Daftar Isi. Tim Penyusun The Team. Table of Contents. Pengarah. Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Penanggung Jawab. Sekretaris Ditjen Kekayaan Negara

Tim Penyusun The Team Pengarah

Daftar Isi Table of Contents

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Penanggung Jawab Sekretaris Ditjen Kekayaan Negara Ketua Dedi Syarif Usman

05

VISI, MISI, DAN STRATEGI VISION, MISSION, AND STRATEGY

09

NILAI-NILAI ORGANISASI OUR VALUES

11

PENGANTAR DIREKTUR JENDERAL DIRECTOR-GENERAL’S FOREWORD

19

ORGANISASI THE ORGANIZATION

31

PERKEMBANGAN PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DEVELOPMENTS IN STATE ASSET MANAGEMENT

67

PERKEMBANGAN PENILAIAN KEKAYAAN NEGARA DEVELOPMENTS IN STATE ASSET VALUATION

87

PERKEMBANGAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DEVELOPMENTS IN STATE CLAIMS MANAGEMENT

Materi & Naskah Sri Wahyuni, Iswati, Muhammad Zulkifli, Bram Yunianto, Rohmat, Utami Dewi, Bayu Setiaji, Ivan Tauriesanto, Murahman, Neil Efryano Prayoga, Kokom Romlah, Aziza Yuniarti, Wirawan Firman Nurcahya, Bend Abidin Santosa Sekretariat Jose Arif Lukito, Adi Wibowo, Heru Riyanto, Anton Wibisono, Marya Mujayani, Doni Prasetyo Aji, Fatchur Berlianto, Denny Setyaji Prabowo, Sena Mahesa Wicaksana

105

PERKEMBANGAN PELAYANAN LELANG DEVELOPMENTS IN AUCTION SERVICE

125

PERATURAN PERUNDANGAN DAN PENANGANAN PERKARA REGULATION AND LITIGATION

141

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DEVELOPMENTS IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

153

PERKEMBANGAN INTERNAL INTERNAL DEVELOPMENT

179

PELUANG DAN TANTANGAN 2011 OPPORTUNITIES AND CHALLENGES IN 2011

189

DAFTAR KANTOR PELAYANAN DJKN OUR OFFICES

198

KALENDER PERISTIWA PENTING 2010 EVENT HIGHLIGHTS 2010

4

5

vision,mission, and Strategy

01 Visi, Misi, dan Strategi

Vision, Mission, and Strategy Government is a trust, and the officers of the government are trustees. And both the trust and the trustees are created for the benefit of the people. —Henry Clay

6

Visi Menjadi Pengelola Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang yang profesional dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Misi 1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara 2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum 3. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan 4. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel 5. Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual-beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Vision To be a professional and accountable institution in charge of managing state asset, state claims, and auctions, for the greatest interest of the people.

Mission 1. Optimizing government revenue, advancing efficiency in the government expenditure, and improving effectiveness of state asset management 2. Safeguarding physical, administrative, and le gal aspect of state asset 3. Conducting state asset valuation to convey a value which is fair and dependable as a reference for various purposes. 4. Managing state claims in effective, efficient, transparent, and accountable manner 5. Upholding auction in effective, efficient, trans parent, accountable, fair, and competitive manner as a trade instrument that accommodates the public’s interest.

7

Strategi

Strategy

Sesuai dengan Rencana Strategis DJKN 2010– 2014, DJKN telah menetapkan strategi yang meliputi:

In line with DJKN’s Strategic Plan for 2010-2014, we have set our strategy which includes:

1. Menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan lelang.

1. Developing and refining regulations in the field of management of state asset, state assets valuation, state claims, and auction service.

2. Menatausahakan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang dengan akurat dan akuntabel.

2. Administering state assets, state claims, and auction in an accurate and accountable way.

3. Meningkatkan pengamanan kekayaan negara baik secara administrasi, fisik, dan tertib hukum.

3. Putting more effort in safeguarding the physical, administrative, and legal aspect of state asset.

4. Mengintegrasikan perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) dengan penganggaran.

4. Integrating the planning of State Assets (BMN) need with the budgeting.

5. Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang.

5. Improving the quality of the services in field of state asset management, valuation, state claims management, and auctions.

8 6. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara termasuk aset idle dan pengurusan piutang negara.

6. Optimizing the management of state assets, including the idle assets, and handling state claims.

7. Meningkatkan penerimaan kembali (recovery) yang berasal dari pengeluaran pembiayaan APBN dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

7. Raising the recovery deriving from the state budget expenditure non-tax revenues.

8. Meningkatkan kesadaran (awareness) dan kemitraan dengan stakeholder dalam pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang.

8. Lifting up awareness and partnerships with stakeholders in field of state asset management, valuation, state claims management, and auctions.

9. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan lelang.

9. Enhancing the monitoring and performance evaluation for state assets management, state claims management, and auctions.

10. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), organisasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan Pengelolaan Anggaran.

10. Improving the quality of human resources, organization, Information and Communication Technology, and Budget Management.

9

Nilai-Nilai Organisasi

Our Values

Seiring perkembangan organisasi, kian penting bagi DJKN untuk menetapkan nilai yang menjadi sumber budaya dan strategi organisasi. Nilai-nilai itu adalah:

As we grow, it has become more important to define the core values from which we develop our culture and strategies. These are the three core values that we live by:

Integritas

Integrity

Sikap dasar dan sikap mental yang menjunjung tinggi kebenaran.

We maintain a basic and mental attitude that upholds the truth.

Komitmen

Commitment

Senantiasa melakukan upaya terbaik dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam menyelesaikan setiap pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi

We consistently make the best effort and hold a high sense of responsibility in completing every job to achieve organizational goals.

Ketulusan

Sincerity

Selalu bekerja dalam kesungguhan dan keikhlasan serta senantiasa menjaga kebersihan hati.

We a l w a y s w o r k e a r n e s t l y, s i n c e re l y, a n d always cultivate a true heart.

10

Hadiyanto Direktur Jenderal Kekayaan Negara Director General of State Asset Management

Kata Pengantar Dirjen

11

Director general’s foreword

02 Pengantar Direktur Jenderal Director General’s ForeworD

Most of the important things in the world have been accomplished by people who have kept on trying when there seemed to be no hope at all. —Dale Carnegie

Director General’s Forewords

12 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) merupakan salah satu unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang mengemban tugas melaksanakan pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang. Dengan lingkup tugas yang beragam, DJKN harus melakukan extra e ff o r t a g a r d a p a t m e l a k s a n a k a n s e l u r u h amanat tersebut dengan baik, terutama untuk membenahi pengelolaan kekayaan negara yang meliputi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), kekayaan negara dipisahkan, dan kekayaan negara lain-lain, yang selama ini belum dilaksanakan dengan baik. Dalam rangka membenahi pengelolaan BMN, sejak tahun 2007 DJKN telah melaksanakan kegiatan penertiban BMN sebagai tahap awal untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang berdasarkan pada prinsip tertib administrasi, tertib hukum dan tertib fisik. Berkat kerja keras seluruh jajaran DJKN yang bekerja sama dengan seluruh Kementerian Negara/ Lembaga, target penyelesaian Penertiban B M N b e r h a s i l d i p e n u h i p a d a b u l a n M a re t 2 0 1 0 . P re s t a s i t e r s e b u t m e n d a p a t k a n apresiasi dari berbagai pihak, baik inter nal maupun ekster nal Kementerian Keuangan, salah satunya yaitu Museum Rekor Indonesia (MURI). Sampai dengan tahun 2010, kegiatan Penertiban BMN telah berhasil dilaksanakan terhadap 22.857 satuan kerja (satker) dengan nilai wajar BMN mencapai Rp800,46 triliun, atau mengalami kenaikan sebesar 205,18% dari saldo awal sebesar Rp390,12 triliun.


Directorate General of State Asset Management (DJKN) is an organizational unit within the Ministry of Finance that is tasked with the management of state assets, state claims, and auction services. Bearing a heavy duty to reorganize the governance of state assets which has not been handled properly in this countr y, DJKN must make an extra effor t to carry out the mandate well, especially for the management of state assets which include the management of State Asset (BMN), Separated State Assets (KND), and Other State Assets (KNL).

In order to mend the management of BMN, since 2007 DJKN has carried BMN arrangement activities as the first step to realize the BMN management based on the principle of good administration, rule of law, and physical order. Thanks to the hard work of the whole range o f D J K N ’s s t a ff s i n c o l l a b o r a t i o n w i t h t h e Ministries/Agencies, the completion of BMN arrangement has been met in March 2010. For this achievement, DJKN has been appreciated by various par ties, both in and outside the Ministry of Finance, one of which is the Indonesian Record Museum (MURI). Until the year 2010, the BMN arrangement has been successfully implemented on 22,857 working units at fair value reached Rp800,46 trillion, an increase of 205.18% from the beginning balance of Rp390.12 trillion.

13 B e rd a s a r k a n h a s i l d a r i P e n e r t i b a n B M N tersebut diharapkan setiap Kementerian/ Lembaga selaku pengguna barang dapat memiliki informasi/database BMN yang lengkap dan andal untuk disajikan kepada publik. Selanjutnya, sesuai dengan “roadmap of strategic asset management” yang telah disusun oleh DJKN, diharapkan tahapan pengelolaan BMN dapat difokuskan pada upaya memperkuat sistem pengendalian intern dan optimalisasi pengelolaan BMN.

I t i s e x p e c t e d t h a t t h e re s u l t s o f B M N arrangement will provide each Ministry/Agency as the assets users with complete and reliable information/database on BMN to be presented to the public. Furthermore, in accordance with the “roadmap of strategic asset management” that has been prepared by DJKN, the phases of BMN management are expected to focus on strengthening the internal control system and optimizing the management of BMN.

Te r k a i t p e n g e l o l a a n K e k a y a a n N e g a r a Dipisahkan (KND), DJKN berperan dalam hal pemberian kajian dan analisis kepada Menteri Keuangan terhadap usulan Penyertaan Modal Negara (PMN), privatisasi Badan Usaha M i l i k N e g a r a ( B U M N ) , re s t r u k t u r i s a s i , d a n penetapan kekayaan awal pada Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Selama tahun 2010, telah ditetapkan penambahan penyertaan modal negara sebanyak 7 (tujuh) penetapan, privatisasi BUMN terhadap 4 (empat) BUMN serta beberapa kajian dan analisis terkait pengelolaan KND. Dengan ruang lingkup KND yang cukup luas dan tingginya tuntutan stakeholder terkait pengelolaan KND, DJKN membutuhkan sumber daya manusia yang andal terutama dalam melakukan analisis terhadap laporan keuangan. Untuk itu, akan dilakukan capacity building secara berkelanjutan kepada seluruh jajaran DJKN yang telah ada.

In the field of KND management, DJKN provides the Minister of Finance with study and analysis on the proposal of state investment, divestment, privatization, establishment of new state-owned enterprises, and the restructuring of state-owned enterprises. During the year 2010, as many as seven state investments, four privatizations, and some studies and analyses related to KND management were conducted. KND management, with its large scope, and its high demand from the relevant stakeholders, requires reliable human resources, especially in analyzing the financial statements. For that, DJKN will set a sustainable capacity building to the entire DJKN’s employees.

DJKN juga berperan dalam pengelolaan kekayaan negara lain-lain yang meliputi kekayaan negara sumber daya alam/ energi, aset eks-Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), aset eks-Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), aset eksBank Dalam Likuidasi (BDL), aset eks-Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3), aset nasionalisasi atau Aset Bekas Milik Asing/Cina (ABMA/C), cagar budaya dan benda berharga asal muatan kapal tenggelam (BMKT), aset

DJKN also plays a role in managing other state assets such as natural or energy resources, assets from Contractors of Production Sharing Contracts (KKKS), assets of ex-Indonesian Bank Restructuring Agency (BPPN), assets of Liquidated Banks (BDL), assets of exGover nment Blanket Guarantee Unit (UP3), nationalized assets or seized assets of exforeigners, heritage assets, treasure-laden shipwrecks, seized or confiscated assets of


14

eks-kepabeanan dan cukai, barang yang dirampas oleh negara, barang gratifikasi, hak atas bumi-air-dan-tata ruang angkasa, dan hak atas kekayaan intelektual (HAKI). Melalui pengelolaan atas kekayaan negara lain-lain, DJKN berhasil menyumbangkan penerimaan kembali (recovery) yang berasal dari pengeluaran APBN pada tahun 2010 sebesar Rp771.447.439.246,85 atau sebesar 220,41% dari target.

Customs and Excises, grafts, the rights to l a n d s , w a t e r, a n d s p a c e g o v e r n a n c e , a n d i n t e l l e c t u a l p ro p e r t y r i g h t s . T h ro u g h t h e management of other state-controlled assets, DJKN successfully contributed a recover y deriving from the state budget expenditure amounted to Rp771,447,439,246.85, or 220.41% from the target.

Selain itu, DJKN juga melaksanakan tugas penilaian yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan di bidang pengelolaan kekayaan negara. Hasil penilaian berupa opini nilai yang disampaikan DJKN merupakan bahan pengambilan keputusan yang sangat penting bagi para pemangku kepentingan. Sebagai contoh, penilaian atas BMN juga menjadi dasar penentuan underlying asset dalam rangka penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/sukuk negara.

In addition, DJKN also carries out necessary valuations in the field of management of state assets. The result of which is very important material for stakeholders’s decision-making. For instance, the BMN valuation is also the basis for determining underlying assets regarding the issuance of State Sharia Bonds (SBSN).

Dalam melaksanakan tugas pengurusan piutang negara selama tahun 2010, DJKN telah berhasil menyelesaikan Piutang Negara Dapat Diselesaikan (PNDS) sebesar Rp820.657.807.945,00 atau 106% dari target. Selain itu, DJKN juga telah menyusun Roadmap Percepatan Penyelesaian Pengurusan Piutang N e g a r a 2 0 1 0 - 2 0 1 4 u n t u k m e m p e rc e p a t penyelesaian outstanding piutang negara

In 2010, serving its function as the state claims manager, DJKN settled state claims amounting to Rp820,657,807,945 million or 1 0 6 % o f t h e t a r g e t . A p a r t f ro m t h a t , D J K N also established the Roadmap for State Claims Settlement Acceleration 2010-2014 to speed up the settlement of outstanding state claims as of July 1, 2010 which amounted to Rp62.41 trillion. This serves as proof of DJKN’s


15 per-1 Juli 2010 yaitu sebesar Rp62,41 triliun. Hal tersebut merupakan bukti komitmen DJKN dalam menyelesaikan piutang negara secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

commitment in completing the state claims in a way that is effective, efficient, transparent and accountable.

Pelayanan lelang merupakan fungsi DJKN yang mendukung penegakan hukum, transaksi p e rd a g a n g a n , d a n P e n e r i m a a n N e g a r a Bukan Pajak (PNBP). Oleh karena itu, DJKN senantiasa melakukan upaya perbaikan untuk menjadikan lelang sebagai instrumen jual-beli yang mampu memberikan kepastian hukum, mengakomodasi kepentingan masyarakat ser ta berperan dalam meningkatkan PNBP. Pada tahun 2010, pelayanan lelang yang dilaksanakan DJKN menghasilkan pokok lelang sebesar Rp6,796 triliun atau 212,62% dari target, sedangkan untuk bea lelang sebesar Rp83,836 miliar atau 190,33% dari target.

Auction service is DJKN’s function that supports law enforcement, commercial transactions, and non-tax revenue (PNBP). Therefore, DJKN always makes effor ts to improve the role of auction as a trading instrument that is able to provide legal certainty, to accommodate the interests of society as well as to raise nontax revenues. As a result, auction increased s i g n i f i c a n t l y, b o t h i n t e r m s o f a u c t i o n n e t result and auction fee. In 2010, the auction net result and non-tax revenues from auction fee amounted to Rp6,796 trillion and Rp83,836 billion or 212,62% and 190,33% of targeted result respectively.

Memasuki usia keempat di tahun 2010 ini, berbagai hambatan di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang telah berhasil dilalui DJKN. Namun demikian, kami menyadari bahwa di masa mendatang akan selalu ada hambatan dan tantangan dalam setiap pelaksanaan tugas yang telah diamanatkan. Oleh karena itu, kami percaya bahwa core values yang kami junjung, yaitu integritas, komitmen, dan ketulusan, dibutuhkan untuk menghadapi setiap hambatan dan tantangan. K a m i p e rc a y a s i n e r g i a n t a r a c o re v a l u e s dengan semangat di DJKN akan membuat instansi kebanggaan ini menjadi semakin solid serta dapat meraih kepercayaan publik di masa mendatang.

Entering its fourth year, DJKN has successfully

Tidak lupa saya mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas segala petunjuk dan ridhoNya sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Thanks to Allah SWT for all His guidance and contentment so that we could carr y out our task as expected. To you all of DJKN’s staffs, I am grateful for your hard work in helping performing our duties in the mid of obstacles and challenges. For the year 2011, we are

Saya berterima kasih dan memberikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah

passed diverse obstacles in the field of management of state assets, state claims, and auction services. However, we realize that in the future there will always be obstacles and challenges in each of the tasks that have been mandated. Therefore, we believe that the core values that we hold, namely integrity, commitment, and sincerity, are required to cope with any obstacles and challenges. We believe the synergy between the core values and the spirit of “one team, one spirit, one goal” in DJKN will make this institution that we are proud of even more solid in gaining public trust in the future.


16 membantu pelaksanaan tugas DJKN serta kepada seluruh jajaran DJKN atas kerja keras dalam menghadapi kendala dan tantangan. Kami bertekad pada tahun 2011, pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang dapat berjalan lebih baik untuk mewujudkan p e n i n g k a t a n p e l a y a n a n d a n k e p e rc a y a a n p u b l i k . O l e h k a re n a i t u , k a m i i n s t r u k s i k a n kepada seluruh jajaran DJKN untuk selalu bekerja keras dan pantang menyerah dalam menghadapi setiap hambatan dan tantangan di masa depan demi kemajuan instansi ini pada khususnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. “Leading Upcoming Challenge to a Brighter Future” kami harapkan menjadi tema yang tepat dalam laporan tahunan ini.

committed to improving our effort in carrying out the management of state assets, state claims, and auction services, so that we could enhance our service and maintain public’s trust at the same time. So, to the entire ranks of DJKN, let us always work hard and tough in facing every obstacle and challenge in the future for the progress of this institution in par ticular and the welfare of the society in general. Hence, I expect that “Leading Upcoming Challenge to a Brighter Future” would be the appropriate theme for this annual report.

Akhirnya, semoga laporan tahunan atas realisasi tugas yang telah direncanakan untuk tahun 2010 ini menjadi tolok ukur pelaksanaan tugas dan dapat bermanfaat sebagai pedoman kerja tahun berikutnya, serta memberikan motivasi untuk meningkatkan kinerja seluruh jajaran DJKN.

Finally, I hope the entire DJKN’s personnel could make use of this annual report on the realization of tasks programmed for the year 2010 as a benchmark and a guideline for the tasks ahead, and as a driving force for improving our future performance.

Hadiyanto Direktur Jenderal Kekayaan Negara Director General of State Asset Management


“Sampai dengan tahun 2010, kegiatan Penertiban BMN telah berhasil dilaksanakan terhadap 22.857 satuan kerja (satker) dengan nilai wajar BMN mencapai Rp800,46 triliun, atau mengalami kenaikan sebesar 205,18% dari saldo awal sebesar Rp390,12 triliun.”

“Until the year 2010, the BMN arrangement has been successfully implemented on 22,857 working units at fair value reached Rp800,46 trillion, an increase of 205.18% from the beginning balance of Rp390.12 trillion.”

18

Organisasi DJKN

19

THE ORGANIZATION

03 Organisasi DJKN The Organization

Effective leadership is putting first things first. Effective management is discipline, carrying it out. —Stephen Covey

The Organization

20 B e rd a s a r k a n P e r a t u r a n M e n t e r i K e u a n g a n Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi d a n Ta t a K e r j a D e p a r t e m e n K e u a n g a n , Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disebut DJKN mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The Minister of Finance’s Regulation Number 100/PMK.01/2008 concerning the Organi zation and Job Description of Ministry of Finance, stipulated that the duty of DJKN is to for mulate and implement policies and technical standards in the field of state asset, s t a t e c l a i m s , a n d a u c t i o n i n a c c o rd a n c e with the Minister of Finance’s policy and the existing regulations.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJKN menyelenggarakan fungsi yang sangat strategis, yaitu :

In performing its duties, DJKN maintains the following strategic functions:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang;

1. Preparing the formulation of Ministry of Finance’s policy in the field of state asset, state claims and auction;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang;

2. Executing the policies in the field of state

3. Penyusunan standardisasi, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang;

3. Formulating the standards, norms, and the guidelines for criteria and procedures in the field of state asset, state claims and auction;

4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang;

4. Providing technical guidance and evaluation in the field of state asset, state claims and auction;

5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

5. Maintaining the administration of the Directorate-General.

Organisasi DJKN terdiri dari Direktur Jende ral sebagai pimpinan unit eselon I dan membawahi 8 (delapan) unit eselon II, yaitu 1 (satu) Sekretariat dan 7 (tujuh) Direktorat Teknis.

DJKN consists of the Director General as an echelon I unit in charge of eight echelon II units comprising one Secretariat and seven Technical Directorates.

Tenaga Pengkaji

Senior Advisors

Dinamika gejolak ekonomi seperti krisis global merupakan satu faktor yang mempengaruhi kondisi di lapangan terkait pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang. Dalam hal pengelolaan kekayaan

The global economic turmoil brings about conditions that affects the management of state assets, state claims, and auctions. The management of state assets or separated assets and other state assets, state claims, a n d t h e a u c t i o n a re o f t e n f a c e d w i t h l e g a l

Organisasi DJKN

asset, state claims and auction;

Struktur Organisasi Organization Structure

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DIRECTORATE-GENERAL OF

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL SECRETARIAT OF DIRECTORATE-GENERAL

DIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN

DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA I

DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA II

DIRECTORATE OF OTHER STATE ASSET

DIRECTORATE OF STATE ASSET I

DIRECTORATE OF STATE ASSET II

KANTOR WILAYAH (17)

REGIONAL OFFICE (17)

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (70) STATE ASSET MANAGEMENT AND AUCTION SERVICE OFFICE (70)

DIREKTORAT PENILAIAN KEKAYAAN NEGARA

DIREKTORAT PIUTANG NEGARA

DIREKTORAT LELANG

DIRECTORATE OF STATE ASSET VALUATION

DIRECTORATE OF STATE CLAIMS

DIRECTORATE OF AUCTION

DIREKTORAT HUKUM & INFORMASI DIRECTORATE OF LEGAL AFFAIRS & INFORMATION

Profil DIrektur Jenderal,Sekretaris, Direktur,dan Tenaga Pengkaji

DIRECTOR GENERAL, SECRETARY, DIRECTORS, AND SENIOR ADVISORS’ PROFILES Dari kiri-kekanan: Arif Baharudin, S.E., MBA, Teguh Wiyono, S.H., MBA, Soepomo, S.H., LLM, Drs. Pardiman, M.Si., Suyatno Harun, Ak., M.Sc, Hadiyanto, S.H., LLM. , DR .Lalu Hendry Yujana,S.E .Ak.,MM., Agus Rijanto Sedjati, S.Sos., M.M, Suryanto, S.E , Drs. Susiadi Prayitno, CES, DR. Bambang S. Marsoem, DR. Purnama T. Sianturi, S.H., M.Hum

23 negara baik kekayaan negara dipisahkan maupun kekayaan negara lain-lain, piutang negara, serta lelang sering kali dihadapkan pada masalah hukum. Hal ini memunculkan tantangan baru bagi DJKN dalam mengemban fungsi pengaturan dan pengawasannya. Salah satu upaya untuk merespon tantangantatangan tersebut adalah dengan membentuk 3 (tiga) jabatan senior baru di lingkungan DJKN terhitung sejak 25 Januari 2010, yang terdiri dari :

p ro b l e m s . T h i s p o s e s n e w c h a l l e n g e s f o r DJKN in carrying out its functions to regulate and supervise. Thus, from January 25, 2010 o n w a rd , t h e g o v e r n m e n t c a m e u p w i t h t h e establishment of three new senior positions within DJKN. They are:

1. Tenaga Pengkaji Har monisasi Kebijakan mempunyai tugas menelaah dan mengkaji s e r t a m e n y u s u n re k o m e n d a s i d i b i d a n g peraturan perundang-undangan dan kebijakan lainnya ser ta penanganan hukum kekayaan negara, piutang negara, dan lelang;

1. Senior Advisor for Policy Har monization has the task of reviewing and assessing a n d p ro v i d i n g re c o m m e n d a t i o n s i n t h e field of legislation and other policies and handling of state assets, state claims, and auctions;

2. Tenaga Pengkaji Optimalisasi Kekayaan Negara mempunyai tugas menelaah dan m e n g k a j i s e r t a m e n y u s u n re k o m e n d a s i d i bidang optimalisasi kekayaan Negara;

2. Senior Advisor for State Asset Optimization has the task of reviewing and assessing and making recommendations in the field of state asset optimization;

3. Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi, dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan mempunyai tugas menelaah dan mengkaji s e r t a m e n y u s u n re k o m e n d a s i d i b i d a n g restrukturisasi, privatisasi, dan efektivitas kekayaan negara dipisahkan.

3.

K e t i g a Te n a g a P e n g k a j i t e r s e b u t s e c a r a struktural langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Namun demikian, dalam melaksanakan tugasnya, ketiganya tetap h a r u s m e l a k u k a n k o o rd i n a s i d e n g a n u n i t unit kerja terkait lainnya di lingkungan DJKN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19/PMK.01/2010 tentang Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan

S t r u c t u r a l l y, t h e t h re e s e n i o r a d v i s o r s a re directly under and responsible to the Director General of State Assets Management. However, in per for ming their duties, all the three still have to coordinate with other related working unit in the environment DJKN in accordance with Regulation of the Minister of Finance (PMK) No. 19/PMK.01/2010 concerning Senior Advisors in the Directorate General of State Asset Management, the Ministry of Finance.

Senior Advisor for Restructuring, P r i v a t i z a t i o n , a n d E ff e c t i v e n e s s o f Separated State Asset has the task to review and assess and make recommendations in the field of restructuring, privatization, and the effectiveness of separated state asset.

The Organization

24

A d a p u n s u s u n a n o r g a n i s a s i D i re k t o r a t Jenderal Kekayaan Negara terdiri dari : 1. Sekretariat Direktorat Jenderal; 2. Direktorat Barang Milik Negara I; 3. Direktorat Barang Milik Negara II; 4. Direktorat Kekayaan Negara Lain-lain; 5. Direktorat Penilaian Kekayaan Negara; 6. Direktorat Piutang Negara; 7. Direktorat Lelang; 8. Direktorat Hukum dan Informasi.

DJKN is composed of the following offices: 1. Secretariat of Directorate-General; 2. Directorate of State Asset I; 3. Directorate of State Asset II; 4. Directorate of Other State Asset; 5. Directorate of State Asset Valuation; 6. Directorate of State Claims; 7. Directorate of Auction; 8. Directorate of Legal Affairs and Information.

Di samping itu, unit vertikal di lingkungan DJKN yang saat ini telah beroperasi, meliputi 17 (tujuh belas) Kantor Wilayah (Kanwil) dan 70 (tujuh) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dari 89 (delapan puluh s e m b i l a n ) K P K N L b e rd a s a r k a n P e r a t u r a n Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Based on the Minister of Finance’s Regulation Number 102/PMK.01/2008 concerning Organization and Job Description of Vertical Unit in the DJKN, DJKN organizes 17 regional offices (Kanwil) and 89 service offices (KPKNL). Currently, all of the 17 regional offices and 70 out of the 89 service offices have been fully operated.

Sementara untuk 19 (sembilan belas) kantor pelayanan lainnya yang belum beroperasi, saat ini dalam proses analisis urgensi dan beban kerja dengan mempertimbangkan kebutuhan stakeholder di wilayah kantor pelayanan yang akan dibuka dan ketersediaan anggaran untuk pembukaan kantor baru.

The remaining 19 service offices would be operational depending on their respective urgency and workload, by taking into account the stakeholder’s needs and the budget readiness.

Organisasi DJKN

25 Profil Direktur Jenderal, Sekretaris, Direktur, dan Tenaga Pengkaji DIRECTOR GENERAL, SECRETARY, DIRECTORS, AND SENIOR ADVISORS’ PROFILES

Hadiyanto, S.H., LLM.

Hadiyanto, S.H., LLM.

Mulai menjabat sebagai

Served as the Director-General

Direktur Jenderal Kekayaan

of DJKN since October 27, 2006.

Negara sejak 27 Oktober

He graduated from Faculty of

2006. Beliau memperoleh gelar

Law, Padjadjaran University in

Sarjana Hukum dari Universitas

1986 and obtained his Master

Padjajaran tahun 1986 dan

Degree from Harvard Law

memperoleh gelar Master of

School, Cambridge, USA in 1993.

Law dari Law School Harvard University, Cambridge, USA pada tahun 1993.

DR.Lalu Hendr y Yujana,S.E.Ak.,MM.

DR.Lalu Hendr y Yujana,S.E.Ak.,MM.


Took office as Secretary of

Sekretaris Direktorat Jenderal

DJKN since May 7, 2010. He

Kekayaan Negara sejak 7

is an alumnus of the Faculty

Mei 2010. Beliau merupakan

of Economics, Brawijaya

alumnus Fakultas Ekonomi dari

University in 1982 and obtained

Universitas Brawijaya pada tahun

his Doctorate in Business

1982 dan memperoleh gelar

Management from Padjadjaran

Doktor Manajemen Bisnis dari

University in 2005.

Universitas Padjajaran pada tahun 2005.

Drs. Pardiman, M.Si.

Drs. Pardiman, M.Si.

Mulai menjabat sebagai Direktur

Drs. Pardiman, M.Si started his

Barang Milik Negara I DJKN

term as the Director of State

sejak 17 Oktober 2008. Beliau

Asset I, since October 17, 2008.

merupakan alumnus dari STIA

He graduated from STIA LAN in

LAN pada tahun 1983 dan

1983 and obtained his Master

memperoleh gelar Magister Ilmu

Degree in Administration from the

Administrasi dari Universitas

University of Indonesia in 1996.

Indonesia pada tahun 1996.

The Organization


Arif Baharudin, S.E., MBA

Arif Baharudin, S.E., MBA


Started his term as the Director

Barang Milik Negara II DJKN

of State Asset II, since August

sejak 7 Agustus 2009. Beliau

7, 2009. He graduated from

memperoleh gelar Sarjana

Faculty of Economics, Brawijaya

Ekonomi dari Universitas

University in 1991 and obtained

Brawijaya pada tahun 1991 dan

his MBA from Denver University,

memperoleh gelar Master of

USA, in 1998.

Business Administration dari Denver University, USA pada tahun 1998.

Suyatno Harun, Ak., M.Sc

Suyatno Harun, Ak., M.Sc


Began serving as the Director

Penilaian Kekayaan Negara

of State Asset Valuation since

DJKN sejak 8 Juli 2009. Beliau

July 8, 2009. He graduated from

merupakan alumnus D4 STAN

Diploma IV Program in Finance

Spesialisasi Akuntansi pada

Majoring in Accounting from

tahun 1986 dan memperoleh

State College of Accountancy

gelar Master of Science in

(STAN) in 1986, and earned his

Professional Accounting dari

Master Degree in Professional

University of Hartford, USA pada tahun 1991.

Accounting from University of

Drs. Susiadi Prayitno, CES

Drs. Susiadi Prayitno, CES


Has been appointed as Director

Kekayaan Negara Lain-lain

of Other State Asset since May

DJKN sejak 7 Mei 2010. Beliau

7, 2010. He graduated from the

merupakan alumnus dari

University Krisnadwipayana in

Universitas Krisnadwipayana

1982 and obtained a Certificat

pada tahun 1982 dan

d’Etudes Superieures from

memperoleh Certificat d’Etudes

the Department of Urban

Superieures dari jurusan Urban

Management, Entpe, Paris in

Management, Entpe, Paris pada

1992.

tahun 1992.

Organisasi DJKN

Hartford, USA, in 1991.


Soepomo, S.H., LLM

Soepomo, S.H., LLM


Started his term as the Director of

Piutang Negara DJKN sejak 7 Mei

State Claims since May 7, 2010.


He graduated from the Faculty

Sarjana Hukum dari Universitas

of Law Diponegoro University in

Diponegoro pada tahun 1983

1983 and acquired his Master

dan memperoleh gelar Master of

Degree in Law from Tulane

Law dari Tulane University, New

University, New Orleans, USA in

Orleans, USA pada tahun 1992.

1992.

Sur yanto, S.E

Sur yanto, S.E


Assumed his term as the Director

Direktur Lelang DJKN sejak 7

of Auction since May 7, 2010.

Mei 2010. Beliau merupakan

He graduated from Faculty

alumnus Fakultas Ekonomi dari

of Economics, University of

Universitas Indonesia pada

Indonesia in 1990

tahun 1990.

Agus R ijanto Sedjati, S.Sos., M.M

Agus R ijanto Sedjati, S.Sos., M.M


Has been appointed as the

Hukum dan Informasi DJKN sejak

Director of Legal Affairs and

7 Mei 2010. Beliau memperoleh

Information since May 7, 2010.

gelar Sarjana Sosial dari

He holds a Bachelor of Social

Universitas 17 Agustus 1945,

Science from the University of

Semarang pada tahun 1998

17 Agustus 1945, Semarang,

dan memperoleh gelar Magister

in 1998 and obtained a Master

Manajemen dari STIE Mitra

degree in Management from STIE

Indonesia Semarang pada tahun

Mitra Indonesia Semarang in

2000.

2000.

The Organization


DR. Bambang S. Marsoem

DR. Bambang S. Marsoem


Began serving as Senior Advisor

Tenaga Pengkaji Optimalisasi

for State Asset Optimization

Kekayaan Negara sejak 7 Mei

since May 7, 2010. He earned his


Doctoral Degree of Philosophy

Doctor of Philosophy dari North

from North Carolina State

Carolina State University, USA

University, USA, in 2000.

pada tahun 2000.

Teguh Wiyono, S.H., MBA

Teguh Wiyono, S.H., MBA

Mulai menjabat sebagai Tenaga

Has been appointed as Senior

Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi

Advisor for Restructuring,

dan Efektivitas Kekayaan Negara

Privatization and the

Dipisahkan sejak 7 Mei 2010.

Effectiveness of Separated State

Beliau merupakan alumnus dari Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada pada tahun 1980 dan memperoleh gelar Master of Business Administration dari College of Insurance, New York, USA pada tahun 1989.

DR. Purnama T. Sianturi, S.H., M.Hum

DR. Purnama T. Sianturi, S.H., M.Hum

Mulai menjabat sebagai Tenaga

Began serving as Senior Advisor for

Pengkaji Harmonisasi Kebijakan

Policy Harmonization since May 7,

sejak 7 Mei 2010. Beliau merupakan

2010. She graduated from the Faculty

alumnus dari Fakultas Hukum,

of Law, University of Padjajaran in

Universitas Padjajaran pada tahun

1990, obtained her Master Degree

1990, Magister Humaniora dari

in Humanities from the University of

Universitas Sumatera Utara pada

Sumatera Utara in 2002, and acquired

tahun 2002, dan memperoleh gelar

a Doctorate in Jurisprudence from the

Doktor Ilmu Hukum dari Universitas

University of Sumatera Utara in 2007.

Sumatera Utara pada tahun 2007.

Organisasi DJKN

Asset since May 7, 2010. He graduated from the Faculty of Law, University of Gadjah Mada in 1980 and earned his Masters of Business Administration from the College of Insurance, New York, USA, in 1989.

30

Perkembangan Pengelolaan Kekayaan Negara

31

developments in State Asset Management

04

PERKEMBANGAN PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA Developments in State Asset Management

It was character that got us out of bed, commitment that moved us into action, and discipline that enabled us to follow through. —Zig Ziglar

Development in State Asset Management

32 Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan di bidang pengelolaan kekayaan negara, DJKN mengemban tugas untuk mewujudkan penataan dan pengelolaan aset negara yang tertib, akuntabel dan transparan. Hal tersebut merupakan tugas berat mengingat belum optimalnya manajemen aset negara pada beberapa dekade pemerintahan sebelumnya, sehingga pengelolaan aset negara dengan pendekatan secara konvensional menjadi tidak mencukupi lagi. Diperlukan sebuah gerakan masif dan menyeluruh untuk dapat menerapkan pola baru manajemen aset negara yang meliputi Barang Milik Negara (BMN), Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), dan Kekayaan Negara Lain-lain (KNL). P o l a b a r u y a n g d i k e n a l d e n g a n “ ro a d m a p of strategic asset management” tersebut merupakan penunjuk arah dalam upaya mewujudkan manajemen aset negara yang sehat dan modern. Beberapa tahapan yang telah dilaksanakan oleh DJKN adalah;

As an organization performing the duties and functions of the Ministry of Finance in the field of management of state assets, DJKN bears the assignment of reorganizing the management of state assets, which for decades have not b e e n m a n a g e d o p t i m a l l y. T h i s h e a v y t a s k m a k e s t h e c o n v e n t i o n a l a p p ro a c h t o t h e management of state assets insufficient any longer. Instead, a massive and comprehensive movement is required to be able to apply the new patter n of management of state assets that includes State Asset (BMN), Separated State Asset (KND), and Other State Assets (KNL). New pattern, known as “the roadmap of strategic asset management”, serves as a signpost of asset management in an effort to realize a sound and moder n state assets management through several stages which have been partly carried out by DJKN:

1. Melengkapi empat komponen utama sebuah organisasi, yaitu peraturan perundangundangan, sistem dan prosedur kerja, sumber daya manusia, dan sarana teknologi informasi.

1. Completing the four major components of an organization, namely legal basis, systems and working procedures, human resources, and information technology tools.

2. Menyelesaikan program pener tiban BMN terhadap 74 Kementerian/Lembaga melalui kegiatan inventarisasi dan penilaian BMN yang dilakukan sejak 2007 hingga akhir tahun 2010. Dengan selesainya kegiatan tersebut, DJKN dan seluruh Kementerian/Lembaga selaku pengguna barang diharapkan memiliki informasi/data aset negara yang lengkap dan andal untuk disajikan kepada publik. Data tersebut tidak saja dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, namun juga benar menurut kaidah standar akuntansi, aspek hukum, dan aspek teknis manajemen aset negara. Pada tahapan ini, Pemerintah Pusat telah siap untuk memasuki tahapan berikutnya, yaitu penguatan sistem pengendalian intern pengelolaan aset negara.

2. Completing the BMN arrangement program i n 7 4 M i n i s t r i e s / A g e n c i e s t h ro u g h t h e inventory taking and BMN valuation conducted since 2007 until the end of 2010. With the completion of these activities, DJKN and the entire Ministry/Agency as the asset users are e x p e c t e d t o h a v e a t h o ro u g h a n d re l i a b l e information on state assets to be presented to the public. The data must be accountable not only administratively, but also in compliance wit h a cco unt ing sta ndards, leg al a spe cts , and technical aspects of management of state assets. At this stage, the Central Government i s re a d y t o e n t e r t h e n e x t s t a g e , n a m e l y strengthening the internal control system of state asset management.


33 3. Membangun suatu database penatausahaan aset negara serta menyusun Laporan Barang Milik Negara tahunan yang memuat keseluruhan data aset pada masing-masing Kementerian/Lembaga.

3. Building a database of state assets administration and preparing a State Asset annual report which contains the entire data of asset in each Ministry/Agency.

4. Mengoptimalkan pengelolaan aset negara. Dengan keandalan data dan sistem serta prosedur yang memadai, maka Pemerintah Pusat diharapkan telah siap masuk pada tahapan optimalisasi pengelolaan aset negara. Optimalisasi ini memiliki makna strategis dalam pengelolaan aset negara, yaitu tidak hanya menjadikan aset negara pada tingkat highest and best use namun juga dapat berperan dalam pembentukan APBN yang efektif dan efisien.

4. With the reliability of data and adequate systems and procedures, it is expected that the Central Government is expected to be ready to shift into the stage of optimizing the management of state assets. This stage shall bring about a strategic value in the management of state assets, in which state asset is utilized at its highest and best use, and at the same time, contributing to the effective and efficient budget.

Pencapaian optimalisasi pengelolaan aset negara dapat dilihat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di mana pengelolaan aset negara tidak lagi dipandang semata sebagai faktor belanja, melainkan sebagai faktor penting pengendali APBN yang efektif dan efisien. Sebagai faktor pengendali APBN, pengelolaan aset negara dapat dilihat melalui tiga ukuran: (1) penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan; (2) peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui pemanfaatan aset; dan (3) pendukung pembiayaan APBN melalui jaminan aset (underlying asset) bagi instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

The achievement of optimization of state asset management can be viewed through the state budget in which the management of the asset is no longer deemed merely as an expenditure f a c t o r, i n s t e a d , a s a n i m p o r t a n t f a c t o r controlling the effective and efficient budget. As the controlling factor of the state budget, the state asset management can be viewed through three measures: (1) a saving in capital expenditure and maintenance expenditure; (2) an increase in non-tax revenues through the utilization of assets, and (3) a support for the state budget financing through underlying asset for State Sharia Bond.

BARANG MILIK NEGARA (BMN)

STATE ASSET (BMN)

Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban A P B N a t a u b e r a s a l d a r i p e ro l e h a n l a i n n y a yang sah. Secara umum siklus pengelolaan B M N m e l i p u t i p e re n c a n a a n k e b u t u h a n penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

State Asset (BMN) is all assets purchased o r o b t a i n e d t h ro u g h t h e s t a t e b u d g e t o r from other legitimate acquisition. In general BMN management cycle includes the needs assessment and budget planning, procurement, use, utilization, security and maintenance, valuation, disposal, hand-over, coaching, supervision, and control.


34 Dengan ditetapkannya 3 (tiga) paket undang-undang di bidang keuangan negara, pengelolaan BMN merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi keuangan dan memiliki kedudukan yang sama penting dengan pengelolaan uang. Langkah awal DJKN dalam memantapkan perannya sebagai pengelola BMN adalah dengan mencanangkan adanya tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum atas pengelolaan BMN. Prinsip tiga tertib tersebut diharapkan menjadi landasan yang kuat bagi DJKN untuk mengelola BMN dengan optimal. Untuk mencapai pengelolaan BMN yang optimal tersebut, pada tahun 2010 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan penting di bidang pengelolaan BMN antara lain:

W i t h t h e e n a c t m e n t o f t h re e p a c k a g e s o f legislation in the field of public finance, BMN management is assigned to be an integral par t of the finance function the position of which is as important as money management. DJKN first step in confir ming its role as the manager of BMN is to set forth the existence o f t h e p r i n c i p l e o f 3 - D i m e n s i o n a l O rd e r (administration, law, and physical order). The p r i n c i p l e i s e x p e c t e d t o b e c o m e a s t ro n g foundation for DJKN to optimally conduct the BMN management. To achieve such an optimal management, in the year 2010 DJKN has carried out important activities in the field of BMN management. Among others:

a.Penertiban BMN

a. BMN Arrangement

Pelaksanaan penertiban BMN tahun 2010 merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan penertiban BMN yang dimulai pada akhir tahun 2007. Pelaksanaan penertiban BMN dilakukan dalam rangka menindaklanjuti temuan BPK atas audit LKPP tahun 2004-2007 terkait dengan permasalahan BMN. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam penertiban BMN adalah pelaksanaan inventarisasi dan penilaian BMN.

BMN arrangement in year 2010 was a followup implementation of BMN arrangement which began in late 2007. BMN arrangement was

Sampai dengan 31 Desember 2010 telah dilaksanakan inventarisasi terhadap 22.857 satker yang meliputi lebih dari 30 juta item BMN di seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut m e n g h a s i l k a n p e n a m b a h a n n i l a i k o re k s i

As of December 31, 2010 the inventory taking for a number of 22,857 working units covering more than 30 million items of BMN throughout Indonesia, has been carried out. The activity generated additional correction to the value of central government’s fixed asset from the initial Rp390,12 trillion to Rp800,46 trillion, an increase of Rp410,34 trillion from the previous year.

penilaian kembali aset tetap Pemerintah Pusat s e b e s a r R p 4 1 0 , 3 4 t r i l i u n , k o re k s i t e r s e b u t menambah nilai aset yang sebelumnya berjumlah Rp390,12 triliun menjadi Rp800,46 triliun.


p e r f o r m e d i n o rd e r t o f o l l o w u p t h e B P K ’s audit findings on LKPP year 2004-2007. The activities undertaken to implement BMN arrangement include inventory taking and valuation.

Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN (dalam triliun rupiah)

35

Inventory Taking and Valuation of BMN (in trillion rupiah) 800.46 390,12

410.34

Ending Balance

Initial Balance Additional Correction Salah satu satker yang menjadi fokus pelaksanaan inventarisasi dan penilaian tahun 2010 adalah Direktorat Jenderal Perkeretapian Kementerian Perhubungan. Kegiatan tersebut menghasilkan total nilai wajar sebesar Rp38 triliun yang tersebar sepanjang Pulau Sumatra (Divisi Regional I Sumatera Utara dan Aceh s.d. Divisi Regional III.2 Tanjungkarang) dan Pulau Jawa (Daerah Operasi I Jakar ta s.d. Daerah Operasi IX Jember).

One of the working units that became the focus of the inventor y taking and valuation in 2010 was the Directorate General of Railway of the Ministry of Transportation. These activities generated a total fair value of Rp38 trillion, spreading throughout the island of Sumatra ( Regional Division I North Sumatra and Aceh to Regional Division III.2 Tanjungkarang) and Java (Regional Operations Region I Jakarta to Regional Operation IX Jember).

Keseluruhan hasil pelaksanaan inventarisasi dan penilaian BMN tersebut merupakan realisasi pelaksanaan penertiban BMN yang telah dilakukan pada 74 K/L. Dari 74 K/L, sebanyak 73 K/L pelaksanaan inventarisasi dan penilaiannya telah selesai 100% sedangkan 1 K/L, yaitu Kementerian Pertahanan, realisasi pelaksanaan inventarisasi dan penilaiannya sebesar 99,7%.

The overall results of the inventory taking and valuation was a realization of BMN arrangement which has been done in 74 ministries/ agencies. The inventory taking and valuation in the 73 of 74 ministries/agencies have been completely done while those in one ministry, which is the Ministry of Defense, has only reached 99.7 % completion.

Inventory Taking & Valuation Progress.

1 Ministries / Agencies.

73 Ministries / Agencies. / Completed Inventory Taking & Valuation.


37 Perkembangan Opini BPK terhadap LK K/L Tahun 2006-2009 BPK’s Opinions on Ministries/Agencies’ FInancial Statement 2006-2009

Opini BPK

2006

2007

2008

WTP/Unqualified 7

15

35

45

32

30

26

33

18

8

1

0

0

L WDP/Qualified 37 K Disclaimer 35 K L Adverse 1

2009

Pelaksanaan pener tiban BMN yang dilaku kan sampai dengan tahun 2010 telah menghasilkan kemajuan dalam pengelolaan dan penatausahaan BMN, antara lain:

Up to 2010, BMN arrangement has resulted i n s o m e p ro g re s s i n t h e m a n a g e m e n t a n d administration of BMN. Among others:

1. P e n i n g k a t a n k u a l i t a s o p i n i B P K a t a s Laporan Keuangan K/L dari semula 15 K / L y a n g m e n d a p a t o p i n i Wa j a r Ta n p a Pengecualian pada Tahun 2007, 35 K/L pada tahun 2008, dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 45 K/L.

1. A n i n c re a s e i n n u m b e r o f M i n i s t r i e s / Agencies receiving unqualified opinion from the BPK on their Financial Statements, f ro m 1 5 i n 2 0 0 7 , 3 5 i n 2 0 0 8 , a n d 4 5 i n 2009.

2. P e n i n g k a t a n s a l d o a s e t d a n e k u i t a s / kekayaan bersih pemerintah dari negatif pada LKPP tahun 2004 menjadi positif pada LKPP tahun 2009.

2. An increase in government’s asset balance a n d e q u i t y / n e t w o r t h f ro m n e g a t i v e i n 2004’s financial report to a positive one in 2009.

3. Peningkatan penerapan aplikasi SIMAK BMN di seluruh satker pada K/L dan telah dimulainya pelaksanaan rekonsiliasi Laporan BMN berjenjang antara DJKN dengan DJPb.

3. An increase in the application of SIMAKBMN throughout the working units in the ministries/agencies and the star ting up of the reconciliation of BMN tiered report between DJKN and Directorate General of Treasury.

4. Peningkatan kualitas penyajian nilai aset pada Laporan Keuangan K/L karena telah dapat menyajikan Laporan BMN dengan menggunakan nilai wajar.

4. A n

i n c re a s e i n t h e q u a l i t y o f t h e presentation of the value of the assets on the Consolidated Financial Report of the Ministries/Agencies since it’s been able to present the BMN report using a fair value.


38 5. P e n i n g k a t a n k u a l i t a s d a t a t e r k a i t B M N yang berasal dari dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (dekon/TP) yang telah ditatausahakan dan dipetakan dengan baik.

