DAFTAR ISI. KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .................................................................................... i DAFTAR ISI ............................................................................................ ii BAB I.

PENDAHULUAN .................................................................... 1 I.1

Latar Belakang ................................................................. 1

I.2.

Landasan Hukum .............................................................. 3

I.3.

Maksud dan Tujuan .......................................................... 6

I.4.

Sistematika Penulisan ........................................................ 6

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN LALU ....................................................................... 8 II.1. Evaluasi

Pelaksanaan

Renja

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat Provinsi Jawa Timur Tahun Lalu (2014) dan Capaian Renstra Tahun Berjalan (2015) .............................. 8 II.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ............................... ......... 57 II.3. Isu-isi Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .... 57 II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ........................... 62 II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ........ 96 BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .................. 99 III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ............................... 99 III.2. Tujuan

dan

Sasaran

Renja

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat Provinsi Jawa Timur ........................................ 100 III.3. Program dan Kegiatan ........................................................ 101 BAB VI. PENUTUP .............................................................................. 106 LAMPIRAN

Renja Bapemas Prov. Jatim 2016

ii

BAB I PENDAHULUAN

I.1

Latar Belakang Perencanaan

menduduki

peran

penting

dalam

rangka

percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan

bahwa

Perencanaan

Pembangunan

Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan

makro semua

fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan

pembangunan

nasional

perlu

memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, Oleh

dan

karena

itu,

rencana demi

pembangunan

menjaga

keserasian

dan

tahunan. tercapainya

pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota

diwajibkan

melakukan

penyusunan

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJM),

dan

Rencana

Kerja

Pemerintah

(RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencaan

wilayah di atasnya. Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan stakeholder di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari


1

dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJP, RPJM dan RKPD. Oleh karena itu, SKPD sebagai stakeholder didaerah perlu menjamin

terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan

melakukan penyusunan Rencana Strategis. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD lima tahunan SKPD , kemudian di terjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan SKPD. Hal ini mengacu pada UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 7 yang mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2016. Renja BAPEMAS Provinsi Jawa Timur mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BAPEMAS yang disusun sebagai perwujudan bentuk pelaksanaan teknis Visi dan Misi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur yaitu Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan,

Mandiri,

Berdaya

Saing

dan

Berakhlak,,

sedangkan

Misi

Pembangunan di Jawa Timur adalah Makin Mandiri dan Sejahtera

bersama Wong Cilik.

dimana berlandaskan Visi dan Misi tersebut

maka Pembangunan Jawa Timur diharapkan dapat memberikan kontribusi

terhadap

kemajuan,

kemakmuran,

dan

kesejahteraan

masyarakat Jawa Timur khususnya dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Misi pembangunan Jawa Timur tahun 2014-2019 Makin Mandiri

dan Sejahtera bersama Wong Cilik yaitu: 1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan; 2. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Berdaya Saing, Berbasis agrobisnis dan Industrialisasi;


2

3. Meningkatkan Pembangunan Yang Berkelanjutan dan Penataan Ruang; 4. Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik; 5. Meningkatkan Kualitas Kesalehan Sosial dan Harmoni Sosial. Renja BAPEMAS adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1)

tahun,

yang

memuat

kebijakan,

program,

dan

kegiatan

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sehingga sifat dari Renja dimaksud adalah sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun Program dan Kegiatan BAPEMAS Provinsi Jawa Timur tahun 2016 dengan mengarah pada pencapaian sasaran pembangunan melalui Program/ Kegiatan yang dilaksanakan oleh BAPEMAS Provinsi Jawa Timur.

I.2. Landasan Hukum Dasar Hukum penyusunan Renja BAPEMAS Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 adalah: 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1) : Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif ; 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 3. Undang-undang

Nomor

17

Tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025,


3

khususnya Bab IV Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang, yang terkait dengan reformasi birokrasi disebutkan bahwa Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4817) ; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan,


4

tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan daerah; 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013

Tentang

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Kesejahteraan

Keluarga; 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomr 1, Seri E); 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 ; 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur

(Lembaran

Daerah

Tahun

2008

Nomor

3,

Seri

D)

sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2010; 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 -2019; 18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 104 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur; 19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 -2014;


5

20. Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Nomor 164 Tahun 2014, tentang Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. 21. Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Nomor ... Tahun 2017, tentang Tim Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur.

I.3. Maksud dan Tujuan Renja BAPEMAS Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 disusun dengan maksud sebagai berikut : a. Sebagai Panduan dalam penyusunan dokumen perencanaan yang memuat

program

dan

kegiatan BAPEMAS Provinsi Jawa Timur

Tahun 2017. b. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2017.

Sedangkan untuk Tujuannya adalah: a. Renja menjadi acuan BAPEMAS Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan Tugas, Pokok, dan Fungsi sesuai dengan RKPD; b. Renja merupakan dokumen yang berisikan Program-program dan kegiatan BAPEMAS Provinsi Jawa Timur yang mengacu pada Renstra dan RKPD.

I.4. Sistematika Penulisan BAB I

PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD II.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD


6

II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD II.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional III.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD III.3. Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP


7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN LALU II.1.

Evaluasi

Pelaksanaan

Renja

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat Provinsi Jawa Timur Tahun Lalu (2014) dan Capaian Renstra Tahun Berjalan (2015). Renja Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur

pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil

kinerja

kegiatan

yang

telah

dilaksanakan

oleh

Badan

Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2014 dan perkiraan target Tahun 2015. Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Tahun 2014, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2014 mengacu pada RPJMD Tahun 2009 – 2014, Alokasi Anggaran Bapemas Prov. Jatim pada Tahun 2014 sesuai dengan rencana kerja sebagaimana yang telah dituangkan dalam DPA-SKPD Badan Pemberdayaan

Masyarakat

Provinsi

Jawa

Timur

Nomor

:

914/64/213.2/2014 tanggal 16 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 58.498.833.000,- dan pada PAPBD TA 2014, sebagaimana DPPA SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Nomor : 914/163.P/213/2014 tanggal 8 September 2014 menjadi sebesar Rp. 60.665.583.000,-

adapun alokasi anggaran dimaksud terinci

untuk : 1. Belanja Tidak Langsung ( Belanja gaji dan tunjangan Pegawai) Rp. 6.797.536.000,2. Belanja Langsung Rp. 53.868.047.000,Rincian Anggaran Program Pemberdayaan Masyarakat yang dialokasikan pada DPA PPKD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Jatim sebesar Rp. 28.530.000.000,- yang terdiri dari untuk

Bantuan

(Rp.1.750.000.000,Kabupaten

Ngawi


Keuangan Bantuan Kegiatan

sebesar

Rp.

Keuangan Bulan

21.090.000.000,-

kepada

Bhakti

Pemerintah

Gotong

Royong 8

Masyarakat, Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan

Pengembangan

BUMDes

dan

Pasar

Desa

dan

Rp.18.810.000.000,- Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa Jalin Matra serta Rp. 530.000.000,- bentuk Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa kegiatan Jalin Matra), sedangkan untuk Belanja Hibah Uang yang diberikan kepada masyarakat adalah sebesar Rp. 7.440.000.000,-. Sampai dengan Bulan Desember Tahun 2014 realisasi anggaran setelah PAPBD pada Bapemas Provinsi Jawa Timur dari alokasi sebesar Rp. 60.665.583.000,-

(untuk Belanja Tidak

Langsung/gaji dan Belanja Langsung), telah terealisasi sebesar Rp. 55.735.347.317,- (91,87%), sehingga terdapat sisa anggaran sampai dengan Bulan Desember 2014 sebesar Rp. 4.930.235.683,(8,13%) yang merupakan sisa lebih pelaksanaan anggaran yang berprinsip pada efisiensi dan kehati-hatian dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan capaian kinerja Badan Pemberdaayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 sebesar 128,39 % yang menunjukkan bahwa Hasil pencapaian kinerja secara umum Tahun 2014 telah memenuhi target sesuai dengan

rencana

yang

telah

ditetapkan,

meskipun

demikian

keberhasilan program pemberdayaan masyarakat terutama pada tujuan pengentasan kemiskinan, tentunya didukung oleh berbagai sektor dan kebijakan program SKPD lainnya yang secara terpadu merupakan program penanggulangan kemiskinan dan mendukung kinerja sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pencapaian kinerja (output) pemberdayaan masyarakat yaitu telah dilaksanakannya pemberdayaan (empowerment) komunitas masyarakat

pada

248

lembaga

yaitu

Kelompok

Masyarakat

(Pokmas), Unit Pengelola Keuangan dan usaha (UPKu), dan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) pada desa/kel, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/191/KPTS/013/2014 tentang Penerima Hibah yang diverifIkasi oleh Badan Pembedayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/192/KPTS/013/2014


9

tentang Penerima Bantuan Keuangan yang diverifikasi oleh Badan Pembedayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur. Alokasi anggaran Belanja Tidak Langsung untuk Belanja Hibah

yang

dialokasikan

sebesar

Rp.

7.440.000.000,-

telah

terealisasi sebesar Rp. 7.351.000.000,- (98,8%) sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 89.000.000,- (1,2%). Sisa anggaran dimaksud dikarenakan terdapat 1 calon penerima hibah yang sudah pernah mendapatkan program Tahun 2013 dan 2 penerima hibah yang tidak merealisasikan pencairan anggaran yaitu : a. Penerima Hibah UPK Sendang Mulya Mantup Kabupaten Lamongan

yang

mengusulkan

kegiatan

Pemberdayaan

Masyarakat dalam Pemanfaatan dan Pelestarian Sumber Mata Air (SMA) sebesar Rp. 30.000.000,- tidak merealisasikan anggaran dikarenakan sumber mata air yang ada mengalami penyusutan secara drastis dan secara teknis dipandang tidak memenuhi persyaratan untuk didayagunakan lebih lanjut ; b. Penerima Hibah Posyantek TTG Duta Sejahtera Kabupaten Sidoarjo mengusulkan kegiatan Pemanfaatan dan Penerapan TTG bekerjasama dengan Perguruan Tinggi sebesar RTp. 39.000.000,- tidak merealisasikan anggaran karena lokasi tidak sesuai dengan SK. Gubernur Jawa Timur tentang penetapan lokasi penerima hibah dan adanya indikasi kinerja pengurus yang kurang baik. Sedangkan Alokasi Belanja Tidak Langsung Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp. 18.810.000.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 18.810.000.000,- (100%). Alokasi anggaran dimaksud dipergunakan untuk pelaksanaan 6 program ex rutin dan 4 program pembangunan yaitu : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Peningkatan Pembangunan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


10

6. Program

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Pemerintah

Daerah 7. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 8. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 9. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa dan 10. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Selengkapnya realisasi anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung sebagaimana tabel berikut :

NO.

PROGRAM

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN (Rp.)

% REALISASI

1.

Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.707.139.400

1.520.076.981

89,04

2.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.430.863.600

2.401.569.368

98,79

3.

Peningkatan Aparatur

Disiplin

157.622.500

153.439.875

97,35

4.

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

117.147.500

101.844.375

86,94

5.

Peningkatan Pembangunan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.780.032.700

1.768.798.355

99,37

6.

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

182.400.000

182.400.000

100.0

7.

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

8.726.000.000

8.155.892.685

93,47

8.

Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

20.192.655.000

17.656.606.357

87,44

9.

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

12.249.186.300

11.471.039.306

93,65%

10.

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

6.325.000.000

5.860.879.201

92,66

11.

Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tambahan Penghasilan)

6.797.536.000

JUMLAH SELURUHNYA


60.665.583.000

6.462.802.018

95,07

55.735.348.521

91,87

11

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014 Dalam proses pengukuran kinerja, yang perlu diperhatikan adalah membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Badan Pemberdayaan

Masyarakat

Provinsi

realisasinya.

Berdasarkan

hasil

Jawa

Timur

dengan

pengukurannya,

Tingkat

Capaian Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur dapat diilustrasikan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kelompok usaha ekonomi produktif dan lembaga ekonomi masyarakat di desa/kel. Indikator Kinerja Prosentase peningkatan kelompok usaha ekonomi produktif dan lembaga ekonomi masyarakat di desa/kel.

Target

Realisasi

%

3,1%

3,5%

114,8%

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya pusat layanan informasi TTG, dan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pengembangan SDA dan sarana prasarana dasar. Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Prosentase peningkatan pusat layanan informasi teknologi di desa/kel. (Wartek dan Posyantek).

36,6%

26,7%

72,9%

Prosentase peningkatan desa yang mendapatkan aksesibilitas terhadap pengembangan SDA dan sarana prasarana dasar.

16,2%

16,8%

103,5%

Sasaran Strategis 3 Terwujudnya peningkatan jumlah desa/kel yang menerapkan manajemen pembangunan yang partisipatif dan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat. Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Prosentase peningkatan desa/kel. Yang menerapkan Sistim Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP).

16,1%

9,8%

61%


12

13,82%

Prosentase peningkatan komunitas masyarakat pelestari nilai nilai sosial budaya masyarakat.

17,02%

123,12%

Sasaran Strategis 4 Terwujudnya peningkatan jumlah desa/kel. Yang memiliki Klasifikasi perkembangan desa/kelurahan di Jawa Timur. Indikator Kinerja Prosentase peningkatan desa dan kelurahan yang telah memiliki klasifikasi TPD/Kel.

tingkat

Target

Realisasi

%

24,0%

70,8%

295,47%

Berdasarkan tabel hasil pengukuran kinerja diatas, ratarata pencapaian kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 128,39 %. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kelompok usaha ekonomi produktif dan lembaga ekonomi masyarakat di desa/kel. Adalah sebesar 114,8 %, Rata-rata Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Meningkatnya pusat layanan informasi TTG, dan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pengembangan SDA dan sarana prasarana dasar sebesar 88,20 %, Rata-rata Terwujudnya

Pencapaian

manajemen

Kinerja

pembangunan

Sasaran yang

Strategis

partisipatif

3

dan

pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, sebesar 91,83 %, Ratarata Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 4 Terwujudnya Klasifikasi tingkat perkembangan desa/kelurahan di Jawa Timur, sebesar 295,74 %. Pencapaian kinerja Tujuan 1. Meningkatnya kemampuan masyarakat miskin dalam penyediaan permodalan untuk usaha ekonomi produktif. Sasaran

Strategis

1.

