Visi, Misi dan Budaya Perusahaan

Visi, Misi dan Budaya Perusahaan Vision, Mission and Corporate Culture

Visi Vision Menjadi Lembaga Pembiayaan Ekspor yang terpercaya dan mampu membantu meningkatkan kesejahteraan nasional.

To be a trusted Export Credit Agency in support of the welfare of the nation.

Misi Mission Menunjang perdagangan internasional Indonesia dan meningkatkan daya saing eksportir Indonesia dalam pasar internasional dengan:

Supporting Indonesia’s international trade and increasing national exporters competitiveness in the global markets through:

• Menyediakan beragam fasilitas pembiayaan untuk menunjang kegiatan pra pengapalan dan pasca pengapalan.

• Providing various financing facilities from preshipment to post-shipment activities.

• Menyediakan jasa konsultasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing ekspor Indonesia.

• Providing advisory services needed to increase the competitiveness of Indonesia’s exporters.

Budaya Perusahaan Corporate Culture • Tepat waktu dan mengutamakan hasil • Mengutamakan pelayanan dan orientasi kepada pelanggan • Mendorong terciptanya partisipasi dan kerja sama tim • Memiliki integritas dan dapat dipercaya dalam melakukan pekerjaan • Mengutamakan keadilan dan kesetaraan • Bertindak asertif dan bertanggung jawab • Mengambil inisiatif • Bersedia mendengar, menerima dan menghargai kritik

• Performance and result oriented • Service and customer oriented • Participation and teamwork • Integrity and trust • Fairness and equality • Assertiveness and responsibility • Initiative • Openly listen, accept and appreciate critique

Annual Report 2008 Bank Ekspor Indonesia

Badai Pasti Berlalu Storm will Eventually Pass

Tahun 2008 berakhir tatkala dunia masih dilanda krisis. Badai begitu kuat menerjang. Bank Pembangunan Asia (ADB) memperkirakan, kerugian akibat krisis ekonomi dunia, sepanjang tahun 2008, sudah mencapai US$50 triliun. Angka itu setara dengan 200 kali Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Bank Dunia juga menyebutkan, krisis kali ini akan melempar dunia ke situasi seperti sehabis Perang Dunia ke-2.

The year 2008 ended with a global crisis. The storm hit the world with devastating power. The Asian Development Bank (ADB) estimated that losses stemming from the crisis in 2008 had reached upwards of US$50 trillion. This is equivalent to Indonesia’s Gross Domestic Product (GDP) 200 times over. The World Bank even went so far as to say that this crisis will set the world back to a period just after World War II.

Sepanjang 2008, banyak perusahaan besar di AS bertumbangan. Perekonomian AS mengkerut. Pada kuartal terakhir 2008, angka pengangguran di AS telah meningkat hingga 8,1% dari total angkatan kerja. PDB AS menurun 6,2%, terbesar dalam 25 tahun terakhir. Padahal, AS adalah episentrum perekonomian dunia. Maka, apa yang terjadi di sana bakal berdampak serius ke manamana. Jepang harus menerima kenyataan bahwa sepanjang 2008, ekspor mereka telah terkoreksi 45,7% dan konsumsi dalam negerinya terpangkas 5,9%. Eropa juga terkena dampak krisis yang amat berat. Angka pengangguran di Uni Eropa naik dari 6,9% menjadi 8,2% selama Januari 2007 hingga akhir tahun 2008. Sejumlah lembaga keuangan dengan reputasi panjang di sana berguguran. Dunia pun dihadapkan pada masalah kekeringan likuiditas.

Throughout 2008, several large US companies went under. The US economy contracted. In the last quarter of 2008, unemployment figures in the US increased to 8.1% of the total workforce. Its GDP fell by 6.2%, the steepest decline in 25 years. As the epicenter of world economy, whatever happens in the US will have serious repercussions in the rest of the world. Japan had to face the fact that its export fell by as much as 45.7%, while domestic consumption declined by 5.9%. Europe also felt the full brunt of the crisis. Unemployment in the European Union rose from 6.9% to 8.2% from January 2007 to year-end 2008. Several reputable financial institutions, even those with long and illustriuous histories, collapsed one by one. And the world was suddenly faced with an extremely tight liquidity.

Krisis likuiditas internasional telah mendorong para investor asing cenderung meninggalkan investasi di negara berstatus emerging market seperti Indonesia.

The international liquidity crisis has prompted foreign investors to retract their investments in countries with emerging market status such as Indonesia.

Lembaga perbankan komersial di AS juga terus menarik dolar yang ada di seluruh penjuru dunia untuk memperkuat likuiditasnya. Dalam kondisi normal, posisi kas di perbankan komersial AS berkisar sekitar US$300 miliar. Tapi, sepanjang Oktober dan Nopember 2008, terjadi peningkatan amat pesat. Pada pertengahan Nopember 2008, posisi kas di perbankan komersial AS sudah berada di level US$848,5 miliar.

Commercial banks in the US have been continuously repatriating dollars from all over the world to strengthen its liquidity. Under normal circumstances, the cash position of US commercial banks would range around US$300 billion. But during the period of October-to-November 2008, it increased rapidly. by mid-November 2008, the aggregate amount of cash held by US commercial banks reached US$848.5 billion.

Derasnya arus keluar dana asing itu juga membuat posisi rupiah tertekan. Posisi rupiah di akhir tahun 2008 sudah sekitar Rp12.000 per dollar—dari posisi Rp9.500 per US dollar di awal tahun. Cadangan

The swift outflow of foreign funds put pressure on the rupiah. The rupiah currency-exchange rate at year-end 2008 was Rp12,000 to the US dollar down from Rp9.500 at the start of year. Indonesia's

Laporan Tahunan 2008 Bank Ekspor Indonesia

devisa Indonesia yang sempat melonjak pada semester pertama 2008, kemudian berkurang di semester berikutnya. Pada Juli 2008, posisi cadangan devisa RI masih senilai US$60,56 miliar. Di bulan Oktober, angka itu sudah terpangkas menjadi US$50,58 miliar. Nopember 2008, cadangan itu turun menjadi US$50,18 miliar. Pada Desember 2008, cadangan devisa sedikit terangkat ke posisi US$51,64 miliar.

foreign exchange reserves that had jumped in the first semester of 2008, decreased in the second semester. In July 2008, it was still about US$60.56 billion, but in October, reserves had declined to US$50.58 billion and by November 2008, dipped further to US$50.18 billion. Although in December 2008, the foreign exchange reserve was slightly up to US$51.64 billion.

Upaya memperkuat kembali cadangan devisa kali ini terasa sangat sulit setelah kinerja ekspor nasional juga tertahan. Selama semester kedua tahun 2008 (Juni - Desember) ekspor migas Indonesia melorot akibat menurunnya harga minyak dunia. Volume ekspor migas juga terpangkas.

Efforts to strengthen foreign exchange reserves were met with difficulties due to the pressures on the performance of national exports. During the second half of 2008, Indonesian oil and gas exports declined due to deflating oil prices. The volume of oil exports also suffered.

Ekspor non-migas juga jatuh oleh menurunnya permintaan dan diberlakukannya berbagai pembatasan oleh negara tujuan ekspor. Pelemahan ekonomi global memang telah menurunkan perdagangan dunia. Ekspor Jepang menurun sampai 35% pada akhir 2008. Pada periode yang sama, ekspor dari India, Korea Selatan, dan Taiwan juga melemah lebih dari 20%. Pelemahan ekspor Cina mencapai 17,5%.

Exports of non oil and gas products also fell due to various restrictions by the importing countries. Weakening global economy has lowered the volume of world trade. Exports to Japan decreased to 35% at the end of 2008. In the same period, exports from India, South Korea, and Taiwan also weakened by more than 20%. Weakening export to China reached 17.5%.

Penurunan tersebut terjadi di semua sektor. Ekspor hasil pertanian periode akhir tahun 2008 turun 8,24% dibanding periode sebelumnya. Hasil industri turun sebesar 35,52%. Produk hasil tambang juga menciut 1,24%. Ekspor minyak mentah juga terkoreksi sebesar 18,05%. Lalu, ekspor hasil minyak turun 26,31% dan ekspor gas turun 27,32%.

This decline occurred in all sectors. Export of agricultural products by the end of 2008 was down 8.24% compared to the same period in 2007. Industrial products experienced a drop of 35.52%. Mining products shrunk by 1.24%. Export of crude oil was corrected as much as 18.05% while export of oil products were down 26.31% oil and gas exports, down 27.32%.

Pelemahan ekspor ini otomatis turut mendorong pelemahan pertumbuhan PDB, mengingat lebih dari 30% PDB Indonesia berasal dari ekspor. Sektorsektor yang bersifat tradeable, seperti industri manufaktur, pertanian, dan pertambangan, menjadi sektor yang paling terkena dampak dari gejala yang tidak menyenangkan itu.

The weakening exports slowed the pace of GDP growth, given that more than 30% of Indonesian GDP comes from exports. Tradable sectors, such as manufacturing, agriculture, and mining, were affected the most from the adverse conditions.

Kinerja tiga sektor tradeable itu menyumbang lebih dari 50% PDB Indonesia dan menyerap 60% tenaga kerja. Itu sebabnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2009 diperkirakan hanya akan berada di kisaran 4%, di bawah pertumbuhan 2008 yang masih berada di level 6%.

The performance of these three tradable sectors contributes more than 50% of Indonesia’s GDP and absorbs 60% of the nation’s labor force. Consequently, the economic growth of Indonesia in 2009 is estimated to be only in the range of 4%, below the 2008 growth level of 6%.


Krisis global juga mengganggu sektor finansial di tanah air. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, adanya pelarian modal membuat nilai bersih aset lembaga-lembaga keuangan dalam negeri tertekan. Likuditas lembaga-lembaga keuangan itu mengering dan arus kredit menjadi tersendat.

The global crisis also affected the Indonesian financial sector. As previously mentioned, the capital flight led to a downward pressure on the net asset value of Indonesian financial institutions. The liquidity of financial institutions dried up and credit flows became clogged.

Dalam situasi yang serba sulit itu, PT Bank Ekspor Indonesia (BEI), sepanjang tahun 2008, masih bisa membukukan pendapatan bunga bersih senilai Rp581,669 miliar, meningkat sebesar 19,45% dari pencapaian tahun 2007. Pendapatan operasional Perseroan tercatat Rp349,834 miliar, berkurang 13,60% dari pencapaian setahun sebelumnya.

In these difficult conditions, PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) - BEI managed to attain a net interest income of Rp581,669 billion in 2008, an increase of 19.45% compared to that of 2007. The Company’s operating income was Rp349,834 billion, a decrease of 13.60% from that of 2007.

Laba usaha BEI juga menurun 13,43% dari Rp405,606 miliar, pada akhir tahun 2007, menjadi Rp351,142 miliar di akhir tahun 2008. Pada periode yang sama, laba bersih perseroan juga menurun 13,20% dari Rp.278,398 miliar menjadi Rp241,648 miliar.

BEI’s operating income also registered a decline of 13.43% from Rp 405,606 billion for the year ending 2007 to Rp 351,142 billion at the end of 2008. In the same period, the company’s net profit decreased 13.20% from Rp 278,398 billion to Rp241,648 billion.

Penurunan kinerja BEI memang tak lepas dari adanya krisis global yang melemahkan kekuatan ekspor-impor dunia yang merupakan obyek pembiayaan utama perseroan. Terganggunya aktivitas ekspor-impor itu juga yang menyebabkan Non Performing Loan (NPL) nett BEI naik dari 0,62% menjadi 3,79%.

The decline in BEI’s performance can not be separated from the global crisis that weakened the strength of export-import worldwide - which is the main focus the Company’s corporate financing. The disruptions in import-export activity also caused BEI’s net non-performing loan (NPL) to increase from 0.62% to 3.79%.

Ke depan, BEI yang akan segera bertransformasi menjadi Lembaga Pembiayan Ekspor Indonesia (LPEI)—Indonesia Eximbank—optimistis mampu mengembangkan kinerja ekspor nasional. Sebagai lembaga yang dilahirkan melalui sebuah Undangundang tersendiri (sui generis) dan memiliki sifat sovereign status, maka lembaga ini bisa berperan secara independen, dan memiliki akses pada pendanaan, baik dari sumber resmi maupun dari pasar keuangan global, dengan biaya relatif kompetitif, dengan tetap beroperasi berdasarkan pinsip kehati-hatian yang diterapkan dalam industri perbankan.

Going forward, BEI that will soon change into the LPEI - Indonesia Eximbank - remains optimistic in enhancing the performance of national exports. As an institution that was founded upon special legislation (sui generis) with a sovereign status, it will be able to opeate more independently, with greater access to funding sources, whether from public institutions or global financial markets, at relatively competitive rates, while still adhering to the prudential principles of the banking industry.


Dengan modal awal sebesar Rp4 triliun— yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham—Indonesia Eximbank juga diharapkan mampu memberi kontribusi bagi pemulihan perekonomian nasional akibat dari krisis keuangan global. Indonesia Eximbank ke depan akan berwenang menetapkan skema pembiayaan ekspor nasional dan melakukan restrukturisasi pembiayaan ekspor nasional.

With an initial paid-uo capital of Rp4 trillion—which constitutes an off balance-sheet state assets that are not divided into shares—Indonesia Eximbank is also expected to contribute to accelerating the recovery of the national economy as a result of the global financial crisis. Going forward, Indonesia Eximbank will be authorized to determine the scheme and restructuring of national export financing.

Pemberian fasilitas yang lebih lengkap dan dibutuhkan kalangan eksportir Indonesia juga bisa dipenuhi oleh Indonesia Eximbank. Fasilitas itu meliputi layanan sebagai buyer’s credit, asuransi political risk, penjaminan untuk proyek di luar negeri, dan lain-lain.

The provisions of complete facilities needed by exporters will also be fulfilled by the Indonesia Eximbank. Facilities include services such as buyer's credit, political risk insurance, guarantees for overseas projects, and many others.

Adanya Indonesia Eximbank diharapkan juga dapat mengaplikasikan sejumlah arahan pemerintah dalam menangani permasalahan seputar krisis finansial global, termasuk dalam mendorong kinerja sektor riil serta menangkap peluang untuk mengembangkan pasar non-tradisional di negaranegara kawasan Asia yang tidak secara langsung terkena pengaruh krisis keuangan Amerika Serikat. Indonesia Eximbank juga akan membantu upaya pencapaian tujuan penyaluran stimulus ekspor tahap kedua, dalam bentuk pembiayaan perdagangan, senilai Rp38 triliun.

The Indonesia Eximbank is also expected to apply a number of government guidelines in handling the problems surrounding the global financial crisis, including supporting the performance of the real sector and capture opportunities to develop non-traditional markets in Asian countries that is not directly impacted by the US financial recession. Indonesia Eximbank will also assist efforts to achieve the second stage disbursement target of the export stimulus, in the form of trade financing, worth some Rp38 trillion.

Dengan arahan yang jelas dari pemerintah, disertai kerja keras seluruh komponen bangsa, semestinya kita bisa mengatasi dampak krisis global ini. Selalu ada peluang di balik sebuah ancaman. Jika kita bijak, peluang itu tentu dapat diwujudkan menjadi sebuah keberhasilan. Bagaimanapun, badai ini pasti akan berlalu.

With a clear direction from the government, along with the hard work of every element of the nation, we should be able to overcome the challenges of this global crisis. Opportunity exists behind every threat. If we are wise, these opportunities can certainly be translated into a success. After all, storms will eventually pass.


Peralihan BEI menjadi Indonesia Eximbank Transformation of BEI to Indonesia Eximbank

December 2008

BEI IEB berdiri (belum operasional) IEB founding (pre-operational)

Pengusulan dan Pengangkatan Dewan Direktur Nomination and Appointment of Board of Directors

Audit Laporan Keuangan BEI Auditing Financial Statements of BEI

Penetapan Peraturan Pelaksanaan (Peraturan Menteri Keuangan) Establishment of Operational Regulation (Regulation of the Finance Minister)

BEI

BEI Masa Peralihan 9 bulan Nine-month Transition

RUU LPEI disetujui DPR LPEI Bill approved

RUU LPEI diundangkan LPEI Bill passed into Act


October 2009 Operasional BEI IEB Operations

IEB IEB Operasional IEB becomes operational

Aktiva, Pasiva, Hak, dan Kewajiban BEI beralih ke IEB Assets, Liabilities, Rights and Obligations of BEI transferred to IEB

Pegawai BEI beralih ke IEB Employees of BEI transferred to IEB

BEI

BEI bubar Closure of BEI Keterangan: Legend: BEI : Bank Ekspor Indonesia IEB : Indonesia Eximbank


Ikhtisar Keuangan Financial Highlights Angka-angka pada seluruh tabel menggunakan notasi Indonesia

2008

2007

2006

11.191.257

10.292.037

8.804.579

40.793

28.063

233.792

Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain

640.547

1.146.184

1.119.380

Surat Berharga yang dimiliki

972.306

2.589.472

1.076.301

39.536

28

-

9.577.089

6.387.901

5.937.548

Dalam Jutaan Rupiah (kecuali disebutkan lain)

Neraca (per 31 Desember) Jumlah Aktiva Giro pada Bank Lain

Tagihan Derivatif Kredit yang Diberikan Tagihan Akseptasi

5.019

46.969

377.779

698.244

1.320.866

1.306.083

Pinjaman yang Diterima

3.952.480

3.397.629

2.197.334

Ekuitas

4.285.237

4.166.083

3.993.562

Pendapatan (Beban) Bunga- bersih

581.669

486.949

502.299

Pendapatan (Beban) Operasional- bersih

349.833

404.900

359.894

Surat Berharga yang Diterbitkan

Laporan Laba (Rugi)

Pendapatan (Beban) Non- operasional lainnya

1.308

705

730

Laba (Rugi) sebelum pajak

351.142

405.605

360.624

Laba (Rugi) setelah pajak

241.648

278.398

246.222

366.869

187.154

177.060

267.525

133.006

55.928

13.037.868

11.812.655

9.481.478

435.748

42.876

325.664

44.014

66.592

31.511

-

-

-

482.986

18.786

18.006

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang telah dibentuk

312.471

165.836

168.687

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang wajib dibentuk

312.471

129.496

123.477

Modal Inti

4.161.419

4.028.174

3.870.437

Cadangan Tambahan Modal

1.161.419

1.028.174

870.437

131.271

85.340

63.816

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko Kredit

10.501.673

6.827.204

5.105.308

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko Kredit dan Pasar

10.981.544

7.121.838

5.336.840

1.136.835

37.572

-

Komitmen Irrevocable L/C yang masih berjalan

Kontinjensi Garansi yang diberikan

Informasi Lain Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait Kualitas Aktiva Produktif Lancar Dalam Perhatian Khusus Kurang Lancar Diragukan Macet

Kredit Usaha Kecil (KUK)

Kecukupan Modal

Modal Pelengkap

Transaksi Spot dan transaksi Derivatif Rasio Keuangan (%) Kecukupan Modal (CAR) Risiko Kredit

40,88

60,25

77,06

Kecukupan Modal (CAR) Risiko Kredit dan Pasar

39,09

57,76

73,72

Aktiva Tetap terhadap Modal

0,39

0,35

0,32

NPL- Gross

5,45

1,34

1,09

NPL- Neto

3,79

0,62

0,49

PPAP terhadap Aktiva Produktif

2,23

1,39

1,71

Pengembalian atas Aktiva (ROA)

2,93

4,10

4,50

Pengembalian atas Ekuitas (ROE)

5,80

6,95

6,39

Pendapatan bunga bersih terhadap Aktiva Produktif (NIM)

4,94

5,02

6,45

67,34

56,96

58,04

1014,69

1405,06

587,50

5,66

6,23

6,31

11,18

7,16

5,89

Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) LDR Giro Wajib Minimum Rupiah Neto Tahunan 2008 Bank Ekspor Indonesia Posisi DevisaLaporan

Numerical notations in all tables are in Indonesian

2005

2004

2003

in Millions of Rupiah (unless stated otherwise)

Balance Sheet (as of 31 December) 7.535.122

7.437.725

4.989.049

Total Assets

15.686

18.490

7.276

Current Account with Other Banks

1.419.283

781.915

518.250

Placements with Bank Indonesia & Other Banks

913.937

437.197

412.175

Securites

-

-

47.715

Derivative Asset

4.672.503

6.136.377

4.067.874

Refinancing, Co- financing and other loan

474.478

-

-

Acceptance

777.834

886.232

659.003

Securities Issued

1.376.362

1.346.529

193.775

Borrowings

3.837.168

3.729.931

3.697.972

Equity

Statement of Incomes 342.578

227.388

366.458

Interest Income (Expenses) - Net

293.682

266.480

414.588

Operating Income (Expenses) - Net

(152)

(45)

528

Non-Operating Income (Expenses) - Net

293.530

266.435

415.116

Profit (Loss) Before Tax

200.511

182.176

293.704

Profit (Loss) After Tax

21.511

314.279

-

Outstanding Irrevocable L/C

31.617

-

-

Guarantees Issued

Commitment

Contingencies

Other Information Facility to Related Parties Earning Asset Quality 7.457.800

7.688.258

5.053.291

Current

23.592

-

-

Special Mention

19.660

-

-

Substandard

-

-

-

Doubtfull

-

-

-

Loss

91.307

97.307

109.307

Established Allowance for Earning Asset Losses

69.617

72.411

46.411

Compulsory Allowance for Earning Asset Losses

Small Scale Business Credit

Capital Adequacy 3.736.795

3.638.662

3.550.941

Core Capital

736.795

638.662

550.941

Disclosed Reserves

41.905

35.343

15.023

Supplementary Capital

3.352.362

2.827.456

1.201.822

Credit Risk - Weighted Asset

3.362.026

3.217.044

-

Risk - Weighted Asset

-

-

1.315.965

Spot and Derivative Transactions FINANCIAL RATIOS (%)

112,72

129,94

296,71

Credit Risk - Capital Adequacy Ratio (CAR)

112,39

114,20

-

Capital Adequacy Ratio (CAR)

0,28

0,12

0,04

Fixed Assets to Capital

0,77

-

-

NPL- Gross

0,66

-

-

NPL- Net

1,22

1,27

2,16

Allowance for Earning Assets Losses to Earnings Assets

4,37

5,09

8,18

Return On Asset (ROA)

5,37

4,99

8,24

Return On Equity (ROE)

5,23

4,29

7,13

Net Interest Margin (NIM)

50,56

39,23

20,73

Operating Expenses to Operating Revenues

2802,94

578,08

-

LDR

5,40

6,18

5,69

Reserve Requirment (Rupiah)

0,26

5,37

4,90

Net Open Position


Menjadi Indonesia Eximbank... To be the Indonesia Eximbank...

10

Dalam upaya mendorong peningkatan ekspor nasional, maka dibentuk Indonesia Eximbank, sebuah lembaga keuangan khusus yang memiliki sifat sovereign status berdasarkan Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (UU LPEI). Undang-Undang ini mengatur skim pembiayaan ekspor nasional yang dilaksanakan Indonesia Eximbank.

In the effort to spur an increase of national exports, the Indonesian Eximbank was formed - a special financial institution that has Sovereign Status based on the LPEI Act. This law regulates national export financing scheme that is implemented by Indonesia Eximbank.

Pemerintah Republik Indonesia memprakarsai pembentukan Indonesia Eximbank diawali dengan penyerahan Rancangan Undang-Undang (RUU) LPEI dari Menteri Keuangan Republik Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia pada tanggal 25 April 2007. Selanjutnya, RUU tersebut disampaikan Presiden kepada DPR melalui Surat Presiden tanggal 11 Juni 2007. DPR kemudian memberikan persetujuan pada tanggal 25 September 2007 untuk memprioritaskan pembahasan RUU LPEI di tahun 2007. Pada tanggal 21 Nopember 2007, DPR membentuk Panitia Khusus Pembahas RUU LPEI, kemudian diikuti pembentukan Tim Panitia Kerja (Panja) RUU LPEI. Selesai pembahasan di tingkat Panja, tahap berikutnya adalah pembahasan di Tim Perumus (Timus), dilanjutkan pembahasan di Tim Sinkronisasi (Timsin) dan berakhir pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 16 Desember 2008 yang menyetujui UU LPEI. Direncanakan Undang-Undang ini disahkan oleh Presiden Republik Indonesia paling lama satu bulan setelah disetujui oleh DPR RI.

The Government of the Republic of Indonesia endorsed the establishment of Indonesia Eximbank, first, by the submission of the proposed bill of LPEI by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia to the President of the Republic of Indonesia on 25 April 2007. Subsequently, the President handed over the bill to the House of Representatives on 11 June 2007. The House of Representatives then gave its approval on 25 September 2007, to prioritize hearings on the LPEI Bill in 2007. On 21 November 2007, the House formed a Special Committee to deliberate the bill, followed by the establishment of the Working Committee of the LPEI Bill. After the completion of hearings by the Working Committee, the next level of hearings continued with the Formulation Team, followed by the Synchronization Team and finally at the Plenary Meeting of the House of Representatives on 16 December 2008, which passed the LPEI Bill. It is expected that the Bill will signed into Law by the President of RI within one month after the House approval.

Adapun pokok-pokok dari UU LPEI (Indonesia Eximbank) antara lain sebagai berikut:

The specifics of the Laws of LPEI (Indonesia Eximbank), among others, are:

a. Berkaitan dengan pelaksanaan demokrasi ekonomi, kebijakan dasar pembiayaan ekspor nasional yang menjadi dasar kebijakan operasional Indonesia Eximbank diprioritaskan

a. In connection with the implementation of economic democracy, the basic policy of the national export financing also became Eximbank’s basic operational policy, which is prioritized to:


untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan ekspor nasional; mempercepat peningkatan ekspor nasional; membantu peningkatan kemampuan produksi nasional yang berdaya saing tinggi dan memiliki keunggulan untuk ekspor; dan mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi untuk mengembangkan produk yang berorientasi ekspor.

encourage a conducive business climate for increased national exports; speed up the growth national exports; help improve the national products that are highly competitive and superior for export and encourage the development of micro, small, medium and cooperatives to develop the export-oriented products.

b. Ruang lingkup kegiatan usaha Indonesia Eximbank dalam melaksanakan pembiayaan ekspor nasional, dalam bentuk pembiayaan, penjaminan dan asuransi serta jasa konsultasi yang terkait dengan ekspor.

b. The scope of business activities in Indonesia Eximbank in implementing national export financing, is in the form of financing, guarantee, insurance and also consulting services related to exports.

c. Indonesia Eximbank dibentuk dengan UndangUndang tersendiri (sui generis) dan memiliki sifat sovereign status. Status tersebut diperlukan agar lembaga tersebut mempunyai akses pada pendanaan melalui penerbitan surat berharga; pinjaman jangka pendek, menengah dan/atau jangka panjang yang bersumber dari pemerintah asing, lembaga multilateral, bank serta lembaga keuangan dan pembiayaan, baik dalam maupun luar negeri, dan Pemerintah.

c. Indonesia Eximbank was formed with its own Acts (sui generis) and have sovereign status. This status is necessary so that the institutions have access to funding through issuing securities; These securities are short, medium and / or longterm loans that come from foreign governments, multilateral institutions, banks and financial and funding institutions, both in and outside the country, and the Indonesian government.

d. Indonesia Eximbank dapat memberikan pembiayaan ekspor nasional, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.

d. Indonesian Eximbank can provide both conventional and Sharia principal based financing for national export.

e. Modal dasar Indonesia Eximbank paling sedikit sebesar Rp4.000.000.000.000 (Empat Triliun Rupiah) yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang tertanam pada Perusahaan Perseroan PT Bank Ekspor Indonesia. Dengan demikian, tidak diperlukan dana dari APBN.

e. The paid-in capital of Indonesia Eximbank of at least Rp4,000,000,000,000 (Four Trillion Rupiah) was derived from the national treasury already invested in the PT Bank Ekspor Indonesia. Thus, fresh funds from the State Budget are not needed.


11

12

f. Indonesia Eximbank sebagai kepanjangan tangan Pemerintah, diharapkan dapat membantu memberikan pembiayaan di wilayah-wilayah yang tidak dimasuki oleh bank atau lembaga keuangan komersial (fill the market gap) yang tidak memiliki kemampuan pembiayaan yang kompetitif dan kemampuan menyerap risiko, guna pengembangan usaha produksi yang menghasilkan barang dan jasa ekspor dan/atau usaha-usaha lain yang menunjang ekspor; menyediakan pembiayaan bagi transaksi-transaksi atau proyek-proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan oleh lembaga keuangan komersial maupun oleh Indonesia Eximbank sendiri, namun dianggap perlu oleh Pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program peningkatan Ekspor nasional melalui National Interest Account (NIA).

f. Indonesia Eximbank as the representative of the Government, is expected to help provide financing in areas that are not entered by banks or commercial financial institutions (fill the market gap) who do not have competitive funding capability and the ability to absorb risk; use the product business development to generate goods and services for export and /or other efforts that support export; provide financing for transactions or projects that are commercially complicated to be undertaken by commercial financial institutions and by Indonesia Eximbank itself, but is considered necessary by the Government in supporting the policy or the program to increase national export through the National Interest Account (NIA).

g. Indonesia Eximbank mempunyai wewenang menetapkan skema pembiayaan ekspor nasional; melakukan restrukturisasi pembiayaan ekspor nasional; melakukan penyertaan modal dan melakukan reasuransi terhadap asuransi atas risiko kegagalan ekspor, risiko kegagalan bayar, asuransi atas investasi yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia di luar negeri dan/atau asuransi atas resiko politik di suatu negara yang menjadi tujuan ekspor.

g. Indonesian Eximbank has the authority to: set a national export financing scheme; restructure national export financing; make capital investment and reinsurance towards insurance on the risk of failure to export, the risk of payment failure; insurance on the investment made by Indonesian companies abroad and/or insurance on political risk of countries where exports are intended.

h. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Indonesia Eximbank memerlukan suatu organisasi yang fleksibel dan dapat bergerak cepat. Oleh karena itu, organ LPEI menggunakan One Board System, One Star, dimana salah satu anggota Dewan Direktur ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif.

h. To carry out these tasks, Indonesia Eximbank requires a very mobile and flexible organization. Therefore, LPEI uses System One Board, One Star, where one of the members of the Board of Directors is appointed by the Minister of Finance as the Chairman of the Board of Directors and who is also the Executive Director.


i. Paling lama 9 (sembilan) bulan sejak berlakunya UU LPEI (Indonesia Eximbank), maka: Indonesia Eximbank mulai beroperasi, anggota Dewan Direktur Indonesia Eximbank telah diangkat, struktur organisasi telah tersusun dan peraturan pelaksanaan UU telah ditetapkan. Namun demikian, Indonesia Eximbank diharapkan dapat beroperasi pada tanggal 1 Juli 2009. Dalam masa transisi tersebut, PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) tetap melaksanakan kegiatan operasional, Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) ditugasi mempersiapkan operasional Indonesia Eximbank dan sosialisasi serta menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan penutup PT Bank Ekspor Indonesia (Persero).

i. At the latest nine months after enactment of LPEI’s Act : Indonesia Eximbank should be in operation, members of the Indonesia Eximbank’s Board of Directors should be appointed, the organizational structure should be formulated and the implementation regulation of the Act should be enacted. However, Indonesia Eximbank is expected to operate on July 1, 2009. In transition, PT Bank Eskpor Indonesia (Persero) remains operational, the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) are given the responsibility to prepare the operational and socialization of Eximbank, and appoint a public accountant office to audit the closing financial statements of PT Bank Ekspor Indonesia (Persero).

j. Dengan beroperasinya Indonesia Eximbank, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor Indonesia (BEl) dinyatakan bubar, semua aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum BEl menjadi aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum Indonesia Eximbank dan semua pegawai BEl menjadi pegawai Indonesia Eximbank.

j. With Indonesia Eximbank in operation, (Persero) PT Bank Ekspor Indonesia (BEI) was disbanded. Indonesia Eximbank will take over all BEI assets and liabilities, legal rights and obligations and all of its employees.


13

Peristiwa Penting Significant Events

12 Februari 2008 February, 12 2008 Sosialisasi Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia di Jakarta.

17- 19 Maret 2008 March, 17- 19 2008 Non-deal Roadshow di Singapura Non-deal Roadshow in Singapore

The socialization of the LPEI (Lembaga Pembiayaan ekspor Indonesia) Bill in Jakarta.

14 Maret 2008 March, 14 2008 Sosialisasi Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia di Medan. The socialization of the Indonesia Eximbank’s Bill in Medan.

19-25 Mei 2008

27 Mei 2008

May, 19- 25 2008

May, 27 2008 Pergantian Susunan Dewan Komisaris PT Bank Ekspor Indonesia (Persero)

The Re-composition of the Board of Commissioners of PT Bank Ekspor Indonesia (Persero)

The 14 Technical Working Group Meeting Asian Eximbank Forum di Goldcoast, Australia. The 14 Technical Working Group Meeting Asian Eximbank Forum at Goldcoast, Australia.

14


24 Juli 2008 July, 24 2008 Sosialisasi Rancangan UndangUndang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia pada Munas I Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (GAPKINDO).

16 Juli 2008 July, 16 2008 Penandatanganan fasilitas pinjaman sindikasi di Singapura The signing of syndicated loan at Singapore

Socialization of the LPEI Bill on the 1st Annual Meeting of Indonesian Rubber Companies (GAPKINDO).

27 Oktober- 2 Nopember 2008 October, 27 - November 2 2008 The 14 Annual Meeting of Asian Eximbank Forum di Sydney, Australia. The 14 Annual Meeting of Asian Eximbank Forum at Sydney, Australia.

16 September 2008 September, 16 2008 Penandatanganan fasilitas green shoe di Singapura, 16 September 2008. Signing an agreement on green shoe facility at Singapore on 16 September 2008.


15

JanuariDesember 2008 January-December 2008 Pembahasan RUU LPEI antara Pemerintah RI dengan DPR-RI , Januari – Desember 2008. The discussion of the LPEI Bill between the Government of the Republic of Indonesia and the Parliament of the Republic of Indonesia, January - December 2008.

3 Nopember 2008 November, 3 2008 Sosialisasi Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia pada Munas I Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), 3 Nopember 2008.

16 Desember 2008 December, 16 2008 Persetujuan RUU LPEI dalam Sidang Paripurna DPR-RI, tanggal 16 Desember 2008.

The socialization of the LPEI Bill at Munas I of the Sharia Economic Community, 3 November 2008.

16


The approval of LPEI Bill in the Plenary Meeting of the House of Representatives on 16 December 2008

Prestasi dan Pengakuan Awards

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) atau BEI berhasil mendapat pengakuan dan penghargaan dari berbagai institusi, antara lain:

PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) or BEI had succeeded in receiving awards and accolades from several institutions, which among others are:

Penghargaan dari Business Review Award 2005 sebagai “The Big 6 of The Best Corporation in Fostering Small and Medium Enterprises” dari Business Review.

Penghargaan dari BUMN Award Foundation sebagai BUMN Favorit 2004, BUMN Terbaik III 2005 untuk kategori Jasa Keuangan, Nominator CEO Terbaik 2003 serta Nominator BUMN Terbaik 2005.

Business Review Award 2005 as “The Big 6 of The Best Corporation in Fostering Small and Medium Enterprises” from InfoBank.

Juara III ARA kategori BUMN Keuangan Listed tahun 2007.

Penghargaan dari SUCOFINDO dalam peringatan ulang tahun Sucofindo ke 50 sebagai “Most Active Bank 2005 in WRF Implementation”. “Most Active Bank 2005 in WRF Implementation” Award from Sucofindo at 50th anniversary of Sucofindo.

Penghargaan sebagai institusi TERBAIK dalam ASEAN IT Best SUCCESS ”NetApp Evolution 2008” dari NetApps Asia Pasific yang telah berhasil mengimplementasikan Data Storage System dengan sangat efisien dalam Disaster Recovery Implementation.

Favorite SOE 2004, The Best SOE III 2005 for Financial Services category, Nominee of the Best CEO 2003 and the Best SOE 2005 from BUMN Award Foundation

The Best Institution in ASEAN IT BEST SUCCESS “NetApp Evolution 2008” from NetApps Asia Pacific for the most Efficient Data Storage System in Disaster Recovery Implementation.

Penghargaan dari Bisnis Indonesia Banking Efficiency Award 2007 sebagai Pemenang Keempat Bank BUMN Terefisien. Banking Efficiency Award 2007 at 4th ranked in Efficient SOE Banks category, from Bisnis Indonesia.

Golden Trophy Award 2004, 2005, 2006, 2007 dan 2008 dari InfoBank dengan predikat “Sangat Bagus” untuk kategori kinerja keuangan lima tahun berturut-turut. 2004, 2005, 2006, 2007 dan 2008 Golden Trophy Award from INFOBANK with predicate “Very Good” in financial performance category for five years in a row.

Third Rank of 2007 ARA on listed Financial SOE Category.


17

Laporan Dewan Komisaris Report of The Board of Commissioners

Total aset BEI pada tahun 2008 mencapai sebesar Rp11,19 triliun naik 8.74% dibandingkan dengan posisi akhir 2007 yang sebesar Rp10,29 triliun. Total assets in 2008 was amounted to Rp11.19 trillion which represent an increase of 8.74% compared to Rp10.29 trillion in 2007.

Hadiyanto Komisaris Utama President Commissioner

18


Krisis keuangan global yang diawali oleh krisis subprime mortgage meruntuhkan kekuatan dan menghambat laju pertumbuhan ekonomi global. Deleveraging lembaga keuangan besar tidak dapat dipungkiri menyebabkan menipisnya likuiditas pasar yang umumnya digunakan untuk perdagangan dan pembangunan. Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbuka tentu menjadi salah satu negara yang rentan terhadap penurunan signifikan perekenomian dunia. Menurunnya permintaan dunia akan barang ekspor Indonesia yang diikuti oleh merosotnya harga-harga komoditas dunia turut berkontribusi terhadap penurunan angka ekspor Indonesia.

The global financial crisis that started with the subprime mortgage crisis undermines the strength and hampers global economic growth. Deleveraging by major financial institutions has undoubtedly led to a tight market liquidity which is generally used to finance trade and development. As a nation that ascribe to an open economy, Indonesia is among those that are vulnerable to significant downturns in global economy. The decline in demand for Indonesian exports that is followed by decreasing world commodities prices contributes in large measure to declining Indonesian export figures.

Karakteristik ekspor Indonesia yang memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap beberapa komoditas utama, pasar tujuan utama ekspor yang kurang terdiversifikasi, dan tingginya kandungan impor barang ekspor Indonesia merupakan faktorfaktor yang menyebabkan kinerja ekspor Indonesia tidak cukup kuat menghadapi shock akibat pergerakan harga komoditas internasional yang sangat fluktuatif.

The characteristics of Indonesian exports that are highly dependent on several primary commodities, key export markets that are less diversified, and high import contents of goods that are exported from Indonesia, are the factors behind the performance of Indonesia’s exports which are not strong enough to withstand the shock of the extreme volatility of international commodity prices.

BEI sebagai bank fokus yang menyediakan pembiayaan kepada sektor berorientasi ekspor tidak terlepas dari pengaruh kondisi ekonomi makro sebagai tersebut di atas. Dampak krisis bagi BEI sebagaimana halnya perbankan pada umumnya dirasakan melalui ketatnya ketersediaan likuiditas di pasar baik di dalam maupun di luar negeri dan kinerja beberapa eksportir yang tidak lagi sesuai harapan.

As a bank that focuses on providing financing to the export-oriented sector, BEI is not immune to the effects of macro-economic conditions referred to above. The adverse effects of the crisis on BEI as well as for banking in general are felt through the tightening liquidity supply in both domestic and international markets, and also the performance of some exporters that are no longer in line with expectations.


19

20

Di tengah kondisi makro sebagaimana tersebut di atas, pada tahun 2008 kinerja keuangan BEI menunjukkan dapat dikatakan cukup baik bila dibandingkan periode tahun sebelumnya. Total aset BEI pada tahun 2008 sebesar Rp11,19 triliun naik 8,74% dibandingkan tahun 2007 yang sebesar Rp10,29 triliun. Outstanding kredit yang diberikan pada akhir tahun 2008 sebesar Rp9,58 triliun atau tumbuh 49,93% dibandingkan posisi yang sama tahun 2007 yang sebesar Rp6,39 triliun. Sumber dana pada akhir tahun 2008 tercatat sebesar Rp6,67 triliun atau meningkat 12,10% dari posisi akhir tahun 2007 yang sebesar Rp5,95 triliun. Laba setelah pajak tahun 2008 Rp241,65 miliar atau turun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp278,40 miliar, satu dan lain hal disebabkan oleh pembentukan PPAP yang lebih besar menyusul menurunnya kinerja beberapa eksportir sebagai akibat dampak krisis keuangan global. Dengan kondisi keuangan yang demikian, beberapa rasio keuangan seperti Net Interest Margin dan Return on Assets menunjukkan angka yang lebih kecil dibanding periode sebelumnya, yaitu masingmasing sebesar 4,94% (dari 5,02% tahun 2007) dan 2,93% (dari 4,10% tahun 2007).

Against the backdrop of macro conditions refered to above, the financial results of BEI for the year 2008 can be deemed to be reasonably well if compared to those of the previous year. The total assets of BEI in 2008 amounted to Rp11,19 trillion, an increase of 8.74% from Rp10,29 trillion in 2007. Total outstanding loans as at year-end 2008 reached Rp9,58 trillion, a growth of 49.93% compared to Rp6.39 trillion as at year-end 2007. Total funding as at year-end 2008 amounted to Rp6,67 trillion or an increase of 12.10% from the year-end 2007 position of Rp5,95 trillion. Net profit in 2008 was Rp241,65 billion, a decrease compared to the previous year which was Rp278,40 billion. One of the factors for this decline was the formation of a larger Allowance for Doubtful Earning Assets due to the declining performance of several exporters as a result of the global financial crisis. With those financial results and conditions, certain financial ratios such as Net Interest Margin and Return on Assets for 2008 indicated smaller figures compared to those of the previous year, which were 4.94% (from 5.02% in 2007) and 2.93% (from 4.10% in 2007), respectively.

Di sisi lain tahun 2008 bagi Dewan Komisaris, Manajemen dan segenap karyawan, Departemen Keuangan, Kementerian Negara BUMN, Bank Indonesia dan instansi terkait lainnya merupakan tahun yang penuh tantangan karena dituntut untuk mencurahkan seluruh upaya mendorong kelancaran pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Akhirnya di penghujung tahun 2008 RUU tersebut disetujui dalam Rapat Paripurna DPR-RI untuk kemudian disahkan Presiden RI.

On the other hand, the year 2008 was by all accounts a challenging year for the Board of Commissioners, the Management and employees, as well as for the Ministry of Finance, the Ministry of State Owned Enterprises, Bank Indonesia and related institutions, all of whom exerted every efforts to push for and expedite hearings on Bill of LPEI. At long last, at the end of 2008, the Bill was passed by the Plenary Meeting of the House of Representatives of the Republic of Indonesia, for subsequent endorsement by the President of RI.

Di bidang penerapan Good Corporate Governance (GCG), tanggung jawab kami selaku Dewan Komisaris semakin berpusat pada pengawasan kebijakan dan penatalayanan, pengawasan strategi dan manajemen risiko serta penguatan manajemen untuk menciptakan dan mendorong budaya berorientasi kinerja. Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Good Corporate Governance diterapkan secara komprehensif, manajemen risiko dijalankan secara efektif dan efisien serta pengembangan manajemen dan sistem sumber daya manusia yang menunjang terciptanya lingkungan kerja yang kondusif dalam pengembangan profesionalisme, kami dibantu tiga Komite yang bertanggung jawab atas corporate governance yaitu Komite Pemantauan Risiko, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi.

In the implementation of Good Corporate Governance (GCG), our responsibilities as the Board of Commissioners are increasingly focused on the supervision of policies and service management, supervision of business strategy and risk management, as well as the strengthening of management to create and encourage a performance-oriented culture. To ensure that the principles of GCG are applied in a comprehensive manner, risk management are executed effectively and efficiently, and management as well as human resources system are developed in such a way as to create a conducive working environment that fosters professionalism, we are assisted by three Committees that are responsible for corporate governance, namely the Risk Monitoring Committee, the Audit Committee, and the Nomination and Remuneration Committee.


Dewan Komisaris berkeyakinan bahwa fondasi yang telah dibangun selama ini serta seluruh langkahlangkah penyempurnaan yang telah dilakukan di tahun 2008 memungkinkan BEI dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi eksportir Indonesia.

The Board of Commissioners is confident that the foundation that has been built to date, as well as all of the improvements that had been undertaken in 2008, will enable BEI to provide its best services to Indonesian exporters.

Untuk itu, pada kesempatan ini Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder BEI atas dukungan, nasihat dan kesabarannya. Kepada para eksportir, deposan, kreditur, dan regulator, yang telah bekerjasama dengan BEI sekaligus sebagai mitra dalam pengembangan dan peningkatan kinerja ekspor nasional.

On that note, the Board of Commissioners would like to take this opportunity to thank all of BEI’s stakeholders for their support, advice and patience and also to the exporters, depositors, creditors, and regulators, who have worked together with BEI as partners in the development and enhancement of the national export drive.

Selanjutnya, atas nama Dewan Komisaris, saya juga ingin menyampaikan penghargaan kepada seluruh karyawan BEI atas hasil yang telah dicapai dalam meningkatkan mutu pelayanan dan memperbaiki tata kelola.

On behalf of the Board of Commissioners, I would also like to convey our appreciation to all employees of BEI on their achievements in raising the quality of service and improving corporate governance.

Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi

Views on the business prospects of the company as prepared by the Board of Directors

Di tahun 2008 sasaran, strategi, dan program kerja yang ditargetkan telah sepenuhnya dicapai walaupun disana sini masih terdapat deviasi, namun hal tersebut tidaklah terlepas dari pengaruh kondisi eksternal yang secara umum mempengaruhi perbankan nasional.

In 2008 the targeted goals, strategies, and work programs were fully achieved despite a few deviations that still existed in some areas, although this could be attributed to external factors that affected the national banking sector in general.

Terkait dengan pencapaian target tahun 2008, kami telah meminta Manajemen hal-hal yang baik selama ini agar dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi sehingga menjadi bekal kelancaran proses transformasi BEI menjadi Indonesia Eximbank yang cakupan bisnisnya mencakup di dalam dan luar negeri.

With respect to the achievement of the 2008 targets, we have asked Management not only to maintain all of the positive points that have been achieved to date, but also to enhance them further so as to bolster the smooth transitional process from BEI into the Indonesia Eximbank whose business covers both domestic and international scopes.

Dengan mulai pulihnya perekonomian global, kebijakan ekonomi moneter yang semakin longgar, adanya stimulus fiskal termasuk didalamnya perbaikan iklim investasi pada gilirannya akan mendorong peningkatan kinerja sektor riil terutama yang berorientasi ekspor. Sejalan dengan hal tersebut, ke depan dengan disahkannya UU tentang LPEI diharapkan LPEI atau Indonesia Eximbank, sebutan baru bagi BEI, dapat berkiprah secara lebih signifikan dalam mendorong peningkatan daya saing eksportir Indonesia di pasar global.

With the start of a global economic recovery, the loosening of economic monetary policy, and the presence of a fiscal stimulus that should include improvements to the investment climate, all this would in turn stimulate greater performance within the real sector, especially that which is export-oriented. In line with this, going forward, and with the enactment of the Bill on LPEI, it is expected that LPEI or Indonesia Eximbank, the new designation of BEI, can play a more significant role in inducing greater competitiveness among Indonesian exporters in the global market.

Tantangan bagi Indonesia Eximbank tentulah tidak dapat dikatakan biasa-biasa saja karena dalam kondisi perekonomian global dan sektor ekspor

Indonesia Eximbank faces considerable challenges in that prevailing global economic and market conditions place exporters in grave need of greater export


21

22

yang membutuhkan dukungan pembiayaan harus diimbangi dengan ketersediaan pola-pola pembiayaan yang mampu memenuhi kebutuhan eksportir tanpa meninggalkan penerapan prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, kekuatan yang harus dimiliki oleh Indonesia Eximbank adalah keragaman sumber dana yang kompetitif, penerapan manajemen risiko yang lebih baik, peningkatan kapabilitas SDM serta penerapan tata kelola perusahaan. Penerapan prinsipprinsip transparent, accountability, responsibility, independent, dan fairness di setiap proses kegiatan BEI diharapkan akan menjadi faktor pendukung tercapainya target-target yang ditetapkan baik untuk tahun berjalan maupun di masa mendatang.

financing support, which nevertheless must be counterbalanced by the availability of financing models that can meet the needs of these exporters, without compromising the principles of prudence. As such, the strength of Indonesia Eximbank should be a diverse range of funding sources that are cost competitive, better implementation of risk management, improved capability of human resources and implementation of corporate governance. Full adherence to the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness in every process of BEI’s activities is expected to be a crucial supporting factor in achieving the targets set for the current year and the future.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, kami sependapat dengan Manajemen mengenai pentingnya persiapan proses transformasi dari BEI menjadi Indonesia Eximbank. Kelancaran pelaksanaan operasional Indonesia Eximbank yang tidak hanya mengarah kepada proyekproyek yang profitable tetapi mencakup juga program-program yang bersifat pembangunan dan berskala nasional.Hal mana mudah dikatakan tetapi tidak begitu dalam pelaksanaannya, namun ini semua membutuhkan komitmen yang tinggi dan pemahaman mengenai sektor ekspor yang mendalam.

With respect to all of the above, we are in agreement with the Board of Directors on the importance of sound preparation for the process of transformation from BEI to Indonesia Eximbank; to ensure a well-managed operations of Indonesia Eximbank that are not only geared towards profitable projects alone, but also cover programs of national scope that are developmental in nature. This is easier said than done, and requires a good deal of devotion and commitment in addition to an in-depth knowledge of the export sector.

Dewan Komisaris akan mendorong Manajemen agar proses tersebut dilakukan secara efektif dan efisien dengan tetap mempertahankan tingkat penyaluran kredit pada batas-batas yang aman sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.Selain itu, Manajemen juga harus lebih menaruh perhatian

The Board of Commissioners encourages Management to undertake the aforementioned process effectively and efficiently, while still maintaining the disbursement of credits within the safe limitations as stipulated by prevailing laws and regulations. Furthermore, Management should also put more attention on efforts


kepada upaya-upaya peningkatan kapabilitas sumber daya manusia serta memberikan motivasi secara berkesinambungan sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam meningkatkan peran BEI di lingkup sektor berorientasi ekspor.

to increase the aptitude of human resources and to provide continuous motivation as one of the keys to success in achieving the goal of enhancing the role of BEI within the scope of export-oriented sectors.

Pada akhirnya, besar harapan kami segala upaya, pikiran, dan tenaga Manajemen dan seluruh jajaran BEI terfokus kepada pencapaian sasaran sehingga pada waktunya tidak hanya mampu mengantar transformasi BEI menjadi Indonesia Eximbank dengan baik tetapi juga memungkinkan Indonesia Eximbank melakukan perannya secara lebih signifikan sebagai eximbank yang terpercaya dan dapat memberikan kontribusi maksimal kepada segenap stakeholder-nya.

Finally, we express our hopes that the Management and employees of BEI shall devote their efforts, ideas, and time to achieving the Bank’s targets, which in time will not only facilitate a smooth transition from BEI into Indonesia Eximbank, but also enables Indonesia Eximbank to play a more significant role as a trustworthy eximbank and contribute optimum results and value to all stakeholders.

Atas nama Dewan Komisaris For and on behalf of the Board of Commissioners

Hadiyanto Komisaris Utama President Commissioner


23

Dewan Komisaris Board of Commissioners

Ngalim Sawega

Hadiyanto

Adi Putra Hasan

Komisaris Commissioner

Komisaris Utama President Commissioner

Komisaris Commissioner

24


Hadiyanto 47 tahun, Warga Negara Indonesia. Menyelesaikan pendidikan terakhir dari Harvard University Law School, USA tahun 1993. Menjabat Komisaris Utama BEI dari tahun 2008 sampai sekarang. Beberapa jabatan penting lainnya: • Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Departemen Keuangan RI (2006 – sekarang) • Kepala Biro Hukum, Departemen Keuangan RI (2005 – 2006) • Alternate Executive Director World Bank, Washington D.C (2003 – 2005) • Kepala Biro Hukum dan Humas, Departemen Keuangan RI (1998 – 2003)

Ngalim Sawega 54 tahun, Warga Negara Indonesia. Master of Science in Economics dari University of Ilinois, USA tahun 1992. Menjabat Komisaris BEI dari tahun 2008 sampai sekarang. Beberapa jabatan penting lainnya: • Sekretaris Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan RI (2007 – sekarang) • Direktur Pembiayaan dan Penjaminan (2006 – 2007) • Direktur Perbankan & UJP (2005 – 2006) • Koordinator Direktorat Perbankan & UJP (2004) • Direktorat Perbankan & UJP, Kepala Subdirektorat Bank Umum (2000 – 2005) • Direktorat Perbankan & UJP, Kepala Subdirektorat Bank Perkreditan Rakyat (1998 – 2000) • Direktorat Perbankan & UJP, Kepala Seksi Investasi Modal Ventura (1995 – 1998) • Direktorat Perbankan dan Usaha Jasa Pembiayaan, Kepala Urusan, 1993 – 1995 • Biro Hubungan Luar Negeri, Kepala Urusan (1992 – 1993) • Biro Umum, Kepala Urusan (1984 – 1991) • Sekretariat Jenderal, Staf Biro Hukum (1977 – 1984)

Adi Putra Hasan 61 tahun, Warga Negara Indonesia. Pendidikan terakhir : Doktorandus Ekonomi jurusan Ekonomi Perusahaan dari Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat (1972). Memperoleh gelar Magister Sains dari Universitas Indonesia (2004). Menjabat Komisaris BEI sejak 16 September 2004, sekaligus merangkap sebagai Ketua Komite Audit. Beberapa jabatan yang pernah diemban : • Komisaris Utama PT. Anadi Sarana Tatahusada (2004-2008) • Staf Ahli Dewan Gubernur Bank Indonesia (2002) • Direktur Direktorat Pengedaran Uang Bank Indonesia (2000-2002) • Pemimpin Bank Indonesia/Koordinator Kantor Bank Indonesia untuk wilayah Sumatera Utara (1997-2000) • Pemimpin Bank Indonesia Denpasar, Bali (1996-1997)

Indonesian citizen, age 47. Completed his educational background from Harvard University Law School, USA in 1993. Served as the Presiden Commissioner of BEI since 2008 - present. Other important position are as follows: • Directorate General of State Assets Management, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (2006 – present) • Head of Legal Bureau, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (2005 – 2006) • Alternate Executive Director World Bank, Washington D.C (2003 – 2005) • Head of Legal Bureau and Public Relation, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (1998 – 2003)

Indonesian citizen, age 54. Master of Science in Economic dari University of Ilinois, USA in 1992. Served as Commissioner of BEI from 2008 - present. Other important position are as follows: • Secretary of the Capital Market Supervisory Board and Financial Institution of the Republic of Indonesia (2007 – present) • Director of Funding and Guarantee (2006 – 2007) • Director of Banking & UJP (2005 – 2006) • Coordinator for Directorate of Banking & UJP (2004) • Directorate of Banking & UJP, Head of Sub Directorate of Public Bank (2000 – 2005) • Directorate of Banking & UJP, Head of Sub Directorate Bank Perkreditan Rakyat (1998 – 2000) • Directorate of Banking & UJP, Head of Venture Capital Investment Section (1995 – 1998) • Directorate of Banking and Funding Services, Head Section, 1993 – 1995 • Overseas Relation Bureau, Head Section (1992 – 1993) • General Affairs Bureau, Head Section (1984 – 1991) • Secretariate General, Staff of Legal Bureau (1977 – 1984)

Indonesian citizen, age 61. An Economics graduate from Universitas Andalas, Padang (1972) who received his postgraduate degree in Science from Universitas Indonesia in 2004. Commissioner of the Bank since September 16, 2004, and also as Chairman of the Audit Committee. Previous positions held included: • Chairman, PT Anadi Sarana Tatahusada (2004-present); • Expert Staff to the Board of Governors, Bank Indonesia (2002); • Director, Directorate of Money Circulation, Bank Indonesia (2000-2002); • Head/Coordinator at Bank Indonesia offices for North Sumatera region (1997-2000); • Head of Bank Indonesia Denpasar, Bali (1996-1997). Annual Report 2008 Bank Ekspor Indonesia

25

Laporan Direksi Report of The Board of Directors

Selama tahun 2008, BEI melaksanakan sasaran strategis yang disiapkan untuk mewujudkan proses transformasi. During 2008, BEI undertakes their strategic objectives in order to achieve the transformation process

Arifin Indra Direktur Utama President Director

26


Kinerja perusahaan

Performance of the Company

Pengaruh krisis keuangan global memang tidak secara langsung mempengaruhi kinerja BEI di tahun 2008, namun pelemahan permintaan terhadap komoditas ekspor Indonesia diiringi dinamika pergerakan harga komoditas dunia serta mengetatnya likuiditas pasar keuangan pada akhirnya menyebabkan kinerja keuangan BEI tidak sepenuhnya sesuai dengan ditargetkan.

The global financial crisis did not directly affect the performance of BEI in 2008, but weakening demand for Indonesian export commodities together with volatile global commodity prices and tightening liquidity in the financial market, ultimately led to BEI’s financial performance not meeting its targets.

Selama tahun 2008 BEI mencurahkan segala kemampuan sumber daya untuk melakukan upayaupaya dalam rangka memastikan pencapaian sasaran strategis yaitu menjadi bank yang sehat dan menyiapkan proses transformasi BEI menjadi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Untuk itu, BEI melakukan langkah-langkah yang meliputi : • Mendukung dan turut serta secara aktif dalam proses pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). • Mempertahankan bisnis yang telah berjalan termasuk meningkatkan penyaluran kredit yang bersifat corporate risk tanpa mengurangi penerapan prinsip kehati-hatian. • Meningkatkan upaya terciptanya aliansi strategis dengan berbagai eximbank, perbankan dalam negeri dan bank serta lembaga keuangan internasional. • Meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia.

During 2008 BEI harnessed all resources and exerted every effort to ensure the attainment of its strategic goal, which was to be a sound bank and be prepared for the transformation process of BEI into the Indonesia Eximbank. To that end, BEI undertook the following steps:

• Maintain ongoing business including increasing loan disbursement with corporate risk characteristics without compromising the principles of prudential banking. • Increase efforts to create strategic alliances with the various eximbanks, domestic and international banks, as well as other international financial institutions. • Enhancing the capability of human resources

Langkah pertama tersebut di atas menjadi prioritas kegiatan mengingat pembahasan RUU tentang LPEI sebagai dasar pelaksanaan transformasi BEI menjadi LPEI - Indonesia Eximbank sangat membutuhkan kerja keras dan dukungan serta komitmen yang tinggi dari segenap stakeholder. Setelah melalui tahap demi tahap pada akhirnya kerja keras tersebut membuahkan hasil yaitu disetujuinya RUU tersebut oleh DPR-RI pada tanggal 16 Desember 2008.

The first step above became a priority since the hearings on the proposed legislation on LPEI as the basis for the transformation of BEI into LPEI required hard work and support as well as the commitment of all stakeholders. After progressing step by step, the hard work was finally rewarded with the approval of the Bill by the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR-RI) on 16 December 2008.

Di sisi bisnis, anjloknya harga komoditas dunia dan melambatnya permintaan komoditas ekspor membuat kinerja beberapa eksportir merosot sehingga BEI perlu menyediakan pencadangan yang lebih besar. Manajemen mengambil langkah-

On the business side, the collapse of world commodity prices and the slumping demand for export commodities led to the decline in performance of several exporters, requiring BEI

• Support and participate actively in the hearings and approval process of the LPEI Bill.


27

28

langkah penyelamatan kepada eksportir yang masih memiliki prospek yang baik. Hal ini dilakukan untuk memulihkan produktivitas dan aliran kas eksportir sehingga diharapkan tidak hanya dapat meningkatkan kemampuan membayar tetapi juga memungkinkan eksportir memenuhi kontrak yang telah disepakati.

to set aside a larger amount of provisioning. Management took steps to rescue exporters that still possess growth prospects. This was undertaken to restore productivity aas well cashflow of the exporters, enabling them to not only pay their bills, but also to fulfill their contract obligations to foreign buyers.

Di sisi likuiditas, Manajemen melakukan langkahlangkah penyesuaian struktur pendanaan termasuk menunda penerbitan surat berharga karena terms and conditions dianggap tidak favorable bagi BEI. Namun kami juga menyadari bahwa kesinambungan dan ketersediaan likuiditas merupakan kunci utama bagaimana selanjutnya BEI dapat melakukan penyediaan kredit kepada sektor berorientasi ekspor yang selama ini telah menggunakan fasilitas pembiayaan serta eksportir yang baru pertama kali mendapat pembiayaan BEI. Oleh karena itu, upaya peroleh pinjaman melalui sindikasi bank-bank luar negeri maupun bilateral ditingkatkan disamping penggalangan dana pihak ketiga terus dilakukan mengingat pengesahan RUU yang semula diproyeksikan akan selesai pada pertengahan tahun mengalami sedikit pergeseran.

On the liquidity side, Management administered measures to adjust the funding structure, including postponing the issuance of debt securities due to less than favorable terms and conditions afforded to BEI. However, we also recognize that the sustainability and availability of liquidity is key to how BEI can continue to provide loans to exportoriented sectors that have been receiving export financing, or those that have received financing for the first time by BEI. As such, efforts to obtain loans through international bank syndications as well as through bilateral arrangement were stepped up, in addition to accumulating third-party funds that continued to be carried out due to the fact that the approval of the LPE Bill, initially projected to take place in mid year, actually took place towards the end of the year.

Di sisi penyaluran kredit kepada sektor berorientasi ekspor, BEI terus berupaya memenuhi kebutuhan pembiayaan eksportir dan pada akhir tahun 2008 outstanding kredit yang diberikan tercatat sebesar Rp9,58 triliun atau meningkat sebesar 49,93% dibandingkan tahun lalu. Besaran kredit tersebut sebagian besar disalurkan dalam kredit yang bersifat corporate risk 99,89%. Hal ini sekaligus mencerminkan komitmen BEI untuk menyediakan pembiayaan secara langsung kepada sektor berorientasi ekspor yang sebagian besar merupakan sektor perindustrian dan pertanian. Namun demikian, ekspansi kredit BEI tersebut diikuti pula dengan penurunan kualitas kredit sebagaimana kami jabarkan di atas yang pada gilirannya memberi tekanan kepada perolehan pendapatan operasional. Langkah-langkah perbaikan yang telah diambil Manajemen pada tahun 2008 belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Namun dalam beberapa waktu ke depan, diharapkan upaya tersebut sudah dapat menunjukkan perbaikan. Dengan kondisi ini

For loan disbursements to export-oriented sectors, major efforts were made to meet the financing needs of exporters, and by the end of 2008, total outstanding loans amounted to Rp9,58 trillion, an increase of 49.93% compared to that of the previous year. Loans with corporate risk accounted for 99.89% of the total oustanding loan. This reflects the commitment BEI to provide direct financing to the export-oriented sector which comprises mainly of the industrial and agricultural sectors. However, this credit expansion is also followed by a decline in the quality of the loans as mentioned above, which in turn put pressure on income from operations. Remedial steps taken by Management in 2008 have not shown satisfactory results. However, in due time, we expect these efforts to show improvement.


BEI dapat membukukan laba setelah pajak sebesar Rp241,65 miliar atau mengalami penurunan sebesar 13,20% dibandingkan laba tahun 2007 sebesar Rp278,40 miliar.

Under these conditions, BEI reported a net profit of Rp241.65 billion, a decrease 13.20% compared to last year’s profit of Rp278.40 billion.

Kegiatan lain yang dilakukan BEI tahun 2008 adalah menyediakan kegiatan jasa konsultasi yang meliputi Training dan pemberian Technical Assistance. Penyediaan jasa konsultasi ini ditujukan untuk meningkatkan kapabilitas dari eksportir dan perbankan terutama terkait dengan kesiapan dan pemahaman mengenai hal-hal terkait dengan trade finance. Sampai dengan akhir tahun 2008, pelaksanaan Training tercatat sebanyak 18 (delapan belas) kali dan pelaksanaan Technical Assistance sebanyak 5 (lima) kali.

Another activity undertaken by BEI in 2008 was to provide consultancy services that comprised of Training and Technical Assistance. The provision of consultancy services was aimed to improve the capability of exporters and banks, especially with respect to the readiness and understanding of issues related to trade finance. By the end of 2008, 18 (eighteen) Training exercises and 5 (five) Technical Assistance programs were undertaken.

Pencapaian kinerja ini merupakan hasil kerja keras dari seluruh jajaran BEI yang didukung oleh stakeholder BEI. Oleh karena itu, pada kesempatan ini atas nama Direksi kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada BEI.

Achieving this performance was the result of hard work by the rank and file of BEI, with the support of other stakeholders. On behalf of the Board of Directors, we express our gratitude and highest appreciation to all who have provided their support for BEI.

Gambaran tentang prospek usaha

Business prospects

RUU tentang LPEI yang disetujui oleh DPR-RI pada akhir tahun 2008, ditandatangani Presiden RI sebagai Undang-Undang. Dalam Undang-Undang tersebut Direksi dan Komisaris diberi tugas untuk menyiapkan pendirian Indonesia Eximbank termasuk kecukupan infrastruktur.

The Bill on LPEI that was passed by DPR-RI at the end of 2008 was signed into Act by the President of RI by this Act , the Commissioners and Directors are given the task of preparing the establishment of LPEI including the adequacy of its infrastructures.

Undang-Undang yang memberi status sovereign kepada Indonesia Eximbank tidaklah cukup tanpa didukung dengan kesiapan operasionalnya termasuk peningkatan kapabilitas sumber daya manusia. Hal ini menjadi tantangan bagi Manajemen untuk mempersiapkan proses transformasi BEI menjadi Indonesia Eximbank sebaik-baiknya.

The Law that has attached a Sovereign Status to LPEI would be inadequate without the support of operational capabilities in place, including the development of human resources. This is a challenge for Management to best prepare for the transformational process from BEI to the Indonesia Eximbank.


29

30

Menghadapi tantangan di masa mendatang, Manajemen telah menetapkan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan oleh BEI yaitu :

In facing up to future challenges, Management has set up strategic steps to be undertaken by BEI, namely:

• Sebagai usaha yang going concern, operasional BEI tidak boleh terhenti pada saat beralih menjadi Indonesia Eximbank, untuk itu, berbagai upaya seperti : - Memperbaiki portofolio pembiayaan dan struktur pendanaan. Pembiayaan lebih diarahkan kepada pembiayaan jangka menengah untuk membiayai kegiatan investasi sektor berorientasi ekspor. Rencana ekspansi eksportir yang saat ini telah menjadi debitur akan terus didukung agar mampu memberi ruang gerak bagi eksportir untuk memenuhi permintaan pasar yang diharapkan akan mulai membaik dengan diluncurkannya berbagai stimulus fiskal di berbagai negara tujuan utama ekspor Indonesia. Untuk itu di sisi sumber dana diupayakan agar komposisi sumber dana tersebut memungkinkan penyaluran pembiayaan dilakukan dengan suku bunga yang kompetitif. Sehubungan dengan itu, BEI akan melakukan sinergi dengan bank-bank luar negeri, lembaga internasional seperti KfW, IDB dan ADB serta eximbank lainnya. - Menyiapkan ketentuan, kebijakan operasional, dan SOP. Hal ini termasuk menyempurnakan aturan dan perangkat pemantauan risiko mengingat risiko Indonesia Eximbank akan mencakup risiko yang lebih luas.

• As a going concern business, BEI’s operations should not be interrupted the moment it becomes LPEI, hence, a number of initiatives have been undertaken, such as: - Improving the financing portfolio and funding structure. Funding will be more directed to the medium-term financing to finance investment for export-oriented sectors. Expansion plans for exporters who are currently debtors will continue to be supported so that they will be more flexible to fulfill the expected improvement in markets due to the implementations of a variety of fiscal stimulus in countries that are the main export destinations of Indonesia. Efforts are made to ensure that the composition of the source of the funds enables the disbursement of these funds to be done at competitive interest rates. With this in mind, BEI has to create synergies with overseas banks, international agencies such as KfW, IDB and ADB, as well as other eximbanks.

• Peningkatan kapabilitas SDM tidak hanya di bidang trade finance tetapi juga project finance, structured finance dan guarantee. Fungsi LPEI nantinya menggenapi fungsi transmisi yang dilakukan oleh perbankan nasional.

• Increasing the development of human resources not only in the field of trade finance, but also project finance, structured finance and guarantee. The functions of LPEI will later complete the transmission functions of the national banking sector.


- Preparing regulations, operational policies, and SOP. This includes improving the rules as well as tools of risk monitoring devices since LPEI will be exposed to a broader scope of risks.

Dengan demikian diharapkan apa yang telah dicapai BEI sampai dengan saat ini dan persiapan yang dilakukan untuk memastikan kelancaran proses transformasi BEI menjadi LPEI pada waktunya suatu usaha yang terus berkembang secara berkesinambungan memberikan kontribusi secara signifikan kepada peningkatan daya saing ekspor Indonesia di pasar global dan bermanfaat bagi segenap stakeholders.

Ultimately, it is hoped that what has been currently achieved by BEI and the preparation that is being undertaken to ensure the smooth transitional process from BEI into LPEI at the appointed time; that this continuing expansion efforts will contribute significantly to increasing the competitiveness of Indonesian exports in global markets that, in turn, will be beneficial to all of our stakeholders.

Atas nama Direksi For and on behalf of the Board of Directors

Arifin Indra DIrektur Utama President Director


31

Direksi Board of Directors

32

Bambang Sabariman

Arifin Indra

Bambang Setijoprodjo

Direktur Managing Director

Direktur Utama President Director

Direktur Managing Director


Arifin Indra 49 tahun, Warga Negara Indonesia. Menyelesaikan

Indonesian citizen, age 49. Graduated with an MBA

pendidikan terakhir MBA di Virginia Commonwealth,

degree from Virginia Commonwealth, USA in 1991.

Amerika Serikat tahun 1991. Menjabat sebagai

President Director of PT. Bank Ekspor Indonesia

Direktur Utama PT Bank Ekspor Indonesia (Persero)

(Persero) since October 11, 2004. Previous positions

sejak 11 Oktober 2004. Jabatan yang pernah

included:

diemban antara lain: • Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan), PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) (1999-2004); • Wakil Kepala Divisi Urusan Internasional Kantor

• Director (also as complience Director) PT. Bank Ekspor Indonesia (1999- 2004); • Deputi Head of International Division, Head Office,

Pusat, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) (1998);

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) (1998);

• Acting Deputi General Manager, cabang New York,

• Acting Deputi General Manager, Cabang New

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) (1997).

York, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) (1997).

Bambang Sabariman 63 tahun, Warga Negara Indonesia. Menyelesaikan

Indonesian citizen, age 63. A graduate from the

pendidikan terakhir Sarjana Ekonomi Universitas

Faculty of Economics, Universitas Diponegoro, 1973.

Diponegoro tahun 1973. Menjabat sebagai Direktur

Director of PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) since

PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) sejak 11 Oktober

October 11, 2004. Previous positions held included:

2004. Jabatan penting yang pernah dipegang antara lain: • Komisaris, PT Pefindo (2001-2004);

• Commissioner, PT Pefindo (2001-2004);

• Direktur Utama, PT Pengelola Investama Mandiri

• President Director, PT Pengelola Investama Mandiri

(2000-2003); • Group Assets Management Executive Vice President, PT Bank Mandiri (Persero) (1999-2003): • Managing Director, PT Bank Dagang Negara (Persero) (1997-1999).

Bambang Setijoprodjo 60 tahun, Warga Negara Indonesia. Menyelesaikan pendidikan terakhir Pasca Sarjana di University of Washington, Seattle, Amerika Serikat (1981). Menjabat sebagai Direktur PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) sejak 11 Oktober 2004. Beberapa jabatan penting lainnya yang pernah diemban yaitu: • Partner pada Law Offices of Remy & Darus (20032004); • Staf Ahli Dewan Gubernur Bank Indonesia (2003); • Pemimpin Bank Indonesia Medan, Koordinator Wilayah Sumatera Utara dan NAD, Bank Indonesia (2001-2003); • Direktur Unit Khusus Investigasi Perbankan, Bank Indonesia (1999-2001); • Direktur Hukum, Bank Indonesia (1996-1999).

(2000-2003); • Group Assets Management Executive Vice President, PT Bank Mandiri (Persero) (1999-2003); • Managing Director, PT Bank Dagang Negara (Persero) (1997-1999).

Indonesian citizen, age 60. Post graduate degree from the University of Washington, Seattle, USA, 1981. Director of PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) since October 11, 2004. Previous positions held included: • Partner in Law Offices of Remy & Darus (20032004); • Special Staff of the Board of Governors, Bank Indonesia (2003); • Head of Bank Indonesia Medan, Coordinator for North Sumatra and NAD Region, Bank Indonesia (2001-2003); • Director of Special Unit - Banking Investigation, Bank Indonesia (1999-2001); • Director of Legal, Bank Indonesia (1996-1999).


33

Argentina merupakan negara yang jumlah sapi ternak yang dimiliki melebihi jumlah penduduknya. Namun dengan jumlah penduduk yang moderat dan sumber daya alam yang berlimpah, Argentina merupakan salah satu negara terkaya di Amerika Latin dengan kehidupan malamnya yang tersohor. Jumlah penduduk Argentina sekitar 40 juta jiwa dengan produk domestik bruto senilai US$260 miliar pada tahun 2007.

Argentina is a country in which there are more cows than people. But with its moderate population size and abundant natural resources, Argentina is one of the richest nations of South America with its legendary night life. Argentina has a population of approximately 40 million people and gross domestic product of US$260 billion in 2007.

Ekspor Indonesia ke Argentina antara lain mencakup hasil perikanan, produk tekstil dan garmen, terutama batik high fashion, dan minuman dalam kemasan.

Exports from Indonesia to Argentina include fishery produce, textile and garments, primarily high-end fashion batik, and bottled water.

Argentina 34


Perbankan Korporasi Corporate Banking

BEI menjalankan usahanya melalui tiga unit usaha bisnis pembiayaan, yaitu Divisi Korporasi I, Divisi Korporasi II, dan Divisi Syariah. Ketiga unit usaha tersebut menawarkan produk dan jasa trade financing, pembiayaan jangka menengah, dan panjang kepada eksportir.

BEI undertakes its business through three business units, namely Corporate Division I, Corporate Division II and Sharia Division. These three business units offer trade financing products and services, as well as medium and long term financing to exporters.

Kebijakan umum pembiayaan BEI adalah pembiayaan diberikan kepada sektor berorientasi ekspor guna menunjang kegiatan ekspor baik kepada perusahaan yang mempunyai kegiatan ekspor secara langsung maupun tidak langsung, baik secara langsung oleh BEI maupun melalui bank umum yang mempunyai aktivitas perdagangan internasional.

BEI’s general policy in financing is to offer various facilities for the provision of funds to support export activities of companies who carry out direct or indirect exports, the financing of which is made either directly through BEI or through a commercial bank that offers international trade finance services.

Sektor-sektor ekonomi utama yang menjadi target pembiayaan adalah sektor-sektor ekonomi yang memberikan konstribusi relatif besar kepada ekspor Indonesia, seperti: Kelapa Sawit, Pelayaran, Pembuatan Kapal, Tekstil, Batubara, Karet, Kopi, Besi dan Baja serta Komponen Otomotif.

The main economic sectors that have become financing targets are those which provide significant contributions to Indonesian exports, such as Palm Oil, Shipping, Ship-building, Textile, Coal, Rubber, Coffee, Iron and Steel as well as Automotive Components.

Penyaluran kredit diprioritaskan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaanperusahaan swasta yang termasuk kategori pemain utama dalam industrinya.

Loan disbursements are prioritized for State-owned Enterprise (SOE) and private companies who are the leading players in their respective industries.

Keberpihakan Kepada Usaha Kecil dan Menengah

Support for Small-and Medium-Scale Enterprise

Mengingat keterbatasan jaringan dan sumber daya manusia, maka pembiayaan kepada UKM eksportir dilakukan Perseroan melalui pembiayaan dengan pola Business Linkage Financing atau lebih dikenal dengan Pola Kemitraan Inti dan Plasma. Dalam hal ini UKM plasma atau supplier yang bekerja sama dengan eksportir sebagai inti dalam melakukan aktivitas produksi dan pemasaran hasil ekspor. Eksportir ini seyogyanya eksportir yang telah memiliki track record yang baik di pasar ekspor.

Due to the limited network and human resources, the financing policy for SME exporting companies is done through business linkage financing or better known as Core Partnership and Plasma Model. In this case, the SME plasma or the supplier cooperates with a core exporter that carries out the production activities and marketing of export products. These exporters are preferably those who have a good track record within the export market.


35

Pembiayaan ekspor berdasarkan Jenis Produk, per 31 Desember 2008. Export Financing based on Product, As of December 31, 2008.

Export Investment Loan 22%

Export Working Capital Loan 78%

Pembiayaan ekspor berdasarkan Provinsi (Dati I), per 31 Desember 2008.

Export Financing based on Province (Dati I), As of December 31, 2008.

DKI Jakarta / Jakarta Jawa Timur / East Java Jawa Barat / West Java Sumatera Selatan / South Sumatra Riau / Riau Sumatera Utara / North Sumatra Kalimantan Selatan / South Kalimantan Banten / Banten Lampung / Lampung Kalimantan Timur / East Kalimantan Jawa Tengah / Central Java Jambi / Jambi Sumatera Barat / West Sumatra Nusa Tenggara Barat / West Nusa Tenggara Sulawesi Selatan / South Sulawesi Irian Jaya / Irian Jaya Kalimantan Barat / West Kalimantan

0.00%

36

5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00%


Target pembiayaan pola ini adalah eksportir tidak langsung atau supplier yang memenuhi kebutuhan barang dan/atau bahan baku kepada perusahaan inti sebagai eksportir langsung. Untuk itu, pada tahap awal dilakukan dengan melakukan pendekatan kepada eksportir potensial yang telah menjadi debitur Perseroan dan memiliki business linkage dengan UKM.

The targeted financing recipients of this scheme are indirect exporters or suppliers of goods and raw materials to core companies who are the direct exporters. To this end, the first step is to approach potential exporters who are already the Company’s debtors and, business-wise, are linked to the SME.

Pembiayaan ekspor berdasarkan Sektor Industri, per 31 Desember 2008. Export Financing based on Industrial Sector, As of December 31, 2008. (dalam miliar Rupiah) (in billion Rupiah) Industri Minyak Kelapa Sawit Mentah / Crude Palm Oil

Transportasi Laut / Sea Transport

Industri Peralatan dengan Komponen LN-Maritim / Marine Tools

Industri Tekstile / Textile Industry

Pertambangan Batubara / Coal

Industri Karet Mentah / Crumb Rubber

Industri Logam Dasar-Besi Baja / Steel Industry

Perdagangan Ekspor Barang Jadi-Kopi Bubuk / Finish Goods Tradings-Coffee

Industri Pembuatan Komponen-Otomotif / Automotive Component Industry

Industri Pengolahan lainnya / Other Manufacturing

Sektor Industri Lainnya / Other Industry

0

500 1.000 1.500 2.000 2.500


37

38

Negeri yang tersohor akan budaya ribuan tahun dan tempat-tempat bersejarah ini memiliki keterkaitan historis dengan Indonesia sebagai sesama pendiri Persatuan Negara-negara Non Blok. Sepatutnya ikatan yang sempat terjalin erat di masa lalu dihidupkan kembali di bidang niaga dan perdagangan. Mesir berpenduduk sekitar 75 juta orang dengan produk domestik bruto senilai US$128 miliar pada tahun 2007.

The country that is famous for its culture of several millenia and historic sites, shares a historic role with Indonesia as co-founders of the Organization of Nonaligned Nations. It is only apt if the bonds that were shared so strongly in the past be rekindled today in the field of trade and commerce. Egypt has a population of approximately 75 million people with a gross domestic product of US$128 billion in 2007.

Indonesia antara lain mengekspor produk tekstil, porselen dan hasil industri kayu ke Mesir.

Indonesia exports among other things textile, porcelain and wood-based products to Egypt.

Egypt


Perbankan Syariah Sharia / Islamic Banking

Keunikan unit Islamic Banking yang dimiliki Perseroan adalah memberikan layanan yang hanya fokus kepada pembiayaan di sektor produktif khususnya pembiayaan trade & projet finance ekspor serta industri pendukungnya. Hal ini agak berbeda dengan bank-bank syariah lainnya yang pada umumnya berorientasi kepada sektor ritel dan konsumtif. Hadirnya Islamic Banking Perseroan diharapkan dapat memberikan pilihan bagi investor maupun eksportir yang membutuhkan pembiayaan sehingga pada gilirannya dapat memberi kontribusi nyata dalam mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia.

The uniqueness of BEI’s Islamic banking is to provide services that focus only on financing the productive sector, especially trade and project financing for exports as well as supporting industries. This differentiates BEI with other sharia banking that commonly focusses its orientation to the retail and consumptive sector. The presence of BEI Islamic Banking is expected to provide choices for both exporters and investors who need financing activities, and thereby also contribute substantially to the growth of the sharia banking industry in Indonesia.

Di tahun 2008, Perseroan telah melakukan sinergi dengan bank syariah lainnya baik dalam rangka pelaksanaan pembiayaan maupun memberikan pinjaman. Di samping itu, Perseroan juga menggali peluang kemungkinan melakukan pembiayaan sektor-sektor potensial yang karena sesuatu hal belum menjadi perhatian bank-bank umum.

In 2008, the Company cooperated synergistically with other sharia banks in connection with financing and lending activities. In addition, the Company also explored the opportunities to provide financing to potential sectors that, for one reason or another, had not drawn the interests of commercial banks.


39

Brasil adalah negara terbesar di Amerika Latin dengan perekonomian yang juga paling kuat di kawasannya. Negeri ini disebut-sebut sebagai satu dari empat negara yang berkembang paling pesat di dunia dewasa ini, yaitu Brasil, Rusia, India dan Cina atau BRIC. Brasil berpenduduk 189 juta jiwa dengan produk domestik bruto mencapai US$1,3 triliun pada tahun 2007.

Brazil is the largest nation in South America with an economy that is also the largest in the region. The country is recognised as one of the four fastest growing economies in the world today, comprising of Brazil, Russia, India and China, or BRIC. Brazil has a population of approximately 189 million people with a gross domestic product of US$1.3 trillion in 2007.

Indonesia mengekspor ke Brasil berbagai komoditi perkebunan, tekstil dan beraneka ragam bahan baku untuk keperluan industri.

Indonesia’s exports to Brazil include a variety of plantation commodities, textiles and a range of raw materials for Industrial consumption.

Brazil

40


Tresuri Treasury Sebagai pengelola likuiditas, Divisi Tresuri senantiasa berupaya agar likuiditas bank dapat dikelola secara optimal melalui kegiatan transaksi money market, forex dan fixed income dengan tetap memperhatikan perolehan pendapatan yang optimal. Dalam mengelola likuiditas Divisi Tresuri secara aktif mengelola sumber-sumber pendanaan yang ada dan meminimalkan kelebihan likuiditas dan menjaga tingkat likuiditas yang memadai untuk mendukung operasional harian serta memenuhi ketentuan Giro Wajib Minimum sebagaimana diatur oleh Bank Indonesia. Dalam praktiknya pengelolaan likuiditas dilakukan dengan hati-hati terlihat dari besarnya GWM yang dipelihara rata – rata selama tahun 2008 yang masing-masing sebesar 6,25% untuk rupiah dan 2,74% valuta asing.

In managing liquidity, the Treasury Division constantly strives to optimize the management of the Bank’s liquidity through money market, foreign exchange and fixed income transactions, while also mindful of achieving optimum returns. In managing liquidity, the Treasury Division actively manages available funding sources and minimizes excess liquidity while also maintaining adequate liquidity level in order to support daily operations and meet the minimum Reserve Requirement as stipulated by Bank Indonesia. In practice, liquidity management is carried out with caution, which can be seen by the amount of Reserve Requirement that the Bank had maintained throughout 2008, averaging 6.25% for rupiah and 2.74% for foreign currency.

Hal lain yang juga dilakukan Divisi ini adalah penggalangan dana dalam bentuk penerbitan surat berharga. Di tahun 2008, BEI menunda rencana penerbitan obligasi IV karena kondisi makro ekonomi yang kurang favorable bagi bank. Disamping dealing room, Divisi Tresuri juga didukung oleh satu unit ALCO support yang bertanggung jawab mempersiapkan analisa dan kajian sebagai dasar manajemen dalam menetapkan suku bunga.

Another key responsibility of the Division is to raise funding through the issuance of marketable securities. In 2008, BEI decided to postpone the plan to issue Bonds IV due to the less than favorable macroeconomic conditions for banks in general. In addition to its dealing room, the Treasury Division is supported by the ALCO unit that is responsible for preparing the arket analyses and reviews as the basis for management to set interest rates.

Transaksi yang dilakukan Divisi Tresuri ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bank dan debitur. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan koridor ketentuan yang berlaku. Untuk itu, Divisi Tresuri berupaya melakukan mendukung kegiatan pembiayaan dengan transaksi yang naturally hedge baik jumlah, jenis mata uang maupun tenor. Dengan demikian, risiko kredit dan risiko pasar yang mungkin timbul dapat dikelola sekaligus menekan kemungkinan terjadi risiko yang kurang baik bagi bank secara keseluruhan.

Transactions carried out by the Treasury Division are intended to meet the needs of banks and borrowers. This is done with the utmost attention and adherence to prevailing regulations. To that end, the Treasury Division aims to support financing activities with transactions that are naturally hedged in terms of amounts, currencies and tenors. As such, the Bank not only manages credit and market risks that may arise, but also mitigates these risks that are potentially damaging for the bank as a whole.

Dengan segmen pasar BEI yang fokus kepada sektor berorientasi ekspor, ke depan pengembangan bisnis Divisi Tresuri tidak terlepas dari karakteristik ekspor nasional dan kebutuhan eksportir. Menyadari hal tersebut, Divisi Tresuri ke depan akan memperkuat struktur pendanaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan sektor ekspor Indonesia dengan menerbitkan surat berharga berjangka menengah dan panjang. Selain itu, Divisi Tresuri juga terus berupaya mempersiapkan infrastruktur yang mendukung transformasi dari BEI menjadi LPEI yang meliputi kebijakan, manual dan SOP, penyediaan System (otomasi) yang berkaitan dengan transaksi tresuri serta peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia di Divisi Tresuri.

By focusing on the export-oriented sector, the future business development of BEI’s Treasury division will not be separated from the characteristics and needs of national exporters. Recognizing this, the Treasury Division will strengthen the structure of future funding that will be more appropriate to the needs of the export sector in Indonesia by issuing medium and longterm securities. In addition, the Treasury Division will also continue to work on preparing the infrastructure that supports the transformation of BEI to LPEI which includes policies, manuals and SOP, providing Systems (automation) that are related to treasury transactions as well as increasing the capabilities of the Human Resources in the Treasury Division.


41

Sejak runtuhnya Tembok Berlin pada tahun 1989 yang diikuti dengan pembubaran persekutuan Pakta Warsawa, Bulgaria beserta negara-negara Eropa Timur lainnya membuka perekonomian mereka serta berupaya masuk ke dalam Masyarakat Uni Eropa. Perubahan ini memberi peluang ekspor baru bagi Indonesia. Pada tahun 2007, Bulgaria berpenduduk 7,6 juta orang dengan produk domestik bruto senilai US$39,6 miliar.

Since the fall of the Berlin Wall in 1989 and the dissolution of the Warsaw Pact alliance thereafter, Bulgaria along with other Eastern European countries have opened up their economies and aspired to join the European Union. The change brings new export opportunities for Indonesia. In 2007, Bulgaria had a population of approximately 7.6 million people and a gross domestic product of US$39.6 billion.

Indonesia mengekspor berbagai macam komoditi perkebunan, tekstil, garmen dan alas kaki ke Bulgaria.

Indonesia exports a wide range of commodity produce, textiles, garments and footwear to Bulgaria.

Bulgaria 42


Perbankan Internasional International Banking

Kegiatan perbankan internasional dijalankan oleh Divisi Internasional dengan tugas-tugas dan tanggung jawab utama yang meliputi:

The main duties and responsibilities of the International Division in carrying out banking activities include:

• Hubungan korespondensi dengan perbankan dan institusi keuangan lainnya, pemenuhan kebutuhan pendanaan melalui pinjaman yang berjangka waktu dari bank dan lembaga keuangan lainnya, serta penggalangan dana korporasi lewat instrumen pendanaan deposito atau produk penggantinya yang setara – di bawah Departemen Penggalangan Dana dan Hubungan Korespondensi • Penyaluran pembiayaan berbasis risiko bank, jasa konsultasi bagi perbankan, serta penggalangan kerja sama keuangan dan non keuangan dengan komunitas eximbank manca negara – di bawah Departemen Pembiayaan Kembali dan Hubungan Kelembagaan.

• Correspondence relations with other banks and financial institutions; fulfilling funding needs through term loans from banks and other financial institutions; and also raising corporate funds through deposits or its alternative products - under the Department of Fund Raising and Correspondence Relations.

• Disbursement of risk-based financing, banking consultation services, and lobbying for financial and non financial cooperation with International Export Credit Agency (ECA) communities - under the Department of Refinancing and Institutional Relations.

Dalam kaitannya dengan upaya untuk menjalankan visi dan misi perusahaan, fungsi Divisi Internasional menjadi vital. Terutama, karena key succes factor perusahaan pembiayaan justru sebagian besar terletak pada keberhasilannya untuk mengamankan ketersediaan sumber dana yang bertenor setara dengan tenor pembiayaan yang diberikan kepada nasabah serta pada keberhasilannya untuk menekan biaya dana.

The International Division plays a vital role in the implementation of the Company’s vision and mission. Especially, as the majority of the key success factor of financing company lies in the success of securing the availability of funding sources with terms equivalent to those financing provided to customers as well as success in minimizing cost of funds.

Tahun 2008 adalah “tahun krisis”-nya lembagalembaga keuangan. Jatuhnya beberapa lembaga keuangan ternama telah memicu kekhawatiran yang sangat besar pada semua lembaga keuangan di dunia ini. Akibatnya muncul keengganan untuk saling bertransaksi yang luar biasa yang menyebabkan kegiatan bertransaksi perbankan internasional turun jauh dari intensitasnya yang normal. Di tengah kondisi krisis global seperti ini, Divisi Internasional mampu memelihara funding portfolio yang diterima pada tingkatan yang signifikan untuk menjaga kondisi likuiditas.

The year 2008 had become a “year of crisis” for financial institutions. The fall of several well-known financial institutions triggered anxieties among financial institutions throughout the world. As a result, the extraordinary reluctance to do mutual trade had caused a dramatic drop in the intensity of international banking transaction activities. In the midst of this global crisis, the International Division was able to maintain significant funding portfolios to manage BEI’s stable liquidity condition.

