CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2012 BAB I PENDAHULUAN
1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perindagkop Kab. Bantul sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan kepada stakeholder, mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan di Dinas Perindagkop Kab. Bantul selama satu periode pelaporan. Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan ini juga merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka :
Akuntabilitas pengelolaan sumberdaya serta pelaksanaan kebijakan, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
Membantu
para
pengguna
laporan
keuangan
untuk
mengevaluasi
pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perindagkop Kab. Bantul selama satu periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban dan ekuitas dana yang dikelola Dinas Perindagkop Kab. Bantul untuk kepentingan masyarakat;
Transparansi dalam
memberikan informasi keuangan
kepada seluruh
masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumberdaya dan ketaatan pada perundang-undangan.
Adapun tujuan penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perindagkop Kab. Bantul tahun 2012 adalah :
Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumberdaya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
Menyediakan
informasi
mengenai
jumlah
sumberdaya
ekonomi
yang
digunakan dalam kegiatan Dinas Perindagkop Kab. Bantul sebagai entitas akuntansi serta hasil hasil yang telah dicapai;
Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Perindagkop Kab. Bantul sebagai entitas akuntansi mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
Menyediakan
informasi
mengenai
perubahan
posisi
keuangan
Dinas
Perindagkop Kab. Bantul, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pelaporan Keuangan Dinas Perindagkop Kab. Bantul diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan Pemerintah, yaitu : a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara; b. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; c. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; d. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; e. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; f. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; g. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; i.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
j. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; k. Perda No. 19 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Bantul Tahun Anggaran 2012. l.
Peraturan Bupati Bantul No. 73 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2012.
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2012.
Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Perindagkop Kab. Bantul mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, yang dibagi kedalam 7 ( tujuh ) Bab sebagai berikut :
Bab I
Pendahuluan Bab ini berisi penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.
Bab II
Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD Bab ini memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Dinas Perindagkop Kab. Bantul, kebijakan keuangan yang dilakukan oleh Dinas Perindagkop Kab. Bantul,
realisasi
keuangan
dibandingkan
periode
sebelumnya,
dan
penjelasan mengenai pencapaian target kinerja Dinas Perindagkop Kab. Bantul.
Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Bab ini memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja Dinas Perindagkop Kab. Bantul, berupa gambaran realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan serta kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja tersebut.
Bab IV Kebijakan Akuntansi Bab ini memuat informasi mengenai entitas akuntansi pelaporan keuangan daerah, informasi mengenai basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Dinas Perindagkop Kab. Bantul, dan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan atas pos pos laporan keuangan Dinas Perindagkop sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
Bab V
Penjelasan Pos Pos Laporan Keuangan Bab ini memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos pos laporan keuangan pada Dinas Perindagkop Kab. Bantul.
Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi non Keuangan Bab ini berisi informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan.
Bab VII Penutup Bab ini memuat uraian penutup yang dapat berupa simpulan simpulan penting tentang laporan keuangan Dinas Perindagkop Kab. Bantul.
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
1. Ekonomi Makro Ekonomi Makro merupakan studi tentang ekonomi secara keseluruhan, Ekonomi Makro menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak rumah tangga, perusahaan dan pasar, ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga dan tenaga kerja. Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan perkembangan ekonomi makro dan diselaraskan dengan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai Program dan Kegiatan melalui APBD Kab. Bantul, dengan perjalanan waktu diperlukan adanya perubahan anggaran yang disesuaikan dengan perkembangan ekonomi makro yang ada dan Perwujudan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Program dan Kegiatannya yang berpihak kepada rakyat.
2. Kebijakan Keuangan Kebijakan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada tahun 2012 juga dilaksanakan oleh Dinas Perindagkop Kab. Bantul sebagai entitas akuntansi, meliputi hal-hal sebagai berikut :
Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien,
ekonomis,
efektif,
transparan
dan
bertanggungjawab
dengan
memperhatikan azas keadilan dan kepatutan;
Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja;
Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah.
3. Pencapaian Target Kinerja APBD Dinas Perindagkop Kab. Bantul sebagai fungsi Pelayanan Umum Pemerintahan berusaha agar dapat mewujudkan target kinerja sebagai berikut : a.
Semakin terwujudnya ketepatan, kecepatan, efektivitas, dan transparasi dalam pelayanan masyarakat;
b.
Semakin terwujudnya birokrasi yang mengarah kepada good govermance dan clean goverment;
c.
Semakin terwujudnya birokrasi yag professional, efektif, efisien dengan budaya kerja yang mengutamakan pelayanan pada masyarakat;
d.