Meningkatnya kelompok usaha

ekonomi produktif dan lembaga ekonomi masyarakat di desa/kel. dengan indikator kinerja, yaitu

Prosentase peningkatan kelompok

usaha ekonomi produktif dan lembaga ekonomi masyarakat di desa/kel.


13

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kelompok usaha ekonomi produktif dan lembaga ekonomi masyarakat di desa/kel.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Prosentase peningkatan kelompok usaha ekonomi produktif dan lembaga ekonomi masyarakat di desa/kel.

3,1%

3,5%

114,8%

Rata-rata pencapaian kinerja sasaran

114,8 %

Target kinerja tahun 2014 adalah sebesar 3,1 % dan realisasi target kinerja sasaran ini adalah sebesar 3,5 % atau tingkat pencapaian kinerja sebesar 114,8 %. Apabila dibandingkan dengan capaian indikator kinerja sasaran yang sama sebagaimana gambar diagram Target dan Realisasi kinerja di bawah ini, pada tahun 2010 dari target 7 % terealisasi sebesar 12,3 % atau tingkat pencapaian

sebesar 174,7 %, Pada tahun 2011

ditargetkan sebesar 5,5 % dan terealisasi sebesar 5,5 % atau tingkat pencapaian sebesar 100 % dan pada tahun 2012 dari target 4,2 % terealisasi 4,1 % atau tingkat pencapaian sebesar 98 %, tahun 2013 dari target 3,6 % terealisasi 3,3 % atau tingkat pencapaian sebesar 91,1%, maka capaian kinerja sasaran pada tahun 2014 menunjukkan progress kinerja yang sangat baik yaitu meningkat dari 3 tahun yang lalu dengan prosentase tingkat pencapaian 114,8%,. DIAGRAM TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2010 – 2014 INDIKATOR SASARAN 1 (Prosentase peningkatan kelompok usaha ekonomi produktif dan lembaga ekonomi masyarakat di desa/kel.


14

Selama 5 tahun capaian kinerja sasaran ini sebagaimana ditunjukkan pada gambar grafik dibawah ini .

Pada tahun 2010

pencapaian kinerja cukup tinggi yaitu 174 ,7 %, hal ini didukung oleh alokasi

kinerja

dan

pendanaan

yang

cukup

signifikan

apabila

dibandingkan dengan tahun awal RPJMD (Tahun 2009), pada tahun 2011 tingkat capaian kinerja lebih rendah daripada

tahun 2010, hal

tersebut dikarenakan adanya penurunan alokasi anggaran kepada masyarakat yang cukup signifikan walaupun demikian, pada tahun ini tingkat pencapaian kinerja masih baik yaitu sebesar 100,7 %.

Mulai

tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 tingkat pencapaian kinerja sedikit menurun, walaupun masih dalam kriteria baik (98,1 % pada tahun 2012 dan 91,1 % pada tahun 2013) hal ini selain dikarenakan alokasi bantuan kepada masyarakat yang menurun sebagai akibat dari adanya kebijakan terkait dengan mekanisme pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat, hal tersebut juga dikaitkan dengan tugas Bapemas sebagai satuan administrasi pangkal program penanggulangan kemiskinan (Jalin Kesra) sehingga tidak secara langsung berdampak pada sasaran outcome. Walaupun demikian pada akhir tahun RPJMD

(Tahun 2014), pada indikator sasaran ini

menunjukkan adanya peningkatan kinerja yang sangat baik yaitu 114,8 %, hal ini didukung oleh peningkatan fasilitasi terhadap usaha ekonomi masyarakat dalam bentuk kelompok usaha ekonomi desa, pembentukan forum-forum komunikasi usaha ekonomi masyarakat yang dapat dijadikan wadah berdiskusi pemecahan masalah dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat ke depan serta terfasilitasinya lembaga ekonomi di desa dalam bentuk pasar desa dan BUMDesa.


15

GRAFIK CAPAIAN KINERJA TAHUN 2010-2014 INDIKATOR SASARAN 1 (Prosentase peningkatan kelompok usaha ekonomi produktif dan lembaga ekonomi masyarakat di desa/kel.)

Target

kinerja

jangka

menengah

prosentase

peningkatan

kelompok usaha ekonomi produktif dan lembaga ekonomi masyarakat di desa/kel. Dari kondisi awal pada tahun 2009 yaitu 0 % (2.132 UEM/LED) ditargetkan mengalami peningkatan sebesar 26 % (2.677 UEM/LED), dan terealisasi sebesar 32 % (2.811 UEM/LED) atau tingkat pencapaian kinerja jangka menengah sebesar 125 %. Capaian kinerja Sasaran 1 didukung oleh pelaksanaan program Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dengan kegiatan Pengembangan BUMDes, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat berbasis Lembaga Keuangan Mikro (LKM),

Pengembangan Pasar Desa,

Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Kelompok

Program

Pemberdayaan

Masyarakat,

Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan, Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga sangat Miskin (BRTSM). Dalam program ini dilakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam memberikan pelayanan permodalan bagi RTM secara mudah, murah dan cepat serta pengembangan ekonomi produktif masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya, adapun kelompok usaha ekonomi produktif masyarakat yang ada pada tahun 2009 2012 adalah sebanyak 2.629 lembaga dan pada tahun 2013 adalah sebanyak 2.715 lembaga tahun 2014 ditargetkan peningkatan sebesar 3,1 % atau


16

bertambah 2677 lembaga, dan terealisasi sebanyak 96 lembaga sehingga pada tahun 2014 telah bertambah usaha ekonomi masyarakat menjadi 2811 lembaga atau meningkat 3,5 % dari tahun yang lalu. Kelompok-kelompok

usaha

ekonomi

masyarakat

perlu

terus

ditumbuhkan, dalam rangka penguatan kapasitas perekonomian di desa, terutama

masyarakat

hampir

miskin

yang

masih

mempunyai

kemampuan untuk berusaha dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Kelembagaan masyarakat dalam bentuk komunitas usaha ini menjadi penting untuk terus dikembangkan guna memberikan posisi tawar yang lebih kuat dalam pengelolaan usahanya dan memudahkan akses permodalan yang mudah, murah dan cepat bagi masyarakat desa, utamanya bagi rumah tangga miskin. Melalui kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa, telah terlaksana pemberdayaan komunitas masyarakat di desa dengan tersedianya lembaga

permodalan

bagi

masyarakat

desa.

Hal

ini

mampu

menciptakan iklim permodalan yang kondusif di pedesaan dan mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa, sehingga kedepan pengembangannya perlu terus didorong untuk penguatan ekonomi di pedesaan. Pengembangan

BUMDes

dimaksudkan

untuk

mewadahi

lembaga

ekonomi desa yang bersumber dari program pemerintah atau sumber lain yang dikelola oleh masyarakat menjadi unit usaha milik desa dan juga sebagai sarana pintu masuk (entry point) program–program Pemerintah/non Pemerintah. Untuk penguatan Badan Usaha Milik Desa sebagai motor penggerak perekonomian desa kedepan perlu dilakukan pemetaan secara riil kondisi BUMDes yang ada di desa baik dalam kapasitas potensi pengembangan ekonomi maupun penguatan kapasitas kelembagaannya. Fasilitasi pengembangan pasar desa sebagai salah satu lembaga ekonomi yang ada di desa berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di desa, terbangunnya sarana/prasarana pasar desa yang sesuai

dengan

harapan

masyarakat

desa

lokasi

(25

desa),

terfasilitasinya masyarakat dalam mengembangkan usaha produksinya dan terbukanya peluang lapangan kerja bagi masyarakat.


Kegiatan

17

pembangunan untuk Pengembangan Pasar Desa dilaksanakan secara swakelola

oleh

Timlak

Desa

dan

dengan

mengembangkan/

meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat, dan tidak boleh dilaksanakan dengan pola rekanan. Guna menghimpun potensi swadaya dan mendayagunakan sumber daya lokal yang ada, penyediaan bahan dan tenaga kerja seoptimal mungkin memanfaatkan sumber daya lokal yang diprioritaskan pada RTHM (data PPLS ’08) ada di desa bersangkutan dengan pola padat karya. terhadap

Fasilitasi pemberdayaan

Pengembangan Pasar Desa pada tahun 2014 dapat

menghasilkan 4 pasar desa terbaik di Jawa Timur yaitu Pasar Desa ” SUMBER REJEKI” Desa Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, Pasar Desa ”SELOPURO” Desa Selopuro Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar, Pasar Desa ”UJUNG PANGKAH” Desa Pangkah

Kulon ecamatan

Ujungpangkah Kabupaten Gresik, Pasar Desa ”RAYA KEMLAGI” Desa Kemlagi Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto. Target yang belum sepenuhnya tercapai dapat dioptimalkan pada tahapan pembangunan berikutnya, karena pasar desa sebagai salah satu lembaga penggerak ekonomi masyarakat di desa yang dapat membantu

mendorong

pertumbuhan

ekonomi

di

pedesaan

dan

meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Pada tahun 2014, Kebijakan prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur merancang program untuk menangani kemiskinan perempuan, terutama bagi rumah tangga yang Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) melalui Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan. Program tidak hanya sebagai upaya jangka pendek untuk memberikan bantuan kepada KRTP tetapi terlebih daripada itu adalah sebagai program yang berkelanjutan dalam rangka untuk mengantisipasi adanya perangkap kemiskinan (poverty trap) pada KRTP. Adapun sasaran untuk bantuan keuangan Pilot Project Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan Tahun 2014 dialokasikan untuk 3.309 KRTP di 54 Desa 36 Kecamatan 10 Kabupaten. Pencapaian kinerja Tujuan 2. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pengembangan TTG, SDA dan sarana prasarana dasar masyarakat, di jabarkan dalam sasaran strategis 2, yaitu


18

Meningkatnya

pusat

layanan

informasi

TTG,

dan

aksesibilitas

masyarakat miskin terhadap pengembangan SDA dan sarana prasarana dasar.

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya pusat layanan informasi TTG, dan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pengembangan SDA dan sarana prasarana dasar.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Prosentase peningkatan pusat layanan informasi teknologi di desa/kel. (Wartek dan Posyantek).

36,6%

26,7%

72,9%

Prosentase peningkatan desa yang mendapatkan aksesibilitas terhadap pengembangan SDA dan sarana prasarana dasar.

16,2%

16,8%

103,5%


88,2 %

Sasaran strategis 2 ini didukung oleh 2 indikator kinerja yaitu Prosentase peningkatan pusat layanan informasi teknologi di desa/kel. (Wartek dan Posyantek) dan Prosentase

peningkatan desa yang

mendapatkan aksesibilitas terhadap pengembangan SDA dan sarana prasarana dasar. Pencapaian indikator kinerja Prosentase peningkatan pusat layanan informasi teknologi di desa/kel. (Wartek dan Posyantek pada tahun 2014 dari target sebesar 36,6 %, terealisasi sebesar 26,7 % atau tingkat pencapaian sebesar 72,9 %. Tingkat pencapaian ini belum optimal karena adanya kendala pada fasilitasi wartek/posyantek yang tidak memenuhi kelengkapan secara administratif. Pencapaian indikator kinerja Prosentase

peningkatan desa yang mendapatkan aksesibilitas

terhadap pengembangan SDA dan sarana prasarana dasar pada tahun


19

2014 dari target 16,2 % terealisasi sebesar 16,8 % atau tingkat pencapaian sebesar 103,5 %. Realisasi target pada tahun 2014 lebih sedikit dibandingkan dengan realisasi target pada 3 tahun sebelumnya (sebagaimana digambarkan diagram target dan realisasi kinerja indikator sasaran 2 dibawah ini). Hal ini dikarenakan dikarenakan

alokasi bantuan kepada masyarakat

yang menurun sebagai akibat dari adanya kebijakan terkait dengan mekanisme pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat. DIAGRAM TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2010 – 2014 INDIKATOR SASARAN 2 (Prosentase peningkatan pusat layanan informasi teknologi di desa/kel. (Wartek dan Posyantek)).

Prosentase tingkat pencapaian kinerja indikator Prosentase peningkatan pusat layanan informasi teknologi di desa/kel. (Wartek dan Posyantek) cukup bervariasi sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, selain dikarenakan adanya kebijakan terkait dengan mekanisme bantuan kepada masyarakat, pada tahun 2014 capaian kinerja yang belum optimal

ini

disebabkan

wartek/posyantek

yang

karena tidak

kelemahan

memenuhi

administrasi

kelengkapan,

demikian, target jangka menengah terealisasi dengan baik.

dari

walaupun Sampai

dengan tahun 2014 target kinerja jangka menengah adalah sebesar 180 % (56 wartek/posyantek) dari kondisi awal sebanyak 20 posyantek pada


20

tahun 2010 terealisasi menjadi

57 wartek/posyantek (185 %) pada

tahun 2014 atau tingkat pencapaian sebesar 103 %.

selengkapnya

grafik pencapaian kinerja selama 5 tahun terakhir sebagaimana tersaji di bawah ini. GRAFIK CAPAIAN KINERJA TAHUN 2009-2014 INDIKATOR SASARAN 2 (Prosentase peningkatan pusat layanan informasi teknologi di desa/kel. (Wartek dan Posyantek)).