Saat ini, intensitas investigasi tentang kondisi keamanan portfolio Investor sudah semakin mereda. Keyakinan counterparts sudah kembali tumbuh – meskipun kondisi likuiditas global masih berfluktuasi – sehingga ke depan Divisi Internasional bisa mulai memusatkan perhatian untuk pengembangan bisnis selanjutnya.

To date, the intense investigation on the security of the Investor’s portfolio has subsided. Confidences from our counterparts have returned – despite still sluggish global liquidity - the International Division can begin to focus their intention further in an attempt to pursue other business development programs.


43

44

Dua hal penting yang akan menjadi pusat perhatian ke depan adalah, satu, meyakinkan lenders dan counterparts bahwa perubahan BEI menjadi Indonesia Eximbank adalah sesuatu yang lebih positif dari sisi risk, dan dua, membangun bisnis yang berorientasi kepada optimalisasi Risk Weighted Asset (RWA) melalui produk-produk tertentu yang meminimumkan RWA serta optimalisasi potensi bertransaksi dengan debitur (wallet sizing). Untuk meyakinkan lenders dan counterparts BEI tentang kondisi tingkat risiko yang lebih baik pasca peralihan BEI menjadi Indonesia Eximbank, Divisi Internasional melakukan courtesy visits dan courtesy calls se-efektif dan se-intensif mungkin untuk mensosialisasikan pasal per pasal Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang LPEI (Indonesia Eximbank).

Two important factors that will remain to be our focal points in the future are, firstly, convincing lenders and counterparts that the transformation of BEI to Indonesia Eximbank brings more positive risk, and secondly, building a business that is oriented towards optimizing Risk Weighted Assets (RWA) through specific products that minimize the RWA as well as optimizing potential transactions of debtors (wallet sizing). To convince lenders and BEI counterparts about the better level of risk conditions after BEI becomes Indonesia Eximbank, the International Division conduct effective and intensive courtesy visits and courtesy calls to illuminate the Articles of the Bill of LPEI (Indonesia Eximbank).

Di luar tugas mengelola pengadaan sumber dana untuk pembiayaan, Divisi Internasional juga bertugas mengelola hubungan dengan lembagalembaga eximbank di negara lain, utamanya melalui wadah Asian Eximbank Forum (AEBF). Secara rutin, AEBF menyelenggarakan pertemuan tahunan dengan menunjuk tuan rumah secara bergantian. Setelah pada tahun 2007 BEI menjadi tuan rumah untuk pertemuan AEBF yang ke 13 yang diselenggarakan di Bali; tahun 2008, giliran the Export Financing and Insurance Corporation (EFIC) yang merupakan Export Credit Agency (ECA) milik Australia, yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan AEB ke-14.

Other than managing the procurement of funds for financing activities, the International Division is also responsible for managing relationships with other eximbanks abroad, primarily through the Asian Exim Bank Forum (AEBF). Annual meetings are organized routinely by AEBF hosted by different nations. After BEI became the host for the 13th AEBF Meeting held in Bali and in 2007, it was the turn of the Export Financing and Insurance Corporation, and Export Credit Agency (ECA) of Australia to host 14th AEBF Meeting in 2008.

Dari tahun ke tahun komitmen untuk membangun kerja sama antar eximbank di masing-masing negara terus dipupuk. Fokus kerja sama yang dibangun tersebut meliputi kegiatan-kegiatan yang bersifat finansial (kerja sama pembiayaan, funding, guarantee) maupun non finansial yang utamanya berkaitan dengan technical assistance for capacity building. Forum knowledge & skill sharing antara lain dilakukan antara BEI dan Eximbank of Thailand,

Over the years, the commitment to forge cooperations among the eximbanks of different countries continues to be fostered. The focus of this cooperation includes activities related to financing (financial cooperation, funding, guaranteeing) as well as those activities not directly related to financing such as technical assistance for capacity building. Knowledge and skill-sharing forum, among other activities, are carried out between BEI and the


dimana selama 1 (satu) bulan Eximbank of Thailand menyelenggarakan forum tersebut bagi staf BEI dan staff Banque pour le Commerce Exterieur Lao – Laos dalam bidang International Project Finance, Guarantee, dan Insurance. Dalam bidang pembiayaan, terus dikembangkan kemungkinan kerja sama pembiayaan berbasis mandat masingmasing eximbank.

Eximbank of Thailand, whereby for 1 (one) month Eximbank of Thailand hosted the said forum for BEI’s staff and the staff of Banque pour le Commerce Exterieur Lao - Laos in the fields of International Project Finance, Guarantees, and Insurance. In the area of financing, the group continues to seek joint financing opportunities based on the mandates of respective eximbanks.

Di dalam kaitannya dengan peralihan BEI menjadi Indonesia Eximbank, peran Divisi Internasional akan semakin signifikan, terutama karena, satu, sebagai lembaga baru yang lahir dari peralihan status perlu usaha-usaha yang intensif, efektif, dan efisien untuk meyakinkan counterparts tentang risiko yang lebih baik pasca peralihan tersebut. Dua, salah satu key success factor bagi sebuah eximbank adalah funding yang kompetitif. Tiga, Divisi Internasional adalah pintu masuk bagi tawaran transaksi internasional yang semakin kompleks (terutama setelah kejadian krisis global) dan pintu masuk pengelolaan reciprocal business yang dewasa ini semakin menjadi alasan utama memilih counterparts bisnis bagi bank-bank counterparts.

In connection with the transformation of BEI into Indonesia Eximbank, the role of the International Division will be more significant, namely because, firstly, as an institution with a new status, there is a need for intensive, effective and efficient efforts to convince counterparts about the lower risks of BEI following the aforementioned transformation. Secondly, one of the key success factors of an eximbank is competitive funding. Thirdly, the International Division is the main door through which bidding for increrasingly complex international transactions (especially since the global crisis) enters; as well as the main door for reciprocal businesses that have of late become the main reason for choosing the bank counterparties.


45

Maroko atau Morocco terletak strategis di belahan Utara benua Afrika, terpisahkan hanya oleh Selat Gibraltar dari Daratan Eropa, dan merupakan pintu masuk ke negara-negara Afrika Utara lainnya seperti Alajazair, Libya, Niger, Mali dan Mauritania. Jumlah penduduk Maroko sekitar 33 juta jiwa pada tahun 2007.

Morocco is strategically located in the Northern tip of Africa, separated only by the Straits of Gibraltar from Continental Europe, and represents the gateway to other North African countries such as Algeria, Lybia, Niger, Mali and Mauritania. The population of Morocco is approximately 33 million people in 2007.

Ekspor Indonesia ke Maroko terutama adalah hasil pertanian seperti produk rempah-rempah, biji mete, minyak sawit dan teh hijau.

Indonesia’s exports to Morocco comprise mainly of agricultural produce such as spices, cashew nuts, crude palm oil and green tea.

Morocco

46


Jasa Konsultasi Advisory Services Di bidang penyediaan jasa konsultasi, BEI telah memberikan technical assistance kepada beberapa Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk capacity building di bidang pembiayaan ekspor. Beberapa modul yang dilakukan adalah trade finance secara menyeluruh, Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), dan Pembiayaan Resi Gudang (PRG).

Advisory Services division, BEI has provided technical assistance to several Regional Development Banks (BPD) related to increasing the capacity building on export financing. Several modules that had been presented iin the program included trade financing on acomprehensive basis, Domestic Documentary Credit (SKBDN) and Warehouse Receipt Financing (WRF)

Tujuan pemberian technical assistance ini adalah untuk mengembangkan kapasitas pembiayaan ekspor di kalangan perbankan daerah dan untuk menjadi fondasi bagi terbentuknya strategic alliance antara BEI dan BPD. Diharapkan, pemberian technical assistance ini akan mendukung pelaksanaan tugas-tugas Indonesia Eximbank di masa mendatang.

The objective of this technical assistance is to enhance the capacity of export financing within regional development banks as well as to create a solid foundation for the formulation of strategic alliance between BEI and BPD. It is hoped that this technical assistance will support the implementation of the Indonesia Eximbank duties in upcoming years.

Kegiatan jasa konsultasi juga diberikan kepada pelaku ekspor maupun para pihak terkait yang berorientasi ekspor melalui : • Mengadakan pelatihan kepada pelaku ekspor baik langsung maupun tidak langsung dan institusi terkait. • Bekerjasama dengan instansi terkait seperti Perbankan, Departemen Perdagangan, BKPM, Kantor Menneg UKM dan instansi terkait lainnya, untuk melakukan Pelatihan Trade Finance maupun Bimbingan Tata Laksana Ekspor. • Melakukan pelatihan UKM eksportir bekerjasama dengan Departemen dan Dinas terkait.

Advisory services were also given to exporters and/or related export-oriented parties through certain measures: • Provide training to exporters (both direct and indirect) and related institutions. • Cooperate with related institutions such as the banking sector, Ministry of Trade, the Investment Coordination Board (BKPM), The Ministry of State Office for SME and other related institutions to implement Trade Finance training and Guidance for Export Procedures. • Trainings for SME exporters in cooperation with the related Ministries and Agencies:

Selama tahun 2008, kegiatan ini telah dilakukan sebanyak 18 kali dengan total 1.106 orang pengusaha UKM yang mengikuti pelatihan dimaksud.

In 2008, the total number of trainings implemented was 18 times, with a total of 1,106 participants from the SME sector.

Jumlah Pelatihan di tahun 2008 Total number of Trainings in 2008 Jumlah Total

Jenis Pelatihan Type of Trainings

Penyelenggara Host

Pelatihan UKM Eksportir Training of Small Medium Scale for Exporters

Direktorat Fasilitas Ekspor, Departemen Perdagangan Directorate of Export Facility, Ministry of Trade

Pelatihan UKM Eksportir Training of Small Medium Scale for Exporters

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah (Jawa Barat, Sulawesi Utara, Jawa Tengah dan Maluku) Regional Department of Trading and Industry (West Java, North Sulawesi, Central Java and Maluku) PKBL, BEI

Tata Laksana Ekspor bagi Eksportir, Pemula dan Calon Eksportir

Sukabumi (Jawa Barat | West Java) Export Procedure for Exporters, First Starter and Potential Exporters

Karawang (Jawa Barat | West Java) Banjarmasin (Kalimantan Timur | East Kalimantan) Solo (Jawa Tengah | Central Java) Garut (Jawa Barat | West Java) Kediri (Jawa Timur | East Java) Bandung (Jawa Barat | West Java) Semarang (Jawa Tengah | Central Java)

TOTAL

Pelatihan Training

Peserta Participants

6

376

4

215

1

55

1

51

1

71

1

64

1

62

1

80

1

64

1

68

18

1.106


47

Negara petro dolar terbesar di dunia, Arab Saudi sesungguhnya merupakan peluang pasar ekspor yang dapat dikembangkan oleh Indonesia, ditunjang oleh keselarasan agama dan budaya dengan sebagian besar masyarakat Indonesia. Kerajaan Arab Saudi berpenduduk 27 juta jiwa lebih dengan produk domestik bruto senilai US$382 miliar pada tahun 2007.

The world’s largest petro-dollar nation, Saudi Arabia represents the quissential export market opportunity for Indonesia to develop, on the basis of shared religion and culture with a majority of the Indonesian people. The Royal Kingdom of Saudi Arabia has a population of some 27 million people with a gross domestic product of US$382 billion in 2007.

Indonesia antara lain mengekspor daging kambing, makanan kaleng, garmen dan berbagai barang kerajinan tangan ke Kerajaan Arab Saudi.

Indonesia exports among other things lamb’s meat, canned foods, garments and various handicrafts to the Royal Kingdom of Saudi Arabia.

Saudi 48

Arabia


Komunikasi Perusahaan Corporate Communication

Komunikasi Perusahaan atau lebih dikenal dengan Public Relations (hubungan masyarakat – humas ) mempunyai peran sangat vital bagi setiap Badan/ Perusahaan. Fungsi kehumasan turut menentukan keberhasilan atau kegagalan Badan/Perusahaan; sebab tanpa bantuan dan dukungan masyarakat sulit dipahami suatu Badan/Perusahaan dapat berdiri dan berjalan baik. Menyadari fungsi tersebut, BEI sejak berdirinya menempatkan fungsi kehumasan sebagai unit kerja tersendiri.

Corporate Communications or better known as Public Relations (PR) has a vital role for an Agency/ Company. Their functions determine the success or failure of an Agency/Company, because without the public support and help, it is difficult to understand whether an Agency/Company can exist and run well. With that in mind, since its establishment, BEI has designated a public relations function as a working unit in its own right.

Komunikasi Perusahaan merupakan salah satu fungsi manajemen BEI yang bertugas untuk mengetahui keberadaan dan menegaskan hubungan antara perusahaan dengan berbagai unsur stakeholdernya yang pada hakekatnya turut menentukan keberhasilan pencapaian misi perusahaan. Hubungan masyarakat juga merupakan fungsi manajemen dalam menilai pendapat publik, dalam mengetahui kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan publik termasuk customer/nasabah dan juga melaksanakan program-program kehumasan untuk mendapatkan pemahaman dan penerimaan publik.

Corporate Communications is one of BEI’s management functions whose duty is to ensure the existence and emphasize relationships between the Company and various elements of its stakeholders, who in essence, also determine the success of the company in achieving its mission. Public relations is also a function of management in assessing public opinions, in understanding company policy relating to the public, including customers/clients, while also implementing PR programs in order to gain public understanding and acceptance.

Unit kerja Komunikasi Perusahaan BEI berupaya mengetahui dan memahami pendapat publik terhadap Perusahaan, menilai dampak pendapat publik itu terhadap Perusahaan, menyesuaikan pendapat publik dengan kebijakan-kebijakan Perusahaan, memberikan masukan kepada Manajemen tentang tindakan yang perlu diambil dan mewujudkan hubungan dua arah agar hubungan yang sehat di antara publik dan Perusahaan dapat diwujudkan secara terus menerus. Dengan itu, fungsi komunikasi perusahaan di BEI berfungsi lebih daripada publikasi (penyebaran berita) dalam sebuah organisasi. Unit kerja ini menyusun komunikasi yang terancang dengan meninjau pendapat publik dan mewujudkan aktivitas komunikasi yang sesuai untuk menjalinkan keharmonisan hubungan di antara publik dan Perusahaan. Tetapi tidak dipungkiri pula bahwa publikasi ialah salah satu strategi kehumasan yang digunakan oleh BEI untuk mencapai objektif hubungan masyarakat.

BEI’s Corporate Communications department seeks to know and understand public opinions regarding the Company, assess the impact of public opinion towards the Company, adjust public opinions to be in line with Company policies, provide inputs or feedbacks to the Management on actions needed to be taken and to establish the existence of a healthy and continuous two-way relationships between the Company and the general public. Thus, the function of communications in the Company is more than publication (dissemination of news) within the organization. This department formalizes communication plans by reviewing opinions and establishes the appropriate communication strategies in order to achieve and sustain harmonious relationships between the public and the Company, although publication is also one of the strategies employed by BEI to achieve its PR goals and objectives.

Sementara itu, hal yang juga penting menjadi fungsi Humas untuk memastikan bahwa publik internal (seperti karyawan, pemegang saham, Manajemen) diperlukan untuk mengetahui pendapatnya tentang

Meanwhile, another important factor of PR is to ensure that the Company’s internal public (employees, shareholders, Management) is fully aware of the course taken by the Company in order


49

50

perjalanan Perusahaan dan mendapat dukungan untuk beroperasi lebih baik dari waktu ke waktu. Strategi Hubungan Masyarakat (Humas) dalam membangun reputasi untuk meraih dukungan publik sangat penting karena peranan Humas sebagai medium Perusahaan dengan publik di lingkungannya. Dalam hal ini, ada empat tahap dalam strategi hubungan masyarakat yaitu (a) Mengetahui permasalahan/Analisis situasi; (b) Perencanaan; (c) Mengambil tindakan dan menyusun program komunikasi; dan (d) Evaluasi program; (a) Mengetahui permasalahan Pada tahap ini adalah menganalisis situasi hubungan antara Perusahaan dan publik. Selain itu dipastikan mengenai unsur stakeholder yang terlibat, kebutuhan stakeholder serta kebijakan perusahaan yang relevan terhadap berbagai issue. Informasi ini diperoleh melalui penelitian atau sumber formal dan tidak formal seperti hubungan dengan tokoh masyarakat, pengamat, akademisi, anggota parlemen, birokrat, serikat pekerja, ataupun analisis isi media.

to obtain their support for the enhancement of performance from time to time. The PR strategy in building the Company’s reputation to achieve public support is crucial due to the role of PR as a conduit between the Company and its communities. In this case, there are four stages in the public relations strategy, which are (a) Undertanding of issues/ situational analyses, (b) Planning, (c) Taking initiatives and preparing communications program, and (d) Evaluation of programs;

(b) Perencanaan Adalah merencanakan beberapa strategi Humas untuk memastikan hubungan dan kesefahaman antara publik dan Perusahaan agar terus berada dalam keadaan harmonis. Strategi itu adalah dalam bentuk jangka panjang dan jangka pendek. Dalam usaha penyebaran informasi perlu juga ditentukan teknik penyebaran seperti media manakah yang sesuai untuk sampai kepada khalayak yang ditargetkan.

(b) Planning This is a PR strategy to ensure the relationship and understanding between the public and the Company remains in a state of harmony. This will be in the form of long-term and short term strategies. In an effort to disseminate information, the technique used must be defined, such as the appropriate use of certain media corresponding to the targeted objectives.

(c) Mengambil tindakan dan Menyusun program komunikasi Dalam usaha menyusun program komunikasi, perlu terlebih dahulu diketahui kategori khalayaknya/publiknya. Ini disebabkan dalam menjalankan tindakan strategi hubungan masyarakat, suatu kategori publik mungkin mempunyai pendapat yang tersendiri. Dengan sendirinya strategi tindakan terhadap suatu target khalayak tertentu mempunyai strategi informasi dan medianya yang tersendiri.

(c) Taking initiatives and preparing communications program In preparing for the communications program, it is important to identify different public categories In directing a public relations strategy, a particular public category may have its own opinion, thus, different targeted audiences will have their own specific information and media strategy.

(d) Evaluasi program Untuk menentukan sejauh mana dampak strategi hubungan masyarakat terhadap Perusahaan diperlukan bentuk evaluasi yang sesuai. Evaluasi biasanya dilakukan sesuai tahapan strategi kehumasan yang diterapkan.

(d) Evaluation of programs To determine the extent to which the public relations strategy has an impact on the Company, an appropriate form of evaluation is required. Evaluations are conducted according to the stages of PR strategies implemented.


(a) Understanding issues This stage is to analyze the situation of the relationship between the Company and the public. Also, understanding which stakeholders are affected by the issues, the needs of different stakeholders, as well as company policies that are relevant with evolving issues. This information is acquired through researches or from formal and informal sources such as relationships with community leaders, observers, academics, parliamentarians, bureaucrats, labor unions, or analysis in the media.

Penyebaran Informasi Penyebaran informasi oleh BEI kepada stakeholdernya dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya : 1. Press Conference 2. Program sosialisasi 3. Seminar dan Workshop 4. Radio dan TV Talk 5. Pelatihan-pelatihan 6. Majalah Perusahaan & E Magazine 7. News Letter & E News Letter 8. Mailing List 9. Brosur 10. Profil Perusahaan 11. Laporan Keuangan secara berkala 12. Website : internet dan intranet

Dissemination of Information Dissemination of information by BEI to its stakeholders is done through various means, including: 1. Press Conferences 2. Program Socialization 3. Seminars and Workshops 4. Radio and TV Talk Shows 5. Trainings 6. Company Magazines & e-Magazine 7. Company’s News Letter & e-News Letter. 8. Mailing Lists 9. Brochures 10. Company Profiles 11. Periodic Financial Reports 12. Website: internet and intranet

Fungsi komunikasi perusahaan Berikut adalah beberapa fungsi yang dilaksanakan oleh unit kerja Komunikasi Perusahaan, seperti : 1. Government Relations 2. Parliament Relations 3. Community Relations 4. Media Relations 5. Investor Relations

Functions of Corporate Communications The followings are some of the functions performed by the Corporate Communications department: 1. Government Relations 2. Parliament Relations 3. Community Relations 4. Media Relations 5. Investor Relations

Komunikasi Perusahaan dalam menjalankan tugasnya mempunyai kemampuan dalam membentuk komunikasi dua arah. Jadi, dapat mempengaruhi bukan saja organisasi tetapi juga publik. Pembentukan hubungan dengan publik yang stratejik adalah penting. Komunikasi Perusahaan harus sensitif terhadap lingkungan karena kebijakan, prosedur dan tindakan Perusahaan saling bergantung satu sama lain.

In carrying out its tasks, Corporate Communications has the ability to form two-way communications, thus influencing not only the organization but also the public. Forming a strategic relationship with the public is important. Corporate communications should be sensitive towards the environment because the Company’s policy, procedures and actions are mutually dependent of one another.


51

Salah satu negara maju di benua Afrika yang makmur dan terkenal akan tambang-tambang emas dan berlian yang dimilikinya, serta hasil perkebunan seperti jagung, buah-buahan dan sayur mayur. Pada tahun 2007, Afrika Selatan berpenduduk 48 juta jiwa dengan produk domestik bruto senilai US$283 miliar.

One of the more prosperous and developed nations on the African Continent that is known for its gold and diamond mines, and vast agricultural produce such as corn, fruits and vegetables. In 2007, South Africa had a population of approximately 48 million people with a gross domestic product of US$283 billion.

Indonesia mengekspor beraneka ragam produk ke Afrika Selatan, antara lain minyak sawit, kendaraan bermotor dan suku cadangnya, tekstil, produk kimia, produk olahan plastik, peralatan mesin elektronik, bubur kayu, dan keramik.

Indonesia exports a wide range of products to South Africa, including crude palm oil, motor vehicles and related spare parts, textiles, chemical products, manufactured plastics, electronic machineries, wood pulp and ceramics.

South 52

Africa


Teknologi Sistem Informasi Information Technology System Dukungan Sistem Teknologi Informasi (TI) dalam bisnis BEI adalah sudah menjadi bagian dari pilar bisnis BEI karena pengambilan keputusan bisnis berbasis Information Technology (IT) dan information enabling sebagai strategi kunci BEI dalam pencapaian target usaha sejak BEI berdiri pada tahun 1999 mendapat perhatian penuh dari Manajemen.

The support for an IT system has become a pillar in te business of BEI since business decisions based on IT, infomation and information-enabling systems are keys to achieving the Company’s business targets, ever since the establishment of BEI in 1999, and that which has continued to receive the full attention of Management.

Dalam mendukung roda bisnis BEI sebagai lembaga pembiayaan ekspor baik konvensional maupun syariah, dibutuhkan infrastruktur dan sistem Teknologi Informasi yang terintegrasi dan reliable serta mendukung kebutuhan perkembangan bisnis dan efisiensi perusahaan.

To support BEI’s business operations as an export credit agency for both conventional and sharia financing, requires IT infrastructure and systems that are fully integrated and reliable, with the kind of modular scalability that can also support the Company as it continues to grow and evolve.

Salah satu prestasi yang diraih oleh BEI pada bidang IT adalah berhasil mengimplementasikan Data Storage System dengan sangat efisien baik dari segi budget dan tenaga ahli.

One of BEI’s highest achievements on the IT front is the successful implementation of the Data Storage System, having been implemented in a highly efficient manner in terms of budget and expertise.

Pada tanggal 16 dan 17 April 2008, BEI berkesempatan mempresentasikan hasil implementasi data storage pada event NetApp Evolution 2008 di Singapura dan mendapat perhatian serta apresiasi yang sangat baik diantara delapan perusahaan yang terpilih di ASEAN. Dalam kesempatan itu, BEI dinilai berhasil melakukan terobosan yang inovatif dalam mengimplementasikan data storage, dengan bentuk inovasi sebagai berikut :

On 16 and 17 April 2008, BEI was given the opportunity to present the results of the implementation of said Data Storage System during the NetApp Evolution 2008 event in Singapore, in which BEI received a warm response and appreciation among the eight selected companies of ASEAN. On the ocassion, BEI was considered successful in bringing about innovative breakthroughs in data storage implementation, which offered:

• Efisiensi biaya • Penggunaan data berisiko tinggi (transaksional) • Berhasil menggunakan data storage sebagai Platform Disaster Recovery • Penggunaan multi aplikasi • Penggunaan multi sistem operasi • Penggunaan multi database.

• Cost efficiency • Use of high-risk data (transactional) • Successful use of data storage also as a Disater Recovery Platform • Use of multi applications • Use of multi operating systems • Use of multi databases.

Disaster Recovery Process (DRP) DRP BEI didukung oleh Storage System yang melakukan mirror data dan telah meninggalkan cara backuprestore secara manual. Updating data secara mirroring dilakukan secara otomatis setiap saat untuk menjaga kesiapan dalam menghadapi kondisi yang tak terduga, sementara uji coba dilakukan setiap bulan sekali untuk operasi payment system (BI-RTGS dan S4) dan core banking dari Kantor Pusat BEI ke lokasi DRP.

Disaster Recovery Process (DRP) BEI’s DRP is supported by the Storage System to mirror data, leaving behind the manual backuprestore procedure. By updating data automatically each time through mirroring, the system maintains BEI’s readiness in the face of unexpected conditions, while testing is done once a month on the operation of payment systems (RTGS and BI-S4) as well as the core banking system from BEI’s Head Office to DRP site.

Penyesuaian sistem yang ada saat ini terkait kebutuhan Indonesia Eximbank adalah Migrasi sistem – data secara komprehensif baik dari aspek legal, policy, SOP, infrastruktur, dan personil, serta sosialisasi kepada mitra untuk menjamin terselenggaranya kebutuhan sistem IT dari Indonesia Eximbank.

Transition of the current system with respect to the needs of Indonesia Eximbank pertains to systems migration - involving comprehensive data as a whole from various aspects of legal, policy, SOP, infrastructure and personnel as well as engaging business partners to ensure the availability of the IT system for Indonesian Eximbank. Annual Report 2008 Bank Ekspor Indonesia

53

Kantor- Kantor Pemasaran Marketing Offices

54

Untuk lebih mengefektifkan kegiatan usahanya, BEI didukung oleh tiga kantor pemasaran, yakni Kantor Pemasaran Medan, Kantor Pemasaran Surabaya, dan Kantor Pemasaran Makassar.

To streamline its business activities, BEI is supported by three marketing offices, located in Medan, Surabaya, and Makassar.

Kantor-kantor pemasaran itu menjalankan tiga fungsi utama:

These marketing offices undertake three main tasks:

Pertama, sebagai marketing arm dan relationship maintenance. Itu artinya, kantor pemasaran menjadi kepanjangan tangan Kantor Pusat BEI untuk membina hubungan dengan pelaku ekspor di daerah dan sejumlah instansi lain yang terkait baik pemerintahan atau swasta. Kantor Pemasaran juga bertugas untuk mendukung performa usaha kantor pusat.

First, as a marketing arm and relationship maintenance office. That means, the Marketing Office is to be the representative of BEI’s Head Office in the provinces in building relationships with domestic exporters and all related government and private institutions. They are also tasked with supporting the performance of Head Office.

Kedua, kantor pemasaran juga berfungsi untuk melakukan broadening of coverage area atau memperluas jangkauan pelayanan jasa konsultasi hingga mencakup seluruh wilayah Indonesia, baik di kawasan barat atau timur.

Second, the Marketing Office also works to cover a broad range of services or expand the coverage of consulting services to cover all areas throughout Indonesia, both in the West and East territories.

Ketiga, secara internal, kantor pemasaran juga berfungsi sebagai salah satu jalur pengembangan karir bagi seluruh kayawan BEI.

Third, internally, the Marketing Office also functions as a career development path for all of BEI’s employees

Kantor Pemasaran Medan

Medan Marketing Office

Realisasi Kegiatan Kantor Pemasaran Medan . Menjajaki calon Customer potensial . Mengumpulkan data dan informasi mengenai Biji Besi, Kopi, Perkebunan Sawit, Hasil Laut (Fish Fillet), Pinang dll yang merupakan komoditas ekspor penting di Sumatera Utara. 3. Memberikan sosialisasi & jasa konsultasi dalam bentuk penyelenggaraan pelatihan serta memberikan presentasi mengenai International Trade, Trade Finance, L/C, Kredit dan sosialisasi Produk & Jasa BEI kepada eksportir UKM baik atas inisiatif Kantor Pemasaran Medan maupun atas permintaan dari Dinas Perindustrian & Perdagangan serta Pusat Promosi Pelatihan Ekspor Daerah (P3ED) Sumatera Utara.

Realized Activities of the Medan Marketing Office 1. Explore potential customers. 2. Collect data and information about Iron-ore, Coffee, Palm Oil plantation, Ocean Products (Fish Fillet), Areca Palm (Pinang), and other key export commodities of North Sumatra. 3. Provide dissemination of information and consulting services in the form of trainings and presentations on International Trade, Trade Finance, L/C, Loan and socialization of BEI’s Products & Services to the SME exporters on the initiaves of the Medan Marketing Office or as a requirement of the Department of Trade & Industry and the Center for Regional Export Training and Promotion of North Sumatra.


BEI Kantor Pemasaran Medan Gedung Bank Mandiri, Lt.6, Jl. Imam Bonjol No.7, Medan 20112, Tel.(62-61) 4146160, Fax.(62-61) 4148803 e-mail: [email protected]

BEI Medan Marketing Office Bank Mandiri Building, 6th Floor, Jl. Imam Bonjol No.7, Medan 20112, Phone. (62-61) 4146160, Fax. (62-61) 4148803 e-mail: [email protected]

Kantor Pemasaran Surabaya

Surabaya Marketing Office

Selain aktivitas yang lazim dijalankan, Kantor Pemasaran BEI Surabaya juga melakukan:

In addition to the usual activities, the Surabaya Marketing Office of BEI also:

1. Memberikan support untuk menangani secara tepat, rapi, efisien dan aman atas dokumendokumen transaksi (Collections, Letter of Credit & SKBDN, dll) berdasarkan persetujuan dan atas nama Kantor Pusat. 2. Melakukan bisnis intelligent dalam rangka memberikan informasi mengenai hot issues di wilayah kerja kepada Kantor Pusat.

1. Provides support by handling appropriately, orderly, safely and efficiently on documentations (Collections, Letter of Credit & SKBDN, etc.) based on the approval and on behalf of the Head Office. 2. Carries out business intelligence work in order to provide “hot” issues in the region to Head Office

BEI Kantor Pemasaran Surabaya Intiland Tower Surabaya, Lantai 2, Suite 1, Jl. Panglima Sudirman 101 – 103, Surabaya 60271, Tel.(62-31) 5343982-85 (hunting) Fax.(62-31) 5349383 e-mail: [email protected]

BEI Surabaya Marketing Office Intiland Tower Surabaya, 2nd floor, Suite 1, Jl. Panglima Sudirman 101 – 103, Surabaya 60271, Phone.(62-31) 5343982-85 (hunting) Fax.(62-31) 5349383 e-mail: [email protected]

Kantor Pemasaran Makassar

Makassar Marketing Office

BEI Kantor Pemasaran Makassar memfokuskan diri pada pra-PCR (Prospective Client Report) untuk pembiayaan sektor/komoditas kakao, maka selanjutnya yang digarap adalah sektor/komoditas berbasis perikanan. BEI saat ini telah mempunyai sejumlah nasabah pada kedua sektor/komoditas tersebut.

The Makassar Marketing Office focuses on the prePCR (Prospective Client Report) for the financing of the cocoa commodity and sector, followed by the fisheries sector and/or products. BEI currently has a considerable number of customers in both sectors and commodities.

BEI Kantor Pemasaran Makassar Gedung PT. Sucofindo (Persero), Lt. Dasar, Jl. Urip Sumoharjo No.90A Makassar 90232, Tel.(62-411) 433767, 433820, Fax.(62-411) 433539.

BEI Makassar Marketing Office PT. Sucofindo (Persero) Building, Ground Floor, Jl. Urip Sumoharjo No.90A Makassar 90232, Phone.(62-411) 433767, 433820, Fax.(62-411) 433539.


55

Negara pecahan bekas Uni Soviet ini merupakan salah satu kekuatan petrodolar baru di Asia Tengah. Berpenduduk 27 juta jiwa dengan produk domestik bruto sekitar US$22 miliar pada tahun 2007, tingkat konsumsi masyarakat Uzbekistan terus meningkat sejalan dengan pendapatan negara yang juga meningkat dari sektor migas.

A former republic of the now defunct Soviet Union, this nation is an emerging petro-dollar power of Central Asia. With a population of some 27 million people and a gross domestic product of US$22 billion in 2007, Uzbekistan is enjoying a steady rise in the level of public consumption in line with the nation’s growing income from its oil and gas sector.

Indonesia berhasil membuka peluang ekspor baru ke Uzbekistan dengan mengekspor udang beku, salah satu produk ekspor unggulan Indonesia yang umumnya diserap oleh pasar di Jepang, Amerika dan Eropa.

Indonesia has succeeded in opening new export opportunities to Uzbekistan by exporting frozen shrimps, one of Indonesia’s key export products that are largely absorbed by markets in Japan, USA and Europe.

Uzbekistan 56


Pengelolaan Sumber Daya Manusia Human Resources Management

Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) & Umum merupakan unit kerja yang memiliki fungsi strategis dalam memberikan dukungan secara efektif dan efisien kepada perusahaan demi tercapainya kinerja perusahaan yang optimal, terlebih dalam menghadapi proses transformasi BEI menjadi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) - Indonesia Eximbank. Selain menjalankan tugas dan fungsi yang melekat pada unit kerja ini, tantangan yang harus dihadapi oleh unit kerja ini pada tahun 2008 adalah memastikan terdapatnya kesiapan karyawan untuk menghadapi perubahan yang akan terjadi dan menyiapkan draft kerangka peraturan Indonesia Eximbank di bidang SDM dan Umum.

The Human Resource & General Division is a department that has a strategic function in providing support to effectively and efficiently achieve optimal performance for the Company, especially in the transformational process into Indonesia Eximbank (LPEI). In addition to the duties and functions, the challenges that faced this division in 2008 were to ensure the readiness of employees to embrace changes that will occur, as well as to prepare the draft on the framework the Indonesia Eximbank’ rules and regulations pertaining to HR and General Affairs.

Perubahan kelembagaan tersebut dipandang perlu untuk diantisipasi karena lazimnya suatu perubahan tentunya juga akan diikuti dengan perubahan budaya kerja, cara berpikir, sikap dan perilaku kerja dan minimum competency (knowledge dan skill) yang harus dimiliki oleh karyawan.

The anticipation of these institutional changes are deemed necessary, since major transformations are often followed by changes in work culture, way of thinking, attitudes and behaviors as well as the minimum competency (knowledge and skills) required from all employees.

Pelaksanaan Pengelolaan SDM

Implementation of HR Management

Sejalan dengan proses transformasi kelembagaan yang semakin mendekat, maka orientasi pengelolaan SDM pada tahun 2008 lebih diarahkan untuk memastikan kesiapan karyawan dalam menghadapi perubahan yang akan terjadi terkait transformasi BEI menjadi Indonesia Eximbank.

In line with the approaching institutional transformation, the orientation of the management of human resources in 2008 was directed more to ensuring employee readiness in facing the related changes in the transformation of BEI to the Indonesia Eximbank.

Upaya tersebut diimplementasikan ke dalam hampir semua aspek fungsi unit kerja SDM dan Umum, antara lain penerimaan pegawai, kebijakan remunerasi, pelatihan/pengembangan karyawan dan penyiapan sarana/prasarana kerja yang lebih diarahkan untuk mendukung operasionalisasi Indonesia Eximbank. Pengelolaan proses penyiapan karyawan tersebut dilakukan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan untuk menciptakan individu yang mempunyai kinerja tinggi di Indonesia Eximbank (competency-based human resources management to creating high performance individual) dan mampu membangun tim kerja kelas dunia (Building World Class Team).

These are implemented into almost all functions of HR and General Afairs, including recruitment of personnel, remuneration policies, training and development of employees, and preparation of current and new facilities that is more directed to support the Indonesia Eximbank’s operations. The management of the preparation process is conducted based on the ideals of competency-based human resources management to create high performance individuals and building a World Class Team in Indonesia Eximbank.


57

Selain memperhatikan rencana transformasi kelembagaan, pengelolaan sumber daya juga dilakukan dengan tetap memperhatikan 6 (enam) modul Human Resources Management System (HRMS) yang telah dirumuskan pada tahun 2004, yaitu corporate culture, vision and mission, manpower planning & recruitment, management development & training, performance appraisal, dan competency assessment & career path planning.

In addition to concentrating on institutional transformation, the human resource management also had to observe six modules of Human Resources Management System (HRMS), which were formulated in 2004, namely: corporate culture, vision and mission, manpower planning & recruitment, management development & training, performance appraisal, and competency assessment & career path planning.

a) Reward & Punishment System Pengelolaan SDM tidak terlepas dari upaya untuk membangun manusia dalam dimensi keadilan (equality), yakni karyawan tidak hanya dinilai dari kontribusi positifnya (assets factor), yang oleh karenanya pantas diberikan imbalan (reward), akan tetapi juga beban negatif (liability factor) yang ditimbulkannya dan oleh karenanya layak diberikan sanksi (punishment). Spirit dari Perusahaan untuk memberikan reward dan mengenakan punishment adalah sebagai upaya Perusahaan untuk meningkatkan dan mengembalikan kekuatan karyawan, sehingga bermanfaat baik bagi karyawan sendiri maupun bagi Perusahaan.

a) Reward & Punishment System

The management of human resource is not detached from developing the dimensions of fairness, that is, the concept of equality in which employees are not only assessed on positive contributions (assets factor), whereby they are duly rewarded, but also on the negative (liability factor) whereby sanctions (punishments) are meted out. The spirit of the Company handing out rewards and meting out punishment is in line with the Company’s efforts to improve and restore the strength of employees, so that it is beneficial both for the employees themselves and for the Company.

The main instrument used to measure the employee’s strengths and weaknesses is through a performance management appraisal that is conducted annually in the form of Performance Appraisals. This appraisal will be the basis for the Company’s Management to implement the “reward” and “punishment” systems. The provision of rewards and imposition of sanctions is not only based on annual Performance Appraisal, but also through specific accidental events planned by the Company and/or as a follow-up from the findings of the auditor.

Instrumen utama yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan kelemahan karyawan adalah dengan menggunakan instrumen manajemen kinerja (performance management), yang implementasinya dilakukan secara tahunan dalam bentuk Penilaian Kinerja Karyawan (Performance Appraisal). Penilaian Kinerja inilah yang akan menjadi acuan Manajemen Perusahaan dalam penerapan “reward” dan “punishment” system. Pemberian reward dan punishment tidak terbatas pada kinerja tahunan, akan tetapi juga melalui peristiwa monumental (accidental event) tertentu yang dirancang oleh Perusahaan dan / atau tindak lanjut dari temuan auditor.

b) Remunerasi Dengan jumlah karyawan yang relatif kecil, maka fokus pengelolaan SDM adalah melakukan penyempurnaan sistem manajemen kinerja, peningkatan kompetensi, pengembangan

58


b) Remuneration

With a relatively small number of employees, the focus in the management of human resources is to: improve the performance management system, increase competency,

Pengelolaan proses penyiapan karyawan tersebut dilakukan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan untuk menciptakan individu yang mempunyai kinerja tinggi di Indonesia Eximbank The management of the preparation process is done based on the ideals of competency-based human resources management to create high performance individuals and building a World Class Team in Indonesia Eximbank.


59

60

karir sebagai faktor “motivators”, dan juga meningkatkan faktor “hygiene”, yakni dengan memperbaiki kebijakan remunerasi atau fringes and benefits bagi karyawan. Peningkatan kedua faktor tersebut secara terus menerus dan berkesinambungan akan tetap dilakukan agar tingkat kebetahan karyawan (employees sustainability) tetap terjaga demi kesinambungan kinerja perusahaan, terlebih pada saat perusahaan berubah menjadi Indonesia Eximbank. Dengan “hygiene” yang baik, maka keluhan karyawan akan dapat diminimalkan, dan dengan “motivator” yang baik, maka karyawan akan mempunyai harapan yang baik (expectancy motives) untuk merancang masa depannya di Indonesia Eximbank, yang pada akhirnya akan memicu dan memacu karyawan ke arah “achievement motivation”.

develop career path as the “motivator” factor and also improve the “hygiene” factor, namely to improve employees remuneration or fringe benefits. Improvement for both these factors is ongoing and continuous in order to maintain employee’s sustainability for the sake of continuity in the company performance, especially when it becomes Indonesia Eximbank. With a “Hygiene” factor, then employee’s dissatisfactions will be minimized, and with “motivators”, the employees will have expectancy motives to plan their future in Indonesia Eximbank, which eventually will trigger and drive the employees towards “achievement motivation”.

Dalam kaitannya dengan peningkatan faktor “hygiene”, khususnya dalam hal perbaikan remunerasi atau “fringe benefits”, perusahaan berpegang kepada prinsip remunerasi, yakni adil secara internal (internally fair) dan kompetitif secara eksternal (externally competitive). Untuk terwujudkannya prinsip remunerasi yang adil secara internal, penggunaan metode Job Analysis and Grading (JAG) untuk mengetahui nilai setiap posisi atau jabatan (position values) telah dilakukan sejak tahun 2004. Selanjutnya gaji akan berjalan berbanding lurus dengan kinerja (performance) yang dicapai oleh karyawan dalam setiap periode penilaian kinerja. Konsep ini sejalan dengan upaya perusahaan untuk menciptakan sistem imbalan atas dasar kinerja atau performance-based reward system.

In improving the “Hygiene” factor, especially in the case of improving employee remunerations or fringe benefits, the Company practices a remuneration principle that is internally fair and externally competitive. In practicing the internally fair principle, Job Analysis and Grading (JAG) methods have been conducted since 2004 to ascertain the value of every position. Moreover, salaries have been set in proportion to and commensurate with the performances and achievements of each employee during the performance assessment period. This concept is in line with the Company’s efforts to create a performance-based reward system.

Bersamaan dengan diterapkannya prinsip adil secara internal, maka perusahaan juga menerapkan prinsip kompetitif secara eksternal. Hal ini dilakukan dengan melakukan “benchmarking” melalui survei remunerasi (remuneration survey), baik yang dilakukan secara langsung dengan peers group (bank BUMN), maupun melalui lembaga konsultan independen. Sejak tahun 2001 perusahaan telah mengikuti survei penggajian melalui Watson Wyatt, untuk

In line with the application of the internally fair principles, the principles of being externally competitive is also being carried out. This is done through remuneration survey called “bench marking”, done directly with peer groups (state-owned banks), or through independent consultants. Since 2001 the Company has followed the research survey carried by Watson Wyatt, to identify the remuneration position and salary increment


mengetahui posisi remunerasi dan kecenderungan kenaikan gaji atau remunerasi di lingkungan perbankan nasional dan lebih khusus lagi remunerasi di lingkungan peers group atau Bankbank BUMN. Kedua prinsip tersebut (internally fair dan externally competitive) diterapkan untuk menjaga agar tingkat kesejahteraan karyawan selalu kompetitif dengan peers group dan tingkat kebetahan karyawan bekerja di perusahaan tetap terjaga dari tahun ke tahun. c) Capacity & Character Building

trends or remuneration in the national banking sector and especially remuneration among state-owned banks. Both these two principles (internally fair and externally competitive) are always competitive with peers group, and are applied to maintain the level of employee welfare and employee sustainability from year to year.

c) Character & Capacity Building

Menyongsong proses tranformasi perusahaan menjadi Indonesia Eximbank pada tahun 2009, peningkatan kapasitas dan pembangunan karakter SDM menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan pada tahun 2008.

In commemorating the Company’s transformation into LPEI in 2009, capacity expansion and character building of HR had become the most important concern in 2008.

Selain mengikutsertakan karyawan dalam program pelatihan dan pengembangan yang bersifat reguler, peningkatan kapasitas SDM selama tahun 2008 dilakukan antara lain dengan mengefektifkan tim kerja yang membidangi peningkatan kapasitas SDM, mengikutsertakan karyawan dalam pelatihanpelatihan yang mengarah pada mekanisme operasional sebuah Lembaga Pembiayaan Ekspor, mengikutsertakan karyawan untuk secara aktif mengikuti experience sharing dari lembaga pembiayaan ekspor di luar negeri (twining program), diskusi-diskusi dengan pihak-pihak yang terkait dengan pendirian Lembaga Pembiayaan Ekspor seperti Departemen Keuangan, Kementerian Negara BUMN, Departemen Perdagangan, DPR, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Negara, Departemen Hukum & HAM dan pihak-pihak eksternal lainnya.

In addition to employees attending regular training and development programs, the human resources capacity expansion was carried out in 2008, by involving the team in the HR capacity expansion, to include employees in training that leads to the operational mechanism of ECA, to include employees who are actively following experience sharing of eximbanks abroad (twining program), discussions with the parties associated with the establishment of a Indonesia Eximbank Institutions such as the Ministry of Finance, Ministry of State Owned Enterprises, Ministry of Trade, the House of Representatives, Cabinet Secretariat, the State Secretariat, Ministry of Justice & Human Rights, and other external parties.

Sementara itu karakter SDM yang ingin dibangun perusahaan adalah menciptakan karyawan yang mempunyai technical competency yang tinggi (Skill, Knowledge, Attitude dan Experience), terutama di bidang trade finance, yang didukung oleh keterampilan pendukung lainnya dan mental yang tangguh.

Meanwhile, the HR character that the Company wants to create are employees who have high technical competency (Knowledge, Skill,Attitude and Experience), especially in trade finance, aided by other supporting skills and mental toughness.