5. An improvement in the quality BMN-related data deriving from Deconcentration and Coadministration fund which has been well maintained and mapped.

b. Penyusunan Peraturan/Kebijakan di Bidang Pengelolaan BMN

b. Rules/Policies Formulation in the Field of BMN Management

Optimalisasi pengelolaan BMN belum sepenuhnya dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu kendala dalam pengelolaan BMN adalah masih perlunya penyempurnaan peraturan di bidang pengelolaan BMN. Hal ini disebabkan karena per masalahan mengenai pengelolaan BMN berkembang cukup dinamis mengikuti perkembangan BMN itu sendiri, misalnya pengelolaan mengenai aset tak berwujud, aset tetap renovasi, penghapusan sebagian, dan sebagainya.

The optimization of BMN management had not been fully achieved as expected. This was mainly due to the insufficient regulation in the field of management of BMN. The problem with the BMN management is the dynamic development in the field itself, such as the management of intangible assets, fixed assets renovation, partial disposal, and so forth.

“Pola baru yang dikenal dengan “roadmap of strategic asset management” tersebut merupakan penunjuk arah dalam upaya mewujudkan manajemen aset negara yang sehat dan modern.” “New pattern, known as “the roadmap of strategic asset management”, serves as a signpost of asset management in an effort to realize a sound and modern state assets management”

Guna menyempurnakan peraturan di bidang BMN, pada tahun 2010 telah ditetapkan 4 (empat) Peraturan Menteri Keuangan (PMK), yaitu:

I n o rd e r t o re f i n e t h e r u l e s i n t h e f i e l d o f BMN management, four Ministry of Finance’s Regulatuion (PMKs) have been issued in the the year 2010, namely:

1. P M K N o m o r 2 3 / P M K . 0 6 / 2 0 1 0 t e n t a n g Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan TNI;

1. PMK No. 23/PMK.06/2010 on Arrangement and Utilization of State Asset in the military environment;

2. P M K N o m o r 2 9 / P M K . 0 6 / 2 0 1 0 t e n t a n g Penggolongan dan Kodefikasi BMN;

2. PMK No. 29/PMK.06/2010 on Classification and Codification of State Asset;


39 3. P M K N o m o r 1 3 8 / P M K . 0 6 / 2 0 1 0 t e n t a n g Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara;

3. P M K N o . 1 3 8 / P M K . 0 6 / 2 0 1 0 o n t h e Management of State Asset in the Form of State Residence;

4. PMK Nomor 169/PMK.06/2010 tentang Tata Cara Penghapusan BMN pada Perwakilan RI di Luar Negeri.

4. PMK No. 169/PMK.06/2010 on the Disposal o f S t a t e A s s e t i n t h e D i p l o m a t i c O ff i c e abroad.

Selain peraturan yang telah ditetapkan tersebut, pada tahun 2010 juga terdapat 10 (sepuluh) rancangan peraturan yang masih d a l a m p ro s e s p e n y u s u n a n / p e m b a h a s a n , yaitu:

In addition to the established rules, in the year 2010 there were also ten regulation drafts in the process of preparation, namely:

1. Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Kekayaan Negara (RUU PKN);

1. Draft of Law on State Asset Management (Draft PKN);

2. Draft Revisi Perubahan Kedua PP Nomor 6 tahun 2006;

2. Revised Draft of the Second Amendment to Government Regulation No. 6 of 2006;

3. RPMK tentang tarif sewa;

3. R P M K ( D r a f t o f M i n i s t r y o f F i n a n c e Regulation) on rental rates;

4. RPMK tentang Perencanaan Kebutuhan BMN;

4. RPMK on BMN Needs and Planning;

5. RPMK revisi PMK Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN,

5. R P M K o n R e v i s e d M i n i s t r y o f F i n a n c e Regulation No. 120/PMK.06/2007 regarding BMN Administration.

6. RPMK tentang Limit Penjualan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan;

6. RPMK on BMN Sales Limit for Asset other than Land and/or Building;

7. R P M K P e n g e l o l a a n B M N y a n g t i d a k digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga;

7. R P M K o n B M N M a n a g e m e n t n o t u s e d to carr y out the duties and functions of Ministries/Institutions;

8. R P M K t a t a c a r a pengendalian BMN;

pengawasan

dan

8. RPMK on BMN monitoring and control;

9. R P M K t a t a c a r a p e n g e l o l a a n penatausahaan dokumen BMN;

dan

9. R P M K o n p ro c e d u re f o r a d m i n i s t e r i n g BMN documents;

10. RPMK penyusutan aset tetap BMN;

10. RPMK on BMN depreciation;

11. RPMK Penyelesaian Tukar Menukar BMN pada Kementerian/Lembaga yang telah dilaksanakan tanpa persetujuan Menteri Keuangan.

11. RPMK on Settlement of BMN Swap in the Ministries/Agencies that has been carried out without the approval of the Minister of Finance.


40 c. Penyusunan Laporan BMN Semesteran dan Tahunan

c. Preparation of BMN Semiannual and Annual Report

Dalam rangka menyusun Laporan BMN yang akuntabel dan andal, DJKN melakukan rekonsiliasi data BMN sebagai implementasi dari PMK nomor 102/PMK.05/2009 dan Peraturan Dirjen Kekayaan Negara nomor : PER-07/KN/2009. Sejak 2010, DJKN telah melaksanakan rekonsiliasi data BMN dengan Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dari tingkat KPKNL, Kanwil DJKN, dan Kantor Pusat. Selain itu, rekonsiliasi juga dilakukan antara DJKN selaku Pengelola Barang dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Pengelola Anggaran. Rekonsiliasi data BMN ini dimaksudkan untuk mencocokkan data BMN dari berbagai sumber, sehingga diperoleh data BMN yang dapat diandalkan sebagai bahan pertanggungjawaban Pengelola Barang dan bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Selama periode 2010, DJKN telah menyusun 3 (tiga) LBMN yang meliputi LBMN Tahun 2009 (Unaudited), LBMN Tahun 2009 (Audited), dan LBMN Semester I Tahun 2010.

I n o rd e r t o p re p a re B M N re p o r t s t h a t a re accountable and reliable, DJKN has reconciled BMN data as the implementation of the PMK No. 102/PMK.05/2009 and Director General of State Asset Management Regulation Number: PER-07/KN/2009. Starting in 2010, DJKN has conducted BMN data reconciliation with the asset users from the level of KPKNL, Regional Office, and Central Office. In addition, the reconciliation was also done between DJKN a s A s s e t M a n a g e r w i t h t h e D i re c t o r a t e General of Treasury as the Budget Manager. Reconciliation of BMN data was intended to m a t c h B M N d a t a f ro m v a r i o u s s o u rc e s , i n order to obtain reliable data as material for assets manager’s accountability and for the preparation of Central Government Financial Report. During the period of 2010, DJKN has set three repor ts covering that of Year 2009 (unaudited), 2009 (audited), and first semester of 2010.

Nilai BMN per-31 Desember 2010 berdasarkan data BMN yang dihimpun dari Laporan Barang P e n g g u n a Ta h u n a n t a h u n a n g g a r a n 2 0 1 0 adalah sebesar Rp1.265.736.465.532.259,00. Nilai tersebut terdiri dari BMN intrak ompe tabel sebesar Rp1.264.128.887.053.101,00 dan BMN ekstrakomptabel s e b e s a r Rp1.607.578.479.158,00. Nilai BMN ini berasal dari semua Bagian Anggaran, termasuk Bagian Angaran 999.08. Nilai BMN intrakomptabel disajikan di dalam neraca dalam kelompok Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Adapun nilai BMN ekstrakomptabel tidak disajikan di dalam neraca, akan tetapi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

B a s e d o n B M N u s e r s ’ a n n u a l re p o r t for fiscal year 2010, on December 31, 2010 the value of BMN was amounted to Rp1,265,736,465,532.259. That amount c o n s i s t e d o f i n t r a c o m p t a b l e ( re f l e c t e d i n accounts) BMN of Rp1,264,128,887,053,101 and extracomptable (non-accounted) BMN of Rp1,607,578,479,158. The BMN value w a s d e r i v e d f ro m a l l t h e B u d g e t S e c t i o n , including Section 999.08. Intracomptable B M N v a l u e w a s p re s e n t e d i n t h e b a l a n c e sheet in the group of Current Assets, Fixed Assets and Other Assets, whereas the value of extracomptable BMN was not presented in the balance sheet, instead, it was disclosed in the Notes to Financial Statements.

B e rd a s a r k a n p e r k i r a a n n e r a c a , n i l a i B M N p e r- 3 1 D e s e m b e r 2 0 1 0 s e b e s a r Rp1.265.736.465.532.259,00 terdiri dari :

Based on the estimated balance sheet, BMN value per December 31, 2010 amounted to Rp1.265.736.465.532.259 which consisted of:


41 URAIAN

INTRAKOMPTABEL

EKSTRAKOMPTABEL

GABUNGAN / Combination

ASET LANCAR / Current Assets Persediaan Inventory

33.407.189.155.844

0

33.407.189.155.844

Jumlah Aset Lancar Total Current Assets

33.407.189.155.844

0

33.407.189.155.844

Tanah Land

561.700.136.469.948

138.714.045

561.700.275.183.993

Peralatan dan Mesin

147.544.521.163.979

787.866.101.075

148.332.387.265.054

Gedung dan Bangunan

137.104.691.934.410

353.741.581.676

137.458.433.516.086

Jalan, Irigasi, dan Jaringan Road, Irigation, and Network

306.588.142.607.775

187.855.313.776

30.775.997.921.551

7.397.268.799.931

258.302.421.070

7.655.571.221.001

48.318.001.505.468

0

48.318.001.505.468

1.208.652.762.481.511

1.587.904.131.642

1.210.240.666.613.153

8.790.090.977.531

93.467.700

8.790.184.445.231

Aset Lain-Lain Other Assets

13.278.844.438.215

19.580.879.816

13.298.425.318.031

Jumlah Aset lainnya Total Other Assets

22.068.935.415.746

19.674.347.516

22.088.609.763.262

ASET TETAP / Fixed Assets

Aset Tetap Lainnya KDP Jumlah Aset Tetap Total Fixed Assets ASET LAINNYA / Other Assets Aset Tak Berwujud Intangible Assets

Total

1.264.128.887.053.101

1.607.587.479.158

Selama tahun 2010, nilai BMN bertambah sebesar Rp206.366.274.530.010,00 (19,48%), yaitu dari Rp1.059.370.191.002.240,00 pada tanggal 31 Desember 2009 menjadi Rp1.265.736.465.532.259,- pada tanggal 31 Desember 2010. Adapun Perkembangan nilai Barang Milik Negara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

No

Tahun Anggaran Budget year

Nilai BMN (Triliun Rp) BMN Value (trillion rupiah)

1.265.736.465.532.259

During the year 2010, BMN value increased by Rp206,366,274,530,010 (19.48 %), that was from Rp1,059,370,191,002,240 on December 31, 2009 to Rp1,265,736,465,532,259 on December 31, 2010. The development of the combined value of BMN (intracomptable and extracomptable) during the last five years are as follows :

Perkembangan (Triliun Rp) Progress (trillion rupiah)

Nilai BMN % BMN Value (%)

1

2006

323,521

2

2007

440,626

117,105

36,19%

3

2008 (audited)

726,983

286,357

64,99%

4

2009 (audited)

1.059,370

332,387

45,72%

5

2010 (unaudited)

1.265,736

206,366

19,48%


42

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, nilai BMN meningkat cukup pesat sebesar 291,24% (dari Rp323,521 triliun pada tahun 2006 menjadi Rp1.265,736 triliun pada tahun 2010).

Within the last five years, the value of BMN increased tremendously by 291.24 % (from Rp323,521 trillion in 2006 to Rp1,265,736 trillion in 2010).

d. Penyelesaian Permohonan Pengelolaan BMN

d. Approval for BMN Management Proposal

Penyelesaian permohonan pengelolaan BMN meliputi pemberian keputusan (persetujuan atau penolakan) atas permohonan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pemindah tanganan, dan penghapusan yang berasal dari satker. Sampai dengan 31 Desember 2010, terdapat 1.279 keputusan atas permohonan pengelolaan BMN dengan perincian sebagai berikut:

Until December 31, 2010, the number o f f i n a l i z a t i o n o f t h e p ro p o s a l f o r B M N m a n a g e m e n t — w h i c h i n c l u d e s p ro v i d i n g a d e c i s i o n ( a p p ro v a l o r re j e c t i o n ) o f t h e application for status determination, utilization, transfer of state asset, and disposal—reached as many as 1,279, with details as follows:

Jenis Permohonan / Proposal

Keputusan / Approval

Penggunaan Status determinaton

627

Pemanfaatan Utilization

77

Pemindahtanganan Transfer of State Asset

507

Penghapusan Disposal

68

Jumlah Total

Salah satu persetujuan pengelolaan BMN yang nilainya sangat signifikan adalah persetujuan penetapan status penggunaan BMN (Tanah komplek Gelora Bung Karno (GBK)) pada


1.279

One of the BMN management approvals the value of which was ver y significant was the approval for status determination of the Bung Karno Main Stadium complex granted to the

43 Sekretariat Negara melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor : 169/KM.6/2010 tgl 20 Agustus 2010 senilai Rp49,12 triliun.

S e c re t a r y o f S t a t e t h ro u g h t h e M i n i s t r y o f Finance Decree No. 169/KM.6/2010, August 20, 2010 amounting to Rp49.12 trillion.

Persetujuan penetapan status penggunaan ini selain untuk melaksanakan amanat dalam PP Nomor 6 Tahun 2006 dan PMK Nomor 96/ PMK.06/2007, juga untuk melaksanakan KMK Nomor 233/KMK.05/2008 tentang penetapan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Kar no (PPK-GBK) Jakar ta pada Sekretariat Negara sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU, dimana dua tahun setelah menjadi satker BLU, PPK-GBK diwajibkan untuk menyajikan asset yang free and clear pada neracanya

T h i s a p p ro v a l , o t h e r t h a n t o c a r r y o u t t h e mandate in the PP No. 6 of 2006 and PMK No. 96/PMK.06/2007, also to carry out the KMK No. 233/KMK.05/2008 on the determination of the PPK-GB (the Management of Bung Karno Main Stadium Complex) as a government agency which implements the financial management of the BLU (Public Service Agency), requiring it to present a free and clear assets on its balance sheets two years after becoming BLU working unit.

e. Sosialisasi mengenai Pengelolaan dan Penatausahaan BMN

e. Dissemination on BMN Management and Administration

Pembinaan dan sosialisasi pengelolaan BMN dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada satker di Kementerian Negara/ Lembaga mengenai penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN. Melalui bimbingan dan penyuluhan yang baik dan terus menerus, d i h a r a p k a n s a t k e r- s a t k e r t e r s e b u t d a p a t mengelola dan menatausahakan BMN secara b a i k d a n b e n a r, k a re n a l a p o r a n t e r s e b u t digunakan untuk penyusunan LKPP.

Guidance and dissemination of management of BMN was performed to provide insight to the working units in the Ministries/Agencies re g a rd i n g i m p l e m e n t a t i o n o f G o v e r n m e n t Regulation No. 6 of 2006 on BMN Management. T h ro u g h a w e l l - p re p a re d a n d c o n t i n u o u s guidance and counseling, those working units are expected to manage and administer BMN well and properly, since the reports they provide are to be used for the preparation of LKPP.

Kegiatan pembinaan dan sosialisasi penata usahaan dan pengelolaan BMN kepada Kementerian Negara/Lembaga yang dilakukan pada tahun 2010 antara lain :

Counseling and dissemination activities on administration and management of BMN to the Ministries/Agencies conducted in 2010 among others:

1. Sosialisasi PMK Nomor 29/PMK.06/2009 tentang Penggolongan dan Kodefikasi B M N d a n P e rd i r j e n K e k a y a a n N e g a r a Nomor PER-07/KN/2009.

1. D i s s e m i n a t i o n o f P M K N u m b e r 2 9 / PMK.06/2009 on BMN Classification and Codification and Perdirjen Number PER07/KN/2009.

2. Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Penge lolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara.

2. D i s s e m i n a t i o n o f M i n i s t e r o f F i n a n c e Regulation Number 138/PMK.06/2010 on the Management of BMN in the form of state housing/residence.

3. Rapat koordinasi penertiban BMN dengan

3. C o o rd i n a t i o n m e e t i n g s w i t h t h e a l l t h e


44

seluruh Kementerian Negara/Lembaga. 4. B i m b i n g a n t e k n i s a p l i k a s i k o n v e r s i dan SIMAK BMN 2010 dalam rangka implementasi PMK Nomor 29/PMK.06/2009.

Ministries/Agencies concerning the BMN Arrangement. 4. Providing BMN arrangement Technical guidance and SIMAK-BMN 2010 to implement the PMK Number 29/PMK.06/2009.

Kegiatan lain untuk peningkatan kesadaran Pengguna Barang dilakukan melalui kegiatan pembinaan kepada K/L, menjadi narasumber pada kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh K/L, dan konsultasi baik secara formal maupun informal.

In addition, various efforts to increase BMN user awareness was also conducted through providing guidance to the Ministries/Agencies, becoming resource speaker in the dissemination and technical assistance activities organized by the Ministries/Agencies, and through both formal and nonformal consultation.

Selain melakukan sosialisasi kepada K/L, DJKN juga melaksanakan kegiatan dalam rangka capacity building di bidang penatausahaan dan pengelolaan BMN untuk pegawai DJKN. Kegiatan yang dilakukan antara lain :

In addition to those stated above, DJKN also carried out activities aimed at capacity building in the field of BMN administration and management to DJKN’s employee. Activities undertaken include:

1. Sosialisasi PMK Nomor 29/PMK.06/2009 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN dan Perdirjen Kekayaan Negara Nomor PER07/KN/2009 kepada seluruh Kanwil DJKN dan KPNKNL yang dilaksanakan 3 tahap dari tanggal 5 s.d. 21 Mei 2010 di Jakarta.

1. D i s s e m i n a t i o n o f P M K N u m b e r 2 9 / PMK.06/2009 on BMN Classification and codification and Perdirjen Number PER07/KN/2009 to all DJKN’s Regional Offices and KPNKNLs which conducted in three phases from May 5 to 21, 2010 in Jakarta.

2 . S o s i a l i s a s i P e n g e l o l a a n d a n Penatausahaan BMN yang dilaksanakan di 7 (tujuh) lokasi Kanwil DJKN, dengan rincian sebagai berikut:

2. Dissemination of BMN Management and Administration which performed in seven l o c a t i o n s D J K N ’s R e g i o n a l O ff i c e , w i t h details as follows:


45

PELAKSANAAN SOSIALISASI PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN BMN TAHUN 2010 Dissemination of BMN Administration and Management in 2010

No

Lokasi / Venue

Tanggal / Date

1

Banda Aceh

20 s.d. 24 Sept. 2010

2

Serang

20 s.d. 24 Sept. 2010

Jumlah Peserta

Number of Participants

(beserta KPKNL setempat)

34

Kanwil I Banda Aceh, Kanwil II Medan

80

Kanwil VI Serang, Kanwil VIII Bandung,

Kanwil IX Semarang

3

Kanwil III Pekanbaru, Kanwil IV Palembang,

Pekanbaru

Kanwil Peserta

27 Sept. s.d. 1 Okt. 2010

59

Kanwil V Bandar Lampung

4

Samarinda

4 s.d. 9 Okt. 2010

36

Kanwil XII Banjarmasin, Kanwil XIII Samarinda

5

Surabaya

11 s.d. 15 Okt. 2010

51

Kanwil X Surabaya, Kanwil XIV Denpasar

6

Jayapura

19 s.d. 22 Okt. 2010

59

Kanwil XV Makassar, Kanwil XVI Manado, Kanwil XVII Jayapura

7

Jakarta

25 s.d. 29 Okt. 2010

42

Jumlah Peserta

Kanwil VII Jakarta, Kanwil XI Pontianak,

Kantor Pusat DJKN

361

f. Pemetaan dan Pengkajian BMN berupa Tanah dan Bangunan Bermasalah pada 25 Kementerian/Lembaga

f. Mapping and Assessment of Troubled Lands and Buildings in 25 Ministries/ Agencies

Pelaksanaan kegiatan “Pemetaan dan p e n g k a j i a n B M N b e r u p a Ta n a h d a n / a t a u Bangunan Bermasalah” didasari oleh perlunya menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2009 yang mengindikasikan masih terdapat permasalahan terkait pengelolaan BMN khususnya berupa tanah dan/atau bangunan bermasalah pada Kementerian/Lembaga. Pada tahun 2010, pelaksanaan kegiatan “Pemetaan dan Pengkajian BMN berupa Tanah dan Bangunan Bermasalah” dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

Implementation of the “Mapping and assessment of Troubled BMN in the for m of Lands and/or Buildings” was based on the need to follow up the BPK’s audit findings on the Central Government Financial Statements (LKPP) in 2009 which indicated there were still issues concerning the management of BMN, particularly those in the form of troubled lands and/or buildings on the Ministries/Agencies. In 2010, the implementation of “Mapping and Assessment of BMN in form of Troubled Lands and Buildings” was held with the following activities:


46 1. P e n g u m p u l a n d a t a a s e t b e r m a s a l a h dengan mengundang 27 Kementerian/ Lembaga;

1. Troubled asset data collection by inviting 27 Ministries/Agencies;

2. P e n g u m p u l a n d a t a a s e t b e r m a s a l a h dengan mengundang 17 Kanwil DJKN;

2. Troubled asset data collection by inviting 17 DJKN’s Regional Office;

3. Survey lapangan yang dilakukan secara serentak di 5 lokasi yaitu Batam, Denpasar, P o n t i a n a k , M a k a s s a r, J a y a p u r a d a r i tanggal 22 - 26 November 2010,

3. Conducting field surveys simultaneously at five locations namely Batam, Denpasar, P o n t i a n a k , M a k a s s a r, J a y a p u r a , f ro m November 22 to 26, 2010.

Dari hasil pengkajian dan pemetaan tersebut, d i p e ro l e h s e b a r a n a t a s a s e t b e r m a s a l a h sebagai berikut:

F ro m t h e re s u l t s o f t h e a s s e s s m e n t a n d mapping, we obtained the map of the distribution of troubled assets as follows:

Troubled Lands / Buildings

KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN (KND)

SEPARATED STATE ASSET

Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/ atau sumber keuangan Negara lainnya yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Negara pada perusahaan Negara /badan hukum lainnya/lembaga inter nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan dimana

S e p a r a t e d S t a t e A s s e t s a re s t a t e a s s e t s derive from the state budget and/or other state financial sources to be made state capital investment in state-owned enterprises or other legal entities and inter national institutions. The management and treatment of KND then follow the corporate mechanism on each form KND placement. KND scope includes:


47 pengelolaan dan perlakuan KND tersebut mengikuti mekanisme korporasi pada masingmasing bentuk penempatan KND. Ruang lingkup KND meliputi: 1.Penyertaan Modal Negara (PMN)

1. State Capital Investment (PMN)

Berkaitan dengan Penyertaan Modal Negara, Kementerian Keuangan c.q. DJKN mempunyai peranan antara lain :

Regarding the State Capital Investment, the Ministry of Finance, in this case, DJKN has the role to:

• Melakukan kajian atas usulan PMN yang disampaikan oleh Kementerian BUMN dan Perusahaan/Lembaga di bawah pembinaan Kementerian Keuangan;

• perform a review of proposals submitted by the Ministry of State-Owned Enterprises and the Companies/Institutions under the Ministry of Finance;

• Melakukan pembahasan atas RPP yang telah disampaikan oleh Kementerian BUMN;

• c o n d u c t d i s c u s s i o n s o n t h e d r a f t o f government regulation submitted by the Ministry of SOEs;

• M e l a k u k a n i n i s i a s i p e m b a h a s a n p r a harmonisasi PP PMN;

• initiate discussion of pre-har monization Government Regulation on PMN;

• menyampaikan permohonan harmonisasi kepada Kement erian Hukum dan HAM;

• submit application to the Ministry of Justice and Human Rights;

• Ikut ser ta dalam rangka har monisasi PP PMN;

• participate in activities relating to effort in harmonizing PMN regulation;

• M e n g a j u k a n k e p a d a P re s i d e n u n t u k meminta penetapan Peraturan Pemer intah

• submit a request to the President for the establishment of gover nment regulation concerning PMN;

tentang PMN; • Melakukan pembahasan pengalokasian anggaran pada APBN serta menyiapkan materi pembahasan dengan Badan Anggaran dan Komisi di DPR.

• conduct discussions on budget allocations a n d p re p a re b u d g e t m a t e r i a l s a n d discussion with the Budget Committee and Commission in Parliament.

• Melakukan proses pencairan anggaran PMN (pengurusan SP-SAPSK, DIPA, SPM, SP2D), dimana DJKN menjadi kuasa pengguna anggarannya, yaitu untuk PMN kepada LPEI, PT SMI, dan PT PII.

• conduct the PMN budget disbursement process (the administration of SP-SAPSK, DIPA, SPM, SP2D), in which the DJKN is the authorized budget users, namely for the PMN in LPEI, PT SMI, and PT PII.

PMN terdiri dari:

PMN consists of:

1. PMN dalam rangka pendirian BUMN Pada tahun 2010 ini tidak terdapat PMN dalam rangka pendirian BUMN

1. P M N f o r t h e e s t a b l i s h m e n t o f S O E s I n the year 2010 there was no PMN for the establishment of SOE.

2. PMN dalam rangka penambahan modal pada BUMN/Badan Hukum Lainnya/ Lembaga Internasional

2. PMN in order to increase the capital in SOEs/Other Legal Institution/International Institutions


48 Pada tahun 2010 telah dilakukan realisasi penetapan penanaman modal negara dalam bentuk penambahan penyertaan modal negara (PMN) sebanyak 7 (tujuh) penetapan yaitu :

In the year 2010, seven realization of state investment decision in the for m of PMN have been made. They are:

1. P M N p a d a L e m b a g a P e m b i a y a a n Ekspor Indonesia sebesar Rp2 triliun;

1. PMN on Indonesian Exports Financing Institution, Rp2 trillion;

2. PMN pada PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp1 triliun;

2. PMN on PT Sarana Multi Infrastruktur, Rp1 trillion;

3. PMN pada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia sebesar Rp1 triliun;

3. PMN on PT Penjaminan Infrastruktur Indonesian, Rp1 trillion;

4. PMN pada PT Asuransi Kredit Indonesia sebesar Rp900 miliar;

4. PMN on PT Asuransi Kredit Indonesia, Rp900 billion loan;

5. PMN pada PT Asuransi Kredit Indonesia sebesar Rp220 miliar (hibah saham dari Bank Indonesia);

5. PMN in PT Asuransi Kredit Indonesia, R p 2 2 0 b i l l i o n ( g r a n t s h a re s o f B a n k Indonesia);

6. PMN pada Perum Jamkrindo sebesar Rp900 miliar;

6. PMN at Perum Jamkrindo Rp900 billion;

7. P M N p a d a P T B a h a n a P e m b i n a a n Usaha Indonesia sebesar Rp18,5 miliar (hibah saham dari Bank Indonesia).

7. PMN of Business Development at PT Bahana Indonesia Rp18, 5 billion (grant of share from Bank Indonesia).

D a l a m p ro s e s P M N , D J K N m e l a k u k a n pengkajian yang ekstra hati-hati karena hasil pengkajian ini akan berdampak pada pengeluaran APBN.

In the process of PMN, DJKN conducts an extra cautious assessments since the results of this study will impact the state budget expenditure.

3. PMN dalam rangka pengurangan modal pada BUMN/Badan Hukum Lainnya/ Lembaga Internasional

3. PMN in the context of capital reduction in SOE / Other Legal Entities / International Institutions

2.Privatisasi BUMN

2. SOE Privatization

Privatisasi BUMN dapat dilakukan antara lain melalui:

Privatization of SOEs can be done through, among others:

• Initial Public Offering (IPO), yaitu pena waran umum pertama kali saham atau obligasi perusahaan kepada masyarakat umum;

• Initial Public Offering (IPO), the first public offering of shares or corporate bonds to the public;

• S e c o n d a r y P u b l i c O ff e r i n g , y a i t u penawaran umum yang berikutnya setelah dilakukan IPO;

• Secondar y Public Offering, which is the next public offering after the IPO;

• Right Issue, yaitu hak pemegang saham lama untuk membeli terlebih dahulu (preemptive right) saham baru pada harga tertentu dalam waktu kurang dari 6 bulan;

• Right Issue, existing shareholders have the privilege to buy a specified number of new shares from the firm at a specified price in less than 6 months;


49 DJKN menyiapkan kajian/analisis dan d a t a p e n d u k u n g y a n g k o m p re h e n s i f s e r t a m e l a k u k a n k o o rd i n a s i a n t a r u n i t k e r j a d i lingkungan Kementerian Keuangan dalam rangka pemberian rekomendasi pelaksanaan privatisasi kepada Menteri Keuangan. Pada tahun 2010, DJKN melakukan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana privatisasi pada 8 (delapan) BUMN meliputi PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III (Persero), PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV (Persero), PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII (Persero), P T P r i m i s s i m a ( P e r s e ro ) , P T S a r a n a K a r y a (Persero), PT Ker tas Padalarang (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

D J K N p re p a re s s t u d i e s / a n a l y s i s a n d c o m p re h e n s i v e s u p p o r t i n g d a t a a s w e l l coordinates with other working unit within the Ministry of Finance for the recommendations of privatization to the Minister of Finance. In the year 2010, DJKN has conducted the assessments and provided recommendations on the privatization plan for 8 SOEs, namely PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III (Persero), PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV (Persero), PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII ( Persero), P T P r i m i s s i m a ( P e r s e ro ) , P T S a r a n a K a r y a (Persero), PT Ker tas Padalarang (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Sedangkan BUMN yang diprivatisasi di tahun 2 0 1 0 a d a l a h P T K r a k a t a u S t e e l ( P e r s e ro ) , PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., P T B a n k M a n d i r i ( P e r s e ro ) , d a n P T G a r u d a Indonesia (Persero).

Meanwhile, the SOEs privatized in 2010 were PT Krakatau Steel (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) and PT Garuda Indonesia (Persero).

3.Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi BUMN

3. Restructuring and / or revitalization of SOEs

Dalam pelaksanaan Restrukturisasi dan/ atau Revitalisasi BUMN, Menteri Keuangan memberikan persetujuan pelaksanaan dan pelampauan batas maksimum pemberian pinjaman, dalam hal ini DJKN menyampaikan k a j i a n d a n re k o m e n d a s i t e r k a i t d e n g a n persetujuan Menteri Keuangan tersebut. Pada tahun 2010 telah diselesaikan dua kegiatan di bidang restrukturisasi dan revitalisasi terhadap 2 (dua) BUMN yaitu PT Iglas (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero).

In the implementation of restructuring and/ o r re v i t a l i z a t i o n o f S O E s , t h e M i n i s t e r o f Finance gives approval and implementation of the overrun limit lending, in this case DJKN submits reviews and recommendations related to the approval of the Minister of Finance. In the year 2010, two activities in the field of restructuring and revitalization of SOE have b e e n c o m p l e t e d . T h e y w e re f o r P T I g l a s (Persero) and PT Waskita Karya (Persero).

4.Penetapan Nilai PMN/Kekayaan Awal

4. Determination of Initial Asset of PMN

Pada tahun 2010 ini terdapat penetapan nilai PMN/Kekayaan Awal berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan yang meliputi Penetapan Nilai Definitif Kekayaan Negara yang belum ditetapkan statusnya pada Perum Bulog pada saat pendiriannya, Penetapan Nilai Penyertaan Modal Negara pada Perusahaan

I n t h e y e a r 2 0 1 0 , D J K N p ro c e s s e d t h e determination of initial asset of PMN in a c c o rd a n c e w i t h t h e M i n i s t r y o f F i n a n c e ’s Decree which includes the determination of definitive value of Bulog’s state assets the status of which had not been determined at its establishment, the determination of


50 Perseroan (Persero) PT Krakatau Steel, dan Penetapan Kekayaan Awal LPP TVRI.

PMN in PT (Persero) Krakatau Steel, and the determination of initial asset of LPP TVRI.

Sedangkan kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan KND meliputi:

Other activities supporting DJKN’s tasks in the field KND management include:

a) Penyusunan laporan keuangan investasi pemerintah BA. 999.03 (Penyertaan Modal Negara)

a. The preparation of government’s financial statements section BA. 999.03 (PMN)

Pada tahun 2010, BPK memberikan opini Wa j a r Ta n p a P e n g e c u a l i a n ( W T P ) a t a s Laporan Keuangan BA 999.03 tahun 2009 yang disusun oleh DJKN, lebih baik dari pada opini tahun sebelumnya. Peningkatan opini yang diberikan oleh BPK disebabkan oleh upaya-upaya yang telah dilakukan DJKN, antara lain:

In 2010, BPK gave Unqualified opinion to the 2009‘s Financial Statements BA 999.03 w h i c h w e re p re p a re d b y D J K N , b e t t e r than the opinion of the previous year. The increased opinion given by the BPK was due to the efforts that have been done by DJKN, among others:

1. u p a y a maksimal DJKN dalam melakukan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi BPK pada Laporan Keuangan BA 999.03 tahun 2009;

1. maximum effort in doing a follow-up on BPK’s findings and recommendations on the 2009‘s Financial Report Section BA 999.03;

2. p e r b a i k a n p e n y a j i a n c a t a t a n a t a s Laporan Keuangan Bagian Anggaran 999.03;

2. preparing a better presentation of notes to the Financial Statements Section 999.03;

3. p e l a k s a n a a n re k o n s i l i a s i B P Y B D S antara K/L dan BUMN;

the re c o n c i l i a t i o n 3. I m p l e m e n t i n g of BPYBDS (Undefined Status of Government Assistance) among Ministries/Agencies and SOEs;

4. semakin menurunnya jumlah laporan keuangan BUMN yang masih menggunakan data unaudited;

4. lowering the number of SOE’s financial statements still using unaudited data;

5. koordinasi dan pembahasan intensif dengan berbagai pihak terkait, antara lain Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, dan Asisten Deputi Riset dan Informasi Kementerian BUMN;

5. conducting coordination and intensive discussions with various stakeholders,

b. Penyusunan Buku Ikhtisar Laporan Keuangan BUMN dan Perseroan Terbatas Lainnya. Sesuai peraturan, DJKN menyelenggarakan penatau sahaan setiap penyertaan modal


including the Directorate of Accounting and Financial Reporting, the Inspectorate General of the Ministry of Finance, and A s s i s t a n t D e p u t y f o r R e s e a rc h a n d Information of the Ministry of SOEs; b. Preparation of Financial Highlights Book SOEs and Other Limited Liability Company. According to regulation, DJKN held the administration of every state capital investment in SOEs and other enterprises,

51 N e g a r a p a d a B U M N d a n P e r s e ro a n Te r b a t a s berikut perubahannya, b e rd a s a r k a n d a t a d a n l a p o r a n y a n g dihimpun dari Kementerian BUMN dan dari BUMN. Untuk itulah, DJKN menyusun Buku Ikhtisar Laporan Keuangan BUMN dan Perseroan Terbatas Lainnya yang berisi infor masi tentang BUMN dan Perseroan Lainnya terkait profil, laporan keuangan, dan hal terkait lainnya.

based on data and reports collected from the Ministry of SOEs and from the SOEs. F o r t h i s re a s o n , D J K N d e v i s e d a b o o k on the overview of financial statement of State-Owned Enterprises and other enterprises, which contains infor mation a b o u t t h e S O E a n d o t h e r re l e v a n t d a t a such as the company profiles and financial statements.

c . P e n a n g a n a n B a n t u a n P e m e r i n t a h Ya n g Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)

c. Settlement of Undefined Status of Government Assistance (BPYBDS)

Pada tahun 2010 telah disusun 7 (tujuh) R a n c a n g a n P e r a t u r a n P e m e r i n t a h t e r kait PMN yang berasal dari Bantuan P e m e r i n t a h Ya n g B e l u m D i t e t a p k a n Statusnya (BPYBDS) pada PT Angkasa P u r a I ( P e r s e ro ) , P T A n g k a s a P u r a I I ( P e r s e ro ) , P T P e l i n d o I ( P e r s e ro ) , P T P e l i n d o I I I ( P e r s e ro ) , P T P e l i n d o I V ( P e r s e ro ) , P T A S D P ( P e r s e ro ) d a n R P P tentang Pengalihan Aset PT Bahtera A d h i g u n a ( p e r s e ro ) m e n j a d i t a m b a h a n PMN pada PT PLN (persero)

I n t h e y e a r 2 0 1 0 , D J K N p re p a re d 7 (seven) Drafts of Government Regulation related PMN derived from BPYDS at PT

Penanganan BPYBDS dilakukan untuk menindaklanjuti temuan BPK atas LKPP berupa BPYBDS dan sebagai pelaksanaan K e p u t u s a n P re s i d e n N o m o r 1 7 Ta h u n 2007 jo. Keputusan Presiden Nomor 13 Ta h u n 2 0 0 9 t e n t a n g P e n e r t i b a n B M N . B e rd a s a r k a n h a s i l re k o n s i l i a s i a n t a r a BUMN dan Kementerian/Lembaga, nilai BPYBDS per 31 Desember 2010 sebesar Rp46,11 triliun. d. Penyiapan berbagai peraturan di bidang KND Pada tahun 2010 telah dihasilkan berbagai peraturan antara lain : 1. P P N o . 7 t a h u n 2 0 1 0 t e n t a n g P e r u m Jasa Tirta; 2. PP No.46 tahun 2010 tentang Perum Jasa Tirta II;

A n g k a s a P u r a I ( P e r s e ro ) , P T A n g k a s a Pura II (Persero), PT Pelindo I (Persero), P T P e l i n d o I I I ( P e r s e ro ) , P T P e l i n d o I V ( P e r s e ro ) , P T A S D P ( P e r s e ro ) a n d t h e Draft of Government Regulation on the government asset transfer from PT Bahtera Adhiguna (Persero) into PT PLN (Persero). The settlement of BPYBDS is a response to the BPK’s finding as well as a follow-up effort to carry out the Presidential Decree Number 17 of 2007 concerning State Asset Arrangement jo. Presidential Decree No. 13 of 2009 on BMN Arrangement. According to the results of reconciliation meeting between SOEs and relevant the Ministries/Agencies, the value of BPYBDS as of December 31, 2010 amounted to Rp46, 11 trillion.

d. Preparation of various regulations in the field of KND In the year 2010, DJKN has generated a variety of regulations including: 1. Government Regulation No.7 of 2010 concerning Perum Jasa Tirta; 2. Government Regulation No.46 of 2010 concerning Perum Jasa Tirta II;


52 3. P M K N o . 1 6 2 / P M K . 0 6 / 2 0 1 0 t e n t a n g Tata Cara Penghapusan Aktiva Tetap LPEI;

3. Ministry of Finance Regulation No.162/ PMK.06/2010 Concerning the Disposal of Fixed Assets of LPEI;

4. KMK N o . 4 3 / K M K . 0 6 / 2 0 1 0 tentang Penetapan Pusat Investasi Pemerintah

4. M i n i s t r y o f F i n a n c e ’s D e c re e N o . 4 3 / KMK.06/2010 on Stipulation of Gover nment Investment Center as a

sebagai Pembeli Saham Divestasi PT Newmont Nusa Tenggara untuk tahun 2010.

Buyer in the Divestment of PT Newmont Nusa Tenggara for 2010.

Disamping tugas-tugas di atas, DJKN juga melaksanakan beberapa tugas adhoc antara lain:

In addition to the above tasks, DJKN also carries out some ad hoc tasks such as:

1. Komite Privatisasi

1.

Kedudukan Dirjen Kekayaan Negara dalam Komite Privatisasi adalah selaku Anggota Tim

The position of Director General of DJKN in the Privatization Committee as a Team Member of

Privatization Committee

Pelaksana Komite Privatisasi, dengan tugas:

Privatization Committee comes with the task to:

1. M e m b a n t u K o m i t e P r i v a t i s a s i d a l a m merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan persyaratan pelaksanaan Privatisasi;

1. A s s i s t t h e P r i v a t i z a t i o n C o m m i t t e e i n formulating and setting general policies and requirements for implementation of privatization;

2. M e n y i a p k a n d a n m e n y e d i a k a n b a h a n bahan dalam rangka penetapan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar proses Privatisasi Persero;

2. Prepare and provide materials to determine

3. M e m b e r i k a n d u k u n g a n t e k n i s d a l a m rangka pembahasan dan pemberian jalan keluar atas permasalahan strategis yang timbul dalam proses Privatisasi Persero;

3. Provide technical support in discussion a n d p ro v i d e s t r a t e g i c s o l u t i o n s t o t h e p ro b l e m s t h a t a r i s e i n t h e p ro c e s s o f privatization;

4. M e l a k s a n a k a n t u g a s - t u g a s l a i n y a n g diberikan oleh Komite Privatisasi.

4. C a r r y o u t o t h e r t a s k s g i v e n b y t h e Privatization Committee.

2. Komite Restr uktur isasi dan Revitalisasi BUMN

2.

necessar y measures in expediting the process of privatization;

Kedudukan Dirjen Kekayaan Negara dalam Komite Restrukturisasi dan Revitalisasi BUMN adalah selaku Anggota Komite, dengan tugas:

S O E Re s t r u c t u r i n g a n d Rev i t a l i z a t i o n Committee D i re c t o r G e n e r a l o f D J K N ’s p o s i t i o n a s a member in SOE Restructuring and Revitalization Committee bears the task of:

a. m e l a k u k a n p e m b a h a s a n d a l a m K o m i t e Restrukturisasi dan Revitalisasi untuk menetapkan BUMN yang akan direstruk turisasi dan/atau direvitalisasi beser ta tujuan yang akan dicapai melalui R e s t r u k t u r i s a s i d a n / a t a u R e v i t a l i s a s i

a. c o n d u c t i n g t h e d i s c u s s i o n i n t h e Restructuring and Revitalization Committee to determine SOEs to be re s t r u c t u re d a n d / o r re v i t a l i z e d a n d the objectives to be achieved through re s t r u c t u r i n g a n d / o r re v i t a l i z a t i o n o f


53 BUMN serta perkiraan waktu pelaksanaa n Restruktur isasi dan/atau Revitalisasi;

SOEs and the approximate timing of the restructuring and/or revitalization;

b. m e m b e r i k a n p e r t i m b a n g a n t e n t a n g kelayakan BUMN untuk menempuh pro g r a m R e s t r u k t u r i s a s i d a n / a t a u R e v i t a lisasi dan rekomendasi skema Restruktu risasi dan/atau Revitalisasi yang akan diterapkan kepada BUMN;

b. giving consideration of the feasibility o f S O E s t o p u r s u e a re s t r u c t u r i n g and/or revitalization program and and re c o m m e n d i n g re s t r u c t u r i n g a n d / o r revitalization scheme that will be applied to SOEs;

c. m e n e t a p k a n BUMN yang perlu direstruktur isasi dan/atau direvitalisasi oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) beserta skema restrukturisasi dan/atau revitalisasi.

c. d e t e r m i n i n g S O E s t h a t n e e d t o b e re s t r u c t u re d a n d / o r re v i t a l i z e d b y PT PPA along with the scheme of the restructuring and/or revitalization.

3. Komite Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri (PPLN), Rekening Dana Investasi (RDI), dan Rekening Pembangunan Daerah pada Pemerintah Daerah

3. The Committee for State Claims Der ived f ro m Fo re i g n L o a n ( P P L N ) , I nve s t m e n t Fu n d Ac c o u n t ( R D I ) , a n d t h e Re g i o n a l Development Account in Local Governments

Kedudukan Dirjen Kekayaan Negara dalam Komite Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari PPLN, RDI, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Pemerintah Daerah adalah selaku Anggota Komite Kebijakan, dengan tugas :

T h e p o s i t i o n o f D i re c t o r G e n e r a l o f D J K N in the Committee for State Claims Derived from Foreign Loan (PPLN), Investment Fund Account (RDI), and the Regional Development Account in the Local Government as a Member of Policy Committee comes with the task to:

1. M e n e t a p k a n re n c a n a k e g i a t a n p e n y e lesaian utang Pemda yang disusun oleh

1. Establish a plan of settlement of local g o v e r n m e n t ’s d e b t p re p a re d b y t h e Technical Committee;

Komite Teknis; 2. Menetapkan Pemda yang dapat diikut ser takan dalam program penyel esaian utang Pemda;

2. Determine which local governments that can be included in the local government’s debt settlement program;

3. M e m b e r i k a n a r a h a n a t a s k e b i j a k a n p e n y e l e s a i a n u t a n g P e m d a k e p a d a Komite Teknis;

3. P ro v i d e t h e Te c h n i c a l C o m m i t t e e w i t h guidance on debt settlement policy for local government;

4. M e m b u a t R e k o m e n d a s i p e r s e t u j u a n / p e n i l a i a n p e n y e l es a i a n u t a n g k e p a d a Menteri Keuangan berdasarkan laporan hasil evaluasi dan analisis kelayakan yang dilakukan Komite Teknis;

4. P ro v i d e t h e M i n i s t e r o f F i n a n c e w i t h re c o m m e n d a t i o n / a s s e s s m e n t o n d e b t settlement based on the evaluation report and feasibility analysis performed by Technical Committee;

5. M e l a k u k a n pengawasan atas p e l a k s a n a a n monitoring penyelesaian

5. S u p e r v i s e t h e i m p l e m e n t a t i o n o f monitoring local government debt

utang Pemda; dan 6. M e l a p o r k a n h a s i l p e l a k s a n a a n t u g a s kepada Menteri Keuangan.

settlement, and 6. Report to the Minister of Finance.


54 4. Komite Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri (PPLN), Rekening Dana Investasi (RDI), dan Rekening Pembangunan Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

4. The Committee for State Claims Derived from Foreign Loan (PPLN), Investment Fund Account (RDI), and the Regional Development Account in PDAM.

Kedudukan Dirjen Kekayaan Negara dalam Komite Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari PPLN, RDI, dan Rekening Pembangunan Daerah pada PDAM adalah selaku Anggota Komite Kebijakan, dengan tugas :

T h e p o s i t i o n o f D i re c t o r G e n e r a l o f D J K N in the Committee for State Claims Derived from Foreign Loan (PPLN), Investment Fund Account (RDI), and the Regional Development Account in PDAM as a Member of Policy Committee bears with the task to:

a. Menetapkan rencana kegiatan penyele saian utang PDAM yang disusun oleh Komite Teknis;

a. Establish a debt settlement plan for PDAM prepared by the Technical Committee;

b. Menetapkan PDAM yang dapat diikut sertakan dalam program penyeles aian

b. Deter mine PDAM to be included in the debt settlement program;

utang PDAM; c. M e m b e r i k a n a r a h a n a t a s k e b i j a k a n penyelesaian utang PDAM kepada Komite Teknis;

c. P ro v i d e t h e Te c h n i c a l C o m m i t t e e w i t h direction on the debt settlement;

d. M e m b u a t re k o m e n d a s i p e r s e t u j u a n / penilaian penyelesaian utang kepada Menteri Keuangan berdasarkan laporan hasil evaluasi dan analisis kelayakan yang dilakukan Komite Teknis;

d. P ro v i d e t h e M i n i s t e r o f F i n a n c e w i t h re c o m m e n d a t i o n f o r a p p ro v a l / assessment for debt settlement based on the evaluation repor t and feasibility analysis performed Technical Committee;

e. Melakukan pengawasan atas pelaksa naan monitoring penyelesaian utang PDAM; dan

e. S u p e r v i s e t h e i m p l e m e n t a t i o n o f monitoring PDAM’s debt settlement; and

f. M e l a p o r k a n h a s i l p e l a k s a n a a n t u g a s kepada Menteri Keuangan.

f. Report the results of execution of tasks to the Minister of Finance.

5. Komite Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman Dan Perjanjian Pinjaman Rekening Dana Investasi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Perseroan Terbatas (PT).

5. The Committee for State Claims Derived from Foreign Loan (PPLN), Investment Fund Account (RDI), and the Regional Development Account in State-Owned Enterprises (SOEs)/ Limited Company (PT).

Kedudukan Dirjen Kekayaan Negara dalam Komite Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman Dan Perjanjian Pinjaman RDI pada BUMN/PT adalah selaku Anggota Komite Kebijakan, dengan tugas :

T h e p o s i t i o n o f D i re c t o r G e n e r a l o f D J K N in The Committee for State Claims Derived from Foreign Loan (PPLN), Investment Fund Account (RDI), and the Regional Development


Account in State-Owned Enterprises (SOEs)/ Limited Company (PT) comes with the task to:

55 a. M e n e t a p k a n re n c a n a p ro g r a m p e nyelesaian Piutang Negara yang disusun oleh Komite Teknis;

a. Set the settlement plan for state claims drawn up by the Technical Committee;

b. Mengevaluasi rekomendasi cara penyele saian Piutang Negara yang diajukan oleh Komite Teknis;

b. Evaluate the recommendations on state c l a i m s s e t t l e m e n t p ro p o s e d b y t h e Technical Committee;

c. Merekomendasikan cara penyelesaian Piutang Negara kepada Menteri dalam hal Komite Kebijakan menyetujui rekomen dasi Komite Teknis

c. Recommend the best solution for state claims settlement to the Minister in t e r m s o f P o l i c y C o m m i t t e e a p p ro v e d t h e re c o m m e n d a t i o n o f t h e Te c h n i c a l Committee

d. Mengembalikan rekomendasi cara Pe n y e l e s a i a n P i u t a n g N e g a r a k e p a d a Komite Teknis dalam hal Komite Kebijakan t i d a k m e n y e t u j u i re k o m e n d a s i K o m i t e Teknis;

d. Return recommendation on state claims settlement to the Technical Committee in case of Policy Committee does not a p p ro v e t h e re c o m m e n d a t i o n o f t h e Technical Committee;

e. Menyampaikan laporan kepada Menteri.

e. Submit a report to the Minister.