Warung Teknologi (Wartek) dan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) merupakan media fasilitasi informasi teknologi tepat guna di desa/kel untuk

menunjang

Pengembangan

Wilayah

melalui

peningkatan

Kualitas Sumberdaya manusia dan pemanfaatan sumberdaya alam secara bertanggungjawab menuju keunggulan kompetitif dalam persaingan lokal, regional dan global serta mendorong tumbuhnya inovasi di bidang teknologi. Wartek dan Posyantek yang difasilitasi diharapkan berfungsi sebagai media

yang

mampu

menyebarluaskan

informasi

maupun

mendayagunaan TTG di wilayah masing-masing. Beberapa contoh kemanfaatan bantuan terhadap Wartek/Posyantek antara lain 1. Bantuan yang dilaksanakan dalam bentuk pengadaan Alat TTG berupa Hand Traktor dan kelengkapannya yang pelaksanaanya sudah terealisasi 100% antara lain Wartek Poktan Bina


21

Sejahtera

Desa

Pucang

Anom

Kecamatan

Jambersari

Darussolah Kabupaten Bodowoso, Wartek Taruna Net Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, Wartek Melirang Baru Desa Melirang Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik,

Wartek

Manunggal

Desa

Campursari

Kecamatan

Karangjati Kabupaten Ngawi, Wartek Samporna Desa Bulung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan. Dengan adanya bantuan alat TTG Hand tractor tersebut masyarakat dapat lebih ringan dalam mengerjakan lahan pertanian yang dulu menelan biaya yang cukup besar. Sistem yang digunakan Wartek, yaitu sistem sewa alat TTG bagi masyarakat petani dan dari hasil pemasukan uang sewa nantinya dapat dikembangkan oleh Wartek. Dengan bantuan alat TTG ini, dapat menghilangkan lingkaran setan bagi para petani tradisional menjadi petani yang modern, dengan biaya yang cukup murah. 2. Kelompok Usaha Lilin Cantik Pijar Mas Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar dilaksanakan dalam bentuk pengadaan Alat TTG berupa Alat Pembuat Lilin dan kelengkapan pendukungnya yang pelaksanaanya sudah terealisasi 100%. 3. Warung TTG Desa Padelegan kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dilaksanakan dalam bentuk pengadaan Alat TTG berupa Pengadaan Mesin Pengering serbaguna. Pelaksanaan sudah terealisasi 100%. 4. Wartek Nusa Indah Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo dilaksanakan dalam bentuk pengadaan Alat TTG berupa Pengadaan Mesin Pembuatan Sari Kedelai, mesin penepung, mesin pembuat gethuk, mesin penggiling daging, dan mesin genset. Pelaksanaan sudah terealisasi 100%. 5. Wartek/Posyantek Krupuk Pasir Desa Sekoto Kecamatan Badas Kabupaten Kediri dilaksanakan dalam bentuk pengadaan Alat TTG berupa Mesin Penggiling Padi dan oli untuk operasional awal. Pelaksanaan sudah terealisasi 100%. 6. Posyantek

Panggung

Bahari

Kelurahan

Panggungrejo

Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dilaksanakan dalam Renja Bapemas Prov. Jatim 2016

22

bentuk pengadaan TTG berupa Pembelian 3 buah Mesin Penghancur Cangkang Kerang. Pelaksanaan sudah terealisasi 100%. 7. Wartek/Posyantek

Sidorukun

Desa

Panditan

Kecamatan

Lumbang Kabupaten Pasuruan dilaksanakan dalam bentuk pembuatan TTG berupa Biogas 5 Unit. Pelaksanaan sudah terealisasi 100%. Bapemas Provinsi Jawa Timur juga secara rutin mengikuti event tahunan Gelar TTG Tingkat Nasional yang dilaksanakan oleh Dirjen PMD Kemendagri Sebagai langkah strategis dalam penyebarluasan informasi berbagai teknologi yang dapat memberikan nilai tambah kepada masyarakat. Sebagai forum untuk menggali gagasan pemikiran dalam rangka penyusunan kebijakan penerapan dan pengembangan TTG dalam upaya pemberdayaan masyarakat dimasa Kini dan masa mendatang Pada tahun 2014 Gelar TTG Nasional di Kalimantan Timur diikuti Provinsi Jawa Timur dengan disertai 22 Kab/Kota di Jawa Timur, 2 SKPD di Pemerintahan Prov. Jatim dan 3 Perguruan Tinggi. Prestasi yang di capai pada acara tahunan tersebut adalah sebagai Juara Harapan Ke I Stand Terbaik Provinsi sedangkan pada tahun 2013 TTG di Sumatera Barat sebagai Juara Harapan Ke III Stand Terbaik Provinsi. Capaian indikator kinerja sasaran Prosentase peningkatan desa yang mendapatkan aksesibilitas terhadap pengembangan SDA dan sarana prasarana dasar pada tahun 2014 dari target sebesar 16,2 % telah terealisasi sebesar 16,8 %. tahun

2012

belum

mencapai

Realisasi target indikator ini pada optimal

sebagaimana

yang

telah

ditargetkan, dikarenakan adanya perubahan kebijakan terkait dengan mekanisme pengalokasian bantuan kepada masyarakat, sehingga berpengaruh terhadap pencapaian kinerja,

walaupun demikian pada

tahun 2013 dan 2014, realisasi capaian kinerja telah mengalami peningkatan

dari

target

yang

telah

ditetapkan.

Selengkapnya

sebagaimana disajikan dalam gambar diagram capaian target dan


23

realisasi kinerja sasaran 2 dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dibawah ini.

DIAGRAM TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2010 – 2014 INDIKATOR SASARAN 2 (Prosentase peningkatan desa yang mendapatkan aksesibilitas terhadap pengembangan SDA dan sarana prasarana dasar).

Capaian kinerja jangka menengah Prosentase peningkatan desa yang mendapatkan aksesibilitas terhadap pengembangan SDA dan sarana prasarana dari kondisi 0 % (85 desa), ditargetkan sampai dengan 5 tahun adalah adanya peningkatan sebesar 153 % atau menjadi 215 desa, dan dari target tersebut pada tahun 2014 telah terealisasi sebesar 285 % (327 desa) atau prosentase tingkat pencapaian kinerja jangka menengah adalah sebesar 186 %.

Selengkapnya grafik

capaian kinerja tahun 2010-2014 indikator Prosentase

peningkatan

desa yang mendapatkan aksesibilitas terhadap pengembangan SDA dan sarana prasarana dasar adalah sebagaimana digambarkan dalam grafik dibawah ini.


24

GRAFIK CAPAIAN KINERJA TAHUN 2010-2014 INDIKATOR SASARAN 2 (Prosentase peningkatan desa yang mendapatkan aksesibilitas terhadap pengembangan SDA dan sarana prasarana dasar).

Pencapaian keberdayaan

ini

didukung

masyarakat

pelaksanaan dengan

program

kegiatan-kegiatan

peningkatan antara

lain

Pemberdayaan Masyarakat dalam pemanfaatan SDA, Sumber mata air, Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai Pengembangan Potensi Desa/Kel. serta Pengembangan Sumber Daya Lokal Berbasis Kawasan. Melalui

kegiatan

dimaksud,

pada

tahun

2014

telah

terbantu

masyarakat miskin di lokasi kegiatan antara lain yaitu : 1. Pembangunan 10 bak penampung air / tandon / bak mata air yang dilengkapi dengan mesin pompa air selanjutnya dilalirkan ke rumah penduduk dengan perpipaan dan dapat dinikmati oleh 775 RTS di 10 desa. 2. Pembangunan 7 jaringan perpipaan air bersih sepanjang 5500 meter pada 7 desa. 3. Pembangunan

sarana

MCK

dan

air

bersih

yang

dapat

dimanfaatkan oleh 176 RTM di 2 desa. 4. Pembangunan prasarana penunjang kesehatan lingkungan berupa Pemavingan jalan lingkungan (volume:

120x 3 m),

Pembangunan Talut Pengaman jalan, Pembangunan saluran air


25

pemukiman (ukuran 0,6 x 0,7 x 200 M3), Pembangunan Plengsengan (volume 40x0,045x1 M). 5. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebesar Rp. 21.110.500,- (Dua puluh satu juta seratus sepuluh ribu lima ratus rupiah), dengan hasil terlatihnya 147 (seratus empat puluh tujuh) RTM di Desa Pesisir Pantai yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan produksi; 6. Tersedianya Bantuan Modal Usaha bagi masyarakat sebesar Rp. 170.281.200,- (Seratus tujuh puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) di 6 Desa pesisir pantai melalui Usaha simpan pinjam kepada 20 Pokmas (195 orang RTM); 7. Berkembangnya usaha ekonomi produktif masyarakat di 6 Desa pesisir pantai, yang sesuai dengan potensi unggulan Desa lokasi melalui

usaha sektor riil dan usaha swakelola dengan

penyerapan tenaga kerja sebanyak 33 orang; 8. Dana bantuan untuk Kegiatan Konservasi Alam (Penanaman pohon Bakau sebanyak 5.300 batang ) dengan dana sebesar Rp. 13.320.000,- (Tiga belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

dengan

hasil

penanaman pohon

terlaksananya

Bakau

konservasi

sebanyak 5.300 bibit

dengan

di 2 Desa

(Desa Ambat Kecamatan Tlanakan Kab. Pamekasan dan Desa Curah Dringu Kec. Tongas Kabupaten Probolinggo); Pencapaian Kinerja Tujuan 3. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan dan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, di jabarkan dalam peningkatan

jumlah

desa/kel

sasaran strategis, yaitu Terwujudnya yang

menerapkan

pembangunan yang partisipatif dan pelestarian nilai

manajemen sosial budaya

masyarakat. Sasaran Startegis 3.1. Terwujudnya peningkatan jumlah desa/kel yang menerapkan manajemen pembangunan yang partisipatif dan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat.


26

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Prosentase peningkatan desa/kel. Yang menerapkan Sistim Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP).

16,1%

9,8%

61 %

Prosentase peningkatan komunitas masyarakat pelestari nilai nilai sosial budaya masyarakat.

13,82%

17,02%

123,12%


92 %

Capaian indikator kinerja sasaran Prosentase peningkatan desa/kel.

Yang

menerapkan

Sistim

Manajemen

Pembangunan

Partisipatif (SMPP), pada tahun 2014 dari target kinerja sebesar 16,1 %, terealisasi sebesar 9,8 % atau prosentase capaian kinerja adalah sebesar 61 %. DIAGRAM TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2010 – 2014 INDIKATOR SASARAN 3 (Prosentase peningkatan desa/kel. Yang menerapkan Sistim Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP)).

Sebagaimana diagram target dan realisasi kinerja tahun 2010 – 2014 indikator sasaran 3 diatas, Realisasi kinerja pada tahun 2010 dan 2011 lebih baik dibandingkan dengan tahun 2012 sampai dengan 2014, hal ini menggambarkan peningkatan desa/kel yang menerapkan SMPP pada tahun 2010 sampai denga 2011 cukup signifikan, sedangkan pada tahun


27

2012 sampai dengan tahun 2014, peningkatannya cenderung lebih kecil, hal ini dikarenakan desa/kel yang menerapkan SMPP telah difasilitasi oleh program PNPM MP. Walaupun demikian secara akumulasi, target jangka menengah selama 5 tahun yang telah ditargetkan peningkatan sebesar 184 % (216 desa) dari kondisi awal 76 desa pada tahun 2010, sampai dengan akhir jangka menengah tahun 2014, terealisasi peningkatan sebesar 388 % atau menjadi 371 desa sehingga prosentase capaian kinerja adalah sebesar 211 %. GRAFIK CAPAIAN KINERJA TAHUN 2010-2014 INDIKATOR SASARAN 3 (Prosentase peningkatan desa/kel. Yang menerapkan Sistim Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP)).

Kegiatan dan penetapan capaian dalam rangka mengoptimalkan kualitas pengelolaan pembangunan desa secara partisipatif dalam bentuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa), Pengelolaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa (APB-Desa), Pelaksanaan Program dan Pertanggung Jawaban Penyelengaraan Pemerintahan Desa sebagai satu kesatuan dengan

sistem perencanaan dan pengelolaan

pembangunan. Pencapaian

indikator

sasaran

strategis

yang

mendukung

sasaran ke 3 yang kedua adalah Prosentase peningkatan komunitas masyarakat pelestari nilai nilai sosial budaya masyarakat. Pada tahun 2014, target indikator kinerja ini adalah sebesar 13,8 % dan terealisasi


28

sebesar 17 % atau prosentase capaian kinerja sebesar 123,1 %. Realisasi target kinerja ini lebih baik apabila dibandingkan dengan realisasi tahun yang lalu (tahun 2013), bahkan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 realisasi target kinerja ini selalu mencapai target kinerjanya, sebagaimana digambarkan dalam gambar diagram target dan realisasi kinerja dibawah ini. DIAGRAM TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2010 – 2014 INDIKATOR SASARAN 3 (Prosentase peningkatan komunitas masyarakat pelestari nilai nilai sosial budaya masyarakat).

Prosentase pencapaian kinerja Prosentase peningkatan komunitas masyarakat pelestari nilai nilai sosial budaya masyarakat selama 5 tahun bervariasi, walaupun prosentase peningkatan dari tahun ke tahun nilainya lebih kecil sebagaimana yang telah ditargetkan, namun a demikian tingkat pencapaiannya masih pada kisaran 99 % sampai dengan 100 %.

Kondisi awal terdapat 46 komunitas masyarakat

pelestari nilai-nilai sosial budaya masyarakat dan pada tahun 2014 ditargetkan peningkatan sebesar 247 komunitas, adapun realisasi target kinerja sampai dengan tahun 2014 adalah terdapat peningkatan komunitas masyarakat pelestari nilai-nilai sosial budaya masyarakat sebanyak 385 komunitas atau terdapat peningkatan capaian kinerja selama 5 tahun sebesar 156 %, selengkapnya sebagaimana disajikan dalam grafik capaian kinerja tahun 2010 – 2014 dibawah ini.


29

GRAFIK CAPAIAN KINERJA TAHUN 2010-2014 INDIKATOR SASARAN 3 (Prosentase peningkatan komunitas masyarakat pelestari nilai nilai sosial budaya masyarakat).