61

d) Sistem Perencanaan Karir

62

d) Career Planning System

Perusahaan menyadari sepenuhnya bahwa gaji bukanlah motivator tunggal bagi seorang karyawan untuk bekerja. Pengembangan karir juga menjadi motivasi karyawan untuk terus bekerja, untuk itu perusahaan senantiasa menciptakan dan mengembangkan secara terus menerus faktor “motivator,” antara lain dengan menata sistem perencanaan karir karyawan yang sejak tahun 2004 dikembangkan melalui sistem penataan karier karyawan dalam bentuk modul Competency Assessment & Career Path Planning (CA & CPP).

The Company is fully aware that salary is not the sole motivator for an employee. Career development is also a motivation to continue working, thus the company is continuously creating and developing “motivator” factors, amongst others, by organizing employee career planning system that since 2004 has been set in the form Competency Assessment & Career Path Planning (CA & CPP ) module.

Melalui CA & CPP setiap karyawan akan terus menerus dievaluasi kompetensinya guna menentukan kelompok karyawan dalam High Potential Individuals (HPI’s) yang nantinya diharapkan dapat mengisi posisi strategis di BEI maupun di Indonesia Eximbank. Dalam setiap jenjang jabatan (interim position) karyawan akan dibekali dengan pengetahuan, keterampilan teknis dan manajerial, dan keterampilan individu dan sosial yang menyangkut berbagai aspek perilaku melalui pendidikan dan pelatihan. Oleh karena itu untuk menduduki setiap posisi diperlukan persyaratan KSAE (knowledge, skills, attitude, dan experiences) yang memadai dan telah ditetapkan oleh perusahaan.

Through CA & CPP every employee’s competency will be continuously evaluated for the purpose of determining an employee group called High Potential Individuals (HPI) that are expected to fill strategic positions in the Company and future LPEI. At every level of office (interim position) employees will be provided with knowledge, technical and managerial skills, and individual and social behavioral skills through education and training. Therefore, to occupy each position will require adequate knowledge, skills, attitude, and experiences (KSAE ) determined by the Company.

Penyusunan CA & CPP tersebut dilakukan sebagai upaya perusahaan untuk memberikan pedoman bagi setiap karyawan dalam merancang karirnya di perusahaan, sehingga karyawan dapat terus termotivasi untuk berprestasi dan sekaligus menciptakan kompetisi secara terbuka, adil, dan sehat untuk meraih posisi yang lebih tinggi melalui jenjang jabatan yang tersedia. Jenjang jabatan yang dimaksud hanya dapat diisi oleh karyawan yang tidak hanya menunjukan kinerja tinggi secara konstan dari tahun ke tahun, akan tetapi yang juga harus menunjukkan perilaku positif yang tercermin dari integritas dan komitmen dalam bekerja dan dalam menyikapi setiap aspek kegiatan perusahaan.

The preparation of the above CA & CPP is done as an effort by the Company to give guidance to every employee in planning their career path in the Company until they are sufficiently motivated to achieve and at the same time create fair, healthy and open competition for promotions to available higher positions. These positions can only be filled by employees who not only show consistent high performance from year to year, but must also show positive behavior as reflected in their integrity and commitment in every work aspect of the Company.


Kekuatan SDM Tahun 2008

Human Resources Strength in 2008

Sejalan dengan kebijakan dan prinsip organisasi perusahaan yang ramping namun kuat (slim and agile organization), PT. Bank Ekspor Indonesia (Persero) dari tahun ke tahun berupaya mempertahankan jumlah karyawan yang secara kuantitas relatif kecil. Jumlah karyawan pada akhir Desember 2008 adalah 130 orang karyawan atau mengalami pertumbuhan sebesar 8% dari jumlah karyawan pada akhir Desember 2007 yang berjumlah 120 orang karyawan, dengan turn over 6% pada tahun 2008 atau meningkat dibanding turn over 2007 sebesar 3%.

In line with company policy and principle of building a slim and agile organization, BEI makes an effort each year to maintain a relatively small number of employees. At the end of December 2008, there were 130 employees, an increase of 8% compared to 120 employees at the end of 2007. Likewise, the rate of employee turnover in 2008 was 6%, an increase from the turnover rate of 3% in 2007.

Karyawan sejumlah 130 orang tersebut bertugas di Kantor Pusat dan 3 (tiga) Kantor Pemasaran, dan 41 karyawan diantaranya merupakan pejabat struktural / pejabat kunci (key personnel) yang tersebar di 12 Divisi, 1 Desk, 3 Kantor Pemasaran, 30 Departemen, dan 3 Satuan Kerja setingkat Departemen. Dari 130 orang karyawan, sebanyak 110 karyawan (85%) merupakan karyawan tetap dan 20 orang karyawan (15%) merupakan karyawan dengan status Kontrak atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), yang pada saatnya nanti setelah melalui evaluasi secara ketat diproyeksikan menjadi karyawan tetap. Untuk menjalankan pekerjaan yang sifatnya bukan pekerjaan inti, perusahaan bekerja sama dengan outsourcing company untuk mengisi kebutuhan karyawan untuk jenis pekerjaan antara lain office boy, cleaning service, copy operator, driver, messenger, dan security.

Employees are stationed at the Head Office and the three Marketing Offices. A total of 41 employees are key personnel in designated structural positions spread out in 12 Divisions, one Desk, 3 Marketing Offices, 30 Departments, and 3 Working Units with departmental status. Out of the 130 employees, as many as 110 employees (85%) are permanent employees and 20 employees (15%) are either contract employees or work under a Certain Period Work Agreement (PKWT). Employees with a PKWT status, after a strict evaluation, are projected to be upgraded to permanent employees. For certain jobs other than core work functions, the Company cooperates with an outsourcing company to fill the need of manpower. Outsourced positions include office boys, cleaning service, copy operators, drivers, messengers and security personnel.

Berdasarkan komposisi tingkat pendidikan, sebagian besar karyawan PT. Bank Ekspor Indonesia (Persero) berpendidikan sarjana (96%), yang terdiri dari Strata-1 (68%) dan Strata-2 (28%), selebihnya berpendidikan Diploma-III (2%) dan SLTA (2%). Komposisi karyawan yang demikian itu merupakan modal utama bagi perusahaan untuk dapat tumbuh dan berkembang di masa-masa yang akan datang, terlebih dalam menyongsong transformasi perusahaan menjadi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank). Dengan

In terms of employee educational level, as many as 96% of the employees of BEI have a college education. The current employee composition by educational level is 68% with Bachelor degrees, 28% with post-graduate/Master degrees, 2% with Diploma III degrees, and 2% with High School education. The composition of the educational level of employees represents the main capital of the Company to develop and grow in the future, especially in anticipating the transformation into an LPEI (Indonesia Eximbank). With the inclusion of the


63

64

dimasukkannya pendidikan sebagai “advantage factor” ke dalam salah satu persyaratan jabatan, khususnya untuk Kepala Divisi, minat karyawan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi terlihat semakin tinggi dari tahun ke tahun. Demikian pula halnya untuk persyaratan rekrutmen tingkat Officer sudah mensyaratkan pendidikan minimal Strata-1.

educational level as an advantage factor in one of the requirements for a position, especially for the Division Head positions, the interest of employees to pursue a higher level of education has shown an increase over the years. Recruitment requirements for an officer position include a minimum educational level of Bachelor’s degree.

Pelatihan dan Pengembangan Karyawan

Training and Employee Development

Pendidikan dan pelatihan karyawan dilakukan atas dasar analisa kebutuhan pelatihan atau dikenal sebagai Training Need Analysis (TNA). Kebutuhan pelatihan karyawan bersumber dari 2 (dua) hal, yakni kebutuhan karyawan dan kebutuhan perusahaan, terutama dalam rangka persiapan transformasi menjadi Indonesia Eximbank.

The training and development of employees are carried out based on an analysis for training needs and is known as Training Need Analysis (TNA). The need of employee training is based on two aspects, namely the need of the employee and the need of the Company, especially in the preparation of transforming into Indonesia Eximbank.

Kebutuhan karyawan bersumber dari masukan setiap pimpinan unit kerja yang dilakukan melalui pengukuran kompetensi dalam setiap pelaksanaan evaluasi kinerja tahunan yang dapat mengidentifikasikan kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses). Dengan teridentifikasinya kelemahan karyawan, maka Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum akan merekomendasikan langkah yang diperlukan dalam pelatihan dan pengembangan karyawan. Rekomendasi pelatihan dan pengembangan tersebut dapat dalam bentuk penutupan celah (closing the gap) antara kompetensi yang masih kurang dengan tuntutan kerja pada bidangnya, peningkatan (enrichment) kompetensi guna lebih mengoptimalkan kinerja, dan pengayaan (enlargement) kompetensi yang sifatnya lebih umum di luar bidang tugasnya guna menyiapkan tugas-tugas yang diproyeksikan akan diduduki oleh karyawan yang bersangkutan di kemudian hari dalam kerangka pembinaan dan pengembangan karier (CA & CPP).

Employee’s need for training is derived from the input of the respective Head of the work unit, through the identification of strengths and weaknesses in measuring employee competence in annual performance evaluations. After identifying the weaknesses of an employee, the Human Resources and General Affairs Division will recommend further steps that are needed for the training and development of the employee in question. The recommendation can take the form of closing the gap between an insufficient competence level and the work demand in his/her field, as well as the enrichment of competence to optimize work performance. Recommendations can also lead to competence enlargement, involving more general competences outside his/her field of work in order to prepare for functions that are projected to be occupied by the employee in the future in the framework of a career advancement and development program (CA and CPP).


Kebutuhan Perusahaan yang akan bertransformasi menjadi Indonesia Eximbank juga mendapat perhatian yang tidak kalah pentingnya dalam penyusunan dan perancangan program pendidikan dan pelatihan. Sejalan dengan proses transformasi perusahaan menjadi Indonesia Eximbank, maka selain program reguler external training baik dalam maupun luar negeri, program pendidikan dan pelatihan pada tahun 2008 diarahkan kepada program pendidikan dan pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi karyawan dalam menjalankan operasional Indonesia Eximbank sebagaimana lazimnya fungsi lembaga sejenis di luar negeri, antara lain :

The drafting and designing of programs for education and training is no less important when looking at the needs of transforming the company LPEI. In line with this transformation, other than regular external training programs both domestic and overseas, education and training programs in the year 2008 was aimed at improving employees’ competence in running LPEI operations as commonly practiced by similar institutions abroad, including:

1) Twinning Program ( Secondment Program)

1) Twinning Program (Secondment Program)

Twinning Program dilaksanakan bekerjasama dengan Export Credit Agency / eximbank negara lain. Program ini pada tahun 2008 diimplementasikan dengan menjalin kerjasama dengan Thai Eximbank dan India Eximbank. BEI mengirimkan 6 (enam) orang karyawan BEI untuk melakukan on the job training di bidang pembiayaan, risk management, treasury dan legal di Thai Eximbank dan 2 (dua) orang karyawan untuk mempelajari Kredit Usaha Kecil Menengah di India Eximbank. 2) In House Training i. Project Finance ii. Know Your Customer iii. The Art of Performance (Business Etiquette, Table Manner & Business Appearance) iv. Refreshment Program of Trade Finance v. Business Conversation vi. Sertifikasi Manajemen Risiko

This Program is conducted in cooperation with export credit agency/eximbank of other countries. The program is implemented in 2008 in collaboration with the Thai Eximbank and India Eximbank. BEI sent 6 (six) employees for on-the-job training in finance, risk management, treasury and legal at Thai Eximbank, and two (2) employees to learn Credit for Small and Medium Enterprises in India Eximbank.

2) In House Training i. Project Finance ii. Know Your Customer iii. The Art of Performance (Business Etiquette, Table Manner & Business Appearance) iv. Refreshment Program of Trade Finance v. Business Conversation vi. Risk Management Certification


65

66

Nilai-nilai Budaya Kerja Perusahaan

Corporate Culture Values

Sejalan dengan perhatian dunia perbankan dan Bank Indonesia pada saat ini dalam upaya membentuk lembaga perbankan yang memiliki standar kerja perbankan yang tinggi dan profesional, perusahaan telah merumuskan nilai-nilai budaya kerja. Rumusan nilai-nilai budaya kerja yang dimaksud adalah 8 norma sikap dan perilaku (8 attitudes and behaviors), yakni tepat waktu dan mengutamakan hasil, mengutamakan pelayanan dan orientasi kepada pelanggan, mendorong terciptanya prestasi dan kerjasama tim, memiliki integritas dan dapat dipercaya, keadilan dan kesetaraan, asertif dan bertanggungjawab, mengambil inisiatif, dan bersedia mendengar, menerima dan menghargai kritik.

In line with the current interest in the banking sector and Bank Indonesia to set up a banking institution that has a particular standard of values in each bank, the Company has also formulated its values that form the corporate culture. The values in the corporate culture comprise of the ‘eight attitudes and behaviors’, namely performance and results oriented, service and customer oriented, participation and teamwork, integrity and trust, fairness and equality, assertiveness and responsibility, initiative, and openly listen, accept and appreciate criticism.

Internalisasi kedelapan norma sikap dan perilaku tersebut dilakukan secara terus menerus dengan harapan akan mengkristal menjadi sistem nilai dalam wujud budaya kerja. Dengan mengkristalnya nilainilai sebagai suatu sistem nilai dalam aktivitas kerja keseharian dari setiap karyawan diharapkan akan meningkatkan kinerja perusahaan, tidak hanya dari aspek finansial, tetapi juga terhadap stakeholders, proses bisnis, dan pengembangan sumber daya manusia. Sejak tahun 2005, nilai-nilai tersebut telah mendapatkan tempatnya secara lebih tegas, yakni dengan dimuatnya ke-8 norma sikap dan perilaku sebagai bagian dari aspek evaluasi kinerja tahunan karyawan sebagaimana yang tertuang dalam formulir penilaian kinerja (performance appraisal). Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk enforcement penanaman nilai-nilai budaya kerja secara lebih konkrit dan terdokumentasi dalam aspek kinerja tahunan karyawan.

Internalization of the eight attitudes and behaviors is continuously carried out, thus it is expected that it will crystallize to become a value system in the form of a corporate culture. It is expected that the value system and corporate culture will improve the Company’s performance, not only financially, but also in terms of stakeholders’ value, business processes and development of human resources. In fact, since 2005, these values have become more formally embedded in the organization by making the eight attitudes and behaviors as part of the annual employee performance evaluation procedure and stated in the performance appraisal forms. This can be seen as a form of enforcement to instill the corporate culture values in a more tangible and properly documented manner in the annual performance aspect of employees.

Arah Pengembangan SDM

Direction of HR Development

Dengan memperhitungkan kekuatan sumber daya manusia yang ada di perusahaan dan dengan memperhatikan rencana transformasi perusahaan menjadi Indonesia Eximbank, maka terdapat pemikiran untuk melakukan pengembangan terhadap 3 (tiga) aspek sumber daya manusia, yakni penyempurnaan kelengkapan sarana

By considering the strength of human resources in the Company and its focus on the transformation plan to become Indonesia Eximbank, the idea to initiate the development of 3 (three) aspects of human resources, that is, improved expansion infrastructure facilities, increase the


pengembangan, peningkatan kompetensi, dan membangun efektifitas komunikasi.

level of competency and to develop effective communications.

1) Penyempurnaan sarana pengembangan SDM atau HRMS Tools senantiasa diperlukan agar pengelolaan SDM sesuai dengan kebutuhan Indonesia Eximbank. Penyempurnaan HRMS Tools tersebut akan menjadi bangunan konsep Capacity Building, yakni keunggulan piranti pengembangan SDM guna menghasilkan kinerja yang optimum di Indonesia Eximbank.

1) Enhancing the development of HRMS Tools is always needed in order to ensure that the management of human resources is in accordance with the needs of Indonesia Eximbank. The improvement of HRMS Tools will be the basis for the concept of Capacity Building, to produce optimum performance in the Indonesia Eximbank.

2) Competency Building, yakni dengan terus menerus meningkatkan program pelatihan dan pengembangan, yang tidak hanya berorientasi kepada aspek pengetahuan, keterampilan (teknikal dan manajerial) dan perilaku, akan tetapi juga aspek yang berdimensi spiritualitas guna memperteguh ketiga aspek lainnya, sehingga karyawan tidak hanya mahir dalam bekerja, akan tetapi juga mempunyai mental spiritual yang kuat.

2) Competency Building, enhancing the training and development program, not merely concentrating on the aspects of education, expertise (technical and managerial) and behavioral orientation, but also on other aspects that connect to the spiritual dimension in order to emphasize the other three major aspects. It is hoped that by implementing this program, it could create higher capability from all employees to conduct their duties, as well as creating a solid mental spirit.

3) Communication Building, dengan mengembangkan sarana pembelajaran komunikasi dan interpersonal relations melalui team building, employee gathering, baik yang bersifat in-door (dalam perusahaan) maupun out-door (di luar perusahaan) guna menciptakan kemudahan penyampaian informasi dan mendapatkan umpan balik sebagai masukan dalam Pengelolaan SDM yang berkelanjutan.

3) Communication Building, communications building also need to be improved, by developing the tools for communications learning and interpersonal relations through team building, employee gathering, either in-door (in the office) or out-door (outside the company), in order to facilitate the smooth flow of information and to obtain feedback as an input in the sustainable human resources management.

Pengembangan terhadap ketiga aspek tersebut di atas merupakan upaya sistematis untuk menciptakan nilai tambah (value creation) sebagai tujuan yang sangat fundamental dalam Pengelolaan SDM, yakni menciptakan lingkungan kerja yang mendorong terciptanya komitmen dan integritas karyawan (creating on environment, which encourage employee commitment). Untuk itu langkah-langkah yang perlu diambil perusahaan ke depan dalam Pengembangan SDM adalah :

The development of the three aspects represents a systematic effort towards value creation as a fundamental objective in human resources management, namely the creation of a work environment that encourages employee commitment and integrity. Accordingly, steps that need to be taken by the company to develop human resources are:


67

68

a) Melakukan penyempurnaan kelembagaan, yakni struktur organisasi SDM beserta perangkatnya, seperti perumusan kembali fungsi dan tugas pokok setiap unit kerja sebagaimana best practices yang berlaku di eximbank di luar negeri. Sementara itu sistem informasi sumber daya manusia yang telah dimiliki (HRMS) perlu dikembangkan terus menerus untuk mempermudah fungsi pengelolaan SDM.

a) Institutional improvement, namely the structure of the Human Resources organization and its elements, such as the reformulation of the function and primary tasks of each work unit based on best practices applicable in overseas ECAs or eximbanks. In addition, the human resources information system also needs to be renewed in order to ease the implementation of all functions of the human resource management.

b) Melakukan benchmarking dan mencari model pengelolaan SDM yang mencakup struktur, fungsi, dan tugas pokok unit kerja yang membidangi SDM dari negara-negara yang kurang lebih memiliki karakteristik yang sama dengan kultur Indonesia untuk memudahkan pengisian sumber daya manusia yang diperlukan.

b) Conducting benchmarking and seeking a model for human resources management in ECA that covers the structure, function and main tasks of the Human Resources division from countries that have a characteristic which is nearly similar to the culture of Indonesia to ease the intake of human resources that are needed.

c) Pengembangan kemampuan (pengetahuan dan keterampilan) karyawan melalui secondment / intership program di eximbank negara lain agar karyawan memiliki kelas yang setara dan terciptanya “world class team”.

c) The capability development (knowledge and skills) of employees through internship programs in ECA of other countries to enable employees to be at par with international standards and create a ‘world class team.”

Dalam konteks Pengelolaan SDM, maka implementasi GCG diarahkan dan dimaksudkan agar:

In the context of human resources management, the implementation of GCG is directed that:

a) Ketentuan pengelolaan sumber daya manusia patuh dan sejalan (comply) dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan di bidang ketenagakerjaan. Hal ini diwujudkan dalam bentuk perumusan Peraturan Perusahaan 20062008 yang telah mendapatkan pengesahan dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, yang sebelumnya telah disetujui oleh Perwakilan Karyawan / Serikat Pekerja dan Manajemen. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menakertrans RI No. 403/PHI/PK/2004 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan.

a) Human Resources management has complied and is in line with the laws and regulations concerning the aspect of labor. This is realized in the formulation of Company Regulations of 2006 – 2008. These regulations, which were previously approved by the employee representative or the workers’ union and the management, were then approved by the Department of Manpower and Transmigration and are in line with the Labor Law No. 13 of 2003 and the Decree of the Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia No. 403/ PHI/PK/2004 regarding the Company Regulation Legalization.

b) Standar Etik dan Kebijakan Pertentangan Kepentingan (Conflict of Intereset) berjalan sebagaimana seharusnya. Kepercayaan

b) The standard of ethics and the policy of conflict of interest are implemented, as they should be. The trust of stakeholders in the company is


stakeholders terhadap perusahaan adalah hal yang mutlak diperlukan, lebih khususnya di dalam industri perbankan. Kepercayaan tersebut hanya dapat diperoleh melalui penerapan antara lain transparansi, etika bisnis dan menghindarkan karyawan dalam pertentangan kepentingan sehingga memungkinkan diambilnya suatu keputusan / kebijakan yang independen dan terhindar dari pengaruh / intervensi pihak manapun. Oleh karena itu setiap karyawan secara individu wajib membaca Ketentuan Standar Etik dan Kebijakan Pertentangan Kepentingan dan menandatangani Surat Pernyataan Untuk Menghindari Pertentangan Kepentingan pada hari pertama bergabung dengan perusahaan.

absolutely essential, especially in the banking industry. Such trust can only be obtained through the implementation of transparency, business ethics, and the avoidance of employees in conflict of interest, so that it is possible to make an independent decision and avoid intervention from another party. It is important that each employee is individually obliged to read the Stipulation of the Standard of Ethics and the Policy of the Conflict of Interest and sign a statement letter to avoid a conflict of interest on the first day of joining the company.

c) Managing Risk for Employee Benefit dapat diimplementasikan sesuai dengan ketentuan PSAK No. 24 tahun 2004. Hal ini dilakukan perusahaan dengan melakukan pencadangan atas post-employment benefit and long service reward sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya terminasi karyawan, baik oleh karena masalah karyawan itu sendiri maupun karena kondisi perusahaan.

c) Managing Risks for Employee Benefits can be implemented in accordance with PSAK stipulation No. 24 of 2004. The Company carries this out by providing reserves on termination benefits and long term service rewards - an anticipated step in the possibility of employee termination, either due to a problem of the employees or the condition of the company.

d) Kebijakan internal perusahaan di bidang ketenagakerjaan sejalan dan tidak menyimpang dari ketentuan pemerintah yang berlaku.

d) The internal policy of the Company in the labor field is well implemented and does not deviate from applicable government regulations.

Tata kelola Perusahaan (Good Corporate Governance)

Good Corporate Governance

1. Kebijakan Perusahaan

1. Company Policy

Selama tahun 2008, baik dalam kedudukannya sebagai Direksi maupun Komite Personalia, telah ditetapkan dan diputuskan berbagai kebijakan perusahaan terkait dengan Pengelolaan SDM, antara lain reposisi jajaran pejabat setingkat Kepala Divisi, promosi karyawan dan komitmen untuk memberlakukan kebijakan remunerasi berdasarkan market dan penyempurnaan sistem penilaian kinerja karyawan (performance appraisals).

During the year 2008, positions in the Board of Directors as well as Personnel Committee, has been set and has decided various Company policies related to human resources management, such as personnel restructuring at the Division Head level, employees promotion and commitment to adopt remuneration policy based on the market and performance appraisals.


69

2. Serikat Karyawan

70

2. Employee Union

Sebagai sebuah perusahaan yang menunjung nilai kepatuhan terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan, maka sejak tahun 2002 perusahaan telah menerima kehadiran Serikat Pekerja (Sekar) di lingkungan perusahaan. Hal ini sejalan dengan berlakunya Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh dan Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Negara BUMN No. S-510/MMBU/2002 tentang Pemberdayaan Serikat Pekerja.

As a company that values compliance of the regulations and legislation since 2002, the Company has allowed the presence of a Worker’s Union (Sekar) in the Company. This is in line with the introduction of the Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 2000 on Workers Union/Labor Union and the Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2003 on Labor, as well as pursuant to the Circular letter of the State Minister of SOE No. S-510/M-MBU/2002 on the Empowerment of Workers Union.

Dalam kurun waktu sejak berdirinya Sekar, perusahaan telah melakukan berbagai upaya pemberdayaan Sekar baik dalam kedudukannya sebagai organisasi maupun secara individual. Secara organisasi dengan mengikutsertakan Sekar dalam pembahasan pembaharuan Peraturan Perusahaan. Sedangkan secara individu melalui pembinaan dan pengembangan terkait dengan kedudukannya selaku karyawan perusahaan. Dengan melalui 2 (dua) jalur pembinaan dan pengembangan tersebut, maka sejak tahun 2002 tidak pernah terjadi hal-hal yang negatif dalam hubungan industrial antara perusahaan dengan Sekar sebagai suatu organisasi maupun antara perusahaan dengan individu anggota Sekar, yang nota bene merupakan karyawan perusahaan.

In the period since the establishment of Sekar, the company has undertaken various efforts to empower Sekar’s position as an organization and as an individual. As an organization Sekar was included in the forum of discussion for the Regulations of the Company, while as an individual through training and development related to its position as company employees. Since 2002, through these 2 (two) paths of development, there was no negative occurrence in industrial relations between the Company and Sekar as an organization and between companies and individual members of Sekar, who are also the company employees.

Pengikutsertaan Sekar dalam pembaharuan atau revisi Peraturan Perusahaan tersebut tidak terlepas dari spirit harmonisasi hubungan industrial di satu pihak, dan di pihak lain adalah apresiasi perusahaan atas hak-hak Sekar yang diperbolehkan dan dilindungi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan. Selain daripada itu dikandung makna pula sebagai implementasi GCG, yang salah satu prinsip di dalamnya adalah transparansi.

Sekar’s participation in the renewal or revision of the Company’s Regulations as above was done in the industrial relations spirit of harmony on the one hand, and on the other, the Company’s appreciation of Sekar’s rights which was permitted and protected by labor laws. Other than that it also means implementing one of GCG principles i.e. transparency.



71

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility

72

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BEI berkewajiban untuk melaksanakan kepedulian sosial berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 yang diperbaharui pada tanggal 27 April 2007 dalam bentuk Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. Setiap tahun Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menetapkan besarnya penyisihan dari keuntungan bersih BEI untuk pelaksanaan Kepedulian Sosial ini

As a state-owned company, BEI is obliged to implement social care based on the regulation of the Minister of State Owned Enterprises No. PER-05/MBU/2007 in the form of Partnership Program and Community Development Program. Each year the General Meeting of Shareholders determines the amount of allowance from BEI’s net profits that is to be used for the implementation of this social care program.

Pelaksanaan Program Kemitraan dengan Usaha Kecil bertujuan agar mereka menjadi tangguh dan mandiri melalui pemberian pinjaman untuk membiayai modal kerja dan / atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan nilai penjualan dan memperluas wilayah pemasaran. Usaha kecil yang menjadi Mitra Binaan BEI juga dapat menikmati pembinaan dalam berbagai aspek antara lain peningkatan penguasaan aspek keuangan, peningkatan kemampuan Manajemen dalam mengelola usaha, perluasan pemasaran dan upaya-upaya peningkatan produktifitas dan kualitas produk.

The Partnership Program with Small Scale Businesses is intended to enable the small-scale business sector to become stronger and more self-reliant. The program is implemented by providing loans for working capital and/or the purchase of fixed assets to improve sales and expand marketing. Small-scale businesses that have become Partners of BEI can also take advantage of support in various aspects, among others, improvement of skills in finance and the management of business, expansion of marketing, as well as efforts to improve productivity and product quality.

Kepedulian sosial BEI dalam bentuk Program Bina Lingkungan diselenggarakan dalam upaya membantu perbaikan kondisi sosial masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pemberian bantuan/hibah kepada korban bencana alam, pendidikan dan atau pelatihan, peningkatan kesehatan, pengembangan/perbaikan sarana dan prasarana umum, perbaikan sarana ibadah dan pelestarian alam.

The social responsibility of BEI to assist in improving the social welfare conditions in society is undertaken in the form of the Community Development Program. The Community Development Program is implemented by providing assistance/grants to victims of natural disasters, education and/or training programs, healthcare improvement, development/ improvement of public facilities and infrastructure, worship facilities and environment preservation.

Penentuan prioritas dalam penentuan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

Placing Priorities in the Partnership and Community Development Program

Mengingat ruang lingkup program kepedulian sosial masyarakat ini mencakup aspek yang cukup luas, sementara sumber dana yang tersedia terbatas, maka BEI membuat prioritas pelaksanaan Program

Given the wide scope of social community program, whilst having limited source of funds, BEI has prioritized the implementation of the Program for


Kemitraan maupun Program Bina Lingkungan ini dengan fokus kegiatan sebagai berikut: • Dukungan perbaikan perekonomian melalui pengembangan usaha • Peningkatan keterampilan dan pengetahuan (capacity building) usaha kecil serta generasi muda guna membangun akses kepada pekerjaan dan penciptaan kewirausahaan serta lapangan pekerjaan • Pengembangan sarana dan prasarana kegiatan perekonomian

Partnership and Community Development focusing on activities as follows: • Support improvements to the economy through business development • Increase knowledge and skills (capacity building) of small businesses and youths to develop access for jobs, entrepreneurship and employment

Pelaksanaan Program Kemitraan (PK) tahun 2008

Implementation of the Partnership Program in 2008

Target penyaluran PK pada tahun 2008 adalah sebesar Rp10 miliar atau sama dengan target penyaluran PK tahun 2007. Sementara realisasi penyaluran PK tahun 2008 adalah sebesar Rp11,3 miliar atau 113 % lebih tinggi dibandingkan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2008. Outstanding pembiayaan PK tahun 2008 mencapai Rp17,4 miliar.

The target disbursement for Partnership Program in the year 2008 amounted to Rp10 billion or similar compared to that of 2007. While actual disbursement of the Partnership Program in 2008 was Rp11.3 billion, which was 11.3% higher than the 2008 Work Plan and Budget. The total outstanding financing of the Partnership Program amounted to Rp 17.4 billion as at year-end 2008.

Mitra Binaan PK BEI tersebar di berbagai propinsi dan kabupaten mulai dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Mitra Binaan/Debitur PKBL BEI sangat bervariasi baik individu maupun yang ada keterkaitan usaha serta berorientasi ekspor antara lain Petani edamame di daerah Jember yang mengekspor edamame ke Jepang melalui perusahaan inti, serta plasma pengrajin pakaian muslim di Tasikmalaya yang mengekspor produknya ke Malaysia melalui perusahaan intinya. Jumlah Mitra Binaan tahun 2008 adalah 238 usaha kecil.

BEI partners in the Partnership Program are scattered in various provinces and districts from DKI Jakarta, West Java, Central Java, Yogyakarta and East Java, Bali and West Nusa Tenggara (NTB). Partner/debtor PKBL BEI varies in nature both as individuals and those related to export-oriented businesses, for example, from baby soybeans (edamame) farmers in Jember that exports the edamame to Japan via the core company, to the Muslim garment maker in Tasikmalaya who exports the products to Malaysia through its core company. The number of partners in 2008 was 238 small businesses.

• Expansion and development of infrastructure facilities and economic activities


73

74

Pelaksanaan Program Kemitraan berdasarkan falsafah selektif dan aman, antara lain melalui strategi outsourcing, yaitu kerjasama dengan lembaga pembina usaha kecil yang kredibel dan mempunyai bussiness linkage, yaitu kerjasama dengan usaha menengah dan besar yang bertindak sebagai penjamin, serta kerjasama dengan BUMN yang memiliki hubungan dengan usaha kecil yang memiliki sasaran Program Kemitraan.

The implementation Partnership Program is based on the selective and prudent philosophy, for example, through outsourcing strategy by cooperating with small business that are credible and have good business linkage i.e. in cooperation with the medium and large businesses that act as the guarantor, as well as cooperating with the state-owned companies (BUMN) that has a relationship with small businesses that have Partnership Program targets.

Pelaksanaan Program Bina Lingkungan (BL) tahun 2008

Implementation of Community Development Programs in 2008

Pola penyaluran dana untuk program BL dilaksanakan melalui kerjasama dengan berbagai pihak, baik penyaluran bantuan secara langsung maupun melakukan kerjasama dengan lembaga yang kredibel, dengan total penyaluran sebesar Rp2,6 miliar atau 18% lebih tinggi dari penyaluran BL tahun 2007 sebesar Rp2,2 miliar. Penyaluran BUMN Peduli (program dengan prakarsa Menteri Negara BUMN) sebesar Rp1,8 miliar atau 416% dari penyaluran BUMN Peduli tahun 2007 sebesar Rp75 juta. Realisasi program BL pada tahun 2008 mencapai 68% dari target mengingat BEI masih lebih fokus kepada program peningkatan Capacity Building generasi muda yang membutuhkan untuk membantu mereka memperoleh pekerjaan dan penghasilan dengan harapan selain mampu mensejahterakan dirinya, juga akan mampu mensejahterakan keluarga dan lingkungannya.

The pattern of disbursement of funds for the Community Development program is implemented through cooperation with various parties, be it through direct aid or with a credible institution, with a total distribution of Rp 2.6 billion or 18% higher than the distribution of Community Development in 2007 of Rp 2.2 billion. The distribution of BUMN Peduli (cares), a program initiated by Minister of State-Owned Enterprise/SOE, amounted to Rp1.8 billion or 416% of the total distribution from BUMN Peduli in 2007 of Rp 75 million, the Realized Community Development program in the year 2008 reached 68% of the target, bearing in mind that BEI was still more focused on increasing the Capacity Building program of the youth generation who need help to get employment and earnings in the hopes that they will not only be able to improve their welfare, but also their family and environment.

Berdasarkan jenis kegiatan, pelaksanaan program BL pada tahun 2008 tidak jauh berbeda dengan tahun 2007 meliputi sebagian besar digunakan untuk pendidikan dan pelatihan, kemudian pengembangan sarana dan prasarana serta bantuan kepada korban bencana alam.

Based on the different types of activities, the implementation of the Community Development Program in 2008 was not that far different from 2007, covering in large part Education and Training, Expansion and Development of infrastructure facilities and aid to victims of natural disasters.

Pendidikan dan Pelatihan

Training and Education

Berdasarkan informasi dari lembaga pendidik keterampilan bekerja diketahui bahwa keterampilan dan keahlian bekerja dalam Industri Garmen dan Perusahaan Permesinan & Elektronik serta mekanik Sepeda Motor merupakan sektor yang masih terbuka peluangnya untuk dapat dimasuki oleh

Based on information from vocational training centers, it was found that the working skills and expertise in the industries of Garment, Machinery & Electronics Company, as well as Motorcycle mechanics are sectors where opportunity is still open for the workforce to go into. Even though there is


angkatan kerja. Meskipun suplai para lulusan SLTA cukup banyak namun kualitas lulusan SLTA bahkan SMK sekalipun masih belum siap pakai.

a big supply of high school graduates, the quality of these graduates and even those from vocational schools (SMK), are still not up to standards.

Menyadari problema yang dihadapi oleh generasi muda lulusan SLTA terlebih bagi mereka yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, maka BEI melakukan kerjasama dengan International Garment Training Center (IGTC) di Sentul, Jawa Barat untuk pendidikan di bidang garmen, dan dengan Surakarta Competency and Technology Center (SCTC) di Solo, Jawa Tengah untuk pendidikan mekanik permesinan, welder dll, dengan PT Meranti Magsaysay Jakarta untuk pendidikan crew Kapal Pesiar (F&B dan House Keeping) dan dengan Hartomo Mechanical Traning Center (HMTC) di berbagai ibu kota propinsi untuk pendidikan mekanik sepeda motor.

Recognizing the problems faced by youths graduating from high school especially for those who come from low-income families, BEI is cooperating with the International Garment Training Center IGTC in Sentul, West Java, for education in the field of Garment, and with the Surakarta Competency and Technology Center (SCTC ) in Solo, Central Java ,for education of mechanics, welders etc., with PT Meranti Magsaysay Jakarta for the education of crews for pleasure boats (F & B and House Keeping) and with Hartomo Mechanical Training Center (HMTC) in various provincial capitals for motorcycle mechanics training.

Pada tahun 2008 BEI telah memberikan bantuan beasiswa pendidikan kepada generasi muda dengan mengutamakan yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dengan total sebanyak 210 siswa dididik di IGTC Sentul, sebanyak 30 siswa dididik di SCTC Solo, sebanyak 16 siswa dididik di PT Meranti Magsaysay, sebanyak 125 siswa dididik di HMTC Cabang Jakarta, Cirebon, Semarang, Yogyakarta, Malang, Padang dan Bali. Total penerima hibah mencapai 380 siswa.

In 2008 BEI provided scholarship assistance for the education of youths who come from families that are economically less well off, with a total of 210 male and female youths educated in the IGTC Sentul, as many as 30 young people educated in the SCTC Solo, 15 youths educated in the PT Meranti Magsaysay, 125 youths educated in HMTC branches in Jakarta, Cirebon, Semarang, Yogyakarta, Malang, Padang and Bali. Total grant recipients reached 380 youths.

Pada tahun 2008 BEI memberikan beasiswa kepada mahasiswa berprestasi namun mempunyai kendala dalam memenuhi kebutuhan biaya pendidikan total sebanyak 119 mahasiswa IPB Bogor .

In 2008 BEI provided scholarships to accomplished undergraduates who are unable to pay for their education fees to 119 IPB Bogor students.

Semua siswa yang dididik di IGTC dalam program PMF (Pattern Maker, Marking and Finishing) selama 4 bulan, MMQ (Marketing Merchandising and Quality Assurance) selama 8 bulan, dan setelah lulus maka mereka akan disalurkan untuk bekerja di perusahaan garmen yang tersebar di daerah Jakarta dan Tangerang. Demikian halnya mereka yang dididik di SCTC selama 9 bulan.

All students who are educated in IGTC in the PMF (Pattern Maker, Marking and Finishing) program for 4 months, MMQ (Marketing and merchandising Quality Assurance) for 8 months will be spread out to work in a garment company in the Jakarta and Tangerang area after graduating. This is similar for those who are educated in SCTC for 9 months.


75

76

Siswa yang dididik di HMTC selama 4 bulan dan setelah lulus maka mereka akan disalurkan untuk bekerja di bengkel – bengkel motor yang tersebar di daerah seluruh Indonesia dan ada pula yang berwiraswasta. Demikian halnya para siswa yang dididik di PT Meranti Magsaysay selama 2 bulan dan setelah lulus maka akan ditempatkan untuk bekerja sebagai crew kapal pesiar yang berpusat di Italia.

Students who are educated in HMTC for 4 months will, after graduating, be assigned to motorcycles workshops throughout the country as well as private ones. Similarly, students educated in the PT Meranti Magsaysay for two months after graduating will be placed to work as crew on pleasure boats based in Italy.

Total penerima beasiswa BEI baik lulusan SLTA maupun mahasiswa pada tahun 2008 adalah sebanyak 499 orang yang tersebar dari daerah seluruh Indonesia.

Total recipients for BEI scholarship both for college students and graduates in the year 2008, were 499 people from various regions all over Indonesia.

Berbagai Bantuan untuk Masyarakat yang membutuhkan dan Perbaikan Lingkungan

Various Assistance for the needy and Community Improvements

BEI memberikan bantuan kaki palsu kepada masyarakat yang membutuhkan bekerjasama dengan Yayasan Kick Andy di Metro TV melalui program 1.000 kaki palsu, bantuan dalam rangka bulan Ramadhan kepada 3 Panti Asuhan di Jakarta, bantuan sembako sebanyak 500 paket untuk masyarakat tidak mampu di wilayah Jakarta Selatan, bantuan untuk penyelenggaraan festival Wayang di Yogyakarta, bantuan pengadaan sajadah untuk masjid di Gedung Kantor Pemasaran Surabaya dan Program Gerakan Penanaman Pohon para Karyawan BEI sebanyak 849 pohon.

BEI provides assistance for people who need artificial limbs (Prosthetics) by working together with the Kick Andy Foundation on Metro TV through 1,000 Prosthetics program, in commemorating the month of Ramadhan to 3 orphanages in Jakarta, Food Aids of 500 packages to disadvantage people in South Jakarta , aid in organizing a Puppet Festival in Yogyakarta, aid in providing prayer mats (sajada) for a mosque in Surabaya Office Marketing Program and the Tree Planting Program Movement for BEI employees, for as much as 849 trees.

SK PKBL BEI sebagai Ketua Koordinator BUMN Peduli Pendidikan

BEI PKBL Decree as Executive Coordinator of BUMN Peduli Training

Model Program bantuan Bina Lingkungan BEI kepada generasi muda, melalui peningkatan Capacity Building for Employment, kemudian dijadikan Program Nasional oleh Menteri Negara BUMN.

BEI’s program for Community Development assistance to youths is modeled through the improvement of Capital Building for Employment, which was then made into a National Program by the Minister of State for BUMN.

BEI bersama-sama PT Jamsostek dan Pelindo II ditunjuk oleh Menteri Negara BUMN dalam Surat No. S-535/MBU/2008 tanggal 17 Juni 2008 sebagai Koordinator Pelaksana program BUMN Peduli Pendidikan/Pelatihan mewakili

BEI together with PT Jamsostek and Pelindo II was appointed by the Minister of State for BUMN letter S-535/MBU/2008 dated 17 June 2008 as Executive Coordinator of the program BUMN Peduli Education/ Training representing 140 BUMN fund raisers


140 BUMN penyandang dana BUMN Peduli dengan nilai seluruh program tersebut adalah Rp20.643.986.160,- dimana program-program yang selama ini telah dijalankan oleh PKBL BEI diangkat menjadi program Nasional. Program-program tersebut adalah:

of BUMN Peduli funds, with a total value of the aforementioned program of Rp20,643,986,160.- and have been carried out by BEI PKBL, was elevated to become a national program, in which the programs are:

a. Pendidikan dalam bidang Garmen bekerjasama dengan International Garment Training Centre (IGTC) untuk 240 siswa. b. Pendidikan dalam bidang Mekanik Sepeda Motor bekerjasama dengan Hartomo Mechanical Training Centre (HMTC) untuk 200 siswa. c. Pendidikan dalam bidang Mekanik Permesinan bekerjasama dengan Surakarta Competency and Technology Centre (SCTC) untuk 120 siswa d. Pendidikan dalam bidang las, drafter, operator mesin bubut dan teknisi otomotif bekerjasama dengan Balai Besar Latihan Kerja Industri (BBLKI) Serang untuk 120 siswa. e. Pendidikan dalam bidang pelatihan untuk 1.500 guru Fisika SMP/MTs. dengan metoda Gasing (Gampang, Asik dan Menyenangkan) bekerjasama dengan Yayasan Surya Institute (YSI).

a. Training in the Garment sector in collaboration with the International Garment Training Center (IGTC) for 240 students. b. Training in the field of Motorcycle Mechanics in collaboration with Hartomo Mechanical Training Center (HMTC) for 200 students. c. Training in the field of welding in cooperation with the Surakarta Competency and Technology Center (SCTC) for 120 students d. Training in the field of welding, drafter, lathe machine operator and automotive technicians working with the Balai Besar Latihan Kerja Industri (BBLKI), Serang for 120 students. e. Training in the field of Physics for 1,500 teachers in Junior High School and MTs, with easy, cool and Fun method (Gampang, Asik dan Menyenangkan - GASING) in collaboration with Yayasan Surya Institute (YSI).

Kepedulian sosial yang dilakukan oleh BEI melalui SK PKBL dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 Tanggal 27 April 2007 dalam bentuk Program Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Koperasi serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Social awareness that is being carried out by BEI through SK PKBL was done in accordance with the Regulations of the Minister of BUMN No PER-05/ MBU/2007 Dated 27 April 2007 on the Partnership Program with Small Businesses and Cooperatives and Community Development Program (PKBL).

Tujuan Program Kemitraan dengan Usaha Kecil/ Koperasi melalui pemberian kredit ringan agar UMKM dapat tumbuh cepat, tangguh dan mandiri sedangkan Program Bina Lingkungan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat menjadi lebih baik.

The aim of Partnership Program with Small businesses / Cooperatives through the provision of soft loans so that SMEs can grow fast, strong and independent whilst the Community Development Program in the form of public efficiency aims to improve social conditions.


77

Restrukturisasi Kredit Loan Restructuring

78

Pengelolaan kredit bermasalah di BEI dilakukan oleh Unit Kerja tersendiri yaitu Satuan Kerja Restrukturisasi Kredit (RSK).

The managing of Non Performing Loan at BEI is conducted by special working unit, which is the Credit Restructuring Working Unit (RSK).

Unit Kerja ini memiliki visi menjadi unit yang mampu memperbaiki dan menjaga kualitas kredit agar BEI dapat meminimalkan atau terhindar dari risiko kerugian.

This Working unit has the vision to become a unit that is capable of improving and maintaining BEI’s credit quality to mitigate potential loss.

Selain itu tugas unit ini adalah melakukan restrukturisasi kredit terhadap Debitur yang masih memiliki prospek usaha, baik yang telah atau diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit, sehingga dapat kembali menjadi kredit yang sehat.

Furthermore, this unit’s task is to execute loan restructuring to a prospective debtor, both to those of whom which had or will be having a difficulty in settling their payment and/or loan fee, and regain its condition to a sound loan condition.

Kebijakan strategis yang dilaksanakan adalah melakukan penanganan Restrukturisasi Kredit secara efisien (ex officio) dengan melibatkan berbagai unit kerja terkait proses pemberian kredit, sehingga diharapkan penanganan restrukturisasi dapat dilakukan secara komprehensif sesuai kompetensi dari masing-masing anggota untuk memperoleh hasil restrukturisasi yang optimal.

