

8

PSWE

2.753

2.000

1.536

2.570

1.474

1.471

1.853

1.344

0.882

9

PEVE

1.141

1.372

1.231

1.686

1.991

1.849

0.462

0.800

0.581

10

POTE

4.153

5.483

3.396

5.194

4.886

3.679

6.145

6.498

5.461

11

PDEX

42.265

42.328

40.988

38.706

35.663

39.497

23.666

27.555

25.456

12

PROC

93.504

91.019

83.542

87.375

88.503

79.733

69.867

66.970

63.713

13

PUKC

20.135

20.114

38.995

29.386

30.295

50.815

33.613

34.700

53.581

14

PAGC

78.608

79.894

65.120

66.445

74.066

56.816

46.321

46.266

39.234

15

PWET

3.584

2.046

6.303

3.735

2.202

6.381

3.833

2.387

6.429

16

PDRY

12.100

12.010

11.729

15.628

13.598

12.710

18.946

13.254

13.301

17

PEST

19.716

22.971

6.442

19.818

30.452

8.536

17.612

33.136

10.431

18

PDYK

0.227

0.078

0.095

0.192

0.029

0.069

0.189

0.026

0.055

19

PGRA

0.737

0.672

1.708

0.787

0.874

1.704

0.841

0.428

1.308

20

PTEM

8.665

4.456

2.132

7.159

4.733

1.525

8.083

7.239

3.985

21

PWOD

6.701

9.250

14.697

7.662

10.248

15.608

7.014

6.904

12.784

306

Lampiran 11. Lanjutan A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

22

PSWA

1.467

0.953

0.088

1.464

2.410

0.494

0.848

2.347

0.574

23

PHOU

4.549

2.887

2.560

4.843

2.814

2.718

5.260

2.709

3.014

24

PCUL

43.065

47.028

40.973

47.822

57.402

45.008

48.435

56.134

44.308

25

PUSE

57.746

55.323

45.753

61.288

67.359

49.744

62.625

68.429

51.880

26

PLAPS

2.254

1.476

6.165

1.926

1.240

5.730

2.054

1.652

6.112

27

PLAPL

2.027

1.639

0.447

1.497

1.194

0.010

0.845

0.969

0.006

28

PLAJG

1.889

0.419

0.360

1.964

0.565

0.376

1.368

0.247

0.291

29

PLAKT

0.518

0.113

0.180

0.482

0.097

0.189

0.396

0.058

0.159

30

PLAKD

0.813

0.422

0.547

0.473

0.159

0.258

0.175

0.029

0.053

31

PLAUJ

0.800

0.076

0.070

0.729

0.080

0.077

0.509

0.106

0.036

32

PLAUK

0.688

0.574

0.171

0.662

0.303

0.060

0.502

0.177

0.167

33

PPKOT

5.367

8.769

9.954

9.822

11.199

11.850

15.151

11.726

12.601

34

PLAKR

3.175

13.855

0.982

3.816

15.654

1.473

3.524

17.082

2.861

35

PLAKS

0.243

2.370

0.077

1.039

2.530

0.858

1.813

2.054

0.487

36

PLAKL

0.544

0.479

1.129

0.606

0.357

1.067

0.594

0.380

1.048

37

PLAKP

6.138

1.292

0.815

6.783

0.902

1.213

8.348

1.450

2.627

38

PLAKM

0.417

3.991

1.113

0.528

3.974

1.309

0.664

4.016

1.595

39

PKBOT

9.201

0.983

2.326

7.047

7.036

2.616

2.669

8.155

1.813

40

PLFBD

0.494

0.017

0.091

0.488

0.091

0.100

0.449

0.106

0.050

41

PLFOW

0.074

1.311

2.026

0.129

1.320

2.117

0.148

1.270

2.160

42

POTKM

7.665

10.000

16.500

8.641

11.150

17.381

8.044

7.358

14.147

43

SSPG

26.760

21.344

22.823

25.933

20.037

21.807

27.225

19.832

22.170

44

SSKB

8.805

13.975

5.458

8.838

15.734

6.191

7.930

15.955

6.433

45

SSTN

3.652

3.636

2.912

3.574

3.600

2.828

3.644

3.539

2.770

307

Lampiran 11. Lanjutan A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

46

SSIK

2.996

5.749

1.445

2.679

5.618

1.131

1.724

4.430

47

SSHT

3.308

0.639

2.753

3.401

0.718

2.890

3.360

0.625

0.305 2.810

48

ECOS

45.521

45.343

35.390

44.424

45.707

34.847

43.882

44.382

34.488

49

ECOG

5.832

7.753

8.149

0.912

0.480

1.299

3.472

3.471

2.901

50

PDBK

1.150

1.118

1.213

1.171

1.174

1.260

1.173

1.212

1.307

51

DEPR

71.085

68.313

77.875

65.231

60.431

73.356

63.751

56.363

71.202

52

TPAK

64.336

60.334

55.408

64.012

59.063

54.463

64.659

59.001

54.768

53

UNEM

4.652

2.348

3.374

5.109

3.515

4.136

5.415

3.547

4.888

54

LABS

71.743

72.638

66.748

71.663

71.661

64.449

76.796

77.211

68.681

55

PFOR

42.254

44.677

54.247

38.713

32.641

50.256

37.375

31.571

48.120

56

DEGHS

10.167

1.288

0.292

20.122

11.475

9.468

22.408

12.400

11.474

57

DEGTN

3.661

6.530

6.091

5.433

7.765

7.670

5.209

7.881

7.619

58

RHSTN

48.729

65.904

134.401

41.976

57.737

125.158

40.408

56.994

123.435

308

Lampiran 12. Hasil Simulasi Dampak Masing-masing Skenario Kebijakan Alokasi Pengeluaran Pemerintah pada Kawasan Bengkulu Nilai Simulasi No

Notasi

Prioritas 5%

Nilai Dasar

C

Relokasi Pengeluaran Rutin

P1

P2

P3

5%

10%

15%

D

E

F

G

H

I

Relokasi 15% Pengeluaran rutin dengan prioritas Prioritas 5% P1 J

P2 K

Prioritas 10% P3 L

P1 M

P2 N

P3 0

Relokasi 20% dengan P3 15%

A

B

1

PAGE

1.528

1.556

1.556

1.556

1.498

1.474

1.455

1.467

1.467

1.467

1.481

1.481

1.481

P 1.472

2

PIDE

1.587

1.423

1.423

1.423

1.763

1.902

2.016

1.949

1.949

1.949

1.866

1.866

1.866

1.918

3

PWRE

0.619

0.548

0.548

0.548

0.695

0.755

0.805

0.776

0.776

0.776

0.740

0.740

0.740

0.762

4

PTRE

11.603

14.839

10.514

10.514

12.763

13.685

14.439

14.839

13.995

13.995

18.076

13.447

13.447

13.789

5

PRDE

6.563

6.104

9.799

6.104

7.052

7.441

7.759

7.572

9.799

7.572

7.341

13.036

7.341

7.485

6

PHRE

4.371

4.091

4.091

7.608

4.670

4.907

5.101

4.987

4.987

7.608

4.846

4.846

10.845

14.082

7

PSRE

0.260

0.230

0.230

0.230

0.293

0.319

0.340

0.327

0.327

0.327

0.312

0.312

0.312

0.321

8

PSWE

2.410

2.213

2.213

2.213

2.620

2.786

2.923

2.843

2.843

2.843

2.743

2.743

2.743

2.805

9

PEVE

1.155

1.136

1.136

1.136

1.175

1.191

1.204

1.196

1.196

1.196

1.187

1.187

1.187

1.192

10

POTE

5.167

5.046

5.046

5.046

5.296

5.398

5.482

5.433

5.433

5.433

5.372

5.372

5.372

5.410

11

PDEX

35.262

37.183

36.554

36.376

37.824

39.858

41.523

41.386

42.770

43.163

43.962

45.029

45.332

49.236

12

PROC

83.961

81.455

84.713

85.815

82.414

81.183

80.175

79.977

80.351

81.071

77.240

80.431

82.191

82.096

13

PUKC

27.879

23.214

34.263

25.399

29.774

31.278

32.508

31.212

36.705

31.261

27.791

43.473

29.695

29.626

14

PAGC

64.057

59.564

64.303

67.551

61.137

58.816

56.914

56.587

56.538

58.601

51.630

55.590

60.709

60.528

15

PWET

3.719

3.696

3.727

3.713

3.720

3.720

3.721

3.717

3.726

3.717

3.697

3.734

3.711

3.706

16

PDRY

15.565

14.618

16.170

15.716

15.320

15.125

14.966

14.831

15.285

15.001

13.917

15.752

15.041

14.898

17

PEST

19.126

17.392

20.659

19.469

18.542

18.078

17.699

17.481

18.516

17.770

15.760

19.714

17.848

17.492

18

PDYK

0.202

0.219

0.194

0.196

0.208

0.213

0.216

0.219

0.213

0.214

0.236

0.208

0.212

0.214

19

PGRA

0.788

0.740

0.819

0.813

0.763

0.743

0.727

0.722

0.741

0.737

0.671

0.760

0.750

0.744

20

PTEM

7.888

7.817

8.107

7.875

7.853

7.825

7.803

7.797

7.928

7.782

7.723

8.120

7.754

7.703

21

PWOD

7.180

7.693

6.768

7.260

7.193

7.203

7.211

7.306

6.966

7.275

7.759

6.587

7.359

7.445

22

PSWA

1.280

0.833

1.583

1.422

1.101

0.959

0.842

0.791

0.993

0.891

0.338

1.204

0.950

0.874

309

Lampiran 12. Lanjutan D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

0

23

A

PHOU

B

C 4.880

4.844

4.902

4.887

4.872

4.866

4.862

4.856

4.873

4.865

4.823

4.891

4.869

P 4.867

24

PCUL

46.579

44.358

48.337

47.167

45.744

45.082

44.540

44.275

45.447

44.714

42.041

46.755

44.919

44.499

25

PUSE

60.626

57.852

62.930

61.350

59.570

58.732

58.047

57.720

59.241

58.251

54.925

60.969

58.492

57.942

26

PLAPS

2.063

1.841

2.073

2.105

2.024

1.993

1.968

1.932

1.966

1.987

1.724

1.960

2.010

2.004

27

PLAPL

1.460

1.458

1.471

1.471

1.446

1.435

1.426

1.429

1.430

1.430

1.422

1.433

1.435

1.429

28

PLAJG

1.762

1.721

1.744

1.760

1.768

1.772

1.775

1.766

1.765

1.775

1.732

1.750

1.774

1.778

29

PLAKT

0.467

0.468

0.457

0.463

0.473

0.477

0.481

0.480

0.476

0.480

0.483

0.469

0.478

0.481

30

PLAKD

0.485

0.445

0.445

0.486

0.494

0.501

0.506

0.496

0.484

0.510

0.464

0.449

0.515

0.526

31

PLAUJ

0.684

0.738

0.650

0.672

0.701

0.714

0.725

0.732

0.708

0.722

0.785

0.683

0.718

0.726

32

PLAUK

0.622

0.582

0.652

0.634

0.602

0.587

0.575

0.571

0.590

0.579

0.530

0.611

0.583

0.573

33

PPKOT

10.084

9.206

10.752

10.230

9.836

9.638

9.477

9.357

9.834

9.506

8.502

10.358

9.539

9.387

34

PLAKR

3.536

3.203

3.985

3.638

3.357

3.215

3.099

3.071

3.336

3.118

2.718

3.684

3.140

3.028

35

PLAKS

1.032

0.997

0.929

1.141

0.964

0.909

0.864

0.869

0.789

0.924

0.814

0.665

0.999

1.019

36

PLAKL

0.584

0.635

0.558

0.568

0.603

0.617

0.630

0.636

0.617

0.624

0.687

0.600

0.617

0.625

37

PLAKP

7.059

6.869

6.881

6.985

7.153

7.228

7.289

7.233

7.199

7.263

7.100

7.070

7.232

7.272

38

PLAKM

0.535

0.527

0.506

0.553

0.525

0.516

0.509

0.510

0.489

0.519

0.499

0.457

0.532

0.536

39

PKBOT

6.380

5.161

7.802

6.583

5.941

5.593

5.309

5.162

6.085

5.321

3.943

7.239

5.328

5.012

40

PLFBD

0.478

0.451

0.494

0.482

0.471

0.466

0.461

0.457

0.470

0.462

0.431

0.482

0.462

0.457

41

PLFOW

0.118

0.105

0.091

0.110

0.131

0.141

0.149

0.144

0.135

0.147

0.137

0.114

0.145

0.153

42

POTKM

8.169

8.652

7.781

8.269

8.163

8.158

8.154

8.247

7.920

8.227

8.667

7.554

8.321

8.403

43

SSPG

26.569

26.174

26.688

26.618

26.508

26.459

26.420

26.354

26.480

26.437

25.987

26.567

26.459

26.434

44

SSKB

8.556

8.405

8.814

8.602

8.464

8.391

8.331

8.321

8.470

8.336

8.157

8.674

8.340

8.277

45

SSTN

3.618

3.632

3.626

3.610

3.623

3.628

3.631

3.633

3.636

3.627

3.646

3.646

3.621

3.620

46

SSIK

2.487

2.555

2.559

2.578

2.395

2.321

2.261

2.293

2.287

2.300

2.320

2.317

2.347

2.324

47

SSHT

3.361

3.405

3.333

3.350

3.375

3.386

3.395

3.401

3.381

3.392

3.445

3.362

3.388

3.394

310

Lampiran 12. Lanjutan A 48

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

0

P

ECOS

44.591

44.170

45.020

44.758

44.364

44.185

44.038

44.002

44.255

44.091

43.555

44.565

44.155

44.048

49

ECOG

3.156

4.030

2.490

2.845

3.512

3.795

4.027

4.130

3.690

3.907

5.020

3.209

3.761

3.886

50

PDBK

1.165

1.151

1.162

1.194

1.167

1.168

1.169

1.166

1.168

1.191

1.155

1.166

1.220

1.248

51

DEPR

66.543

66.852

66.852

67.426

66.214

65.952

65.738

65.865

65.865

66.292

66.020

66.020

66.999

67.416

52

TPAK

64.304

64.044

64.024

64.209

64.586

64.810

64.994

64.887

64.877

65.013

64.758

64.730

65.044

65.281

53

UNEM

5.064

4.796

4.911

5.272

4.772

4.540

4.350

4.355

4.205

4.414

4.018

3.943

4.489

4.345

54

LABS

73.227

74.705

73.367

73.022

73.090

72.983

72.895

73.220

72.953

72.698

74.468

73.024

72.442

72.103

55

PFOR

39.374

42.148

37.070

38.650

40.430

41.268

41.954

42.280

40.759

41.749

45.075

39.031

41.508

42.058

56

DEGHS

17.822

17.460

18.224

17.877

17.727

17.653

17.593

17.549

17.816

17.603

17.200

18.152

17.615

17.558

57

DEGTN

4.834

4.948

4.877

4.706

4.913

4.976

5.028

5.034

5.068

4.957

5.161

5.140

4.868

4.843

58

RHSTN

43.532

43.417

43.654

43.554

43.498

43.471

43.449

43.434

43.516

43.455

43.323

43.616

43.462

43.443

311

Lampiran 13. Hasil Simulasi Dampak Masing-masing Skenario Kebijakan Alokasi Pengeluaran Pemerintah pada Kawasan Jambi Nilai Simulasi No