Pencapaian target indikator ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka mendukung kegiatan Posyandu, PMT-AS dan PSN- Demam Berdarah upaya pemberdayaan masyarakat

mendukung

bidang

kesehatan

dilaksanakan

dengan

penyediaan layanan kesehatan dasar yang mudah, cepat dan murah serta

menyangkut

lembaga-lembaga

kemandirian swadaya

masyarakat

masyarakat

untuk

(LSM,

mengorganisir

PKK,

Dasawisma,

Posyandu, dll) untuk menanggulangi faktor resiko penyakit dengan lebih menekankan pada upaya promotif, preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif. Pemberdayaan Penyandang cacat untuk mewujudkan

kemandirian

penyandang

cacat

dalam

rangka

penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Community Capasity Building

menumbuhkan

kemitraan

antara

masyarakat

dengan

pemerintah, berkembangnya potensi ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat untuk mengembangkan kapasitas individu, kapasitas ekonomi dan kapasitas kelembagaan masyarakat dengan penekanan pada peningkatan partisipasi dan keswadayaan masyarakat. Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan sebagai upaya mendorong terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat sekitar hutan melalui pemberdayaan

kelompok


rumah

tangga

miskin,

penguatan 30

kelembagaan dan pengembangan potensi ekonomi masyarakat sekitar hutan.

Pengembangan

adat

Memberdayakan

kelompok-kelompok

masyarakat pengembang seni budaya masyarakat Lokal, khususnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi kelompok tersebut dalam upaya untuk tetap melestarikan seni budaya dimaksud, melalui pengembangan usaha produktif yang sesuai. Prestasi yang dicapai pada tahun 2014 di bidang peningkatan komunitas masyarakat pelestari nilai nilai sosial budaya masyarakat adalah : 1. Pemenang I tingkat Nasional Perlombaan Desa dan Kelurahan Nasional Tahun 2014, yaitu Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Malang; 2. Juara I Tingkat Nasional Pelaksana Gotong Royong Terbaik Kategori Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun; 3. Juara I Tingkat Nasional Pelaksana Gotong Royong Terbaik Kategori Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Pencapaian Kinerja Tujuan 4. Meningkatnya Kapasitas SDM dan Kelembagaan Masyarakat desa/kel, dijabarkan dalam Sasaran Strategis Terwujudnya peningkatan jumlah desa/kel. Yang memiliki Klasifikasi Sasaran

tingkat perkembangan desa/kelurahan di Jawa Timur. strategis

dimaksud diukur dengan

indikator Prosentase

peningkatan desa dan kelurahan yang telah memiliki klasifikasi TPD/Kel. Sasaran Strategis 4.1 Terwujudnya peningkatan jumlah desa/kel. Yang memiliki Klasifikasi tingkat perkembangan desa/kelurahan di Jawa Timur.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator Kinerja Prosentase peningkatan desa dan kelurahan yang telah memiliki klasifikasi TPD/Kel.

Target

Realisasi

%

24,0%

70,8%

295,47%

Target Tahun 2014 untuk indikator Prosentase peningkatan desa dan kelurahan yang telah memiliki klasifikasi TPD/Kel. adalah sebesar 24 % dan telah terealisasi sebesar 70,8 % atau prosentase capaian kinerja adalah sebesar 295,47 %. Pencapaian realisasi target pada tahun ini lebih baik daripada 4 tahun sebelumnya.


Sebagaimana digambarkan

31

dalam diagram target dan realisasi kinerja di bawah ini, pada tahun 2010 dari target

6,9 % (770 ds/kel) terealisasi sebesar 4,7 % (754

ds/kel) atau tingkat pencapaian sebesar 68 %, hal ini dikarenakan pada tahun 2010 adalah proses penyempurnaan aplikasi pendataan dan pengolahan Tingkat Perkembangan Desa/Kelurahan (TPD/K) dan penyiapan pengelolaan secara online. Pada tahun 2011 dari target 13 % (870 ds/kel), terealisasi sebesar 22,9 % (927 ds/kel) atau prosentase pencapaian sebesar 176 %,

Pada Tahun 2012 dari target 34,5 % (

1170 ds/kel) telah terealisasi sebesar 69,1 % (1568 ds/kel). Pada Tahun 2013 dari target 42,7 % (1670 ds/kel) telah terealisasi 116,5 % (3.394 ds/kel) dan terus meningkat pada tahun 2014 menjadi 5796 desa yang telah memiliki klasifikasi TPD/K atau meningkat sebesar 295 %. DIAGRAM TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2010 – 2014 INDIKATOR SASARAN 4 (Prosentase peningkatan desa dan kelurahan yang telah memiliki klasifikasi TPD/Kel.).

Pencapaian target kinerja terus meningkat dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, sehingga target kinerja jangka menengah yang ditargetkan peningkatan 188 % selama 5 tahun (2010 – 2014) dari kondisi awal 720 desa/kel telah tercapai menjadi 5.796 desa/kel yang telah memiliki klasifikasi TPD/K atau terjadi peningkatan selama 5 tahun sebesar 376 %, dan di tingkat nasional, jawa timur adalah salah satu Renja Bapemas Prov. Jatim 2016

32

provinsi yang telah memiliki klasifikasi TPD/K dengan jumlah desa/kel. terbanyak diantara 33 provinsi se Indonesia, selengkapnya capaian kinerja selama 5 tahun sebagaimana tergambar dalam grafik prosentase pencapaian kinerja sasaran dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dibawah ini. GRAFIK CAPAIAN KINERJA TAHUN 2010-2014 INDIKATOR SASARAN 4 (Prosentase peningkatan desa dan kelurahan yang telah memiliki klasifikasi TPD/Kel.).

Capaian kinerja yang melampaui target ini disebabkan karena dukungan sarana prasarana teknologi informasi penunjang pendataan dan pengolahan data yang ada pada setiap jenjang tingkatan, mulai dari tingkat desa/kel, Kab./Kota dan Provinsi, dan telah berfungsinya Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Profil Desa/Kel. Pengolahan data telah dilakukan secara elektronik melalui aplikasi dan dapat dilakukan secara online melalui website menjadi memudahkan pelaksanaan pendataan dan penyusunan profil desa/kel. Untuk lebih meningkatkan kinerja, keterbatasan sarana pendataan yang ada di desa/kelurahan perlu menjadi prioritas pengembangan jaringan informasi profil desa/kel di Jawa Timur, karena dengan ketersediaan data dan informasi profil desa/kel. di Jawa Timur yang terupdate setiap waktu secara berkala akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui potensi, data dasar dan klasifikasi tingkat perkembangan desa/kel. Yang dengan demikian dapat


33

dimanfaatkan sebagai data base proses perencanaan pembangunan yang partisipatif di desa/kel. Bagi desa/kelurahan yang data profilnya sudah masuk di website

prodeskel.pmd.kemendagri.go.id,

desa/kelurahan

tersebut

dapat mengetahui keberadaan indek-indek yang ada di desa/kelurahan masing-masing seperti : 1. Indek Ekonomi Masyarakat 2. Indek Pendidikan Masyarakat 3. Indek Kesehatan Masyarakat 4. Indek Keamanan dan Ketertiban 5. Indek Kedaulatan Politik Masyarakat 6. Indek Peran serta masyarakat dalam pembangunan Selain dapat mengetahui angka indeks sebagaimana dimaksud, dapat pula diketahui klasifikasi tingkat perkembangan desa/kelurahan setiap tahun (Kurang Berkembang, Lamban Berkembang, Berkembang, Cepat Berkembang ), tingkat perkembangan desa/kelurahan setiap lima tahun (Swadaya, Swasembada, Swakarya), tingkat kategori desa/kel. (Madya, Mula, Lanjut) dan tipologi desa/kel. (Persawahan, Pesisir, Perdagangan pertanian, dsb). Pada Tahun 2013, dari 3394 desa/kel. Yang telah memiliki profil desa/kel. Dapat diketahui tingkat perkembangan desa/kel. Dengan klasifikasi Swadaya sebanyak 2.047 ds/kel., Swakarya sebanyak 1.145 ds/kel., dan Swasembada 202 ds/kel. Pada Tahun 2014, dari 5796 desa/kel. Yang telah memiliki profil desa/kel. Dapat diketahui tingkat perkembangan desa/kel. Dengan klasifikasi Swadaya sebanyak 2.047 ds/kel., Swakarya sebanyak 1.145 ds/kel., dan Swasembada 202 ds/kel.


34

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2014 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROVINSI JAWA TIMUR

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

1

2

1

Urusan Pemerintahan

1.22

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1.22.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.22.01.099

Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.22.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.22.02.099

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.22.03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.22.03.099

PeningkatanDisiplin Aparatur

1.22.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.22.05.099



Target dan Realisasi Kinerja Program dan Realisasi Realisasi Realisasi Capaian Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Kinerja Kinerja Target Kinerja Program dan Hasil Program Capaian Indikator Kinerja Program (outcome)/ Capaian Program Kegiatan s/d dan Keluaran Program Kegiatan (output) (Renstra SKPD) Akhir Tahun Target Renja Realisasi Kegiatan s/d (Renstra Tingkat realisasi Tahun 2009 - 2014 Renstra SKPD SKPD Tahun Renja SKPD Tahun 2013 (nSKPD) Tahun (%) 2009-2014 2014 Tahun 2014 3) 2009 - 2014 3

Terpenuhinya administrasi perkantoran selama 1 tahun

4

5

100%

6

7

8

9=(5+7)

10 = 9/4

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun/direnovasi

25 Sarpras

25

5

5

100%

30

120%

Jumlah pengadaan sarana kantor

28 Sarpras

34

5

5

100%

39

139%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

23

4

4

100%

27

123%

Persentase ketersediaan kelengkapan seragam dan atribut pegawai

Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas SDM

100%

22

orang

35

1.22.06

Program Peningkatan Pembangunan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.22.06.099

Peningkatan Pembangunan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.22.09

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1.22.09.099

Pelayanan kepada masyarakat

1.22.07

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

1.22.07.098

Penyusunan Database SKPD sebagai Jumlah Update database SKPD Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur

1.22.15

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan (SMEP, SIEVAB, LRA, NERACA, CALK)

25 dokume n

25

2

2

100%

27

108%

Jumlah pembinaan mental spiritual yang dilaksanakan

50

kali

56

0

0

0%

56

112%

20

kali

20

4

4

100%

24

120%

Prosentase kelembagaan TTG yang terbentuk di desa/kel. Dan kecamatan

0,66%

0,53%

0,15%

0,14%

92%

0,7%

102%

Prosentase peningkatan desa yang mendapatkan aksebilitas terhadap pengembangan SDA dan Sarana Prasarana dasar

153%

146,00%

16,20%

16,80%

104%

162,8%

106%

1.22.15.052

Pendampingan Pemanfaatan dan Jumlah desa/kel. yang terfasilitasi Penerapan TTG dan Kerjasama dengan membentuk Wartek / Posyantek Perguruan Tinggi

56

ds

45 desa

13 desa

12 desa

92%

57

102%

1.22.15.048

Gelar TTG Nasional

38 kab/kot a

25 kab/kota

38 kab./kota

25 kab./kota

66%

32

83%

1.22.15.045

Pemberdayaan Masyarakat dalam Jumlah desa yang Sarpras direhab pemanfaatan SDA dan Peningkatanan (dinding/lantai/jamban) Sarana & Prasarana Perdesaan

22

7

7

100%

29

97%


jumlah Kab./Kota yang mengikuti Pameran Gelar TTG setiap th

30

ds

36

1.22.15.046

Pemberdayaan Masyarakat dalam pemanfaatan dan pelestarian sumber mata air

Jumlah RTM pemanfaat Sarpras air bersih yang dikembangkan dari SMA

40

ds

35

10

10

100%

45

113%

1.22.15.021

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai

Jumlah komunitas RTS desa pesisir pantai yang difasilitasi pemberdayaan masyarakat

40

ds

30

6

6

100%

36

90%

1.22.15.040

Pemberdayaan Potensi Desa dan Kelurahan

Jumlah komunitas RTS yang difasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan potensi desa

50

ds

46

6

6

100%

52

104%

1.22.15.043

Program Pengembangan Sumberdaya Jumlah komunitas RTS pengembangan Lokal Berbasis Kawasan model kawasan berbasis sumber daya lokal

68

ds

72

18

18

100%

90

132%

1.22.15.053

Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)

Prosentase Fasilitator PNPM MP yang aktif di Provinsi Jawa Timur

100%

100%

100%

100%

100%

1

100%

122.16

Program Pengembangan Lembaga Prosentase desa/kel. yang telah Ekonomi Pedesaan terbentuk kelompok pemberdayaan usaha ekonomi produktif

16%

14%

1,18%

1,52%

129%

15%

96%

Prosentase RTSM yang terbantu melalui program penanggulangan kemiskinan

100%

52,3%

11%

19%

95%

72%

72%

Jumlah Desa/Kel. yang terfasilitasi membentuk kelompok unit pengelola keuangan dan usaha (UPKu)

500

desa

367

0

0

0%

367

73%

50

desa

57

0

0

0%

57

114%

122.16.046

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

122.16.049

Pengembangan Usaha Ekonomi Desa Jumlah desa/kel yang terfasilitasi membentuk Usaha Ekonomi Desa (UED)


37

122.16.014

Pengembangan BUMDes

122.16.048

Pengembangan Ekonomi Kawasan dan Jumlah pasar desa/kel yang terfasilitasi Pengembangan Pasar Desa untuk dikembangkan

122.16.045

Pemberdayaan Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKu)

Prosentase UPKu yang terpetakan sehat

122.16.030

Pemberdayaan Ekonomi Rakyat berbasis Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Jumlah Data LKM pada 38 Kab./kota

122.16.050

Pedampingan, Monitoring dan Evaluasi Jumlah data RTSM yang tervalidasi untuk serta Pendataan Jalan Lain menuju bantuan program penanggulangan Kesejahteraan Rakyat (JALINKESRA) kemiskinan

