Daftar Isi. Contents VISI DAN MISI KALEIDOSKOP PROFIL PERUSAHAAN DATA KEUANGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TRANSFORMASI PENGUATAN BISNIS

Daftar Isi

Contents 004

Vision and Mission

006

Kaleidoscope

018

Company Profile

040

Financial Data

086

Good Corporate Governance

100

Transformation

120

The Strengthening of Business

138

Corporate Social Responsibility

154

Awards 2011

156

Stamp Gallery

004

VISI DAN MISI

006

KALEIDOSKOP

018

PROFIL PERUSAHAAN

040

DATA KEUANGAN

086

TATA KELOLA PERUSAHAAN

100

TRANSFORMASI

120

PENGUATAN BISNIS

138

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

154

PENGHARGAAN 2011

156

GALERI PRANGKO

002

THE POWER OF CHANGE • A N N U A L R E P O R T 2 0 1 1

L A P O R A N TA H U N A N 2 0 1 1

003

Ringkasan Bisnis

Business Summary

Rp.

156,46 M LABA SETELAH PAJAK Net Profit After Tax

22.045 JUMLAH TITIK LAYANAN amount of service points

Rp.

1,64 T

PENDAPATAN SURAT & PAKET MAIL & parcels revenue

40.677 MITRA BINAAN PKBL community development partners

Rp.

4,19 T

JUMLAH ASET amount of assets

Rp.

144,5 M

PENDAPATAN LOGISTIK Logistics revenue

Rp.

557,4 J

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL) Community Development Program

SEHAT/HEALTHY

“A” TINGKAT KESEHATAN level of health

Rp.

1,03 T

PENDAPATAN JASA KEUANGAN financial services revenue

Rp.

1,14 M

TOTAL DANA KEAGAMAAN DAN KEPEDULIAN SOSIAL (CSR) ammount of religious and corporate social responsibility funds

SKOR/SCORE: 106,14

BAIK/GOOD

“A-1”

INDIKATOR KINERJA UTAMA key performance indicators

15,23

Rp. T 11.705.962 transaksi PENERIMAAN SETORAN PAJAK receipt of tax payments

Rp.

21,6 M

TOTAL DANA BANTUAN MODAL USAHA ammount of venture capital

004



005

VISI dan MISI

Vision and Mission

o Berkomitmen kepada pelanggan untuk menyediakan layanan yang selalu tepat waktu dan nilai terbaik.

o We are committed to provide our customers with consistent ontime delivery and best value for money.

o Berkomitmen kepada karyawan untuk memberikan iklim kerja yang aman, nyaman dan menghargai kontribusi.

o We are committed to provide our employees a safe, enjoyable, and rewarding working environment.

o Berkomitmen kepada pemegang saham untuk memberikan hasil usaha yang menguntngkan dan terus bertumbuh.

o We are committed to provide our stakeholders attractive returns and continued growth.

o Berkomitmen untuk berkontribusi positif kepada masyarakat. o Berkomitmen untk berperlaku transparan dan terperaya kepada seluruh pemangku kepentingan.

o We are committed to make a positive contribution to our communities. o We are committed to behave in a transparent and trustworthy manner to all our stakeholders.

Tepat Waktu Setiap Waktu

006


kaleidoskop Kaleidoscope


007

008


03

25 Januari 2011

08 Februari 2011

04

009

09 Maret 2011

Peluncuran Prangko Seri Shio Kelinci

PROFIL PERUSAHAAN

Menyambut tahun 2011 sebagai tahun Kelinci 2652 menurut penanggalan Cina Administrasi Pos di Indonesia menerbitkan prangko seri Shio Kelinci. Peluncuran ditandai dengan penandatanganan Sampul Hari Pertama oleh Direktur Utama Pos Indonesia I Ketut Mardjana, Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Depkominfo, Syukri Batubara, Ketua Umum Lembaga Kerja Sama Ekonomi, Sosial dan Budaya Indonesia–Cina Sukamdani Sahid Gitosardjono, dan Ketua Umum PP PFI, Letjen (Purn) Soeyono, (dari kanan ke kiri) pada 25 Januari 2011 di Kantor Filateli Jakarta.

Kadivre II Central Java-Yogyakarta Maman Suherman was signing Memory Work Program President witnessed by Director of Post Indonesia, I Ketut Mardjana (left), Director of Human Resources and General, entis Sutisna (right) and Director of Marketing and Business Development, Setyo Riyanto (right) at the the opening of PT Pos Indonesia National Workshop (Limited), Monday (08/02/2011) at the Princess Hotel Mount Lembang, West Java.

Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan

Located in the Hall Divre IV Jakarta, Tuesday (25/01/2011) Vice President Director Pos Indonesia Sukatmo Padmosukarso (right), Director of Social Security and the Social Affairs Ministry, Dr. Heru Dwi Sukoco, M.Sc., signed a working agreement Wholesale Distribution of Family Hope Program (PKH) between Pos Indonesia and the Ministry of Social Affairs. PKH which in effect since 2007 is one of the Government Affairs program on poverty alleviation. In running this program, Pos Indonesia is believed by the Ministry of Social Affairs to carry out the task of channeling funds to the PKH Very Poor Households (RTSM), printed and distributed documents related to the PKH, as well as to pick-up verification form to the participants of the educational facilities and health facilities then performed to update the data by UPPKH Center, as well as providing work space and working facilities in each district companion PKH which there were PKH participants.

09 Maret 2011

POS MENYALURKAN KOMISI RETAILER XL Kerjasama pemanfaatan layanan online kantorpos ditanda tangani oleh Direktur Utama Pos Indonesia I Ketut Mardjana (kiri) dan Presiden Direktur XL Hasnul Suhaimi (kanan), disaksikan Direktur Pemasaran danPengembangban Bisnis Setyo Riyanto (kiri) Rabu (09/03/2011) di Jakarta. Pada tahap awal, kerjasama ini mencakup pemanfaatan layanan online untuk pembayaran komisi kepada para retailer dan canvasser XL yang tersebar di seluruh Indonesia.

POS CHANNELING XL RETAILER COMMISION The using of post office service online collaboration signed by the President Director of Post Indonesia, I Ketut Mardjana (left), and the President Director of XL, Hasnul Suhaimi (right), witnessed by the Director of Marketing and Business Development, Setyo Riyanto (left), Wednesday (09/03/2011) in Jakarta. In the early stages, this cooperation included the use of online services for the payment of commissions to the retailers and the canvasser XL spread throughout Indonesia.

GALERI PRANGKO

FAMILY HOPE FUND DISTRIBUTION PROGRAM

05

Along with the inauguration of Garuda Indonesia Service Center in Senayan City Jakarta (09/03/2011), it has been signed a cooperation agreement between Garuda Indonesia and Pos Indonesia passenger and cargo services. The signing of the cooperation was carried out by the President Director of Post Indonesia, I Ketut Mardjana, and Director of Garuda Indonesia Emirsyah Satar, witnessed by the Director General of Civil Aviation, Herry Bakti Gumai, and Chairman of the House of Representatives Commission VIII, Abdul Kadir Karding.


Bertempat di Aula Divre IV Jakarta, Selasa (25/01/2011) Wakil Direktur Utama Pos Indonesia Sukatmo Padmosukarso (kanan), dan Direktur Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, DR. Dwi Heru Sukoco, MSi., menandatangani Perjanjian Kerja Borongan Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan (PKH) antara Pos Indonesia dengan Kementerian Sosial RI. PKH yang digulirkan sejak tahun 2007 adalah salah satu program besar Pemerintah RI dalam pengentasan kemiskinan. Dalam menjalankan program ini Pos Indonesia dipercaya oleh Kementerian Sosial untuk melaksanakan tugas menyalurkan dana PKH kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), mencetak dan mendistribusikan dokumen-dokumen terkait dengan PKH serta melakukan pickup formulir verifikasi peserta dari fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan untuk selanjutnya dilakukan update data oleh UPPKH Pusat, serta menyediakan ruang kerja dan sarana kerja pendamping PKH di setiap kecamatan yang ada peserta PKH.

STATE-OWNED ENTERPRISES SYNERGY UPGRADE TWO PASSENGER AND CARGO SERVICE

PENGUATAN BISNIS

25 Januari 2011

POS INDONESIA NATIONAL WORKING MEETING 2011

TRANSFORMASI

Welcoming year 2011 as the year of Rabbit according to Chinese calendar 2652, Postal Administration in Indonesia issued stamp Shio Rabbit series. The launching was marked with a First Day Cover signed by the Director of Pos Indonesia, I Ketut Mardjana; Director of Organization General Posts and Information Depkominfo, Shukri Batubara Chairman of the Institute for Cooperation on Economic, Social, and Cultural of Indonesia-China, Sukamdani Sahid Gitosardjono; and Chairman of the PP PFI, Lieutenant General (Ret.) Soeyono, (from right to left) on January 25th 2011 in Jakarta Philatelic Office.

Bersamaan dengan peresmian Garuda Indonesia Service Center di Senayan City Jakarta (09/03/2011), telah ditanda tangani perjanjian kerjasama antara Garuda Indonesia dan Pos Indonesia pelayanan penumpang dan kargo. Penanda tanganan kerjasama tersebut dilakukan oleh Direktur Utama Pos Indonesia I Ketut Mardjana dan Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar, disaksikan Dirjen Perhubungan Udara Herry Bakti Gumai dan Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Kadir Karding.


Kadivre II Jateng-DIY Maman Suherman tengah menanda tangani Memori Program Kerja disaksikan Direktur Utama Pos Indonesia I Ketut Mardjana (kiri), Direktur SDM dan Umum Entis Sutisna (kanan) dan Direktur Pemasaran dan Pengembangan Bisnis Setyo Riyanto (kanan) pada acara pembukaan Rakernas PT Pos Indonesia (Persero), Senin (08/02/2011) di Hotel Putri Gunung Lembang, Jawa Barat.

Sinergi Dua Bumn Tingkatkan Layanan Penumpang Dan Kargo

LAPORAN KEUANGAN

Rapat Kerja Nasional Pos Indonesia 2011

SERIES RABBIT ZODIAC STAMP LAUNCHING

02

KALEIDOSKOP

01



06

14 Maret 2011


09

GANDENG DHL EXPRESS KEMBANGKAN EMS JUMBO

31 Maret 2011

Direktur Utama Pos Indonesia I Ketut Mardjana tampil sebagai salah satu pembicara pada pameran dan konferensi Postech 2011 yang digelar di Dubai, Uni Emirates Arab, 14-16 Maret 2011. Usai menyampaikan paparan “Peran Teknologi dalam Transformasi Bisnis Pos Indonesia” di hadapan peserta dari seluruh dunia, Ketut Mardjana menyerahkan cinderamata kepada CEO Uni Emirates Arab Post Mr. Abdulla Mohammed Al Ashram.

HELD THE DHL EXPRESS IN DEVELOPING THE EMS JUMBO

PRESENTED IN POSTECH 2011 – DUBAI

10 08

30 Maret 2011

FLOOD OF GOLD IN KANTORPOS

SUPPORTED THE NATIONAL PHILATELIC EXHIBITION 2011

Sekretaris Daerah Provinsi DIY, Ir. Tri Harjun Ismaji Msc, disaksikan Direktur Pemasaran dan Pengembangan Bisnis Setyo Riyanto, dan Dirjen Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Syukri Batubara, serta Ketua PFI Letjen (Purn) Soejono, melakukan pemukulan gong tanda dibukanya Pameran Filateli Nasional “Jogja Stamp and Numismatic Show 2011,” Rabu (30/03/2011) di Ambarukmo Plaza, Yogyakarta. Pameran digelar sampai dengan 3 April 2011 oleh Perkumpulan Filatelis Indonesia (PFI) dan Pos Indonesia, merupakan road show menjelang Pameran Filateli Tingkat Dunia yang akan digelar di Jakarta pada tahun 2012 yang rencananya akan diikuti oleh 90 negara.

DIY Provincial Secretary, Ir. Tri Harjun Ismaji MSc, witnessed by the Director of Marketing and Business Development Setyo Riyanto, and Director General of Post and Information Technology of Ministry of Communications Syukri Batubara, as well as Chairman of PFI Lieutenant General (Ret.) Soejono, beating gongs to mark the opening of the National Philatelic Exhibition “Jogja Stamp and Numismatic Show 2011,” Wednesday (3/30/2011) at Ambarukmo Plaza, Yogyakarta. The exhibition was held up to 3 April 2011 by Society of philatelists Indonesia (PFI) and Pos Indonesia, was a road show ahead of the World level Philately Exhibition that will be held in Jakarta in 2012 which will be attended by 90 countries.

11

Pos Indonesia signed a Memorandum of Understanding with the BPK RI on How to Access the Data. The signing was done by the President of Pos I Ketut Mardjana, and Secretary General of BPK RI, Hendar Ristriawan, at BPK RI Auditorium on Tuesday (4/12/2011) along with dozens of other state director, witnessed by Minister of State Enterprises Affairs Mustafa Abubakar and Chairman of BPK RI, Hadi Poernomo.

05 Mei 2011

GALERI PRANGKO

Dukung Pameran Filateli Nasional 2011

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING WITH THE BPK RI

Pos Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman dengan BPK RI tentang Cara Mengakses Data. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Dirutpos I Ketut Mardjana, dan Sekretaris Jenderal BPK RI, Hendar Ristriawan, di Auditorium BPK RI selasa (12/04/2011) bersama dengan puluhan Direktur BUMN lainnya, disaksikan Menteri Negara BUMN RI Mustafa Abubakar dan Ketua BPK RI, Hadi Poernomo.

Terus Melayani Asuransi Pensiunan TNI/Polri Pos Indonesia kembali melakukan penanda tanganan nota kesepahaman dengan PT Asabri, Kamis (05/05/2011) di Jakarta. Kali ini tentang pemberian dan penggunaan jasa layanan keuangan serta penggunaan jasa pengiriman barang dan dokumen. Nota kesepahaman ditandatangani oleh Direktur Utama Pos Indonesia I Ketut Mardjana (kedua dari kiri) dan Direktur Utama PT Asabri Adam Damiri (kedua dari kanan), disaksikan Wakil Direktur Utama Pos Indonesia Sukatmo Padmosukarso (kiri). Kesepahaman ini merupakan bagian dari implementasi sinergi antar BUMN dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat khususnya kepada para penerima pensiun TNI/Polri dan PNS Dephankam.


Bank Tabungan Negara meluncurkan program “Banjir Emas Sepanjang Tahun di Kantorpos,” Jumat (25/03/2011) di Menara BTN, Jakarta. Program undian berhadiah ini ditujukan bagi nasabah Tabungan e-BATARAPOS hasil kerja sama antara Bank BTN dengan Pos Indonesia yang berlangsung pada periode 1 April 2011-31 Desember 2011. Peluncuran program dilakukan bersama oleh Direktur Mortgage dan Consumer Banking Bank BTN, Irman Alvian Zahiruddin dan Wakil Direktur Utama Pos Indonesia Sukatmo Padmosukarso. Hadir dalam acara tersebut SVP Jasa Keuangan Budi Setiawan, VP SOPP Ali Fahmi Al Amrozi, dan Kadivre IV Ngurah Sugiarta Yasa serta Kepala Kantorpos se-Jabodetabek dan Banten.

Nota Kesepahaman dengan BPK RI

PENGUATAN BISNIS

BANJIR EMAS DI KANTORPOS

State Savings Bank launched a program “ Flood of Gold all Year in Kantorpos,” Friday (3/25/2011) at Menara BTN, Jakarta. This lottery program was intended for customer e-Savings BATARAPOS result of cooperation between the Bank BTN and Pos Indonesia, which took place in the period 1 April 2011-31 December 2011. Launch of the program conducted jointly by the Director of Mortgage and Consumer Banking Bank of BTN, Irman Zahiruddin Alvarez, and Vice President Director of Post Indonesia, Sukatmo Padmosukarso. It was attended by SVP Financial Services, Budi Setiawan; VP SOPP, Ali Fahmi Al Amrozi; and Kadivre IV, Sugiarta Ngurah Yasa; and Chiefs of Kantorpos Jabodetabek and Banten.

12 April 2011

TRANSFORMASI

25 Maret 2011


President Director of Post Indonesia, I Ketut Mardjana, featured as one of the speakers at POSTECH 2011 exhibition and conference held in Dubai, Arab Emirates, 14-16 March 2011. After delivered the exposure “The Role of Technology in Business Transformation of Post Indonesia” in the presence of participants from around the world, Ketut Mardjana handed souvenir to the CEO of Uni Arab Emirates Post, Mr. Abdulla Mohammed Al-Ashram.

LAPORAN KEUANGAN

President Director of Post Indonesia I Ketut Mardjana (right) received a souvenir from the Managing Director of DHL Express Ahmad Mohammad (left) after signing a cooperation agreement the two companies at the International Hotel Ballroom B, Jakarta (31/03/2011). The two companies agreed to develop the EMS service Jumbo. It was intended to expand the target market, networking and increased quality assurance and to create cost efficiency in the international postal service.

PROFIL PERUSAHAAN

Direktur Utama Pos Indonesia I Ketut Mardjana (kanan) memperoleh cinderamata dari Managing Director DHL Express Ahmad Mohammad (kiri) usai penandatanganan perjanjian kerjasama kedua perusahaandi International Hotel Ballroom B, Jakarta (31/03/2011). Kedua perusahaan sepakat untuk mengembangkan layanan EMS Jumbo. Hal ini dimakusudkan untuk memperluas target market, jejaring dan peningkatan quality assurance serta menciptakan cost efficiency dalam layanan kiriman pos internasional.

Hadir di POSTECH 2011 – DUBAI

07

011

KALEIDOSKOP

010

CONTINUES TO SERVE OF RETIRED ARMY/POLICE INSURANCE Pos Indonesia signed a memorandum of understanding back to the PT Asabri, Thursday (05/05/2011) at Jakarta. This time regarding the provision and use of financial services and the use of services and document delivery. The memorandum of understanding signed by the President Director of Post Indonesia I Ketut Mardjana (second from left) and President Director PT Asabri Adam Damiri (second from right), witnessed by Vice President Sukatmo Padmosukarso Pos Indonesia (left). This agreement is part of the implementation of synergies among State-owned enterprise in providing the best service to the community particularly for pensioners of military/police and civil servants of Dephankam.

012

07 Mei 2011


Kick Off Revitalisasi Pos Indonesia

14

24 Mei 2011

15

16 Juni 2011

PROFIL PERUSAHAAN

“Untuk mempersiapkan Pos Indonesia sebagai BUMN yang siap menghadapi pembukaan akses pasar, perlu dilakukan upaya penyehatan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu lima tahun,” demikian disampaikan Direktur Utama Pos Indonesia I Ketut Mardjana pada Kick Off Penyehatan Perusahaan, Jumat (07/05/2011) di Gedung Wahana Bhakti Pos Bandung. Kick Off ditandai dengan pemukulan gong oleh Komisaris Utama PT Pos Indonesia (Persero) Dadi Haryadi disaksikan oleh segenap jajaran Direksi.

013

POS INDONESIA REVITALIZATION KICK OFF

12 Mei 2011

AMBULANCE AID TO YAYASAN BUNGA KEMBOJA President Director of Pos Indonesia I Ketut Mardjana (second right) accompanied by the Director of Human Resources and General entis Sutisna (right) handed over an ambulance unit and one unit of the hearse to yayasan Bunga Kemboja - Bandung (24/05/2011). In addition it also handed over Rp 10 million in operational funding received by the foundation’s chairman H. Suprapto. The aid was part of the CSR PKBL unit program of Head Office Pos Indonesia.

Post Indonesia participated in the successful conduct of PON XVIII 2012 and Pekan Paralimpic Nasional (PERPANAS). In this framework, The President Director of Post Indonesia I Ketut Mardjana (left), together with the Chairman of Indonesian National Sports Committee (KONI), Rita Subowo (is), and Chairman of PB PON 2012 XVIII, HM Rusli Zainal (right) signed a Memorandum of Understanding on Use of Pos Services in the activities of PON XVIII that will be held at Riau Province on June 16, 2011.

18 Juni 2011


16

SUPPORTED PON XVIII 2012OF RIAU

PENGUATAN BISNIS

Kerjasama Western Union (WU), perusahaan jasa pengi riman uang internasional dan PT Pos Indonesia (Persero) pada tahun 2011 genap berusia 10 tahun.Merayakan kolaborasi harmonis dalam pelayanan kiriman uang dari dan ke luar negeri menggunakan jasa WU Money Transfer digelar acara peringatan di Jakarta (12/05/2011) Dalam peringatan tersebut, Western Union membuat replika Kantor Filateli Jakarta, sebagai salah satu gedung bersejarah di Indonesia. Replika tersebut diserahkan oleh Ratheesh Kumar Wakil Direktur Regional WU untuk kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara kepada Wakil Direktur Utama Pos Indonesia Sukatmo Padmosukarso (kiri). Replika terbuat dari 100.000 keping berbagai pecahan uang logam Indonesia, dan replika ini telah disahkan MURI (Museum Rekor Dunia Indonesia) sebagai replika terbesar (dalam jenis tersebut) yang pernah dibuat di Indonesia.

Cooperation Western Union (WU), international money transfer service companies, and PT Pos Indonesia (Persero) in 2011 reached the age of 10 years. Celebrating the harmonious collaboration in service and remittances from overseas using WU Money Transfer service commemorations held at Jakarta (05/12/2011) In commemoration, the Western Union office made a replica of Philately Jakarta office, as one of the most historic buildings in Indonesia. Replication was submitted by Ratheesh Kumar, WU Vice Regional Director for South Asia and Southeast Asia to the Deputy President Director Pos Indonesia Sukatmo Padmosukarso (left). Replica was made of 100,000 pieces of various denominations of coins Indonesia, and this replica has been passed MURI (Indonesian Museum of World Records) as a replica of the largest (in kind) which ever made at Indonesia.

Pos Indonesia turut serta mensukeskan penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012 dan Pekan Paralimpic Nasional (PERPANAS). Dalam kerangka itu, Direktur Utama Pos Indonesia I Ketut Mardjana (kiri), bersama dengan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Rita Subowo (tengah), dam Ketua Umum PB PON XVIII 2012, H.M. Rusli Zainal (kanan) menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pemanfaatan Jasa Pos dalam kegiatan PON XVIII yang aan digelar di Provinsi Riau pada 16 Juni 2011.

TRANSFORMASI

Sepuluh Tahun Kolaborasi WU dan Pos Indonesia

TEN YEARS OF COLLABORATION OF WU AND POS INDONESIA

Direktur Utama Pos Indonesia I Ketut Mardjana (kedua kanan) didampingi oleh Direktur SDM dan Umum Entis Sutisna (kanan) menyerahkan bantuan satu unit ambulan dan satu unit mobil jenazah kepada Yayasan Bunga Kemboja-Bandung (24/05/2011). Selain itu diserahkan pula dana operasional Rp.10 juta yang diterima oleh ketua yayasan H. Suprapto. Bantuan tersebut merupakan bagian dari program CSR unit PKBL Kantor Pusat Pos Indonesia.

DUKUNG PON XVIII 2012 RIAU


13

Bantuan Ambulan Kepada Yayasan Bunga Kemboja

LAPORAN KEUANGAN

“To prepare Pos Indonesia as a State-owned enterprises that is ready to face the opening of market access, it is necessary to restructure that must be completed within a period of five years,” remarked by President Director of Post Indonesia I Ketut Mardjana on Corporate Restructuring Kick Off, Friday (5/7/2011 ) at Gedung Wahana Bhakti of Post Bandung. Kick Off was marked by the beating of gongs by the Commissioner of PT Pos Indonesia (Persero) Dadi Haryadi witnessed by the entire Board of Directors.

KALEIDOSKOP

12


GALERI PRANGKO

Khitanan Bersama

MASS CIRCUMCISION

Kegiatan tahunan ini sekaligus memperingati HUT PT Pos Indonesia (Persero) ke-16 dan menyambut Hari Bhakti Postel ke-66. Acara ini diselenggarakan Keluarga Besar Kantor Pusat Pos Indonesia bersama Yayasan Assalam-Posindo, hari sabtu 18 Juni 2011, di Gedung Kantor Pos Pusat Cilaki No. 73 Bandung. lebih 60 peserta anak-anak yang berasal dari anak/keluarga karyawan, pensiunan, security serta cleaning service. Tergambar ekspresi gembira anakanak dan orang tuanya karena mendapatkan beragam hadiah pakaian, uang dan makanan sekaligus meringankan beban orang tua serta membina rohani mereka. Acara berjalan lancar dengan bantuan tim medis dari RS. Hasan Sadikin Bandung tersebut.

This annual event as well as commemorated the 16th anniversary of the PT Pos Indonesia (Persero) and welcomed to Day-66 of Hari Bhakti Pos. The event was held by Big Family of Office Pos Indonesia with Assalam-Posindo Foundation, on Saturday June 18th 2011, at Gedung Kantor Pos Pusat at Cilaki no. 73 Bandung. Over 60 participants were children from the child/family of employees, retirees, security and cleaning service. Depicted happy expression from children and parents to get a variety of gifts of clothing, money and food as well as ease the burden on parents and their spiritual nurture. The event went smoothly with the help of a medical team from the RS. Hasan Sadikin Bandung.

014


20

05 Juli 2011

Pelayanan Kargo Haji

PROFIL PERUSAHAAN

Jum’at (26/08/2011) insan pos di seluruh pelosok negeri memperingati Hari Ulang Tahun Pos yang ke 265. Dalam lingkup nasional, peringatan dilaksanakan di Gedung Wahana Bhaktipos Bandung, ditandai dengan penadatanganan Sampul Peringatan oleh Direktur Utama Pos Indonesia I Ketut Mardjana dan Direktur Pos Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Inggrid R. Panjaitan. Pada kesempatan itu diluncurkan buku Sejarah Sosial Politik Ekonomi Pos Indonesia– Melayani Rakyat Menjaga Negara.

LAPORAN KEUANGAN

HAJJ CARGO SERVICE

265 YEARS POS INDONESIA UNITES NUSANTARA

Muslims in Indonesia are now able to utilize cargo services and financial services of Pos Indonesia during their pilgrimage in the Holy Land of Mecca and madinnah. This was possible after the signing of the agreement signed by the President Director of Post Indonesia I Ketut Mardjana and the President Director of Almunief Trading and Contracting Corp. Munief Muhammad Abdullah Makki (right) Tuesday (05/07/2011) at Jakarta. Especially for cargo services pilgrimage, which is expected to reach the target in the Hajj season year 2011 is 100 tons/pilgrimage season.

Friday (8/26/2011) Post people in the country commemorated the 265 anniversary of Pos. In national scope, the memorial held at Gedung Wahana Bhaktipos Bandung, signed by the cover memorial signing by President Director of Post Indonesia I Ketut Mardjana and Director of the Directorate General of Post and of Post Operation Information Ingrid R. Panjaitan. On the occasion was launched the book History of Social and Political Economy of Post Indonesia–Serving the People Keeping the State.

22 Agustus 2011

21

16 September 2011

22

02 Oktober 2011

BELI TIKET GARUDA DI KANTORPOS

PENGUATAN BISNIS

Kini, calon penumpang Garuda dapat memesan, membeli, dan check in booth melalui tujuh kantorpos di sejumlah kota Indonesia. Hal ini dapat dilakukan sebagai buah kerjasama antara Pos Indonesia dan Garuda. Usai menandatangani PKS dengan Direktur Utama Pos Indonesia I Ketut Mardjana di Gedung Pos Ibukota (22/08/2011, Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar menyatakan: “Kerja sama penjualan tiket di kantor pos merupakan komitmen Garuda untuk terus meningkatkan layanan kepada para pengguna jasa, khususnya kemudahan layanan pembelian tiket, sekaligus merupakan wujud sinergi antara BUMN.”

Wakil Direktur Utama Sukatmo Padmosukarso (kiri), menye rahkan memori serah terima jabatan Direktur Teknik dan Jasa Keuangan kepada Budi Setiawan (kanan), dan jabatan Direktur Keuangan kepada Tavip Parawansa (tengah), Rabu (27/07/2011) di Bandung.

NEW BOARD MEMBER OF POS INDONESIA Vice President Sukatmo Padmosukarso (left), handed over the Technical Director position handover memory and Financial Services to Budi Setiawan (right), and the position of Finance Director to Tavip Parawansa (center), Wednesday (27/07/2011) at Bandung.

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) merupakan kesepakatan kolektif (collective agreement) antara pengusaha/perusahaan bersama karyawan yang diwakili oleh serikat pekerja dan dituangkan dalam suatu memori Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Pada tahun 2011 berhasil dilakukan Penandatangan PKB, dalam hal ini perusahaan diwakili oleh Direktur Utama Pos Indonesia I Ketut Mardjana (kiri) dan Ketua Umum DPP SPPI Koswara (kanan), disaksikan Direktur Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi Kemenakertrans RI, Irianto Simbolon (tengah), Jumat (16/09/2011) di Bandung.

PKB FOR POS INDONESIA EMPLOYEES WELFARE Collective Labour Agreement (PKB) was a collective agreement (collective agreement) between the entrepreneur/company with employees represented by unions and stated in a memory of Collective Labour Agreement (CLA). In 2011 successful signing of agreements, in which case the company was represented by the President Director of Post Indonesia I Ketut Mardjana (left) and Chairman of the DPP SPPI Koswara (right), witnessed by the Director of Requirements Work, Welfare, and Discrimination Analysis of Manpower Affairs, Irianto Simbolon (center), Friday (16/09/2011) at Bandung.

SEMARAK BALI ORANGE FUN BIKE 2011 Menko Perekonomian Hatta Rajasa diapit oleh Menkominfo Tifatul Sembiring (kiri) dan Direktur Utama Pos Indonesia I Ketut Mardjana (kanan) dalam rangkaian peringatan 265 tahun Pos Indonesia Satukan Nusantara. Acara ditutup dengan kegiatan sepeda santai “Bali Orange Fun Bike” yang digelar Minggu (02/10/2011) di lapangan Mudita Kabupaten Bangli, Bali. “Gelaran ini merupakan pertama dan terbesar yang pernah dilaksanakan di Kabupaten Bangli,” kata Bupati Bangli I Made Gianyar.

SEMARAK BALI ORANGE FUN BIKE 2011 Coordinating Minister Hatta Rajasa Mekominfo flanked by Tifatul Sembiring (left) and President Director of Post Indonesia I Ketut Mardjana (right) in a series of 265-year anniversary Pos Indonesia unites Nusantara. The event closed with relaxing bike events “Bali Orange Fun Bike” that was held on Sunday (2/10/2011) at Mudita field Bangli regency, Bali. “The event was a first and the largest ever held in Bangli district,” said I Made Bangli Regent of Gianyar.

GALERI PRANGKO

ANGGOTA DIREKSI BARU POS INDONESIA

PKB Bagi Kesejahteraan Pegawai Pos Indonesia


BUY GARUDA TICKETS IN KANTORPOS Now, Garuda passengers can order, buy, and check in booth through seven cities at kantorpos in Indonesia. This can be done as the result of cooperation between of Post Indonesia and Garuda. After signed PKS with the President Director of Post Indonesia, I Ketut Mardjana at Gedung Pos Indonesia (22/08/2011), President Director Garuda Indonesia Emirsyah Satar said: “Cooperation in ticket sales at the post office was a Garuda’s commitment to continuously improve service to the users of services, particularly ease of ticket purchasing services, as well as a form of synergy between the State-owned enterprises.”

TRANSFORMASI

19


27 Juli 2011

26 Agustus 2011

Pos Indonesia 265 Tahun Satukan Nusantara

Umat Islam Indonesia kini dapat memanfaatkan layanan kargo dan jasa keuangan Pos Indonesia selama mereka menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Makkah dan madinnah. Hal ini terwujud setelah ditandatanganinya kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Direktur Utama Pos Indonesia I Ketut Mardjana dengan Direktur Utama Almunief Trading and Contracting Corp. Munief Muhammad Abdullah Makki (kanan) Selasa (05/07/2011) di Jakarta. Khusus untuk layanan kargo haji, target yang diharapkan dapat diraih pada musim haji tahun 2011 adalah 100 ton/musim haji.

18

015

KALEIDOSKOP

17


016

14 Oktober 2011


Kunjungan Kerja BAKN DPR RI

26

27 November 2011

Direktur Utama Pos Indonesia I Ketut Mardjana (kiri) dan Direktur Utama Bank Mandiri Zulkifli Zaini (kanan), dalam suatu kesempatan gowes bareng MandiriPos. Kemitraan strategis antara Pos Indonesia dan Bank Mandiri tidak selalu selalu berorientasi bisnis, ada juga yang sipatnya have fun seperti yang terjadi Minggu (27/11) di Bandung, Ikatan Sepeda Pos Indonesia (ISPI) dan Mandiri Cycling Community melaksanakan gowes bareng bertajuk “Gowess 10K MANDIRIPOS”.

POS INDONESIA AND BANK MANDIRI SYNERGY

27 26 Oktober 2011

25

26 Oktober 2011

31 Desember 2011

MELANJUTKAN ALIANSI STRATEGIS POS-BTN

CONTINUING POS-BTN STRATEGIC ALLIANCE At the end of this year (12/31/2011) Pos Indonesia and Bank BTN, made a beautiful record by continuing strategic alliance that had been established. Located in Bandung, President Director of Pos Indonesia I Ketut Mardjana (left) with Director of Bank BTN Iqbal Latanro (right) signed cooperation agreement in service savings again, installment payments and fines Credit, and Banking Products and Services other at the post office.

BCA CUSTOMERS CAN TAKE MONEY IN KANTORPOS


President Director of Bank Central Asia Jahja Setiaatmadja (left) and President Director of Post Indonesia I Ketut Mardjana (right), Wednesday (10/26/2011) at Four Season Hotel, Jakarta. signed memorandum of understanding and cooperation agreement (PKS for the inancial transaction banking services That the people will be able to enjoy some services of BCA at kantorpos banking such as EDC Payment Debit and Cash BCA also Flazz remittances.

PENGUATAN BISNIS

Presiden Direktur Bank Central Asia Jahja Setiaatmadja (kiri) dan Direktur Utama Pos Indonesia I Ketut Mardjana (kanan), Rabu (26/10/2011) di Hotel Four Season, Jakarta. menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama (PKS) untuk layanan transaksi finansial perbankan. Nantinya masyarakat akan dapat menikmati beberapa jasa perbankan BCA di kantorpos seperti EDC Payment, Debit dan Tunai BCA, Flazz juga kiriman uang.

TRANSFORMASI

Pada penghujung tahun ini (31/12/2011) Pos Indonesia dan Bank BTN, membuat catatan yang indah dengan melanjutkan aliansi strategis yang selama ini telah terjalin. Bertempat di Bandung, Direktur Utama Pos Indonesia I Ketut Mardjana (kiri) bersama Direktur Utama Bank BTN Iqbal Latanro (kanan) menandatangani kembali perjanjian kerjasama dalam pelayanan tabungan, pembayaran angsuran dan Denda Kredit, serta Produk dan Jasa Perbankan lainnya di kantor pos.

NASABAH BCA BISA AMBIL UANG DI KANTORPOS


Vice President Director of Post Indonesia Sukatmo Padmosukaso (right) handed over a souvenir to the Auditor BPKP Aulia (center), witnessed by Vice Chairman of the State Agency for Financial Accountability (BAKN) House of Representatives Maj. Gen. (Ret.) Yahya Sacawiria, S.IP., MM (right) from the Fraction of Partai Demokrat (Democrate Party) Friday (14/10/2011) at Gedung Wahana Bakti Pos Bandung. BAKN House of Representatives working visit intended to follow up on findings BPKP revenue management, cost control and investment activities as well as control systems company in 2002, and the reasonableness of a particular presentation of the accounts of the financial year 2005 and 2006 have been audited.

LAPORAN KEUANGAN

President Director of Pos Indonesia I Ketut Mardjana (left) and President Director of Bank Mandiri Zaini Zulkifli (right), on one occasion riding bike together with MandiriPos. The strategic partnership between Indonesia and Bank Mandiri Pos does not necessarily always oriented business, there were also others that have fun like which happened on Sunday (27/11) at Bandung, Indonesia Pos Bicycle Association (ISPI) and the Independent Community Cycling implement riding bike together titled “Gowess 10K MANDIRIPOS “.

BAKN HOUSE OF REPRESENTATIVES WORKING VISIT

24

SINERGI POS INDONESIA DAN BANK MANDIRI

PROFIL PERUSAHAAN

Wakil Dirut Pos Indonesia Sukatmo Padmosukaso (kanan) menyerahkan cinderamata kepada Auditor BPKP Aulia (tengah), disaksikan Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Kuangan Negara (BAKN) DPR RI Mayjen TNI (Purn) Yahya Sacawiria, S.IP., MM (kanan) dari Fraksi Partai Demokarat, Jumat (14/10/2011) di Gedung Wahana Bakti Pos Bandung. Kunjungan kerja BAKN DPR RI dimaksud untuk menindaklanjuti hasil temuan BPKP atas pengelolaan pendapatan, pengendalian biaya dan kegitan investasi serta sistem pengendalian perusahaan tahun 2002,serta kewajaran penyajian akun-akun tertentu laporan keuangan tahun buku 2005 dan 2006 yang telah diaudit.

017

KALEIDOSKOP

23


Direktur Operasi Suratpos dan Logistik Ismanto, sesaat setelah menerima QSF Awards 2011, didampingi oleh Direktur Jenderal Biro Internasional UPU, Edouard Dayan (kiri) dan Chair of QSF Board of Trustees, Flori Berrocal McClung (kanan). Direktorat Jenderal Biro Internasional UPU memberikan penghargaan tersebut kepada Pos Indonesia Rabu (26/10/2011) di Ruang Rapat Abubakar Argungu Lantai 4, Gedung Kantor Pusat UPU, Bern – Swiss.

POS INDONESIA RECEIVED QSF AWARDS 2011 Director of Operations and Logistics Suratpos Ismanto, shortly after received the QSF Awards 2011, accompanied by DirectorGeneral of the International Bureau of UPU, Edouard Dayan (left) and Chair of QSF Board of Trustees, Flori Berrocal McClung (right). Directorate General of UPU International Bureau gave the award to Pos Indonesia on Wednesday (26/10/2011) at Abubakar Argungu Meeting Room Floor 4, UPU Headquarters Building in Bern - Switzerland.

GALERI PRANGKO

POS INDONESIA MENERIMA QSF AWARDS 2011

018


Profil Perusahaan Company Profile


019

020



PROFIL PERUSAHAAN

Corporate Structure

LAPORAN KEUANGAN

PEMEGANG SAHAM Stakeholders

Komisaris Board of Commissioners


Direktur Utama President Director

Direktorat Operasi Suratpos & Logistik

Directorate of Marketing & Business Development

Directorate of Mail & Logistic Operations

Directorate of Technology & Financial Services

DIVISI HUKUM Division of Law

Corporate Secretary

Regional Division

Unit Pelaksana Teknis Technical Operations Unit/Service Point

Directorate of Human Resource & General Affairs

Satuan Pengawasan Internal Internal Supervisory Taskforce/Internal Audit

GALERI PRANGKO

Divisi Regional

Direktorat Sumber Daya Manusia dan Umum


Sekretariat Perusahaan

Direktorat Teknologi & Jasa Keuangan

PENGUATAN BISNIS

Directorate of Finance

Direktorat Pemasaran & Pengembangan Bisnis

TRANSFORMASI

Wakil Direktur Utama Vice President Director

Direktorat Keuangan

KALEIDOSKOP

Struktur Perusahaan

021

022



023

KALEIDOSKOP

Wilayah Kerja

PROFIL PERUSAHAAN

Working Area

LAPORAN KEUANGAN

DIVRE I


Medan 20000

Padang 25000

DIVRE IX

DIVRE XI

Banjarbaru 70000

DIVRE III

DIVRE X

DIVRE IV

DIVRE VII

Surabaya 60000

DIVRE V

Bandung 40000

Makassar 90000

DIVRE VI

Semarang 50000

Denpasar 80000

GALERI PRANGKO

DIVRE VIII


Jakarta 10000

PENGUATAN BISNIS

Jayapura 99000

Palembang 30000

TRANSFORMASI

DIVRE II

024


TRANSFORMASI PENGUATAN BISNIS TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pada tahun 2011, Perseroan membukukan laba perusahaan sebesar Rp. 150,6 Milyar, suatu prestasi sebagai wujud dari ekspansi bisnis yang sangat terukur dan fokus pada 5 produk unggulan, serta peningkatan mutu layanan berbasis teknologi.


Pos Indonesia in 2011 has recorded significant progress in its transformation journey which began in 2009. The corporation is currently at the top of culmination in realizing the aspiration of the corporation to be the leading driver in the nationwide business post industry which in turn is expected to position themselves to be champions in the business of global post business.

GALERI PRANGKO

The success in the transformation process is still required the corporation to make improvements in various fields, among others related to corporate governance (corporate governance), risk management and the corporation asset optimization. It is also encouraging that in 2011 the corporation recorded the achievement of corporate profit of Rp150.6 billion. This is an achievement of the form of business expansion that is measurable and focused on five flagship product, as well as improving the quality of technology-based services. Efforts are ongoing and structured in achieving good corporate governance has provided the yield (return) which is very good for all the elements that contribute to accelerate the wheels of business. The management also strives to reflect the culture and ethics of good governance within each structure and corporate policies that were taken. It is the management’s commitment to always direct the company to be able to provide continuous growing corporate value based on the application of the principles of clean, transparent, and professional. With the consolidation and long-term growth-oriented, it is our responsibilities as the Board of Commissioners to increasingly focus on policy oversight, supervision of strategies and risk management and the strengthening of management to create and encourage the culture of performance-oriented. Through regular communication with the Board of Directors, the Board of Directors have carried out the policy oversight and corporate management functions. In this way we can ensure that the company is managed in accordance with existing regulations and the management has been formulating, disseminating and implementing the standard operating procedures that are adequated. We also strive to ensure compliance with all elements of the company as a whole and have set up and implement the principles of good corporate governance. Board of Commissioners also perform a role in the preparation of the management team which are competent and qualified candidates and the selection of directors, and conduct a review of all recommended candidates to the shareholders based on the needs of the organization and the expertise of each candidate of board of directors. In this case, We are delighted to welcome two new Board members, appointed in July of 2011.

LAPORAN KEUANGAN

Tahun 2011, PT Pos Indonesia (Persero) berhasil mencatat kemajuan yang signifikan dalam perjalanan transformasinya yang dimulai sejak 2009. Perseroan saat ini telah berada di puncak kulminasi dalam mewujudkan aspirasi Perseroan untuk menjadi pelaku utama (leading driver) pada bisnis dan industri perposan nasional yang pada akhirnya diharapkan dapat memposisikan diri menjadi kampiun dalam bisnis perposan global.

Kemajuan dalam transformasi itu tetap mengharuskan Perseroan melakukan perbaikan di antaranya mengenai tata kelola perusahaan (corporate governance), manajemen risiko dan optimalisasi asset Perseroan. Pada tahun 2011, Perseroan membukukan laba perusahaan sebesar Rp. 150,6 Milyar, suatu prestasi sebagai wujud dari ekspansi bisnis yang sangat terukur dan fokus pada 5 produk unggulan, serta peningkatan mutu layanan berbasis teknologi. Usaha-usaha yang terus menerus dan terstruktur dalam mewujudkan good corporate governance telah memberikan imbal hasil (return) yang sangat baik bagi seluruh elemen yang berperan menggerakkan roda akselerasi perusahaan ini. Management berusaha untuk merefleksikan etika dan budaya tata kelola yang baik dalam setiap struktur dan kebijakan yang diambil. Komitmen Management senantiasa mengarahkan perusahaan untuk dapat memberikan corporate value yang tumbuh berkesinambungan dengan berlandaskan pada penerapan prinsip-prinsip bersih, transparan, dan profesional. Dengan berorientasi konsolidasi dan pertumbuhan jangka panjang, tanggung jawab Dewan Komisaris semakin fokus pada pengawasan kebijakan, pengawasan strategi dan manajemen risiko serta penguatan manajemen untuk menciptakan dan mendorong budaya berorientasi kinerja. Dengan komunikasi secara teratur dengan Dewan Direksi, Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan kebijakan dan penatalaksanaan untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku dan manajemen telah merumuskan, mensosialisasikan dan melaksanakan standard operating procedures yang memadai untuk memastikan kepatuhan seluruh elemen perusahaan secara keseluruhan serta telah menetapkan dan membentuk prinsip-prinsip good corporate governance. Dewan Komisaris juga melaksanakan peran dalam penyusunan tim manajemen yang kompeten dan cakap serta seleksi kandidat direksi, dan melaksanakan review atas seluruh calon yang direkomendasikan kepada pemegang saham berdasarkan kebutuhan organisasi dan keahlian masingmasing kandidat direksi. Dalam peranan ini, kami dengan gembira menyambut dua anggota Direksi baru, yang diangkat pada bulan Juli tahun 2011.

PROFIL PERUSAHAAN

Foreword from President Commissioner

025

KALEIDOSKOP

SAMBUTAN KOMISARIS UTAMA


026



027

PENGUATAN BISNIS TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN GALERI PRANGKO

DADDY HARIADI Komisaris Utama/President Commissioner

Daddy Hariadi was graduated from Institut Teknologi Bandung in 1974. In addition to serve as President Commissioner of PT Pos Indonesia (Persero), Daddy is also the President Director of PT Laju Perdana Indah, the High Commissioner of PT Pearl Flour Mills Timur and the Director of Operations of PT Pondok Indah Padang Golf, Inc. He previously held senior positions at several companies, including PT Citra Marga Nusaphala Persada, Inc., Salim Group Industri Gula, PT Indokodeco Semen, PT Indocement Tunggal Prakarsa, Inc. and PT Semen Padang. He was active in various organizations, including Persatuan Insinyur Indonesia, Asosiasi Semen Indonesia, Asosiasi Gula Indonesia, Asosiasi Jalan Tol Indonesia, Persatuan Golf Indonesia, dan Asosiasi Pemilik Lapangan Golf Indonesia, as well as various charitable organizations, including Yayasan Asa Bangsa and Yayasan Al Islah.

TRANSFORMASI

atas nama Dewan Komisaris

on behalf of the Board of Commissioners

Daddy Hariadi adalah lulusan Institut Teknologi Bandung tahun 1974. Selain menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Pos Indonesia (Persero), Daddy juga Direktur Utama PT Laju Perdana Indah, Komisaris Utama PT Pearl Flour Mills Timur dan Direktur Operasi PT Pondok Indah Padang Golf, Tbk. Ia sebelumnya memegang posisi senior di sejumlah perusahaan, antara lain PT Citra Marga Nusaphala Persada, Tbk, Salim Group Industri Gula, PT Indokodeco Semen, PT Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk dan PT Semen Padang. Dia berperan aktif dalam berbagai organisasi, termasuk Persatuan Insinyur Indonesia, Asosiasi Semen Indonesia, Asosiasi Gula Indonesia, Asosiasi Jalan Tol Indonesia, Persatuan Golf Indonesia, dan Asosiasi Pemilik Lapangan Golf Indonesia, serta berbagai organisasi amal, diantaranya padaYayasan Asa Bangsa dan Yayasan Al Islah.


Can then be informed that our supervision to the company’s strategy had been started from the business planning and its strategic alliance to the implementation of the programs. The supervision continued by monitoring the performance of management in executing the business plans. The Board of Directors also seek to ensure that risk management of Pos Indonesia implemented effectively and efficiently. This was done by assessing business risk, financial risk and operational risk on a regular basis to monitor the effectiveness of internal controls to reduce fraud. We convey our appreciation for the outstanding achieved results by all employees of Pos Indonesia in improving the quality of service and put Pos Indonesia on the path to the right business. The transformation of Pos Indonesia has been and is still rolling. Management Policy and the vision of the Board of Directors and senior management give the Board of Directors the confidence that Pos Indonesia is able to realize the vision of transformation. The Board of Directors also convey their thank to all the stakeholders of Pos Indonesia for their support, advice and patience. We are excited to work with the Directors, senior management and all employees in the future in order to explore the potential of existing businesses. We also are very excited to work together to achieve an integrated infrastructure, developing extensive nationwide distribution network and exceptional management discipline. We believe only then Pos Indonesia is likely to be the market leader in the national post business soon.

LAPORAN KEUANGAN

Pengawasan kami terhadap strategi perusahaan dimulai sejak penyusunan rencana bisnis dan aliansi strategisnya, sampai dengan pelaksanaan program-program untuk mencapai efisiensi operasional. Pengawasan tersebut berlanjut dengan pemantauan kinerja manajemen dalam melaksanakan rencana-rencana bisnis tersebut. Dewan Komisaris juga berupaya untuk memastikan bahwa manajemen risiko Pos Indonesia diterapkan dengan efektif dan efisien dengan mengkaji risiko bisnis, risiko keuangan, dan risiko operasional secara periodik serta memantau efektivitas pengawasan internal untuk menekan fraud. Dewan Komisaris menyampaikan penghargaan atas hasil luar biasa yang telah dicapai seluruh karyawan Pos Indonesia dalam meningkatkan mutu pelayanan dan menempatkan Pos Indonesia dalam jalur yang tepat untuk meraih profitabilitas dan pertumbuhan yang berkesinambungan setelah masa-masa transisional yang sulit. Transformasi Pos Indonesia telah dan masih terus bergulir. Kebijakan Manajemen dan visi Dewan Direksi serta jajaran manajemen senior memberi keyakinan kepada Dewan Komisaris bahwa Pos Indonesia akan mewujudkan visi transformasi tersebut. Dewan Komisaris juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh stakeholder Pos Indonesia atas dukungan, nasehat dan kesabarannya. Kami sangat antusias untuk bekerja sama dengan Dewan Direksi, manajemen senior dan seluruh karyawan pada bulan-bulan dan tahun-tahun mendatang dalam rangka mengeksplorasi potensi-potensi para pelanggan besar, mewujudkan infrastruktur yang terintegrasi, mengembangkan jaringan distribusi yang luas berskala nasional dan disiplin manajemen yang luar biasa.

PROFIL PERUSAHAAN

Profiles of the Board of Commissioners

KALEIDOSKOP

Profil Dewan KOMISARIS

028



TATA KELOLA PERUSAHAAN TRANSFORMASI GALERI PRANGKO

Farid Harianto was graduated from Institut Teknologi Bandung and the Wharton School, University of Pennsylvania. In addition to being a member of the Board of Commissioners of PT Pos Indonesia (Persero), Farid Harianto is a special advisor to the President of the Republic of Indonesia, as the advisors Bank Indonesia Governor, the members of the National Railways Revitalization Committee, a member of the Asia Executive, the Advisory Council at the Wharton School, University of Pennsylvania, and member of Risk Monitoring Committee of Indonesia International Bank (BII), and as Commissioner of PT Unggul Indah Cahaya, Inc. and PT Lippo, Inc. Farid also serves as Chairman and CEO of PT KPEI and PT PEFINDO and as Vice Chairman of IBRA. He teaches at several institutions of higher education and also Contributing Editor for the Globe Asia magazine.


Farid Harianto menyelesaikan pendidikan di Institut Teknologi Bandung dan Wharton School, University of Pennsylvania. Selain menjadi anggota Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero), Farid Harianto adalah penasehat khusus Presiden Republik Indonesia, penasehat Gubernur Bank Indonesia, anggota National Railways Revitalisasi Committee, anggota dari Asia Eksekutif, Dewan Penasehat di Wharton School, University of Pennsylvania, dan anggota Komite Pemantau Risiko Bank Internasional Indonesia(BII), dan sebagai Komisaris PT Unggul Indah Cahaya Tbk dan PT Lippo Karawaci, Tbk. Farid juga pernah menjabat sebagai komisaris dan CEO PT KPEI dan PT PEFINDO serta Wakil Ketua BPPN. Ia mengajar di sejumlah lembaga pendidikan tinggi dan Editor Berkontribusi untuk majalah Globe Asia.

PENGUATAN BISNIS

Basuki Yusuf Iskandar Ph.D was graduated from Interdisciplinary Studies (Management of Technology) from the University of Nashville Tennessee United States in 2000. Earlier in 1987 he earned an engineering degree from Civil Engineering, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Prior to serve as a member of the Board of Commissioners of Pos Indonesia, Basuki Yusuf Iskandar was formerly as a Head of the Systems and Procedures Partnership of Bureau Community of Development Business Partnership, Director of Culture, Science and Technology, Director of Water and Irrigation, and the Director of General Provider of Post and Technology Information.

LAPORAN KEUANGAN

Basuki Yusuf Iskandar lulus Ph.D Interdisciplinary Study (Management Of Technology) dari Universitas Nashville Tennessee Amerika Serikat tahun 2000. Sebelumnya pada tahun 1987 ia mendapatkan gelar insinyur dari Teknik Sipil -Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Sebelum menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Pos Indonesia, Basuki Yusuf Iskandar pernah menjabat Kepala Bagian Sistem dan Prosedur Kemitraan pada Biro Bina Kemitraan Usaha, Direktur Kebudayaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Direktur Pengairan dan Irigasi, dan Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika.

Hatorangan Tumpak Panggabean, SH, was graduated with a law degree from Universitas Negri Tanjungpura. Before becoming a member of the Board of Commissioners of Pos Indonesia, Tumpak was a member of the leadership of the Corruption Eradication Commission (KPK). Hatorangan Tumpak Panggabean also served as the Head of the State Attorney Pangkalan Bun, Provincial Assistant of High Attorney of Intelligence in Central Sulawesi province, Head of the Dili District Attorney, Special Crimes Assistant in Riau Deputy Attorney, Head of Sub Directorate of Intelligence on Intel JAM General Attorney, Intelligence Assistant of High Attorney of DKI Jakarta, Chief Deputy of High Attorney of Maluku, High Prosecutor in Maluku and South Sulawesi, Secretary of the Deputy of General Attorney for Special Crimes (Sesjam pidsus) in the Republic of Indonesia. The award had been given by the State to Tumpak were Satya Lancana Karya Satya XX in 1997 and Satya Lancana Karya Satya XXX in 2003, and the last Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra Utama.

PROFIL PERUSAHAAN

Harry Z, Soeratin studied in Keio University in Tokyo, Japan, Universitas Indonesia and Universitas Padjadjaran. In additon to serve as commissioner of PT Pos Indonesia (Persero), Harry Z. Soeratin also Head of Public Relations of the Ministry of Finance, Head of Online portals Training Programs of Ministry of State Enterprises (BUMN), and the Secretary of the National Team Diversion of TNI Businesses Activities (Presidential Decree No7 of 2008). Harry has served as Secretary of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Pengelola Aset, and Secretary of PT Rajawali Nusantara Indonesia and PT Danareksa. He also served as a member of the Board of Supervisory of Pawnshop (Dewan Pengawas Perum Pegadaian) and as the Head of Human Resources (SDM) in the Ministry of State Enterprises (BUMN). In addition to being a lecturer at several universities, Harry is active as a member of the committee on the restructuring and privatization of state enterprises (BUMN), the Management of State Finances, and Tax Reform. The award has been given to Harry by the State was among others Satya Lancana Karya Satya X in 2006 and Satya Lancana Karya Satya XX in 2009.