Notasi

Prioritas 5%

Nilai Dasar

C

Relokasi Pengeluaran Rutin

P1

P2

P3

5%

10%

15%

D

E

F

G

H

I

Relokasi 15% Pengeluaran rutin dengan prioritas Prioritas 5% P1 J

P2 K

Prioritas 10% P3 L

P1 M

P2 N

P3 0

Relokasi 20% dengan P3 15%

A

B

1

PAGE

1.255

1.280

1.280

1.280

1.227

1.205

1.186

1.197

1.197

1.197

1.210

1.210

1.210

P 1.201

2

PIDE

1.496

1.346

1.346

1.346

1.661

1.794

1.905

1.841

1.841

1.841

1.763

1.763

1.763

1.813

3

PWRE

0.674

0.610

0.610

0.610

0.746

0.804

0.851

0.824

0.824

0.824

0.790

0.790

0.790

0.812

4

PTRE

11.652

14.890

10.661

10.661

12.746

13.626

14.355

14.890

13.932

13.932

18.130

13.417

13.417

13.753

5

PRDE

6.268

5.850

9.507

5.850

6.729

7.101

7.408

7.229

9.507

7.229

7.012

12.746

7.012

7.154

6

PHRE

4.804

4.549

4.549

8.043

5.086

5.313

5.500

5.391

5.391

8.043

5.259

5.259

11.283

14.522

7

PSRE

0.493

0.465

0.465

0.465

0.524

0.549

0.569

0.557

0.557

0.557

0.543

0.543

0.543

0.552

8

PSWE

1.593

1.413

1.413

1.413

1.791

1.950

2.082

2.005

2.005

2.005

1.912

1.912

1.912

1.973

9

PEVE

1.448

1.431

1.431

1.431

1.466

1.481

1.494

1.487

1.487

1.487

1.478

1.478

1.478

1.484

10

POTE

5.549

5.439

5.439

5.439

5.670

5.768

5.849

5.802

5.802

5.802

5.745

5.745

5.745

5.782

11

PDEX

35.230

37.272

36.700

36.538

37.646

39.590

41.197

41.222

42.541

42.916

43.840

44.862

45.152

49.046

12

PROC

82.798

80.045

83.598

84.608

81.248

80.004

78.976

78.631

79.192

79.878

75.707

79.336

80.993

80.881

13

PUKC

28.562

24.042

35.089

26.283

30.314

31.724

32.890

31.548

37.263

31.685

28.133

44.100

30.188

30.097

14

PAGC

67.474

62.522

67.815

70.881

64.555

62.210

60.274

59.678

59.956

61.973

54.377

59.126

64.069

63.856

15

PWET

2.210

2.192

2.215

2.202

2.213

2.215

2.217

2.213

2.221

2.212

2.197

2.227

2.205

2.201

16

PDRY

13.019

12.092

13.586

13.143

12.794

12.613

12.463

12.294

12.777

12.491

11.394

13.229

12.521

12.381

17

PEST

29.013

27.318

30.455

29.292

28.479

28.049

27.693

27.405

28.497

27.744

25.716

29.657

27.799

27.451

18

PDYK

0.043

0.060

0.036

0.038

0.048

0.053

0.057

0.060

0.053

0.055

0.077

0.049

0.052

0.055

19

PGRA

0.680

0.628

0.711

0.703

0.655

0.635

0.618

0.611

0.633

0.629

0.558

0.652

0.641

0.635

20

PTEM

5.402

5.346

5.603

5.379

5.376

5.355

5.338

5.330

5.459

5.313

5.269

5.640

5.281

5.232

21

PWOD

8.945

9.421

8.562

9.038

8.946

8.946

8.947

9.055

8.708

9.017

9.482

8.344

9.105

9.189

22

PSWA

1.954

1.509

2.238

2.079

1.787

1.652

1.540

1.470

1.688

1.585

1.019

1.892

1.638

1.563

312

Lampiran 13. Lanjutan D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

0

23

A

PHOU

B

C 2.804

2.770

2.825

2.811

2.798

2.793

2.788

2.782

2.800

2.791

2.749

2.817

2.795

P 2.793

24

PCUL

53.909

51.711

55.564

54.416

53.134

52.511

51.995

51.637

52.889

52.147

49.423

54.156

52.324

51.912

25

PUSE

64.069

61.337

66.229

64.684

63.095

62.310

61.661

61.219

62.835

61.836

58.460

64.505

62.039

61.500

26

PLAPS

1.435

1.214

1.442

1.474

1.397

1.368

1.343

1.300

1.341

1.361

1.092

1.334

1.384

1.378

27

PLAPL

1.260

1.260

1.267

1.269

1.248

1.238

1.230

1.233

1.233

1.234

1.228

1.234

1.237

1.232

28

PLAJG

0.426

0.386

0.407

0.423

0.431

0.435

0.439

0.429

0.428

0.438

0.395

0.412

0.438

0.441

29

PLAKT

0.090

0.092

0.081

0.087

0.096

0.100

0.103

0.103

0.098

0.102

0.106

0.091

0.101

0.103

30

PLAKD

0.182

0.138

0.146

0.185

0.188

0.193

0.197

0.186

0.176

0.202

0.151

0.144

0.208

0.218

31

PLAUJ

0.087

0.139

0.055

0.077

0.102

0.114

0.125

0.134

0.108

0.122

0.186

0.084

0.118

0.127

32

PLAUK

0.346

0.310

0.373

0.356

0.330

0.316

0.305

0.300

0.319

0.308

0.261

0.338

0.311

0.302

33

PPKOT

10.628

9.767

11.258

10.747

10.400

10.216

10.064

9.910

10.416

10.086

9.067

10.925

10.109

9.959

34

PLAKR

15.543

15.225

15.957

15.622

15.382

15.253

15.146

15.103

15.376

15.159

14.764

15.708

15.171

15.063

35

PLAKS

2.339

2.282

2.246

2.450

2.267

2.208

2.160

2.161

2.089

2.222

2.089

1.972

2.299

2.317

36

PLAKL

0.400

0.451

0.377

0.387

0.418

0.432

0.443

0.451

0.431

0.438

0.502

0.415

0.432

0.439

37

PLAKP

1.184

1.006

1.012

1.116

1.273

1.346

1.405

1.349

1.314

1.381

1.221

1.187

1.352

1.392

38

PLAKM

3.992

3.982

3.963

4.009

3.981

3.973

3.966

3.965

3.946

3.976

3.954

3.914

3.988

3.992

39

PKBOT

5.556

4.371

6.900

5.708

5.158

4.838

4.572

4.376

5.340

4.569

3.186

6.460

4.557

4.248

40

PLFBD

0.073

0.048

0.087

0.075

0.067

0.062

0.058

0.054

0.066

0.058

0.029

0.077

0.058

0.054

41

PLFOW

1.303

1.289

1.278

1.296

1.314

1.323

1.330

1.325

1.317

1.329

1.318

1.297

1.328

1.335

42

POTKM

9.667

10.110

9.308

9.779

9.649

9.634

9.622

9.725

9.394

9.700

10.117

9.045

9.799

9.878

43

SSPG

20.367

19.974

20.484

20.413

20.308

20.261

20.221

20.143

20.283

20.238

19.774

20.370

20.259

20.234

44

SSKB

15.273

15.131

15.512

15.306

15.191

15.125

15.071

15.054

15.206

15.072

14.899

15.401

15.072

15.010

45

SSTN

3.593

3.607

3.599

3.584

3.598

3.602

3.606

3.608

3.611

3.601

3.623

3.620

3.596

3.595

46

SSIK

5.301

5.361

5.366

5.385

5.214

5.143

5.085

5.114

5.110

5.122

5.139

5.137

5.167

5.144

47

SSHT

0.667

0.711

0.641

0.657

0.680

0.691

0.700

0.707

0.686

0.696

0.750

0.667

0.693

0.699

313

Lampiran 13. Lanjutan A 48

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

0

P

ECOS

45.200

44.783

45.601

45.345

44.991

44.822

44.682

44.626

44.895

44.730

44.184

45.194

44.786

44.681

49

ECOG

3.559

4.478

2.892

3.260

3.913

4.198

4.433

4.577

4.082

4.313

5.503

3.590

4.169

4.298

50

PDBK

1.169

1.156

1.165

1.197

1.171

1.172

1.174

1.171

1.172

1.196

1.160

1.169

1.224

1.252

51

DEPR

61.575

61.856

61.856

62.426

61.264

61.015

60.808

60.928

60.928

61.361

61.074

61.074

62.057

62.477

52

TPAK

59.425

59.189

59.170

59.354

59.692

59.906

60.084

59.982

59.972

60.110

59.861

59.833

60.148

60.383

53

UNEM

3.174

2.881

3.012

3.364

2.893

2.667

2.481

2.465

2.329

2.540

2.113

2.067

2.610

2.466

54

LABS

73.619

75.156

73.662

73.361

73.535

73.467

73.409

73.774

73.425

73.191

75.092

73.441

72.912

72.587

55

PFOR

35.931

38.663

33.771

35.316

36.905

37.690

38.339

38.781

37.165

38.164

41.540

35.496

37.961

38.500

56

DEGHS

8.696

8.420

9.017

8.708

8.645

8.603

8.567

8.515

8.760

8.562

8.237

9.049

8.555

8.509

57

DEGTN

7.429

7.546

7.477

7.308

7.504

7.564

7.614

7.627

7.657

7.544

7.755

7.731

7.457

7.432

58

RHSTN

59.964

59.860

60.074

59.979

59.936

59.914

59.896

59.877

59.960

59.899

59.774

60.053

59.903

59.886

314

Lampiran 14. Hasil Simulasi Dampak Masing-masing Skenario Kebijakan Alokasi Pengeluaran Pemerintah pada Kawasan Sumbar Nilai Simulasi No

Notasi

Prioritas 5%

Nilai Dasar

C

Relokasi Pengeluaran Rutin

P1

P2

P3

5%

10%

15%

D

E

F

G

H

I

Relokasi 15% Pengeluaran rutin dengan prioritas Prioritas 5% P1 J

P2 K

Prioritas 10% P3 L

P1 M

P2 N

P3 0

Relokasi 20% dengan P3 15%

A

B

1

PAGE

1.286

1.310

1.310

1.310

1.259

1.237

1.219

1.229

1.229

1.229

1.242

1.242

1.242

P 1.233

2

PIDE

1.357

1.214

1.214

1.214

1.516

1.645

1.752

1.690

1.690

1.690

1.616

1.616

1.616

1.665

3

PWRE

0.305

0.243

0.243

0.243

0.374

0.429

0.476

0.449

0.449

0.449

0.417

0.417

0.417

0.438

4

PTRE

13.816

17.029

12.871

12.871

14.871

15.722

16.428

17.029

16.021

16.021

20.242

15.527

15.527

15.855

5

PRDE

7.148

6.750

10.361

6.750

7.593

7.952

8.250

8.078

10.361

8.078

7.870

13.575

7.870

8.008

6

PHRE

4.885

4.642

4.642

8.098

5.157

5.376

5.558

5.453

5.453

8.098

5.326

5.326

11.312

14.525

7

PSRE

0.211

0.185

0.185

0.185

0.241

0.265

0.284

0.273

0.273

0.273

0.259

0.259

0.259

0.268

8

PSWE

1.314

1.143

1.143

1.143

1.505

1.659

1.787

1.713

1.713

1.713

1.623

1.623

1.623

1.683

9

PEVE

1.283

1.267

1.267

1.267

1.301

1.316

1.328

1.321

1.321

1.321

1.313

1.313

1.313

1.318

10

POTE

4.128

4.023

4.023

4.023

4.245

4.340

4.418

4.373

4.373

4.373

4.318

4.318

4.318

4.355

11

PDEX

35.732

37.804

37.258

37.103

38.060

39.940

41.499

41.608

42.883

43.246

44.224

45.214

45.495

49.348

12

PROC

76.070

73.174

76.926

77.827

74.528

73.279

72.241

71.799

72.527

73.134

68.640

72.753

74.231

74.098

13

PUKC

48.099

43.644

54.643

45.907

49.767

51.113

52.228

50.866

56.675

51.054

47.417

63.510

49.603

49.493

14

PAGC

54.033

48.814

54.488

57.339

51.130

48.780

46.826

46.051

46.633

48.505

40.316

45.964

50.569

50.317

15

PWET

6.372

6.357

6.374

6.363

6.376

6.379

6.381

6.377

6.383

6.376

6.367

6.386

6.369

6.366

16

PDRY

12.593

11.687

13.138

12.708

12.380

12.209

12.066

11.883

12.371

12.090

11.010

12.807

12.115

11.980

17

PEST

8.476

6.823

9.863

8.731

7.970

7.563

7.225

6.910

8.006

7.267

5.280

9.127

7.311

6.973

18

PDYK

0.073

0.090

0.066

0.068

0.078

0.083

0.086

0.089

0.083

0.084

0.107

0.079

0.082

0.084

19

PGRA

1.586

1.533

1.618

1.609

1.561

1.541

1.525

1.516

1.541

1.535

1.460

1.561

1.548

1.541

20

PTEM

2.445

2.401

2.634

2.420

2.424

2.407

2.394

2.387

2.508

2.368

2.346

2.678

2.335

2.288

21

PWOD

14.488

14.936

14.124

14.581

14.482

14.476

14.472

14.581

14.244

14.543

14.971

13.897

14.633

14.712

22

PSWA

1.286

1.310

1.310

1.310

1.259

1.237

1.219

1.229

1.229

1.229

1.242

1.242

1.242

1.233

315

Lampiran 14. Lanjutan D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

0

P

23

A

PHOU

B

C 0.396

0.004

0.669

0.514

0.236

0.106

0.001

0.008

0.142

0.041

0.005

0.340

0.091

0.018

24

PCUL

2.759

2.726

2.779

2.765

2.753

2.748

2.744

2.737

2.755

2.747

2.706

2.771

2.751

2.749

25

PUSE

43.587

41.426

45.182

44.061

42.847

42.250

41.755

41.356

42.627

41.895

39.193

43.857

42.057

41.655

26

PLAPS

49.188

46.510

51.264

49.761

48.260

47.512

46.892

46.400

48.032

47.050

43.722

49.646

47.234

46.710

27

PLAPL

5.975

5.757

5.982

6.013

5.939

5.910

5.886

5.839

5.884

5.904

5.632

5.876

5.926

5.920

28

PLAJG

0.092

0.094

0.097

0.100

0.082

0.073

0.066

0.068

0.067

0.069

0.067

0.067

0.072

0.067

29

PLAKT

0.346

0.307

0.327

0.343

0.351

0.355

0.358

0.348

0.348

0.358

0.315

0.332

0.358

0.361

30

PLAKD

0.177

0.178

0.168

0.174

0.182

0.186

0.189

0.189

0.185

0.188

0.192

0.178

0.187

0.189

31

PLAUJ

0.283

0.238

0.250

0.287

0.288

0.292

0.296

0.284

0.276

0.300

0.244

0.247

0.307

0.316

32

PLAUK

0.063

0.114

0.032

0.053

0.077

0.089

0.099

0.109

0.083

0.096

0.160

0.059

0.093

0.101

33

PPKOT

0.126

0.091

0.150

0.135

0.110

0.098

0.088

0.082

0.100

0.090

0.048

0.117

0.093

0.084

34

PLAKR

11.507

10.664

12.114

11.616

11.290

11.115

10.970

10.803

11.314

10.988

9.985

11.807

11.007

10.862

35

PLAKS

1.742

1.439

2.136

1.814

1.592

1.471

1.371

1.323

1.591

1.381

1.010

1.908

1.389

1.286

36

PLAKL

0.512

0.442

0.428

0.621

0.438

0.378

0.328

0.323

0.263

0.390

0.230

0.155

0.466

0.481

37

PLAKP

1.080

1.129

1.057

1.067

1.096

1.110

1.121

1.130

1.109

1.116

1.179

1.094

1.110

1.117

38

PLAKM

1.518

1.348

1.350

1.454

1.605

1.675

1.733

1.677

1.643

1.710

1.555

1.517

1.683

1.722

39

PKBOT

1.336

1.326

1.308

1.353

1.326

1.317

1.310

1.310

1.291

1.320

1.297

1.260

1.333

1.336

40

PLFBD

2.288

1.139

3.584

2.423

1.913

1.611

1.361

1.146

2.109

1.350

0.010

3.194

1.330

1.030

41

PLFOW

0.083

0.059

0.096

0.085

0.077

0.073

0.069

0.065

0.076

0.069

0.042

0.087

0.069

0.065

42

POTKM

2.103

2.089

2.079

2.097

2.113

2.121

2.128

2.123

2.116

2.127

2.114

2.097

2.126

2.133

43

SSPG

16.146

16.559

15.807

16.259

16.121

16.100

16.083

16.187

15.867

16.162

16.537

15.537

16.262

16.337

44

SSKB

22.221

21.829

22.336

22.265

22.163

22.116

22.077

21.992

22.140

22.094

21.623

22.227

22.113

22.088

45

SSTN

6.043

5.911

6.270

6.073

5.968

5.907

5.856

5.837

5.985

5.855

5.697

6.171

5.853

5.794

46

SSIK

2.836

2.851

2.842

2.828

2.841

2.846

2.850

2.852

2.854

2.845

2.868

2.862

2.840

2.839

47

SSHT

0.977

1.034

1.039

1.057

0.893

0.824

0.768

0.796

0.792

0.804

0.818

0.818

0.847

0.824

316

Lampiran 14. Lanjutan A 48

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

0

P

ECOS

34.902

34.493

35.287

35.038

34.702

34.541

34.407

34.342

34.613

34.451

33.914

34.902

34.503

34.401

49

ECOG

3.835

4.777

3.163

3.547

4.186

4.470

4.706

4.876

4.341

4.589

5.846

3.838

4.448

4.581

50

PDBK

1.260

1.249

1.256

1.288

1.262

1.264

1.266

1.262

1.263

1.288

1.253

1.260

1.316

1.343

51

DEPR

74.065

74.333

74.333

74.897

73.766

73.524

73.324

73.440

73.440

73.871

73.580

73.580

74.557

74.974

52

TPAK

54.838

54.613

54.593

54.776

55.095

55.302

55.474

55.376

55.366

55.503

55.260

55.232

55.545

55.778

53

UNEM

4.133

3.827

3.971

4.313

3.859

3.638

3.454

3.426

3.304

3.510

3.059

3.047

3.576

3.433

54

LABS

66.408

67.990

66.392

66.142

66.351

66.308

66.273

66.666

66.241

66.047

68.092

66.203

65.762

65.454

55

PFOR

50.813

53.490

48.736

50.239

51.740

52.488

53.108

53.600

51.968

52.950

56.278

50.354

52.767

53.290

56

DEGHS

7.317

7.105

7.584

7.319

7.287

7.265

7.248

7.202

7.402

7.237

7.031

7.644

7.223

7.189

57

DEGTN

7.181

7.298

7.230

7.064

7.253

7.312

7.360

7.376

7.404

7.292

7.505

7.478

7.206

7.181

58

RHSTN

127.414

127.319

127.516

127.427

127.390

127.371

127.355

127.336

127.414

127.357

127.246

127.501

127.360

127.345

317

Lampiran 15. Program Peramalan Variabel Eksogen Tahun 2004 - 2010 Menggunakan Metode STEPAR Trend 2     OPTIONS NODATE NONUMBER;  RUN;        DATA ekso;  SET REKAP;    ROIBR = PBER/PFER;    ROIKR = PKRT/PFER;              ROIJG = PJGG/PFER;    ROIKT = PKCT/PFER;    ROIKL = PKLP/PFER;    ROIKS = PMSWT/PFER;    ROIUJ = PUBJ/PFER;    ROIKP = PKOP/PFER;    ROIKD = PKED/PFER;    ROIUK = PUBK/PFER;    ROIKM = PKMN/PFER;    RPIKB = (PIKB/PBER)*100;    RPIKO = (PIKO/PBER)*100;    RKBMT = PKYB/PMTN;        ROIBR = PBER/PFER;    RSKB  = SKBD ‐ INFL;    RPLO  = PLOG ‐ (0.01*INFL*PLOG);     RPLOG = RPLO/1000;         RUMR  = UMR ‐ (0.01*INFL*UMR);    UMRR  = RUMR/1000;         RPFE  = PFER ‐ (0.01*INFL*PFER);    RPFER = RPFE/1000;         RPSM  = PSMN ‐ (0.01*INFL*PSMN);     RPSMN = RPSM/1000;        RAGW  = AGWA ‐ (0.01*INFL*AGWA);    RAGWA = RAGW/1000;     RWIND = UMRR/RAGWA; 