6. PT Aldevco Tugas DJKN dalam penyerahan PT Aldevco :

6. PT Aldevco DJKN’s task in the transfer PT Aldevco:

a. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka persiapan penyerahan PT Aldevco kepada negara;

a. C o o rd i n a t e w i t h re l e v a n t a g e n c i e s i n p re p a r a t i o n f o r t h e s u b m i s s i o n o f P T Aldevco to the state;

b. M e l a k u k a n k a j i a n s e c a r a m e n y e l u r u h terkait penyerahan PT Aldevco kepada negara;

b. Conduct a thorough study related to the transfer PT Aldevco to the state;

c. M e n y u s u n o p s i - o p s i p e n g e l o l a a n P T Aldevco setelah penyerahan kepada negara dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan.

c. D e v e l o p m a n a g e m e n t o p t i o n s f o r P T Aldevco after its submission to the state and submit the options to the Minister of Finance.

7. Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Tugas DJKN yang berkaitan dengan TMII: a. Melakukan kajian mengenai status kelem bagaan Taman Mini Indonesia Indah; b. Melakukan inventarisasi terhadap seluruh aset yang berada di Taman Mini Indonesia Indah; c. Melaporkan pelaksanaan kegiatan inven taris asi, penilaian dan hasil kajian tim s e r t a re k o m e n d a s i k e p a d a D i re k t u r Jender al Kekayaan Negara.

7. Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Regarding TMII, DJKN’s task includes: a. C o n d u c t i n g a s t u d y re g a rd i n g t h e i n s t i t u t i o n a l s t a t u s o f Ta m a n M i n i Indonesia Indah; b. C o n d u c t i n g a n i n v e n t o r y t a k i n g o f a l l assets located at Taman Mini Indonesia Indah; c. R e p o r t i n g re s u l t o f i m p l e m e n t a t i o n o f inventory taking, assessment, the study, and the recommendations to the Director General of DJKN.


56 8. PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) Tu g a s D J K N d a l a m D i v e s t a s i s a h a m P T Newmont Nusa Tenggara (PT NNT):

8. PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) DJKN’s task in relation to the divestment of PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) includes:

a. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembelian saham divestasi PT NNT;

a. Coordinating with relevant agencies in order to purchase shares of PT NNT;

b. Menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan terkait pembelian saham divestasi PT NNT; c. Menyampaikan rekomendasi kepada Menkeu terkait pihak yang dapat mewakili Pemerintah Indonesia sebagai pembeli saham divestasi PT NNT.

b. Submitting relevant recommendations to the Minister of Finance; c. Submitting recommendations to the Minister of Finance regarding other parties that can represent the Government of Indonesia as a buyer of the divested shares of PT NNT.

9. Proyek Asahan Tugas DJKN yang berkaitan dengan Proyek Asahan antara lain :

9. Asahan Project DJKN’s task in relation to Asahan Project includes, among others:

a. Menyampaikan rekomendasi mengenai sikap Pemerintah Indonesia terhadap perjanjian terkait Proyek Asahan (Master Agreement);

a. Submitting recommendations on the position of the Government of Indonesia in the Asahan Master Agreement;

b. Menyampaikan inisiatif untuk mengakhiri perjanjian/Master Agreement;

b. Submitting an initiative to terminate the Master Agreement;

c. Ikut serta dalam Tim Perundingan Proyek Asahan;

c. Participating in the Project Asahan Negotiation Team;

d. M e l a k u k a n t u g a s - t u g a s l a i n ditugaskan Menteri Keuangan.

d. Performing other tasks assigned by the Minister of Finance.

yang

10. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

10. State Sharia Bonds (SBSN)

Tugas DJKN terkait dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) :

DJKN’s task associated with the State Sharia Bond (SBSN):

a. menyiapkan prenotification letter kepada Kementerian/Lembaga yang asetnya akan dipergunakan sebagai underlying asset;

a. preparing prenotification letter to the Ministries/Agencies whose assets will be used as underlying assets;

b. menyiapkan postnotification letter;

b. Preparing postnotification letter;

c. menyiapkan notification letter saat SBSN jatuh tempo;

c. Preparing notification letter on SBSN’s maturity;

d. administrasi surat-surat terkait SBSN.

d. Administrating SBSN-related documents.

11. PT Geodipa Energi Tugas DJKN yang terkait dengan hibah saham PT Geodipa Energi oleh PT Pertamina kepada pemerintah, antara lain:


11. PT Geodipa Energy DJKN tasks associated with the grant of shares of PT Geodipa Energy by PT Pertamina to the government, among others:

57

a. M e n y i a p k a n k a j i a n P P P M N p a d a P T Geodipa Energi;

a. Preparing studies on draft of government regulation of PMN on PT Geodipa Energy;

b. M e n y i a p k a n A k t a H i b a h S a h a m P T Pertamina kepada Pemerintah;

b. Preparing the Deed of Grant of Shares of PT Pertamina to the Government;

c. Pemegang Saham PT Geodipa Energi dan melakukan wewenang sebagai RUPS PT Geodipa Energi;

c. Acting as the shareholder of PT Geodipa Energy and as the shareholder general meeting in PT Geodipa Energy;

d. Menyiapkan pembentukan PT Geodipa Energi sebagai BUMN.

d. Setting up the establishment of PT Geodipa Energy as a state-owned enterprise.

KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN (KNL)

OTHER STATE ASSET (KNL)

DJKN berperan penting dalam pengelolaan kekayaan negara lain-lain yang mempunyai jumlah dan nilai aset yang signifikan. Kekayaan negara lain-lain (KNL) berasal dari perolehan berdasarkan ketentuan undang-undang, dari pelaksanaan kontrak/perjanjian, dan diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

DJKN plays an impor tant role in managing other state asset the number and value of which are significant. Other State Asset (KNL) i s a c q u i re d f ro m g r a n t s / d o n a t i o n s o r t h e i r equivalent, from the execution of contracts/ agreements, obtained under the provisions of law, and obtained under court decisions that have obtained permanent legal force.

Pada tahun 2010 terdapat beberapa hasil atas pengelolaan KNL diantaranya :

Some of the results of KNL management in 2010 are:

1. DJKN telah menyelesaikan jumlah berkas KNL sebanyak 4.759 berkas atau sebesar 112% dari target yang ditetapkan yaitu sebanyak 4.250 berkas. Hal ini dapat terjadi karena adanya peningkatan penyerahan

1. DJKN has completed a number of 4,759 KNL files or 112% of the projected target of as many as 4,250 files. This could come a b o u t d u e t o a n i n c re a s e i n n u m b e r o f cases deriving from ex-IBRA and ex-PT.


58 berkas kredit eks BPPN dan eks PT. PPA kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan semakin baiknya k o o rd i n a s i d e n g a n K e j a k s a a n A g u n g , KPK, Kementerian ESDM, dan BPMIGAS, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tim Pusat/Asistensi Penyelesaian ABMA/C, dan Ditjen Bea dan Cukai sehingga mempermudah proses pengelolaan BMN;

P PA s u b m i t t e d t o K P K N L a n d a b e t t e r coordination with the Attorney General, the Corruption Eradication Commission, the Ministry of Energy and Mineral Resources, BPMIGAS, the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, Assistance Center/Team for Settlement of ABMA/C, and the Directorate General of Customs and Excise, to simplify the process of managing BMN;

2. KNL yang diutilisasi sebesar Rp97 miliar berupa aset properti eks PT. Perusahaan P e n g e l o l a A s e t ( P T. P PA ) k e p a d a Kementerian Kesehatan;

2. An amount of Rp97 billion of KNL in the form of property assets of ex-PT. PPA was assigned to be utilized by the Ministry of Health;

3. Penerimaan pembiayaan APBN yang berasal dari pengelolaan KNL sebesar Rp616 miliar dari target sebesar Rp400 miliar (154%). P e n e r i m a a n i n i d a p a t t e rc a p a i k a re n a adanya upaya pelaksanaan debtor tracing (investigation) dan asset tracing yang hasilnya antara lain berbentuk kompensasi hak dengan Pemda DKI, hasil likuidasi a s e t P T. B a n k D a g a n g B a l i ( D L ) , h a s i l lelang aset jaminan obligor, pelunasan/ pembayaran obligor, dan hasil pengurusan piutang negara aset kredit eks BPPN.

3. Proceeds from financing of the state budget amounting to Rp616 billion—a 154% of the targeted Rp400 billion—deriving from KNL management. This could be achieved through debtor tracing (investigation) and a s s e t t r a c i n g t h e re s u l t s o f w h i c h a re , among others, in the form of compensation from the Gover nment of Jakar ta City, the liquidation of assets of PT. Bank Dagang Bali, auction results of obligors’ assets, repayment/payment from obligors, and the result of state claims management of exIBRA’s credit asset.

Rincian KNL yang dikelola DJKN sepanjang tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Details of KNL managed by DJKN throughout the year 2010 is as follows:

a. Aset yang berasal dari KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama)

a. Assets deriving from Production Sharing Contract

1. DJKN telah memberikan persetujuan pengelolaan BMN yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan rincian :

1 . D J K N h a s g i v e n a p p ro v a l f o r t h e management of BMN deriving from Production Sharing Contract / KKKS with the following details:

Penjualan (lelang)/Sale (auction)

20

Pemusnahan/Disposal

22

Hibah/Donation

4

Penetapan Status Penggunaan/ Use Status Determination

3

Lain-lain/Others

2


59 2. Melakukan studi lapangan dalam rangka penyusunan revisi PMK Nomor 135/ PMK.06/2009 tentang Pengelolaan BMN yang berasal dari KKKS sebagai berikut :

2. Conducting field studies in the context o f p re p a r i n g t h e re v i s i o n o f P M K N o . 1 3 5 / PMK.06/2009 on Management BMN deriving from KKKS as follows:

a. studi lapangan exchange di ConocoPhillips Indonesia - Lapangan Suban;

a. “exchange” field study at ConocoPhillips Indonesia, Suban;

b. studi lapangan pengelolaan limbah di PT. Chevron Pacific Indonesia – Duri;

b. field study of waste management at PT. Chevron Pacific Indonesia, Duri;

c. s t u d i l a p a n g a n p e n g e l o l a a n s u l f u r d i JOB Per tamina - Petrochina East Java/ JOBPPEJ – Tuban Block;

c. field study of sulfur management in the JOB Per tamina - Petrochina East Java/ JOBPPEJ, Tuban Block;

d. Diskusi Pemusnahan Sludge Oil dengan PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri.

d. discussion with PT. Prasadha Pamunah Limbah on oil slugde cleaning.

3. Penetapan PMK Nomor 165/PMK.06/2010 tentang Perubahan atas PMK Nomor 135/ PMK.06/2009 tentang Pengelolaan BMN yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

3. The issuance of PMK No. 165/PMK.06/2010

4. Sosialisasi PMK Nomor 165/PMK.06/2010 yang diselenggarakan pada tanggal 11 s.d. 13 Oktober 2010 di Hotel Sheraton Bandung - Jawa Barat yang dihadiri oleh KKKS, BPMIGAS, dan Kementerian ESDM;

4. Dissemination of PMK Number 165 PMK .06/2010 which was held on 11 to October 13, 2010 at Sheraton Hotel, Bandung, which was attended by the KKKS, BPMigas and the Ministry of Energy and Mineral Resources;

5. DJKN bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian ESDM, dan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) telah melakukan kegiatan inventarisasi dan penilaian BMN yang berasal dari KKKS berupa aset Har ta Modal Nomor Induk III (Harmoni III) terhadap 14 KKKS sebagai berikut :

5 . To g e t h e r w i t h t h e B P K , t h e M i n i s t r y o f Energy and Mineral Resources, and Executive Agency for Upstream Oil and Gas (BPMigas), DJKN has conducted an inventory taking and valuation of BMN deriving from KKKS in the form of Capital Asset Number III (Harmony III) in 14 KKKSs, as follows:

1. ExxonMobil Exploration and Production Indonesia Surumana Limited 2. ExxonMobil Exploration and Production Indonesia (Mandar) Limited Company 3. JOB Pertamina-PetroChina East Java Ltd.

1. ExxonMobil Exploration and Production Indonesia Surumana Limited

4. Kalila (Korinci Baru) Pty Ltd.

4. Kalila (Korinci Baru) Pty Ltd.

5. Kalila (Bentu) Ltd.

5. Kalila (Bentu) Ltd.

6. Kangean Energy Indonesia Ltd.

6. Kangean Energy Indonesia Ltd.

7. Anadarko Indonesia Company

7. Anadarko Indonesia Company

on the Amendment of PMK No. 135/ PMK.06/2009 concerning the management of BMN deriving from KKKS.

2. ExxonMobil Exploration and Production Indonesia (Mandar) Limited Company 3. JOB Pertamina-PetroChina East Java Ltd.


60 8. Elnusa Bangkanai Energy Ltd.

8. Elnusa Bangkanai Energy Ltd.

9. Anadarko Indonesia Nunukan

9. Anadarko Indonesia Nunukan

10. ENI Krueng Mane Ltd.

10. ENI Krueng Mane Ltd.

11. ENI Ambalat Ltd.

11. ENI Ambalat Ltd.

12. Santos (Madura) Pty Ltd.

12. Santos (Madura) Pty Ltd.

13. Santos (Sampang) Pty Ltd.

13. Santos (Sampang) Pty Ltd.

14. PT. Medco E&P Tarakan

14. PT. Medco E&P Tarakan

Adapun rekapitulasi hasil inventarisasi dan penilaian atas 14 KKKS dimaksud sebagai berikut :

The summary result of the inventory and valuation of the 14 KKKSs is as follows :

Jumlah Aset/Number of Assets

Nilai Perolehan/ Acquisition

Nilai Wajar/ Fair Value

2.420 item

USD 613,306,172.88

Rp 3.126.234.251.529,76

b. Barang Rampasan dan Gratifikasi

b. Seized Asset and Gratification

1. Persetujuan peruntukan BMN yang berasal dari Barang Rampasan

1. Approval for utilization of assets that had been seized by the Corruption Eradication Commission

No

Usulan Peruntukan/Utilization Proposal

1.

Pemusnahan/Disposal

9

2.

Hibah/Donation

10

3.

Penetapan Status Penggunaan/Use Status Determination

Disetujui/ Approved

2

2. Telah dilakukan inventarisasi dan penilaian terhadap 45 unit Barang Gratifikasi yang diserahkan kepada Menteri Keuangan c.q DJKN dengan nilai wajar hasil pemeriksaan f i s i k p e r- t a n g g a l 2 3 A p r i l 2 0 1 0 s e b e s a r Rp43.021.000,00.

2. Conducting an inventory taking and valuation for as much as 45 units of seized assets with the fair value of per-dated April 23, 2010 amounted to Rp43,021,000.

3 . Te l a h d i s u s u n R a n c a n g a n P M K t e n t a n g Pengelolaan BMN yang berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi. Adapun draft RPMK tentang Pengelolaan BMN yang berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi telah disampaikan kepada Menteri Keuangan.

3. Drafting the Minister of Finance’s Regulation concerning BMN deriving from seized asset and graft. The draft has been submitted to the Minister of Finance.


61 4. Pembuatan dan penyempur naan aplikasi Modul Kekayan Negara (sub modul kekayaan negara lain lain) dengan berkoordinasi dengan Direktorat Hukum dan Informasi.

4 . B u i l d i n g a n d re f i n i n g t h e a p p l i c a t i o n o f State Asset Module (sub-module of other assets) in coordination with the Directorate of Law and Information.

5. Telah disusun database barang rampasan n e g a r a b e rd a s a r k a n l a p o r a n s e m e s t e r a n yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung RI kepada Menteri Keuangan c.q. DJKN.

5. Completed the database for seized asset based on semi-annual repor t submitted by the Attorney General’s Office to the Ministry of Finance cq DJKN.

c. Aset yang berasal dari Kepabeanan/ Tegahan Bea dan Cukai

c. Seized assets originated from DirectorateGeneral of Customs and Excise

1. Penerbitan 112 Surat/Keputusan Menteri Keuangan yang menetapkan peruntukan barang yang menjadi milik negara eks tegahan

1. Issuance of 112 Minister of Finance’s approval for the utilization of assets confiscated by Directorate-General of Customs and Excise

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. No

Usulan Peruntukan Utilization Proposal

Jumlah Usulan Number of Proposals

Disetujui/ Approved

1.

Penjualan (Lelang)/ Sale (Auction)

37

34

2.

Pemusnahan/ Disposal

44

43

3.

Hibah/ Donation

0

0

4.

Penetapan Status Penggunaan/

1

1

Use Status Determination 5.

Persetujuan Lelang dan Pemusnahan Approval for Auction and Disposal

37

34

Daftar usulan peruntukan tahun 2010 yang masih dalam proses : 1. U s u l a n l e l a n g 3 ( t i g a ) b e r k a s y a n g diusulkan oleh KPPBC Bengkalis, KPPBC Selat Panjang, dan KPPBC SoekarnoHatta; 2. U s u l a n m u s n a h 1 ( s a t u ) b e r k a s y a n g diusulkan oleh KPPBC Soekarno-Hatta; 3. Usulan lelang dan musnah 3 (tiga) berkas yang diusulkan oleh KPPBC Ngurah Rai sebanyak satu surat dan KPPBC Surabaya sebanyak dua surat;

Utilization proposals in 2010 which still in the process are as follows: 1. T h re e a u c t i o n p ro p o s a l s s u b m i t t e d b y KPBC Bengkalis, KPPBC Selat Panjang, and KPPBC Soekarno-Hatta;

2. Kegiatan monitoring atas tindak lanjut 92 (sembilan puluh dua) surat Menteri Keuangan tentang Peruntukan Barang Milik Negara eks tegahan Bea dan Cukai.

2. Monitoring follow-up activities for 92 letters of the Ministry of Finance concerning the utilization of assets confiscated by DirectorateGeneral of Customs and Excise.

2. A disposal proposal proposed by KPPBC Soekarno-Hatta; 3. T h re e a u c t i o n a n d d i s p o s a l p ro p o s a l s filed by KPPBC Ngurah Rai and KPPBC Surabaya;


62 d. Aset yang berasal dari Aset Bekas Milik Asing/Cina (ABMA/C)

d.Ex-Foreign/Chinese-Owned Assets (ABMA/C)

1. DJKN memberikan persetujuan penyele saian aset yang berasal dari ABMA/C. Pada tahun 2010, sebanyak 19 berkas dengan cara dimantapkan status hukumnya menjadi BMN/D;

1. DJKN approved the settlement of 19 files of assets derived from ABMA/C by strengthening its legal status into BMN/D;

2. Te l a h d i t e t a p k a n P e r a t u r a n D i re k t u r Jenderal Kekayaan Negara Nomor 01/ K N / 2 0 1 0 t e n t a n g P e t u n j u k Te k n i s Penyelesaian ABMA/C;

2. I s s u a n c e o f D i re c t o r G e n e r a l o f S t a t e Assets Management Regulation No. 01/ KN/2010 on Technical Guidelines for the Settlement ABMA/C;

3. Kegiatan monitoring dilakukan terhadap 19 (sembilan belas) ABMA/C yang telah dimantapkan status hukumnya menjadi BMN/D pada wilayah kerja Kanwil II DJKN Medan, Kanwil III DJKN Pekanbaru, Kanwil IV DJKN Bandung, Kanwil X DJKN Surabaya, Kanwil XIII DJKN Samarinda, dan Kanwil XIV DJKN Denpasar;

3. Monitoring of 19 (nineteen) ABMA/C the legal status of which had been strength-

4. Te l a h d i l a k s a n a k a n R a p a t K o o rd i n a s i Tim Penyelesaian ABMA/C Tingkat Pusat sebanyak 9 (sembilan) kali pertemuan yang secara berkala diselenggarakan bersama anggota Tim Interdep Pusat antara lain dari Badan Intelijen Negara, Badan Pertanahan Nasional, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Mabes TNI, dan Biro Hukum dan Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan guna mendapatkan data pendukung, masukan, d a n re k o m e n d a s i s e r t a m e m b i c a r a k a n permas alahan-permasalahan yang timbul dalam rangka penyelesaian masalah ABMA/C.

4. Conducting nine coordination meetings of ABMA/C Settlement Team which held regularly with members of the central interdepartmental team (including the State Intelligence Agency, National Land Agency, the Attorney General, Ministry of Justice and Human Rights, National Armed Forces, and Bureau of Justice and the Legal Aid of the Ministry of Finance) in order to obtain supporting data, input, and recommendations and to discuss ABMA/C-related problems.

e. Aset eks BPPN

e. Ex-IBRA assets

1. Ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 95/KMK/2010 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Aset Eks BPPN.

1. Issuance of Minister of Finance Decree No. 95/KMK/2010 on the Formation of Asset Management Team for Ex-IBRA Asset.


ened into BMN/D on the working area of the Regional Office II Medan, Regional Office III Pekanbaru, Regional Office IV Bandung, X Regional Office X Surabaya, Regional Office XIII Samarinda, and Regional Office XIV Denpasar;

63 2. Pembuatan sistem aplikasi database aset eks BPPN berupa aset kredit, aset properti, aset inventaris dan nostro, bersama Direktorat Hukum dan Informasi. Sistem aplikasi tersebut akan dimuat dalam bentuk Modul Kekayaan Negara II yang sampai saat ini masih dalam tahap penyempurnaan.

2. Building, together with the Directorate of Law and Information, a database application system of ex-IBRA assets in the form of loan assets, property assets, asset inventory and nostro accounts. The system application will be published in the form of State Assets Module II which was still in the stage of completion.

3. Melaksanakan kegiatan inventarisasi dan penilaian antara lain :

3. Conducting an inventory taking and valuation, among others:

a. Kegiatan verifikasi working file dokumen pendukung aset properti eks BPPN yang dilaksanakan pada bulan Agustus s.d. September 2010;

a. Verification of the working files supporting ex-IBRA property assets held in August—September 2010;

b. k e g i a t a n v e r i f i k a s i f i s i k a s e t p ro p e r t i yang melibatkan Kanwil dan KPKNL yang dilaksanakan pada bulan November s.d. Desember 2010;

b. Physical verification of property assets involving the Regional Office and KPKNL held from November to December 2010;

c. kegiatan penilaian barang jaminan aset kredit, aset properti, dan aset inventaris.

c. Valuation of the collateral of credit assets, property assets, and inventory.

4. Tindak lanjut atas hasil inventarisasi dan revaluasi sisa aset eks BPPN dan hasil penanganan :

4.The follow-up on inventor y taking and revaluation of the remaining ex-IBRA assets and the results:

a. A s e t K re d i t : P e n y e r a h a n p e n g u r u s a n P i u t a n g N e g a r a a s e t k re d i t e k s B P P N kepada PUPN melalui KPKNL diantaranya aset kredit (ATK, Non ATK, DWO, dan Sita HT) dengan jumlah debitor sebanyak 5.050 debitor dengan nilai penyerahan Rp4.421.987.850.877,63 dan aset kredit PKPS dengan jumlah debitor sebanyak 10 debitor dengan nilai penyerahan Rp 13.279.190.684.854,00.

a. A s s e t L o a n : H a n d i n g o v e r m a n a g e m e n t o f s t a t e c l a i m s o r i g i n a t e d f ro m e x - I B R A a s s e t s t o P U P N t h ro u g h K P K N L ( s u c h a s c re d i t a s s e t s ) c o v e r i n g a total of 5,050 debtors with a value of R p 4 , 4 2 1 , 9 8 7 , 8 5 0 , 8 7 7 . 6 3 a n d P K P S ’s credit assets covering ten debtors with a value of Rp 13,279,190,684,854.00.

b. Realisasi penerimaan kembali (recovery) y a n g b e r a s a l d a r i a s e t k re d i t s e b e s a r Rp23.372.142.584,85.

b. R e a l i z i n g a re c o v e r y o f R p . 2 3 , 3 7 2 , 142,584.85 deriving from credit assets.

c. Realisasi penerimaan kembali (recovery) yang berasal dari PKPS sebesar Rp229.088.822.727,27.

c. R e a l i z i n g a re c o v e r y of Rp. 229,088,822,727.27 deriving from PKPS.


64 d. Selain itu DJKN c.q. Direktorat Kekayaan Negara Lain-lain telah melaksanakan lelang asset settlement obligor PKPS APU dan laku terjual lelang sebanyak 8 (delapan) aset dengan hasil penjualan Rp12.781.700.000,00.

d. Conducting asset settlement auctions o f P K P S A P U o b l i g o r ’s a s s e t s , s e l l i n g as many as eight assets amounted to Rp12,781,700,000.00

5. Data aset eks BPPN per 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut :

5. Ex-IBRA assets as of December 31, 2010 are as follows:

f. Aset eks BDL dan PT PPA

f. Assets Deriving from Liquidated Banks (ExBDL) and PT PPA

1. DJKN telah menyelesaikan berkas KNL yang berasal dari aset eks BDL dan eks PT. PPA sebanyak 382 berkas

1. Completing as many as 382 KNL files deriving from the assets of ex-BDL and PT. PPA.

2. Hasil penyelesaian aset eks BDL dapat terealisasi sebesar Rp217 miliar dan eks kelolaan PT PPA sebesar Rp220 miliar

2. Realizing an amount of Rp217 billion from the settlement of ex-BDL, and Rp220 billion from that of PT PPA.

3. Telah dilakukan inventarisasi atas aset eks BDL sebanyak 396 unit dan penyerahan pengurusan piutang negara kepada KPKNL/PUPNC sebanyak 25 berkas aset kredit dengan nilai Rp18.331.563.434,84

3. Conducting an inventory taking of 396 unit of ex-BDL asset and the handover of as many as 25 cases of state claims to KPKNL/

4. P a d a t a h u n 2 0 1 0 , P T. P PA t e l a h mengembalikan pengelolaan atas 6 (enam) aset saham non bank dengan nilai buku sebesar Rp19.029.198.693,00 sehingga jumlah aset saham non bank yang ditangani pengelolaannya oleh DJKN berjumlah 21 unit aset dengan total nilai buku sebesar Rp22.490.049.064,00

4. In 2010, PT. PPA has returned the management of six non-bank shares with net book value of Rp19,029,198,693, 00, making the number of shares of non-bank asset managed by DJKN turn to 21 units with a total asset book value of Rp22,490,049,064.00

5. DJKN telah menyelesaikan pengelolaan atas 132 aset (112 aset proper ti dan 20

5. DJKN has completed the management of 132 assets (112 proper ty assets and 20

aset kredit) dengan nilai buku aset sebesar Rp100.700.852.950,00. Dari 132 aset yang telah berhasil diselesaikan tersebut diperoleh hasil realisasi sebagai berikut:

loan assets) with a net book value amounting to Rp100,700,852,950.00. The realization of the management of 132 asset is as follows:


PUPNC with a value Rp18,331,563,434.84

65

/Credit asset collection /Sale of property asset /The waiver of property asset’s right /Asset utilization (through PSP)

KENDALA DAN UPAYA YANG DILAKUKAN

OBSTACLES AND EFFORTS

Kendala yang dihadapi DJKN dalam mengelola kekayaan negara adalah kegiatan IP BMN pada Kementerian Per tahanan/TNI mengalami kesulitan dalam menyesuaikan sistem pengkodean barang pada SIMAK TNI dengan sistem yang ada pada SIMAK BMN sehingga membutuhkan waktu dan upaya tambahan bagi tim pelaksana IP untuk menyelesaikannya. Upaya yang dilakukan adalah membuat menu pengiriman data BMN dari SIMAK TNI ke SIMAK BMN sesuai dengan kebutuhan DJKN.

In conducting its activity to manage the state asset through inventory taking and valuation, DJKN faced with challenge on how to adjust the coding system adopted by the Ministr y of Defense/Ar my to system on SIMAK BMN. Therefore, an additional time and effort were required for the IP executive team to handle this problem. DJKN came up with creating a BMN data transmission menu from SIMAK TNI to SIMAK BMN.

Kendala lainnnya adalah sebagian aset properti tidak didukung dengan kelengkapan data yang memadai dan tidak dilengkapi dengan berkas-berkas pengalihan status menjadi BJDA sehingga sulit untuk ditindaklanjuti dengan penjualan lelang. Untuk mengatasi kendala tersebut, telah dilakukan upaya verifikasi administrasi dan fisik aset eks BDL dan eks BPPN sehingga dapat diinventarisasi kelengkapan data dan berkasberkas pengalihan status menjadi BJDA.

Some part of property assets were either not suppor ted by sufficient data nor equipped with document of their status transfer into BJDA, making them difficult to be followed up with auction. To overcome these obstacles, DJKN has carried out physical and administration verification over the ex-IBRA and exBDL assets.

Selain itu kurang tersedianya tempat penyimpanan/gudang untuk menyimpan barang/aset juga menjadi kendala pengelolaan kekayaan negara. Untuk mengatasi kendala tersebut, telah diajukan permohonan penyediaan tempat penyimpanan aset/ kekayaan negara lain-lain yang menjadi tanggung jawab direktorat.

In addition, the lack of warehouse to secure the asset had also posed an obstacle in state asset management. To address this, DJKN has submitted an application for the storehouse of the assets under its responsibility.


66

Perkembangan Penilaian Kekayaan Negara

67

developments in State Asset valuation

05

Perkembangan Penilaian Kekayaan Negara DEVELOPMENTS IN STATE ASSET VALUATION Too many people today know the price of everything and the value of nothing. —Ann Landers

Developments in State Asset Valuation

68 Dalam melaksanakan tugas penilaian yang diamanatkan kepada DJKN, penilai DJKN berpedoman pada visi ”Menjadi Penilai kekayaan negara yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan”. Visi dimaksud merupakan kristalisasi dari semangat dan sekaligus menjadi komitmen seluruh jajaran Penilai DJKN dalam melaksanakan tugas. Visi merupakan alat menyatukan langkah setiap elemen dari suatu organisasi, sehingga setiap unsurnya harus dipahami dengan baik.

In performing the valuation duties mandated to DJKN, DJKN’s valuers are guided by the vision “To be a professional and reliable state assets valuer”. The vision is a crystallization of the spirit as well as a commitment throughout the ranks of the DJKN’s valuers in carr ying out their task. The vision is also a means of uniting each element of an organization. That is why each matter of the vision must be well understood.

U n t u k m e re a l i s a s i k a n v i s i t e r s e b u t , t e l a h ditetapkan enam misi Penilai DJKN yaitu:

To realize this vision, DJKN has established six missions of DJKN’s valuers. They are:

1. M e w u j u d k a n o p t i m a l i s a s i p e n e r i m a a n dan efisiensi pengeluaran negara melalui efektivitas penilaian. 2. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.

1. Optimizing state revenue and advancing efficiency in state expenditure, through effective state assets valuation.

3. M e w u j u d k a n p e r a t u r a n d a n s t a n d a r penilaian yang berkualitas. 4. Mewujudkan penilai yang profesional. 5. M e n i n g k a t k a n j a m i n a n m u t u a t a s p e laksanaan penilaian dan pembinaan penilai. 6. M e w u j u d k a n d a t a b a s e p e n i l a i a n y a n g andal. Visi dan misi tersebut akan meningkatkan peran Penilai sebagai penyedia informasi penting berupa opini nilai yang andal kepada para pemangku kepentingan. Opini nilai yang disampaikan berupa nilai wajar BMN, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara dikuasai dan Barang Milik Daerah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, opini nilai wajar tersebut menjadi acuan pelaksanaan fungsi DJKN sebagai Pengelola Barang dalam kegiatan pemindahtanganan, pemanfaatan maupun penyusunan neraca Pemerintah Pusat.


2. Conducting state asset valuation to convey a value which is fair and dependable as a reference for various purposes of valuation 3. P ro m o t i n g re g u l a t i o n s a n d q u a l i t y valuation standards. 4. Putting forward professional valuers. 5. I m p ro v i n g q u a l i t y a s s u r a n c e f o r t h e valuation and valuation guidance. 6. Establishing a reliable valuation database.

Those vision and mission will enhance the role of valuers as an essential information provider in the form of a reliable opinion of state asset value to its stakeholders. As stipulated in Gover nment Regulation No. 6 of 2006, the opinion—the fair value of BMN, separated state asset, other state-controlled asset and local government assets—serves as the reference of DJKN’s function as the Manager of State Asset in asset handover, asset utilization, and in preparation of the Central Gover nment’s Financial Statement.

69 A. Pencapaian dan Kinerja Penilai DJKN

A. DJKN’s Valuers’ Achievements and Performance

1. Inventarisasi dan Penilaian BMN

1. BMN Valuation and Inventory Taking

P a d a t a h u n 2 0 1 0 , s e c a r a re s m i k e g i a t a n Penertiban BMN berupa inventarisasi dan penilaian (IP) berakhir. Secara keseluruhan sejak dimulainya kegiatan penertiban BMN, telah dilakukan koreksi nilai wajar senilai Rp410 triliun dari sebelumnya Rp390 triliun menjadi Rp800 triliun. Berhasilnya pelaksanaan penilaian BMN berpengaruh pada penampilan neraca Pemerintah Pusat dari ekuitas dana negatif Rp110,10 triliun per 31 Desember 2006 menjadi positif sebesar Rp721 triliun per 31 Desember 2010 (LKPP 2010 unaudited). Adapun rincian hasil kegiatan penertiban BMN adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Officially, BMN Arrangement activities in the form of inventory taking and valuation (IP) has ended in 2010. Overall, since the beginning of BMN arrangement, the corrections to fair v a l u e s h a s re a c h e d R p 4 1 0 b i l l i o n , t h a t i s from previous Rp390 trillion to Rp800 trillion. The success of BMN valuation has affected the per for mance of the central gover nment balance sheet, from the previous negative equity funds of Rp110.10 trillion as of December 31, 2006 to the positive one of Rp721 trillion as of December 31, 2010 (unaudited LKPP 2010). The detail of the BMN arrangement activities is as the table below:

Source: BMN Arrangement Task Force


70 Pada tahun 2010, kegiatan penertiban difokuskan pada aset perkeretaapian pada Kementerian Perhubungan dan aset yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada Kementerian ESDM. Aset perkeretaapiaan yang masuk kategori BMN berupa rumah manfaat jalan (Rumaja) dan rumah milik jalan (Rumija). Hasil IP aset perkeretaapian memberikan infor masi yang k o m p re h e n s i f u n t u k m e n g a m a n k a n a s e t Pemerintah yang rawan diambil alih pihak lain. Adapun Penilaian aset perkeretaapian yang berhasil diselesaikan adalah sebagai berikut:

In 2010, the arrangement focused on the assets of the railways in the Ministry of Transportation and on the Asset deriving from Contractors of Production Sharing Contract (KKKS) in the Ministry of Energy and Mineral R e s o u rc e s . A s s e t s o f t h e r a i l w a y s f a l l i n t o BMN categor y are lands in the ambiguous zones known as Rumaja (ruang manfaat jalan) and Rumija (ruang milik jalan). The results of the IP provide a comprehensive information to safeguard assets which are susceptible to being taken over by other parties. The valuation of the railway asset completed in 2010 is as follows:

/ Land Value / Norland

/ In trillion rupiah Keterangan: * Belum termasuk nilai 9 bidang tanah di Bandung dan 31 bidang tanah di Medan. #Rumaja: Ruang manfaat jalan ^Rumija : Ruang milik jalan Untuk Kanwil DJKN Banda Aceh, BMN Prasarana Kereta Api hanya berupa Tanah.

* Not including the value of 9 land areas in Bandung and 31 land areas in Medan. # Rumaja (space benefits of road): area that includes the road, curb, and its safety threshold. ^ Rumija (space belongs to the road): areas outside the Rumaja that are still part of the road intended for security or for future widening. In DJKN’s Regional Office Banda Aceh, the Railway Infrastructure consists only of lands.


71 Untuk BMN yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), pada tahun 2010 telah dilakukan inventarisasi dan penilaian 14 (empat belas) KKKS berupa aset Harta Modal Nomor Induk (Harmoni) III dengan total nilai wajar sebesar Rp3,13 triliun. Selanjutnya, Pemerintah dapat merencanakan tindakan yang akan diambil terutama atas aset eks KKKS yang sudah tidak beroperasi lagi.

F o r B M N d e r i v i n g f ro m C o n t r a c t o r s o f Production Sharing Contract (KKKS), in 2010 DJKN has conducted an inventory taking and valuation of 14 KKKSs in the form of Capital Asset Main Number III (Har moni III) with a total fair value of Rp 3.13 trillion. Thereafter, the Government can determine actions to be taken especially on the assets of ex-KKKS which are no longer in operation.

BMN Deriving from KKKS In the Form of Harmony III

/Production Sharing Contract

/ Block

/ Number

/ Acquisition Value ($)

/ Fair Value (Rp)

2. Penilaian dalam rangka Pemanfaatan dan Pemindahtangan BMN Sepanjang tahun 2010, Penilai DJKN di Kantor Pusat telah menyelesaikan 117 permohonan penilaian dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan ser ta enam penugasan

2. Valuation for Utilization and Transfer of BMN

dari pimpinan. Untuk pemindahtanganan telah disajikan opini nilai wajar senilai Rp661 miliar,

signments from the Head Office. As for asset transfers and other assignments, DJKN has

During the year 2010, the DJKN’s valuers at Head Office have conducted 117 valuation requests in the course of determining asset utilization and asset transfer as well as six as-


72 dan untuk penugasan lainnya senilai Rp426,8 miliar. Sedangkan untuk pemanfaatan tidak d a p a t d i s a j i k a n n i l a i w a j a r k a re n a b e n t u k penilaiannya tidak hanya berupa opini nilai BMN, namun berupa nilai sewa wajar maupun penilaian kelayakan bisnis (feasibility studies). Rincian data hasil penilaian di Kantor Pusat adalah sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

presented opinion of fair value worth of Rp661 billion and Rp426,8 billion respectively. Meanwhile, the fair value of the asset utilization could not be presented because the result of the valuation was not only in the form of opinion on BMN value; instead, it covered the fair rental value and its feasibility studies. Detail of the results of the valuation at the Head Office is specified in the table below:

REKAPITULASI PENILAIAN KANTOR PUSAT DJKN Valuation at DJKN’s Head Office Tujuan /Purpose

Jumlah Permohonan /Number of Proposal

Jumlah Laporan Penilaian /Number of Valuation Report

NILAI (Rp Miliar) /Value (in billion rupiah)

Pemindahtanganan / Asset Transfers

65

343

661,2

Pemanfaatan / utilization

52

294

N/A

Penugasan lain /

-

6

426,8

other assignments

Pada tingkat wilayah, 17 Kantor Wilayah telah melaksanakan penilaian dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan. Untuk pemanfaatan BMN, telah disampaikan opini n i l a i B M N s e j u m l a h R p 8 , 3 2 t r i l i u n t e rd i r i dari tanah senilai Rp6,4 triliun, bangunan Rp1,8 triliun, dan kendaraan Rp82,7 miliar. Sedangkan untuk pemindahtanganan, BMN senilai Rp48,61 miliar telah dinilai, berupa tanah, bangunan dan kendaraan berturutt u r u t s e n i l a i s e b e s a r R p 2 7 , 7 m i l i a r, R p 5 , 5 miliar, dan Rp15.5 miliar.

At the regional level, 17 Regional Offices have conducted valuations for the purpose of asset utilization and asset transfer. DJKN has delivered an opinion of BMN value of Rp8.32 trillion, consisting of lands amounting to Rp6.4 trillion, buildings Rp1.8 trillion, and vehicle Rp82.7 billion. As for asset transfer, DJKN has conducted the valuation of BMN wor th Rp46.61 billion made up of lands, buildings, and vehicles worth of Rp27.7 billion, Rp 5.5 billion, and Rp15.5 billion respectively.

3. Penyiapan Nilai BMN sebagai Aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Sejak pertama kali diterbitkannya SBSN pada tahun 2008, DJKN telah menyampaikan usulan Daftar Nominasi Aset (DNA) SBSN sebesar Rp117 triliun. Hal ini merupakan amanat dari Undang-Undang No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan Peraturan Menteri Keuangan No. 04/PMK.08/2008 Ten tang Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah

3. Preparation of BMN as the Underlying Asset of State Sharia Bond (SBSN) Since the SBSN’s first issuance in 2008, DJKN has submitted the list of nominated asset (DNA) amounted to Rp117 trillion. This is the mandate of the Law Number No.19 of 2008 concerning State Sharia Bonds and the Minister of Finance Regulation No. 04/PMK.08/2008 on the Management of SBSN’s Asset deriving from BMN in which DJKN is assigned to pre-


73 Negara yang Berasal dari Barang Milik Negara, dimana DJKN ditugaskan untuk menyiapkan BMN sebagai underlying asset SBSN dengan Skema Ijarah.

pare the BMN as the underlying asset of SBSN under ijarah scheme.

USULAN DAFTAR NOMINASI ASET SBSN (2008-2010) LIST OF NOMINATED SBSN ASSETS (2008-2010)

Rp. Triliun

45,00 40,00 35,00

0,8

20,4

30,00 25,00

4,6 27,7

20,00 15,00

6,4

10,00

12,10

22,7

22,7

usulan II

2010

5,00 0

Tanah

Land

2007

usulan I

Bangunan

2009

Buliding

B. Penelitian, Pengembangan, dan Pembinaan Penilai 1. Penyusunan Peraturan Penilaian dan Buku Pedoman Untuk memberikan kepastian hukum, dan sebagai petunjuk pelaksanaan ser ta teknis kepada Penilai DJKN, pada tahun 2010 telah berhasil diterbitkan 2 (dua) Peraturan Menteri Keuangan (PMK), 1 (satu) Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Kepdirjen) dan 6 (enam) Surat Edaran. Kegiatan ini juga dilakukan untuk memenuhi kewajiban profesi seorang Penilai yang harus memiliki program pengembangan p ro f e s i berkelanjutan ( c o n t i n u o u s p ro f e s s i o n a l d e v e l o p m e n t ) . Selain itu, di tahun 2011 akan melanjutkan

B. Research, Development, and Valuers Advancement 1. Drafting Regulation and Guideline on Valuation To provide DJKN’s valuers with legal certainty, guidelines and technical guidance, in 2010, 2 Minister of Finance Regulations (PMK), 1 Director General of State Asset Management’s Decree, and 6 Circulars have been issued. This activity was also carried out to fulfill the professional obligations of a valuer who should h a v e a n o n g o i n g c o n t i n u o u s p ro f e s s i o n a l development. In addition, in 2011 DJKN will continue formulating the Draft of Law o n v a l u e r s , a l o n g w i t h t h e re l a t e d D r a f t o f


74 penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penilai beserta Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) turunannya.

Government Regulation, and the Draft of the Minister of Finance’s Regulation.

REGULATION ISSUED in 2010

Selama tahun 2010 telah diterbitkan pula beberapa Buku Pedoman hasil penelitian DJKN yaitu Buku Pedoman Penilaian Benda Seni, Pedoman Penilaian Lapangan Golf, dan Pedoman Penilaian Stasiun Pengisian Bahan Bakar.

During the year 2010, several researchedbased valuation guidance have been published, covering valuation of objects of art, golf course, and fuel-filling station.

2. Pembentukan database

2. Establishing Database

Dalam tahun 2010 telah disusun empat database yaitu database tanah, database bangunan, database kendaraan dan database sewa. Keempat database ini meliputi data objek penilaian dan objek pembanding yang berasal dari proses input oleh KPKNL, Kanwil, dan Kantor Pusat DJKN.

Four databases, namely lands databases, building database, vehicle database, and rent database have been prepared in 2010. The four databases comprised data on valuation objects and comparable objects deriving from the input process conducted by KPKNL, Regional Office and Head Office.

Jumlah database yang berhasil dibentuk di seluruh Kanwil dan KPKNL pada tahun 2010 berdasarkan jumlah objek adalah sebanyak

The number of database that established in all Regional Offices and service offices in 2010, based on the number of the objects, was


75 13,693 untuk objek berupa tanah, 71,868 untuk objek berupa bangunan dan 47,961 untuk objek berupa kendaraan, serta 9 objek sewa dan 21 data pembanding sewa berdasarkan hasil laporan penilaian pada Kantor Pusat.

13.693 in the form of lands; buildings, 71.868; vehicle, 47.961; rent objects, 9; and 21 of comparable rent data based on the valuation reports at the Head Office.

Pada tahun 2011 DJKN akan membentuk database penilaian dengan unsur Katalog Objek Penilaian berupa Mesin dan Barang Bergerak, Penyiapan dan Penatausahaan BMN sebagai Aset SBSN dan melakukan pengembangan database penilaian. Pengembangan database ini bertujuan untuk membentuk database penilaian yang komprehensif, infor matif dan reliable yang menyangkut nilai transaksi/penawaran tanah, sewa, mesin dan sumber daya alam serta terwujudnya analisis trend dan per modelan nilai tanah.

In 2011, DJKN will establish a valuation database with the element of the Valuation Object Catalog in the form of Machinery and Movable Proper ty, Preparation and Administration of BMN as SBSN Asset, and develop valuation database. The development of this database aims to establish a comprehensive, informative, and reliable valuation database covering transaction value/supply of lands, rent, machinery, and natural resources including trend analysis and modeling of land value.

JUMLAH DATABASE YANG TERBENTUK TAHUN 2010 NUMBER OF DATABASE DEVELOPED IN 2010 NAMA KANWIL /Regional Office

JUMLAH SATKER / Rekap Satgas Rekap DB Penilaian Task Force Recap.

% Satker

JUMLAH OBJEK / Tanah / Land Bangunan / Building

Database Recap Valuation

Kendaraan / Vehicle

Kanwil I Banda Aceh

830

264

31.81%

460

1,883

676

Kanwil II Medan

652

296

45.40%

344

2,079

1,079

Kanwil III Pekanbaru

522

445

85.25%

917

3,595

2,312

Kanwil IV Palembang

593

228

38.45%

602

2,452

2,047


992

182

18.35%

331

1,453

1,329

Kanwil VI Serang

245

180

73.47%

405

2,880

1,748

Kanwil VII Jakarta

339

588

173.45%

836

9,722

7,611

Kanwil VIII Bandung

446

380

85.20%

936

6,594

3,864

Kanwil IX Semarang

807

815

100.99%

2,720

10,686

11,044

Kanwil X Surabaya

609

238

39.08%

606

4,147

706

Kanwil XI Pontianak

317

220

69.40%

759

3,741

548

Kanwil XII Banjarmasin

470

391

83.19%

963

5,615

2,423

Kanwil XIII Samarinda

361

140

38.78%

612

4,630

3,279

Kanwil XIV Denpasar

354

413

116.67%

1,001

5,196

3,447

Kanwil XV Makassar

388

434

111.86%

1,019

3,580

4,037

Kanwil XVI Manado

369

1

0.27%

529

1,737

1,124

Kanwil XVII Jayapura

498

1

0.20%

653

1,878

687

8,792

5,216

59.33%

13,693

71,868

47,961

TOTAL


76 3. Capacity Building Pada tahun 2010, DJKN melakukan pembinaan inter nal dalam rangka capacity building untuk meningkatkan kualitas penilai seperti Workshop Penilaian SDA, Workshop Pemanfatan BMN, Asistensi/Bantuan Teknis pada Kanwil/KPKNL, Uji Penilaian Sumber Daya Alam, Uji Penilaian Benda Seni dan Sosialisasi Peraturan dan Kebijakan di Bidang Penilaian serta bedah DKPB. Selanjutnya D J K N m e n a r g e t k a n p ro g r a m p e n y u s u n a n grading system penilai, Pembentukan Model N i l a i Ta n a h d a n M o n i t o r i n g d a n E v a l u a s i Database Penilaian pada tahun 2011.

3. Capacity Building In 2010, to build up the quality of its valuers, DJKN conducted an inter nal advancement (capacity building) such as workshop on natural resources valuation, workshop on BMN utilization, assistance/technical assistance to the Regional Offices/KPKNLs (service offices), sampling of natural resources valuation, valuation test on objects of art, dissemination of policy and regulation in the field of valuation, DKPB (List of Components of Building Valuation) study. Next, DJKN is targeting on 2011 for the for mulation of valuer grading system, development of land value models, and development of monitoring and evaluation of valuation database.