493004

122.16.031

Optimalisasi Peran dan fungsi TKPK Prosentase TKPKD yang telah terbentuk Provinsi Jawa Timur / Koordinasi dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kelompok Program Pemberdayaan Masyarakat

1.22.16.042

Unit Pengaduan Masyarakat Program Prosentase pengaduan masyarakat yang Beras bersubsidi dan BBM terselesaikan

122.16.047

Pro Poor Award

Jumlah pemenang Propoor Award bidang Pemerintah, Non Pemerintah dan Perorangan

122.16.049

Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

Jumlah desa yang terfasilitasi PUEM/UPKu

122.16.056

Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan

Jumlah KRTP Desil I yang terverifikasi dan diberikan bantuan


Jumlah desa/kel yang terfasilitasi membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

50

ds

42

10

20

200%

62

124%

100

pasar

40

20

25

125%

65

65%

60,0%

60%

60%

100%

60%

100%

38 kab/kota

38 kab/kota

38 kab/kota

100%

38

100%

257.869 98.608 RTSM

54.229 RTSM

55%

312.098

63%

100%

100% 38 Kab./Kota

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0

0

0

1

100%

21 pemena ng

14

5

5

100%

19

90%

29 PUEM

-

17

17

-

17

59%

-

3.309

3.309

100%

3.309

4%

60%

38 kab/kot a

76.283

RTSM

KRTP

38

122.16.057

Jalin MATRA batuan rumah tangga sangat miskin

Jumlah RTSM Desil I yang terverifikasi dan diberikan bantuan

122.17

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa

% dokumen perencanaan yang tersusun secara partisipatif % desa / kel. yang terfasilitasi dalam membentuk komunitas masyarakat pengembangan nilai sosial dan budaya Jumlah RPJMDes yang tersusun

-

2.961

2.961

100%

2.961

3%

9,8%

5,07%

2%

1,97%

99%

0

72%

16,46%

12,51%

3%

3%

90%

0

94%

152 120 RPJMDes

120

100%

272

45%

101.992

RTSM

122.17.054

Pengembangan labsite dan implementasi serta pendampingan Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP)

122.17.043

Pengembangan Wilayah Terpadu Antar Desa (PWTAD)

Jumlah kawasan terpadu antar desa yang dikembangkan

50 kawasa n

35

10 kawasan

5

50%

40

80%

122.17.053

Lomba Desa/Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Berhasil

Jumlah Desa/kel. Berhasil di Jatim

40

ds/kel

24 4 desa, 4 kel.

8

100%

32

80%

122.17.051

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan program/kegiatan

30

dok

18

6 dokumen

6

120%

24

80%

122.17.059

Penyebarluasan Informasi tentang Pembangunan yang berwawasan Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah buletin tentang Pembangunan yang berwawasan Pemberdayaan Masyarakat

51035

expl

32000

9000 ex

9000

100%

41.000

80%

122.17.057

Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka mendukung kegiatan Posyandu, PMT-AS dan PSN- Demam Berdarah Model Pemberdayaan Penyandang Cacat di Jawa Timur

Jumlah desa/kel. yang terfasilitasi UP2K PKK

76

ds/kel

29

38 ds

38

76%

67

88%

Jumlah komunitas masyarakat penyandang cacat yng diberdayakan

50

penca

34

10 Penca

5

60%

39

78%

Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat Pondok Pesantren

Jumlah komunitas masyarakat pondok pesantren yang diberdayakan

50 Ponpes

25

10 Ponpes

6

60%

31

62%

122.17.055

122.17.060


600 RPJMD es

39

122.17.050

Pengembangan Keswadayaan Masyarakat Desa /Kelurahan (Community Capasity Building)

Jumlah desa/kel mandiri partisipatif dan ekonomis yg dikembangkan

40

122.17.058

Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat

Jumlah komunitas masyarakat pengembang adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya yang diberdayakan

122.17.061

Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Pembinaan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Jumlah Peserta Rakor / orientasi PKK

822

1.22.18

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

% desa/kel yang telah terfasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan dan pelatihan SDM di desa/kel.

25%

1.22.18.026

Sistem Informasi Penyusunan data profil desa dan kelurahan (SI-PDK)

% desa dan kelurahan yang telah melaksanakan pendataan (entry) profil desa dan kelurahan

8502

1.22.18.048

Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan

Jumlah pemanfaat ketersediaan informasi pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di Jatim

1.22.18.028

Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) di Jatim

Jumlah KPM yang terlatih sesuai Permendagri 7 / 2007

1.22.18.049

1.22.18.047

122.17.056

122.17.062

8 desa/kel.

8

100%

32

80%

50 komunit as

20 10 komunitas

7

70%

27

54%

jumlah komunitas masyarakat sekitar hutan yang diberdayakan

50 komunit as

17 10 komunitas

10

70%

27

54%

Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan BBGRM

38 Kab./Ko ta

38 Kab./Kota 38 Kab./Kota

38 Kab./Kota

100%

38

100%

ds/kel

24

-

-

-

-

0

0%

30,2%

20,0%

30%

150,8%

1

242%

3394

5464

5796

106%

5796

68%

260000 pemanf 84000 pemanfaat aat

52000 pemanfaat

110.000 pemanfaat

212%

194.000

75%

orang

desa

500

KPM

300 KPM

184 KPM

184 KPM

100%

484

97%

Pendidikan Kemasyarakatan dalam Jumlah modul pelatihan PMD/K yang rangka pemberdayaan dan peningkatan tersusun sesuai dg Permendagri No. 19 kualitas masyarakat desa/kel. Th 2007

15

modul

3

5 Modul

3

60%

6

40%

Pengembangan Desa Mandiri berbasis Jumlah desa mandiri di Jawa Timur Kawasan Perdesaan

40

ds

21

8 desa

8

100%

29

73%


40

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN (2015) PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROVINSI JAWA TIMUR

Kode No. Sasaran Renja Program Program/Kegitan Kegiatan

1

2

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

3

Target Renstra SKPD pada Tahun 2014 s/d 2019 (periode Renstra SKPD)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (n2)

Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan /2015 (Tahun n-1) yang dievaluasi

5

6

7

I

II

III

IV

8

9

10

11

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

K Rp K Rp K Rp -

Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang baik

x.xx.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

x.xx.01.19

Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

Indeks kepuasan masyarakat/ aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor

13 = 12/7x100

14 = 6 + 12

K

Rp

K (%)

K

Rp (%)

13.849.842.194

100%

2.890.061.060

21,59%

491.658.300

21,59%

491.658.300

21,59% 17,01%

100%

13.849.842.194

100%

2.890.061.060

21,59%

491.658.300

21,59%

491.658.300

21,59% 17,01%

-

Tersedianya ATK

60 bulan

-

Jumlah Amplop Dinas yang tercetak

-

Jumlah Map Dinas yang tercetak

-

Jumlah lembar disposisi yang tercetak

-

Jumlah kartu barang yang tercetak

-

Jumlah Kartu Kendali yang tercetak

-

Jumlah tenaga jasa pengamanan kantor yang tersedia

15 orang

-

Jumlah tenaga jasa pengemudi yang tersedia

-

-

300.000

4.851

1.047

12 bulan

3

1.047

-

21,59%

3

25%

15

3%

600 pak

15

3.300 buah

825

825

25%

12

12

24%

180

24%

7

7

23%

4 orang

4

4

100%

15 orang

2 orang

2

2

100%

Jumlah tenaga jasa instruktur senam, penceramah dan pelatih musik yang tersedia

15 orang

3 orang

2

2

67%

Tersedianya jasa pengiriman surat

60 bulan

12 bulan

-

0%

16.500

250

3.750

150

50 rim

750 lembar

180

30 buku

41

Rp

15=14/5 x100 K Rp

16

-

100%

320.855


12 = 8+9+10+11

4 K

1.

Tingkat Realisasi Capaian Tingkat Kinerja dan Kinerja dan Capaian Anggaran Unit SKPD Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan Renstra SKPD PenangKinerja dan Anggaran Anggaran Realisasi s/d Tahun 2019 gung Renja SKPD yang Renstra Anggaran (Akhir Tahun Jawab dievaluasi SKPD s/d Renja yang Pelaksanaan tahun2019 dievaluasi (%) Renja SKPD) (%)

RIALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

Bapemas Prov. Jatim

Ket.

17

2.

Terwujudnya x.xx.02 sarana prasarana aparatur yang layak fungsi

x.xx.02.012

x.xx.02.031

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi

Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana -

Jumlah peralatan peralatan listrik dan elektronik yg tersedia

-

Jumlah plakat yang tersedia

-

12.580.422.940

100

%

101

144

65

108

2.864.223.500

19%

450.203.513

27 1.512.853.000

21

19%

450.203.513

19% 15,72%

411.781.013

19,44% 27,22%

27 411.781.013

21

60 bulan

10 jenis

3

3

30%

5 unit

15 buah

15

15

100%

Jumlah tagihan rekening listrik, telfon, air yang terpenuhi

12 bulan

3

3

25%

-

Jumlah surat kabar/majalah yang tersedia

37 explr

3

3

8%

-

Jumlah dokumentasi kegiatan Bapemas

10 kali

-

0%

-

Jumlah umbul-umbul yg terserdia

15 buah

-

0%

-

Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan rumah tangga yg tersedia

9 jenis

9

100%

-

Tersedianya prasarana ruang/gedung kantor

1 paket

-

0%

Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana


100 %

36

36

-

Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

12 bulan

12 bulan

-

Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas

12 bulan

12 bulan

-

Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan dan Gedung kantor

12 bulan

12 bulan

9

1.351.370.500

42

6

38.422.500

6

38.422.500

16,67%

-

0%

3

3

25%

3

3

25%

2,84%

Bapemas Prov. Jatim

3. Terwujudnya

x.xx.07

peningkatan kapasitas kelembagaan yang tepat fungsi

x.xx.07.002

x.xx.07.001

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi


%

6.048.275.411

100

%

5.464

1.218

5.119

1149

966.342.500

31%

203.714.016

376 477.817.500

369

31%

203.714.016

30,87% 21,08%

168.963.875

32,11% 35,36%

376 168.963.875

369

-

Jumlah Peserta yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal

50 orang

10 orang

-

0%

-

Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM

595 orang

119 orang

-

0%

-

Jumlah Peserta Pembinaan mental spiritual

1380 orang

276 orang

-

0%

-

Jumlah pakaian dinas PDH pegawai yang tersedia

595 Buah

125 Buah

125

125

100%

-

Jumlah atribut pegawai yang tersedia

595 Buah

125 Buah

125

125

100%

-

Jumlah pakaian batik Korpri yang tersedia

595 Buah

125 Buah

-

0%

-

Jumlah pakaian olah raga yang tersedia

595 Buah

125 Buah

-

0%

-

Jumlah sepatu dinas dan olah raga yang tersedia

595 Buah

125 Buah

-

0%

Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah

-


100

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah

345

69

345 kali

69 kali

488.525.000

7

7

43

34.750.141

7

7

34.750.141

10,14%

10%

7,11%

Bapemas Prov. Jatim

4.

Terselesaikan x.xx.08 nya dokumen penyelenggara an pemerintah tepat waktu

Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

Prosentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu

100

%

240 x.xx.08.001

x.xx.08.002

x.xx.08.003

Penyusunan Dokumen Perencanaan

100

%

Jumlah dokumen perencanaan SKPD (RKA-RKPA, DPADPPA, Renja, RKT) yang tersusun

30 Dokum en

-

Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Bapemas se Jawa Timur.

10 kali

-

Jumlah dokumen ARG yang tersusun

1 Dokume n

-

Jumlah dokumen SOP yang tersusun

3 Dokume n 95

Jumlah dokumen Pelaporan (LAKIP,LKPJ, LPPD, Laporan Kegiatan Sungram, Capaian Kinerja, Laporan Tahunan) yang tersusun

-

Jumlah dokumen evaluasi (IKM) yang tersusun

-

Jumlah edisi Buletin Gema Desa yang diterbitkan

Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistim Informasi Data -

1 Dokume n

20 kali

-

Terselenggaranya rapat koordinasi tim PDE

-

Jumlah SOP PDE yang tersusun

-

19

5 Dokum en

Jumlah Update database SKPD Langganan jaringan

314.494.076

93.640.876

0

883.061.099

29

6,85% 13,48%

0

0

0

4

93.640.876

1,64% 12,08%

0%

-

0%

1

1

100%

3

3

100%

8

126.756.400

3

673.990.000

314.494.076

-

5

12 edisi

7%

20 4

234 Org

6 Dokume n

105

775.430.970

6 Dokume n

30 Dokum en

60 edisi

7%

20 244

-

-

2.332.482.069

292 40

Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran


13.801.428.375

8

94.096.800

8

126.756.400

42,11% 14,35%

5

83%

-

0%

3

25%

8

94.096.800

27,59% 13,96%

4 kali

1

1

25%

60 bulan

12 bulan

3

3

25%

20 kali

12 kali

3

3

25%

1

1

100%

5 paket

1 paket

44

Bapemas Prov. Jatim

5.