                                                       

 

         

LKAW  = LREG ‐ LTNKS;  PWET  = (WETL/LKAW)*100;  PDRY  = (DRYL/LKAW)*100;  PEST  = (ESTL/LKAW)*100;  PGRA  = (GRAS/LKAW)*100;  PDYK  = (DYPO/LKAW)*100;  PWOD  = (WOOD/LKAW)*100;  PTEM  = (TEMP/LKAW)*100;  PSWA  = (SWAM/LKAW)*100;  PHOU  = (HOUS/LKAW)*100;    PCUL  = PWET + PDRY + PEST + PGRA + PDYK + PWOD;    PUSE  = PCUL + PTEM + PSWA + PHOU;  PFOR  = 100 ‐ PUSE;  PLAPS = (LAPS/LKAW)*100;  PLAPL = (LAPL/LKAW)*100;  PLAJG = (LAJG/LKAW)*100;  PLAKT = (LAKT/LKAW)*100;  PLAKD = (LAKD/LKAW)*100;  PLAUK = (LAUK/LKAW)*100;  PLAUJ = (LAUJ/LKAW)*100;  PLAKR = (LAKR/LKAW)*100;  PLAKP = (LAKP/LKAW)*100;  PLAKS = (LAKS/LKAW)*100;  PLAKM = (LAKM/LKAW)*100;  PLAKL = (LAKL/LKAW)*100;  PLFOW = (LFOW/LKAW)*100;  PLFBD = (LFBD/LKAW)*100;  PPKOT =  PDRY ‐ PLAPL ‐ PLAJG ‐ PLAKT ‐ PLAKD ‐ PLAUJ ‐  PLAUK;  PKBOT = PEST ‐ PLAKR ‐ PLAKS ‐ PLAKL ‐ PLAKP ‐ PLAKM;  POTKM = PCUL ‐ PWET ‐ PDRY ‐ PEST;    DEGH  = HTK93‐HSTNK;  DEGHS = (DEGH/HTK93)*100;  DEGT  = LTNKS ‐ HTNK;  

318

  DEGTN = (DEGT/LTNKS)*100;    RHSTN = (HSTNK/LTNKS)*100;    PHSTN = (HSTNK/LKAW)*100;    SSPG  = (DPSP/GDP)*100;    SSKB  = (DPSK/GDP)*100;    SSTN  = (DPST/GDP)*100;    SSIK  = (DPSI/GDP)*100;    SSHT  = (DPSH/GDP)*100;    ECOS  = SSPG + SSKB + SSTN + SSIK + SSHT;      SSNPT = 100 ‐ ECOS;    DGDP  = GDP‐GDP1;     ECOG  = (DGDP/GDP1)*100;       PDBK  = GDP/POP;    SEXR  = (PLK/PWN)*100;    PPOP  = POP‐POP1;    POPG  = (PPOP/POP1)*100;     POPD  = (POP/LKAW)*100;     RJAK  = POP/JRTG;     REPG  = ECOG/POPG;     LABS  = (LAGR/WORK)*100;     ABA   = (PK15/PUPR)*100;     ABT   = (PB65/PUPR)*100;     DEPR  = ABA + ABT;     TPAK  = (LFOR/PUK)*100;     UNEM  = (LFWR/LFOR)*100;     PPUK  = (PUK/POP)*100;     PPAD  = (0.001*PAD)/GDP;    TEXP  = CEXP + DEXP;    BREV  = TREV ‐ PAD;    GRES  = PAD/BREV;    REXP  = CEXP/DEXP;    PAGE  = (AGDE/TEXP)*100;    PIDE  = (IDDE/TEXP)*100;     PTRE  = (TRDE/TEXP)*100;    PRDE  = (RDDE/TEXP)*100;     PHRE  = (HRDE/TEXP)*100;    PSRE  = (SRDE/TEXP)*100; 

               

PSWE  = (SWDE/TEXP)*100;  PEVE  = (EVDE/TEXP)*100;  PWRE  = (WRDE/TEXP)*100;  POTE  = (OTDE/TEXP)*100;  PROC  = (INMC/TCRE)*100;  PAGC  = (AGRC/TCRE)*100;  PUKC  = (UKMC/TCRE)*100;  PDEX  = PAGE + PWRE + PHRE + PSWE + PEVE + PRDE + PSRE +  PTRE + PIDE + POTE;  Run;  data reg1;  set ekso;  if region = 'Bengkulu';  proc  forecast  data=reg1  out  =  regbg  outdata  lead=7  method=stepar trend =2;   id NO;  var   PAGE PIDE PWRE PTRE PRDE PHRE PSRE PSWE PEVE POTE PDEX  PROC PUKC PAGC PWET PDRY PEST PDYK PGRA PTEM PWOD PSWA  PHOU  PCUL  PUSE  PLAPS  PLAPL  PLAJG  PLAKT  PLAKD  PLAUJ  PLAUK  PPKOT  PLAKR  PLAKS  PLAKL  PLAKP  PLAKM  PKBOT  PLFBD  PLFOW  POTKM  SSPG  SSKB  SSTN  SSIK  SSHT  ECOS  ECOG  PDBK  DEPR  TPAK  UNEM  LABS  PFOR  DEGHS  DEGTN  RHSTN  AGDE  TRDE  RDDE IDDE WRDE EVDE HRDE SRDE SWDE OTDE CEXP DEXP PPAD  GRES PVPS PVPL PVJG PVKD PVUJ PVUK PVKL PVKM PVKP PVKR  PVKS  PVKT  PVOW  PVBD  PVOW  POPK  POPM  POPS  ROIBR  ROIJG  ROIKD  ROIKT  ROIUJ  ROIUK  ROIKL  ROIKM  ROIKP  ROIKR  ROIKS  RPIKB  RPIKO  RPLOG  RAGWA  JRTG  RJAK  RKBMT  PHSTN  RWIND  RPFER UMRR RPSMN SSNPT LHPHS POPD POPG  PPUK SEXR RSKB  DKAW1 DKAW2 DESE KRIS YEAR;   run;  data reg2;  set ekso;  if region = 'Jambi';  proc  forecast  data=reg2  out  =  regjb  outdata  lead=7  method=stepar trend =2;   id NO; 

319

var  

PAGE PIDE PWRE PTRE PRDE PHRE PSRE PSWE PEVE POTE PDEX  PROC PUKC PAGC PWET PDRY PEST PDYK PGRA PTEM PWOD PSWA  PHOU  PCUL  PUSE  PLAPS  PLAPL  PLAJG  PLAKT  PLAKD  PLAUJ  PLAUK  PPKOT  PLAKR  PLAKS  PLAKL  PLAKP  PLAKM  PKBOT  PLFBD  PLFOW  POTKM  SSPG  SSKB  SSTN  SSIK  SSHT  ECOS  ECOG  PDBK  DEPR  TPAK  UNEM  LABS  PFOR  DEGHS  DEGTN  RHSTN  AGDE  TRDE  RDDE IDDE WRDE EVDE HRDE SRDE SWDE OTDE CEXP DEXP PPAD  GRES PVPS PVPL PVJG PVKD PVUJ PVUK PVKL PVKM PVKP PVKR  PVKS  PVKT  PVOW  PVBD  PVOW  POPK  POPM  POPS  ROIBR  ROIJG  ROIKD  ROIKT  ROIUJ  ROIUK  ROIKL  ROIKM  ROIKP  ROIKR  ROIKS  RPIKB  RPIKO  RPLOG  RAGWA  JRTG  RJAK  RKBMT  PHSTN  RWIND  RPFER UMRR RPSMN SSNPT LHPHS POPD POPG  PPUK  SEXR RSKB  DKAW1 DKAW2 DESE KRIS YEAR;  

run;  data reg3;  set ekso;  if region = 'Sumbar';  proc  forecast  data=reg3  out  =  regsb  outdata  lead=7  method=stepar trend =2;  

id NO;  var   PAGE PIDE PWRE PTRE PRDE PHRE PSRE PSWE PEVE POTE PDEX  PROC PUKC PAGC PWET PDRY PEST PDYK PGRA PTEM PWOD PSWA  PHOU  PCUL  PUSE  PLAPS  PLAPL  PLAJG  PLAKT  PLAKD  PLAUJ  PLAUK  PPKOT  PLAKR  PLAKS  PLAKL  PLAKP  PLAKM  PKBOT  PLFBD  PLFOW  POTKM  SSPG  SSKB  SSTN  SSIK  SSHT  ECOS  ECOG  PDBK  DEPR  TPAK  UNEM  LABS  PFOR  DEGHS  DEGTN  RHSTN  AGDE  TRDE  RDDE IDDE WRDE EVDE HRDE SRDE SWDE OTDE CEXP DEXP PPAD  GRES PVPS PVPL PVJG PVKD PVUJ PVUK PVKL PVKM PVKP PVKR  PVKS  PVKT  PVOW  PVBD  PVOW  POPK  POPM  POPS  ROIBR  ROIJG  ROIKD  ROIKT  ROIUJ  ROIUK  ROIKL  ROIKM  ROIKP  ROIKR  ROIKS  RPIKB  RPIKO  RPLOG  RAGWA  JRTG  RJAK  RKBMT  PHSTN  RWIND  RPFER UMRR RPSMN SSNPT LHPHS POPD POPG  PPUK SEXR RSKB  DKAW1 DKAW2 DESE KRIS YEAR;     run;   

320

Lampiran 16. Hasil Peramalan Nilai Variabel Exsogen Tahun 2004 – 2010 Mengunakan Metode Stepart Trend 2 NO