Tumpak Hatorangan Panggabean, SH, lulus dengan gelar sarjana hukum dari Universitas Negeri Tanjungpura. Sebelum menjadi anggota Dewan Komisaris Pos Indonesia, Tumpak adalah anggota pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tumpak Hatorangan Panggabean juga pernah menjabat sebagai kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun, Asisten Intelijen di Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Kejaksaan Negeri Dili, Asisten Tindak Pidana Khusus di kejaksaan Tinggi Riau, Kepala Sub Direktorat Intelejen pada JAM Intel Kejaksaan Agung RI, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Jaksa Tinggi di Maluku dan Sulawesi Selatan, dan Sesjam Pidana Khusus di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Penghargaan yang telah diberikan pada Tumpak oleh Negara adalah Satya Lancana Karya Satya XX Tahun 1997 dan Satya Lancana Karya Satya XXX tahun 2003, dan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Utama.

KALEIDOSKOP

Harry Z, Soeratin memperoleh pendidikan dari Universitas Keio di Tokyo, Jepang, Universitas Indonesia dan Universitas Padjadjaran. Selain menjabat sebagai komisaris PT Pos Indonesia (Persero), Harry Z. Soeratin juga Kepala Biro Humas Departemen Keuangan, Ketua Program Pelatihan Portal-portal Online Kementerian Negara BUMN, dan Sekretaris Tim Nasional Pengalihan Aktifitas Bisnis TNI (Kepres 7 Tahun 2008). Harry pernah menjabat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris PT Perusahaan Pengelola Aset, dan Sekretaris di PT Rajawali Nusantara Indonesia dan PT Danareksa . Dia juga menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Perum Pegadaian dan sebagai Kepala Bagian SDM di Kementerian Negara BUMN. Selain menjadi dosen di sejumlah perguruan tinggi, Harry aktif sebagai anggota komite pada restrukturisasi dan privatisasi BUMN, pengelolaan keuangan negara, dan reformasi pajak. Penghargaan yang telah diberikan pada Harry oleh Negara antara lain Satya Lancana Karya Satya X tahun 2006 dan Satya Lancana Karya Satya XX tahun 2009.

029

030


TRANSFORMASI PENGUATAN BISNIS

Tahun 2011 adalah tahun prestasi bagi Pos Indonesia yang hasilnya menjadi landasan bagi langkah kami untuk tumbuh pada tahuntahun berikutnya.


Year 2011 was the year that was not easy and full of challenge for all of us as the ranks of post Indonesia. However, we should be grateful can pass through it successfully.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN GALERI PRANGKO

Various constraints can be bypassed because of the support, encouragement and cooperation of the whole range of post Indonesia. We noted there was a very proud achievement since 1995. Post Indonesia has succeeded in increasing the income of Rp2.67 trillion at the end of 2010 to Rp3.1 trillion at the end of 2011. Meanwhile, we also managed to record a profit of Rp150.6 billion, an increase of 237% from the previous year amounted to Rp45 billion. Other financial ratios also showed an encouraging achievement. The achievement was mainly due to the success of the transformation process launched by management since 2009. Year 2011 was the year of achievement for post Indonesia, which result becomes the foundation for us to grow at a step following years. Let us do a flashback for a moment, before the year 2009 post Indonesia suffered losses for several years. But since the introduction of the transformation program of Post Indonesia, now beginning to visible results. In 2009, post Indonesia began to record profits, and continued to grow until today. We are optimistic that the performance of post Indonesia will continue to increase again in the future. During the year of 2011 Pos Indonesia also received several awards which were very proudly from the various parties. This completed the accolades we have received previously. The awards were recognition from outside both government and private institutions on the performance of Pos Indonesia which is getting better. BUMN grace 2011 confirmed the most innovative state companies in 12 categories, and innovation applied to the product of Pos Indonesia, WeselPos Instan rated as one of the best in the state so that we can obtain the rank-2 for the product innovation category of service. Sindo Media Group, gave Inspiring rewards CEO President Director of PT Pos Indonesia (Persero), because it is considered capable of improving the performance of the company that managed to make a profit through the transformation program. In 2011 also a special year for product innovation . One of them, We launched the Bus Service Letter Underwater (Submarine Mail Box) as well as Postcards Watertight conducted at the Beach Amed, Ubud, Bali on October 2ⁿᵈ, 2011. Secondly it later received an award from the World Record Museum

LAPORAN KEUANGAN

Tahun 2011 merupakan tahun yang tidak mudah dan penuh tantangan bagi kami, segenap jajaran Pos Indonesia. Namun begitu, Kami patut bersyukur dapat melaluinya dengan sukses.

Berbagai kendala dapat dilewati berkat dukungan, semangat, dan kerja sama seluruh jajaran Pos Indonesia. Kami mencatat terjadi pencapaian prestasi yang sangat membanggakan sejak 1995. Pos Indonesia telah berhasil meningkatkan pendapatan dari Rp2,67 triliun pada akhir tahun 2010 menjadi Rp3,1 triliun pada akhir 2011. Sementara itu, kami juga berhasil membukukan laba sebesar Rp150,6 miliar atau meningkat 237% dari sebelumnya: sebesar Rp45 miliar. Rasio keuangan lainnya juga menunjukkan pencapaian yang menggembirakan. Pencapaian tersebut terutama karena keberhasilan proses transformasi yang dicanangkan manajemen sejak tahun 2009. Tahun 2011 adalah tahun prestasi bagi Pos Indonesia yang hasilnya menjadi landasan bagi langkah kami untuk tumbuh pada tahun-tahun berikutnya. Izinkan sejenak Kami melakukan kilas balik. Sebelum tahun 2009, Pos Indonesia mengalami kerugian selama beberapa tahun. Namun, sejak dicanangkannya program transformasi Pos Indonesia, kini mulai terlihat hasilnya. Pada tahun 2009, Pos Indonesia mulai mencatat laba dan terus mengalami pertumbuhan hingga saat ini. Kami optimis bahwa kinerja Pos Indonesia akan terus meningkat lagi pada waktu mendatang. Selama tahun 2011, Pos Indonesia juga memperoleh beberapa penghargaan yang sangat membanggakan dari berbagai pihak. Hal ini melengkapi penghargaanpenghargaan yang telah kami terima sebelumnya. Penghargaan tersebut merupakan pengakuan dari pihak luar, baik lembaga pemerintah maupun swasta terhadap kinerja Pos Indonesia yang semakin membaik. Anugerah BUMN 2011 mengukuhkan BUMN-BUMN paling inovatif pada 12 kategori. Inovasi yang diterapkan Pos Indonesia terhadap produk Wesel Pos Instan dinilai sebagai salah satu yang terbaik di kalangan BUMN sehingga kami bisa memperoleh peringkat ke-2 untuk kategori inovasi produk jasa. Kelompok Media Sindo memberikan penghargaan Inspiring CEO Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) karena dinilai mampu memperbaiki kinerja perusahaan sehingga berhasil mencetak laba melalui program transformasi. Tahun 2011 juga tahun istimewa bagi inovasi produk Pos Indonesia. Salah satunya, kami meluncurkan Layanan Bis Surat Bawah Laut (Submarine Mail Box) serta Kartupos Kedap Air yang dilakukan di Pantai Amed, Karangasem, Bali, pada 2 Oktober 2011. Kedua hal itu kemudian mendapat penghargaan dari

PROFIL PERUSAHAAN

Foreword from President Director

031

KALEIDOSKOP

SAMBUTAN DIREKTUR UTAMA


032


TATA KELOLA PERUSAHAAN TRANSFORMASI PENGUATAN BISNIS TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN GALERI PRANGKO

I KETUT MARDJANA Direktur Utama/President Director

LAPORAN KEUANGAN

atas nama Dewan Direksi

on behalf of the Board of Directors

PROFIL PERUSAHAAN

of Indonesia. Subsequently in October 2011, Indonesia has received the grace of Project Best Management from the QSF (Quality of Service Fund Awards) UPU (Universal Postal Union). The award was achieved and for the commitment of the postal service in Yogyakarta in earthquake area. Still at the same time Pos was awarded the ISO 9001:2008 Quality Management System for Admail service. While K3 Management System appreciated by the partners as we achieved certification with the initial Contractor Safety Management System (CSMS) from PT Pertamina. The certificate is very useful for us, because it is a requirement to tender the entire oil and gas industry in Indonesia. Pos Indonesia has been and will continue to do business revitalization program with a focus on corporate values that have been the groundwork for the rank of Pos Indonesia Pos Indonesia has been and will continue to do business revitalization program with a focus on corporate values that have been the groundwork Pos Indonesia as the ranks of. These values for us is the Power of Change which animates and unites human beings step in welcoming a new era of Pos Indonesia. The revitalization in the financial sector, among others, by performing various preparatory study of Initial Public Offering (IPO) or an Initial Public Offering in 2013. Later, IPO will be a new milestone for Pos Indonesia, because it will be recorded on the capital market in Indonesia Stock Exchange. Through people IPO will have the opportunity to own shares of Pos Indonesia. This condition is a challenge for us to continue to improve performance so that Pos Indonesia has more added value for stakeholders. The funds obtained through IPO is expected to improve its capital structure of Post Indonesia. Proceeds will be used to finance corporate expansion that includes the expansion of markets, increase transportation capacity and application of information technology and communications. As open company, Pos Indonesia will be viewed as a company that has stability and future and has credibility in marketing their products or services. The creditors and suppliers will also feel more secure in dealing. We would like to thank the Board of Commissioners for guidance and good cooperation so far in spurring the process of change being implemented. The result, Pos Indonesia is now able to achieve all strategic goals which have been implemented. Finally, we express thanks and appreciation to all the wonderful customers and stakeholders for the support given to Pos Indonesia. We will continue to strive to improve the competence, commitment and sincerity in running a sustainable business and have the ability to have better profit.

033

KALEIDOSKOP

Museum Rekor Dunia Indonesia. Selanjutnya, pada Oktober 2011, Pos Indonesia mendapat anugerah Best Management of Project dari QSF (Quality of Services Fund Awards) UPU (Universal Postal Union). Penghargaan tersebut diraih berkat prestasi dan komitmen pelayanan pos di daerah gempa Yogyakarta. Masih pada waktu yang sama, Pos Indonesia mendapat penghargaan Quality Management System ISO 9001: 2008 untuk layanan Admail Pos. Sistem Manajemen K3 Pos Indonesia diapresiasi oleh mitra kerja kami dengan diraihnya sertifikat awal Contractor Safety Management System (CSMS) dari PT Pertamina. Sertifikat tersebut sangat berguna bagi Kami karena merupakan persyaratan tender ke seluruh industri migas di Indonesia. Pos Indonesia telah dan akan terus melakukan program revitalisasi bisnis dengan fokus pada nilai-nilai perusahaan yang selama ini menjadi landasan kerja jajaran Pos Indonesia. Nilai-nilai tersebut bagi Kami merupakan Power of Change yang menjiwai dan menyatukan langkah segenap insan Pos dalam menyongsong era baru Pos Indonesia. Revitalisasi di bidang keuangan antara lain dengan melakukan berbagai kajian persiapan Initial Public Offering (IPO) atau Penawaran Umum Perdana pada 2013. Kelak, IPO akan menjadi tonggak sejarah baru bagi Pos Indonesia karena akan tercatat pada pasar modal di Bursa Efek Indonesia. Melalui IPO, masyarakat akan mendapat kesempatan untuk memiliki saham Pos Indonesia. Kondisi ini menjadi tantangan bagi Kami agar dapat terus meningkatkan kinerja supaya Pos Indonesia memiliki nilai tambah yang lebih lagi bagi stakeholder. Dana yang diperoleh melalui IPO diharapkan mampu memperbaiki struktur permodalan Pos Indonesia. Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai ekspansi perusahaan yang mencakup perluasan pasar, menambah kapasitas transportasi, dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Sebagai perusahan terbuka, Pos Indonesia nantinya dipandang sebagai perusahaan yang memiliki stabilitas dan masa depan serta memiliki kredibilitas dalam pemasaran produk atau jasanya. Para kreditur dan pemasok juga akan merasa lebih aman dalam berhubungan bisnis dengan Pos Indonesia. Kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Dewan Komisaris atas arahan dan kerja sama yang baik selama ini dalam memacu proses perubahan yang tengah dilaksanakan. Hasilnya, kini Pos Indonesia dapat meraih semua sasaran strategis yang telah dicanangkan. Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang luar biasa kepada seluruh pelanggan dan pemangku kepentingan atas dukungan yang diberikan kepada Pos Indonesia. Kami akan terus berusaha meningkatkan kompetensi, komitmen, dan kesungguhan dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan dan memiliki kemampulabaan yang lebih baik lagi.


034



035

KALEIDOSKOP

Profil Dewan DIREKsi

Director of Human Resources and General

Director of Postal Letter Operations and Logistics

Setyo Riyanto

Budi Setiawan

Tavip Parawansa

Direktur Pemasaran dan Pengembangan Bisnis

Direktur Teknologi dan Jasa Keuangan

Direktur Keuangan Director of Finance

Director of Marketing and Business Development

Director of Technology and Financial Services

Wakil Direktur Utama Vice President Director

Direktur Utama President Director

GALERI PRANGKO

Direktur Operasi Surat Pos dan Logistik

I Ketut Mardjana


Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum

Sukatmo Padmosukarso

PENGUATAN BISNIS

Ismanto

TRANSFORMASI

Entis Sutisna


dari kiri ke kanan/left to right:

I Ketut Mardjana began his career at Pos Indonesia in 2008 as Vice President Director. The Doctoral graduated of Monash University, Melbourne in 1993 was believed to be the next President Director on 2009. Prior to joint Pos Indonesia, the man who was born in Bangli, Bali 1951, had served as the Head of Cooperation Section of Regional Financial Institutions, Director of Information and Regulatory Development of Enterprises (BUMN) in the Ministry of Finance. The man who was graduated as Accounting Degree in 1979 from Institut Ilmu Keuangan Jakarta has held various important positions such as Director of Manufacturing Industry in the Ministry of Enterprise (BUMN), Commissioner of PT Semen Gresik (Limited Corporation-Inc.), Commissioner of PT Indocement Tunggal Prakarsa Inc., Commissioner of PT Semen Tonasa (Limited Corporation), Executive Director of Finance of PT CMNP Inc., Commissioner of PT Perkebunan Nusantara XI, Commissioner of PT Kapita Asia, Commissioner of PT Jasa Sarana Jabar, and Director of Business Development and General of PT Citra Marga Nusa Pala Inc. I Ketut Mardjana also actived in the profession organization, among others, to be Deputy of General Secretary of Indonesia Travel Corporate Association and the Indonesian delegation at the meeting of the Board of Governors of Asian Development Bank in 1996 and 1997. I Ketut Mardjana also wrote some scientific works, articles and appeared as a speaker in various national and international forums. He received some awards among others: Asian Development Awards Best Executive, Satya Lencana Wira Karya of the President of Republic of Indonesia, and ASEAN Social and Economic Corporation Golden Awards. Inspiring CEO 2011, from Seputar Indonesia (MNC Group).

LAPORAN KEUANGAN

I Ketut Mardjana memulai karirnya di Pos Indonesia pada 2008 sebagai Wakil Direktur Utama. Doktor lulusan Monash University, Melbourne tahun 1993 ini selanjutnya dipercaya menjadi Direktur Utama pada tahun 2009. Sebelum bergabung dengan Pos Indonesia, pria kelahiran Bangli Bali tahun 1951, pernah menjabat Kepala Bagian Kerjasama Lembaga Keuangan Regional, Direktur Informasi dan Pengembangan Peraturan BUMN pada Departemen Keuangan. Selain itu pria yang lulus sarjana akuntansi dari Institut Ilmu Keuangan Jakarta tahun 1979 pernah menduduki berbagai posisi penting seperti Direktur Industri Manufaktur pada Kementerian BUMN, Komisaris PT Semen Gresik (Persero-Tbk), Komisaris PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, Komisaris PT Semen Tonasa (Persero), Direktur Eksekutif Keuangan PT CMNP Tbk, Komisaris PT Perkebunan Nusantara XI, Komisaris PT Kapita Asia, Komisaris PT Jasa Sarana Jabar, dan Direktur Pengembangan Usaha dan Umum PT Citra Marga Nusa Pala, Tbk. I Ketut Mardjana juga aktif dalam organsasi profesi, antara lain menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia dan anggota delegasi Indonesia pada Pertemuan Dewan Gubernur Asian Development Bank tahun 1996 dan 1997. I Ketut Mardjana juga aktif menulis karyailmiah, artikel serta tampil sebagai pembicara dalam berbagai forum nasional maupun internasional. Penghargaan yang pernah diterima selain beasiswa, antara lain adalah: Asian Development Best Executive Awards, Satya Lencana Wira Karya dari Presiden Republik Indonesia, dan ASEAN Social and Economic Corporation Golden Awards. Inspiring CEO 2011, dari Seputar Indonesia (MNC Group).

PROFIL PERUSAHAAN

Profiles of the Board of Directors

036



LAPORAN KEUANGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Tavip Parawansa was a Credit Risk Management Officer at Bank Restructuring Agency (BPPN) before he serves as Finance Director Pos Indonesia, He was also as the Director of the PT Mentari Multimedia (M2V) and the Board of Commissioners of PT Mentari Multimedia (M2V). The man who was born in Jakarta, 1964, earned a degree in Economics Management from the Universitas Krinadwipayana. Tavip Parawansa had attended some training in banking, among others: BII Developing Program Management, Direct Marketing & Brand Positioning in Bangkok, Bank Marketing Management Program, Super Service Excellence, Risk Management Guidelines for Indonesian Banking, and Thomas International Assessment Training.

PROFIL PERUSAHAAN

Before assuming the position as Vice President Director of Pos Indonesia, Sukatmo Padmosukarso was the Vice Chairman Portfolio Manage ment of Bank Mandiri. Previously he was a member of Manager Team and Deputy Director of the Bank Internasional Indonesia. The man who was born in Wonogiri, Central Java in 1957 also became actived in the Independent Commissioner of PT Bank Rabobank Internasional Indonesia and also Executive Director in Perbanas. He obtained English Literature Bachelor’s degree from Universitas Sebelas Maret in 1979 and a Bachelor of Economics Management from Universitas Indonesia in 1986, and obtained MBA degree from Curtin Business School and from Curtin University of Technology, Perth 1993.

Tavip Parawansa sebelum menjabat Direktur Keuangan Pos Indonesia adalah Risk Manajemen Credit Officer pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Direktur Utama pada PT Mentari Multimedia (M2V) serta Dewan Komisaris pada PT Mentari Multimedia (M2V). Pria kelahiran Jakarta tahun 1964, berhasil meraih gelar Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas Krinadwipayana. Tavip Parawansa telah mengikuti beberapa training di bidang perbankan antara lain: BII Management Developing Program, Brand Positioning & Direct Marketing di Bangkok, Bank Marketing Management Program, Super Service Exellence, Risk Management Guidelines for Indonesian Banking, dan Thomas International Assessment Training.

KALEIDOSKOP

Sebelum menduduki posisi sebagai Wakil Direktur Utama Pos Indonesia Sukatmo Padmosukarso adalah Wakil Ketua Manajemen Portofolio Bank Mandiri. Sebelumnya ia adalah anggota Tim Pengelola serta Wakil Direktur Bank Internasional Indonesia. Pria kelahiran Wonogiri, Jawa Tengah tahun 1957 aktif pula menjadi Komisaris Independen pada PT Bank Rabobank International Indonesia serta Direktur Eksekutif di Perbanas. Gelar Sarjana Muda Sastra Inggris diperolehnya dari Universitas Sebelas Maret tahun 1979 dan Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas Indonesia tahun 1986, sedangkan gelar MBA diperolehnya dari Curtin Business School, Curtin University of Technology, Perth tahun 1993.

037

TRANSFORMASI GALERI PRANGKO

Setyo Riyanto earned a Marketing Doctorate Degree from the Universitas Padjadjaran Bandung in 2002. Before elected as Director of Marketing and Business Development, he had become Chairman Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia and Director of Yasa Prima Eduka. The man who was born in Jakarta in 1962, was a researcher fellow at the Center for Research and Development Business and Community Services Agency of Universitas Padjadjaran. He had served several positions in Pos Indonesia, was as the the member of Company Functional of Organization Field and Human Resources, the member of Corporate Restructuring Project, the member of the Company Functional of Area Application of Integrated Quality Management, the member of Functional Corporate of Organizations Sector and Human Resources, Organizational Improvement Implementation Team Coordinator, the Head of Capacity Optimization Project Training Center and Head of Planning and Business Development. He was also assigmented to learn in Pendidikan Tinggi Pos Indonesia and MM at the Universitas Gadjah Mada. The position of professional organizations that he had assumed was a Director of Professional Certification, Indonesia Marketing Association, Chapter of West Java.


Before serving as Director of Human Resources and General Entis Sutisna was the Head of Post Regional Business of Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi (Jabodetabek) and Banten, he was also the Head of Planning and Corporate Transformation. The Satya Lencana Wira Karya recipient of the President of Republic of Indonesia was listed as a student of Advanced Pos Higher Education (Pendidikan Tinggi Pos Lanjutan) in 1993 and earned MM degree Management of Universitas Gadjah Mada in 1994. He had attended some post activities training and Postal Management Course in Bangkok. Special assignment ever undertaken for him, among others, following the Direct Mail 97 Exhibition in Singapore to Foreign Strategic Studies of institutions of national defense of the Republic of Indonesia in Germany. Men born Batujajar, awarded Satya Lencana Wira Karya of the President of the Republic of Indonesia.

PENGUATAN BISNIS

Entis Sutisna sebelum menjabat sebagai Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum adalah Kepala Wilayah Usaha Pos Regional Jabodetabek dan Banten serta Kepala Pusat Perencanaan dan Transformasi Perusahaan. Penerima Satya Lencana Wira Karya dari Presiden Republik Indonesia tersebut terdaftar sebagai mahasiswa Pendidikan Tinggi Pos Lanjutan tahun 1993 dan meraih gelar MM Bidang Manajemen dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 1994. Pernah mengikuti beberapa pelatihan bidang perposan dan Postal Management Course di Bangkok. Penugasan khusus yang pernah dilakukan, antara lain mengikuti Direct Mail 97 Exhibition di Singapura hingga Studi Strategis Luar Negeri Lemhannas Republik Indonesia di Jerman. Pria kelahiran Batujajar, tahun 1960 Mendapatkan penghargaan Satya Lencana Wira Karya dari Presiden Republik Indonesia.

Setyo Riyanto meraih Doktor Pemasaran dari Universitas Padjadjaran Bandung pada 2002. Sebelum terpilih menjadi Direktur Pemasaran dan Pengembangan Bisnis, ia pernah menjadi Ketua Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia dan Direktur PT Prima Yasa Eduka. Pria kelahiran Jakarta tahun 1962 adalah anggota peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Bisnis serta Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Padjadjaran. Beberapa jabatan di Pos Indonesia yang pernah menjadi tanggung-jawabnya adalah sebagai Fungsional Perusahaan Bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Proyek Restrukturisasi Perusahaan, Fungsional Perusahaan Bidang Penerapan Manajemen Mutu Terpadu, Fungsional Perusahaan Bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Koordinator Tim Implementasi Penyempurnaan Organisasi, Kepala Proyek Optimalisasi Kapasitas Pusat Pelatihan dan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Bisnis serta tugas belajar pada Pendidikan Tinggi Pos Indonesia serta MM pada Universitas Gadjah Mada. Jabatan organisasi profesi yang pernah disandangnya adalah sebagai Director Professional Certification, Indonesia Marketing Association, Chapter Jawa Barat.

038



039

KALEIDOSKOP PROFIL PERUSAHAAN

Ismanto lahir di Jua-Jua, Sumatera Selatan tahun 1963, sebelum menjabat sebagai Direktur Operasi Surat pos dan Logistik adalah Kepala Wilayah Usaha Pos Regional Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pria lulusan S2 Manajemen pada Sekolah Tinggi Manajemen Bandung ini pernah menjabat Sekretaris pada Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia. Penugasan khusus yang pernah dilakukannya antara lain: Kunjungan program MM STMB di Singapura dan Malaysia, Organization Transformation di Jakarta, Implementation of Train post di Bangkok dan Project Body of Knowledge di Bandung.


Ismanto born in Jua-Jua, South Sumatra in 1963, before serving as Director of Postal Letter Operations and Logistics, he was the Regional Postal Chief of Region of Central Java and Yogyakarta. The man who obtained master of Management from Sekolah Tinggi Manajemen Bandung had served as the Secretary in Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia. The assignments he has done among others: STMB MM visit program in Singapore and Malaysia, Organization Transformation in Jakarta, Implementation of Train post in Bangkok and the Project Body of Knowledge in Bandung.


the

Power of Change

GALERI PRANGKO

Budi Setiawan was graduated of Master of Applied Finance University of Western Sydney Australia in 1998. Some of the positions that had become his responsibility were the Senior Vice President of Financial Services, Senior Vice President Treasury at PT Pos Indonesia. Budi Setiawan has also been a member of the Supervisory Board of the Retired Fund of Pos Indonesia and Commissioner of PT Bhakti Wasantara Net. Budi had served as Chairman of the Working Committee on Financial Sector Restructuring Committee of Pos Indonesia, Chairman of the Company Joint Strategic Assessment Team, Chairman of the Working Committee on Financial Services Sector, and Corporate Restructuring Committee. The man who was born in Manila in 1963 received a scholarship from the Government of Australia (Ausaid Program) for the Post graduate Program in 1997 and get a special assignment of the International Postal Service in Bangkok Thailand.


Budi Setiawan adalah lulusan Master Of Applied Finance University Of Western Sydney Australia pada tahun 1998. Beberapa jabatan yang pernah menjadi tanggung jawabnya adalah Senior Vice President Jasa Keuangan, Senior Vice President Treasury di PT Pos Indonesia. Budi Setiawan juga pernah menjadi anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Pos Indonesia serta Komisaris pada PT Bhakti Wasantara Net. Budi sempat bertugas sebagai Ketua Komite Kerja Bidang Keuangan Komite Penyehatan Pos Indonesia, Ketua Tim Kajian Bersama Strategis Perusahaan, Ketua Komite Kerja Bidang Jasa Keuangan, dan Komite Penyehatan Perusahaan. Pria kelahiran Magelang tahun 1963 ini mendapatkan beasiswa dari Pemerintah Australia (Ausaid Program) untuk Post graduate Program pada tahun 1997 serta mendapatkan penugasan khusus International Postal Service di Bangkok Thailand.

040


data keuangan Financial Data


041

042



CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AND INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT YEAR END DECEMBER 31, 2011

1 Januari 2010/ 31 Desember 2009 (disajikan kembali)

ASET/ASSET 2.993.011.821.940 3.065.787.900

2.846.999.872.226 4.307.921.850

350.705.169.231 87.727.728.285 65.304.281.964 217.496.180.131

345.314.670.348 11.289.329.139 113.143.582.388 126.679.215.815

338.915.009.490 11.256.341.331 72.322.047.021 186.759.047.074

3.347.059.332.574

3.592.504.407.530

3.460.560.238.992

ASET TIDAK LANCAR/NON CURRENT ASSETS Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi/Fixed assets - net of accumulated penyusutan sebesar/Depreciation of Rp 875.281.811.505 pada 31 Desember 2011/at December 31, 2011 (Rp 813.504.992.162 pada 31 Desember 2010 dan/at December 31, 2010 and Rp 775.758.965.769 pada 1 Januari 2010/31 Desember 2009/at January 1, 2010/December 31, 2009) 2,10 451.736.967.095 443.097.667.069 Properti investasi/Investment properties 2,11 244.080.013.311 250.042.330.850 Aset tak berwujud/Intangible assets 2,12 20.242.545.334 34.755.901.801 Biaya yang ditangguhkan/Deferred expenses 2,13 3.580.511.634 3.535.753.133 Aset pajak tangguhan/Deferred tax assets 2,16d 88.916.396.378 88.068.021.623 Aset tidak lancar lainnya/Other non current assets 14 38.044.717.126 33.194.131.329

382.079.275.070 251.386.990.254 22.872.809.800 2.498.298.640 88.302.655.147 23.389.180.703

Jumlah Aset Tidak Lancar/Total Non Current Assets

846.601.150.877

852.693.805.805

770.529.209.614

JUMLAH ASET/TOTAL ASSETS

4.193.660.483.451

4.445.198.213.335

4.231.089.448.606

Jumlah Aset Lancar/Total Current Assets

19 18

14.075.000.000 202.731.679.295

35.300.000.000 225.560.702.109

12.000.000.000 359.360.350.849

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek/Total Current Liabilities 3.282.739.024.327 3.732.785.962.650 LIABILITAS JANGKA PANJANG/NON CURRENT LIABILITIES Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun/ Long-term loan - net of current maturity within one year 19 35.187.500.000 - Liabilitas Imbalan Kerja/Employee Benefits Liability 2,20 259.531.976.572 249.700.285.318 Liabilitas Jangka Panjang Lainnya/Other Long Term Liabilities 21 22.705.797.198 22.705.797.198

3.569.148.279.895

4.000.000.000 238.391.404.738 22.705.797.198

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang/Total Non Current Liabilities 317.425.273.770 272.406.082.516 265.097.201.936 BANTUAN PEMERINTAH YANG BELUM DITENTUKAN STATUSNYA/ GOVERNMENT ASSISTANCE THAT YET TO STATE ITS STATUS 23 29.936.024.481 21.325.953.360 21.325.953.360 EKUITAS/STOCKHOLDERS’ EQUITY Modal saham - Nilai nominal Rp 1.000.000 per saham/Capital stock - Rp 1,000,000 par value per share Modal Dasar 1.500.000 saham/Authorized 1,500,000 shares, Modal ditempatkan dan disetor penuh - 425.000 saham/ Issued and fully paid - 425,000 shares 22 425.000.000.000 425.000.000.000 425.000.000.000 Saldo Laba (defisit)/Retained earnings (deficit) 169.091.683.064 24.655.954.524 (18.616.766.705) Kepentingan non pengendali/Non-controlling interests 2,22 (30.531.522.191) (30.975.739.715) (30.865.219.880) Jumlah Ekuitas/Total Stockholders’ Equity

563.560.160.873

418.680.214.809

375.518.013.415

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS/TOTAL LIABILITIES AND STOCKHOLDERS’ EQUITY

4.193.660.483.451

4.445.198.213.335

4.231.089.448.606

JUMLAH ASET/TOTAL ASSETS

JUMLAH EKUITAS/TOTAL STOCKHOLDERS’ EQUITY

GALERI PRANGKO

2.623.305.486.262 2.520.486.701

3.033.253.026.450 12.742.186.323 151.792.716.273


ASET LANCAR/CURRENT ASSETS Kas dan setara kas/Cash and cash equivalents 2,5 Investasi/Investments 2,6 Piutang usaha - setelah dikurangi penyisihan/Trade receivables - net of allowance for 2,7 piutang ragu-ragu sebesar/uncollectible amounts of Rp 14.551.519.983 pada 31 Desember 2011/at December 31, 2011 (Rp 23.646.594.155 pada 31 Desember 2010 dan/at December 31, 2010 and Rp 18.526.382.065 pada 1 Januari 2010/31 Desember 2009/at January 1, 2010/December 31, 2009) Pendapatan yang masih harus diterima/Accrued income 2,8 Pajak dibayar di muka/Prepaid taxes 2,16a Aset lancar lainnya/Other current assets 9

3.283.545.711.480 14.582.415.794 173.797.133.267

PENGUATAN BISNIS

January 1, 2010/ December 31, 2010 December 31, 2009 Notes December 31, 2011 (restated) (restated)

2.899.611.492.014 17.842.798.999 148.478.054.019

TRANSFORMASI

(dalam Rupiah/in Rupiah)

2,15 2,16b 17


(with comparative figures for December 31, 2010 and January 1, 2010/December 31, 2009)

LIABILITAS JANGKA PENDEK/CURRENT LIABILITIES Utang Usaha/Trade Payables Utang Pajak/Taxes Payable Biaya yang masih harus dibayar/Accrued expenses Utang jangka panjang – Jatuh tempo dalam waktu satu tahun/ Long-term loan – Current maturity within one year Utang Lainnya/Other Payables

LAPORAN KEUANGAN

(dengan angka perbandingan tanggal 31 Desember 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009)

31 Desember 2010 Catatan 31 Desember 2011 (disajikan kembali)

January 1, 2010/ December 31, 2010 December 31, 2009 Notes December 31, 2011 (restated) (restated)

LIABILITAS DAN EKUITAS/LIABILITIES AND STOCKHOLDERS’ EQUITY

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2011

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Consolidated Statement of Financial Position

1 Januari 2010/ 31 Desember 2009 (disajikan kembali)

PROFIL PERUSAHAAN

PT Pos Indonesia (Persero) and Subsidiaries


31 Desember 2010 Catatan 31 Desember 2011 (disajikan kembali)

KALEIDOSKOP

PT POS INDONESIA (PERSERO) dan ENTITAS ANAK

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (lanjutan) Consolidated Statement of Financial Position (continued)

043

Rp. 418,68 M Rp. 4,19 T Rp. 4,44 T

Rp. 563,56 M

044



Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Consolidated Statement of Comprehensive Income


Catatan 2011

2010 (disajikan kembali)

Catatan 2011

2010 (disajikan kembali)

Notes 2011

2010 (restated)

Notes 2011

2010 (restated)

3.030.641.992.143

2,24

2.581.597.329.129

Laba bersih tahun berjalan/Total comprehensive income 65.206.643.488 2.833.935.987.071

65.923.435.172 2.562.377.707.712

Jumlah Beban Usaha/Total Operating Expenses

2.899.142.630.559

2.628.301.142.884

LABA (RUGI) USAHA/OPERATING PROFIT (LOSS) 131.499.361.584 PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN/OTHER INCOME (EXPENSES) Pendapatan Lain-lain/Other income 2,26 48.144.302.994 Beban Lain-lain/Other expenses 2,26 (23.175.705.344)

(46.703.813.756)

Jumlah Pendapatan Lain-lain/Other Income - Net

101.684.234.421 (9.200.009.871)

24.968.597.650

92.484.224.550

Beban Pajak Penghasilan - Bersih/Income Tax Expenses - Net

(11.486.929.495)

LABA BERSIH/NET PROFIT

144.981.029.739

45.780.410.794 (234.633.524) (234.633.524) 45.545.777.270 181.470.959 45.727.248.229

Laba bersih yang dapat diatribusikan Kepada:/Net profit attributable to: Pemilik entitas induk/Owners of the Company Kepentingan non pengendali/Non-controlling interests

144.536.812.215 444.217.524

45.435.257.435 110.519.835

JUMLAH/TOTAL

144.981.029.739

45.545.777.270

Jumlah laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:/Total comprehensive income attributable to: Pemilik entitas induk/Owners of the Company 143.991.511.016 Kepentingan non pengendali/Non-controlling interests 444.217.524

45.616.728.394 110.519.835

JUMLAH/TOTAL

45.727.248.229

144.435.728.540

(dalam Rupiah/in Rupiah) Kepentingan Non Pengendali

Jumlah Ekuitas

Unrealized loss on change in fair value Retained Earnings of available for sale Non-Controlling Notes Capital Stock (Deficit) financial assets Total Interests

Total Stockholders’ Equity

Saldo 1 Januari 2010/ Balance as of January 1, 2010

22 425.000.000.000 (17.320.221.358)

Alokasi bagian laba PKBL/ Allocated profit for PKBL

(1.296.545.347) 406.383.233.295 (30.865.219.880) 375.518.013.415

Laba bersih tahun berjalan/ Total comprehensive income - 45.545.777.270 181.470.959 45.727.248.229 (110.519.835)

45.616.728.394

22 425.000.000.000

Saldo 31 Desember 2011/ Balance as of December 31, 2011

-

25.771.028.912 144.981.029.739

22 425.000.000.000 170.752.058.651

-

(2.454.527.000)

(1.115.074.388) 449.655.954.524 (30.975.739.715) 418.680.214.809 (545.301.199)

144.435.728.540

444.217.524

83.105.449.061

75.749.466.013

Amortisasi dan penyusutan aset tidak lancar lainnya/ Amortization and depreciation of other non current assets

21.475.079.874

5.124.403.103

Penyisihan piutang/Allowance for uncollectible amounts

30.447.283.138

23.351.809.362

Beban imbalan kerja/Employee benefits expense

60.619.061.698

62.961.623.291

Penambahan/pengurangan beban yang ditangguhkan/Deferred expenses 44.758.501 Kas sebelum Perubahan Aset dan Liabilitas Usaha/ Cash Before Changes of Assets and Liabilities 340.127.360.812

(1.037.454.493)

PERUBAHAN ASET DAN LIABILITAS USAHA/CHANGES OF ASSETS AND LIABILITIES Piutang usaha/Trade receivables 3.704.575.289 Aset lancar lainnya/Other current assets (42.977.663.892) Pendapatan yang masih harus diterima/Accrued income (76.438.399.146) Aset pajak tangguhan/Deferred tax assets (848.374.755) Aset tidak lancar lainnya/Other non current assets (44.482.460.109) Utang usaha/Trade payables (383.934.219.466) Utang pajak/Tax payable 3.260.383.205 Utang lainnya/Other payables (98.935.472.506) Kas Perubahan Aset dan Liabilitas Usaha/ Cash After Changes of Assets and Liabilities (640.651.631.380) Kas Bersih Diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi/ Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities

(300.524.270.568)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI/CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES Penambahan investasi/Disposal of investment 545.301.199 Perolehan properti investasi/Acquisition of investment property (894.334.621) Perolehan aset tetap/Acquisition of fixed assets (84.888.096.927) Perolehan aset tak berwujud/Acquisition of intangible assets (6.961.723.406) Komponen pengendali atas laba (rugi) bersih Entitas Anak/Non-controlling interests 444.217.524 Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi/ Net Cash Used in Investing Activities (91.754.636.231)

209.422.568.505

11.519.872.948 19.258.295.892 (32.987.808) 234.633.524 (51.076.293.794) 250.292.685.030 1.840.229.471 (163.447.974.457) 68.588.460.806

278.011.029.311

1.242.133.950 (5.539.610.939) (129.883.587.669) (17.007.495.104) (110.519.835) (151.299.079.597)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN/CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

(2.454.527.000)

Laba bersih tahun berjalan/ Total comprehensive income

(2.454.527.000)

Jumlah

-

Saldo 31 Desember 2010/ Balance as of December 31, 2010

-

Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual

(2.454.527.000)

144.879.946.064

(1.660.375.587) 594.091.683.064 (30.531.522.191) 563.560.160.873

Pencairan/(penambahan) liabilitas jangka panjang/Addition (payment) long term liability Penambahan bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya/ Government assistance yet to state its status Kas Bersih Diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan/ Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK/ NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS KAS DAN BANK AWAL TAHUN/ CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR KAS DAN BANK AKHIR TAHUN/ CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR 5

13.962.500.000

(19.300.000.000)

8.610.071.121

-

22.572.571.121

(19.300.000.000)

(369.706.335.678)

146.011.949.714

2.993.011.821.940

2.846.999.872.226

2.623.305.486.262

2.993.011.821.940

GALERI PRANGKO

Saldo Laba Catatan Modal Saham (Defisit)

-

Penyusutan aset tetap dan properti investasi/ Depreciation of fixed assets and investment property


Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian Consolidated Statement of Changes in Stockholders’ Equity

Alokasi laba untuk PKBL/Allocated profit for PKBL

PENGUATAN BISNIS

(545.301.199) 144.435.728.540

TRANSFORMASI

JUMLAH LABA KOMPREHENSIF/TOTAL COMPREHENSIVE INCOME

45.727.248.229


LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN/ PROFIT BEFORE INCOME TAX (EXPENSES) 156.467.959.234 MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN/INCOME TAX BENEFIT (EXPENSES) Kini/Current 2,16c (12.335.304.250) Tangguhan/Deferred 2,16d 848.374.755

144.435.728.540

Ditambah/(dikurangi) unsur yang tidak mempengaruhi arus kas operasi: Add/(less) non operating cash flows:

LAPORAN KEUANGAN

BEBAN USAHA/OPERATING EXPENSES 2,25 Pemasaran/Marketing Umum dan Administrasi/General and administrative

Pendapatan (Beban) Komprehensif lain/Other Comprehensive Income (Loss)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI/CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

PROFIL PERUSAHAAN

PENDAPATAN BERSIH/REVENUE

KALEIDOSKOP


Laporan Arus Kas Konsolidasian Consolidated Statement of Cash Flows

045

046



Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Notes to the Consolidated Financial Statements Pendirian Perusahaan

1. GENERAL

The Company’s Establishment

Organisasi, Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Organization, Directors and Commissioners


Organization and working procedures for the Postal Region were decided through the Decree No. KD.08/DIRUT/0109 of the Directors of PT Pos Indonesia (Persero) dated January 23, 2009 regarding the Organization and Administration of Postal Region, effective on January 23, 2009. PT Pos Indonesia (Persero) made changes to its organization and working procedures through Decree No. KD.01/DIRUT/0111 of the Board of Directors of PT Pos Indonesia (Persero) dated January 3, 2011 regarding the Organization and Administration of PT Pos Indonesia (Persero). The organizational structure of PT Pos Indonesia (Persero) as of December 31, 2011 (2010) are as follows: The structure, organization of PT Pos Indonesia (Persero) is arranged in 3 (three) levels, namely: 1. Head Office Level a. Organizations at the head office level are consist of: • Directorate of Finance • Directorate of Marketing and Business Development • Directorate of Operations Letter Post and Logistics • Directorate of Technology and Financial Services • Directorate of Human Resources and General • Internal Audit Unit • Corporate Secretary • Law Division b. Directorate of Finance consists of: • Division of Accounting • Financial Control Division • Treasury Division c. Directorate of Marketing and Business Development consists of: • Sales Division • Business Development Division • Division of Marketing

PENGUATAN BISNIS

Organisasi dan tata kerja untuk tingkat Wilayah Usaha Pos ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor KD.08/DIRUT/0109 tanggal 23 Januari 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayah Usaha Pos, dan mulai berlaku sejak tanggal 23 Januari 2009. PT Pos Indonesia (Persero) telah melakukan perubahan organisasi dan tata kerja sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor KD.01/ DIRUT/0111 tanggal 3 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pos Indonesia (Persero). Struktur organisasi PT Pos Indonesia (Persero) yang berlaku per 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut: Berdasarkan struktur tersebut, organisasi PT Pos Indonesia (Persero) disusun dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu: 1. Tingkat Pusat a. Organisasi Tingkat Pusat terdiri dari: • Direktorat Keuangan • Direktorat Pemasaran dan Pengembangan Bisnis • Direktorat Operasi Surat Pos dan Logistik • Direktorat Teknologi dan Jasa Keuangan • Direktorat Sumber Daya Manusia dan Umum • Satuan Pengawasan Internal • Sekretariat Perusahaan • Divisi Hukum b. Direktorat Keuangan terdiri dari: • Divisi Akuntansi • Divisi Pengendalian Keuangan • Divisi Treasury c. Direktorat Pemasaran dan Pengembangan Bisnis terdiri dari: • Divisi Penjualan • Divisi Pengembangan Bisnis • Divisi Pemasaran

TRANSFORMASI

The Articles of Association of PT Pos Indonesia (Persero) were established through Notarial Deed No. 117 of Ahmad Abid, SH., In lieu Sutjipto, SH. dated June 20, 1995, which was approved by the Ministry of Justice of the Republic of Indonesia on its Decree No. C2-8182 HT.01.01 1995 dated June 29, 1995, and was published in the State Gazette No. 67 of the Republic of Indonesia Supplement No. 7039 dated August 22, 1995. The Articles of Association has been amended several times. Amendments to the Business Law No. 40 in 2007 regarding Limited Liability Company has been conducted in accordance with the Notarial Deed No. 164 of Notary Sutjipto, SH dated August 15, 2008 and was approved by the Ministry of Justice and Human Rights through Decree No. AHU78035.AH.01.02.TH.2008 dated October 24, 2008. The latest amendment was on 2009 by Notarial Deed No. 51 of Notary Aulia Taufani, SH., a notary in Jakarta who is the successor of Sutjipto, SH, dated October 8, 2009, which is regarding the Statement of Decision Amendment Shareholder Limited Liability Company (Limited) PT Pos Indonesia (Persero). The amendments were consisting of: a. Dismissal and appointment of members of the Board of Commissioners of PT Pos Indonesia (Persero) based on the Decree No. KEP-166/MBU/2009 of the Minister of State Owned Enterprises dated August 11, 2009.

These amendments have been approved by the Ministry of Justice and Human Rights Republic of Indonesia through its Decree No. AHU-AH.01.10-19 985 on November 10, 2009. According to Article 3 of the Articles of Association, the scope of business activities includes the postal services sector, including financial services of current and cash-based accounts (account), business communications services, logistics services, retail services, agency services and other services that support the execution of postal and giro services in accordance with the existing legislation, and utilization and development of its resources to support business activities. In addition to the main business activities, the Company may conduct business activities in order to optimize its property resources.


Anggaran dasar PT Pos Indonesia (Persero), ditetapkan dengan Akta Notaris Achmad Abid, SH., sebagai pengganti Notaris Sutjipto, SH. Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995 yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-8182 HT.01.01 Tahun 1995 tanggal 29 Juni 1995, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tambahan Nomor 7039 tanggal 22 Agustus 1995. Anggaran dasar tersebut telah mengalami beberapa perubahan. Perubahan anggaran dasar Perusahaan terhadap UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah dilakukan sesuai dengan akta No. 164 tanggal 15 Agustus 2008 dihadapan Notaris Sutjipto, SH dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-78035.AH.01.02.TH.2008 tanggal 24 Oktober 2008. Perubahan terakhir pada tahun 2009 dengan Akta Notaris Nomor 51 tanggal 8 Oktober 2009 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Aulia Taufani, SH., selaku pengganti dari Sutjipto, SH. Notaris di Jakarta, tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pos Indonesia. Perubahan anggaran dasar tersebut antara lain menetapkan: a. Pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor:KEP-166/ MBU/2009 tanggal 11 Agustus 2009.

Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-AH.01.10-19985 tanggal 10 November 2009. Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan usaha Perusahaan antara lain meliputi bidang usaha jasa pos dan giro termasuk jasa keuangan secara tunai maupun berbasis giro (account), bidang usaha ja sa komunikasi, jasa logistik, jasa retail, jasa keagenan dan jasa-jasa lain yang menunjang penyelenggaraan usaha jasa pos dan giro sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bidang usaha pemanfaatan dan pengembangan sumber daya yang dimiliki untuk menunjang kegiatan usaha Perusahaan. Selain kegiatan usaha utama tersebut, Perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi sumber daya yang dimiliki untuk properti.

LAPORAN KEUANGAN

Indonesia’s first post office was established in Batavia by Governor-General GW Baron. On August 26, 1746, this was called then as Bureau PTT. PTT Headquarter in Bandung was taken over by the young PTT from the Japanese military government. This date is celebrated as the Day of Consecrated Postel (Hari Bhakti Postel). Based on the Government Regulation No. 240 in 1961, the status of PTT Bureau was changed into a State Enterprise (PN) Post and Telecommunications. In 1965, PN Post and Telecommunications was next divided into PN Post and Giro and PN Telecommunications through Government Regulation No. 29 and No. 30, respectively. Government Regulation No. 9 in 1978 changed the status of Post and Giro as Public Enterprises (Perum). Based on Government Regulation of Republic Indonesia No. 5 dated February 27, 1995, Public Enterprises (Perum) Post and Giro which was established through Government Regulation No. 24 of 1984, the Company changed its form as Limited Company as defined in the Law 9 of 1969 on Stipulation of Government Regulation in lieu of Law 1 of 1969 on State Business Forms. The Articles of Association are prepared in accordance with the material outlined in the Government Regulation No. 5 of 1995, wherein the Company was established with the sole purpose of conducting: a. Post and Giro Services b. Other businesses that support the implementation of postal and giro services in accordance with laws and regulations.

b. Dismissal, removal and transfer of duties of the Directors of PT Pos Indonesia (Persero) based on the Decree No. KEP167/MBU/2009 of Minister of State Owned Enterprises dated August 11, 2009. c. Changes in Article 11 of the Articles of Association regarding the duties, powers and liabilities of Directors, which was revoking the provisions of Paragraph 12 of Article 11.

PROFIL PERUSAHAAN

Kantor pos pertama di Indonesia didirikan di Batavia oleh Gubernur Jendral GW Baron. Pada tanggal 26 Agustus tahun 1746, yang pada waktu itu bernama Jawatan PTT, terjadi pengambilalihan Kantor Pusat PTT di Bandung oleh Angkatan Muda PTT dari pemerintah militer Jepang. Tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Bakti Postel. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 240 Tahun 1961, status Jawatan PTT berubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pos dan Telekomunikasi. Selanjutnya PN Pos dan Telekomunikasi dibagi dua menjadi PN Pos dan Giro berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1965 dan PN Telekomunikasi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1965. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1978 mengubah status PN Pos dan Giro menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tanggal 27 Februari 1995, Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1984 dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang No. 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara. Anggaran Dasar disusun sesuai dengan materi yang digariskan dalam Peraturaan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1995, bahwa Perusahaan Perseroan didirikan dengan maksud dan tujuan untuk menyelenggarakan: a. Usaha Jasa Pos dan Giro b. Usaha-usaha lain yang menunjang penyelenggaraan usaha jasa pos dan giro sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

b. Pemberhentian, pengangkatan dan pengalihan tugas anggota Direksi PT Pos Indonesia (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor:KEP-167/MBU/2009 tanggal 11 Agustus 2009. c. Perubahan pasal 11 anggaran dasar tentang tugas, wewenang dan liabilitas Direksi yaitu mencabut ketentuan ayat 12 dari pasal 11.

KALEIDOSKOP

1. UMUM

047

048


in Regional Division VI in Regional Division VII

A. Board of Directors The composition of the Board of Directors of PT Pos Indonesia (Persero) is based on Decree No. KEP-167/MBU/2009 of the Ministry of State-Owned Companies of the Republic of Indonesia dated August 11, 2009 and Decree No. KEP-172/MBU/2011 of the Ministry of State Enterprises dated July 25, 2011, which are regarding the Dismissal and Appointment of Members of the Company’s Board of Directors of PT Pos Indonesia.

GALERI PRANGKO

in Regional Division V

a. Dewan Direksi Susunan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor KEP-167/MBU/2009 tanggal 11 Agustus 2009 dan Keputusan Menteri Negara BUMN nomor KEP-172/MBU/2011 tanggal 25 Juli 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Pos Indonesia.

3. Technical Implementation Unit Level (UPT) Technical Implementation Unit (UPT) is consists of: a. Post Office (KP) b. Central Corporate Customer Services c. Central Processing and Delivery d. Central Processing of Post e. Central Office of Distribution


in Regional Division IV

3. Tingkat Unit Pelaksana Teknis Tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) terdiri dari: a. Kantor Pos (KP) b. Sentral Layanan Pelanggan Korporat c. Sentral Pengolahan dan Antaran d. Sentral Pengolahan Pos e. Kantor Sentral Distribusi

PENGUATAN BISNIS

in Regional Division III

2. Regional Division Level Regional Division is basically a Strategic Business Unit (SBU) which employs the regional-based business management contract with the Business and Support Unit in the Head Office. Regional Division is consists of: a. Division I in Medan: Province of Nanggroe Aceh Darussalam and Province of North Sumatera. b. Division II in Padang: Province of West Sumatra, Province of Riau and Province of Riau Islands. c. Division III in Palembang: Province of South Sumatra, Province of Jambi, Province of Lampung, Province of Bengkulu and Bangka Belitung. d. Division IV in Jakarta: Province of Jakarta, District of Bogor, District of Tanggerang, District of Bekasi, District of Depok and Province of Banten. e. Division V in Bandung: West Java province excluding District of Bogor District, District of Tanggerang, District of Bekasi and District of Depok. f. Division VI in Semarang: Province of Central Java and Special Province of Yogyakarta. g. Division VII in Surabaya: Province of East Java. h. Division VIII in Denpasar: Province of Bali, Province of West Nusa Tenggara and Province of East Nusa Tenggara. i. Division IX in Banjarbaru: Province of West Kalimantan, Province of Central Kalimantan, Province of South Kalimantan and Province of East Kalimantan. j. Division X in Makasar: Province of South Sulawesi, Southeast Sulawesi, West Sulawesi, North Sulawesi, Gorontalo Province and Central Sulawesi. k. Division XI in Jayapura: Province of Maluku, Province of North Maluku, Province of Papua and Province of West Papua.