Uji Petik Penilaian Sumber Daya Alam berupa Hutan Sampling of Natural Resources Valuation

WORKSHOP DAN UJI PETIK WORKSHOP AND SAMPLING

Je nis

Lo kasi

Wa ktu

Pe se rta

Uji Kualitas / Quality Test

37 Kanwil & KPKNL

2010

263

Workshop Pemanfaatan BMN / BMN Utilization

Bandung

Juli

69

Pasuruan

Agustus

50

Batam

September

58

Manado

November

60

Workshop Penilaian SDA Workshop on nature Resources Valuation

Jakarta

Juli

104

Uji Petik Benda Seni Sampling of Object of Art Valuation

Bogor

Mei

10

Yogyakarta

September

10

Bali

November

10

Uji Petik Penilaian SDA Sampling of Natural Resources Valuation

Pongkor, Bogor

Mei

18

Ujung Kulon, Banten

Juli

18


77 Asistensi Penilaian DJKN tahun 2010 Valuation Assistance in 2010 J enis As et Assistance in Lokas i DJKN Assessment 2010

J enis Activity

Penilaian Properti Khusus / Special Property Valuation

/ Type of Asset

/ location

W aktu / Date

Bendungan / Dam

Denpasar

Januari

Penilaian Pemanfaatan BMN / BMN Utilization Valuation

Bendungan / Dam

Manado

Bendungan / Dam

Kendari

Februari

Kapal / Ship

Biak

Desember

Tanah dan/atau Bangunan / Land and Building

Garut

April

Bandung

Mei

Tanah dan/atau Bangunan / Land and Building Penilaian Aset KKKS / KKKS Asset Valuation

Januari

Bendungan / Dam

Barang Bergerak dan Tidak bergerak kecuali Tanah /Nonland Movable and Immovable Property Barang Bergerak dan Tidak bergerak kecuali Tanah /Nonland Movable and Immovable Property

Penilaian BMN Ditjen Perkeretaapian / Directorate General of Railway Valuation

Aset Ditjen Perkeretaapian /Directorate General of Railway’s Asset

Januari

Kangean

November

Tarakan

November

Jawa Sumatera

November Desember

SOSIALISASI PERATURAN DAN BEDAH DKPB TAHUN 2010 DISSEMINATION OF REGULATION AND DKPB STUDY IN 2010 Lokasi / Location Lokas i

Waktu / Period W aktu

Peserta (0rang) / Participant Pes erta (orang)

Palembang

April

27

Semarang

April

39

Serang

April

24

Bandung

April

30

Banjarmasin

Mei

27

Batam

Mei

18

Medan

Mei

24

Manado

Mei

16

Jayapura

Juni

18

Surabaya

Juni

24

Denpasar

Juni

18

Makassar

Juni

20


78 4. Quality Assurance Selain melakukan pembinaan internal dalam rangka capacity building, untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas penilai internal dan untuk terwujudnya laporan penilaian yang sesuai standar dan berkualitas ser ta sebagai pemahaman penilai tentang mitigasi risiko, DJKN memprogramkan Evaluasi dan Uji Kualitas Pelaksanaan Penilaian (Quality Assurance) pada setiap KPKNL dan Kanwil di seluruh Indonesia. Pada Tahun 2010 telah dilaksanakan Uji Kualitas pada 2 Kanwil dan 36 KPKNL dengan peserta sebanyak 263. Pada tahun 2011, DJKN akan menjadwalkan percepatan pelaksanaan Quality Assurance pada seluruh Kanwil dan KPKNL dan pembentukan Sistem Informasi Penilaian (SIP).

4. Quality Assurance

C. Kerjasama dengan Pihak Eksternal

C. Cooperation with External Parties

1.Asosiasi Profesi Penilai Pemerintah

1. The Professional Association of Government Valuers DJKN’s Valuers, on December 6, 2010, has declared the establishment of Professional Association of Gover nment Valuers (APPP) as medium for gover nment inter nal valuers as well as a forum for government valuers to advance their professionalism so that they can become strategic partners for public valuers. The APPP has the objective to i m p ro v e c o o rd i n a t i o n a m o n g g o v e r n m e n t

Pada tanggal 6 Desember 2010 Penilai DJKN telah mendeklarasikan berdirinya Asosiasi Profesi Penilai Pemerintah (APPP) sebagai wadah bagi penilai internal pemerintah. Selain itu, APP juga diharapkan menjadi wadah bagi penilai pemerintah untuk mengembangkan profesi penilai sehingga penilai pemerintah dapat menjadi mitra strategis penilai publik APPP memiliki tujuan untuk meningkatkan

In addition to internal development within the framework of capacity building, to enhance the competence and the quality of internal valuers and to provide quality valuation reports that are in compliance with valuation standards, and to improve valuers’ understanding about risk mitigation, DJKN undertook a quality assurance on each service office and Regional O ff i c e i n I n d o n e s i a . I n 2 0 1 0 , t h e q u a l i t y a s s u r a n c e w a s i m p l e m e n t e d i n 2 re g i o n a l offices and 36 service offices involving 263 participants. In 2011, DJKN will schedule an acceleration of the implementation of Quality Assurance at the Regional Offices and Service Offices and the formation of Valuation Information System (SIP).

Deklarasi Asosiasi Profesi Penilai Pemerintah (APPP) Declaration of Professional Association of Government Valuers ( APPP )


79 koordinasi diantara para Penilai pemerintah, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan pengetahuan Penilai Pemerintah serta berperan dalam mewujudkan optimalisasi pengelolaan kekayaan negara melalui penilaian yang transparan dan akuntabel. APPP juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan keahlian para anggotanya melalui capacity building.

valuers, improve and develop the skills and knowledge of the government valuer and t o t a k e a ro l e i n re a l i z i n g t h e o p t i m i z a t i o n o f t h e m a n a g e m e n t o f s t a t e a s s e t t h ro u g h transparent and accountable valuations. APPP also aims to improve skills, knowledge and exper tise of its members through capacity building.

S a a t i n i a n g g o t a A P P P t e rd i r i d a r i p e n i l a i DJKN, penilai PBB, dan Penilai BapepamLK. Untuk ke depannya anggota APPP akan bertambah dari penilai Kementerian/Lembaga dan penilai Pemerintah Daerah. Musyawarah nasional per tama akan dilak sanakan pada tahun 2011 untuk penyusunan pengurus dan penetapan angga ran dasar dan rencana kerja organisasi.

Currently, the APPP’s membership consists of DJKN’s valuers, Land and Building Valuers (of Directorate-General of Tax), BapepamLK’s valuers. In the future, the valuers from the Ministries/Agencies and local gover nments will add up to their membership. In 2011, this association will hold for the first time their national congress to set out their of organizational structure, principles, and their work plan.

STRUKTUR KEANGGOTAAN APPP APPP Membership

Regional Goverment Valuers

Valuers From Ministry of finance BPN and other KL Valuers

Valuers from Ministries/Agencies

2.MAPPI dan Organisasi Penilai Internasional

2. MAPPI and the International Valuers Organization

Pada tahun 2010 Penilai DJKN mengikuti dua kegiatan yang diadakan oleh Organisasi P e n i l a i I n t e r n a s i o n a l y a i t u T h e 1 6 t h AVA C o n g re s s d i B a n g k o k d a n T h e 2 5 t h P a n

D J K N ’s v a l u e r s i n 2 0 1 0 j o i n e d t w o e v e n t s organized by an Inter national Organization of Valuers, namely The 16th AVA Congress in Bangkok and The 25 th Pan Pacific Congress

P a c i c i c C o n g re s s d i D e n p a s a r. K o n g re s ASEAN Valuers Association (AVA) merupakan

in Denpasar. The Asean Valuers Association (AVA) Congress is a biennial meeting as a forum


80

Kontingen DJKN dalam The 25th Pan Pacific Congress di Denpasar DJKN’s Contingent in The 25 th Pan Pacific Congress in Denpasar

suatu kegiatan regular yang diadakan 2 tahun sekali sebagai forum bertemunya profesional P e n i l a i d a n k o n s u l t a n p ro p e r t i s e - A S E A N yang diisi dengan berbagai kegiatan dan pembahasan berbagai topik penilaian yang berguna bagi para anggotanya. Diantaranya kegiatan seminar, technical tour dan general council meeting yang diarahkan pada pengembangan kompetensi penilai dan iklim jasa usaha penilai di wilayah ASEAN. Tujuan dari forum ini adalah untuk mengembangkan hubungan kerjasama yang lebih dekat antara asosiasi Profesi Penilai melalui per tukaran informasi dan pengetahuan.

for professional valuers and ASEAN property consultants enriched with various useful activities and discussion, such as seminars, technical tours and general council meeting which focused on competency development and the business climate for valuation services in ASEAN region. The purpose of this forum is to tie a closer relationship among the valuers association through the exchange of information and knowledge.

Ber tempat di Bali, Indonesia menjadi tuan rumah kongres penilai negara-negara Pan Pacific yang ke 25. The 25th Pan Pacific Congress ber tema “Financial Crisis, Global Uncertainty and Borderless Competition - The Professions’ Challenges in the Next Decade”, 25th, dihadiri oleh lebih dari 500 peserta dari sekitar 14 negara anggota PPC , yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, C i n a , Ta i w a n , K o re a , J e p a n g , A m e r i k a , Australia, New Zealand, Jerman, Kanada dan Mexico ditambah para penilai utusan negara peninjau. Pertemuan ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi penilai dan iklim usaha jasa penilai di wilayah Asia Pasifik. Secara garis besar kongres ini akan membahas dua klasifikasi Penilaian terdiri dari Penilaian Proper ti dan Penilaian Bisnis

Indonesia hosted the 25 th Pan Pacific Valuers C o n g re s s i n B a l i . T h e m e d w i t h “ F i n a n c i a l C r i s i s , G l o b a l U n c e r t a i n t y a n d B o rd e r l e s s C o m p e t i t i o n , T h e P ro f e s s i o n s ’ C h a l l e n g e s in the Next Decade” this 25 th congress was attended by over 500 participants from around 14 countries namely Indonesia, Singapore, Malaysia, Philippines, China, Taiwan, Korea, Japan, America, Australia, New Zealand, Germany, Canada and Mexico plus the valuers f ro m o b s e r v i n g c o u n t r i e s . T h i s c o n g re s s aimed at developing valuers’ competency and business climate for valuation services in Asia Pacific region. The congress outlined two classifications of valuation, namely property valuation and business valuation with a variety of hot topics such as Fair Value Accounting (which will be started in 2012 in Indonesia),


81 dengan berbagai topik hangat seper ti Fair Value Accounting (di Indonesia akan dimulai t a h u n 2 0 1 2 ) , I n f r a s t r u c t u re Va l u a t i o n d a n Green Building Valuation. Kerjasama di antara anggota di kawasan Asia Pasifik dibutuhkan untuk meningkatkan profesionalisme Penilai dalam upaya menunjang industri jasa keuangan dan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Infrastructure Valuation. and Green Building Valuation. The cooperation among members in Asia Pacific region is needed to enhance the professionalism of valuers in their attempts to support the financial services industry and economic activity in Indonesia.

3. Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

3 . M i n i s t r y o f H o m e A ff a i r s a n d L o c a l Governments

Kerjasama yang telah dicanangkan dengan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah pada tahun 2010 adalah kerjasama dalam rangka penilaian Barang Milik Daerah (BMD). Langkah-langkah yang dilakukan a d a l a h k o o rd i n a s i s e c a r a i n t e n s a n t a r a Kementerian Keuangan dengan Kementerian Dalam Negeri, penyusunan peraturan terkait Penilaian BMD dan monitoring pelaksanaan kegiatan Penilaian BMD yang saat ini sudah dilakukan.

In 2010, the cooperation with the Ministry of Home Affairs and the Local Governments within the framework of the local government asset (BMD) valuation has been set up. An i n t e n s e c o o rd i n a t i o n b e t w e e n t h e M i n i s t r y of Finance and the Home Ministry has been carried out, and the preparation for related regulations on BMD valuation and monitoring has also been done.

Dengan adanya kerjasama ini maka Penilai DJKN akan memiliki kontribusi dalam PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) berupa imbalan jasa penilai dan yang terpenting adalah peningkatan kualitas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) berupa penyajian nilai wajar pada neraca pemerintah daerah.

W i t h t h i s c o o p e r a t i o n , D J K N ’s v a l u e r s w i l l c o n t r i b u t e t o P N B P ( n o n - t a x re v e n u e ) i n the for m of valuation services fee and most impor tantly, they will also contribute to the improvement in quality of the presentation of fair value on the local governments’ balance sheets.

D. Kendala dan Upaya Yang Dilakukan

D. Obstacles and Efforts

Dalam pencapaian kinerja yang ditargetkan, beberapa kendala menghambat akselerasi kegiatan penilaian DJKN. Kendala tersebut meliputi: sebaran penilai DJKN yang belum seimbang dengan beban kerja pada masingmasing Kanwil dan KPKNL; kesulitan teknis dalam pelaksanaan penilaian yaitu keterbatasan data pembanding, penilaian properti khusus dan SDA, serta penilaian dalam rangka pemanfaatan; peraturan penilaian BMD yang masih terus disempurnakan; dan penyediaan sarana pendukung penilaian.

In achieving the targeted performance, a number of constraints impeded the acceleration of DJKN’s valuation activities. These include i m b a l a n c e d d i s t r i b u t i o n o f D J K N ’s v a l u e r s in relation to the workload at each Regional Office and service office; technical difficulties in implementing the valuation such as the insufficient of comparable data; difficulties in valuation of specific properties and resources, difficulties in valuation for asset utilization; BMD valuation the regulation on which needs t o b e re f i n e d ; a n d t h e n e e d o f s u p p o r t i n g facilities for valuation.


82

“Berhasilnya pelaksanaan penilaian BMN berpengaruh pada penampilan neraca Pemerintah Pusat dari ekuitas dana negatif Rp110,10 triliun per 31 Desember 2006 menjadi positif sebesar Rp721 triliun per 31 Desember 2010 (LKPP 2010 unaudited).” “The success of BMN valuation has affected the performance of the central government balance sheet, from the previous negative equity funds of Rp110.10 trillion as of December 31, 2006 to the positive one of Rp721 trillion as of December 31, 2010 (unaudited LKPP 2010).” Jumlah Pemerintah Daerah, Satker dan Sebaran Penilai DJKN Number of Local Government, Entity, and the Distribution of DJKN’s Valuers

Pusat Kanwil I Banda Aceh

NA

191

22.389

NA

NA

NA

NA

2

27

1.140

NAD

24

42,2

0,89

Kanwil II Medan

4

63

1.057

Sumatera Utara

34

16,8

0,54

Kanwil III Pekan Baru

5

49

1.649

Sumatera Barat

41

33,7

0,84

36

20,9

0,61

Bengkulu Lampung

26

21,2

0,46

Banten

9

7,3

0,16

Riau Kep. Riau Kanwil IV Palembang

4

Kanwil V Lampung

3

56

1.186

Kanwil VI

3

56

409

Kanwil VII Jakarta

5

80

1.331

DKI Jakarta

7

16,6

0,09

Kanwil VIII Bandung

6

109

1.414

Jawa Barat

27

13,0

0,25

Kanwil IX Semarang

6

116

1.895

Jawa Tengah

42

16,3

0,36

Kanwil X Surabaya

6

105

1.921

Jawa Timur

39

18,3

0,37

Kanwil XI Pontianak

2

38

483

Kalimantan Barat

15

12,7

0,39


3

36

1.703

Kalimantan Selatan

29

47,3

0,81


4

47

558

Kalimantan Timur

15

11,9

0,32

Kanwil XIV Denpasar

5

60

1.884

Bali

25

31,4

0,42

44

25,3

0,77

45

25,9

0,76

54

42,0

1,46

59

1.235

Jambi Sumatera Selatan Kep. Bangka Belitung

Yogyakarta

Kalimantan Tengah

Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kanwil XV

4

57

1.441

Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Sulawesi Barat

Kanwil XVI

4

59

1.528

Sulawesi Utara Maluku Utara


4

37

1.555

Maluku Papua


83 Sebaran Penilai

Valuers Distribution

Sebagaimana digambarkan pada tabel di atas, pada rasio Satker dibandingkan dengan Penilai, Kanwil XII Samarinda memiliki beban p e n i l a i a n S a t k e r K / L t e r b e s a r. D e n g a n 3 6 orang Penilai harus melayani 1.703 satker K/L atau setiap Penilai harus melayani 47,3 Satker. Hal sebaliknya pada Kanwil VI Serang, dimana rasio Satker dibanding Penilainya hanya 7,3 yang artinya setiap Penilai melayani 7,3 Satker. Dilihat dari sisi ini, tampak masih belum seimbangnya sebaran Penilai DJKN. Namun demikian, perlu disadari bahwa jumlah Satker belum secara sempurna menggambarkan beban pekerjaan penilaian. Perlu dilakukan analisis lebih mendalam atas jumlah aset yang dimiliki oleh setiap Satker tersebut.

As illustrated in the table above, according to the ratio of entity to valuer, Regional Office XII Samarinda had the largest valuation load with its 36 valuers who must serve 1.703 entities or 47.3 entities per valuer. Meanwhile, the Regional Office VI Serang, with the ratio of entity to valuer of only 7.3, meaning every valuer served 7.3 entities. Viewed from this side, it seemed that the distribution DJKN’s valuers was not balanced. However, we must be aware that the number of entity did not completely constitute valuation workload. A more in-depth analysis of the amount of assets owned by each of these entities is required.

Kantor Pusat DJKN saat ini tengah menelaah beban kerja Penilai pada seluruh kantor dengan melakukan analisis atas parameter yang lebih tepat dalam menggambarkan beban kerja setiap k a n t o r. Juga dipertimbangkan pengembangan penilai DJKN yang ditempatkan pada bidang tugas di luar penilaian seperti Pejabat Lelang, Juru Sita maupun pada bidang pengelolaan BMN.

DJKN is currently reviewing the workload of its valuers in all offices by an analyzing the more precise parameters in describing the workload of each office. The advancement of DJKN’s valuers assigned outside the field of valuation such as as auctioneers, confiscators, or as BMN management officers is also being taken into consideration.

Kesulitan Teknis Penilaian

Technical Difficulties in Valuation

Untuk daerah yang jauh dari pusat kota, Penilai mengalami kesulitan dalam menemukan data pembanding yang sesuai dengan objek penilaian, terlebih untuk objek penilaian yang bersifat khusus. Masalah lain yang dihadapi adalah belum semua Penilai memiliki pengetahuan yang cukup untuk melaksanakan penilaian properti khusus, SDA dan penilaian kelayakan usaha atas pemanfaatan BMN. Berbagai langkah telah dilaksanakan oleh Kantor Pusat dan Kanwil untuk memberikan metodologi pengumpulan data yang tepat k e p a d a P e n i l a i D J K N . Te r p e n t i n g a d a l a h membentuk dan memelihara database yang up to date sehingga dapat menjadi acuan

Valuers find out it difficult to obtain comparable data especially when the valuation objects are in remote areas or when it comes to special objects, since not all the valuers possess s u ff i c i e n t e x p e r t i s e t o c a r r y o u t v a l u a t i o n of special proper ty, natural resources, and feasibility study for the utilization of BMN. Va r i o u s m e a s u re s h a v e b e e n t a k e n b y t h e H e a d O ff i c e a n d t h e R e g i o n a l O ff i c e s t o provide a proper data collection methodology to DJKN’s valuers. It is critical to establish and to maintain a database that is up to date so it can be a starting point for valuers in deter mining the comparative data. For the v a l u a t i o n o f o b j e c t w i t h a h i g h d e g re e o f


84 awal bagi Penilai dalam menentukan data pembanding. Untuk penilaian yang tingkat kesulitannya tinggi atau belum pernah dilakukan, telah dilakukan dua workshop penilaian SDA dan empat workshop penilaian dalam rangka pemanfaatan BMN. Dalam beberapa penugasan penilaian, asistensi dan bantuan teknis penilaian baik dari Kantor Pusat maupun Kanwil diberikan kepada KPKNL yang mengajukan permohonan.

difficulty, or which have never been done, DJKN has held two workshops on natural resources valuation, and four workshops on valuation for the purpose of BMN utilization. Upon request, the Head Office and Regional Office also provided guidance and technical assistance to service office engaging in some valuation assignments.

Penilaian BMD

BMD Valuation

Rekomendasi BPK kepada beberapa Pemerintah Daerah atas hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk melakukan kerja sama dengan DJKN dalam penilaian BMD, memicu banyak Pemda mengajukan permohonan penilaian aset mereka. Pada tahun 2010, sudah dilakukan pilot project penilaian BMD oleh tiga kantor yaitu Kanwil I Banda Aceh, KPKNL Gorontalo dan KPKNL Bima. Berdasarkan masukan dari Kanwil dan KPKNL, terdapat setidaknya tiga permasalahan yang dihadapi dalam penilaian BMD yaitu belum adanya kerja sama formal dengan Kementerian Dalam Negeri selaku regulator pengelolaan BMD, belum adanya acuan mengenai skema pembiayaan dan masih perlunya petunjuk teknis yang jelas dari Kantor Pusat.

T h e B P K ’s re c o m m e n d a t i o n t h a t s o m e Local Governments cooperate with DJKN c o n c e r n i n g t h e a u d i t re p o r t o n L o c a l Gover nment’s Financial Statement ha s led m a n y l o c a l g o v e r n m e n t s t o re q u e s t f o r a valuation of their assets. In 2010, three offices, namely Regional Office I Banda Aceh, KPKNL Gorontalo, and KPKNL Bima launched a pilot project for BMD valuation. There were at least three problems sur faced in the valuation of BMD—the absence of formal cooperation with the Ministry of Home Affairs as the regulator of BMD management, the absence of guidance on the financing scheme, and the need of a clear technical guidance from Head Office.

Untuk memastikan bahwa penilaian BMD dapat terus dilaksanakan, di tahun 2010, Kantor Pusat sudah sepakat dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menyusun suatu nota kesepahaman dalam penilaian BMD. Terkait pembiayaan, telah disiapkan konsep penentuan besaran imbalan jasa penilaian yang dikenakan kepada setiap pemohon penilaian BMD. Lebih jauh, petunjuk t e k n i s d a n S t a n d a rd O p e r a t i n g P ro c e d u re (SOP) penilaian BMD juga sudah mulai dikembangkan.

To ensure the continuation of BMD valuation, in 2010, DJKN and the Ministry of Home Affairs h a s a g re e d t o d r a w u p a m e m o r a n d u m o f understanding in the valuation of BMD. As for the financing, DJKN has prepared the concept of determining the amount of service fee that can be charged to each applicant of BMD valuation. Fur ther more, technical guidance and Standard Operating Procedure (SOPs) for BMD valuation have also begun to be developed.


85 Sarana pendukung penilaian

Valuation Supporting Facilities

Pelaksanaan tugas penilaian memerlukan berbagai sarana baik yang bersifat peraturan dan berbagai instrumen pendukungnya maupun sarana fisik. Penyediaan saran fisik berupa alat bantu penilaian seperti GPS, kamera dan komputer jinjing telah didistribusikan kepada Kanwil dan KPKNL. Pada KPKNL teladan telah dilengkapi dengan sarana penyimpanan yang memadai, sehingga arsip penilaian dapat dijaga dan digunakan pada saat diperlukan.

Implementation of valuation task require a variety of tools, both regulatory, supporting, instruments, and physical facilities. Devices such as GPS, cameras and portable computers have been distributed to the Regional Offices and service offices. Meanwhile all moder n service offices are equipped with adequate storage facilities, so that their valuation archives can safely be kept and used when required.


86

Perkembangan Pengurusan Piutang Negara

87

Developments in STATE CLAIMS MANAGEMENT

06

Perkembangan Pengurusan Piutang Negara DEVELOPMENTS IN STATE CLAIMS MANAGEMENT One has to devote oneself to a particular pursuit. To be successful at anything, you have to make a total commitment to it. —Donald Johanson

Developments in State Claims Management

88 Piutang Negara merupakan salah satu bagian kekayaan negara yang menurut undangundang pengelolaannya diserahkan kepada Menteri Keuangan. Pengertian piutang negara dapat ditemukan pada dua Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara d a n U n d a n g - U n d a n g N o m o r 1 Ta h u n 2 0 0 4 tentang Perbendaharaan Negara.

According to law, State Claims is a par t of state asset management of which is under the Minister of Finance. The definition of state claims can be found in two Acts, namely Government Regulation in Lieu of Act Number 49 of 1960 concer ning Committee of State Claims Management (PUPN) and Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury.

Pengertian piutang negara menurut Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 didefinisikan sebagai utang kepada negara atau sebagai jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian, atau sebab apa pun. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Piutang negara didefinisikan sebagai jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

Act Number 49 of 1960 regulates that state claims are debt owed to state or an amount o f m o n e y w h i c h i s b a s e d o n re g u l a t i o n s , agreements, or other cause whatsoever, due t o b e p a i d t o s t a t e o r a g e n c i e s c o n t ro l l e d d i re c t l y o r i n d i re c t l y b y t h e g o v e r n m e n t . M e a n w h i l e , a c c o rd i n g t o A c t N u m b e r 1 o f 2004 concerning State Treasury, state claims is an amount of money must be paid to Central G o v e r n m e n t a n d / o r C e n t r a l G o v e r n m e n t ’s rights which can be valued in monetary terms as a result of agreements or regulations, or other legal causes.

Dalam melaksanakan undang-undang tersebut, Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) berwenang melakukan penagihan piutang negara, menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara serta menyajikan informasi keuangan negara. Namun menteri/pimpinan lembaga juga memiliki peran penting, yaitu tetap melaksanakan pengelolaan piutang tersebut.

I n i m p l e m e n t i n g t h e l a w, t h e M i n i s t e r o f F i n a n c e a s t h e S t a t e G e n e r a l Tre a s u re r (BUN) is authorized to collect the claims, establish a system of accounting and financial repor ting, as well as to present infor mation on state finances. However, that Minister of Finance’s authority doesn’t undermine other ministers/head of government agencies’ role in managing state claims

Pengelolaan Piutang Negara/Daerah diarahkan untuk optimalisasi tingkat penyelesaian piutang. Bila upaya penyelesaian Piutang Negara/Daerah tidak dimungkinkan lagi,

T h e s t a t e / re g i o n a l c l a i m s m a n a g e m e n t i s directed toward maximization of the level of claims collected. Otherwise, or in case they fail to do so, those claims will be managed

sehingga piutang negara/daerah tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, maka

according to the existing law on state claims management, namely Government Regulation


89 pengurusan piutang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengurusan piutang negara, yaitu Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

in Lieu of Act Number 49 of 1960 mentioned above.

PUPN adalah organisasi yang bersifat interdepartemental yang anggota-anggotanya diangkat oleh Menteri Keuangan. Anggota PUPN Pusat beranggotakan dari Kementerian Keuangan, Kejaksaan, Kepolisian RI, sedangkan PUPN Cabang yang tersebar di seluruh Indonesia beranggotakan dari unsurunsur Kementerian Keuangan (KPKNL dan Kanwil DJKN), Pemerintah Daerah, Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi. Adapun tugas administrasi keseharian PUPN dilaksanakan oleh DJKN.

The Committee of State Claims (PUPN) is a n i n t e rd e p a r t m e n t a l o r g a n i z a t i o n w h o s e m e m b e r s a re n a m e d b y t h e M i n i s t e r o f Finance. Assuming the membership of PUPN are representatives of Ministr y of Finance, Attorney General, and Indonesian Police. M e a n w h i l e , m e m b e r s o f t h e c o m m i t t e e ’s branches spreading all over the nation, come from elements of the Finance Ministry (DJKN’s service offices and regional offices), Regional Gover nment, Regional Police, and District A t t o r n e y. T h e P U P N ’s d a i l y a d m i n i s t r a t i v e tasks are performed by DJKN.

Pengurusan piutang negara melalui PUPN/

T h ro u g h P U P N / D J K N , t h e s t a t e c l a i m s management is expected to be under taken in more e ffic ient an d effec tive way th an i n court system which has a number of steps and takes a relatively a long time—first level (state cour t), second level (appeal), and judicial review. And in favor of the quick and effective process of state claims management, the Act equips the Committee of State Claims with parate eksekusi, meaning an authority to issue decrees the legal power of which is equal to that of judge’s decree.

DJKN diharapkan dapat lebih cepat dan efektif dibandingkan apabila pengurusan ditempuh melalui lembaga peradilan yang re l a t i f m e m e r l u k a n w a k t u l a m a ( m e l a l u i pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali). Guna mendukung proses yang cepat dan efektif, subjek yang melakukan pengurusan piutang negara (PUPN) oleh undang-undang tersebut di atas diberi kewenangan khusus yang disebut dengan istilah parate eksekusi, yaitu kewenangan untuk menerbitkan keputusan-keputusan yang mempunyai kekuatan hukum seperti putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pengurusan piutang negara yang dilakukan oleh PUPN/DJKN mendapat perhatian yang besar dari Menteri Keuangan, sehingga pada Position Paper arah Kementerian Keuangan tahun 2010 s.d. 2014, Menteri Keuangan memberikan arahan agar outstanding piutang negara per 1 Juli 2010 sebanyak 158.508

The State Claims Management carried out by PUPN/DJKN has gained a great attention from the Minister of Finance, so that in the Ministry of Finance’s Position Paper 2010 to 2014, the Minister provided a direction that the number of 158,508 cases of outstanding state claims (graph 1) with a value of Rp62, 41


90

Outstanding State Claims (in number of cases) Grafik 1 BUMN Perbankan/ Banking BUMN Non Perbankan/ Nonbanking Instansi Pemerintah/ Agencies Lembaga Negara/ Institutions

Grafik 2 Outstanding State Claims (in rupiah) BUMN Perbankan/ Banking BUMN Non Perbankan/ Nonbanking Instansi Pemerintah/ Agencies Lembaga Negara/ Institutions

BKPN (grafik No.1) dengan nilai Rp62,41 triliun (grafik No.2) harus dapat diselesaikan paling lambat tahun 2014.

trillion (graph 2) as of July 1, 2010 should be completed no later than 2014.

Untuk mendukung hal tersebut telah disusun Road Map Percepatan Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara Tahun 2010 s.d. 2014 yang terdiri dari 11 program aksi yaitu:

To support the direction, a Road Map of the Acceleration of the Settlement of State Claims Management Year 2010–2014 consisting of 11 courses of action has been set. The courses of action are as follows:

1. Penertiban Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN).

1. Case Files (BKPNs) arrangement.

2. Penyelesaian pembentukan database pengurusan Piutang Negara pada Program Aplikasi SIMPLe.

2. C o m p l e t i n g t h e e s t a b l i s h m e n t o f database on management of State Claims on SIMPLe Application Program

3 . Va l i d a s i u l a n g O u t s t a n d i n g p i u t a n g negara yang diurus PUPN/DJKN.

3. Revalidation of outstanding state claims managed by the PUPN/DJKN.


ROAD MAP PERCEPATAN PENYELESAIAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA A Road Map of the Acceleration of the Settlement of State Claims Management

91

1. Penertiban BKPN (sesuai SE-01/KN/2011, untuk kegiatan pencarian BKPN yang tidak ditemukan selesai di Februari 2011)

2014

2. Penyelesaian pembentukan database pengurusan piutang negara pada Program Aplikasi SIMPLe (sesuai SE-01/KN/2011, untuk kegiatan pencarian BKPN yang tidak ditemukan selesai di Februari 2011)

3. Validasi Ulang outstanding piutang negara yang diurus PUPN/DJKN (sesuai SE-01/ KN/2011, untuk kegiatan pencarian BKPN yang tidak ditemukan selesai di Februari 2011)

2012 2013 2010 2011

4. Estimasi tingkat ketertagihan piutang

(Sesuai SE-01/KN/2011 selesai di Februari 2011)

5. Penyederhanaan Prosedur Pengurusan Piutang Negara

(Selesai di Semester II Tahun 2011)

6. Penyusunan peraturan yang memungkinkan penyederhanaan proses/tahap pengurusan Piutang Negara .

(Selesai di Semester I Tahun 2011)

7. Capacity Building bagi Jurusita, Pemeriksa dan Pengelola (Analis) BKPN

(Selesai di Semester I Tahun 2011)

(Target Penyelesaian)

8. Koordinasi dengan Penyerah piutang khususnya BUMN/D agar menarik penggurusan Piutang negara dari PUPN/DJKN, baik dalam rangka restrukturisasi maupun dalam rangka penyelesaian piutang dengan mekanisme korporasi.

9. Intensifikasi pelaksanaan kewenangan pemberian keringanan penyelesaian hutang debitor 10. Intensifikasi pembinaan kepada Kantor Wilayah dan KPKNL

11. Intensifikasi pelaksanaan proses/tahap pengurusan, intensifikasi asset/debtor tracing

4. Estimasi tingkat keter tagihan Piutang Negara.

4. Estimation of the State Claims collection rate.

5. Penyederhanaan prosedur pengurusan Piutang Negara.

5. S i m p l i f i c a t i o n o f p ro c e d u re s f o r t h e management of State Claims.

6. Penyusunan peraturan yang memungkink a n p e n y e d e r h a n a a n p ro s e s / t a h a p pengurusan Piutang Negara.

6. T h e p re p a r a t i o n o f re g u l a t i o n s w h i c h allows the simplification of the process/ stages of the management of State Claims.

7. C a p a c i t y b u i l d i n g b a g i J u r u s i t a , Pemeriksa, dan Pengelola (Analis) BKPN, ditujukan untuk menyiapkan SDM yang berkualitas dan berintegritas dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap debitor dan harta kekayaan milik debitor.

7. Capacity building for the confiscators, assessors, case analysts intended to p re p a re q u a l i t y a n d i n t e g r i t y h u m a n resource in carrying out the examination of the debtors and the debtor’s assets.

8. K o o rd i n a s i d e n g a n P e n y e r a h P i u t a n g khususnya BUMN/D agar menarik pengurusan piutang negara dari PUPN/ DJKN, baik dalam rangka restrukturisasi maupun dalam rangka penyelesaian piutang dengan mekanisme korporasi.

8. Coordination with the creditor especially State/Region-Owned Enterprises, appealing to them to withdraw the m a n a g e m e n t o f s t a t e c l a i m s f ro m t h e PUPN/DJKN, either through restructuring mechanism or through corporate mechanisms.

9. Intensifikasi pelaksanaan kewenangan pemberian keringanan penyelesaian hutang debitor.

9. Intensification of implementation of the

10. Intensifikasi pembinaan kepada Kanwil dan KPKNL.

10. Intensification guidance to the Regional Offices and Service Offices.

11. Intensifikasi pelaksanaan proses/tahap pengurusan, intensifikasi asset/debtor tracing.

11. Intensification of the implementation of process/stages of asset/debtor tracing.

authority on granting the debt relief.


92 S e l a i n m e n y u s u n ro a d m a p , D J K N t e l a h merumuskan dan menetapkan berbagai peraturan di bidang pengurusan piutang n e g a r a , b a i k P e r a t u r a n D i re k t u r J e n d e r a l Kekayaan Negara, Peraturan Menteri Keuangan, maupun Peraturan Bersama Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kapolri, dan Menteri Hukum dan HAM.

A p a r t f ro m p re p a r i n g t h e ro a d m a p , D J K N has formulated and set various state regulations in the field of state claims, covering the Director-General’s Regulations, the Minister of Finance’s Regulations, as well as the Joint Regulation of the Minister of Finance, the Attor ney General, National Police Chief, and Minister of Justice and Human Rights.

Selain menyelenggarakan fungsi perumusan k e b i j a k a n d a n s t a n d a rd i s a s i , D J K N c q . Direktorat Piutang Negara juga mempunyai fungsi penyiapan bahan telaahan usul penetapan, perpanjangan, dan pencabutan pencegahan bepergian ke luar wilayah RI, dan penetapan izin dalam masa pencegahan bepergian keluar wilayah RI, dengan rincian sebagai berikut:

In addition to performing the functions of formulating policy and standardization, DJKN also serves the function of preparing the review on the execution, renewal, and revocation of overseas travel bans, with detail as follows:

1. SK Menteri tentang Pencegahan /The Minister of Finance’s Decree on Overseas Travel Ban No

Jenis

1

Penetapan / Travel Ban

Jumlah SK 3

Nilai Hutang (Rp)

Nilai Hutang (USD) 2.500,00

136.820.216.142,02

Nilai Hutang (JPY) -

2. SK Menteri tentang Perpanjangan I dan II/ The Minister of Finance’s Decree on the Renewal of Overseas Travel Ban No

Jenis

1 2

Perpanjangan I Perpanjangan II

41 54

Jumlah

95

Jumlah SK

Nilai Hutang (Rp)

Nilai Hutang (USD)

Nilai Hutang (JPY)

1.463.739.082.248,45 1.949.293.255.037,12

134.317.567,60 138.861.857,61

561.594.185,89 561.594.185,89

3,413,032,337,285.57

273,179,425.21

1,123,188,371.78

A. Kegiatan pengurusan piutang negara yang dilaksanakan oleh PUPN/DJKN selama tahun 2010

A. Meanwhile state claims management undertaken by PUPN/DJKN during the year 2010 can be reported as follows:

1. Penerbitan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N)

1. Issuance of Acceptance Letter of State


Claims Management (SP3N)

93 Ta h u n 2010, PUPN/DJKN menerima penyerahan Piutang Negara sebanyak 6.773 Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) dengan nilai sebesar Rp 1,35 triliun. Penyerahan

In 2010, PUPN/DJKN received 6.773 Cases (BKPN) amounted to Rp1.35 trillion from government agencies.

tersebut berasal dari penyerahan pengurusan piutang milik instansi pemerintah. Kantor Wilayah DJKN yang paling banyak menerima penyerahan pengurusan Berkas Kasus Piutang Negara adalah Kanwil VII DJKN Jakarta, yaitu sebanyak 1.529 BKPN, dan Kanwil VII DJKN Jakarta juga menerima nilai penyerahan pengurusan piutang terbesar yaitu Rp780,46 miliar.

R e g i o n a l o ff i c e V I I J a k a r t a , w i t h i t s 1 , 5 2 9 cases, recorded the highest number of cases re c e i v e d . A s i n m o n e t a r y t e r m s , R e g i o n a l Office III Jakarta stood as the best achiever with its Rp780,46 billion of state claims to deal with.

KPKNL yang menerima penyerahan BKPN paling banyak adalah KPKNL Manado, yaitu 931 BKPN. Sedangkan dari sisi nilai, penyerahan pengurusan piutang terbesar di KPKNL Jakarta V, yaitu Rp469,13 miliar.

The State Asset and Auction Service Office (KPKNL) Manado undertook 931 cases, making it the KPKNL with the highest number of cases. Meanwhile, in monetary sense, KPKNL Jakarta V, dealt with the greatest value of state claims, namely Rp469,13 billion.

2. Piutang Negara Dapat Diselesaikan (PNDS)

2. The Realization of Settled State Claims (PNDS)

PNDS merupakan jumlah piutang negara yang dapat diselesaikan pengurusannya oleh PUPN/DJKN yang berasal dari Piutang Negara Dapat Ditagih (PNDT), Penarikan, Pengembalian KPR-BTN, Angsuran/Penarikan/ Lunas PSBDT, dan Lunas.

Settled State Claims (PNDS) is collected claim, either paid in full or in installments. Cases withdrawn by creditors in the event of restructuring, PSBDT (claims temporary can not be collected), KPR-BTN (housing credit) recovery also fall into this category.

Realisasi Pencapaian Piutang Negara Dapat Diselesaikan tahun 2006 s.d. 2010

Tahun Year

PNDS Target/Target

Realisasi/Realization

2006

1,727,571.86

991,639.70

2007

880,661.47

492,146.33

2008

704,551.14

829,654.56

2009

1,065,445.59

597,388.94

2010

770,000.00

781,297.25

(dalam jutaan rupiah) (in million rupiah) Target

Realisasi


94 Sampai dengan Desember tahun 2010, PNDS yang berhasil dipungut sebesar Rp 781,297 miliar, yang merupakan kontribusi dari Piutang Negara Perbankan (55,18%) dan Piutang Negara Non-Perbankan (44,82%). Pencapaian PNDS sebesar Rp 781,297 miliar tersebut adalah realisasi sebesar 101,47% dari target yang ditetapkan untuk tahun 2010 yang mencapai Rp 770 Miliar.

Up to December 2010, the PNDS successfully collected amounted to USD 781,297 billion, which represented the contribution from the banking (55.18%) and non-banking (44.82%) state claims.PNDS attainment of Rp781.297 billion was the realization of 101,47% of the target set for the year 2010 which reached Rp770 billion.

2.1. Piutang Negara Dapat Ditagih (PNDT)

2.1. Collected State Claims (PNDT)

PNDT merupakan jumlah uang yang dapat ditagih untuk dikembalikan kepada pihak k re d i t o r / p e n y e r a h p i u t a n g . S e l a m a Ta h u n A n g g a r a n 2 0 1 0 , P N D T d i p e ro l e h s e b e s a r Rp634,90 miliar atau 81,26% dari keseluruhan PNDS. Dari PNDT sebesar Rp 634,90 miliar tersebut, sebanyak Rp 521,12 miliar berasal dari angsuran debitor.

The Collected State Claims are state claims from which a sum of money can be collected and sent back to the creditors. In 2010 budget year, the value of PNDT was Rp634.90 billion or 81.26% of the total PNDS. Of the Rp634.90 billion PNDT, Rp521.12 billion stemmed from installment payments.

Apabila dibandingkan dengan jumlah Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) sepanjang tahun 2010, hasil PNDT memang masih sangat kecil. Hal ini terjadi karena kualitas piutang yang diurus bukan piutang lancar, mengandung perkara hukum, dan ketiadaan barang jaminan.

Compared with the amount of SP3N throughout the year 2010, this PNDT was fairly small. But t h i s w a s b e c a u s e s t a t e c l a i m s a re i n d e e d not liquid debts due to the high number of lawsuits against them, and the unavailability of their collateral.

2.2. Penarikan

2.2. Withdrawn Cases

Penarikan BKPN yang dilakukan oleh Penyerah Piutang sepanjang tahun 2010 memberikan kontribusi terhadap piutang yang dapat diselesaikan sebesar 18,13% atau s e b e s a r R p 1 4 1 , 6 8 m i l i a r. S e d a n g k a n b i l a dilihat dari jumlah BKPN, penarikan BKPN yang telah disetujui sebanyak 1.087 BKPN atau 21,44 % dari total berkas piutang yang dapat diselesaikan.

The cases withdrawn by creditors constituted 18.13% or Rp 141.68 billion worth of PNDS. Meanwhile, in number, cases withdrawn was

P e n a r i k a n i t u t e rd i r i d a r i 1 . 0 7 2 B K P N Perbankan sebesar Rp 138,63 miliar, dan 15 BKPN Non-Perbankan sebesar Rp 3,04 miliar.

The cases of state claims withdrawn consist of 1,027 BKPNs worth of Rp 138.63 billion from banking sector and 15 BKPNs wor th of Rp 3.04 billion from non-banking sector.


1,087, constituting 21.44% of total number of PNDS.

95 “Kegiatan yang baru dilakukan pada tahun 2009 ini bertujuan untuk memenuhi ketersediaan data kekayaan negara berupa piutang pemerintah pusat, memperoleh data yang akurat sebagai input dalam penyajian data piutang negara pada LKPP, dan monitoring terhadap piutang K/L yang tidak tertagih dan sudah harus diserahkan pengurusannya kepada PUPN.” “This activity, which could be started out from 2009 onwards, was aimed at meeting the data availability of state assets in the form of central government claims, obtaining accurate data for presenting state claims on LKPP, and monitoring of ministries/agencies’ claims the management of which should have been submitted to PUPN.”

2.3.

BKPN Lunas

2.3.

Paid-Up Cases

Pelunasan BKPN sepanjang tahun 2010 mencapai 3.936 BKPN, yang berasal dari Piutang Negara Perbankan sebanyak 2.856 BKPN dan Piutang Negara Non-Perbankan (termasuk dari instansi pemerintah) sebanyak 1.080 BKPN.

In 2010, the number of paid-up BKPN was 3 , 9 3 6 c o n s i s t i n g o f 2 , 8 5 6 B K P N s f ro m t h e b a n k i n g s e c t o r, a n d 1 , 0 8 0 B K P N s f ro m non-banking sector (including gover nment institutions).

3. Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (BIAD PPN)

3. Administration Fees of State Claims Mana gement

Sampai dengan Desember 2010, BIAD PPN yang berhasil dipungut sebesar Rp 68,113 miliar, yang merupakan kontribusi dari Piutang Negara Perbankan sebanyak Rp 33,42 miliar (49,07%) dan Piutang Negara Non-Perbankan sebanyak Rp 34,69 miliar (50,93%).

Up to December 2010, the amount of Administration Fees of State Claims Management (BIAD) was Rp68,113 billion which was made up of Rp33,42 billion or 4 9 . 0 7 % f ro m b a n k i n g s e c t o r, a n d R p 3 4 . 6 9 billion or 50.93% from non-Banking sector.

Pencapaian BIAD PPN sebesar Rp 68,113 m i l i a r t e r s e b u t a d a l a h re a l i s a s i s e b e s a r 100,54% dari target yang ditetapkan untuk tahun 2010 sebesar Rp 67,75 miliar.

BIAD attainment of Rp68,113 billion reflected 100.54% of the targeted Rp67.75 billion for the year 2010.

Kanwil yang memperoleh BIAD PPN terbesar adalah Kanwil VII DJKN Jakarta dengan pencapaian sebesar Rp 45,98 miliar (67,51%). Sedangkan KPKNL dengan pencapaian BIAD t e r b e s a r a d a l a h K P K N L J a k a r t a V, y a k n i sebesar Rp 29,18 miliar (42,84%).

R e g i o n a l O ff i c e V I I J a k a r t a w i t h B I A D amounted to Rp45.98 billion (67.51%) stood as the biggest achiever. Meanwhile, service o ff i c e w i t h t h e b i g g e s t a c h i e v e m e n t w a s KPKNL Jakar ta V, which recorded Rp29.18 billion (42.84%) of BIAD.


96 Realisasi Pencapaian Biaya Administrasi Tahun 2006 s.d. 2010 Administration fees of State Claims Management 2006–2010

Tahun Year

2006 2007 2008 2009 2010

BIAD Target/Target

82,080.00 50,786.00 42,269.00 61,550.00 67,750.00

Realisasi/Realization

66,045.86 37,805.37 61,473.06 46,834.35 68,113.66

(dalam jutaan rupiah) (in million rupiah)

Outstanding Piutang Negara Per Desember 2010

Outstanding State Claims Per December 2010

Outstanding piutang negara sampai dengan tahun 2010 adalah sebesar 155.971 BKPN dengan nilai sebesar Rp 57,8 triliun.

Outstanding state claims until 2010 amounted to 155,971 of cases (BKPN), with a value of Rp 57.8 trillion.

Penyerah Piutang Creditor

Outstanding (Nilai)

(dalam jutaan rupiah/million rupiah)

Piutang Perbankan /Banking

20.186.829,71

Piutang Non-Perbankan /Non-Banking

37.646.284,64


Outstanding (BKPN)

88.674 67.297

97 B. Inventarisasi Piutang Kementerian Negara/ Lembaga

B. Inventoring State Claims in the Ministries/ Agencies

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.06/2007, Direktorat Piutang Negara mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi piutang Kementerian Negara/Lembaga yang belum diserahkan ke PUPN/DJKN.

I n a c c o rd a n c e w i t h M i n i s t e r o f F i n a n c e ’s Regulation Number 100/PMK.06/2007, DJKN conducted an inventory of state claims in the ministries/agencies that had not been submitted to PUPN/DJKN.

Kegiatan yang baru dilakukan pada tahun 2009 ini ber tujuan untuk memenuhi ketersediaan data kekayaan negara berupa piutang p e m e r i n t a h p u s a t , m e m p e ro l e h d a t a y a n g akurat sebagai input dalam penyajian data piutang negara pada LKPP, dan monitoring terhadap piutang K/L yang tidak tertagih dan sudah harus diserahkan pengurusannya kepada PUPN.

This activity, which could be started out from 2 0 0 9 o n w a rd s , w a s a i m e d a t m e e t i n g t h e data availability of state assets in the form of central government claims, obtaining accurate data for presenting state claims on LKPP, and monitoring of ministries/agencies’ claims the management of which should have been submitted to PUPN.

“Untuk mendukung hal tersebut telah disusun Road Map Percepatan Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara Tahun 2010 s.d. 2014 yang terdiri dari 11 program aksi.” “To support the direction, a Road Map of the Acceleration of the Settlement of State Claims Management Year 2010–2014 consisting of 11 courses of action has been set.”

Target jumlah Kementerian Negara/Lembaga yang diinventarisasi untuk tahun 2010 adalah 15 Kementerian Negara/Lembaga. Selama tahun 2010, Direktorat Piutang Negara berhasil melakukan inventarisasi piutang pada 25 Kementerian Negara/Lembaga.

The total number of ministries/agencies the claims of which should be inventoried in 2010 was 15. With that target, in 2010, DJKN has successfully conducted the inventory on 25 ministries/agencies.


98

Inventarisasi Piutang per-Kementerian Negara/Lembaga Inventoried State Claims on 25 Ministries/Agencies


99


100 C. Penghapusan Piutang Negara

C. Written-off State Claims

Pengelolaan piutang negara/daerah tidak saja menganut asas umum pengelolaan keuangan negara namun juga mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku, yang memungkinkan adanya penghapusan piutang negara dari pembukuan dengan tidak menghapuskan hak tagih negara.

T h e s t a t e / re g i o n a l c l a i m s m a n a g e m e n t embraces not only the general principle of state financial management, but also the applicable accounting standards, which open the possibility for debt (state/regional claims) to be written-off, without annulling the right over the claims.

Penghapusan Piutang Negara/Daerah diatur d a l a m P e r a t u r a n P e m e r i n t a h N o 1 4 Ta h u n 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006, yang menyatakan piutang negara/ daerah dapat dihapuskan secara bersyarat dan secara mutlak.

Government Regulation Number 14 of 2005 concer ning the State Claims Write-off P ro c e d u re s s t i p u l a t e d t h a t s t a t e / re g i o n a l c l a i m s c a n b e w r i t t e n - o ff c o n d i t i o n a l l y o r unconditionally.

Penghapusan Piutang Negara dilakukan atas usul penghapusan dari Menteri/Pimpinan lembaga kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Instansi/ lembaga/kreditor tersebut tetap harus mela kukan penatausahaan / pembukuan piut ang negara yang dikelola sebagaimana mestinya.