Meningkatnya kelompok usaha ekonomi Masyarakat , lembaga ekonomi masyarakat di desa/kel. Dan pemberdayaan masyarakat miskin

1.22.23

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat

1.22.23.001

Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

Prosentase Lembaga Ekonomi Desa yang terfasilitasi pengembangannya

- Jumlah Pengelola UEM yang terlatih - Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan yang tersusun - Jumlah Lembaga UEM yang difasilitasi 1.22.23.002

Pengembangan Pasar Desa

60

%

85.369.622.855

15.362.704.161

1.272.166

34.225

425

78

360 Orang

66 Orang

5 paket

1 paket

60 UEM

11 UEM

584

- Jumlah peserta rapat evaluasi pendamping Pasar Desa

1.22.23.003

700.621.964

32,09%

4,56%

6

92.452.735

7,69%

7,40%

-

0%

1

1

100%

5

5

45%

12

189.603.610

12

189.603.610

55 Pasar

60 Org

- Jumlah kabupaten yang mengikuti Lomba Pasar Desa

29 Kabup aten

29 Kabupat en

6,42% 18,96%

2

-

0%

32 Org

- Jumlah peserta pelatihan managemen pasar desa

0%

10

-

0%

10

34%

5 paket

1 paket

-

0%

- Jumlah peserta orientasi pengelola Pasar Desa

55 desa

10 desa

-

0%

- Jumlah Pasar Desa terbaik di Jawa Timur

20 Pasar

Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro

4 Pasar

2.184

- Jumlah Pendamping Bidang PPM di 38 Kab/Kota yang tersedia - Jumlah UPKu, Forum UPKu, dan UED-SP yang terfasilitasi


1.000.000.000

32%

10.984 92.452.735

51 Orang

Jumlah peserta temu karya pasar desa

- Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan yang tersusun

6

2 pedum

420 Orang

700.621.964

10.984 1.250.000.000

187

- Jumlah SPP dan SOP Pengembangan Pasar Desa yang tersusun

32%

120 orang

70 UPKu/ UEDSP

380

0%

750.000.000

30

orang

15

UPKu/U ED-SP

95

15

45

27.268.471

95

27.268.471

25,00%

-

0%

15

100%

3,64%

Bapemas Prov. Jatim

- Jumlah pengelola UPKu, Forum UPKu dan UEDSP yang terlatih - Jumlah UPKu Berhasil di 38 Kab/Kota yang telah evaluasi

1.22.23.004

240 orang

50 UPKU

60

orang

-

0%

10

UPKU

-

0%

-

0%

80

100%

-

0%

- Jumlah peserta Rakor Pengembangan LKM

1304 orang

185

orang

- Jumlah peserta Rakor Bidang PPM

400 orang

80

orang


5 paket

Pemberdayaan BUMDes

540

-

Jumlah SPP dan SOP Pengembangan BUMDesa yg tersusun

-

Jumlah Buku Pengelolaan BUMDesa

-

Jumlah Peserta Orientasi Pengembangan BUMDes yang terlatih

1 paket

520

480 Orang

5 paket


2

28.749.790

0,38%

2

100%

-

0%

10 BUMDe s

-

0%

32 orang

-

0%

1 paket

-

0%

18.127

Jumlah SPP dan SOP Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan

- Jumlah Rekruitmen Sekretariat Jalin Matra PK2

2

78 Orang

60 BUMD es

160.717

- Jumlah kepala Rumah Tangga Perempuan yg diIdentifikasi kebutuhannya dan memperoleh bantuan

28.749.790

2,30%

400 orang

- Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan yang tersusun Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan

2

250 buku

- Temu Karya BUMDesa terbaik di Jawa Timur

1.22.23.005

1.250.000.000

2 pedum

Jumlah Peserta Sosialisasi BUMDesa - Jumlah BUMDes tebaik di Jawa Timur

80

8.191.454.161

7.233

302.665.254

7.233

302.665.254

39,90%

2 pedum

152.343

KRTP

4925 orang

14.655

KRTP

985

orang

- Jumlah Rakor/Semiloka

500 orang

129

orang

- Jumlah peserta Orientasi/Sosialisasi Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan di Jatim

2945 orang

2.357

orang

7.233

7.233

49%

-

0%

0% -

46

0%

3,69%

- Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan yang tersusun 1.22.23.006

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kelompok Program Pemberdayaan Masyarakat

4 paket

59

1

139

Jumlah SPP dan SOP Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kelompok Program Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Kab/Kota peserta Rakor TKPK Kab/Kota se Jawa Timur

38 Kab/K ota

38 Kab/Kot a

-

Jumlah SKPD peserta Rakor TKPK Prov. Jatim kelompok program Pemberdayaan Masyarakat dan Unit Pengaduan Masyarakat

20 SKPD Prov. Jatim

20

SKPD Prov. Jatim

80

orang

1 paket

1.107.657

Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan

Jumlah kepala Rumah Tangga Perempuan Desil 2 dan 3 di Kab. yang diverifikasi dan diIdentifikasi kebutuhannya Jumlah Peserta Rakor/Semiloka

Jumlah peserta Sosialisasi JM Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan di Jatim

19.936.246

0%

20

19.936.246

14,39%

20

14.794

2.471.250.000

3.616

39.945.858

-

0%

20

100%

-

0%

3.616

39.945.858

24,44%

2 pedum

1.104.208 RTS

14.466

RTS

3.616

3.616

25%

500 orang

147

orang

-

0%

2.945 orang

147

orang

-

0%

33

orang

-

0%

Jumlah Pendampingan Desa yang direkrut Pendampingan JM Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan

20

1 paket

Jumlah SPP dan SOP Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan


450.000.000

-


-

4,43%

2 pedum

Peserta FGD Penentuan Indikator Kemiskinan

1.22.23.007

paket

4 paket

1 paket

47

1,62%

6.

Meningkatnya 1.22.22 pusat layanan informasi TTG dan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pengelolaan SDA dan sarana prasarana dasar

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan TTG dan Pendayagunaan SDA

Jumlah Komunitas masyarakat yang mampu mendayagunaan dan memanfaatkan SDA dan TTG

350

61.315.307.411

50

#REF! 1.22.22.001

13.613

1.183

Pemanfaatan dan Penerapan TTG Bekerjasama dengan Perguruan Tinggi

5

866.899.041

3.238

183

Jumlah SPP dan SOP Pemanfaatan dan Penerapan TTG Bekerjasama dengan Perguruan Tinggi

5

866.899.041

23,79%

2.200.000.000

168

168

418.647.429

91,80% 19,03%

2 pedum

2

2

100%

380 Orang

84 Orang

84

84

100%

- Jumlah pengelola Posyantek yang terlatih

678 Orang

84 Orang

84

84

100%

- Jumlah Posyantek yang mendapatkan bantuan untuk pengembangan dan pemanfaatan TTG

120

14

-

0%

-

0%

Gelar TTG

Posya ntek

- Jumlah peserta rapat gelar TTG

Posyant ek

5 Paket

1036

- Jumlah Kab./Kota yang mengikuti gelar TTG

8,69%

3.238 418.647.429

- Jumlah peserta rapat koordinasi

- Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang tersusun 1.22.22.002

9.976.222.484

Komu nitas

1 Paket

106

38

750.000.000

1

29.549.000

26 Kab./K ota

1

29.549.000

0,94%

-

0%

3,94%

Kab./Ko ta

950 orang

40 orang

-

0%


5 paket

1 paket

-

0%

- Jumlah SOP yg tersusun

5

1 buku

1

100%

1

dokum en 1.22.22.004

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan SDA


855

294

3.476.222.484

48

79

233.994.305

79

233.994.305

26,87%

6,73%

Bapemas Prov. Jatim

Jumlah SPP dan SOP Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan SDA

-

0%

184 orang

-

0%

Terealisasinya pendampingan program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDA yang bekerjasama dengan perguruan tinggi

1 paket

-

0%

Terealisasinya evaluasi program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDA yang bekerjasama dengan perguruan tinggi

1 paket

-

0%

40

100%

- Jumlah peserta sosialisasi/orientasi

- Frekwensi jumlah bintek/monitoring yang dilaksanakan

2 pedum

850 orang

5 kali

Frekwensi jumlah Pemetaan/Identifikasi yang dilaksanakan 1.22.22.005

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Sarana Prasarana Pedesaan

270

Jumlah pemetaan/identifikasi calon lokasi program

40 kali

40

500.000.000

6

2 pedum

45

41.504.887

6

41.504.887

0,48%

-

0%

20 kali

-

0%

30 orang

-

0%

-

0%

6

100%

-

0%

desa/k el

-

Jumlah peserta Sosialisasi/Orientasi

-

Jumlah komunitas masyarakat yang mengelola dan meemanfaatkan SDA

45

-

Monitoring Program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan SDA

25 kali

-

Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang tersusun


1

1259

Jumlah SPP dan SOP Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Sarana Prasarana Pedesaan -

30 kali

150 orang

6 Komun itas

5 paket

Komunit as 6 kali

6

1 paket

49

8,30%

1.22.22.003

Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMP)

1755

-

1191

Jumlah SPP dan SOP )Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)

2

- Terlaksananya MONEV

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan

5 paket

Prosentase Lembaga Kemasyarakatan (LPMD/K dan TP PKK) yang aktif

100

Pemberdayaan dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan

%

18.573.076.470

7.258

3298


143.203.420

0,76%

-

-

0%

9

9

31%

-

0%

23%

1.141.394.258

1.691

577

Jumlah SPP dan SOP Pemberdayaan dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan

9

3.702.500.000

9

23%

1.288.358.658

23%

9

527.514.750

1,56% 14,25%

2

pedum

2

2

100%

Jumlah peserta Semiloka pedoman program

385

Orang

77

Orang

-

-

0%

-

Jumlah peserta Orientasi 380 Tim Pembina LK Kab/Kota

Orang

76

Orang

-

-

0%

-

Jumlah peserta Bimtek bagi Perangkat Desa dan Pengurus LPMD/K

2485

Orang

383

Orang

-

-

0%

-

Jumlah lokasi monev

38

38

7

7

18%

-

-

0%

-

-

0%

Jumlah laporan kegiatan 5 yang disusun

-

Jumlah Penilaian Kinerja 5 Lembaga Kemasyarakatan yang disusun

Kab/K ota Paket

1

Kab/Kot a Paket

Paket

1

Paket

50

6,94%

1.691 380.550.350

-

-

4,70%

1 paket

17.427 1.22.24.002

pedum

143.203.420

Kabupat en se Jatim 1161 orang

1750 orang

- Terlaksananya gelar karya PNPM MP Meningkatnya 1.22.24 kapasitas SDM dan Lembaga kemasyarakatan desa/kel.

9

29

- Jumlah fasilitator PNPM MP yang dievaluasi kinerjanya

7.

3.050.000.000

Bapemas Prov. Jatim

-

1.22.24.001

Jumlah kinerja Lembaga Kemasyarakatan yang disusun

Pendataan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan

1

3386

661

1.395.000.000

7

-

109.788.849

7

0%

109.788.849

1,06%

385 Orang

77 Orang

-

-

0%

- Jumlah peserta Bimtek Operator Pokja Kab/Kota

385 Orang

77 Orang

-

-

0%

2530 Orang

390 Orang

-

-

0%

-

-

0%

-

-

0%

38 Kab/kota

-

-

0%

38 Kab/Kota

7

- Jumlah lokasi pendampingan penerapan website profil desa/kel

38 kali

Jumlah publikasi Profil desa/kel

1 paket

- Jumlah lokasi pendampingan penerapan aplikasi

38

- Jumlah lokasi monev

38

- Jumlah laporan kegiatan yang disusun - Terealisasinya publikasi profil desa Fasilitasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

7,87%

Kab/ko ta 7

18%

Kab/K 5 Paket

1 Paket

-

0%

5 Paket

1 Paket

-

0%

6.020

Jumlah SPP dan SOP Fasilitasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga


-

- Jumlah peserta Rakornis Pokja Kab/Kota

- Jumlah peserta TOT pokja profil desa dan kelurahan, kecamatan

1.22.24.003

paket

1.531

4.276.376.470

2 pedum

-

216.213.531

-

216.213.531

0,00%

-

-

0%

- Jumlah Jambore PKK Prov. Dan PKK Kab./Kota - Jumlah peserta Pemantapan Ketahanan Keluarga dalam rangka perlindungan anak dan remaja PKK Kab./Kota Pokja I

3220 0rang

315 0rang

-

-

0%

400 orang

100 orang

-

-

0%

- Jumlah peserta Peningkatan Kesadaran Hidup Bergotong Royong bagi Kader PKK Kab/Kota Pokja I

400 orang

100 orang

-

-

0%

- Jumlah peserta FGD Penguatan Taman Posyandu PKK Kab./Kota Pokja II

400 orang

99 orang

-

-

0%

51

5,06%

- Jumlah peserta Rakor Taman Posyandu PKK Kab./Kota Pokja II

400 orang

100 orang

-

-

0%

- Jumlah peserta Bimtek Penguatan UEP Kader PKK Kab./Kota Pokja II

400 orang

100 orang

-

-

0%

- Jumlah peserta Penguatan Poksus UP2K PKK Kab./Kota Pokja II PKK

400 orang

99 orang

-

-

0%

- Jumlah Peserta Rakor Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan (Hatinya PKK/Karangkitri) Kader PKK Kab./Kota Pokja III

400 orang

100 orang

-

-

0%

Jumlah peserta sosilalisasi PKK KBKES Pokja IV

101 orang

-

-

0%

- Jumlah peserta rakerda PKK Prov. Jatim dan Kab/Kota

317 Orang

-

-

0%

100 orang

-

-

0%

Jumlah peserta Advokasi pelaksana pelaksanaan tata laksana rumah tangga bagi kader PKK pokja III 1.22.24.004

Pemberdayaan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)

2.545

599

Jumlah SPP dan SOP Pemberdayaan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)

400

125.746.250

400

125.746.250

66,78%

1 dokume n

-

-

0%

38

orang

-

-

0%

-

Jumlahpeserta sosialissi pedum KPM berprestasi

-

Terlaksananya Rakor FK- 15 KPM

kali

38

orang

-

-

0%

-

Jumlah peserta Pelatihan KPM

Orang

80

Orang

-

-

0%

4

orang

-

-

0%

1935

Jumlah Penerimaan Penghargaan dan uang pembinaan kepada KPM berprestasi


1.300.000.000

-

Jumlah laporan kegiatan 5 yang disusun

Paket

1

Paket

-

-

0%

-

Sosialisasi KPM Prestasi

orang

38

orang

-

-

0%

190

52

9,67%

1.22.24.005

Pengembangan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat

1.820

315

Jumlah SPP dan SOP Pengembangan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat

1.22.24.006

Jumlah kegiatan Monev 5 kegiatan P3M

paket

-

Jumlah pedum dan modul P3M yang disusun Jumlah Peserta Rakor P3M

15

modul

300

Orang

-

Jumlah peserta Pelatihan P3M

1500

Orang

-

Jumlah peserta sosialisasi kegiatan P3M

Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin

358

-

79.461.200

17,46%

15

15

100%

2

2

100%

38

38

100%

200 Orang

-

-

0%

60 orang

-

-

0%

15 kali

2 dokume n 38 Orang

3.575

1.219 Orang

Jumlah Pendampingan di 28 Kabupaten

55

100%

Jumlah RTSM yang di Verifikasi dan Indentifikasi - Jumlah peserta Rakor Teknis/ semiloka Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin

Jumlah RTSM yang dibantu /Fasilitasi

79.461.200

1

2 pedum

Jumlah peserta Orientasi Pengelola Jalin Matra Bantuan RTSM

55

1

Jumlah SPP dan SOP Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin

- Jumlah peserta Sosialisasi Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin


1 pedum

-

-

1.300.000.000

6.599.200.000

1.220

1.219

229.634.078

1.220

229.634.078

34,13%

-

0%

1.219

100%

124 Orang

110 Orang

-

0%

234 Orang

234 Orang

-

0%

785 Orang

-

0%

1.219 RTSM

-

0%

1

13%

8 bulan

1

53

6,11%

3,48%

8.