TRANSFORMASI

in Regional Division II

2. Tingkat Divisi Regional Divisi Regional pada dasarnya adalah Strategic Business Unit (SBU) berbasis regional yang melaksanakan kontrak manajemen usaha dengan Unit Bisnis dan Unit Pendukung di Kantor Pusat. Divisi Regional (Divre) terdiri dari: a. Divre I Medan, terdiri dari: Provinsi Nangroe Aceh Darusalam dan Provinsi Sumatera Utara. b. Divre II Padang, terdiri dari: Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. c. Divre III Palembang, terdiri dari: Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu dan Provinsi Bangka Belitung. d. Divre IV Jakarta, terdiri: dari Provinsi DKI Jakarta, (Kabupaten/ Kota) Bogor, (Kabupaten/Kota) Tanggerang, (Kabupaten/ Kota) Bekasi, (Kabupaten/Kota) Depok dan Provinsi Banten. e. Divre V Bandung, terdiri dari: Provinsi Jawa Barat (tidak termasuk: (Kabupaten/Kota) Bogor, (Kabupaten/Kota) Tanggerang, (Kabupaten/Kota) Bekasi, (Kabupaten/Kota) Depok. f. Divre VI Semarang, terdiri dari: Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. g. Divre VII Surabaya, terdiri dari: Provinsi Jawa Timur. h. Divre VIII Denpasar, terdiri dari: Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. i. Divre IX Banjarbaru, terdiri dari: Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Timur. j. Divre X Makasar, terdiri dari: Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Tengah. k. Divre XI Jayapura, terdiri dari: Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

i.


in Regional Division I

• Representative of SPI Office VIII in Regional Division VIII located in Denpasar • Representative of SPI Office IX in Regional Division IX located in Banjarbaru • Representative of SPI Office X in Regional Division X located in Makasar • Representative of SPI Office XI in Regional Division XI located in Jayapura i. Law Division

LAPORAN KEUANGAN

• Representative of SPI Office I located in Medan • Representative of SPI Office II located in Padang • Representative of SPI Office III located in Palembang • Representative of SPI Office IV located in Jakarta • Representative of SPI Office V located in Bandung • Representative of SPI Office VI located in Semarang • Representative of SPI Office VII located in Surabaya

• Kantor Perwakilan SPI VIII wilayah kerja Divisi Regional VIII berkedudukan di Denpasar • Kantor Perwakilan SPI IX wilayah kerja Divisi Regional IX berkedudukan di Banjarbaru • Kantor Perwakilan SPI X wilayah kerja Divisi Regional X berkedudukan di Makasar • Kantor Perwakilan SPI XI wilayah kerja Divisi Regional XI berkedudukan di Jayapura Divisi Hukum

PROFIL PERUSAHAAN

d. Directorate of Operation Letter Post and Logistics Operations Sub-Directorates of Business Letter Post and Logistics are: • Letter Division • Packages Division • International Postal Division • Public Service Obligation Fund Management Division Sub-Directorates of Operations are: • Network Division • Systems and Quality Division e. Directorate of Technology and Financial Services Sub-Directorates of Technology are: • Technology Infrastructure Division • Information Technology Systems Division • Engineering and Automation Division • Data Management Division Sub-Directorates of Financial Services are: • On Line Payment Point System Division (SOPP) • Money Transfer Division • Retail and Philately Division • Financial Services Operations Division • Business Property Division • General Directorate of Technology and Financial Services f. Directorate of Human Resources and General Affairs Sub-Directorate of Human Resources consists of: • Human Resources Development Division • Human Resources Division • Training Division Sub-Directorates of General and Asset Management are: • Procurement Division • General Division • Asset Management Division • Company Community Development Division g. Corporate Secretariat is consists of: Good Corporate Governance (GCG) and Risk Management • Public Relations • Document and Museum • Secretariat of the Board of Directors • International Relations Section h. Internal Audit Unit (SPI) is located in the Head Office and is being led by the Chief of SPI, assisted by Deputy Chiefs for Operational Control and Finance, and by the Chief of Internal Unit Representatives (Kaper SPI) which are all located in the Regional Divisions which are as follows:

049

KALEIDOSKOP

d. Direktorat Operasi Surat Pos dan Logistik Sub Direktorat Bisnis Surat Pos dan Logistik terdiri dari: • Divisi Suratpos • Divisi Paketpos • Divisi Pos Internasional • Divisi Pengelolaan Dana Public Service Obligation Sub Direktorat Operasi terdiri dari: • Divisi Jaringan • Divisi Sistem dan Mutu e. Direktorat Teknologi dan Jasa Keuangan Sub Direktorat Teknologi terdiri dari: • Divisi Infrastruktur Teknologi • Divisi Sistem Informasi Teknologi • Divisi Mekanisasi dan Otomatisasi • Divisi Pengelolaan Data Sub Direktorat Jasa Keuangan terdiri dari: • Divisi Sistem On Line Payment Point (SOPP) • Divisi Transfer Uang • Divisi Ritel dan Fitaleli • Divisi Operasi Jasa Keuangan • Divisi Bisnis Properti • Bagian Umum Direktorat Teknologi dan Jasa Keuangan f. Direktorat Sumber Daya Manusia dan Umum Sub Direktorat Sumber Daya Manusia terdiri dari: • Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia • Divisi Pelayanan Sumber Daya Manusia • Divisi Pelatihan Sub Direktorat Umum dan Pengelolaan Aset terdiri dari: • Divisi Pengadaan Barang dan Jasa • Divisi Umum • Divisi Pengelolaan Aset • Divisi Bina Lingkungan Perusahaan g. Sekretariat Perusahaan terdiri dari: Bagian Good Corporate Governance (GCG) dan Manajemen Resiko • Bagian Public Relation • Bagian Dokumen dan Musium • Bagian Kesekretariatan Direksi • Bagian Hubungan Internasional h. Satuan Pengawasan Intern (SPI), dipimpin oleh Kepala Satuan Pengawasan Intern (Ka. SPI) yang berkedudukan di kantor pusat, dibantu oleh Deputi Ka. SPI yaitu Deputi Bidang Pengawasan Operasional dan Deputi Bidang Pengawasan Keuangan serta dibantu oleh Kepala Perwakilan Satuan Internal yang berkedudukan di Divisi Regional (KAPER SPI) meliputi: • Kantor Perwakilan SPI I wilayah kerja Divisi Regional I berkedudukan di Medan • Kantor Perwakilan SPI II wilayah kerja Divisi Regional II berkedudukan di Padang • Kantor Perwakilan SPI III wilayah kerja Divisi Regional III berkedudukan di Palembang • Kantor Perwakilan SPI IV wilayah kerja Divisi Regional IV berkedudukan di Jakarta • Kantor Perwakilan SPI V wilayah kerja Divisi Regional V berkedudukan di Bandung • Kantor Perwakilan SPI VI wilayah kerja Divisi Regional VI berkedudukan di Semarang • Kantor Perwakilan SPI VII wilayah kerja Divisi Regional VII berkedudukan di Surabaya


050



Susunan Komisaris pada tanggal 31 Desember 2010, sebagai berikut: • Komisaris Utama Daddy Hariadi • Komisaris Ashwin Sasongko • Komisaris Harry Zacharias Soeratin • Komisaris Farid Haryanto • Komisaris Tumpak Hatorangan Panggabean

The Composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2010 are as follows: • President Commissioner Daddy Hariadi • Commissioner Ashwin Sasongko • Commissioner Harry Zacharias Soeratin • Commissioner Farid Haryanto • Commissioner Tumpak Hatorangan Panggabean

PT Pos Indonesia (Persero) has 2 (two) Subsidiaries, namely PT Bhakti Wasantara Net (BWN) with 51% ownership and PT Pos Indonesia Logistics (PLI) with 99% ownership.

1. PT Bhakti Wasantara Net PT Bhakti Wasantara Net (BWN) mengelola bisnis internet provider service. BWN didirikan di Jakarta dengan Akta Notaris Ivonne Barnetha Sinyal, SH., Nomor 7 tanggal 2 April 2001, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat Keputusan Nomor C.02567 HT.01.01 Th 2001 tanggal 28 Juni 2001 dan telah dimumkan dalam Berita Negara No. 11, Tambahan No. 1320 tanggal 5 Februari 2002. Pembentukan Entitas Anak tersebut didasarkan pada Surat Izin Menteri Keuangan RI Nomor S-620/MK.01/2000 tanggal 14 Desember 2000. Komposisi modal disetor BWN per 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

1. PT Bhakti Wasantara Net PT Bhakti Wasantara Net (BWN) is an internet service provider. BWN was established in Jakarta through Deed No. 7 of Ivonne Barnetha Sinyal, SH., dated 2 April 2001, and was approved by the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia through its Decree No. 2001 C.02567 HT.01.01 Th dated June 28, 2001 and was published in the State Gazete No. 11, Supplement No. 1320 dated February 5, 2002. The establishment of the Subsidiary was based on Permit No. S-620/MK.01/2000 of the Ministry of Finance dated December 14, 2000. The composition of the paid up capital of BWN as of December 31, 2011 are as follows:

Pemegang Saham Saham

Percentage of Shareholders Shares Amount (Rp) Ownership

PT Pos Indonesia (Persero) PT Quantum Aksessindo Nusantara

Jumlah Nilai (Rp)

9.570 9.570.000.000 9.134 9.134.176.471

Persentase Pemilikan 51% 49%

PT Pos Indonesia (Persero) PT Quantum Aksessindo Nusantara

9,570 9,570,000,000 9,134 9,134,176,471

51% 49%

2. PT Pos Logistic Indonesia PT Pos Logistic Indonesia (PLI) mengelola berbagai bisnis jasa logistik. PLI didirikan di Jakarta berdasarkan Akta No. 87/ES/ CN/XII/2011, dibuat di hadapan Etic Srimartini, SH. Notaris di Bandung. Akta pendirian tersebut pada tanggal 31 Desember 2011 belum mendapat pengesahan oleh Menteri Hukum dan HA Manusia Republik Indonesia. Posisi kepemilikan modal saham Perusahaan Berdasarkan Akta Notaris Etic Srimartini, SH. Nomor 87/ES/CN/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

2. PT Pos Logistics Indonesia PT Pos Logistics Indonesia (PLI) manages and provides a variety of logistics services. PLI was established in Jakarta based on Deed No. 87/ES/CN/XII/2011 of Etic Srimartini, SH., a notary in Bandung. As of December 31, 2011, the deed of establishment of the Subsidiary has not yet been approved by the Minister of Justice and the HA of the Republic of Indonesia. The ownership composition based on the Deed No. 87/ES/ CN/XII/2011 of Etic Srimartini, SH., dated December 30, 2011 are as follows:

Pemegang Saham Saham

Percentage of Shareholders Shares Amount (Rp) Ownership

PT Pos Indonesia (Persero) Yayasan Pendidikan Pos Indonesia

Jumlah Nilai (Rp)

- 49.500.000.000 - 500.000.000

Persentase Pemilikan 99% 1%

PT Pos Indonesia (Persero) Yayasan Pendidikan Pos Indonesia

- 49,500,000,000 - 500,000,000

99% 1%

Setoran modal sebesar Rp. 49.500.000.000 dilakukan pada tanggal 5 Januari 2012.

Paid up capital of Rp 49,500,000,000 was held on January 5, 2012.

3. Dana Pensiun Pos Indonesia (Dapenpos) PT Pos Indonesia (Persero) telah mendirikan Badan Hukum tersendiri yang mengurus kegiatan pengelolaan dana pensiun dan pembayaran pensiun dengan nama Dana Pensiun Pos (Dapensos). Pendiriannya didasarkan pada Surat Keputusan Direksi No. 52/Dirut/1998 tanggal 13 April 1998 dan telah

3. Pension Fund of Pos Indonesia (Dapenpos) PT Pos Indonesia (Persero) has established a separate legal entity which administers the pension fund management activities and payment of pensions under the name of Post Retirement Fund (Dapensos). Its establishment was based on Directors Decree No. 52/Dirut/1998 on April 13, 1998 and was approved by the

GALERI PRANGKO

The Composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2011 are as follows: • President Commissioner Daddy Hariadi • Commissioner Basuki Yusuf Iskandar • Commissioner Harry Zacharias Soeratin • Commissioner Farid Haryanto • Commissioner Tumpak Hatorangan Panggabean

Subsidiaries Information

PT Pos Indonesia (Persero) memiliki 2 (dua) Entitas Anak yaitu PT Bhakti Wasantara Net (BWN) dengan kepemilikan saham sebesar 51% dan PT Pos Logistik Indonesia (PLI) dengan kepemilikan saham sebesar 99%.


Susunan Komisaris pada tanggal 31 Desember 2011, sebagai berikut: • Komisaris Utama Daddy Hariadi • Komisaris Basuki Yusuf Iskandar • Komisaris Harry Zacharias Soeratin • Komisaris Farid Haryanto • Komisaris Tumpak Hatorangan Panggabean

Informasi tentang Entitas Anak

PENGUATAN BISNIS

B. Board of Commissioners The composition of the Board of Commissioners is based on Decree No. KEP-166/MBU/2009 of the Ministry of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia dated August 11, 2009, which is regarding the Dismissal and Appointment of the Commissioners of PT Pos Indonesia (Persero). Based on Letter No. KEP-101/MBU/2011 of the Ministry of State Enterprises dated May 2, 2011, Mr. Basuki Yusuf Iskandar was appointed as a commissioner replacing Mr. Ashwin Sasongko.

D. Completion of Financial Statements The consolidated financial statements of PT Pos Indonesia (Persero) and Subsidiaries for the year ended December 31, 2011 were completed on March 28, 2012.

TRANSFORMASI

b. Dewan Komisaris Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: KEP-166/MBU/2009 tanggal 11 Agustus 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pos Indonesia, Penunjukkan Bapak Basuki Yusuf Iskandar sebagai komisaris menggantikan Bapak Ashwin Sasongko dengan merujuk kepada surat Keputusan Menteri Negara BUMN No.KEP101/MBU/2011 tanggal 2 Mei 2011.

d. Penyelesaian Laporan Keuangan Laporan keuangan konsolidasi PT Pos Indonesia (Persero) dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 telah diselesaikan tanggal 28 Maret 2012.


The Composition of the Board of Directors as of December 31, 2010 are as follows: • President Director I Ketut Mardjana • Deputy President Director/Finance Director/ Director of Technology and Financial Services Sukatmo Padmosukarso • Director of Human Resources and General Affairs Entis Sutisna • Director of Marketing and Business Development Setyo Riyanto • Director of Operations and Suratpos and Logistics Ismanto

C. Employees The Company and Subsidiaries have 20,202 (20,913) employees as of December 31, 2011 (2010) (unaudited).

LAPORAN KEUANGAN

Susunan Direksi pada tanggal 31 Desember 2010, sebagai berikut: • Direktur Utama I Ketut Mardjana • Wakil Direktur Utama/Direktur Keuangan/ Direktur Teknologi dan Jasa Keuangan Sukatmo Padmosukarso • Direktur SDM dan Umum Entis Sutisna • Direktur Pemasaran dan Pengembangan Bisnis Setyo Riyanto • Direktur Operasi dan Suratpos dan Logistik Ismanto

c. Karyawan Jumlah Karyawan PT Pos Indonesia (Persero) dan Entitas Anak per 31 Desember 2011 (2010) sejumlah 20.202 orang (20.913 orang) (tidak diaudit).

PROFIL PERUSAHAAN

The Composition of the Board of Directors as of December 31, 2011 are as follows: • President Director I Ketut Mardjana • Deputy President Director Sukatmo Padmosukarso • Finance Director Tavip Parawansa • Director of Human Resources and General Affairs Entis Sutisna • Director of Marketing and Business Development Setyo Riyanto • Director of Operations and Suratpos and Logistics Ismanto • Director of Technology and Financial Services Budi Setiawan

KALEIDOSKOP

Susunan Direksi pada tanggal 31 Desember 2011, sebagai berikut: • Direktur Utama I Ketut Mardjana • Wakil Direktur Utama Sukatmo Padmosukarso • Direktur Keuangan Tavip Parawansa • Direktur SDM dan Umum Entis Sutisna • Direktur Pemasaran dan Pengembangan Bisnis Setyo Riyanto • Direktur Operasi dan Suratpos dan Logistik Ismanto • Direktur Teknologi dan Jasa Keuangan Budi Setiawan

051

052



Informasi tentang Entitas Asosiasi

Associated Company Information

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Basis of preparation of the consolidated financial statements

Principles of Consolidation


From January 1, 2011 Effective January 1, 2011, the Company and Subsidiaries retrospectively adopted PSAK No. 4 (Revised 2009), “Consolidated and Separate Financial Statements”, except for the following items that were applied prospectively: (i) losses of a Subsidiary that result in a deficit balance to non-controlling interests (“NCI”); (ii) loss of control over a Subsidiary; (iii) change in the ownership interest in a Subsidiary that does not result in a loss of control; (iii) change in the ownership interest in a Subsidiary that does not result in a loss of control; (iv) potential voting rights in determining the existence of control; and (v) consolidation of a Subsidiary that is subject to long-term restriction. All significant intercompany accounts and transactions have been eliminated. PSAK No. 4 (Revised 2009) provides for the preparation and presentation of consolidated financial statements for a group of entities under the control of a Parent, and the accounting for investments in subsidiary, jointly controlled entities and associated entities when separate financial statements are presented as additional information. As described herein, the adoption of PSAK No. 4 (Revised 2009) has significant impact on financial reporting together with with related disclosures in the the consolidated financial statements. The consolidated financial statements include the accounts of the Company and Subsidiaries mentioned in Note 1, which are directly owed by stock ownership of more than 50%. The accounting policies used in preparing the consolidated financial statements have been consistently applied by the Company and Subsidiaries, unless otherwise stated. Subsidiaries are fully consolidated from the dates of acquisition, being the date the Company obtained control, until the date the Company lose control. Control is presumed to exist when the Company owns directly or indirectly through the Subsidiaries, more than half of the voting power of an entity. Control also exists when the parent owns half or less of the voting power of an entity when there is: a. power over more than half of the voting rights by virtue of an agreement with other investors; b. power to govern the financial and operating policies of the entity under a statute or an agreement; c. power to appoint or remove the majority of the members of the board of directors or equivalent governing body and control of the entity is by that board or body; or d. power to cast the majority of votes at meetings of the board of directors or equivalent governing body and control of the entity is by that board or body.

PENGUATAN BISNIS

Sejak Tanggal 1 Januari 2011 Efektif tanggal 1 Januari 2011, Perusahaan menerapkan secara retrospektif PSAK No.4 (Revisi 2009), “Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri”, kecuali beberapa hal berikut yang diterapkan secara prospektif: (i) rugi Entitas Anak yang menyebabkan saldo defisit bagi kepentingan nonpengendali (“KNP); (ii) kehilangan pengendalian pada Entitas Anak; (iii) perubahan kepemilikan pada Entitas Anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian; (iv) hak suara potensial dalam menentukan keberadaan pengendalian; dan (v) konsolidasian atas Entitas Anak yang memiliki pembatasan jangka panjang. Seluruh saldo akun dan transaksi yang material antar Perusahaan, telah dieliminasi. PSAK No.4 (Revisi 2009) mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian untuk sekelompok entitas yang berada dalam pengendalian suatu entitas induk, dan akuntansi untuk investasi pada Entitas Anak, pengendalian bersama entitas, dan entitas asosiasi ketika laporan keuangan tersendiri disajikan sebagai informasi tambahan. Seperti diuraikan pada bagian ini, penerapan PSAK No.4 (Revisi 2009) tersebut memberikan pengaruh yang berarti terhadap pelaporan keuangan berikut pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan seperti yang disebutkan pada Catatan 1 yang dimiliki secara langsung dengan kepemilikan saham lebih dari 50%. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian telah diterapkan secara konsisten oleh Perusahaan, kecuali dinyatakan lain. Entitas Anak dikonsolidasikan secara penuh sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal Perusahaan memperoleh pengendalian, sampai dengan tanggal Perusahaan kehilangan pengendalian. Pengendalian dianggap ada ketika Perusahaan memiliki secara langsung atau tidak langsung melalui Entitas-Entitas Anak, lebih dari setengah kekuasaan suara entitas. Pengendalian juga ada ketika entitas induk memiliki setengah atau kurang kekuasaan suara suatu entitas jika terdapat: a. kekuasaan yang melebihi setengah hak suara sesuai perjanjian dengan investor lain; b. kekuasaan yang mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian; c. kekuasaan untuk menunjuk atau mengganti sebagian besar direksi atau organ pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui direksi atau organ tersebut; atau d. kekuasaan untuk memberikan suara mayoritas pada rapat dewan direksi atau organ pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui direksi atau organ tersebut.

TRANSFORMASI

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (“SAK”), which comprise the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants (“DSAK”) and Decree No. KD.81/DIRUT/111 on Accounting Policy for November 1, 2011 and Regulation Department (PD) V and additional rules. As disclosed further in the relevant following notes, several amended and published accounting standards were adopted effective January 1, 2011, both prospectively and retrospectively. The consolidated financial statements are prepared in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards (“PSAK”) No. 1 (Revised 2009), “Presentation of Financial Statements”. PSAK No. 1 (Revised 2009) regulates the presentation of financial statements as to, among others, the objective, components of financial statements, fair presentation, materiality and aggregation, offsetting, distinction between current and non-current assets and short-term and long-term liabilities, comparative information and consistency, and introduces new disclosures such as, among others, key estimations and judgments, capital management, other comprehensive income, departures from accounting standards and statement of compliance. The adoption of PSAK No. 1 (Revised 2009) has significant impact on the related presentation and disclosures in the consolidated financial statements. The accounting policies in the preparation of the consolidated financial statements are consistent with those followed in the preparation of the Company and Subsidiaries consolidated financial statements for the year ended December 31, 2010, except for the adoption of several SAKs effective January 1, 2011 as disclosed in the relevant notes herein. The consolidated financial statements have been prepared on the accrual basis using the historical cost concept, except for the consolidated statements of cash flows and certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies for those accounts.

Prinsip-Prinsip Konsolidasian


Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (“SAK”), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (“DSAK”) dan Keputusan Nomor KD.81/DIRUT/111 tentang Kebijakan Akuntansi tanggal 1 Nopember 2011;serta Peraturan Dinas (PD) V dan aturan-aturan tambahan. Seperti diungkapkan dalam catatan-catatan terkait di bawah ini, beberapa standar akuntansi yang telah direvisi dan diterbitkan, diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2011, baik secara prospektif maupun retrospektif. Laporan keuangan konsolidasian disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) No. 1 (Revisi 2009), “Penyajian Laporan Keuangan”. PSAK No. 1 (Revisi 2009) mengatur penyajian laporan keuangan, yaitu antara lain, tujuan pelaporan, komponen laporan keuangan, penyajian secara wajar, materialitas dan agregasi, saling hapus, perbedaan antara aset lancar dan tidak lancar dan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang, informasi komparatif dan konsistensi penyajian dan memperkenalkan pengungkapan baru, antara lain, sumber estimasi ketidakpastian dan pertimbangan, pengelolaan permodalan, pendapatan komprehensif lainnya, penyimpangan dari standar akuntansi keuangan dan pernyataan kepatuhan. Penerapan PSAK No. 1 (Revisi 2009) tersebut memberikan pengaruh yang signifikan bagi penyajian dan pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, kecuali bagi penerapan beberapa SAK yang telah direvisi efektif sejak tanggal 1 Januari 2011 seperti yang telah diungkapkan pada catatan ini. Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep akrual, dan dasar pengukuran dengan menggunakan konsep harga historis, kecuali laporan arus kas konsolidasian dan beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masingmasing akun tersebut.

Based on Minutes of Meeting of Annual Shareholders General Meeting PT Pos Indonesia (Persero) No. RIS-41/D3.MBU/2010 dated June 23, 2010, which is regarding the Approval for 2010 Annual Report, investment in PT Valuta Pos amounting to Rp 1,250,000,000 has been written off from the Company’s Consolidated Financial Statements.

The consolidated statements of cash flows are prepared based on the indirect method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities. The reporting currency used in the preparation of the consolidated financial statements is the Indonesian Rupiah.

LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Risalah RUPS PT Pos Indonesia (Persero) No.RIS-41/ D3.MBU/2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang persetujuan laporan tahunan tahun 2010, PT Valuta Pos telah dihapusbukukan pada laporan keuangan Perusahaan sebesar Rp 1.250.000.000.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode tidak langsung dengan mengelompokkan arus kas atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan. Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

PROFIL PERUSAHAAN

Ministry of Finance of the Republic of Indonesia through No. Kep397/KM.17/1998 dated July 27, 1998. The pension plan of PT Pos Indonesia (Persero), whereas an Employer Retirement Fund adopted Defined Benefit Pension Plan. In this program, the amount of pension benefits to be received by the participants at the time of retirement pension benefits is determined which based on the formula consisting of a variable period of employment and basic retirement income. While the amount of employer contribution and the amount of actuarial liabilities and assumptions used are based on independent actuarial calculation.

KALEIDOSKOP

disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-397/KM.17/1998 tanggal 27 Juli 1998. Program pensiun PT Pos Indonesia (Persero) sebagai Dana Pensiun Pemberi Kerja menganut Program Pensiun Manfaat Pasti. Dalam program ini, besarnya manfaat pensiun yang akan diterima oleh peserta pada saat pensiun ditentukan berdasarkan rumusan manfaat pensiun terdiri dari variabel masa kerja dan penghasilan dasar pensiun. Sedangkan besarnya iuran pemberi kerja dan jumlah liabilitas aktuaria serta asumsi yang digunakan didasarkan atas perhitungan aktuaris independen.

053

054



Starting January 1, 2010, the Company and Subsidiaries adopted PSAK No. 50 (Revised 2006), “Financial Instruments: Presentation and Disclosure”, and PSAK No. 55 (Revised 2006), “Financial Instruments: Recognition and Measurement”. These revised PSAKs have been applied prospectively.

1. Aset Keuangan Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman yang

1. Financial asset Financial assets are classified as financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, held to maturity

2. Financial liabilities Financial liabilities are classified as financial liabilities at fair value through profit or loss or financial liabilities measured at amortized cost, as appropriate. The Company and Subsidiaries determine the classification of its financial liabilities in initial recognition. Financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings, inclusive of directly attributable transaction costs. The Company and Subsidiaries financial liabilities consist of trade payables, accrued expenses, other payables and bank loans, classified as financial liabilities measured at amortized cost. Financial liabilities measured at amortized cost are initially stated at fair value less directly attributable transaction costs and are subsequently measured at amortized cost, using the effective interest rate method unless the effect of discounting would be immaterial, in which case they are stated at cost. The related interest expense is recognized within “interest expense” in the consolidated statements of comprehensive income. Gains and losses are recognized in the consolidated statements of comprehensive income when the financial liabilities are derecognized as well as through the amortization process.

GALERI PRANGKO

Financial assets and liabilities

Efektif tanggal 1 Januari 2010, Perusahaan dan Entitas Anak menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2006), “Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan”, dan PSAK No.55 (Revisi 2006) “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”. Penerapan PSAK revisi ini dilakukan secara prospektif.

2. Liabilitas Keuangan Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi atau liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, jika sesuai. Perusahaan dan Entitas Anak menentukan klasifikasi atas liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal. Liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Liabilitas keuangan Perusahaan dan Entitas Anak terdiri dari utang usaha, biaya yang masih harus dibayar, utang lain-lain dan utang bank yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi. Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, pada awalnya diakui pada nilai wajar dikurangi dengan biaya transaksi yang bisa diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, menggunakan suku bunga efektif kecuali jika dampak diskonto tidak material, maka dinyatakan pada biaya perolehan. Beban bunga diakui dalam “beban keuangan” dalam laporan laba rugi konsolidasian. Keuntungan atau kerugian diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian ketika liabilitas keuangan tersebut dihentikan pengakuannya dan melalui proses amortisasi.


Aset dan Liabilitas Keuangan

Pinjaman yang diberikan dan piutang Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan atau kerugian diakui pada laporan laba rugi konsolidasian ketika aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, dan melalui proses amortisasi.

Loans and receivables Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. Subsequent to initial recognition, such financial assets are carried at amortized cost using the effective interest rate method, except for those assets in which the interest calculation is not material. Gains or losses are recognized in the consolidated statement of income when the financial assets are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

PENGUATAN BISNIS

Prior January 1, 2011 The proportionate shares of minority shareholders in net assets and net income or loss of the consolidated subsidiaries were previously presented as “Minority Interest in Net Assets of Consolidated Subsidiaries” in the consolidated statements of financial position and as “Minority Interest in Net Income of Consolidated Subsidiaries” in the consolidated statements of comprehensive income. The losses applicable to the minority interests in a subsidiary may have exceeded the minority interests in the equity of the Subsidiary. The excess and any further losses applicable to the minority interests were absorbed by the Company as the majority shareholder, except to the extent that minority interests had other long-term interest in the related subsidiary or had binding obligations for, and were able to make good of the losses. If the subsidiary subsequently reported profits, all such profits were allocated to the majority interest holder, in this case, the Company, until the minority interests’ share of losses previously absorbed by the Company were recovered.

Recognition and measurement Financial assets are recognized initially at fair value, plus, in the case of financial assets not at fair value through profit or loss, directly attributable transaction costs. The subsequent measurement of financial assets depends on their classification. The Company and Subsidiaries financial assets consist of cash and cash equivalents, investments, trade receivables and other asset classified as loans and receivables. All regular way purchases and sales of financial assets are recognized on the trade date - the date that the Company commit to purchase or sell the asset. Regular way purchases or sales are purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within the period generally established by regulation or convention in the marketplace concerned.

TRANSFORMASI

Sebelum Tanggal 1 Januari 2011 Proporsi bagian kepemilikan pemegang saham minoritas atas aset neto dan laba atau rugi neto Entitas Anak konsolidasian sebelumnya disajikan sebagai “Hak Minoritas atas Aset Neto Entitas Anak yang Dikonsolidasikan” dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan sebagai “Hak Minoritas atas Laba (Rugi) Neto Entitas Anak yang Dikonsolidasikan dalam laporan laba rugi konsolidasian. Kerugian yang menjadi bagian pemegang saham minoritas pada suatu Entitas Anak dapat melebihi bagiannya dalam modal disetor. Kelebihan tersebut dan kerugian lebih lanjut yang menjadi bagian pemegang saham minoritas, dibebankan pada Perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas, kecuali apabila pemegang saham minoritas memiliki kepentingan jangka panjang lainnya pada Entitas Anak tersebut atau terdapat kewajiban yang mengikat untuk menutupi kerugian tersebut dan pemegang saham minoritas mampu memenuhi kewajibannya. Apabila pada tahun selanjutnya Entitas Anak melaporkan laba, maka laba tersebut terlebih dahulu dialokasikan kepada Perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas sampai seluruh bagian kerugian pemegang saham minoritas yang dibebankan kepada Perusahaan dapat dipulihkan.

Pengakuan dan pengukuran Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diukur pada nilai wajarnya, ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan tersebut. Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasi aset. Aset keuangan Perusahaan dan Entitas Anak terdiri dari kas dan setara kas, investasi, piutang usaha dan aset lain-lain diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Seluruh pembelian dan penjualan yang lazim pada aset keuangan diakui atau dihentikan pengakuannya pada tanggal perdagangan seperti contohnya tanggal pada saat Perusahaan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset. Pembelian atau penjualan yang lazim adalah pembelian atau penjualan aset keuangan yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu umumnya ditetapkan dengan peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar.


NCI represents the portion of the profit or loss and net assets of the Subsidiary attributable directly or indirectly by the Company, which are presented in the consolidated statements of comprehensive income and under the equity section of the consolidated statements of financial position, respectively, separately from the corresponding portion attributable to the owner of the parent entity.

investments or available for sale financial assets, as appropriate. The Company and Subsidiaries determine the classification of their financial assets at initial recognition.

LAPORAN KEUANGAN

KNP mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset neto dari Entitas Anak yang dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan, yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

In case of loss of control over a subsidiary, the Company: a. derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary; b. derecognizes the carrying amount of any NCI; c. derecognizes the cumulative translation differences, recorded in equity, if any; d. recognizes the fair value of the consideration received; e. recognizes the fair value of any investment retained; f. recognizes each different resulted as any surplus or deficit in the consolidated statements of comprehensive income; and, g. reclassifies the parent’s share of components previously recognized in other comprehensive income to profit or loss or retained earnings or retained earnings., as appropriate.

diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan tersedia untuk dijual, jika sesuai. Perusahaan dan Entitas Anak menentukan klasifikasi atas aset keuangan pada saat pengakuan awal.

PROFIL PERUSAHAAN

Losses of a non-wholly owned subsidiary are attributed to the NCI even if such losses result in a deficit balance for the NCI.

KALEIDOSKOP

Rugi Entitas Anak diatribusikan pada kepentingan non pengendali (“KNP”) bahkan jika hal ini mengakibatkan KNP mempunyai saldo defisit. Jika kehilangan pengendalian atas suatu Entitas Anak, maka Perusahaan: a. menghentikan pengakuan aset (termasuk goodwill) dan liabilitas Entitas Anak; b. menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP; c. menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas; d. mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima; e. mengakui setiap sisa investasi pada nila wajarnya; f. mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian; dan, g. mereklasifikasi bagian induk atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai pendapatan komprehensif ke laporan laba rugi komprehensif konsolidasian, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba.

055

056



6. Penurunan Nilai Aset Keuangan Setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan dan Entitas Anak mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi jika, dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak

6. Impairment of Financial Assets The Company and Subsidiaries assess at each end of the reporting period whether there is any objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired. A financial asset or a group of financial assets is deemed to be impaired if, and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that has occurred after the initial recognition of the asset (an incurred ‘loss event’) and that loss event has an impact on the estimated

Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Transactions with related parties

Efektif tanggal 1 Januari 2011, Perusahaan dan Entitas Anak menerapkan PSAK No. 7 (Revisi 2010), “Pengungkapan Pihakpihak Berelasi”. PSAK revisi ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri entitas induk, dan juga diterapkan terhadap laporan keuangan secara individual. Penerapan PSAK yang direvisi

Effective January 1, 2011, the Company and Subsidiaries applied PSAK No. 7 (Revised 2010), “Related Party Disclosures”. The revised PSAK requires disclosure of related party relationships, transactions and outstanding balances, including commitments, in the consolidated and separate financial statements of a parent, and also applies to individual financial statements. The adoption of the said revised PSAK

GALERI PRANGKO

Financial Liability A financial liability is derecognized when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expired. When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the consolidated statements of comprehensive income.


Laibilitas keuangan Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa. Ketika liabilitas keuangan saat ini digantikan dengan yang lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian.

PENGUATAN BISNIS

5. Derecognition Financial Asset The Company and Subsidiaries derecognize a financial asset if, and only if, the contractual rights to receive cash flows from the asset have expired; or the Company and Subsidiaries have transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a pass through arrangement; and either (a) the Company and Subsidiaries have transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Company and Subsidiaries have neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but have transferred control of the asset.

TRANSFORMASI

5. Penghentian Pengakuan Aset keuangan Perusahaan dan Entitas Anak menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika, hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau Perusahaan dan Entitas Anak mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga di bawah kesepakatan pelepasan (pass through arrangement); dan (a) Perusahaan dan Entitas Anak telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Perusahaan dan Entitas Anak tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, namun telah mentransfer pengendalian atas aset.


4. Fair Value of Financial Instruments The fair values of financial instruments that are actively traded in organized financial markets, if any, are determined by reference to quoted market bid or ask prices at the close of business at the end of the reporting period. For financial instruments where there is no active market, fair value is determined using valuation techniques. Such techniques may include using recent arm’s length market transactions, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis, or other valuation models.

future cash flows of the financial asset or the group of financial assets that can be reliably estimated. Evidence of impairment include a significant indication that the financial difficulties experienced by the publisher or the borrower, defaults or arrears in payment of principal or interest, chances are that the borrower will go bankrupt or other financial reorganization and observable data indicating a measurable decrease in the flow estimates future cash, such as changes in economic conditions that correlate with defaults on assets in the group. For financial assets carried at amortized cost, the Company and Subsidiaries first assess whether objective evidence of impairment exist individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant. If the Company and Subsidiaries determine that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, the asset is included in a the Company and Subsidiaries of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assessed for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is, or continues to be, recognized are not included in a collective assessment of impairment. If there is objective evidence that an impairment loss has occurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset’s carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future expected credit losses that have not yet been incurred) that discounted at the financial asset’s original effective interest rate. The carrying amount of the financial asset is reduced through the use of an allowance account and the amount of the loss is recognized in the consolidated statement of comprehensive income. When the asset becomes uncollectible, the carrying amount of the financial assets is reduced directly or if an amount was charged to the allowance account, the amounts charged to the allowance account are written off against the carrying value of the financial asset. If, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases, the previously recognized impairment loss is reversed to the extent that the carrying amount of the asset does not exceed its amortized cost at the reversal date by adjusting the allowance account. The amount of the reversal is recognized in the profit or loss.

LAPORAN KEUANGAN

4. Nilai Wajar Instrumen Keuangan Nilai wajar instrumen keuangan yang secara aktif diperdagangkan di pasar keuangan ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga pasar yang berlaku pada penutupan pasar pada akhir periode pelaporan. Untuk instrumen keuangan yang tidak dapat diperdagangkan dipasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian tersebut meliputi penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar (arm’s-length market transactions), referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisis arus kas yang didiskonto, atau model penilaian lainnya.

pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal. Bukti penurunan nilai meliputi indikasi bahwa kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam, wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga, kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya dan data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang, misalnya perubahan kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut. Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Perusahaan dan Entitas Anak pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual dan untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual terdapat bukti penurunan nilai secara kolektif. Jika Perusahaan dan Entitas Anak menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Perusahaan dan Entitas Anak memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif. Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk ekspektasi kerugian kredit masa datang yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Nilai tercatat aset keuangan tersebut berkurang melalui penggunaan akun penyisihan dan jumlah kerugian diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian. Ketika aset tidak tertagih, nilai tercatat atas aset keuangan yang telah diturunkan nilainya dikurangi secara langsung atau jika ada suatu jumlah telah dibebankan ke akun penyisihan jumlah tersebut dihapusbukukan terhadap nilai tercatat aset keuangan tersebut. Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dipulihkan, sepanjang pemulihan tersebut tidak mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan dilakukan, dengan menyesuaikan akun penyisihan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi konsolidasian.

PROFIL PERUSAHAAN

3. Offsetting of financial instruments Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statements of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal rights to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

KALEIDOSKOP

3. Saling Hapus Dari Instrumen Keuangan Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat maksud untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

057

058



Investments

Short-term investments is the investment that can be cashed and intended to be held for a year or less. Temporary investment in the form of deposits (for a maximum period of one year) or investment in securities, such us mutual funds, bonds and stocks are not intended as investment, grouped into the term investment short and are classified as “available for sale”. Securities available for sale presented in the consolidated statement of financial position by using fair value which is the difference between the fair value changes recorded in the consolidated statement of financial position as part of equity. Subsidiaries’ financial statements are consolidated if the percentage shareholding in the subsidiary is more than 50% and have the ability to control the company. If the magnitude of the percentage ownership of shares in a company such as

Prepaid expenses

Biaya dibayar dimuka diamortisasi dan dibebankan pada operasi selama masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus (straight- line method).

Prepaid expenses are amortized over the periods benefited using the straight line method.

Aset Tetap

Fixed assets

Sesuai dengan PSAK No. 16 (revisi 2007) tentang Aset Tetap, manajemen telah memilih dan memutuskan tetap menggunakan model biaya (cost model) untuk menentukan nilai tercatat aset tetap, sehingga nilai buku aset tetap, merupakan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Pengakuan dan Penilaian Aset Tetap sebagai berikut:

Based on PSAK No. 16 (Revised 2007), “Fixed Assets”, management has selected and decided to keep using the cost model to determine the carrying value of fixed assets, so the book value of fixed assets is the acquisition cost less accumulated depreciation. Recognition and valuation of fixed assets are as follows:

Aset tetap bangunan Kelompok bangunan meliputi bangunan permanen yang dibangun sesuai standar Perusahaan masa manfaat ekonomis ditetapkan selama 20 tahun.

Building Buildings include permanent buildings built according to the Company and Subsidiaries standards which has useful lives of 20 years.

Aset tetap bukan bangunan 1. Kelompok 1 : Harta yang dapat disusutkan dan tidak termasuk kelompok bangunan yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari empat tahun. 2. Kelompok 2 : Harta yang dapat disusutkan dan tidak termasuk kelompok bangunan yang mempunyai masa manfaat lebih dari empat tahun dan tidak lebih dari delapan tahun. 3. Kelompok 3 : Harta yang dapat disusutkan dan tidak termasuk kelompok bangunan yang mempunyai masa manfaat lebih dari delapan tahun dan tidak lebih dari enam belas tahun. 4. Kelompok 4 : Harta yang dapat disusutkan dan tidak termasuk kelompok bangunan yang mempunyai masa manfaat lebih dari enam belas tahun dan tidak lebih dari dua puluh tahun.

Non building 1. Group 1 : Depreciable and has a useful life not more than four years. 2. Group 2 : Depreciable and has a useful life more than four years and but not more than eight years 3. Group 3 : Depreciable and has a useful life more than eight years and but not more than sixteen years 4. Group 4 : Depreciable and has a useful life more than sixteen years and but not more than twenty years

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif pada saat terjadinya. Biaya penggantian komponen suatu aset dan biaya inspeksi yang signifikan diakui dalam jumlah tercatat aset jika memenuhi kriteria untuk diakui sebagai bagian dari aset. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual, biaya perolehan serta akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan dan laba atau rugi yang terjadinya dibukukan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan. Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan tersebut termasuk biaya pembangunan, biaya pegawai langsung, biaya tidak langsung dan biaya pinjaman

The cost of maintenance and repairs is charged to income as incurred. Significant cost of replacing part of assets and major inspection cost are recognized in the carrying amount of the assets if the recognition criteria are met. When assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values and the related accumulated depreciation are removed from the accounts and any resulting gain or loss is reflected in the consolidated statements of comprehensive income. Construction in progress are stated at cost. The acquisition cost includes construction cost, direct personnel costs, indirect costs and borrowing costs incurred during the construction period arising from the debt used for

GALERI PRANGKO

Investasi jangka pendek adalah penanaman yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama setahun atau kurang. Penanaman yang bersifat sementara dalam bentuk deposito berjangka (untuk jangka waktu maksimal 1 tahun) atau investasi dalam surat-surat berharga, sepert reksadana, obligasi dan saham yang tidak dimaksudkan sebagai penyertaan, dikelompokan ke dalam investasi jangka pendek dan diklasifikasikan sebagai “tersedia untuk dijual”. Surat berharga dengan tujuan tersedia untuk dijual disajikan dalam laporan posisi keuangan dengan menggunakan nilai wajar yang selisih perubahannya dicatat ke dalam laporan posisi keuangan sebagai bagian dari ekuitas. Laporan Keuangan anak perusahaan dikonsolidasikan jika presentase kepemilikan saham pada anak perusahaan mencapai lebih dari 50% dan mempunyai kemampuan untuk mengontrol perusahaan tersebut. Jika besarnya presentase kepemilikan saham

Time deposits with maturity of three (3) months or less at the time of placement, which are not restricted or pledge as collateral for loans, are classified as “Cash Equivalents”.

Biaya Dibayar Dimuka


Investasi

Cash equivalents

The Company and Subsidiaries applied PSAK No. 14 (Revised 2008), “Inventory”. Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value. Cost of inventories is determined using first-in firs-out method. Allowance for inventory obsolescence and decline in the value of inventories are provided to reduce the carrying value of inventories to their net realizable value.

PENGUATAN BISNIS

Deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu tiga (3) bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya yang tidak dibatasi penggunaannya serta tidak dijaminkan atas utang, diklasifikasikan sebagai “Setara Kas”.

Inventories

Perusahaan menerapkan PSAK No. 14 (Revisi 2008), “Persediaan”. Persediaan dinyatakan sebesar nilai terendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi bersih (the lower of cost or net realizable value). Biaya perolehan ditentukan dengan metode masuk pertama, keluar pertama (first-in, first-out method). Penyisihan untuk persediaan usang dan/atau penurunan nilai persediaan, ditetapkan untuk menurunkan nilai tercatat persediaan ke nilai realisasi bersih.

TRANSFORMASI

Setara Kas

Persediaan


The transactions are made based on term agreed by the parties such terms may not be the same as those of the transactions between unrelated parties. All material transactions and balances with related parties are disclosed in notes to the consolidated financial statements.

20% - 50% and has significant influence, the investment in associates is accounted for under the equity method.

LAPORAN KEUANGAN

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihakpihak yang tidak berelasi. Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihakpihak berelasi diungkapkan dalam Catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan.

pada suatu perusahaan antara lain 20%-50% dan mempunyai pengaruh signifikan, maka investasi pada perusahaan asosiasi tersebut dicatat berdasarkan metode ekuitas.

PROFIL PERUSAHAAN

did not have a significant impact on the consolidated financial statements. A party is considered to be related to the Company and Subsidiaries if: 1. directly, or indirectly through one or more intermediaries, the party (i) controls, or is controlled by, or is under common control with, the Company and Subsidiaries; (ii) has an interest in the Company and Subsidiaries that gives it significant influence over the Company and Subsidiaries; or (iii) has joint control over the Company and Subsidiaries; 2. the party is an associate of the Company and Subsidiaries; 3. the party is a joint venture in which the Company and Subsidiaries are venturers; 4. the party is a member of the key management personnel of the Company and Subsidiaries or its parent; 5. the party is a close member of the family of any individual referred to in (a) or (d); 6. the party is an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by or for which significant voting power in such entity resides with, directly or indirectly, any individual referred to in (d) or (e); or 7. the party is a post employment benefit plan for the benefit of employees of the Company and Subsidiaries, or of any entity that is a related party of the Company and Subsidiaries.

KALEIDOSKOP

tersebut tidak memberikan pengaruh terhadap pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian. Suatu pihak dianggap berelasi dengan Perusahaan dan Entitas Anak jika: 1. langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (i) mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Perusahaan dan Entitas Anak; (ii) memiliki kepentingan dalam Perusahaan dan Entitas Anak yang memberikan pengaruh signifikan atas Perusahaan dan Entitas Anak; atau (iii) memiliki pengendalian bersama atas Perusahaan dan Entitas Anak; 2. suatu pihak yang berelasi dengan Perusahaan Entitas Anak; 3. suatu pihak adalah ventura bersama dimana Perusahaan dan Entitas Anak sebagai venturer; 4. suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci Perusahaan dan Entitas Anak atau induk; 5. suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (a) atau (d); 6. suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh atau untuk dimana hak suara signifikan pada beberapa entitas, langsung maupun tidak langsung, individu seperti diuraikan dalam butir (d) atau (e); atau 7. suatu pihak adalah suatu program imbalan paska kerja untuk imbalan kerja dari Perusahaan dan Entitas Anak atau entitas yang terkait dengan Perusahaan dan Entitas Anak.

059

060



construction of the asset. The accumulated costs will be transferred to each related fixed asset at the time those are completed and ready for use.

Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Impairment of non-financial assets

According to the Articles of Association through Deed No. 117, share of net profit after tax is used for Reserves, Dividends, Tantiem and Community Development (percentage set each year in the General Meeting of Shareholders (AGM)).

Bantuan Pemerintah yang Belum ditentukan Statusnya (BPYBDS)

Government assistance that yet to state its status (BPYBDS)

Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) merupakan instansi Pemerintah RI, sehingga sesuai dengan PSAK No. 21 transaksi pemberian bantuan yang tidak terkait dengan kegiatan usaha oleh pemegang saham Perusahaan dicatat sebagai bagian dari ekuitas, yang sementara ini dicatat sebagai Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditentukan Statusnya (BPYBDS).

Reconstruction and rehabilitation agency (BRR) is a government agency of Republic of Indonesia, so that in accordance with PSAK No. 21 assistance transactions unrelated to the business by shareholders of the Company are recorded as part of equity, which while it is recorded as government assistance that yet to stated its status.

Pajak Penghasilan

Income tax

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa mendatang.

Current tax expense is determined based on the taxable income for the period is calculated based on applicable tax rates. Deferred tax assets and liabilities are recognized for future tax consequences attributable to differences between carrying amounts of assets and liabilities in financial statements with the tax bases of assets and liabilities. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and tax losses, all of the possibilities can be utilized to reduce taxable income in the future.

GALERI PRANGKO

Profit sharing

Sesuai dengan Akta Pendirian/Anggaran Dasar Perusahaan Nomor 117, pembagian laba bersih setelah pajak dipergunakan untuk Cadangan, Dividen, Tantiem dan Bina Lingkungan (prosentasenya ditetapkan tiap tahun dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).


Pembagian Laba

PENGUATAN BISNIS

The Company and Subsidiaries applied PSAK 13 (Revised 2007), “Investment Property”, and have chosen the cost model as their accounting policy. The Company and Subsidiaries investment properties consist of land, buildings, and infrastructure, which are held to earn rentals or for capital appreciation or both, and not to be used in the production or supply of goods or services for administrative purposes or sale in the daily business activities. Investment properties are stated at cost including transaction costs net of accumulated depreciation, except land which is not depreciated. Depreciation of buildings and improvements is computed using the straight-line method over the estimated useful lives of assets which is 20 years.

TRANSFORMASI

Investment properties

Perusahaan menerapkan PSAK No. 13 (Revisi 2007), “Properti Investasi”, Perusahaan telah memilih model biaya sebagai kebijakan akuntansinya. Properti Investasi Perusahaan terdiri dari tanah, bangunan, dan prasarana, yang dikuasai Perusahaan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administrasi atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Properti Investasi dinyatakan sebesar biaya perolehan termasuk biaya transaksi dikurangi akumulasi depresiasi, kecuali tanah yang tidak disusutkan. Penyusutan bangunan dan prasarana dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama umur manfaat aset adalah 20 tahun.


Properti Investasi

Effective January 1, 2011, the Company and Subsidiaries adopted PSAK No. 23 (Revised 2010), “Revenue”. The revised PSAK identifies the circumstances in which the criteria on revenue recognition will be met and, therefore, revenue may be recognized, and prescribes the accounting treatment of revenue arising from certain types of transactions and events, and also provides practical guidance on the application of the criteria on revenue recognition. There is no significant impact on the adoption of the revised PSAK on this consolidated financial statements. a. Revenue is recognized at gross value, recorded at the time when economic benefits are likely will be accepted and can be measured reliably. Prior to the issuance of a memorandum from the Director of Operations No official. 131/Dirop/0108, discount is deducted from the Company’s income, and as of March 1, 2008 the Company is no longer apply the policy of discount of income for business communication for corporate customers customized (special treatment), while specific to the postal booth and agents are still valid. b. Costs/expenses (excluding depreciation, amortization and provisions), are recognized when the transactions are for cash that will be and have been issued or for the price of goods or services consumed. c. Depreciation, amortization and provision for periodic recognized at cost or decrease in economic benefits or the possibility of uncollectible accounts receivable in the current period. d. According to PSAK No. 23 of Revenue, the Company recognized a liability fund replacement of the assignment of General Services (KPU) as revenue as reimbursement for activities related to services that have been granted by the Company, although it given by the shareholder (Government of Republic of Indonesia). Replacement funding of assignment of KPU as subsidy (compensation) for the function of providing services that the Company has been awarded to communities in remote areas. e. According to PSAK No. 23 on revenue, transaction revenue grants of Universal Post Union (UPU) in order to program QSF-UPU is also associated with an increase in international postal services by the Company as a member of the UPU and Appu are obliged to provide universal service satisfaction with the quality of customer needs in accordance with organizational standards, the Company presents these transactions as revenue from international mail.

LAPORAN KEUANGAN

Effective January 1, 2011, the Company and Subsidiaries prospectively adopted PSAK No. 48 (Revised 2009), “Impairment of Assets”. PSAK No. 48 (Revised 2009) prescribes the procedures to be employed by an entity to ensure that its assets are carried at no more than their recoverable amount. An asset is carried at more than its recoverable amount if its carrying amount exceeds the amount to be recovered through use or sale of the asset. If this is the case, the asset is described as impaired and this revised PSAK requires the entity to recognize an impairment loss. This revised PSAK also specifies when an entity should reverse an impairment loss and prescribes disclosures. The adoption of PSAK No.48 (Revised 2009) has no significant impact on the financial reporting. The Company and Subsidiaries assess at each end of the reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Company and Subsidiaries make an estimate of the assets recoverable amount.

Revenue and expenses recognition

Efektif tanggal 1 Januari 2011, Perusahaan menerapkan PSAK No. 23 (revisi 2010), “Pendapatan”. PSAK revisi ini mengidentifikasi terpenuhinya kriteria pengakuan pendapatan, sehingga pendapatan dapat diakui, dan mengatur perlakuan akuntansi atas pendapatan yang timbul dari transaksi dan kejadian tertentu, serta memberikan panduan praktis dalam penerapan kriteria mengenai pengakuan pendapatan. Tidak terdapat dampak signifikan dari penerapan PSAK yang direvisi tersebut terhadap laporan keuangan. a. Pendapatan diakui sebesar nilai bruto, dicatat pada saat kemungkinan besar manfaat ekonomi akan diterima dan dapat diukur secara andal. Sebelum dikeluarkannya nota dinas dari Direktur Operasi No. 131/Dirop/0108, potongan pendapatan merupakan pengurang atas pendapatan Perusahaan, dan per 1 Maret 2008 Perusahaan tidak lagi memberlakukan kebijakan potongan pendapatan untuk bisnis komunikasi bagi pelanggan korporat customize (perlakuan khusus), sedangkan khusus untuk depot dan agen pos masih berlaku. b. Biaya/beban (kecuali penyusutan, amortisasi dan penyisihan), diakui pada saat terjadinya transaksi sebesar kas yang akan dan telah dikeluarkan atau sebesar harga barang dan atau jasa yang dikonsumsi. c. Biaya penyusutan, amortisasi dan penyisihan diakui secara periodik sebesar harga perolehan atau penurunan manfaat ekonomis atau kemungkinan tidak tertagihnya piutang pada periode berjalan. d. Sesuai dengan PSAK No. 23 tentang Pendapatan, Perusahaan mengakui dana penggantian penugasan Liabilitas Pelayanan Umum (KPU) sebagai pendapatan karena berkaitan dengan penggantian atas kegiatan jasa yang telah diberikan oleh Perusahaan, walaupun yang memberikan adalah pemegang saham (Pemerintah RI). Pemberian dana penggantian penugasan KPU tersebut sebagai subsidi (kompensasi) atas kegiatan pemberian jasa yang telah diberikan Perusahaan kepada masyarakat di daerah terpencil. e. Sesuai dengan PSAK No. 23 tentang Pendapatan, transaksi penerimaan dana bantuan Universal Post Union (UPU) dalam rangka program QSF-UPU berkaitan juga dengan peningkatan pelayanan pos internasional oleh Perusahaan sebagai anggota dari UPU dan APPU yang wajib memberikan layanan universal dengan mutu kepuasan kebutuhan pelanggan yang sesuai dengan standar organisasi, maka Perusahaan menyajikan transaksi ini sebagai pendapatan dari pos internasional.

PROFIL PERUSAHAAN

Efektif tanggal 1 Januari 2011, Perusahaan dan Entitas Anak menerapkan secara prospektif PSAK No. 48 (Revisi 2009), “Penurunan Nilai Aset”. PSAK No. 48 (Revisi 2009) menetapkan prosedur-prosedur yang diterapkan entitas agar aset dicatat tidak melebihi jumlah terpulihkannya. Suatu aset dicatat melebihi jumlah terpulihkannya jika jumlah tersebut melebihi jumlah yang akan dipulihkan melalui penggunaan atau penjualan aset. Pada kasus demikian, aset mengalami penurunan nilai dan pernyataan ini mensyaratkan entitas mengakui rugi penurunan nilai. PSAK yang direvisi ini juga menentukan kapan entitas membalik suatu rugi penurunan nilai dan pengungkapan yang diperlukan. Penerapan PSAK No. 48 (Revisi 2009) tidak memberikan pengaruh yang signifikan pada pelaporan keuangan. Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan dan Entitas Anak menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset diperlukan, maka Perusahaan dan Entitas Anak membuat estimasi formal jumlah terpulihkan aset tersebut.

Pengakuan Pendapatan dan Beban

KALEIDOSKOP

yang terjadi selama masa pembangunan yang timbul dari hutang yang digunakan untuk pembangunan aset tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.

061

062



Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Foreign currency transactions and balances

2010

9.068,00 11.738,99 13.969,27 6.974,33

8.991,00 11.955,79 13.893,80 6.980,61

1 United States Dollar (US$) 1 European Euro (EUR) 1 GB Poundsterling (GBP) 1 Singapore Dollar (SGD)

2011

2010

9.068,00 11.738,99 13.969,27 6.974,33

8.991,00 11.955,79 13.893,80 6.980,61

Employee benefits

Penerapan Standar Akuntansi Revisi Lain dan Interpretasi

Adoption of other revised accounting standards and interpretations

Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants (DSAK) has revised several Accounting Standards and Interpretations that will be effective on January 1, 2011 and 2012 which are as follows: 1. Statements of Financial Accounting Standard (PSAK) • PSAK 1 (Revised 2009) – Presentation of Financial Statements; • PSAK 2 (Revised 2009) – Statements of Cash Flows; • PSAK 3 (Revised 2010) – Interim Financial Reporting; • PSAK 4 (Revised 2009) – Consolidated and Separate Financial Statements; • PSAK 5 (Revised 2009) – Segmentation Operation; • PSAK 7 (Revised 2010) – Related Party Disclosures; • PSAK 8 (Revised 2010) – Events after The Reporting Period; • PSAK 10 (Revised 2010) – The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates; • PSAK 12 (Revised 2009) – Investments in Joint Ventures;

Manajemen sedang mengevaluasi dampak dari standar ini terhadap laporan keuangan Perusahaan.

The management is currently evaluating the impact of these standards on the consolidated financial statements of the Company and Subsidiaries.