Meningkatkan tolok ukur kinerja dengan berorientasi bukan hanya output kegiatan tetapi sampai pada manfaat dan dampak;
e.
Meningkatnya pengawasan.
fungsi
regulasi,
fasilitasi,
pelayanan,
pengendalian
dan
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
Pencapaian target kinerja keuangan pada Dinas Perindagkop Kab. Bantul Tahun Anggaran 2012 dapat diuraikan sebagai berikut :
a. Pendapatan Pendapatan Jasa Pengeringan Gabah dari target Rp. 3.200.000,- terealisir Rp. 3.157.950,- ( 98,69 %). . b. Belanja Langsung
Secara garis besar komposisi anggaran belanja di Dinas Perindagkop Kab. Bantul dalam APBD Kab. Bantul tahun 2012 terbagi menjadi Belanja Tidak Langsung dan Belanja
Langsung.
Belanja
tidak
langsung
Rp.2.779.164.702,
Rp.2.720.728.954,-. Sedangkan untuk Belanja Langsung 4.677.184.800.,-
terealisir
Rp.4.506.445.528
.(96,35
%),
realisasi
dari anggaran Rp. sisa
anggaran
Rp.170,739,272 b. Pembiayaan
Dinas Perindagkop Kab. Bantul mengelola dana investasi non permanen, dengan rincian sebagai berikut : Dana bergulir Pasar Seni Gabusan : Rp.602.153.140,Dana bergulir PIK
Rp.300.851.856,- , Dana Bergulir Dekranas Rp. 200.000.000,-
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI
1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pemerintah Kab. Bantul merupakan Entitas Pelaporan yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban
yang
berupa
Laporan
Keuangan,
sedangkan
Dinas
Perindagkop sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) di wilayah Pemerintah
Kabupaten
Bantul
merupakan
Entitas
Akuntansi
yang
wajib
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan.
2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pada Dinas Perindagkop Kab. Bantul adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.
3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Dinas Perindagkop Kab. Bantul adalah sebagai berikut :
a. Kas dan Setara Kas Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang masih harus dipertanggunjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah. Kas dicatat sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam nilai rupiah. Jika ada kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasar nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Neraca.
b. Persediaan Persediaan adalah asset dalam bentuk barang atau perlengkapan ( supplies ) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan / atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat dalam waktu 6 ( enam bulan ) bulan dari tanggal pelaporan. Persediaan dicatat pada akhir tahun periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan ( physical inventory taking ). Persediaan dinilai dalam neraca dengan cara :
Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian.
c. Asset Tetap Asset Tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 6 ( enam ) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Asset Tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan asset lainnya dan dari sitaan atau rampasan. Klasifikasi asset tetap yang digunakan adalah :
Tanah
Peralatan dan mesin
Gedung dan bangunan
Jalan, Irigasi dan Jaringan
Asset tetap lainnya
Asset Tetap diakui pada saat diterima dan kepemilikan berpindah serta dinyatakan dalam neraca dengan harga perolehan. Apabila asset tetap dengan menggunakan harga perolehan tidak memungkinkan maka nilai asset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasikan. Bila harga / biaya perolehan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah asset tersebut ditetapkan berdasarkan nilai tukar ( kurs tengah BI ) pada saat perolehan.
d. Ekuitas Dana Ekuitas dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara asset dengan kewajiban Pemerintah yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara jumlah nilai asset lancar dengan jumlah nilai Kewajiban Jangka Pendek. Ekuitas Dana Investasi merupakan selisih antara jumlah nilai Investasi Permanen, Asset Tetap, Asset Lainnya ( tidak termasuk dana cadangan ) dengan jumlah nilai Kewajiban Jangka Panjang. Ekuitas Dana Cadangan merupakan akumulasi dana yang disisihkan dalam dana cadangan pada asset lainnya guna membiayai kegiatan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran atau utuk membiayai kegiatan dengan tujuan tertentu.
e. Belanja Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Basis pengakuan biaya adalah basis kas yaitu diakui pada saat terjadi pengeluaran dan diukur sebesar kas yang dikeluarkan.
4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
Penerapan
kebijakan
akuntansi
yang
belum
mengikuti
Standar
Akuntansi
Pemerintahan terutama menyangkut penilaian asset tetap yang belum sepenuhnya berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan serta belum dilakukannya penyusutan terhadap asset tetap.
BAB V PENJELASAN POS POS LAPORAN KEUANGAN
Berdasarkan PP 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 100, Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) Pemerintah Daerah terdiri dari: (a) Laporan Realisasi APBD, (b) Neraca Daerah; dan (c) Catatan atas Laporan Keuangan.