The write-off of state claims is begun when a Minister/Head of Agency submits a letter to Minister of Finance, through the DirectorGeneral of State Asset Management,

Usul penghapusan kepada Menteri Keuangan dimaksud hanya dapat diajukan setelah pengurusan piutang negara oleh PUPN dilakukan secara optimal. Piutang negara yang diurus PUPN tersebut dinyatakan optimal apabila telah diterbitkan sebagai Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).

A request for write-off can only be submitted after Committee of State Claims issues a letter stating that the claim is “temporary can not be collected” (PSBDT), a sign that the management of state claim has been conducted optimally.

Penghapusan secara bersyarat belum meng hapus hak tagih negara kepada Penangg ung Hutang, penghapusan yang dimaksud di sini baru sebatas menghapuskan piutang negara dari pembukuan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Sedangkan pengh apusan piutang negara secara mutlak (menghapuskan hak tagih dan pembukuan) dapat diajukan paling cepat setelah lewat waktu 2 (dua) tahun dari penetapan penghapusan piutang negara secara bersyarat.

A conditional write-off does not remove the state/regional gover nment’s right to collect the debt. This conditional write-off only allows the government institutions to exclude state c l a i m s f ro m t h e i r a c c o u n t i n g s y s t e m . A n unconditional write-off can only be requested after a period of two years has elapsed from the date of its conditional write-off.


requesting for the write-off of state claims. A f t e r t h e w r i t e - o ff , h o w e v e r, t h e m i n i s t r y / agency is still required to keep a record or administration of the state claims.

101 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 telah diatur mengenai wewenang pejabat untuk menetapkan keputusan penghapusan piutang negara secara bersyarat yaitu :

Gover nment Regulation Number 14 of 2005 regulates the amount of debt and the level of authority under which a conditional write-off is:

1. Menteri Keuangan untuk jumlah sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) per-penanggung hutang;

1. Up to Rp 10,000,000,000 (ten billion) per debtor, the conditional write-off is under the Minister of Finance’s authority,

2. P re s i d e n u n t u k j u m l a h l e b i h d a r i R p 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) per penanggung hutang; dan

2. Between Rp 10,000,000,000 (ten billion) and Rp 100,000,000,000 (a hundred billion) per debtor is under the President’s authority, and

3. P re s i d e n d e n g a n p e r s e t u j u a n D e w a n Perwakilan Rakyat untuk jumlah lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) per-penanggung hutang.

3. More than Rp 100,000,000,000.00 (a hundred billion) per debtor is under the President with the agreement from the House of Representative’s (DPR) authority.

4. D a l a m h a l p i u t a n g n e g a r a d i n y a t a k a n dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat adalah nilai yang setara dengan nilai piutang negara dengan kurs rata-rata Bank Indonesia yang berlaku pada tiga hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.

4. In case the state claims are valued in foreign currency, the monetary value of state claims to be written off pursuant to above conditions is calculated using the average BI rate on three days before the date of the Minister/Head of agency’s request.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/ PMK.06/2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah dan Perusahaan Negara/Daerah, pengajuan usul penghapusan secara bersyarat dapat dilakukan oleh Pimpinan K/L dengan menyampaikan surat usul penghapusan piutang dengan melampirkan daftar nominatif Penanggung Hutang disertai dengan lembar surat PSBDT masing-masing Penanggung Hutang, dengan melampirkan:

Minister of Finance’s Regulation Number 31/ P M K . 0 6 / 2 0 0 5 re g a rd i n g t h e w r i t e - o ff p ro cedure of State/Regional Claims and State/ Regional Enterprise Claims, stipulates that Minister/Head of Agency may submit a writeoff proposal with attached list of debtors and their copy of PSBDT, including the following details of:

a. keterangan tentang kondisi/kemampuan penanggung hutang,

a. Debtor’s ability to pay

b. keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.

b. The availability and condition of the collateral and/or other relevant information.


102 Sedangkan dalam pengajuan usul penghapusan piutang negara secara mutlak dapat dilakukan dengan menyampaikan daftar nominatif Penanggung Hutang, surat keterangan dari aparat/pejabat bahwa Penanggung Hutang tidak dapat/mampu m e n y e l e s a i k a n s i s a k e w a j i b a n n y a k a re n a alasan yang sah dan telah lewat waktu dua tahun sejak penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.

As for unconditional write-off, the proposal must be submitted two years after the cond i t i o n a l w r i t e - o ff a p p ro v a l , a n d i t m u s t b e equipped with information on the debtor and letter from relevant officers stating that debtor is unable to pay his/her debt.

Data Penghapusan Piutang Secara Bersyarat Conditional Write-off Jumlah Penyerah Nomor dan tanggal Keputusan Nilai Piutang Negara yang Penanggung Piutang/Creditor Menteri Keuangan/Minister’s Decree dihapuskan/ Hutang/ Write Off State Claims Number of Debtors 12

Kementerian Kehutanan

KMK No. 387/KMK.06/2010 tanggal 20 September 2010

Rp450.979.654,40 US$69.820,58

Kendala dan Upaya yang DIlakukan

Obstacles and Efforts

Beberapa faktor yang menjadi kendala dalam Pengurusan Piutang Negara adalah :

There are some problems concer ning with State Claims Management. Among others:

a. Debitur tidak kooperatif, sehingga perlu dilakukan tindakan eksekusi

a. Debtors are “uncooperative”, making it necessary to take strong measures

b. Debitur melakukan perlawanan hukum, dengan mengajukan gugatan di peradilan

b. Debtors bring the case to court, filing a lawsuit at State Court and at Administrative Court

secara perdata maupun mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara c. Penjualan melalui lelang sering tidak laku karena:

d. Meanwhile, auction was not always successful because:

• barang yang dilelang tidak marketable,

• Collaterals to be sold were not marketable

• barang bermasalah secara hukum,

• Collaterals had legal problems attached to them

• barang tidak diminati, dan/atau

• No bidder interested

• daya beli masyarakat secara umum menurun.

• Decreasing of people’s purchasing power in general


103

Namun, DJKN tetap optimis dan ber komit men untuk selalu berusaha menyelesaikan outstanding piutang negara. Berbagai upaya telah, sedang, dan akan terus dilakukan, seperti optimalisasi peningkatan tahapan Pengurusan Piutang Negara, pencegahan d e b i t u r b e p e r g i a n k e l u a r W i l a y a h R I , penjualan tanpa melalui lelang/penebusan barang jaminan, mengusulkan paksa badan, debtor tracing, asset tracing, intensifikasi penagihan piutang, dan penyempurnaan berbagai peraturan yang terkait dengan pengurusan piutang negara.

However, DJKN remains optimistic and comm i t t e d t o re s o l v i n g t h e o u t s t a n d i n g s t a t e claims. Various efforts have been being made, such as optimizing the stage of the management of state claims, imposing overseas travel bans, running non- auction sale/redemption of collaterals, proposing gijzeling (detention), debtor tracing, asset tracing, intensifying the debt collection strategy, and improving various regulation on state asset management.


104

Perkembangan Pelayanan Lelang

105

developments in Auction service

07


DEVELOPMENTS IN AUCTION SERVICE

Goodwill is the one and only asset that competition cannot undersell or destroy. —Ludwig Borne

Development in Auction Service

106 Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. Pengertian lelang ini tidak mencakup pengadaan barang dan jasa pemerintah (tender).

Auction is a public sale of goods with increased or decreased bid, written or orally, to reach the highest price with auction advertisement/ announcement prior to the auction. This definition does not include the procurement of government goods and services (government bids).

Lelang dipilih sebagai salah satu cara dalam transaksi jual-beli karena memiliki beberapa kelebihan, yaitu:

Auction is one of ways in transaction that is chosen for its several advantages:

1. O b j e k t i f , l e l a n g d i l a k u k a n d i h a d a p a n umum dan setiap peserta mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

1. Objective, performed in public with each participant has the same rights and obligations;

2. Kompetitif, lelang dilakukan di hadapan umum dengan dihadiri oleh paling sedikit 1(satu) orang peserta lelang. Dimana pejabat lelang akan menawarkan barang dengan menaikkan atau menurunkan harga.

2. Competitive, performed in public, attended b y a t l e a s t o n e b i d d e r, t o w h o m t h e auctioneer will offer the auctioned goods by increasing or decreasing the price;

3. Built in control, lelang dilakukan di bawah pengawasan umum; dan

3. Built in controls, the auction is done under public observation; and

4. A u t e n t i k , y a i t u a d a n y a R i s a l a h L e l a n g sebagai bukti autentik penjualan lelang.

4. Authentic, by providing auction deeds for an authentic sales document.

Lelang memiliki fungsi publik dan fungsi privat. Fungsi publik lelang berlaku ketika lelang digunakan sebagai sarana untuk mendukung penegakan hukum seperti diamanatkan oleh berbagai peraturan (KUH Perdata, KUH Pidana, UU Hak Tanggungan, UU PUPN, dan UU Perbankan), maupun ketika ia digunakan untuk mendukung tertib administrasi dan efisiensi pengelolaan dan pengurusan aset Negara.

Auction serves both public and private function. Public function is being implemented by supporting law enforcement as stated through various laws (Civil Code, Criminal Code, foreclosure rights, law on State Claims, law on Banking Practices, etc.). The public function of auction also being performed through its supporting of orderly managed administration and efficient managing and handling of state assets.

Sementara itu fungsi privat dari lelang tecer min saat lelang digunakan oleh siapa pun yang ingin menjual barang miliknya secara lelang. Dalam fungsi privatnya, lelang merupakan sarana yang memperlancar lalulintas perdagangan barang.

Its private function is reflected through third parties/individual in general who wishes to sell his/her properties by the means of auction. In this term, private function of auction acts to facilitate trade transaction between buyers and sellers.

Di luar kedua fungsi itu, lelang sebenar nya j u g a m e m p u n y a i f u n g s i b u d g e t e r, y a i t u

Besides aforementioned two functions, auction also hold an important stance through its third


107 mengumpulkan PNBP dalam bentuk Bea Lelang dan pajak-pajak lainnya seperti PPh dan BPHTB yang digunakan untuk membiayai tugas-tugas pemerintah dan pembangunan.

function, the function of budget, by collecting non-tax revenues in the form of auction fee and other relevant duties (such income tax and duties on transfer of land/building rights/ BPHTB); revenues that in turn will be utilized as financial support for sustainable development and duties performed by the government.

Menurut pelayanannya, lelang dapat dikate gorikan menjadi beberapa jenis, yaitu:

Auction services are being categorized into several types:

1. Lelang Eksekusi, adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan lembaga peradilan dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu. Contohnya adalah Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dan Lelang Eksekusi Pengadilan Negeri.

1. Compulsory auction for execution purposes; is the auction performed in accordance to a court order/decree or other documents of similar legal power; i.e. auction on foreclosure rights and auction for enforcing a decree on execution issued by state court.

2. Lelang Non Eksekusi Wajib, adalah lelang untuk melaksanakan penjualan BMN/ BMD atau barang milik BUMN/BUMD yang diwajibkan dijual secara lelang, termasuk lelang kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama. Contohnya adalah Lelang Inventaris Pemerintah Pusat.

2. Compulsory auction for purposes other than execution; is the auction to sell state/regional owned assets, or assets of state/regionalowned enterprises that must be sold through auction by the law, which includes wood auction and other forestry product from first hand seller; i.e. auction on inventory goods owned by central government.

3 . L e l a n g N o n E k s e k u s i S u k a re l a , a d a l a h lelang untuk melaksanakan penjualan b a r a n g m i l i k p e ro r a n g a n y a n g d i l e l a n g secara sukarela oleh pemiliknya, termasuk BUMN/BUMD yang berbentuk persero.

3. Voluntary auction for purposes other than execution; is the auction of goods belongs to private parties (including state/regionalowned enterprises of selected categories) who voluntarily opt for auction as a sale method.

D i re k t o r a t J e n d e r a l K e k a y a a n N e g a r a , bertugas, antara lain, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lelang sesuai kebijakan yang ditetapkan Menteri Keuangan dan peraturan yang berlaku.

One of DJKN’s many tasks is formulating and implementing policies as well as technical standard in the field of action in accordance to policies issued by the Minister of Finance and current regulation.

Tugas DJKN terkait lelang ini diarahkan oleh Direktorat Lelang. Direktorat Lelang-lah yang bertugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, s e r t a p e m b i n a a n p e re n c a n a a n l e l a n g , pemeriksaan, pengawasan, dan pembinaan kinerja di bidang lelang berdasarkan kebijakan

T h e D i re c t o r a t e o f A u c t i o n o v e r s e e i n g t h e t a s k re l a t e d t o a u c t i o n . T h e D i re c t o r a t e ’s re s p o n s i b i l i t i e s a re v a r y, f ro m p re p a r i n g necessary data and information to draft new policies, drafting standard benchmark and technical guidelines, assessing performance related to auction and providing guidance


108 teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

o n a u c t i o n re l a t e d s t r a t e g i e s , i n s p e c t i n g , monitoring, and assessing auction practices i n a c c o rd a n c e t o D i re c t o r a t e G e n e r a l ’s stipulated policy guidelines.

Unit operasional DJKN yang memberikan pelayanan lelang adalah KPKNL dengan Pejabat Lelang Kelas I sebagai Pejabat Umum yang berwenang melaksanakan lelang dan membuat akta autentik berupa Risalah. Pelayanan lelang juga melibatkan unsur swasta, yaitu Pejabat Lelang Kelas II dan balai lelang.

Auction services are provided by government and private parties. Class I Auctioneers based in regional branches of the Office of State Asset and Auction Services (KPKNL) is the government’s DJKN operational unit responsible for providing the services. Private parties’ involvement in providing auction services is represented by Class II Auctioneers. While both auctioneers is authorized to conduct an auction and to sign auction related authentic documents such as auction minute, Class II Auctioneer’s liability is limited only to voluntary auction for purposes other than execution, while their counterpart is liable for all types of auction.

Perkembangan Lelang

Auction and Its Sustainable Advancement

Perkembangan pelaksanaan lelang dalam kurun waktu lima tahun terakhir sangat menggembirakan. Realisasi hasil pelaksanaan lelang berupa pokok lelang dan bea lelang selama tahun 2006 hingga 2010 terus menunjukkan tren meningkat.

Auction has been enjoying an encouraging growth for the last five years, in which the value recorded by auction price and auction fee during the period has shown an increasing trend.

Realisasi Pokok Lelang dan Bea Lelang 2006–2010 Realization of Auction Price and Auction Fee 2006–2010 Pokok Lelang/ Auction Price Tahun Year

Target

Realisasi/ Realization

% Capaian Percentage

Bea Lelang/ Auction Fee Target


% Capaian Percentage

2006

2.300.000.000

2.218.214.122

96,44%

30.000.000

33.163.434

110,54%

2007

2.377.432.568

2.583.691.428

108,68%

35.661.488

48.582.474

136,23%

2008

2.492.430.031

4.297.612.448

172,43%

31.384.031

57.196.883

182,25%

2009

2.766.291.460

5.233.660.680

189,19%

38.300.000

69.748.499

182,11%

2010

3.196.661.000

6.796.806.899

212,62%

44.047.706

83.836.052

190,33 %


109 Realisasi pokok lelang selalu mengalami kenaikan sejak tahun 2007. Sejak tahun 2007, persentase capaiannya juga selalu melebihi dari target dan menunjukkan tren meningkat.

The realization of the auction price had been i n c re a s i n g s i n c e t h e y e a r 2 0 0 7 . S i n c e t h e same year, the percentage of the auction price achievement had also always exceeded the target, exhibiting an increasing trend.

Tren Realisasi Pokok Lelang Tahun 2006 s.d. 2010 Trend of Auction Price 2006–2010 6.796.806.899

7.000.000.000 6.000.000.000

5.233.660.680

5.000.000.000

4.297.612.448

4.000.000.000 3.000.000.000 2.218.214.122

2.583.691.428

2.000.000.000 1.000.000.000 0

Selain itu, pengumpulan penerimaan negara dalam bentuk PNBP berupa bea lelang sebagai pelaksanaan fungsi budgeter dari lelang juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama periode tahun 2007 s.d. 2010 yaitu sebagai berikut:

In addition, the collection of state revenues in the form of non-tax revenues (auction fee) as the implementation of auction’s budgetary function, also increased significantly during the period 2007 until 2010, as follows:

a . P a d a t a h u n 2 0 0 7 P N B P y a n g d i p e ro l e h adalah sebesar Rp.48.582.474.000,- melalui 13.233 kali pelaksanaan lelang

a . I n 2 0 0 7 , n o n - t a x re v e n u e s a m o u n t e d Rp.48.582.474.000 was obtained through 13,233 auctions.

b . P a d a t a h u n 2 0 0 8 P N B P y a n g d i p e ro l e h adalah sebesar Rp.57.196.883.000,- melalui 15.346 kali pelaksanaan lelang

b . I n 2 0 0 8 , n o n - t a x re v e n u e s a m o u n t e d Rp.57.196.883.000 was obtained through 15,346 auctions.

c . P a d a t a h u n 2 0 0 9 P N B P y a n g d i p e ro l e h adalah sebesar Rp.69.748.499.360,- melalui 20.668 kali pelaksanaan lelang

c . I n 2 0 0 9 , n o n - t a x re v e n u e s a m o u n t e d Rp.69.748.499.360 was obtained through 20,668 auctions.

d . P a d a t a h u n 2 0 1 0 P N B P y a n g d i p e ro l e h adalah sebesar Rp.83.836.051.966,- melalui 27.595 kali pelaksanaan lelang.

d . I n 2 0 1 0 , n o n - t a x re v e n u e s a m o u n t e d Rp.83.836.051.966 was obtained through 27,595 auctions.


110 Tren Realisasi Bea Lelang Tahun 2006 s.d. 2010 Trend of Auction Fee 2006–2010

83.836.052

69.748.499

57.196.883 48.582.474

33.163.434

A p a b i l a d i g a b u n g k a n , t re n re a l i s a s i pencapaian pokok lelang dan bea lelang dalam kurun waktu tahun 2006 s.d. 2010 akan tampak seperti gambar di bawah ini:

When these two achievements (of auction price and fee) combined, the trends in 2065– 2010 will appear like the image below:

Tren Realisasi Pokok Lelang dan Bea Lelang Tahun 2006 s.d. 2010 Trend of Auction Price and Auction Fee Realization 2006–2010


111 Dalam lima tahun terakhir, hasil pelaksanaan lelang berupa pokok lelang dan bea lelang selalu melampaui target. Hal ini terjadi karena beberapa faktor berikut:

In the past five years, the results of auction in the form of auction price and auction fee always exceeded the target. This occurred due to several factors:

a. terdapat beberapa lelang yang hasilnya cukup tinggi, antara lain lelang eksekusi Pengadilan Negeri, lelang eksekusi Hak Ta n g g u n g a n , l e l a n g a s e t B U M N , l e l a n g kepailitan, dan lelang sukarela dari balai lelang.

a . T h e re w e re s e v e r a l a u c t i o n s g e n e r a t e d quite high results, including those of court execution, Security Rights execution, stateowned enterprises’ asset, and bankruptcy, and voluntary auction in auction house.

b.peningkatan f re k u e n s i lelang Hak Tanggungan dan fidusia dari bank BUMN setelah berlakunya PP Nomor 33 tahun 2006.

b . T h e re w a s a n i n c re a s e i n f re q u e n c y o f auction for assests associated with the enactment of Government Regulation No. 33 of 2006 in state-owned banks.

c . p e n i n g k a t a n f re k u e n s i l e l a n g e k s e k u s i Pengadilan Negeri.

c. There was also an increase in the frequency of court execution auction.

d . p e n i n g k a t a n f re k u e n s i l e l a n g s u k a re l a dari balai lelang baik yang dilakukan oleh pejabat lelang kelas I maupun kelas II.

d . T h e re w a s a n i n c re a s e i n f re q u e n c y o f voluntary auction conducted in auction houses by Class I Auctioneer or Class II Auctioneer.

e. penggalian potensi lelang dan upaya meningkatkan minat masyarakat terhadap lelang.

e. The outcome of effor ts in maximizing the auction potential, and in advancing public interest on auction.

Adanya beberapa pelaksanaan lelang dengan nilai cukup tinggi dan peningkatan frekuensi Lelang Eksekusi Harta Pailit dan Hak Tanggungan menjadi faktor pendukung tercapainya target pokok lelang untuk tahun 2010.

The auctions with high results and an increase i n t h e f re q u e n c y o f E x e c u t i o n A u c t i o n o f Bankruptcy and Security Right Law made up the factors supporting the achievement of the targeted 2010’s auction price.

Beberapa pelaksanaan lelang dengan nilai

Some of the auctions gaining significant value

yang cukup signifikan itu antara lain:

are:

1. Lelang Eksekusi Harta Pailit a.n. Kurator PT. DRI dengan pokok lelang sebesar Rp182 miliar,

1. Execution auction of Bankruptcy Asset of the curator of PT. DRI with the auction price of Rp182 billion;

2. Lelang Non Eksekusi Sukarela a.n. pemohon lelang PT. Inti Quality dengan pokok lelang sebesar Rp161 miliar,

2. Voluntary nonexecution auction of PT. Inti Quality, Rp161 billion;

3. Lelang Non Eksekusi Sukarela a.n. pemohon lelang PT. Balai Lelang Star dengan nilai sebesar Rp154,61 miliar,

3. Voluntary nonexecution auction of requested by PT. Balai Lelang Star, Rp154,61 billion;


112 4. Lelang Eksekusi Harta Pailit a.n. Kurator PT. ATP dengan nilai sebesar Rp91,5 miliar,

4. Execution auction of Bankruptcy Asset of the curator of PT. ATP, Rp91,5 billion;

5. Lelang Eksekusi PUPN yang dilakukan KPKNL Serpong dengan nilai sebesar Rp72 miliar,

5. PUPN Execution Auction carried out by KPKNL Serpong, Rp72 billon;

6. Lelang Eksekusi Harta Pailit a.n. Kurator PT. Kanasritex dengan nilai sebesar Rp63,5 miliar,

6. Execution auction of Bankruptcy Asset of the curato PT. Kanasritex, Rp63,5 billion;

7. Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT a.n. pemohon lelang Bank Permata dengan nilai sebesar Rp41,46 miliar,

7. Execution auction under Article 6 of UUHT (Security Rights Law) Bank Permata auction applicants with a value of Rp41, 46 billion, 8. Voluntary nonexecution auction applied by

8. Lelang Non Eksekusi Sukarela a.n. pemohon lelang PT. International Auction Machines dengan nilai sebesar Rp41 miliar.

auction PT. International Auction Machines, Rp41 billion.

Frekuensi lelang selama tahun 2006 hingga 2010 juga menunjukkan tren meningkat.

The frequency of auctions for the period 2006 to 2010 also exhibited an increasing trend.

Tren Realisasi Frekuensi Lelang Tahun 2006 s.d. 2010 Trend of Auction Frequency 2006–2010

Selama tahun 2010, pencapaian hasil pelaksanaan lelang berupa pokok lelang secara keseluruhan sangat memuaskan. Pencapaian yang amat memuaskan ini dapat kita lihat rinciannya pada tabel berikut ini.


During 2010, the auction accomplishment in the form of auction price as a whole was very satisfactory, as seen in details below.

113

Target dan Realisasi Pokok Lelang Per Kanwil Tahun 2010 Target and Realization of Auction Fee by Regional Office in 2010

No

Kantor Wilayah/

Target/

Regional Offices

Target

1

Kanwil I Banda Aceh

2


Pencapaian(Persen)/ Achievement(Percent)

5.600.000.000

7.588.516.804

135,51

Kanwil II Medan

126.310.000.000

229.983.237.000

182,08

3


128.000.000.000

255.532.848.800

199,64

4

Kanwil IV Palembang

30.900.000.000

124.605.132.960

403,25

5


30.095.000.000

72. 276.787.100

240,16

6

Kanwil VI Serang

90.000.000.000

419.705.210.265

466,34

7

Kanwil VII Jakarta

1.507.000.000.000

3.027.914.763.499

200,92

8

Kanwil VIII Bandung

396.000.000.000

633.670.790.150

160,02

9

Kanwil IX Semarang

168.745.000.000

499.798.457.392

296,19

10

Kanwil X Surabaya

314.140.000.000

638.583.232.067

203,28

11

Kanwi XI Pontianak

43.000.000.000

19.889.947.853

46,26

12


45.000.000.000

255.864.444.600

568,59

13


50.000.000.000

142.661.653.944

285,32

14

Kanwil XIV Denpasar

164.075.000.000

129.331.910.596

78,82

15

Kanwil XV Makassar

43.535.000.000

124.494.437.000

285,96

16

Kanwil XVI Manado

15.011.000.000

188.886.853.253

1.258,32

17


39.250.000.000

26.018.676.000

66,29

Jumlah

3.196.661.000.000

6.796.806.899.283

212,62


114 Dari tabel dapat kita lihat Kanwil XVI Manado memperoleh capaian tertinggi, yaitu 1.258,32%. Namun, dari segi nilai, Kanwil y a n g b e r h a s i l m e m p e ro l e h p o k o k l e l a n g tertinggi adalah Kanwil VII DJKN Jakarta yaitu sebesar lebih dari Rp 3 triliun atau sebesar 200,92% dari target. Sedangkan persentase tingkat capaian terendah ada pada Kanwil XI Pontianak, yaitu sebesar 46,26%. Secara keseluruhan tingkat capaian hasil pokok lelang adalah sebesar 212,62%.

Regional Office of XVI Manado obtained the highest achievement , which was 1,258.32%. However, in terms of value, it was the Regional Office VII Jakarta that achieved the highest auction price with more than Rp 3 trillion or equal to 200.92% of target. And the lowestachiever was Regional Office XI Pontianak, which reached merely 46.26% of the target. Meanwhile, the overall achievement level of the auction price results amounted to 189.19%.

Pencapaian pokok lelang menurut jenis lelang yang dilakukan oleh seluruh Kanwil DJKN dapat dilihat dari tabel dan grafik di bawah ini:

Auction realization by type/origin of assets in 2010 conducted by all Regional Offices of DJKN can be seen in the table and graph below:

No 1 2

3

Jenis Lelang/ Auction Types Non Eksekusi Sukarela Pejabat Lelang Kelas II Dari Balai Lelang /Nonexecution, Class II Auctioneer Eksekusi Pasal 6 UUHT/Security Rights Non Eksekusi Sukarela Pejabat Lelang Kelas I Dari Balai Lelang /Nonexecution, Class I Auctioneer

Pokok Lelang/ Auction Price

% Percent

2.137.118.329

31%

1.113.459.341

16%

1.002.985.205

15%

4

Eksekusi Harta Pailit/Bankruptcy

792.698.740

12%

5

Eksekusi Pengadilan/Execution

456.559.566

7%

6

Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara/Nonexecution, State Assets

304.326.544

4%

7

Non Eksekusi Wajib BUMN/Nonexecution, SOE Assets

296.312.780

4%

256.319.486

4%

404.402.964

7%

6.796.806.899.283

100%

8 9

Non Eksekusi Wajib Kayu & Hasil Hutan dari Tangan Pertama /Compulsory Execution, Forestry Lain-lain/Others Jumlah


Proporsi Pokok Lelang Per Jenis Lelang 115

Proportion of Auction Price of Each Type Non Eksekusi Sukarela Pejabat lelang Kelas II dari Balai Lelang

Nonexecution, Class II Auctioneer Eksekusi Pasal 6 UUHT

/Security Rights Non Eksekusi Sukarela Pejabat lelang Kelas I dari Balai Lelang Nonexecution, Class I Auctioneer Eksekusi Harta pailit Bankruptcy Eksekusi Pengadilan

Execution Non Eksekusi Barang Wajib Milik Negara Nonexecution, State Assets Non Eksekusi Wajib BUMN Nonexecution, SOE Assets Non Eksekusi Wajib Kayu & Hasil Hutan dari Tangan Pertama Compulsory Execution, Forestry Lain - Lain Others

“Adanya beberapa pelaksanaan lelang dengan nilai cukup tinggi dan peningkatan frekuensi Lelang Eksekusi Harta Pailit dan Hak Tanggungan menjadi faktor pendukung tercapainya target pokok lelang untuk tahun 2010.” “The auctions with high results and an increase in the frequency of Execution Auction of Bankruptcy and Security Right Law made up the factors supporting the achievement of the targeted 2010’s auction price.”

Lelang Non Eksekusi Sukarela Pejabat Lelang Kelas II dari Balai Lelang menempati posisi tertinggi yaitu mencapai 31%, diikuti oleh jenis Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT yang mencapai 16%. Sedangkan jenis lelang yang m e n e m p a t i p o s i s i t e re n d a h a d a l a h L e l a n g Non Eksekusi Wajib Kayu & Hasil Hutan dari Tangan Per tama yang hanya mencapai 4% dari seluruh jenis lelang.

Voluntary Nonexecution auction conducted by Class II Auctioneer from the auction houses occupied the highest position which reached 31%, followed Security Rights auction which re a c h e d 1 6 % . W h i l e t h i s t y p e o f a u c t i o n that stood at the lowest position was the Compulsory Execution Auction of wood and f o re s t r y p ro d u c t f ro m t h e f i r s t h a n d s e l l e r which reached only 4% of all types of auctions.


116 Target Dan Realisasi Bea Lelang Per Kanwil Tahun 2010 Target and Realization of Auction Fee by Regional Office in 2010

No

Kantor Wilayah Regional Offices

1

Kanwil I Banda Aceh

2

Target Target

Realisasi Realization

Pencapaian Achievement (%)

110.500.000

132.792.389

120%

Kanwil II Medan

2.020.950.000

2.301.854.540

114%

3


2.048.000.000

2.908.697.575

142%

4

Kanwil IV Palembang

560.000.000

795.752.368

142%

5


542.000.000

824.234.036

152%

6

Kanwil VI Serang

1.800.000.000

6.665.036.422

370%

7

Kanwil VII Jakarta

14.821.826.000

18.728.908.888

126%

8

Kanwil VIII Bandung

7.325.000.000

9.493.714.772

130%

9

Kanwil IX Semarang

3.137.400.000

6.909.905.392

220%

10

Kanwil X Surabaya

5.150.000.000

7.615.492.085

148%

11

Kanwi XI Pontianak

727.900.000

358.534.726

49%

12


770.000.000

4.542.347.142

590%

13


973.240.000

1.111.911.229

114%

14

Kanwil XIV Denpasar

2.235.000.000

2.218.575.703

99%

15

Kanwil XV Makassar

795.650.000

1.800.660.130

226%

16

Kanwil XVI Manado

317.100.000

3.463.717.764

1092%

17


713.140.000

504.629.005

71%

44.047.706.000

70.376.764.166

160%

-

13.459.287.800

-

44.047.706.000

83.836.051.966

190%

Subtotal Pegadaian / Pawn House Jumlah / Total


117 Tahun 2010, PNBP dari bea lelang dengan target sebesar Rp44.047.706.000 dapat terealisasi sebesar Rp83.836.051.966 atau sebesar 190%.

In 2010, with the targeted auction fee o f R p 4 4 , 0 4 7 , 7 0 6 , 0 0 0 , D J K N re a c h e d Rp83.836.051.966, exceeding the target by 90%.

Dari segi frekuensi lelang, pencapaian realisasi f re k u e n s i l e l a n g u n t u k t a h u n 2 0 1 0 a d a l a h sebanyak 27.595 kali, atau sebesar 161% dari target sebanyak 17.167 kali. Sedangkan tingkat pencapaian pertumbuhan lelang tahun 2010 adalah sebesar 198%, yang diperoleh dari realisasi pertumbuhan lelang tahun 2010 sebesar 33% dibandingkan dengan target 2010 sebesar 17%. Tingkat pertumbuhan yang baik ini dapat tercapai karena adanya peningkatan jumlah permohonan lelang pada tahun 2010.

In terms of frequency, DJKN has conducted as many as 27,595 auctions, accounting for 161% of the targeted 17,167 times. The auction growth for 2010 was 198%, which was obtained from the growth of 33% in 2010 compared with the target of 17%. This good level of growth was achieved due to an increased number of applications for auction in the year 2010.


118 Target dan Realisasi Frekuensi Lelang Per Kanwil Tahun 2010 Target and Realization of Auction Frequency by Regional Office 2010

No

Kantor Wilayah Regional Offices

Target Target

Realisasi Realization

Pencapaian Achievement (%)

1

Kanwil I Banda Aceh

210

307

146,19

2

Kanwil II Medan

670

1.248

186,27

3


1.060

1.607

151,60

4

Kanwil IV Palembang

346

809

233,82

5


590

855

144,92

6

Kanwil VI Serang

1750

2.089

119,37

7

Kanwil VII Jakarta

1562

1.948

124,71

8

Kanwil VIII Bandung

2696

4.318

160,16

9

Kanwil IX Semarang

2000

4.388

219,40

10

Kanwil X Surabaya

1852

3.974

214,58

11

Kanwi XI Pontianak

450

575

127,78

12


818

1.088

133,01

13


500

636

127,20

14

Kanwil XIV Denpasar

752

1.396

185,64

15

Kanwil XV Makassar

845

1.186

140,36

16

Kanwil XVI Manado

706

963

136,40

17


360

208

57,78

Jumlah / Total

17.167

27.595

160,74%


119 Kendala dan Upaya yang Dilakukan

Obstacles and Problem Solving Efforts

Pencapaian kinerja lelang seperti telah diuraikan dimuka, dari tahun ke tahun tidak lepas dalam menghadapi beberapa kendala. Adanya gugatan/perkara terhadap pelaksanaan lelang baik melalui Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara cukup mengganggu kelancaran dan efektivitas p e l a k s a n a a n l e l a n g . H a l i n i k a re n a y a n g menjadi pokok perkara pada umumnya adalah k e b e r a t a n t e r h a d a p re n c a n a p e l a k s a n a a n lelang dan permintaan pembatalan atas lelang yang telah dilaksanakan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah penyempurnaan berbagai ketentuan d a n S t a n d a rd O p e r a t i n g P ro c e d u re ( S O P ) serta sosialisasi yang memadai kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) melalui berbagai kegiatan seminar dan diseminasi kebijakan.

A u c t i o n p e r f o r m a n c e f ro m y e a r t o y e a r a s described above, can not be separated from its obstacles. There are still objections/ lawsuits against the auction either through the District Court or Administrative Court which simply interfered with the smooth and effective implementation of the auction. This is because the auction and the request for cancellation of the auction that has been conducted, in general, became the subject matter of the objections. In response to this, DJKN strived to improve various regulations and Standard Operating Procedure (SOP) as well as adequate dissemination of auction policy to stakeholders through a variety of seminars.

Selama tahun 2010, Direktorat Lelang telah menyelesaikan penyempurnaan 4 (empat) ketentuan di bidang lelang dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.93/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang; PMK No.174/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I; PMK No.175/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas II; dan PMK No.176/2010 tentang Balai Lelang. Di tataran teknis, diterbitkan pula Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara N o . P E R - 0 3 / 2 0 1 0 t e n t a n g P e t u n j u k Te k n i s Pelaksanaan Lelang. Adapun SOP di bidang lelang yang telah diusulkan sebanyak 7 SOP, y a n g t e rd i r i d a r i : S O P P e n e t a p a n J a d w a l Lelang, SOP Pelaksanaan Lelang, SOP Pelayanan Kuitansi Pembayaran Harga Lelang, SOP Pelayanan Dokumen Kepemilikan Lelang, SOP Pelayanan Kutipan Risalah Lelang, SOP Pelayanan Salinan Risalah Lelang, dan SOP Pelayanan Pengembalian Uang Jaminan.

During the year 2010, the Directorate of Auction has completed the refining of four regulations in field of auction by the publication of the Ministry of Finance’s Regulation No.93/2010 on Auction Guidelines; PMK No.174/2010 on Class I Auctioneer; PMK No. 175/2010 on Class II Auctioneer; and PMK No.176/2010 on the auction house. At the technical level, also it was also issued the Director General of State Asset Management Regulation No.PER-03/2010 on Technical Guidelines for the Implementation of Auction. Meanwhile, as many as seven SOP for auctions have b e e n p ro p o s e d , c o v e r i n g : D e t e r m i n a t i o n Auction Schedule, Implementation of Auction, Payment Receipt Service, Auction Object Ownership Document Services, Excerpt of Auction Minutes Service, Copy of Auction Deeds Service, and Auction Deposit Refund Service.


120

Selain itu, Direktorat Lelang merintis pembaruan di bidang lelang dengan tujuan optimalisasi d a n re v i t a l i s a s i k e m a m p u a n s u m b e r d a y a yang dimiliki, baik berupa sumber daya finansial maupun nonfinansial, serta keinginan untuk mencapai predikat terbaik di tengahtengah situasi semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

In addition, the Directorate of Auction has sought innovations in the field of auction w i t h t h e a i m o f o p t i m i z i n g a n d re v i t a l i z i n g c a p a b i l i t i e s o f a v a i l a b l e re s o u rc e s , e i t h e r financial or nonfinancial resources, as well as striving to achieve the best predicate in the midst of the advancing of science and technology.

Adapun pembaruan yang dilakukan oleh Direktorat Lelang dapat dibagi atas S3R yaitu Styling, Simplifying, Securing, dan Reporting and Monitoring.

The refor ms under taken by the Directorate of Auction can be expressed as S3R, which stands for Styling, Simplifying, Securing, and Reporting and Monitoring.

Styling

Styling

Pembaruan ini berupa penguatan karakter Pejabat Lelang melalui ciri khas dan identitas khusus, berupa pakaian khusus Pejabat Lelang beserta pin (dirancang dengan bentuk segilima dengan tulisan PLI di dalamnya) dan I D C a rd , B u k u S a k u ( P U L / P e d o m a n U m u m L e l a n g ) P e j a b a t L e l a n g , s e r t a Ta s K e r j a Pejabat Lelang.

I t i s c a r r i e d o u t b y s t re n g t h e n i n g t h e character of auction officials through special characteristics and identity—special clothing, pin (designed with a pentagon shape, “PLI” is carved on it) and ID card, pocket books (General Guidelines for Auctioneers), and officials auctioneer bag.


121 Simplifying

Simplifying

Lingkup pembaruan tersebut dilakukan dalam 3 (tiga) hal, yaitu:

The scope of this innovation is done through three things:

1. penyederhanaan Risalah Lelang dari segi muatan dan penulisan;

1. Auction Minutes simplification in terms of content and wording;

2. penyederhanaan jenis-jenis laporan lelang;

2. Simplification of the types of reports auction;

3. penyederhanaan SOP layanan unggulan di bidang lelang.

3. Simplification of SOP for service excellence in the field of auction.

Securing

Securing

Pembaruan untuk mengamankan Risalah Lelang ini diwujudkan dengan :

This is for securing the Auction Minutes:

1. pencetakan Risalah Lelang di atas Security Paper; 2. penyimpanan Risalah Lelang di tempat khusus (Roll O Pack/Brankas tahan api);

1. Printing auction minutes on Security Paper; 2. Filing auction minutes in a specific place (Roll O Pack/fireproof safe) 3. Storing auction minutes on electronic media (CD/flashdisk/microchip).

3. penyimpanan Risalah Lelang dengan media elektronik (CD/Flashdisk/Microchip).

Reporting and Monitoring

Reporting and Monitoring

Pembaruan ini dilakukan melalui penatausahaan laporan lelang dengan s i s t e m o t o m a s i . Tu j u a n n y a a n t a r a l a i n untuk mempermudah pembuatan laporan dan mengurangi human error, efisiensi dan efektivitas penyampaian laporan, memperoleh i n f o r m a s i y a n g re a l t i m e , m e m p e r m u d a h pengawasan hasil pelaksanaan lelang melalui sistem otomasi, data real time bisa diakses langsung oleh Direktorat HI, serta membantu forecasting target lelang.

R e p o r t i n g a n d m o n i t o r i n g a re c o n d u c t e d through administration of auction reports with systems automatization. The goal, among o t h e r s , i s t o f a c i l i t a t e t h e p re p a r a t i o n o f reports and to reduce human error, to increase t h e e ff i c i e n c y a n d e ff e c t i v e n e s s o f re p o r t delivery, to obtain a real time information, to facilitate supervision of the implementation of

Seiring dengan perkembangan teknologi dan komunikasi, Direktorat Lelang merintis pembuatan sistem lelang dengan penawaran melalui internet. Dengan sistem ini, peserta lelang tidak lagi harus mendatangi tempat pelaksanaan lelang secara langsung. Cukup

Along with the development of technology and communications, the Directorate of Auction pioneered the development of auction system that will accommodate an Inter net bidding.

the auction through the automated system, to provide a real time data that can be accessed directly by the Directorate of HI, and to help forecasting the auction target.

With this system, bidders no longer have to visit the auction site directly. With the Internet


122 dengan koneksi internet yang terintegrasi dengan perangkat komputer, peserta lelang dapat dengan mudah melakukan penawaran. Aplikasi yang sedang dikembangkan ini diyakini memiliki fitur-fitur yang user friendly dengan tingkat keamanan tinggi yang memudahkan stakeholder untuk mengajukan permohonan lelang ataupun mengikuti penawaran lelang. Diharapkan pula dengan hadir nya aplikasi penawaran lelang melalui internet ini, praktikpraktik mafia lelang yang marak di kalangan masyarakat mampu diminimalisir.

connection that is integrated with computer equipment, auction par ticipants can easily place their bid. Application being developed is believed to have user friendly features with high security level, allowing stakeholders to apply for the auction, or monitor the bidding. It is also expected that the arrival of this kind of auction system will minimize the practices o f a u c t i o n m a f i a w h i c h a re r a m p a n t i n o u r society.

Di samping itu, dalam rangka pengembangan lelang di Indonesia, dilakukan pembuatan dan penayangan iklan layanan masyarakat tentang lelang di media elektronik (TV), media cetak (surat kabar) dan billboard untuk lebih memopulerkan lelang di Indonesia. Selain upaya tersebut, untuk mengembangkan L e l a n g N o n e k s e k u s i S u k a re l a , D i re k t o r a t L e l a n g b e k e r j a s a m a d e n g a n B L U S TA N menyelenggarakan Diklat Pejabat Lelang Kelas II yang diikuti oleh 68 orang peserta. Selanjutnya lulusan Diklat tersebut diangkat menjadi Pejabat Lelang Kelas II untuk memberikan pelayanan Lelang Noneksekusi Sukarela kepada masyarakat.

In addition, in order to build up and popularize auction in Indonesia, DJKN produced various of public service advertisement about the auction w h i c h w e re p re s e n t e d t h ro u g h e l e c t ro n i c media (TV), print media (newspapers) and b i l l b o a rd s . I n a d d i t i o n t o t h e s e e ff o r t s , t o develop the voluntary nonexecution auction, The Directorate of Auction, in collaboration with STAN (State College of Accountancy), organized a training for Class II Auctioneer which was attended by 68 participants. The training graduates then will be appointed as Class II Auctioneer to deliver voluntar y nonexecution auction services to the public.


124

Peraturan Perundangan & Penanganan Perkara

125

regulation and litigation

08

Peraturan Perundangan dan Penanganan Perkara REGULATION AND LITIGATION

Informed decision-making comes from a long tradition of guessing and then blaming others for inadequate results. —Scott Adams

Regulation and Litigation

126 Dunia dan masyarakat di dalamnya terus berubah dan semakin dinamis. Masalah, solusi, dan gagasan-gagasan baru juga berkembang kian kompleks dan beragam, mengiringi perubahan itu.

World and the people in it continue changing w i t h a n i n c re a s i n g d y n a m i c . P ro b l e m s , solutions, and new ideas also evolve complexly and diversely, accompanying the change.

Menyadari dinamika itu, terutama yang terkait dengan tugas DJKN di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang, DJKN secara berkesinambungan telah melakukan b e b e r a p a re v i s i d a n p e n e r b i t a n re g u l a s i baru (harmonisasi peraturan) di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang. Revisi dan penerbitan baru itu dibutuhkan terutama untuk lebih mengakomodasi aspek hak asasi manusia, asas keadilan, kepastian hukum, pemulihan hak negara, asas transparansi dan asas akuntabilitas.

We a t D J K N re c o g n i z e a n d k e e p a b re a s t of that dynamics, particularly related to the tasks in the field of state asset, state claims, and auction service management. That is why DJKN continuously proposes revisions on regulations while drafting new regulations regarding our scope of work. “Harmonization of rules”, as we call it. We need to revise as well as force new rules to make them more adapted to the aspects of human rights, principles

Peraturan Perundangan

Regulation

Dalam kurun waktu 2010, total har monisasi peraturan yang telah dilakukan meliputi:

The harmonization of regulation formulated by DJKN during the year of 2010 covers:

a. Empat Rancangan Undang-Undang (RUU), terdiri dari:

a. Four draft Law (Draft), comprising:

1. RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara, disusun untuk memberi payung hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan kekayaan negara termasuk pengelolaan kekayaan negara lain-lain;

1. Draft of Law on state asset management, prepared to provide the legal umbrella for DJKN’s tasks and functions in the area of state assets management.

2. RUU tentang Penilaian, disusun untuk memberi payung hukum dalam pelaksanaan penilaian;

2 . D r a f t o f L a w o n v a l u a t i o n , p re p a re d t o provide legal umbrella for valuation.

3. RUU tentang Pengurusan Piutang Negara, disusun untuk memberi payung hukum dalam

3. Draft of Law on state claims management, prepared to provide legal umbrella for state/ regional assets management.

pengurusan piutang negara/daerah.


of justice, legal cer tainty, the restoration of state rights, the principle of transparency and accountability.

127 4. RUU tentang Lelang, disusun untuk memberi payung hukum dalam pelaksanaan lelang.

4. Draft of Law on auction, prepared to provide legal umbrella for auction service.

b. Empat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), terdiri dari:

b.Four Drafts of Government Regulation (RPP), consisting of:

1. RPP tentang Perubahan Kedua PP No. 6 Tahun 2006;

1. D r a f t o f G o v e r n m e n t R e g u l a t i o n o n t h e Second Amendment to Government Regulation Number 6 of 2006;

2. RPP tentang Penyer taan Modal Negara (PMN) yang berasal dari BPYBDS; 3. RPP tentang Risalah Lelang;

2. D r a f t o f G o v e r n m e n t R e g u l a t i o n o n t h e State Capital Investment (PMN) derived from BPYBDS;

4. RPP tentang Pejabat Lelang.

3. Draft of Government Regulation on Auction Minutes; 4. D r a f t o f G o v e r n m e n t R e g u l a t i o n o n Auctioneer.

c.Empat belas Peraturan Menteri Keuangan ( P M K ) y a n g t e l a h d i t e t a p k a n t e rd i r i d a r i 4 peraturan bidang Barang Milik Negara, 1 peraturan bidang Kekayaan Negara LainLain, 2 peraturan bidang Penilaian Kekayaan Negara, 3 peraturan bidang Piutang Negara, dan 4 peraturan bidang Lelang.

c.Fourteen Minister of Finance’s Regulation have been in force, consisting of 4 regulation on State Asset, 1 regulation on Other State Assets, 2 regulations on State Assets Valuation, 3 regulation State Claims, and 4 regulations regarding Auction.

d.Tiga Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Kekayaan Negara yang telah ditetapkan terdiri d a r i 1 P e rd i r j e n b i d a n g K e k a y a a n N e g a r a Lain-Lain, 1 Perdirjen bidang Lelang, dan 1 Perdirjen bidang Kesekretariatan.

d . T h re e D i re c t o r G e n e r a l o f S t a t e A s s e t Management’s regulations which have been s e t , c o n s i s t i n g o f 1 re g u l a t i o n o n O t h e r State Asset, 1 Regulation on Auction, and 1 regulation on Secretarial Regulation.

No.

Bidang / Field

RUU

RPP

PMK

Perdirjen

1

Pengelolaan BMN / State Asset Management

1

2

4

-

2

Pengelolaan KNL / Other State Asset Management

-

-

1

1

3

Penilaian Kekayaan Negara / State Asset Valuation

1

-

2

-

4

Pengurusaan Piutang Negara / State Claims

1

-

3

2

5

Pelayanan Lelang / Auction Service

1

2

4

1

6

Kesekretariatan / Secretariat

-

-

1

7

Teknologi Informasi & Komunikasi / IT and Communication

-

-

-

-

4

4

14

3

Jumlah/Total


128 1. Penanganan Perkara

1. Case Handling

Perkara yang ditangani DJKN sampai dengan 2010 secara kumulatif berjumlah 2.252 perkara, yang terdiri dari:

Accumulatively, the total of cases handled by DJKN was 2,252, comprising: - 1,978 of civil cases

- Perkara Perdata sebanyak 1.978

- 188 of State Administrative Cases

- Perkara Tata Usaha Negara (TUN) sebanyak 188

- 86 of settled cases (inkracht van gewijsde /having permanent legal power).

- P e r k a r a y a n g s u d a h d i s e l e s a i k a n , b a i k k a re n a d a m a i , g u g u r, d i c a b u t , m a u p u n berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sebanyak 86 perkara.