3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN Pertimbangan Penyusunan laporan keuangan Perusahaan dan Entitas Anak mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian

• ISAK 17 – Interim Financial Reporting and Impairment; • ISAK 18 – Government Assistance - No Specific Relation to Operating Activities; • ISAK 20 – Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity or its Shareholders;

3. SOURCES OF UNCERTAINTY ESTIMATES Judgments

The preparation of the Company and Subsidiaries consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure

GALERI PRANGKO

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI) telah melakukan revisi atas beberapa Standar Akuntansi yang akan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2011 dan 2012 sebagai berikut: 1. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) • PSAK 1 (revisi 2009) – Penyajian Laporan Keuangan; • PSAK 2 (revisi 2009) – Laporan Arus Kas; • PSAK 3 (revisi 2010) – Laporan Keuangan Interim; • PSAK 4 (revisi 2009) – Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Keuangan Tersendiri; • PSAK 5 (revisi 2009) – Segmen Operasi; • PSAK 7 (revisi 2010) – Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi; • PSAK 8 (revisi 2010) – Peristiwa Setelah Periode Pelaporan; • PSAK 10 (revisi 2010) – Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing; • PSAK 12 (revisi 2009) – Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama;

Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction;


The Company and Subsidiaries are currently providing employee benefits to include employees in pension plans where in the pension fund is being managed by PT Pos Indonesia (Persero). The Company and Subsidiaries have applied PSAK No.24 (Revised 2004), “Employee Benefits”. Employee benefits are recognized as an expense in accordance with the service that has been given by the employee. Defined benefit post-employment benefits is calculated using actuarial assumptions based on the Projected Unit Credit. This method calculates the postemployment expenses for services provided by employees at the date of assessment take into account the actuarial assumptions that include interest rates, wage growth estimates and the estimated rate of return on pension fund assets.

2. Interpretations of Financial Accounting Standard (ISAK) • ISAK 7 (Revised 2009) – Consolidation Special Purpose Entities; • ISAK 9 – Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities; • ISAK 10 – Customer Loyalty Program; • ISAK 11 – Distribution of Non-Cash Assets to Owners; • ISAK 12 – Jointly Controlled Entities: Nonmonetary Contributions by Venturers; • ISAK 13 – Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation; • ISAK 14 – Intangible Assets - Website Costs; • ISAK 15 – PSAK 24 - The Limit on a Defined Benefit

PENGUATAN BISNIS

Perusahaan saat ini memberikan imbalan kerja dengan mengikutsertakan karyawan dalam program dana pensiun yang dikelola oleh Dana Pensiun PT Pos Indonesia (Persero). Perusahaan telah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.24 (Revisi 2004) tentang “Imbalan Kerja”. Imbalan kerja diakui sebagai beban sesuai dengan jasa yang telah diberikan oleh karyawan. Imbalan pasca kerja manfaat pasti dihitung dengan menggunakan asumsi aktuaria berdasarkan metode Projected Unit Credit. Metode ini menghitung beban pasca kerja atas jasa yang diberikan karyawan pada tanggal penilaian dengan memperhitungkan asumsi aktuaria diantaranya yaitu tingkat suku bunga, perkiraan pertumbuhan gaji dan estimasi tingkat pengembalian aset dana pensiun.

2. Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) • ISAK 7 (revisi 2009) – Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus; • ISAK 9 – Perubahan Atas Liabilitas Purna Operasi, Liabilitas Restorasi, dan Liabilitas Serupa; • ISAK 10 – Program Loyalitas Pelanggan; • ISAK 11 – Distribusi Aset Non-Kas Kepada Pemilik; • ISAK 12 – Pengendalian Bersama Entitas: Kontribusi Non-moneter oleh Venturer; • ISAK 13 – Lindung Nilai Investasi Neto dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri; • ISAK 14 – Aset tak Berwujud: Biaya Situs Web; • ISAK 15 – PSAK 24 – Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya; • ISAK 17 – Laporan Keuangan Interim dan penurunan Nilai; • ISAK 18 – Bantuan Pemerintah – Tidak Ada Relasi Spesifik dengan Aktivitas Operasi; • ISAK 20 – Pajak Penghasilan – Perubahan dalam Status Pajak Entitas atau Para Pemegang Saham.

TRANSFORMASI

Imbalan Kerja


1 Dolar AS (US$) 1 Euro Eropa (EUR) 1 Poundsterling Inggris (GBP) 1 Dolar Singapura (SGD)

2011

Transactions involving foreign currencies are recorded at the exchange rates prevailing at the time the transactions are made. At the end of the reporting period, monetary assets and liabilities are adjusted to describe the last exchange rate which was published by Bank Indonesia on the current year. The resulting gains or losses are credited or charged to operations of the current year. The exchange rates used at December 31, 2011 (2010) are as follows:

• PSAK 15 (Revised 2009) – Investments in Associates; • PSAK 18 (Revised 2010) – Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans; • PSAK 19 (Revised 2009) – Intangible Assets; • PSAK 22 (Revised 2010) – Business Combinations; • PSAK 23 (Revised 2010) – Revenues; • PSAK 24 (Revised 2010) – Employee Benefits; • PSAK 25 (Revised 2009) – Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates & Errors; • PSAK 34 (Revised 2010) – Construction Contracts; • PSAK 46 (Revised 2010) – Accounting for Income Taxes; • PSAK 48 (Revised 2009) – Impairment of Assets; • PSAK 50 (Revised 2010) – Financial Instruments: Presentation; • PSAK 53 (Revised 2010) – Share-based Payment; • PSAK 57 (Revised 2009) – Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets; • PSAK 58 (Revised 2009) – Non-Current Asset Held for Sale and Discountinued Operations; • PSAK 60 – Financial Instruments: Disclosures; • PSAK 61 – Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance;

LAPORAN KEUANGAN

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada akhir periode pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku, sesuai publikasi terakhir oleh Bank Indonesia. Laba atau rugi selisih kurs yang terjadi, dikreditkan atau dibebankan pada usaha tahun berjalan. Kurs yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, adalah sebagai berikut:

• PSAK 15 (revisi 2009) – Investasi dalam Entitas Asosiasi; • PSAK 18 (revisi 2010) – Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purna Karya; • PSAK 19 (revisi 2009) – Aset Tak berwujud; • PSAK 22 (revisi 2010) – Kombinasi Bisnis; • PSAK 23 (revisi 2010) – Pendapatan • PSAK 24 (revisi 2010) – Imbalan Kerja • PSAK 25 (revisi 2009) – Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan; • PSAK 34 (revisi 2010) – Akuntansi Kontrak Konstruksi; • PSAK 46 (revisi 2010) – Akuntansi Pajak Penghasilan; • PSAK 48 (revisi 2009) – Penurunan Nilai Aset; • PSAK 50 (revisi 2010) – Instrumen Keuangan; Penyajian; • PSAK 53 (revisi 2010) – Pembayaran Berbasis Saham; • PSAK 57 (revisi 2009) – Provisi, Liabilitas Kontijensi dan Aset Kontijensi; • PSAK 58 (revisi 2009) – Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan; • PSAK 60 – Instrumen Keuangan: Pengungkapan; • PSAK 61 – Akuntansi Hibah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah;

PROFIL PERUSAHAAN

Deferred tax is measured using tax rates enacted or substantially prevailing at the balance sheet. Deferred tax is charged or credited in consolidated statement of comprehensive income, unless the deferred tax is charged or credited directly to equity. Amendment to tax obligation is recorded when an assessment is received or, if appealed, when the result of the appeal is determined.

KALEIDOSKOP

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi, kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas. Perubahan atas liabilitas pajak dicatat ketika hasil pemeriksaan diterima atau hasil dari keberatan ditetapkan, dalam hal pengajuan keberatan oleh Perseroan.

063

064


Instrumen Keuangan Perusahaan mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi, jumlah perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Perusahaan menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langung laba atau rugi Perusahaan.

Financial Instrument The Company and Subsidiaries carry certain financial assets and liabilities at fair values, which requires the use of accounting estimates. While significant components at fair value measurement were determined using verifiable objective evidences, the amount of changes in fair values would differ if the Company and Subsidiaries utilized different valuation methodology. Any changes in fair values of these financial assets and liabilities would affect directly the Company and Subsidiaries’ profit or loss.

Pajak Penghasilan Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan liabilitas atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Estimates and Assumptions

4. DANA PENGGANTIAN PENUGASAN KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM (KPU) – PUBLIC SERVICE OBLIGATION (PSO)

Deferred tax assets Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences, to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of the future taxable profits together with future tax planning strategies.

4. FUND REIMBURSEMENT OF PUBLIC SERVICE OBLIGATION (PSO) ASSIGNMENT

Dalam tahun 2011 dan 2010, Perusahaan telah memperoleh kompensasi (subsidi) dari Pemerintah atas Pelaksanaan Liabilitas Pelayanan Umum (KPU) Pos. Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), besarnya dana KPU Pos untuk tahun anggaran 2011 dan tahun anggaran 2010 adalah sebagai berikut:

In 2011 (2010), the Company obtained compensation (subsidy) from the Government for the Implementation of the Public Service Obligation (PSO) of Postal. Based on the Letter of Approval Form Budget Implementation (DIPA), the amount of PSO funds for the fiscal year 2011 (2010) are as follows:

Tahun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Year

Tanggal

Jumlah

DIPA

Date

Amounts

2011

No.816/DJPT.2/KOMINFO/12/2010

13/12/2010 256.944.900.000

2011

No.816/DJPT.2/KOMINFO/12/2010

13/12/2010 256,944,900,000

2010

No.1556/SPK/DJPT.2/KOMINFO/7/2010

13/07/2010 175.000.000.000

2010

No.1556/SPK/DJPT.2/KOMINFO/7/2010

13/07/2010 175,000,000,000

GALERI PRANGKO

Employee Benefits The determination of the Company and Subsidiaries obligations and cost for pension and employee benefits liabilities is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate. Actual results that differ from the Company and Subsidiaries assumptions are recognized immediately in the profit or loss as and when they occurred. While the Company and Subsidiaries

Aset Pajak Tangguhan Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan total aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan pajak masa depan.


The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Company and Subsidiaries based their assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Company and Subsidiaries. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Income Tax Significant judgment is involved in determining provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Company and Subsidiaries recognize liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.

PENGUATAN BISNIS

Imbalan Kerja Penentuan liabilitas dan biaya pensiun dan liabilitas imbalan kerja Perusahaan dan Entitas Anak bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Perusahaan dan Entitas Anak langsung diakui dalam laba atau

Depreciation of Fixed Assets The costs of fixed assets are depreciated on a straight-line basis over their estimated useful lives. Management properly estimates the useful lives of these fixed assets to be 5-20 years. These are common life expectancies applied in the industries where the Company and Subsidiaries conduct their businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised.

TRANSFORMASI

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode/tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Penyusutan Aset Tetap Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 5 sampai dengan 20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.


Estimasi dan Asumsi

Allowance for Impairment of Trade Receivables The Company and Subsdiaries evaluate specific accounts where they have information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Company and Subsidiaries use judgment, based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the length of their relationship with the customer and the customer’s current credit status based on third party credit reports and known market factors, to record specific provisions for customers against amounts due to reduce its receivable amounts that the Company and Subsidiaries expect to collect. These specific provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts of allowance for impairment losses on trade receivables. The carrying amount of the Company and Subsidiaries trade receivables before allowance for impairment losses as of December 31, 2011 (2010) are Rp 365,256,689,214 (Rp 368,961,264,503), respectively (Note 7).

believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Company and Subsidiaries actual experiences or significant changes in the Company and Subsidiaries assumptions may materially affect its estimated liabilities for pension and employee benefits and net employee benefits expense.

LAPORAN KEUANGAN

Cadangan atas Penurunan Nilai Piutang Usaha Perusahaan dan Entitas Anak mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi liabilitas keuangannya. Dalam hal tersebut, Perusahaan dan Entitas Anak mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi yang spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Perusahaan dan Entitas Anak. Provisi yang spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan penurunan nilai piutang. Nilai tercatat dari piutang usaha Perusahaan dan Entitas Anak sebelum penyisihan kerugian untuk penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp. 365.256.689.214 dan Rp. 368.961.264.503 (Catatan 7).

Classification of Financial Assets and Financial Liabilities The Company and Subsidiaries determine the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 55 (Revised 2006). Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Company and Subsidiaries’ accounting policies.

rugi pada saat terjadinya. Sementara Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto.

PROFIL PERUSAHAAN

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan Perusahaan dan Entitas Anak menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2006) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan.

of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods. The following judgments are made by management in the process of applying the Company and Subsidiaries accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements.

065

KALEIDOSKOP

mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya. Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.


066



Uraian

Tanggal Penerimaan

Jumlah

Description

Received Dates

Amounts

Triwulan I/2011 Triwulan II/2011 Triwulan III/2011 Triwulan IV/2011

13 Juli 2011 26 Agustus 2011 23 November 2011 16 Februari 2012

64.260.500.000 64.260.500.000 64.163.400.000 64.260.500.000

Quarter I/2011 Quarter II/2011 Quarter III/2011 Quarter IV/2011

July 13, 2011 August 26, 2011 November 23, 2011 February 16, 2012

64,260,500,000 64,260,500,000 64,163,400,000 64,260,500,000

256.944.900.000

256,944,900,000

Uraian

Tanggal Penerimaan

Jumlah

Description

Received Dates

Amounts

Triwulan I/2011 Triwulan II/2011 Triwulan III/2011 Triwulan IV/2011

13 Agustus 2010 7 September 2010 30 Oktober 2010 22 Februari 2011

43.750.000.000 43.750.000.000 43.750.000.000 43.750.000.000

Quarter I/2011 Quarter II/2011 Quarter III/2011 Quarter IV/2011

August 13, 2010 September 7, 2010 October 30, 2010 February 22, 2011

43,750,000,000 43,750,000,000 43,750,000,000 43,750,000,000

175.000.000.000

175,000,000,000

The purpose of calculation for the proposal of the acceptance of PSO funds is to calculate and gather all the losses from remote post offices.

5. KAS DAN SETARA KAS

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS

2010

313.472.991.078

299.995.110.466

574.433.191.873 307.407.555.534 267.448.545.574 194.657.481.597 174.720.412.387 147.363.832.338 128.815.329.298 91.455.594.459 55.965.369.683 51.941.345.051 25.213.622.708 12.160.338.736 10.502.822.290 2.104.503.229 1.857.363.583 1.666.705.274 410.324.075 71.834.937 51.096.071.369

39.482.205.440 363.412.272.360 543.011.771.366 329.939.204.982 186.834.981.364 123.410.484.250 92.540.868.643 1.105.437.952 45.252.997.396 88.850.839.030 102.241.658.186 1.943.631.102 14.334.874.269 26.909.361.900 1.520.844.257 1.643.648.133 201.304.633.084 8.607.302.511

2.099.292.243.995 2.172.347.016.225

20.952.508

25.500.402

682.855.953

381.894.584

386.864.003

-

-

515.410.154

-

322.380.576

-

912.851.285

15.046.204.499

15.158.552.544

Sub Jumlah/Sub Total 2.427.811.439.572 2.487.500.679.235 Setara Kas/Cash Equivalents Deposito on - call Rupiah/on-call Deposits - Rupiah PT Bank Tabungan Negara Tbk 25.000.000.000 PT Bank Artha Graha Tbk 10.000.000.000 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - 375.000.000.000 PT Bank Jabar (BPD) - 10.000.000.000 PT Bank Mega Tbk - 50.000.000.000 PT Bank Mega Syariah - 40.000.000.000 PT Bank Internasional Indonesia Syariah - 5.000.000.000 PT Bank Buana - 5.000.000.000

Deposito Berjangka Rupiah/Time Deposits - Rupiah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Internasional Indonesia Syariah PT Bank Permata Tbk PT Bank Mega Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk PT Bank Internasional Indonesia Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk

35.000.000.000

485.000.000.000

135.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 4.000.000.000 2.000.000.000 - -

15.000.000.000 5.000.000.000

151.000.000.000

20.000.000.000

9.068.000.000

-

Deposito Berjangka Dolar Amerika/Time Deposits - USD PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Dolar AS - AS$ 1.000.000 pada tahun 2011/Dollar US - USD 1,000,000 in 2011

Sub Jumlah/Sub Total 195.068.000.000 505.000.000.000 Surat berharga jangka pendek/Short-term Securities Cek Bank/Bank Draft/Bank Note Rupiah/Bank Cheque/Bank Draft/Bank Note - Rupiah 426.046.690 511.142.705

Sub Jumlah/Sub Total

JUMLAH/TOTAL

195.494.046.690

505.511.142.705

2.623.305.486.262

2.993.011.821.940

Uang tunai terdiri dari uang tunai Taspen dan uang tunai Asabri yang pada akhir periode pelaporan belum diserahkan atau disalurkan kepada pihak yang berhak, dan pada tanggal 20 Januari 2012 telah diserahkan kepada yang berhak yaitu para pensiunan PNS dan ABRI. Tingkat bunga efektif pada deposito on call adalah 2%-8% untuk tahun 2011 (5%-7% untuk tahun 2010) dan mempunyai masa jatuh tempo 1 hari sampai dengan 31 hari.

Cash consists of cash on Taspen and Asabri that at the end of the reporting period have not been delivered or distributed to the beneficiaries, and on January 20, 2012 these have been handed over accordingly to the retired civil servants (PNS) and armed forces (ABRI). The effective interest rate on on-call deposits range from 2%-8% in 2011 (5% -7% in 2010) and has a maturity of 1 day to 31 days.

6. INVESTASI

6. INVESTMENTS

Akun ini merupakan investasi jangka pendek pada surat berharga. Investasi dalam surat berharga Perseroan diklasifikasikan sebagai surat berharga yang tersedia untuk dijual dan dicatat sebesar nilai wajar dari masing-masing efek. Nilai wajar investasi surat berharga pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 masingmasing sebesar Rp 2.520.486.701 dan Rp 3.065.787.900. Selisih antara harga perolehan dengan harga pasar yang belum terealisasi dicatat pada pendapatan komprehensif lainnya (Catatan 27).

This account represents the short-term investments in marketable securities. Investments in securities of the Company and Subsidiaries are classified as available for sale financial assets and carried at fair value. The fair value of investment securities as of December 31, 2011 (2010) amounted to Rp 2,520,486,701 (Rp 3,065,787,900). Difference between the cost and the market value is recorded in other comprehensive income (Note 27).

GALERI PRANGKO

2011

2.566.877.148


Kas/Cash on hand Rupiah - Uang tunai/Rupiah - Cash on hand Bank/Cash in Banks Rupiah PT Bank Mandiri (Persero)Tbk PT Bank Mega Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Internasional Indonesia Tbk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Saudara PT Bank Pembangunan Daerah PT Bank Permata Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk PT Bank Bukopin Tbk PT Bank Artha Graha Tbk PT Bank Muamalat PT Bank Lippo Tbk PT Bank Syariah Mandiri Bank Indonesia Bank lainnya/Other Banks

Balance of cash and cash equivalents including foreign currency balances that have been expressed in dollars per December 31ˢᵗ 2011 and 2010 are as follows:

4.301.988.605

PENGUATAN BISNIS

Saldo kas dan setara kas termasuk saldo valuta asing yang telah dinyatakan dalam rupiah per 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

10.433.638.395

TRANSFORMASI

Dasar perhitungan untuk pengajuan atas penerimaan dana KPU tesebut adalah dengan menghitung dan menghimpun seluruh kerugian dari kantor-kantor pos terpencil.

9.653.543.430


Remaining PSO funds for Quarter IV of 2011 amounting to Rp 64,260,500,000 was recorded as accrued income as of December 31, 2011 (Note 8). Details of receipts of PSL funds in 2010 are as follows:

Valuta Asing/Foreign Currencies PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Dolar AS - AS$ 1.062.584,52 pada tahun 2011/Dollar US - USD 1,062,584.52 in 2011 dan AS$ 1.160.453,64 pada tahun 2010/USD 1,160,453.64 in 2010 Euro Eropa - EUR 366.470,08 pada tahun 2011/Euro - EUR 366,470.08 in 2011 dan EUR 214.697,41 pada tahun 2010/EUR 214,697.41 in 2010 GBP Inggris - GBP 1.499,90 pada tahun 2011/GBP - GBP 1,499.90 in 2011 dan GBP 1.835,38 pada tahun 2010/GBP 1,835.38 in 2010 Dolar Singapura - Sin$ 97.893,11 pada tahun 2011/Dollar Singapore - SGD 97,893.11 in 2011 dan Sin$ 54.707,91 pada tahun 2010/SGD 54,707.91 in 2010 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Dolar AS - AS$ 42.622,55 pada tahun 2011/Dollar US - USD 42,622.55 in 2011 PT Bank Artha Graha Tbk Dolar AS - AS$ 57.325,12 pada tahun 2010/Dollar US - USD 57,325.12 in 2010 PT Bank CIMB Niaga Tbk Dolar AS - AS$ 35.855,92 pada tahun 2010/Dollar US - USD 35,855.92 in 2010 PT Bank Danamon Indonesia Tbk Dolar AS - AS$ 101.529,45 pada tahun 2010/Dollar US - USD 101,529.45 in 2010

LAPORAN KEUANGAN

Sisa dana KPU triwulan IV/2011 sebesar Rp 64.260.500.000 tercatat dalam pendapatan yang masih harus diterima per 31 Desember 2011 (lihat catatan No.8). Rincian penerimaan dana KPU tahun 2010 tesebut adalah sebagai berikut:

PROFIL PERUSAHAAN

Payment of PSO funds by the Government to PT Pos Indonesia (Persero) is performed quarterly. Details of receipts of PSO funds in 2011 are as follows:

KALEIDOSKOP

Pembayaran dana KPU tersebut oleh Pemerintah kepada PT Pos Indonesia (Persero) dilakukan secara bertahap per triwulan. Rincian penerimaan dana KPU tahun 2011 tersebut adalah sebagai berikut:

067

068



7. PIUTANG USAHA/TRADE RECEIVABLES Rincian piutang usaha berdasarkan jenis pendapatan adalah sebagai berikut:/Details of trade receivables is as follows: 2011

2010

365.256.689.214

368.961.264.503

Penyisihan penurunan nilai piutang usaha/Allowance for impairment

(14.551.519.983)

(23.646.594.155)

Jumlah Piutang Usaha - bersih/Total

350.705.169.231

345.314.670.348

Mutasi cadangan penurunan nilai adalah sebagai berikut:/Movement of allowance for impairment are as follows:

2011

2010

(23.646.594.155) 10.784.078.479 (1.689.004.307)

(18.526.382.065) (5.120.212.090) -

Jumlah/Total

(14.551.519.983)

(23.646.594.155)

Analisa umur piutang usaha per 31 Desember 2011 dan 2010 sebagai berikut:/The aging of trade receivables as of December 31, 2011 (2010) as follows:

Piutang usaha selain piutang usaha pos internasional per 31 Desember 2011: Aging details of trade receivables other than trade receivables from international mails as of December 31, 2011 are as follows: Pemerintah

Swasta

Pos internasional

Total

Government

Private

International

Total

Sampai dengan 3 bulan /Up to 3 months 3 - 6 bulan /3 - 6 months 6 - 12 bulan /6 - 12 months 1 - 2 tahun /1 - 2 years di atas 2 tahun /More than 2 years

42.426.644.767 33.575.860.256 1.713.898.089 267.907.176 436.455.306

124.735.247.541 34.582.226.818 20.166.280.362 6.338.625.826 9.968.924.973

78.420.765.594

2.248.715.779 233.047.781 759.513.272 195.768.244 1.406.305.804

169.410.608.087 68.391.134.855 22.639.691.723 6.802.301.246 11.811.686.084 279.055.421.995

4.843.350.880 81.340.372.716 4.167.343.971 122.665.775 131.236.334 143.608.517 296.039.906

86.201.267.219

2010

Pemerintah

Government

Sampai dengan 3 bulan /Up to 3 months 3 - 6 bulan /3 - 6 months 6 - 12 bulan /6 - 12 months 1 - 2 tahun /1 - 2 years di atas 2 tahun /More than 2 years

87.269.416.025 22.220.783.893 1.864.307.860 4.046.324.651 2.329.825.452

Swasta

Pos internasional

Private

International

Total Total

109.678.667.201 16.803.751.772 8.979.949.042 4.061.097.270 6.706.218.388

2.202.156.218 275.623.910 119.592.063 279.527.081 17.289.438

199.150.239.444 39.300.159.575 10.963.848.965 8.386.949.002 9.053.333.278

146.229.683.673

2.894.188.710

266.854.530.264

Sampai dengan 2 tahun /Up to 2 years 2 tahun - 3 tahun /2 - 3 years 3 tahun - 4 tahun /3 - 4 years 4 tahun - 5 tahun /4 - 5 years 5 tahun - 6 tahun /5 - 6 years di atas 6 tahun /More than 6 years

78.579.460.369 8.656.235.498 1.382.867.109 2.011.167.890 2.483.134.396 8.993.868.977

102.106.734.239

117.730.657.881

u

Jumlah/Total

Saldo pendapatan yang masih harus diterima pada tanggal 31 Desember 2011 termasuk sisa dana Kewajiban Pelayanan Umum (KPU) triwulan IV/2011 (lihat catatan No. 4)

2010

64.260.500.000 14.192.596.600 3.305.101.660 3.242.777.189 348.006.036 9.540.033 - 2.369.206.767

2.674.090.000 6.185.396.163 73.643.836 254.356.164 2.101.842.976

87.727.728.285

11.289.329.139

The balance of accrued income as of December 31, 2011 include the remaining funds of Public Service Obligations (PSO) at Quarter IV/2011 (Note 4).

9. ASET LANCAR LAINNYA/OTHER CURRENT ASSETS Akun ini terdiri dari:/This account consists of: Piutang/Receivables Piutang layanan usaha/Accounts receivable from business services: Layanan Western Union/Western union service Layanan Tabungan/Savings Service Layanan Giropos/Giropos Service Penyetoran Billing/Deposit Billing Benda konsinyasi/Consingment of goods Usaha lainnya/Other businesses

2011

2010

75.671.109.080 48.281.343.980 844.165.320 179.690.779 - 2.840.255.978

1.784.270.486 1.073.589.628 485.750 2.846.450 3.435.412.207

127.816.565.137

6.296.604.521

Piutang pegawai/Employee receivables: Kecurangan/kelalaian pegawai/Fraud/negligence of employees Pinjaman pegawai/Employee loans Piutang pegawai lainnya/Other employee receivables

24.925.159.589 700.500.389 19.593.170.601

19.697.450.956 1.284.219.730 14.348.086.695

Jumlah piutang pegawai/Total

45.218.830.579

35.329.757.381

437.621.413 74.525.440 -

1.072.474.441 74.525.440 2.447.100

Jumlah piutang layanan usaha/Total

Piutang sharing biaya SOPP BMI/Share of SOPP BMI cost receivable Piutang lainnya/Other receivables Piutang restitusi pensiun/Pension restitution receivable Persediaan dan perlengkapan/Inventory and supplies Persediaan/Inventory Perlengkapan/Supplies: Perangko/Stamp Formulir serbaguna/Multifunction forms

105.415.578

-

11.885.167.891 716.758.000

1.614.890.603 1.680.700.140

Jumlah persediaan dan perlengkapan/Total

12.707.341.469

3.295.590.743

24.322.689.947 1.688.018.518 455.452.966

22.146.637.771 2.828.239.155 356.872.823

51.903.004 - 2.916.887.070

12.360.730.812 54.351.750 37.251.211.004

201.208.492 8.105.950 -

268.456.034 3.013.796.644

29.644.265.947

78.280.295.993

1.597.028.968

2.327.520.196

1.178

-

217.496.180.131

126.679.215.815

Biaya dibayar dimuka/Prepaid expenses Sewa rumah pegawai/Employee houses rental Sewa gedung/Building rental Premi asuransi/Insurance premium Dibayar di muka lainnya/Other prepaid expenses Panjar/uang muka/Advances Eksploitasi/Exploitation Investasi/Investment Operasional lainnya/Other operation Biaya administrasi/Administration expenses Iuran keanggotaan badan international/International membership fees Alat tulis kantor/Stationaries Cetak prangko dan formulir/Printing stamp and forms Jumlah biaya dibayar dimuka/Total Bank garansi jatuh tempo/Bank guarantee already matured Aset tidak lancar yang siap dijual/Unused assets that are available for sale Jumlah Aset Lancar Lainnya/Total

GALERI PRANGKO

Piutang usaha selain piutang usaha pos internasional per 31 Desember 2010: Aging details of trade receivables other than trade receivables from international mails as of December 31, 2010 are as follows:


195.791.305.521

Sampai dengan 2 tahun /Up to 2 years 2 tahun - 3 tahun /2 - 3 years 3 tahun - 4 tahun /3 - 4 years 4 tahun - 5 tahun /4 - 5 years 5 tahun - 6 tahun /5 - 6 years di atas 6 tahun /More than 6 years

2011 O

PENGUATAN BISNIS

2011

Public Service Obligation/Pu S Meterai/Stamp Pergudangan/W u Forwarding distribution point/F LPG Pertamina/LPG P Bunga deposito on call rupiah/I Bunga deposito berjangka rupiah/I Lainnya/O

TRANSFORMASI

Piutang usaha selain piutang usaha pos internasional/Non international mails 279.055.421.995 266.854.530.264 Piutang usaha pos internasional/International mails 86.201.267.219 102.106.734.239 Jumlah Piutang Usaha - bersih/Total 365.256.689.214 368.961.264.503


Saldo awal/Beginning balance Cadangan penurunan nilai tahun berjalan/Provision for impairment Penyesuaian - piutang dapat ditagih kembali/Reversal of impairment

Saldo pendapatan yang masih harus diterima per 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:/This account consists of:

LAPORAN KEUANGAN

Jumlah/Total

8. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA/ACCRUED INCOME

PROFIL PERUSAHAAN

Pendapatan/Revenue suratpos dalam negeri/Domestic mails 126.910.137.498 153.386.765.305 suratpos luar negeri/International mails 91.044.618.100 105.000.922.949 Ritel/Retails 56.737.965.872 29.557.425.243 Logistik/Logistics 48.817.087.851 39.474.549.682 Pospay/Pospay 41.385.434.191 41.412.882.640 Properti/Property 235.610.000 Filateli/Philately 48.649.500 125.697.500 Lain-lain/Others 77.186.202 3.021.184

Management believes that the allowance for impairment of trade receivables is adequate to cover possible losses from uncollectible accounts in the future.

KALEIDOSKOP

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah penyisihan penurunan nilai piutang usaha cukup untuk menutupi kerugian dari kemungkinan tidak tertagihnya piutang usaha di kemudian hari.

069

070


Pengurangan/ R a a

Additions/ Reclassification

Disposals/ Reclassification

A

Ending Balance

63.766.297.420 425.314.863.926 22.313.007.986 103.772.585.918 603.473.572.491

978.850.000 70.361.938.802 768.973.840 606.746.000 33.232.042.682

26.465.983 - - 13.310.507.700 2.464.570.224

64.718.681.438 495.676.802.728 23.081.981.826 91.068.824.218 634.241.044.949

Jumlah/Total 1.218.640.327.741 Aset dalam Penyelesaian/Construction in Progress Bangunan/Office Buildings 37.962.331.490

130.032.520.923

39.885.513.505

1.308.787.335.159

11.409.473.390

31.140.361.440

18.231.443.441

Jumlah/Total 1.256.602.659.231 Akumulasi Penyusutan/Accumulated Depreciation Gedung Kantor/Office Buildings 239.608.115.238 Rumah Dinas/Company Houses 7.826.887.124 Kendaraan Bermotor/Vehicles 100.139.560.380 Inventaris/Office Equipment 465.930.429.420

130.032.520.923

59.616.401.554

1.327.018.778.600

22.362.100.121 959.625.159 3.593.905.311 53.813.704.939

2.050.278.604 2.662.648 13.671.335.831 3.228.239.104

259.919.936.755 8.783.849.635 90.062.129.860 516.515.895.255

80.729.335.530

Jumlah/Total

813.504.992.162

18.952.516.187

875.281.811.505

Nilai Buku/Net Book Value

443.097.667.069

451.736.967.095

A

Ending Balance

63.303.774.608 404.656.483.174 18.663.174.311 134.534.100.335 530.092.367.818

565.462.492 22.942.851.412 3.666.246.300 1.757.772.209 73.381.204.673

102.939.680 2.284.470.660 16.412.625 32.519.286.626 -

63.766.297.420 425.314.863.926 22.313.007.986 103.772.585.918 603.473.572.491

Jumlah/Total 1.151.249.900.246 Aset dalam Penyelesaian/Construction in Progress Bangunan/Office Buildings 6.588.340.593

102.313.537.086

34.923.109.591

1.218.640.327.741

31.373.990.897

-

37.962.331.490

Jumlah/Total 1.157.838.240.839 Akumulasi Penyusutan/Accumulated Depreciation Gedung Kantor/Office Buildings 222.681.093.121 Rumah Dinas/Company Houses 7.006.872.502 Kendaraan Bermotor/Vehicles 127.088.965.295 Inventaris/Office Equipment 418.982.034.851

133.687.527.983

34.923.109.591

1.256.602.659.231

17.028.942.006 836.427.244 4.169.764.362 46.948.394.569

101.919.889 16.412.622 31.119.169.277 -

239.608.115.238 7.826.887.124 100.139.560.380 465.930.429.420

68.983.528.181

Jumlah/Total

775.758.965.769

31.237.501.788

813.504.992.162


382.079.275.070

443.097.667.069

Beban penyusutan seluruhnya dibebankan pada beban usaha tahun 2011 sebesar Rp 76.248.796.901 (Rp 68.983.528.181 pada tahun 2010). Pada tanggal 31 Desember 2011 (2010), aset tetap Perusahaan dan Entitas Anak telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 1.399.978.032.000 pada tahun 2011 (Rp 1.439.898.832.000 pada tahun 2010). Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kerugian dari risiko-risiko tersebut. Jenis pemilikan hak atas tanah milik Perusahaan seluruhnya berupa “Hak Guna Bangunan (HGB)”. Hak atas tanah tersebut akan berakhir dalam berbagai tanggal dari tahun 2028 sampai dengan tahun 2030. Manajemen berpendapat bahwa hak atas tanah tersebut dapat diperbaharui atau diperpanjang kembali pada saat jatuh tempo. Berdasarkan hasil penelaahan manajemen, tidak terdapat indikasi penurunan nilai aset tetap.

Total depreciation expense charged to the operating expenses amounted to Rp 76,248,796,901 in 2011 (Rp 68,983,528,181 in 2010). On December 31, 2011 (2010), fixed assets of the Company and Subsidiaries are insured against fire and other risks with insured value of Rp 1,399,978,032,000 in 2011 (Rp 1,439,898,832,000 in 2010). Management believes that insurance coverage is adequate to cover losses from such risks. Type of ownership rights on land owned by the Company is entirely through “Right to Build (HGB)”. Land rights will expire in various dates from the years 2028 to 2030. Management believes that the land rights can be renewed or extended at maturity. Based on management review, there are no indications of impairment of fixed assets.

11. PROPERTI INVESTASI/INVESTMENT PROPERTIES Properti investasi merupakan aset tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya yang dikuasi oleh pemilik atau penyewa (lessee) melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau kenaikan nilai atau kedua-duanya dan tidak digunakan untuk kegiatan operasional. Seluruh properti investasi telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya kepada PT Jasindo yang polis pertanggungannya dijadikan satu dengan aset tetap (lihat catatan 13). Rincian saldo dan mutasi properti investasi untuk tahuntahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 (2010) adalah sebagai berikut:

Investment properties consist of lands or buildings or parts of a building or both which are dominated by the owner or tenant (lessee) through financial lease used to generate rental income or increasing its value or both and not used for operational activities. The entire investment properties are insured against fire and other risks to the PT Jasindo which the coverage is binding into one insurance policy with fixed assets (Note 13). Balance and movement of investment property for the years ended December 31, 2011 (2010) are as follows:

GALERI PRANGKO

Biaya Perolehan/Acquisition Cost Tanah/Land Gedung Kantor/Office Buildings Rumah Dinas/Company Houses Kendaraan Bermotor/Vehicles Inventaris/Office Equipment

Beginning Balance

Sa

Biaya Perolehan/Acquisition Cost Tanah/Land Gedung Kantor/Office Buildings Rumah Dinas/Company Houses Kendaraan Bermotor/Vehicles Inventaris/Office Equipment

Sa


Penambahan/ R a a


PENGUATAN BISNIS

2011 Sa A a


Beginning Balance

TRANSFORMASI

Saldo dan mutasi aset tetap per 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut: Balance and movement of fixed assets as of December 31, 2011 (2010) are as follows:


10. ASET TETAP/OTHER CURRENT ASSETS

Pengurangan/ R a a

LAPORAN KEUANGAN

Cash and bank guarantee are cash or cash in bank which are secured by third parties within one year.

Penambahan/ R a a

PROFIL PERUSAHAAN

Bank garansi merupakan kas dan atau bank yang dijaminkan kepada pihak ketiga dalam jangka waktu satu tahun.

2010 Sa A a

KALEIDOSKOP

Perlengkapan merupakan perlengkapan pos yang belum digunakan pada saat penyusunan laporan keuangan terdiri dari perangko, benda filateli dan formulir serbaguna. Piutang pegawai merupakan hak tagih Perusahaan dan Entitas Anak kepada pegawai yang dibuktikan dengan surat pernyataan tanggungjawab, yang terjadi akibat tanggungjawab pegawai atas berkurangnya aset atau kekayaan Perusahaan yang terdiri dari: • Piutang kecurangan/kelalaian pegawai merupakan piutang akibat kecurangan/kelalaian pegawai berdasarkan pemeriksaan intern. • Piutang pegawai lainnya merupakan kelebihan realisasi biaya kesehatan yang seharusnya ditanggung oleh pegawai.

Accounts receivable from business services are billings related to third-party services. Prepaid expenses are expenses for which payment has been made in the current period but the economic benefits will be received in future periods. Advances are payments to internal parties of the Company and Subsidiaries for procurement of goods/services and others which are temporarily pending for settlement, which consist of: • Exploitation which is for the payment of the Company and Subsidiaries’ operating activities • Investments which is for acquisition of capital goods • Other operational which is for the payment of other matters other than advances for exploitation and investment. Postal supplies are supplies that have not been used yet during the preparation of consolidated financial statements which consist of stamps, philatelic items and multifunction forms. Accounts receivable from employees are amounts rightfully collectible from employees as stated in the statement of responsibility, that its responsibility of the employees when there’s a reduction of the Company’s assets or wealth which consist of: • Accounts receivable due to fraud/negligence are receivables from employee due to fraud/negligence done by employees based on internal examination. • Other accounts receivable from employees are excess of settlement of employee health costs that should be borned by the employee.

Piutang layanan usaha merupakan tagihan Perusahaan yang terkait dengan pelayanan jasa pihak ketiga. Beban dibayar di muka merupakan beban yang pembayarannya telah dilakukan pada periode berjalan tetapi manfaat ekonominya dinikmati pada periode yang akan datang. Panjar adalah pembayaran kepada pihak intern Perusahaan untuk pengadaan barang/jasa dan lainnya yang bersifat sementara (menunggu pertanggungjawaban), yang terdiri dari: • Panjar eksploitasi untuk pembayaran kegiatan operasional perusahaan • Panjar investasi untuk pembelian barang-barang investasi • Panjar operasional Lainnya adalah untuk pembayaran selain eksploitasi dan investasi.

071


072



Penambahan/ R a a

Pengurangan/ R a a



Beginning Balance

Sa

13. BIAYA YANG DITANGGUHKAN/DEFERRED EXPENSES

A

Ending Balance

135.203.839.690 136.733.199.036 1.124.897.816

26.224.623 868.110.000 1.331.325

- 47.705.092 -

135.230.064.313 137.553.603.944 1.126.229.141

Jumlah Biaya Perolehan/Total

273.061.936.542

895.665.948

47.705.092

273.909.897.398

22.458.224.065 561.381.627

6.755.359.846 54.918.549

- -

29.213.583.911 616.300.176

Jumlah Akumulasi Penyusutan/Total

23.019.605.692

6.810.278.395

-

29.829.884.087

250.042.330.850

244.080.013.311

Penambahan/ R a a

Pengurangan/ R a a



Beginning Balance

Sa

A

Ending Balance

102.939.680 5.420.258.635 16.412.624

- - -

135.203.839.690 136.733.199.036 1.124.897.816

Jumlah Biaya Perolehan/Total

267.522.325.603

5.539.610.939

-

273.061.936.542

Akumulasi Penyusutan/Accumulated Depreciation Bangunan/Office Buldings Rumah Dinas/Company Houses

15.643.953.566 491.381.783

6.814.270.499 69.999.844

- -

22.458.224.065 561.381.627

Jumlah Akumulasi Penyusutan/Total

16.135.335.349

6.884.270.343

-

23.019.605.692

251.386.990.254

250.042.330.850

12. ASET TAK BERWUJUD/INTANGIBLE ASSETS 2011

2010

Harga Perolehan/Acquisition Costs: Perangkat lunak transformasi bisnis (transbis)/Business transformation software (transbis) Project Management Office Information Technology (PMO-IT)

26.712.650.000 -

53.149.359.504 386.095.240

26.712.650.000

53.535.454.744

Akumulasi Amortisasi/Accumulated Amortization: Perangkat lunak – transformasi bisnis (transbis)/Business transformation software (transbis) Project Management Office Information Technology (PMO-IT)

(6.470.104.666) -

(18.538.612.714) (240.940.229)

(6.470.104.666)

(18.779.552.943)

Jumlah - Bersih/Total

20.242.545.334

34.755.901.801

Aset tak berwujud berupa perangkat lunak (software) komputer, termasuk pelatihan dan implementasi, dalam rangka menunjang kegiatan usaha perusahaan, seperti: operating system, layanan jasa keuangan, dan pengolahan data akuntansi dalam pelaporan keuangan.

Intangible assets are in the form of computer softwares, including training and implementation, that are use to support business activities, such as: operating systems, financial services, and processing of accounting data in financial reporting.

183.293.256.595 (173.223.993.595)

153.943.508.337 (141.868.508.337)

Jumlah piutang kerugian perusahaan - bersih/Total

10.069.263.000

12.075.000.000

JUMLAH/TOTAL

38.044.717.126

33.194.131.329

15. UTANG USAHA/TRADE PAYABLES Rincian utang usaha per 31 Desember 2011 (2010) adalah sebagai berikut/This account consists of: Utang layanan keuangan weselpos/Weselpos financial services payable Weselpos remittance/Weselpos remittance Weselpos berlangganan/Weselpos subscription

2011 80.288.390.088 3.832.350.366

2010 87.902.724.880 189.920.009

Sub Jumlah/Total 84.120.740.454 88.092.644.889 Utang layanan giropos/Giropos services payable 1.874.044.232.012 2.324.487.322.883 Utang penyaluran dana/Funds distribution payable Penyaluran dana pemerintah/Government distribution Pensiun TASPEN/Pension of TASPEN Pensiun ASABRI/Pension of ASABRI ASABRI/ASABRI Pensiun DAPENPOS/Pension of DAPENPOS Pensiun Pegadaian/Pension of Pegadaian Utang Pensiun PERTAMINA/Pension of PERTAMINA Kredit BBAI/BBAI loans

361.482.570.520 191.213.777.582 11.445.293.835 4.080.795.638 725.917.369 69.478.900 - -

305.816.841.522 105.024.905.090 36.099.985.967 3.592.226.200 1.453.411.316 121.371.700 437.594.115

569.017.833.844

452.546.335.910

71.893.850.373 47.083.909.041 5.873.937.830 646.786.651 564.985.054 474.399.347 387.491.776 271.541.472 59.970.980 29.248.378 279.635.264

10.678.514.979 164.806.163.226 8.454.001.911 514.919.576 816.451.897 358.350.489 36.748.300 989.588.379 14.345.540 281.181.786 -

Sub Jumlah/Total

Utang pospay kemitraan perbankan/Pospay services payable Banking partners Angsuran kredit BTN/Installment loan from BTN Tabungan e-batara dan setoran BTN/E-batara saving and BTN deposits Angsuran kredit Citibank/Installment loan from Citibank Angsuran asuransi/Installment loan from insurance Angsuran kredit BII/Installment loan from BII Angsuran kredit HSBC/Installment loan from HSBC Angsuran kredit BRI/Installment loan from BRI Angsuran kredit GE Finance/Installment loan from GE Finance Angsuran kredit BTPN/Installment loan from BTPN Angsuran kredit Danamon/Installment loan from Danamon Angsuran kredit kemitraan bank lainnya/Installment loan from other banks

Sub Jumlah/Total 127.565.756.166 186.950.266.083 Utang pospay kemitraan pembiayaan/Finance companies Angsuran kredit Adira Finance/Installment loan from Adira Finance 48.157.515.336 49.712.786.988 Angsuran kredit Summit Oto Finance/Installment loan from Summit Oto Finance 29.852.219.700 32.075.078.198 Angsuran kredit Bussan Auto Finance/Installment loan from Bussan Auto Finance 19.417.306.078 16.095.540.754 Angsuran kredit FIF/Installment loan from FIF 15.585.300.537 14.140.758.652 Angsuran kredit WOM/Installment loan from WOM 5.852.447.314 5.886.663.700 Angsuran kredit Mandiri Tunas Finance/Installment loan from Mandiri Tunas Finance 2.542.050.750 1.132.126.600 Angsuran kredit Mega Auto Finance/Installment loan from Mega Auto Finance 2.049.445.447 695.663.055 Angsuran kredit Suzuki Finance/Installment loan from Suzuki Finance 1.415.383.500 2.189.782.057 Angsuran kredit kemitraan pembiayaan lainnya/Installment loan from other finance companies 14.870.504.539 79.579.090.419

Sub Jumlah/Total

139.742.173.201

201.507.490.423

GALERI PRANGKO

20.981.622.799 137.508.530


Depreciation expense on investment properties charged to operating expenses in 2011 (2010) amounted to Rp 6,856,652,160 (Rp 6,884,270,343). Type of ownership of land rights owned by the Company is entirely through “Right to Build (HGB)”. Land rights will expire in various dates from the years 2028 to 2030. Management believes that the land rights can be renewed or extended at maturity date. Based on management review, there are no indications of impairment of fixed assets.

24.357.994.126 3.617.460.000

PENGUATAN BISNIS

Beban penyusutan atas properti investasi dibebankan pada beban usaha tahun 2011 (2010) masing-masing sebesar Rp 6.856.652.160 (Rp 6.884.270.343). Jenis pemilikan hak atas tanah milik Perseroan seluruhnya berupa “Hak Guna Bangunan (HGB)”. Hak atas tanah tersebut akan berakhir dalam berbagai tanggal dari tahun 2028 sampai dengan tahun 2030. Manajemen berpendapat bahwa hak atas tanah tersebut dapat diperbaharui atau diperpanjang kembali pada saat jatuh tempo. Berdasarkan hasil penelaahan manajemen, tidak terdapat indikasi penurunan nilai aset tetap.

2010

TRANSFORMASI

135.100.900.010 131.312.940.401 1.108.485.192

Biaya dibayar di muka jangka panjang/Long term prepaid expenses Aset yang belum digunakan/Unused assets Piutang kerugian perusahaan/Receivable of Company’s losses: Piutang kerugian perusahaan/Receivable of Company’s losses Penyisihan piutang kerugian perusahaan/Allowance for impairment on receivable of Company’s losses

2011


Biaya Perolehan/Acquisition Costs Tanah/Land Bangunan/Office Buildings Rumah Dinas/Company Houses

LAPORAN KEUANGAN

2010 Sa A a


14. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA/OTHER NON CURRENT ASSETS Akun ini terdiri dari/This account consists of:

Akumulasi Penyusutan/Accumulated Depreciation Bangunan/Office Buldings Rumah Dinas/Company houses


This account represents deferred expenses allocated for the following year for maintenance of the certificates which are not property rights (HGB/HGU) amounting to Rp 3,580,511,634 (Rp 3,535,753,133) as of December 31, 2011 (2010).

PROFIL PERUSAHAAN

Biaya Perolehan/Acquisition Costs Tanah/Land Bangunan/Office Buildings Rumah Dinas/Company Houses

Akun ini merupakan penundaan pembebanan biaya yang dialokasikan untuk tahun berikutnya untuk pengurusan sertifikat bukan hak milik (HGB/HGU) sebesar Rp 3.580.511.634 (Rp 3.535.753.133) pada 31 Desember 2011 (2010).

KALEIDOSKOP

2011 Sa A a

073

074


UTANG USAHA (lanjutan)/TRADE PAYABLES (continued)

Pajak penghasilan tahun berjalan (lanjutan)/Current income taxes (continued)

2011

431.186.584 1.672.834.834 376.171.413 3.607.874.170 2.123.474.258 1.371.084.329 40.656.000

Sub Jumlah/Total 82.890.650.066 9.623.281.588 Utang benda konsinyasi/Consignment of goods Benda meterai/Stamps 392.616.728 97.294.000 Lainnya/Others 120.011.327 1.252.039.403

Jumlah/TOTAL

1.349.333.403 18.989.036.301

2.899.611.492.014

3.283.545.711.480

16. PERPAJAKAN/TAXATION Akun ini terdiri dari/This account consists of: 2011

2010

a. Pajak dibayar dimuka/Prepaid taxes PPh Pasal 23/Income tax art. 23 PPh Pasal 25/Income tax art. 25 PPN Masukan/Value added tax - in

7.125.090.286 58.088.210.093 90.981.585

21.705.022.943 91.438.559.445 -

65.304.281.964

113.143.582.388

Jumlah/Total

Jumlah/Total

17.842.798.999

40.144.752.031 34.306.921.673 L u u T 140.940.521.602 5.155.508.777 K u F (91.599.303.889) (45.549.946.670) L u u P u - 14.490.479.937 L u T 49.341.217.713 (25.903.957.906) Penghasilan kena pajak (pembulatan)/T u 49.341.217.000 B u P u E A u Cu C Su Beban pajak kini/Cu Perusahaan/P 12.335.304.250 - E A Su - P I

Jumlah/T u

u uu

C

PT P

PT P I

C

12.335.304.250 I u T A

u

P

P

R SKP

d. Pajak Tangguhan/D P u uu u u C u

u Su

u

u

u

u

Perusahaan/P Penyisihan piutang/A Penyisihan persediaan/A Nilai investasi/V u Imbalan pasca kerja/E Ru T

SPT A P

K

u

A Su Penyusutan aset tetap/D Piutang usaha/A u Utang pembiayaan kendaraan/F Imbalan pasca kerja/E Ru T

14.582.415.794

c. Pajak penghasilan tahun berjalan/Current income taxes Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dengan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut: Reconciliation between income before income taxes according to consolidated statement of comprehensive income and estimated taxable income for the year ended December 31, 2011 (2010) are as follows: Laba sebelum pajak Perusahaan sesuai/Profit before income tax as presented in Laporan laba rugi komprehensif/the consolidated statement of comprehensive income

155.358.636.624

45.021.844.174

Beda tetap/Permanent differences: Keselamatan dan kesehatan kerja/Health and safety works Pemeliharaan perabotan rumah jabatan/Maintenance of the company houses furniture and fixtures Sumbangan/Donation Pendapatan yang dikenakan PPh final/Income already subjected to final income tax Tunjangan pangan dan tunjangan duka pensiun/Allowance for meals and pensions SKPKB, denda pajak dan pajak final/Penalty and final tax

7.032.100.882 - 200.552.200 (87.149.473.020) 2.355.747.541 22.998.205.344

7.052.078.433 837.183.470 363.040.700 (82.425.559.673) -

(54.562.867.053)

(74.173.257.070)

Manfaat (beban) pajak tangguhan - bersih/Deferred tax benefit (expense) - net A u Perusahaan/P A u Penyisihan piutang/A Penyisihan persediaan/A Hu T Imbalan paska kerja/E Ru F

R

u u

D R

u

I

R

u

u

u u u

-

u

u

E

u

SPT

5.262.000.653 41.068.322 1.041.396.982 8.208.652.734 29.297.103

23.108.597.312 11.198.324.361

5.565.102.772 - - 2.424.367.223 (6.475.990.155)

(722.881.727) 2.144.534 (312.500.000) 2.799.581.091 (1.288.877.000)

1.513.479.840

477.466.898

- - - (665.105.085) -

85.323.551 60.803.014 375.398.222 27.639.054 (1.352.374.460

(665.105.085)

(803.210.619)

848.374.755

(325.743.721)

D D

u 23.337.194.994 17.772.092.222 549.634.734 549.634.734 78.694.250 78.694.250 64.738.264.151 62.313.896.928 - 6.475.990.154

88.703.788.129 87.190.308.288 E A Su A u D Penyusutan aset tetap/D - (360.835.938) Piutang usaha/A u - 60.803.013 Utang pembiayaan kendaraan/F - 375.398.224 Imbalan paska kerja/E 144.729.992 111.174.402 Ru F 67.878.257 691.173.633 Aset pajak tangguhan - bersih/Deferred tax assets - net

212.608.249

877.713.334

88.916.396.378

88.068.021.623

GALERI PRANGKO

30.447.283.138 9.697.468.893


b. Utang pajak/Taxes payable Pajak penghasilan/Income Taxes Pasal 4 (2)/Income tax art. 4 (2) 850.000 Pasal 21/Income tax art. 21 11.003.237.257 Pasal 22/Income tax art. 22 - Pasal 23/Income tax art. 23 1.313.801.934 Pasal 25/Income tax art. 25 - Pajak pertambahan nilai/Value added tax 5.524.909.808

PENGUATAN BISNIS

u

TRANSFORMASI

Giropos service payable consists of funds for the Program Keluarga Harapan (PKH), where the funds are distributed to interested parties (beneficiaries of the government assistance). Funds distribution payable are entrusted pension funds. Pospay financial services payable should be completed by the Company within a specified period in accordance with their respective cooperation agreement with the partners, which is between two days after the date of transaction until the 20th day of every month. If it exceeds a certain period, the Company will be fined of 1% - 5% for each day of delay.

Beda waktu/T Penyisihan piutang/A Imbalan pasca kerja/E

2010


Utang layanan giropos terdiri atas dana untuk Program Keluarga Harapan (PKH), dimana dana tersebut didistribusikan kepada pihak yang berkepentingan (penerima bantuan dari pemerintah). Utang penyaluran dana merupakan dana titipan pensiun. Utang layanan keuangan pospay harus diselesaikan oleh Perusahaan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan masingmasing Perjanjian Kerja Sama dengan para mitra, yaitu antara 2 hari setelah tanggal transaksi sampai dengan tanggal 20 setiap bulan. Jika melebihi jangka waktu tertentu tersebut, Perusahaan akan dikenakan denda antara 1 permil sampai dengan 5%, untuk setiap hari keterlambatan.

