Gerihano, Eka Intan K.P, Sahat M.H. Simanjuntak
Strategi Pengelolaan Kawasan Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Provinsi Jambi Gerihano Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan Fakultas Ekonomi Manajemen IPB Eka Intan K.P Sahat M.H. Simanjuntak Institut Pertanian Bogor
JAM 14, 1 Diterima, Mei 2015 Direvisi, Juli 2015 2015 Oktober 2015 Januari 2016 Disetujui, Februari 2016
Abstract: Forest is place of living for many plants and animals. Moreover, forest is the ecosystem support for living creature which directly live at the forest and surround it. Forest is vulenarable resources to be exploited because generally in the forest is contained so many resources that have high economic value such as mineral. One of the areas that have a large forest in Jambi Province is TNKS. In fact, there are still illegal logging in TNKS that have been done by the people. If this issue happens continuously, it will make the forest in TNKS area damage and will affected the people’s life. Beside, the population’s demand and economy factors cause the forest becomes agricultural lands. In long terms, this condition will make the function of the forest as vegetation reduces as a result of clearing. Based on this condition, the study on the forest sustainable management of TNKS is necessary. This study aims to know how the forest sustainable management of TNKS is using the AHP method. The result shows that the most priority strategy that have to be concern is the law sanction based on the rules. Keywords: TNKS, AHP, forest management
Jurnal Aplikasi Manajemen (JAM) Vol 14 No 1, 2016 Terindeks dalam Google Scholar
Abstrak: Hutan merupakan habitat bagi banyak flora dan fauna serta merupakan penunjang ekosistem bagi keseluruhan makhluk hidup tidak hanya yang hidup didalamnya tetapi juga sekitarnya termasuk manusia. Hutan juga merupakan sumberdaya yang rentan untuk dieksploitasi karena pada umumnya kawasan hutan banyak terdapat sumberdaya yang bernilai ekonomi tinggi misalnya mineral. Salah kawasan satu hutan yang cukup luas terdapat di Provinsi Jambi adalah TNKS. Kondisi yang terjadi faktanya masih terdapat penebangan liar dikawasan TNKS yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Masalah ini apabila dibiarkan terus menerus akan menyebabkan hutan TNKS sebagai taman nasional menjadi rusak dak nantinya dapat merugikan masyarakat itu sendiri. Selain itu tekanan penduduk dan ekonomi juga menyebabkan lahan hutan saat ini menjadi lahan pertanian masyarakat yang lama kelamaan akan menyebabkan penurunan vegetasi hutan karena pembukaan lahan. Oleh karena itu diperlukan strategi pengelolaan hutan TNKS secara berkelanjutan yang dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini ingin mengetahui strategi pengelolaan TNKS dengan menggunakan metode AHP (Analytical Hierarchy Procces). Hasil penelitian menunjukkan strategi yang lebih diprioritaskan adalah penetapan sanksi hukum sesuai undang-undang. Kata Kunci: TNKS, AHP, pengelolaan hutan
Alamat Korespondensi: Gerihano (0852 668 80838) Wisma Assalam (Dramaga Kabupaten Bogor) Gerihano@ gmail.com
120
Perkembangan konsumsi kayu dunia semakin meningkat setiap tahunnya melebihi produksi
akan mengakibatkan hutan yang merupakan ekosistem bagi berbagai flora dan fauna termasuk manusia keberadaannya menjadi terancam. Tanaman
JURNAL APLIKASI Nama Orang MANAJEMEN | VOLUME120 14 | NOMOR 1 | MARET 2016
Strategi Pengelolaan Kawasan Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Provinsi Jambi