Posisi Aktif Penanganan Perkara Perdata dan TUN 2010 Civil Cases and Administrative Case as of 2010

No

Unit Operasional / Operational Unit

Perkara Pertadata / Civil Cases PN

PT

MA

PK

Perkara Tata Usaha Negara / State Administrative Cases JLH

PTUN

PT.TUN

MA

PK

JLH

Total

Selesai

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13(7+12)

14

1

KANWIL BANDA ACEH

16

18

40

2

76

0

0

2

0

2

78

0

2

KANWIL MEDAN

96

63

90

12

261

5

5

25

4

39

300

-

3

KANWIL PEKAN BARU

14

13

34

6

67

-

-

3

1

4

71

2

4

KANWIL PALEMBANG

6

7

19

7

39

-

-

2

-

2

41

-

5

KANWIL BANDAR LAMPUNG

13

6

11

2

32

1

2

1

-

4

36

-

6

KANWIL SERANG

12

7

11

2

32

-

-

1

-

1

33

3

7

KANWIL JAKARTA

233

133

76

13

455

15

14

9

5

43

498

12

8

KANWIL BANDUNG

65

60

88

17

230

4

2

12

2

20

250

6

9

KANWIL SEMARANG

106

70

65

7

248

-

1

3

-

4

252

15

10

KANWIL SURABAYA

113

61

55

4

233

18

7

27

3

55

288

8

11

KANWIL PONTIANAK

4

1

1

3

9

-

1

-

1

2

11

-

12

KANWIL BANJARMASIN

7

8

4

1

20

-

-

-

-

-

20

2

13

KANWIL SAMARINDA

10

8

1

-

22

-

-

-

-

-

22

23

14

KANWIL MANADO

27

19

41

6

93

1

-

8

-

9

102

-

15

KANWIL MAKASAR

28

21

10

2

61

1

-

-

-

1

62

7

16

KANWIL DENPASAR

38

21

16

2

77

2

-

-

-

2

79

8

17

KANWIL JAYAPURA

10

4

8

1

23

-

-

-

-

-

23

-

JUMLAH / TOTAL

789

520

573

87

1.978

47

32

93

16

188

2.166

86

Tabel di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa Kanwil Jakarta, Medan, Bandung, Semarang, dan Surabaya merupakan lima Kanwil dengan jumlah perkara terbanyak. Sedangkan lima Kanwil dengan jumlah perkara paling sedikit adalah Kanwil Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Jayapura dan Serang.

Shown in the table above, Regional Office in Jakarta, Medan, Surabaya, Bandung and Semarang were the five regional offices with the largest number of cases. Meanwhile, five re g i o n a l o ff i c e s w i t h t h e l o w e s t n u m b e r o f cases were the Regional Office of Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Jayapura, and Serang.

a. Perkara Aktif

a. Active Case

Seluruh perkara aktif yang ditangani oleh KPKNL dan Kanwil berjumlah 2.166 perkara, dengan posisi sebagai berikut:

The total number of active cases handled by Regional Offices and Service Offices was 2,166, with the detail position as follows:


129 1. Perkara Perdata

1.Civil Case

Total perkara perdata yang ditangani adalah sejumlah 1.978 perkara dengan posisi perkara tingkat per tama di Pengadilan Negeri (PN) sebanyak 798 perkara, tingkat banding di Pengadilan Tinggi (PT) sebanyak 520 perkara, tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA) sebanyak 573 perkara, dan tingkat Peninjauan Kembali (PK) sebanyak 87 perkara, sebagaimana tergambar pada grafik berikut:

The total number of civil cases handled by DJKN was 1,978, consisting of 798 cases at Cour t (PN), 520 at High Cour t (PT), 573 at Supreme Cour t, and 87 cases in Judicial Review (PK) level as reflected in the diagram:

Perkara Perdata Aktif 2010 Active Civil Cases 2010 1.978 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000

798

800 600

520

573

400 200

87

“Revisi dan penerbitan baru itu dibutuhkan terutama untuk lebih mengakomodasi aspek hak asasi manusia, asas keadilan, kepastian hukum, pemulihan hak negara, asas transparansi dan asas akuntabilitas.” “We need to revise as well as force new rules to make them more adapted to the aspects of human rights, principles of justice, legal certainty, the restoration of state rights, the principle of transparency and accountability.”


130 2. Perkara TUN

2. State Administrative Cases

Jumlah perkara TUN sebanyak 188 perkara, dengan posisi perkara tingkat pertama di P e n g a d i l a n Ta t a U s a h a N e g a r a ( P T U N ) sebanyak 47 perkara, tingkat banding di P e n g a d i l a n T i n g g i Ta t a U s a h a N e g a r a (PTTUN) sebanyak 32 perkara, tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA) sebanyak 93 perkara, dan tingkat Peninjauan Kembali (PK) sebanyak 16 perkara. Hal tersebut sebagaimana tergambar dalam grafik berikut:

The total number of state administrative 188, consisting of 47 cases at State Administrative Court, 23 cases at the level of appeal in the High Court of the State Administration (PTTUN), 93 cases at Supreme Cour t (MA), and 16 cases in Judicial Review as illustrated in the following graph:

Posisi Aktif Perkara TUN 2010 Position of State Administrative Cases 2010 185 200 180 160 140 120 93

100 80 60 40

47

32

20 0


16

131 b. Perkara Selesai

b. Settled Cases

Perkara yang sudah diselesaikan, baik karena damai, gugur, dicabut, maupun berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sebanyak 86 perkara.

Total number settled cases, that is the numbers of cases upon which permanent legal power has been imposed (inkracht van gewijsde), was 86.

c. Perbandingan Posisi Jumlah Perkara 2007 s.d. 2010.

c. Number of Cases 2007-2010

Perkembangan perkara 2007 s.d. 2010 dapat dibandingkan sebagai berikut:

The number of cases for the period of 2007– 2010 can be compared as follows :

Posisi Aktif Perkara Perdata 2007 s.d. 2010 Active Position of Civil Cases 2007–2010

2000 1800 1600 1400

1.620

1.763

1.834

2007

2008

2009

1.978

1200 1000 800 600 400 200 0 2010

1. Perkara perdata Perbandingan Posisi Jumlah Perkara Perd ata 2007 s.d. 2010

1. Civil Cases Number of Civil Cases 2007–2010

Berdasarkan grafik di atas, jumlah perkara perdata Tahun Anggaran 2010 sebanyak 1.978 perkara. Jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya disebabkan banyaknya perkara baru.

The number of civil cases for Fiscal Year 2010 w a s 1 , 9 7 8 c a s e s . T h i s n u m b e r i n c re a s e d over the previous year due to an increase in number of new cases.


132 2. Perkara TUN Perbandingan Posisi Jumlah Perkara TUN Tahun 2007 s.d. 2010

2. State Administrative Cases Jumlah Perkara TUN Tahun 2007 s.d. 2010 Number of State Administrative Cases 2007– 2010

Jumlah Perkara TUN 2007 s.d. 2010 Number of State Administrative Cases 2007–2010

195 190 180 185

180

191

183

2008

2009

2010

180 175 170

176

165 2007

Berdasarkan grafik di atas, jumlah perkara TUN Tahun 2010 sebanyak 188 perkara, menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

The number of State Administrative Cases decreased in the year 2010, which was down to 188 from 191 in previous year.

d. Jenis pokok perkara Jenis pokok perkara yang dijadikan sebagai dasar pengajuan gugatan, dapat dikelompokkan sebagai berikut:

d. Type of Cases The complaints in the lawsuit can be grouped as follows :

No

Jenis Pokok Perkara/Type of Cases

Jumlah/ Total

Persen (%)

1

Harta Gono Gini / Marital Property

77

3.89

2

Pengikatan / Mortgage (Security Right)

81

4.10

3

Jumlah Hutang / Amount of Debt

71

3.59

4

Keberatan Lelang / Objection to Auction

437

22.09

5

Pembatalan Lelang / Auction Cancellation

482

24.37


133 6

Pengosongan Objek Lelang / Eviction Problem

37

1.87

7

Pembatalan Sita / Cancellation of Confiscation

65

3.29

8

Sengketa Barang Jaminan / Collateral Disputes

120

6.07

9

Penyerahan Piutang Negara Tidak Sah / Invalid State Claims Handover

18

0.91

10

Sengketa Harta Warisan / Inheritance Disputes

23

1.16

11

Perjanjian Kredit / Loan Agreement

27

1.37

12

Perbuatan Melawan Hukum / Action Against the Law

248

12.54

13

Harga Limit / Limit Price

52

2.63

14

Lain-Lain / Others

240

12.13

1,978

100.00

Jumlah / Total

Jenis Pokok Perkara Perdata 2010 Types of Civil Complaints 2010

Pembatalan Lelang / Auction Cancellation Keberatan Lelang / Objection to Auction Perbuatan Melawan Hukum / Action Against the Law Lain-Lain / Others Sengketa Barang Jaminan / Collateral Disputes Pengikatan / Mortgage (Security Right) Harta Gono Gini / Marital Property Jumlah Hutang / Amount of Debt Pembatalan Sita / Cancellation of Confiscation Harga Limit / Limit Price Pengosongan Objek Lelang / Eviction Problem Perjanjian Kredit / Loan Agreement Sengketa Harta Warisan / Inheritance Disputes Penyerahan Piutang Negara Tidak Sah / Invalid State Claims Handover

482 437 248 240 120 81 77 71 65 52 37 27 23 18

24.37% 22.09% 12.54% 12.13% 6.07% 4.10% 3.89% 3.59% 3.29% 2.63% 1.87% 1.37% 1.16% 0.91%


134 1. Perkara perdata Jenis Pokok Perkara Perdata Tahun 2010 Dapat dilihat, pembatalan lelang merupakan pokok perkara perdata yang paling banyak dijadikan dasar gugatan yaitu sebesar 24,37% (482 perkara), diikuti oleh keberatan lelang 22,09% (437 perkara), dan perbuatan melawan hukum 12,54% (248 perkara).

1. Civil Complaints We c o u l d s e e , c a n c e l l a t i o n o f t h e a u c t i o n is the type of civil complaints most widely used as a basis of a lawsuit, namely 482 cases or 24.37%, followed by 437 cases of objection to auction (22.09%), and 248 cases regarding actions against the law (12.54%).

Perkara mengenai keberatan lelang pada The cases against auction are generally used umumnya digunakan untuk mendapat to get a provisional verdict that delays the putusan p ro v i s i / s e l a yang menunda auction. Other complaints used to obtain the pelaksanaan lelang, sementara perkara c o u r t ’s d e c i s i o n o rd e r i n g t h e c a n c e l l a t i o n mengenai pembatalan lelang digunakan of auctions that have been held. Auction untuk memperoleh putusan pembatalan atas cancellation filed by the debtor or other lelang yang telah dilaksanakan. Berdasarkan executed parties was commonly associated s a m p e l p e r k a r a y a n g d i p e ro l e h p a d a s a a t with the legality of the ownership of the asset pembuatan Surat Kuasa Khusus (SKU), pokok at the time it was obtained. Thus, as long perkara pembatalan lelang oleh debitur/pihak a s t h e re i s a t h i rd p a r t y w h o d i s p u t e s t h e yang tereksekusi umumnya terkait keabsahan ownership of the auction objects, an auction hak pada saat perolehan objek lelang yang cancellation lawsuit will always emerge, bersangkutan. Dengan demikian gugatan even if the entire tender procedure has been pembatalan lelang akan selalu muncul implemented properly. s e k a l i p u n s e l u r u h p ro s e d u r l e l a n g t e l a h dilaksanakan, sepanjang ada pihak ketiga yang mempermasalahkan kepemilikan objek lelang. Jenis Pokok Perkara TUN 2010 Type of Administrative Complaints 2010

No.

Jenis Pokok Perkara/

Jumlah/Total

Type of Administrative Complaints

Persen/

Percent

1

SP3N/ Acceptence Letter of State Claims Management

:

1

0.53%

2

PB / PJPN / Joint Statement

:

12

6.38%

3

Surat Paksa / Distress Warrant

:

3

1.60%

4

Penyitaan / Confiscation

:

19

10.11%

5

Pengumuman Lelang / Auction Announcement

:

72

38.30%

6

Nilai Limit / Limit Price

:

-

0.00%

7

Lelang / Auction

:

14

7.45%

8

Risalah Lelang / Auction Minute

:

50

26.60%

9

Lain - Lain / Others

:

17

9.04%

188

100.00%

Jumlah / Total


135 6.38% 0.53%

1.60%

9.04%

10.11%

Pengumuman Lelang: 72 Risalah Lelang: 50

25.60%

Penyitaan: 19 Lain - Lain: 17 Lelang: 14 PB / PJPN: 12 Surat Paksa: 3 SP3N: 1 Nilai Limit: -

38.30%

7.45%

0.00%

2. Perkara TUN

2. Administrative Complaints

Jenis pokok perkara TUN yang paling banyak dijadikan dasar gugatan adalah pengumuman lelang 38,30% (72 perkara), Risalah Lelang 26,60% (50 perkara) dan lain-lain 9,04% (17 perkara).

The auction announcement took the largest por tion of the subject matter of the administrative complaints, which was 38.30% (72 cases); followed by 50 cases (26.60%) re l a t e d t o a u c t i o n m i n u t e s , a n d 1 7 c a s e s (9.04%) of other matters.

Jumlah Perkara yang Belum dan Sudah Diputus 2010 Number of Settled and Unsettled Cases 2010

No.

Peradilan / Judgement

Proses / Process PN / Court

1.

Kalah / Lose

Menang / Win

Jumlah / Total

Perdata / Civil Pengadilan Negeri / Court

497

89

554

1.140

117

517

683

65

128

193

6

5

11

497

227

1.204

1.978

15

9

41

65

Pengadilan Tinggi TUN / State Administrative High Court

20

57

77

Mahkamah Agung / State Administrative Supreme Court

10

33

43

2

1

3

15

41

132

186

512

318

1.336

2.166

Pengadilan Tinggi / High Court Mahkamah Agung / Supreme Court Peninjauan Kembali / Judicial Review Jumlah / Sub Total 2.

Putusan / Settlement

Tata Usaha Negara / State Administrative Pengadilan TUN / State Administrative Court

Peninjauan Kembali / Judicial Review Jumlah / Sub Total Jumlah (1+2) / Total (1+2)


Jumlah Perkara yang Belum dan Sudah Diputus 2010 Number of Settled and Unsettled Cases 2010

136 2500

1.978 2000

1500

1000

554

497

517

500

89

65

117

128

65

0 Proses

Kalah

Menang

Kalah

Menang

Kalah

Menang

Kalah

Menang

Jumlah

Perkara Perdata

e.Posisi jumlah perkara yang belum dan sudah diputus

e. Position and the number of settled and unsettled cases

Perkara yang masih proses di PN dan perkara yang telah mendapatkan putusan baik di tingkat PN, PT, MA, maupun PK pada tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Number of cases—either still in the process or have reached settlement—in Cour t (PN), Appeal Court (PT), Judicial Review (PK) in the year 2010 are as follows:

Jumlah Perkara Perdata yang Belum dan Sudah Diputus 2010 Number of Settled and Unsettled Cases 2010

1.88

200 180 160 140 120 100 80 57 60 41 33

40 20

20

15

10

9

21

0 Proses

Kalah

Menang

Kalah

Menang

Kalah

Menang

Kalah

Menang

Jumlah

Peninjauan Kembali


137 Berdasarkan grafik di atas, jumlah perkara yang masih dalam proses di tingkat pertama (PN) sebanyak 497 perkara dan jumlah perkara yang sudah mendapatkan putusan terbanyak berada di tingkat pertama (PN) dengan putusan menang sebanyak 554 perkara (86,15%). Di tingkat banding (PT), putusan menang sebanyak 517 perkara (81,54%), dan di tingkat kasasi (MA) dengan putusan menang sebanyak 128 perkara (66,32%), sedangkan yang terendah pada tingkat PK dengan putusan menang sebanyak 5 perkara (45,45%). Dari grafik tersebut diatas, terlihat bahwa di tingkat pertama, banding, dan kasasi, posisi DJKN/KPKNL sebagai Tergugat lebih banyak menang.

T h e re w e re 4 9 7 o f o n - g o i n g c a s e s i n t h e first level court (PN). And it was at this level t h a t t h e n u m b e r o f s e t t l e d c a s e s re a c h e d the highest with 554 (86.15%) of won cases, followed by 517 (81.54%) of won cases at Appeal Court, 128 (66.32%) of won cases at Supreme Court, while the lowest is at the level of Judicial Review with 5 (45.45%) cases won. It also appears in the graph above that as a defending par ty, DJKN recorded more won cases in the first three levels of court.

Berdasarkan diagram di atas, jumlah perkara yang masih dalam proses di tingkat pertama (PTUN) sebanyak 15 perkara dan jumlah perkara yang sudah mendapatkan putusan tertbanyak berada di tingkat banding (PTTUN) dengan putusan menang sebanyak 57 perkara (74,02%). Di tingkat pertama (PTUN) dengan putusan menang sebanyak 41 perkara (82%), dan di tingkat kasasi (MA) dengan putusan menang sebanyak 33 perkara (76,74%), sedangkan yang terendah pada tingkat PK dengan putusan menang sebanyak 1 perkara (33,33%). Dari grafik tersebut diatas, terlihat bahwa di tingkat pertama, banding dan kasasi posisi DJKN/KPKNL sebagai Tergugat lebih banyak menang.

As many as 15 cases were still in progress at the first level (Administrative Court). And it was also at this level that the number of settled cases reached the highest with 57 (74.02%) of won cases, followed by 41 (82%) of won cases at Appeal Court, 33 (76.74%) of won cases at Supreme Court, while the lowest is at the level of Judicial Review with 1 (33.33%) cases won. It also appears in the graph above that in the first three levels of court, DJKN recorded more won cases.

Selain menangani perkara perdata dan TUN, DJKN juga melakukan kegiatan-kegiatan di bidang hukum yang dilaksanakan oleh Direktorat Hukum dan Informasi, antara lain :

In addition to handling civil cases and state administrative cases, DJKN also performed activities in the field of law undertaken by the Directorate of Legal Affairs and Information, among others:


138 1. Pengembangan Sistem Informasi Bantuan Hukum (SIBANKUM)

1. Development of Legal Aid Information System (SIBANKUM)

Aplikasi Sistem Informasi Bantuan Hukum (SIBANKUM) merupakan aplikasi untuk mendukung pelaporan penanganan perkara yang terdapat di Kantor Pusat DJKN, Kanwil, dan KPKNL. Pada 2010, aplikasi tersebut telah disosialisasikan dan diimplementasikan pada 17 Kanwil dan 70 KPKNL. Dalam pelaksanaan sosialisasi dan implementasi SIBANKUM, t e rd a p a t b a n y a k m a s u k a n d a r i p e s e r t a sosialisasi dan ditemukannya beberapa kendala dalam implementasi SIBANKUM. Masukan dan kendala tersebut direncanakan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan SIBANKUM pada 2011.

Legal Aid Information System (SIBANKUM) is an application to support the reporting of case h a n d l i n g i n D J K N ’s H e a d O ff i c e , R e g i o n a l Offices, and KPKNLs. In 2010, the application has been disseminated and implemented at 17 Regional Offices and 70 KPKNLs. Various feedback and input from par ticipants were then taken as a source of improvement of the system in 2011.

2. Penerbitan Surat Kuasa Khusus (SKU)

2. Issuance of Special Power of Attorney (SKU)

Pada 2010, jumlah SKU yang telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara selaku Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) adalah sebanyak 365 buah.

In 2010, as many as 365 of SKUs issued by the Director General of State Asset Management on behalf of the Minister of Finance and the Director General of State Asset Management as the Head of the State Claims Committee (PUPN).

3.Melakukan pendampingan pejabat/pegawai DJKN dalam perkara pidana

3 . P ro v i d i n g g u i d a n c e t o D J K N ’s o ff i c e r s / employees in criminal cases

Pendampingan terhadap pejabat/pegawai DJKN yang dipanggil oleh aparat berwenang telah dilakukan sebanyak 18 pendampingan. Pada umumnya pendampingan tersebut terkait pemeriksaan atas pelayanan lelang.

D J K N p ro v i d e d a s m a n y a s 1 8 a s s i s t a n c e ( w h i c h i n m o s t c a s e s , re l a t e d t o a u c t i o n service) to officials/employees summoned by authorities.

4.Melakukan pemberian pendapat hukum terkait dengan pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang.

4 . P re s e n t i n g l e g a l o p i n i o n s re l a t i n g t o the management of state asset, valuation, management of state claims, and auctions.

Pemberian pendapat hukum yang terkait

As many as 170 legal opinions was presented by DJKN regarding the management of state asset, valuation, management of state claims, and auctions.

dengan pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang sebanyak 170 pendapat.


139 5.Penanganan Perkara oleh Kantor Pusat DJKN

5. Case Handling by the Head Office of DJKN

DJKN c.q. Direktorat Hukum dan Infor masi menangani langsung perkara baik yang ditujukan kepada Kantor Pusat maupun permintaan bantuan dari kantor vertikal sebanyak 44 perkara, yang terdiri dari perkara Bank Dalam Likuidasi (BDL) sebanyak 20 perkara, perbantuan dari KPKNL sebanyak 7 perkara, Aset Bekas Milik Asing/Cina (ABMA/C) sebanyak 3 perkara, Barang Milik Negara ( B M N ) s e b a n y a k 4 p e r k a r a , P T. ( P e r s e ro ) Perusahaan Pengelola Aset (PPA) sebanyak 7 perkara, perkara Tata Usaha Negara (TUN) sebanyak 3 perkara.

DJKN, in this case, Directorate of Legal Affairs and Information is in charged of dealing with c a s e s d i re c t l y a d d re s s e d t o D J K N ’s H e a d Office or cases the assistance of which are requested by its vertical offices. As many as 44 cases were handled in 2010, consisting of cases related to 20 cases of Liquidated Banks (BDL), 7 cases as assistance to KPKNL, 3 cases of Ex-Foreign/Chinese-Owned Assets (ABMA/C), 4 cases of State Assets (BMN, 7 c a s e s o f P T. ( P e r s e ro ) PA A , a n d 3 s t a t e administrative cases.

No

Jenis Type

1

Bank Dalam Likuidasi (BDL)/Liquidated Banks

20

-

2

Perbantuan KPKNL /Assistance to KPKNL

7

-

3

Aset Bekas Milik Asing/Cina (ABMA/C) Ex-Foreign/Chinese-Owned Assets (ABMA/C)

3

-

4

Barang Milik Negara (BMN)/State Assets

4

-

5

PT. (Persero) PPA

7

3

44

3

Jumlah / Total

Perkara Perdata TUN Civil Cases State Adminitrative Cases


140

Perkembagan Teknologi Informasi & Komunikasi

141

DevelopmentS IN INFORMATION AND COMMUNICATION tECHNOLOGY

09

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi DEVELOPMENTS IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY There is no single development, in either technology or management technique, which by itself promises even one order-of-magnitude improvement within a decade in productivity, in reliability, in simplicity. —Frederick P. Brooks, Jr.

Development Information and Communication Technology

142 Kebutuhan DJKN untuk mengembangkan suatu sistem manajemen informasi dan p e l a y a n a n t e r p a d u b e r b a s i s Te k n o l o g i Informasi dan Komunikasi (TIK) sudah menjadi keharusan. Untuk memenuhi tuntutan bisnis sesuai dengan perkembangan zaman, diperlukan suatu kerangka acuan yang menjadi dasar dalam pengembangan sistem manajemen informasi dan pelayanan terpadu. Untuk itu, analisis yang mendalam terhadap kebutuhan organisasi yang akan dituangkan dalam bentuk desain kerangka acuan tersebut harus dilakukan sejak awal pengembangan sistem infor masi. Hal ini untuk menghindari terbentuknya sistem yang terlalu kompleks.

I n o rd e r t o k e e p p a c e w i t h t h e b u s i n e s s d e m a n d s i n t h i s e v e r- c h a n g i n g e r a , D J K N i s o b l i g e d t o re a l i z e t h e p re s e n c e o f a technology-based integrated system of information management and service. And to develop such a system, DJKN needs a frame of reference upon which the development of the integrated system to be built. Therefore, thorough analysis of the organizational needs that will be incorporated into the design of terms of reference should be carried out since early development of the information systems. This aims to prevent the system from being too complicated.

B e rd a s a r k a n b i s n i s p ro s e s D J K N , s i s t e m sistem aplikasi yang telah ada dan akan dibangun, sangat dimungkinkan untuk diintegrasikan satu dengan lainnya, baik u n t u k d a t a m a u p u n a l u r b i s n i s p ro s e s dalam aplikasinya. Hal ini dilakukan guna menghindari redundancy data dan program yang sama. Pengelolaan dan penyajian data tersebut juga menjadi lebih mudah, mengingat adanya keterkaitan data dan alur kerja pada t i a p - t i a p d i re k t o r a t t e k n i s , K a n t o r W i l a y a h (Kanwil), dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

B a s e d o n D J K N ’s b u s i n e s s p ro c e s s , i t i s possible to integrate the existing application systems with ones to be built in terms of data and business flow process within the application. T h e i n t e g r a t i o n w i l l a v o i d re d u n d a n c y o f data and programs, as well as will simplify t h e m a n a g e m e n t a n d t h e p re s e n t a t i o n o f data, considering the relevance of data and w o r k f l o w o n e a c h Te c h n i c a l D i re c t o r a t e , Regional Offices, and KPKNL.

Tugas dan fungsi DJKN yang bersinggungan d e n g a n p i h a k l u a r, m a k a p e n g e m b a n g a n Sistem Informasi DJKN juga harus mengantisipasi konsep integrasi dengan beberapa sistem aplikasi yang sudah dikembangkan sebelumnya, seper ti sistem aplikasi yang berasal dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan beberapa sistem aplikasi lainnya. Dengan demikian, sistem-sistem aplikasi tersebut dapat saling mendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara.

C o n s i d e r i n g D J K N ’s d u t i e s a n d f u n c t i o n s which may deal with outside parties, the development of DJKN’s Information Systems must also anticipate the concept of integration with multiple application systems that have been previously developed, such as those of the Directorate General of Treasur y and some other application systems. Thus, the application systems can support each other in carrying out the duties and functions in the field of state asset management.

Mengantisipasi perkembangan kebutuhan layanan publik akan informasi yang lebih cepat,

Anticipating the public demand for a faster, easier, transparent, and accountable infor


143 mudah, transparan, dan akuntabel di bidang pengelolaan kekayaan negara, maka perlu dilaksanakan upaya untuk mengembangkan sistem aplikasi dan sistem informasi di lingkungan DJKN yang terintegrasi. Hal ini sangat penting mengingat kebijakan dan strategi nasional dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance) untuk meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien tercantum dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.

mation service in the management of state asset, it is necessary to develop an integrated application and information systems in DJKN’s environment. This is par ticularly impor tant given the national policy and strategy in implementing good gover nance to improve public service effectively and efficiently have been set in the Presidential Instruction No. 3 of 2003 on National Policy and Strategy for the Development of e-Government.

U n t u k i t u D J K N p e r l u m e l a k u k a n p e n g e m bangan Sistem Manajemen Informasi dan P e l a y a n a n Te r p a d u y a n g d i j a d i k a n s u a t u kerangka kegiatan menuju sistem infor masi yang terpadu antara manajemen informasi dan pelayanan dalam satu rangkaian kegiatan, baik dalam hal pengelolaan dan manajemen aset kekayaan negara maupun pengurusan piutang negara dan pelaksanaan lelang.

Accordingly, DJKN is obliged to develop the Integrated Management Information System and Integrated Service into a framework towards an integration between infor mation management and service management in a series of activities in the management of state asset, state claims, and auction.

Untuk mencapai terbentuknya sistem informasi dan pelayanan terpadu sesuai dengan kebutuhan DJKN, pemilihan metodologi dan teknologi yang tepat akan sangat menentukan k e b e r h a s i l a n d a r i i m p l e m e n t a s i n y a . M e t o dologi yang telah teruji di dalam industri yang dapat mengakomodasi kondisi-kondisi waktu pengerjaan yang singkat dan kebutuhan pengguna yang dinamis, akan berperan dalam proses pengembangan sistem informasi dan pelayanan terpadu.

The success of DJKN’s effort in establishing the integrated system of information and service in line with its organizational needs will largely be determined by the appropriateness of the methodology and technology adopted. A n i n d u s t r y - t e s t e d m e t h o d o l o g y, w h i c h i s able to accommodate the tight timeline and users’ dynamic needs, will play a role in the process of development of integrated system of information and service.

Desain kerangka acuan dalam pengembangan sistem informasi dan pelayanan di DJKN dijabarkan dalam framework Sistem Manajemen Informasi dan Pelayanan Terpadu (SMIPT) DJKN. Framework SMIPT DJKN ini akan menggambarkan struktur dan korelasi antar seluruh komponen di dalam sistem informasi dan pelayanan DJKN, yang mengacu pada framework Arsitektur Berbasis Layanan atau Service Oriented Architecture (SOA).

T h e d e s i g n o f t e r m s o f re f e re n c e i n t h e development of information systems and service in DJKN has been transformed into a framework of the Integrated System of Information Management and Services ( S M I P T ) T h i s F r a m e w o r k w i l l re f l e c t t h e structure and the correlation among the overall components in the DJKN’s infor mation and service system, which refers to the Service Oriented Architecture.


144 - Manajemen Informasi Terpadu

• Integrated Information Management

Merupakan mekanisme pengelolaan informasi yang berasal dari beberapa sumber yang berbeda untuk menyajikan informasi terpadu d a n k o m p re h e n s i f b a i k u n t u k e k s t e r n a l (pelayanan) maupun inter nal yang bersifat strategis, taktis, maupun operasional.

Is a mechanism of management information d e r i v i n g f ro m s e v e r a l d i ff e re n t s o u rc e s t o p re s e n t a n i n t e g r a t e d a n d c o m p re h e n s i v e infor mation for both exter nal (service) and internal (strategic, tactical, and operational).

• Sistem Pelayanan Terpadu

• Integrated Service System

Merupakan sistem yang mengolaborasikan p ro s e s b i s n i s y a n g b e r s i f a t o p e r a s i o n a l , sehingga terbentuk inter-operabilitas sistem informasi antar unit kerja yang mampu memberikan pelayanan terpadu bagi

It is a system that collaborates operational b u s i n e s s p ro c e s s e s , t h u s f o r m i n g t h e interoperability among the information systems unit that is able to provide an integrated service for each function, for the service related to state asset management, state claim, and auction. Generally, all existing service must sustain DJKN’s top officials in decision making by providing real time and accurate data.

masing-masing fungsi, baik untuk pelayanan pengelolaan kekayaan negara, piutang negara dan pelaksanaan lelang. Secara umum semua layanan yang ada harus mendukung pimpinan DJKN dalam pengambilan keputusan dengan didukung data yang real time dan akurat. Pengembangan sistem Informasi yang andal sudah mulai dibangun sejak tahun 2007dengan ditandai oleh pembuatan cetak biru SMIPT DJKN, kemudian disusul dengan pembuatan beberapa sistem aplikasi sebagai berikut :

Development of a reliable information system has begun in 2007, marked with the formulation of SMIPT blueprints, then followed by creating multiple application systems as follows:

a. Modul Kekayaan Negara (Modul KN);

a. State Asset Module (Module KN);

b. Sistem Informasi Manajemen Piutang dan Lelang Negara (SIMPLe);

b. State Claims and Auction Management Information System (SIMPLe)

c. Modul Front Office untuk kantor teladan;

c. Front Office module for modern service offices;

d. Modul Monitoring Quick Win untuk kantor teladan;

d. Quick Win Monitoring Module for model offices;

e. Sistem Informasi Geografi Kekayaan Negara (SIGKN);

e. State Asset Geographic Information System (SIGKN);

f. KiosK;

f. KiosK;

g. Website DJKN.

g. DJKN’s official website.


145 Untuk menerapkan SMIPT dengan baik, maka teknologi informasi dan komunikasi DJKN juga harus didukung oleh jaringan infrastruktur yang andal.Pada saat ini 17 Kanwil dan 70 KPKNL telah terhubung dengan Kantor Pusat DJKN melalui Virtual Private Network- Internet P ro t o c o l ( V P N - I P ) . D i K a n w i l d a n K P K N L t e r s e b u t t e l a h m e m i l i k i l o c a l a re a n e t w o r k (LAN) yang memungkinkan masing-masing komputernya terhubung satu sama lain. Dengan terintegrasinya jaringan infrastruktur di DJKN, maka produktivitas, efisiensi, dan kemampuan penyelesaian masalah secara tepat waktu diharapkan dapat meningkat. Selain itu, kinerja jaringan infrastruktur di seluruh kantor vertikal DJKN sepanjang hari kerja dapat dipantau secara langsung.

A well-implemented SMIPT requires DJKN’s information and communication technology is supported by a reliable network infrastructure. A t t h i s t i m e , 1 7 R e g i o n a l O ff i c e s a n d 7 0 service offices are connected with the Head Office through Virtual Private Network-Internet Protocol (VPN-IP). Those Regional Offices and service offices are equipped with local area network (LAN), allowing their computers to connect with each other’s. With the integration of infrastructure networks in DJKN, then the productivity, efficiency, and timely problem solving ability are expected to increase. In addition, the per for mance of infrastructure network in all DJKN’s vertical offices throughout the working day can directly be monitored.

Pembangunan frame work SMIPT ini dilaksanakan secara bertahap, dengan tahapan kegiatan secara umum sebagai berikut:

T h e d e v e l o p m e n t S M I P T ’s f r a m e w o r k i s implemented in phases, which in general, as follows:


146 EVALUASI KINERJA DI BIDANG TIK TAHUN 2010

ICT PERFORMANCE EVALUATION IN 2010

Selama tahun 2010,hasil evaluasi kinerja di bidang TIK dapat diuraikan sebagai berikut:

D u r i n g 2 0 1 0 , t h e re s u l t s o f p e r f o r m a n c e evaluation in the field of ICT (Information and Communication Technology) can be described as follows:

A. Layanan informasi yang disediakan

A. Information Service Provided

Layanan informasi yang optimal tecermin dari tersedianya suatu data dan informasi di bidang kekayaan negara untuk mendukung pelaksanaan tugas di DJKN dengan memberikan layanan yang cepat, akurat, dan terpercaya bagi pemangku kepentingan di DJKN, mitra strategis di lingkungan Kementerian Keuangan, dan Kementerian/ Lembaga (K/L)terkait. Layanan yang diberikan DJKN c.q. Direktorat Hukum dan Informasi di bidang TIK meliputi layanan informasi untuk internal dan eksternal DJKN. Namun demikian terdapat beberapa permintaan informasi yang tidak dapat dilayani karena faktor kerahasiaan infor masi dan belum tersedianya data atau informasi.Adapun jumlah permintaan informasi sampai dengan triwulan IV tahun 2010 sebanyak 164 sedangkan jumlah infor masi yang dapat disediakan sebanyak 152.

An optimal infor mation service is reflected in the availability of data and information on state asset to support the implementation of DJKN’s tasks by providing fast, accurate, and reliable service for all DJKN’s stakeholders, strategic partners within the Ministry of Finance, and related Ministries/Agencies. The services provided by DJKN c.q. Directorate of Legal Affairs and Information in the field of ICT include information service to DJKN (internal) and to other parties (external). However there are some requests for information that can not be delivered due to the confidential level or the unavailability of the information. Until the fourth quarter of 2010, as many as 152 of 164 requests for information were fulfilled.

B. Sistem aplikasi yang terimplementasi

B. Implemented Application System

Realisasi sistem aplikasi yang terimp lementasi dapat diuraikan sebagai berikut :

Realization of the implemented application system can be described as follows:

No

1

Uraian

Aplikasi SIMPLE

Realisasi

Keterangan

86%

Aplikasi Sistem Informasi Piutang Lelang (SIMPLE) merupakan aplikasi yang dibangun untuk mendukung pembentukan database di bidang piutang negara dan lelang. Pada tahun 2010, aplikasi tersebut telah dilakukan updating penyempurnaan aplikasi pada 60 KPKNL dari seluruh KPKNL yang ada. is an application system used to support the development of DJKN’s database on state claims and auction. In 201o, an updating has been implemented in 60 services offices.

2

Aplikasi Modul KN II

100%

Aplikasi Modul Kekayaan Negara (KN) II merupakan aplikasi yang dibangun untuk mendukung pelaksanaan rekonsiliasi Barang Milik Negara (BMN).Pada tahun 2010, aplikasi tersebut telah terimplementasi dan disosialisasikan pada 70 KPKNL. State Assets Module Application (KN) II is an application built to support the implementation of the reconciliation of State Asset (BMN). In 2010, the application has been implemented and disseminated at 70 KPKNL.


147

3

Aplikasi KiosK

100%

Aplikasi KiosK merupakan aplikasi yang dibangun sebagai salah satu penyedia informasi di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang bagi pengguna jasa. Pada tahun 2010, aplikasi tersebut telah terimplementasi pada server Kantor Pusat. Kiosk Application is an application that was built as one information provider in the field of state assets, state claims and auctions service. In 2010 the application has been implemented at the Head Office’s server

Aplikasi Sistem Informasi Bantuan Hukum (SIBANKUM) merupakan aplikasiuntuk mendukung pelaporan penanganan perkara yang terdapat di Kantor Pusat DJKN, Kanwil, dan KPKNL. Pada tahun 2010, aplikasi tersebuttelah disosialisasikan dan diimplementasikan pada 70 KPKNL dan 17 Kanwil. 4

5

Aplikasi SIBANKUM

Aplikasi KNL

100%

90%

SIBANKUM is an application to support the reporting of case handling in DJKN’s Head Office, Regional Offices, and KPKNLs. In 2010, the application has been disseminated and implemented at 17 Regional Offices and 70 KPKNLs.

Aplikasi Kekayaan Negara Lain-Lain (KNL)merupakan aplikasi yang dibangun untuk mendukung pembentukan database pengelolaan KNL yang terdiri dari informasi di bidang pengelolaan aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), Aset Barang Milik Asing/Cina (ABMA/C), aset eks.BDL, eks. BPPN, PT. PPA, aset Tegahan Bea Cukai, aset Rampasan Kejaksaan, aset Rampasan KPK/Gratifikasi dan Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT). Pada tahun 2010, aplikasi tersebuttelah terealisasi sebesar 90% atau telah dilakukan revisi/perbaikan aplikasi dengan melakukan penambahan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara(PKP2B) dan aset tanah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). State Assets (KNL) Appliction is an application built to support the establishment of KNL management database comprising information in the field of asset management of KKKS (Contractor of Production Sharing Contract), Foreign/Chinese-Owned Assets (ABMA/C), asset of ex- BDL, of ex-IBRA , of ex-PT . PPA, seized or confiscated assets of Customs and Excises, seized asset of Attorney General, grafts, treasure-laden shipwreck (BMKT). In 2010, 90% of the application has been realized; adding revision of Coal Mining Contract of Work (PKP2B ) and land assets of KKKS.

Sistem Informasi Geografi (Aplikasi GIS) merupakan aplikasi yang berfungsi memberikan informasi berupa peta geografis dan data tekstual yang berasal dari database modul kekayaan negara (misal : informasi BMN termasuk nilainya) yang diolah menjadi tema-tema tertentu yang informatif untuk fungsi analisis.Realisasi implementasi GIS diukur dari dua indikator, yaitu pembangunan aplikasi dan pembentukan database BMN. Pada tahun 2010, aplikasi tersebuttelah terealisasi sebesar 80% mengingat masih terdapat proses pembentukan database BMN sehingga implementasi aplikasi tersebut belum dapat dilaksanakan dengan sempurna. 6

Aplikasi GIS

80%

State Asset Geographic Information System (SIGKN) is an application system that serves to capture, store, manage, and present data (textual information and satellite images) from the module of state assets database (e.g. information on BMN including its value), processed into certain themes that are informative for the analysis function.The realization of GIS application is measured by two indicators, namely the development of the application and the establishment of BMN database. In 2010, only 80% of the application has been realized due to database development process which is still in progress, resulting the implementation of such applications can not be executed perfectly

C. Informasi yang disajikan pada website

C. The information presented on the website

Penyajian informasi kekayaan negara, piutang negara, dan lelang melalui pengelolaan data dan informasi kepada publik melalui website merupakan bagian dari sasaran strategis dalam mewujudkan pengolahan data dan infor masi yang berkualitas. Dalam periode tahun 2010 website DJKN telah menyajikan beragam informasi yang meliputi: berita dari

P re s e n t a t i o n o f t h e i n f o r m a t i o n o n s t a t e asset, state claims, and auction through the presentation of data and infor mation to the public through a website is part of the strategic objectives in realizing the data processing and quality information. During 2010, DJKN’s website has been serving a variety of infor mation covering media coverage on


148

Ruang Server DJKN

media massa yang terkait DJKN, berita liputan kegiatan DJKN baik yang dilakukan oleh tim Direktorat Hukum dan Informasi maupun oleh instansi-instansi vertikal DJKN, artikel serta tulisan ilmiah dari internal DJKN, peraturan perundangan, informasi lelang, informasi diklat dan beasiswa, grafik dan dashboard kinerja.

DJKN’s activities by a team of the Directorate of Legal Affairs and Infor mation as well as b y D J K N ’s v e r t i c a l u n i t , i n - h o u s e a r t i c l e s and scientific papers, laws and regulations, auction information, training and scholarship information, graphics and performance dashboards.

Dengan target 240 konten untuk tahun 2010, sebanyak 692 konten berhasil disajikan pada website, atau 288% persen dari target. Peningkatan konten terjadi karena unit-unit kerja DJKN telah lebih aktif mengirimkan berita.

As many as 692 contents have been presented in 2010, a 288% from the target set of 240, reflecting an increase in the activity of both the Head Office and vertical units of DJKN.

D. Liputan berita

D. News Coverage

Liputan berita dilaksanakan dengan tujuan memberikan informasi mengenai kegiatan DJKN baik kepada internal DJKN maupun kepada masyarakat. Berita yang diliput adalahkegiatan yang diselenggarakan oleh unit-unit di Kantor Pusat DJKN dan kantor vertikal DJKN. Target jumlah informasi yang disajikan pada website pada tahun 2010

News coverage was carried out to disseminate information about DJKN’s activities, both to internal DJKN and to society. Throughout the year 2010, a total of 49 news coverage have been presented, or 327% of the targeted 15 news in 2010. The rise in amount of news coverage carried by the Directorate of Legal Affairs and Infor mation team was due to an


149 ditetapkan sebanyak 15 liputan berita tersebut telah terealisasi sebanyak 49 liputan berita. Persentase realisasi terhadap target adalah sebesar 327%. Meningkatnya jumlah liputan yang dilakukan oleh Tim Direktorat Hukum dan Informasi disebabkan meningkatnya permintaan peliputan oleh unit-unit eselon II Kantor Pusat DJKN dan kantor vertikal DJKN.

increased demand for coverage by DJKN’s Head Office and Echelon II units.

E. Pengembangan aplikasi

E. Application Development

Target jumlah pengembangan aplikasi pada tahun 2010 ditetapkan sebanyak 3 aplikasi dan terealisasi sebanyak 3 aplikasi. Persentase realisasi terhadap target sebesar 100%.

The target of developing three applications in 2010, was achieved by developing exactly three application, a 100% of the target.

F. Aplikasi terintegrasi

F. Integrated Applications

Target aplikasi yang terintegrasi tahun 2010 ditetapkan sebesar 50% dan telah terealisasi sebanyak 50%, sehingga persentase realisasi terhadap target adalah sebesar 100%. Tahap data gathering ke dalam database dan uji coba aplikasi saat ini sedang dilakukan.

The level of integrated application set for 2010 was 50%, and it was realized as much as 50%, or 100% of the target. Currently, data

G. Pedoman pengoperasian sistem aplikasi yang diimplementasikan

G. Guidelines for the Operation of Implemented Application Systems

Target pedoman pengoperasian sistem aplikasi yang diimplementasikantahun 2010 ditetapkan s e b a n y a k 3 p e d o m a n t e l a h t e re a l i s a s i sebanyak 3 pedoman pengoperasian aplikasi, sehingga persentase realisasi terhadap target adalah sebesar 100%.

T h e t a r g e t o f p ro v i d i n g t h re e m a n u a l s f o r operation of the implemented application system for 2010 was set at three—and three manuals were realized (100% of the target).

H. Media layanan informasi

H. Information Service Media

Target jumlah media layanan informasi tahun 2010 ditetapkan sebanyak 5 (lima) media. Target tersebut telah terealisasi sebanyak 7 (tujuh) media meliputi 3 seri Media Kekayaan Negara (KN), website, portal, kiosk, dan d a s h b o a rd . P e r s e n t a s e re a l i s a s i t e r h a d a p target sebesar 140%. Media KN merupakan salah satu bentuk media layanan infor masi

The targeted number of information service media for the year 2010 was set at five, with t h e a c t u a l re s u l t o f s e v e n m e d i a ( 1 4 0 % ) c o v e r i n g t h re e s e r i e s o f M e d i a K e k a y a a n Negara (Media KN), website, por tal, kiosk, and the dashboard. Media KN is a magazine that aims to introduce DJKN to the public. The three number of Media KN in 2010 published

g a t h e r i n g a n d a p p l i c a t i o n t r i a l s a re b e i n g conducted.


150 “Mengantisipasi perkembangan kebutuhan layanan publik akan informasi yang lebih cepat, mudah, transparan, dan akuntabel di bidang pengelolaan kekayaan negara, maka perlu dilaksanakan upaya untuk mengembangkan sistem aplikasi dan sistem informasi di lingkungan DJKN yang terintegrasi.” “Anticipating the public demand for a faster, easier, transparent, and accountable infor mation service in the management of state asset, it is necessary to develop an integrated application and information systems in DJKN’s environment.”

berupa majalah yang bertujuan untuk memperkenalkan DJKN kepada masyarakat. Adapun 3 seri Media KN pada tahun 2010 memiliki tema berturut-turut:

with themes as follows:

1. A r a h K e b i j a k a n D J K N k e D e p a n d a l a m Pengelolaan Kekayaan Negara (Januari 2010),

2. State Asset Arrangement (June 2010),

2. P e n e r t i b a n B a r a n g M i l i k N e g a r a ( J u n i 2010), 3. K e k a y a a n N e g a r a (November 2010).

yang

Dipisahkan


1. T h e D i re c t i o n o f D J K N ’s P o l i c y i n t h e Management of State Asset (January 2010),

3. Separated State Asset (November 2010).

152

Perkembangan Internal

153

INTERNAL DEVELOPMENt

10


INTERNAL DEVELOPMENT

The difference between management and administration (which is what bureaucrats used to do exclusively) is the difference between choice and rigidity.

—Robert Heller

Internal Development

154 S e j a l a n d e n g a n re f o r m a s i b i ro k r a s i d i lingkungan Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) bertekad kuat untuk terus melakukan penataan o r g a n i s a s i , p e r b a i k a n p ro s e s b i s n i s d a n peningkatan manajemen sumber daya manusia. Berbagai upaya terus dilakukan, diantaranya dengan melanjutkan modernisasi unit-unit pelayanan dalam hal ini Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di lingkungan DJKN. Selain itu, DJKN secara berkelanjutan juga menyelenggarakan k e g i a t a n s o s i a l i s a s i p ro g r a m re f o r m a s i birokrasi yang diikuti oleh peserta dari seluruh unit vertikal, yaitu perwakilan dari Kanwil DJKN dan KPKNL.

In line with the bureaucratic reform within the Ministr y of Finance, Directorate General of State Asset Management (DJKN) is strongly determined to continue refining its organization, streamlining business process, and improving i t s h u m a n re s o u rc e m a n a g e m e n t . Va r i o u s effor ts continue to be made, including the carrying on the modernization of its service units, in this case State Asset and Auction

Penataan Organisasi

Refining Organization

Dalam rangka mewujudkan susunan organisasi yang ideal, DJKN telah mengajukan usulan penataan organisasi. Penataan organisasi di lingkungan DJKN dilakukan untuk mendukung pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan pelaksanaan lelang yang memenuhi asas fungsionalitas, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Pengajuan usulan penataan organisasi tersebut terakomodasi dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Sebagai langkah selanjutnya, dengan ditetapkannya PMK Nomor 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010, maka DJKN melakukan

To realize the ideal organizational structure, D J K N h a s p ro p o s e d re o r g a n i z a t i o n i n t h e s p i r i t o f re i n f o rc i n g t h e m a n a g e m e n t o f state asset, state claims, and auctions that measures up to the principles of functionality, l e g a l c e r t a i n t y, t r a n s p a re n c y, e ff i c i e n c y, accountability and certainty of value. Such a reorganization proposal is accommodated in the Minister of Finance’s Regulation Number 184/PMK.01/2010 on Organization and Administration of the Ministry of Finance. As the next step, with the stipulation of above regulation, DJKN has been preparing D i re c t o r- G e n e r a l ’s R e g u l a t i o n c o n c e r n i n g the division of duties within the Directorate General of State Asset Management. DJKN also formulated the job descriptions that suit the new nomenclatures and determining the ranking of structural position in DJKN’s head office.

p e n y u s u n a n P e r a t u r a n D i re k t u r J e n d e r a l tentang pembagian tugas di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Selain itu, DJKN juga melakukan penyusunan uraian jabatan sesuai nomenklatur baru dan penetapan peringkat jabatan struktural Kantor Pusat DJKN untuk jabatan sesuai dengan PMK dimaksud.


Service Office (KPKNL). In addition, DJKN conducted a continuous dissemination of b u re a u c r a t i c re f o r m p ro g r a m w h i c h w a s attended by participants from all the vertical u n i t s , n a m e l y re p re s e n t a t i v e s f ro m t h e Regional Office and service offices.

155 Penyempurnaan Proses Bisnis

Streamlining Business Process

Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada publik, DJKN senantiasa melakukan penyempurnaan proses bisnis yang telah ada. Kegiatan penyempurnaan proses bisnis yang dilakukan oleh DJKN meliputi penyempurnaan Standard Operating Procedures (SOP) dan penghitungan Analisis Beban Kerja (ABK).