512.628.055 21.717.478.216

2011

LAPORAN KEUANGAN

Sub Jumlah

Utang PT BWN kepada pihak III lainnya

PROFIL PERUSAHAAN

60.934.850.654 5.600.712.118 356.962.449 11.544.420.177 2.311.149.421 2.114.357.747 28.197.500

2010

KALEIDOSKOP

Utang pospay kemitraan biller/Biller counterparts Setoran penerimaan negara/Payment of state income Pemerintah lainnya/Other payment government Setoran PBB/Land and building tax (PBB) Bea pabean/Custom duty Setoran PLN/Payment of electricity - PLN Setoran PAM/PDAM/Payment of water - PAM/PDAM Setoran telekomunikasi dan selular/Payment of cellular telecommunication Penjualan tiketing/Payment of tickets

075


076



Jenis Pajak

Tax Letters

Type of Tax

Amounts

PPh Badan/Corporate Income Tax PPh Pasal 21/Income Tax Art. 21 PPh Pasal 23/Income Tax Art. 23 PPN/Value Added Tax PPN (sanksi administrasi)/VAT (administration fines) PPh Pasal 21/Income Tax Art. 21 PPh pasal 23/Income Tax Art. 23 PPh pasal 4 ayat 2/Income Tax Art. 4 (2)

64.124.099.279 (3.601.993.127) (973.003.171) (4.294.696.375) (584.312.436) (5.238.632.671) (83.337.024) (36.724.594)

SKPLB No. 0067/406/09/051/11 SKPKB No. 0040/201/03/051/11 SKPKB No. 0089/203/09/051/11 SKPKB No. 00503/207/09/051/11 STP No. 00201/107/00/051/11 SKPKB No. 00084/201/09/441/11 SKPKB No. 00194/203/09/441/11 SKPKB No. 00054/240/09/441/11

Fund gurantee payable is bank/cash received from third parties (partners) as security deposits that were paid at the beginning of cooperation with the Company. The purpose of deposits is to avoid losses that might experienced by the Company in the implementation of the work.

Jumlah (Rp)

Saldo pinjaman jangka panjang kepada Bank CIMB Niaga (d/h Bank Niaga) per 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut: The balance of long-term loan to Bank CIMB Niaga (formerly Bank Niaga) as at December 31, 2011 (2010) are as follows:

2011

2010

PT Bank CIMB Niaga/PT Bank CIMB Niaga

49.262.500.000

35.300.000.000

Dikurangi bagian utang yang jatuh tempo dalam satu tahun/Less current maturity

14.075.000.000

35.300.000.000

Pinjaman jangka panjang – bersih setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun Long term loan - net current maturity

35.187.500.000

-

Saldo terutang lainnya per 31 Desember 2011 dan 2010 terdiri dari/Other payables balance as of December 31, 2011 (2010) consists of:

2011

2010

Utang uang jaminan/Fund gurantee payable

2011

2010

114.709.872.992

2.142.190.055

Pendapatan diterima dimuka/Prepaid income Pemanfaatan aset/Asset utilization Bisnis pos standar/Postal standard business B a Logistic business Bisnis unit bisnis lainnya/Other unit business Non usaha lainnya/Other non operating expenses

5.183.655.469 179.702.249 - 44.247.530 1.275.243.530

8.126.104.091 223.073.000 291.189.522 3.595.468

6.682.848.778

8.643.962.081

Utang kepada pegawai/Payable to employees 1.971.372.425 26.635.576 Lain-lain/Others Ta D K a Tantiem of Directors/Commissioner 314.777.000 314.777.000 Utang lancar lainnya/Other current laibilites 79.052.808.100 214.433.137.397 JUMLAH TERUTANG LAINNYA/TOTAL

79.367.585.100

214.747.914.397

202.731.679.295

225.560.702.109

GALERI PRANGKO

Akun ini terdiri dari/This account consists of:

a. Loan agreement : Loan Approval No. 834/ADD/PTK/ BDG/2004 dated December 7, 2004 and No. 108/AMD/CB/JKT/2011 dated March 23, 2011 for the amendment. Limit : Rp 200,000,000,000 Period : March 17, 2011 untill March 17, 2015 Purpose : To finance additional investment for business transformation 2011 Interest rate : 10% per annum Provition : 0.5% per annum of amount of the limits provided Collateral : 1. A parcel of land with HGB No. 3603/ Sarijadi, with area of 43.785 m2 in Sari Asih street No. 45 Bandung. On this land, there is a building on behalf of Perum Pos and Giro. 2. A parcel of land with HGB 1695/ Jati, with area of 7.544 m2 in Pemuda street No. 79, Jakarta Timur. On this land, there is a building on behalf of Perum Pos and Giro. 3. A parcel of land with HGB No. 53/ Kebon Waru, with area of 6.940 m2 in Jakarta street No. 34, Bandung. On this land, there is a building on behalf of Perum Pos and Giro. 4. A parcel of land with HGB No. 37/ Citarum, with area of 9.580 m2 in LLRE. Martadinata street No. 38 (behind Banda street No.30), Bandung. On this land, there is a building on behalf of Perum Pos and Giro. Payment : 6 (six) monthly installments amounting to Rp 25,000,000,000 for each installment


18. UTANG LAINNYA/OTHER PAYABLES

a. Perjanjian Kredit : Persetujuan Kredit No 834/ADD/PTK/ BDG/2004 tanggal 7 Desember 2004 dan perubahannya No. 108/AMD/CB/ JKT/2011 tanggal 23 Maret 2011. Plafond : Rp 200.000.000.000 Jangka Waktu : 17 Maret 2011 sampai dengan 17 Maret 2015 Kegunaan : Pembiayaan investasi tambahan untuk proyek transformasi bisnis tahun 2011 Tingkat Bunga : 10% per tahun Provisi Kredit : 0,5% per tahun dari besarnya plafond Jaminan : 1. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 3603/Sarijadi, Luas 43.785 m2. Terdapat di atas tanah tanah tersebut bangunan atas nama Perum Pos dan Giro dengan alamat Jl. Sari Asih No. 45 Bandung. 2. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 1695/Jati, Luas 7.544 m2. Terdapat di atas tanah tersebut bangunan atas nama Perum Pos dan Giro dengan alamat Jl. Pemuda No. 79, Jakarta Timur. 3. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 53/Kebon Waru, Luas. 6.940m2. Terdapat di atas tanah tanah tersebut bangunan atas nama Perum Pos dan Giro dengan alamat Jl. Jakarta No. 34, Bandung. 4. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 37/Citarum, Luas 9.580 m2. Terdapat di atas tanah tanah tersebut bangunan atas nama Perum Pos dan Giro dengan alamat Jl. LLRE. Martadinata No. 38 (belakang Jalan BandaNo.30), Bandung. Pembayaran : Secara angsuran 6 (enam) bulanan dengan angsuran sebesar Rp 25.000.000.000.

PENGUATAN BISNIS

Accrued expenses mostly consist of payment order vouchers (SPB), which were caused by the recognition of expenses associated with the issuance of the SPB (accrual basis), due to incomplete supporting documents from the responsible budget authority (PJA) and Logkas unit that has not transferred the funds yet.

Details of the long term loan obtained from Bank CIMB Niaga (formerly Bank Niaga) are as follows:

TRANSFORMASI

Biaya yang masih harus dibayar terdiri atas utang surat perintah bayar (SPB), utang SPB ini timbul karena pengakuan biaya yang berhubungan dengan pengeluaran SPB tersebut (accrual basis), yang dapat dipengaruhi oleh dokumen pendukung yang tidak lengkap dari penanggung jawab anggaran (PJA) maupun bagian logkas yang belum mentransfer dana tersebut.

Pinjaman jangka panjang merupakan pinjaman kepada Bank CIMB Niaga (d/h Bank Niaga) dengan rincian sebagai berikut:


Biaya yang masih harus dibayar/Accrued expenses Surat perintah bayar (SPB)/Payment order voucher (SPB) 86.265.536.295 101.620.593.226 Pengerjaan bisnis pos internasional/Operation of postal international business 36.461.660.582 47.798.913.409 Biaya tenaga kontrak karya (TKK)/Outsourcing service (TKK) 10.642.887.337 5.639.193.682 Angkutan pos/Postal delivery 3.422.189.726 1.576.241.016 Pemakaian instalasi/Installation usage 2.815.160.263 3.330.904.267 Pengerjaan kiriman pos luar negeri/Postal international deliveries 2.209.587.248 2.696.976.856 Investasi/Advance of investment 1.627.927.695 5.274.610.500 Pemasaran bisnis reguler/Marketing of regular business 1.534.813.093 441.828.200 Gaji dan tunjangan pegawai/Employee salary and allowance 1.315.428.081 317.240.892 Peningkatan prestasi kerja/Improvement of work performance 946.382.136 1.209.849.577 Uang makan dan kerja lembur/Meals allowance and overtime 192.635.082 148.319.298 Honorarium petugas agen pos/Honorarium of agents 156.329.016 165.308.728 Satpam/Security 92.869.411 118.270.062 Biaya pemeliharaan/Maintenance 72.828.350 263.142.318 Administrasi/Administration 27.511.007 3.565.000 Bina mutu layanan/Service quality improvement 12.650.000 171.627.639 Biaya pemeliharaan kesehatan/Health care maintenance 5.755.480 126.433.165 Honorarium, biaya rapat dan seminar/Honorarium, meeting and seminars 3.705.000 4.250.000 Biaya lainnya/Other expenses 672.198.217 2.889.865.432 JUMLAH/TOTAL 148.478.054.019 173.797.133.267

LAPORAN KEUANGAN

17. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR/ACCRUED EXPENSES

19. UTANG JANGKA PANJANG/LONG TERM LOANS PROFIL PERUSAHAAN

Surat Pajak

Utang uang jaminan adalah penerimaan kas atau bank yang diterima dari pihak ketiga (mitra) sebagai utang uang jaminan di awal kerjasama. Untuk menghindari kerugian yang mungkin dialami oleh PT Pos Indonesia dalam pelaksanaan pekerjaan.

KALEIDOSKOP

e. Pemeriksaan pajak/Tax examination Pada tahun 2011, Perusahaan menerima hasil pemeriksaan pajak berupa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Tagihan Pajak (STP) untuk masa pajak 2009 atau masa Januari - Desember 2009 secara keseluruhan jumlah lebih bayar bersih sebesar Rp 49.311.399.565: In 2011, the Company received results of the tax examination in the form of tax assessment letters confirming overpayment (SKPLB), tax assessment letters confirming underpayment (SKPKB) and tax assessment letter (STP) for the taxable year 2009 which has a net overpayment amounting to Rp 49,311,399,565:

077

078


2010

249.255.587.708 60.619.061.698 (50.921.592.804)

238.057.263.347 62.961.623.290 (51.763.298.929)

Saldo Liabilitas Imbalan Kerja per 31 Desember/Ending balance as of December 31

258.953.056.602

249.255.587.708

Jumlah beban yang diakui pada laporan laba rugi komprehensif sebagai berikut/This account consists of:

2011

2010

Biaya jasa kini/Current service cost Biaya bunga/Interest A u Amortization of past service cost A u Amortization of actuarial adjustment

31.638.737.530 19.903.489.829 16.356.554.179 (7.279.719.840)

29.908.538.809 21.363.889.503 16.356.554.179 (4.667.359.201)

Total employee benefit expenses

60.619.061.698

62.961.623.290

258.953.056.602 -

249.255.587.708 -

258.953.056.602

249.255.587.708

Ju N

B u u

N

I

J u

K u

D

u

D

Current employee benefits liability as of December 31, 2011 u Unrecognized actuarial loss Employee benefits liability

Asumsi dasar yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menentukan liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, rinciannya adalah sebagai berikut: Tingkat kenaikan gaji : 5% Tingkat bunga : 11% Usia pensiun normal : 56 tahun Tingkat pengunduran diri : 10% pada usia 20 tahun dan menurun linier sampai usia 55 tahun sebesar 0% Tingkat cacat : 1% dari Tabel Mortalita Tingkat mortalitas : CSO 1958

The basic assumptions used by an independent actuary in determining employee benefits liability as of December 31, 2011 (2010), are as follows: Salary growth rate : 5% Interest rate : 11% Normal retirement age : 56 years Resignation rate : 10% at age 20 and decreases linearly until the age of 55 years at 0% Invalid rate : 1% of the mortality table Mortality rate : CSO 1958

Liabilitas Imbalan Kerja PT Bhakti Wasantara Net

Employee Benefits Liability PT Bhakti Wasantara Net

Liabilitas imbalan kerja PT Bhakti Wasantara Net per 31 Desember 2011 dan 2010 telah dihitung oleh aktuaris independen PT Katsir Imam Sapto Sejahtera Aktuaria yang dituangkan dalam Laporan Valuasi Liabilitas Imbalan Kerja untuk PT Bhakti Wasantara Net per 31 Desember 2010 nomor 1845/KIS/LA/03/2010 tanggal 4 Maret 2011 dan 31 Desember 2009 nomor 1705/KIS/LA/03/2010 tanggal 18 Maret 2010.

Employee benefits liability of PT Bhakti Wasantara Net as of December 31, 2011 (2010) have been calculated by PT Imam Kathir Sapto Sejahtera, an independent actuary, as outlined in the Actuarial Valuation Report No. 1845/KIS/LA/03/2010 dated March 4, 2011 for 2011 (2010) and No. 1705/KIS/LA/03/2010 dated March 18, 2010 for 2009.

2011

2010

Saldo liabilitas awal tahun/Beginning balance Beban tahun berjalan/Current year charge Pembayaran pesangon/Payment of retirement

444.697.610 134.222.360 -

334.141.391 138.856.219 (26.300.000)

Jumlah/Total

Saldo liabilitas akhir tahun/Ending balance

578.919.970

444.697.610

Liabilitas imbalan kerja PT Pos Indonesia (Persero) per 31 Desember 2011 dan 2010 telah dihitung oleh aktuaris independen PT Gemma Mulia Inditama yang dituangkan dalam Laporan Valuasi untuk PT Pos Indonesia (Persero) per 31 Desember 2010 nomor 4354/PSAK-GMI/I/11 tanggal 27 Januari 2011. Liabilitas imbalan kerja per 31 Desember 2009 menggunakan proyeksi yang telah dihitung oleh aktuaris independen yang sama yang dituangkan dalam Laporan Valuasi untuk PT Pos Indonesia (Persero) per 31 Desember 2008 nomor 4106/PSAK-GMI/II/09 tanggal 12 Februari 2009.

249.700.285.318

Employee benefits liability of PT Pos Indonesia (Persero) as of December 31, 2011 (2010) have been calculated by PT Mulia Inditama Gemma, an independent actuary, as outlined in the Valuation Report No. 4354/PSAK-GMI/I/11 dated January 27, 2011 for 2011 (2010). Employee benefits liability as of December 31, 2009 have been calculated by the same independent actuary as outlined in the Valuation Report No. 4106/PSAK-GMI/II/09 dated February 12, 2009 for 2009.

Jumlah beban yang diakui pada laporan laba rugi komprehensif adalah sebagai berikut: Total expense recognized in the consolidated statements of comprehensive income are as follows: Biaya jasa kini/Current service cost Biaya bunga/Interest Amortisasi Biaya Jasa Lalu/Amortization of past service cost Jumlah biaya imbalan jasa kerja/Total employee benefits expense

2011

2010

82.639.809 47.272.121 4.310.431

89.445.739 43.100.049 4.310.431

134.222.361

136.856.219

Nilai kini liabilitas imbalan kerja akhir tahun/Current employee benefits liability 907.464.246 525.245.802 (keuntungan)/kerugian aktuaria yang belum diakui/Unrecognized actuarial gain/loss (256.195.496) (76.659.211) Biaya jasa lalu yang belum diakui/Unrecognized past service cost (72.348.780) (3.888.981) Nilai kini liabilitas imbalan kerja akhir tahun/Current employee benefits liability at year end 578.919.970 444.697.610

GALERI PRANGKO

Utang Imbalan Karyawan Paska Kerja/Employee benefits liability PT Pos Indonesia (Persero) 258.953.056.602 249.255.587.708 PT Bhakti Wasantara Net 578.919.970 444.697.610 259.531.976.572


2010

2011

Saldo liabilitas per 1 Januari/Beginning balance as of January 1 Beban tahun berjalan/Provision during the year Pembayaran manfaat selama tahun berjalan/Benefits paid during the year

PENGUATAN BISNIS

2011

TRANSFORMASI

Mutasi saldo liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut/This account consists of:


Saldo liabilitas imbalan kerja kepada karyawan atas jasa yang telah diberikan sesuai PSAK No. 24 (revisi 2004) per 31 Desember 2011 dan 2010: The details of employee benefits liability for employee services provided in accordance with PSAK No. 24 (Revised 2004) as of December 31, 2011 (2010) are as follows:

The details of employee benefits for the current year reflected in the consolidated statement of comprehensive income and consolidated statement of financial position as of December 31, 2011 (2010) are as follows:

LAPORAN KEUANGAN

20. LIABILITAS IMBALAN KERJA/EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY

Imbalan kerja untuk tahun berjalan dicerminkan pada laporan laba rugi komprehensif dan laporan posisi keuangan dengan rincian liabilitas imbalan kerja per 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

PROFIL PERUSAHAAN

Loan agreement : Loan Approval No. 405/CBG/JKT/2005 dated December 7, 2005 and its amendment No. 108/AMD/CB/JKT/2011 dated March 23, 2011. Limit : Rp 100,000,000,000 Period : March 17, 2010 until 17 March 17, 2012 Purpose : Bridging loan for financing Interest rate : 10% per annum Provition : 0.5% per annum of amount of the limit provided Collateral : 1. A parcel of land with HGB No. 3603/ Sarijadi, with area of 43,785 m2 in Sari Asih street No. 45, Bandung. On this land, there is a building on behalf of Perum Pos and Giro. 2. A parcel of land with HGB 1695/ Jati, with area of 7,544 m2 in Pemuda street No. 79, Jakarta Timur. On this land, there is a building on behalf of Perum Pos and Giro. 3. A parcel of land with HGB No. 53/ Kebon Waru, with area of 6,940 m2 in Jakarta street No. 34, Bandung. On this land, there is a building on behalf of Perum Pos and Giro. 4. A parcel of land with HGB No. 37/ Citarum, with area of 9.580 m2 in LLRE. Martadinata street No. 38 (behind Banda street No.30), Bandung. On this land, there is a building on behalf of Perum Pos and Giro. Payment : Payment should be made at least once after every withdrawal.

079

KALEIDOSKOP

b. Perjanjian Kredit : Persetujuan Kredit No 405/CBG/ JKT/2005 tanggal 7 Desember 2005 dan perubahannya No. 108/AMD/CB/ JKT/2011 tanggal 23 Maret 2011. Plafond : Rp 100.000.000.000 Jangka Waktu : 17 Maret 2010 sampai dengan 17 Maret 2012 Kegunaan : Bridging Loan untuk pembiayaan Tingkat Bunga : 10% per tahun Provisi Kredit : 0,5% per tahun dari besarnya plafond Jaminan : 1. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 3603/Sarijadi, Luas 43.785 m2. Terdapat di atas tanah tanah tersebut bangunan atas nama Perum Pos dan Giro dengan alamat Jl. Sari Asih No. 45, Bandung. 2. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 1695/Jati, Luas 7.544 m2. Terdapat di atas tanah tanah tersebut bangunan atas nama Perum Pos dan Giro dengan alamat Jl. Pemuda No. 79, Jakarta Timur. 3. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 53/Kebon Waru, Luas 6.940 m2. Terdapat di atas tanah tanah tersebut bangunan atas nama Perum Pos dan Giro dengan alamat Jl. Jakarta No. 34, Bandung. 4. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 37/Citarum, Luas 9.580 m2. Terdapat di atas tanah tanah tersebut bangunan atas nama Perum Pos dan Giro dengan alamat Jl. LLRE. Martadinata No. 38 (belakang Jalan BandaNo.30), Bandung. Pembayaran : Pembayaran dilakukan selambat lambatnya 1 (satu) bulan dari setiap tanggal penarikan pinjaman.


080


21. LIABILITAS JANGKA PANJANG LAINNYA/OTHER LONGTERM LIABILITIES

2011

2010

Utang kepada PT Quantum Aksesindo Nusantara/Loan to PT Quantum Aksesindo Nusantara Utang Sub Ordinat/Loan - Sub Ordinate PT Quantum Aksesindo Nusantara/PT Quantum Aksesindo Nusantara

13.097.954.061 9.607.843.137

9.607.843.137

JUMLAH UTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM MINORITAS/TOTAL

22.705.797.198

22.705.797.198

2000

12.823.339.510

X-Ray diperoleh dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi/ X-Ray acquired from Directorate General of Postal and Telecommunication

2005

5.727.590.000

Bangunan kantor dan kendaraan roda empat diperoleh dari BRR Office building and four wheel vehicles from BRR

2006

2.775.023.850

Jumlah pada tahun 2010/ Total in 2010 21.325.953.360 Bangunan/perabot kantor dan kendaraan roda empat diperoleh dari BRR Office building and four wheel vehicles from BRR 2011 8.610.071.120 Jumlah

2011

29.936.024.480

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Operasional Barang Milik Negara Eks BRR NAD-Nias kepada PT Pos Indonesia (Persero) Nomor : 363/SJ.3/Kominfo/5/2010 tanggal 14 Mei 2010 antar Kepala Biro Keuangan Kementrian telah diakui kekurangan pengakuan bantuan BRR NAD-Nias sebesar Rp 8.610.071.120 dari keseluruhan total bantuan sebesar Rp 11.385.094.970 dengan rincian sebagai berikut:

Based on the Certificate of Asset Transfer No. 363/SJ.3/ Kominfo/5/2010 of State-Owned Assets Operation dated May 14, 2010 between Ex-BRR NAD-Nias to PT Pos Indonesia (Persero) and the Chief of the Bureau of the Ministry of Finance, has been acknowledged lack of recognition BRR NAD - Nias amounting to Rp 8,610,071,120 of the total aid amounting to Rp 11,385,094,970 as follows:

Name of Assets Location Amounts

Jenis Lokasi Nilai Perolehan (Rp)

Gedung Kantor Kendaraan Bermotor Kel II Inventaris Kel I dan Kel II Perabot Kantor Lainnya

Banda Aceh/Nias Banda Aceh/Nias Banda Aceh/Nias Banda Aceh/Nias Total

7.805.551.110 160.900.000 472.051.234 171.568.776 8.610.071.120

Office Building Banda Aceh/Nias Vehicles - Category II Banda Aceh/Nias inventory - Category I & II Banda Aceh/Nias Perabot Kantor Lainnya Banda Aceh/Nias

Total

7,805,551,110 160,900,000 472,051,234 171,568,776 8,610,071,120

2010

Modal Disetor PT QAN/PT QAN paid up capital Bagian akumulasi defisit/Portion of deficit

9.134.176.470 (39.665.698.661)

9.134.176.470 (40.109.916.185)

Total kepentingan non pengendali

(30.531.522.191)

(30.975.739.715)

Modal disetor PT QAN merupakan modal disetor PT Quantum Aksesindo Nusantara (PT QAN) sebagai pemegang saham minoritas dengan porsi kepemilikan sebesar 49% dari modal saham disetor PT Bhakti Wasantara Net. Sehubungan dengan penyusunan laporan keuangan konsolidasian, walaupun entitas anak Perusahaan (PT BWN) mengalami akumulasi defisit yang melebihi jumlah modal disetor, sehingga terjadi defisit modal, maka hak PT QAN atas aset bersih

Amounts

Mekot/ Mekot

Paid-up capital is paid up capital of PT QAN as a minority stockholder with a share of ownership by 49% of paid-up share capital of PT Bhakti Wasantara Net. In connection with the preparation of consolidated financial statements, although the subsidiary (PT BWN) has accumulated a deficit in excess of the amount of paid-in capital, resulting in a capital deficit, then the right PT QAN on the net assets of PT BWN is a negative is not a burden of PT Pos Indonesia (Persero) with

Aset tersebut telah dioperasikan oleh Perusahaan sejak tahun 2007 dan dicatat sebagai aset tetap Perusahaan yang berasal dari Pemerintah (tambahan modal Pemerintah). Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan, penetapan status bantuan Pemerintah ini belum diperoleh. Sesuai surat dari Tim Koordinasi Monitoring Penyelesaian BPYBDS, Kementerian BUMN No. S-03/BPYBDS/2010 perihal Rencana Tindak Koordinasi dan Monitoring Pencatatan BPYBDS, bantuan Pemerintah tersebut disajikan di dalam Laporan posisi keuangan diantara liabilitas dan ekuitas.

These assets have been operated by the Company since 2007 and are recorded as its fixed assets from the Government (Government of additional capital). As of the date of completion of this report, the determination of the status of government assistance has not been obtained. According to the Settlement Letter No. S-03/BPYBDS/2010 of BPYBDS Monitoring Coordination Team, Ministry of Enterprise states the Action Plan for Coordination and Monitoring Recording BPYBDS, government assistance is presented in the consolidated statement of financial position between liabilities and equity.

GALERI PRANGKO

Based on Notarial Deed No.164 of Sutjipto, S.H.,M.Kn., dated August 15, 2008, the composition of the Company’s stockholders as of December 31, 2011 (2010) is the Republic of Indonesia with 425,000 shares or nominal value of Rp 425,000,000,000. Rights of PT Quantum Aksesindo Nusantara (PT QAN) as non-controlling interest of PT BWN as of December 31, 2011 (2010) consist of:

Jumlah (Rp)

Year of Acquisition


Berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, S.H.,M.Kn., No.164 tanggal 15 Agustus 2008, susunan pemilikan saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 adalah Negara Republik Indonesia, sebanyak 425.000 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp425.000.000.000. Saldo hak PT Quantum Aksesindo Nusantara (PT QAN) sebagai kepentingan non pengendali Entitas Anak (PT BWN) per 31 Desember 2011 dan 2010 terdiri dari:

Tahun Perolehan

Name of Assets

PENGUATAN BISNIS

22. MODAL SAHAM DAN KEPENTINGAN NON PENGENDALI/CAPITAL STOCK AND NON-CONTROLLING INTEREST

Nama Aset

TRANSFORMASI

Loan to PT Quantum Aksesindo Nusantara is a loan obtained from a stockholders and used for payments of payable to third parties. Sub ordinate loan is a cash deposit of the stockholders of PT BWN. Binding decision of the stockholders at the AGM on October 15, 2003, determined that the deposit is recorded as working capital loans that may be converted into ownership of the shares of PT Bhakti Wasantara Net from their respective stockholders, if all necessary permits have been obtained for this . Up to this time, permits are required by PT Pos Indonesia (Persero) from the Minister of State Enterprises to perform the subordinate loan conversion to equity shares have not been obtained, so that the transaction could not be done.

23. BANTUAN PEMERINTAH YANG BELUM DITETAPKAN STATUSNYA (BPYDS)/ GOVERNMENT ASSISTANCE THAT YET TO STATE ITS STATUS (BPYBDS)


Utang kepada PT Quantum Aksesindo Nusantara merupakan pinjaman dana yang diperoleh dari pemegang saham dan digunakan untuk pembayaran utang PT Bhakti Wasantara Net kepada pihak ketiga. Utang Sub Ordinat merupakan setoran pemegang saham ke kas PT Bhakti Wasantara Net. Keputusan pemegang saham yang berkekuatan sama dengan RUPS tanggal 15 Oktober 2003, menetapkan bahwa setoran tersebut dibukukan sebagai pinjaman modal kerja yang dapat dikonversikan menjadi kepemilikan atas saham PT Bhakti Wasantara Net dari masing-masing pemegang saham, apabila seluruh ijin yang diperlukan untuk hal tersebut telah diperolah. Sampai dengan saat ini, ijin yang diperlukan oleh PT Pos Indonesia (Persero) dari Menteri Negara BUMN untuk melakukan konversi utang sub ordinat menjadi modal saham belum diperoleh, sehingga transaksi ini belum bisa dilakukan.

13.097.954.061

consideration of: a. Percentage of stockholders ownership of PT BWN by PT Pos Indonesia (Persero) and PT QAN relatively balanced, ie respectively 51% and 49%. b Each stockholder is responsible for the operations and the loss of PT BWN as operational or subordinated loans (Note No 21) c. Each stockholder to place representative officers in the management of PT BWN, namely the Board. d. There is a statement of stockholders to borne the of PT BWN according to their respective shares.

LAPORAN KEUANGAN

Saldo ini merupakan utang kepada pemegang saham non pengendali PT Bhakti Wasantara Net yang terdiri dari: This balance is payable to non-controlling shareholders of PT Bhakti Wasantara Net (BWN) consists of:

PT BWN yang menjadi negatif bukan merupakan beban PT Pos Indonesia (Persero) dengan pertimbangan: a. Persentase kepemilikan saham PT BWN oleh PT Pos Indonesia (Persero) dan PT QAN relatif seimbang, yaitu masing-masing 51% dan 49%. b. Masing-masing pemegang saham bertanggung jawab atas operasional dan kerugian PT BWN baik itu sebagai dana pinjaman operasional ataupun Sub Ordinat (lihat catatan No. 21) c. Masing-masing pemegang saham menempatkan wakilnya dalam kepengurusan PT BWN, yaitu di Dewan Komisaris dan Direksi. d. Terdapat pernyataan dari pemegang saham untuk menanggung kerugian PT BWN sesuai dengan porsi kepemilikan saham masing-masing.

PROFIL PERUSAHAAN

The basic assumptions used by an independent actuary in determining employee benefits liability as of December 31, 2011 (2010), are as follows: Salary growth rate : 8% Interest rate : 10% Mortality table : TMI-11 Normal retirement age : 55 years Resignation rate : 10% at age 20 and decreases linearly until the age of 55 years at 0% Invalid rate : 1% of the mortality table

081

KALEIDOSKOP

Asumsi dasar yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menentukan liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, rinciannya adalah sebagai berikut: Tingkat kenaikan gaji : 8% Tingkat bunga : 10% Tabel mortalita : TMI-11 Usia pensiun normal : 55 tahun Tingkat pengunduran diri : 10% pada usia 20 tahun dan menurun linier sampai usia 55 tahun sebesar 0% Tingkat cacat : 1% dari Tabel Mortalita


082



24. PENDAPATAN BERSIH/REVENUE

28. SIFAT DAN TRANSAKSI HUBUNGAN BERELASI/NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Rincian pendapatan adalah sebagai berikut/This account consists of: 2011

2010

1.642.600.072.538 1.034.151.033.193 144.505.602.028 125.944.293.694 62.114.676.333 21.326.314.357

1.427.779.002.856 843.754.934.271 157.573.793.177 89.755.070.537 43.051.131.325 19.683.396.963

Jumlah/ Total

3.030.641.992.143

2.581.597.329.129

25. BEBAN USAHA/OPERATING EXPENSES Rincian beban usaha adalah sebagai berikut/This account consists of: 2011

2010

32.457.738.024 23.834.123.446 5.104.348.970 1.933.971.991 1.517.289.930 359.171.127

37.639.680.052 19.928.314.771 5.749.939.022 1.729.908.971 862.405.737 13.186.619

65.923.435.172

1.594.835.385.524 923.199.273.539 148.253.317.612 134.027.862.873 33.620.147.523

1.518.681.495.286 741.034.630.795 192.027.337.700 80.873.869.119 29.760.374.812

2.833.935.987.071

2.562.377.707.712

Total/Total

2.899.142.630.559

2.628.301.142.884

Rincian pendapatan (beban) lain-lain adalah sebagai berikut/This account consists of:

2011

2010 38.484.058.744 16.570.649.556 46.629.526.121

48.144.302.994

101.684.234.421

22.998.205.344 177.500.000

8.864.469.171 335.540.700

Total Beban Lain-lain/Total

23.175.705.344

9.200.009.871

Jumlah - bersih/Total - net

24.968.597.650

92.484.224.550

Jumlah imbalan (penghasilan) berupa gaji, honorarium dan tunjangan dibayarkan untuk Direksi dan Dewan Komisaris di tahun 2011 masing-masing sebesar Rp 4.634.895.000 dan Rp 4.688.426.598 (2010: Rp 3.399.099.167 dan Rp 1.933.299.052).

Amount of employee costs in the form of salaries, honorarium and allowances paid to the Company and Subsidiaries’ Directors and Commissioners in 2011 (2010) amounted to Rp 4,634,895,000 and Rp 4,688,426,598 (Rp 3,399,099,167 and Rp 1,933,299,052), respectively.

29. ASET DAN LIABILITAS DALAM MATA UANG ASING/ ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES Saldo aset dan liabilitas dalam mata uang asing adalah sebagai berikut: Balances of assets and liabilities denominated in foreign currencies are as follows: 2011

2010

Mata Uang Asing

Ekuivalen Rupiah

Mata Uang Asing

Ekuivalen Rupiah

Foreign Currencies

Rupiah Equivalent

Foreign Currencies

Rupiah Equivalent

Aset/Assets Kas dan Setara Kas/Cash and Cash Equivalent • USD 1.107.195,04 10.040.044.623 • EUR 366.470,08 4.301.988.604 • SGD 97.893,11 682.855.953 • GBP 1.499,90 20.952.508

2.517.668.36 214.697,41 54.707,91 1.835,38

22.830.216.688 2.566.877.148 381.894.584 25.500.403

Piutang Usaha/Trade Receivables • USD 9.480.310,37

85.967.454.472

11.254.883,58

101.192.658.291

Liabilitas/Liabilities Utang Jaminan • USD 5.538.553,47

50.223.602.878

8.526.299,80

76.659.961.511

30. KONTINJENSI/CONTINGENCY 27. PENDAPATAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN/OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) Akun ini merupakan selisih penilaian efek tersedia untuk dijual yang dimiliki oleh Perusahaan: This account represents the difference in valuation of available for sale financial assets held by the Company: Nilai wajar/Fair value Nilai perolehan/Acquisition cost Selisih/Difference

2011

2010

2.520.486.701 4.180.862.288

3.065.787.900 4.180.862.288

(1.660.375.587)

(1.115.074.388)

Perusahaan memiliki potensi kerugian yang cukup signifikan disebabkan oleh praktik kecurangan pegawai. Sampai saat ini beberapa kasus masih dalam tahap pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan oleh pengadilan, kejaksaan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Satuan Pengawas Internal PT Pos Indonesia (Persero) yang telah memberikan estimasi kerugian minimal sebesar Rp 1.696.000.000. Kasus-kasus tersebut adalah sebagai berikut: • Kerugian perusahaan akibat penggelapan kas besar oleh pegawai (kasir) atas nama Teten Rustandi di kantor pos Garut Rp 1.340.000.000 yang sedang dalam proses penyidikan Internal (belum disisihkan). • Kerugian perusahaan akibat transaksi piutang yang tidak dibukukan baik pengakuan maupun pelunasannya di kantor pos Bandung Rp 356.000.000 yang sedang dalam proses penyidikan Internal (belum disisihkan).

The Company has significant potential losses caused by fraudulent practices of its employees. Until now, several cases are still under investigation, inquiry and prosecution on courts, being performed by prosecutors, Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) and the Internal Audit Unit of PT Pos Indonesia (Persero) which has a minimum estimated losses of Rp 1,696,000,000. These cases are as follows: • Losses due to embezzlement of cash of the Company by its employee (cashier) on behalf of Teten Rustandi Garut Rp 1,340,000,000 which is in the process of investigation Internal (not provided by allowance). • Losses due to Company’s trade receivables transactions are not accounted or either recognized as due amount at the post office in Bandung amounting to Rp 356,000,000 which is in the process of internal investigation (not provided by allowance).

GALERI PRANGKO

Total Pendapatan Lain-lain/Total Beban Lainnya/Other expenses Pajak penghasilan/Income tax Sumbangan bencana alam/Donation for disaster

Type of Transactions Pendanaan, sewa fasilitas/ Financing, rental facility SOPP/ SOPP SOPP/ SOPP SOPP/ SOPP SOPP/ SOPP SOPP/ SOPP SOPP/ SOPP SOPP/ SOPP SOPP/ SOPP SOPP/ SOPP SOPP/ SOPP SOPP/ SOPP SOPP/ SOPP SOPP/ SOPP SOPP/ SOPP SOPP, penjualan Materai, jasa pos/ SOPP, sales of stamp and postal services


23.076.375.699 4.656.273.074 20.411.654.221

Nature of Relationship Entitas Anak/ Subsidiary Sepengendali/ Common control Sepengendali/ Common control Asosiasi/ Associate Sepengendali/ Common control Sepengendali/ Common control Sepengendali/ Common control Sepengendali/ Common control Sepengendali/ Common control Sepengendali/ Common control Sepengendali/ Common control Sepengendali/ Common control Sepengendali/ Common control Sepengendali/ Common control Sepengendali/ Common control Sepengendali/ Common control

PENGUATAN BISNIS

26. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN/OTHER INCOME (LOSS)

PT Bhakti Wasantara Net PT Taspen (Persero) PT Asabri Dapenpos PT Pertamina Pegadaian Menkokesra Bank Rakyat Indonesia Bank Tabungan Negara Inkopabri Legiun Veteran PT Telkom PAM PLN Dirjen Bea Cukai Dirjen Pajak

TRANSFORMASI

65.206.643.488

Beban umum dan administrasi/General and administrative Pegawai/Employees Operasi/Operations Umum/General Penyusutan dan amortisasi/Depreciation and amortization Administrasi/Administration

Related Party

Jenis Transaksi


Beban pemasaran/Marketing Bisnis suratpos dan paketpos/Postal mails and package Bisnis jasa keuangan/Financial services Bisnis logistik/Logistics Bisnis ritel/Retail Bisnis filateli/Philately Bisnis properti/Property

Sifat Hubungan Berelasi

LAPORAN KEUANGAN

Sifat Hubungan

PROFIL PERUSAHAAN

Suratpos dan Paket Pos/ Postal Mails and Package Jasa Keuangan/ Financial Services Logistik/ Logistics Ritel/ Retail Properti/ Property Filateli/ Philately

Ikhtisar sifat hubungan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan berelasi adalah sebagai berikut: Summary of nature and transactions with related parties, are as follows:

KALEIDOSKOP

Pendapatan/Other income Pendapatan treasury/Treasury income Pendapatan aset tetap/Fixed assets income Lainnya/Others

083

084



31. KOMITMEN DAN PERJANJIAN PENTING/COMMITMENTS AND SIGNIFICANT AGREEMENTS

32. MANAJEMEN RISIKO/RISKS MANAGEMENTS

Laporan Posisi Keuangan Aset lancar Aset tidak lancar Laporan Laba Rugi Komprehensif Pendapatan Suratpos dan paket pos Jasa keuangan/Bisnis layanan keuangan Logistik Bisnis pos standar Bisnis pos prima Bisnis pos internasional

Total Pendapatan

Disajikan sebelumnya

Disajikan kembali

Before

After

3.590.176.887.332 854.832.079.400

3.592.504.407.530 852.693.805.805

- 830.334.521.658 157.753.793.172 538.972.376.458 657.464.896.630 226.046.525.820

1.427.779.002.856 843.754.934.271 157.573.793.177 -

2.410.572.113.738

2.429.107.730.304

Beban usaha Pegawai Beban operasi Beban administrasi Beban umum Beban pemeliharaan Beban pemakaian inslatalasi Beban teknologi dan perencanaan Beban sewa Beban perjalanan dinas Beban pengawasan Beban pengadaan Beban administrasi dan umum Beban pemasaran Beban bina mutu layanan Beban kiriman pos Beban penyisihan piutang dan panjar

1.443.295.081.793 - - - 137.880.896.740 39.890.535.737 3.838.478.294 158.981.026.551 45.789.003.992 5.702.961.405 51.386.387.753 105.545.619.361 65.923.435.188 54.436.058.673 313.516.202.703 23.351.809.362

1.518.681.495.286 741.034.630.795 29.760.374.813 192.027.337.700 65.923.435.172 -

2.449.537.497.552

2.547.427.273.766

Beban Pemasaran Bisnis suratpos dan paketpos Bisnis jasa keuangan Bisnis logistik Bisnis treasuri Bisnis ritel Bisnis filateli

- - - - - -

37.639.680.052 19.928.314.771 5.749.939.022 1.729.908.971 862.405.737

-

65.910.248.553

- 5.386.026.091 38.406.697.758 129.924.904 523.131.654 13.288.416.610 49.066.044.245

38.484.058.744 -

106.800.241.262

38.484.058.744

- - 71.003.135.137 3.081.559.669 10.531.245.887 10.238.500.624 6.452.435.276 8.864.469.171

8.864.469.171 335.540.700 -

110.171.345.764

9.200.009.871

Total Beban Usaha

Total Beban Pemasaran

Pendapatan lain-lain/Pendapatan non usaha Pendapatan treasuri Pendapatan e-business Pengelolaan aset lainnya Pendapatan ganti rugi Pendapatan kelebihan bea/kas Pendapatan wesel pos kadaluarsa Pendapatan non usaha lainnya

Total Pendapatan Lain-lain/non usaha

Beban lain-lain/beban non usaha Denda pajak Sumbangan bencana alam Kesejahteraan pensiun Rugi selisih kurs Pengelolaan aset lancar Administrasi bank Pengelolaan aset tetap Beban lainnya

Total Beban Lain-lain/non usaha

GALERI PRANGKO

d. Exchange rate risk is the potential deviation from expected results due to exchange rate fluctuations. Exchange rate risk has a direct impact on revenues or liabilities because the Company uses foreign currency transactions. This risk is clearly illustrated by the transaction to postal internasional either for the international postal services or in the field of postal administrations (UPU). A variety of foreign exchange


c. Interest rate risk is the uncertainty on the potential distortion of income (income receivable) due to fluctuations in interest rates. Income accounts that have a long payment terms, revenue will decrease the value of accounts receivable due to the discount factor corresponding to the interest rate (i) applies and the period of time (t).

PENGUATAN BISNIS

b. Credit risk in receivables is due to uncertainty of postal customers who cannot pay their amounts due in accordance with the agreement. These risks are identified from the status of the customer in a position of bankruptcy, difficulty in liquidity (demand for re-scheduling of payment), no last known address. Because credit risk is highly dependent on the ability of the debtor/partner, then the alternative treatment is to improve the selection of granting credit facilities only to actually bonafide parties.

The 2010 consolidated financial statements have been restated in connection with the reclassification of accounts to conform with the presentation in 2011, which are as follows:

TRANSFORMASI

The Company and Subsidiaries’ risks management is dynamic with the purpose to identify, measure, map and develop alternatives for portfolio risk management of financial instruments. In the implementation of risk management, the Company identifies the risks faced relating to financial instruments, namely market risk (interest rates, exchange rates), liquidity risk, credit risk. Each of these risks can be explained as follows: a. Liquidity risk in receivables is uncertain or cannot meet the payment of short-term liabilities or unexpected expenses. These uncertainties are identified from the average period of 51 working days of collectibility of trade receivables, and the average of a little bit high accounts receivable in the 0-30 month age group that impact on the difficulty of meeting cash/cash payment for the company. Comparison between trade receivables and current assets in 2011 was 10.4%. Alternative risk management is carried out through program optimization support billing and collection administration accounts, besides improvements on receivables aging policy.

Laporan keuangan tahun 2010 telah disajikan kembali sehu bungan dengan adanya reklasifikasi akun untuk disesuaikan dengan penyajian tahun 2011, yaitu:


Manajemen risiko Perusahaan bersifat dinamis dengan bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, memetakan dan mengembangkan alternatif penanganan risiko atas porfolio instrumen keuangan. Dalam pelaksanaan manajemen risiko, Perusahaan mengidentifikasikan risiko-risiko yang dihadapi terkait dengan instrumen keuangan, yaitu risiko pasar (tingkat suku bunga, nilai tukar), risiko likuiditas, risiko kredit. Masingmasing risiko tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Risiko Likuiditas dalam piutang adalah ketidakpastian atau tidak dapat memenuhi liabilitas pembayaran jangka pendek atau pengeluaran tidak terduga. Ketidakpastian ini teridentifikasi dari rata-rata periode kolektibilitas piutang pendapatan 51 hari kerja, serta rata-rata umur piutang pada kelompok umur 0-30 bulan yang cukup tinggi yang berdampak pada kesulitan pemenuhan kas/tunai bagi perusahaan. Perbandingan nilai piutang pendapatan dengan aset lancar tahun 2011 sebesar 10,4%. Alternatif penanganan risiko ini dilakukan melalui optimalisasi program penagihan serta dukungan administrasi pengumpulan (collection) piutang, di samping dilakukan penyempurnaan kebijakan umur piutang (aging) piutang. b. Risiko kredit dalam piutang adalah ketidakpastian pelanggan pos tidak dapat membayar utangnya sesuai dengan PKS yang ditetapkan. Risiko ini teridentifikasi dari status debitur (pelanggan) dalam posisi bangkrut atau pailit, kesulitan likuiditas (permintaan penjadualan ulang pembayaran), tidak dikenal alamat terakhir. Karena risiko kredit ini sangat tergantung pada kemampuan debitur/mitra, maka alternatif penanganan rsiko adalah meningkatkan selektifitas pemberian fasilitas pembayaran kredit kepada perusahaan yang benar-benar bonafid. c. Risiko tingkat suku bunga, adalah ketidakpastian pada potensi penyimpangan pendapatan (piutang pendapatan) karena fluktuasi bunga. Perhitungan pendapatan yang mempunyai termin pembayaran yang cukup panjang, akan menurunkan nilai piutang pendapatannya karena adanya faktor diskonto sesuai dengan tingkat bunga (i) yang berlaku serta periode waktunya (t). d. Risiko nilai tukar adalah potensi penyimpangan dari hasil yang diharapkan karena fluktuasi nilai tukar. Risiko nilai tukar berdampak langsung pada penerimaan atau liabilitas karena Perusahaan melakukan transaksi dengan menggunakan valuta asing. Risiko ini sangat jelas tergambar atas transaksi pos internasional baik untuk jasa pos internasional atau

33. REKLASIFIKASI AKUN/RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS

LAPORAN KEUANGAN

1. Perum Damri, PT Pelni, PT Garuda Indonesia for Postal delivery transport services and activities. 2. PT Bank Mandiri Tbk and PT Bank Negara Indonesia for managing the Company and Subsidiaries cash and cash equivalents. 3. Government, bank and non-bank financial institutions for financial services funds activities. 4. PT Dapensi Dwikarya for the procurement of rented vehicles to be used in the operations of the Company and Subsidiaries. 5. PT Dapensi Trio Enterprises to provide manpowers needed the Company.

PROFIL PERUSAHAAN

1. Perum Damri, PT Pelni, dan PT Garuda Indonesia dalam kegiatan jasa angkutan pengiriman pos. 2. PT Bank Mandiri Tbk dan PT Bank Negara Indonesia dalam mengelola kas Perusahaan dan seluruh unit Perusahaan. 3. Pemerintah, bank dan lembaga keuangan bukan bank dalam kegiatan penyaluran dana layanan jasa keuangan. 4. PT Dapensi Dwikarya dalam rangka pengadaan persewaan kendaraan untuk digunakan dalam operasional Perusahaan. 5. PT Dapensi Trio Usaha guna memenuhi kebutuhan SDM di lingkungan Perusahaan.

The Company and Subsidiaries have commitments and made significant agreements with several parties that are still effective in the future periods, which are as follows:

rates are used in connection with their respective state counterparts. But in general, exchange rate risk begins at recognition of an international postal transactions that began with the SDR exchange rate. Placement of funds in foreign currency portfolio that is believed to be able to mitigate the exchange rate risks.

KALEIDOSKOP

Perusahaan telah membuat kesepakatan yang masih berlaku di masa depan dengan beberapa pihak yaitu:

dalam bidang administrasi pos (UPU). Berbagai kurs valuta asing digunakan terkait dengan counterpart negara masingmasing. Namun pada umumnya risiko nilai tukar dimulai pada saat mengakui transaksi pos internasional yang dimulai dengan kurs SDR. Penempatan dana pada portfolio valas, diyakini mampu untuk memitigasi risiko nilai tukar tersebut.

085

086


Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance


087

088



In order to implement Good Corporate Governance (GCG), Pos Indonesia seeks to improve and maximize the value of the Company (corporate value). This is done partly by building a strong competitive edge, pushing the company’s management in a professional, efficient, and effective, and apply the principles of TARIF which are Transparency, Accountability, Responsibility, Independency and Fairness. In this way, Pos Indonesia can properly fulfill its obligations to shareholders, the Board of Commissioners, business partners and other stakeholders.

LAPORAN KEUANGAN

Dalam rangka menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG), Pos Indonesia berupaya meningkatkan dan memaksimalkan nilai perusahaan (corporate value). Hal ini dilakukan antara lain dengan membangun daya saing yang kuat, mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, efisien, dan efektif, serta menerapkan prinsip-prinsip TARIF, yaitu Transparency (Transparansi), Accountability (Akuntabilitas), Responsibility (Pertanggungjawaban), Independency (Kemandirian), dan Fairness (Kewajaran). Dengan cara demikian maka Pos Indonesia dapat memenuhi kewajiban dengan baik kepada pemegang saham, Dewan Komisaris, mitra bisnis, dan stakeholder lainnya.

Until now, Pos Indonesia remains committed to continuously improving the quality of good corporate governance practices by improving the structure and management processes. In addition, Pos Indonesia also ensures the implementation of the principles of good corporate governance combined with a Cinta Pos culture. This is done by strengthening the role and responsibilities of the Board of Commissioners, Board of Directors, management, and employees. In this way, it is expected to create harmony in achieving the vision, mission and corporate goals, and be able to reduce the risk of conflict of interest in the tasks and functions and the fulfillment of responsibilities. On the other hand, Pos Indonesia also continues to improve the management quality of corporate governance, particularly related to the process of communication and corporate disclosure, measurement, accountability for performance, and management of corporate audit, both internal and external audit. Policies used in running and implementing good corporate governance contained in the joint decision between the Board of Comissioners and Board of Directors No.74/Dirut/1209 and or 649/Dekom/1209 about the guiding to implement GCG in PT Pos Indonesia (Persero) No.75/Dirut/1209 and or 650/ Dekom/1209 about the manual Board of PT Pos Indonesia (Persero), and the Directos decision No.37/Dirut/0610 decision on Guidelines for Business Ethics and Conduct (Code of Conduct) for Insan Pos Indonesia. In addition, there is also a policy on risk management, internal control, internal control systems, and governance of information technology. Due to legal reform in the field of Limited Liability Company (PT) and State Owned Enterprises (BUMN) and with regard to the business world is increasingly dynamic and competitive, then to further improve the implementation of good corporate governance (GCG), on August 1ˢᵗ, 2011 Ministry of Enterprise State-Owned Enterprises (BUMN) Minister issued Regulation No. PER-01/MBU/2011 on the Implementation of Good Corporate Governance (Corporate Governance) in the state. On this new regulation, introduced the term of Principle Based, which is emphasis on the principles that underlie a process and mechanism of a company with good management (GCG) can be applied in any state with regulations based on laws and ethics. Therefore, Pos Indonesia are required to apply good corporate governance (GCG) consistently and continuously with reference to the Minister with due regard to the provisions and norms as well as the budgets of association of the Company. Referring to the Principle Based mentioned, the structure of corporate governance developed by Pos Indonesia also consists of a General Meeting of Shareholders (RUPS), the Board of Commissioners, Directors, Committees under the Board of Commissioners, the Committees under the Board of Directors, Company Secretary, work units that perform the function of company secretary, and the Internal Audit Unit (SPI).

PROFIL PERUSAHAAN

Good Corporate Governance Practices in Pos Indonesia

Sampai saat ini, Pos Indonesia tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas praktik GCG dengan memperbaiki struktur dan proses pengelolaannya. Selain itu, Pos Indonesia juga memastikan diterapkannya prinsip-prinsip GCG yang berpadu dengan budaya Cinta Pos. Hal ini dilakukan dengan menguatkan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, manajemen, dan karyawan. Dengan cara demikian, diharapkan tercipta keselarasan dalam mencapai visi, misi, dan tujuan perusahaan, serta mampu mengurangi risiko benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta pemenuhan tanggung jawab. Pada sisi lain, Pos Indonesia juga terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan, terutama berkait dengan proses komunikasi dan pengungkapan perusahaan, pengukuran, pertanggungjawaban kinerja, dan pengelolaan audit perusahaan, baik audit internal maupun eksternal. Kebijakan yang digunakan dalam menjalankan dan menerapkan GCG tertuang dalam Keputusan Bersama antara Dewan Komisaris dan Direksi No.74/Dirut/1209 dan atau 649/Dekom/1209 tentang Panduan Penerapan GCG di PT Pos Indonesia (Persero) No.75/Dirut/1209 dan atau 650/Dekom/1209 tentang Board Manual PT Pos Indonesia (Persero), dan Keputusan Direksi No.37/Dirut/0610 tentang Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku (Code of Conduct) Insan Pos Indonesia. Selain itu, ada juga kebijakan mengenai manajemen risiko, pengendalian internal, sistem pengawasan internal, dan tata kelola teknologi informasi. Sehubungan dengan adanya pembaharuan hukum di bidang Perseroan Terbatas (PT) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta memperhatikan perkembangan dunia usaha yang semakin dinamis dan kompetitif, maka untuk lebih meningkatkan penerapan tatakelola perusahaan yang baik (GCG), pada 1 Agustus 2011, Kementerian BUMN menerbitkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada BUMN. Pada peraturan baru ini, diperkenalkan istilah Principle Based, yaitu penekanan terhadap prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan suatu perusahaan dengan baik (Good Corporate Governance) dapat diterapkan di setiap BUMN dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Oleh karenanya, Pos Indonesia wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku serta anggaran dasar perseroan. Mengacu pada Principle Based dimaksud, maka struktur tata kelola perusahaan yang dikembangkan oleh Pos Indonesia juga terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Direksi, Komite di bawah Dewan Komisaris, Komite-komite di bawah Direksi, Sekretaris Perusahaan, unitunit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan, dan Satuan Pengawasan Internal (SPI).

089

KALEIDOSKOP

Praktik Tata Kelola Perusahaan di Pos Indonesia


090


Menetapkan sebagai berikut: a. Penetapan gaji/honorarium tahun 2011 dan tantiem atas pencapaian kinerja tahun buku 2010; untuk Direksi dan Dewan Komisaris akan ditetapkan kemudian secara tersendiri. b. Tunjangan dan/atau fasilitas yang akan diberikan oleh perusahaan kepada Direksi dan Dewan Komisaris agar mengacu pada ketentuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-07/MBU/2010 tanggal 27 Desember 2010.

Decided as follows: a. Determination of salary/honorarium of 2011 and the bonus upon the achievement of the performance of the financial year 2010 to the Board of Directors and the Board of Commissioners will be decided later in separately. b. Allowances and/or facilities to be provided by the company to the Directors and the Board of Commissioners that refers to the provision as contained in the Minister of State Owned Enterprises (BUMN) No. Per-07/MBU/2010 dated December 27, 2010.

Approved the 2010 Annual Report and approve the Company’s Financial Statements for the year 2010, audited by Public Accountant (KAP) Nugroho and colleagues report in accordance with No.: 10/007/01/NR.01/11 dated March 29ᵗʰ, 2011 to the Financial Statements year 2010 with the opinion of “reasonable in all material respects” and provides payment and disclaimer (acquit et decharge) fully to the Board of Directors and Board of Commissioners for the actions of corporate management and supervision of the financial year ended on December 31ˢᵗ , 2010 as long as the action is not a criminal act and as reflected in the books of Financial Statements Auditor’s fiscal year 2010 with the main points as follows: a. Balance b. Profit and loss account

Agenda 5

Melimpahkan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menyeleksi dan menetapkan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan serta Audit Kinerja (Performance Audit) tahun buku 2011 dan menetapkan besarnya honorarium, scope pemeriksaan, dan syarat lainnya tentang penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) dimaksud, dan melaporkan hasil penetapan KAP tersebut kepada Pemegang Saham.