yang terdapat dikawasan hutan terutaman pohon merupakan tumbuhan yang menyerap karbon yang menjadi sumber masalah pemanasan global dan dampaknya terhadap perubahan cuaca secara ekstrem di banyak negara di dunia dan telah menjadi perhatian global termasuk Indonesia. Oleh karena itu pemerintah berupaya menurunkan emisi gas rumah kaca dengan cara menjaga hutan dari deforestasi. Jambi merupakan salah satu Provinsi yang memiliki kawasan hutan yang cukup luas yaitu sekitar 2.179.440 ha pada tahun 1999. Dari keseluruhan hutan yang ada di Provinsi Jambi, terdapat hutan lindung yang termasuk kedalam kawasan taman nasional yaitu 338.000 ha. Salah satu taman nasional di Provinsi Jambi adalah Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). TNKS merupakan taman nasional yang ditetapkan pada tahun 1996 dengan luas keseluruhan 1.368.000 ha yang merupakan gabungan dari beberapa cagar alam yang memiliki kawasan hutan lindung serta terdapat daerah aliran sungai yang mengalir di beberapa provinsi dan menjadi sumber air bagi masyarakat. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Kehutanan sebetulnya telah mengeluarkan Peraturan UU P 56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional. Peraturan ini dengan tegas menyebutkan pemanfaatan dan rehabilitasi taman nasional serta pelarangan penebangan hutan. Namun yang terjadi pada kenyataannya masih terdapat deforestasi yang disebabkan karena aktifitas penebangan hutan secara liar oleh oknum masyarakat. Deforestasi dapat terjadi karena berbagai faktor, namun secara umum deforestasi terjadi karena terdapat perbedaan pandangan antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah berupaya untuk melestarikan hutan karena merupakan manfaat hutan yang begitu besar bagi ekosistem termasuk manusia, sedangkan masyarakat berupaya memenuhi kebutuhan hidupnya dan bergantung dari hutan sebagai sumber mata pencaharian.Hal tersebut terjadi karena pengetahuan masyarakat yang masih rendah terhadap nilai ekonomi kawasan hutan dan kebijakan pengelolaan hutan yang kurang melibatkan masyarakat. Terjadinya penebangan hutan disebabkan karena kebutuhan ekonomi masyarakat. Masyarakat mengambil kayu dari hutan untuk dimanfaatkan sebagai bahan membuat rumah serta dijual kepada orang lain.
Walaupun masih terbatas dalam pemanfaatan secara tradisional namun jika dibiarkan terus menerus jika penduduk bertambah banyak maka akan menyebabkan kelestarian kawasan hutan menjadi terancam. Selain karena alasan ekonomi, faktor lain yang membuat deforestasi semakin meningkat adalah keterbatasan lahan yang dimiliki oleh masyarakat. Ketidakmampuan masyarakat untuk membeli lahan menyebabkan panyak terjadi pembukaan hutan untuk dijadikan lahan pertanian oleh masyarakat. Pentingnya kawasan hutan bagi kelangsungan hidup masyarakat dan keinginan masyarakat sekitar hutan untuk memperoleh taraf hidup yang lebih baik secara ekonomi serta keinginan dari pemerintah untuk melestarikan hutan, maka dari itu perlu dilakukan penelitian tentang strategi pengelolaan kawasan TNKS yang secara jangka panjang dapat memberi manfaat bagi kedua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat secara berkelanjutan. Adapun yang menjadi tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah merumuskan kebijakan pengelolaan TNKS di Provinsi Jambi secara berkelanjutan yang menguntungkan bagi pemerintah dan masyarakat. Menjadi pertimbangan pemerintah dalam upaya untuk mengelola TNKS yang dapat memberikan keuntungan kepada masyarakat baik secara ekonomi maupun lingkungan, namun dengan tetap menjaga kelestarian hutan.
METODE Penelitian ini menggunakan metode analisis hierarki proses (AHP). Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah dan masyarakat yang terlibat di kawasan TNKS dipusatkan pada 2 desa di Kecamatan Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, populasi tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa wilayah administratif kecamatan tersebut langsung berbatasan dengan kawasan TNKS.Desa yang menjadi lokasi penelitian yaitu Desa Pelompek Pasar Baru dan Desa Sungai Jernih. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah pihak dinas dan instansi terkait yaitu: Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten, BKSDA, Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat, Lurah di 2 Desa, Serta Camat.