The strategic policy that is carried out, is by executing Restructuring Loans efficiently (ex officio) and involving various units in the loan process so that its is expected that the handling of this restructuring can be done comprehensively according to the competency of each member to obtain optimal results.

Secara umum proses restrukturisasi tahun 2008 dapat dilakukan secara optimal, dimana Debitur secara bertahap dapat melakukan pemulihan usaha dan melakukan pembayaran kewajiban sesuai jadwal yang ditetapkan. Khusus untuk penanganan atas Kredit Bermasalah yang telah sampai tahap Likuidasi Aset telah sampai pada penanganan oleh Kurator, mengingat Debitur yang bersangkutan dalam kondisi Pailit.

In general, the process of restructuring in 2008 can be done optimally, whereby Debtors can gradually recover their businesses and make loan payments as scheduled. Specifically in cases of bad debts that have reached the phase of Asset Liquidation, these were handled by the Receiver, bearing in mind the Debtor in question is in bankruptcy receivership.

Kendala yang dihadapi oleh Perusahaan adalah apabila terjadi peningkatan Portofolio Kredit Bermasalah, maka penanganan secara ex Officio akan sulit dilakukan.

The constraints facing by the Company is whenever the portfolio on non-performing loans increases, then the handling through ex Officio means will be difficult to undertake.

FUNGSI-FUNGSI POKOK : • Merumuskan konsep dan memberikan usulan penyempurnaan Kebijakan Umum Restrukturisasi Kredit secara berkesinambungan untuk ditetapkan oleh Sub Komite Kebijakan Kredit. • Menyempurnakan Standard Operating Procedures (SOP) restrukturisasi kredit

Principal functions: • Formulate concepts of debt restructuring policy on an ongoing basis to be fixed by the Loan Policy Sub Committee.


• Improve the Standard Operating Procedures (SOP) for loan restructuring

• Menyusun Action Plan proses restrukturisasi kredit debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, dan telah atau diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit • Mengajukan usul bentuk restrukturisasi kredit kepada Komite Kredit • Melaksanakan restrukturisasi kredit sesuai keputusan Komite Kredit • Melakukan dokumentasi dan administrasi kredit bermasalah • Melakukan pemantauan dan evaluasi ulang terhadap kredit yang telah direstrukturisasi • Menyusun laporan kepada Bank Indonesia mengenai seluruh kredit yang direstrukturisasi setiap bulan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan. • Melakukan negosiasi dengan debitur dalam setiap tahapan restrukturisasi kredit sesuai dengan batasan kebijakan yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan Kredit.

• Prepare Action Plan for loan restructuring process for borrowers that still have good business prospects, and have or will have difficulty in principal payments and / or paying interests.

Transformasi BEI menjadi Indonesia Eximbank

Transformation of BEI into Indonesia Eximbank

Ke depan, dalam rangka menjadi Indonesia Eximbank, kebijakan penanganan Kredit Bermasalah akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Going forward, in order to become the Indonesia Eximbank, certain policy to handle the Non Performing Loan would be stated on Rules and Regulations of the Minister of Finance (PMK).

RSK juga akan menyusun Pedoman Kerja unit Organisasi untuk penanganan Kredit Bermasalah sehingga restrukturisasi kredit dapat dilakukan secara efektif dan efisien serta dapat memperoleh hasil Recovery yang optimal.

RSK would also formulate the Working unit Guideline to handle the Non Performing Loan so that the credit restructuring could be implemented in an effecitive and efficient manner to receive an optimum recovery results.

• Submit proposals for restructuring loans to the Loan Committee • Implement loan restructuring according to the decisions of the Loan Committee • Documentation and administration of bad debts • Monitoring and re-evaluating loans that have been restructured • To deliver monthly reports on restructured loans to Bank Indonesia, at the latest 10 (ten) working days after the end of the related reporting month.

• To negotiate with borrowers at every stage of loan restructuring according to the policy constraints established by the Loan Policy Committee.


79

Sebagai salah satu pusat keuangan dunia yang ditopang oleh cadangan minyak bumi yang berlimpah, Uni Emirat Arab yang berpenduduk 5,4 juta jiwa dengan produk domestik bruto senilai US$193 miliar di tahun 2007, kini tengah mengalami ‘boom’ kegiatan konstruksi secara besar-besaran.

AS one of the financial centers of the world that is backed by significant crude oil reserves, the United Arab Emirates with a population of approximately 5.4 million people and gross domestic product of US$193 billion in 2007, has recently enjoyed a major construction boom.

Kegiatan tersebut memberi peluang bagi Indonesia untuk mengekspor hasil industri tembaga dan produk-produk interior bangunan lainnya. Tidak ketinggalan, Indonesia pun ‘mengekspor’ tenaga kerja konstruksi ke Uni Emirat Arab.

These activities provide an opportunity for Indonesia to export industrial metals as well as other building and interior materials. Coincidingly, Indonesia also ‘exports’ construction workers to the United Arab Emirates.

United Arab

80

Emirates Laporan Tahunan 2008 Bank Ekspor Indonesia

HUKUM Legal

Divisi Hukum secara struktur terdiri atas Departemen Hukum Bisnis dan Tim Kerja Hukum Korporasi, dengan area dan tanggung jawab sebagai berikut:

The Legal Division consists of a Legal Business Department and a Corporate Legal Teamwork, with their roles and responsibilities as follows:

Departemen Hukum Bisnis: • Mengamankan risiko hukum dalam pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan terutama terkait aktivitas pemberian fasilitas kepada debitur, bank pelaksana maupun dalam rangka penerimaan fasilitas baik yang berbasis konvensional maupun syariah. • Mengamankan dan menyelesaikan masalah hukum yang timbul baik yang berbasis konvensional atau syariah termasuk penyelesaian fasilitas yang bermasalah. • Mengelola proses pekerjaan dengan benar dan efisien sesuai dengan Pedoman Kerja Unit (yaitu dengan memantau pemenuhan kewajiban tugas pekerjaan atas seluruh permintaan yang ada dari Manajemen dan Unit Kerja lain). • Mengembangkan kompentensi SDM di Departmen Hukum Bisnis secara optimal.

Legal Business Department • To secure legal risk within the implementation of the Company’s performance related to the activities of providing facilities to debtor, executing banks and receiving both conventional and sharia based facilities.

Tim Kerja Hukum Korporasi: • Membantu Penyelesaian dan Penyusunan RUU LPEI berikut peraturan pelaksanaanya. • Melaksanakan fungsi pengamanan risiko hukum dalam pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan terutama yang terkait dengan aktivitas di luar pemberian fasilitas kepada debitur, bank pelaksana maupun dalam rangka penerimaan fasilitas yang berasal dari bisnis konvensional maupun syariah. • Mengkompilasi dan mensosialisasikan peraturan terkait dengan bidang perbankan dan perdagangan. • Mengembangkan kompentensi SDM di Tim Kerja Hukum Korporasi secara optimal. • Mengelola proses pekerjaan dengan benar dan efisien sesuai dengan Pedoman Kerja.

• To secure and mitigate legal issues pertaining to all conventional and sharia based issues including the mitigation of non performing facilities. • Managing work process in a rightfull and efficient manner in accordance with the Working Unit Guidelines (conducted through a complete evaluation towards all requirement from the Management and other Working Unit). • To enhance an optimum competencies of its Human Resources within Legal Business Department. Corporate Legal Teamwork • To assist the completion and formulation of the LPEI Bill including the overall implementation regulation. • To execute the precautionary function of legal risk within the implementation of the Company’s business process, especially those which relate to facilities provided to debtors, executing banks and receiving both conventional and sharia based facilities. • Compiling and socializing the regulations related to the banking and trading sectors. • To enhance an optimum competencies of its Human Resources within Legal Business Department, • Managing work process in a rightfull and efficient manner in accordance with the Working Unit Guidelines.


81

82

Peraturan perundang-undangan terbaru yang berpengaruh signifikan terhadap BEI adalah Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (UU LPEI), dengan perubahanperubahan yang harus diperhatikan sebagai berikut:

The latest regulation that significantly affect BEI is the Act of LPEI, with changes that must be observed as follows:

. Dengan persetujuan DPR RI pada Sidang Paripurna 16 Desember 2008 atas RUU LPEI, , maka status PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) sebagai bank umum akan berubah menjadi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang merupakan lembaga khusus (sui generis) yang beroperasi independen berdasarkan Undang-Undang tersendiri (Lex Specialis) dan memiliki sifat sovereign status yang secara kelembagaan tidak tunduk pada peraturan perundang-undangan tentang perbankan, Badan Usaha Milik Negara, lembaga pembiayaan atau perusahaan pembiayaan, dan usaha perasuransian. . Sebagaimana diatur oleh Undang-Undang LPEI, paling lama 9 (sembilan) bulan sejak UndangUndang ini disahkan, LPEI telah beroperasi dan dengan beroperasinya LPEI, a. PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) dinyatakan bubar dan semua aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) menjadi aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum LPEI; b. semua pegawai PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) menjadi pegawai LPEI.

1. With the approval by the House of Representatives of the Republic of Indonesia at the plenary session on 16 December 2008 on the LPEI Bill, the status of PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) as a bank that will transform to Indonesia Eximbank (LPEI) which is a special institution (sui generis), operating independently based on a special law (Lex specialists) with sovereign status and is not subject to the regulations on banking, state-owned companies, financial institutions, and insurance business.


2. As regulated by UU LPEI , within 9 (nine) months after the law was approved, LPEI must be in operations, and with commencing its operations, a. PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) will be dissolved and all assets and liabilities and legal rights and obligations of PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) will become the assets and liabilities and the legal rights and obligations of LPEI; b. All employees of PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) will become employees of LPEI.

Proses Pembahasan RUU LPEI di Tahun 2008 sampai dengan tahap pengesahan Sidang Paripurna DPR: No

The process of LPEI Bill and the approval by the Plenary Meeting of the House Representatives in 2008:

Kegiatan Pembahasan Discussion Activities

Para Pihak Parties

Tanggal Date

1

Penyampaian Keterangan Pemerintah kepada Panitia khusus (Pansus) RUU LPEI atas RUU LPEI Government Presentation of the Indonesia Eximbank Bill to the Special Committee Meeting for LPEI Bill

• Menteri Keuangan | Minister of Finance • Pansus RUU LPEI | Special Committee for LPEI Bill

17 Januari 2008

2

Tanggapan Fraksi-fraksi terhadap Keterangan Pemerintah Opinion from fractions towards the Government’s Statement

• Menteri Keuangan | Minister of Finance • Pansus RUU LPEI | Special Committee for LPEI Bill

30 Januari 2008

3

Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bank Devisa, Asuransi Ekspor Indonesia dan Para Pakar/Akademisi dari Universitas Indonesia, IPB

• Pansus RUU LPEI | Special Committee for LPEI Bill • Perbankan | Banking • Pakar/Akademisi | Expertise/Academies

31 Januari 2008

dan UGM untuk mencari masukan terhadap RUU LPEI. Hearing between Bank Devisa, Indonesian Export Insurance and Practitioners/Acedemies from University of Indonesia, IPB and UGM to find solutions towards the LPEI Bill 4

Jawaban Pemerintah terhadap pandangan/ tanggapan fraksi-fraksi atas RUU LPEI Comment from the Government on fraction’s opinion towards the LPEI Bill

• Menteri Keuangan | Minister of Finance • Pansus RUU LPEI | Specia l Committee for LPEI Bill

13 Februari 2008

5

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Persepatuan Indonesia, Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia, Gabungan Perindustrian Pengrajin Persepatuan Seluruh Indonesia, Gabungan Perusahan Karet Indonesia Hearing with the Indonesian Footwear Association, Indonesian Tyre Maker Association, All-Indonesia Association of Fottwear Crafters, Indonesian Association of Rubber Producers

• Asosiasi Persepatuan Indonesia, • Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia • Gabungan Perindustrian Pengrajin Persepatuan Seluruh Indonesia • Gabungan Perusahan Karet Indonesia

13 Februari 2008

6

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi-asosiasi untuk mencari masukan terhadap RUU LPEI Hearing with various industry associations in finding the solutions towards the LPEI Bill

• Pansus RUU LPEI l Special Committee for LPEI Bill • Asosiasi Eksportir Perkulitan Indonesia • Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia • Asosiasi Industri Permbelan dan Kerajinan Indonesia • Asosiasi Pengusaha Kayu Gergajian • Kayu olahan Indonesia | Indonesian Wood Process • Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia • Asosiasi Eksportir Lada Indonesia • Asosiasi Eksportir Gula Indonesia • Asosiasi Teh Indonesia • Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia • Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia • Asosiasi Niaga Pupuk Indonesia • Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia • Asosiasi Rumput Laut Indonesia

14 Februari 2008 27 Februari 2008 28 Februari 2008, dan 12 Maret 2008


83

• Himpunan Pengusaha Penangkapan Udang Indonesia • Asosiasi Pertekstilan Indonesia • Asosiasi Produsen Garmen Indonesia • Asosiasi Produsen Synthetic Fiber Indonesia • Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia • Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia • Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia • PT Chandra Asri. • Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia • Asosiasi Pengusaha Indonesia • Gabungan Perusahaan Eksportir Indonesia Himpunan Industri Kecil Seluruh Indonesia • Himpunan Pengusaha Muda Indonesia • Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia • Induk Koperasi Wanita Pengusaha Indonesia

7

Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Negara BUMN, Menteri Perdagangan RI dan Menteri Perindustrian RI. Working Meeting with the Ministry of State Owned Enterprise (BUMN), the Ministry of Trade and the Ministry of Industry of the Republic of Indonesia

• Pansus RUU LPEI | Special Committee for LPEI Bill • Kementerian BUMN | Ministry of State-Owned Enterprise • Departemen Perdagangan RI | Ministry of Trade of the Republic of Indonesia • Departemen Peridustrian RI | Ministry of Industry of the Republic of Indonesia

13 Maret 2008

8

RDP dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kepala Badan Pengembangan Ekspor Nasional, Dirjen Bea dan Cukai, Dirjen Pajak dan BPS (Biro Pusat Statistik) Hearing with the Directorate General of Foreign Trade, Head of National Agency for Export Development, Directorate General of Custom and Excise, Directorate General of Taxes and Central Bureau of Statistics.

• Pansus RUU LPEI | Special Committee for LPEI Bill • Dirjen Perdagangan Luar Negeri | Directorate General of Foreign Trade • Kepala Badan Pengembangan Ekspor Nasional | Head of National Agency for Export Development • Dirjen Bea dan Cukai | Directorate General of Custom • Dirjen Pajak | Directorate General of Taxes • Biro Pusat Statistik | Central Bureau of Statistics • Direksi | The Board of Directors

26 Maret 2008

9

RDP dengan dan PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) Hearing with PT Bank Ekspor Indonesia (Persero)

• Pansus RUU LPEI | Special Committee for LPEI Bill • PT Bank Ekspor Indonesia (Persero)

27 Maret 2008

10

Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan RI untuk: - Penyusunan Jadwal - Pembahasan Mekanisme - Lain-lain Hearing with the Minister of Finance RI for: - Schedule Arrangement - Mechanism Discussion - etc.

• Menteri Keuangan | The Minister of Finance • Pansus RUU LPEI | Special Committee for LPEI Bill

4 Juni 2008

11

Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan RI Hearing with the Minister of Finance RI

• Menteri Keuangan | The Minister of Finance • Pansus RUU LPEI | Special Committee for LPEI Bill

18 Juni 2008

12

Rapat Paripurna pengesahan RUU LPEI menjadi UU LPEI oleh DPR Approval of the LPEI Bill by the Plenary Meeting of the House of Representatives

• Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia • Menteri Keuangan

16 Desember 2008

84


Proses pembubaran BEI dan pendirian Indonesia Eximbank: 1. Berdasarkan Pasal 48 RUU LPEI yang telah disetujui oleh DPR RI, BEI dibubarkan jika LPEI telah beroperasi. Dua syarat yang diatur oleh Undang-Undang yang harus dipenuhi agar LPEI dapat beroperasi: • Anggota Dewan Direktur telah diangkat • Peraturan-peraturan pelaksanaan UndangUndang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia telah ditetapkan.

The dissolution process of BEI and the establishment of Indonesia Eximbank: 1. Based on Article 48 LPEI bill, which has been approved by the DPR RI, BEI is dissolved if LPEI commences operation. Two conditions regulated by the Act that must be met in order for LPEI to operate are: • The appointment of members of the Board of Directors • Regulations for the implementation of the Act of LPEI are in place.

2. Pada tanggal LPEI beroperasi, akan dilakukan RUPS dengan agenda antara lain pembubaran PT Bank Ekspor Indonesia (Persero), Pengesahan Neraca Penutupan BEI dan pegalihan hak serta kewajiban BEI kepada LPEI, peralihan karyawan BEI menjadi karyawan LPEI dan pemberian acquit et de charge kepada Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Ekspor Indonesia (Persero).

2. Once LPEI commences its operations, a General Shareholder Meeting will be done with the an agenda amongst others, of the liquidation of PT Bank Ekspor Indonesia (Persero), validation of the Closing Balance Sheet of BEI, transfer the rights and obligations of BEI to LPEI, transfer of BEI employees to become the employees of LPEI and acquit et de charged to the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Bank Ekspor Indonesia (Persero).

3. Sebagai penegasan LPEI beroperasi, Menteri Keuangan akan menerbitkan Surat/Keputusan yang menginformasikan telah beroperasinya LPEI. Tim Pendukung RUU LPEI dan tugas-tugas pokoknya:

3. The Minister of Finance will issue a letter / decree when LPEI starts its operations.

Sesuai SK No.0009/DIR/02/2006 tentang Tim Persiapan Pembentukan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia tanggal 9 Februari 2006, Tim Pendukung RUU LPEI terbagi menjadi tiga tim sebagai berikut:

According to Decree No.0009/DIR/02/2006 regarding the formation of a team for the establishment of The Indonesia Eximbank on 9 February 2006, there are three teams:

1. Tim Kerja RUU, dengan tugas pokok: • Membantu tugas dan pekerjaan Panitia Antar Departemen dalam merumuskan, mereview draft Kajian Akademik dan RUU tentang LPEI • Menyusun program sosialisasi (public awareness) dalam bentuk penyampaian arah kebijakan transformasi BEI menjadi Indonesia Eximbank kepada stakeholder di dalam dan luar negeri.

1. Working Team for LPEI Bill, with main tasks: • Assisting the task and duty of the InterDepartment team in formulating and reviewing the draft of the Academic Studies and regulations of LPEI • To design public awareness program to domestic and overseas stakeholders

Supporting Team of the LPEI Bill and its main tasks:


85

86

2. Tim Kerja Pengelolaan Bisnis, dengan tugas pokok: • Menyusun dan mengelola portofolio aktiva produktif sesuai target RKAP dan mengembangkan kapabilitas sesuai karakteristik bisnis LPEI yang meliputi pembiayaan, penjaminan, asuransi dan jasa konsultasi. • Menyusun dan menggalang dana dalam bentuk Dana Pihak Ketiga, penerbitan surat berharga, pinjaman yang diterima dan sumber dana lainnya • Mengelola likuiditas secara optimal

2. Business Working Team, with main tasks:

3. Tim Kerja Peningkatan Kapasitas dan Penyempurnaan Proses Bisnis dengan tugas pokok: • Menyusun, mengimplementasi, mengevaluasi, dan menyempurnakan Human Resources Management System. • Membangun character building. • Menyempurnakan proses bisnis.

3. Working team for increased capacity enhancement and Business Process team, with basic tasks: • Prepare, implement, evaluate, and improve the Human Resources Management System.

Pengaruh landasan hukum baru berupa Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia adalah:

The influence of the new LPEI Act are :

1. LPEI dapat berperan dan berfungsi lebih efektif dengan beroperasi secara independen, berdasarkan Undang-Undang tersendiri (Lex specialist), serta memiliki sifat sovereign status. Dengan status tersebut LPEI mempunyai akses pada pendanaan, baik dari sumber resmi maupun dari pasar keuangan global dengan biaya yang relatif lebih rendah. Selain itu sebagai lembaga khusus (sui generis) secara kelembagaan tidak tunduk pada peraturan perundang-undangan tentang perbankan, Badan Usaha Milik Negara, lembaga pembiayaan atau perusahaan pembiayaan, dan usaha perasuransian. Namun dalam menjalankan kegiatan usahanya, LPEI tunduk kepada ketentuan material tentang pembiyaan,penjaminan, dan asuransi sebagaimana diatur dalam Bab Ketigabelas Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang pinjam-meminjam, Bab Ketujuhbelas Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang penanggungan utang, dan Bab Kesembilan Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tentang asuransi atau pertanggungan.

1. LPEI can function more effectively by operating independently, according to its special Act (Lex specialist), and Sovereign status. With this status LPEI have access to funding, both from official sources and from global financial markets with relatively low costs. In a addition, as a special body an institution (sui generis) not subjected to the regulations of banks, State-Owned companies, financial institutions or financing companies, and insurance business. However, in running the business activities, LPEI is subject to certain articles on funding, guarantee, and insurance as stipulated in the thirteenth chapter, of Book Three of the Civil Law regarding borrowing, seventeenth chapter of Book Three on the Civil Law regarding responsibility for debts, and Chapter nine of the First Book of the Code of Business Law regarding insurance or guarantee.


• Establishing and managing a portfolio of assets in accordance with Annual target and to develop the capability in term of financing, guarantees, and insurance. • Fund Raising in term of Third Party Fund, Issuing Securities, Loans and any other sources • Optimal liquidity management

• Develop character building. • Improve the business processes.

2. LPEI dimungkinkan memberikan fasilitas yang lebih lengkap dan dibutuhkan eksportir Indonesia seperti Buyer’s Credit, Asuransi Political Risk, penjaminan untuk proyek di luar negeri, dan lain-lain.

2. LPEI is able to provide more complete facilities that are required by Indonesian exporters such as Buyer’s Credit, Political Risk Insurance, guarantee for overseas project overseas, and others.

3. LPEI sebagai agen Pemerintah dapat membantu memberikan pembiayaan pada area yang tidak dimasuki oleh bank atau lembaga keuangan komersial (fill in the market gap) yang tidak memiliki kemampuan pembiayaan yang kompetitif dan kemampuan menyerap risiko dengan tingkat bunga kompetitif guna pengembangan usaha yang menghasilkan barang dan jasa ekspor dan/atau usaha-usaha lain yang menunjang ekspor.

3. LPEI as a government agency can help fill the market gap by providing assistance for financing in regions not served by commercial banks or financial institutions that lack access to competitive financing and the ability to absorb risks with competitive interest rates for the development of business that produce exported goods and services and/or other business ventures that support export.

4. LPEI berpeluang besar mendapatkan fasilitas funding berjangka waktu panjang, plafond yang besar dan dengan suku bunga rendah dari negara maju, lembaga bilateral, dan lain-lain.

4. LPEI has a greater chance of receiving funding facilities with long term tenors, and large limits with low interest rates from developed countries, bilateral agencies, and the like.

5. LPEI akan lebih fokus dalam menjalankan kegiatan usaha berupa pembiayaan, penjaminan, asuransi dan jasa konsultasi dalam rangka ekspor.

5. LPEI will be more focused in the financing of Indonesian exports, with scope of business encompassing financing, guarantee, insurance and consultancy services.

6. LPEI lebih dipercaya pihak asing untuk bekerjasama karena Pemerintah RI menjamin kekurangan Modal LPEI dan tidak dapat dibubarkan sebagaimana Badan Hukum lainnya.

6. LPEI will be more trusted by foreign parties as a working partner as the Government of Indonesia guaranteed any capital deficiency of LPEI and it may not be dissolved by other legal entities.

7. LPEI dalam menjalankan kegiatan operasionalnya menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, prinsip penerapan manajemen risiko, dan prinsip mengenal nasabah.

7. Ability to provide greater facilities to exporters on the basis of their capability to set its own Prudential norm.

8. Struktur Organisasi LPEI yang menggunakan One Board System dapat mengefektifkan pengambilan keputusan sehingga terjadi kesesuaian antara kebijakan dan pelaksanaan kebijakan.

8. The Organizational Structure of LPEI uses One Board System which is able to make effective decisions leading to the implementation of suitable policies


87

88



89

Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Report

90

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik sangat penting untuk mewujudkan komitmen BEI menjadi bank sehat yang mampu menjaga stabilitas keuangan nasional. Penerapan tata kelola perusahaan juga diyakini mampu menciptakan nilai stakeholder yang berkesinambungan dalam jangka panjang. Untuk itu, BEI senantiasa bersikap profesional dalam mengelola kegiatan usahanya. Hal ini juga dilakukan untuk melindungi kepentingan pemegang saham dan kalangan stakeholder lainnya.

The implementatain of Good Corporate Governance (GCG) is very important to realize the commitment of BEI to be a sound bank that is able to maintain the national financial stability. We also believe that implementation of GCG will lead to long-term value creation for all stakeholders. For that matter, BEI always shows a professional attitude in managing its business activities. This is also carried out to protect the interest of shareholders and other stakeholders.

Melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik, BEI bertujuan bisa meyakinkan para stakeholder bahwa Perseroan dikelola dan diawasi dengan ketat. BEI senantiasa berpegang teguh pada prinsip Tata Kelola Perusahaan yang meliputi keadilan, independen, akuntabilitas, tanggung jawab, kewajaran, disiplin dan tanggung jawab sosial.

Through the implementation of Good Corporate Governance, BEI has an objective to ensure stakeholders that the Company is strictyly to the principles of Good Corporate Governance, namely justice, independence, accountability, responsibility, fairness, discipline and social responsibility.

Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, BEI juga senantiasa mengikuti peraturan perundangundangan yang berlaku. Hal itu dituangkan dalam peraturan internal, yang antara lain (i) mengatur mengenai pemisahan tugas, tanggung jawab dan wewenang antara pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, (ii) keterbukaan informasi, transparansi usaha dan kepatuhan hukum.

BEI always comply with all applicable laws and regulations. This is stated in an internal regulation, which among other regulates (i) the segregation of duties, responsibilities and authority among Shareholders, the Board of Directors, the Board of Commissioners, (ii) information disclosure, business transparency, and legal compliance.

BEI mengakomodasi pula ketentuan yang berkembang dari waktu ke waktu sebagai landasan tata kelola perusahaan. Salah satu ketentuan yang telah diterapkan adalah manajemen risiko sebagaimana rekomendasi Basel Accord II.

BEI also accomodates any stipulation that develops from time to time as a basis of GCG principles. One of the stipulations that have been implemented is risk management as recommended by the Basel Accord II.

Implementasi Tata Kelola Perusahaan

GCG Principles

”Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan wahana bagi BEI dalam upaya menjadi lembaga pembiayaan ekspor yang terpercaya dan mampu meningkatkan kesejahteraan nasional yang dikelola secara profesional demi kepentingan seluruh stakeholder”.

“The implementation of Good Corporate Governance is a means for BEI in the effort to become a trusted eximbank and to contribute to the national welfare through a professional management”.

Dalam kerangka mewujudkan visi tersebut, BEI percaya bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip Tata

In the framework of realizing the vision, BEI believes that the proper implementation of the principles


Kelola Perusahaan yang baik merupakan faktor yang sama pentingnya dengan keberhasilan membukukan kinerja usaha yang positif. Implementasi prinsip GCG bagi BEI bukan sekadar pemenuhan regulasi semata. Lebih dari itu, implementasi tersebut sudah menjadi suatu kebutuhan demi meningkatkan kinerja Perusahaan.Upaya BEI secara berkelanjutan dalam melaksanakan GCG berpegang pada lima prinsip: transparency, accountability, responsibility, independence, dan fairness. Semua prinsip itu dijalankan oleh Manajemen dengan komitmen tinggi.

of GCG is as important as the success of achieving positive business performance. Implementation of GCG has become a necessity to improve the performance of the Company. BEI upholds the five principles of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness. Those principles are implemented by the Management with high commitment.

Prinsip GCG memang telah terimplementasi penuh dalam aktivitas bisnis BEI. Bahkan, Manajemen menganggap perlu melakukan penyempurnaan infrastruktur GCG secara terus menerus agar kapabilitas infrastruktur tetap terjaga. Penyempurnaan Tata Kelola Perusahaan memang merupakan bagian dari seluruh kegiatan operasional BEI saat ini dan di masa depan. Itu semua juga bisa menjadi wahana untuk meningkatkan nilai dan menjamin pertumbuhan jangka panjang yang berkesinambungan. Dengan begitu, reputasi Perseroan turut terjaga.

The principles of GCG have actually been fully implemented in the business activities of BEI. The Management has even seen the necessity of continuing improvements on GCG infrastructure to maintain the capability of the infrastructure. The improvement of Good Corporate Governance is actually a part of all operational activities of BEI at the moment and in the future. It is a mean of improving the value and ensuring long term and sustainable growth. Thus, the reputation of the Company is maintained.

BEI sebagai Bank BUMN merupakan badan hukum yang highly regulated. Sehingga, implementasi GCG beserta praktiknya di BEI tidak hanya mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/ PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 8/14/ PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/ DPNP/2007 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum. Pelaksanaan GCG BEI juga mengacu pada Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007, Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik GCG pada BUMN, serta Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).

As a state owned bank, BEI is a legal entity that is highly regulated. Thus, the implementation of GCG and its practice in BEI do not only refer to the Regulation of Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 as further amended by PBI No. 8/14/PBI/2006 and Circular Letter of Bank Indonesia No. 9/12/DPNP/2007 regarding the implementation of Good Corporate Governance for Commercial Bank. The implementation of GCG also refers to the Limited Liability Company Law No. 40 of 2007, the Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. 117/M-MBU/2002 on the implementation of the GCG practices in State Owned Enterprises and the Regulation of the Capital Market Supervisory Body (BAPEPAM).

Selama tahun 2008, sosialisasi prinsip-prinsip GCG didasarkan pada praktik-praktik terbaik GCG serta kebijakan terkait lainnya. Fungsi corporate values dan corporate behaviors dilaksanakan oleh seluruh jajaran BEI melalui berbagai cara, termasuk

In 2008, the socialization of principles of GCG is based on the best practices of GCG and other related policies. The function of corporate values and corporate behaviors are implemented by all lines of BEI through various means, including socialization in


91

92

melalui sosialisasi di kantor pusat dan kunjungan langsung ke kantor pemasaran dan menggelar training, workshop, dan focus group. Sosialisasi juga dilakukan melalui media seperti buletin internal BEI dan intranet BEI yang bisa diakses oleh seluruh karyawan. Peningkatan pemahaman GCG kepada karyawan BEI dilakukan pula melalui forum–forum diskusi yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Bank Indonesia, dan seminar GCG berskala nasional maupun internasional.

the head office and a direct visit to marketing offices and by holding trainings, workshops and focus group discussions. The socialization is also carried out through media such as internal bulletins and intranet that can be accessed by all employees. The improvement in GCG comprehension among employees of BEI is also carried out through discussion forums that are held by the National Committee for Governance Policy, Bank Indonesia and national and international scale GCG Seminars.

BEI juga telah mengembangkan peraturan internal dalam rangka perlindungan hak-hak pemegang saham, perlakuan yang setara terhadap semua pemegang saham dan stakeholder lainnya, pemisahan tugas, tanggung jawab dan wewenang antara pemegang saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Disamping itu, BEI telah berkomitmen untuk melaksanakan Tata Kelola Perusahaan atau GCG dalam seluruh kegiatan operasionalnya.

BEI has also develop internal regulations in the effort to protect the rights of shareholders, equal treatment to all shareholders and other stakeholders, and segregation of duties, responsibilities and authority among shareholders, the Board of Directors and the Board of Commissioners. In addition, BEI has also made a commitment to implement GCG in all its operational activities.

BEI juga mengembangkan kerangka kerja yang mendukung implementasi Tata Kelola Perusahaan sebagai suatu sistem yang terpadu sesuai rekomendasi Basell Accord II tentang Manajemen Risiko Bank, Arsitektur Perbankan Indonesia, dan Sarbanes Oxley Act. Tentang standar keterbukaan laporan keuangan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatan keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam mengelola Bank.

BEI also develops a framework in support of GCG implementation as an integrated system in accordance with the recommendation of Basell Accord II on Bank’s Risk Management, the Indonesian Bank Architecture and the Sarbanes Oxley Act. The objective is to implement a system of transparency, accountability, responsibility, independence, fairness and prudence in managing the bank.

Manfaat lainnya adalah meningkatnya kinerja, efisiensi dan pelayanan kepada stakeholder perseroan. BEI juga selalu mengupayakan untuk mempermudah perolehan dana pembiayaan yang lebih murah. Penerapan GCG merupakan sebagai upaya preventif agar Perseroan terlindungi dari upaya intervensi eksternal dan tuntutan hukum.

Other benefits are to improve performance, efficiency and services to stakeholders of the Company. BEI also always makes an effort to obtain lower cost funding for its financing facilities. GCG implementation is a preventive effort so that the Company is protected against an external intervention and lawsuit.

Implementasi Tata Kelola Perusahaan di BEI dilakukan melalui kebijakan tertulis berupa: peraturan, dan manual prosedur yang jelas serta komprehensif. Pedoman kerja yang ada di BEI,

The implementation of GCG at BEI is carried out through comprehensive regulations and procedure guidelines. Among the existing work guidelines in


antara lain, yakni Panduan GCG (GCG Code), Panduan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (BOC & BOD Charter), Piagam Komite Audit (Komite Audit Charter), Standar Etik Dan Kebijaksanaan Pertentangan Kepentingan, SOP untuk seluruh unit kerja.

BEI are the GCG Code, Board of Commissioners and Board of Directors’ Charter, Audit Committee Charter, Standard of Ethics and Policy on Conflict of Interest, as well as SOPs for all working unit.

Dewan Komisaris Fungsi utama Dewan Komisaris BEI adalah melakukan pengawasan secara umum dan khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perseroan. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada pemegang saham dan bertugas independen terhadap Direksi. Fungsi pengawasan ini terwujud pada tingkat Performance, yaitu pengawasan yang dijalankan Dewan Komisaris dengan memberikan pengarahan dan petunjuk kepada Direksi serta memberikan masukan kepada RUPS. Dewan Komisaris berfungsi melakukan pemantauan terhadap keefektifan praktik tata kelola perusahaan, dan melakukan penyesuaian apabila dinilai perlu.

Board of Commissioners The main function of the Board of Commissioners is to give general and specific supervision and provide advice to the Board of Directors in managing the organization. The Commissioner is responsible to the shareholders and is independent towards the Directors. Supervision functions exist at the level of Performance, which is by providing guidance and instructions to the Board of Directors and giving inputs at the Annual General Meeting (AGM).The Board of Commissioners also monitors the effectiveness of the organization’s corporate governance and make adjustments if considered necessary.

a) Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris (termasuk Komisaris Independen)

a) Number, Composition, Criteria and Independence of Commissioners (including the Independent Commissioner)

Anggota Dewan Komisaris BEI berjumlah 3 (tiga) orang, dimana jumlah tersebut tidak melebihi jumlah anggota Direksi sebanyak 3 (tiga) orang. Dewan Komisaris BEI selama tahun 2008 dengan susunan sebagai berikut: • Komisaris Utama: Hadiyanto • Anggota Komisaris: Ngalim Sawega, Adi Putra Hasan • Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia. • Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/ atau anggota Direksi. • Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan keahlian di bidang keuangan yang memadai serta telah memenuhi persyaratan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) sesuai ketentuan Bank Indonesia.

The Board of Commissioners of BEI consists of 3 (three) members, where the amount does not exceed the number of members of the Board of Directors by more than 3 (three) persons. The structure of the Commissioners of BEI during the year 2008 are: • President Commissioner : Hadiyanto • Member of the Commissioners : Ngalim Sawega and Adi Putra Hasan • All members of the Board of Commissioners are domicile in Indonesia. • All members of the Board of Commissioners have no blood relation to the second generation with fellow members of Commissioners and / or members of the Board of Directors. • All members of the Board of Commissioners have adequate integrity, competency and expertise in the field of finance and also fulfilled the requirements to pass Bank Indonesia Fit and Proper Test.


93

Sebagai sebuah lembaga yang dipercaya oleh Pemerintah RI untuk mengemban visi dan misi sebagai lembaga pembiayaan ekspor bertaraf internasional dan terpercaya, Bank Ekspor Indonesia (BEI) percaya bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik adalah mutlak, baik untuk melindungi kepentingan stakeholder BEI yaitu pemegang saham, karyawan, nasabah serta masyarakat di lingkungan BEI; maupun untuk meningkatkan kinerja Perseroan. As an institution that is entrusted by the Government of the Republic of Indonesia to carry the vision and mission as a trustworthy eximbank of international class, Bank Ekspor Indonesia (BEI) believes that the implementation of good corporate governance is indispensable, whether to protect the interest of BEI’s stakeholders namely shareholders, employees, customers and the communities surrounding BEI; or to enhance the performance of BEI. b) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Secara umum tugas Dewan Komisaris adalah mengawasi pengurusan Perseroan oleh Direksi. Anggaran Dasar BEI telah mengatur tugas, wewenang dan kewajiban Dewan Komisaris secara terperinci.

In general, the Board of Commissioners task is to oversee the management of the Company by the Board of Directors. The statutes of BEI have set the duties and powers of the Board of Commissioners in detail.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait dengan pelaksanaan Good Corporate Governance yang tertuang dalam Tata Tertib dan Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi yang meliputi :

The duties and responsibilities of the Board of Commissioners are related to the implementation of Good Corporate Governance as stipulated in the Rules and Working Guidelines of Board of Commissioners and Board of Directors which includes:

• Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai rencana pengembangan Perseroan, Rencana Bisnis (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) serta perubahan tambahannya, laporan berkala dan laporan-laporan lainnya dari Direksi. • Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta menyampaikan hasil penelitian serta pendapatnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham. • Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh. • Memantau efektivitas praktik Good Corporate Governance (GCG) di Perseroan. • Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengurusan Perseroan.

94

b) Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners


• Providing opinion and advice at the shareholders meeting on: company development plan and on Business Plan (Working and Budget plans) together with their additional changes, periodic reports and other miscellaneous reports from the Board of Directors. • Overseeing the implementation of Working Plan and Budget of the Company and convey research results and opinions at the shareholders meeting. • Keeping track of the activities of the Company, and in the case of the Company showing signs of regressing, immediately reporting at the general shareholder meeting and at the same time giving inputs and suggestions for steps to be taken. • Monitoring the effectiveness of the Good Corporate Governance (GCG) practice in the Company. • Providing opinion and advice at the shareholders meeting on every other issues that are important.

• Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris secara reguler melakukan pertemuan dan rapat dengan Direksi dan Komite-Komite yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

• To carry out supervisory duties determined at the General Shareholders Meeting.

Rekomendasi Dewan Komisaris Dalam meningkatkan kinerja Bank dan sekaligus meningkatkan GCG, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi kepada Direksi untuk memberikan prioritas kepada upaya peningkatan internal control, penyempurnaan prosedur pemberian kredit, serta penerapan sistem reward dan punishment yang baik kepada karyawan. Upaya-upaya tersebut di atas harus dilakukan dalam rangka meningkatkan penerapan GCG yang perlu dipenuhi oleh Bank.

Recommendation of the Board of Commissioners To enhance the Bank’s performance and to improve Good Corporate Governance (GCG), the Board of Commissioners has given recommendations to the Board of Directors to give priority on improvement of internal control, loan procedures, and implementation of a sound reward and punishment system for the employees. Those recommendations must be done in order to improve the implementation of GCG that have to be fulfilled by the Bank.

Rapat Dewan Komisaris Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris secara reguler melakukan pertemuan dan rapat dengan Direksi serta Komite Audit.

The Board of Commissioners’ Meetings In implementing its supervisory function, the Board of Commissioners held reguler meetings, including joint meetings with the Board of Directors and the Audit Committee.

In the implementation of the supervisory functions, the Board of Commissioners regularly conduct meetings with the Board of Directors and other Committees such the Audit Committee, Risk Committee, Remuneration and Nomination Committee.


95

Komite-komite di bawah Dewan Komisaris Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang tata kelola perusahaan yang tertuang dalam Ketentuan PBI No. 8/4/PBI/2006 dan telah diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2006, serta SE BI No. 9/12/DPNP bahwa BEI telah membentuk komitekomite yang bertanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas-tugas pokoknya serta merumuskan kebijakan Dewan Komisaris dalam bidang-bidang tertentu. Komitekomite tersebut adalah : • Komite Audit • Komite Pemantau Risiko • Komite Remunerasi dan Nominasi

Committees under the Board of Commissioners In accordance with the provisions of the Bank Indonesia on Corporate Governance found in Bank Indonesia Regulation (PBI) no.8/4/PBI/2006 and modified by PBI No. 8/14/PBI/2006, and SE BI No. 9/12/DPNP, BEI has established committees that are responsible for assisting the Board of Commissioners to run the basic tasks and to formulate the Board of Commissioners policies in certain areas. The committees are:

Komite Audit a. Susunan anggota Komite Audit yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK 0002/DKM/10/2007 tanggal 29 Oktober 2007 adalah sebagai berikut: • Adi Putra Hasan, Ketua merangkap Anggota Dewan Komisaris • Eddie M. Gunadi, Anggota • Mochamad Iskandar, Anggota

Audit Committee a. In accordance to the provisions made by the Board of Commissioner Decree No.0002/DKM/10/2007 dated 29 October 2007, the members of the Audit Committee are as follows: • Adi Putra Hasan, Chairman and Member of the Board of Commissioners • Eddie M. Gunadi, Member • Mochamad Iskandar, Member

Seluruh anggota Komite Audit BEI memiliki keterampilan dan pengalaman melakukan tugas audit dan keuangan serta independen terhadap Direksi dan auditor eksternal. Dan juga seluruh anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

b. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit Berdasarkan Pedoman Komite Audit Charter yang telah disahkan Dewan Komisaris melalui Kep001/DKM/05/2006, Mei 2006 tanggung jawab Komite Audit secara umum adalah membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris di bidang pengawasan yang mencakup hal-hal pokok berikut: (1) Tugas Dan Tanggung Jawab (a) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dipublikasikan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya.

96


• Audit Committee • Risk Committee • Remuneration and Nomination Committee

All members of the Audit Committee of BEI have the skills and experience in auditing and finance and are also independent of the Board of Directors and external auditors. All members of the Audit Committee that come from independent parties do not have any connection in financial and stock management and / or family relationship with the Board of Commissioners, Directors and / or Shareholders Control or relationship with the Bank, which can affect the ability to act independently.

b. Based on the Audit Committee Charter which was passed by the Board of Commissioners Decree No. Kep-001/DKM/05/2006, on May 2006 the responsibilities of the Audit Committee generally is to assist the implementation of tasks of the Board of Commissioners in the field of supervision that includes: (1) The role and responsibilities (a) To supervise the financial report preparation process for publication such as the annual report, projection and other financial reporting.

(b) Mereview hasil seleksi dan mengusulkan calon auditor independen, berdasarkan kompetensinya serta mengawasi pekerjaan auditor independen, termasuk mengusulkan pemberhentian auditor independen apabila dalam pelaksanaan tugasnya auditor yang bersangkutan tidak memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku. (c) Melakukan evaluasi untuk memberikan persetujuan awal (pre-approval) terhadap jasa non-audit yang akan ditugaskan kepada auditor independen yang sedang ditugasi untuk memberikan jasa audit, untuk mengevaluasi independensinya. (d) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal perusahaan. (e) Melakukan penelaahan atas kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan. (f) Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi. (g) Atas perintah Dewan Komisaris, meneliti dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Komisaris. (h) Menerima, menelaah, meneruskan kepada pihak yang berkepentingan, dan memantau tindak lanjut pengaduan yang disampaikan keapda Dewan Komisaris berkaitan dengan perusahaan. (i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. (j) Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perusahaan. (k) Melakukan self assessment terhadap efektivitas pelaksanaan tugas Komite Audit, dan memutakhirkan secara periodik Pedoman Kerja Komite Audit (Audit Committee Charter). (l) Mereview hasil penilaian GCG oleh Internal Auditor dan melaporkannya kepada Dewan Komisaris.

(b) To review the selection result and suggested a candidate for the independent auditor, based on their competency, and to supervise the independent auditor tasks including the suggesting the termination of the independent auditor if their performance are not suitable and adheres to the prevailing laws and regulations. (c) To evaluate and give a pre-approval suggestion of non audit services duties appointed to the independent auditor as well as evaluate the independency of the audit results. (d) To review the implementation of audit by the Company’s internal audit. (e) To review the Company’s compliance to other prevailling laws and regulations related to the Company’s operational activities. (f) To report several risks faced by the Company to the Board of Commissioners and the implementation of risk management by the Board of Directors. (g) With a formal instruction by the Board of Commissioner, the audit committee is responsible to investigate false decision or deviance on the implementation of the Board meeting’s result and report directly to the Board of Commissioners. (h) To receive, review and transfer the information to related parties, as well as monitoring complains in regards with the company’s condition to the Board of Commissioners. (i) To undertake other duties given by the Board of Commissioners in regards with prevailing laws and regulations. (j) To keep the secrecy of all documents, datas and corporate informations. (k) To conduct a self assessment program towards an effective implementation of the Audit Commitees task and duties, as well as regularly updating the Audit Committee Charter. (l) To review the assessment result of GCG by the Internal Auditor and report to the Board of Commissioners.