Delegate power and authority to the Board of Commissioners to select and decide a public accounting firm as an independent auditor to audit the Company’s Financial Statements and Report of the Partnership Program and Community Development and Performance Audit fiscal year 2011 and determine the amount of honorarium, scope of examination and other requirements establishment of the Public Accounting Firm (KAP) in question, and report the results of the determination of KAP to the Shareholders.

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan PKBL tahun buku 2010, termasuk Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Nugroho & Rekan sesuai Laporan Nomor: 10/008/01/NR.01/11 tanggal 29 Maret 2011 dan Risalah Rapat pembahasan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan atas Pelaksanaan PKBL tahun buku 2010PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: RIS-18/D5.MBU/PKBL/A/2011 tanggal 3 Mei 2011 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan PKBL tahun buku 2010 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan sebagaimana tecermin dalam buku Laporan Keuangan Auditor tahun buku 2010.

Accepted and approved the Annual Report PKBL year 2010, including financial statements audited by Nugroho & Associates in accordance with Report No.: 10/008/01/NR.01/11 dated March 29, 2011 and Treatises of the discussion of the Annual Report and Financial Statements for implementation of PKBL the fiscal year 2010PT of Pos Indonesia (Persero) Number: RIS-18/D5.MBU/PKBL/A/2011 dated May 3, 2011 and provides payment and disclaimer (acquit et decharge) fully to the Board of Directors and Board of Commissioners for action management and supervision of the financial year 2010 PKBL as long as all the action are not a criminal act and as reflected in the books of Financial Statements Auditor’s fiscal year 2010.

Agenda 6

RUPS pada prinsipnya menyetujui penghapusbukuan aset tetap (kendaraan bermotor roda 4 dan 6) dengan nilai buku Rp. 723.518.524,-. Selanjutnya diminta agar Direksi mengajukan permohonan tersebut secara tertulis kepada Menteri Negara BUMN sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.

RUPS in principle approved the write-off of fixed assets (motor vehicle wheel 4 and 6) with a book value of Rp. 723.518.524,-. Furthermore, the Directors are required to apply in writing to the Minister of State Enterprises in accordance with the procedures and regulations.

Agenda 7

RUPS pada prinsipnya menyetujui kerja sama pengoperasian Gudang Lini-1 Soekarno Hatta sebagai warehouse operator antara PT Pos Indonesia (Persero) dengan pihak ketiga. Selanjutnya, Direksi diminta agar mengajukan permohonan tersebut secara tertulis kepada Menteri Negara BUMN sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.

RUPS approve in principle the co-operation of the warehouse lines of Soekarno Hatta as a warehouse operator between PT Pos Indonesia (Persero) and third parties. Furthermore, the Directors are required to apply in writing to the Minister of State Enterprises (BUMN) in accordance with the procedures and regulations.

GALERI PRANGKO

Agenda 4


Decided the net profit of Perseroan Rp. 45,499,311,070, - included in reserve to increase the equity of company so that will be able to cover losses in 2010.

PENGUATAN BISNIS

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan sebesar Rp. 45.499.311.070,- dimasukkan dalam cadangan untuk menambah ekuitas sehingga perusahaan akan dapat menutup akumulasi rugi pada tahun 2010.

TRANSFORMASI

Agenda 3

KEPUTUSAN/THE DECISIONS Menyetujui Laporan Tahunan 2010 serta mengesah kan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Nugroho dan rekan sesuai dengan laporannya Nomor: 10/007/01/NR.01/11 tanggal 29 Maret 2011 atas Laporan Keuangan tahun buku 2010 dengan pendapat “wajar dalam semua hal yang material” serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perusahaan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan sebagaimana tecermin dalam buku Laporan Keuangan Auditor tahun buku 2010 dengan pokok-pokok sebagai berikut: a. Neraca, b. Perhitungan Laba/Rugi.

KEPUTUSAN/THE DECISIONS


Agenda 2

AGENDA RUPS

LAPORAN KEUANGAN

Agenda 1

Under the Budgets of Association, Annual General Meeting of Shareholders (RUPS) in the Company’s Annual General Meeting of RUPS and other RUPS or the so-called Extraordinary General Meeting of RUPS. RUPS is an institution that has the highest authority in the organization of corporate governance. RUPS is also a major forum for shareholders to exercise their rights and responsibilities of corporate management. Annual General Meeting held once a year, while the Extraordinary General Meeting of RUPS to be held at any time based on the needs of the Company. In 2011 Pos Indonesia held RUPS on June 23ᵗʰ, 2011 by producing the following decisions.

PROFIL PERUSAHAAN

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam Perseroan adalah RUPS Tahunan dan RUPS lainnya atau yang disebut dengan RUPS Luar Biasa. RUPS merupakan lembaga yang memiliki kewenangan tertinggi dalam organisasi tata kelola perusahaan. RUPS juga merupakan forum utama bagi para pemegang saham untuk menggunakan hak dan wewenangnya terhadap manajemen perusahaan. RUPS Tahunan diselenggarakan setahun sekali, sedangkan RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan Perseroan. Tahun 2011, Pos Indonesia menyelenggarakan RUPS pada tanggal 23 Juni 2011, dengan menghasilkan keputusan sebagai berikut.

AGENDA RUPS

KALEIDOSKOP

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

092


DEWAN KOMISARIS


BOARD OF COMMISSIONERS

During the year of 2011, the Board of Commissioners has held a meeting which was attended by as many as 12 times by all Commissioners. Board of Commissioners also held a joint meeting between the Board members as much as 9 times.

Tabel Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Commissioner Meeting Attendance Table

Dewan Komisaris

Komisaris Utama Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris

Rapat yang dihadiri 11 dari 12 11 dari 12 4 dari 5 1 dari 8 6 dari 12 8 dari 12

Tabel Kehadiran Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Dewan Komisaris

Jabatan

7 dari 9 6 dari 9 3 dari 9 3 dari 9 6 dari 9 6 dari 9 dari 9 dari 9 dari 9 dari 9 dari 9 dari 9 dari 9

Position

Daddy Hariadi High Commisioners Tumpak H, Panggabean Commisioner Ashwin Sasongko Commisioner Basuki Yusuf Iskandar Commisioner Harry Z. Soeratin Commisioner Farid Harianto Commisioner

Meeting which was attended 11 of 12 11 of 12 4 of 5 1 of 8 6 of 12 8 of 12

Joint Meeting Attendance of Board of Commisioners and Directors Table Board Meeting which Board of Commisioners Position was attended Daddy Hariadi High Commisioners Tumpak H, Panggabean Commisioner Ashwin Sasongko Commisioner Basuki Yusuf Iskandar Commisioner Harry Z. Soeratin Commisioner Farid Harianto Commisioner I Ketut Mardjana President Director Sukatmo Padmosukarso Vice President Director Tavip Parawansa Finance Director Budi Setiawan Director of Technology and Financial Services Ismanto Director of Operations and Logistics postal letter Setyo Riyanto Director of Marketing and Business Development Entis Sutisna Director of HR and General

7 of 9 6 of 9 3 of 9 3 of 9 6 of 9 6 of 9 of 9 of 9 of 9 of 9 of 9 of 9 of 9

GALERI PRANGKO

Daddy Hariadi Komisaris Utama Tumpak H, Panggabean Komisaris Ashwin Sasongko Komisaris Basuki Yusuf Iskandar Komisaris Harry Z. Soeratin Komisaris Farid Harianto Komisaris I Ketut Mardjana Direktur Utama Sukatmo Padmosukarso Wakil Direktur Utama Tavip Parawansa Direktur Keuangan Budi Setiawan Direktur Teknologi dan Jasa Keuangan Ismanto Direktur Operasi Suratpos dan Logistik Setyo Riyanto Direktur Pemasaran dan Pengembangan Bisnis Entis Sutisna Direktur SDM dan Umum

Rapat yang dihadiri

Board of Commisioners


Daddy Hariadi Tumpak H, Panggabean Ashwin Sasongko Basuki Yusuf Iskandar Harry Z. Soeratin Farid Harianto

Jabatan

PENGUATAN BISNIS

The tenure of Ashwin Sasongko as a member of the Board of Commissioners of the Company (Limited) PT Pos Indonesia has ended on August 26ᵗʰ, 2010, and pursuant to Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. KEP-101/MBU/2011 dated May 2ⁿᵈ 2011, Basuki Yusuf Iskandar was appointed as the replacement. In performing its duties, the Board is assisted by the Secretary of the Board of Commissioners, the Audit Committee, and a staff of experts appointed by the Board of Commissioners at the expense of the Company. Pursuant to the authority in the Articles of Association and the assignment of the General Meeting of Shareholders (RUPS), the Board of Commissioners during the year 2011 has done the following things. a. Provide recommendation or approval in accordance with the application of Directors; b. Proposed Public Accounting Firm (KAP) to the shareholders to audit the financial statements of PT Pos Indonesia (Persero); c. Discussing the BPK audit results along with the BPK; d. Discuss the KAP audit results along with KAP; e. Through the Board of Directors, assign SPI to conduct a special audit of a significant event, and f. Together with the Board of Directors, discuss and determine the formation filling position one level below the Board of Directors.

Board of Commisioners Meeting

Selama tahun 2011, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat sebanyak 12 kali yang dihadiri oleh seluruh jajaran Komisaris. Dewan Komisaris juga menyelenggarakan rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 9 kali.

TRANSFORMASI

Masa jabatan Ashwin Sasongko sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pos Indonesia telah berakhir pada tanggal 26 Agustus 2010, dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: KEP-101/MBU/2011 tanggal 2 Mei 2011, Basuki Yusuf Iskandar diangkat sebagai penggantinya. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, dan satu orang staf ahli Dewan Komisaris yang diangkat oleh Komisaris atas beban Perseroan. Berdasarkan kewenangan di dalam Anggaran Dasar dan penugasan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris selama tahun 2011 telah melakukan hal-hal sebagai berikut. a. Memberikan rekomendasi ataupun persetujuan sesuai dengan permohonan Direksi; b. Mengusulkan Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada Pemegang saham untuk melakukan audit laporan keuangan PT Pos Indonesia (Persero); c. Membahas hasil audit BPK bersama dengan BPK; d. Membahas hasil audit KAP bersama dengan KAP; e. Melalui Direksi, menugaskan SPI untuk melakukan audit khusus terhadap suatu kejadian yang signifikan; dan f. Bersama dengan Direksi, membahas dan menentukan pengisian formasi jabatan satu tingkat di bawah Direksi.

Rapat Dewan Komisaris


Board of Commissioners Based on the Decree of Minister for State Owned Enterprises (BUMN) No. KEP-56/MBU/2005 dated August 25ᵗʰ 2005, KEP07/MBU/2008 dated January 8ᵗʰ 2008, KEP-89/MBU/2008 dated May 30ᵗʰ 2008, KEP-235/MBU/2008 November 25ᵗʰ 2008, KEP-166/MBU/2009 dated August 11ᵗʰ 2009, the Board of Commisioners PT Pos Indonesia (Persero) consists of Commissioner and four commissioners, namely: • High Commisioner Daddy Hariadi • Commisioner Harry Z. Soeratin • Commisioner Ashwin Sasongko • Commisioner Tumpak Hatorangan Panggabean • Commisioner Farid Harianto • Commisioner Basuki Yusuf Iskandar

Board of Commissioners has conducted several control measures which were implemented to realize the Board of Commissioners Work Program as follows. 1. Dekom Internal meeting with supporters Organs of the Board of Commissioners; 2. The Board of Commissioners meeting with Board of Directors; 3. KAP year 2010 audit and the preparation of Pre/Annual RUPS for fiscal year 2010; 4. Designation/establishment of PT Pos Indonesia KAP fiscal year 2011; 5. Implement KPI assessment of PT Pos Indonesia Director; 6. Supervise/monitor the implementation of the approved RKAP 2011 RUPS; 7. Monitor the development of the RUPS for ratification of the 2010 Management Report; 8. Monitor the progress of the Audit Firm 2010/2010 the KAP management letter; 9. Monitor the implementation of the cooperation with thirdparty companies or the implementation of which were program given by the Government; 10. Performance Core Business and its subsidiaries; 11. PKBL performance evaluation; 12. RKAP 2012 meeting and Pre/RUPS for RKAP 2012.

LAPORAN KEUANGAN

Susunan Dewan Komisaris Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-56/MBU/2005 tanggal 25 Agustus 2005, KEP-07/MBU/2008 tanggal 8 Januari 2008, KEP-89/MBU/2008 tanggal 30 Mei 2008, KEP-235/MBU/2008 tanggal 25 November 2008, dan KEP-166/MBU/2009 tanggal 11 Agustus 2009, susunan Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) terdiri atas Komisaris Utama dan empat orang anggota Komisaris, yaitu: • Komisaris Utama Daddy Hariadi • Komisaris Harry Z. Soeratin • Komisaris Ashwin Sasongko • Komisaris Tumpak Hatorangan Panggabean • Komisaris Farid Harianto • Komisaris Basuki Yusuf Iskandar

Dewan Komisaris telah melakukan beberapa tindakan pengawasan yang dilaksanakan dengan merealisasikan Progam Kerja Dewan Komisaris sebagai berikut. 1. Rapat Intern Dekom bersama Organ pendukung Dewan Komisaris; 2. Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi; 3. Pelaksanaan audit KAP tahun 2010 dan persiapan Pra/RUPS atas Laporan Tahunan tahun buku 2010; 4. Penunjukan/penetapan KAP PT Pos Indonesia tahun buku 2011; 5. Melaksanakan penilaian KPI para Direktur PT Pos Indonesia; 6. Mengawasi/memantau pelaksanaan RKAP 2011 yang telah disetujui RUPS; 7. Memantau perkembangan hasil RUPS terhadap pengesahan Laporan Manajemen tahun 2010; 8. Memantau perkembangan hasil Audit KAP 2010/hasil management letter KAP 2010; 9. Memantau pelaksanaan kerjasama perusahaan dengan pihak ketiga atau pelaksanaan program yang diberikan Pemerintah; 10. Kinerja Core Business dan anak perusahaan; 11. Evaluasi kinerja PKBL; 12. Rapat RKAP 2012 dan Pra/RUPS untuk RKAP 2012.

PROFIL PERUSAHAAN

Board of Commissioners appointed and dismissed by the General Meeting of Shareholders (RUPS). In accordance with the articles of association of the Company, duties and obligations of the Board of Commissioners of PT Pos Indonesia (Persero) are advising the Board of Directors and to supervise the arrangements made by the Board of Directors of the Company and advise the Board of Directors, including the implementation of the Company’s Long Term Plan (RJPP), Work Plan -Corporate and Budget (RKAP), as well as the provisions of the Budgets of Association and Shareholders’ General Meeting (RUPS), and the legislation in force.

KALEIDOSKOP

Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, tugas dan kewajiban Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) adalah memberikan nasihat kepada Direksi dan melakukan pengawasan terhadap pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, termasuk pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

093

094



Remuneration of the Board of Commissioners

Remunerasi Dewan Komisaris

Tabel Remunerasi Dewan Komisaris pada Tahun 2011

Remuneration of the Board of Commissioners Table of 2011

Komisaris

Remunerasi Lainnya

280.992 252.893 90.000 148.421 252.893 252.893

117.198 100.578 42.141 61.443 106.478 106.478

(in thousands of Rupiahs)

Jumlah

Commisioners

398.190 353.471 132.141 209.863 359.371 359.371


Salary/ Honorarium 280.992 252.893 90.000 148.421 252.893 252.893

Other Remuneration 117.198 100.578 42.141 61.443 106.478 106.478

Amount 398.190 353.471 132.141 209.863 359.371 359.371

I Ketut Mardjana Direktur Utama Sukatmo Padmosukarso Wakil Direktur Utama Tavip Parawansa Direktur Keuangan Budi Setiawan Direktur Teknologi dan Jasa Keuangan Ismanto Direktur Operasi Suratpos dan Logistik Setyo Riyanto Direktur Pemasaran dan Pengembangan Bisnis Entis Sutisna Direktur SDM dan Umum

Rapat yang dihadiri 38 dari 38 38 dari 38 16 dari 20 19 dari 20 29 dari 38 29 dari 38 33 dari 38

Directors

Position

I Ketut Mardjana President Director Sukatmo Padmosukarso Vice President Director Tavip Parawansa Finance Director Budi Setiawan Director of Technology and Financial Services Ismanto Director of Operations and Logistics postal letter Setyo Riyanto Director of Marketing and Business Development Entis Sutisna Director of HR and General

Meeting which was attended of 9 of 9 of 9 of 9 of 9 of 9 of 9

GALERI PRANGKO

Board of Directors Directos of PT POS INDONESIA (PERSERO) is a coherent whole in which everything was decided as a strategic joint decision by deliberation and consensus and a shared responsibility. Based on the Decree of Minister of State Owned Enterprises (BUMN) No. KEP-167/MBU/2009 dated August 11ͭʰ, 2009 and No. KEP-172/MBU/2011 dated July 25ͭʰ, 2011, Board of Directors of PT Pos Indonesia (Persero) accounted for 7 (seven) people, consisting of Director, Vice President Director, and 5 (five) Directors. • President Director I Ketut Mardjana • Vice President Director Sukatmo Padmosukarso • Finance Director Tavip Parawansa • Director of Technology and Financial Services Budi Setiawan • Director of Operations and Logistics postal letter Ismanto • Director of Marketing and Business Development Setyo Riyanto • Director of Human Resources and General Entis Sutisna

Jabatan


Susunan Direksi Direksi PT POS INDONESIA (PERSERO) adalah satu kesatuan yang utuh; segala sesuatu yang bersifat strategis diputuskan sebagai keputusan bersama secara musyawarah dan mufakat serta menjadi tanggung jawab bersama. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-167/MBU/2009 tanggal 11 Agustus 2009 dan Nomor: KEP-172/MBU/2011 tanggal 25 Juli 2011, susunan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, dan 5 (lima) orang Direktur. • Direktur Utama I Ketut Mardjana • Wakil Direktur Utama Sukatmo Padmosukarso • Direktur Keuangan Tavip Parawansa • Direktur Teknologi dan Jasa Keuangan Budi Setiawan • Direktur Operasi dan Suratpos dan Logistik Ismanto • Direktur Pemasaran dan Pengembangan Bisnis Setyo Riyanto • Direktur SDM dan Umum Entis Sutisna

Attendance of Directors Meeting Table

Direksi

PENGUATAN BISNIS

Directors are appointed and dismissed by the General Meeting of Shareholders (AGM). In accordance with the articles of association of the company, the duties and obligations of Directors of PT Pos Indonesia (Persero) are carry out all actions related to the management company for the benefit of the company and in accordance with the aims and objectives of the company, as well as representing the company, both inside and outside the court about all things and all events with the restrictions stipulated in laws and regulations, statutes, and/ or the decision of the RUPS.

Tabel Kehadiran Rapat Direksi

TRANSFORMASI

Directors

Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, tugas dan kewajiban Direksi PT Pos Indonesia (Persero) adalah menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-udangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.

Board of Directors meeting is a meeting conducted by the Board of Directors in implementation of the management of the Company. Board of Directors meeting chaired by the President Director, but his position can be replaced by the Vice President Director when the President Director was unable to attend for any reason. If the Vice President Director was unable to attend, for whatever reason, the Board of Directors meeting will be chaired by a member of the Board of Directors appointed by the Director. If the Director isn’t appointed, a member of the longest serving time Directors or the oldest age to act as chairman. During 2011, the Board of Directors meeting had held 38 times, attended by the entire Board of Directors.


DIREKSI

Rapat Direksi adalah rapat yang dilaksanakan oleh Direksi dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Perseroan. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, namun kedudukannya dapat digantikan oleh Wakil Direktur apabila Direktur Utama berhalangan hadir karena alasan apa pun. Apabila Wakil Direktur Utama berhalangan hadir, karena alasan apa pun, rapat Direksi akan dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direktur Utama. Apabila Direktur Utama tidak menunjuk, anggota Direksi yang paling lama menjabat atau yang tertua usianya bertindak sebagai pemimpin rapat. Selama tahun 2011, Direksi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 38 kali yang dihadiri oleh seluruh jajaran Direksi.

LAPORAN KEUANGAN


Gaji/ Honorarium

(dalam ribu rupiah)

Board of Directors Meeting

Rapat Direksi

PROFIL PERUSAHAAN

Pursuant to state regulation of Minister of State Enterprises (BUMN) PER-02/MBU/2009 dated April 27th, 2009 and the number PER-03/MBU/2009 dated October 19ᵗʰ 2009, Minister of State Enterprises (BUMN) has established guidelines for determining the income of Directors, Supervisory Board and Board of the State Owned Enterprises (BUMN). Members of the Board of Commissioners of income may include Salary/Honorarium, Allowances, Facilities and Tantiem/Performance Incentives.

KALEIDOSKOP

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri BUMN PER-02/ MBU/2009 tanggal 27 April 2009 dan nomor PER-03/MBU/2009 tanggal 19 Oktober 2009, Menteri Negara BUMN telah menetapkan pedoman penetapan penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penghasilan Anggota Dewan Komisaris dapat terdiri atas Gaji/Honorarium, Tunjangan, Fasilitas, dan Tantiem/Insentif Kinerja.

095

096



Directors Competence Enhancement Training Program

Program Pelatihan Peningkatan Kompetensi Direksi

Organ Pendukung Dewan Komisaris

Throughout the year 2011, has conducted several training programs to improve the competence of the Board of Directors.

Peningkatan Kompetensi Direksi

Enhancement competence of Directors

Program

Nama

14-16 Maret 2011 13-15 Oktober 2011

Dubai Afsel

8-9 Juni 2011

Jerman

Maret 2011

Jakarta

1. Post Tech 2011 2. Joint issue stamp Indonesia-South Africa 3. 9th International Petersberg Conference 4. Transformation Workshop BUMN

Location

14-16 of March 2011 Dubai 13-15 of October 2011 South Africa 8-9 of June 2011

Jerman

March 2011

Jakarta


9 September 2011

Macau

Tavip Parawansa Country Award for Achievement

-

-

Budi Setiawan

-

Bern

Ismanto

1. Council of dministration 24-28 of October 2011 Bern UPU 22 of November 2011 Kualalumpur 2. Launching Product Prepaid Parcel Malaysian Post 25-29 of July 2011 Mongolia 3. Asia Pacific Postal Union Executive Council Meeting

Setyo Riyanto

1. Postal Operation Council-Annual Meeting 2. Philately exhibition “Phillanippon”

-

Ismanto

1. Council of dministration 24-28 Oktober 2011 UPU 22 November 2011 2. Launching Product Prepaid Parcel Malaysian Post 25-29 Juli 2011 3. Asia Pacific Postal Union Executive Council Meeting

Kualalumpur

Mongolia

Bern

1. Creating Awareness & Synergy for Human 2. Capital Transformation 3. Penyegaran Komisaris dan Direksi BUMN 4. Strategic Management & Corporate Culture 5. Indonesia HR Summit Expand Leadership Program for BOC/BOD

25 Maret 2011

Bali

30 Maret 2011 11-12 April 2011

Jakarta Batam

27-28 September 2011 17-18 November 2011

Bali

Yokohama Entis Sutisna

9 of September 2011

Macau

-

-

April 26th -May13th 2011 Juli 30 th - August 2nd 2011

1. Creating Awareness & March 25th 2011 Synergy for Human 2. Capital Transformation March 30th 2011 3. Refreshment of Commisioners 11-12 of April 2011

Bern Yokohama Bali Jakarta Batam

and Directors of BUMN

Jakarta

4. Strategic Management & Corporate Culture 5. Indonesia HR Summit Expand Leadership Program for BOC/BOD

27-28 of September 2011 17-18 of November 2011

Bali Jakarta

Tabel Remunerasi Direksi pada Tahun 2011

Remuneration of Directors Table in 2011

MBU/2009 tanggal 27 April 2009 dan nomor PER-03/MBU/2009 tanggal 19 Oktober 2009, Menteri Negara BUMN telah menetapkan pedoman penetapan penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penghasilan Anggota Direksi dapat terdiri atas Gaji/

Direksi I Ketut Mardjana Sukatmo Padmosukarso Tavip Parawansa Budi Setiawan Ismanto Setyo Riyanto Entis Sutisna

(dalam ribu rupiah)

Gaji/ Honorarium

Remunerasi Lainnya

714.478 678.754 267.930 267.930 641.373 640.385 642.980

188.299 210.409 266.282 425.282 167.729 167.729 167.729

Jumlah

Directors

902.777 889.163 534.212 693.212 809.102 808.114 810.709

I Ketut Mardjana Sukatmo Padmosukarso Tavip Parawansa Budi Setiawan Ismanto Setyo Riyanto Entis Sutisna

Salary/ Honorarium 714.478 678.754 267.930 267.930 641.373 640.385 642.980

(in thousands of Rupiahs)

Other Remuneration 188.299 210.409 266.282 425.282 167.729 167.729 167.729

Amount 902.777 889.163 534.212 693.212 809.102 808.114 810.709

As one of the State Owned Enterprises (BUMN) that truly apply the principles of good corporate governance and seeks constantly to repair and make good corporate governance as part of corporate culture, Pos Indonesia periodically carry out an assessment to assess the success of GCG implementation. In connection with the enactment of the State Enterprises Minister numbers Per-01/MBU/2011, in 2011 the assessment was not done but will do a self assessment which includes evaluation of the implementation of GCG to the assessment and follow-up recommendations for improvement of the results of the previous year assessment GCG implementation. However, the self-assessment is not feasible because the parameters of assessment refers to PER-01/MBU/2011 is not exist yet thus formed GCG Measuring Instruments Application Development Team whose job to arrange the points of measurement instruments that can be set as a reference to measure how much the application of concepts and practices in a comprehensive Corporate Governance have been implemented in the whole range of companies. In addition, the resulting value can be expected to provide an overview about the condition of GCG at PT Pos Indonesia (Persero). It is expected instrument/ parameter produced can be used as input to the state enterprises ministry in manufacturing a new measurement parameters GCG (a substitute of parameter 160) to be issued by the Ministry of Enterprise.

GALERI PRANGKO

Honorarium, Tunjangan, Fasilitas, dan Tantiem/Insentif Kinerja.

In accordance with the provisions of Minister for State Owned Enterprises regulation PER-02/MBU/2009 April 27th, 2009 and the number PER-03/MBU/2009 dated October 19th 2009, Minister of State Enterprises has established guidelines for determining the income of Directors, Supervisory Board and Board of StateOwned Enterprises (BUMN). Income of the members of the Board may consist of Salary/Honorarium, Allowances, Facilities, and Bonus/Incentive performance.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri BUMN PER-02/

MEASUREMENT AND ASSESSMENT APPLICATION OF GCG

Sebagai salah satu BUMN yang secara sungguh-sungguh menerapkan prinsip-prinsip GCG dan berupaya secara terusmenerus untuk melakukan perbaikan dan menjadikan GCG sebagai bagian dari budaya perusahaan, Pos Indonesia secara periodik melaksanakan assessment penerapan GCG untuk menilai keberhasilannya. Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Menteri BUMN nomor PER-01/MBU/2011 tersebut, maka pada tahun 2011 tidak dilakukan assessment, tetapi akan dilakukan self assessment penerapan GCG yang meliputi evaluasi (review) terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan dari hasil penilaian assessment penerapan GCG tahun sebelumnya. Namun demikian, self assessment dimaksud belum dapat dilaksanakan karena parameter penilaian yang mengacu pada PER-01/MBU/2011 belum ada sehingga dibentuk Tim Penyusunan Instrumen Pengukuran Penerapan GCG yang tugasnya menyusun poin-poin instrument pengukuran yang dapat ditetapkan sebagai acuan untuk mengukur seberapa besar penerapan konsep dan praktik-praktik GCG secara komprehensif telah dilaksanakan di seluruh jajaran Perusahaan. Selain itu, diharapkan nilai yang dihasilkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi penerapan GCG di PT Pos Indonesia (Persero). Diharapkan, instrumen/parameter yang dihasilkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pada Kementerian BUMN dalam pembuatan parameter pengukuran GCG yang baru (pengganti parameter 160) yang akan diterbitkan oleh Kementerian BUMN.


Remuneration of Directors

Remunerasi Direksi

PENGUKURAN DAN PENILAIAN PENERAPAN GCG

PENGUATAN BISNIS

26 April13 Mei 2011 30 Juli2 Agustus 2011

Beijing

Currently, the Audit Committee consists of five members, namely: 1. Harry Z. Soeratin (Commissioner serve concurrently Chairman of the Audit Committee) 2. Wilson R.L. Tobing (member) on June 17th 2011 is replaced by Nono Sukarna, Drs., Ak., M.M. 3. Prihartono, Ak., M.B.A. (member) 4. Dr. Riko Hendrawan (member) 5. Prof. Dr. Ina Primiana Sagir (member)

TRANSFORMASI

1. Postal Operation Council-Annual Meeting 2. Pameran Filateli “Phillanippon”

Western Union Asia-Pacific 28-30 of March 2011 Agent Summit

Saat ini, Komite Audit terdiri atas lima anggota, yaitu: 1. Harry Z. Soeratin (Anggota Komisaris merangkap Ketua Komite Audit) 2. Wilson R.L. Tobing (Anggota), pada tanggal 17 Juni 2011 diganti oleh Nono Sukarna, Drs., Ak., M.M. 3. Prihartono, Ak., M.B.A. (Anggota) 4. Dr. Riko Hendrawan (Anggota) 5. Prof. Dr. Ina Primiana Sagir (Anggota)


Beijing

Budi Setiawan

Entis Sutisna

I Ketut Mardjana

Date

Western Union Asia-Pacific 28-30 Maret 2011 Agent Summit

Tavip Parawansa Country Award for Achievement

Setyo Riyanto

Program

Name

LAPORAN KEUANGAN


1. Post Tech 2011 2. Joint issue stamp Indonesia-Afsel 3. 9th International Petersberg Conference 4. Workshop Transformasi BUMN

Lokasi

Audit Committee Audit Committee duties under the mandate of the Audit Committee Charter and Audit Committee Charter which is currently being used is Audit Committee Charter which composed on October 2009. Audit Committee Charter outlines contain objectives, scope of duties, functions, and duties of the Audit Committee.

PROFIL PERUSAHAAN

I Ketut Mardjana

Tanggal

Board of Comissioners Support Organ

Komite Audit Komite Audit menjalankan tugas berdasarkan mandat Audit Committee Charter; saat ini, Charter Komite Audit yang digunakan adalah Charter Komite Audit yang disusun pada tanggal Oktober 2009. Charter Komite Audit secara garis besar memuat tujuan, ruang lingkup tugas, fungsi, dan kewajiban Komite Audit.

KALEIDOSKOP

Sepanjang tahun 2011, telah dilaksanakan beberapa program pelatihan untuk peningkatan kompetensi Dewan Direksi.

097

098



Organizational capacity enhancement as a main pillar in the development of risk management got more attention from the Board of Directors in 2011. This was proven by reorganization of the Risk Management section of Pos Indonesia. Reorganization was done by separating the Risk Management section from The Good Corporate Governance (GCG) section. Reorganization has been put to good use by the Company, primarily in improving the mitigation of counterparty risk.

LAPORAN KEUANGAN

Peningkatan kapasitas organisasi sebagai pilar utama dalam pengembangan manajemen risiko mendapat perhatian lebih dari Direksi pada tahun 2011. Hal itu dibuktikan dengan dilakukannya reorganisasi Bagian Manajemen Risiko Pos Indonesia. Reorganisasi dilakukan dengan memisahkan Bagian Manajemen Risiko dari Bagian Good Corporate Governance (GCG). Reorganisasi tersebut telah dimanfaatkan dengan baik oleh Perusahaan, utamanya dalam meningkatkan mitigasi counterparty risk.

Corporate knowledge of the customer absolutely must be improved, especially when the role of Pos Indonesia in economic development, particularly in the distribution of government funding. The foregoing above led to aspects of Know Your Customer/Client (KYC) became increasingly critical. Especially for the Financial Services business, the strategic value of KYC related to the war against money laundering. Companies are increasingly realizing the importance of having procedures in place and adequate controls so that the employees really know the characteristics of their customers. Fairly Customer/Client Due Diligence on new and old customers is an important part of this control. In the absence of due diligence, could result in companies are subject to the reputation, operational, legal risk and business concentration. That in turn can lead to cost a fortune. The Board of Directors’s commitment to company risk management which is greater and greater also got support from the Ministry of State Owned Enterprises (BUMN) by the issuance of Kep. Men BUMN No Per -01/MBU/2011 dated August 1ˢᵗ, 2011, in lieu of KEP-117/M-MBU/2002. The regulations contained the basic things, among others including any Board of Directors decision have to implement an integrated company risk management as part of the GCG program implementation. In a series of company risk management development, in the year of 2011 it has established the identification of critical points of business risk. Identification was intended to give direction and focus to the business, so as to do priorities and resource mobilization to overcome main business risks. Thus, business unit has sufficient reason to improve the performance of each business. Risk identification is obtained by conducting research by business unit and the data processing of the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP). Another critical point is the achievement level of the Standard Delivery Time (SWP) for Suratpos Express (Express Letter-post) and Pos Kilat Khusus (Special Express Mail). While the Financial Services minimizing the timing down on financial transactions through the SOPP. The no less important thing is the partnership risk. This is because the risk of partnerships covering almost all aspects of risk. To reduce the risk of this partnership, the application of the four eye principle becomes absolutely necessary. This is where the Risk Management and Legal Division took on the role. Risk Management in charge of detecting the risk that escape from the attention of the business unit, while the accurate of formal legal aspects of the engagement with third parties became the task of the Legal Division. The next task of risk management which is more challenging is to set up support for the implementation of the Initial Public Offering (IPO) in 2013. The mission of Risk Management in relation to the IPO is to create and deliver risk solutions so that IPO are more successful. A number of risks associated with the IPO are (a) Risk regulation. Governments tend to implement more stringent regulations, following the success of some lack of some state-owned enterprises (BUMN), (b) The offer risk. It is actually attached to the tender document concerned, (c) The legal risks. The Increasing of the number of shares may increase the risk of shareholder lawsuits. Underwriter (counterparty) may sue in the event of misstatement in the IPO prospectus. d) The market risk. Potential volatility in the stock market share prices fall. Therefore, caution is a non-negotiable in preparing companies to go public.

PROFIL PERUSAHAAN

Identifying Critical Business Risk Point

Pengetahuan perusahaan terhadap pelanggan mutlak harus ditingkatkan, lebih-lebih jika mengingat peran Pos Indonesia dalam pembangunan ekonomi saat ini, khususnya dalam penyaluran dana bantuan pemerintah. Hal tersebut menyebabkan aspek Know Your Customer/Client (KYC) menjadi makin kritis. Khusus untuk bisnis Jasa Keuangan, nilai strategis KYC berkaitan dengan perang melawan pencucian uang. Perusahaan semakin menyadari pentingnya memiliki prosedur di tempat dan kontrol yang memadai sehingga pegawai benar-benar mengenali karakteristik pelanggannya. Customer/Client Due Diligence yang cukup pada pelanggan baru dan lama adalah bagian penting dari kontrol ini. Ketiadaan due diligence dapat mengakibatkan perusahaan tunduk pada reputasi, operasional, risiko hukum, dan konsentrasi bisnisnya. Hal itu pada gilirannya dapat mengakibatkan biaya mahal. Komitmen Direksi kepada pengelolaan risiko perusahaan yang makin besar juga mendapat dukungan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan diterbitkannya Kep. Men. BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 sebagai pengganti KEP-117/M-MBU/2002. Dalam Peraturan itu, terdapat hal yang mendasar, di antaranya, dalam setiap pengambilan keputusan, Direksi harus melaksanakan manajemen risiko perusahaan secara terpadu sebagai bagian dari implementasi program GCG. Dalam rangkaian pengembangan manajemen risiko perusahaan, pada tahun 2011, telah terbangun identifikasi titik kritis risiko bisnis. Identifikasi dimaksudkan untuk memberi arah dan fokus kepada bisnis sehingga dapat melakukan prioritas dan pengerahan sumber daya dalam mengatasi risiko-risiko utama bisnis. Dengan demikian, unit bisnis cukup memiliki alasan untuk meningkatkan kinerja masing-masing bisnis. Identifikasi risiko diperoleh dengan melakukan riset oleh unit bisnis ataupun hasil pengolahan data dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Titik kritis tersebut antara lain tingkat ketercapaian Standar Waktu Penyerahan (SWP) untuk produk Suratpos Express dan Pos Kilat Khusus. Sementara, dalam layanan Jasa Keuangan, titik kritis itu berupa ketercapaian dalam menekan sekecil mungkin down timing pada transaksi keuangan melalui SOPP. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah risiko kemitraan (counterparty risk). Hal ini karena risiko kemitraan meliputi hampir seluruh aspek risiko. Untuk mengurangi risiko kemitraan ini, penerapan four eye principle menjadi mutlak diperlukan. Di sinilah Manajemen Risiko dan Divisi Hukum mengambil peran. Manajemen Risiko bertugas mendeteksi risiko yang luput dari perhatian unit bisnis. Sementara itu, pencermatan aspek legal formal perikatan dengan pihak ketiga menjadi tugas Divisi Hukum. Tugas selanjutnya dari Manajemen Risiko yang lebih menantang adalah menyiapkan dukungan bagi pelaksanaan Initial Public Offering (IPO) tahun 2013. Misi Manajemen Risiko dalam kaitan IPO adalah menciptakan dan memberikan solusi risiko agar IPO lebih berhasil. Sejumlah risiko terkait dengan IPO adalah (a) Risiko regulasi. Pemerintah cenderung menerapkan peraturan yang lebih ketat, menyusul beberapa kekurangberhasilan IPO beberapa BUMN, (b) Risiko penawaran. Hal ini sebenarnya melekat pada dokumen penawaran yang bertalian, (c) Risiko hukum. Peningkatan jumlah saham meningkatkan pula risiko gugatan dari pemegang saham. Penjamin emisi (counterparty) dapat menuntut jika terjadi salah saji dalam prospektus IPO, (d) Risiko pasar. Volatilitas pasar saham berpotensi pada kejatuhan harga saham. Oleh karena itu, kehati-hatian merupakan hal yang tidak dapat ditawar dalam mempersiapkan perusahaan untuk go public.

099

KALEIDOSKOP

Mengidentifikasi Titik Kritis Risiko Bisnis


100


Transformasi Transformation


101

102


Sumber: Analisa Booz & Company

GALERI PRANGKO

• Meningkatkan efisiensi model jaringan operasi. • Mendefinisikan model partnership untuk pengembangan produk. • Meluncurkan kampanye komunikasi internal. • Meningkatkan efektifitas organisasi dan kapabilitas SDM. • Integrasi sistem TI ke rencana yang komprehensif


2011 “Fix the Basics” Meningkatkan Kualitas dan efisiensi

PENGUATAN BISNIS

Tingkatan Evolusi

2012-2013 “Extend Core Business” Tumbuh melalui produk dan layanan baru

2014-2015 “Leapfrog the Competition” Ekspansi ke segment dan bisnis baru

TRANSFORMASI

Beberapa Inisiatif Strategis memiliki enabling Project yang harus dimulai lebih awal apabila hasil yang diinginkan hendak dicapai dalam periode program.


“Within the next 5 years PT Pos Indonesia will surf in the era of free competition of business of post activities. Therefore, we refine the business strategy through four main strategies, called Program Revitalisasi PT Pos Indonesia (Persero) (Revitalization Program of PT Pos Indonesia (Limite)) that is: reclaim the market leader business of letter and parcel post position; to maintain transactional financial services business, to expand its products and services portfolio; to develop logistics company efficiently and effectively; and to revitalize Pos Indonesia to be the highperformance company”

Evolusi Rencana Revitalisasi Pos Indonesia

LAPORAN KEUANGAN

“Dalam 5 tahun ke depan, PT Pos Indonesia akan berselancar dalam gelombang era persaingan bebas bisnis perposan. Oleh karena itu, kami menyempurnakan strategi bisnis melalui empat strategi utama yang dinamai Program Revitalisasi PT Pos Indonesia (Persero), yaitu merebut kembali posisi pemimpin pasar bisnis surat dan paket pos; mempertahankan bisnis jasa keuangan transaksional, memperluas portofolio produk dan layanan; mengembangkan perusahaan logistik yang efisien dan efektif; serta merevitalisasi Pos Indonesia menjadi perusahaan berkinerja tinggi”.

To support the transformation process of Pos Indonesia to be the best company in Indonesian post activities, then there was established a special unit that is directly under the President Director called Change Management Office (CMO). The task of CMO are to prepare strategic plans and the company’s long term plans, to develop the new or future business, to direct and control the company’s strategic projects, to organize the implementation of the revitalization of the company, as well as to escort the enabling project activities implementation in order to improve company performance. CMO in charge to oversee the implementation of the revitalization program of Pos Indonesia by actively involving the relevant directorates and to account the performance of the revitalization program to the Board of Directors. To achieve its goals in a period of 5 years, Pos Indonesia revitalization plan is divided into three stages of evolution, which are • ”Fix the Basics” or fix things that are fundamental in the period of 2011 with the goal of obtaining quick results and preparing the foundation for future projects. Included in this project is enabling improvements which is related to the improvement of operating model and business post letter networks & post parcel, specify the model of partnership for the financial services business, as well as the urgent support functions repair like Human Resources (HR) and Information Technology. • ”Extend Core Business” or expanded its core business in the period 2012-2013 which included projects such as enabling improvements in market structure of post letter & post parcel business and expand its services in the financial services business. • “Leapfrog the Competition” or make the long way leap in order to win the competition in the period 2014-2015 by enabling project in the form of development of logistics business.

PROFIL PERUSAHAAN

Revitalization Program of Pos Indonesia

Untuk mendukung proses transformasi Pos Indonesia menjadi perusahaan perposan terbaik di Indonesia, dibentuklah unit khusus yang berada langsung di bawah Direktur Utama yang dinamakan Change Management Office (CMO). Tugas dari CMO adalah menyusun rencana strategis dan rencana jangka panjang perusahaan, pengembangan bisnis baru atau masa depan, pengarahan dan pengendalian proyek-proyek strategis perusahaan, pengorganisasian pelaksanaan kegiatan revitalisasi perusahaan, serta pengawalan pelaksanaan kegiatan enabling project dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan. CMO bertugas mengawal implementasi program revitalisasi Pos Indonesia dengan melibatkan secara aktif pejabat pada direktorat terkait dan mempertanggungjawabkan kinerja program revitalisasi kepada Dewan Direksi. Untuk mencapai tujuannya dalam periode 5 tahun ke depan, rencana revitalisasi Pos Indonesia dibagi menjadi tiga tingkatan evolusi, yakni • ”Fix the Basics” atau memperbaiki hal-hal yang mendasar pada periode tahun 2011 dengan tujuan memperoleh hasil dalam waktu singkat serta mempersiapkan fondasi bagi proyek-proyek selanjutnya. Termasuk dalam hal ini adalah enabling project yang berhubungan dengan perbaikan model operasi dan jaringan bisnis suratpos dan paketpos, menentukan model partnership untuk bisnis jasa keuangan, serta perbaikan fungsi pendukung yang mendesak, seperti SDM dan Teknologi Informasi. • ”Extend Core Business” atau melakukan ekspansi terhadap bisnis inti pada periode tahun 2012-2013 yang mencakup enabling project, seperti perbaikan struktur pasar di bisnis suratpos dan paketpos serta memperluas layanan di bisnis jasa keuangan. • ”Leapfrog the Competition” atau melakukan lompatan jauh dalam memenangkan persaingan pada periode 2014-2015 dengan enabling project berupa pengembangan bisnis logistik.

103

KALEIDOSKOP

PROGRAM REVITALISASI POS INDONESIA


• Merebut kembali pangsa pasar di mail dan parcel. • Mempromosikan peningkatan penggunaan surat. • Memperluas produk dan layanan mail dan parcel. • Memastikan lingkungan peraturan yang efisien dan berkesinambungan. • Mempertahankan dan meningkatkan portfolio produk jaskug.

• Meningkatkan skala bisnis logistik.

Waktu

104


Strategic Initiatives

To regain the market share of business letters and postal packets.

To promote the using of letters in Indonesia.

1. Evaluating the automation options for its suitability for MPC Jakarta; 2. Improving sorting productivity by using a team quality control and standardization of processes; 3. Centralizing of the scheduling and the procurement of transport to the Central Of ice; 4. To reschedule the mode of transportation and transportation costs optimization for the route to achieve the SLA; 5. Optimizing the transport routes for the of costs and better time management; 6. Relocating of the hub point to the city with a higher volume of letters to optimize transportation costs; 7. Revising delivery strategy to improve the planning and scheduling of the delivery; 8. Collecting the circulation of mail data to optimize the network model and plans for operational improvements in the future; 9. Performing root cause analysis to route of letter which does not reach the SLA.

1. Mendesain strategi ritel yang komprehensif; 2. Mengembangkan strategi e-commerce; 3. Mengembangkan bisnis jasa pemerintahan.

1. Designing a comprehensive retail strategy; 2. Developing e-commerce strategy; 3. Developing the business of government services.

To maintain and develope the existing product portfolio.

Menyusun model partnership untuk ekspansi produk.

To arrange a partnership model for product expansion.

Meluncurkan program komunikasi internal.

To launch internal communications programs. Meningkatkan efisiensi organisasi dan kapabilitas SDM.

To improve organizational efficiency and the capabilities of HR.

Integrasi sistem TI ke rencana yang menyeluruh.

The integration of IT systems into a comprehensive plan.

1. Mengembangkan kapabilitas pemahaman nasabah dan analytics; 2. Mengembangkan produk remitansi internasional berbasis IFS; 3. Meningkatkan kegiatan pemasaran produk jasa keuangan; 4. Memperbaiki jaringan: lokasi dan cakupan area; 5. Meningkatkan TI dan otomasi proses; 6. Optimasi strategi dan pendekatan harga.

1. Developing understanding capabilities of customer and analytics; 2. Developing international remittance products based on IFS; 3. Improving the marketing of financial services products activities; 4. Repairing the network: the location and coverage area; 5. Improving IT and automation process; 6. Optimizating strategies and pricing approaches.

1. Mengembangkan layanan tabungan; 2. Mengembangkan layanan pinjaman/kredit mikro; 3. Mengembangkan layanan asuransi mikro.

1. Developing a savings service; 2. Developing loans services/micro credit; 3. Developing micro-insurance services.

1. Memperbaharui visi dan misi Perusahaan; 2. Mendesain dan melaksanakan kampanye komunikasi internal.

1. Renewing the vision and mission of the Company; 2. Designing and implementing an internal communications campaign.

1. Mengurangi duplikasi peran dan tanggung jawab; 2. Melaksanakan budaya berbasis kinerja melalui peran, tanggung jawab, dan kontribusi yang jelas; 3. Mendesain ulang kapabilitas dan kompetensi serta pelatihan terkait.

1. Reducing the duplication of roles and responsibilities; 2. Implementing performancebased culture through the roles, responsibilities and contributions which are clearly; 3. Redesigning the capabilities and competencies as well as related training.

1. Melakukan upgrade aplikasi yang dibutuhkan fungsi pendukung, terutama akuntansi dan keuangan 2. Melakukan upgrade aplikasi yang dibutuhkan oleh bisnis; 3. Melakukan upgrade infrastruktur TI.

1. Upgrade the required application needed by support functions, especially accounting and finance; 2. Upgrading the applications needed by the business; 3. Upgrading the IT infrastructure.

GALERI PRANGKO

1. Mengevaluasi opsi otomasi beserta kelayakannya untuk MPC Jakarta; 2. Meningkatkan produktivitas sortasi dengan menggunakan tim quality control dan standardisasi proses; 3. Sentralisasi penjadwalan dan pengadaan transportasi ke Kantor Pusat; 4. Menjadwalkan ulang modus transportasi dan optimasi biaya transportasi untuk rute untuk mencapai SLA; 5. Optimasi rute transportasi untuk pengelolaan biaya dan waktu yang lebih baik; 6. Relokasi titik hub ke kota dengan volume surat lebih tinggi untuk mengoptimalkan biaya transportasi; 7. Revisi strategi pengiriman untuk meningkatkan perencanaan dan penjadwalan pengiriman; 8. Mengumpulkan data aliran surat untuk mengoptimalkan model jaringan dan rencana untuk perbaikan operasional pada masa mendatang; 9. Melakukan analisis root cause terhadap rute surat yang tidak mencapai SLA.

Mempertahankan dan mengem bangkan portfolio produk yang ada.

1. Forming SBU logistic as a separate entity; 2. Acquiring and integrating the domestic logistics players.


To expand portfolio of services and products.

1. Increasing the activity of advertising products/exist services; 2. Developing Direct Mail services (not the current Admail activities).

To increase the scale of the logistics business.

1. Membentuk SBU logistik sebagai entitas tersendiri; 2. Mengakuisisi dan mengintegrasikan pemain logistik domestik.

PENGUATAN BISNIS

Memperluas portfolio layanan dan produk.

1. Meningkatkan aktivitas pengiklanan produk/layanan yang ada; 2. Mengembangkan layanan Direct Mail (bukan kegiatan Admail yang ada sekarang).

Meningkatkan skala bisnis logistik.

1. Negotiating the appropriate postage rates; 2. Negotiating an appropriate de inition for the USO 3 Negotiating the appropriate level of compensation USO 4. Negotiating adequate rules to support the ef icient and fair industrial behavior.

TRANSFORMASI

To improve the efficiency network operating model (cost/unit).

1. Optimizing strategies and price approaching; 2. Rationalizing the product portfolio; 3. Improving service quality through the implementation of quality control and training operations.

To ensure an efficient and sustainable regulatory structures.

1. Menegosiasikan harga perangko yang sesuai; 2. Menegosiasikan definisi yang sesuai untuk USO; 3. Menegosiasikan tingkat kompensasi USO yang sesuai; 4. Menegosiasikan peraturan yang memadai untuk menunjang perilaku industri yang efisien dan adil.


Meningkatkan efisiensi (biaya/unit) model jaringan operasi.

1. Optimasi strategi dan pendekatan harga; 2. Rasionalisasi portfolio produk; 3. Meningkatkan kualitas layanan melalui pelaksanaan quality control dan pelatihan operasi.

Memastikan struktur regulasi yang efisien dan sustainable.

Enabling Projects

LAPORAN KEUANGAN

Mempromosikan penggunaan surat di seluruh Indonesia.

Enabling Projects

Strategic Initiatives

PROFIL PERUSAHAAN

Merebut kembali pangsa pasar bisnis surat & paket pos.

Strategic initiatives developed by Pos Indonesia are grouped into three main business lines: (a) letter post and parcel post, (b) logistics, and (c) financial services. Furthermore, each of the Strategic Initiatives specified into several proponents Enabling Project as follows:

105

KALEIDOSKOP

Inisiatif Strategis yang dikembangkan oleh Pos Indonesia dikelompokkan ke dalam tiga lini usaha utama: (a) suratpos & paketpos, (b) logistik, dan (c) jasa keuangan. Selanjutnya, masing-masing Inisiatif Strategis dirinci lagi menjadi beberapa Enabling Project pendukung sebagai berikut.


106


3. Spin off of Post Logistics Logistics business opportunities in Indonesia are very tempting, amounting to about 10% of GDP with a growth of 12-15% per year. Meanwhile, the market share taken up by Pos Indonesia has around 0.1%. To achieve the potential of the logistics business, Pos Indonesia has set a strategy to increase the scale of the logistics business through a separate SBU program logistics (spin off) and acquiring and integrating the domestic logistics players. On December 30ᵗʰ, 2011, there has formed PT Pos Logistik Indonesia with a stake of PT Pos Indonesia (Persero) and Yayasan Pendidikan Bakti Pos Indonesia. Transition management of the logistics business into a subsidiary was planned at least 3 months so that by the end of March 2012 it has made the determination of the initial balance of PT Pos Logistik Indonesia. Spin off of the logistics business into a subsidiary aimed to improve its financial performance through financial contributions and bussiness synergies and to maximize the role of PT Pos Indonesia Indonesia in advancing the logistic for national interest.

GALERI PRANGKO

5. Sharing Session with Mandiri CMO CMO Pos Indonesia which was established through Decree number KD 70/DIRUT/0811 Directors dated August 18ᵗʰ, 2011 was a relatively new unit. With the task to oversee the revitalization program that involved almost all levels of the organization, it is not an easy work. Some of the enabling program of the revitalization program has been implemented and gave positive outcomes for the company’s performance. However, we recognize that to achieve the success of the revitalization program, Pos Indonesia is still much in need of improvement, innovation, management and benchmarking in its management to make the change management works effectively. For that, on December 11ᵗʰ 2011, Pos Indonesia invited Bank Mandiri CMO Team to share the management of change management. After the sharing session, Pos Indonesia CMO Team planed to conduct benchmarking to the Central Office of Bank Mandiri (Directorate of Change Management Office) in order for the implementation of the revitalization project to be more effective.


5. Sharing Session dengan CMO Mandiri CMO Pos Indonesia yang dibentuk melalui Keputusan Direksi nomor KD 70/DIRUT/0811 tanggal 18 Agustus 2011 merupakan unit yang relatif baru. Dengan tugas untuk mengawal program revitalisasi yang melibatkan hampir seluruh level organisasi, hal tersebut bukanlah pekerjaan yang ringan. Beberapa enabling project program revitalisasi telah dijalankan dan memberikan hasil positif bagi kinerja perusahaan. Namun demikian, kami menyadari bahwa untuk mencapai keberhasilan program revitalisasi, Pos Indonesia masih banyak membutuhkan perbaikan, inovasi, dan benchmarking dalam pengelolaannya agar change management berjalan efektif. Untuk itu, pada tanggal 9 Desember 2011, Pos Indonesia mengundang Tim CMO Bank Mandiri untuk memberikan sharing pengelolaan change management. Setelah sharing session, Tim CMO Pos Indonesia merencanakan untuk melakukan benchmarking ke Kantor Pusat Bank Mandiri (Direktorat Change Management Office) dengan tujuan agar implementasi proyek revitalisasi menjadi lebih efektif.

4. Financial Services Strategic Partnership In 2011 a strategic program areas of financial services focused on a strategic initiatives partnership model for product expansion. In order to establish strategic long-term partnership, Pos Indonesia binding cooperation with Bank Mandiri as the largest bank in Indonesia. Cooperation above on both sides is evaluated periodically to determine progress and challenges faced in the field. It is expected at the end of the cooperative agreement (PKS) it would obtain the performance which is accordance with the plans so it would be the quick win for the next step.

PENGUATAN BISNIS

4. Kemitraan Strategis Layanan Keuangan Tahun 2011, program strategis bidang layanan keuangan difokuskan pada inisiatif strategis model kemitraan untuk keperluan ekspansi produk. Dalam rangka menjalin kemitraan strategis jangka panjang, Pos Indonesia mengikat kerja sama dengan Bank Mandiri sebagai bank terbesar di Indonesia. Kerja sama di atas dievaluasi kedua belah pihak secara periodik untuk mengetahui perkembangan dan tantangan yang dihadapi di lapangan. Diharapkan pada akhir masa perjanjian kerja sama (PKS) didapatkan kinerja sesuai dengan rencana sehingga menjadi quick win bagi langkah berikutnya.