TERAKREDITASI SK DIRJEN DIKTI NO. 66b/DIKTI/KEP/2011
ISSN: 1693-5241
121
Gerihano, Eka Intan K.P, Sahat M.H. Simanjuntak
Deforestasi yang terjadi di kawasan TNKS dapat disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah adanya keterbatasan serta kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak pengelola kawasan hutan, selain itu dapat pula disebabkan karena hingga saat ini pihak pengelola kawasan TNKS belum melibatkan masyarakat sekitar kawasan hutan dengan baik. Sementara dilain pihak, masyarakat yang tinggal di kawasan hutan jika tidak diberikan pengetahuan yang baik tentang cara pemanfaatan dan pengelolaan hutan serta manfaat hutan bagi masyarakat itu sendiri maka kondisi kerusakan hutan di kawasan TNKS akan sulit diselesaikan. Selain itu, program pemerintah yang dilaksanakan terhadapa kawasan akan cenderung sulit untuk berhasil mencapai tujuan jika tidak tercipta hubungan yang baik antara masyarakat dan pihak pengelola kawasan. Lebih lanjut menurut Saaty (2008) penyelesaian pengambilan keputusan menggunakan model AHP menggunakan beberapa tahap yaitu: (1) Memecahkan masalah dan cara penyelesaiannya. (2) Mengetahui struktur penyelesaian masalah mulai dari atas beserta tujuan yang ingin dicapai, serta tujuan berdasarkan sudut pandang yang lebih luas. Melalui tingkatan menengah diharapkan dapat diketahui unsur-unsur utama yang sangat mempengaruhi permasalahan. Pada tingkatan paling bawah biasanya terdapat serangkaian alternatif untuk mencapai tujuan. (3) Membuat beberapa pasang matriks perbandingan antara satu kategori dengan kategori lainnya berdasarkan prioritas. Tiap unsur pada tingkatan atas digunakan sebagai perbandingan terhadap tingkatan di bawahnya. (4) Menggunakan nilai prioritas yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya dibandingkan dengan nilai prioritas pada tahapan dibawahnya untuk setiap unsur yang terdapat dalam struktur tingkatan. Lalu tiap unsur pada tingkatan bawah dijumlahkan nilainya dan dibandingkan terhadap prioritas secara keseluruhan hingga diperoleh perbandingan masing-masing unsur terhadap prioritas secara keseluruhan. AHP menggunakan perbandingan yang diperoleh berdasarkan penilaian dengan menggunakan angka yang menunjukkan tingkat prioritas tiap unsur, atau tiap unsur tertentu dibandingkan dengan unsur yang lain pada suatu kriteria atau karakteristik perbandingan tertentu. Skala penomoran berdasarkan perbedaan prioritas dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 122
Skala Penomoran AHP Intensitas Kepentingan
Penjela san
Kedua unsur yang dibandingkan berkontribusi sama terhadap tujuan Unsur yang satu sedikit lebih penting daripada yang lainnya, 3 pengalaman dan penilaian lebih mendukung satu unsur dibandingkan unsur yang lain. Unsur yang 1 lebih penting dari unsur yang lain, pengalaman dan 5 penilaian sangat kuat mendukung satu unsur dibandingkan yang lainnya. Satu unsur jelas lebih penting dibandingkan u nsur yang lain, yang 7 terlihat do minan dalam pelaksanaannya. Satu unsur mutlak lebih penting dari unsur lainnya yang didukung o leh 9 bukt i – bukti dan alasan yang menguatkan. Nilai diantara dua pertimbangan yang berdekatan, nilai ini diberikan 2,4,6,8 apabila ada 2 pertimbangan diantara dua pilihan. Jika i mendapat 1 angka dibandingkan aktifitas j, maka j Kebalikan mempunyai nilai kebalikannya dibanding dengan i Sumber: Thomas L. Saaty 1993 1
HASIL Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui hasil analisis kebijakan pengelolaan TNKS disusun menggunakan metode Analisis Hierarki Proses (AHP). Struktur hierarki perumusan kebijakan ditetapkan berdasarkan beberapa faktor yaitu aktor, kriteria, alternatif, dan strategi pengelolaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Perhitungan perumusan kebijakan menggunakan metode AHP ini dilaksanakan melalui wawancara menggunakan bantuan kuesioner dengan pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan kawasan TNKS. Goal yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah Kebijakan Pengelolaan Kawasan TNKS Provinsi Jambi. Penegakan dibidang hukum ini hendaknya dilakukan dengan saling berkoordinasi antara pihak penanggung jawab pengelolaan kawasan dan pihak pemerintah daerah. Mengingat luasnya kawasan akan lebih efektif bila masyarakat di tiap desa yang berbatasan dengan kawasan ikut dilibatkan. Pelaku yang