REGION

_TYPE_

_LEAD_

YEAR

AGDE

TRDE

RDDE

IDDE

WRDE

EVDE

HRDE

SRDE

SWDE

OTDE

11

BENGKULU

FORECAST

1

2004

5,617.6

17,901.6

16,986.9

6,055.7

5,208.9

2,217.9

12,882.3

1,416.7

7,168.7

33,716.9

12 13

BENGKULU

FORECAST

2

2005

6,143.2

18,425.3

18,196.3

6,643.3

5,843.4

2,323.5

13,932.8

1,572.5

7,762.2

37,617.4

BENGKULU

FORECAST

3

2006

6,668.8

18,949.0

19,405.6

7,230.9

6,477.9

2,429.1

14,983.2

1,728.3

8,355.7

41,517.9

14

BENGKULU

FORECAST

4

2007

7,194.5

19,472.6

20,614.9

7,818.5

7,112.4

2,534.7

16,033.6

1,884.1

8,949.1

45,418.4

15

BENGKULU

FORECAST

5

2008

7,720.1

19,996.3

21,824.3

8,406.1

7,746.9

2,640.2

17,084.1

2,039.9

9,542.6

49,318.9

16

BENGKULU

FORECAST

6

2009

8,245.7

20,520.0

23,033.6

8,993.7

8,381.4

2,745.8

18,134.5

2,195.7

10,136.1

53,219.4

17

BENGKULU

FORECAST

7

2010

8,771.4

21,043.6

24,243.0

9,581.2

9,015.9

2,851.4

19,185.0

2,351.5

10,729.6

57,119.9

21

JAMBI

FORECAST

1

2004

3,117.0

34,615.7

17,422.6

8,038.0

6,163.9

3,443.6

8,974.1

1,960.9

5,816.9

20,418.7

22

JAMBI

FORECAST

2

2005

3,344.8

37,526.5

18,805.4

8,936.1

6,935.0

3,677.0

9,404.8

2,157.1

6,366.9

22,369.5

23

JAMBI

FORECAST

3

2006

3,572.5

40,437.3

20,188.2

9,834.2

7,706.0

3,910.4

9,835.5

2,353.4

6,916.9

24,320.2

24

JAMBI

FORECAST

4

2007

3,800.3

43,348.1

21,571.0

10,732.2

8,477.1

4,143.8

10,266.3

2,549.6

7,466.9

26,271.0

25

JAMBI

FORECAST

5

2008

4,028.0

46,258.9

22,953.8

11,630.3

9,248.1

4,377.2

10,697.0

2,745.9

8,016.9

28,221.7

26

JAMBI

FORECAST

6

2009

4,255.8

49,169.6

24,336.6

12,528.4

10,019.2

4,610.5

11,127.7

2,942.1

8,566.9

30,172.5

27

JAMBI

FORECAST

7

2010

4,483.6

52,080.4

25,719.4

13,426.5

10,790.2

4,843.9

11,558.5

3,138.3

9,116.9

32,123.2

31

SUMBAR

FORECAST

1

2004

4,882.5

37,406.3

13,059.0

4,841.5

2,884.8

3,846.9

16,470.1

1,139.9

4,438.4

23,646.5

32

SUMBAR

FORECAST

2

2005

5,358.4

40,432.7

13,713.8

5,302.1

3,237.8

4,177.2

17,985.3

1,265.7

4,851.0

26,280.9

33

SUMBAR

FORECAST

3

2006

5,834.4

43,459.0

14,368.5

5,762.8

3,590.7

4,507.4

19,500.6

1,391.5

5,263.7

28,915.3

34

SUMBAR

FORECAST

4

2007

6,310.3

46,485.4

15,023.2

6,223.4

3,943.7

4,837.6

21,015.9

1,517.3

5,676.3

31,549.7

35

SUMBAR

FORECAST

5

2008

6,786.2

49,511.7

15,677.9

6,684.0

4,296.6

5,167.9

22,531.1

1,643.1

6,089.0

34,184.1

36

SUMBAR

FORECAST

6

2009

7,262.1

52,538.0

16,332.6

7,144.7

4,649.6

5,498.1

24,046.4

1,768.8

6,501.6

36,818.5

37

SUMBAR

FORECAST

7

2010

7,738.1

55,564.4

16,987.4

7,605.3

5,002.5

5,828.3

25,561.7

1,894.6

6,914.3

39,452.9

321

Lampiran 16. Lanjutan NO

OTDE

CEXP

DEXP

PPAD

GRES

PVPS

PVPL

PVJG

PVKD

PVUJ

PVUK

PVKL

PVKM

PVKP

PVKR

PVKS

PVKT

PVOW

PVBD

11

33,716.9

329,787.5

109,173.3

0.02

0.03

7.96

2.60

2.03

0.89

10.07

11.60

0.17

0.66

0.43

0.65

0.03

1.01

129.25

96.57

12

37,617.4

365,145.7

118,459.8

0.02

0.03

8.00

2.67

2.02

0.89

10.04

11.57

0.05

0.72

0.44

0.67

0.02

1.01

134.16

99.08

13

41,517.9

400,504.0

127,746.3

0.02

0.03

8.05

2.75

2.00

0.89

10.02

11.54

0.05

0.77

0.45

0.70

0.02

1.02

139.08

101.59

14

45,418.4

435,862.3

137,032.8

0.02

0.03

8.10

2.82

1.99

0.89

10.00

11.52

0.05

0.83

0.46

0.73

0.01

1.03

143.99

104.10

15

49,318.9

471,220.6

146,319.3

0.02

0.03

8.14

2.90

1.97

0.89

9.98

11.49

0.05

0.88

0.47

0.76

0.01

1.03

148.90

106.61

16

53,219.4

506,578.8

155,605.8

0.02

0.03

8.19

2.98

1.96

0.89

9.96

11.46

0.05

0.94

0.48

0.78

0.00

1.04

153.81

109.13

17

57,119.9

541,937.1

164,892.3

0.02

0.03

8.24

3.05

1.94

0.89

9.94

11.44

0.05

1.00

0.49

0.81

0.00

1.04

158.73

111.64

21

20,418.7

274,010.4

109,996.1

0.02

0.04

7.52

2.20

2.44

1.20

9.66

12.53

0.14

0.37

0.34

0.32

5.96

1.08

34.57

109.45

22

22,369.5

301,933.2

119,554.4

0.02

0.04

7.30

2.19

2.54

1.21

9.96

11.28

0.13

0.37

0.36

0.32

6.50

1.05

36.74

111.04

23

24,320.2

329,855.9

129,112.7

0.02

0.05

7.07

2.17

2.65

1.23

10.26

11.15

0.13

0.38

0.38

0.31

7.05

1.02

38.90

112.63

24

26,271.0

357,778.7

138,670.9

0.02

0.05

6.85

2.16

2.75

1.24

10.56

12.06

0.13

0.38

0.40

0.31

7.59

1.00

41.07

114.22

25

28,221.7

385,701.5

148,229.2

0.02

0.05

6.62

2.14

2.85

1.25

10.87

12.17

0.13

0.39

0.42

0.31

8.13

0.97

43.23

115.81

26

30,172.5

413,624.3

157,787.5

0.03

0.05

6.40

2.12

2.95

1.26

11.17

11.54

0.13

0.39

0.44

0.30

8.67

0.94

45.39

117.40

27

32,123.2

441,547.1

167,345.8

0.03

0.05

6.17

2.11

3.05

1.27

11.47

11.47

0.13

0.40

0.46

0.30

9.21

0.92

47.56

118.99

31

23,646.5

338,428.8

112,616.0

0.01

0.03

9.10

2.23

3.32

1.37

10.27

12.31

0.58

0.31

0.38

0.46

4.51

1.34

121.03

79.39

32

26,280.9

375,655.8

122,604.9

0.02

0.03

9.09

2.21

3.44

1.39

10.23

12.29

0.58

0.29

0.37

0.46

4.92

1.38

128.60

77.02

33

28,915.3

412,882.9

132,593.8

0.02

0.03

9.07

2.20

3.57

1.42

10.18

12.26

0.59

0.28

0.37

0.47

5.33

1.42

136.18

74.66

34

31,549.7

450,109.9

142,582.7

0.02

0.03

9.06

2.18

3.70

1.44

10.13

12.24

0.60

0.26

0.37

0.48

5.73

1.46

143.76

72.29

35

34,184.1

487,337.0

152,571.6

0.02

0.03

9.05

2.16

3.83

1.47

10.08

12.21

0.61

0.25

0.37

0.48

6.14

1.49

151.34

69.93

36

36,818.5

524,564.0

162,560.5

0.02

0.03

9.04

2.15

3.96

1.49

10.04

12.19

0.61

0.23

0.37

0.49

6.55

1.53

158.92

67.56

37

39,452.9

561,791.1

172,549.3

0.02

0.03

9.03

2.13

4.09

1.51

9.99

12.16

0.62

0.22

0.36

0.50

6.96

1.57

166.50

65.20

322

Lampiran 16. Lanjutan NO

POPK

POPM

POPS

ROIBR

ROIJG

ROIKD

ROIKT

ROIUJ

ROIUK

ROIKL

ROIKM

ROIKP

ROIKR

ROIKS

RPIKB

RPIKO

RPLOG

RAGWA

11

12.39

104.28

43.58

2.11

0.67

3.34

5.90

0.45

0.39

0.43

0.67

0.51

3.83

2.02

319.85

437.41

22.62

9.25

12

9.54

94.90

42.20

2.12

0.66

3.43

6.18

0.45

0.40

0.41

0.11

0.51

3.86

2.02

270.59

440.37

24.68

10.16

13

6.69

85.53

40.81

2.14

0.64

3.52

6.45

0.45

0.41

0.40

0.11

0.51

3.89

2.03

221.33

443.33

26.74

11.06

14

3.84

76.15

39.43

2.15

0.63

3.62

6.73

0.45

0.42

0.38

0.11

0.51

3.92

2.03

172.07

446.29

28.79

11.97

15

1.00

66.78

38.05

2.17

0.62

3.71

7.01

0.45

0.43

0.36

0.11

0.51

3.95

2.03

122.81

449.25

30.85

12.88

16

1.00

57.40

36.66

2.18

0.60

3.80

7.29

0.45

0.44

0.34

0.11

0.51

3.98

2.03

73.56

452.20

32.90

13.79

17

1.00

48.03

35.28

2.20

0.59

3.90

7.57

0.45

0.45

0.32

0.11

0.51

4.01

2.04

24.30

455.16

34.96

14.70

21

11.42

37.70

68.54

2.99

1.17

3.69

6.86

0.67

0.71

0.56

0.65

1.98

5.25

2.66

190.70

268.84

37.10

11.03

22

8.53

35.95

67.10

3.10

1.19

3.85

7.15

0.69

0.76

0.53

0.65

1.98

5.29

2.63

114.42

265.08

40.66

12.11

23

5.64

34.20

65.67

3.21

1.21

4.02

7.43

0.71

0.80

0.51

0.65

1.98

5.34

2.61

38.15

261.33

44.21

13.19

24

2.74

32.45

64.23

3.32

1.23

4.18

7.72

0.73

0.85

0.49

0.65

1.98

5.39

2.58

38.15

257.58

47.76

14.26

25

2.74

30.70

62.79

3.43

1.25

4.35

8.01

0.75

0.89

0.46

0.65

1.98

5.43

2.55

38.15

253.82

51.32

15.34

26

2.74

28.95

61.36

3.54

1.27

4.52

8.29

0.78

0.93

0.44

0.65

1.98

5.48

2.53

38.15

250.07

54.87

16.42

27

2.74

27.21

59.92

3.65

1.29

4.68

8.58

0.80

0.98

0.41

0.65

1.98

5.53

2.50

38.15

246.31

58.43

17.50

31

40.28

41.37

120.16

2.20

0.70

2.80

3.69

0.60

0.39

0.46

0.79

1.79

2.64

2.75

323.87

550.96

23.02

9.92

32

39.03

40.52

119.10

2.12

0.65

2.90

3.35

0.59

0.38

0.45

0.79

1.13

2.71

2.91

299.04

577.23

24.88

10.89

33

37.77

39.66

118.04

2.04

0.60

3.01

3.02

0.58

0.38

0.43

0.79

0.46

2.78

3.08

274.22

603.49

26.74

11.86

34

36.52

38.81

116.98

1.96

0.55

3.12

2.68

0.58

0.37

0.42

0.79

0.46

2.85

3.25

249.39

629.76

28.60

12.83

35

35.27

37.96

115.92

1.88

0.50

3.22

2.35

0.57

0.36

0.40

0.79

0.46

2.92

3.42

224.57

656.03

30.46

13.81

36

34.01

37.11

114.86

1.80

0.45

3.33

2.01

0.56

0.35

0.39

0.79

0.46

2.99

3.59

199.74

682.29

32.32

14.78

37

32.76

36.26

113.80

1.72

0.40

3.43

1.68

0.55

0.34

0.38

0.79

0.46

3.06

3.75

174.92

708.56

34.18

15.75

323

Lampiran 16. Lanjutan NO

JRTG

RJAK

RKBMT

RWIND

RPFER

UMRR

RPSMN

SSNPT

LHPHS

POPD

POPG

PPUK

SEXR

RSKB

DKAW1

DKAW2

DESE

KRIS

11

220.95

4.39

4.82

1.06

1.60

11.47

0.53

56.49

0.00

76.45

2.36

73.72

103.83

5.06

0

0

1

1

12

225.26

4.39

4.79

0.97

1.73

12.50

0.57

56.69

0.00

77.97

2.39

73.10

104.13

5.39

0

0

1

1

13

229.58

4.39

4.76

0.88

1.87

13.52

0.62

56.88

0.00

79.49

2.42

72.49

104.43

5.73

0

0

1

1

14

233.89

4.39

4.73

0.79

2.00

14.54

0.66

57.08

0.00

81.01

2.44

71.87

104.73

6.07

0

0

1

1

15

238.21

4.39

4.69

0.69

2.14

15.57

0.70

57.28

0.00

82.53

2.47

71.26

105.03

6.40

0

0

1

1

16

242.52

4.39

4.66

0.60

2.27

16.59

0.74

57.47

0.00

84.05

2.50

70.64

105.33

6.74

0

0

1

1

17

246.84

4.39

4.63

0.51

2.41

17.61

0.79

57.67

0.00

85.57

2.52

70.03

105.63

7.08

0

0

1

1

21

208.20

3.67

5.81

1.09

1.14

12.88

0.52

55.56

209.78

53.86

1.26

86.36

99.30

5.88

0

1

1

1

22

212.41

3.63

5.83

1.05

1.23

14.10

0.56

55.70

196.06

54.58

1.22

86.70

99.16

5.64

0

1

1

1

23

216.61

3.60

5.85

1.02

1.32

15.31

0.60

55.84

182.34

55.31

1.19

87.03

99.01

5.40

0

1

1

1

24

220.82

3.57

5.86

0.98

1.40

16.53

0.64

55.98

168.62

56.03

1.15

87.36

98.86

5.16

0

1

1

1

25

225.03

3.54

5.88

0.95

1.49

17.75

0.68

56.12

154.90

56.76

1.12

87.69

98.71

4.93

0

1

1

1

26

229.24

3.51

5.90

0.91

1.58

18.97

0.71

56.26

141.18

57.48

1.08

88.02

98.56

4.69

0

1

1

1

27

233.44

3.48

5.91

0.88

1.66

20.18

0.75

56.40

127.46

58.21

1.04

88.35

98.41

4.45

0

1

1

1

31

198.63

4.32

2.85

1.52

1.50

14.90

0.49

65.75

0.00

92.13

1.24

74.57

95.60

3.86

1

0

1

1

32

201.84

4.28

2.39

1.54

1.64

16.40

0.53

65.87

0.00

92.96

1.29

73.38

95.75

3.96

1

0

1

1

33

205.05

4.25

1.92

1.55

1.77

17.90

0.57

65.99

0.00

93.78

1.33

72.19

95.90

4.06

1

0

1

1

34

208.26

4.21

1.45

1.57

1.91

19.40

0.60

66.10

0.00

94.61

1.37

70.99

96.05

4.15

1

0

1

1

35

211.47

4.17

0.99

1.59

2.04

20.91

0.64

66.22

0.00

95.43

1.42

69.80

96.19

4.25

1

0

1

1

36

214.68

4.13

0.52

1.60

2.18

22.41

0.68

66.34

0.00

96.26

1.46

68.61

96.34

4.35

1

0

1

1

37

217.89

4.09

0.05

1.62

2.31

23.91

0.72

66.46

0.00

97.08

1.50

67.41

96.49

4.45

1

0

1

1

324

Lampiran 17. Program Simulasi Peramalan Variabel Endogen Tahun 2004 - 2010 Menggunakan Prosedur SIMNLIN     OPTIONS NODATE NONUMBER;  RUN;  DATA RAMAL;  SET REKAP;    TEXP = CEXP + DEXP;    YEAR = 2003;  /*Simulasi Kebijakan  1. HRDE = HRDE + (CEXP*0.20);      DEXP = DEXP + (CEXP*0.05);    CEXP = CEXP*0.75;  2. HRDE = HRDE + (CEXP*0.21);      DEXP = DEXP + (CEXP*0.06);    CEXP = CEXP*0.73;  3. HRDE = HRDE + (CEXP*0.22);      DEXP = DEXP + (CEXP*0.07);    CEXP = CEXP*0.71;  */ 

;  RUN;  PROC SIMNLIN SIMULATE STAT OUTPREDICT THEIL OUT=RAMREL3;  endogenous  PAGE PIDE PWRE PTRE PRDE PHRE PSRE PSWE PEVE POTE PDEX  PROC PUKC PAGC PWET PDRY PEST PDYK PGRA PTEM PWOD PSWA  PHOU  PCUL  PUSE  PLAPS  PLAPL  PLAJG  PLAKT  PLAKD  PLAUJ  PLAUK  PPKOT  PLAKR  PLAKS  PLAKL  PLAKP  PLAKM  PKBOT  PLFBD  PLFOW  POTKM  SSPG  SSKB  SSTN  SSIK  SSHT  ECOS  ECOG  PDBK  DEPR TPAK UNEM LABS PFOR DEGHS DEGTN RHSTN  ;  instruments   AGDE TRDE RDDE IDDE WRDE EVDE HRDE SRDE SWDE OTDE CEXP  DEXP PAD PPAD GRES BREV TREV PVPS PVPL PVJG PVKD PVUJ  PVUK PVKL PVKM PVKP PVKR PVKS PVKT PVOW PVBD PVOW POPK  POPM  POPS  ROIBR  ROIJG  ROIKD  ROIKT  ROIUJ  ROIUK  ROIKL  ROIKM  ROIKP  ROIKR  ROIKS  RPIKB  RPIKO  RPLOG  UMR  AGWA  RAGWA  JRTG  RJAK  RKBMT  PHSTN  RWIND  RPFER  UMRR  RPSMN 

SSNPT LHPHS POPD POPG PPUK SEXR  RSKB DKAW1 DKAW2 DESE  KRIS YEAR  

;  Parameters    /*Blok Pengeluaran Pemerintah*/                                                               a00  ‐60.425530   a20 ‐131.057338   a40  821.986502                                           a01    0.095529   a21   ‐0.244685   a41   ‐1.575864                                           a02    4.864368   a22   11.037219   a42  ‐41.510619                                           a03   ‐0.205666   a23   ‐0.277173   a43    0.198627                                           a04   ‐0.241888   a24    0.102072   a44   ‐0.595746                                           a05   ‐0.797103   a25    1.047745   a45   ‐3.189325                                           a06    0.046034   a26   ‐0.269145   a46    6.355222                                           a07    0.030910   a27    0.065859   a47   ‐0.407335                                             a10 ‐364.408307   a30 ‐181.765977   a50 1697.500584                                           a11   ‐0.564915   a31   ‐0.063966   a51   ‐3.736370                                           a12   21.683628   a32    5.734057   a52   81.020552                                           a13   ‐0.165321   a33    0.153853   a53    2.295093                                           a14   ‐0.004210   a34    0.319958   a54    0.292886                                           a15   ‐0.030544   a35   ‐1.490904   a55    4.172866                                           a16   ‐0.597341   a36    0.311416   a56   ‐4.240375                                           a17    0.183503   a37    0.091597   a57   ‐0.840480                                           a60 434.464938    a80  ‐25.728802   a70  115.868315                                           a61  ‐0.962228    a81   ‐0.104819   a71   ‐0.676223                                           a62   9.771065    a82    0.098350   a72   ‐4.953424                                           a63   0.473284    a83   ‐0.058891   a73   ‐1.190178                                           a64   0.436734    a84    0.228242   a74   ‐0.877417                                           a65  ‐0.402483    a85    0.145621   a75    0.638858                                           a66   0.737095    a86   ‐0.034566   a76    0.122143                                           a67  ‐0.214611    a87    0.013100   a77  ‐0.056120                                              a90 ‐384.226118   a91   ‐0.414991   a92  ‐85.935284                                           a93   ‐1.557892   a94   ‐0.097448   a95    1.725793                                           a96   ‐0.612482   a97    0.196909    /*Blok Kredit Perbankan*/  b10 8285.648422     b20 8132.294298     b30 ‐1816.105120                                     

325

b11   ‐0.002527     b21    0.307265     b31     0.013413                                                                                   x22   19.582326  x42   ‐0.127108   x62   22.416748                                            x23   ‐1.520122  x43    0.022808   x63   ‐0.518535                                            b12   ‐0.824969     b22   ‐1.585831     b32     1.820792                                                                                   x24   ‐0.821346  x44   ‐0.006544   x64    2.222221                                            b13   14.796182     b23   ‐1.497474     b33    ‐0.006166                                                                                   x25   ‐2.649074  x45    0.007651   x65    0.450535        b14    0.782143     b24    0.871890     b34    ‐0.409477                                                                                     b15   ‐2.162626     b25    6.158450     b35    ‐1.365523                                                                                   c70 ‐940.203095  c90  ‐48.257938   c80 ‐213.926133                                            b16   ‐0.643595     b26   ‐1.781929     b36    ‐0.069444                                                                                   c71    0.039989  c91    0.025435   c81   ‐0.136097                                            b17   ‐0.264851     b27    1.792746     b37    ‐0.291766                                                                                   c72    0.423694  c92    0.031059   c82    0.015229                                            b18    1.301128     b28   23.946025     b38     0.494600                                                                                   c73   ‐0.423143  c93    0.000489   c83   ‐0.170015                                            b19   ‐1.112045     b29   ‐0.259869     b39     5.281370                                                                                   c74    0.648023  c94    0.007693   c84    0.185331                                            y10   ‐6.601895     y20   ‐2.656045     y30     5.216199                                                                                   c75    0.128577  c95    3.733254   c85    0.253064                                            y11    1.326738     y21  ‐10.234430     y31    ‐3.363740                                                                                   c76   ‐1.989083  c96   ‐0.063594   c86   ‐2.415694                                            y12   ‐4.122505     y22   ‐4.003859     y32     0.876292                                                                                   c77    0.031709  c97   ‐0.029055   c87    0.043703                                              c78   ‐0.170134  c98   ‐0.007268   c88    0.638363                                            /*Blok Penggunaan Lahan*/  c79    0.019896  c99   ‐0.016912   c89   ‐0.110493                                            c10 ‐266.465840     c30 1899.347562    c50   99.396849                                                                               x70   ‐0.023765  x90    0.006350   x80   ‐0.020027                                            c11    0.036514     c31   ‐0.994029    c51   ‐0.039415                                                                                                                    c12    0.103661     c32   ‐0.084703    c52   ‐0.082144                                                                               x71    9.008172  x91   ‐1.799713   x81    4.213314                                            x72  ‐10.872705  x92   ‐1.578738   x82   ‐3.075839                                            c13   ‐0.021431     c33   ‐0.400705    c53    0.114236                                                                               x73    1.886171  x93    0.117338   x83   ‐0.279972                                            c14    0.010614     c34    1.408914    c54    0.443371                                                                               x74    0.241320  x94    0.098869   x84   ‐0.649039                                            c15   ‐0.058198     c35    1.743827    c55    0.025942                                                                               x75    0.474768  x95    0.025660   x85    0.111035                                            c16   ‐0.770785     c36  ‐11.114637    c56   ‐0.726910                                                                                 c17    0.003589     c37    0.178709    c57    0.010367                                                                               /*Blok Pilihan Komoditas*/  c18    0.103436     c38    2.095297    c58    0.012823                                                                               d10 548.823264   d20 289.138557    d30 ‐46.754053                                             c19   ‐0.028226     c39   ‐0.449405    c59    0.000183                                                                               d11  ‐0.096457   d21  ‐0.239125    d31  ‐0.121084                                             x10   ‐0.008320     x30   ‐0.165521    x50    0.004537                                                                               d12  ‐0.044503   d22  ‐0.349131    d32   0.222278                                             x11    3.165343     x31   ‐0.554723    x51   ‐1.186946                                                                               d13   0.963815   d23  ‐0.082681    d33  ‐0.059531                                             x12   ‐1.824486     x32   ‐9.708050    x52    1.723855                                                                               d14  ‐0.005461   d24  ‐0.006105    d34   0.000416                                             x13    0.013489     x33   ‐0.318320    x53   ‐0.153208                                                                               d15   0.223006   d25   0.095473    d35  ‐0.045705                                             x14    0.006325     x34   ‐3.701904    x54   ‐0.045607                                                                               d16   0.014379   d26  ‐0.011278    d36  ‐0.003402                                             x15    0.136407     x35   ‐0.923090    x55   ‐0.053760                                                                               d17  ‐0.194659   d27   0.042152    d37  ‐0.193307                                                                                                                                   d18   0.420817   d28  ‐0.183094    d38   0.134958                                             c20 5233.582033  c40  ‐15.139242   c60 ‐948.287352                                                                                   d19  ‐0.030655   d29  ‐0.044869    d39  ‐0.030354                                             c21   ‐0.451362  c41    0.002855   c61    0.258525                                                                                   w10   1.702057   w20  ‐1.514658    w30  ‐1.630253                                             c22   ‐0.039445  c42   ‐0.008543   c62   ‐0.133496                                                                                   w11   0.614840   w21  ‐0.284329    w31  ‐1.407268                                             c23    1.217728  c43   ‐0.000568   c63    0.432233                                                                                   w12  ‐0.271877   w22  ‐0.282393    w32  ‐0.583069                                             c24    0.003240  c44   ‐0.008107   c64    4.945145                                                                                   w13   0.095543   w23  ‐0.489145    w33  ‐0.129719                                             c25    1.047340  c45   ‐0.011350   c65   ‐0.253707                                                                                   w14  ‐0.275832   w24  ‐0.142012    w34   0.025170                                             c26    0.506787  c46    0.062317   c66   ‐1.968692                                                                                     c27   ‐0.049839  c47   ‐0.000678   c67    0.038715                                                                                   d40 29.337433    d50  64.680089    d60  22.268643                                             c28    0.122066  c48    0.016339   c68    1.154352                                                                                   d41 ‐0.006446    d51   0.010601    d61  ‐0.037547                                             c29   ‐0.296623  c49    0.005224   c69    0.147364                                                                                   d42  0.033893    d52  ‐0.399935    d62   0.016359                                             x20   ‐0.090230  x40    0.000438   x60    0.097902                                                                                   d43 ‐0.011932    d53  ‐0.019379    d63  ‐0.045676                                             x21  ‐26.954909  x41   ‐0.135694   x61    2.017822                                                                                  