To improve its service to the public, DJKN is determined to enhance its existing business processes that include Standard Operating Procedures (SOPs) refinement and Workload Analysis (ABK).

Sebagai tindak lanjut dari terbitnya peraturan maupun ketentuan baru yang terkait dengan p ro s e s b i s n i s d i l i n g k u n g a n D J K N , t e l a h dilakukan penyusunan dan penyempurnaan 111 SOP selama tahun 2010. Selain itu, telah ditetapkan SOP Layanan Unggulan di lingkungan Kementerian Keuangan, diantaranya adalah 13 SOP Layanan Unggulan DJKN. Dengan ditetapkannya PMK Nomor 184/PMK.01/2010, DJKN telah menyiapkan penyempurnaan SOP dengan nomenklatur baru sesuai dengan PMK dimaksud.

F o l l o w i n g t h e re l e a s e o f n e w r u l e s a n d regulations related to its business processes, DJKN has prepared and refined 111 SOPs during 2010. DJKN has also enacted 111 SOPs for DJKN’s Service Excellence which was in line with the SOPs for service excellence in the Ministry of Finance. With the enactment of PMK No.184/PMK.01/2010, DJKN has also prepared SOPs which have taken into account the new nomenclatures in accordance with the Ministry of Finance’s Regulation.

K e g i a t a n p e n y e m p u r n a a n p ro s e s b i s n i s lainnya yang dilaksanakan oleh DJKN yaitu Analisis Beban Kerja (ABK). Kegiatan ini dilakukan untuk mengukur beban kerja dari suatu unit di lingkungan DJKN. Hasil pengukuran ABK diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penataan organisasi, penilaian prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit, bahan penyempurnaan s i s t e m d a n p ro s e d u r k e r j a , s e r t a m e n j a d i bahan dalam penyusunan rencana kebutuhan pegawai maupun mutasi pegawai. Pada tahun 2010 telah dilakukan pengukuran beban kerja terhadap 8 (delapan) unit eselon II di Kantor Pusat DJKN dan 8 (delapan) KPKNL, y a i t u K P K N L B e n g k u l u , K P K N L B o g o r, KPKNL Semarang, KPKNL Surabaya, KPKNL Banjarmasin, KPKNL Pontianak, KPKNL Gorontalo, dan KPKNL Pare-pare.

O t h e r b u s i n e s s p ro c e s s i m p ro v e m e n t activities was conducted by DJKN through Workload Analysis (ABK) which was aimed at measuring the workload of a unit in DJKN. ABK measurement results are expected to be a material consideration in organizational management, job performance and unit p e r f o r m a n c e a s s e s s m e n t , i m p ro v e m e n t o f working systems and procedures, and as a material in the preparation of workforce and j o b ro t a t i o n p l a n n i n g . I n 2 0 1 0 , D J K N h a s conducted ABK in eight Head Office’s Echelon II and in eight service offices, namely KPKNL Bengkulu, KPKNL Bogor, KPKNL Semarang, KPKN Surabaya, KPKNL Banjarmasin, KPKNL P o n t i a n a k , K P K N L G o ro n t a l o , a n d K P K N L Pare-pare.


156 Proses kegiatan Analisis Beban Kerja dimulai dari pengumpulan data, dilanjutkan dengan pengolahan data dan presentasi laporan ABK. Dari kegiatan pengumpulan data di 8 unit Eselon II di lingkungan kantor pusat, telah diperoleh 2.607 produk/ kegiatan dari form A dan form B. Pengukuran terhadap data tersebut menunjukkan bahwa beban kerja 8 unit Eselon II secara keseluruhan adalah 612.936 Orang J a m / t a h u n . B e rd a s a r k a n p e r h i t u n g a n d a n hasil pembulatan, kebutuhan pegawai dari jumlah beban kerja tersebut yaitu 407 orang pegawai, sedangkan existing pegawai yang ada 384 orang, sehingga secara keseluruhan kantor pusat DJKN masih kekurangan pejabat/ pegawai sebanyak 23 orang.

Workload analysis process was started with data collection, followed by data processing and reporting. A number of 2.607 activities in Form A and Form B were generated from the data collection activities in 8 units of echelon II within Head Office, showing the workload of the 8 Echelon II as whole was 638.047 man hour/ year. With the need for employees reached 407 whereas the existing employees

Sedangkan kegiatan Analisis Beban Kerja pada kantor ver tikal dilakukan dengan mengolah data hasil Uji Petik. Dari pengolahan data pada 8 KPKNL, menghasilkan 584 produk/ kegiatan dengan beban kerja sebesar 362.065 Orang Jam/tahun. Berdasarkan perhitungan dan hasil pembulatan, kebutuhan pegawai dari jumlah beban kerja tersebut yaitu 240 orang pegawai, sedangkan existing pegawai yang ada 283 orang, sehingga untuk 8 KPKNL tersebut secara keseluruhan terdapat kelebihan pejabat/pegawai sebanyak 43 orang. Dengan demikian, kelebihan pegawai tersebut dapat dialihkan ke KPKNL lain atau kanwil dan kantor pusat yang kekurangan pegawai.

Meanwhile, the workload analysis on vertical o ff i c e s w a s c o n d u c t e d b y p ro c e s s i n g t h e data collected from the 8 sampled KPKNLs. A number of 584 with the work load of 362.065 men hours / year were generated. With the need for employees amounted to 240, whereas the existing reached 238, then for the 8 KPKNL as a whole there was an excess of as many as 43 officials/staffs, which can be transferred to another KPKNL or Regional Offices and Head Office’s Units in shortages of staff.

Rincian

Details of the employee needs in Head Office’s E c h e l o n I I a n d i n e i g h t s e r v i c e o ff i c e s a re shown in the following tables:

hasil

re k a p i t u l a s i

perhitungan

kebutuhan pegawai pada 8 unit Eselon II di lingkungan kantor pusat dan 8 unit ver tikal (KPKNL) dapat dilihat selengkapnya pada tabel berikut:


were only 384, then in overall, DJKN’s Head Office still lacked as many as 23 officials/ staffs.

157 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat / Pegawai 8 Unit Eselon II di Lingkungan Kantor Pusat DJKN Employee Needs in Head Office’s 8 Echelon II

No

Nama Unit Organisasi

Jumlah Beban Kerja Unit (OJ)

Jumlah Kebutuhan Pejabat / Pegawai

Jumlah Pej./peg. yang ada

+/-

EU

PU

Keterangan

1

Sekretariat DJKN

169.948

169.948 : 1.507 = 112,77 = 113 Orang

109

-4

1,03

A

Sangat Baik

2

Direktorat BMN I

97.016

97.016 : 1.507 = 64.38 = 64 Orang

58

-6

1,11

A

Sangat Baik

3

Direktorat BMN II

64.093

64.093 : 1.507 = 42.53 = 43 Orang

41

-2

1,04

A

Sangat Baik

4

Direktorat KNL

72.432

72.432 : 1.507 = 48.06 = 48 Orang

46

-2

1,04

A

Sangat Baik

5

Direktorat PKN

67.053

67.053 : 1.507 = 44.49 = 44 Orang

40

-4

1,11

A

Sangat Baik

6

Direktorat Piutang Negara

43.107

43.107 : 1.507 = 28.60 = 29 Orang

28

-1

1,02

A

Sangat Baik

7

Direktorat Lelang

44.092

44.092 : 1.507 = 29.26 = 29 Orang

29

0

1,01

A

Sangat Baik

8

Direktorat HI

80.306

80.306 : 1.507 = 53.29 = 53 Orang

52

-1

1,02

A

Sangat Baik

Jumlah

638.047

638.047 : 1.507 = 423,39 = 423 Orang

403

20

1,06

A

Sangat Baik

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat / Pegawai di 8 KPKNL Employee Needs in 8 Service Offices

No

Nama Unit Organisasi

Jumlah Beban Kerja Unit (OJ)

Jumlah Kebutuhan Pejabat / Pegawai

Jumlah Pej./peg. yang ada

+/-

EU

PU

Keterangan

1

KPKNL Bogor

52.456.97

52457 : 1.507 = 34.81 = 35 Orang

37

2

0.94

A

Sangat Baik

2

KPKNL Bengkulu

22.784.73

22785 : 1.507 = 15.12 = 15 Orang

24

9

0.63

A

Sangat Baik

3

KPKNL Banjarmasin

36.902.32

36902 : 1.507 = 24.49 = 24 Orang

35

11

0.70

A

Sangat Baik

4

KPKNL Gorontalo

34.037.31

34037 : 1.507 = 22.59 = 23 Orang

32

9

0.71

A

Sangat Baik

5

KPKNL Pare-Pare

30.162.07

30162 : 1.507 = 20.01 = 20 Orang

29

9

0.69

A

Sangat Baik

6

KPKNL Pontianak

51.759.44

51759 : 1.507 = 34.35 = 34 Orang

37

3

0.93

C

Cukup

7

KPKNL Surabaya

68.055.67

68056 : 1.507 = 45.16 = 45 Orang

44

-1

1.03

B

Baik

8

KPKNL Semarang

65.905.97

65907 : 1.507 = 43.73 = 44 Orang

45

1

0.97

B

Baik

Jumlah

362.065

362.065 : 1.507 = 240.26 = 240 Orang

283

43

0,85

C

Cukup

Penyempurnaan Kode Etik DJKN

Affirming DJKN’S Code Of Ethics

Pada tahun 2010 telah dilakukan sosialisasi mengenai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 01/PM.6/2010 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan DJKN, yang merupakan pengganti dari PMK Nomor 01/ PM.6/2007. Kode Etik Pegawai merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan

The dissemination of the Ministry of Finance’s Regulation No. 01/PM.6/2010 concerning The Code of Ethics for Civil Servants in the Ministry of Finance, which was a substitute for PMK No. 01/PM.6/2007, has been conducted in 2010. The Code is a set of guidance on attitude, moral, and action for DJKN’s employees in


158 pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup seharihari. Setiap pegawai wajib mematuhi dan melaksanakan Kode Etik berupa kewajiban dan larangan. Adapun tujuan dari penerapan kode etik pegawai adalah: • meningkatkan disiplin pegawai;

performing their duty and function as well as in living their daily life. Ever y employee is obliged to obey and enforce the Code of Ethics which was issued for the purpose of: • Improving employee discipline; • Ensuring the maintenance of order;

• menjamin terpeliharanya tata tertib;

• Ensuring a conducive tasks implementation;

• menjamin kelancaran pelaksanaan tugas yang kondusif;

• Creating and preserving professional behavior; and

• menciptakan dan memelihara perilaku yang profesional; dan

• Improving employee’s performance and image.

• meningkatkan kinerja dan citra pegawai. Dari hasil pemantauan implementasi Kode Etik Pegawai di Lingkungan DJKN, pada tahun 2010 tidak ada pelanggaran kode etik pegawai yang dilaporkan.

The results of the monitoring of implementation DJKN’s Code of Ethics showed no violation reported in 2010.

Pembentukan KPKNL Teladan

Establishing Modern Offices

Dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi yang dijalankan Kemen terian Keuangan, DJKN terus melakukan pembenahan sistemik pada sektor yang berhubungan dengan pelayanan publik. Modernisasi kantor pelayanan di lingkungan DJKN terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, pengawasan, dan meningkatkan integritas sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

To support the implementation bureaucratic re f o r m i n t h e M i n i s t r y o f F i n a n c e , D J K N continued its systemic refor m in the sector related to public service. Office modernization i s c o n t i n u o u s l y c a r r i e d o u t t o i m p ro v e t h e performance of service and monitoring, and to enhance the integrity of human resources in providing the best services to the public.

Untuk mengembangkan organisasi yang andal

To develop a reliable and modern organization, in 2010 DJKN again established 10 more modern offices in the environment of DJKN, following 6 such offices established in 2009. Through the Director General of Asset’s Decree Number KEP-46/KN/2010 on the establishment of the Moder n Offices of State Asset and Auction S e r v i c e O ff i c e i n t h e D i re c t o r a t e G e n e r a l of State Asset Management in 2010, DJKN set down 10 modern service office, namely: KPKNL Batam, KPKNL Bandar Lampung, KPKNL Tasikmalaya, KPKNL Jakarta V, KPKNL

dan modern, pada tahun 2010 DJKN kembali membentuk 10 (sepuluh) kantor pelayanan moder n di lingkungan DJKN, menambah 6 (enam) kantor serupa yang telah dibentuk pada tahun 2009. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-46/KN/2010 tentang Pembentukan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan L e l a n g Te l a d a n d i l i n g k u n g a n D i re k t o r a t Jenderal Kekayaan Negara tahun 2010, DJKN menetapkan 10 KPKNL Teladan yaitu:


159 KPKNL Batam, KPKNL Bandar Lampung, KPKNL Tasikmalaya, KPKNL Jakarta V, KPKNL Surakarta, KPKNL Surabaya, KPKNL Malang, K P K N L P o n t i a n a k , K P K N L D e n p a s a r, d a n KPKNL Manado.

Surakarta, KPKNL Surabaya, KPKNL Malang, K P K N L P o n t i a n a k , K P K N L D e n p a s a r, a n d KPKNL Manado.

“To realize the ideal organizational structure, DJKN has proposed reorganization in the spirit of reinforcing the management of state asset, state claims, and auctions that measures up to the principles of functionality, legal certainty, transparency, efficiency, accountability and certainty of value.”

KOMPOSISI DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT AND COMPOSITION

Dalam menjalankan tugasnya, DJKN didukung oleh 3.474 orang pegawai dari berbagai bidang keahlian seperti ekonomi, keuangan, bisnis, hukum, tehnik, administrasi, sosial, dan lainnya. Komposisi pegawai DJKN berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, gender, dan umur adalah sebagai berikut :

In performing its duties, DJKN is supported b y 3 , 4 7 4 e m p l o y e e s f ro m v a r i o u s a re a s of expertise such as economics, finance, business, law, engineering, administrative, social, and others. The composition of DJKN’s employees by level of education, class, gender, and age in 2010 was as follows:

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN GOLONGAN Per-31 Desember 2010 Employee by Education and Rank Type TINGKAT PENDIDIKAN/ Education Level

Total Pegawai/ Number

I

II

III

IV

SD/Elementary

3

13

-

-

16

SLTP/ Junior High School

-

23

-

-

23

SLTA/ Senior High School

-

324

451

-

775

D1/ Diploma I

-

274

14

-

288

D3/ Diploma III

-

402

202

-

604

D4/S1/ Bachelor Degree

-

173

1.185

116

1.474

S2/ Master Degree

-

-

167

122

289

S3/ Doctor Degree

-

-

-

5

5

JUMLAH/Total

3

1.209

2 . 0 1 9

243

3.474


160

1800 1600 1.474 1400 1200 1000 892 775

800 600 400

289

200 16

23 5

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN GENDER Per-31 Desember 2010 Employee by Gender (31 December 2010)

Jenis Kelamin/Sex

Jumlah/Number I

II

III

IV

Perempuan / Female

-

580

151

-

731

Laki - Laki / Male

1

448

933

12

1.394

Jumlah / Total

3

1.209

2 . 1 0 9

243

3.474

1405

927

614

282 214

-

29

Perempuan/Female


3

Laki-Laki/Male

161

Komposisi Pegawai Berdasarkan Umur (per 31 Desember 2010) Employee by Age (31 December 2010)

Kelompok Umur / Age

Jumlah / Number

I

II

III

IV

18-30

-

580

151

-

731

31-40

1

448

933

12

1.394

41-50

2

136

600

118

856

Di atas 50 / Above 50

-

45

335

113

493

Jumlah / Total

3

1.209

2.109

243

3.474

933

600 580

448 18 - 30 31 - 40 41 - 50 diatas 50

335

151

136

118

113

45 --

12 -

12

Pejabat Fungsional Teknis DJKN

Functional Technical Officer DJKN

Dalam rangka melaksanakan tugas dan

To carry out its duty and function, DJKN need to employ technical functional staffs trained for technical tasks such as auctioneers, state asset valuers, and confiscators. During 2010 as many as 69 staffs have been appointed t e c h n i c a l f u n c t i o n a l s t a ff s , w i t h d e t a i l s a s follows:

fungsi DJKN, diperlukan tenaga fungsional teknis yang dilatih untuk tugas-tugas teknis seperti pejabat lelang, penilai internal, dan juru sita piutang negara. Selama tahun 2010 telah diangkat sebanyak 69 orang pejabat fungsional teknis, dengan rincian sebagai berikut: • Jurusita Piutang Negara sebanyak 4 orang; • Pejabat Lelang sebanyak 43 orang;

• 4 confiscators • 43 auctioneers • 22 state asset valuers

• Penilai Internal sebanyak 22 orang


162 Dengan bertambahnya jumlah pejabat fungsional tersebut, sampai dengan akhir tahun 2010 jumlah pejabat fungsional DJKN berjumlah 2.371 orang, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Those new appointees made the number of functional officials by the end of 2010 reached 2,371 as can be viewed in the following table:

No.

Jabatan Fungsional Job Title

Jumlah Number

1

Juru Sita/Confiscators

566

2

Pejabat Lelang/Auctioneers

399

3

Penilai/Valuers

4

Pranata Computer/Computer specialist

5

Bendahara/Treasurer

1.246

Jumlah / Total

2 158 2.371

PENINGKATAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

IMPROVEMENT OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

Reformasi b i ro k r a s i di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya pada DJKN terus berlangsung secara terencana dan berkesinambungan. Salah satu hal pokok yang menjadi perhatian adalah peningkatan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) melalui program pengembangan dan pelatihan dalam rangka mendukung peningkatan pengetahuan dan keahlian pegawai.

The bureaucratic refor m within the Ministr y of Finance, par ticularly in DJKN, proceeds sustainably as planned, setting the betterment of the management of Human Resource as one of the main concerns, through advancement p ro g r a m s a n d t r a i n i n g t o e n h a n c e t h e knowledge and expertise of its personnel.

Sebagai langkah strategis, secara organisatoris DJKN telah melakukan transfor masi fungsi kelembagaan di bidang kepegawaian, yaitu perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi pada level eselon IV. Transformasi fungsi ini merupakan upaya untuk meningkatkan peran seluruh unit DJKN di bidang pengelolaan SDM, karena tanggung jawab pengelolaan SDM merupakan tanggung jawab bersama dari seluruh unit. Selain itu, dalam menjalankan fungsinya sebagai mitra strategis, pengelolaan SDM diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dan membangun integritas pegawai dalam

As a strategic move, DJKN has transformed t h e i n s t i t u t i o n a l f u n c t i o n s i n t h e a re a s o f staffing, namely changing the nomenclatures, the tasks and functions at the level of echelon IV. This transformation was an effort t o e n h a n c e t h e ro l e o f a l l D J K N ’s u n i t s i n t h e f i e l d o f h u m a n re s o u rc e m a n a g e m e n t , considering human resource management is a shared responsibility of all units. In addition, in carrying out its function as a strategic p a r t n e r, h u m a n re s o u rc e m a n a g e m e n t i s


aimed at increasing employee competence and building integrity in order to provide the

163 rangka memberikan dukungan terbaik bagi seluruh unit teknis dalam menjalin hubungan dengan pengguna layanan (stakeholders).

best support for all technical units in contact with stakeholders.

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DJKN

PERSONNEL INFORMATION SYSTEM (SIMPEG) DJKN

Pada tahun 2010, DJKN telah melakukan penyempurnaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) DJKN. Saat ini SIMPEG DJKN sudah menggunakan web base, dengan demikian database-nya dapat diakses secara langsung oleh masingmasing unit di lingkungan DJKN melalui jaringan Virtual Private Network (VPN). Dengan ber fungsinya SIMPEG DJKN, maka seluruh data individual profile pegawai telah terekam dalam SIMPEG, sehingga dapat digunakan u n t u k m e n d u k u n g p ro s e s p e n g a m b i l a n keputusan dan peningkatan mutu layanan kepegawaian.

In 2010, DJKN has improved the Personnel Information System (SIMPEG) application. C u r re n t l y, b e i n g w e b - b a s e d a p p l i c a t i o n , SIMPEG’s database can be accessed directly b y t h e re s p e c t i v e u n i t s w i t h i n t h e D J K N through a network of Virtual Private Network ( V P N ) . S I M P E G h a s s t o re d t h e d a t a o f a l l individual profile, so it can be used to support the decision making process and to improve the quality of staffing services.

PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN BEA SISWA

EDUCATION, TRAINING, AND SCHOLARSHIP

Sepanjang tahun 2010, DJKN telah menyelenggarakan beberapa program bea siswa dan diklat bagi peningkatan kapasitas p e g a w a i . S e c a r a g a r i s b e s a r, p ro g r a m pengembangan pegawai DJKN dilakukan melalui 3 mekanisme, yaitu:

During the year 2010, DJKN has held several scholarships and training programs for capacity building of its employees. The D J K N ’s e m p l o y e e d e v e l o p m e n t p ro g r a m s done through three mechanisms, namely:

1. Program Internal DJKN

1. Internal Program

Kegiatan ini dilaksanakan oleh DJKN melalui mekanisme swakelola, yaitu kegiatan dirancang, disusun, dan dilaksanakan sendiri oleh DJKN dengan anggaran biaya dari DIPA DJKN. Termasuk dalam mekanisme ini adalah program beasiswa S2 internal di Universitas Padjajaran (UNPAD) dan Universitas Gajah M a d a ( U G M ) , a s s e s m e n t c e n t e r, c a p a c i t y building kantor teladan, workshop dan pelatihan teknis. Sepanjang tahun 2010 kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:

This activity is carried out by DJKN through self-management mechanism, namely the a c t i v i t i e s a re d e s i g n e d , d e v e l o p e d , a n d implemented solely by DJKN with a budget from DIPA-DJKN. Included in this mechanism are the inter nal S2 scholarship program at the University of Padjadjaran and University of Gajah Mada (UGM), assessment centers, capacity building for model offices, workshops a n d t e c h n i c a l t r a i n i n g . T h ro u g h o u t 2 0 1 0 , activities carried out are:


164 a. Assesment center untuk 143 orang pegawai d a n p s i k o t e s p ro f i l i n g d e n g a n p e s e r t a 2.221 orang pegawai.

a. Assessment center for 143 employees and psychological profiling of 2.222 employees.

b. Pendidikan dan pelatihan manajemen aset, penilaian, pelatihan, dan ujian sertifikasi barang dan jasa, leadership, pelatihan bendahara penerimaan, pelatihan s e k re t a r i s , o u t b o n d p e g a w a i , p e l a t i h a n fotografi, pelatihan HR Strategy and

b.Education and training in asset management, valuation, training, and certification exams for goods and services, leadership, training, treasurer, secretar y training, outbound, photography training, HR Strategy and Scorecard training, HR professional certificate, financial statement analysis training, briefing for prospective employees, business valuation workshop with participants of all 1,408 employees.

S c o re c a rd , c e r t i f i c a t e H R p ro f e s s i o n a l , pelatihan analisis laporan keuangan, pembekalan bagi calon pegawai, workshop business valuation dengan jumlah peserta seluruhnya 1.408 orang pegawai. c. Beasiswa S2 inter nal DJKN di UGM dan UNPAD kepada 15 orang pegawai, beasiswa Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) sejumlah 6 orang dan beasiswa Australian Development Scholarship (ADS) 1 orang.

c. DJKN Internal scholarships for S2 program a t U G M a n d U N PA D t o 1 5 e m p l o y e e s , scholarships of Financial Education and Tr a i n i n g A g e n c y f o r 6 e m p l o y e e s t h e Australian Development Scholarships (ADS) 1 person.

d. Pelatihan terkait dengan Kantor Teladan dengan peserta 438 orang pegawai.

d. Tr a i n i n g i n m o d e r n o ff i c e i n v o l v i n g 4 3 8

e. Orientasi bagi calon pegawai baru, yang diikuti oleh 118 orang calon pegawai yang berasal dari penerimaan dari Sekolah Tinggi A k u n t a n s i N e g a r a ( S TA N ) d a n 9 2 o r a n g pegawai dari penerimaan Sarjana. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan dasar (basic knowledge dan basic skill) mengenai tugas dan fungsi organisasi kepada pegawai baru, sehingga para peserta orientasi mendapatkan pengetahuan yang memadai

e. Orientation for civil servant candidates, attended by 118 civil servant candidates g r a d u a t i n g f ro m t h e S t a t e C o l l e g e o f Accountancy (STAN) and 92 civil servant candidates graduating from universities. The purpose of this activity is to provide the prospective employees basic knowledge a n d b a s i c s k i l l s re g a rd i n g t h e d u t i e s and functions of the organization to new employees, so that the participants obtain sufficient knowledge to carry out the tasks assigned.

untuk melaksanakan tugas yang diberikan.

participants.

2. Kerjasama dengan BPPK

2. Cooperation with the BPPK

DJKN juga bekerja sama dengan BPPK dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Program diklat ini dilaksanakan bersama dengan Pusdiklat yang berada di lingkungan BPPK,

DJKN also works closely with the Financial E d u c a t i o n a n d Tr a i n i n g A g e n c y ( B P P K ) i n conducting the education and training in accordance with the organizational needs. This training program taken place in BPPK’s

yaitu:

Eduction and Training Center. They are:


165 a. Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan (KNPK) yaitu menyelenggarakan Diklat Teknis Substantif Dasar (DTSD) dan Diklat Teknis Substantif Spesialisasi (DTSS) seperti Juru Sita, Pejabat Lelang, Pengelolaan BMN, Penilaian, Supervisor TIK, Beracara di Pengadilan dengan peserta sejumlah 539 orang pegawai.

a. Education and Training Center for State Asset and Fiscal Balance (KNPK), h o l d i n g S u b s t a n t i v e Te c h n i c a l B a s i c Tr a i n i n g ( D T S D ) , S u b s t a n t i v e Te c h n i c a l Specialties Training (DTSS) for confiscator, auctioneer, BMN Management, valuation, ICT supervision, court advocacy with a participant number of 539 employees .

b. P u s d i k l a t P e n g e m b a n g a n S D M y a i t u menyelenggarakan diklat seperti Diklatpim,

b. Education and Training Center for Human Resources Development covering Diklatpim (for high rank officials), prajabatan (prep o s i t i o n ) , U P K P, c o m p e t e n c y - b a s e d training, education and training exam, attended by 418 employees.

P r a J a b a t a n , U P K P, d i k l a t b e r b a s i s kompetensi, diklat ujian dinas dengan jumlah peserta 418 orang pegawai.

c. P u s d i k l a t Keuangan Umum yaitu m e n y e l e n g g a r a k a n D i k l a t Te k n i s U m u m ( D T U ) s e p e r t i T O E F L P re p a r a t i o n , Manajemen Risiko, kearsipan, balance s c o re c a rd k e p e g a w a i a n d e n g a n j u m l a h peserta 57 orang pegawai.

c. Education and Training Center for Public F i n a n c e , p ro v i d i n g G e n e r a l Te c h n i c a l Training (DTU), such as TOEFL Preparation, R i s k M a n a g e m e n t , a rc h i v i n g , b a l a n c e scorecard, with the number of participants amounted to 57.

d. Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan y a i t u m e n y e l e n g g a r a k a n D i k l a t Te k n i s Substantif Spesialisasi (DTSS) seperti Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, pengadaan barang dan jasa, pejabat pembuat komitmen dengan jumlah peserta 16 orang peserta.

d. Education and Training Center for Budget a n d Tre a s u r y, u n d e r t a k i n g S p e c i a l t y Substantive Technical Training Specialties ( D T S S ) s u c h a s t re a s u re r, p ro c u re m e n t of goods and services, commitments f a c i l i t a t i n g O ff i c e r s , w i t h t h e n u m b e r o f participants amounted to 16.

3. Kerjasama Luar Negeri

3. Oversea Collaborative Training

Selama tahun 2010, DJKN menjalin kerjasama dengan ADS (Australian Development S c h o l a r s h i p ) a n t a r a l a i n m e l a l u i p ro g r a m beasiswa S2, internship, dan workshop. Selain itu juga dengan Japan Inter national Cooperation Agency (JICA) melalui kegiatan seminar, workshop, high level dan practical level training di Jepang dalam bidang national property management.

During the year 2010, DJKN cooperated with ADS (Australian Development Scholarship) t h ro u g h , a m o n g o t h e r s , a s c h o l a r s h i p f o r S2, inter nship, and workshops. In addition, DJKN cooperated with the Japan International Cooperation Agency (JICA) through seminars, workshops, high level and practical level of training in Japan in the field of national property management.

S e l a n j u t n y a b e b e r a p a p ro g r a m k e r j a s a m a yang masih dalam tahap pengajuan usulan adalah kerjasama dengan Pemerintah Belanda melalui Nuffic Neso untuk pelatihan mengenai

Furthermore, there are several joint programs s t i l l i n t h e p ro p o s a l s t a g e s , s u c h a s a cooperation with the Netherlands Government through Nuffic Neso for training on auction


166 lelang dan Pemerintah Korea melalui Korean International Cooperation Agency (KOICA).

and with the Gover nment of Korea through the Korean International Cooperation Agency (KOICA).

Adapun komposisi pegawai berdasarkan pendidikan, yaitu : a. Pendidikan Formal

The composition of employees by education is as follows: a. Formal Education

Program Beasiswa 2010 Scholarship Program 2010

No

Jenis Pendidikan / Education Type

Jumlah Peserta / Number of Employees

1

Program S2 Beasiswa DJKN / Domestic scholar program provided by DJKN

15

2

Program S2 BPPK/ Domestic scholarship program provided by BPPK

6

3

Program S2 BPPK/ Domestic scholarship program provided by BPPK

1

b. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

b. Education and Training

Rincian nama diklat dan jumlah peserta diklat yang diselenggarakan bekerjasama dengan BPPK dan luar negeri, diklat swakelola DJKN, dan diklat dalam rangka pembentukan kantor teladan dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini :

Details of the training organized in cooperation with the BPPK and overseas organization, inhouse (self-managed) training, and training within the framework of the establishment of a modern office can be seen in the following tables below :

Nama Diklat Training Title

No

Jumlah Peseta Number of Trainee

A. Pusdiklat Pengembangan SDM / Human Resource Development 1

Prajabatan Gol. II

59

2

Prajabatan Gol. III

1

3

Diklat Ujian Dinas Tk. I

4

UPKP IV

8

5

UPKP V

157

6

UPKP VI

3

7

Diklat Pimpinan IV/Leadership Training IV

41

8

Diklat Pimpinan III/Leadership Training III

11

9

Diklat Berbasis Kompetensi Eselon III/Competency-Based Training for Echelon III

21

10

Diklat Berbasis Kompetensi Eselon IV/Competency-Based Training for Echelon IV

4

113

B. Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan (KNPK) / State Asset and Fiscal Balance 1

DTSD Kekayaan Negara/State Asset


59

167 2

DTSS Pejabat Lelang/Training for Auctioneers

54

3

DTSS Juru Sita/Training for Confiscator

27

4

DTSS Penilaian Properti Dasar/Property Valuation

62

5

DTSS Penilaian Properti Lanjutan/Advanced Property Valuation

85

6

DTSS Penilaian Usaha Dasar/Business Valuation

30

7

DTSS Pengelolaan Kekayaan Negara/State Asset Management

55

8

DTSS Beracara di Pengadilan/Court Advocacy

27

9

DTSS Supervisor TIK DJKN Tk. Pemula/ICT Supervisor for Beginners

30

10

DTSS Supervisor TIK DJKN Tk. Madya/ICT Supervisors for Middle Level

60

11

Penyegaran Pengelolaan BMN/BMN Management Refresher

50

C. Pusdiklat Keuangan Umum / Public Finance 1

Placement Test TOEFL Preparation

26

2

DTU Manajemen Risiko/Risk Management

1

3

DTU Kearsipan/Archiving

2

4

DTU TOEFL Preparation

4

5

DTU Balance Scorecard

3

6

DTU Kepegawaian (BDK Malang)

6

7

Penyegaran Pengenalan Internet (BDK Malang)/Internet Training

5

8

DTSS Pengelolaan BMN (BDK Malang)/BMN Management

5

9

DTSS Pengelolaan Belanja Pegawai/Personnel Expenditure

5

D. Pusdiklat Anggaran / Budget 1

DTSS Pengadaan Barang dan Jasa/Procurement

6

2

DTSS Bendahara Pengeluaran/Treasurer

2

3

DTSS Pejabat Pembuat Komitmen/commitments facilitating Officers

2

4

DTSS Kuasa Pengguna Anggaran/State Budget User

3

5

Seminar Perencanaan Kas/Seminar on Cash Planning

3

Diklat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2010 Overseas Collaborative Training 2010 No



1

Study Visit JICA (High Level)

5

2

Study Visit JICA (Practical Level)

15

3

Seminar National Properti Manajemen - JICA

121

4

Worshop Manajemen Asset - AIP

47


168 Diklat Swakelola DJKN 2010 Self-Managed (in-House) Training 2010 Nama Diklat Training Title

No


1

Assesment Center DJKN

143

2

Psikotest Profiling Pegawai/Personnel Profiling

2221

3

Pelatihan Penilaian/Valuation

25

4

Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Barang dan Jasa/Service and Goods Sertification

155

5

Penyegaran Pelatihan Leadership

25

6

Pelatihan Bendahara Penerima DJKN/DJKN’s Treasurer

75

7

Pelatihan Sekretaris/Training for Secretary

20

8

Pelatihan Luar Ruangan (Outbound)

301

9

Diklat Peningkatan Kualitas SDM/HR Training

212

10

Pembekalan Calon Pegawai Prodip STAN/Personnel Orientation

58

11

Analisa Laporan Keuangan/Financial Statement Analysis

26

12

Diklat Assesor Internal/Internal Assessor

2

13

Orientasi Pegawai Baru STAN/Personnel Orientation (STAN Graduates)

118

14

Orientasi Pegawai Baru Sarjana/Personnel Orientation (University Graduates)

92

15

Workshop Motivasi/Workshop on Motivation

55

16

Capacity Building Motivasi/Capacity Building (Motivation)

134

17

Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa/Procurement

60

18

Workshop Business Valuation

50

Diklat Pegawai/Pejabat Kantor Teladan 2010 Modern Official/Office Training 2010 No



1

Pelatihan Pelaksana Kantor Teladan/Modern Office’s Personnel

405

2

Capacity Building Pejabat Kantor Teladan/Capacity Building for Modern Office’s Officials

33

Sedangkan rincian workshop dan bimbingan teknis serta jumlah peserta yang diselenggarak a n d i re k t o r a t t e k n i s d i l i n g k u n g a n D J K N dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :


Meanwhile, the details of workshops and technical guidance as well as the number of participants who attended the workshops organized by technical directorates within DJKN can be seen below in the table:

169 Workshop Yang Diselenggarakan Direktorat Teknis 2010 Workshop Organized by Technical Directorates 2010 Nama Diklat Training Title

No


1

Workshop Penilaian SDA/Natural Resource Valuation

109

2

Workshop Penilaian Pemanfaatan BMN/State Asset Utilization

234

3

Workshop Bussines Process Aset KKKS/Business Process of Asset of KKKS

35

4

Workshop Jasa Pelabuhan KKKS/Port Services of Asset of KKKS

45

5

Workshop Pengelolaan Aset eks. BPPN dan BDL/Asset Management of Asset ex-IBRA and Liquidated Bank

76

6

Workshop Aplikasi Penatausahaan BMN/BMN Administration

485

7

Lokakarya Aplikasi Modul KN II/Module II Application

60

8

Lokakarya SIMPLe

186

9

Lokakarya Pelatihan SIMAK

40

10

Lokakarya Bantuan Hukum Penanganan Perkara/Legal Aid and Case Handling

134

11

Pelatihan Privatisasi/Training on Privatization

39

Bimbingan Teknis 2010 Technical Guidance 2010 Nama Diklat Training Title

No 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Sosialisasi di bidang Kesekretariatan/Secretaryship

60

Sosialisasi Kepegawaian/Staffing

16

Sosialisasi tentang Gratifikasi/Graft

4

Sosialisasi Rekonsiliasi BMN/BMN Reconciliation

280

Sosialisasi Peraturan PN/State Claims Regulation

692

Dialog Interaktif Mengenai Pengurusan PN/Interactive Dialog on State Claims

150

Sosialisasi PMK Penilaian/Dissemination of PMK on Valuation

331

Bedah DKPB 2010

285

Sosialisasi PMK 29/PMK.06/2010 dan PER-07/KN/2009

271

Sosialisasi Pengelolaan BMN/BMN Management

378

Sosialisasi PMK 165/PMK.06/2010

40

Sosialisasi Perdirjen No.01/KN/2010

100

Desiminasi RUU Lelang/Dissemination on Auction Bill

377

Coaching Clinic di bidang Lelang/Auction Coaching Clinic

300

Desiminasi Kebijakan Lelang/DIssemination of Auction Policy

220

Sosialisasi Sertifikasi BMN berupa tanah/Land Sertification

200

Sosialisasi Sertifikasi BMN Internal/BMN Sertification

90


170 SURVEI CITRA PELAYANAN PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA

SURVEY OF STATE ASSET MANAGEMENT SERVICE

Untuk mempersiapkan capaian kinerja DJKN terkait dengan pengukuran indeks pengguna jasa, DJKN melakukan survei opini pengguna jasa untuk tahun 2010. Survei ini dilakukan terhadap para pengguna jasa pengelolaan kekayaan negara pada kantor pelayanan DJKN. Kriteria penilaian meliputi 3 (tiga) unsur yaitu prosedur pelayanan, waktu pelayanan d a n s t a f k a n t o r, s e r t a k e n y a m a n a n y a n g meliputi sarana dan prasarana.

I n p re p a r i n g f o r D J K N ’s a c h i e v e m e n t associated with the level of user satisfaction, DJKN conducted a survey on users’ opinion for the services rendered in 2010. The survey involved users of state asset management in selected services offices and regional offices, with criteria that included 3 (three) elements— service procedure, time of service and staff offices, and convenience, including facilities and infrastructure.

Survei dilakukan terhadap 5 (lima) jenis pelayanan yang meliputi pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, kekayaan negara lain-lain, penilaian kekayaan negara dan sekretariat. Survei ini menghasilkan opini pengguna jasa dalam bentuk kriteria penilaian yaitu sangat kurang baik, kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik.

The survey was conducted on 5 (five) kinds of service that include state asset management, state claims management, other state asset, state asset valuation, and secretaryship. This survey produced the service users’ opinion in the form of assessment criteria “very poor”, “poor”, average”, “good”, “excellence”.

Berdasarkan hasil survei tersebut, diperoleh indeks kepuasan pelayanan sebagai berikut:

The scope of the survey and users satisfaction index obtained from the survey are as follows:

Indeks Kepuasan Pelayanan / Users Satisfaction Index

100 90

81.82

81.05

73.45

80

64.16

63.33

70 60 50 40 30 20 10 Pengelolaan Kekayaan Negara State Assets Management

Piutang Negara State Claims


Kekayaan Negara Lain-lain Other State Assets

Peniliaian Kekayaan Negara State Assets Valuation

Sekretariat Secretariate

Kategori Penilaian Unit Pelayanan Assessment Services Unit Category Nilai Persepsi Perception Score

Nilai Interval Interval Score

Nilai Konversi Conversion score

Kinerja Unit Pelayanan Service Units’ Performance

1

1,00 -1 ,80

20,00 - 36,00

Sangat Kurang Baik/Very Poor

2

1,81 - 2,60

36,01 - 52.00

Kurang Baik /Poor

3

2,61 - 3,40

52,01 - 68,00

Cukup Baik /Average

4

3,41 - 4,20

68,01 - 84,00

Baik /Good

5

4,21 - 5,00

84,01 - 100,00

Sangat Baik /Excellence

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2010, indeks kepuasan pelayanan pengelolaan kekayaan negara, piutang negara dan kekayaan negara lain-lain berada pada kriteria baik dengan skor masing-masing sebesar 81.05, 81.82, dan 73.45. Sementara untuk pelayanan penilaian kekayaan negara dan sekretariat berada pada kriteria cukup baik dengan skor 64.16 dan 63.33.

The table above shows that by 2010, the satisfaction index of management of state asset, state claims, and other assets are on g o o d c r i t e r i a w i t h s c o re s o f 8 1 . 0 5 , 8 1 . 8 2 , and 73.45 respectively. As for the state asset valuation service and the secretaryship, they are in average criteria with a score of 64.16 and 63.33 .

PENGHARGAAN KANTOR PELAYANAN

MODEL OFFICE FOR SERVICE AND EXCELLENCE

PERCONTOHAN Dalam rangka melaksanakan evaluasi kinerja pelayanan publik dan memberikan penghargaan kepada kantor pelayanan yang telah melaksanakan pelayanan prima, Kementerian Keuangan setiap tahun menyelenggarakan kegiatan penilaian Kantor Pelayanan Percontohan (KPPc) di lingkungan Kementerian Keuangan. Penilaian KPPc dilakukan terhadap perwakilan kantor pelayanan dari 4 (empat) unit eselon I Kementerian Keuangan yang memiliki unit vertikal.

To carry out performance evaluation of public service and to appreciate offices which have done excellent service, the Ministry of Finance every year conducts an assessments for Model Services Office (KPPc) within the Ministry of Finance. KPPc assessment was carried out on representative offices from 4 (four) units of echelon I in the Ministry which have vertical units.

a. Penilaian Kantor Pelayanan Percontohan (KPPc) DJKN tahun 2010

a. D J K N ’s M o d e l S e r v i c e O ffi c e ( K P P c ) 2010 Contest

Untuk mengikuti penilaian KPPc di lingkungan Kementerian Keuangan tahun 2010, DJKN terlebih dahulu menyelenggarakan penilaian KPPc di lingkungan DJKN. Penilaian KPPc DJKN tahun 2010 diikuti oleh jajaran KPKNL Te l a d a n d i l i n g k u n g a n D J K N y a i t u K P K N L

Prior to joining the 2010‘s KPPc contest in the Ministr y of Finance, the selection of KPPc had been carried out within the DJKN. DJKN conducted its own contest with KPKNL Medan, KPKNL Palembang, KPKNL Bandung, KPKNL Bekasi, KPKNL Semarang, and KPKNL


171

172 Medan, KPKNL Palembang, KPKNL, Bandung, KPKNL Bekasi, KPKNL Semarang, dan KPKNL M a k a s s a r. S e t e l a h m e l a l u i s e l e k s i y a n g dilakukan oleh Tim Penilai Kantor Pelayanan P e rc o n t o h a n D J K N , K P K N L P a l e m b a n g berhasil mendapatkan peringkat I dan mendapat kehormatan untuk mewakili DJKN dalam penilaian KPPc Kementerian Keuangan tahun 2010.

Makassar taking part in the contest. KPKNL Palembang won the first place and therefore had the honor to represent DJKN in joining the next level of contest in the Ministry of Finance.

b. Penilaian Kantor Pelayanan Percontohan (KPPc) Kementerian Keuangan tahun 2010

b. Ministry of Finance’s 2010 KPPc Contest

Penilaian KPPc Kementerian Keuangan tahun 2010 diikuti oleh KPP Madya Sidoarjo, KPP BC Tipe Madya Kudus, KPKNL Palembang, ser ta KPPN Yogyakar ta. Pada kesempatan kali ini, KPKNL Palembang ditetapkan sebagai pemenang kedua dalam penilaian KPPc Kementerian Keuangan tahun 2010.

The Ministry of Finance’s 2010 KPPc Contest was entered by four representatives of the service offices, namely KPP Madya Sidoarjo, KPP BC Madya Kudus, KPKNL Palembang, a n d K P P N Yo g y a k a r t a . K P K N L P a l e m b a n g emerged as the second winner.

MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT

Seluruh unit eselon II di lingkungan DJKN telah menerapkan 1 (satu) siklus manajemen risiko di unit masing-masing pada tahun 2010 ini. Untuk unit eselon II di lingkungan Kantor Pusat DJKN, manajemen risiko telah mulai diterapkan sejak semester I tahun 2010. Sedangkan Kanwil DJKN baru memulai implementasi manajemen risiko pada semester II tahun 2010.

All units within the echelon II DJKN have applied 1 (one) cycle of risk management in their respective units in the year 2010. For the second echelon units within the Head O ff i c e , r i s k m a n a g e m e n t h a s b e g u n t o b e applied since the first semester of 2010. Meanwhile, DJKN’s Regional Offices started the implementation of risk management in the second semester of 2010.

Untuk meningkatkan pemahaman pegawai, Tim Implementasi Manajemen Risiko DJKN bekerjasama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan selaku compliance office for risk management menyelenggarakan sosialisasi manajemen risiko ke seluruh Kanwil DJKN. Kegiatan ini dilakukan secara regional di 6 (enam) lokasi (Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar) yang dihadiri oleh Koordinator dan Administrator Manajemen Risiko di lingkungan Kanwil DJKN.

To improve its personnel’s understanding of the risk management, DJKN Risk Management Implementation Team in cooperation with the Inspectorate General of the Ministry of Finance as the compliance office for risk management conducted dissemination regarding the risk management to all DJKN’s Regional Offices DJKN in 6 (six) locations—Serang, Bandung, S e m a r a n g , S u r a b a y a , M e d a n , M a k a s s a r, which was attended by the Coordinator and Administrator of Risk Management in DJKN’s Regional Offices.


173

MANAJEMEN KINERJA

PERFORMANCE MANAGEMENT

1. Pengelolaan Kinerja berbasis Balanced Scorecard (BSC)

1. BSC-Based Performance Management

S a l a h s a t u p ro g r a m p e n d u k u n g d a l a m

O n e o f t h e p ro g r a m s s u p p o r t i n g t h e implementation of bureaucratic reform in the Ministry of Finance is BSC-based performance management. The BSC was adopted as performance management system within the Ministr y of Finance due to several factors: (1) BSC is a performance measurement and m a n a g e m e n t t o o l t h a t i s a b l e t o p ro v i d e a c o m p re h e n s i v e v i e w o f o r g a n i z a t i o n a l performance with its perspective that balances financial and nonfinancial measures, both of inter nal and exter nal organization, (2) BSC c a n a l s o p ro v i d e f e e d b a c k f o r t h e c u r re n t and future performance, (3) it comes with a concept of causality between per for mance indicators and strategic objectives, (4) the achievement of the per for mance results is obtained from a series of events from each target strategic.

pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan adalah pengelolaan kinerja berbasis Balanced Scorecard (BSC). Dipilihnya Balanced Scorecard sebagai sistem manajemen kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan dikarenakan beberapa faktor antara lain : (1) BSC merupakan alat pengukuran kinerja dan manajemen yang mampu memberikan pandangan yang komprehensif tentang kinerja organisasi dengan perspektifperspektifnya yang menyeimbangkan ukuran finansial dan nonfinansial baik internal maupun eksternal organisasi; (2) BSC juga dapat memberikan umpan balik bagi kinerja periode berjalan dan kinerja di masa mendatang; (3) memiliki konsep sebab akibat antar indikator kinerja maupun sasaran strategis; (4) pencapaian hasil kinerja diperoleh dari serangkaian kegiatan dari masing-masing sasaran strategis. Pada tahun 2010, kegiatan pengelolaan kinerja di lingkungan DJKN dilakukan melalui:

In 2010, performance management activities in DJKN were done through:

a. p e n y u s u n a n D e p k e u O n e ( u n i t e s e l o n I DJKN) sampai dengan Depkeu Five (pelaksana) pada semua unit di lingkungan Kantor Pusat DJKN;

a. Formulating Depkeu One (DJKN’s Echelon I units) to Depkeu Five (executive) on all units within the Head Office of DJKN;

b. Penyusunan Depkeu Two (unit eselon II Kanwil DJKN) sampai dengan Depkeu

b. Formulating Depkeu Two (DJKN’s Regional O ff i c e s ) t o D e p k e u T h re e ( E c h e l o n I I I


174 Three (unit eselon III Kanwil dan KPKNL); Sebagai bentuk komitmen pegawai atas pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan telah dilakukan penandatanganan kontrak kinerja atas Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah disusun. Penandatanganan Kontrak Kinerja dilakukan oleh pimpinan/ penanggung jawab unit organisasi yang disetujui oleh atasan langsungnya.

Units, KPKNL and Regional Office); As a for m of its personnel’s commitment to performance management within the Ministry of Finance, the performance contract of Key Performance Indicators (IKU) has been formulated and been signed. The Performance C on t r a c ts w a s s i gn e d by o ff ic i al s / p er s o n s in charge of the organizational units with approval from their immediate superior.

P e n a n d a t a n g a n a n K o n t r a k K i n e r j a Ta h u n 2010 bagi pejabat eselon I dan eselon II merupakan penandatanganan kontrak kinerja yang kedua kalinya sejak tahun 2009. Selain penandatanganan kontrak kinerja, juga dilakukan penandatangan pakta integritas. Pakta integritas adalah pernyataan/janji kepada diri sendiri tentang komitmen untuk melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

The signing of Performance Contracts in 2 0 1 0 f o r E c h e l o n I a n d I I o ff i c i a l s w a s t h e second signing of performance contract since 2009. Along with the signing the performance contract, a signing of the pact of integrity was conducted. Integrity pact is a statement/ p ro m i s e t o o n e s e l f a b o u t t h e c o m m i t m e n t to carry out all duties and responsibilities in accordance with applicable rule.