Laporan Realisasi APBD merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumberdaya ekonomi yang dikelola oleh Dinas Perindagkop Kab. Bantul yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan rencana yang tertuang dalam APBD. Dalam hal ini menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan, realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran, serta menghitung selisih antara realisasi penerimaan daerah dan realisasi pengeluaran daerah pada pos pembiayaan.
Struktur APBD tahun anggaran 2011 pada Dinas Perindagkop Kab. Bantul meliputi komponen Pendapatan dan Belanja dan tidak melakukan Pembiayaan. Seluruh Pendapatan disetor ke Kas Daerah sedang alokasi Belanja terdiri dari Belanja Langsung dan Tidak Langsung.
Belanja di Dinas Perindagkop Kab. Bantul dalam APBD Kab. Bantul tahun 2012 terbagi menjadi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja tidak langsung Rp.2.779.164.702, realisasi Rp.2.720.728.954,-. Sedangkan untuk Belanja Langsung dari anggaran Rp. 4.677.184.800.,- terealisir Rp.4.506.445.528 .(96,34 %). Selanjutnya guna memperoleh gambaran secara umum mengenai penjelasan Laporan Realisasi APBD pada Dinas Perindagkop Kab. Bantul Tahun Anggaran 2012 dapat disampaikan sebagai berikut :
1. PERINCIAN DAN PENJELASAN POS POS REALISASI APBD Dari Rencana Belanja Daerah pada Dinas Perindagkop Kab. Bantul yang tertuang dalam perubahan APBD tahun anggaran 2012 sebesar Rp.4.677.184.800,- terealisir Rp. 4.506.445.528.,- atau 96,34 %. Adapun perincian dari realisasi Belanja Daerah pada Dinas Perindagkop Kab. Bantul adalah sebagai berikut :
2. PERINCIAN DAN PENJELASAN POS POS NERACA a. Asset 31 Des. 2012
31 Des 2011
Kas di Bendahara Pengeluaran
Rp. -
Rp.
Persediaan
Rp. 2.766.700,-
Rp. 19.901.350,-
--
Jumlah tersebut adalah persediaan barang pakai habis ( Alat Tulis Kantor ) , Bahan Pembersih, Barang cetak dan alat penyimpan ( Karung ) yang masih tersisa per tanggal 31 Desember 2012.
Aset Tetap
Rp. 5.153.114.700,- Rp. 3.690.234.350,-
Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap per 31 Desember 2012 dengan rincian sebagai berikut : - Nilai Aset Tetap per 1 Januari 2012
Rp. 3.690.234.350,-
- Penambahan 12 Bulan tahun 2012
Rp. 1.462.880.350,-
- Pengurangan dalam tahun 2012
Rp.
–
_________________ Jumlah
Rp. 5.153.114.700,-
b. Kewajiban Dinas Perindagkop tidak memiliki kewajiban kepada Pemerintah maupun pihak ketiga.
c. Ekuitas Dana
Ekuitas Dana Lancar
Rp. ( 7.221.249.832 )
Jumlah tersebut merupakan selisih antara jumlah nilai asset lancar dengan jumlah nilai Kewajiban Jangka Pendek dengan perhitungan sebagai berikut : - SILPA
Rp. ( 7.224.016.532 )
- Cadangan Persediaan
Rp.
2.766.700,-
- Uang Muka di Kas Daerah
Rp.
,-
______________ Jumlah
Ekuitas Dana Investasi
Rp. ( 7.221.249.832 )
Rp. 5.153.114.700,-
Rp. 3.690.234.350,-
Jml Kewajiban & Ekuitas Dana
Rp. 5.155.881.400,-
Rp. 3.710.135.700,-
Jumlah tersebut merupakan selisih antara nilai investasi permanent, asset tetap dan asset lainnya ( tidak termasuk dana cadangan ) dengan jumlah nilai Kewajiban Jangka Panjang dengan perhitungan sebagai berikut : - Aktiva Lancar
Rp.
2.766.700,-
- Diinvetasikan dalam Asset Tetap
Rp. 5.153.114.700,__________________
Jumlah
Rp 5.155.881.400,-
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI INFORMASI NON KEUANGAN
Pendapatan untuk Tahun 2012 sebesar Rp. 3.157.950,-. adalah pengajuan permohonan perijinan yang masuk tahun 2011 dan baru diambil dan diurus pada tahun 2012 sebesar Rp. 60.000,- dan pendapatan dari menyewakan mesin pengering gabah sebesar Rp. 3.097.950,-.
Bantuan Hibah dari dana APBD Tahun 2012 terdiri dari: a.
Bantuan untuk Koperasi ( 34 Koperasi )
Rp. 250.000.000,-
b.