326

d44 ‐0.000701    d54  ‐0.001474    d64  ‐0.002530                                                                              e60 91.581745    e70 ‐114.131322                                                              e61 ‐0.000135    e71    0.000779                                                              d45 ‐0.001906    d55   0.031432    d65   0.017660                                                                              e62 ‐0.001159    e72   ‐0.002067                                                              d46  0.000182    d56   0.010112    d66   0.000495                                                                              e63  0.175620    e73   ‐0.044239                                                              d47 ‐0.048528    d57  ‐0.160130    d67  ‐0.042466                                                                              e64 ‐1.836283    e74    0.003052                                                              d48  0.046407    d58   0.314231    d68   0.007346                                                                              e65  0.000990    e75   ‐0.045714                                                              d49 ‐0.001436    d59   0.004111    d69   0.004451                                                                              e66  0.025910    e76    0.003869                                                              w40 ‐0.314816    w50   0.026766    w60  ‐0.774472                                                                              e67 ‐0.001758    e77   ‐0.073582                                                              w41 ‐0.421526    w51  ‐0.371813    w61  ‐0.693225                                                                              e68  0.020231    e78    0.182197                                                              w42 ‐0.047069    w52  ‐0.378525    w62  ‐0.064689                                                                              e69 ‐0.007570    e79    2.002525                                                              w43  0.065137    w53  ‐0.022714    w63   0.106246                                                                              v60 ‐1.128515    v70    1.135543                                                              w44 ‐0.014341    w54  ‐0.032129    w64  ‐0.010592                                                                              v61 ‐0.422761    v71   ‐0.095343                                                                v62 ‐0.074455    v72    0.045411                                                              d70 325.644941   e10 304.191111    e20 ‐1139.597112                                                                                v63  0.023119    v73    0.057104                                                              d71  ‐1.187750   e11   0.351097    e21    ‐0.057495                                                                                v64 ‐0.045650                                                                                 d72   0.035437   e12  ‐1.472881    e22    ‐0.267960                                                                                  d73  ‐0.028525   e13   0.210027    e23    ‐0.069377                                                                                /*Blok Struktur Output*/  d74  ‐0.010268   e14  ‐0.006951    e24     0.017960                                                                                d75   0.055677   e15   0.090724    e25    ‐0.108159                                                                                f10  2.399494    f20 ‐691.645060   f30 27.063229                                              f11 ‐0.171676    f21   ‐0.310192   f31  0.046384                                              d76  ‐0.009540   e16  ‐0.029687    e26     0.040055                                                                                f12 ‐0.485141    f22    0.093979   f32  0.188278                                              d77  ‐0.074372   e17   0.031099    e27     0.089035                                                                                f13  0.534054    f23   ‐0.447584   f33  0.003765                                              d78  ‐0.173117   e18  ‐1.035271    e28     0.026027                                                                                f14 ‐1.207363    f24   ‐0.309402   f34  0.003998                                              d79  ‐0.036995   e19  ‐0.054602    e29     0.007207                                                                                f15  7.912402    f25   ‐2.425053   f35 ‐0.000144                                              w70  ‐0.586843   v10   0.297667    v20    ‐0.230215                                                                                f16  3.066643    f26    0.800713   f36  0.097089                                              w71  ‐0.165533   v11   9.361888    v21     2.726791                                                                                f17 ‐4.642133    f27    0.052639   f37 ‐0.004396                                              w72   0.199393   v12   0.671514    v22    ‐0.228119                                                                                f18  0.879852    f28   ‐0.504561   f38 ‐1.777084                                              w73  ‐0.003625   v13   0.074852    v23    ‐0.282501                                                                                f19  0.173324    f29    0.996912   f39 ‐0.043302                                              w74  ‐0.161921   v14  ‐0.151472    v24     0.570405                                                                                u10 ‐1.544418    u20   ‐0.969343   u30  0.046178                                                u11 ‐6.831625    u21   ‐0.302292   u31 ‐0.060128                                              e30   ‐68.246099  e40 ‐142.512340   e50 ‐192.322688                                                                                    u12  0.861487    u22    0.360698   u32 ‐0.013152                                              e31    ‐0.021226  e41    0.171085   e51   ‐0.034074                                                                                    u13 ‐0.286491    u14  0.015847                     e32    ‐0.169068  e42   ‐2.816845   e52   ‐1.006576                                                                                      e33    ‐0.004442  e43   ‐0.143980   e53   ‐0.043494                                                                                    f40 265.355852    f50 ‐31.088346   e34 ‐0.000085918  e44    0.008993   e54    0.006645                                                                                    e35    ‐0.009913  e45    0.050927   e55   ‐0.102244                                                                                    f41  ‐0.250835    f51  ‐0.046968   e36     0.001731  e46   ‐0.020772   e56   ‐0.001341                                                                                    f42   2.879570    f52   0.019959   e37    ‐0.044752  e47   ‐0.192032   e57    0.143016                                                                                    f43   0.415358    f53   0.008498   e38     0.010328  e48    1.306707   e58   ‐0.022436                                                                                    f44   1.332571    f54   0.000398   e39     0.016418  e49   ‐0.134177   e59   ‐0.029306                                                                                    f45  ‐0.033167    f55   0.036504   v30     0.377634  v40   ‐6.622381   v50    0.553167                                                                                    f46   0.101211    f56  ‐0.002065   v31    ‐0.262019  v41   ‐5.335136   v51    4.112430                                                                                    f47   0.004694    f57  ‐0.322663   v32    ‐0.008589  v42   ‐1.104339   v52    0.264243                                                                                    f48  ‐1.140256    f58  ‐2.796905   v33    ‐0.013601  v43   ‐0.066892   v53   ‐0.274785                                                                                    f49   0.788635    f59  ‐0.041781   v34     0.034466  v44    0.077545   v54    0.097532                                                                                    u40   3.327206    u50   0.085141  

327

u41   0.986445    u51   0.018301   s10     6.936463    s20   ‐1.556620   s30   1.169472                                          s11     1.201852                      s31   0.034826                                          u42   0.247851    u43  ‐0.125242                   ;                                                                             /*Blok Pengeluaran Pembangunan*/                 /*Blok Ekonomi dan Tenaga Kerja*/  PAGE =   a00  +  a01*(CEXP/DEXP)  +  a02*(PAD/BREV)  +  a03*DKAW1  +  g10 ‐701.109125   g30 3990.779392   g50 2888.888477                                                                                     a04*DKAW2 + a05*DESE + a06*KRIS + a07*YEAR;                 g11   ‐0.825436   g31   ‐0.561574   g51    0.817483                                                                                     PIDE =   a10  +  a11*(CEXP/DEXP)  +  a12*(PAD/BREV)  +  a13*DKAW1  +  g12    0.754110   g32   ‐0.071571   g52   ‐0.803925                                                                                     a14*DKAW2 + a15*DESE + a16*KRIS + a17*YEAR;                 g13    0.466496   g33    2.549341   g53   ‐3.025849                                                                                     PWRE =  a20  +  a21*(CEXP/DEXP)  +  a22*(PAD/BREV)  +  a23*DKAW1  +  g14   75.572231   g34   ‐1.799915   g54   ‐1.086794                                                                                     a24*DKAW2 + a25*DESE + a26*KRIS + a27*YEAR;   g15    1.651776   g35    0.163198   g55   ‐2.191624                                                                                     g16   ‐0.018020   g36    7.259902   g56    0.223552                                                                                     PEVE =  a30  +  a31*(CEXP/DEXP)  +  a32*(PAD/BREV)  +  a33*DKAW1  +  g17    3.538682   g37   ‐1.010055   g57   ‐0.861147                                                                                     a34*DKAW2 + a35*DESE + a36*KRIS + a37*YEAR;   g18    4.012445   g38    2.227129   g58   ‐0.027335                                                                                     PRDE =  a40  +  a41*(CEXP/DEXP)  +  a42*(PAD/BREV)  +  a43*DKAW1  +  g19   ‐2.715968   g39    0.371807   g59  ‐11.712169                                                                                     a44*DKAW2 + a45*DESE + a46*KRIS + a47*YEAR;      t10   ‐6.590572   t30   ‐1.946084   t50   ‐7.144095                                                                                     PTRE =  a50  +  a51*(CEXP/DEXP)  +  a52*(PAD/BREV)  +  a53*DKAW1  +  t11    0.331933                     t51   ‐1.105937                                                                      a54*DKAW2 + a55*DESE + a56*KRIS + a57*YEAR;              /*PHRE  =  60  +  a61*(CEXP/DEXP)  +  a62*(PAD/BREV)  +  a63*DKAW1  +                    g40 1031.467132   t52    1.457292                                                                      a64*DKAW2 + a65*DESE + a66*KRIS + a67*YEAR;*/  g20  ‐65.984204   g41   ‐0.166496   t53   ‐1.367261                                                                                     g21    0.006921   g42    0.916714                                                                  PHRE   = (HRDE/TEXP)*100;        g22   ‐0.005542   g43   ‐0.255877   g60 ‐619.416437                                                                                     PSWE =  a70  +  a71*(CEXP/DEXP)  +  a72*(PAD/BREV)  +  a73*DKAW1  +  g23    0.120667   g44    0.034850   g61    0.094209                                                                                     a74*DKAW2 + a75*DESE + a76*KRIS + a77*YEAR;    g24    0.009142   g45    0.075439   g62    0.040911                                                                                     PSRE =   a80 + a81*(CEXP/DEXP) + a82*(PAD/BREV) + a83*DKAW1 +  a84*DKAW2 + a85*DESE + a86*KRIS + a87*YEAR;                 g25    0.008352   g46    1.146881   g63   ‐0.177457                                                                                     POTE =   a90 + a91*(CEXP/DEXP) + a92*(PAD/BREV) + a93*DKAW1 +  g26    0.003939   g47   ‐0.001773   g64    0.000718                                                                                     a94*DKAW2 + a95*DESE + a96*KRIS + a97*YEAR;                 g27    0.000291   g48   ‐1.077767   g65    0.002485                                                                                     PDEX =   PAGE + PIDE + PWRE + PEVE + PRDE + PTRE + PHRE + PSWE + PSRE  g28    0.159953   g49   ‐3.842111   g66   ‐0.030230                                                                                     g29    0.005123   t40    1.252374   g67    0.460939                                                                                     + POTE;  t20   ‐0.009840   t41    0.199940   g68    0.129730                                                                                       t21   ‐0.047018   t42   ‐0.526066   g69   ‐0.026992                                                                                     /*Blok Kredit Perbankan*/  t22    0.033506   t60   ‐1.096068   t61   ‐2.635075                             PROC =   b10 + b11*RSKB + b12*(ECOG/POPG) + b13*PDBK + b14*ECOS +  b15*PIDE + b16*PTRE + b17*PRDE + b18*DKAW1 + b19*DKAW2 +  t62    0.717439   t63    0.401576   t64    0.312600                                                 y10*DESE + y11*KRIS + y12*YEAR;                    PUKC =   b20 + b21*RSKB + b22*PROC + b23*(ECOG/POPG) + b24*ECOS +  /*Blok Degradasi Taman Nasional*/  b25*PIDE + b26*PTRE + b27*PRDE + b28*DKAW1 + b29*DKAW2 +  h10 ‐2377.947491    h20 3155.019116   h30 ‐57.907645                                                                                    y20*DESE + y21*KRIS + y22*YEAR;                  h11    ‐0.195092    h21    0.265344   h31  ‐0.058056                                                                                    PAGC =   b30 + b31*RSKB + b32*PROC + b33*PUKC + b34*ECOS + b35*PAGE +  h12     0.261778    h22   ‐0.044083   h32  ‐2.380103                                                                                    h13    ‐0.232282    h23    0.108674   h33  ‐0.277642                                                                                    b36*PTRE + b37*PRDE + b38*DKAW1 + b39*DKAW2 + y30*DESE +  h14    ‐0.214745    h24   ‐0.025309   h34   0.021219                                                                                    y31*KRIS + y32*YEAR;                  h15     0.035330    h25   ‐0.075715   h35  ‐0.155844                                                                                      h16    ‐0.000828    h26   85.826135   h36  ‐0.002638                                                                                    /*Blok Penggunaan Lahan*/  h17    ‐8.825250    h27   23.663096   h37   7.133402                                                                                    PWET =  c10 + c11*ECOG + c12*POPG + c13*POPD + c14*SSPG + c15*RAGWA +  h18    ‐9.000967    h28    0.772981   h38   3.576851                                                                                    c16*RPFER  +  c17*RSKB  +  c18*PAGE  +  c19*PTRE  +  x10*PAGC  +  x11*DKAW1 + x12*DKAW2 + x13*DESE + x14*KRIS + x15*YEAR;                           h19    ‐0.746465    h29   ‐6.886028   h39  ‐0.810157                                                                                   