Pada tahun 2010, pelaksanaan penanda tanganan pakta integritas meliputi:

In 2010, the implementation of the integrity of the signing of the pact include:

Tanggal / Date

Uraian / Description

14 April 2010

Penandatanganan Pakta integritas Dirjen Kekayaan Negara The signing of the Pact of Integrity of the Director General of State Asset Management

16 April 2010

Penandatanganan Pakta integritas Pimpinan Unit Eselon II di lingkungan DJKN The signing of the Pact of Integrity of Heads of Echelon II Unit in DJKN

14 Mei 2010

Penandatanganan Pakta integritas Pimpinan Unit Eselon II di lingkungan DJKN yang baru dilantik pada pada tanggal 6 Mei 2010 The signing of the Integrity Pact of Heads of Echelon II Unit in the DJKN inaugurated at May 6, 2010

2. Peta Strategi DJKN Tahun 2010

2. DJKN’s 2010 Strategy Map

Peta strategi Depkeu One DJKN Tahun 2010 mempunyai 4 perspektif, yaitu: strategic outcome (stakeholders perspective), customer perspective, strategic driver (internal process perspective), dan learning and growth perspective . Empat perspektif

The strategy map in DJKN’s 2010 Depkeu One was made up 4 perspectives, namely: strategic outcomes (stakeholders perspective), customer perspective, the strategic drivers (internal process perspective), and learning and growth perspective. The four perspectives


175

PETA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGERA 2010 Directorate General of Asset Management Strategic Map 2010

Stakeholder Perspective

VISI Menjadi pengelola kekayaan negara, piutang negara dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat

KN 1 Utilisasi kekayaan negara yang optimal

KN 2 Penerimaan pembiayaan dari aset recovery

Internal Process Perspective

Customer Perspective

KN 4 Hasil pengelolaan kekayaan negara yang optimal

Perumusan

Learning and Growth Perspective

KN 8 Kajian dan perumusan kebijakan yang berkualitas

KN 5 Hasil pengurusan piutang negara yang optimal

KN 3 Pendapatan negara yang optimal

KN 6 Hasil lelang yang maksimal

Pengelolaan, Penilaian, dan Pengembangan KN 9 Pengelolaan keuangan dan kekayaan negera yang efektif dan efisien

SDM

Organisasi

KN 12 Pembentukan SDM yang berintegritas dan berkompetensi Tinggi

KN 13 Pengembangan organisasi yang handal dan modern

tersebut kemudian diuraikan kedalam 15 sasaran strategis (SS) dan 28 IKU dengan peta strategis sebagai berikut: 3. Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Untuk mengetahui kinerja suatu unit atas IKU, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerjanya. Salah satu bentuk evaluasi yang dilakukan adalah dengan menghitung Nilai Kinerja Unit (NKU). NKU merupakan nilai kinerja suatu unit dalam suatu periode tertentu

KN 10 Peningkatan edukasi masyarakat dan pelaku ekonomi

TIK KN 14 Pembangunan sistem TIK yang terintegrasi

KN 7 Tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi

Pengawasan dan Pelayanan Hukum KN 10 Monitoring dan evaluasi kepatuhan dan layanan hukum yang efektif

Anggaran KN 15 Penglolaan anggaran yang optimal

are then elaborated into 15 strategic objectives and 28 IKUs with strategic map as follows:

3. Performance Achievements Evaluation Monitoring To determine the performance of an IKU unit, it is necessar y to monitor and evaluate the performance achievement by, among others, calculating the Value of Per for mance Units (NKU). NKU is the value of the performance of a unit within a certain period to a maximum


176

dengan batas maksimal indeks capaian di lingkungan Kementerian Keuangan yang telah disepakati sebesar 120%.

index of achievements, which is 120% in the Ministry of Finance.

Tujuan dari perhitungan NKU adalah :

The purpose of NKU calculation:

• monitoring dan evaluasi atas kinerja suatu unit yang memperhitungkan semua faktor utama dalam suatu unit, yaitu perspective s t a k e h o l d e r, c u s t o m e r, i n t e r n a l p ro c e s s perspective dan learning and growth;

• To monitor and evaluate the performance of a unit that takes into account all major factors in a unit, namely the stakeholder perspective, c u s t o m e r p e r s p e c t i v e , i n t e r n a l p ro c e s s perspective; and learning and growth;

• mengetahui nilai kuantitatif atas kinerja suatu unit yang dapat menginformasikan indikator kinerja yang telah tercapai maupun belum tercapai.

• To m e a s u re t h e q u a n t i t a t i v e v a l u e o f t h e performance of a unit that can inform the performance indicators that have been achieved or not achieved.

Perhitungan NKU untuk unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dilakukan

The calculation of NKU for echelon I units within the Ministr y of Finance is carried out by the Secretariat General of the Ministry of Finance, while the calculations for the echelon II unit is conducted by DJKN’s Performance Manager. Based on the calculations, the value of NKU of echelon I units and echelon II units in DJKN are as follows:

oleh Pushaka Setjen Kemenkeu, sedangkan perhitungan NKU untuk unit eselon II dilakukan o l e h M a n a j e r K i n e r j a D J K N . B e rd a s a r k a n hasil perhitungan, nilai NKU unit eselon I dan eselon II di lingkungan DJKN sebagai berikut:

No.

Unit

NKU

No.

Unit

NKU

1

Unit Eselon I DJKN

112,38%

14

Kanwil I V Bandar Lampung

114,29%

2

Sekretariat Ditjen

105,34%

15

Kanwil I VI Serang

114,90%

3

Direktorat BMN I

108,06%

16

Kanwil VII Jakarta

108,56%

4

Direktorat BMN II

84,98%

17

Kanwil VIII Bandung

101,66%

5

Direktorat KNL

106,84%

18

Kanwil IX Semarang

111,18%

6

Direktorat PKN

104,60%

19

Kanwil X Surabaya

105,39%

7

Direktorat PN

103,84%

20

Kanwil XI Pontianak

100,53%

8

Direktorat Lelang

113,20%

21


115,82%

9

Direktorat HI

102,76%

22


102,28%

10

Kanwil I Banda Aceh

112,84%

23

Kanwil XIV Denpasar

106,86%

11

Kanwil II Medan

104,65%

24

Kanwil XV Makassar

101,29%

12


100,09%

25

Kanwil XVI Manado

108,06%

13

Kanwil IV Palembang

107,39%

26


73,12%


177


178

Peluang dan Tantangan

179

Opportunities and challenges

11 Peluang dan Tantangan 2011

Opportunities and Challenges in 2011

The secret to winning is constant, consistent management. —Tom Landry

Opportunities and Challenges

180 Sebagai unit organisasi yang diberi mandat untuk mengelola kekayaan negara, DJKN telah melakukan berbagai upaya yang maksimal untuk membenahi manajemen aset negara menuju terlaksananya tertib administrasi, tertib hukum, dan tertib fisik demi terwujudnya pengelolaan kekayaan negara yang optimal. Selain mengelola kekayaan negara, DJKN juga melaksanakan pengurusan piutang negara perbankan dan nonperbankan serta memberikan pelayanan lelang eksekusi dan noneksekusi.

As an organizational unit mandated to manage the state asset, DJKN has made various maximum effor ts to mend the management of state asset towards the realization of three d i m e n s i o n a l o rd e r — a d m i n i s t r a t i v e o rd e r, legal order, and physical order—so that the management of state asset can be undertaken optimally. In addition to managing the state asset, DJKN also conducts the management of banking and nonbanking state claims as well as providing auction service.

Perjalanan DJKN dalam melaksanakan mandat pengelolaan kekayaan negara di tengah gejolak ekonomi global maupun nasional, telah membuat organisasi ini berdiri dengan segala peluangnya, sekaligus berhadapan dengan tantangan yang tidak ringan.

DJKN’s journey in carrying out the mandate of managing the state asset in the midst of global and national economic turmoil, has posed this organization in the mid of all oppor tunities and challenges.

PELUANG

OPPORTUNITIES

Dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, pada RAPBN 2011, pemerintah akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp121,7 triliun untuk belanja modal. Jumlah ini naik Rp26,6 triliun atau 28 persen dari APBN-P 2010. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/ inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas, dan kualitas aset.

To sustain a higher quality of economic growth, the government, on the Draft of State Budget 2011, will allocate a budget of Rp121,7 billion for capital expenditure. This number is a rise of Rp26,6 trillion, or 28 percent from the APBN-P 2010 (Revised State Budget 2010). As we all know, capital expenditures are expenditures made in association with capital for mation that adds fixed asset/inventory which provides benefits for more than one accounting period. This includes expenditures for maintenance costs used to maintain or increase the useful life, the capacity, and the quality of the asset.

Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah aset negara yang akan dikelola pada tahun 2011

This indicates that the number of state asset to be managed in 2011 will grow along with

akan mengalami penambahan sebesar alokasi belanja modal tersebut. Tentu saja ini merupakan peluang besar bagi Pengelola

t h e a d d i t i o n o f s u c h c a p i t a l e x p e n d i t u re allocation. Of course this is a great opportunity for the state asset manager to undertake the


181 Barang untuk melaksanakan pengelolaan barang milik negara secara efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

management of state asset effectively and efficiently to improve the service to the public.

D i s a m p i n g i t u , b e rd a s a r k a n h a s i l a u d i t Badan Pemeriksa Keuangan RI ser ta hasil inventarisasi dan penilaian BMN yang telah dilakukan, diketahui bahwa masih terdapat BMN yang penggunaannya belum optimal atau bahkan dalam kondisi idle. Sesuai dengan tujuan ideal pengelolaan barang milik negara, maka DJKN mempunyai peluang besar untuk berperan dalam mengoptimalkan barang milik negara sehingga akan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan bangsa.

In addition, based on the audit conducted by the Supreme Audit Body and the results of BMN inventor y taking and valuation, it is revealed that there are still a number of BMN not optimally used or even in idle condition. In accordance with the ideal goal of state asset management, then DJKN has a great chance to play a role in optimizing the state asset that will contribute positively towards nation building.

Peluang BMN yang besar juga berasal dari aset rampasan, sitaan kepabeanan, gratifikasi, Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), Aset Bekas Milik Asing/Cina (ABMAC), dan KKKS. Sebagai ilustrasi, saat ini masih banyak aset rampasan yang tersebar di KPK dan seluruh Kejaksaan Negeri. Aset semacam itu beserta aset lain merupakan potensi penerimaan negara.

Great potential of state assets also derives f ro m s e i z e d a s s e t s , g r a f t s , e x - f o re i g n owned assets (ABMAC), the shipwrecks or s u n k e n t re a s u re s ( B M K T ) , a n d K K K S . A s an illustration, as of today, there are a lot of seized assets spreading in KPK and District Attor ney’s offices with inexact amount and type. Such assets, along with other assets are the potential for state revenue.

Kegiatan penilaian semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan organisasi dan kebutuhan para pemangku kepentingan. Penilaian BMN sebagai core business DJKN tetap menjadi fokus utama, namun jenis opini nilai yang dihasilkan menjadi lebih beragam. Pada kegiatan penertiban BMN untuk kepentingan koreksi neraca awal Pemerintah Pusat, Penilai menyajikan nilai wajar BMN dari ribuan jenis aset dimana tanah dan bangunan mendominasi dari segi nilai. Pada tahun 2010, sejalan dengan selesainya kegiatan penertiban BMN, variasi tugas yang dilakukan semakin bertambah terutama dalam pemanfaatan BMN yang belum optimal. Analisis Highest and Best Use (HBU) dan studi kelayakan pemanfaatan

The valuation activity has increased along with the growth of the organization and the needs of the stakeholders. The BMN valuation as DJKN’s core business remains the main focus, but the type of value opinion has become more diverse. In BMN arrangement activities for the pu rpos e o f c orre cti on o f t he gove r nme nt’s initial balance sheet, valuers present the fair value of thousands types of BMN where lands and buildings dominate in terms of value. In 2010, in line with the completion of BMN arrangement activities, the variation of the tasks per for med is rising, especially in the utilization of BMN. Analysis of Highest and Best Use (HBU) and the feasibility studies f o r B M N u t i l i z a t i o n a re i n c re a s i n g l y b e i n g implemented. Strategic assets in major cities such as Bung Karno Stadium in Jakarta and idle assets under the Ministry of Defense and

BMN semakin sering dilaksanakan. Aset strategis di kota-kota besar seper ti Gelora


182 Bung Karno di Jakarta dan aset idle di bawah Kementerian Pertahanan dan POLRI adalah peluang pemanfaatan BMN untuk lima tahun ke depan.

National Police are an oppor tunity for BMN utilization for the next five years.

Peluang berikutnya adalah penilaian BMD pada 530 Pemerintah Daerah yang terdiri dari 33 Pemerintah Provinsi dan 497 Pemerintah Kabupaten/Kota. Saat ini belum ada satupun Kantor Jasa Penilai Publik di Indonesia yang memiliki jaringan di seluruh tanah air selain DJKN, sehingga merupakan kewajiban Penilai DJKN untuk turut serta berkontribusi dalam penilaian aset Pemerintah Daerah. Selain itu, Penilai DJKN juga berwenang menilai kekayaan daerah yang dipisahkan berupa aset Badan Usaha Milik Daerah.

The next opportunity is the BMD valuation in 530 local gover nment of 33 Provincial and 497 Regency/City Gover nments. Currently, there is no other single office of public valuer in Indonesia which has a network throughout the country. So, it is a duty for DJKN’s valuers to participate in the valuation of asset of local g o v e r n m e n t s . I n a d d i t i o n , D J K N ’s v a l u e r s a re a u t h o r i z e d t o c o n d u c t t h e v a l u a t i o n o f s e p a r a t e d re g i o n a l a s s e t i n t h e f o r m o f Regional-Owned Enterprises.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 100/PMK.06/2008, di bidang piutang negara, DJKN mempunyai tugas tambahan untuk melakukan inventarisasi piutang K/L yang belum diserahkan kepada PUPN. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/ Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, DJKN berkesempatan untuk memberikan pemahaman/penger tian kepada K/L mengenai konsep pengelolaan piutang. Interaksi dan komunikasi yang efektif menjadi hal terpenting yang akan dilaksanakan karena dapat membuka peluang DJKN untuk mengetahui posisi piutang K/L dan dapat menyarankan agar menyerahkan pengurusan piutang macetnya kepada DJKN untuk percepatan penyelesaian.

In accordance with the Minister of Finance’s Regulation No: 100/PMK.06/2008, in the field of state claims, DJKN has the additional duty to conduct an inventory of state claims from Ministries/Agencies that has not been submitted to PUPN. With the enactment of the Minister of Finance’s Regulation Number PMK 201/PMK.06/2010 on the Quality of State Claim in the Ministries/Agencies and the Allowance for Bad Debt, DJKN has the opportunity t o p ro v i d e i n s i g h t a n d u n d e r s t a n d i n g t o Ministries/Agencies on the concept of state claims management. In this case, interaction o r e ff e c t i v e c o m m u n i c a t i o n b e c o m e s t h e most important approach to be implemented because it can open opportunities to find the position of state claims in the Ministries/ Agencies, then DJKN may suggest that submitting the management of their state asset will accelerate the settlement.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah N o m o r 3 3 Ta h u n 2 0 0 6 t e n t a n g Ta t a C a r a Penghapusan Piutang Negara/Daerah, maka penyelesaian piutang perbankan BUMN/D tidak lagi diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Paradigma

With the enactment of Government Regulation No. 33 of 2006 regarding the Disposal of State/ Regional Claims, the settlement of state claims from state/regional-owned banks no longer be submitted to the State Claims Committee (PUPN). The new paradigm asserts that bad


183 baru penyelesaian piutang macet adalah menggunakan kewenangan yang diberikan bagi kreditor oleh UU Hak Tanggungan dan UU Jaminan Fidusia yaitu melalui parate eksekusi. Hal ini akan menambah potensi pelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal 6 UU Hak Tanggungan dan Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia di masa yang akan datang. Selain itu, potensi Lelang Noneksekusi Sukarela juga diperkirakan akan terus meningkat sebagai hasil upaya-upaya penggalian potensi dan pemasyarakatan lelang yang dilakukan oleh DJKN.

debt is settlement is undertaken through the a u t h o r i t y g i v e n t o t h e c re d i t o r b y S e c u r i t y Right Law with its parate eksekusi. This would increase the potential implementation of Article 6 of the Security Rights Law and execution auction of fiduciary estate in the future. The potential of voluntary nonexecution auction is also expected to increase as a result of the efforts in exploring the auction potential.

TANTANGAN

CHALLENGES

Seiring dengan bertambahnya jumlah dan nilai barang milik negara, maka ber tambah pula tugas, kewajiban, serta tantangan yang d i h a d a p i o l e h D J K N . Ta n t a n g a n t e r s e b u t diantaranya adalah banyaknya tanah yang digunakan dan dikuasai oleh kementerian negara/lembaga yang belum bersertifikat sehingga rawan untuk digugat atau dikuasai pihak lain. Disamping itu, juga terdapat tantangan lain yang berasal dari peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik negara yang masih perlu d i s e m p u r n a k a n a g a r k o m p re h e n s i f s e r t a mampu menampung berbagai kompleksitas dan dinamika permasalahan pengelolaan barang milik negara.

Along with the growing number and value of state asset, rising also are DJKN’s task, duties, and challenges. The challenges include the number of land used and controlled by the state Ministries/Institutions that have not been cer tified that they are prone to be claimed o r c o n t ro l l e d b y o t h e r p a r t i e s . A p a r t f ro m t h a t , o t h e r c h a l l e n g e s a l s o c o m e f ro m t h e re g u l a t i o n s c o n c e r n i n g t h e m a n a g e m e n t o f s t a t e a s s e t , w h i c h a re s t i l l i n n e e d t o be revised to be more comprehensive and accommodative to various complexities and dynamics of state asset management issues.

Ruang lingkup KND yang luas dan tuntutan dari para stakeholder dalam pengelolaan KND yang semakin komprehensif memerlukan data, informasi, kajian, dan rekomendasi yang mendalam dan menyeluruh. Per masalahan pengelolaan KND yang semakin kompleks membutuhkan sumber daya manusia dan sarana pendukung yang memadai. Tantangan utama dalam pengelolaan KND adalah bagaimana mewujudkan tujuan pemisahan kekayaan negara sehingga menghasilkan

T h e b ro a d s c o p e o f K N D a n d t h e m o re c o m p re h e n s i v e demands f ro m the KND stakeholders call for in-depth and comprehensive data, information, studies, and recommendation. The increasing complexity of KND management issues also requires that DJKN has adequate human resource and tools. The leading challenge in the management of KND is how to realize the objectives of the separation of state assets that benefits the country’s economy and welfare.

m a n f a a t b a g i p e re k o n o m i a n n e g a r a d a n kesejahteraan masyarakat.


184 Dalam rangka menindaklanjuti temuan BPK atas LKPP Tahun 2009 terkait pengelolaan BMN berasal dari KKKS yang jumlah dan nilainya belum diyakini kebenarannya, merupakan tantangan bagi DJKN untuk menyelesaikannya. Untuk menghadapi tantangan ini, DJKN bekerja sama dengan BPKP, BPMIGAS, dan KESDM sedang melakukan kegiatan inventarisasi dan penilaian BMN yang berasal dari KKKS yang ditargetkan selesai pada tahun 2011.

To follow-up the BPK’s findings on the Central G o v e r n m e n t ’s F i n a n c i a l S t a t e m e n t 2 0 0 9 concerning the management of BMN deriving from KKKS the number and value of which are not reliable, is a challenge for DJKN as well. Currently, DJKN, embracing BPKP, BP MIGAS, and KESDM, is conducting an inventory taking a n d v a l u a t i o n f o r B M N d e r i v e d f ro m K K K S targeted to be completed in 2011.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam baik yang terbarukan m a u p u n y a n g t i d a k t e r b a r u k a n . Wo r l d G e o t h e r m a l C o n g re s s 2 0 1 0 m e n g u n g k a p Indonesia memiliki potensi panas bumi sebesar 28.000 MW atau sekitar 35 persen dari potensi dunia, namun hanya sebesar 1.189 MW yang sudah dimanfaatkan, atau peringkat

As we know, Indonesia is a country endowed with both renewable and nonrenewable natural resources. For example, the World Geothermal C o n g re s s 2 0 1 0 re v e a l e d t h a t I n d o n e s i a ’s geothermal potential was amounted to 28,000 MW or about 35 percent of the world’s geothermal potential, and that merely 1,189 MW of that potential have been exploited—

“...perlu dilakukan penilaian yang menyeluruh atas kelayakan dalam eksplorasi dan eksploitasinya. Posisi DJKN sangat penting dalam pengelolaan dan penilaian sumber daya alam.” ketiga setelah Amerika Serikat (2.687 MW) dan Filipina (1.968 MW). Hal ini memberikan tantangan tersendiri dalam mengelola sumber daya sehingga memperoleh manfaat sebesarbesarnya tanpa mengabaikan kelestarian ekosistem. Untuk itu, perlu dilakukan penilaian yang menyeluruh atas kelayakan dalam eksplorasi dan eksploitasinya. Posisi DJKN sangat penting dalam pengelolaan dan penilaian sumber daya alam.

the third after the United States (2,687 MW) and the Philippines (1968 MW). So, this kind o f f a c t p o s e s t h i s g re a t c h a l l e n g e : h o w t o attain maximum benefit from these resources while preserving the ecosystem. For that, a thorough valuation for the feasibility of the natural resources’ exploration and exploitation i s re q u i re d . A s a re s u l t , D J K N ’s ro l e i n the management and valuation of natural resources will also increase.

Dalam melaksanakan kegiatan pengurusan piutang negara, DJKN dihadapkan pada berbagai tantangan. Tantangan yang paling utama adalah penyelesaian outstanding piutang negara per 1 Juli 2010 sebanyak

On the management of state asset side, DJKN faces with various challenges. The main challenge is: how to settle the outstanding state claims which as of July 1, 2010 amounting to 158,508 BKPN (cases) with a value of Rp62,41


185 158.508 BKPN dengan nilai Rp62,41 triliun yang harus diselesaikan paling lambat tahun 2014, sesuai arahan Menteri Keuangan pada Position Paper Arah Kementerian Keuangan tahun 2010 s.d. 2014. Untuk menghadapi tantangan tersebut telah disusun Roadmap Percepatan Penyelesaian Pengurusan Piutang N e g a r a Ta h u n 2 0 1 0 s . d . 2 0 1 4 y a n g t e rd i r i d a r i 1 1 p ro g r a m a k s i u n t u k p e n y e l e s a i a n outstanding.

trillion, no later than 2014, according to the d i re c t i o n o f t h e M i n i s t e r o f F i n a n c e o n t h e M i n i s t r y o f F i n a n c e ’s P o s i t i o n P a p e r 2 0 1 0 to 2014. To face these challenges, a Road Map of the Acceleration of the Settlement of State Claims Management Year 2010 – 2014 consisting of 11 courses of action has been set down.

Selain menyelesaikan outstanding piutang negara, pembahasan Rancangan UndangUndang mengenai Pengurusan Piutang Negara yang saat ini sudah masuk dalam prolegnas dan siap dibahas dengan DPR pada tahun tahun 2011 juga menjadi tantangan bagi DJKN. Dengan terbitnya UU dimaksud diharapkan memperkuat dasar hukum pelaksanaan

In addition to settling the outstanding state claims, the discussion of the Draft of Law concerning the Management of State Claims w h i c h h a d b e e n i n c l u d e d i n P ro l e g n a s ( N a t i o n a l L e g i s l a t i o n P ro g r a m ) , re a d y t o be discussed by Parliament in 2011, is a challenge for DJKN. The release of such a Law is expected to strengthen the legal basis

“...a thorough valuation for the feasibility of the natural resources’ exploration and exploitation is required. As a result, DJKN’s role in th e m a n a g e m e n t a n d v a l u a t i o n o f natural resources will also increase.”

pengurusan piutang dan memberi kejelasan mengenai aturan pengurusan piutang negara serta memberi dampak positif berupa rasa aman kepada pegawai DJKN dalam melaksanakan pengurusan piutang Negara.

for the implementation of the management accounts and to bring about clarity about the rules of the state asset management, and to provide a positive impact in the for m of a sense of security to DJKN’s employees in carrying out the management of state asset.

Di bidang pelayanan lelang, pelaksanaan lelang sering terkendala adanya gugatan/ perkara baik yang bertujuan untuk menunda lelang atau menuntut pembatalan lelang yang telah dilakukan. Selain itu, ada kemungkinan para peserta lelang saling bersekongkol dalam melakukan penawaran yang dapat mengakibatkan harga yang terbentuk menjadi kurang optimal. Hal lain adalah pembeli lelang sering mengalami kesulitan dalam

Auction service is often challenged by claims/ lawsuits aiming either to delay the auction or demanding a cancellation of ones that had been conducted. In addition, there is still a possibility that bidders conspire with others in bidding, resulting an auction price that is less than optimal. Another thing is the bidders often find it difficult to take over the object of the auction that they have bought because


186 menguasai objek lelang yang dibelinya karena masih dihuni oleh debitor/tereksekusi/pihak k e t i g a . Ta n t a n g a n D J K N d a l a m m e n g a t a s i kendala yang dihadapi di lapangan adalah menciptakan peraturan yang up to date demi melindungi masyarakat pengguna layanan lelang dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

it is still being inhabited by the debtor or executed/third party. Then DJKN’s challenge in this case is how to overcome such a field obstacles by drafting up to-date regulations in order to protect the public exercising the auction service.

Tantangan lain yang tidak kalah berat adalah kapasitas sumber daya manusia yang masih p e r l u d i t i n g k a t k a n g u n a m e n d u k u n g c o re business DJKN. Dengan pembenahan yang menyeluruh dan berkesinambungan, DJKN optimis pada tahun-tahun mendatang, semua peluang dapat dimanfaatkan secara maksimal dan tantangan dapat diatasi untuk meraih tujuan pengelolaan barang milik negara, piutang negara, dan lelang yang ideal.

The other challenge that is no less serious is the human resource capacity that still needs u p g r a d i n g t o s u p p o r t t h e c o re b u s i n e s s o f D J K N . W i t h a t h o ro u g h a n d c o n t i n u o u s improvement, however, DJKN is optimistic that in the coming years, all the opportunities can be fully utilized and the the challenges can be overcome to achieve the goals of an ideal


management of state asset, state claims, and auction.

188

Kantor Pelayananan DJKN

189

our offices 12

Daftar Kantor Pelayanan DJKN Our Offices

We have to give value to authority. We have to give value to office, being in office, holding office. —James Hillman

Our Office

190 Wilayah Area

No.

KANWIL I BANDA ACEH

Alamat Address

Jl. Tgk. Chik Ditir Banda Aceh NAD 23001

1

KPKNL BANDA ACEH

Jl. Tgk. Chik Ditiro Komplek GKN Ged.C Lantai 1 Banda Aceh NAD 23001

2

KPKNL LHOKSEUMAWE

Jl. Darussalam No 3 Kota Lhokseumawe 24312

KANWIL II MEDAN

Jl. Diponegoro No. 30a Gedung Keuangan Negar Medan - 20152

I

KPKNL MEDAN

Jl. Diponegoro No. 30a Gedung Keuangan Negara Medan – 20152

2

KPKNL PEMATANG SIANTAR

Jl. Ade Irma Suryani nomor 8 Pematang Siantar - 21144

3

KPKNL KISARAN

Jl. Meranti No 10 Kisaran 21216

4

KPKNL PADANG SIDEMPUAN

Jl. Kenangga No 99 P. Sidempuan – 22725

KANWIL III PEKANBARU

Jl. Arifin Ahmad No 108 D Pekanbaru 28294

1

KPKNL PADANG

Jl. Nipah No. 52 Padang – 25118

2

KPKNL BUKIT TINGGI

Jl. Prof. Dr. Hazairin, S.H. No. 3 Bukit Tinggi – 26116

3

KPKNL PEKANBARU

Jl. Jendral Sudirman No. 24 Simpang Tiga Kotak Pos 1081Pekanbaru - 28128

4

KPKNL BATAM

Jl. Engku Putri (depan ged. Pusat informasi haji) Batam Center – Batam

5

KPKNL DUMAI

Jl Ombak/Sultan Hassanuddin No 34 Kelurahan Ratu Sima Kec.Dumai Barat, Kota Dumai

KANWIL IV PALEMBANG


Jl. Kapten A. Rivai No. 4 Gedung Keuangan Negara Palembang - 30135

Gedung KPKNL Mataram

Gedung KPKNL Madiun

Gedung KPKNL Jember

Gedung KPKNL Palu

192 Wilayah Area

No.

Alamat Address

1

KPKNL JAMBI

Jl. DR. Sutomo No. 17 Jambi – 36113

2

KPKNL PALEMBANG

Jl. Kapten A. Rivai No. 4 Gedung Keuangan Negara Lt. III Palembang - 30135

3

KPKNL LAHAT

Jl. Kolonel Barlian No. 3 Bandar Jaya, Lahat

4

KPKNL PANGKAL PINANG

Jl. Yos Sudarso No. 4 Pangkal Pinang Palembang - 30135

KANWIL V BANDAR LAMPUNG

Jl. Raden Inten No.121 Teluk betung Bandar Lampung

1

KPKNL BENGKULU

Jl. Museum No. 2 Padang Harapan Bengkulu 38225 Kotak Pos 1005

2

KPKNL BANDAR LAMPUNG

Jl. Basuki Rahmat No. 12 Bandar Lampung

3

KPKNL METRO

Jl. Imam Bonjol No 26 Kota Metro, Lampung 34111

KANWIL VI SERANG

Jl. Jend. A. Yani No.3 Serang 42118

1

KPKNL SERANG

Jl. Raya Serang - Cilegon KM 3 Legok Serang 42162

2

KPKNL TANGERANG

Jl. Raya Daan Mogot KM 21,5 Blok B.17 Komplek Daan Mogot Permai (arcadia) Batu Ceper, Tgrng

3

KPKNL SERPONG

Komplek Ruko Golden Boulevard Blok S No 52-53 Jl. Pahlawan Seribu, BSD

KANWIL VII JAKARTA

Jl. Prapatan No. 10 Jakarta – 10410

1

KPKNL JAKARTA I


2

KPKNL JAKARTA II


3

KPKNL JAKARTA III


4

KPKNL JAKARTA IV



Gedung Kanwil XI DJKN Pontianak

Gedung KPKNL Gorontalo

Gedung KPKNL Bandung

Gedung Kanwil V DJKN Bandar Lampung

194 Wilayah Area

No.

5

KPKNL JAKARTA V

KANWIL VIII BANDUNG

Alamat Address Jl. Prapatan No. 10 Jakarta – 10410 Jl. Asia Afrika No. 114 Gedung Keuangan Negara Bandung – 40261

1

KPKNL BANDUNG

Jl. Ambon No. 1 Bandung 40115

2

KPKNL BEKASI

Jl. Sersan Aswan No. 8D Bekasi 17113

3

KPKNL BOGOR

Jl. Veteran No. 45 Bogor – 16113

4

KPKNL PURWAKARTA

Jl. Ibrahim Singadilaga No. 111 Purwakarta 41115

5

KPKNL TASIKMALAYA

Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Tasikmalaya – 46125

6

KPKNL CIREBON

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 48 Cirebon – 45122

KANWIL IX SEMARANG

Jl. Imam Bonjol No. 1d Gedung Keuangan Negara II Lt. 3 Semarang – 50142

1

KPKNL SEMARANG

Jl. Imam Bonjol No. 1d Gedung Keuangan Negara II Lt. 3 Semarang – 50142

2

KPKNL SURAKARTA

Jl. Ki Mangunsarkoro No. 141 Surakarta – 57136

3

KPKNL PEKALONGAN

Jl. Gajahmada No 25 Pekalongan 51118

4

KPKNL TEGAL

Jl. KS Tubun nomor 12 Tegal 52124

5

KPKNL YOGYAKARTA

Ged. BGKN Jl.. Kusuma Negara No.11 Yogyakarta - 55164

6

KPKNL PURWOKERTO

Jl. Jendral Sutoyo No. 1 Purwokerto - 53141

KANWIL X SURABAYA


l. Dinoyo No. 111 Lt. 8 Gedung Keuangan Negara II Surabaya - 60008

195 Wilayah Area

No.

Alamat Address

1

KPKNL SURABAYA

Jl. Indrapura No. 5 Gedung Keuangan Negara Lt. I Surabaya - 60175

2

KPKNL SIDOARJO

Jl. Raya Pondok Jati Blok A-I no.3-4 Sidoarjo

3

KPKNL MALANG

Jl. S. Supriadi No. 157 Malang

4

KPKNL JEMBER

Jl. Slamet Riyadi No. 344A Jember 68117

5

KPKNL PAMEKASAN

Jl. Stadion No. 104 Pamekasan Madura 69323

6

KPKNL MADIUN

Jl. Serayu Timur No.141 Madiun 63133

KANWIL XI PONTIANAK

Jl. Abdurrahman Saleh No. 16 Pontianak - 78116

1

KPKNL PONTIANAK

Jl. Letjen Sutoyo No. 19 Pontianak - 78116

2

KPKNL SINGKAWANG

Jl. Alianyang No. 88, Singkawang Kalimantan Barat 79123

KANWIL XII BANJARMASIN

Jl. A. Yani KM.29,5 Banjarbaru Kalimantan Selatan

1

KPKNL PALANGKARAYA

Jl. G. Obos KM 1 No. 19 Palangkaraya - 73111

2

KPKNL PANGKALAN BUN

Jl. Pakunegara No 32 Pangkalan Bun 74114

3

KPKNL BANJARMASIN

Jl. Pramuka No. 7 Banjarmasin 70249

KANWIL XIII SAMARINDA

Jl. Pulau Irian No 26 Samarinda 75112

1

KPKNL BALIKPAPAN

Jl. Ahmad Yani No. 68 Gedung Keuangan Negara Lt. I Balikpapan - 76113

2

KPKNL SAMARINDA

Jl. Yos Sudarso No. 157 Samarinda

3

KPKNL TARAKAN

Jl. Diponegoro No 188 Tarakan, Kalimantan Timur

Our Office

196 Wilayah Area

No.

4

KPKNL BONTANG

KANWIL XIV DENPASAR

Alamat Address Jl. Sendawar No 26, Bontang Kalimantan Timur 75311 Jl. DR. Kusuma Atmaja Gedung Keuangan Negara I Renon Denpasar - 80235

1

KPKNL DENPASAR

Jl. DR. Kusuma Atmaja Gedung Keuangan Negara I Renon Denpasar - 80235

2

KPKNL SINGARAJA

Jl. Udayana (GKN) No. 10 Lt. 2 Singaraja

3

KPKNL MATARAM

Jl. Pendidikan No. 24 Mataram - 83125

4

KPKNL BIMA

Jl. Sukarno-Hatta No. 177 Kota Bima - 84115

5

KPKNL KUPANG

Jl. Eltari II Gedung Keuangan Negara Lt. 4 Kupang

KANWIL XV MAKASSAR

Jl. Urip Sumoharjo Gedung Keuangan Negara Makassar - 90232 Kotak Pos 1569

1

KPKNL MAKASSAR

Jl. Urip Sumoharjo Km. 4 Gedung Keuangan Negara Lt. II Makassar - 90232 Kotak Pos 1280

2

KPKNL PARE PARE

Jl. Siliwangi No. 110 Pare-pare 91113

3

KPKNL PALOPO

Jl. Kelapa No 72 Palopo Kode Pos 91921

4

KPKNL KENDARI

Jl. Made Sabara No. 6 Kendari 93114

KANWIL XVI MANADO

Jl. Bethesda No. 6 Manado - 95114 Kotak Pos 1763

1

KPKNL MANADO

Jl. Bethesda No. 6 Manado - 95114 Kotak Pos 1763

2

KPKNL GORONTALO

Jl. Kartini No 17 Kota Gorontalo 96115

3

KPKNL PALU

Jl. Ir. H. Djuanda No. 77 Palu 94112


197

Gedung KPKNL Tegal

Gedung KPKNL Banjarmasin

Wilayah Area

No.

4

KPKNL TERNATE

KANWIL XVII JAYAPURA

Alamat Address Jl. Mononutu No. 114 Ternate - 97713 Jl. Ahmad Yani No. 8 Gedung Keuangan Negara Jayapura - 99111

1

KPKNL AMBON

Jl. Raya Patimura No. 8 Gedung Keuangan Negara Lt. V Ambon - 97124 Kotak Pos 1023

2

KPKNL JAYAPURA

Jl. Ahmad Yani No. 8 Gedung Keuangan Negara Jayapura - 99111

3

KPKNL SORONG

Jl. Basuki Rahmat Km. 7 Sorong - 98414

4

KPKNL BIAK

Jl. Majapahit No. 1 Biak

Our Office

KALENDER

PERISTIWA PENTING EVENT HIGHLIGHTS

JANUARI / JAnuAry Pelantikan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Director of LPEI Inauguration 6 Januari 2010: Pelantikan Direktur Lembaga

Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berlangsung di Gedung Juanda Kementerian Keuangan. January 6, 2010: At Juanda Building, Finance Minister Sri Mulyani Indrawati inaugurated the Director of Indonesian Exports Financing Institution (LPEI).

Pembekalan CPNS DJKN Angkatan 2009 Coaching for Civil Servant Candidate 29 Januari 2010: Bertempat di lantai 5,

DJKN Gedung Syafrudin Prawiranegara, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto memberikan pembekalan kepada para CPNS Angkatan 2009 yang akan ditempatkan di seluruh kantor unit vertikal maupun Kantor Pusat DJKN. January 9, 2010: On the 5th floor of the Syafrudin Prawiranegara Building, Director General of DJKN Hadiyanto addressed the civil servant candidates which will be stationed at all DJKN’s vertical offices and Head Office.

FEBRUARI / FebruAry Talk Show Bedah APBN 2010 Talkshow on State Budget 22 Februari 2010: Menteri Keuangan Sri

Mulyani Indrawati berkenan membuka acara talk show “Membedah APBN 2010” yang berlangsung di Gedung Juanda I, Kementerian Keuangan. Dalam acara tersebut Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto juga memberikan presentasi mengenai Penertiban BMN tahun 2010.

February 22, 2010: Finance Minister Sri Mulyani Indrawati was pleased to open “Membedah APBN 2010” talk show held at Juanda I Building. In the event, Director General of DJKN Hadiyanto also gave a presentation on the BMN Arrangement in 2010.

Hibah BMN Kepada Pemkab Aceh Utara BMN Grants to North Aceh Regency 24 Februari 2010: Direktur Jenderal Kekayaan Negara menandatangani Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima Hibah Lahan Kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara di Ruang Rapat Dirjen lantai 10 Gedung Syafrudin Prawiranegara.

February 24, 2010: Taking place on the 10th floor of Syafrudin Prawiranegara Building, the Director General of DJKN signed the grant agreement and minutes of a grant land to the Government of North Aceh Regency.

MARET / MArch Rapat Pimpinan Terbatas Limited Executive Meeting

5-6 Maret 2010: Bertemakan “Monitoring dan Evaluasi Inventarisasi dan Penilaian BMN”, DJKN menyelenggarakan Rapat Pimpinan Terbatas Tahun 2010 bertempat di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta.

5 to 6 March 2010: At Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, DJKN held a limited executive meeting themed “Monitoring and Evaluation of BMN Inventory Taking and Valuation”.

Workshop Sehari DJKN 2010 One-Day Workshop 17 Maret 2010: Dalam workshop sehari yang

bertemakan “Peran Strategis DJKN dalam Pengelolaan Kekayaan Negara : Suatu Tinjauan Tentang Korporasi Dalam Perspektif Legal dan Ekonomis”, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto menjadi pembicara utama dalam acara yang diselenggarakan di Hotel Aryaduta, Jakarta.

March 17,2010: In one-day workshop themed “The Strategic Role of DJKN in State Asset Management: An Evaluation on Corporation from the Legal and Economic Perspective” the Director General of DJKN Hadiyanto was the main speaker at the event held at Aryaduta Hotel, Jakarta.

APRIL / APril Pelantikan Pejabat Eselon IV Inauguration of Echelon IV 1 April 2010: Bertempat di lantai 5 Gedung Syafrudin Prawiranegara, diselenggarakan Pelantikan Pejabat Eselon IV di lingkungan DJKN.

1 April 2010: Inauguration of Echelon IV in DJKN held on the 5th floor of Building Syafrudin Prawiranegara

Peresmian KPKNL Teladan 2010 Modern Offices Inauguration 13 April 2010: Berlokasi di Kanwil IX DJKN

Semarang, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto meresmikan 6 (enam) KPKNL Teladan, yaitu Medan, Palembang, Bekasi, Bandung, Semarang, dan Makassar. April 13, 2010: In DJKN Regional Office IX, Semarang, Director General Hadiyanto inaugurated six Modern Offices, namely Medan, Palembang, Bekasi, Bandung, Semarang, and Makassar.

Penandatanganan Kontrak Kinerja dan Pakta Integritas DJKN Signing of Contract of Performance and Integrity Pact 16 April 2010: Penandatanganan Kontrak Kinerja

dan Pakta Integritas antara Direktur Jenderal Kekayaan Negara dengan Pejabat Eselon II di lingkungan DJKN dilaksanakan di Ruang Rapat Dirjen Kekayaan Negara Lantai 10 Gedung Syafrudin Prawiranegara. April 16, 2010: The Signing of Contract of Performance and Integrity Pact between the Director General of DJKN with Echelon II of DJKN was held in the Meeting Room of Syafrudin Prawiranegara Building.

Pertemuan Dirjen Kekayaan Negara Dengan JICA Meeting with JICA 20 April 2010: Bertempat di Ruang Pertemuan Dirjen Kekayaan Negara lantai 10 Gedung Syafrudin

Prawiranegara diadakan pertemuan antara Pejabat dari Japan International Cooperation Agency (JICA) dengan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto beserta jajarannya.

April 20, 2010: In the Meeting Room of the Director General of DJKN and his ranks received a visit from the Japan International Cooperation Agency (JICA).

MEI / MAy Pelantikan Pejabat Eselon II DJKN Echelon II Inauguration 6 Mei 2010: Bertempat di Gedung Juanda I,

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik beberapa Pejabat Eselon II di lingkungan DJKN.

May 6, 2010: Located in Building Juanda I, the Finance Minister Sri Mulyani Indrawati inaugurated several DJKN’s Echelons II Officials.

Pelantikan Ketua PUPN di lingkungan DJKN Inauguration of Heads of Committee of State Claims 14 Mei 2010: Menyusul pengangkatan Pejabat

Eselon II di lingkungan DJKN, Ketua PUPN baru juga dilantik agar dapat segera melaksanakan tugas. Acara ini berlangsung di Ruang Serbaguna lantai 5 Gedung Syafrudin Prawiranegara. May 14, 2010: Following the inauguration of the Echelon II, the new Heads of Committee of State Claims were also inaugurated so that they could immediately carry out their task. The event was held in Syafrudin Prawiranegara Building.

Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) antara DJKN dengan PT. PPA The Signing of the Minutes of Asset Handover 17 Mei 2010: Menindaklanjuti Perjanjian

Pengelolaan Aset antara Menteri Keuangan dengan PT. PPA, dilaksanakan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima antara Direktur Jenderal Kekayaan Negara dengan PT. PPA. May 17, 2010: The signing of the Minutes of Asset Handover was conducted following the Asset Management Agreement between the Minister of Finance and PT . PPA.

Perpisahan Menteri Keuangan Farewell Ceremony for Sri Mulyani Indrawati 18 Mei 2010: Berkenaan dengan berakhirnya masa tugas Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri

Keuangan, DJKN mengadakan acara perpisahan yang diselenggarakan di Ruang Serbaguna lantai 5 Gedung Syafrudin Prawiranegata.

May 18, 2010: In 5th Floor of Syafrudin Prawiranegara Building, DJKN held a farewell ceremony for Sri Mulyani Indrawati, as her tenure as the ministry of finance ended.

JUNI / June Rapat Pimpinan Nasional DJKN 2010 DJKN’s National Leadership Meeting 22-23 Juni 2010: DJKN mengadakan Rapat

Pimpinan Nasional di Hotel Mercure Jakarta. Rapimnas kali ini bertemakan “Evaluasi dan Penyusunan Rencana Aksi Terkait Opini BPK Terhadap LKPP Tahun 2009”.

22 to 23 June 2010: At Mercure Hotel, Jakarta, DJKN held a National Leadership Meeting themed “Evaluation and Preparation of Action Plan regarding the BPK’s Opinion on LKPP Year 2009”.

Penghargaan MURI Tahun 2010 MURI Award 22–23 Juni 2010: Di sela-sela Rapimnas DJKN

2010, DJKN memperoleh Piagam Penghargaan Museum Rekor Indonesia sebagai “Unit Organisasi Pertama Yang Berhasil Melakukan Penilaian Menentukan Nilai Wajar BMN di 22.619 Satuan Kerja dalam kurun waktu 2 Tahun 8 Bulan”.

22–23 June, 2010: On the sidelines of the National Leadership Meeting, DJKN awarded with “The First Organization Unit Successfully Conducting the Valuation of BMN Fair Value in 22,619 Working Units within 2 Years 8 Months” from Indonesian Records Museum (MURI).

JULI / JULY Hibah Saham Milik Bank Indonesia Pada PT. BPUI dan PT Askrindo Kepada Pemerintah (DJKN) Grant of Shares Owned by Bank Indonesia at PT . BPUI and PT Askrindo to the Government ( DJKN ) 12 Juli 2010 : Bertempat di Gedung Bank Indonesia, DJKN menerima hibah saham milik Bank

Indonesia pada PT. BPUI dan PT. Askrindo.

July 12, 2010 : Located at the Bank Indonesia Building, DJKN received grants of shares owned by Bank Indonesia in PT . BPUI and PT . Askrindo.

Serah Terima Aset EksBPPN dari DJKN kepada Kementerian Kesehatan Ex-IBRA Asset Handover to the Ministry of Health 27 Juli 2010: DJKN menyerahterimakan aset

eks-BPPN kepada Kementerian Kesehatan. Acara dilaksanakan di Ruang Rapat Dirjen Kekayaan Negara lantai 10 Gedung Syafrudin Prawiranegara. July 27, 2010 : At 10th Floor of Syafrudin Prawiranegara Building, DJKN handed over assets of the ex-IBRA to the Ministry of Health.

AGUSTUS / AugusT Seminar Penyegaran Leadership Pejabat DJKN Refresher Seminar for DJKN’s Officials 3-4 Agustus 2010: Bertempat di Hotel Borobudur

Jakarta, DJKN mengadakan Seminar Penyegaran Leadership bertemakan “Building Positive Image” bagi para pejabat di lingkungan DJKN. 3 – 4 August 2010: Located at the Borobudur Hotel, Jakarta , DJKN held a Refresher Seminar on “Building Positive Image” for DJKN’s officials.

SEPTEMBER / sePTeMber Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Dissemination of Government Regulation Number 53 of 2010 30 September 2010: Sosialisasi PP Nomor 53 Tahun

2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dibuka oleh Sekretaris DJKN Lalu Hendry Yujana berlangsung di Hotel Red Top Jakarta.

September 30, 2010: The dissemination of PP Number 53 of 2010 on the Civil Service Discipline was opened by the Secretary DJKN Lalu Hendry Yujana at Red Top Hotel Jakarta.

OKTOBER / OcTOber Serah Terima Dokumen Aset eks Kelolaan PT. PPA Handover of the Document of Assets formerly Under the Management of PT. PPA 19 Oktober 2010: DJKN mengadakan Serah Terima

Dokumen Aset eks. Kelolaan PT. PPA yang ditetapkan status penggunaannya sebagai Wisma DJKN.

October 19, 2010: DJKN conducted the handover of document of the assets formerly under the management of PT. PPA which was now assigned as DJKN’s guesthouse

Dialog Interaktif Bidang Piutang Negara Dialogue on State Claims 27 Oktober 2010: Dialog Interaktif DJKN yang

bertemakan “Meningkatkan Pengelolaan Kekayaan Negara Melalui Pemanfaatan Sarana Hukum Pengurusan Piutang Negara/Daerah”, dibawakan oleh Direktur Piutang Negara Soepomo. October 27, 2010: Soepomo, the Director of State Claims, held an interactive dialogue on “Improving the Management of State Assets with the use of Legal Means of State/Regional Claims”.

HUT Keuangan ke-64 Kementerian Keuangan The 64th Anniversary of Finance Day 31 Oktober 2010: Bertepatan dengan adanya bencana alam yang terjadi di Indonesia, Hari

Keuangan kali ini bertemakan “Kementerian Keuangan Peduli Ibu Pertiwi”. Acara diselenggarakan di Istora Senayan Jakarta.

October 31, 2010: Coinciding with the natural disasters that occurred in Indonesia, in Istora Senayan Jakarta, the Financial Day was organized with the theme “The Ministry of Finance Cares for the Mother Earth”.

NOVEMBER / nOveMber Roadshow BPPK di DJKN BPPK’s Roadshow to DJKN 10 November 2010: Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (BPPK) Permana Agung mengadakan roadshow ke DJKN.

10 November 2010: Head of Education and Training Agency (BPPK) Permana Agung held a roadshow to DJKN.

DESEMBER / DeceMber Rakernas DJKN 2010 DJKN’s National Working Meeting 2010

8-10 Desember 2010 :

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DJKN kali ini diadakan di Hotel Novus Puncak Bogor dengan bertemakan “Kita Tingkatkan Kinerja DJKN Melalui Perbaikan Perencanaan dan Tata Kelola Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Lebih Baik”.

8 to 10 December 2010: This time, the DJKN’s National Working Meeting was held at Novus Puncak Hotel, Bogor with the theme “Let’s Improve DJKN’s Performance through Better Planning and Governance of State Assets”.

Daftar Isi. Tim Penyusun The Team. Table of Contents. Pengarah. Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Penanggung Jawab. Sekretaris Ditjen Kekayaan Negara

Recommend Documents