Terwujudnya peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat

1.22.17

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa

1.22.17.063

Fasilitasi penguatan keswadayaan masyarakat

1.22.17.064

Prosentase Desa/Kel. Yang telah difasilitasi dan menerapkan Sistim Manajemen Pengelolaan Pembangunan yang Partisipatif (SMPP)

75

%

40%

7437

3007

1655

517

9.448.036.516

Jumlah sop spp yang tersusun

550

orang

240 dokume n

-

Jumlah peseta sinkronisasi Penguatan Kelembagaan

550

orang

-

jumlah peserta evaluasi penguatan keswadayaan

550

orang

-

Jumlah Frekuensi Identifikasi, Monitoring dan Evaluasi Lokasi Penguatan Keswadayaan di 13 Kab/kota

-

Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan yang disusun

Implementasi serta Pendampingan Sistim Menejemen Pengelolaan Pembangunan yang Partisipatif (SMPP)

341

Jumlah sop dan spp yg tersusun

18.734.710

-

247

18.734.710

47,78%

-

0%

124 paket

-

0%

7

20%

-

0%

7

1 paket

755

1.668.036.516

412

102.033.190

-

412

102.033.190

54,57%

300 dok

300

300

100%

103

103

53%

-

0%

1

1

100%

8

8

27%

30 kali

-

0%

86 orang

-

0%

- Jumlah peserta Pelatihan Aplikasi Soft Ware Iimplementasi SMPP - Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan yang disusun - Frekuensi Identifikasi , monitoring dan Evaluasi di lokasi kegiatan Implementasi SMPP

110 orang

114 orang

1 dokume n 30 kali

SMPP


1.229

247

117 orang

194 orang

80 desa

41% 11,12%

100%

150 orang

- jumlah Frekuensi Pendampingan/ On The Job Training (OJT) Penyusunan RPJM, RKP, dan APBD di 8 kab/kotapeserta evaluasi - Jumlah

1.050.164.050

240

- Jumlah peserta sosialisasi/ bintek

1 paket

41%

240

35 kali

paket

865.018.550

1229 615.000.000

-

5

41%

54

3,05%

6,12%

Bapemas Prov. Jatim

1.22.17.053

Lomba Desa/Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Berhasil

1150

-

Jumlah SPP dan SOP Lomba Desa/Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Berhasil - Jumlah peserta sosialisasi Lomdes/kel

1.22.17.018

1.230.000.000

76

139.051.120

-

2 pedum

139.051.120

27,84% 11,30%

-

0%

76

100%

76 Orang

- Terlaksananya Penilaian Administrasi

38 Kab/K ota

38 lokasi

-

0%

- Jumlah peserta Penilaian Presentasi

38 Kab/K ota

38 lokasi

-

0%

- Jumlah Peserta Penilaian Lapang

40 Desa/ Kel.

40 lokasi

-

0%

- Jumlah peserta penerimaan pemenang lomba desa/kel.

269 Orang

40 Orang

-

0%

- Jumlah peserta Rakor Pembinaan

380 Orang

40 Orang

-

0%

- Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan yang disusun

5 paket

1 paket

-

0%

1395

Jumlah SPP dan SOP Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Prov. Jatim

473

76

76

380 Orang

Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Prov. Jatim

1.640.000.000

304

2 pedum

207.142.599

-

304

207.142.599

64,27% 12,63%

-

0%

- Jumlah Peserta Sosialisasi BBGRM

380 0rang

76 0rang

76

76

100%

- Terlaksananya penilaian administrasi BBGRM

190 Kab/K ota

38 Kab/Kot a

38

38

100%

- Jumlah perserta penilaian presentasi BBGRM - Jumlah lokasi penilaian lapang

190 Kab/K ota

190 Orang

190

190

100%

30 Ds/Kel

8 lokasi

-

0%

- Jumlah peserta workshop

570 Orang

152 Orang

-

0%

1 kali

-

0%

8 Orang

-

0%

- Jumlah pencanangan BBRGRM di Jawa Timur Jumlah penerima hadiah lomba BBGRM


273

5 Paket

30 Ds/Kel

55

1.22.17.065

1.22.17.058

Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka kemandirian kehidupan sosial masyarakat

2585

606

190

240.786.374

-

190

240.786.374

31,35% 11,25%

- Jumlah peserta pelatihan PNPM GSC

300 Orang

100 Orang

-

0%

- Jumlah peserta Orientasi UP2K PKK

570 orang

152 orang

-

0%

- Jumlah Pelatihan SIP

570 orang

76 orang

76

76

100%

- Jumlah peserta Orientasi PMT-AS

570 orang

114 orang

114

114

100%

- Jumlah Peserta Orientasi PNPM GSC

570 orang

163 orang

-

0%

- Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan yang disusun

5 paket

1 paket

-

0%

Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat

311

Jumlah SPP dan SOP Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat

383

2.155.000.000

0

157.270.557

-

2 pedum

-

342.416.057

0,00% 15,89%

-

0%

- Jumlah peserta Sosialisasi adat istiadat

100 Orang

152 Orang

-

0%

- Jumlah pelaksanaan pameran adat istiadat

100 Orang

1 kali

-

0%

- Jumlah peserta Lokakarya

100 Orang

152 Orang

-

0%

10 Desa/ Kel.

76 Orang

-

0%

1 kali

-

0%

1 paket

-

0%

- Jumlah peserta worshop Jumlah pelaksanaan Koordinasi - Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan yang disusun

1 paket

49.178


2.140.000.000

62.413.148.760

56

14.590

5.034.003.718

-

-

-

-

-

-

14.590

5.366.113.618

30%

8,60%

II.2.

ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD A. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik yaitu di bidang pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi : (1)

Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat ;

(2)

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

(3)

Pembinaan

dan

pelaksanaan

tugas

sesuai

dengan

lingkup

tugasnya; (4)

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

B. Susunan Organisasi Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur

meliputi : Kepala Badan, Sekretariat, Bidang Pemberdayaan

Kelembagaan dan Pelatihan, Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat, Bidang Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat, Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana terlampir. SKPD Bapemas Prov. Jatim secara tugas pokok dan fungsi tidak memberikan

pelayanan

dasar

secara

langsung

sehingga

belum

mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja sebagaimana SPM Kementrian Dalam Negeri. II.3.

ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur tetap mempertimbangkan

isu-isu

penting

sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi, Kabupaten / Kota maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar,


57

kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh SDM dan Sarana prasarana. Pelaksanaan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi (KISS) di SKPD Provinsi Jawa Timur yang diprakarsai oleh Bappeda Prov. Jatim menjadi forum penting

dalam

perumusan

perencanaan

dan

evaluasi

pelaksanaan

program/kegiatan, sedangkan KISS dengan Pemerintah kab./Kota dilaksanakan melalui rapat koordinasi yang secara berkala dilaksanakan dalam rangka sinergi program Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kab./Kota. Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKKPD antara lain : 1. Teknologi informasi yang menuntut kesiapan SDM yang handal dan profesional dalam berbagai pelaksanaan Tupoksi perlu mendapatkan perhatian dalam rangka pengembangan program/kegiatan; 2. Pelaksanaan koordinasi yang membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh

komponen

dalam

rangka

sinergitas

pelaksanaan

program/kegiatan; 3. Kebijakan Pemerintah yang menimbulkan dampak yang kurang mendukung terhadap pencapaian kinerja program/kegiatan; Sebagaimana

diketahui

bahwa

dinamika

perkembangan

lingkungan

merupakan uraian mengenai apa yang terjadi dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis. Secara terstruktur lingkungan strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur terdiri atas lingkungan internal dan lingkungan eksternal, yang dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Lingkungan Internal Lingkungan internal terdiri atas dua faktor strategis yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur, terdiri atas faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi. a. Faktor Kekuatan Organisasi (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur sebagai perangkat


daerah

yang

membantu

Gubernur 58

dalam

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang

bersifat

spesifik

yaitu

di

bidang

pemberdayaan

masyarakat, sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memungkinkan untuk melaksanakan peningkatan kinerja pelayanannya di bidang pemberdayaan kebijakan

masyarakat

teknis,

pemerintahan,

khususnya

dukungan

pembinaan

dan

dalam

atas

perumusan

penyelenggaraan

pelaksanaan

tugas

sesuai

dengan lingkup pemberdayaan masyarakat ; (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Inspektorat,

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 104 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur. (3) Sumberdaya aparatur Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur, siap untuk mendukung pengelolaan program pemberdayaan masyarakat dalam mempercepat tercapainya kemandirian dan keswadayaan masyarakat. (4) Mantapnya

koordinasi

fungsional

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat Provinsi Jawa Timur dengan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten/Kota maupun instansi terkait lainnya memungkinkan berfungsinya seluruh elemen organisasi untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan programnya. b. Faktor Kelemahan Organisasi (1) Struktur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur belum mengakomodasi secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan pemerintahan yang ada di masing-masing daerah.


59

(2) Masih

lemahnya

aspek

pengawasan

dan

pengendalian

pelaksanaan program guna mewujudkan outcome, dan belum optimalnya evaluasi pelaksanaan kegiatan guna mengetahui dampak

kegiatannya

untuk

memenuhi

tuntutan

kualitas

perencanaan dan pengembangan bagi Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur. (3) Masih

lemahnya

kemampuan

mengintegrasikan

Sistem

Informasi dan data base di Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur. (4) Keterbatasan sarana dan prasarana, sumber dana serta rendahnya

kemampuan

sumberdaya

lokal

masyarakat

dan

dalam

dalam

pemanfaatan

memelihara

hasil-hasil

pembangunan.

2. Lingkungan Eksternal Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis yang karena berada pada lingkungan organisasi maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajeman Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur, namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dua faktor strategis dari lingkungan eksternal organisasi adalah faktor peluang organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi. a. Faktor Peluang Organisasi (1) Kebijakan program pembangunan yang diprioritaskan pada percepatan

penanggulangan

kemiskinan

dengan

strategi

pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (people centered development) yang inklusif dan mengedepankan partisipasi rakyat (participatory based development) serta pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (pro poor growth); (2) Perubahan paradigma pembangunan yang menitik beratkan pada menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, memperkuat potensi atau


60

daya yang dimiliki rakyat, dan memberdayakan mengandung pula arti melindungi masyarakat . (3) Akses pasar yang terbuka untuk hasil usaha masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing; (4) Keterbukaan Informasi dan Teknologi Informasi yang terus berkembang;

b. Faktor Tantangan Organisasi (1) Perubahan paradigma Pemerintah (Government) menjadi Tata Pemerintahan (Governance), yakni dari hak eksklusif negara untuk mengatur hal-hal publik menjadi persoalan-persoalan publik menjadi urusan bersama antara pemerintah, civil society dan dunia usaha/swasta; (2) Pergeseran paradigma dan kebijakan pembangunan, yakni dari

pembangunan

pembangunan bergeser

(desa)

menjadi

ke

pemberdayaan.

terpadu

pada

Tepatnya

tahun

pembangunan masyarakat

1970-an,

(desa)

pada

tahun 1980-an dan awal 1990-an, kemudian bergeser lagi menjadi pemberdayaan masyarakat (desa) mulai akhir 1990-an hingga sekarang, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas SDM dan lembaga kemasyarakatan; (3) Persoalan kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat

mendorong

pentingnya

dilaksanakan

langkah-

langkah konkrit dan mendasar guna mencegah peningkatan jumlah penduduk miskin dari waktu ke waktu; (4) Era globalisasi atau pasar bebas, membutuhkan peningkatan kemampuan

masyarakat

dalam

pengelolaan

kelembagaan

ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan usaha, posisi tawar dan daya saingnya; (5) Sumberdaya alam yang melimpah, belum secara optimal dikelola serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat; (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.


61

II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2016 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Penanggulangan kemiskinan dan sinergitas program dengan Pemerintah Pusat terkait dengan percepatan penanggulangan kemiskinan. Restrukturisasi

alokasi

mempertimbangkan

anggaran

pencapaian

pada

target

beberapa kinerja

kegiatan

kegiatan,

dengan

selengkapnya

sebagaimana tabel terlampir.