328

PDRY =  c20 + c21*ECOG + c22*POPG + c23*POPD + c24*SSPG + c25*RAGWA +  PLAKD =   d50  +  d51*ROIKD  +  d52*PVKD  +  d53*PDRY  +  d54*RSKB  +  c26*RPFER  +  c27*RSKB  +  c28*PAGE  +  c29*PTRE  +  x20*PAGC  +  d55*RAGWA  +  d56*PAGC  +  d57*PAGE  +  d58*PWRE  +  d59*PTRE  +  x21*DKAW1 + x22*DKAW2 + x23*DESE + x24*KRIS + x25*YEAR;   w50*DKAW1 + w51*DKAW2 + w52*DESE + w53*KRIS + w54*YEAR;                           PEST =  c30 + c31*ECOG + c32*POPG + c33*POPD + c34*SSKB + c35*RAGWA +  PLAUJ =   d60  +  d61*ROIUJ  +  d62*PVUJ  +  d63*PDRY  +  d64*RSKB  +  d65*RAGWA  +  d66*PAGC  +  d67*PAGE      +  d68*PWRE  +  d69*PTRE  +  c36*RPFER  +  c37*RSKB  +  c38*PAGE  +  c39*PTRE  +  x30*PAGC  +  x31*DKAW1 + x32*DKAW2 + x33*DESE + x34*KRIS + x35*YEAR;                           w60*DKAW1 + w61*DKAW2 + w62*DESE + w63*KRIS + w64*YEAR;   PDYK =  c40 + c41*ECOG + c42*POPG + c43*POPD + c44*SSIK + c45*RAGWA +  PLAUK =   d70  +  d71*ROIUK  +  d72*PVUK  +  d73*PDRY  +  d74*RSKB  +  c46*RPFER  +  c47*RSKB  +  c48*PAGE  +  c49*PTRE  +  x40*PAGC  +  d75*RAGWA  +  d76*PAGC  +  d77*PAGE  +  d78*PWRE  +  d79*PTRE  +  x41*DKAW1 + x42*DKAW2 + x43*DESE + x44*KRIS + x45*YEAR;                           w70*DKAW1 + w71*DKAW2 + w72*DESE + w73*KRIS + w74*YEAR;                           PLAKR =   e10  +  e11*ROIKR  +  e12*PVKR  +  e13*PEST  +  e14*RSKB  +  PGRA =   c50 + c51*ECOG + c52*POPG + c53*POPD + c54*SSTN + c55*RAGWA +  c56*RPFER  +  c57*RSKB  +  c58*PAGE  +  c59*PTRE  +  x50*PAGC  +  e15*RAGWA  +  e16*PAGC  +  e17*PAGE  +  e18*PWRE  +  e19*PTRE  +  x51*DKAW1 + x52*DKAW2 + x53*DESE + x54*KRIS + x55*YEAR;                           v10*DKAW1 + v11*DKAW2 + v12*DESE + v13*KRIS + v14*YEAR;                           PWOD =   c60 + c61*ECOG + c62*POPG + c63*POPD + c64*SSHT + c65*RAGWA +  PLAKS =   e20  +  e21*ROIKS  +  e22*PVKS  +  e23*PEST  +  e24*RSKB  +  c66*RPFER  +  c67*RSKB  +  c68*PAGE  +  c69*PTRE  +  x60*PAGC  +  e25*RAGWA  +  e26*PAGC  +  e27*PAGE  +  e28*PWRE  +  e29*PTRE  +  x61*DKAW1 + x62*DKAW2 + x63*DESE + x64*KRIS + x65*YEAR;                           v20*DKAW1 + v21*DKAW2 + v22*DESE + v23*KRIS + v24*YEAR;                           PTEM =   c70 + c71*ECOG + c72*POPG + c73*POPD + c74*ECOS + c75*RAGWA +  PLAKL =   e30  +  e31*ROIKL  +  e32*PVKL  +  e33*PEST  +  e34*RSKB  +  c76*RPFER  +  c77*RSKB  +  c78*PAGE  +  c79*PTRE  +  x70*PAGC  +  e35*RAGWA  +  e36*PAGC  +  e37*PAGE  +  e38*PWRE  +  e39*PTRE  +  x71*DKAW1 + x72*DKAW2 + x73*DESE + x74*KRIS + x75*YEAR;                           v30*DKAW1 + v31*DKAW2 + v32*DESE + v33*KRIS + v34*YEAR;                           PSWA =  c80 + c81*ECOG + c82*POPG + c83*POPD + c84*ECOS + c85*RAGWA +  PLAKP =   e40  +  e41*ROIKP  +  e42*PVKP  +  e43*PEST  +  e44*RSKB  +  c86*RPFER  +  c87*RSKB  +  c88*PAGE  +  c89*PTRE  +  x80*PAGC  +  e45*RAGWA  +  e46*PAGC  +  e47*PAGE  +  e48*PWRE  +  e49*PTRE  +  x81*DKAW1 + x82*DKAW2 + x83*DESE + x84*KRIS + x85*YEAR;                           v40*DKAW1 + v41*DKAW2 + v42*DESE + v43*KRIS + v44*YEAR;                           PHOU =  c90 + c91*ECOG + c92*POPG + c93*POPD + c94*JRTG  + c95*RPSMN  PLAKM =   e50  +  e51*ROIKM  +  e52*PVKM  +  e53*PEST  +  e54*RSKB  +  +  c96*RPLOG  +  c97*UMRR  +  c98*RSKB  +  c99*PTRE  +  x90*PRDE  +  e55*RAGWA  +  e56*PAGC  +  e57*PAGE  +  e58*PWRE  +  e59*PTRE  +  x91*DKAW1 + x92*DKAW2 + x93*DESE + x94*KRIS + x95*YEAR;                           v50*DKAW1 + v51*DKAW2 + v52*DESE + v53*KRIS + v54*YEAR;                           PCUL =   PWET + PDRY + PEST + PWOD + PDYK + PGRA;  PLFBD =   e60 + e61*RPIKB + e62*PVBD + e63*PWET + e64*PDYK + e65*RSKB  PUSE =   PCUL + PTEM + PSWA + PHOU;   + e66*RAGWA + e67*PAGC + e68*PAGE + e69*PWRE + v60*DKAW1 +  PFOR =   100‐ PUSE;   v61*DKAW2 + v62*DESE + v63*KRIS + v64*YEAR;                                                                                                                  PLFOW =   e70  +  e71*RPIKO  +  e72*PVOW  +  e73*PSWA  +  e74*RSKB  +  e75*RAGWA  +  e76*PAGC  +  e77*PAGE  +  e78*PWRE  +  e79*DKAW1  +  /*Blok Pilihan Komoditas*/  v70*DKAW2 + v71*DESE + v72*KRIS + v73*YEAR;                           PLAPS =   d10  +  d11*ROIBR  +  d12*PVPS  +  d13*PWET  +  d14*RSKB  +  d15*RAGWA  +  d16*PAGC  +  d17*PAGE  +  d18*PWRE  +  d19*PTRE  +  PPKOT = PDRY ‐ PLAPL ‐ PLAJG ‐ PLAKT ‐ PLAKD ‐ PLAUJ ‐ PLAUK;  w10*DKAW1 + w11*DKAW2 + w12*DESE + w13*KRIS + w14*YEAR;                           PKBOT = PEST ‐ PLAKR ‐ PLAKS ‐ PLAKL ‐ PLAKP ‐ PLAKM;  PLAPL =   d20  +  d21*ROIBR  +  d22*PVPL  +  d23*PDRY  +  d24*RSKB  +                                                                                               d25*RAGWA  +  d26*PAGC  +  d27*PAGE  +  d28*PWRE  +  d29*PTRE  +  /*Blok Struktur Output*/  w20*DKAW1 + w21*DKAW2 + w22*DESE + w23*KRIS + w24*YEAR;                           SSPG =  f10  +  f11*SSNPT  +  f12*PLAPS  +  f13*PLAPL  +  f14*PLAJG  +  PLAJG =   d30  +  d31*ROIJG  +  d32*PVJG  +  d33*PDRY  +  d34*RSKB  +  f15*PLAKT  +  f16*PLAKD  +  f17*PLAUJ  +  f18*PLAUK  +  f19*PPKOT  +  d35*RAGWA  +  d36*PAGC  +  d37*PAGE  +  d38*PWRE  +  d39*PTRE  +  u10*DKAW1 + u11*DKAW2 + u12*DESE + u13*KRIS + u14*YEAR;                           w30*DKAW1 + w31*DKAW2 + w32*DESE + w33*KRIS + w34*YEAR;                           SSKB =  f20  +  f21*SSNPT  +  f22*PLAKR  +  f23*PLAKS  +  f24*PLAKP  +  PLAKT =   d40  +  d41*ROIKT  +  d42*PVKT  +  d43*PDRY  +  d44*RSKB  +  f25*PLAKL  +  f26*PLAKM  +  f27*PKBOT  +  f28*DKAW1  +  f29*DKAW2  +  d45*RAGWA  +  d46*PAGC  +  d47*PAGE  +  d48*PWRE  +  d49*PTRE  +  u20*DESE + u21*KRIS + u22*YEAR;                           w40*DKAW1 + w41*DKAW2 + w42*DESE + w43*KRIS + w44*YEAR;                           SSTN =  f30 + f31*SSNPT + f32*PGRA + f33*POPS + f34*POPK + f35*POPM +  f36*PAGE  +  f37*PAGC  +  f38*DKAW1  +  f39*DKAW2  +  u30*DESE  +  u31*KRIS + u32*YEAR;                          

329

SSIK =  f40  +  f41*SSNPT  +  f42*PDYK  +  f43*PLFOW  +  f44*PLFBD  +  LABS =   g50 + g51*ECOS + g52*TPAK + g53*RWIND + g54*PAGE + g55*PIDE  f45*DEGTN  +  f46*PAGE  +  f47*PAGC  +  f48*PWRE  +  f49*DKAW1  +  + g56*PAGC + g57*PROC + g58*PUKC + g59*DKAW1 + t50*DKAW2 +  u40*DKAW2 + u41*DESE + u42*KRIS + u43*YEAR;                           t51*DESE + t52*KRIS + t53*YEAR;                    SSHT  =  f50 + f51*SSNPT + f52*PWOD + f53*PFOR + f54*LHPHS + f55*PAGE  UNEM =   g60  +  g61*UMRR  +  g62*(ECOG/POPG)  +  g63*TPAK  +  g64*LABS  +  g65*PPUK  +  g66*PDEX  +  g67*PIDE  +  g68*PROC  +  g69*PUKC  +  +  f56*PAGC  +  f57*DKAW1  +  f58*DKAW2  +  f59*DESE  +  u50*KRIS  +  u51*YEAR;                           t60*DKAW1 + t61*DKAW2 + t62*DESE + t63*KRIS + t64*YEAR;                    ECOS  =  SSPG + SSKB + SSTN + SSIK + SSHT;                                                                                            /*Blok Degradasi Taman Nasional*/    DEGHS =   h10  +  h11*PFOR  +  h12*(ECOG/POPG)  +  h13*UNEM  +  h14*RPLOG  +    h15*RKBMT + h16*LHPHS  + h17*DKAW1 + h18*DKAW2 + h19*DESE +  s10*KRIS + s11*YEAR;         RHSTN =  h20 + h21*DEGHS + h22*(ECOG/POPG) + h23*RPLOG + h24*LHPHS +  /*Blok Ekonomi dan Tenaga Kerja*/  h25*PEVE  +  h26*DKAW1  +  h27*DKAW2  +  h28*DESE  +  h29*KRIS  +  ECOG =   g10 + g11*ECOS + g12*TPAK + g13*LABS + g14*PPAD + g15*PSRE  s20*YEAR;       + g16*PUKC + g17*DKAW1 + g18*DKAW2 + g19*DESE + t10*KRIS +  DEGTN =   h30  +  h31*RHSTN  +  h32*PDBK  +  h33*UNEM  +  h34*RPLOG  +  t11*YEAR;                    h35*RKBMT  +  h36*LHPHS  +                  h37*DKAW1  +  h38*DKAW2  +  PDBK =   g20  +  g21*(ECOG/POPG)  +  g22*DEPR  +  g23*RWIND  +  g24*PHRE  +  g25*PIDE  +  g26*PROC  +  g27*PUKC  +  g28*DKAW1  +  g29*DKAW2  +  h39*DESE + s30*KRIS + s31*YEAR;       t20*DESE + t21*KRIS + t22*YEAR;                      DEPR =   g30 + g31*PPUK + g32*POPG + g33*RJAK + g34*PSWE + g35*PHRE  RANGE NO = 34 TO 37;  + g36*DKAW1 + g37*DKAW2 + g38*DESE + g39*KRIS + t30*YEAR;                    RUN;  TPAK =   g40 + g41*DEPR +  g42*SEXR + g43*RJAK + g44*PSWE + g45*PHRE  + g46*PIDE + g47*PUKC + g48*DKAW1 + g49*DKAW2 + t40*DESE +  t41*KRIS + t42*YEAR;                   

Lampiran 18. Hasil Simulasi Peramalan Nilai Dasar dan Kebijakan Alokasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kawasan Bengkulu Tahun 2007 - 2010