JURNAL APLIKASI Nama Orang MANAJEMEN | VOLUME 14 | NOMOR 1 | MARET 2016
Strategi Pengelolaan Kawasan Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Provinsi Jambi
melakukan pelanggaran hendaknya ditindak tegas seusai undang-undang. Jika perambahan hutan telah dalam kondisi yang sangat memprihatinkan maka sanksi adat dapat juga diterapkan. Setelah strategi penetapan hukum dapat diketahui bahwa strategi sosialisasi nilai hutan bagi masyarakat menjadi prioritas kedua menurut stakeholder. Upaya penetapan sosialisasi nilai hutan ini dapat dilakukan dengan cara misalnya pertemuan berkala antara pihak pengelola kawasan dengan masyarakat. Pendekatan sosialisasi dapat dilakukan dengan pendekatan melalui kelompok tani yang ada di tiap desa. Selain petani sosialisasi juga penting dilakukan bagi siswa sekolah yang terdapat di sekitar kawasan, agar rasa menghargai lingkungan dapat tumbuh dalam masyarakat sejak dini. Dalam pelaksanaannya pihak pengelola dapat bekerjasama dengan pihak sekolah dengan memberikan waktu disekolah kepada pihak terkait pengelolaan hutan secara rutin. Strategi yang menjadi prioritas selanjutnya menurut stakeholder adalah pertanian tumpang sari di kawasan hutan. Strategi ini dapat dilaksanakan namun dengan dilakukan pengawasan yang ketat dari pihak terkait. Pertanian hanya dapat dilakukan di zona pemanfaatan dan pembukaan lahan baru tidak boleh diizinkan. Masyarakat juga hendaknya tidak hanya melakukan kegiatan perladangan tetapi juga membantu pengelolaan dan pengawasan hutan. Pertanian agroforestry juga dapat menjadi pilihan untuk menetapkan strategi pertanian di kawasan hutan. Pola agroforestry yang dilakukan misalnya pola silvikultur yaitu penanaman yang mengkombinasikan tanaman berkayu dan tanaman non kayu. Strategi terakhir adalah penetapan sistem carbon trade. Strategi ini mendapat prioritas paling rendah karena pihak stakeholder berpendapat sistem carbon trade ini belum memiliki ketentuan yang jelas. Namun apabila strategi ini ingin dilaksanakan dapat dilakukan dengan cara memperkenalkan TNKS dan kekayaan alamnya secara nasional dan internasional kepada pemerintah maupun perusahaan. Identifikasi tentang TNKS flora fauna dan kekayaan alam yang ada dikawasan TNKS lebih ditingkatkan lagi. Pihak pengelola juga dapat mencari informasi kepada pihak lain yang pernah bekerjasama dengan pihak luar.
PEMBAHASAN Elemen Aktor terhadap Goal Berdasarkan hasil wawancara diketahui pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan TNKS saat ini adalah Balai Besar TNKS, hasil penelitian menunjukkan aktor yang lebih diprioritaskan oleh keseluruhan responden yang diwawancara dapat dilihat pada gambar diatas menunjukkan hasil yang sama. Balai Besar dianggap sebagai pihak yang tepat untuk mengelola TNKS dengan bobot (0.636) karena merupakan lembaga langsung di bawah Kementerian Kehutanan sehingga tidak terpengaruh dengan pihak lain yang memiliki kepentingan misalnya pemerintahan Kabupaten maupun Provinsi. Namun dari gambar di atas dapat diketahui bahwa setelah TNKS pihak yang sebaiknya mengelola TNKS adalah Pemerintah dengan bobot (0.196), hal ini berarti dalam upaya untuk pengelolaan kawasan TNKS, pihak Balai Besar TNKS sebaiknya bekerjasama dengan pihak pemerintah (Dinas Kehutanan) karena merupakan aktor yang bekerja dalam bidang yang sama, selain itu kenyataan di lapangan menjukkan bahwa wilayah kerja antara Dinas Kehutanan dan Balai Besar TNKS saling berbatasan untuk itu diperlukan koordinasi yang baik antara kedua pihak terkait.
Elemen Kriteria terhadap Aktor Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa alternatif pengelolaan kawasan TNKS jika dilihat secara keseluruhan bahwa kriteria yang paling di prioritaskan adalah hukum dengan bobot (0.428). Hasil tersebut menunjukkan bahwa masih kurangnya tegasnya penegakan hukum dalam pengelolaan kawasan TNKS. Hal ini juga terbukti dari wawancara kepada responden masyarakat diketahui bahwa masih ada sebagian anggota masyarakat yang mengambil kayu di kawasan hutan walaupun bukan menjadi mata pencaharian utama masyarakat.Setelah kriteria hukum yang perlu diprioritaskan adalah kriteria ekonomi, hal tersebut sesuai dengan hasil pengamatan di lapangan yang menunjukkan bahwa masyarakat memanfaatkan kawasan TNKS sebagai lahan pertanian untuk menunjang kebutuhan ekonomi.