97

(2) Efektivitas dan keamanan sistem pengendalian intern Dalam hal efektivitas dan keamanan sistem pengendalian intern, peran dan tanggung jawab Komite Audit adalah membantu memastikan bahwa: (a) Sistem pengendalian intern telah dilaksanakan cukup efektif untuk mencapai tujuan dan target–target yang telah ditetapkan dan semuanya disertai dengan sistem kontrol yang efektif untuk meminimalkan risiko–risiko yang dihadapi perusahaan. (b) Ruang lingkup pemeriksaan auditor internal dan eksternal telah mencakup bidang pokok yang mengandung risiko yang signifikan dan atau lebih banyak menentukan efektivitas sistem pengendalian intern. (c) Pihak manajemen telah melaksanakan tindak lanjut/corrective action plans atas temuan Auditor internal maupun Auditor eksternal. c. Rapat Komite Audit selama tahun 2008 Sesuai perjanjian kerja yang telah disepakati bersama sejak awal frekwensi kehadiran anggota Komite Audit dilaksanakan 2 (Dua) kali dalam seminggu dan selama tahun 2008,Komite Audit telah menghadiri rapat sebanyak 28 kali, yang terdiri dari Rapat Intern sebanyak 13 (Tiga belas) kali, rapat dengan Dewan Komisaris dan Komite Pemantau Resiko sebanyak 5 (Lima) kali, rapat dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) sebanyak 3 (Tiga) kali, rapat dengan Divisi Internal Audit sebanyak 2 (Dua) kali dan Kick Off Audit meeting dan Presentasi PSAK 55 dengan KAP E&Y sebanyak 1 (Satu) kali dan rapat dengan divisidivisi lain sebanyak 4 (Empat) kali, dengan tingkat kehadiran anggota sebagai berikut: • Adi Putra Hasan sebanyak 24 (Dua puluh empat) kali • Eddie M. Gunadi sebanyak 28 (Dua Puluh Delapan) kali • Mochamad Iskandar sebanyak 15 (Lima Belas) kali

98


(2) The effectiveness and security of internal control system. In the case of the effectiveness and security of the internal control systems, the Audit Committee’s roles and responsibilities is to help and ensure that: (a) Internal control system has been sufficiently implemented thus is effective enough to achieve the defined goals and targets and also minimizing the risks faced by the company.

(b) The scope of the internal and external auditor’s inspections includes a basic field that contains a significant risk and/or determines more the effectiveness of internal control system. (c) The management has done a follow-up / corrective action plans on the findings of internal auditor and external auditor. c. Audit Committee Meeting throughout 2008 Based on working agreement, the Audit Committee members have attended 2 meetings in a week and throughout 2008, the Audit Committee have attended 28 meetings, which consists of 13 Internal Audit Committee Meetings and 5 meetings with the Board of Commisssioners and the Risk Management Committee, 3 meetings with Public Accounting Firm, 2 meetings with the Internal Audit Division and one Kick Off Audit and PSAK 55 presentation with KAP E&Y meeting, and 4 meeting with other divisions, all of which is presented with description of the audit committee attendance as follows:

• Adi Putra Hasan attended 24 meetings • Eddie M.Gunadi attended 28 meetings • Mochamad Iskandar attended 15 meetings

d. Program Kerja Komite Audit tahun 2008 dan realisasinya. Sesuai dengan tugas yang ditetapkan dalam job description, Komite Audit secara teratur telah memberikan informasi dan rekomendasi profesional dan independen kepada Dewan Komisaris terhadap efektivitas proses penyusunan laporan keuangan perusahaan, pengendalian intern dan pelaksanaan audit oleh eksternal auditor serta penerapan GCG. Selain tugas-tugas utama diatas, Komite Audit juga memberikan kontribusinya didalam : 1. Membantu merekomendasikan penetapan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris. 2. Memberikan masukan kepada Divisi Internal Audit dalam penyempurnaan Internal Audit Charter sampai disahkannya oleh Direksi dan Dewan Komisaris. 3. Melakukan review Laporan Keuangan secara rutin termasuk penelaahan terhadap pencapaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). 4. Melakukan review terhadap Laporan Hasil Audit (LHA) yang dibuat oleh Divisi Internal Audit dimana selama tahun 2008 tercatat sebanyak 6 LHA yang hasil reviewnya telah disampaikan kepada Dewan Komisaris.

d. 2008 Audit Committee Working Plan and its realization. In accordance with the tasks that are sets in the job description, the Audit Committee regularly provides an independent and professional information as well as recommendation to the Board of Commissioners towards the effectiveness formulation of the Company’s financial statement, internal control and the audit process, conducted by the external auditors as well as GCG implementation. Asides from the abovementioned tasks, the Audit Committee also contributes as follows: 1. Recommending the appointment of the Public Accounting Firm. 2. Providing suggestion to the Internal Audit Division on the completion and the approval of the Internal Audit Charter by the Board of Commissioners and the Board of Directors. 3. Regularly reviewing the financial statement including the assessment towards the realization of the Company’s Annual Work and Budget Plan (RKAP). 4. Reviewing the Audit report made by the Internal Audit Division, in which throughout the year 2008, a total of 6 audits report had been reviewed and reported to the Board of Commissioners.

Komite Pemantau Risiko

The Risk Monitoring Committee

Komite Pemantau Risiko ini dibentuk berdasarkan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 10 Juni 2008, yang telah ditetapkan di Jakarta, dengan susunan periode 2008 – 2009 sebagai berikut: • Ngalim Sawega, sebagai Ketua • Supriyadi, sebagai Anggota • Djoni Tatan, sebagai Anggota

The Committee was established at the meeting of the Board of Commissioners and Directors on 10 June 2008 which was held in Jakarta, with compositions for 2008 – 2009 period as follows:

Komite Pemantau Risiko BEI mempunyai kemampuan dan pengetahuan di bidang keuangan/ akuntansi dan mempunyai kemampuan dan pengetahuan di bidang manajemen risiko.

The Risk Monitoring Committee of BEI possesses the ability and knowledge both in finance / accounting and in risk management.

• Ngalim Sawega, as Chairman • Supriyadi, as Member • Djoni Tatan, as Member


99

Dan juga seluruh anggota komite tidak memiliki hubungan: keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

All members of this Committee do not have any connection in: financial, management, shareholdings and / or family relationship with the Board of Commissioners, Directors and / or Shareholders Control or relationship with the Bank, which can affect the ability to act independently.

Komite Pemantau Risiko bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris dalam lingkup pemantauan manajemen risiko terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan mengidentifikasikan hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Risk Monitoring Committee task is to provide opinions to the Board of Commissioners in monitoring the scope of risk management toward reports or matters submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners and to identify issues that require the attention of the Board of Commissioners that at least include.

Peran Komite Pemantau Risiko

The Role of Risk Monitoring Committee

1. Melakukan pengkajian ulang terhadap Laporan Profil Risiko yang merupakan gabungan antara hasil penilaian eksposur risiko yang melekat pada aktivitas fungsional (inherent risk) dengan kecukupan sistem pengendalian risiko (risk control system) sehingga menghasilkan predikat/ peringkat risiko komposit. Penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko meliputi : • Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. • Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit. • Kecukupan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan sistem manajemen risiko; dan • Sistem pengendalian intern yang komprehensif.

1. Conduct reexamination of Risk Profile Reports which consist of a combination of assessment of risk exposures results (inherent risk) with adequate risk control system resulting to a level of risk composite. Assessment of the adequacy of risk management system includes:

2. Melakukan review atas Laporan Sistem Informasi Manajemen Risiko Kredit meliputi aspek-aspek antara lain pertumbuhan portofolio kredit, kualitas portofolio kredit seperti tercermin pada migrasi peringkat risiko kredit (credit risk rating migration), konsentrasi portofolio kredit berdasarkan debitur individu, obligor, sektor industri dan geografis.

2. Conduct a review on the Credit Risk Management Information System report covering aspects such the growth of credit portfolio, the quality of credit portfolio as reflected in credit risk rating migration, concentration of credit portfolio based on debts of individual, obligor, industrial and geographical sectors.

100


• Active supervision of the Board of Commissioners and the Board of Directors. • Adequate policies, procedures and determining limits. • Adequate identification, measurement, monitoring and risk management systems; • Comprehensive internal control system.

3. Melakukan review atas Laporan Sistem Informasi Manajemen Risiko Pasar meliputi pengelolaan risiko suku bunga (interest rate risk management) dan pengelolaan risiko valuta asing (foreign exchange risk management).

3. Conduct a review report on the Information System Risk Management Market that includes interest rate risk management and foreign exchange risk management.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Remuneration and Nomination Committee

a. Struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

a. Structure, membership, expertise and independence of the Committee Remuneration and Nomination

Komite Remunerasi dan Nominasi ini dibentuk berdasarkan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 10 Juni 2008 seiring dengan perubahan komposisi Dewan Komisaris, dengan susunan periode 2008 – 2009 sebagai berikut :

The Remuneration and Nomination Committee was formed based on the Meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors on 10 June 2008 together with changes in the composition of the Board of Commissioners, for period 2008 - 2009 in the following order: • Hadiyanto, as Chairman • Adi Putra Hasan, as Member • Yoseph Tri Purnomosidi, as Member

• Hadiyanto, sebagai Ketua • Adi Putra Hasan, sebagai Anggota • Yoseph Tri Purnomosidi, sebagai Anggota Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi BEI memiliki keterampilan dan pengalaman melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang kepersonaliaan dan keuangan. Dan juga seluruh anggota komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

All members of the Remuneration and Nomination Committee of BEI have the skills and experience to do the tasks and responsibilities in the areas of finance and personnel. Also all members of the committee do not have stock ownership and/or financial, Management and family relationship with the Board of Commissioners, Directors and / or shareholders or a relationship with the Bank, which can affect the ability to act independently.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

b. Duties and Responsibilities Remuneration and Nomination Committee

1. Membuat kiteria seleksi dan prosedur nominasi untuk anggota Dewan Komisaris, Direksi dan jabatan satu tingkat di bawah Direksi yang strategis menurut penilaian Dewan Komisaris.

1. To develop a selection criteria and nomination procedure for members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and Officials one strategic level below the Board of Directors ,as assessed by the commissioner.


101

2. Melakukan seleksi dan menyusun rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas daftar nominasi, Direksi dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi yang strategis menurut penilaian Dewan Komisaris. 3. Membuat kriteria penilaian kinerja masingmasing anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

9. Melaporkan setiap hasil rapat Komite dan hasil evaluasi pelaksanaan tugas Komite pada akhir tahun buku kepada Dewan Komisaris. 10. Menjalankan tugas-tugas lain yang diminta Dewan Komisaris.

2. Perform selection and preparing recommendations to the Commissioner on the nominations list of the Board of Directors and Officials one strategic level below the Board of Directors, as assessed by the commissioner. 3. To formalize a criteria for assessing performance of each member of the Board of Directors and Commissioners. 4. Evaluating the performance of each member of the Board of Directors and Commissioners. 5. Develop and facilitate the assessment process of the members of the Board of Commissioners. 6. Evaluate the structure, systems and practices of members of the Board of Directors compensation and the proposed changes to the Commissioner. 7. Evaluate the structure, systems and practices of employee compensation and giving inputs of proposed changes to the Commissioner. 8. To assist the Commissioner in the process of determining the compensation of the Board of Directors members. 9. Report the results of each Committee meeting and the results of the evaluation task of the Committee, at the end of the financial year, to the Commissioner. 10. To carry out tasks as requested by the Commissioners.

c. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2008

c. Nomination and Remuneration Committee meetings during the year 2008

4. Melakukan evaluasi kinerja masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris. 5. Mengembangkan dan memfasilitasi proses penilaian anggota Dewan Komisaris. 6. Mengevaluasi struktur, sistem dan praktik kompensasi anggota Direksi dan menyampaikan saran perubahan kepada Dewan Komisaris. 7. Mengevaluasi struktur, sistem dan praktik kompensasi pegawai dan menyampaikan saran perubahan kepada Dewan Komisaris. 8. Membantu Dewan Komisaris dalam proses penentuan kompensasi anggota Direksi.

Sehubungan dengan baru terbentuknya komite ini berdasarkan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 10 Juni 2008 yang telah ditetapkan di Jakarta, maka selama tahun 2008 komite ini hanya 2 (dua) kali mengadakan rapat, baik rapat intern Komite maupun rapat dengan pihak lain. Namun tugas dan fungsi Komite Remunerasi dan Nominasi ini akan diatur dalam Komite Remunerasi dan Nominasi Charter.

102


This committee was created by the Board of Commissioner and Directors meeting on 10 June 2008 set in Jakarta. As such the committee had only two meeting, both internal committee meeting and meetings with other parties. However, the tasks and functions of Remuneration and Nomination Committee will be regulated in the Nomination and Remuneration Committee Charter.

Kehadiran dalam Rapat Dewan Komisaris Attendance of Board of Commissioners (BOC) Keterangan | Description

Total Setahun Total for a Year

Kehadiran Dalam Rapat | Meeting Attendance Mukhlis Rasyid

Hadiyanto

Ratna Djuwita Wahab

Ngalim Sawega

Adi Putra Hasan

Rapat Gabungan BOD- BOC Attendance of BOD- BOC

12

4

6

4

5

9

Rapat Dekom + Komite- Komite BOC + Commitee Meeting

8

8

-

6

2

7

Kehadiran Fisik Physical Attendance

20

12

6

10

7

16

-

-

-

-

-

-

Kehadiran Telekonferensi Teleconference Attendance

Direksi

Board of Directors

Direksi merupakan organ Perseroan yang berfungsi dan bertanggung jawab penuh untuk menjalankan kepengurusan Perseroan dan mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, menetapkan arah strategis, kebijakan bisnis, memelihara dan mengelola aktiva, memastikan pencapaian sasaran dan tujuan BEI. Kegiatan yang dilakukan adalah salah satunya merumuskan rencana kerja jangka menengah yang dikaji setiap tahun melalui rapat-rapat anggaran.

The Board of Directors is an organ in the company that is functional and is solely responsible for the management of the Company. It represents the Company both in and outside the courts, sets a strategic direction, business policies, maintain and manage assets, ensure the achievement of goals and objectives of the BEI. One of their responsibilities is to formulate a medium-term work plan that is reviewed each year through budget meetings.

Direksi BEI terdiri atas 3 (tiga) orang anggota, termasuk Direktur Utama. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dengan masa jabatan lima tahun dan dapat diangkat kembali oleh RUPS dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia salah seorang anggota Direksi ditunjuk sebagai Direktur Kepatuhan yang tidak membawahi kegiatan operasional .

BEI Directors consists of 3 members, including the President Director. The members of the Board of Directors are appointed and retired by the AGM with a tenure of five years and can be re-appointed by Shareholder General Meetings though it does not reduce the Shareholder General Meeting rights to dismiss the members of the Board of Directors at any time. In accordance with the provisions of Bank Indonesia, one of the members of the Board of Directors is appointed as Director of Compliance but does not supervise operational activities.

a. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi • Bahwa jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Direksi PT. Bank Eskpor Indonesia (Persero) telah sesuai dengan PBI

a. Number, Composition, Criteria and the Independence of the Board of Directors • The number, composition, criteria and independence of the members of the Board of Directors of BEI are in accordance with the No


103

No. 8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 serta SE. BI No. 9/12/DPNP. • Jumlah dan komposisi anggota Direksi BEI adalah sebagai berikut : Direktur Utama : Arifin Indra Direktur I : Bambang Sabariman Direktur II : Bambang Setijoprodjo*) Keterangan:

• The number of members and composition of the Board of Directors of BEI is as follows: President Director : Arifin Indra Director I : Bambang Sabariman Director II : Bambang Setijoprodjo*) Note :

*) Merangkap sebagai Direktur Kepatuhan

*) Concurently act as Compliance Director

• Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia. • Seluruh anggota Direksi yang ada di BEI pada periode tahun 2008 terdiri dari 3 (tiga) orang anggota termasuk Direktur Utama yang semuanya berasal dari pihak independen dan memiliki pengalaman di bidang operasional sebagai pejabat eksekutif bank selama lima tahun dan memiliki kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan fit and proper test dari BI. • Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

• All members of the Board of Directors are based in Indonesia. • Members of the Board of Directors of the BEI in 2008 consist of three (3) persons including the President Director and are from independent parties, has experience as a bank executive officer in operations for five years and have sufficient and competent financial reputation in accordance with Bank Indonesia’s fit and proper test.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Dalam menjalankan tugasnya Direksi senantiasa berpegang dan berpedoman pada Anggaran Dasar. Adapun tugas-tugas pokok Direksi adalah : • Melaksanakan pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan dan bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan tersebut serta memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan. • Bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannnya. • Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

104

PBI. 8/4/PBI/2006 as amended by No PBI. 8/14/ PBI/2006 and SE. No BI. 9/12/DPNP.


• All members of the Board of Directors do not have family relationship to the second generation with fellow members of Commissioners and / or members of the Board of Directors. b. Duties and Responsibilities of the Board of Directors In carrying out their duties, the Board of Directors continues to uphold and guided by the company statutes. The principal duties of the Board of Directors are: • Managing the interests and objectives of the Company and to act as a leader and also to maintain and manage the wealth of the Company. • Have full responsibility when carrying out its duties for the Company’s interest in achieving its purpose and goals. • With good faith and full responsibility, perform tasks in the interest and business of the Company with respect to the appropriate laws and regulations.

• Menyiapkan visi, misi, tujuan, strategi dan budaya Perseroan. • Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya. • Menyiapkan rencana pengembangan Perseroan. • Menyiapkan pada waktunya Rencana Bisnis (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan). • Mengupayakan tercapainya target-target jangka pendek yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. • Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perseroan, terutama laporan keuangan baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya menurut cara dan waktu yang ditentukan serta setiap kali diminta oleh RUPS. • Menjalankan tugas dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketetapan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

• Setting up the vision, mission, goals, strategies and culture of the Company. • To strive and ensure that the business and activities of the Company have been implemented in accordance with its interests and objectives. • Prepare a development plan of the Company. • Preparing the Business Plan (Working Plan and Budget of the Company) when required. • To seek the achievement of short term targets in the Working Plan and Budget of Company. • To give responsibility and provide all information about conditions and the course taken by the Company, particularly the financial reports be it in the form of annual report or other periodic reports as well as reports that are requested by Shareholder General Meeting • Perform tasks and duties in accordance with the provisions of the Shareholder General Meeting based on the existing regulations.

Direksi berkewajiban untuk melaksanakan prinsipprinsip Good Corporate Governance dalam setiap usaha Perusahaan di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi.

Directors are obliged to implement the principles of Good Corporate Governance in all of the Company’s business activities and levels of the organization.

Tanggung jawab Direksi terkait dengan pelaksanaan Good Corporate Governance tersebut tertuang dalam Tata Tertib dan Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi yang meliputi : • Direksi dilarang memanfaatkan BEI untuk keuntungan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BEI. • Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BEI, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Responsibility of the Board of Directors related to the implementation of Good Corporate Governance is in the Work Guidelines Manual for Commissioners and the Board of Directors include: • Directors are prohibited from using the BEI for personal, family and / or other parties’ benefit that can be detrimental and unbeneficial to BEI

Direksi senantiasa menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Pengendalian Intern dan Kantor Akuntan Publik, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya seperti Bapepam, dan lain-lain.

Directors always follow up the audit findings and recommendations of the Internal Control Office and the Public Accountant Office, from Bank Indonesia supervision team and / or from supervision of other authorities such as Bapepam, etc.

• Directors are prohibited from using BEI for personal gain, other than the remuneration and other facilities that are based on the Shareholders General Meeting decree.


105

Hubungan antara Dewan Komisaris dan Direksi Sesuai dengan salah satu ketentuan PBI No. 8/4/ PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP/2007 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, BEI telah menerapkan pemisahan tugas, fungsi dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris. Selain itu, tidak terdapat hubungan keluarga baik horisontal maupun vertikal, termasuk hubungan karena pernikahan, sampai generasi kedua, antara sesama anggota Direksi atau antar anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, atau sesama anggota Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Dewan Komisaris melakukan rapat rutin satu kali setiap bulan dan dapat mengundang Direksi. Sedangkan Direksi mengadakan rapat setiap kali dianggap perlu oleh seorang atau lebih Direktur, atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. Rapat bersama Dewan Komisaris dan Direksi diadakan setiap kali dibutuhkan. Pada tahun 2008 telah diselenggarakan 12 kali rapat Dewan Komisaris dan Direksi.

Relationship between the Board of Commissioners and Board of Directors In accordance with provisions No PBI. 8/4/PBI/2006 as amended with the PBI No. 8/14/PBI/2006 and Circular Letter of Bank Indonesia. 9/12/DPNP/2007 on the Implementation of Good Corporate Governance for the Private Bank, BEI has implemented the separation of duties, functions and responsibilities of Directors and Board of Commissioners. In addition, there is no family relationship both horizontal and vertical, including relationships arising from marriages, until the second generation, among members of the Board of Directors or among the members of the Board of Directors with members of the Board of Commissioners, or a fellow member of the Board of Commissioners. Meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors The Board of Commissioners conducts regular meetings once a month and may invite the Board of Directors. The Board of Directors holds a meeting when necessary by one or more directors or upon written request of one or more members of the Board of Commissioners or with the shareholders by subjects to be discussed. Meetings with the Commissioners and the Board of Directors are held whenever is necessary. In the year 2008, 12 times meetings were held. Board of Commissioners and Directors.

Kehadiran Dalam Rapat Direksi Attendance of Board of Directors (BOD) Meeting Nama Names

Rapat Direksi BOD Meeting

Direksi | Board of Directors

106

Arifin Indra

56/57

Bambang Sabariman

53/57


54/57


Komite-Komite di bawah Direksi

Committees under the Board of Directors

Dalam menjalan tugasnya, Direksi BEI membentuk komitekomite permanen untuk membantu pelaksanaan dan tanggung jawab Direksi. Komitekomite tersebut yaitu Komite Personalia, Komite Manajemen Risiko, Komite Kredit dan Sub- sub Komite yaitu: Sub Komite Kebijakan Kredit, Sub Komite Aktiva Pasiva (ALCO), Sub Komite Teknologi Informasi dan Sub Komite Pengembangan Produk.

The Board of Directors has established permanent executive committees to assist the Director’s duties and responsibilities. Theese committees include the Personnel Committee, the Risk Management Committee, the Credit Committee and a number of Sub-Committee, the Asset & Liabilities Sub-Committee (ALCO), the Information Technology (IT) Sub-Committee, and the Product Development Sub-Committee.

Komite Kredit Tugas dan tanggung jawab dari Komite Kredit adalah sebagai berikut: • Memberikan persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan batas wewenang memutus kredit yang ditetapkan oleh Sub Komite Kebijakan Kredit. Batas wewenang memutus kredit masingmasing Komite Kredit ditetapkan melalui risalah rapat Sub Komite Kebijakan Kredit. • Melakukan koordinasi dengan Sub Komite Aktiva Pasiva dalam aspek pendanaan perkreditan. Keanggotaan Komite Kredit terdiri dari:

Credit Committee The duties and authority of the Credit Committee include: • To approve or refuse credit application proposals within the authorized credit limits as established by the Credit Policy Sub-Committee. Credit authorization limits are determined through the Minutes of the Credit Policy Sub-Committee meeting. • To coordinate with the Asset and Liabilities Committees (ALCO) with respect to credit funding. The membership structure of the Credit Committee consists of: a. Credit Committee I b. Credit Committee II c. Credit Committee III

a. Komite Kredit I (KK-I) b. Komite Kredit II (KK-II) c. Komite Kredit III (KK-III) Aktivitas Komite Kredit (KK) Setiap kali mengambil keputusan atas suatu proposal kredit, Komite Kredit melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Pengambilan keputusan Komite Kredit dapat dilakukan melalui rapat, sirkuler atau media lainnya. b. Rapat adalah sah dan dapat berlangsung apabila dihadiri lebih dari 50% jumlah anggota masingmasing Komite Kredit. c. Keputusan rapat yang berkaitan dengan persetujuan/ penolakan kredit harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan bersifat full konsensus. d. Keputusan rapat yang berkaitan dengan terms & conditions harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak (voting).

Activities of the Credit Committee On each loan proposal decision, the Credit Committee undertakes the following: a. Decision of the Credit Committee may be made through a meeting, a circular approval or other media. b. Committee meeting is valid if attended by more than 50% of the members of the respective Credit Committee. c. Decision concerning the approval/refusal of loan proposals shall be made through a general consensud after deliberations. d. Decisions concerning loan terms and conditios shall be made through general consensus after deliberations or through voting.


107

Komite ini telah melakukan pertemuan/rapat dengan Direksi sebanyak 31 kali selama tahun 2008.

The Credit Committee has convened 31 meetings with the Board of Directors throughout 2008.

Komite Manajemen Risiko Tugas dan Wewenang Komite Manajemen Risiko adalah: • Menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi dan prosedur penerapan manajemen risiko beserta perubahannya, termasuk penetapan contingency plan apabila kondisi eksternal tidak normal terjadi. • Melakukan perbaikan atau penyempurnaan penerapan manajemen risiko yang dilakukan berkala maupun bersifat insidentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko bank dan hasil evaluasi terhadap efektivitas penerapan tersebut. • Menetapkan (justification) terhadap hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (irregularities), seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/ eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan berdasarkan suatu pertimbangan bisnis dan hasil analisis yang terkait dengan transaksi atau kegiatan usaha bank tertentu sehingga memerlukan adanya penyimpangan terhadap prosedur yang telah ditetapkan oleh bank.

Risk Management Committee The duties and authority of the Risk Management Committee include the followings: • To formulate and establish policy, strategy and procedures for implementing risk management along with its amendments, including establishing contingency plan in the event of abnormal external conditions. • To carry out improvements or changes to risk management practices which are either routinely implemented or incidentally due to external or internal factors (that impacts the Bank’s capital adequacy and risk profile) and based on results of the evaluation of its effectiveness of this implementation. • To seek justification to matters related to the business decisions which may deemed as irregular such as significantly exceeding business expansion (as opposed to BEI’s business plan that was previously agreed upon) or taking risk positions/ exposures that exceed the required limits and to make its recommendation to the President Director on the basis of a business consideration and results of analysis related to the transaction or certain business activities or BEI that requires a deviation from the prevailing procedures established by the Bank.

Komite ini telah melakukan pertemuan/rapat dengan Direksi sebanyak 23 kali selama tahun 2008.

The Risk Management Committee has convened 23 meetings with the Board of Directors througout 2008.

Komite Personalia Komite ini bertanggung jawab atas penetapan kebijakan, sistem manajemen, sasaran, strategi pengelolaan SDM serta budaya kerja yang berkualitas, fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan lingkungan usaha. Dalam konteks pengelolaan SDM, maka implemetasinya diarahkan kepada tersedianya instrumen pendukung prinsip-

Personnel Committee This Committee is responsible for establishing policies, management systems, objectives, HR management strategy, and a corporate work culture that strives for quality, flexibility, and adaptibility towards changes in the business environment. In the context of HR management, its efforts are directed to provide the instruments needed in support of

108


prinsip GCG yang sejalan dengan ketentuan ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

the imlementation of GCG principles in line with all manpower regulations issued by the Government.

Komite Personalia adalah institusi tertinggi pengambil keputusan strategis yang terkait dengan penetapan kebijakan pengelolaan SDM di Perusahaan.

The Personnel Committee is the highest institution in terms of strategic decision-making related to policies on human resources management within the Company.

Anggota Komite Personalia terdiri dari Direksi dan Kepala Divisi SDM & Umum. Direktur Utama bertindak sebagai Ketua Komite.

The Personnel Committee is chaired by the President Director, and its members comprise the Board of Directors and the Head of the HR and General Affairs Divisions.

Kewenangan Komite Personalia mencakup antara lain: • Menerima usulan perubahan dan penyempurnaan kebijakan personalia. • Menetapkan kebijakan personalia sebagai pedoman kegiatan kepersonaliaan. • Memberikan interpretasi terhadap ketidakjelasan kebijakan kepersonaliaan. • Menetapkan dan mengembangkan nilai-nilai perusahaan (corporate values) sebagai pedoman membentuk budaya perusahaan (corporate culture) untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

The Personnel Committee’s authority includes the followings: • Accepting proposals to change or improve personnel policy. • Establishing personnel policy as guidelines for personnel-related activities. • Providing interpretations required to all querries or issues regarding the guidelines for personnel policy. • Determining and developing corporate values as a guide to form a corporate culture need to accomplish the established vision and mission.

Sub Komite Kebijakan Kredit (KKK) Tugas dan Wewenang : • Menyetujui dan menetapkan Kebijakan Perkreditan BEI. • Melakukan pengawasan atas terlaksananya peraturan dan ketentuan dalam Kebijakan Perkreditan BEI dengan baik dan merumuskan pemecahannya apabila terdapat kendala dalam pelaksanaannya. • Melakukan kajian secara berkala terhadap Kebijakan Perkreditan dan memberikan saran kepada Direksi apabila diperlukan perubahan/ perbaikan atas kebijakan tersebut. • Menetapkan struktur keanggotaan Komite Kredit. • Menetapkan dan me-review batas wewenang memutus kredit oleh masing-masing Komite Kredit. • Memantau dan mengevaluasi: - Perkembangan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan.

Credit Policy Sub-Committee Duties and Responsibilities : • Approving and establishing BEI’s Credit Policy • Effectively monitoring the implementation of the rules and regulations as specified within BEI’s Credit Policy and formulate solutions in the event of implementation issues. • To carry out periodic assessment on Credit Policy and provide recommendations to the Board of Directors of any revisions/amendments that are required. • Determining the membership structure of the Credit Committee. • To set forth and review the authorization limit for the termination of credit by the Credit Committee • Monitores and evaluates on: - Progress of the loan portfolio quality in its entirety.


109

- Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutuskan kredit. - Kebenaran proses pemberian, perkembangandan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak terkait dengan bank dan debitur-debitur besar tertentu. - Kebenaran pelaksanaan ketentuan BMPK. - Ketaatan terhadap ketentuan dalam peraturan - perundang-undangan dalam pelaksanaan pemberian kredit. - Penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kebijakan Perkreditan, dan - Upaya BEI dalam memenuhi kecukupan jumlah pencadangan penghapusan kredit. • Apabila diperlukan, menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Perkreditan. • Menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali atau setiap saat apabila dipandang perlu. Setiap keputusan harus dihasilkan dari rapat dan dituangkan dalam risalah. Dalam keadaan tertentu dimungkinkan pengambilan keputusan secara sirkulasi. Tata cara pengambilan keputusan dalam Sub Komite Kebijakan Kredit adalah sebagai berikut: • Keputusan Sub Komite Kebijakan Kredit dituangkan dalam notulen oleh Sekretaris dan ditandatangani oleh Ketua Sub Komite Kebijakan Kredit atau yang menggantikan apabila Ketua Sub Komite berhalangan hadir. • Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan bersifat full consensus. • Dalam hal pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat, peserta yang diundang, jadwal dan agenda rapat Sub Komite Kebijakan Kredit diatur oleh sekretaris Sub Komite Kebijakan Kredit bersama-sama ketua Sub Komite Kebijakan Kredit. Dalam setiap rapat Divisi Internal Audit wajib diundang. • Rapat adalah sah dan dapat berlangsung apabila dihadiri lebih dari 50% jumlah anggota Sub Komite Kebijakan Kredit.

110


- Verifying that the implementation in accordance with prescribed authority in determining credit. - Verifying that the disbursal process, development and credit quality that are channeled to related parties with the bank and certain large debtors. - Verifying that the implementations is in line with regulations on LLL - Adherence to rules prescribed within regulations on loan disbursement. - Resolution of non-performing loans in accordance with that specified within the Credit Policy; and - BEI’s allocation of adequate reserves required for debt-write off. • To submit, as required, a written report to the Board of Directors and forwarded to the Board of Commissioners regarding the results of the monitoring of the adoption and implementation of the Credit Policy. • Conduct a meeting at least once a year or at any time required. Every decision must be issued through the meeting by means of a Minutes of Meeting. In special circumstances, a decision could also be ratified by means of a circular approval.

The decision making process of the Credit Policy Sub-Committee is as follows: • Decision of the Credit Policy Sub-Committee is contained in the minutes of the meeting prepared by the committee Secretary and signed by the Chairman of the Credit Policy Sub-Committee or his replacement in the event of non-attendance of the Chairman. • Decision are made by full consensus after due deliberations. • Concerning decision making in a meeting, invitations to attend the meeting, the time schedule and agenda of the meeting is prepared by the Secretary of the Credit Policy Sub-Committee together with the committee Chairman. Each meeting should be attended by the Internal Audit Division. • The meeting is valid only if attended by more than 50% of the members of the Credit Policy SubCommittee.

Aktivitas Sub Komite Kebijakan Kredit Sepanjang tahun 2008, Komite Kebijakan Kredit telah menjalankan sejumlah aktivitas, antara lain: • Mengesahkan Pedoman Kebijakan Perkreditan. Kebijakan ini merupakan pedoman bagi seluruh pejabat yang terkait dengan perkreditan, termasuk Dewan Komisaris dan Direksi dalam melakukan penilaian kredit dengan tujuan mengoptimalkan pelaksanaan penyaluran kredit dengan tetap mempertimbangkan prinsip kehatihatian untuk mengendalikan dan meminimalisasi risiko bank. Di antaranya, yaitu dengan cara menerapkan asas-asas perkreditan yang sehat. • Melakukan rapat sesuai keperluan dengan menghasilkan Risalah Rapat KKK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman Kebijakan Perkreditan.

Activities of the Credit Policy Sub-Committee The activities that are performed by the Credit Policy Sub-Committee throughout 2008 includes: • To authorize Credit Policy Guidelines. This Policy serves as guideline for all related officials involved with credit activities, including Commissioners and Directors in assessing credit. The objective is to optimize loan disbursement within the corridors of prudent banking principles in order to control and minimize Bank risks through the application of sound credit principles.

• To convene a meeting as requied and to produce a Minute of Meeting of the Credit Policy SubCommittee that serves as an integral part of the guidelines on credit policy

Sub Komite Assets & Liabilities Management Committee (ALCO) Komite ini bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola seluruh asset dan liabilities yang meliputi pengelolaan portfolio management, pricing strategy dan melakukan sensitivity analysis serta what-if analysis dalam rangka mencapai target bank.

The Asset-Liability Sub Committe (ALCO)

Tanggung jawab, wewenang dan tugas: • Memastikan bahwa Bank setiap saat memiliki kecukupan likuiditas, dengan tingkat permodalan yang sesuai dengan ketentuan, dan memiliki sumber dana yang memadai untuk memenuhi seluruh kebutuhan usaha, serta sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku. • Membentuk struktur pendanaan yang stabil dengan menjaga dan mengelola struktur aktiva produktif menurut jangka waktunya sesuai dengan struktur jangka waktu di sisi pasiva (matching), khususnya untuk jangka waktu panjang. • Mengelola neraca Bank dan memastikan bahwa strategi yang diterapkan akan dapat mengatasi masalah likuiditas dan permodalan, serta mendorong tersedianya sumber pendanaan yang tersebar dan stabil. • Mendiversifikasi sumber dana agar dapat disesuaikan dengan pembiayaan berbagai aktivitas Bank menurut sumber, jangka waktu, jenis instrumen dan jenis valuta. • Membentuk kebijakan tingkat harga dari aktiva produktif dan kewajiban secara konsisten dengan strategi pengelolaan neraca.

The duties, responsibilities, and authority of the committee: • To ensure that the Bank has adequate liquidity, with the level of capital in line with regulations, and possess adequate source of funds to meet the entire Bank’s needs as well as in accordance with prevailling regulations and law. • To establish a stable funding structure by securing and managing the structure of productive assets in accordance with the time frame set on the liabilities side (matching), especially for a longterm time frame. • Managing the Bank’s balance sheet and ensuring that the strategy employed is adequate to overcome liquidity and funding problems, as well as accelerate access to diverse and stable source of funds. • To divesify source of funds in accordance with funding required for the Bank’s various activities on the basis of its source, time frame, type of instrument, and type of currency. • To consistently formulate policy on the price level from productive asset and liabilities with balance sheet management strategies.

This Committee is responsible for monitoring and managing all assets and liabilities that includes portfolio management, pricing strategy, sensitivity analysis and what-if analysis to achieve the Bank’s targets.


111

• Menetapkan kebijakan yang menyeluruh untuk memecahkan permasalahan yang dapat mempengaruhi tingkat permodalan, dan atau likuiditas. • Memastikan bahwa pejabat tresuri sudah dilengkapi dengan infrastruktur yang diperlukan untuk dapat diberikan tanggung jawab sebagaimana dijabarkan di atas. • Menetapkan kebijakan pengendalian risiko suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko likuiditas BEI. • Memantau dan mengevaluasi: - Perkembangan portofolio aktiva produktif BEI. - Perkembangan dan strategi harga yang dilakukan oleh perbankan pada umumnya. - Strategi harga dan portofolio pembiayaan, tresuri, dan pendanaan di BEI.

• To establish a comprehensive policy to solve issues that may affect the level of funding and or liquidity. • To ensure that the treasury officer is equipped with the required infrastructure in accordance with the responsibilities specified above. • To develop a risk management policy for BEI’s interest rate, currency exchange and liquidity risks. • To monitor and evaluate: - The development of BEI’s earning assets portfolio - The development and pricing strategy generally implemented by the Banks. - Pricing strategy and financing portfolio, treasury, and funding in BEI.

Sub Komite ini wajib mengadakan rapat minimal 1 (satu) bulan sekali. Pada tahun 2008, Sub Komite Aktiva Pasiva (ALCO) telah mengadakan pertemuan sebanyak 12 kali dalam rangka membahas pengelolaan likuiditas, gap, foreign exchange, serta pengelolaan earning and investment untuk mendapatkan hasil yang optimal.

This Sub-Committee convenes a meeting at least once a month. The Asset-Liability Sub Committe convened 12 meeting throughout 2008 to discuss liquidity, gap, foreign exchange, as well earnings and investment management to ensure optimum returns.

Sub Komite Teknologi Informasi Sub Komite Teknologi Informasi berfungsi mengelola risiko operasional yang berhubungan dengan teknologi dalam rangka memenuhi kebutuhan unit kerja di BEI, sekaligus kepuasan nasabah dan pasar.

Information Technology (IT) Sub-Committee The function of this Committee is to manage the operational risks related to the use of IT in support of the activities of business units at BEI, and to achieve customer satisfaction as well as fulfilling the needs of the market.

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang: • Menetapkan arah dan kebijakan pengembangan teknologi informasi jangka menengah dan jangka panjang. • Merekomendasikan dan memutuskan investasi teknologi informasi yang berdampak signifikan pada Perseroan. • Memastikan pengembangan dan penerapan teknologi informasi yang selaras dengan tujuan Perseroan. • Menentukan kebijakan yang berkaitan dengan risiko teknologi. • Memantau dan mengevaluasi pemanfaatan teknologi informasi pada seluruh kegiatan yang berdampak besar bagi Perseroan.

The duties, responsibilities, and authority of the Committee are as follow: • To determine the direction and policy for IT development in the medium and long-term. • To recommend and determine IT investment that significantly impacts the Bank.

112


• To ensure that the IT development and implementation is in line with the Bank’s objectives. • To determine policies related with technology risk. • To monitor and evaluate IT application in all activities that substantially affects the Company.

Sub Komite Pengembangan Produk Komite ini bertanggung jawab atas kelayakan dan kecukupan produk pembiayaan dan produk sumber dana yang akan ditawarkan bank. Penilaian kelayakan dan kecukupan tersebut didasarkan kepada manfaat yang akan diperoleh oleh eksportir dan perbankan serta kemampuan BEI untuk menyalurkannya.

Product Development Sub-Committee The Committee is responsible for the adequacy and quality of financing and funding products that will be offered by the Bank. Assessment of product adequacy and quality is based on the benefits for exporters and the banking sector as well as the capability of BEI in distributing the products.

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang: • Menetapkan produk baru, dalam hal ini produk baru tersebut telah dibuatkan kajian preliminari serta diyakini kesiapannya. • Melakukan sosialisasi produk baru kepada seluruh unit kerja terkait. • Melakukan review existing product dan aktivitas produk baru, untuk memastikan bahwa unit yang mengusulkan produk sudah secara baik mengidentifikasi dan menganalisa risiko yang relevan dengan mendapatkan persetujuan dari divisi yang berwenang. • Menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali atau setiap saat apabila dipandang perlu. Setiap keputusan harus dihasilkan dari rapat dan dituangkan dalam risalah. Dalam keadaan tertentu dimungkinkan pengambilan keputusan secara sirkulasi.

The duties, responsibilities, and authority of the Product Development Sub-Committee are as follow: • To determine new products and ensure that new products are reviewed and evaluated to ensure its readiness. • To increase awareness for new products to all related units. • Reviewing existing products and new product activity to ensure that the unit that proposes the product has thoroughly identified and analyzed relevant risks by securing the approval from the authorized division. • To convene a meeting at least once a year or at any time deemed necessary. Every decision must be based on the outcome of a meeting and appropriately documented in a minutes of meeting. In certain circumstances, approval can be secured by means of a circular.

Daftar Rapat Direksi beserta Komite-komitenya Data tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat dengan komite-komite selama tahun 2008 adalah sebagai berikut :

BOD and Committee Meetings The attendance of the Board of Directors in various Committee meetings throughout 2008 is as follows:

Daftar Rapat Direksi beserta Komite-komitenya Attendance of Board of Directors (BOD) and Committees Meeting Nama BOD BOD Names

Rapat BOD-KK BOD-CC Meeting

Rapat BOD-KMR BOD-RMC Meeting

Rapat BOD-Sub ALCO BOD-Sub ALCO Meeting

Arifin Indra

28

22

12

Bambang Sabariman

28

22

11


20

21

11


113

Kebijakan Remunerasi Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, khususnya yang terkait dengan gaji/honorarium, jasa produksi, tantiem, dan fasilitas jabatan, menjadi wewenang penuh Pemegang Saham yang ditetapkan dalam setiap RUPS tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan perhitungan Tahunan. Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris merupakan gabungan antara pendapatan tetap dan insentif tambahan yang dibayar secara tunai (cash payment) atau dalam bentuk lain sebagai fasilitas jabatan karena fungsi dan tugasnya memerlukan dukungan dan jaminan yang layak dan sepadan.

Remuneration Policy The remuneration for Directors and Commissioners, especially with respect to salaries/honorariums, incentives, bonuses, and facilities, is the sole authority of BEI’s shareholders, and is determined at each Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) regarding the Approval of the Annual Report and Endorsement of Annual Calculations. The remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners comprises of a fixed income and additional incentives in the form of cash payments or in-kind facilities that serve as official privileges that are deemed necessary for the effective execution of their duties and functions.

Tunjangan dan fasilitas Direksi meliputi tunjangan yang sifatnya bulanan dan diterima secara tunai, yakni tunjangan rumah dinas, kebutuhan rumah tangga (gas dan air bersih), biaya listrik, rekening telepon, internet, tunjangan tahunan, tunjangan hari raya, dan fasilitas lain yang diberikan secara tunai. Termasuk di dalamnya, antara lain, kendaraan dinas jabatan, asuransi kesehatan, dan asuransi purna bakti. Sedangkan tunjangan dan fasilitas Dewan Komisaris meliputi kendaraan dinas jabatan, asuransi kesehatan, dan asuransi purna bakti.

Benefits and facilities to the Board of Directors includes monthly cash benefits in the form of company housing benefits, utilities (gas and clean water), electricity expenses, telephone bills, and internet, and annual religious allowance, as well as other non-cash facilities such as company vehicle, health insurance, and postservice insurance. In the meantime, the benefits and facilities accorded to the Board of Commissioners include company vehicle, gasoline allowance, annual religious allowance, health insurance, and post-service insurance.

Tunjangan dan fasilitas Dewan Komisaris juga meliputi kendaraan dinas jabatan, tunjangan bahan bakar minyak, tunjangan hari raya, asuransi kesehatan, dan asuransi purna bakti. Pada tahun 2008, gaji/ honorarium dan kompensasi lainnya yang dibayarkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris berjumlah Rp10,39 miliar dan tantiem sebesar Rp3,48 miliar (termasuk pajak penghasilan). Tantiem dibayarkan secara proporsional kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat dalam tahun 2008 sesuai dengan lamanya yang bersangkutan menduduki jabatannya masing-masing sejak tahun menjabat.

Benefits and facilities to the Board of Commisssioners includes company vehicle, gasoline allowance, religious allowance, health insurance, and post-service insurance. In 2008, the amount of salary/honorarium and other compensation paid to the Board of Directors and the Board of Commissioners totaled Rp 10.39 billion, and bonuses (tantiem) amounted to Rp 3.48 billion (inclusive of income taxes). The bonus (tantiem) were proportionally paid to the Board of Directors and the Board of Commissioners that served in 2008 in accordance with their length of service in their respective positions.

Akuntan Publik BEI memakai jasa tenaga Akuntan Publik dalam rangka memelihara independensi dan obyektivitas auditor eksternal. Berdasarkan RUPS RKAP tanggal 23 Desember 2008 telah ditetapkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (Ernst & Young) untuk melakukan pemeriksaan terhadap kinerja keuangan BEI pada tahun buku 2008.

Public Accountant BEI uses the services of a public accountant to ensure an independent and objective perspective that is required of an external auditor. The Annual General Meeting of Shareholders on 23 December 2008 had agreed to appoint the Public Accountant Firm of Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (Ernst & Young) to carry out an audit of the BEI’s financial performance for 2008.