NO

YEAR

SKENARIO

_TYPE_

MODE

ERRORS

PAGE

PIDE

PWRE

PTRE

PRDE

PHRE

PSRE

PSWE

PEVE

POTE

PDEX

14

2007

PREDICT

SIMULATE

0.000

1.185

1.372

1.189

4.490

3.007

2.165

0.291

1.922

0.491

7.406

23.519

15

2008

PREDICT

SIMULATE

0.000

1.184

1.325

1.167

4.252

2.990

2.116

0.287

1.901

0.482

7.485

23.189

16

2009

PREDICT

SIMULATE

0.000

1.182

1.282

1.146

4.032

2.980

2.072

0.283

1.882

0.474

7.564

22.898

17

2010

PREDICT

SIMULATE

0.000

1.179

1.240

1.126

3.827

2.977

2.031

0.280

1.867

0.466

7.646

22.639

1.183

1.305

1.157

4.150

2.989

2.096

0.285

1.893

0.478

7.525

23.061

1.078

2.006

1.463

8.684

4.776

18.015

0.409

2.681

0.563

7.872

47.547

Nilai Dasar

Rata-rata 14

2007

P3-20R_25

PREDICT

SIMULATE

0.000

330

15

2008

PREDICT

SIMULATE

0.000

1.075

1.970

1.446

8.512

4.786

18.028

0.406

2.671

0.555

7.958

47.407

16

2009

PREDICT

SIMULATE

0.000

1.071

1.935

1.429

8.350

4.801

18.039

0.404

2.664

0.548

8.044

47.285

17

2010

PREDICT

SIMULATE

0.000

1.068

1.901

1.412

8.197

4.820

18.049

0.402

2.658

0.540

8.131

47.178

1.073

1.953

1.438

8.436

4.796

18.033

0.405

2.669

0.552

8.001

47.354

14

2007

PREDICT

SIMULATE

0.000

1.068

2.067

1.490

9.089

4.947

18.776

0.420

2.754

0.570

7.917

49.098

15

2008

PREDICT

SIMULATE

0.000

1.064

2.032

1.473

8.923

4.960

18.791

0.418

2.746

0.562

8.003

48.973

16

2009

PREDICT

SIMULATE

0.000

1.061

1.998

1.456

8.767

4.977

18.804

0.416

2.739

0.555

8.090

48.864

17

2010

PREDICT

SIMULATE

0.000

1.057

1.965

1.440

8.619

4.998

18.815

0.414

2.734

0.548

8.178

48.769

1.063

2.016

1.465

8.850

4.971

18.797

0.417

2.743

0.559

8.047

48.926

14

2007

PREDICT

SIMULATE

0.000

1.058

2.125

1.515

9.473

5.109

19.536

0.431

2.824

0.577

7.960

50.607

15

2008

PREDICT

SIMULATE

0.000

1.054

2.091

1.498

9.313

5.124

19.554

0.429

2.817

0.569

8.047

50.496

16

2009

PREDICT

SIMULATE

0.000

1.051

2.058

1.482

9.162

5.144

19.569

0.427

2.811

0.562

8.134

50.399

17

2010

PREDICT

SIMULATE

0.000

1.047

2.025

1.466

9.019

5.167

19.582

0.425

2.806

0.555

8.223

50.315

1.053

2.075

1.490

9.242

5.136

19.560

0.428

2.815

0.566

8.091

50.454

Rata-rata

P3-21R_27

Rata-rata

Rata-rata

P3-22R_29

331

Lampiran 18. Lanjutan YEAR

PROC

PUKC

PAGC

PWET

PDRY

PEST

PDYK

PGRA

PTEM

PWOD

PSWA

PHOU

PCUL

PUSE

PLAPS

PLAPL

2007

67.038

37.785

41.526

3.208

30.087

15.185

0.183

1.134

5.803

7.528

0.000

5.488

56.191

68.616

2.046

0.197

2008

67.605

37.668

42.348

3.030

33.031

15.077

0.179

1.245

5.382

7.616

0.000

5.520

58.933

71.080

2.081

0.020

2009

68.161

37.574

43.145

2.851

36.206

14.965

0.175

1.362

4.968

7.703

0.000

5.551

61.900

73.781

2.116

0.000

2010

68.699

37.504

43.906

2.672

39.402

14.852

0.172

1.478

4.555

7.790

0.000

5.583

64.888

76.504

2.150

0.000

Rataan

67.876

37.633

42.731

2.940

34.682

15.020

0.177

1.305

5.177

7.659

0.000

5.536

60.478

72.495

2.098

0.054

2007

63.222

41.722

34.306

3.186

28.865

14.865

0.207

1.049

5.477

7.975

0.815

5.463

55.098

67.902

1.928

0.137

2008

63.713

41.705

34.984

3.007

31.775

14.567

0.203

1.159

5.053

8.066

0.589

5.495

57.618

69.914

1.962

0.010

2009

64.202

41.701

35.654

2.828

34.915

14.444

0.200

1.274

4.637

8.156

0.366

5.526

60.542

72.345

1.994

0.008

2010

64.681

41.710

36.304

2.649

38.065

14.315

0.196

1.390

4.221

8.245

0.141

5.557

63.470

74.779

2.027

0.006

Rataan

63.955

41.710

35.312

2.918

33.405

14.548

0.202

1.218

4.847

8.111

0.478

5.510

59.182

71.235

1.978

0.040

2007

62.765

42.255

33.442

3.185

28.643

14.638

0.209

1.041

5.456

7.998

0.747

5.461

54.674

67.379

1.916

0.011

2008

63.247

42.249

34.104

3.007

31.678

14.514

0.205

1.150

5.032

8.089

0.521

5.492

57.493

69.688

1.949

0.010

2009

63.729

42.254

34.761

2.827

34.810

14.388

0.202

1.266

4.615

8.179

0.296

5.523

60.405

72.105

1.981

0.008

2010

64.202

42.272

35.399

2.648

37.959

14.263

0.198

1.381

4.199

8.268

0.071

5.554

63.336

74.541

2.014

0.006

Rataan

63.486

42.258

34.427

2.917

33.272

14.451

0.204

1.210

4.826

8.134

0.409

5.508

58.977

70.928

1.965

0.009

2007

62.335

42.752

32.631

3.184

28.667

14.588

0.211

1.033

5.435

8.021

0.683

5.458

54.671

67.280

1.904

0.126

2008

62.810

42.756

33.280

3.006

31.584

14.463

0.207

1.142

5.011

8.112

0.456

5.490

57.373

69.472

1.937

0.009

2009

63.286

42.770

33.924

2.826

34.709

14.338

2010

63.753

42.796

34.551

2.647

37.858

14.212

Rataan

63.046

42.769

33.597

2.916

33.205

14.400

0.204 0.200 0.206

1.257 1.373 1.201

4.594 4.178 4.805

8.202 8.291 8.157

0.230 0.004 0.343

5.520 5.552 5.505

60.279

71.880

63.208

74.315

58.882

70.736

1.969 2.001 1.953

0.008 0.006 0.037

332

Lampiran 18. Lanjutan YEAR

PLAJG

PLAKT

PLAKD

PLAUJ

PLAUK

PPKOT

PLAKR

PLAKS

PLAKL

PLAKP

PLAKM

PKBOT

PLFBD

PLFOW

POTKM

SSPG

2007

0.632

0.235

0.013

0.062

0.314

28.634

2.776

2.093

0.682

9.207

0.427

0.000

0.435

0.033

8.845

30.112

2008

0.420

0.196

0.000

0.000

0.271

32.124

2.685

2.083

0.674

9.317

0.318

0.000

0.437

0.000

9.041

30.952

2009

0.207

0.158

0.000

0.000

0.228

35.613

2.592

2.072

0.666

9.428

0.207

0.000

0.439

0.000

9.240

31.792

2010

0.000

0.120

0.000

0.000

0.184

39.098

2.498

2.059

0.659

9.539

0.097

0.000

0.441

0.000

9.440

32.631

Rataan

0.315

0.177

0.003

0.016

0.249

33.867

2.638

2.077

0.670

9.373

0.262

0.000

0.438

0.008

9.142

31.372

2007

0.660

0.260

0.084

0.140

0.223

27.361

1.846

2.039

0.760

9.604

0.422

0.194

0.396

0.096

9.231

29.860

2008

0.448

0.222

0.059

0.023

0.179

30.834

1.744

2.026

0.753

9.719

0.312

0.013

0.398

0.057

9.428

30.697

2009

0.236

0.184

0.034

0.009

0.135

34.309

1.641

2.013

0.746

9.835

0.202

0.007

0.399

0.019

9.630

31.534

2010

0.023

0.146

0.009

0.008

0.090

37.783

1.537

1.998

0.739

9.950

0.091

0.000

0.401

0.020

9.831

32.370

Rataan

0.342

0.203

0.047

0.045

0.157

32.572

1.692

2.019

0.750

9.777

0.257

0.053

0.399

0.048

9.530

31.115

2007

0.663

0.262

0.089

0.146

0.215

27.257

1.771

2.024

0.767

9.639

0.420

0.017

0.393

0.101

9.247

29.838

2008

0.450

0.224

0.064

0.030

0.171

30.729

1.667

2.011

0.760

9.755

0.310

0.011

0.395

0.063

9.445

30.674

2009

0.238

0.186

0.039

0.009

0.127

34.203

1.563

1.997

0.753

9.871

0.199

0.005

0.396

0.024

9.646

31.511

2010

0.026

0.148

0.014

0.008

0.082

37.675

1.459

1.982

0.746

9.987

0.089

0.000

0.398

0.014

9.847

32.347

Rataan

0.344

0.205

0.052

0.048

0.149

32.466

1.615

2.004

0.757

9.813

0.255

0.008

0.396

0.051

9.546

31.093

2007

0.665

0.264

0.094

0.152

0.208

27.158

1.698

2.010

0.773

9.673

0.418

0.016

0.390

0.106

9.264

29.816

2008

0.452

0.226

0.069

0.036

0.164

30.628

1.594

1.997

0.766

9.789

0.308

0.009

0.392

0.068

9.462

30.652

2009

0.240

0.188

0.044

0.009

0.119

34.101

1.489

1.983

0.760

9.906

0.197

0.003

0.393

0.029

9.663

31.488

2010

0.028

0.150

0.019

0.008

0.075

37.572

1.384

1.967

0.753

10.022

0.086

0.000

0.395

0.009

9.864

32.325

Rataan

0.346

0.207

0.057

0.051

0.142

32.365

1.541

1.989

0.763

9.848

0.252

0.007

0.393

0.053

9.563

31.070

333

Lampiran 18. Lanjutan YEAR

SSKB

SSTN

SSIK

SSHT

ECOS

ECOG

PDBK

DEPR

TPAK

UNEM

LABS

PFOR

DEGHS

DEGTN

RHSTN

2007

6.861

3.652

1.309

3.335

45.270

4.487

1.137

62.922

65.353

5.522

78.931

31.384

21.927

5.532

39.825

2008

6.661

3.663

1.263

3.313

45.852

4.433

1.125

63.299

65.506

5.653

79.365

28.920

21.748

5.563

40.004

2009

6.460

3.687

1.215

3.290

46.443

4.375

1.112

63.672

65.664

5.782

79.800

26.219

21.571

5.594

40.182

2010

6.259

3.711

1.165

3.268

47.034

4.321

1.100

64.040

65.825

5.908

80.234

23.496

21.393

5.626

40.361

Rataan

6.560

3.678

1.238

3.302

46.150

4.404

1.119

63.483

65.587

5.716

79.583

27.505

21.660

5.579

40.093

2007

6.354

3.658

0.992

3.397

44.261

5.853

1.270

64.142

67.092

4.199

77.000

32.098

21.413

5.591

39.659

2008

6.148

3.669

0.940

3.376

44.830

5.818

1.258

64.508

67.264

4.314

77.418

30.086

21.226

5.626

39.835

2009

5.941

3.693

0.887

3.354

45.409

5.778

1.247

64.871

67.437

4.428

77.840

27.655

21.041

5.661

40.012

2010

5.735

3.716

0.834

3.332

45.987

5.739

1.235

65.230

67.613

4.540

78.262

25.221

20.857

5.696

40.188

Rataan

6.045

3.684

0.913

3.365

45.122

5.797

1.253

64.688

67.352

4.370

77.630

28.765

21.134

5.644

39.924

2007

6.314

3.659

0.961

3.403

44.175

5.980

1.276

64.135

67.223

4.086

76.886

32.621

21.372

5.609

39.645

2008

6.107

3.670

0.908

3.381

44.740

5.947

1.265

64.499

67.396

4.199

77.304

30.312

21.184

5.644

39.821

2009

5.900

3.694

0.855

3.359

45.319

5.908

1.253

64.860

67.571

4.311

77.725

27.895

20.998

5.679

39.997

2010

5.694

3.718

0.801

3.338

45.898

5.871

1.241

65.218

67.748

4.422

78.145

25.459

20.813

5.714

40.174

Rataan

6.004

3.685

0.881

3.370

45.033

5.927

1.259

64.678

67.485

4.255

77.515

29.072

21.092

5.662

39.909

2007

6.275

3.660

0.931

3.408

44.090

6.101

1.283

64.134

67.348

3.977

76.775

32.720

21.331

5.625

39.631

2008

6.068

3.671

0.878

3.386

44.655

6.070

1.271

64.496

67.523

4.089

77.192

30.528

21.143

5.660

39.807

2009

5.861

3.695

0.824

3.365

45.233

6.032

1.259

64.856

67.699

4.200

77.612

28.120

20.956

5.696

39.983

2010

5.654

3.719

0.770

3.343

45.811

5.996

1.248

65.213

67.877

4.310

78.031

25.685

20.771

5.732

40.160

Rataan

5.965

3.686

0.851

3.376

44.947

6.050

1.265

64.675

67.612

4.144

77.403

29.264

21.050

5.678

39.895

334

Lampiran 19. Hasil Simulasi Peramalan Nilai Dasar dan Kebijakan Alokasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kawasan Jambi Tahun 2007 - 2010 NO