TERAKREDITASI SK DIRJEN DIKTI NO. 66b/DIKTI/KEP/2011
ISSN: 1693-5241
123
Gerihano, Eka Intan K.P, Sahat M.H. Simanjuntak
Elemen Alternatif terhadap Kriteria Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari beberapa alternatif secara keseluruhan responden menganggap alternatif Peningkatan Pendapatan perlu lebih diprioritaskan dengan bobot (0.049) karena stakeholder yang diwawancarai menganggap apabila masyarakat sudah memiliki kesejahteraan yang baik maka kecenderungan masyarakat untuk merusak hutan akan berkurang. Setelah alternatif peningkatan pendapatan alternatif berikutnya adalah Snaksi Undang-Undang dengan bobot (0.035) hal ini disebabkan karena pada kenyataan di lapangan masih ada oknum masyarakat yang menebang hutan baik untuk memanfaatkan kayu atau membuka lahan perkebunan, namun berdasarkan tabel yang telah dijelaskan sebelumnya dapat diketahui bahwa prioritas peningkatan pendapatan masyarakat merupakan prioritas utama jika dibandingkan dengan sanksi undangundang yang dapat disimpulkan bahwa pihak pengelola kawasan TNKS sebaiknya memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
Elemen Strategi terhadap Alternatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk strategi pengelolaan kawasan TNKS jika dari sisi alternatif maka dapat dilihat secara keseluruhan yang lebih diprioritaskan adalah strategi Penetapan Sanksi Hukum dengan bobot (0.25) sedangkan yang terendah adalah strategi penetapan sistem carbon trade karena dianggap masih sulit untuk dilaksanakan bagi pihak terkait. Jika diamati lebih lanjut terdapat strategi pengelolaan lain yang memiliki bobot hampir sama yaitu Pertanian Tumpang Sari dan Sosialisasi Nilai Hutan. Hal ini berarti secara keseluruhan responden menganggap kesejahteraan masyarakat termasuk kedalam faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengelolaan kawasan TNKS, selain itu untuk mencapai pengelolaan kawasan TNKS yang berkelanjutan perlu diperhatikan tentang informasi nilai hutan yang terdapat di kawasan TNKS serta perlunya informasi tersebut bagi masyarakat. Penetapan sistem carbon trade menjadi strategi yang terakhir dipilih, berdasarkan wawancara kepada responden di lapangan hal ini disebabkan karena beberapa responden belum mengetahui mekanisme penetapan carbon trade dan bagaimana peraturan-peraturan yang terkait dengan hal tersebut. 124
Selain itu, beberapa responden beranggapan sistem carbon trade terlalu rumit dan mempunyai peluang untuk menguntungkan beberapa pihak tertentu. Strategi penetapan sistem carbon trade ini dapat ditetapkan jika telah terdapat peraturan tertulis yang jelas dan disosialisasikan secara penuh kepada seluruh aktor-aktor terkait pengelolaan kawasan TNKS dan pihak-pihak terkait paham hak dan tanggung jawab mereka sesuai dengan peraturan tersebut.Gambar diagram hasil analisis AHP dapat dilihat pada lampiran.
KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Kebijakan pengelolaan kawasan TNKS yang berkelanjutan lebih diprioritaskan pada bidang hukum dengan strategi penetapan sanksi hukum sesuai dengan undang-undang. Hal tersebut sesuai dengan permasalahan yang saat ini dihadapi oleh pengelola kawasan yaitu banyak terjadi penebangan ilegal di dikawasan hutan.
Saran Kerusakan hutan masih banyak terjadi di kawasan TNKS, namun kerusakan tersebut masih sangat kecil jika dibandingkan luas keseluruhan kawasan. Pihak pengelola kawasan TNKS perlu memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan. Masyarakat sebaiknya dilibatkan dalam pengawasan hutan dengan cara yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Perlunya mengatur dengan jelas pengelolaan wilayah yang meliputi hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sesuai dengan pemanfaatan berkelanjutan. Penetapan sistem tumpang sari bagi masyarakat yang telah memiliki lahan di kawasan hutan perlu diawasi dengan baik, selain itu sebaiknya akses masyarakat tersebut hanya dibatasi pada zona pemanfaatan saja.
DAFTAR RUJUKAN FAO. 2012. Forests Products. FAO Forestry Services No.45.FAO Statistics Series No. 201.Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome.
JURNAL APLIKASI Nama Orang MANAJEMEN | VOLUME 14 | NOMOR 1 | MARET 2016
Strategi Pengelolaan Kawasan Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Provinsi Jambi
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 15. 2012. Tentang Panduan Valuasi Ekosistem Hutan.
Saaty Thomas, L. 2008. Decision Making with the Analytic Hierarchy Process.University of Pittsburgh. USA.
TERAKREDITASI SK DIRJEN DIKTI NO. 66b/DIKTI/KEP/2011
ISSN: 1693-5241
125