114


Sekretaris Perusahaan Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) dibentuk berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.4 mengenai Pembentukan Sekretaris Perusahaan, yang dituangkan dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK tanggal 17 Januari 1996 No. Kep-63/PM/1996. Fungsi Sekretaris Perusahaan di BEI selain mengacu kepada peraturan Bapepam-LK juga diberikan tugas yang antara lain membantu kelancaran pelaksanaan tugas Direksi. Sejalan dengan prinsip keterbukaan dan ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban pengungkapan informasi perseroan, Sekretaris Perusahaan BEI bertanggung jawab atas komunikasi dan penyampaian informasi yang penting mengenai BEI kepada otoritas perbankan, moneter dan pasar modal, pemegang saham serta masyarakat umum. Jenis media yang digunakan untuk memberikan informasi kepada stakeholder adalah: 1. Laporan Keuangan Tahunan. 2. Laporan Keuangan Triwulanan. 3. Paparan Kinerja. 4. Laporan-laporan eksternal seperti dipersyaratkan oleh Bapepam-LK, di antaranya laporan kepada Bapepam-LK, Bursa Efek Indonesia (BEI) serta Wali Amanat. 5. Situs BEI, www.bexi.co.id 6. Majalah perusahaan: Majalah EKSPOR. 7. BEI Newsletter. 8. Proﬁl Perusahaan. 9. Brosur Produk BEI. 10. Media Briefing.

5. BEI internet site www.bexi.co.id 6. Company magazine, entitled EKSPOR. 7. BEI Newsletter. 8. Company Profile. 9. BEI Product Brochure. 10. Media Briefing.

Tindakan Perusahaan (Corporate Action)

Corporate Action

Rapat Umum Pemegang Saham Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ pemegang kekuasaan tertinggi di BEI. RUPS diselenggarakan minimal 1 tahun sekali sebagai forum bagi Direksi dan Dewan Komisaris menyampaikan laporan perkembangan dan pertanggungjawaban kinerja BEI pada tahun sebelumnya kepada pemegang saham.

General Meeting of Shareholders The General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest and the most powerful body in BEI. Shareholders General Meeting is held once a year as a forum for the Board of Directors and Commissioners to convey the growth and performance responsibility reports of BEI in the previous year to shareholders.

Corporate Secretary The formation of the Corporate Secretary function was based on Bapepam-LK Regulation No. IX.I.4. regarding the formation of a corporate secretary, which is specified within the Supplement of the Bapepam Chairman’s Decree dated on 17 January 1996 No. Kep-63/PM/1996. The main functions of the Corporate Secretary at the BEI, in addition to those stated in the Bapepam-LK regulations, is to help the Board of Directors run tasks smoothly. In line with the principles of openness and Bank Indonesia provisions on the obligations of corporate information disclosures, BEI Corporate Secretary is responsible for the communication and delivery of information about BEI that are important to the authorities of banking , monetary and capital markets, shareholders and the general public. Information given to stakeholders is done through: 1. 2. 3. 4.

Annual Financial Report. Quarterly Financial Report. Performance Report External reports as stipulated by Bapepam-LK, that is to Bapepam-LK, to Indonesia Stock Exchange and to Custody.


115

a. RUPS Tahunan untuk pengesahan kinerja tahun buku 2007 diselenggarakan pada tanggal 27 Mei 2008 dengan keputusan sebagai berikut: • Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Tahun Buku 2007. • Persetujuan Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung jawab (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2007. • Penetapan pembagian Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2007. • Melimpahkan kewenangan kepada Komisaris Perseroan untuk memilih dan menunjuk kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Perseroan Tahun Buku 2008 dengan catatan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Penetapan Penyesuaian Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Sekretaris Dewan Komisaris Perseroan.

a. Shareholders General Meeting is held for the validation of performance for book year 2007 held on 27 May 2008, with the decision as follows: • Approval of Annual Report and the validation of Annual Estimates for financial year 2007. • Approval for Acquittal and Exemption of responsibility (acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for financial year 2007.

b. RUPS Tahunan untuk evaluasi laporan tahunan dan laporan hasil pemeriksaan auditor atas pelaksanaan PKBL Tahun Buku 2007 pada tanggal 27 Mei 2008 dengan keputusan sebagai berikut:

b. Shareholders General Meeting or the evaluations of audit report on the implementation of Partnership and Community Development Program (PKBL) for financial year 2007 on 27 May 2008 with decisions as follows: • The approval and ratification on PKBL Reports for financial year 2007.

• Menyetujui dan mengesahkan laporan pengelolaan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) tahun buku 2007. • Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2007.

• Confirmation of Net Profits of the Company for financial year 2007. • To give authority to the Board of Commissioners to select and to appoint public accounting firm for auditing the company in 2008 with the implementation according to the applicable regulation. • Determining earning reconciliations (adjustments) for the Board of Directors, the Board of Commissioners and their Secretary

• The approval for acquittal and exemption of responsibility (acquit et de charge) to the Board of Directors and Commissioners on the management of the Company throughout 2007.

c. RUPS Tahunan untuk pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2008 pada tanggal 18 Januari 2008.

c. Shareholders General Meeting to approval the Working Plan and Budget of the company (RKAP) for financial year 2008 on 18 January 2008.

d. RUPS Tahunan untuk pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran PKBL Tahun Buku 2008 diselenggarakan pada tanggal 18 Januari 2008.

d. Shareholders General Meeting for discussion of the Annual Working Plan and Budget for financial year 2008 held on 18 January 2008.

116


e. RUPS Tahunan untuk pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2009 pada tanggal 23 Desember 2008.

e. Shareholders General Meeting to approval the Working Plan and Budget of the Company (RKAP) for financial year 2009 held on 23 December 2008.

Rencana Penerbitan Surat Berharga BEI Tahun 2009 Dalam rangka penguatan struktur dana dan mendukung pertumbuhan Kredit yang diberikan sekaligus memenuhi kebutuhan dana untuk pengganti DPK, BEI akan melakukan penerbitan surat berharga berjangka menengah dan panjang lebih dari Rp2 triliun pada tahun 2009.

BEI’s Securities Issuance Plan for 2009

Informasi Terkait Keterbukaan Informasi

Matters Related to Information Dissclosure

1. Outstanding Obligasi I, II & III, dan Jatuh Temponya

1. Outstanding Bond I, II & III, and its maturity.

• Obligasi BEI I dengan jumlah emisi sebesar Rp300 miliar, diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia dan berjangka waktu 5 tahun dengan tingkat bunga tetap sebesar 13% per tahun yang dibayarkan Triwulanan. Pembayaran bunga terakhir telah dilakukan bersamaan dengan jatuh tempo jumlah pokok obligasi pada tanggal 8 Juli 2008.

• BEI scriptless Bonds I with total underwritings of Rp 300 billion, and Jumbo Certificate Bonds issued in the name of PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia both have a 5 year tenor, with fixed interest rate of 13% to be paid quarterly. The last interest payment was made together with the principal on maturity of the bonds on July 8, 2008.

• Obligasi BEI II, diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia. Obligasi BEI II diterbitkan dengan 2 seri; yakni Seri A sebesar Rp285 miliar tingkat bunga 9.5% per tahun dan telah jatuh tempo dan dibayar lunas tepat pada waktunya pada tanggal 22 Juni 2006. Sedangkan seri B Jumlah pokok obligasi diterbitkan adalah Rp200 miliar dengan tingkat bunga 12,5% per tahun dengan pembayaran bunga Triwulanan dan berjangka waktu 5 tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 17 Juni 2010. Jumlah outstanding per 31 Desember 2008 adalah Rp200 miliar.

• The BEI Bond II is issued without warrants, except the Jumbo Bond Certificates that are issued in the name of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. The BEI Bond II is issued in two series, namely Series A amounting to Rp285 billion with an interest rate of 9.5% that has become due and fully repaid on time on June 22,2006. Whereas in Series B, the total bond principal that is issued is Rp200 billion with an interest rate of 12.5% per annum and a tenor of 5 years and will be due on June 17,2010. The total outstanding per December 31,2008 is Rp200 billion.

In order to strengthen the structure of funding and fulfilling the funding needs as a replacement for third party funds and for growth of rupiah loans, BEI will issue securities in 2009, which is medium and long term in nature, worth Rp 2 trillion


117

• Obligasi BEI III, diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia dengan jumlah nominal Rp500 miliar yang terdiri dari 3 seri sebagai berikut: - Obligasi BEI III Seri A sebesar Rp150 miliar; berjangka waktu 3 tahun, dengan tingkat bunga 12,50% per tahun. - Obligasi BEI III Seri B sebesar Rp200 miliar; berjangka waktu 4 tahun dengan tingkat bunga sebesar 12,70% per tahun. - Obligasi BEI III Seri C sebesar Rp150 miliar, berjangka waktu 5 tahun, dengan tingkat bunga 12,80% per tahun.

• The BEI Bond III is issued without warrants, except the Jumbo Bond Certificates that are issued in the name of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia with a total nominal value of Rp500billion, consisting of three series as follows: - BEI Bonds III Series A amounted to Rp150 billion, for a period of three years, with interest rate of 12.50% per annum. - BEI Bonds III Series B amounted to Rp200 billion, for a period of four years, with interest rate of 12,70% per annum. - BEI Bonds III Series C amounted to Rp150 billion, with a period of five years, with interest rate of 12,80% per annum.

2. Peringkat Kredit BEI Dengan disetujuinya RUU LPEI pada Sidang Paripurna DPR-RI pada tanggal 16 Desember 2008, maka BEI akan bertransformasi menjadi Indonesia Eximbank. Dengan sovereign status yang dimiliki, diharapkan peringkat kredit BEI akan menjadi lebih baik.

2. BEI Credit Ranking With the approval of LPEI Bill at the House of Representatives plenary session on the 16 December 2008, the BEI will be transform to Indonesia Eximbank. With Sovereign Status rights, BEI is expected to have a better credit ranking.

Nama dan Alamat Perusahaan Pemeringkat Efek:

Name and Address of Credit Rating Company:

PT. Pemeringkat Efek Indonesia Setiabudi Atrium, 8th Floor, suite 809-810 Jl. H.R. Rasuna Said Kav.62, Kuningan, Jakarta 12920 Phone : (62-21) 521 0077 Fax : (62-21) 521 0078

PT Pemeringkat Efek Indonesia Setiabudi Atrium, 8th Floor, Room 809-810 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62, Kuningan Jakarta 12920 Tel. : (62-21) 521 0077 Fax. : (62-21) 521 0078

Nama dan Alamat Lembaga dan atau Profesi Penunjang Pasar Modal (Yang terlibat proses Emisi Obligasi BEI III, tahun 2006).

Name and address the institutions or supporting professions in the Capital Market (engaged in process of BEI Bonds III, year 2006).

118


Lembaga/Profesi Penunjang Pasar Modal Supporting Capital Market Institutions Lembaga/ Profesi Penunjang Supporting

Nama Perusahaan Corporate Name

Alamat Addresses

Penjamin Pelaksana Emisi Underwriter

1. PT. Trimegah Securities, Tbk

Gedung Artha Graha Lantai 18 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190

2. PT. Danareksa Sekuritas

Gedung Danareksa Lt.1 Jl. Medan Merdeka Selatan 14 Jakarta 10110

Wali Amanat Custody

PT. Bank Permata, Tbk

Permata Bank Tower I, Lt.14 Jl. Jend. Sudirman Kav.27 Jakarta 12920

Notaris Notary

Imas Fatimah, SH

Taman Perkantoran Kuningan Jl. Setiabudi Selatan Kav.16-17 Jakarta 12920

Akuntan Publik Public Accountant

Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (Ernst & Young)

Gedung Bursa Efek Indonesia Menara II, Lt. 5 -7 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190

Konsultan Hukum Legal Consultant

Jusuf Indradewa & Partners

Gedung Artha Graha Lantai 15 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190

Perkara penting yang sedang dihadapi oleh BEI adalah sebagai berikut:

Litigation Cases faced by BEI are as follows:

1. Kredit bermasalah PT Tripanca Group (“Tripanca”) berupa: Perlawanan/Verzet atas Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 29/Eks.F/2008/PN.TK tertanggal 24 Nopember 2008;

1. Basic claims/ suits: Loan problems of PT Tripanca Group ( “Tripanca”) as: Opposition/ Verzet to the stipulation of execution of seizure on the District Court of Tanjungkarang No. 29/Eks.F/2008/PN.TK dated 24 November 2008;

2. Kasus Posisi dan status penyelesaian Perkara/ Gugatan: a. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, telah dikeluarkan Surat No. W9.UI/1490/HT.04.10/XI/2008

2 Position and status of settlement for claims/suits: a. Based on Documents of the District Court of Tanjungkarang, document no.W9.UI/1490/ HT.04.10/XI/2008 dated 24 November 2008


119

tanggal 24 Nopember 2008 perihal Pemberitahuan Penyitaan Parate Eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia No. 29/Eks.F/2008/ PN.TK, dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang untuk melakukan penyitaan di Gudang ASENDA (ASK) Jalan H, Moh. Salim No 26 Way Lunik Bandar Lampung, Gudang Lakop Jalan Ir.Sutami Km.14,2 Way Laga dan Gudang Dharmala Jalan Yos Sudarso Kuala Bandar Lampung tersebut adalah dalam rangka parate eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia yang diajukan oleh PT. Bank Mega Tbk. (“Bank Mega”). b. Upaya dari Bank Mega mengajukan proses penyitaan eksekusi terhadap persediaan barang (kopi) Tripanca merugikan hak-hak BEI karena benda yang dijadikan jaminan fidusia oleh Tripanca dalam Fidusia BEI termasuk seluruh Persediaan Kopi di Gudang ASENDA (ASK) Jalan H, Moh. Salim No 26 Way Lunik Bandar Lampung, Gudang Lakop Jalan Ir.Sutami Km.14,2 Way Laga dan Gudang Dharmala Jalan Yos Sudarso Kuala Bandar Lampung.

b. Bank Mega’s efforts to present the process of execution of seizure for Tripanca inventory (coffee) is harming BEI rights because of the assurance made by Tripanca Fidusia Guarantee includes all coffee inventory in ASENDA Wharehouse(ASK) at Jalan H, Moh. Salim No 26 Way Lunik Bandar Lampung, Lakop Wharehouse at Jalan Ir.Sutami Km.14,2 Way Laga and Dharmala Wharehouse at Jalan Yos Sudarso Kuala Bandar Lampung.

c. Dengan adanya permasalahan hukum di atas antara BEI, Bank Mega dan Tripanca, maka BEI melalui Kuasa Hukumnya Aditomo Ariyanto Perihantono Law Firm telah mengajukan Perlawanan/Verzet atas Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 24 Nopember 2008 No. 29/Eks.F/2008/PN.TK tanggal 9 Desember 2008.

c. With the abovementioned legal issues between BEI, Bank Mega and Tripanca, BEI through Aditomo Ariyanto Perihantono Law Firm has lodged a claim / Verzet over the Decision for Execution of Seizure on the District Court Tanjungkarang dated 24 November 2008 No. 29/Eks.F/2008/PN.TK on 9 December 2008.

3. Pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan: Sampai saat ini proses perkara masih berjalan dan belum ada keputusan hukum yang tetap sehingga dari sudut hukum belum dapat dipastikan pengaruh perkara ini terhadap kondisi keuangan perusahaan.

120

has been issued regarding the certificate for Parate Foreclosure Notice of Execution guaranteed by Fiduciary no.29/Eks.F/2008/ PN.TK, with consideration of Court Class IA Tanjungkarang, to execute the seizure of ASENDA Wharehouse (ASK) at Jalan H, Moh. Salim No 26 Way Lunik Bandar Lampung, Lakop Wharehouse at Jalan Ir.Sutami Km.14,2 Way Laga and Dharmala Wharehouse at Jalan Yos Sudarso Kuala Bandar Lampung, is in the framework of parate execution Fidusia Assurance Certificate submitted by PT. Bank Mega Tbk. (Bank Mega)


3. Effects on the company financial condition As the legal process is still ongoing, from the legal standpoint, it cannot be ascertained whether it has any influence on the company’s financial condition.

Perubahan Anggaran Dasar Anggaran Dasar BEI mengalami perubahan sehubungan dengan adanya Undang-Undang No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akte Notaris No. 2 Tanggal 1 Agustus 2008, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Keputusan tertanggal 14 Oktober 2008 Nomor. AHU-73679.AH.01.02. Tahun.2008.

Changes in the Company’s Articles of Association BEI statutes underwent changes with respect to the existence of Law No.40/2007 on Limited Liability Company based on Notariat Act No. 2 Dated 1 August 2008, which has obtained approval from the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia pursuant to Decision Letter dated 14 October 2008 Nomor AHU-73679.AH.01.02.Year. 2008.

Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern Dan Audit Ekstern

Implementation of Compliance, Internal and External Audit

a) Fungsi Kepatuhan Dalam upaya pengendalian risiko kepatuhan BEI melakukan penilaian terhadap efektivitas penerapan manajemen risiko kepatuhan. Direktur Kepatuhan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa langkah-langkah dalam rangka proses pengambilan keputusan oleh Direksi tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

a) Function of Compliance BEI conducts an assessment of the effectiveness of the implementation of compliance risk management as part of the management of compliance risk. The initiative is carried out in line with BEI’s commitment to adhere to all prevailing rules and regulations within the banking sector.

BEI memiliki perangkat kebijakan, peraturan, pengawasan dan SOP yang memadai untuk memastikan : • Kepatuhan terhadap segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,

BEI is adequately equipped with policy, rules, supervision, and standard operating procedures to ensure the followings : • Full compliance with all prevailing rules and regulations.

• Adanya mekanisme dan proses yang baik untuk mengantisipasi, mengidentifikasi, maupun mengelola berbagai faktor risiko.

• Adequate mechanism and process to anticipate, identify, and manage various risks.

• Tanggap terhadap tuntutan stakeholders secara wajar dan bertanggung jawab, penyampaian informasi kepada publik secara terbuka, akurat dan tepat waktu sesuai persyaratan pengungkapan informasi.

• Responds in a responsible manner and in fairness to the demands of its stakeholders, and provides transparent, accurate, and timely information to the public in accordance with regulations on information disclosure.


121

122

Fungsi-fungsi pokok Satuan Kerja Kepatuhan KYC & AML adalah sebagai berikut :

Principal functions of the Work Units of Compliance KYC & AML are as follows:

• Terlaksananya kegiatan usaha yang telah memenuhi seluruh peraturan/ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundangundangan lainnya yang berlaku berdasarkan prinsip kehati-hatian.

• That business activities carried out must adhere to all the rules / regulations of Bank Indonesia and the regulations that apply based on the principle of prudence

• Menyusun pembuatan “Laporan pokokpokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan” kepada Direktur Utama dan Bank Indonesia.

• Prepare the making of “Compliance Director Task Implementation Report” to the President Director and to Bank Indonesia.

• Memastikan terlaksananya review atas peraturan intern sesuai dengan perkembangan Manajemen Risiko dan Good Corporate Governance serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia.

• Ensure that review of internal regulation is implemented is in line with the development of Risk Management and Good Corporate Governance and regulations that apply in Indonesia.

• Memastikan laporan-laporan yang disampaikan oleh setiap Unit Kerja kepada Regulator telah sesuai dengan ketentuan dan jadwal.

• Ensure reports as requested are submitted by each Work Unit to the Regulator are on schedule.

• Terlaksananya kegiatan pemantauan terhadap Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah/Anti Pencucian Uang untuk nasabah dari sisi Assets dan Liabilities Bank.

• Ensure monitoring activities carried out on Principles of Know Your Customer / Anti Money Laundering (KYC/AML) for the customers is on the basis of Bank’s Assets and liabilities.

• Terlaksananya pelaporan Cash Transaction Report (CTR) dan Suspicious Transaction Report (STR) kepada institusi yang berwenang.

• Reporting of Cash Transaction Report (CTR) and Suspicious Transaction Report (STR) to the authorized institutions is implemented.

• Memantau, menganalisis dan merekomendasi kebutuhan training “prinsip mengenal nasabah/anti pencucian uang” bagi pegawai BEI.

• Monitor, analyze and recommend the need for “ principles of know your customer / anti-money laundering” training for the BEI employees.

• Memastikan implementasi prinsip-prinsip GCG di seluruh Unit Kerja dan pelaporan ke Regulator telah benar dan sesuai dengan jadwal.

• Ensuring the implementation of GCG principles for all Work Units and reporting to Regulator is correct and as scheduled.


Kegiatan yang telah dilakukan Satuan Kerja Kepatuhan KYC & AML selama tahun 2008 adalah sebagai berikut : • In-house training tentang Anti Money Laundering (AML) & Know Your Customer (KYC) kepada seluruh karyawan pada tanggal 28 Maret 2008 dengan pembicara eksternal (pejabat UKPN) dari Bank Niaga. • Melakukan pemantauan pelaksanaan kepatuhan dan sosialisasi KYC dan AML pada Kantor Pemasaran Makassar yang berlangsung dari tanggal 14 - 16 Juli 2008. • Berpartisipasi aktif dalam mengikuti pelatihan–pelatihan, workshop/seminar yang diselenggarakan oleh FKDKP (Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan) untuk Dewan Komisaris dan Direksi.

Activities that have been carried out by the Compliance Work Units of the KYC & AML for the year 2008 are as follows: • In-house training on Anti Money Laundering (AML) & Know Your Customer (KYC) to all employees on 28 March 2008 with a guest speaker (UKPN official) from Bank Niaga • Monitored the implementation of compliance and dissemination of KYC and AML at Makassar Marketing Office, which was held from 14 - 16 July 2008. • Active participation in the training, workshop / seminars organized by FKDKP (Banking Compliance Director Communications Forum) for the Commissioners and Directors.


123

Summary Perhitungan Nilai Komposit Self Assessment GCG Periode 2008 No

Aspek yang Dinilai

Bobot

Peringkat

Nilai

(a)

(b)

(a) x (b)

Catatan

1

Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

10.0%

1.17

0.12

Seluruh tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sesuai dengan PBI GCG

2

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

20.0%

1.10

0.22

Seluruh tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi telah sesuai dengan PBI GCG

3

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

10.0%

2.1

0.21

Struktur , Kualitas Komite , Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite telah sesuai dengan PBI.

4

Penanganan Benturan Kepentingan

10.0%

2.00

0.20

Bank telah memiliki ketentuan benturan kepentingan dan dipedomani dengan baik

5

Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

5.0%

2.00

0.10

Penerapan fungsi kepatuhan bank telah memenuhi persyaratan di ketentuan GCG

6

Penerapan Fungsi Audit Intern

5.0%

2.00

0.10

Persyaratan terhadap penerapan fungsi Audit intern telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

7

Penerapan Fungsi Audit Ekstern

5.00%

1.00

0.05

Seluruh persyaratan tentang penerapan Audit ekstern telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

8

Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern

7.50%

1.00

0.08

Efektivitas dan kecukupan penerapan manajemen risiko Bank telah sesuai dengan kompleksitas usaha bank dan sesuai dengan ketentuan

9

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Debitur Besar (Large Exposures)

7.50%

1.50

0.11

Bank secara umum telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana baik kepada pihak terkait maupun kepada debitur besar

10

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

15.0%

2.20

0.33

Bank telah memastikan ketersediaan informasi keuangan dan non-keuangan untuk stakeholder yang disampaikan secara tepat waktu, lengkap, akurat, kini sesuai dengan ketentuan.

11

Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank Umum (RBB)

5.00%

1.83

0.09

Rencana korporasi dan rencana bisnis Bank telah disusun secara realistis sesuai dengan ketentuan yang berlaku

1.60

Tata kelola memadai

Nilai Komposit

Nilai Komposit

100.00%

Predikat

Nilai Komposit < 1.5

Tata kelola unggulan

1.5 <= Nilai komposit < 2.5

Tata kelola memadai

2.5 <= Nilai Komposit < 3.5

Tata kelola cukup memadai

3.5 <= Nilai Komposit < 4.5

Tata Kelola perlu penyempurnaan

4.5 <= Nilai Komposit < 5

Tata Kelola perlu perbaikan mendasar

124


Summary of Composite Valuation GCG Self Assessment 2008 No

Assessment

Weight

Rating

Score

(a)

(b)

(a) x (b)

Notes

1

Implementation of The Board of Commissioners’ tasks and responsibilities

10.0%

1.17

0.12

All tasks and responsibilities of the Board of Commissioners are inline with Bank Indonesia’s (BI) GCG regulation

2

Implementation of The Board of Directors’ tasks and responsibilities

20.0%

1.10

0.22

All tasks and responsibilities of the Board of Directors are inline with Bank Indonesia’s (BI) GCG regulation

3

Implementation and Comprehensiveness of the Committee tasks

10.0%

2.1

0.21

The Committe’s structure, quality and the implementation of tasks and responsibilities are comply with BI regulation

4

Handling of Conflict of Interest

10.0%

2.00

0.20

The Bank’s handling of conflict of interest regulation has been set and followed

5

Implementation of Compliance function

5.0%

2.00

0.10

The Bank’s compliance implementation is comply with GCG regulation

6

Implementation of Internal Audit Function

5.0%

2.00

0.10

The Bank’s internal audit function implementation requirement is comply with the applicable regulation

7

Implementation of External Audit Function

5.00%

1.00

0.05

The Bank’s external audit implementation requirements are comply with the applicable regulation

8

Implementation of Risk Management Function Including Internal Control System

7.50%

1.00

0.08

The Bank’s risk management effectiveness and implementation are inline with the Bank’s business and comply with the applicable regulation

9

Funds Allocation to related parties and large exposures

7.50%

1.50

0.11

The Bank generally implements the prudential norm in funds allocation to related parties and large exposures

10

Transparency in terms of Bank‘s Financial and Non- Financial Conditions

15.0%

2.20

0.33

The Bank ensures the availability of financial and nonfinancial informations for stakeholder with timely, completely, accurately comply with the applicable regulation

11

Bank’s Strategic Plan

5.00%

1.83

0.09

The Bank’s corporate and business plans are realistic and comply with the applicable regulation

1.60


Composite Score

Composite Score

100.00%

Remark

Composite Score < 1.5

Excellent Corporate Governance

1.5 <= Composite Score < 2.5



Fair Corporate Governance


Developing Corporate Governance

4.5 <= Composite Score < 5

Need for Corporate Governance


125

Manajemen Risiko Risk Management

1. Penerapan Manajemen Risiko

1. Implementation of Risk Management

Bank Ekspor Indonesia memberikan perhatian khusus dalam penerapan manajemen risiko dengan menjalankan praktik tata kelola yang sehat (good governance) serta mempunyai komitmen yang kuat dalam menerapkan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, sehingga diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi pemegang saham serta menjaga kualitas aktiva Perseroan secara berkesinambungan.

Bank Ekpor Indonesia gives special attention to the implementation of risk management with good governance and has a strong commitment in implementing the functions of identification, measurement, monitoring, and risks control, in the hope that it continuously gives added value to shareholders and maintain the quality of the company’s assets.

Dalam rangka menunjang pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko secara komprehensif dan terpadu, maka telah dibentuk organisasi manajemen risiko yang terdiri dari Komite Manajemen Risiko yang beranggotakan Direksi & pejabat eksekutif dan pembentukan Divisi Manajemen Risiko untuk menjalankan fungsi manajemen risiko, pemantauan penerapan kebijakan, strategi dan pedoman manajemen risiko, dan bersifat independen terhadap unit bisnis dan satuan kerja audit internal. Selain itu, untuk mendukung penerapan manajemen risiko juga telah dibentuk Komite Remunerasi, Komite Kebijakan Kredit, Komite Produk, Komite Aktiva – Pasiva (ALCO), serta Komite Teknologi & Sistem Informasi. BEI senantiasa mengembangkan dan menyempurnakan Sistem Manajemen Risiko melalui peningkatan Sistem Informasi Manajemen untuk mengantisipasi risiko secara lebih dini serta melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna meminimalisasi dampak risiko.

In order to support the implementation process and comprehensive and integrated risk management systems, a risk management organization is established consisting of a Risk Management Committee whose members are from the Board of Directors & executive officers and a Risk Management Division who performs the functions of risk management, monitoring the implementation of policies, risk management strategies and guidelines, and is independent of business units and internal audit. In addition, to support the implementation of risk management, various committees has also been established such as the Remuneration Committee, Credit Policy Committee, Product Committee, Assets Liability Committee (ALCO), and Technology & Information Systems Committee. BEI continues to develop and improve the Risk Management System through the enhancement of the Management Information System to better anticipate risk and perform the necessary steps needed to minimize the impact of risk.

Penerapan manajemen risiko di BEI telah dijalankan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan dibagi berdasarkan jenis pengelolaan risiko utama sebagai berikut:

Implementation of risk management at BEI has been conducted in accordance with the provisions of Bank Indonesia and is divided into:

126


Bank Ekspor Indonesia memberikan perhatian khusus dalam penerapan manajemen risiko dengan menjalankan praktek tata kelola yang sehat (good governance) Bank Ekpor Indonesia gives special attention to the implementation of risk management with good governance

a. Manajemen Risiko Kredit Risiko kredit adalah risiko kerugian yang terjadi akibat kegagalan debitur (counterparty / issuer) dalam memenuhi kewajiban. Apabila kewajiban bermasalah jumlahnya cukup material maka dapat menurunkan pendapatan, kinerja, dan tingkat kesehatan bank.

a. Credit Risk Management Credit risk is the risk of losses that occur due to the failure of debtors (counterparty / issuer) to meet obligations. If this obligation is of a tangible amount it can lower the income, performance, and the level of the bank’s soundness.

Pengelolaan terhadap risiko kredit telah dilakukan secara komprehensif dan terpadu dengan pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi secara aktif terhadap penerapan kebijakan dan prosedur manajemen risiko kredit. Untuk mendukung hal tersebut dan untuk meningkatkan fungsi pemantauan risiko, BEI telah menggunakan alat bantu Laporan Sistem Informasi Manajemen Risiko Kredit (SIMRK) yang disampaikan kepada jajaran Manajemen secara berkala setiap bulan.

The implementation of management of credit risk is integrated and comprehensive, with an active supervision of the Commissioners and Board of Directors towards its policies and procedures. To support this and to increase the risk monitoring function, BEI has been using the Management of Credit Risk Information System Reports or SIMRK (Sistem Informasi Manajemen Risiko Kredit) which is handed to the management regularly on a monthly basis.

Disamping hal-hal tersebut, BEI telah menggunakan model pengelolaan risiko kredit berupa alat bantu pemeringkatan kredit yang diterapkan secara internal yang disebut Internal Credit Risk Rating Tools (ICRR Tools) yang dimulai sejak tahun 2004. Sistem pemeringkatan kredit tersebut mengkombinasikan penilaian aspek keuangan dan aspek bisnis menurut jenis pembiayaan yang ada, yaitu corporate rating, bank rating dan project finance dengan menetapkan 8 tingkat granularity rating dimana setiap tingkat rating memiliki outlook positif maupun negatif.

Also, since 2004, BEI has been using a credit risk management model as an internal system to rate credit, called Internal Credit Risk Rating Tools (ICCR Tools). This credit rating system combines the evaluation of financial and business aspects in accordance to the types financing available, i.e. corporate rating, bank rating and project finance with a set level of 8 rating granularity where each rating level has a positive or negative outlook.


127

b. Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas Risiko pasar merupakan risiko yang timbul karena adanya pergerakan variable pasar dari portofolio yang dimiliki, yang dapat merugikan Bank (adverse movement). Variable pasar yang dapat mempengaruhi portofolio BEI antara lain suku bunga dan nilai tukar. Potensi kerugian karena variable pasar tersebut timbul, bila terjadi penurunan nilai aktiva atau pendapatan maupun kenaikan nilai pasiva atau biaya. Sedangkan risiko likuiditas merupakan risiko bank yang antara lain disebabkan ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo.

b. Market and Liquidity Risk Management Market risk is risk that arises because of the movement of market variables of the portfolio owned, and can be harmful (Adverse movement) to the bank. Market variables that may affect the portfolio of BEI, among others, are interest rates and exchange rates. Potential losses due to variable market arise if there is a decrease in the value of assets or income and also in the increase in value of liability or cost. While liquidity risk is bank risk due to the inability to meet obligations at maturity.

Pengelolaan terhadap kedua jenis risiko tersebut telah dilakukan secara komprehensif dan terpadu dengan adanya pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi secara aktif terhadap penerapan kebijakan dan prosedur manajemen risiko pasar dan likuiditas, yang disesuaikan dengan misi, strategi, permodalan, sumber daya manusia, dan risk appetite BEI. Untuk mendukung hal tersebut dan untuk meningkatkan fungsi pemantauan risiko, BEI telah menggunakan alat bantu Laporan Sistem Informasi Manajemen Risiko Pasar (SIMRP) yang disampaikan kepada jajaran Manajemen secara berkala setiap bulan.

The managing of these type of risks had been undertaken comprehensively and integrated under a pro active surveillance from the Board of Commissioners and the Board of Directors towards the implementation of risk management procedures and policies on market and liquidity risks. These, was being adjusted with BEI’s mission, strategy, working capital, human resources and the Company’s risk appetite. To support this and to increase the risk monitoring function, BEI has been using the Management of Market Risk Information System Reports or SIMRP (Sistem Informasi Manajemen Risiko Pasar) which is handed to the management on a regular basis each month.

BEI juga telah mengimplementasikan beberapa model pengelolaan risiko pasar dan likuiditas secara internal yaitu Interest Rate Risk Measurement Model, FX Risk Measurement Model, dan Liquidity Risk Measurement Model sehingga pelaksanaan manajemen risiko akan lebih efektif dan akurat.

BEI has also implemented, internally, several models for market risk management and liquidity, namely Interest Rate Risk Measurement Model, FX Risk Measurement Model, and Liquidity Risk measurement model, so that the implementation of risk management will be more effective and accurate.

c. Manajemen Risiko Operasional dan Risiko Lainnya Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan ketidakcukupan dan / atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Pengelolaan terhadap risiko operasional saat ini telah dilakukan secara komprehensif dan terpadu dengan pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi secara aktif terhadap penerapan kebijakan dan prosedur manajemen risiko operasional serta didukung dengan

c. Management of Operational Risk and other Risks Operational risk is risk that, among others, is due to the lack of and /or malfunction of internal process, human error, system failure, and the existence of external problems that affect the Bank’s operations. At the moment, management of operational risks is integrated and comprehensive with an active supervision by the Commissioners and Board of Directors towards its implementation of policies and procedures and is supported with the use of a managed operational risk model called

128


penggunaan model pengelolaan risiko operasional berupa alat bantu Sistem Manajemen Risiko Operasional (SiMRO) yang mencakup pengelolaan terhadap risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, dan risiko kepatuhan. Dalam pengelolaan terhadap risiko-risiko tersebut, BEI telah menerapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko operasional dengan didukung penetapan ketentuan mengenai limit risiko secara memadai, melaksanakan konsep dual control dalam setiap aktivitasnya, melakukan risk self assessment, dan loss event management, serta meningkatkan kompetensi SDM sebagai upaya membangun risk awareness di seluruh jajaran BEI.

Operational Risk Management System or SiMRO (Sistem Manajemen Risiko Operasional), which includes the management of operational risk, legal risk, reputation risk, strategic risk, and compliance risk. Within the management of those risks, BEI had implement the operational risk managemet procedures and policies with the support of regulations pertaining to the adequate of risk limit, undertaking dual control system within its operation process, conducting a risk self assessment and loss event management, as well as enhancing human capital competencies in the effort of building and creating risk awareness throughout the Management of the Company.

2. Profil Risiko Tahun 2008

2. Risk Profile in 2008

Hasil penilaian predikat risiko komposit Perseroan pada posisi 31 Desember 2008 menunjukkan predikat “Low”, dengan komposisi risiko inheren (Inherent Risk) berada pada predikat “Low” dan telah didukung oleh sistem pengendalian risiko (Risk Control System) dengan predikat “Strong”.

The results of evaluation of the company’s composite risk as of December 31, 2008 showed the predicate “low”, where the inherent risk composition is at “low” and is supported by a risk control system with the rating “Strong”.

3. Risiko-risiko lain yang dihadapi Perseroan dan upaya-upaya mitigasinya

3. Other risks faced by the Company and the mitigation efforts

a. Risiko konsentrasi kredit Penempatan portofolio kredit secara terpusat pada beberapa debitur, sektor industri atau wilayah dapat meningkatkan risiko konsentrasi kredit, sehingga apabila terdapat masalah yang dihadapi oleh kelompok portofolio tersebut dapat mengakibatkan penurunan kinerja perseroan secara signifikan. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka BEI telah melakukan manajemen portofolio secara memadai dan meningkatkan diversifikasi risiko dengan menambah jumlah debitur dan memperluas jangkauan pasar pada sektor-sektor industri berorientasi ekspor yang menguntungkan dan prospektif.

a. Credit concentration risk Placement of the credit portfolio that is focused on several borrowers, industrial or regional sectors can increase the risk of credit concentration, so much so that if there is a problem faced by this group’s portfolio, it could result in a significant decrease in corporate performance. To anticipate such a scenario, BEI has conducted an adequate management portfolio and intensified the diversification of risk by increasing the number of debtors, and expands their market reach to export-oriented sectors that are profitable and have good prospects.

b. Risiko penurunan nilai agunan kredit Nilai atas agunan yang diberikan oleh debitur kepada Perseroan senantiasa mengalami perubahan harga pasar sehingga nilai likuidasi atas agunan tersebut menjadi kurang akurat. Dalam melakukan mitigasi atas potensi risiko tersebut, Perseroan telah secara

b. Risk reduction value of the collateral credit Value of the collateral provided by the debtor is always subject to fluctuations in market prices so that its liquidation value will be less than accurate. In mitigating the potential for this type of risk, the Company has to be selective and make periodic


129

selektif dan berkala melakukan penilaian atas nilai agunan dengan melibatkan perusahaan penilai agunan yang independen dengan kualifikasi yang memadai.

assessments on the collateral value involved by employing qualified independent collateral evaluators.

4. Improvement dan Enhancement atas Kebijakan dan Prosedur Manajemen risiko di Tahun 2008

4. Improvement and Enhancement on Policy and Procedure of Risk Management in 2008

Dalam rangka peningkatan efektifitas penerapan manajemen risiko, Perseroan melakukan upaya secara berkesinambungan untuk menyempurnakan kebijakan, prosedur, pendekatan sistem informasi dan alat bantu manajemen risiko beserta peningkatan upaya-upaya mitigasi risiko yang mungkin timbul, antara lain meliputi: a. Kebijakan Manajemen Risiko kredit, berupa penetapan limit konsentrasi sektoral, limit konsentrasi regional, limit konsentrasi internal rating, dan limit konsentrasi debitur terbesar b. Sistem Informasi Manajemen Risiko Kredit (SIMRK) dan Sistem Informasi Manajemen Risiko Pasar (SIMRP) c. Kaji Ulang alat bantu Pengukuran Profil Risiko Likuiditas d. Peningkatan dan penyempurnaan Alat Bantu Manajemen Risiko Kredit (upgrading), terutama untuk Rating Project Finance e. Penyempurnaan Kebijakan Perkreditan (KP) f. Penyempurnaan Pedoman Operasional Perkreditan (POP) g. Penyempurnaan Standard Operating Procedure (SOP) Perkreditan h. Penyempurnaan Kebijakan Manajemen Risiko Operasional dan Penyusunan User Manual Guide Sistem Informasi Manajemen Risiko Operasional i. Penerapan Sistem Manajemen Risiko Operasional (SiMRO) j. Penerapan sistem interface database System Informasi Debitur (SID) – BI dengan data core banking system yang digunakan BEI k. Peningkatan kompetensi SDM Manajemen Risiko melalui aktivitas pelatihan internal maupun eksternal di dalam negeri maupun luar negeri.

In order to increase the effectiveness of the implementation of risk management, the Company is making continuous efforts to enhance the policies, procedures, information systems approach and risk management tools. The increasing efforts to mitigate risks that may arise, includes:

130


a. Improving its credit risk management policy, in terms of determining sectoral concentration limit, regional concentration limit, internal rating concentration limit, and major debtor concentration limit. b. Improving its information system for credit risk and market risk management. c. Reviewing the tools needed to evaluate liquidity risk profile. d. Increasing and improving the Market Risk Management Support Tools (upgrade), especially for project finance rating. e. Improving credit policy. f. Improving credit operational guidelines. g. Improving the standard operating procedure in an integrated manner. h. Enhancement of Risk Management Policy and compiling the User Manual Guide of Operational Risk Management Information System i. Implementation of Operational Risk Management System (SiMRO) j. Implementation of the Interface database Debitor Information System (SID) - BI with the core banking data system used by BEI k. Improving competency of risk management personnel’s capabilities through internal training activities held locally as well as training overseas, and participation in a risk management certification program.

5. Sertifikasi Manajemen Risiko

5. Risk Management Certification

BEI untuk menjamin pelaksanaan proses manajemen risiko berupaya meningkatkan kompetensi dan integritas sumber daya manusia dengan mengikut sertakan pejabat dan staf perseroan dalam Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko secara bertahap. Sampai dengan Desember 2008, jumlah pejabat dan staf yang telah mengikuti Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko level I adalah sebanyak 74 orang dengan tingkat kelulusan 91% dan Level II sebanyak 24 orang dengan tingkat kelulusan 75%.

BEI, in ensuring the process of the implementation of risk management, makes effort to improve the competency and integrity of human resources by gradually including the company officials and staff to participate in the Risk Management Certification Exam. As of December 2008, 74 personnel participated the Risk Management Certification Exam level I with 91% passing rate and at Level II, 24 people took part with 75% passing rate.

6. Transformasi BEI menjadi Indonesia Eximbank

6 BEI transformation into Indonesia Eximbank

Dengan adanya perubahan BEI menjadi Indonesia Eximbank akan menimbulkan peluang dan tantangan yang harus diantisipasi dengan baik. Beberapa perubahan sangat mendasar pada Perseroan dapat berasal dari ketentuan internal maupun eksternal Perseroan, sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut BEI telah melakukan beberapa langkah secara terencana dan komprehensif berupa pengambilan strategi dan kebijakan yang tepat untuk mengantisipasi beberapa potensi risiko yang kurang menguntungkan bagi kinerja Perseroan.

The transformation of BEI to Indonesia Eximbank will create opportunities and challenges that must be well anticipated. Some very fundamental changes in the company can be seen from the company’s internal and external provisions. To counter this, BEI has engaged several plans and comprehensive steps by undertaking appropriate strategies and policies to anticipate some potential risks that are detrimental to the company’s performance.

Risiko-risiko utama yang harus diantisipasi Indonesia Eximbank secara umum telah tercakup dalam 8 jenis risiko (risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, dan risiko kepatuhan) sebagaimana yang telah dikelola dengan baik selama ini, namun demikian akan terdapat beberapa jenis risiko yang akan mempunyai cakupan potensi risiko yang lebih luas akibat adanya perubahan peraturan yang menjadi landasan hukum dan perluasan lingkup usaha Indonesia Eximbank, misalnya : pembiayaan yang dapat diberikan kepada debitur di luar negeri dan perluasan bidang usaha asuransi.

Major risks that must be anticipated by Indonesia Eximbank in general have been included in 8 types of risk (credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, reputation risk, strategic risk, and compliance risk), which has been well managed all this time. Nevertheless, there will be types of risk that have wider scope of potential risk due to regulation changes that brings about a new legal base and also a broader scope of Indonesia Eximbank businesses ,for example, the financing that can be given to overseas debtors, and also due to the expansion of insurance business.

Untuk memitigasi risiko-risiko tersebut BEI telah melakukan penyempurnaan terhadap seluruh kebijakan dan prosedur sesuai dengan ketentuan internal dan eksternal yang berlaku serta telah meningkatkan kompetensi seluruh sumber daya manusia secara berkesinambungan.

To mitigate these risks BEI is enhancing all policies and procedures in relation to the internal and external requirements and improving the competencies of all human resources on an ongoing basis.


131

Laporan Komite Audit Audit Committee Report

Salah satu tujuan pembentukan Komite Audit di BEI adalah untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan memastikan bahwa strategi dan keputusan bisnis yang diambil oleh Direksi telah sesuai dengan arahan yang ditetapkan oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Anggaran Dasar Perusahaan. Adapun tugas-tugas Komite Audit dalam bidang Pengawasan meliputi:

The Audit Committee had been established by BEI in order to strengthen the supervisory function and ensure that the business strategy decisions taken by the Board of Directors are consistent with the direction set by the General Meeting of Shareholders (GMS) and the Bank’s Articles of Association. In its supervisory function, the Audit Committee has the following duties:

1. Memastikan keandalan Penyusunan Laporan Kauangan sebelum di publikasikan. 2. Memastikan adanya Pengendalian Internal yang efektif atas penyusunan Laporan Keuangan. 3. Ketaatan terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku serta berperilaku yang beretika. 4. Memonitor efektivitas fungsi Internal Audit.

1. Ensuring the reliability in the formulation of Financial Statements. 2. Ensuring the effectiveness of internal control over the formulation of Financial Statements. 3. Ensuring compliance with prevailing regulations and ethical conduct. 4. Monitoring the effectiveness of Internal Audit Function.