YEAR

SKENARIO

_TYPE_

MODE

ERRORS

PAGE

PIDE

PWRE

PTRE

PRDE

PHRE

PSRE

PSWE

PEVE

POTE

PDEX

14

2007

PREDICT

SIMULATE

0.000

0.973

2.095

1.635

8.477

2.615

3.355

0.584

1.362

0.952

6.020

28.069

15

2008

PREDICT

SIMULATE

0.000

0.984

2.120

1.649

8.533

2.509

3.350

0.582

1.339

0.961

5.865

27.890

16

2009

PREDICT

SIMULATE

0.000

0.993

2.143

1.661

8.590

2.412

3.347

0.580

1.318

0.969

5.719

27.734

17

2010

PREDICT

SIMULATE

0.000

1.003

2.170

1.676

8.664

2.315

3.347

0.578

1.298

0.977

5.566

27.596

0.988

2.132

1.655

8.566

2.463

3.350

0.581

1.329

0.965

5.793

27.822

14

2007

PREDICT

SIMULATE

0.000

0.890

2.584

1.847

11.713

3.980

16.481

0.675

1.948

1.008

6.379

47.506

15

2008

PREDICT

SIMULATE

0.000

0.900

2.614

1.863

11.803

3.889

16.451

0.674

1.931

1.017

6.228

47.368

16

2009

PREDICT

SIMULATE

0.000

0.909

2.642

1.878

11.890

3.804

16.425

0.673

1.915

1.025

6.086

47.246

17

2010

PREDICT

SIMULATE

0.000

0.918

2.673

1.894

11.990

3.718

16.402

0.672

1.900

1.034

5.936

47.136

0.904

2.628

1.871

11.849

3.848

16.440

0.674

1.924

1.021

6.157

47.314

Nilai Dasar

Rata-rata

P3-20R_25

Rata-rata 14

2007

PREDICT

SIMULATE

0.000

0.883

2.631

1.867

12.023

4.110

17.202

0.684

2.004

1.013

6.414

48.831

15

2008

PREDICT

SIMULATE

0.000

0.892

2.661

1.883

12.116

4.021

17.173

0.682

1.987

1.022

6.263

48.702

16

2009

PREDICT

SIMULATE

0.000

0.901

2.690

1.898

12.206

3.938

17.149

0.681

1.972

1.031

6.121

48.587

17

2010

PREDICT

SIMULATE

0.000

0.910

2.722

1.915

12.309

3.852

17.127

0.681

1.958

1.040

5.971

48.484

0.897

2.676

1.891

12.164

3.980

17.163

0.682

1.980

1.027

6.192

48.651

P3-21R_27

Rata-rata 14

2007

PREDICT

SIMULATE

0.000

0.875

2.676

1.887

12.320

4.235

17.923

0.692

2.058

1.018

6.447

50.130

15

2008

PREDICT

SIMULATE

0.000

0.884

2.707

1.903

12.416

4.147

17.896

0.691

2.042

1.027

6.296

50.008

16

2009

PREDICT

SIMULATE

0.000

0.893

2.736

1.918

12.509

4.065

17.872

0.690

2.027

1.036

6.155

49.901

17

2010

PREDICT

SIMULATE

0.000

0.902

2.768

1.935

12.614

3.981

17.852

0.689

2.013

1.045

6.005

49.803

0.889

2.722

1.911

12.465

4.107

17.886

0.691

2.035

1.032

6.226

49.961

Rata-rata

P3-22R_29

335

Lampiran 19. Lanjutan YEAR

PROC

PUKC

PAGC

PWET

PDRY

PEST

PDYK

PGRA

PTEM

PWOD

PSWA

PHOU

PCUL

PUSE

PLAPS

PLAPL

2007

63.087

39.213

39.345

1.865

21.519

36.341

0.011

0.574

7.131

5.805

2.392

2.326

65.541

77.964

1.900

0.609

2008

63.547

38.954

39.958

1.707

23.947

37.246

0.005

0.640

7.116

5.485

2.449

2.233

68.390

80.828

2.000

0.507

2009

63.982

38.713

40.532

1.549

26.395

38.135

-

0.705

7.090

5.167

2.500

2.139

71.246

83.680

2.099

0.405

2010

64.422

38.489

41.109

1.391

28.822

39.290

-

0.771

7.071

4.849

2.553

2.045

74.352

86.792

2.198

0.302

Rataan

63.760

38.842

40.236

1.628

25.171

37.753

0.004

0.673

7.102

5.327

2.474

2.186

69.882

82.316

2.049

0.456

2007

59.832

41.908

33.207

1.856

20.694

34.059

0.029

0.503

6.900

6.120

1.806

2.310

62.758

74.277

1.809

0.568

2008

60.211

41.699

33.670

1.698

23.097

34.952

0.024

0.568

6.888

5.795

1.859

2.216

65.566

77.097

1.907

0.465

2009

60.569

41.500

34.101

1.542

25.523

35.837

0.018

0.632

6.863

5.472

1.906

2.122

68.392

79.915

2.005

0.364

2010

60.935

41.311

34.539

1.384

27.929

36.955

0.012

0.696

6.847

5.149

1.955

2.028

71.429

82.955

2.103

0.262

Rataan

60.387

41.605

33.879

1.620

24.311

35.451

0.021

0.600

6.875

5.634

1.882

2.169

67.036

78.561

1.956

0.415

2007

59.459

42.274

32.505

1.856

20.610

33.871

0.031

0.496

6.885

6.136

1.754

2.308

62.504

73.947

1.800

0.564

2008

59.831

42.069

32.954

1.698

23.013

34.765

0.025

0.561

6.873

5.811

1.806

2.214

65.312

76.766

1.898

0.462

2009

60.182

41.873

33.372

1.542

25.440

35.647

0.019

0.625

6.849

5.488

1.853

2.120

68.136

79.583

1.996

0.361

2010

60.541

41.687

33.798

1.384

27.844

36.778

0.013

0.689

6.832

5.164

1.902

2.026

71.183

82.632

2.093

0.258

Rataan

60.003

41.976

33.157

1.620

24.227

35.265

0.022

0.593

6.860

5.650

1.829

2.167

66.784

78.232

1.947

0.411

2007

59.106

42.617

31.840

1.856

20.530

33.690

0.033

0.489

6.870

6.152

1.704

2.306

62.261

73.630

1.791

0.561

2008

59.471

42.416

32.276

1.698

22.932

34.583

0.027

0.554

6.858

5.827

1.755

2.212

65.067

76.446

1.888

0.458

2009

59.816

42.223

32.682

1.542

25.357

35.463

0.021

0.618

6.834

5.503

1.802

2.118

67.886

79.258

1.986

0.357

2010

60.168

42.040

33.096

1.384

27.762

36.610

0.015

0.682

6.818

5.180

1.851

2.024

70.952

82.327

2.084

0.255

Rataan

59.640

42.324

32.474

1.620

24.145

35.087

0.024

0.586

6.845

5.666

1.778

2.165

66.541

77.915

1.937

0.408

336

Lampiran 19. Lanjutan YEAR

PLAJG

PLAKT

PLAKD

PLAUJ

PLAUK

PPKOT

PLAKR

PLAKS

PLAKL

PLAKP

PLAKM

PKBOT

PLFBD

PLFOW

POTKM

SSPG

2007

0.001

0.000

0.000

0.000

0.000

20.910

17.933

0.754

0.350

1.059

3.525

12.720

0.153

1.086

6.390

21.419

2008

0.001

0.000

0.000

0.000

0.000

23.440

18.211

0.452

0.338

0.919

3.367

13.959

0.161

1.030

6.130

21.972

2009

0.001

0.000

0.000

0.000

0.000

25.990

18.486

0.151

0.325

0.781

3.209

15.183

0.170

0.974

5.871

22.503

2010

0.001

0.000

0.000

0.000

0.000

28.520

18.759

0.115

0.313

0.642

3.051

16.410

0.178

0.918

5.613

23.050

Rataan

0.001

0.000

0.000

0.000

0.000

24.715

18.347

0.368

0.332

0.850

3.288

14.568

0.166

1.002

6.001

22.236

2007

0.078

0.096

0.010

0.009

0.001

19.933

17.238

0.688

0.408

1.374

3.521

10.830

0.125

1.133

6.652

21.216

2008

0.062

0.093

0.010

0.008

0.001

22.458

17.513

0.381

0.396

1.236

3.362

12.064

0.134

1.077

6.387

21.766

2009

0.046

0.090

0.010

0.008

0.001

25.005

17.788

0.074

0.385

1.101

3.204

13.285

0.142

1.021

6.122

22.295

2010

0.030

0.087

0.010

0.007

0.001

27.533

18.061

0.001

0.373

0.965

3.045

14.510

0.151

0.965

5.857

22.840

Rataan

0.054

0.091

0.010

0.008

0.001

23.732

17.650

0.286

0.391

1.169

3.283

12.672

0.138

1.049

6.255

22.029

2007

0.078

0.096

0.010

0.009

0.001

19.852

17.181

0.674

0.414

1.402

3.519

10.681

0.123

1.137

6.663

21.198

2008

0.062

0.093

0.010

0.009

0.001

22.377

17.456

0.368

0.402

1.265

3.360

11.914

0.132

1.081

6.397

21.747

2009

0.046

0.090

0.010

0.008

0.001

24.924

17.731

0.060

0.390

1.130

3.202

13.134

0.140

1.025

6.132

22.277

2010

0.030

0.087

0.010

0.007

0.001

27.451

18.003

0.001

0.378

0.994

3.043

14.359

0.148

0.969

5.867

22.821

Rataan

0.054

0.091

0.010

0.008

0.001

23.651

17.593

0.276

0.396

1.198

3.281

12.522

0.136

1.053

6.265

22.011

2007

0.078

0.096

0.010

0.009

0.001

19.775

17.126

0.662

0.419

1.429

3.518

10.536

0.121

1.140

6.674

21.180

2008

0.062

0.093

0.010

0.009

0.001

22.299

17.401

0.355

0.407

1.292

3.359

11.769

0.129

1.084

6.408

21.730

2009

0.046

0.090

0.010

0.008

0.001

24.845

17.675

0.047

0.395

1.157

3.201

12.988

0.138

1.029

6.142

22.259

2010

0.030

0.087

0.010

0.007

0.001

27.372

17.948

0.002

0.383

1.022

3.042

14.213

0.146

0.973

5.877

22.803

Rataan

0.054

0.092

0.010

0.008

0.001

23.573

17.538

0.267

0.401

1.225

3.280

12.377

0.134

1.057

6.275

21.993

337

Lampiran 19. Lanjutan YEAR

SSKB

SSTN

SSIK

SSHT

ECOS

ECOG

PDBK

DEPR

TPAK

UNEM

LABS

PFOR

DEGHS

DEGTN

RHSTN

2007

16.857

3.537

3.856

0.516

46.184

3.458

1.233

52.420

58.985

3.935

78.585

22.036

11.807

8.015

58.511

2008

16.987

3.549

3.779

0.475

46.761

3.218

1.231

52.197

58.922

4.140

78.897

19.172

11.474

8.034

59.161

2009

17.115

3.561

3.703

0.434

47.316

2.994

1.229

51.970

58.859

4.341

79.207

16.320

11.136

8.054

59.809

2010

17.242

3.573

3.625

0.394

47.883

2.760

1.227

51.742

58.800

4.542

79.510

13.208

10.796

8.075

60.457

Rataan

17.050

3.555

3.741

0.455

47.036

3.108

1.230

52.082

58.892

4.240

79.050

17.684

11.303

8.045

59.485

2007

16.479

3.542

3.611

0.564

45.412

4.603

1.346

53.508

60.371

2.871

77.215

25.723

11.574

8.048

58.401

2008

16.608

3.555

3.531

0.523

45.983

4.379

1.344

53.270

60.314

3.067

77.542

22.903

11.251

8.070

59.051

2009

16.737

3.567

3.453

0.483

46.535

4.170

1.342

53.029

60.257

3.259

77.867

20.085

10.925

8.093

59.700

2010

16.864

3.580

3.372

0.443

47.099

3.952

1.340

52.789

60.203

3.451

78.189

17.045

10.597

8.115

60.350

Rataan

16.672

3.561

3.492

0.503

46.257

4.276

1.343

53.149

60.286

3.162

77.703

21.439

11.087

8.082

59.376

2007

16.449

3.543

3.587

0.568

45.345

4.709

1.352

53.525

60.478

2.779

77.134

26.053

11.556

8.059

58.392

2008

16.578

3.556

3.507

0.528

45.916

4.486

1.350

53.285

60.422

2.974

77.462

23.234

11.234

8.081

59.042

2009

16.706

3.568

3.428

0.487

46.466

4.280

1.348

53.044

60.365

3.165

77.789

20.417

10.909

8.104

59.691

2010

16.834

3.581

3.347

0.447

47.030

4.063

1.346

52.803

60.312

3.356

78.111

17.368

10.583

8.127

60.341

Rataan

16.642

3.562

3.467

0.508

46.189

4.385

1.349

53.164

60.394

3.069

77.624

21.768

11.071

8.093

59.367

2007

16.420

3.544

3.564

0.572

45.280

4.811

1.359

53.546

60.581

2.691

77.054

26.370

11.539

8.070

58.383

2008

16.549

3.557

3.484

0.532

45.852

4.590

1.357

53.306

60.526

2.884

77.383

23.554

11.218

8.092

59.033

2009

16.677

3.569

3.404

0.492

46.401

4.384

1.355

53.064

60.470

3.075

77.711

20.742

10.894

8.115

59.683

2010

16.805

3.582

3.324

0.451

46.965

4.169

1.353

52.822

60.418

3.265

78.034

17.673

10.569

8.138

60.332

Rataan

16.613

3.563

3.444

0.512

46.125

4.489

1.356

53.185

60.499

2.979

77.546

22.085

11.055

8.104

59.358

338

Lampiran 20. Hasil Simulasi Peramalan Nilai Dasar dan Kebijakan Alokasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kawasan Sumatera Barat Tahun 2007 - 2010 NO

YEAR

SKENARIO

_TYPE_

MODE

ERRORS

PAGE

PIDE

PWRE

PTRE

PRDE

PHRE

PSRE

PSWE

PEVE

POTE

PDEX

14

2007

PREDICT

SIMULATE

0.000

0.984

1.250

0.933

6.988

3.185

2.675

0.235

0.741

0.655

5.738

23.384

15

2008

PREDICT

SIMULATE

0.000

0.986

1.223

0.920

6.824

3.139

2.636

0.231

0.717

0.651

5.748

23.076

16

2009

PREDICT

SIMULATE

0.000

0.989

1.200

0.910

6.685

3.095

2.603

0.227

0.696

0.647

5.752

22.805

17

2010

PREDICT

SIMULATE

0.000

0.990

1.177

0.900

6.553

3.062

2.572

0.224

0.678

0.644

5.766

22.566

0.987

1.213

0.916

6.763

3.120

2.622

0.229

0.708

0.649

5.751

22.958

14

2007

PREDICT

SIMULATE

0.000

0.878

1.879

1.205

11.142

4.937

18.734

0.351

1.493

0.726

6.200

47.545

15

2008

PREDICT

SIMULATE

0.000

0.879

1.860

1.196

11.040

4.917

18.752

0.349

1.480

0.723

6.217

47.414

16

2009

PREDICT

SIMULATE

0.000

0.879

1.846

1.190

10.956

4.896

18.768

0.347

1.469

0.720

6.226

47.298

17

2010

PREDICT

SIMULATE

0.000

0.879

1.830

1.182

10.871

4.884

18.781

0.346

1.460

0.718

6.246

47.197

0.879

1.854

1.193

11.002

4.909

18.759

0.348

1.476

0.722

6.222

47.364

Nilai Dasar

Rata-rata

P3-20R_25

Rata-rata 14

2007

PREDICT

SIMULATE

0.000

0.868

1.939

1.231

11.543

5.106

19.494

0.363

1.566

0.733

6.244

49.087

15

2008

PREDICT

SIMULATE

0.000

0.868

1.922

1.223

11.447

5.089

19.514

0.361

1.554

0.730

6.262

48.969

16

2009

PREDICT

SIMULATE

0.000

0.869

1.908

1.217

11.368

5.070

19.531

0.359

1.544

0.728

6.272

48.866

17

2010

PREDICT

SIMULATE

0.000

0.869

1.893

1.210

11.289

5.060

19.546

0.357

1.535

0.725

6.292

48.776

0.869

1.916

1.220

11.412

5.081

19.521

0.360

1.550

0.729

6.268

48.925

P3-21R_27

Rata-rata 14

2007

PREDICT

SIMULATE

0.000

0.858

1.997

1.256

11.924

5.267

20.253

0.373

1.634

0.739

6.286

50.588

15

2008

PREDICT

SIMULATE

0.000

0.858

1.980

1.248

11.833

5.251

20.276

0.371

1.624

0.736

6.305

50.484

16

2009

PREDICT

SIMULATE

0.000

0.859

1.967

1.242

11.759

5.235

20.295

0.370

1.614

0.734

6.316

50.392

17

2010

PREDICT

SIMULATE

0.000

0.859

1.953

1.236

11.684

5.226

20.312

0.368

1.607

0.732

6.336

50.311

0.859

1.974

1.246

11.800

5.245

20.284

0.371

1.620

0.735

6.311

50.444

Rata-rata

P3-22R_29

339

Lampiran 20. Lanjutan YEAR

PROC

PUKC

PAGC

PWET

PDRY

PEST

PDYK

PGRA

PTEM

PWOD

PSWA

PHOU

PCUL

PUSE

PLAPS

PLAPL

2007

63.377

55.178

38.831

5.764

22.100

9.781

0.047

1.350

3.254

11.743

0.116

3.041

49.435

57.196

6.205

0.000

2008

64.296

54.806

40.272

5.577

24.581

9.907

0.042

1.389

3.140

11.466

0.060

3.035

51.573

59.197

6.269

0.000

2009

65.165

54.462

41.620

5.390

27.058

10.194

0.038

1.428

3.026

11.189

0.002

3.029

53.869

61.354

6.332

0.000

2010

66.005

54.128

42.914

5.204

29.545

10.479

0.033

1.466

2.912

10.911

0.000

3.024

56.172

63.574

6.394

0.000

Rataan

64.711

54.644

40.909

5.484

25.821

10.090

0.040

1.408

3.083

11.327

0.045

3.032

52.762

60.330

6.300

0.000

2007

59.279

58.864

31.096

5.750

20.904

7.612

0.070

1.261

2.956

12.149

0.366

3.018

46.485

54.086

6.088

0.007

2008

60.143

58.594

32.433

5.562

23.343

7.618

0.066

1.299

2.837

11.877

0.300

3.012

48.466

55.914

6.149

0.006

2009

60.966

58.340

33.693

5.374

25.797

7.602

0.061

1.337

2.719

11.603

0.233

3.006

50.436

57.731

6.211

0.005

2010

61.767

58.087

34.912

5.188

28.240

7.634

0.057

1.375

2.602

11.330

0.163

3.000

52.449

59.589

6.272

0.005

Rataan

60.539

58.471

33.034

5.469

24.571

7.616

0.064

1.318

2.779

11.740

0.266

3.009

49.459

56.830

6.180

0.006

2007

58.793

59.378

30.180

5.749

20.804

7.561

0.072

1.252

2.937

12.167

0.300

3.016

46.353

53.858

6.075

0.007

2008

59.651

59.118

31.505

5.561

23.240

7.574

0.068

1.290

2.818

11.896

0.233

3.009

48.339

55.689

6.137

0.006

2009

60.469

58.874

32.755

5.374

25.688

7.552

0.064

1.328

2.700

11.622

0.165

3.003

50.299

57.495

6.198

0.005

2010

61.266

58.629

33.966

5.188

28.129

7.581

0.060

1.365

2.582

11.349

0.094

2.997

52.307

59.345

6.259

0.005

Rataan

60.045

59.000

32.102

5.468

24.465

7.567

0.066

1.309

2.759

11.759

0.198

3.006

49.325

56.597

6.167

0.006

2007

58.336

59.857

29.319

5.749

20.706

7.521

0.074

1.244

2.919

12.186

0.237

3.013

46.236

53.649

6.063

0.007

2008

59.190

59.607

30.634

5.561

23.142

7.543

0.070

1.282

2.800

11.914

0.169

3.007

48.230

55.488

6.125

0.006

2009

60.003

59.371

31.876

5.374

25.577

7.572

0.066

1.320

2.681

11.642

0.100

3.001

50.231

57.333

6.186

0.005

2010

60.796

59.134

33.080

5.187

28.024

7.601

0.062

1.357

2.563

11.368

0.029

2.995

52.242

59.186

6.247

0.005

Rataan

59.581

59.492

31.227

5.468

24.362

7.559

0.068

1.301

2.741

11.778

0.134

3.004

49.235

56.414

6.155

0.006

340

Lampiran 20. Lanjutan YEAR

PLAJG

PLAKT

PLAKD

PLAUJ

PLAUK

PPKOT

PLAKR

PLAKS

PLAKL

PLAKP

PLAKM

PKBOT

PLFBD

PLFOW

POTKM

SSPG

2007

0.000

0.059

0.000

0.000

0.124

21.917

2.857

0.186

1.011

2.620

1.438

1.669

0.055

2.063

13.140

24.400

2008

0.000

0.034

0.000

0.000

0.118

24.429

2.965

0.011

1.000

2.633

1.352

1.946

0.060

2.029

12.898

25.071

2009

0.000

0.009

0.000

0.000

0.112

26.937

3.070

0.000

0.988

2.649

1.266

2.221

0.064

1.995

12.654

25.741

2010

0.000

0.000

0.000

0.000

0.106

29.439

3.174

0.000

0.977

2.667

1.179

2.482

0.069

1.962

12.410

26.410

Rataan

0.000

0.026

0.000

0.000

0.115

25.681

3.017

0.049

0.994

2.642

1.309

2.080

0.062

2.012

12.776

25.406

2007

0.084

0.083

0.013

0.008

0.039

20.670

1.963

0.106

1.086

3.019

1.432

0.006

0.020

2.123

13.480

24.143

2008

0.070

0.059

0.004

0.007

0.031

23.166

2.058

0.070

1.076

3.037

1.346

0.031

0.024

2.090

13.242

24.812

2009

0.056

0.035

0.010

0.006

0.024

25.660

2.152

0.012

1.066

3.057

1.259

0.056

0.027

2.058

13.002

25.480

2010

0.042

0.011

0.010

0.006

0.017

28.150

2.246

0.001

1.056

3.079

1.173

0.079

0.031

2.025

12.761

26.146

Rataan

0.063

0.047

0.009

0.007

0.028

24.412

2.105

0.047

1.071

3.048

1.303

0.043

0.026

2.074

13.121

25.145

2007

0.084

0.085

0.018

0.008

0.032

20.570

1.891

0.088

1.093

3.054

1.430

0.005

0.017

2.128

13.491

24.120

2008

0.070

0.061

0.008

0.007

0.024

23.064

1.985

0.078

1.083

3.073

1.343

0.012

0.021

2.095

13.254

24.789

2009

0.056

0.037

0.010

0.006

0.016

25.557

2.079

0.013

1.073

3.093

1.257

0.037

0.025

2.063

13.014

25.456

2010

0.042

0.013

0.010

0.006

0.009

28.045

2.171

0.002

1.063

3.115

1.170

0.060

0.029

2.030

12.774

26.122

Rataan

0.063

0.049

0.011

0.007

0.020

24.309

2.032

0.045

1.078

3.084

1.300

0.028

0.023

2.079

13.133

25.122

2007

0.085

0.087

0.022

0.008

0.025

20.473

1.823

0.072

1.100

3.088

1.428

0.010

0.014

2.133

13.503

24.099

2008

0.070

0.063

0.012

0.007

0.017

22.966

1.916

0.056

1.089

3.107

1.341

0.034

0.018

2.100

13.266

24.767

2009

0.056

0.039

0.003

0.006

0.009

25.458

2.008

0.045

1.079

3.128

1.254

0.058

0.022

2.068

13.027

25.434

2010

0.042

0.015

0.010

0.006

0.002

27.945

2.100

0.032

1.069

3.150

1.168

0.082

0.026

2.035

12.787

26.099

Rataan

0.063

0.051

0.012

0.007

0.013

24.211

1.962

0.051

1.084

3.118

1.298

0.046

0.020

2.084

13.146

25.100

341

Lampiran 20. Lanjutan YEAR

SSKB

SSTN

SSIK

SSHT

ECOS

ECOG

PDBK

DEPR

TPAK

UNEM

LABS

PFOR

DEGHS

DEGTN

RHSTN

2007

6.714

2.755

0.039

2.745

36.575

1.893

1.329

72.494

54.595

5.768

68.954

42.804

11.152

7.829

122.779

2008

6.736

2.753

0.069

2.717

37.207

1.512

1.328

73.101

54.606

6.018

69.010

40.803

10.928

7.864

122.936

2009

6.756

2.751

0.103

2.689

37.835

1.141

1.328

73.703

54.623

6.262

69.068

38.646

10.710

7.901

123.093

2010

6.776

2.749

0.136

2.661

38.460

0.786

1.328

74.301

54.642

6.501

69.138

36.426

10.496

7.938

123.250

Rataan

6.746

2.752

0.087

2.703

37.519

1.333

1.328

73.400

54.617

6.137

69.043

39.670

10.822

7.883

123.015

2007

6.228

2.762

0.246

2.806

36.185

3.322

1.466

73.762

56.335

4.429

67.184

45.914

10.789

7.883

122.632

2008

6.243

2.760

0.211

2.779

36.805

2.955

1.466

74.358

56.363

4.664

67.218

44.086

10.550

7.922

122.785

2009

6.258

2.758

0.174

2.752

37.422

2.597

1.466

74.950

56.396

4.894

67.256

42.269

10.318

7.961

122.939

2010

6.272

2.756

0.137

2.724

38.035

2.252

1.466

75.539

56.428

5.122

67.306

40.411

10.090

8.001

123.094

Rataan

6.250

2.759

0.192

2.765

37.112

2.782

1.466

74.652

56.381

4.777

67.241

43.170

10.437

7.942

122.863

2007

6.191

2.763

0.215

2.812

36.101

3.455

1.473

73.755

56.465

4.314

67.088

46.142

10.761

7.901

122.620

2008

6.205

2.761

0.179

2.784

36.718

3.090

1.472

74.349

56.494

4.548

67.120

44.311

10.521

7.939

122.773

2009

6.219

2.759

0.141

2.757

37.332

2.732

1.472

74.941

56.528

4.777

67.156

42.505

10.288

7.979

122.927

2010

6.232

2.758

0.104

2.730

37.946

2.389

1.472

75.528

56.561

5.004

67.205

40.655

10.059

8.020

123.081

Rataan

6.212

2.760

0.160

2.771

37.024

2.917

1.472

74.643

56.512

4.661

67.142

43.403

10.407

7.960

122.850

2007

6.154

2.764

0.186

2.817

36.020

3.581

1.479

73.755

56.590

4.205

66.993

46.351

10.734

7.916

122.608

2008

6.168

2.762

0.149

2.790

36.636

3.217

1.479

74.348

56.621

4.437

67.023

44.512

10.493

7.956

122.761

2009

6.181

2.761

0.111

2.762

37.249

2.861

1.479

74.938

56.656

4.665

67.058

42.667

10.258

7.996

122.915

2010

6.195

2.759

0.073

2.735

37.861

2.518

1.478

75.525

56.690

4.891

67.105

40.814

10.029

8.037

123.068

Rataan

6.175

2.762

0.130

2.776

36.942

3.044

1.479

74.642

56.639

4.550

67.045

43.586

10.379

7.976

122.838

342