TRANSFORMASI

Cosidering many changes that need to be done, including the harmonization of policies regarding the authority, human resources management system, financial policy, as well as other policies, to draw up a blueprint and details of the new organization, Pos Indonesia assisted by independent consultants. Based on the studies and recommendations of the consultants, the new organizational structure which was approved by the Board of Directors and then by the Board of Commissioners on November 11ᵗʰ, 2011 to be implemented from early January 2012. In the new structure, Pos Indonesia consists of three operating business directorates namely Mail & Package Directorate, the Directorate of Financial Services, and Retail & Property Directorate and the two functional directorates, namely Directorate General and the Directorate of Human Resources & Finance.

3. Spin off Pos Logistik Peluang bisnis logistik di Indonesia sangatlah menggiurkan, yaitu sebesar kurang lebih 10% dari GDP dengan pertumbuhan 12-15% per tahun. Sementara, pangsa pasar yang diserap oleh Pos Indonesia baru sekitar 0,1%. Untuk meraih potensi bisnis logistik, Pos Indonesia telah menetapkan strategi peningkatan skala bisnis logistik melalui program pemisahan SBU logistik (spin off) dan mengakuisisi serta mengintegrasikan pemain logistik domestik. Pada tanggal 30 Desember 2011, telah terbentuk PT Pos Logistik Indonesia dengan kepemilikan saham PT Pos Indonesia (Persero) dan Yayasan Pendidikan Bakti Pos Indonesia. Masa transisi pengelolaan bisnis logistik menjadi anak perusahaan direncanakan paling lambat 3 bulan sehingga pada akhir Maret 2012 telah dilakukan penetapan neraca awal PT Pos Logistik Indonesia. Spin off binis logistik menjadi anak perusahaan bertujuan untuk meningkakan kinerja keuangan melalui kontribusi finansial dan sinergi binsis serta memaksimalkan peran Pos Indonesia dalam memajukan logistik untuk kepentingan nasional.


Mengingat banyaknya perubahan yang perlu dilakukan, termasuk penyelarasan berbagai kebijakan mengenai kewenangan, sistem manajemen SDM, kebijakan keuangan, serta kebijakan lainnya, untuk menyusun blueprint dan detail organisasi yang baru tersebut, Pos Indonesia dibantu oleh konsultan independen. Berdasarkan kajian dan rekomendasi dari konsultan, struktur organisasi yang baru telah disetujui oleh Direksi dan kemudian oleh Dewan Komisaris pada tanggal 11 November 2011 untuk diimplementasikan mulai awal Januari 2012. Di dalam struktur yang baru, Pos Indonesia terdiri atas 3 direktorat operating business, yaitu Direktorat Surat & Paket, Direktorat Jasa Keuangan, dan Direktorat Ritel & Properti dan 2 direktorat fungsional, yaitu Direktorat SDM & Umum dan Direktorat Keuangan.

2. High Performance Organization Pos Indonesia Organization is an organization of companies that had classified into the category of large companies so that its organizational structure is a complex organizational structure. The complexity is reflected in the focus of the business (products), focus on customer service, and focus on service support functions (HR, Finance, Information Technology). Pos Indonesia future organization is an organization called the High Performance Organization (HPO) so that the character of the organization HPO into consideration in designing and implementing it. The approaching used to maintain the formation of HPO: • The theory of organization that requires that the organizational structure and culture of the organization must be aligned; • The focus on the product and the consumer must be described in each business directorate using the strategy map; • The model of the organization (organizational model) with the alignment between elements using the “star model”; • Theory of change by using change management techniques that are in charge. This is considering the implementation of the reorganization of Pos Indonesia which is a transformational change (using the “8-step” Kotter).

As a preparation for implementation, it has done some processes of socialization which led by the Head of CMO, both on the occasion of the National Working Meeting and visits to several Division Regional Office. To support its implementation, it has also formed crossfunction implementation team which its tasks to described in greater detail the organizational structure, such as functions and duties of KPI as well as ti revise the decisions of the directors relating to the delegation of authority, the procurement of goods & services, human resources management system, and others.

LAPORAN KEUANGAN

2. High Performance Organization Organisasi Pos Indonesia adalah organisasi perusahaan yang sudah masuk dalam kategori perusahaan besar sehingga struktur organisasinya merupakan struktur organisasi yang kompleks. Kompleksitas tersebut tecermin dari fokus kepada bisnis (produk), fokus kepada pelayanan konsumen, dan fokus kepada pelayanan fungsi-fungsi pendukung (SDM, Keuangan, Teknologi Infomrasi). Organisasi Pos Indonesia masa depan merupakan organisasi yang disebut sebagai High Performance Organization (HPO) sehingga karakter organisasi HPO menjadi pertimbangan dalam merancang dan mengimplementasikannya. Pendekatan yang digunakan untuk menjaga terbentuknya HPO: • Teori organisasi yang menghendaki bahwa struktur organisasi dan budaya organisasi harus selaras; • Fokus kepada produk dan konsumen harus dapat digambarkan pada setiap direktorat bisnis menggunakan strategy map; • Model pengorganisasian (organizationl model) dengan keselarasan antarelemen menggunakan “star model”; • Teori perubahan dengan menggunakan teknik change management yang bersifat mengendalikan. Hal ini mengingat implementasi reorganisasi Pos Indonesia merupakan perubahan transformasional (menggunakan “8-langkah” Kotter).

1. Kick off of Corporate Revitalization Program Corporate revitalization program in accordance with the mandate of Law No. 38/2009 has been formulated with the help of independent consultants. The process of extraction and exploration program involved all levels of the organization for about 6 months. On May 5ᵗʰ, 2011, Pos Indonesia revitalization program introduced to the entire Central Office officials (as far as manager), Regional Division (Kadivre and Senior Manager), Director of Subsidiaries, and Affiliates in the form of event Corporate Revitalization Program Kick off. In the event, the Director gave a briefing about the urgency of the revitalization program in the company’s long term commitment and as a strategic step towards best post company in Indonesia in the year 2015. Ministry of Enterprise and PLN president director Dahlan Iskan also attended to give insightment and shared his experiences in implementing the program of revitalization of the state-owned company.

Sebagai persiapan implementasi, telah dilakukan proses sosialisasi yang dipimpin langsung oleh Kepala CMO, baik dalam kesempatan Rapat Kerja Nasional maupun kunjungan ke beberapa Kantor Divisi Regional. Untuk menunjang pelaksanaannya, telah pula dibentuk tim implementasi lintas fungsi yang bertugas menjabarkan secara lebih rinci struktur organisasi, seperti tugas pokok dan fungsi KPI, serta melakukan revisi Keputusan Direksi yang berkaitan dengan pendelegasian kewenangan, pengadaan barang & jasa, sistem manajemen SDM, dan lainnya.

PROFIL PERUSAHAAN

1. Kick off Program Revitalisasi Perusahaan Program revitalisasi perusahaan sesuai dengan amanat UU No 38/2009 telah diformulakan dengan bantuan konsultan independen. Proses ekstraksi dan eksplorasi program melibatkan seluruh jenjang organisasi selama kurang lebih 6 bulan. Pada tanggal 5 Mei 2011, program revitalisasi Pos Indonesia disosialisasikan kepada seluruh pejabat Kantor Pusat (sampai dengan Manajer), Divisi Regional (Kadivre dan Senior Manager), Direktur Anak Perusahaan, dan Afiliasi dalam bentuk acara Kick off Program Revitalisasi Perusahaan. Dalam acara tersebut, Direktur Utama memberikan pengarahan mengenai urgensi program revitalisasi perusahaan dalam jangka panjang sebagai komitmen dan langkah strategis menuju perusahaan perposan terbaik di Indonesia pada Tahun 2015. Hadir juga memberikan insightment Pejabat Kementerian BUMN serta Direktur Utama PLN Dahlan Iskan yang berbagi pengalaman dalam mengimplementasikan program revitalisasi pada tubuh perusahaan listrik milik negara itu.

Year of 2011 was the year of laying a strong foundation for the company to improve quality and efficiency. Strategic program that were implemented in 2011, among others:

107

KALEIDOSKOP

Tahun 2011 merupakan tahun peletakan fondasi yang kuat bagi perusahaan dengan meningkatkan kualitas dan efisiensi. Program strategis yang telah diimplementasikan pada tahun 2011, di antaranya adalah:


108



109

KALEIDOSKOP

BISNIS MASA DEPAN POS INDONESIA The Future Business of Pos Indonesia

pos Logistik indonesia

pos Jasa Keuangan

indonesia

pos Properti indonesia

pos Posmart indonesia

Bhakti Wasantara Net

REMITANS

ASSET MANEGEMENT

Pos On-line Shopping

Layanan Internet

Paket

FF

POSPAY

HOSPITALITY

POS SHOP

Jaringan IT

Surat Komersial

Regulated Agent

BANK CHANNELLING

AdMAIL

Distribution

Pos Asuransi Indonesia

Pos e-Market Place

PENGUATAN BISNIS TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN GALERI PRANGKO

Pos Indonesia selama ini telah mengembangkan 3 lini bisnis, yaitu: bisnis Surat dan Paket, lini bisnis Jasa Transaksi Keuangan dan lini bisnis Logistik. Pos Indonesia masih memiliki potensi besar di bidang ritel dan properti, sehingga potensi untuk pengembangan 2 lini bisnis baru yaitu Properti dan Posmart. Bisnis Potensi dikembangkan dengan pertimbangan antara lain, saat ini tingkat utilisasi aset gedung dan tanah masih tergolong rendah, sedang Pos Indonesia memiliki jumlah maupun lokasi aset yang strategis, sebagian besar kantor pos berada di kilometer nol, nilai pasarnya tinggi dan layak untuk dikembangkan untuk pusat perkantoran, perdagangan dan hotel. Bisnis Ritel PT Pos Indonesia selama ini belum dikembangkan secara optimal. Jaringan outlet pelayanan pos berupa kantor (Kantor Pos Pemeriksa, Kantor Pos Cabang Dalam Kota dan Kantor Pos Cabang Luar Kota) merupakan jaringan pelayanan ritel yang potensial karena jumlahnya yang mencapai 3560 kantor pos. Jaringan kantor pos tersebut djika ditambahkan dengan jaringan agen merupakan jaringan pelayanan yang banyak, dan tersebar di seluruh pelosok Indonesia, dan sebagai besarnya berada di rural, sehingga potensial dikembangkan menjadi jaringan outlet dan sistem bisnis untuk digunakan mitra menjual produk dan jasanya secara fisik maupun online melalui pelayanan Pos Shop dan Pos Online Shopping. Disamping itu dikembangkan pula infrastruktur perdagangan secara online bagi member dan komunitas rural dalam pasar terorganisir. Bisnis telnologi selama ini yaitu PT Bhakti Wasantara Net akan dikembangkan menjadi bisnis pendukung dibidang jasa internet dan jaringan IT dan jasa IT.

TRANSFORMASI

WAREHOUSING


Surat LPU

Pos Indonesia been developeing three lines of business, the Letters and Packages business, Financial Transaction Services business lines and Logistics business lines. Pos Indonesia still has great potential in the areas of retail and property, so the potential for the development of two new business lines namely Property and Posmart. Potential businesses are developed with consideration, among others, the current level of the building and land asset utilization is still low, while Pos Indonesia has the number and location of strategic assets, most of the post offices are located at kilometer zero, the high market value and worth to be developed for the central offices, trades and hotels. PT Pos Indonesia Retail business has not been optimally developed. Network of service outlets of Post is in the form of Office (Post Office Examiner, Post Office Branch in the City and Outer City Post Office Branch) is a potential network of retail services for the amount that reaches 3560 the post offices. If the post office network is added to the network agents is a numerous network of service, and spread all over Indonesia, much of it on Rural, thus potentially be developed into a network of outlets and business systems to use by partners to sell its products and services physically and online through the Postal Shop Services and Post Online Shopping. Besides, it also developed trade infrastructure for on-line for members and rural communities in an organized market. Technology business all these times, PT Bhakti Wasantara Net will be developed to become support business in the field of internet services and IT network and IT services.

LAPORAN KEUANGAN

pos kurir indonesia

PROFIL PERUSAHAAN

Pos Indonesia Investment Holding


TATA KELOLA PERUSAHAAN TRANSFORMASI PENGUATAN BISNIS TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pos Indonesia has long milestone ways in serving the community, expanding its business, and uniting Nusantara (archipelago). The milestone ways were the establishment of the first post office on August 26th 1746, the takeover of Corporate Headquarters in the Revolution of Independence on September 27th 1945, and the shift of the status of the company to liability company on June 20th 1995. The third milestone is now commemorated by all post officers as the days of the full significance history. As we all already known, the first post office was established by the GouverneurGeneraal Gustaaf Willem Baron van Imhoff (1705-1750) on August 26ᵗʰ 1746 in Batavia (now Jakarta). The establishment aimed to have better ensure for the safety of people’s letters, especially those who trade in offices outside of Java and for those

LAPORAN KEUANGAN

Pos Indonesia memiliki beberapa tonggak sejarah perjalanan panjang dalam melayani masyarakat, mengembangkan usahanya, dan menyatukan Nusantara. Tonggak itu antara lain pendirian kantor pos pertama pada 26 Agustus 1746, pengambilalihan Kantor Pusat Perusahaan pada masa Revolusi Kemerdekaan 27 September 1945, dan beralihnya status perusahaan menjadi perusahaan perseroan pada 20 Juni 1995. Ketiga tonggak sejarah tersebut kini diperingati oleh segenap insan pos sebagai hari-hari bersejarah penuh makna. Seperti telah diketahui bersama, kantor pos pertama didirikan oleh GouverneurGeneraal Gustaaf Willem Baron van Imhoff (1705-1750) pada tanggal 26 Agustus 1746 di Batavia (kini Jakarta). Pendirian itu bertujuan untuk lebih menjamin keamanan surat-surat penduduk, terutama mereka yang berdagang di kantor-kantor di luar Jawa dan bagi mereka

PROFIL PERUSAHAAN

265 years of Pos Indonesia Uniting Nusantara

KALEIDOSKOP

265 Tahun POS Indonesia SATUKAN NUSANTARA

111

GALERI PRANGKO

112



TRANSFORMASI PENGUATAN BISNIS TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN GALERI PRANGKO

Bali Orange Fun bike be was one of the largest Fun Bike event ever held in Bali. The competition was held around the city of Bangli route, followed more than 16,000 Gowesser who came from all over the city in Bali, Lombok, East Java, Central Java, West Java, and Jakarta. The event enlivened by the presence of two public officials, namely Coordinating Minister for Economic Affairs, Mr. Hatta Rajasa, and Minister of Communications and Information Technology, Mr. Tifatul Sembiring. Of course there were a number of officials in Bali, Bangli district, and almost the entire Board of Directors and Officers of Pos Indonesia as well as strategic partners of the company.


BALI ORANGE FUN BIKE

Bali Orange Funbike menjadi salah satu acara Fun Bike terbesar yang pernah diselenggarakan di Bali. Lomba digelar dengan lokasi trayek mengelilingi Kota Bangli, diikuti lebih dari 16.000 Gowesser yang datang dari seluruh kota di Bali, Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Acara dimeriahkan dengan kehadiran dua pejabat publik, yaitu Menteri Koordinator Perekonomian, Bapak Hatta Rajasa, dan Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Tifatul Sembiring. Tentu saja terdapat sejumlah pejabat di Bali, Kabupaten Bangli, dan hampir seluruh Direksi dan Pejabat Pos Indonesia serta mitra-mitra strategis perusahaan.

LAPORAN KEUANGAN

BALI ORANGE FUN BIKE

PROFIL PERUSAHAAN

who came from and went to Holland. The establishment of the first post office was followed by the establishment of post office in Semarang in the next four years. Furthermore, since the construction of De Groote Postweg (Jalan Raya Pos) under the command of Maarschalk en Gouverneur Generaal, Mr. Herman Willem Daendels, which was completed and used in 1809, the efforts to develop the post office network were so fast until it reached the numbers and extented as now. Based on these considerations, the Board of Directors of Pos Indonesia has set August 26ᵗʰ as the anniversary of PT Pos Indonesia (Persero) through the Board of Directors of Pos Indonesia’s Decision Number: KD. 44/DIRUT/0511 dated May 26ᵗʰ 2011 regarded the Stipulation of August 26ᵗʰ as the anniversary of Pos Indonesia. With the issuance of this decree, the company conducted a series of activities that made this memorial as a momentum to revive the spirit of serving the business community for 265 years of post activities. The celebration theme was “265 Years of Pos Indonesia Uniting Nusantara” and the tagline was “Learning from the Past, developing for the future” as a way of remembering the long journey in running the company’s vision and mission, as well as trying to improve the competitiveness of enterprises. This activity was held to form a public perception that Pos Indonesia was the closest in the heart, trustable, relied upon the community, generating enthusiasm and attitude of confidence throughout the post officers, instilling CINTAPOS Corporate Culture, provided benefits and added value in order to improve the competitive power, revived a sense of belonging and community confidence in Pos Indonesia, remembered and learnt the noble values of the long struggle of the perpetrators of the history of Pos Indonesia to maintain its existence in Indonesia, and delivered and recalled the role of the Post to unite communities across the country. On the other hand, the anniversary was also a mean to reveal the efforts of modernization and transformation of Pos Indonesia toward development and environmental dynamics; revealed that the current Pos Indonesia has been connected on-line to more than 3000 service points and has became the company promotional products vehicle that was more acceptable to society. The series of anniversary events that have been implemented are as follows.

KALEIDOSKOP

yang datang dari dan pergi ke Negeri Belanda. Pendirian kantor pos pertama diikuti dengan pendirian kantor pos berikutnya di Semarang empat tahun kemudian. Selanjutnya, sejak pembangunan De Groote Postweg (Jalan Raya Pos) di bawah perintah Maarschalk en Gouverneur Generaal Mr. Herman Willem Daendels yang rampung dan dipergunakan tahun 1809, upaya pengembangan jaringan kantor pos ini begitu pesat hingga akhirnya mencapai jumlah dan luas seperti sekarang. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Direksi Pos Indonesia menetapkan tanggal 26 Agustus sebagai Hari Ulang Tahun Pos Indonesia melalui Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD. 44/DIRUT/0511 tanggal 26 Mei 2011 tentang Penetapan 26 Agustus Sebagai Hari Ulang Tahun Pos Indonesia. Dengan telah diterbitkannya keputusan ini, maka diselenggarakan serangkaian aktivitas perusahaan yang menjadikan peringatan ini sebagai suatu momentum untuk membangkitkan kembali semangat usaha melayani masyarakat dalam kegiatan perposan selama 265 tahun. Peringatan mengambil tema “265 Tahun Pos Satukan Nusantara” dan tagline “Learning from the Past, developing for the future” sebagai cara mengenang perjalanan panjang perusahaan ini dalam menjalankan visi dan misinya, serta berusaha untuk dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Kegiatan ini digelar guna membentuk persepsi masyarakat bahwa Pos Indonesia adalah perusahaan yang paling dekat di hati dan dapat dipercaya serta diandalkan masyarakat, membangkitkan semangat dan sikap percaya diri seluruh insan pos, menanamkan Budaya Perusahaan CINTAPOS, memberikan manfaat dan nilai tambah dalam rangka meningkatkan daya kompetitif, membangkitkan kembali rasa memiliki dan kepercayaan masyarakat pada Pos Indonesia, mengenang dan mempelajari nilai-nilai luhur perjuangan panjang para pelaku sejarah Pos Indonesia dalam mempertahankan eksistensinya di Indonesia, dan menyampaikan dan mengingatkan kembali peran pos dalam mempersatukan masyarakat di seluruh pelosok negeri. Pada sisi lain, peringatan ulang tahun juga menjadi sarana untuk mengungkapkan upaya-upaya modernisasi dan transformasi Pos Indonesia ke depan dalam menghadapi perkembangan dan dinamika lingkungan; mengungkap bahwa saat ini Pos Indonesia telah terhubung secara on-line ke lebih dari 3000 titik layanan dan menjadi wahana promosi produk perusahaan sehingga dapat lebih diterima masyarakat. Rangkaian kegiatan peringatan ulang tahun yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut.

113

114


PENGUATAN BISNIS

Pos Indonesia Article Writing Competition 2011 The event was also celebrated by holding a writing contest with the theme of the article “Learning From The Past, Developing For The Future”. The competitived papers were articles that have been published in mass media. Through these activities, Pos Indonesia invited the participation of journalists and the general public to submit informations and views on the existence of service of Pos Indonesia. The competition was followed by 157 participants that included 82 articles, consist of 38 journalists and 44 categories of general categories. Result Papers from this race would be our source of inspiration and encouragement in carrying out the modernization and revitalization of business of Pos Indonesia.

TRANSFORMASI

Lomba Menulis Artikel Pos Indonesia 2011 Peringatan juga dirayakan dengan menggelar lomba penulisan artikel dengan tema “Learning From The Past, Developing For the Future”. Karya tulis yang diperlombakan adalah artikel yang telah dimuat di media massa. Melalui kegiatan ini, Pos Indonesia mengajak partisipasi para jurnalis dan masyarakat umum untuk menyampaikan informasi dan pandangannya terhadap eksistensi pelayanan Pos Indonesia. Lomba diikuti oleh 157 Peserta yang menyertakan 82 artikel, terdiri atas 38 kategori Jurnalis dan 44 kategori umum. Karya tulis yang dihasilkan dari lomba ini menjadi sumber inspirasi dan semangat kami dalam melaksanakan modernisasi dan revitalisasi bisnis Pos Indonesia.


Wesel Pos Instant Charity -Cintapos for the People The event was packed in a talk show on a national private television aimed to promote, carry, and popularize the Wesel Pos Instant product as a medium for the delivery of aid programs (charity). The event was held live from Studio TVOne in Epicentrum Brass, Jakarta. On this occasion, Kak Seto, a famous children observer public figure, who was pleased to send a money order (wesel) which went to Dik Doank, an artists and also observer for the education of children, who manage Jurank Doank as a center of activity in the deep art of children’s activities. In addition, assistance was also delivered in the local mosque of Rangkas Bitung. The event was to show and educate the public about the procedures to send a money order (wesel) which were very easy and quickly accepted by the recipient without the need to have a special account. On this occasion, also illustrated how the Wesel Pos Instant Service coverage which based on information technology can reached remoted areas, such as District Malingping which can be reached by land travel (car) for approximately 3 hours from the City of Rangkas Bitung, Banten.

LAPORAN KEUANGAN

Wesel Pos Instan Charity–Cintapos bagi Bangsa Acara yang dikemas dalam bentuk talk show di sebuah televisi swasta nasional ini bertujuan untuk mempromosikan, mengusung, dan memopulerkan produk Wesel Pos Instan sebagai media pengiriman untuk program-program bantuan (charity). Acara digelar secara live dari Studio TVOne di Epicentrum Kuningan, Jakarta. Pada kesempatan ini, Kak Seto, salah seorang public figur pemerhati dunia anak yang cukup ternama, berkenan mengirimkan wesel yang ditujukan kepada Dik Doank, artis yang juga pemerhati dunia pendidikan anak dengan mengelola Kandang Jurank Doank sebagai pusat aktivitas kegiatan anak dalam mendalami seni. Selain itu, dikirimkan pula bantuan pembangunan masjid di daerah Rangkas Bitung. Acara ini memperlihatkan dan mengedukasi masyarakat tentang prosedur pengiriman wesel yang sangat mudah dan dengan cepat dapat diterima si penerima tanpa perlu memiliki rekening khusus. Dalam kesempatan ini, tergambar pula bagaimana jangkauan layanan Wesel Pos Instan yang berbasis teknologi informasi ini dapat menjangkau tempat terpencil, yaitu Kecamatan Malingping yang dapat ditempuh dengan perjalanan darat (mobil) selama sekitar 3 jam dari Kota Rangkas Bitung, Banten.

PROFIL PERUSAHAAN

Launching of the Submarine Mail Box, Portal Plazapos, and CSR Still in Bali Orange Fun Bike series, Pos Indonesia also launched Submarine Service Mail Box, the Launching of E-Commerce Portal Plazapos Indonesia.com, the activities of Corporate Social Responsibility (CSR), and the signing of cooperation with a number of corporate partners. Submarine Mail Box is a postal service facility in the form of a pillar-box placed under the sea. Sender (divers or snorkellers) can send a postcard by using a special Waterproof created Postcard with waterproof specification. The existence of Submarine Mail Box is intended to accommodate the wishes of the divers (tourists) to break the news about the existence of the tourist sites in question, a new collection of objects for the philatelists, to help to preserve the natural surroundings Amed coral reefs in particular which almost broken, and to improve the people’s economy through the activities Bangli tourism. Pos Indonesia put the success of Submarine Mail Box as the first in the world. Along with making Waterproof Postcard, success was recorded in Indonesia World Record Museum (MURI). Plazapos.com is the only one e-commerce that integrates the power of collect and delivery in a single manager, PT Pos Indonesia (Persero). The numbers and locations of the Merchant widespread throughout Indonesia and are located at the post office outlets. This facilitates the management of product delivery as well as collecting and handling of complaints, both inside and outside the country. Plazapos.com with the tagline “The Original Taste of Indonesia” presents a unique superior product of Indonesia (Indonesian Heritage), as products of art and culture of an area. Plazapos.com equipped with features of other services that provides convenience to customers, such as track and trace services, call center, information about the zip codes, information about rates and postal services, as well as other informations.

115

KALEIDOSKOP

Peluncuran Submarine Mail Box, Portal Plazapos, dan CSR Masih dalam rangkaian Bali Orange Fun Bike, Pos Indonesia juga meluncurkan layanan Submarine Mail Box, Peluncuran Portal e-Commerce Plazapos Indonesia.com, kegiatan Corporate Sosial Responsibility (CSR), serta penandatangan kerja sama dengan sejumlah mitra kerja perusahaan. Submarine Mail Box adalah fasilitas layanan pos berupa bis surat yang diletakkan di bawah laut. Pengirim (penyelam atau snorkeller) dapat mengirim kartu pos dengan menggunakan Waterproof Postcard yang dibuat khusus dengan spesifikasi tahan air. Keberadaan Submarine Mail Box memang ditujukan untuk mengakomodasi keinginan para penyelam (wisatawan) untuk bisa menyampaikan kabar perihal keberadaan lokasi wisata dimaksud, menjadi benda koleksi baru bagi filatelis, turut melestarikan alam sekitar Amed, khususnya terumbu karang yang nyaris rusak, dan meningkatkan sektor perekonomian rakyat melalui aktivitas pariwisata di Bangli. Keberhasilan Pos Indonesia menempatkan Submarine Mail Box merupakan yang pertama di dunia. Bersama dengan pembuatan Waterproof Postcard, keberhasilan itu dicatat dalam Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI). Plazapos.com adalah layanan e-commerce satu-satunya yang mengintegrasikan kekuatan collecting dan delivery dalam satu pengelola, yaitu PT Pos Indonesia (Persero). Jumlah dan lokasi Merchant tersebar luas hingga ke seluruh pelosok Indonesia serta berlokasi sama dengan outlet kantor pos. Hal ini memudahkan pengelolaan collecting dan delivery produk serta penanganan complain, baik di dalam maupun di luar negeri. Plazapos.com dengan tagline “The Original Taste of Indonesia” menyajikan produk unggulan khas Indonesia (Indonesian Heritage), seperti produk seni dan budaya suatu daerah. Plazapos.com dilengkapi dengan fitur layanan lain yang memberikan kemudahan kepada pelanggannya, seperti layanan track and trace, call center, informasi tentang kode pos, informasi tentang tarif dan layanan pos, serta informasi lainnya.



116



117

KALEIDOSKOP

Pos Indonesia Photo Contest Lomba foto nasional juga digelar dengan tema “Transformasi Pos Indonesia” yang dalam implementasinya melibatkan unsur media massa dan masyarakat umum pencinta fotografi. Objek foto dalam perlombaan ini menampilkan berbagai aktivitas Pos Indonesia di seluruh pelosok Tanah Air. Lomba diikuti oleh 270 peserta yang mengikutkan 948 karya. Foto-foto tersebut dapat mencerminkan semangat perubahan, optimisme, dan harapan baik demi kelangsungan Pos Indonesia.

PROFIL PERUSAHAAN LAPORAN KEUANGAN

Pos Indonesia Photo Contest National photo contest was also held with the theme “Transformasi Pos Indonesia” which its implementation involved elements of the mass media and the general community of photography enthusiasm. The image objects in this contest featured a variety of activities of Pos Indonesia throughout the country. The competition was followed by 270 participants who include 948 works. The photos reflected the spirit of change, optimism, and good wishes for the continuation of Pos Indonesia.

TATA KELOLA PERUSAHAAN TRANSFORMASI

PUNCAK ACARA

SUMMIT EVENTS


The summit events of 265 Years Post Indonesia uniting Nusantara was held on August 26ᵗʰ 2011 in the Building of Forum Bhakti Pos Indonesia. The events marked by the launched of a book called Melayani Rakyat Menjaga Negara. At this festival, also held a talk show featured by Mr. Miskam, a figure that has contributed more than 30 years as a postman in a remoted area in the City of Pacitan. Interestingly, the figure who has high ideality and dedication was an illiterate, but with spirit and his amazing memory, he knew and acquainted with the address of the entire population in some villages and quarters so that they can delivered letters and other items without any error. Previously, as a series of summit events, there was a Ramadan Bazaar and Fasting break together with 265 orphans from several orphanages in Bandung area. Another highlight of the events was the hospitality meeting of the Board Directors between Pos Indonesia with the members of the press in the Media Gathering event themed “Media dan Jurnalis Sahabat Pos Indonesia”. The event was held on December 22ⁿᵈ 2011 at Grand Kemang Hotel Jakarta as one form of expression of gratitude for the role of mass media who helped to raise the name of Pos Indonesia as well as a harmonious relationship between Pos Indonesia and the elements of the mass media.

PENGUATAN BISNIS

Puncak Acara Peringatan 265 Tahun Pos Indonesia Satukan Nusantara diselenggarakan pada tanggal 26 Agustus 2011 di Gedung Wahana Bhakti Pos Indonesia. Acara ditandai dengan peluncuran buku berjudul Melayani Rakyat Menjaga Negara. Pada perayaan ini, diselenggarakan pula acara talk show yang menampilkan Pak Miskam, seorang tokoh yang telah berperan lebih dari 30 tahun menjadi pengantar pos di daerah terpencil di Kota Pacitan. Uniknya, tokoh yang memiliki keteladanan dan dedikasi yang tinggi ini adalah seorang yang buta huruf, namun dengan semangat dan daya ingatnya yang luar biasa, ia mengenal dan mengetahui alamat seluruh penduduk di beberapa kampung dan desa sehingga dapat menyampaikan surat dan kiriman lainnya tanpa pernah ada kesalahan. Sebelumnya, sebagai rangkaian acara puncak, juga diselenggarakan Bazar Ramadhan dan Buka Puasa bersama dengan 265 anak yatim dari beberapa panti asuhan di wilayah Bandung. Puncak acara yang lain adalah digelarnya silaturahim antara jajaran Direksi Pos Indonesia dengan insan pers dalam acara Media Gathering bertema “Media dan Jurnalis Sahabat Pos Indonesia”. Acara ini digelar pada 22 Desember 2011 di Grand Hotel Kemang Jakarta sebagai salah satu bentuk ungkapan terima kasih atas peran media massa yang turut membesarkan nama Pos Indonesia sekaligus menjalin hubungan harmonis antara Pos Indonesia dan unsur media massa.

118


TATA KELOLA PERUSAHAAN TRANSFORMASI PENGUATAN BISNIS

Corporate Culture is the values and spirit underlying the way to manage and organize the company. Incorporate culture there are value and paradigm perspective) in achieving the company’s performance. Corporate culture has a large portion in Pos Indonesia as the foundation for all policies, rules and decisions so that there is alignment between business strategy and culture strategy to be applied to its employees. It is stated in the Long Term Plan of Pos Indonesia from time to time.

LAPORAN KEUANGAN

Budaya Perusahaan adalah nilai-nilai dan semangat yang mendasari cara mengelola dan mengorganisasikan perusahaan. Dalam budaya perusahaan, terdapat Value (nilai-nilai dasar) serta Paradigma (cara pandang) dalam meraih kinerja perusahaan. Bagi Pos Indonesia, budaya Perusahaan mendapat porsi yang besar, yaitu sebagai landasan bagi seluruh kebijakan, aturan, dan keputusan sehingga terdapat keselarasan antara strategi bisnis dan strategi kultur yang harus diberlakukan kepada para karyawannya. Hal ini dituangkan dalam Rencana Jangka Panjang Pos Indonesia dari waktu ke waktu.


Culture Implementation and Identity Corporate Project or abbreviated PPBIP is the further policy of application of the corporate culture at Pos Indonesia. The project established pursuant to Decree no. 07/DIRUT/0111 dated January 21ˢᵗ, 2011 about Project Cultural Implementation and Identity of PT Pos Indonesia (Persero). Assignment of the establishment of Project PPBIP to: formulate a Corporate Culture implementation work program, direct and oversee the implementation of Corporate Culture, to identify discrepancies of corporate identity, and to formulate and implement Corporate Identity implementation work program. During the year 2011 Pos Indonesia has conducted various preparations related to the implementation of Corporate Culture as follows: Study Documentation, which is studying the theories associated with the Culture Company, Benchmarking which are visits and study tours with several companies that have successfully implemented a Culture companies in the environment. Companies that have visited were PT Kereta Api Indonesia, Bank Mandiri, Tbk., and PT Pamapersada Nusantara. In addition the team also held a Consultant which is in charge to assist Pos Indonesia in planning, arranging and program evaluation techniques for the application of the Corporate Culture. Pos Indonesia has also established an action plan which included the implementation of a corporate culture several strategic steps in 2011, among others: (a) Validation of Corporate Culture on the Quarter I/2012 in order to give confidence to all stakeholders that the company culture that has been decided was really grass roots in the culture the truth; (b) Preparation of Corporate Culture design implementation in Quarter II/2012 by arranging corporate culture programs, made the design of socialization and internalization, as well as designed the monitoring and evaluation; (c) the Company’s Quarterly Cultural Socialization III/2012 with the establishment of Formation Change Agent on each Division as a Role Model; (d) Internalization of the Quarter IV/2012 that is the implementation of the Corporate Culture programs PT Pos Indonesia (Persero). Pos Indonesia also has implemented a number of activities in preparation for implementation of Corporate Identity field that include (a) Did the identification and evaluation of the deviation and the unequal application of the Corporate Identity in the field which were applied to office buildings, vehicles and uniforms; (b) Did some reviews about Corporate Identity rules. Based on the identification and evaluation and review of the implementation of corporate identity all these times, then Pos Indonesia in 2011 has set a follow-up plan that included: (a) The making of the implementation of Corporate Identity provisions on vechicles in the form of the vechicles appearance design which show clearly the identity of Pos Indonesia. The project was to homogenize the look of the vehicle which looks now applied very different in the field; (b) The making of work clothes design, aimed to redefine the terms of use for employees wear either type of clothing to wear and the determination of the time of the use of work clothes, as well as make design improvements kinds of clothing for employees.

PROFIL PERUSAHAAN

The Activity Portrait of the Application of Cultural and Corporate Identity

Proyek Penerapan Budaya dan Identitas Perusahaan atau disingkat PPBIP merupakan kebijakan lebih lanjut dari penerapan budaya perusahaan di Pos Indonesia. Proyek dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi no. 07/DIRUT/0111 tertanggal 21 Januari 2011 tentang Proyek Penerapan Budaya dan Identitas PT Pos Indonesia (Persero). Tujuan dibentuknya Proyek PPBIP, yaitu merumuskan program kerja penerapan budaya perusahaan, mengarahkan dan mengawal penerapan budaya perusahaan, mengidentifikasi ketidaksesuaian identitas perusahaan, dan merumuskan dan melaksanakan program kerja penerapan identitas perusahaan. Selama tahun 2011, Pos Indonesia telah melakukan berbagai persiapan yang berkaitan dengan Penerapan Budaya Perusahaan, antara lain Studi Dokumentasi, yakni mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan budaya perusahaan; melakukan benchmarking, yaitu kunjungan serta studi banding dengan beberapa perusahaan yang telah berhasil menerapkan Budaya Perusahaan di lingkungannya. Perusahaan yang telah dikunjungi tersebut adalah PT Kereta Api Indonesia, Bank Mandiri, Tbk., dan PT Pamapersada Nusantara. Selain itu, tim juga mengadakan Konsultan yang bertugas untuk mendampingi Pos Indonesia dalam merencanakan, menyusun program, serta teknik-teknik evaluasi penerapan budaya perusahaan. Pos Indonesia juga telah menetapkan rencana aksi penerapan budaya perusahaan yang mencakup beberapa langkah strategis tahun 2012, yakni (a) Validasi Budaya Perusahaan pada Triwulan I/2012 dengan tujuan memberikan keyakinan kepada seluruh stakeholder bahwa budaya perusahaan yang ditetapkan adalah benar-benar berakar rumput pada budaya yang sebenarnya; (b) Penyiapan Desain Penerapan Budaya Perusahaan pada Triwulan II/2012 dengan menyusun program-program budaya perusahaan, membuat desain sosialisasi dan internalisasi, serta membuat desain monitoring dan evaluasi; (c) Sosialisasi Budaya Perusahaan pada Triwulan III/2012 dengan dibuatnya Pembentukan Change Agent pada setiap Divisi sebagai role model; (d) Internalisasi pada Triwulan IV/2012, yakni pelaksanaan program-program Budaya Perusahaan PT Pos Indonesia (Persero). Pos Indonesia juga telah melaksananakan sejumlah kegiatan dalam persiapan bidang Penerapan Identitas Perusahaan yang meliputi (a) melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap penyimpangan dan ketidakseragaman Penerapan Identitas Perusahaan di lapangan yang diterapkan pada gedung kantor, kendaraan, dan pakaian seragam; (b) melakukan tinjuan atas aturan tentang Identitas Perusahaan. Berdasarkan identifikasi dan evaluasi serta tinjauan atas penerapan identitas perusahaan selama ini, Pos Indonesia pada tahun 2011 telah menetapkan rencana tindak lanjut yang mencakup: (a) pembuatan ketentuan penerapan Identitas Perusahaan pada kendaraan berupa desain tampilan kendaraan yang menunjukan dengan jelas Identitas Pos Indonesia. Kegiatan tersebut bertujuan menyeragamkan tampilan kendaraan yang saat ini tampak sangat beragam diterapkan di lapangan; (b) membuat desain pakaian kerja, bertujuan merumuskan kembali ketentuan penggunaan pakaian kerja karyawan baik berupa jenis pakaian yang akan dikenakan dan penetapan waktu penggunaan pakaian kerja tersebut, serta membuat desain penyempurnaan jenis pakaian kerja karyawan.

119

KALEIDOSKOP

POTRET KEGIATAN PENERAPAN BUDAYA dan IDENTITAS PERUSAHAAN


120


Penguatan Bisnis

The Strengthening of Business


121

122



Postal Business revitalization is an important part in the Pos Indonesia strategy to regain public confidence in the present. A number of strategic moves made by the management to integrate and improve the productivity of service points (outlet) that spread all over Indonesia as well as develop products that suit the needs of society. In addition, Pos Indonesia intensively and attractively did marketing communications activities that able to to increase brand equity and company value in the eyes of consumers. Especially in 2011, Pos Indonesia focused on developing the five flagship products: Pos Kilat Khusus (Special Express Mail), PosExpress (Express Post), EMS, Wesel Pos Instan, and PosPay.

LAPORAN KEUANGAN

Revitalisasi Bisnis Pos merupakan bagian penting dalam strategi Pos Indonesia meraih kembali kepercayaan masyarakat masa kini. Sejumlah langkah strategis dilakukan oleh manajemen, yakni mengintegrasikan dan meningkatkan produktivitas titik-titik layanan (oulet) yang tersebar di seluruh Indonesia serta mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, Pos Indonesia secara intensif dan atraktif melakukan aktivitas komunikasi pemasaran yang mampu meningkatkan ekuitas merek dan nilai perusahaan di mata konsumen. Khusus tahun 2011, Pos Indonesia fokus mengembangkan lima produk unggulan, yakni Pos Kilat Khusus, PosExpress, EMS, Wesel Pos Instan, dan PosPay.

The implementation of the postal letter services and logistics areas business development program, among others: development of postal Commerce Package, USO service tariff adjustments and International Postal service tariff. While in the field of Financial Services and Retail development been conducted various programs, such as: Development of Islamic Pawn Services, International Remittance development, Giro product development, conducted research to improve Postal money orders performance product, and carried out philatelists Goes to School program. The implementation of development business program field, beside that it has been done the review and the arrangement of the concept of retail business development and service development through POSTMART Channeling Bank. Some products developed through a strategic alliance by fee sharing and the principle of mutual benefit. In the year of 2011 it has achieved a number of achievements in the development of Pos Indonesia products which included: 1. Kiriman EMS Jumbo (EMS Jumbo Delivery) which is transporting the shipment to destination countries by DHL in accordance with the procedures applicable in Pos Indonesia. DHL delivering mail to recipients in accordance with the procedures applicable in the DHL and handling along with after-sales service (inquiries, service complaints and redress process submissions). Agreements made with PT Birotika Semesta/DHL on January 10ᵗʰ, 2011. 2. Dengue Insurance Services is a distribution network service usage of Pos Indonesia to sell a product and as one of the ACA distribution channels used in the sale of insurance products Dengue Fever. The first stage of sale made in Divre IV and V and will be expanded to adjust to market requirements. The sale is done manually and in the future will allow the use of the system on line. This is the fruit of cooperation with PT Asuransi Central Asia (ACA) which was signed on January 12ᵗʰ, 2011. 3. BNI Wesel Pos Instant Service is the utilization of Weselpos Instan services by Bank BNI in Rupiah, which was presented by Bank BNI to further forwarded to Pos Indonesia to further forwarded by Pos Indonesia to eligible recipients through Instant Weselpos services throughout the region of Indonesia. For the purposes of promotion and marketing in the country related to these services Weselpos InstanBNI brand name was used. 4. Ticketing Service is a postal service (sales point) to sell and serve Garuda Indonesia airline tickets at post office locations for domestic routes. This product is the result of cooperation between Pos Indonesia with Garuda Indonesia which was signed on August 22ᵗʰ, 2011. This service has been implemented with the initial stages which opened at 10 post offices. 5. BSM Gold Pawn Service Channeling is the provision of post office facilities for Bank Syariah Mandiri (BSM) to provide gold pawn services to the public. The service cooperation was signed on October 2ⁿᵈ, 2011 and at an early stageit has been implemented at several post offices.

PROFIL PERUSAHAAN

To Strenghten again the Postal Bussiness

Adapun pelaksanaan program pengembangan bisnis bidang Jasa Suratpos dan Logistik, antara lain Pengembangan Paketpos Niaga, penyesuaian tarif layanan USO dan tarif layanan Pos Internasional. Sementara, di bidang pengembangan Jasa Keuangan dan Ritel dilakukan berbagai program, seperti Pengembangan Layanan Gadai Syariah, pengembangan International Remittance, pengembangan Produk Giro, melakukan riset untuk meningkatkan kinerja produk Weselpos, dan melaksanakan program Filatelis Goes to School. Selain itu, dilakukan Review dan penyusunan konsep pengembangan bisnis ritel melalui POSTMART dan pengembangan layanan Bank Channeling. Beberapa produk dikembangkan melalui pola aliansi strategis dengan cara sharing fee dan prinsip saling memberikan manfaat serta keuntungan bersama. Pada tahun 2011, telah dicapai sejumlah prestasi dalam pengembangan produk-produk Pos Indonesia yang meliputi: 1. Kiriman EMS Jumbo, yakni pengangkutan kiriman ke negara tujuan oleh DHL sesuai dengan prosedur yang berlaku di Pos Indonesia. DHL mengantar kiriman kepada penerima sesuai dengan prosedur yang berlaku di DHL dan penanganan bersama after-sales service (inquiry, pelayanan pengaduan dan proses ganti rugi kiriman). Perjanjian dilakukan dengan PT Birotika Semesta/DHL pada 10 januari 2011. 2. Layanan Asuransi Demam Berdarah merupakan layanan penggunaan jaringan distribusi Pos Indonesia untuk menjual produk dan sebagai salah satu saluran distribusi yang digunakan ACA dalam penjualan produk Asuransi Demam Berdarah. Tahap pertama lokasi penjualan dilakukan di Divre IV dan V dan akan diperluas menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Penjualan dilakukan secara manual dan pada kemudian hari memungkinkan memanfaatkan sistem on line. Layanan ini merupakan buah kerja sama dengan PT Asuransi Central Asia (ACA) yang ditandadatangani pada 12 Januari 2011. 3. Layanan Wesel Pos Instan BNI merupakan layanan pemanfaatan layanan Weselpos Instan oleh Bank BNI dengan mata uang Rupiah yang diserahkan oleh Bank BNI kepada Pos Indonesia untuk selanjutnya diteruskan oleh Pos Indonesia kepada penerima yang berhak melalui layanan Weselpos Instan di seluruh wilayah Indonesia. Untuk kepentingan promosi dan pemasaran di dalam negeri terkait layanan ini, digunakan nama merek Weselpos InstanBNI. 4. Pelayanan Ticketing merupakan pelayanan pos (sales point) untuk menjual dan melayani tiket penerbangan Garuda Indonesia di lokasi kantor pos untuk rute domestik. Produk ini merupakan hasil kerja sama Pos Indonesia dengan Garuda Indonesia yang ditandatangani pada 22 Agustus 2011. Pelayanan ini telah dilaksanakan dengan tahap awal dibuka di 10 kantor pos. 5. Chanelling Layanan Gadai Emas BSM yakni penyediaan fasilitas kantor pos untuk Bank Syariah Mandiri (BSM) memberi layanan gadai emas kepada masyarakat. Kerja sama layanan ditandatangani pada 2 Oktober 2011 dan pada tahap awal telah diimplementasikan di berbeapa kantor pos.

123

KALEIDOSKOP

Menguatkan Kembali Bisnis Pos


124



TRANSFORMASI PENGUATAN BISNIS TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN GALERI PRANGKO

In strengthening the network of service points (outlets) Pos Indonesia with the amount of 16.125 units spread across Indonesia in 2011 has made various efforts to integrate and strengthen the position of the outlet in question, which included self-owned outlets or outlets which are run through a partnership. Self-managed Outlet included: (a) Investigator Post Office/ KPrk (Type A to E), (b) Branch Post Office/kpc, both in the city or outside the city (Type F and G), (c) Counters LE or Loket ekstensi (Extension counter) is postal counter service facilities provided by Pos Indonesia and located outside of the Post Office and has a solitude number. LE functions to manage the implementation of the extension of postal services under the control booth Kprk, and (d) Mobile Postal Services (MPS) is the provision of postal services which are moving online in certain places in the city permanently and regularly using the car/ four-wheel vehicle. Beside that there is also outlet which is managed in partnership by involving the community include: (a) Agenpos is the concept of network development through partnership of cooperation between Pos Indonesia and the partners with individual or business entity in order to provide postal services more broadly; (b) Corporate Management or CPM Postal (Mailing Room) is a technical implementation unit that specializes in serving corporate partners who operate on-site partners and based on agreements with partners. With regard to improving the quality of service to consumers, Pos Indonesia in 2011 has developed the Contact Center, POSCall 161. If in previous years POSCall 161 only served as a provider of information about the service of Pos Indonesia then today it has added other functions among others: (a) Complaint Handling, or services provided to deal with complaints of product or service; (b) Order Taking, a service provided to accommodate orders of consumer demand, in the form of pick-up or shipment and delivery orders for the purchase of postal objects, stamps, philately objects and other products. Specifically related to the development of post business based on E-Commerce On June 15ᵗʰ, 2011, it has issued the Decree of Directors of PT Pos Indonesia (Persero) number: 50/DIRUT/0611 about E-Commerce Media. Media E-Commerce Pos Indonesia is using the domain name plazapos.com. In the presence of Postal E-Commerce based Service in the future the future Pos Indonesia will also able to become a future business that still trusted by the community.


Pos Indonesia has been carrying out intensively and attractively the marketing communication activities (promotion) in 2011 which included: 1. Decided august 26ᵗʰ 2011 as the 265ᵗʰ anniversary of Pos Indonesia 265 (Two Hundred Sixty-Five Years of Pos Indonesia uniting Nusantara) dan decided August 26ᵗʰ as the momentum of the rise of the "The existence and strength of Pos Indonesia which are more qualified and do not rot by the time ". The determination was then implemented in a variety of marketing communications activities such as the inclusion of the logo 265 Year Pos Indonesia in various elements of the media campaign, talk shows, television ads, as well as the deployment of programs and social activities throughout Indonesia. 2. The cooperation with PT Daya Maha Berkarya RAPP Indonesia had done survey to determine the positioning as well as to measure the brand equity of 5 (Five) Pos Indonesia superior products which included: POS Kilat Khusus (Special Express Post), POSExpress, Express Mail Service (EMS), Pay POS and WeselPOS Instant, hereinafter also defined about brand strategy and marketing patterns. 3. Obtained a patent from the Director General of Intellectual Property Rights (HAKI) over the five leading brands of products as mentioned above.

Dalam memperkuat jejaring titik layanan (outlet) Pos Indonesia yang jumlahnya 16.125 unit dan tersebar di seluruh Indonesia, pada tahun 2011 telah dilakukan berbagai usaha mengintegrasikan dan memperkuat posisi outlet dimaksud yang meliputi outlet milik sendiri ataupun outlet yang dijalankan melalui pola kemitraan. Outlet yang dikelola sendiri mencakup (a) Kantor Pos Pemeriksa/KPrk (Tipe A sampai dengan E), (b) Kantor Pos Cabang/ Kpc, baik di dalam kota maupun di luar kota (Tipe F dan G), (c) Loket Ekstensi atau disingkat LE adalah sarana pelayanan pos berbentuk loket yang disediakan oleh Pos Indonesia dan lokasinya di luar Kantor Pos serta memiliki nomor dirian. LE berfungsi mengatur penyelenggaraan layanan pos berupa ekstensi loket di bawah pengendalian Kprk, dan (d) Mobile Postal Services (MPS) adalah kegiatan penyediaan layanan pos secara online yang bergerak di tempat-tempat tertentu dalam kota secara tetap dan teratur dengan menggunakan mobil/kendaraan bermotor roda empat. Selain itu, ada pula outlet yang dikelola secara kemitraan dengan melibatkan masyarakat yang meliputi (a) Agenpos, adalah konsep pengembangan jaringan melalui kerja sama kemitraan antara Pos Indonesia dengan mitra perseorangan atau badan usaha dalam rangka memberikan pelayanan pos secara lebih luas, (b) Corporate Postal Management atau CPM (Mailing Room) adalah Unit Pelaksana Teknis yang khusus melayani mitra korporasi yang beroperasi di lokasi mitra dan berdasarkan perjanjian dengan mitra. Berkenaan dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada konsumen, pada tahun 2011 Pos Indonesia melakukan pengembangan Contact Center: POSCall 161. Jika pada tahuntahun sebelumnya POSCall 161 hanya berfungsi sebagai penyedia informasi tentang layanan Pos Indonesia, pada saat ini telah ditambahkan fungsi-fungsi lainnya: (a) Complaint Handling, layanan yang disediakan untuk menangani keluhan atas produk atau pelayanan, (b) Order Taking, layanan yang disediakan untuk menampung permintaan pesanan dari konsumen berupa penjemputan kiriman dan atau pengantaran pesanan atas pembelian Bendapos, Meterai, Benda Filateli, dan produk lainnya. Khusus menyangkut pengembangan bisnis pos berbasis E-Commerce, pada tanggal 15 Juni 2011 telah diterbitkan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) nomor: 50/ DIRUT/0611 tentang Media E-Commerce. Media E-Commerce Pos Indonesia menggunakan nama domain plazapos.com. Dengan keberadaan layanan Pos berbasis E-Commerce ini, kelak Pos Indonesia juga mampu menjadi pelaku bisnis masa depan yang tetap dipercaya oleh masyarakat.

LAPORAN KEUANGAN

Pos Indonesia secara intensif dan atraktif telah melaksanakan kegiatan komunikasi pemasaran (promosi) pada tahun 2011 yang mencakup 1. Menetapkan tanggal 26 Agustus 2011 sebagai awal peringatan Hari Ulang Tahun Pos Indonesia yang ke-265 (Dua Ratus Enam Puluh Lima Tahun Pos Indonesia, Satukan Nusantara) dan menjadikan setiap tanggal 26 Agustus sebagai momentum bangkitnya “Eksistensi dan kekuatan Pos Indonesia yang semakin berkualitas dan tak lapuk oleh zaman”. Penetapan itu selanjutnya diimplementasikan dalam bentuk berbagai kegiatan komunikasi pemasaran, seperti pencantuman logo 265 Tahun Pos Indonesia di berbagai elemen media promosi, talkshow, penayangan iklan di televisi, serta penggelaran acara serta kegiatan sosial di seluruh Indonesia. 2. Bekerja sama dengan PT Daya Maha Berkarya RAPP Indonesia telah melakukan survei untuk mengetahui positioning serta mengukur ekuitas merek dari 5 (Lima) produk unggulan Pos Indonesia yang meliputi POS Kilat Khusus, POSExpress, Express Mail Service (EMS), POS Pay, dan WeselPOS Instan. Untuk selanjutnya, dirumuskan juga tentang strategi merek dan pola pemasarannya. 3. Memperoleh hak paten dari Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) atas lima merek dari produk unggulan sebagaimana telah disebutkan di atas.

PROFIL PERUSAHAAN

In terms of price policy implementation Pos Indonesia has made some adjustments that included: 1. The Adjustment of Seal Object Selling Fee. In 2011 it has agreed about provision changement gave by Directorate General of Taxes as the owner of seal products to Pos Indonesia as the seller. The provision for the period January 1ˢᵗ, 2011 to June 30ᵗʰ, 2011 amounting to Rp225.00 (two hundred twenty five Rupiahs) per piece/sheet, for the period July 1ˢᵗ, 2011 to December 31ˢᵗ, 2011 amounting to Rp325.00 (three hundred twenty five Rupiahs) per piece/sheet for seal object which has been sold. 2. EMS tariff adjusment. With the signing of cooperation agreement between Pos Indonesia and DHL on May 11ᵗʰ, 2011 about the submissions distribution of EMS to foreign coutries, then it had been made then made some EMS services improvement, primarily related to the expansion of the number of destinations from 83 countries to 189 countries, the maximum weight of 30 kg to 100 kg, and the distribution of EMS items that originally only through the Office of Exchange of Sukarno-Hatta, can then be channeled through the post office in 8 (eight) post offices in Indonesia. 3. Tariff adjusment of post letter and post package. To deal with business environment changing and service quality improvement, started on November 21ˢᵗ 2012 Pos Indonesia has implemented the post letter and post package delivery service tariff adjusment. Tariff adjusment intended to anticipate the increase of technology and network expansion and resources quality improvement at Pos Indonesia.