Bantuan Modal Kerja UKM ( 70 UKM )
Rp. 200.000.000,-
b.
Bantuan Dekranas
Rp.
c.
Bantuan Dekopinda
Rp. 100.000.000,-
50.000.000,-
Dana dari APBD I diterima melalui Bidang Perdagangan berupa dana hibah peralatan untuk 40 PKL @ Rp. 2.500.000,- jumlah Rp. 100.000.000,-
Dana dari Dekonsentrasi sebesar Rp. 203.635.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 202.035.000,-
Dana dari APBN ( Bansos ) yang diterima Bidang Koperasi sebesar Rp. 605.500.000,- untuk 6 Koperasi, terdiri dari : 1.
KSU Kopwis Mina Bahari 45 sebesar Rp. 300.000.000,- utk penataan PKL.
2.
KUB Kasongan sebesar Rp. 100.000.000,- Dana Bantuan OVOP.
3.
Kopontren Lintang Songo sebesar Rp. 50.000.000,- Pengembangan Koperasi Perkotaan dan Pedesaan.
4.
Kopwan Usaha Jaya sebesar Rp. 50.000.000,- Pengembangan Koperasi Perkotaan dan Pedesaan
5.
KSU Aman Sejahtera sebesar Rp. 50.000.000,- Pengembangan Koperasi Perkotaan dan Pedesaan
6.
KUD Tani Rukun sebesar Rp. 55.500.000,- untuk bantuan Demplot Kedelai.
Aset yang masih dalam proses hibah dan masih dimiliki oleh Pusat terdiri dari : 1.
2.
Kementrian Perdagangan Tahun perolehan 2009, terdiri dari : a.
Gudang SRG Niten
Rp. 2.992.733.910,-
b.
Pasar Pijenan, Pandak
Rp. 2.999.595.000,-
c.
Pasar Jejeran, Pleret
Rp. 2.994.370.024,-
Kementrian Koperasi dan UKM Tahun Perolehan 2010 : Pasar Sendangwesi, Terong
Rp. 978.669.000,-
3.
Kementrian Perindustrian : Bangunan Pabrik Briket dan peralatannya senilai Rp. 1.051.345.700,-
Prestasi yang diperoleh selama Tahun 2012, antara lain : 1. Edi Gunarto ( Briket Kulit Kacang ) penghargaan Upakarti Bidang Pengabdian. 2. CV. Yani’s Gallery Penghargaan Bidang Primaniyarta Tk. Nasional. 3. Hj. Sri Suryowidati Penghargaan Satya Lencana Pembangunan di Bidang Koperasi. 4. KSU BMT Artha Amanah Penghargaan Juara I Tk. Propinsi Kop. Simpan Pinjam. 5. KPRI KGKD Penghargaan Juara I Tk. Propinsi Kop. Konsumen. 6. Kopkar Sejahtera ( PT. Samitex ) Penghargaan Juara I Tk. Propinsi Kop. Produksen.
BAB VII PENUTUP
Dari penjelasan pos-pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN a. Pendapatan Target penerimaan Retribusi sebesar Rp. 3.200.000,-, sedang realisasinya sebesar Rp.3.157.950,- merupakan sisa retribusi Tahun 2011 yang baru diambil oleh pengusaha pencari perijinan Tahun 2012 dan pendapatan dari menyewakan alat pengering gabah sebesar Rp. 3.097.950,b. Realisasi Belanja Dari Anggaran Belanja Daerah Dinas Perindagkop Kab. Bantul yang tertuang dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.4.677.184.800,terealisir Rp. 4.506.445.528,- atau 96,34 %.
2. NERACA a. Asset Asset terdiri dari asset lancar, investasi jangka panjang, asset tetap, dan asset lainnya. Apabila dibandingkan dengan tahun anggaran 2011, total asset pada tahun anggaran 2012 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.462.880.350,- Hal ini dikarenakan ada penambahan bangunan gedung, peralatan dan mesin.
b. Ekuitas Ekuitas Dana Lancar pada TA 2012 adalah sebesar Rp 2.766.700,-
yang
merupakan selisih dari asset lancar dikurangi kewajiban jangka pendek. Sedangkan untuk ekuitas dana investasi sebesar Rp. 5.153.114.700,-. Demikian Laporan Keuangan Dinas Perindagkop Kab. Bantul Tahun Anggaran 2012 sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan pada Dinas Perindagkop Kab. Bantul dan dijadikan sebagai laporan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul.
Bantul, 10 Januari 2013 Kepala Dinas Perindagkop Kabupaten Bantul
Drs. Sulistiyanto, M Pd. NIP. 19600430 198803 1 004