62

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


63

RANCANGAN


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94

Sesuai dengan Misi Pembangunan Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 yaitu “Makin Mandiri dan Sejahtera Bersama Wong Cilik” dan sebagaimana prioritas program pembangunan dalam RKPD Tahun 2015, khususnya untuk peningkatan percepatan penanggulangan kemiskinan maka upaya yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk terus mengurangi penduduk miskin akan dilakukan melalui program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (JALIN MATRA) dengan 3 (tiga) kegiatan unggulan, yaitu : Pertama, sasaran

Program

adalah

Penanggulangan

Kepala

Rumah

Feminisasi

Tangga

Kemiskinan,

Perempuan

dengan

dengan status

kesejahteraan 10% terendah sesuai dengan data PPLS 11; Kedua, Program Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin, dengan sasaran rumah tangga dengan status kesejahteraan 5% terendah sesuai data PPLS 11; Ketiga, Program Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan, dengan sasaran rumah tangga dengan status kesejahteraan 11 – 20% terendah (Desil 2) dan 21 – 30% terendah (Desil 3) dimana rumah tangga ini sering diistilahkan rumah tangga hampir miskin dan rentan miskin. Disamping itu upaya perluasan dan percepatan penanggulangan kemiskinan juga terus dilakukan melalui program taktis strategis yang bersifat pro growth, pro job, pro poor dan pro environment. Adapun program/kegiatan Pemberdayaan (empowerment) komunitas masyarakat yang diusulkan oleh masyarakat melalui alokasi dana bantuan hibah kepada masyarakat pada sejumlah usulan program. Terhadap konsep ini sedang dalam proses usulan Anggaran Program Bapemas untuk Bantuan Keuangan dan Bantuan Hibah (Anggaran di DPA PPKD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Jatim ). Calon Penerima Hibah Program/Kegiatan Bapemas Provinsi Jawa Timur sebagaimana usulan alokasi anggaran tersebut, adalah berdasarkan usulan masyarakat yang diajukan kepada Bapak Gubernur Jawa Timur melalui Bapemas Provinsi Jawa Timur sebagai hasil usulan dalam forum Musrenbang atau usulan masyarakat melalui Bapemas Kab./Kota di Jawa Timur. Melalui

program

pemberdayaan

masyarakat

dalam

penanggulangan

kemiskinan tersebut diharapkan dapat mengurangi tingkat kedalaman dan Renja Bapemas Prov. Jatim 2016

95

keparahan kemiskinan dan mendukung mempercepat upaya penurunan kemiskinan di Jawa Timur selama 5 (lima) tahun kedepan.

II.5.

PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT Berdasarkan isu-isu strategis terkait pemberdayaan masyarakat, melalui Program Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat, Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dalam Pemanfaatan TTG dan Pendayagunaan SSDA, Program Peningkatan Kapasitas SDM dan Lembaga Kemasyarakatan

Desa/Kelurahan

dan

Program

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat dalam Membangun Desa, dilakukan upaya-upaya konkrit menjawab isu strategis dimaksud, dengan memperhatikan usulan program/kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Usulan program/Kegiatan Pemberdayaan

Masyarakat Provinsi Jawa Timur dari masyarakat (komunitas masyarakat) diusulkan melalui mekanisme perencanaan Musrenbang mulai dari tingkat Desa/Kel. sampai dengan di tingkat Provinsi Jawa Timur.

Selain dari

mekanisme Musrenbang Jatim, mengingat keterbatasan usulan melalui portal Musrenbang, masyarakat juga menyampaikan usulan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Pemerintah Kab./Kota (Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kab./Kota) yang disampaikan kepada Bapak Gubernur Jawa Timur melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur.

Usulan kegiatan masyarakat dimaksud dilakukan verifikasi, sesuai

dengan skema program pemberdayaan masyarakat dan dilanjutkan untuk diusulkan pengalokasian anggarannya melalui anggaran Belanja Tidak Langsung Hibah dan Bantuan Keuangan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan nilai usulan sebesar Rp. 7.625.000.000,-, adapun usulan dimaksud adalah sebagaimana tabel berikut :


96

USULAN KEGIATAN DARI MASYARAKAT UNTUK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2016

NO

I 1

USULAN PROGRAM/KEGIATAN DARI MASYARAKAT Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;

JUMLAH USULAN DISESUAIKAN DENGAN TARGET KINERJA

JUMLAH USULAN ANGGARAN (Rp) 1.350.000.000

6

150.000.000

2

Pemberdayaan BUMDes;

10

600.000.000

3

Pengembangan Pasar Desa;

10

600.000.000

4

Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan

360

40.000.000.000

5

Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan 24.894 KRTP Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan TTG dan Pendayagunaan SDA

531

74.240.500.000

1

Pemanfaatan dan Penerapan TTG Bekerjasama dengan Perguruan Tinggi;

21

1.050.000.000

2

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan SDA;

48

3.800.000.000

3

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Sarana Prasarana Pedesaan;

7

525.000.000

III

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

II

5.375.000.000

900.000.000

1

Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Budaya Masyarakat;

5

250.000.000

2

Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka kemandirian kehidupan sosial masyarakat;

35

650.000.000

IV

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan


108.381.000.000

97

NO

USULAN PROGRAM/KEGIATAN DARI MASYARAKAT

Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin 29.060 RTSM JUMLAH


JUMLAH USULAN DISESUAIKAN DENGAN TARGET KINERJA

JUMLAH USULAN ANGGARAN (Rp)

415

108.381.000.000

1.448

230.246.500.000

98

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

III.1

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat

Provinsi

Jawa

Timur

berpedoman

sebagaimana

Kebijakan Nasional yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur. Salah satu prioritas program nasional dan salah satu agenda pembangunan global dalam MDG’S adalah Menghapuskan Kemiskinan Dan Kelaparan Berat. Dalam Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana RPJMN bahwa Penurunan tingkat kemiskinan absolut dari 14,1% pada 2009 dan Konstribusi Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap Penurunan Angka Kemiskinan yang pada Tahun 2009 penduduk miskin Jawa Timur sebanyak 6.022.590 jiwa atau 16,68 %. Angka itu turun dan terus mengalami penurunan.

Pada Maret 2010 menjadi 15,26 %

atau 5.529.300 jiwa, pada tahun 2011 turun menjadi 14,27 % atau 5.388.970 jiwa, dan terus menurun pada tahun 2012 menjadi 13,40 % atau 5.099.010 jiwa, per Maret 2013 jumlah penduduk miskin menjadi 4.805.010 jiwa atau 12,55 % dan sampai dengan Maret Tahun 2014 jumlah penduduk miskin menjadi 4.786.790 atau 12,42 %, dan pada september 2014, jumlah penduduk miskin menjadi 4.748.420 atau 12,28 %. Program percepatan penanggulangan kemiskinan di jawa timur terdiri dari : (a) Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin; (b) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan

masyarakat,

bertujuan

untuk

mengembangkan

potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-


99

prinsip

pemberdayaan

masyarakat;

(c)

Kelompok

program

penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. dan (d) Program Pro Rakyat lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan daya dukung ekonomi. III.2

Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur. Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur

mengacu

pada

Rencana

Strategis

(RENSTRA)

Badan

Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, dimana dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari Visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. Berpedoman pada RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2014-2019. Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur telah menyusun Rencana Strategis SKPD Tahun 2014-2019, adapun Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur 5 (lima) tahun kedepan adalah “Terwujudnya Keberdayaan dan Kemandirian Masyarakat Desa/Kelurahan di Jawa Timur” yang akan diwujudkan melalui 2 misi yaitu Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pendayagunaan dan pemanfaatan SDA-TTG serta pengembangan perekonomian

masyarakat,

dan

Meningkatkan

kapasitas

SDM,

lembaga kemasyarakatan, partisipasi dan sosial budaya masyarakat. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam jangka menengah pembangunan Tahun 2014-2019 adalah : (1)

Meningkatnya kelompok usaha ekonomi Masyarakat , lembaga ekonomi

masyarakat

di

desa/kel.

dan

pemberdayaan

masyarakat miskin; (2)

Meningkatnya pusat layanan informasi TTG dan aksesibilitas masyarakat miskin

terhadap pengelolaan SDA dan sarana

prasarana dasar; (3)

Meningkatnya kapasitas SDM dan Lembaga

kemasyarakatan

desa/kel.;


100

(4)

Terwujudnya peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat.

Mendasarkan hal tersebut diatas, maka strategi yang dilaksanakan adalah: (1)

Pengurangan beban hidup dan peningkatan pendapatan melalui Peningkatan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat;

(2)

Peningkatan pemanfaatan TTG dan pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan;

(3)

Penguatan kapasitas Lembaga kemasyarakatan dan SDM;

(4)

Peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat

dalam

proses pembangunan serta pelestarian niilai-nilai adat dan sosial budaya lokal. Untuk

mengimplementasikan

strategi

dirumuskan

kebijakan-

kebijakan strategis yang menjadi pedoman bagi perumusan dan operasionalisasi program Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur, kebijakan tersebut sebagai berikut : (1)

Mempermudah akses Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM), menguatkan fungsi lembaga perekonomian masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar Rumah Tangga Miskin;

(2)

Peningkatan

kemampuan

masyarakat

dalam

pemenuhan

kebutuhan sarana prasarana dasar dan peningkatan akses masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi tepat guna; (3)

Penguatan fungsi kapasitas Lembaga

kemasyarakatan

dan

pelatihan SDM dalam pemberdayaan masyarakat; (4)

Peningkatan partisipatif,

pembinaan

sistim

pengembangan

manajemen

keswadayaan

perencanaan

masyarakat

dan

pengembangan komunitas masyarakat pelestari nilai-nilai adat serta sosial budaya lokal; III.3. Program dan Kegiatan Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta mengacu pada Tema RKPD Tahun 2015, “Penguatan Kemandirian Ekonomi Jawa Timur Melalui Pembangunan Industri Hulu-Hilir, Agrobisnis dan Agroindustri, UMKM serta Infrastruktur”, dengan berpedoman pada Renstra dan Rencana Kerja SKPD, maka


101

rencana program dan kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2015, adalah sebagai berikut : (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana b. Pemeliharaan

Peralatan

dan

Kelengkapan

Sarana

dan

Prasarana (3) Program

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Pemerintah Daerah a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur b. Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah (4) Program

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan a. Penyusunan Dokumen Perencanaan b. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran c. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistim Informasi Data (5) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Program ini mendukung kebijakan mempermudah akses Usaha Ekonomi

Masyarakat

(UEM),

menguatkan

fungsi

lembaga

perekonomian masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar Rumah Tangga Miskin. meningkatkan

usaha

Adapun tujuannya adalah untuk

ekonomi

masyarakat,

pengembangan

lembaga ekonomi Desa dan pemberdayaan masyarakat miskin. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi : a. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat; b. Pengembangan Pasar Desa; c. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat berbasis Lembaga Keuangan Mikro; d. Pemberdayaan BUMDes; e. Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (JM PFK); f. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kelompok Program Pemberdayaan Masyarakat;


102

g. Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (JM PK2) (6) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan TTG dan Pendayagunaan SDA Program ini mendukung kebijakan Peningkatan kemampuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar dan peningkatan akses masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi

tepat

guna.

Adapun

tujuannya

adalah

untuk

meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pendayagunaan SDA dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar dan pengembangan TTG.

Kegiatan yang dilaksanakan

meliputi : a. Pemanfaatan

dan

Penerapan

TTG

Bekerjasama

dengan

Perguruan Tinggi; b. Gelar TTG; c. Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP); d. Pemberdayaan

Masyarakat

dalam

Pengelolaan

dan

Pemanfaatan SDA; e. Pemberdayaan

Masyarakat

dalam

Pembangunan

Sarana

Prasarana Pedesaan; (7) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Program ini mendukung kebijakan Penguatan fungsi kapasitas Lembaga

kemasyarakatan

dan pelatihan SDM dalam

pemberdayaan masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan kapasitas SDM melalui pelatihan

pemberdayaan

masyarakat.

Kegiatan

yang

dilaksanakan terdiri dari : a. Pendataan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan; b. Pemberdayaan dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan; c. Fasilitasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; d. Pemberdayaan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM); e. Pengembangan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat;


103

f. Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (JM BRTSM); (8) Program

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat

dalam

Membangun Desa Program ini mendukung kebijakan Peningkatan pembinaan sistim manajemen

perencanaan

keswadayaan

masyarakat

partisipatif, dan

pengembangan

pengembangan

komunitas

masyarakat pelestari nilai-nilai adat serta sosial budaya lokal. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat serta pemberdayaan adat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi : a. Fasilitasi penguatan keswadayaan masyarakat; b. Implementasi

serta

Pendampingan

Sistim

Menejemen

Pemberdayaan

Masyarakat

Pembangunan Partisipatif (SMPP); c. Lomba

Desa/Kelurahan

dan

Berhasil; d. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Provinsi Jawa Timur; e. Pemberdayaan

Masyarakat

dalam

rangka

kemandirian

kehidupan sosial masyarakat; f. Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat; Dalam upaya percepatan pengurangan kemiskinan di Jawa Timur yang diarahkan bukan hanya untuk mengurangi jumlah dan prosentase penduduk miskin saja, tetapi juga harus dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Untuk meningkatkan kapasitas keberdayaan dan kemandirian masyarakat miskin tersebut, Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan program/kegiatannya diarahkan pada mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk

terlibat aktif dalam pembangunan

berdasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat melalui Program/kegiatan yang ada di Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur sekaligus mendukung pencapaian Program


104

Millenium Development Goals (MDGs) dalam hal Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Timur.

Selengkapnya rumusan rencana

program dan kegiatan SKPD Tahun 2015 sebagaimana Matriks terlampir.


105

BAB IV PENUTUP Rencana mengaplikasikan

Kerja

(Renja)

berbagai

menjadi

sangat

persoalan-persoalan

penting

terkait

artinya

dengan

dalam

perencanaan

pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (Stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (Trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benarbenar dikedepankan. Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur, selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2016 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur bagi seluruh jajaran Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur sehingga akan memperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa datang.

Surabaya,

Juni 2013

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROVINSI JAWA TIMUR

Drs. ZARKASI, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19560826 198301 1 003


106

DAFTAR ISI. KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii

Recommend Documents