KALEIDOSKOP

Dalam hal penerapan kebijakan harga, Pos Indonesia telah melakukan sejumlah penyesuaian yang mencakup: 1. Penyesuaian Fee Penjualan Benda Meterai. Pada tahun 2011, disepakati perubahan provisi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai pemilik produk Meterai kepada Pos Indonesia selaku penjual. Provisi untuk periode 1 Januari 2011 sampai dengan 30 Juni 2011 sebesar Rp225,00 (dua ratus dua puluh lima rupiah) per keping/lembar, untuk periode 1 Juli 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 sebesar Rp325,00 (tiga ratus dua puluh lima rupiah) per keping/lembar Benda Meterai yang terjual. 2. Penyesuaian Tarif EMS. Dengan ditandatanganinya perjanjian kerja sama antara Pos Indonesia dan DHL pada 11 Mei 2011 tentang penyaluran kiriman EMS ke luar negeri, dilakukan beberapa penyempurnaan layanan EMS, utamanya berkaitan dengan perluasan jumlah negara tujuan: dari 83 negara menjadi 189 negara, tingkat berat maksimum: dari 30 kg menjadi 100 kg, dan penyaluran kiriman EMS yang semula hanya melalui Kantor Tukar Sukarno-Hatta, selanjutnya dapat disalurkan melalui 8 kantor pos di Indonesia. 3. Penyesuaian Tarif Suratpos dan Paketpos. Guna menghadapi perubahan lingkungan bisnis dan peningkatan kualitas layanan, mulai tanggal 21 November 2012, Pos Indonesia menerapkan penyesuaian tarif layanan kiriman Suratpos dan Paketpos. Penyesuaian tarif juga dimaksudkan untuk mengantisipasi peningkatan teknologi dan perluasan jaringan serta peningkatan kualitas sumber daya di Pos Indonesia.

125

126



Logistics business has a large enough market in Indonesia and shows promising growth. Currently the total logistics market Indonesia reached to Rp149 trillion, of this amount Pos Indonesia reached Rp171 billion or 0.1% market share. Growth of the logistics market is estimated to reach 8.3% annually. For Pos Indonesia, logistic business is a value added that has a high level of complexity, requiring special competence, flexibility, and loaded with regulatory and technological support. Therefore needs to be managed in a more comprehensive and integrated approaching. On the other hand, competition climate in this business demands Pos Indonesia to have high efficiency and effectiveness so as to win the competition.

LAPORAN KEUANGAN

Bisnis Logistik mempunyai pasar yang cukup besar di Indonesia dan menunjukkan pertumbuhan yang menjanjikan. Saat ini, total pasar logistik Indonesia mencapai Rp149 triliun. Dari jumlah tersebut, Pos Indonesia meraih Rp171 miliar atau 0,1% pangsa pasar. Diperkirakan pertumbuhan pasar logistik setiap tahun mencapai 8,3%. Bagi Pos Indonesia, bisnis logistik merupakan value added yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi, menuntut kompetensi khusus, fleksibilitas yang tinggi, serta sarat dengan regulasi dan dukungan teknologi. Karenanya, perlu dikelola dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan terpadu. Pada sisi lain, iklim persaingan dalam bisnis ini menuntut Pos Indonesia memiliki efesiensi dan efektifitas tinggi sehingga mampu memenangi persaingan itu.

In this regard, Pos Indonesia developed a business logistics management policy within the framework of the Strategic Business Unit (SBU) of Logistics Post. But with only managed by Logistics Post SBU, the achievement of market share and market demand response is still not produced satisfactory performance. Based on this, then in 2011 it had made an assessment of strategic and logistics business development operationalization of Pos Indonesia. Assessment conducted by the Institute for Public Service (LPPM) of Politeknik Pos Indonesia in 2011, which recommended the need to spin off the SBU Logistics Post of PT Pos Indonesia. Furthermore based on recommendations, The Board of Directors of Pos Indonesia on December 19ᵗʰ 2011 filed a petition to the Board of Commissioners to establish a subsidiary of PT Pos Logistics Indonesia. The proposal received approval from the Board of Commissioners on December 27ᵗʰ, 2011 as outlined in the letter of The Board of Commisioners No. BOC. 537/Dekom/ Rhs/1211 on Approval of Establishment of Subsidiary PT Pos Logistics Indonesia. Immediately after permission was obtained, Pos Indonesia prepared the establishment of a subsidiary by registering to the notary on January 12ᵗʰ, 2012. Armed with the registration it formally managed to present the subsidiary PT Pos Logistics Indonesia. The company was established in Jakarta on January 12ᵗʰ, 2012 Notarial deed by Etic Srimartini SH, MKN No. 9, and has been confirmed by the Law and Human Rights SK Depkumham No. AHU 08351 AH 0101 dated February 17ᵗʰ, 2012. Pos Logistics Indonesia business scope includes Freight Forwarding services, Custom Brokerage, Transporting, Distribution, WarehousingRegulated Agent, as well as related businesses such as Supply Chain Management, Postal Agency, and logistics consulting.

PROFIL PERUSAHAAN

Formation of Logistics Subsidiary

Berkenaan dengan hal tersebut, Pos Indonesia mengembangkan kebijakan pengelolaan bisnis logistik dalam kerangka Strategic Business Unit (SBU) Pos Logistik. Namun, dengan hanya dikelola oleh suatu SBU Pos Logistik, peraihan pangsa pasar dan respons permintaan pasar masih belum menghasilkan kinerja yang memuaskan. Berdasarkan hal tersebut, pada tahun 2011, dilakukan pengkajian tentang strategi dan operasionalisasi pengembangani bisnis logistik Pos Indonesia. Pengkajian dilakukan oleh Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Politeknik Pos Indonesia tahun 2011 yang merekomendasikan perlunya dilakukan Spin off SBU Pos Logistik dari PT Pos Indonesia. Selanjutnya, dengan berlandaskan rekomendasi dimaksud, Direksi Pos Indonesia pada 19 Desember 2011 mengajukan permohonan kepada Dewan Komisaris untuk mendirikan anak perusahaan PT Pos Logistics Indonesia. Usulan mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris pada 27 Desember 2011 yang dituangkan dalam Surat Dewan Komisaris No. 537/Dekom/ Rhs/1211 tentang Persetujuan Pendirian Anak Perusahaan PT Pos Logistics Indonesia. Segera setelah izin diperoleh, Pos Indonesia mempersiapkan pendirian anak perusahaan dimaksud dengan mendaftarkannya kepada notaris pada 12 Januari 2012. Berbekal pendaftaran inilah secara resmi proses Spin off berhasil melahirkan anak perusahan PT Pos Logistics Indonesia. Perusahaan tersebut didirikan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2012 dengan Akta Notaris Etic Srimartini, S.H., MKN Nomor 9, dan telah dikukuhkan dengan S.K. Depkumham No. AHU 08351 AH 0101 tahun 2012 tanggal 17 Februari 2012. Lingkup bisnis Pos Logistics Indonesia mencakup layanan Freight Forwarding-Custom Brokerage, TransportingDistribution, Warehousing-Regulated Agent, serta bisnis-bisnis terkait, seperti Supply Chain Management, Postal Agency, dan konsultansi logistik.

127

KALEIDOSKOP

Pembentukan Anak Perusahaan Logistik


128


Pos Indonesia IPO Process

1. Preparation Phase This stage is an early stage in order to prepare everything to do with the process of go public. In the preparation phase the most important thing to do for Pos Indonesia is conducting the General Meeting of Shareholders (RUPS). RUPS is an important thing and the rules stipulated in the Law of Limited Liability Company (PT). Go public must first be approved by the shareholders. Due to go public will involve new capital outside of the existing shareholders then have to decide whether the presence of new capital that would eventually change how much ownership the former shareholders. How much capital is needed, and how much capital must be paid by each shareholder must be answered and get approval by the former shareholders. The RUPS mechanism which is done by Pos Indonesia which is going to go public is the RUPS mechanism that had set by UU PT. After obtaining the approval of the shareholders then the company began to prepare for the underwriters of the company. Underwriter is a effect company that would bridge Pos Indonesia to capital markets. As the guarantor then the effect company will prepare documents and together with Pos Indonesia as parties will appoint a public accountant, legal

GALERI PRANGKO

1. Tahap Persiapan Tahapan ini merupakan tahapan awal dalam rangka mempersiap kan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses go public. Pada tahap persiapan ini, yang paling utama dilakukan Pos Indonesia adalah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS merupakan hal penting dan merupakan kaidah yang diatur dalam UU Perseroan Terbatas (PT). Go public harus disetujui terlebih dulu oleh para pemegang saham. Karena go public akan melibatkan modal baru di luar pemegang saham yang ada, perlu diputuskan apakah kehadiran modal baru itu nantinya akan mengubah seberapa besar kepemilikan para pemegang saham lama. Berapa modal yang dibutuhkan dan berapa modal yang mesti disetor masing-masing pemegang saham harus terjawab dan memperoleh persetujuan dari pemegang saham lama. Mekanisme RUPS yang dilakukan Pos Indonesia yang akan go public ini merupakan mekanisme RUPS sebagaimana yang ditetapkan oleh UU PT. Setelah memperoleh persetujuan para pemegang saham, perusahaan mulai mempersiapkan penjamin emisi (underwriter) dari perusahaan itu. Underwriter adalah perusahaan efek yang nantinya akan menjembatani Pos Indonesia ke pasar modal. Sebagai penjamin, perusahaan efek itu akan menyiapkan


Pos Indonesia will conduct a public offering through several stages that include the sale of shares in the primary market, the allotment of shares and listing on stock exchanges. Pos Indonesia follows the BEI rules about the working stages of a process of go public.

PENGUATAN BISNIS

Pos Indonesia akan melakukan penawaran umum ini melalui beberapa tahap yang mencakup penjualan saham di pasar perdana, penjatahan saham, dan pencatatan di bursa efek. Pos Indonesia mengikuti ketentuan BEI tentang tahapan kerja dari sebuah proses go public.

TRANSFORMASI

Proses IPO Pos Indonesia


IPO (Initial Public Offering) is an activity for a firm for the first time to offer or sell its shares to the public through the stock market. By implementing the IPO, the Company may collect some relative large funds from the public for purposes of business expansion, as well as providing opportunities for people to participate and have the company. By becoming the owner of the company, people can enjoy the benefits in the form of dividends and the rising of stock prices.

The funding through IPO mechanism was done by selling shares to the public or commonly known as go public. To go public, companies need to make internal preparations and preparation of documentation which is accordance with the provisions, and fulfill all the requirements that was set by BAPEPAM-LK. Pos Indonesia through the IPO is expected to gain some benefit besides getting some funds quickly. The advantages are as follows. 1. Open the way for shareholders to diversify. Companies that go public can diversify their stock ownership, thereby increasing the value of company stock. 2. Improve liquidity for shareholders. If the company had gone public and has had a market for its shares, the company’s shareholders will be easier to sell their shares. 3. The ease of raising capital in the future. For closed companies, potential investors are usually reluctant to invest due to lack of transparency of information between owners and investors. As for the company which is open, it is more transparent and easier to raise capital. 4. Company’s market value is known. For some reasons, the company’s market value needed to be known. For example, if the company wants to provide incentives in the form of stock options to its employees, then the true value of these options needs to be known. If the company is still closed, it is difficult to determine the value of the option.

LAPORAN KEUANGAN

Penawaran Umum Perdana (Initial Public Offering, IPO) merupakan aktivitas suatu perusahaan untuk pertama kalinya menawarkan atau menjual sahamnya kepada masyarakat luas melalui pasar modal. Dengan melaksanakan IPO, Perusahaan dapat mengumpulkan dana yang relatif besar dari masyarakat untuk keperluan ekspansi usaha serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk turut serta memiliki perusahaan. Dengan menjadi pemilik perusahaan, masyarakat dapat menikmati keuntungan berupa dividen dan kenaikan harga saham.

Pendanaan melalui mekanisme IPO dilakukan dengan menjual saham perusahaan kepada masyarakat atau sering dikenal dengan go public. Untuk go public, perusahaan perlu melakukan persiapan internal dan penyiapan dokumentasi sesuai dengan ketentuan serta memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan BAPEPAM-LK. Melalui IPO, diharapkan Pos Indonesia memperoleh beberapa keuntungan selain mendapatkan dana secara cepat. Keuntungan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Membuka jalan bagi pemegang saham untuk melakukan diversifikasi. Perusahaan yang go public dapat melakukan diversifikasi kepemilikan saham sehingga dapat meningkatkan nilai saham perusahaan. 2. Meningkatkan likuiditas bagi pemegang saham. Jika perusahaan sudah go public dan telah mempunyai pasar untuk sahamnya, pemegang saham perusahaan akan lebih mudah untuk menjual sahamnya. 3. Kemudahan meningkatkan modal pada masa mendatang. Untuk perusahaan tertutup, calon investor biasanya enggan menanamkan modalnya disebabkan kurangnya keterbukaan informasi antara pemilik dan investor. Tidak demikian halnya dengan perusahaan yang terbuka; informasi lebih transparan sehingga lebih mudah meningkatkan modal. 4. Nilai pasar perusahaan diketahui. Untuk alasan-alasan tertentu, nilai pasar perusahaan perlu diketahui. Misalnya, jika perusahaan ingin memberikan insentif dalam bentuk opsi saham kepada para karyawannya, nilai sebenarnya dari opsi tersebut perlu diketahui. Jika perusahaan masih tertutup, nilai opsi sulit ditentukan.

PROFIL PERUSAHAAN

Get Ready to Launch to Public

129

KALEIDOSKOP

BERSIAP MELUNCUR KE PUBLIK


130


GALERI PRANGKO

Pos Indonesia in 2011 has established the Project in accordance IPO number: KD.54/Dirut/0711 dated July 14ᵗʰ, 2011 on Project Initial Public Offering (IPO) of PT Pos Indonesia (Persero). Projects IPO duty to ensure all stages of implementation can be carried out publicly according to the planned time. Based on the review of IPO project, the sales value of approximately 35% stake in Pos Indonesia is projected as the sales stage of the IPO will generate fresh funds of approximately Rp5,000,000,000,000.00 (five trillion rupiah) from the capital market investors.


Projections of Funding Achieved

PENGUATAN BISNIS

Pos Indonesia pada tahun 2011 telah membentuk Proyek IPO sesuai dengan nomor: KD.54/Dirut/0711 tanggal 14 Juli 2011 tentang Proyek Initial Public Offering (IPO) PT Pos Indonesia (Persero). Proyek IPO bertugas memastikan seluruh tahapan dari Pelaksanaan go public dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Berdasarkan kajian Proyek IPO, nilai penjualan dari lebih kurang 35% saham Pos Indonesia diproyeksikan saat tahap penjualan IPO akan menghasilkan dana segar lebih kurang Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) dari investor pasar modal.

TRANSFORMASI

Proyeksi Pendanaan yang Diperoleh

4. Recording Phase in BEI After conducting a public offering, Pos Indonesia which already become issuer will have to be directly listed its shares. Things to note the company is whether the company complies with the terms and conditions prevailing on the Stock Exchange (listing requirements)? If eligible, the board determined it is necessary that a recording of the issuer’s board. Today BEI listing board consist of two boards: the Main Board (Main Board) and the Development Board (Development Board). As the name suggests, Main Board is a issuer’s board of trade for a large enough volume of shares with large market capitalization, while the Development Board is specifically for the recording of stocks that was developing. Although there are two boards of recording but its shares trade between the main board and board development is no different, both in a single market. So the difference is only to distinguish the trade board size companies. Main Board issuers or issuers aimed at having a large size and duration of running a major business for at least 36 consecutive months. While the Development Board is intended for companies that have not been able to meet the requirements of listing on the Main Board, including prospective employers, but not yet making a profit.


3. Sale of Shares Phase Certainly less than 38 days Bapepam-LK has been providing answers to the registration statement filings that the company will go public. If after registration and there’s no correction so in that time period, the statement automatically becomes effective. If the company has been declared effective, means shares of Pos Indonesia can be sold. Sales made through a public offering

4. Tahap Pencatatan di BEI Setelah melakukan penawaran umum, Pos Indoesia yang sudah menjadi emiten akan langsung mencatatkan sahamnya. Hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan adalah apakah perusahaan sudah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku di BEI (listing requirement)? Kalau memenuhi persyaratan, perlu ditentukan papan perdagangan yang menjadi papan pencatatan emiten itu. Dewasa ini, papan pencatatan BEI terdiri atas dua papan: Papan Utama (Main Board) dan Papan Pengembangan (Development Board). Sebagaimana namanya, Papan Utama merupakan papan perdagangan bagi emiten yang volume sahamnya cukup besar dengan kapitalisasi pasar yang besar, sedangkan Papan Pengembangan adalah khusus bagi pencatatan sahamsaham yang tengah berkembang. Kendati terdapat dua papan pencatatan, perdagangan sahamnya antara papan utama dan papan pengembangan sama sekali tidak berbeda, sama-sama dalam satu pasar. Jadi, perbedaaan papan perdagangan ini hanya membedakan ukuran perusahaan saja. Papan Utama ditujukan untuk emiten atau emiten yang mempunyai ukuran besar dan lamanya menjalankan usaha utama sekurang-kurangnya 36 bulan berturut-turut. Sementara Papan Pengembangan dimaksudkan untuk perusahaan-perusahaan yang belum dapat memenuhi persyaratan pencatatan di Papan Utama, termasuk perusahaan yang prospektif namun belum menghasilkan keuntungan.

(initial public offering/IPO). In the context of capital market sales of IPO shares through a mechanism is referred to the sale of shares in the primary market, or also called the primary market. The sale of shares in the primary market mechanism is governed by the underwriters. Underwriter who will make the sale to investors assisted by the dealer. Dealer is a securities company or other person previously designated and listed in the summary prospectus. Until this IPO stage, Pos Indonesia can be expressed as a public company. Behind the title of a Tbk (short for Terbuka [Open]).

LAPORAN KEUANGAN

3. Tahap Penjualan Saham Dipastikan kurang dari 38 hari Bapepam-LK sudah memberikan jawaban atas pernyataan pengajuan pendaftaran perusahaan

2. Application of Registration Statement Phase In this stage, companies with underwriters bring the documents summary in the summary prospectus to Bapepam-LK companies. Brief prospectus is a summary of the company in at least the next three years. For that the prospectus shall contain a concise and packed with information related to various companies, ranging from the company profile, company’s operational performance, financial performance such as profit and loss account, the projected performance of the company and to what interests the public funds it needed. At this stage the company and its underwriters emissions, legal counsel, public accountants, and notaries and appraisal, will often visit Bapepam-LK. Because at this stage all the statements of the profession’s support of capital markets (notary, legal consultants and accountants), including appraisal and underwriting shall be examined in detail, one by one, complete with supporting documents. At this stage the selection took place. If the underwriters estimated selling price of the shares of PT Pos Indonesia Rp1,000 per share, the supporting documents on it should be there, clear and transparent. Aspect will begin to unfold full disclosure here. So certainly the professions as the stock market is not going to play in giving his opinion. Slipped a little, or different from the accepted rules, sanctions for capital market professionals were quite heavy. The penalties can include fines of up to criminal sanctions or revocation of license.

yang akan go public. Kalau setelah melakukan pendaftarandan tidak ada koreksi, pada periode waktu tersebut, pernyataan tersebut otomatis menjadi efektif. Apabila perusahaan sudah dinyatakan efektif, berarti saham dari Pos Indonesia sudah bisa dijual. Penjualan dilakukan melalui penawaran umum (initial public offering/IPO). Dalam konteks pasar modal, penjualan saham melalui mekanisme IPO ini disebut dengan penjualan saham di pasar perdana atau biasa juga disebut dengan pasar perdana. Penjualan saham dalam pasar perdana mekanismenya diatur oleh penjamin emisi. Penjamin emisi yang akan melakukan penjualan kepada investor dibantu oleh agen penjual. Agen penjual adalah perusahaan efek atau pihak lain yang ditunjuk sebelumnya dan tercantum dalam prospektus ringkas. Hingga tahap IPO ini, Pos Indonesia sudah bisa dinyatakan sebagai perusahaan publik. Gelar di belakang perusahaan menjadi Tbk. (kependekan dari Terbuka).

PROFIL PERUSAHAAN

2. Tahap Pengajuan Pernyataan Pendaftaran Dalam tahap ini, perusahaan bersama underwriter membawa dokumen yang terangkum dalam prospektus ringkas perusahaan ke Bapepam-LK. Prospektus ringkas merupakan keterangan ringkas mengenai perusahaan dalam minimal kurun waktu tiga tahun terakhir. Untuk itu, prospektus harus secara ringkas dan padat memuat berbagai informasi terkait dengan perusahaan, mulai dari company profile, kinerja operasional perusahaan, kinerja keuangan seperti neraca rugi laba, proyeksi kinerja perusahaan, serta untuk kepentingan apa dana masyarakat itu dibutuhkan. Pada tahap ini, perusahaan beserta penjamin emisinya, konsultan hukum, notaris, akuntan publik, dan appraisal akan sering mengunjungi Bapepam-LK. Sebabnya, pada tahap ini, seluruh pernyataan para profesi pendukung pasar modal itu (notaris, konsultan hukum, dan akuntan), termasuk appraisal dan penjamin emisi, mulai diperiksa secara detil, satu per satu, lengkap dengan dokumen pendukungnya. Pada tahap inilah seleksi tersebut berlangsung. Kalau penjamin emisi memperkirakan harga jual saham PT Pos Indonesia Rp1.000 per saham, dokumen pendukung tentang itu harus ada, jelas, dan transparan. Aspek full disclosure akan mulai terungkap di sini. Jadi, dapat dipastikan para profesi penunjang pasar modal itu tidak akan main-main dalam memberikan pendapatnya. Meleset sedikit saja atau berbeda dengan kaidah yang berlaku, sanksi bagi para profesional pasar modal itu cukup berat. Adapun sanksinya, bisa berupa denda hingga sanksi pidana atau pencabutan izin.

consultant, notary, appraisal company, and other factors that are administrative. Public accountant is required to assess the various financial statements issued by the company. Legal consultant, tasked among other legal audit on the legal aspects of the business, assets and other legal products ever released and to be issued by the company. While the notary appointed, among others, to note any decisions taken in order to process the company went public. Notary public duties associated with changes in paidup capital, the Articles of Association and Bylaws (AD/ART). Appraisal or the appraiser assigned to assess the company’s assets, particularly from the value. Given this appraisal can be known to the company’s value and the value of capital so that later along with other components such as financial and operational performance can be assigned values and stock prices are reasonable when Pos Indonesia will go public. Practical in this preparatory stage that performs data processing companies, the management is no longer Pos Indonesia management, but has been done by people outside the company. External parties such as underwriters, legal counsel, accountants, appraisal and notary are those who already understand the tasks and functions for the company. Therefore, in order to smooth the process of going public, Pos Indonesia use capital markets professions licensed by Bapepam-LK.

131

KALEIDOSKOP

dokumen dan bersama dengan Pos Indonesia menunjuk pihakpihak, seperti akuntan publik, konsultan hukum, notaris, dan perusahaan penilai (appraisal). Selain itu, juga menyiapkan faktor-faktor lain yang sifatnya adminsitratif. Akuntan publik dibutuhkan untuk menilai berbagai pernyataan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Konsultan hukum bertugas, antara lain melakukan audit hukum atas aspek hukum dari bisnis, aset, dan berbagai produk hukum yang pernah dikeluarkan dan yang akan dikeluarkan perusahaan. Notaris ditunjuk antara lain untuk mencatat setiap keputusan yang diambil perusahaan dalam rangka proses go public. Tugas notaris berkaitan dengan perubahan modal disetor dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Appraisal atau perusahaan penilai bertugas menilai aset perusahaan, khususnya dari sisi nilai. Dengan adanya appraisal ini, bisa diketahui nilai perusahaan dan nilai modal sehingga nantinya bersama dengan komponen-komponen lain, seperti kinerja keuangan dan operasional bisa ditetapkan nilai dan harga saham yang layak bila Pos Indonesia akan go public. Praktis dalam tahap persiapan ini, yang melakukan pengolahan data-data perusahaan tidak lagi manajemen Pos Indonesia, tapi sudah dilakukan oleh orang-orang di luar perusahaan. Pihak-pihak luar, seperti underwriter, konsultan hukum, akuntan, appraisal, dan notaris adalah pihak-pihak yang sudah memahami tugas dan fungsinya bagi perusahaan. Karena itu, guna kelancaran proses go public Pos Indonesia menggunakan profesi penunjang pasar modal yang memperoleh izin dari Bapepam-LK.


132



CONTROLLING

ACTIVITY BASED COST ACCOUNTING

ACCOUNT PAYABLE

ORDER AND PROJECT ACCOUNTING

FINANCIAL CONTROLLING

PROFITABILITY ANALYSIS

ASSETS MANAGEMENT

PROFIT CENTER ACCOUNTING

CONSOLIDATION

SUB MODUL

GALERI PRANGKO

ACCOUNT RECEIVABLE


CCOST CENTER ACCOUNTING

PENGUATAN BISNIS

GENERAL LEDGER

TRANSFORMASI

MODUL


FINANCIAL ACCOUNTING

LAPORAN KEUANGAN

FICO

PROFIL PERUSAHAAN

ERP Implementation Based on Specific Modules FICO SAP

Development of business environment is very dramatic and tight business competition requires management to make decisions quickly and accurately. Therefore, companies must have the support of technology that can provide data and information which is is comprehensive and integrated. In this regard, Pos Indonesia has decided to implement the concept of ERP (Enterprise Resource Planning) in improving the effectiveness of the management company. In implementing the ERP concept, Pos Indonesia has chosen to use the application system SAP (System Application and Products in Data Processing). This based on the beauty contest results of the various alternative systems exist and the consideration of various aspects of the advantages possessed. Booz & Co. consultants recommend should be based on SAP ERP implementation, and carried out in phases beginning with the financial functions of the module through FICO (Financial Accounting and Controlling). There for it has been established Financial Information System Development Project Pos Indonesia (SIMKUGPOS) established by Decree No. KD.48/DIRUT/0611 Directors dated June 13ᵗʰ, 2011, as the translation Accounting System and Financial improvement plan based FICO module SAP. Project implementation is intended to do in stages, starting from the Finance and Monitoring System. The project aims to establish standards, policies and procedures of financial accounting system in accordance with the FICO modules SAP, and implement an integrated financial system based on FICO module of SAP systems in stages at all levels of the organization. The scope of activities based on ERP FICO module SAP implementation at Pos Indonesia covers some of the key business processes, namely (a) Business Process on the function of the Financial Accounting (FI module) which includes the Reporting of Accounting and Financial Analysis, Transaction Receipts Control, Fixed Asset Management, Control transaction expenses, and Cash Management. (b) Business Processes in Management Accounting function module (CO), includes the Budgetary Control, Cost Calculation Products/Product Profitability, Reporting Public Service Obligation (PSO), and Management of Transfer Pricing. Repair and improvement of business processes in the implementation of the SIMKUGPOS project will generate integrated financial information system from the front end to back end so that it can produce a variety of integrated financial reports, quickly and accurately. SIMKUGPOS project implementation will also serve as the basis for the Company for the preparation for the IPO (Initial Public Offering) Later, with the implementation of the Financial Information System (SIMKUGPOS), based SAP modules Financial Accounting and Controlling (FICO) will create an integrated information system of the starting front-end to back-end, so as to improve the work efficiency. With SIMKUGPOS based SAP FICO module can present a new financial accounting statements (balance sheet, income statement and cash flow) and management accounting (financial performance, product profitability, realization of PSO, etc.) quickly and accurately. While the realtime SIMKUGPOS of all offices will be able to improve process control and rapid provision of information.

KALEIDOSKOP

IMPLEMENTASI ERP BERBASIS SAP KHUSUS MODUL FICO

Perkembangan lingkungan bisnis yang sangat dramatis dan persaingan bisnis yang ketat menuntut manajemen dapat mengambil keputusan dengan cepat dan akurat. Oleh karena itu, perusahaan harus mendapat dukungan teknologi yang mampu menyediakan data dan informasi yang menyeluruh dan terintegrasi. Sehubungan dengan hal tersebut, Pos Indonesia telah memutuskan untuk mengimplementasikan konsep ERP (Enterprise Resource Planning) dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan perusahaan. Dalam mengimplementasikan konsep ERP, Pos Indonesia telah memilih menggunakan sistem aplikasi SAP (System Application and Product in Data Processing). Hal ini berdasarkan hasil beauty contest dari berbagai alternatif sistem yang ada dan dari pertimbangan berbagai aspek keunggulan yang dimiliki. Konsultan Booz & Co merekomendasikan implementasi ERP hendaknya berbasis SAP dan dilakukan secara bertahap, dimulai dari fungsi keuangan melalui modul FICO (Financial Accounting and Controlling). Untuk itu telah dibentuk Proyek Pembangunan Sistem Informasi Keuangan Pos Indonesia (SIMKUGPOS) yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi Nomor KD.48/DIRUT/0611 tanggal 13 Juni 2011 sebagai penjabaran rencana pembenahan Sistem Akuntansi dan Keuangan berbasis SAP modul FICO. Pelaksanaan Proyek dimaksudkan dilakukan secara bertahap, dimulai dari Sistem Keuangan dan Pengawasan. Proyek bertujuan menetapkan standar, kebijakan, dan prosedur akuntansi keuangan sesuai dengan sistem SAP modul FICO serta mengimplementasikan sistem keuangan yang terintegrasi berbasis sistem SAP modul FICO secara bertahap di semua level organisasi. Ruang lingkup kegiatan implementasi ERP berbasis SAP modul FICO di Pos Indonesia meliputi beberapa proses bisnis utama, yaitu (a) Proses Bisnis pada fungsi Akuntansi Keuangan (modul FI) yang meliputi Pelaporan Akuntansi dan Analisis Keuangan, Pengendalian Transaksi Penerimaan, Pengelolaan Aktiva Tetap, Pengendalian Transaksi Pengeluaran, dan Pengelolaan Kas; (b) Proses Bisnis pada fungsi Akuntansi Manajemen (modul CO) meliputi Pengendalian Anggaran, Perhitungan Biaya Produk/ Profitability Product, Pelaporan Public Service Obligation (PSO), dan Pengelolaan Transfer Pricing. Perbaikan dan pembenahan proses bisnis dalam implementasi Proyek SIMKUGPOS akan menghasilkan sistem informasi keuangan yang terintegrasi mulai dari front end sampai dengan back end sehingga dapat menghasilkan berbagai laporan keuangan yang terintegrasi, cepat, dan akurat. Implementasi proyek SIMKUGPOS ini juga akan dijadikan sebagai landasan bagi Perusahaan untuk persiapan menuju IPO (Initial Public Offering). Kelak, dengan diterapkannya Sistem Informasi Keuangan (SIMKUGPOS) berbasis SAP Modul Financial Accounting and Controlling (FICO), akan tercipta sistem informasi yang terintegrasi dari mulai front-end sampai dengan back-end sehingga dapat meningkatkan efisiensi pekerjaan. Dengan SIMKUGPOS berbasis SAP Modul FICO yang baru dapat menyajikan laporan akuntansi keuangan (neraca, rugi laba, dan arus kas) dan akuntansi manajemen (kinerja keuangan, profitabilitas produk, realisasi PSO, dll.) yang cepat dan akurat. Sementara, SIMKUGPOS yang realtime dari semua kantor akan mampu meningkatkan proses pengendalian dan penyediaan informasi yang cepat.

133

134



135

KALEIDOSKOP

JEMBATAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS

PROFIL PERUSAHAAN

Harmonious Industrial Relations Bridge

LAPORAN KEUANGAN TRANSFORMASI GALERI PRANGKO

Collective agreement is really a foundation for the creation of a strong system of employment either in law or business within the Pos Indonesia. PKB is the result of deliberation and consensus which reflects the positive participation of employees in developing business of Pos Indonesia. In that regard PKB in Pos Indonesia has a number of functions namely (a) build work spirit, because the CBA provides a conducive working climate through the fulfillment of the rights and obligations of employees and company by following the terms of the agreed work, (b) create certainty law in the works, is because the PKB guarantees the fulfillment of the rights and obligations of employees and Performance Management to achieve a common goal, and (c) spur productivity, because PKB created a lull in work and trying to simultaneously suppress the emergence of disputes between employees and employers. PKB is produced through a series of dynamic negotiation process between the SPPI with company management. On June 24ᵗʰ, 2011 that negotiations had reached an agreement. The deal was then issued in final resume PKB which has become a milestone for the employment system in Pos Indonesia.


Kesepakatan PKB sesungguhnya merupakan fondasi bagi terciptanya sistem ketenagakerjaan yang kokoh, baik secara hukum maupun bisnis dalam lingkungan Pos Indonesia. PKB merupakan hasil musyawarah dan mufakat yang mencerminkan partisipasi positif para karyawan dalam mengembangkan bisnis Pos Indonesia. Dalam kaitan itu, PKB di Pos Indonesia memiliki sejumlah fungsi, yakni (a) membangun semangat kerja, karena PKB memberikan iklim kerja yang kondusif melalui pemenuhan hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan dengan mengikuti syaratsyarat kerja yang telah disetujui bersama, (b) menciptakan kepastian hukum dalam bekerja, ini disebabkan PKB menjamin pemenuhan hak dan kewajiban para karyawan dan Perusahaan untuk mencapai tujuan bersama, dan (c) memacu produktivitas, karena PKB menciptakan ketenangan dalam bekerja ataupun berusaha sekaligus menekan timbulnya perselisihan antara karyawan dan pemilik perusahaan. PKB dihasilkan melalui serangkaian proses perundingan yang dinamis antara SPPI dan manajemen perusahaan. Pada 24 Juni 2011, perundingan itu berhasil mencapai kata sepakat. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam resume final PKB yang kini menjadi tonggak sejarah bagi sistem ketenagakerjaan di Pos Indonesia.

PENGUATAN BISNIS

Harmonious industrial relations have an important contribution to the achievement of the vision of Pos Indonesia as the best service providers in Indonesia post activities. One manifestation of the implementation of industrial relations was the endorsement of Collective Bargaining Agreement (Collective Bargaining/PKB) between the employee and the Company. In this case the employees represented by the Postal Workers Union premises (SPPI) and the party represented by the management company.


Hubungan industrial yang harmonis memiliki andil penting bagi tercapainya visi Pos Indonesia sebagai perusahaan penyedia jasa perposan terbaik di Indonesia. Salah satu wujud dari pelaksanaan hubungan industrial yang harmonis tersebut adalah disepakatinya Collective Bargaining Agreement (Perjanjian Kerja Bersama/PKB) antara karyawan dan Perusahaan. Dalam hal ini, karyawan yang diwakili oleh Serikat Pekerja Pos Indoensia (SPPI) dan pihak Perusahaan diwakili oleh manajemen.

136



137

KALEIDOSKOP PROFIL PERUSAHAAN

Health and Safety

LAPORAN KEUANGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TRANSFORMASI

MENUJU SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN K3

Kebijakan K3 merupakan kebijakan yang bersifat dinamis dan akan selalu ditinjau ulang dalam rangka peningkatan kinerja Perusahaan. Pernyataan Kebijakan K3 ini merupakan bagian komitmen Direksi untuk menjadikan segala aspek K3 sebagai bagian dari budaya Perusahaan. Oleh sebab itu, sebagaimana diatur dalam Permenaker 05/1996, komitmen K3 diwujudkan dalam penyediaan organisasi, anggaran, dan SDM K3. Bertepatan dengan dimulainya bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional 2011, pada tanggal 11 Februari 2011 Direksi telah menetapkan Kebijakan K3 Pos Indonesia. Hal ini sebagai tindak lanjut pelaksanaan Ps 86, 87 UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003, dan Permenaker No.05/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, khususnya pada elemen 1 perihal Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen.

K3 policy is a policy that is dynamic and always will be reviewed in order to improve company performance. This K3 Policy Statement is the Board’s commitment to make all aspects of K3 as part of company culture. Therefore, as stipulated in the Minister of Manpower Regulation 05/1996, K3 commitments embodied in the provision of the organization, budget, and HR of K3. Coinciding with the start of the month of National Occupational Health and Safety (K3) 2011, on February 11, 2011 Board of Directors has established policies K3 Pos Indonesia. This is a follow-up of the implementation of Ps 86, the Labor Law No. 87. 13 of 2003, and the Minister of Manpower Regulation No.05/1996 about Management System Occupational Health and Safety, in particular on the element 1, concerning the Development and Maintenance Commitment.

Terkait dengan regulasi internal, Kebijakan K3 ini merupakan turunan dari Keputusan Direksi Nomor KD.38/DIRUT/0505 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT Pos Indonesia (Persero). Pelaksanaannya juga bertepatan dengan momentum tender logistik antara Pos Indonesia dan Pertamina; saat itu dilakukan sertifikasi Contractor Safety Management System (CSMS) yang merupakan bagian persyaratan utama tender di lingkungan industri Migas. Sistem Manajemen K3 Pos Indonesia telah mendapatkan pengakuan dari industri Migas berupa sertifikat awal Contractor Safety Management System (CSMS). Dengan demikian, Pos Indonesia telah dipercaya menjalin kerja sama dengan beberapa industri Migas, antara lain Pertamina dan Total Indonesia. Hal ini menjadi langkah strategis untuk meraih kepercayaan lebih luas lagi dari berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk tujuan dimaksud, Pos Indonesia juga melakukan penguatan sumber daya K3 dalam hal organisasi, anggaran, dan sumber daya manusia. Pada tahap awal, ditargetkan Pos Indonesia memperoleh sertifikat K3 Bendera Perak dengan terpenuhinya sekurangnya 40 dari 166 kriteria daftar periksa audit Sistem Manajemen K3. Sebagian dari kriteria tersebut telah dikerjakan, namun target pelaksanaan secara nasional belum terpenuhi karena jumlah kantor dan karyawan yang cukup banyak lagi menyebar di seluruh pelosok Indonesia.

Associated with internal regulations, K3policies is a derivative of Directors Decision No. KD.38/DIRUT/0505 on Safety Management System and Occupational Health (K3) of PT Pos Indonesia (Persero). The implementation also coincided with a tender moment with the logistics of Pos Indonesia Pertamina, which was conducted certification Contractor Safety Management System (CSMS), which is part of the main requirements of the tender in the oil and gas industry. K3 Management System of Pos Indonesia has received recognition from the oil and gas industry in the form of the initial certificate Contractor Safety Management System (CSMS). Thus Pos Indonesia has cooperated with several trusted oil and gas industry including Pertamina, and Total Indonesia. This is a strategic movement to gain the trust of the wider range of parties, both at home and abroad. For this purpose Pos Indonesia also strengthen the K3 resources in terms of organizational, budget and human resources. In the early stages Pos Indonesia targeted K3 Silver Flag certificates, with the fulfillment of at least 40 of the 166 audit criteria checklist of K3 Management System. Some of these criteria had been done, but the implementation of national targets were not met because the number of offices and employees more fairly spread throughout Indonesia.

GALERI PRANGKO

Transformation of Pos Indonesia will continue to roll until the achievement of the vision of a company’s marketleading national post activities This achievement is not only measured by financial and operational, but also aspects of the Occupational Health and Safety (Kesehatan dan Keselamatan Kerja or K3) which is one of the parameters of the competitiveness of the era of globalization. Realizing this, Pos Indonesia has been and will always improve the implementation of K3.


Transformasi Pos Indonesia akan terus bergulir sampai tercapainya visi menjadi perusahaan yang memimpin pasar perposan nasional. Pencapaian ini tidak hanya diukur dari keuangan dan operasionalnya saja, tetapi juga aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang merupakan salah satu parameter daya saing usaha era Globalisasi. Menyadari hal tersebut, Pos Indonesia telah dan akan selalu meningkatkan pelaksanaan K3.

PENGUATAN BISNIS

To K3 Management System Certification

138


Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility


139

140



141

KALEIDOSKOP TRANSFORMASI PENGUATAN BISNIS TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN GALERI PRANGKO

Pos Indonesia believes that Corporate Social Responsibility (CSR) conducted not simply to comply with government regulations, but is based on a sincere commitment to building and maintaining mutually beneficial partnerships between companies and the community. It is implemented as a form of role of Pos Indonesia as an agent of development, which is expected to drive the economic progress of the community.


Pos Indonesia meyakini bahwa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dilaksanakan tidak sekadar untuk mematuhi peraturan pemerintah, namun didasarkan pada komitmen yang tulus untuk membangun dan memelihara kemitraan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan masyarakat. Hal ini dilaksanakan sebagai bentuk peran Pos Indonesia sebagai agent of development yang diharapkan mampu menggerakkan kemajuan perekonomian masyarakat.

In the practice, companies actively involved in various activities designed to empower people. One of them is to improve the standard of a better life through the development and promotion of small/micro. Through Units of the Partnership and Environment Development Program (PKBL) of Pos Indonesia in 2011 has built 40,677 partners in 33 provinces. They are engaged in business in various sectors such as industry, commerce, agriculture, animal husbandry, farming, and fisheries, as well as services in general. In this case, Pos Indonesia provides ongoing working capital assistance to small and medium entrepreneurs. In 2011 the total aid disbursed capital of 519 trained partners in Indonesia reached Rp. 21.595.000.000,- In the meantime, the performance of the principal installment receipts achieved in 2011 reached Rp. 18.902.838.984,- or 82.17% of target of Rp. 23 billion,Total accumulated funds managed by the Partnership for Partnership program until December 31ˢᵗ, 2011 at Rp. 275.690.360.101,-. Of those funds, up to now accumulated funds had reached Rp. 498.702.215.698,-.

LAPORAN KEUANGAN

Realising Corporate Social Responsibility Through PKBL

PROFIL PERUSAHAAN

Mewujudkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Melalui PKBL

Dalam pelaksanaannya, perusahaan berperan aktif pada berbagai kegiatan yang dirancang untuk memberdayakan masyarakat. Salah satunya ialah meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik melalui pengembangan dan pembinaan usaha kecil/mikro. Melalui Unit Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) pada tahun 2011 Pos Indonesia mempunyai 40.677 mitra binaan di 33 provinsi. Mereka bergerak dalam bidang usaha pada berbagai sektor, seperti industri, perdagangan, pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan, serta jasa-jasa pada umumnya. Dalam hal ini, Pos Indonesia memberikan bantuan modal kerja yang berkelanjutan kepada para pengusaha kecil dan menengah. Pada tahun 2011, total bantuan modal yang disalurkan terhadap 519 mitra binaan di seluruh Indonesia mencapai Rp. 21.595.000.000,Sementara itu, kinerja penerimaan angsuran pokok pinjaman yang diraih pada tahun 2011 mencapai Rp. 18.902.838.984,- atau 82,17% dari target sebesar Rp. 23.000.000.000,-. Total akumulasi dana Kemitraan yang dikelola untuk program Kemitraan sampai dengan 31 Desember 2011 sebesar Rp. 275.690.360.101,-. Dari dana tersebut, hingga kini akumulasi penyaluran dana telah mencapai Rp. 498.702.215.698,-.

142



143

KALEIDOSKOP PROFIL PERUSAHAAN LAPORAN KEUANGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TRANSFORMASI PENGUATAN BISNIS

Other activities in the field of CSR include

• Education Sector in the form of scholarships, donation of educational facilities. Funds channeled to education in 2011 amounted to Rp. 135 million,- and the number of students who received scholarships as many as 50 people. In addition Pos Indonesia also provides a means of computer assistance to boarding school in Region VII Divre East Java, as well as providing agricultural training of small entrepreneurs in collaboration with Semarang University. • Health and Welfare in the form of free medicines for the poor and aid to health facilities, including free treatment at the West Jakarta and Serang. Funds channeled to the health and welfare in the year 2011 amounting to Rp. 391.552.726,-. • Environmental Hygiene and beauty fields of advanced activities of planting 1 billion trees program launched by the Government. In 2011, Pos Indonesia has conducted reforestation, among others, by providing as many as 4665 trees seedlings that spread throughout Indonesia, including 500 protector trees seedlings to the Mayor of Bandung and 800 fruit trees seedlings to the Campus of UNPAD-Sumedang Jatinangor. In addition, Pos Indonesia

Selain itu, Pos Indonesia juga menyumbang sejumlah pohon langka yang ditanam di kawasan Denpasar-Bali. Dana yang disalurkan sebesar Rp. 557.350.000,-. o Bidang Seni Budaya dan Olahraga, berupa kegiatan me lestarikan seni dan budaya. Salah satu bentuk program pelestarian seni dan budaya yang mendapat bantuan me lalui program ini adalah Kegiatan Sumpah Pemuda serta Komunitas olahraga bersepeda. Pada tahun 2011, Pos Indonesia telah menyalurkan dana sebesar Rp. 30.000.000,untuk program pembinaan seni budaya dan olahraga. o Bidang Keagamaan dan Kepedulian Sosial, berupa bantuan bagi masyarakat miskin dan korban bencana. Pada tahun 2011, Pos Indonesia telah menyalurkan bantuan keagamaan dan kepedulian sosial sebesar Rp. 1.140.970.000,-. Penerima bantuan tersebut antara lain korban bencana Gunung Merapi di Yogyakarta dan recovery pasca gempa bumi di Aceh dan Padang. Memperhatikan masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan, Pos Indonesia akan lebih meningkatkan peran aktifnya dalam pengembangan program CSR. Dengan cara demikian, Pos Indonesia mampu menunjukkan komitmen dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitarnya.

also contributed a number of rare trees planted in the Denpasar-Bali. Funds that disbursed Rp. 557.350 000,-. • Arts Culture and Sports in the form of preserving the arts and cultural activities. One form of art and cultural preservation programs that got help through this program is the Youth Pledge Work and sport of cycling Community. Pos Indonesia in 2011 has provided funds amounting to Rp. 30.000.000,- for cultural arts programs and sports coaching. • Religious and Social Care Sector in the form of aids for the poor and disaster victims. Pos Indonesia in 2011 has been distributing aid of religious and social concerns of Rp. 1.14097 billion, where the beneficiaries include victims of Merapi Mountain in Yogyakarta, post-earthquake recovery in Aceh and Padang. Noting there are still many people who need help, Pos Indonesia will further enhance its active role in the development of CSR programs. In this way, Pos Indonesia was able to demonstrate commitment and benefits for the welfare of the people around it.

GALERI PRANGKO

o Bidang Pendidikan, berupa pemberian beasiswa dan sum bangan sarana pendidikan. Dana yang disalurkan untuk pen didikan pada tahun 2011 sebesar Rp. 135.000.000,- dan jumlah siswa yang memperoleh beasiswa sebanyak 50 orang. Selain itu, Pos Indonesia juga memberikan bantuan sarana komputer kepada pondok pesantren di Wilayah Divre VII Jawa Timur serta pemberian pelatihan pengusaha kecil bidang pertanian bekerja sama dengan Universitas Negeri Semarang. o Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan, berupa pengobatan cuma-cuma bagi masyarakat miskin dan bantuan sarana kesehatan, antara lain pengobatan gratis di Jakarta Barat dan Serang. Dana yang disalurkan untuk bidang kesehatan dan kesejahteraan pada tahun 2011 sebesar Rp. 391.552.726,-. o Bidang Kebersihan dan Keindahan Lingkungan, berupa kegiatan lanjutan dari program penanaman 1 miliar pohon yang dicanangkan Pemerintah. Pada tahun 2011, Pos Indonesia telah melakukan penghijauan, antara lain dengan memberikan bibit pohon sebanyak 4.665 yang tersebar di seluruh Indonesia, antara lain 500 bibit pohon pelindung kepada Walikota Bandung serta 800 bibit pohon buahbuahan kepada Kampus UNPAD Jatinangor-Sumedang.


Aktivitas lain di Bidang CSR meliputi:

144



LAPORAN KEUANGAN

POS INDONESIA

TATA KELOLA PERUSAHAAN PENGUATAN BISNIS TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN GALERI PRANGKO

Visually documenting and archiving of all issues and developments of Post Indonesia in the entire country is important for corporate communications. Depart from the meaning of that, since 2006 was held a national photography competition program. In 2011 a special photo contest theme is “Transformasi Pos Indonesia”, in which the object image in the race was all Pos Indonesia transformation activities across the country. The photographs refleced the spirit of change, optimism and hope for the survival of Pos Indonesia. Post Indonesia Photo Contest 2011 is part of the concern for the people as well as the form of corporate responsibility that upholds the historical value of corporate travel. Post Indonesia believes that photography is a media of communication of company which is positive to society. Through the implementation of Post Indonesia Photo Contest 2011, it is expected to educate and build awareness about the importance of post in the life of Indonesia. Post Indonesia Photo Contest 2011 attended by 270 participants from various regions in Indonesia with the number of entries into as many as 948 works. Judging conducted was on Friday, December 9ᵗʰ, 2011 at the Forum Building Bhakti post Indonesia, Banda No 30. Bandung. The jury had selected 25 winners which were comprised of three main winners, two winners of hope and 20 winners of favorites. Awards ceremony held at post Indonesia Media Gathering which was held on December 22, 2011 in Jakarta.

TRANSFORMASI

contest 2011

Pendokumentasian dan pengarsipan secara visual tentang segala isu dan perkembangan Pos Indonesia di seluruh pelosok tanah air penting bagi komunikasi perusahaan. Berangkat dari makna itulah, sejak tahun 2006 digelar program lomba fotografi nasional. Khusus tahun 2011, lomba foto mengusung tema “Transformasi Pos Indonesia”; objek foto dalam lomba merupakan segala aktivitas transformasi Pos Indonesia di seluruh pelosok negeri. Karya foto tersebut dapat mencerminkan semangat perubahan, optimisme, dan harapan baik bagi kelangsungan Pos Indonesia. Pos Indonesia Photo Contest 2011 merupakan bagian dari kepedulian terhadap masyarakat sekaligus bentuk tanggung jawab perusahaan yang menjunjung tinggi nilai historis perjalanan Perusahaan. Pos Indonesia meyakini bahwa fotografi merupakan sebuah media komunikasi perusahaan yang positif kepada masyarakat. Penyelenggaraan Pos Indonesia Photo Contest 2011 diharapkan mampu mendidik dan membangun kesadaran masyarakat tentang arti penting pos dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pos Indonesia Photo Contest 2011 diikuti oleh 270 peserta dari berbagai daerah di Indonesia dengan jumlah karya foto yang masuk sebanyak 948 karya. Penjurian dilakukan pada hari Jumat 9 Desember 2011 di Gedung Wahana Bhakti Pos Indonesia, Jalan Banda No. 30 Bandung. Dewan Juri berhasil memilih 25 orang pemenang yang terdiri atas 3 orang pemenang utama, 2 orang pemenang harapan, serta 20 orang pemenang favorit. Penyerahan hadiah dilaksanakan pada acara Media Gathering Pos Indonesia yang digelar pada 22 Desember 2011 di Jakarta.

PROFIL PERUSAHAAN

phot

KALEIDOSKOP

transformasi POS INDONESIA

145

JUARA 1 “Belajar Berkirim Surat” Wawan Wahjudianto, Malang

146



147

KALEIDOSKOP PROFIL PERUSAHAAN LAPORAN KEUANGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

“Layanan Pos Kecil di Tanah Air”

“Ambil Uang Pensiun”

Sutarya Partadisastra, Bandung

Hasan Sakri Ghozal, Ngawi

JUARA 3

HARAPAN 2

“Pekerjaan dan Tanggung Jawabku”

“Menyeberang”

Yulius Pakul, Papua Barat

Muhammad Sujai, Sidoarjo

PENGUATAN BISNIS

HARAPAN 1 TRANSFORMASI

JUARA 2


148



149

KALEIDOSKOP

“Ayah Ade Kirim Surat Ya...!!!” Roni Mawardi, Jakarta

FAVORIT 4 M. Ghazali, Medan

LAPORAN KEUANGAN

“Peti Kemas”

PROFIL PERUSAHAAN

FAVORIT 1

TATA KELOLA PERUSAHAAN TRANSFORMASI

FAVORIT 2 “Alamat dalam Pasar” oleh: Sugede SS, Solo

“Pos Express”

GALERI PRANGKO

FAVORIT 3 “NT” Mutiabella Trisnawati, Bandung


Djoko Wibowo, Banjarmasin

PENGUATAN BISNIS

FAVORIT 5

FAVORIT 6 “Refleksi Kerja” Nur Efendi, Denpasar

150



151

KALEIDOSKOP

“Down Stairs”

FAVORIT 11 “Perangko Sendiri” Yudi Fachrurozi, Jakarta

FAVORIT 8

FAVORIT 12

LAPORAN KEUANGAN

Adhityo Sujiwo, Pontianak

PROFIL PERUSAHAAN

FAVORIT 7

“Antre BLT” Gunawan Wicaksono, Depok

FAVORIT 13 “Filateli On The Road” Rozie Soehendy, Bandung

Yusak Teguh Utomo, Surabaya


“Pulang Sekolah Aku dan adik ke Pos Keliling untuk Mengirim Surat buat Ayah Tercinta”

PENGUATAN BISNIS

FAVORIT 9

TRANSFORMASI

Anom Manik Agung, Denpasar


“Teliti dan Akurat”

GALERI PRANGKO

FAVORIT 10 “Scanning” Ahmad Nafik Mundzir, Surabaya

FAVORIT 14 “Dengan Pos Keliling Bayar Listrik Lebih Mudah” Yusak Teguh Utomo, Surabaya

152



153

KALEIDOSKOP

FAVORIT 15 “Tetap Buka”

“Pak Pos yang Selalu Dinanti” Herianus, Jakarta

Hasan Sakri Ghozali, Ngawi

PROFIL PERUSAHAAN

FAVORIT 18


FAVORIT 16

“Tertarik Filateli” Rozie Soenhendy, Bandung

PENGUATAN BISNIS

“Pantang Menyerah”

TRANSFORMASI

FAVORIT 19

Aditya Hendy Suroso, Jakarta


FAVORIT 17 “Gerak Cepat” Thaib Chaidar, Makassar

“Siaga Oranye” Rozie Soehendy, Bandung

GALERI PRANGKO

FAVORIT 20

154


Penghargaan 2011 Awards 2011


155

156



Galeri Prangko Stamp Gallery

157

158


Prangko seri “Tahun Kelinci 2562”

159

Prangko seri “Antariksa” OUTER SPACE

KALEIDOSKOP

year of the rabbit 2562



Prangko seri “UPACARA ADAT” Traditional Ceremonies Healthy and Safe Internet


Prangko seri “Internet Sehat dan Aman”


International Year of Chemistry 2011

Prangko seri “GeRAKAN MEMASYARAKATKAN Makan ikan” Fish Consumption Promotion Movement


Prangko seri “tAHUN kIMIA iNTERNASIONAL 2011”

GALERI PRANGKO

160


Prangko seri “Peduli Lingkungan”

161

Prangko seri “50 tahun Pramuka” 50 Years of Scout

KALEIDOSKOP

EnvironmentAL CARE



National Patrons


Prangko seri “Tokoh Nasional”


Prangko seri “Penerbitan Prangko Bersama Indonesia-Malaysia”” Joint Issue of Stamp Indonesia-Malaysia

Landmark


Prangko seri “Landmark”

GALERI PRANGKO

162


Prangko seri “Kain Tradisional”

163

Prangko seri “Sea Games ke-26” The 26th SEA Games

KALEIDOSKOP

Traditional Fabric



Joint Issue of Stamp Indonesia-South Africa


Prangko seri “Penerbitan Prangko BersamaIndonesia-Afrika Selatan”


Prangko seri “50 Tahun Trikora”

Prangko seri “Flora dan Fauna”

GALERI PRANGKO

Flora and Fauna


50 Years of Trikora

Daftar Isi. Contents VISI DAN MISI KALEIDOSKOP PROFIL PERUSAHAAN DATA KEUANGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TRANSFORMASI PENGUATAN BISNIS

Recommend Documents