Adapun susunan anggota Komite Audit yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK 0002/DKM/10/2007 tanggal, 29 Oktober 2007 adalah sebagai berikut: • Adi Putra Hasan, Ketua merangkap Anggota Dewan Komisaris • Eddie M. Gunadi, Anggota • Mochamad Iskandar, Anggota (sampai dengan 1 Nopember 2008)

The composition of the Audit Committee based on the Decree of the Board of Commissioners No. SK 0002/DKM/10/2007 dated, 29 October 2007 are as folllows: • Adi Putra Hasan, Chairman also as member of the Board of Commissioners • Eddie M. Gunadi, Member • Mochamad Iskandar, Member (until 1 November 2008)

Sesuai perjanjian kerja yang telah disepakati bersama frekwensi kehadiran anggota Komite Audit dilaksanakan 2 (Dua) kali dalam seminggu. Selama tahun 2008, Komite Audit telah menghadiri rapat sebanyak 28 kali, yang terdiri dari Rapat Intern sebanyak 13 (Tiga belas) kali, rapat dengan Dewan

In accordance with their work agreement, meetings of the Audit Committee are held two times a week. In 2008, the Audit Committee convenes 28 (twenty eight) meetings involving 13 (thirteen) Internal Audit Committee meetings, 5 (five) meetings with the Board of Commissioners and the Risk Management

132


Mochamad Iskandar

Adi Putra Hasan

Eddie M. Gunadi

Anggota Member

Ketua Chairman

Anggota Member


133

Komisaris dan Komite Pemantau Risiko sebanyak 5 (Lima) kali, rapat dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) sebanyak 3 (tiga) kali, rapat dengan Divisi Internal Audit (DIA) sebanyak 2 (Dua) kali dan Rapat Kick Off Audit meeting dan Presentasi PSAK 55 dengan KAP E&Y sebanyak 1 (Satu) kali dan rapat dengan divisi-divisi lain sebanyak 4 (Empat) kali, dengan tingkat kehadiran anggota sebagai berikut: - Adi Putra Hasan sebanyak 24 (Dua puluh empat) kali - Eddie M. Gunadi sebanyak 28 (Dua puluh delapan) kali - Mochamad Iskandar sebanyak 15 (Lima belas) kali Untuk tahun 2008 Komite Audit telah memiliki Rencana Kerja yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Realisasi Rencana Kerja tersebut secara berkala telah disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Committee, 3 (Three) meetings with the Public Accounting Firm, 2 (two) meetings with the Internal Audit Division and 1 (one) Kick Off Audit meeting and presentation for the PSAK 55 with KAP E&Y as well as other meetings with other divisions in a total of 4 (four) meetings. The attendance record of committee members in those meetings are as follows: - Adi Putra Hasan, 24 (Twenty four) times

Sesuai ketentuan dalam Komite Audit Charter, Komite Audit secara teratur telah memberikan informasi dan Rekomendasi Profesional dan Independen kepada Dewan Komisaris terhadap Kehandalan Proses Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan,Pengendalian Intern dan Pelaksanaan Audit baik oleh Divisi Internal Audit maupun External Auditor serta Evaluasi terhadap penerapan Good Corporate Governance.

In accordance with the tasks entrusted to them, the Audit Committee routinely provide information along with their professional and independent recommendations to the Board of Commissioners regarding the assessment of the effectiveness of financial statements formulation, internal control, the audit process performed by the external auditor, and the implementation of good corporate governance.

134


- Eddie M. Gunadi, 28 (Twenty eight) times - Mochamad Iskandar,15 (Fifteen) times For the year 2008, the Audit Committee Work Plan has been approved by the Board of Commissioners. A Work Plan Accomplishment Report have been regularly submitted to the Board of Commissioners.

Selain tugas-tugas utama di atas, Komite Audit juga memberikan kontribusinya dalam:

In addition to its main tasks specified above, the Audit Committee also provided the following:

1. Menilai dan merekomendasikan Penetapan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris. 2. Melakukan review Laporan Keuangan secara rutin termasuk penelaahan terhadap pencapaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 3. Melakukan review terhadap Laporan Hasil Audit (LHA) yang dibuat oleh Divisi Internal Audit dimana selama tahun 2008 tercatat sebanyak 6 (Enam) LHA yang hasil review-nya telah disampaikan kepada Dewan Komisaris

1. To assist in the recommending the independent auditor to the Board of Commissioners. 2. To review the Financial Statements including monitoring the level of accomplishment of the Business and Budget Plan. 3. To review the Audit Finding Reports submitted by Internal Audit, whereas in 2008 there were 6 Audit Finding Reports that have been reviewed and submitted to the Board of Commissioners

Berdasarkan Evaluasi dan Pengamatan yang dilakukan selama tahun 2008, Komite Audit tidak menemukan masalah yang cukup materiil yang dapat mengganggu kinerja perusahaan.

Based on the evaluation and analysis made in 2008, the Audit Committee did not find any significant issues that can have a material effect on the Bank’s performance.

Komite Audit / Audit Committee

PT Bank Ekspor Indonesia (Persero)

Adi Putra Hasan

Eddie M. Gunadi

Mochamad Iskandar

Ketua / Chairman

Anggota / Member

Anggota / Member


135

Pengawasan Internal Internal Control

Fungsi Audit Internal pada BEI dilakukan oleh Divisi Internal Audit dimana secara struktural kedudukannya berada langsung di bawah Direktur Utama.

The Internal Audit of BEI is conducted by the Internal Audit Division and its structural position is directly under the President Director.

Peran dan fungsinya adalah membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, disamping itu juga melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi atas penggunaan sumber daya serta memberi saran perbaikan dan informasi yang relevan serta obyektif tentang kegiatan unit kerja yang di audit.

Their role and function is to assist the President Director and the Board of Commissioners in supervisory functions, together with evaluating the effectiveness and efficiency of the use of resources and provide relevant objective suggestions and improvements of information about the activities of the audited working units.

Pada Tahun 2008 kegiatan audit dari Divisi Internal Audit untuk periode 2006 , 2007 dan 2008 , telah diperiksa oleh reviewer serta auditor independen dari Kantor Akuntan Publik ternama. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pelaksanaan audit telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Fungsi Audit Intern Bank ( SPFAIB ) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

In 2008, audit activities of the Internal Audit Division for the period 2006, 2007 and 2008, has been checked by the reviewer and independent auditors from reputable Public Accountant Offices. Results of the review concluded that the audit has been conducted in accordance with the Standard Inspection Functions of Bank Internal Audit (Standar Pemeriksaan Fungsi Audit Intern Bank- SPFAIB) set by Bank Indonesia.

Audit Internal aktif berperan didalam mendorong kegiatan operasional Bank agar dilaksanakan secara hati-hati, efisien dan efektif serta sesuai dengan semua peraturan yang berlaku. Fokus pemeriksaan selama tahun 2008 adalah pada masalah pengendalian biaya overhead, pengendalian akuntansi dan pengendalian risiko operasional .

Internal Audit plays an active role in encouraging the Bank operational activities to be carried out carefully, efficiently and effectively and in accordance with all applicable regulations. The focus during 2008 was on control problems of overhead costs, accounting and operational risk.

Untuk mendukung kegiatan audit internal, Divisi Internal Audit mewajibkan para auditornya untuk mengikuti pendidikan yang berkesinambungan dan mengikuti sertifikasi audit antara lain Certified Bank Auditor ( CBA ) dari lembaga yang kompeten. Selain itu staf internal audit selalu aktif mengikuti seminar dan forum diskusi yang diselenggarakan oleh organisasi profesi internal audit.

To support the internal audit activities, Internal Audit Division requires their auditors to follow continuous education and enroll in audit certification, among others, Certified Bank Auditor (CBA) and from competent institutions. In addition, internal audit staff actively follows seminars and discussion forums held by the professional internal audit organization.

Pelaksanaan audit dilakukan dengan menggunakan bantuan sistem SIMA (Sistem Informasi Manajemen Audit) yang berbasis IT. Sistem ini digunakan sebagai

The implementation of audit is carried out by using the help of SIMA (Audit Management Information

136


alat bantu untuk melakukan identifikasi risiko dari setiap unit kerja sebagai dasar dari implementasi audit berbasis risiko .

System) that is IT based. This system is used as a tool for risk identification from each working unit as the basis of the implementation of risk-based audit.

Sasaran yang ingin dicapai dari audit berbasis risiko adalah : a. Pemeriksaan fokus pada aktivitas unit kerja yang mengandung risiko tinggi. b. Terlaksananya identifikasi risiko secara berkala yang dilakukan oleh setiap unit kerja dengan menggunakan Control Self Assessment (CSA). c. Memastikan adanya supervisi dan pemantauan yang memadai setiap terjadi perubahan profil risiko.

Targets of risk-based audit to be achieved are: a. Focused examination on the activities of work units that are high risk. b. Risk identification is regularly conducted by each work unit using the Control Self Assessment (CSA). c. Ensure adequate supervision and monitoring for every change in the risk profile.

Sesuai dengan Rencana Audit Tahunan (RAT) tahun 2008 Divisi Internal Audit telah melakukan audit terhadap 10 (Sepuluh) unit kerja dan 2 (Dua) fungsi kegiatan operasional.

In accordance with the 2008 Annual Audit Plan (Rencana Audit Tahunan - RAT), the Internal Audit Division has conducted audits of 10 (ten) working units and two (2) operational activities.

Disamping itu Divisi Internal Audit senantiasa menggalang kerjasama yang intensif dengan Komite Audit dan Satuan Kerja Kepatuhan serta menjalin kerjasama yang baik dengan eksternal auditor, yaitu: Bank Indonesia (BI), Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) serta Kantor Akuntan Publik.

Besides that, the Internal Audit Division always supports intensive cooperation with the Audit Committee and the Complience Working Unit and also to liaise with external auditors, namely: Bank Indonesia (BI), The Audit Board of the Republic of Indonesia and the Public Accounting Firm.

Peran dan tugas Internal Audit didalam proses transformasi

The role and tasks of the Internal Audit in the process of transformation

Peran Internal Audit didalam proses transformasi adalah memonitor serta mengingatkan agar proses tersebut berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance serta dilaksanakan di dalam koridor peraturan-peraturan yang berlaku. Tugas utama Internal Audit ke depan tentunya mempersiapkan sumber daya karena akan adanya produk-produk baru Indonesia Eximbank seperti misalnya asuransi dimana diperlukan pengetahuan dan keterampilan yang baik di bidang asuransi untuk mendukung pelaksanaan tugas audit.

The role of the Internal Audit in the transformation process is to monitor and remind the process mentioned, is carried out in accordance with the principles of good corporate governance and within the corridor of the rules and regulations. The main tasks ahead of Internal Audit is to prepare the resources accordingly as Indonesia Eximbank will introduce new products for example insurance, where it is necessary to have knowledge and skills in this field to support the implementation of the audit task.


137

Analisa dan Pembahasan Manajemen Atas Kondisi Keuangan dan Kinerja Tahun 2008 Management Discussion & Analysis

Gambaran Umum Kinerja Tahun 2008

Overview of 2008 Performance

Umum

General

PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 tahun 1999 tanggal 25 Mei 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Perbankan jo. Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor Indonesia disingkat PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) No. 49 tanggal 25 Juni 1999, dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (d/h Menteri Kehakiman Republik Indonesia) berdasarkan Surat Keputusan No. C-13130HT.01.01TH.99 tanggal 19 Juli 1999, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dibawah No. 4932/ BH.09-03/VII/1999 tanggal 28 Juli 1999, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 8 Oktober 1999, Tambahan No. 6652 (“Akta Pendirian”).

PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) is a State-Owned Bank that was established based on the Government Regulation of the Republic of Indonesia (RI) No.37 in 1999, dated 25 May 1999 on RI equity participation for establishment of BEI (Persero) in Banking. The certification of PT Bank Ekspor Indonesia (Persero), BEI for short, Certificate No. 49 on 25 June 1999 was documented in the presence of Siti Pertiwi Henny Singgih, SH, Notary in Jakarta and has been certified by the Minister of Justice based on Decree No. C-13130HT.01.01-TH.99 dated 19 July 1999, is registered under List of Companies according to the Compulsory Registration of Companies at the Registration Office in City, South Jakarta No. 4932/BH.09-03/VII/1999 dated 28 July 1999, and announced in RI state gazette No.81 dated 8 October 1999, Supplement No. 6652 (“Establishment Certificate”).

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 2 tanggal 1 Agustus 2008 dibuat dihadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-73679.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 14 Oktober 2008. Perubahan yang dimaksud dalam Akta No. 2 tanggal 1 Agustus 2008 tersebut adalah perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

The changes of the latest Article of Association as stipulated on the Shareholder’s Deed of Establishment on the changes of the Articles of Association No. 2 dated 1 August 2008 documented in the presence of Sutjipto, S.H., Notary in Jakarta, has been approved by the Ministry of Law and Civil Rights of the Republic of Indonesia based on the Decision Letter No. AHU-73679.AH.01.02. year 2008 dated on 14 October 2008. The aforementioned changes within the Deed No.2 dated 1 August 2008 constraint of the overall changes of the Articles of the Association of the Company to be adjusted with the State Gazette No.40 year 2007 regarding the Company Law, and the Government Regulation No.45 Year 2005 regarding the Establishment, Management, Surveillance and Dissolution of the State-Owned Enterprise.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir tersebut, Perseroan mempunyai maksud dan tujuan melakukan usaha di bidang pembiayaan perdagangan ekspor impor melalui

Based on terms and condition, article 3 on the last changes of the Article of Association, the Company’s had a goals and objectives to operate in the area of export and import trade funding by providing

138


pemberian pinjaman/pembiayaan dan penjaminan serta jasa konsultasi yang berkaitan dengan pembiayaan perdagangan luar negeri termasuk sebagai penerus pinjaman Pemerintah yang pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance termasuk independen dalam menjalankan kegiatan usahanya serta memiliki otonomi di bidang keuangan untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

loan/funding and guarantee as well as consultation services related to the overseas trade funding, and government loan with an implementation that adheres to the principles of Good Corporate Governance and the independency of conducting its operational activities as well as having its own soveriegn status om their effort to pursuit a significant benefit to increase the Company’s value by implementing the principles of the Company Law.

Izin usaha Perseroan untuk melakukan usaha sebagai bank umum ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/12/KEP.GBI/1999 tanggal 18 Agustus 1999 dan berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 2/6/KEP.DpG/2000 tanggal 24 April 2000 Perseroan ditetapkan sebagai Bank Devisa.

BEI business license as a bank was set by the Governor of Bank Indonesia Decree No. 1/12/KEP.GBI dated 18th August 1999 and based on the Decree by the Deputy Governor of Bank Indonesia. 2/6/KEPDpG/2000 dated 24 April 2000, defined as BEI was kept as a Foreign Exchange Bank.

Tinjauan Keuangan Analisis dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari, dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan BEI untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (Ernst & Young).

Financial Review The analysis and discussion below are compiled based on the figures quoted from, and should be read in conjuction with BEI’s Financial Report for the year-end on 31 December 2008 which is audited by Ernst & Young Purwantono, Sarwoko & Sandjaja.

Pertumbuhan Pendapatan, Beban dan Laba

Growth in Income, Expenses and Profit

1. Pendapatan bunga Pendapatan bunga pada tahun 2008 mencapai Rp1.042,98 miliar atau meningkat 12,79% dibandingkan dengan tahun 2007 yang mencapai Rp924,72 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan peningkatan utilisasi pembiayaan ekspor dalam bentuk direct lending dimana pada tahun 2007 pembiayaan langsung yang disalurkan BEI mencapai Rp6,38 triliun sedangkan pada tahun 2008 penyaluran pembiayaan langsung tersebut meningkat 49,90% menjadi Rp9,56 triliun. Komposisi pembiayaan langsung di dalam portofolio aktiva produktif BEI juga mengalami perubahan yang cukup signifikan dari yang semula 62,56% dari total pembiayaan pada 2007 menjadi 84,77 % dari total pembiayaan pada 2008. Hal tersebut mendorong meningkatnya pendapatan bunga pembiayaan langsung secara signifikan baik penyaluran dalam bentuk rupiah maupun dalam bentuk valas.

1. Interest income Interest income in the year 2008 reached Rp1,042.98 billion or an increase of 12.79% compared with 2007 that reached Rp924.72 billion. The rise is mainly due to increased utilization of export funding in the form of direct lending, where in 2007 it reached Rp6.38 trillion, whereas in 2008 it rose by 49.90% to Rp9.56 trillion. Composition of direct financing in earning assets in BEI’s portfolio also experienced a significant change from the original 62.56% of total financing in 2007 to 84.77% in 2008. This led to a significant increase in interest income on direct financing both in the form of rupiah and foreign currency.


139

Pertumbuhan Pendapatan, Beban dan Laba

(dalam Jutaan Rupiah) (In Million Rupiah)

Growth of Income, Expenses and Profit

2008

Keterangan

2007

Description

1.042.985

924.724

Interest Income and Income from Profit Sharing

Beban Bunga

461.316

437.775

Interest Expenses

Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil Bersih

581.669

486.949

Interest Income and Income from Profit Sharing- Net

Pendapatan Operasional Lainnya

28.078

16.074

Other Operating Income

Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil

Pembalikan (beban) penyisihan kerugian aktiva produktif dan Non Produktif

(126.013)

11.864

Reversal of Allowance (Provision) for Possible Losses on Earning and Non Earning Assets

Penyisihan kerugian komitmen dan kontinjensi

(7.915)

(5.724)

Provision for Possible Losses on Commitments and Contingencies

Beban Operasional Lainnya

125.986

104.261

Other Operating Expenses

Laba Operasional

349.834

404.901

Income from Operations

1.308

705

Non- Operating Income- Net

Laba sebelum Pajak Penghasilan

351.142

405.606

Income Before Income Tax

Beban Pajak Penghasilan- Bersih

109.494

127.208

Expense Tax Benefit- Net

Laba Bersih

241.648

278.398

Net Income

Pendapatan Bukan Operasional - Bersih

Perkembangan Komposisi Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil Syariah Growth in Interest Income Composition and Profit Sharing

2007

2008

1,60% 3,82%

7,74%

0,44%

10,58% 9,89%

2,85%

18,12%

60,05% 12,06%

79,16% 6,48%

140

Penempatan pada BI

Penempatan pada Bank lain

Penempatan pada BI


Placement at BI

Placement in Other Banks

Placement at BI

Placement in other Banks

Surat Berharga

Kredit

Surat Berharga

Kredit

Marketable Securities

Loan


Loan

Bagi Hasil Syariah

Provisi & Komisi

Bagi Hasil Syariah

Provisi & Komisi

Sharia Profit Sharing

Provision & Commission

Sharia Profit Sharing

Provision & Commission


Perkembangan Pendapatan Bunga Rupiah dan Valas (miliar Rupiah)

Growth in Rupiah and Forex Interest Income (billion Rupiah)

Pendapatan Bunga IDR | Rupiah Interest Income

Pendapatan Bunga Valas | Forex Interest Income

Bagi Hasil Syariah Sharia Profit Sharing

Kredit Loan

Kredit Loan

Surat Berharga Marketable Securities

Surat Berharga Marketable Securities

Penempatan Placement

Penempatan pada Bank lain Placement in other Banks Penempatan pada BI Placement in BI

- 50 100 150 200 250

300

350

400

2007 2008

2. Beban bunga Beban bunga untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 mencapai Rp 461,32 miliar atau meningkat 5,37% dari Rp437,77 miliar pada 2007.

450

-

50 100 150 200 250 300 350

2007 2008

2. Interest expense The interest expense for the period ended on 31 December 2008 reached Rp461.32 billion or an increase of 5.37% from Rp437.77 billion in 2007.

Peningkatan beban bunga tersebut sejalan dengan peningkatan penghimpunan dana yang meningkat sebesar 12,10% pada 2008 yang sebagian besar digunakan untuk pembiayaan aktiva produktif. Penghimpunan dana terdiri dari giro, simpanan berjangka, simpanan dari bank lain, surat berharga yang diterbitkan, Repo Surat Berharga dan pinjaman yang diterima.

This is in line with the increase in accumulated funds by 12.10% in 2008 that was mostly used to finance earning assets. These funds consist of demand deposits, time deposits, inter-bank funds, securities issued, Repos and fund borrowings.

Beban bunga dalam bentuk rupiah pada tahun 2008 mencapai Rp266,65 miliar atau naik 5,79% dari Rp252,04 miliar pada 2007. Sedangkan beban bunga valas meningkat 1,33% dari Rp178,68 miliar pada 2007 menjadi Rp181,06 miliar pada 2008.

Interest burden in rupiah in 2008 reached Rp266.65 billion or up 5.79% from Rp252.04 billion in 2007. Meanwhile, foreign exchange interest expenses increased 1.33% from Rp178.68 billion in 2007 toRp181.06 billion in 2008.

Pendapatan bunga bersih BEI mengalami peningkatan dari Rp486,95 miliar pada 2007 menjadi Rp581,67 miliar pada 2008.

The Company’s Finance Earning Assets increase from Rp486.95 billion in 2007 to Rp581.67 billion in 2008.

3. Pendapatan Operasional Lainnya Bersih Pendapatan operasional lainnya merupakan pendapatan selain bunga yang berasal dari keuntungan transaksi mata uang asing, provisi dan komisi lainnya serta pendapatan lainnya. Pendapatan operasional lainnya BEI pada tahun 2008 meningkat sebesar 74,68% dari Rp16,07 miliar pada 2007 menjadi Rp28,08 miliar. Pendapatan dari valuta asing berkontribusi 64,30% dari keseluruhan pendapatan operasional lainnya dengan pencapaian 128,96%.

3. Net operating income Operating income represents non-interest income from the profits of foreign currency transactions, provision and commission and other income. BEI’s other operating income in the year 2008 rose by 74.68% from Rp16.07 billion in 2007 to become Rp28.08 billion. Income from foreign exchange contributed 64.30% of the overall operational income with 128.96% achievement rate.


141

Perkembangan NIM Perbankan dan BEI

Growth in NIM of Banking Industry and BEI

Net Interest Margin Marjin Bunga Bersih (%)

Bank Persero State-owned Bank Bank Campuran Joint Venture Bank Bank Asing Foreign Bank Bank Umum Commercial Bank BEI

Bank Persero State-owned Bank

6.07

Bank Campuran Joint Venture Bank

3.75

Bank Asing Foreign Bank

4.29

5.66

4.94

2008

5.7

BEI

5.02

Other Operating Expenses increased by 20.84% from Rp104.26 billion in 2007 to Rp125.99 billion in 2008. General expenses and labor cost are the biggest component in Other Operating expenses each contributing as much as 37.41% and 51.67% respectively in 2008. Along with the development of the Company that requires additional manpower, labor costs increased 19.43% in 2008, specifically salaries. Besides that, additional employee’s benefits such as pension and insurance also affected labor costs. New employees do not affect the general and administrative expenses.

(dalam Jutaan Rupiah) (In Million Rupiah)

Other Operating Income (million Rupiah)

Provinsi dan Komisi

2008

Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya

142

2007

Description

18.055

10.760

Gain on Foreign Exchange Transaction

8.753

4.893

Provisions and Commision

-

-

Gain (loss) in the value of Marketable Securiies

1.270

421

Others

28.078

16.074

Total Other Operating Income

Kenaikan (penurunan) nilai surat berharga Lain-lain

4.70

Bank Umum Commercial Bank

Pendapatan Operasional Lainnya (jutaan Rupiah)

Keuntungan Transaksi Mata Uang

4.03

2007

Beban operasional lainnya meningkat 20,84% dari Rp104,26 miliar pada 2007 menjadi Rp125,99 miliar pada 2008. Biaya tenaga kerja dan biaya umum merupakan komponen terbesar beban operasional lainnya masing-masing berkontribusi sebesar 51,67% dan 37,41% pada tahun 2008. Hal ini didorong oleh peningkatan kegiatan bisnis BEI perlu didukung dengan tenaga kerja yang tidak hanya cukup dalam jumlah tetapi juga menguasai bidangnya, beban tenaga kerja mengalami kenaikan 19,43% pada 2008 khususnya komponen gaji. Selain itu adanya penambahan benefit untuk kesejahteraan karyawan seperti tunjangan dan asuransi juga berdampak pada kenaikan beban tenaga kerja. Penambahan karyawan tidak berdampak pada beban umum dan administrasi.

Keterangan

6.03


Perkembangan Beban Operasional Lainnya (jutaan Rupiah) Growth of Other Operating Expenses (million Rupiah)

Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses

47.130 35.842

Beban Tenaga Kerja Personnel Expenses

65.098 54.508

Beban Promosi Promotion Expenses Beban Lainnya Other Expenses

10.454 9.828 3.304 4.084

2008 2007

4. Perolehan Laba Perolehan laba sebelum pajak pada tahun 2008 sebesar Rp351,14 miliar lebih rendah 13,43% dibandingkan periode tahun sebelumnya. Laba setelah pajak pada tahun 2008 mencapai Rp241,65 miliar, atau mengalami penurunan 13,20% dibandingkan dengan tahun 2007. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya kinerja beberapa eksportir yang menikmati fasilitas kredit BEI satu dan lain karena dampak memburuknya ekonomi global menyusul terjadi krisis keuangan global. Untuk itu, BEI harus melakukan tambahan pembentukan cadangan aktiva yang lebih besar.

4. Net profit and profit before tax Profit before tax in 2008 amounted to Rp351.14 billion, slower than 13.43% compared to the same position the year before. Net profit before tax in the year 2008 reached Rp241.65 billion, a decrease of 13.20% compared with that of 2007. The decline was due to a drop in the financial performance of exporters in Indonesia as a result of worsening global economy. BEI had to book bigger loss provisions in anticipation to the poor performance of debtors.

Perkembangan Pengelolaan Aktiva dan Kewajiban

Development of Assets and Liabilities Management

Arah pengelolaan aktiva dan kewajiban pada tahun 2008 lebih ditekankan kepada ekspansi aktiva produktif dengan komposisi yang lebih baik dan didukung dengan struktur sumber dana yang sesuai dengan kebutuhan sektor ekspor yang dilayani oleh BEI dengan syarat dan ketentuan yang favorable.

The policy of managing the assets and liabilities in 2008 is focused more on assets expansion, including improving its composition with a structure of source of funds that complies with the requirement on exporting sectors served by BEI under favourable terms and conditions.

1. Total Aktiva Total aktiva di akhir tahun 2008 mencapai Rp11,19 triliun, naik sebesar 8,74% dibandingkan dengan tahun 2007 sebesar Rp10,29 triliun. Peningkatan aktiva terutama didorong oleh pertumbuhan kredit yang diberikan sebesar 49,93% dari Rp6,39 triliun di

1. Total Assets Total assets at end of 2008 reached Rp11,19 trillion, an increase of 8.74% compared to Rp10,29 trillion in 2007. The increase in asset growth is in large part due to growth in loans for as much as 49.93%, from Rp6,39 trillion in 2007 to Rp9,56 trillion in 2008.

tahun 2007 menjadi Rp9,56 triliun di tahun 2008.


143

2. Aktiva produktif Aktiva produktif pada tahun 2008 mencapai Rp11,27 triliun, naik sebesar 10,63% dibandingkan tahun 2007 yang sebesar Rp10,19 triliun. Besaran aktiva produktif sebagian besar dalam bentuk portofolio kredit yang diberikan sebesar 84,94% dan sisanya dalam portofolio treasury sebesar 15,06%.

2. Earning assets Earning assets in 2008 reached Rp11,27 trillion, increased by 10.63% compared to Rp10,19 trillion in 2007. Loans made up 84.94% of this assets and the balance 15.06%, are treasury assets.

Ekspansi kredit yang diberikan di tahun 2008 tercatat sebesar Rp3,19 triliun atau naik 49,93% menjadi Rp9,58 triliun yang sebagian besar disalurkan langsung kepada eksportir baik secara bilateral, club deal maupun sindikasi. Sejak 3 tahun terakhir BEI melakukan penyesuaian strategi di bidang penyaluran pembiayaan lebih diarahkan pada pembiayaan yang bersifat corporate risk. Penyesuaian portofolio pembiayaan dari yang bersifat bank risk menjadi corporate risk dilakukan dengan memperhatikan koridor prinsip kehati-hatian, sehingga BEI mampu meningkatkan stakeholder value.

Loan disbursement / expansion recorded in 2008 was amounted to Rp3.19 trillion or grew by 49.93% to Rp9.58 trillion, which mostly distributed directed to the exporter in the forms of bilateral, club deal or syndicated. Since the last three years, BEI undertook the adjustment of strategy for financing distribution to be segmented into corporate risks financing. The adjustment of their financing portfolio from bank risks to corporate risks was undertaken through the notification of prudent principle in order to enhance its stakeholder value.

Komposisi Aktiva Produktif Earning Assets Composition 2007

2008

8.62%

6.04%

0.40%

10.42%

11.45%

0.46%

15.04%

62.63%

84.94%


Kredit

Penempatan pada BI

Kredit


Loan

Placement at BI

Loan

Tagihan

Surat Berharga


Surat Berharga

Receivables




Tagihan Receivables

Sektor perindustrian merupakan sektor yang paling besar menikmati pembiayaan ekspor yang disalurkan oleh BEI dengan porsi 57% dari total kredit yang diberikan. Namun dari waktu ke waktu BEI berupaya memperbaiki sebaran kredit yang diberikan baik secara sektor maupun komoditas. Ini semua ditujukan

144


The industrial sector enjoyed the biggest portion on the distribution of BEI’s export financing with a total portion of 57% from total outstanding loan. Throughout the years, BEI carry out a significant effort to improve the distribution of their outstanding loan in every sectors and commodities.

agar risiko kredit tersebar secara optimal. Adapun penyebaran kredit yang diberikan berdasarkan sektor ekonomi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

These efforts were aim to ensures an optimum distribution for their credit risks. The distribution of the outstanding loan based on the economic sector is presented bellow:

(jutaan Rupiah)

(million Rupiah)

2008

Sektor Ekonomi Perindustrian

%

2007

%

Economic Sector

5.435.408

56,75

3.967.380

62,11

Manufacturing

753.888

7,87

-

-

Mining

1.156.270

12,07

1.261.634

19,75

Agriculture

787.718

8,23

938.970

14,70

Trading

-

-

4.022

0,06

Business Service

Lain-lain

1.443.803

15,08

215.896

3,38

Others

Jumlah Pinjaman Yang Diberikan - gross

9.577.089

Pertambangan Pertanian Perdagangan Jasa Dunia Usaha

Namun, peningkatan outstanding kredit yang diberikan diikuti dengan penurunan kualitas kredit sebagai akibat penurunan kinerja beberapa debitur yang terkena dampak krisis keuangan global dan merosotnya harga komoditas dunia. Dampak krisis keuangan global tidak secara langsung memukul sektor ekspor namun dengan menurunnya permintaan akan komoditas ekspor menyebabkan adanya pembatalan order. Hal lain, penurunan signifikan harga komoditas dunia tidak sepenuhnya mampu dikelola dengan baik oleh pengusaha, sehingga terjadi peningkatan risiko terhadap kelompok bisnisnya secara keseluruhan. Hal ini berakibat pada meningkatnya NPL gross BEI dari 1,34% di tahun 2007 menjadi 5,45% di tahun 2008. Secara rinci kredit yang diberikan berdasarkan kolektibilitas sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

6.387.902

Total Loans- Gross

While the increase in outstanding loan was also followed by a decrease in loan quality which was due to the adverse performance of debtors as an impact of the global financial crisis and weakening of global commodity price. The impact of global financial crisis is not directly hit the exporting sector, but decreasing demand towards export commodities had caused several cancellation on order. On the other hand, a significant crash on global commodity price is not entirely easy to be managed by every businessmen, thus, it lead to the increasing risks towards the overall group of business. This resulted in an increase of gross NPL of BEI from 1.34% in 2007 to 5.45% in 2008. The classification of loans can be seen in detail in the table below:

(jutaan Rupiah) Kolektibilitas Kredit Yang Diberikan a. Lancar b. Dalam Perhatian Khusus c. Kurang Lancar d. Diragukan e. Macet Total

(million Rupiah) 2008

2007

Loan Collectibility Status

Outstanding

PPAP

Outstanding

PPAP

8.619.969

86.200

6.259.771

78.011

Current

434.936

18.853

42.753

5.985

Special Mention

39.198

1.499

66.592

27.068

Substandard

-

-

-

-

Doubtful

482.986

168.001

18.786

18.786

Loss

9.577.089

274.553

6.387.902

129.850

Total


145

3. Total Kewajiban Kewajiban BEI pada 31 Desember 2008 naik sebesar 12,91% menjadi sebesar Rp6,91 triliun dari sebesar Rp6,12 triliun di tahun 2007. Peningkatan tersebut terutama disebabkan naiknya pinjaman diterima sebesar 16,33% dari Rp3,40 triliun menjadi Rp3,95 triliun, simpanan berjangka sebesar 117,84% dari Rp420,40 miliar menjadi Rp915,80 miliar serta adanya Repo surat berharga yang dimiliki sebesar Rp383,24 miliar.

3. Total Liabilities BEI liabilities on 31 December 2008 grew 12.91% to Rp6,91 trillion from the previous year of Rp6,12 trillion. This is mainly caused by the increase in loans by 16.33% from Rp3,40 trillion to Rp3.95 trillion, time deposits of 117.84% from Rp420.40 billion to Rp915.80 billion and Rp383.24 billion worth of Repos.

Komposisi kewajiban BEI sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Compositions of BEI’s liabilities can be seen in the next table.

(jutaan Rupiah) Keterangan Kewajiban Segera

(million Rupiah) 2008

2007

Description

4.963

6.100

Current Liabilities

942.831

454.347

Deposits

12.315

25.488

Taxes Payable

Repo Surat Berharga

383.243

-

Securities (Repurchase Agreements)

Simpanan dari Bank Lain

697.450

778.930

Placements from Other Banks

Surat Berharga yang diterbitkan

698.244

1.320.866

Securities Issued

Simpanan Hutang Pajak

Kewajiban Derivatif

17.420

55

Derivatives Payable

Kewajiban Akseptasi

5.019

46.969

Acceptances Payable

3.952.480

3.397.629

Borrowings

27.202

17.498

Estimated Losses on Commitments

Kewajiban Lainnya

164.853

78.071

Other Liabilities

Jumlah Kewajiban

6.906.020

6.125.953

Total Liabilities

Pinjaman yang Diterima Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi

Pada 31 Desember 2008, simpanan yang dihimpun secara wholesale tercatat sebesar Rp942,83 miliar terdiri dari giro sebesar Rp27,03 miliar dan simpanan berjangka sebesar Rp915,80 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 117,84% dibanding tahun 2007. Naiknya jumlah simpanan yang dihimpun merupakan salah satu sumber dana BEI dalam menjaga kemampuan untuk selalu dapat memenuhi kebutuhan eksportir akan pembiayaan pra pengapalan dan pasca pengapalan yang berjangka pendek.

On 31 December 2008, third party deposits collected wholesale were recorded to Rp942,83 billion consisting of Rp27.03 billion in demand deposits and Rp915,80 billion in time deposits or an increase of 117.84% versus 2007. This rise is due to an increase in outstanding loans and a reflection of BEI’s source of funds in order to maintain their capabiity to provide the requirement from all exporter towards short-term pre-shipment and post-shipment financing.

Disamping itu, untuk menjaga kebutuhan dana jangka pendek lainnya BEI melakukan transaksi pinjaman antar bank yang pada akhir tahun 2008

Nevertheless, in order to maintain the other shortterm fund, BEI conducted a loan transaction with other bank. As of 31 December 2008, outstanding

146


tercatat sebesar Rp697,45 miliar. Angka tersebut menurun dibandingkan posisi yang sama pada tahun sebelumnya sebesar Rp778,93 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh digunakannya instrumen pasar uang lainnya dalam bentuk Repo surat berharga yang dimiliki sebesar Rp383,24 miliar.

deposits from other banks were amounted to Rp697,45 billion which is lower to the previous year of Rp778,93 billion. The decline is caused by the issued of Rp383.24 billion Repo securities, in order to fulfill its rupiah funding needs.

Pada 31 Desember 2008, outstanding surat berharga yang diterbitkan sebesar Rp698,24 miliar atau lebih rendah 47,14% dibandingkan posisi yang sama tahun 2007. Hal tersebut karena Obligasi I yang diterbitkan BEI beberapa tahun lalu jatuh tempo dan ditundanya penerbitan Surat Berharga pada tahun 2008 karena kondisi pasar yang tidak favorable.

On 31 December 2008, outstanding securities that are issued were Rp698,24 billion or 47.14% lower compared to 2007. This is because of the maturity of Bonds I issued by BEI in the previous year and suspended issuance of 2008 Marketable Securities due to the infavourable market condition.

Sementara itu, sumber dana valuta asing BEI sebagian besar dipenuhi dari pinjaman yang diterima yang pada posisi 31 Desember 2008 meningkat 16,33% dari Rp3,40 triliun pada 2007 menjadi Rp3,95 triliun. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya tambahan pinjaman sindikasi dan pinjaman bilateral yang diterima BEI. Hal ini merupakan salah satu langkah dalam rangka diversifikasi sumber dana yang pada gilirannya memungkinkan BEI memenuhi permintaan pembiayaan dalam valuta asing.

Meanwhile, BEI ‘s foreign exchange source of fund mostly completed by received borrowings as per 31 December 2008 which grew by 16.33% from Rp3,40 trillion in 2007, to Rp3.95 trillion. The increase is due to the additional syndicated loan obtained from banks in Singapore. This is one step in order to diversify the sources of funds, which in turn enables BEI to meet the demands of foreign exchange financing with competitive interest rates.

4. Perkembangan Ekuitas Per 31 Desember 2008 ekuitas BEI tercatat sebesar Rp4.285,24 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 2,86%. Peningkatan tersebut disumbang oleh perbaikan kebijakan dividen selama 2 tahun terakhir yang sebelumnya 50% menjadi 43%, hal ini sekaligus menunjukkan dukungan pemerintah selaku pemegang saham untuk memperkuat pemupukan modal internal. Tabel berikut memperlihatkan komposisi ekuitas BEI :

4. Development of Equity As of 31 December 2008 BEI’s equity was recorded at Rp4.285,24 billion or an grew by 2.86%. This is due to the contributions of BEI’s improvement on dividend policy for the last 2 years position, which represent a decrease from 50% to 43%, this also shows a government support as part of the shareholders to enforces the internal working capital / The following table shows the composition of BEI’s equity:

(jutaan Rupiah) Ekuitas Modal Ditempatkan & Disetor Penuh

(million Rupiah) 2008 3.000.000

2007

Equity

3.000.000

Saldo Laba: Telah ditentukan penggunaannya Belum ditentukan penggunaannya Jumlah Ekuitas

Authorized and Fully Paid Capital Retained Earnings:

1.020.746

868.323

Apropriated

264.490

297.761

Unpropriated

4.285.236

4.166.084

Total Equity


147

5. Rasio Keuangan Dengan kinerja keuangan selama tahun 2008 sebagaimana dijabarkan sebelumnya maka perkembangan beberapa rasio keuangan BEI dapat dilihat pada tabel berikut :

5. Financial Ratio With financial performance throughout 2008 as clarified before, thus, several indicator of BEI’s financial ratios could be seen at this following table:

(dalam persen) Keterangan

(in percentage) 2008

2007

Description

Permodalan:

Capitalization

CAR Risiko Kredit

40.88

60.25

Credit Risk CAR

CAR Risiko Kredit dan Risiko Pasar

39.09

57.76

Credit & Market Risk CAR

0.39

0.35

Fixed Asset to Capital

Aktiva Produktif Bermasalah

3.76

0.72

Non- Performing Earning Assets

NPL – Gross

5.45

1.34

NPL – Gross

NPL – Netto

3.79

0.62

NPL – Net

PPAP Terhadap Aktiva Produktif

2.23

1.39

Allowance for Earning Assets Losses to Earning Assets

100.00

128.06

Fulfillment of Allowance for Earnng Assets Losses

Aktiva Tetap Terhadap Modal Aktiva Produktif:

Pemenuhan PPAP

Earning Assets

Rentabilitas:

Profitability:

ROA

2.93

4.10

ROA

ROE

5.80

6.95

ROE

NIM

4.94

5.02

NIM

67.34

56.96

Operating Expenses to Operating Revenues

BOPO Likuiditas: LDR

Liquidity 1014.69

1405.06

Kepatuhan (Compliance):

Compliance

Persentase pelanggaran BMPK

Percentage of LLL Violation

Pihak Terkait

-

-

Related Parties

Pihak Tidak Terkait

-

-

Non- Related Parties

Pihak Terkait

-

-

Related Parties

Pihak Tidak Terkait

-

-

Non- Related Parties

5.66

6.23

Rupiah Minimum Reserve Requirements

11.18

7.16

Net Open Position

Persentase Pelampauan BMPK

GWM Rupiah Posisi Devisa Netto

Percentage of over LLL

Rasio Pemenuhan Ketentuan Modal Minimum pada akhir tahun 2008 sebesar 39,09% atau turun dibandingkan tahun 2007 yang tercatat sebesar 57,76%. Hal ini karena porsi aktiva produktif yang bersifat corporate risk meningkat dengan adanya ekspansi kredit yang diberikan dibandingkan tahun lalu.

148

LDR


Capital adequacy ratio as at the end of 2008 reached a total of 39.09% or down compare to 57.76% posted in 2007. This is mainly due to the portion of corporate risks asset which increasing of the outstanding loan towards last year’s performance.

Rasio kualitas aktiva produktif yang terdiri dari Rasio aktiva produktif bermasalah terhadap total aktiva produktif per 31 Desember 2008 adalah 3,76%, naik dari 0,72% pada 2007. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh memburuknya kinerja beberapa debitur yang dipicu dari dampak krisis keuangan global. Rasio pemenuhan PPAP per 31 Desember 2008 sebesar 100,00%, turun dari 128,06% pada periode yang sama tahun lalu. Penurunan rasio pemenuhan PPAP disebabkan oleh adanya tambahan kredit bermasalah pada tahun 2008 yang pada gilirannya mengurangi kelebihan PPA yang dibentuk.

The quality of earning assets consisit of the ratio of non-performing earning asset to total earning assets as of 31 December 2008 which reached 3.76%, up from 0.72% in 2007. This increase is mainly due to the poor performance of some debtors due to the effect of the global economy. The provision ratio (PPA) as of 31 December 2008 was 100.00%, down from 128.06% in the same period last year. The decline in the provision ratio is caused by additional non-performing loans in 2008 which in turn reduces the excess provisions formed.

Rasio imbal hasil aktiva BEI per 31 Desember 2008 sebesar 2,93%, turun dari 4,10% di tahun lalu sejalan dengan itu rasio imbal hasil ekuitas juga mengalami penurunan dari 6,95% pada 2007 menjadi 5,80% pada 2008. Menurunnya rasio imbal hasil aktiva dan rasio imbal hasil ekuitas disebabkan oleh menurunnya kualitas aktiva produktif yang menyebabkan menurunnya laba bersih BEI. Hal ini juga berakibat meningkatnya Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) meningkat menjadi 67,34% dari tahun sebelumnya yang mencapai 56,96%.

BEI’s ratio of return on assets per 31 December 2008 was 2.93%, down from 4.10% last year. The ratio of return on equity showed a decrease from 6.95% in 2007 to 5.80% in 2008. The drop in both these ratios is caused by the decreasing quality of productive assets, which in turn led to a decrease in net income for BEI. This also resulted to the increased in the ratio of Operating Expenses versus Operating Income (BOPO) of 67.34% from the previous year of 56.96%.

Perkembangan BOPO dan ROA Growth of Operational Expenses to Operational Revenue (BOPO) and Return on Assets (ROA)

BOPO (%) BEI

ROA (%) BEI

67,34

Bank Umum | Commercial Bank


88,59

Bank Asing | Foreign Bank

83,38


Bank Campuran | Joint Venture Bank

83,57


Bank Persero | State-owned Bank

BEI Bank Umum | Commercial Bank Bank Asing | Foreign Bank Bank Campuran | Joint Venture Bank Bank Persero | State-owned Bank

89,92


2,93 2,33 3,89 2,87 2,72

BEI

56,90 84,05


4,10 2,78


79,98

3,83


79,78 90,68


3,06 2,76

2008 2007


149

Rasio kredit yang diberikan terhadap dana yang dihimpun pada 2008 mencapai 1.014,69% atau menurun dari 1.405,06% pada 2007. Di satu sisi, hal ini disebabkan oleh meningkatnya dana pihak ketiga pada tahun 2008, di sisi lain struktur dana BEI yang lebih banyak bertumpu pada pinjaman yang diterima, surat berharga yang diterbitkan dan simpanan antar bank.

The LDR in 2008 reached 1,014.69% or declined from 1,405.06% in 2007. This was not only due to increased third party funds but also the structure of BEI funds which concentrate more on inter-bank funds, loans and securities issuance.

Likuiditas (dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase) Liquidity (million Rupiah, except percentage) Keterangan

2008

2007

Description

Aktiva Likuid ¹

805.208

2.892.057

Liquid Assets

Rasio kredit terhadap simpanan 2

1.014,69

1.405,06

Loans to Deposits Ratio

7,19

28,10

Percentage of Liquid Assets to Total Assets

Presentase jumlah aktiva likuid terhadap jumlah aktiva ¹

¹ Aktiva likuid terdiri dari uang tunai, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank-bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain, efek efek yang dimiliki untuk portofolio perdagangan Liquid assets comprise of cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placement with Bank Indonesia and other banks, securities held for trading portfolio ² Jumlah simpanan kecuali simpanan dari bank lain Total deposits except deposits from other banks

150


TANGGUNG JAWAB PELAPORAN TAHUNAN Responsibility for Annual Reporting

Laporan Tahunan ini berikut laporan keuangan dan informasi lain yang terkait, merupakan tanggung jawab Manajemen BEI dan dijamin keabsahannya oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan membubuhkan tanda tangan masingmasing di bawah ini.

This Annual Report and the accompanying financial statements and related financial information, are the responsibility of the BEI Management and have been approved by members of the Board of Commissioners and Board of Directors whose signatures appears below.

Dewan Komisaris Board of Commissioners

HADIYANTO Komisaris Utama President Commissioner

NGALIM SAWEGA Komisaris Commissioner

ADI PUTRA HASAN Komisaris Commissioner

BAMBANG SABARIMAN Direktur Director

BAMBANG SETIJOPRODJO Direktur Director

Direksi Board of Directors

ARIFIN INDRA Direktur Utama President Director


151

Halaman ini sengaja dikosongkan This page is intentionally left blank

152


Laporan Keuangan

Financial Review


153

PT BANK EKSPOR INDONESIA (PERSERO) Laporan Keuangan 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 Financial Statements December 31, 2008, 2007 and 2006

154


Visi, Misi dan Budaya Perusahaan

Recommend Documents