Disampaikan Pada: Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi e-planning DAK Jakarta, April 2017
BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
1
PERANAN DAK BIDANG KESEHATAN DALAM MENDUKUNG RKP 2018
2
LINGKUP MENU KEGIATAN DAK BIDANG KESEHATAN T.A. 2018
3
PENYUSUNAN, PENYAMPAIAN & VERIFIKASI USULAN DAERAH
Biro Perencanaan dan Anggaran – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
PERANAN DAK BIDANG KESEHATAN DALAM MENDUKUNG RKP 2018
Biro Perencanaan dan Anggaran – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
TRISAKTI: Mandiri di bidang ekonomi; Berdaulat di bidang politik; Berkepribadian dlm budaya 9 AGENDA PRIORITAS (NAWA CITA) Agenda ke 5: Meningkatkan kualitas Hidup Manusia Indonesia
PROGRAM INDONESIA PINTAR
PROGRAM INDONESIA SEHAT
PROGRAM INDONESIA KERJA PROGRAM INDONESIA SEJAHTERA
RENSTRA 2015-2019
PARADIGMA SEHAT
PENGUATAN YANKES
JKN D
KELUARGA SEHAT
T P
K
NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA
3 DIMENSI PEMBANGUNAN: PEMBANGUNAN MANUSIA, SEKTOR UNGGULAN, PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN
VISI MISI PRESIDEN JOKOWI-JK
RENSTRA 2015-2019
Pilar 1. Paradigma Sehat Program • Promotif – preventif sebagai landasan pembangunan kesehatan • Pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan keluarga • Keterlibatan lintas sektor • Gerakan Masyarakat Sehat
Pilar 2. Penguatan Yankes Program • Peningkatan Akses terutama pd FKTP • Optimalisasi Sistem Rujukan •Penerapan Peningkatan Mutu pendekatan continuumpendekatan of care Penerapan continuum of care Intervensi berbasis resiko kesehatan Intervensi berbasis (healthkesehatan risk) resiko (health risk)
Pilar 3. JKN Program • Benefit • Sistem pembiayaan: asuransi – azas gotong royong • Kendali Mutu & Kendali Biaya • Sasaran: PBI & Non PBI
Tanda kepesertaan KIS D
KELUARGA SEHAT
T P K
Baseline (2014)
No
Indikator
2015
2016
2017
2018
2019
1
Meningkatnya Status Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi Masyarakat 346 (SP, 2010)
305 (SUPAS, 2015)
n.a.
n.a.
n.a.
306
• Persalinan di fasilitas kesehatan (persen)
70,4 (2013)
75
77
81,0
87
85
• Kunjungan Antenatal (K4) (persen)
70,4 (2013)
72
74
85,0
86
80
32 (2012)
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
24
71,3 (2013)
75
78
81
85
90
32,9 (2013)
31,3
30,5
29,6
28,8
28
a. Prevalensi HIV (persen)
0,46 (2014)
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
b. Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk
297 (2013)
280
271
262
254
245
c. Prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun (persen)
7,2 (2013)
6,9
6,4
5,9
5,6
5,4
d. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)
25,8 (2013)
25,0
24,6
24,2
23,8
23,4
e. Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen)
15,4 (2013)
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
a. Menurunnya Angka kematian ibu (AKI)*, diukur dengan proksi:
b. Menurunnya Angka kematian bayi (AKB)*, diukur dengan proksi: • Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) (persen) c. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun) (persen) 2
Menurunnya Penyakit Menular dan Tidak Menular
6
No 3
Indikator
2015
2016
2017
2018
2019
51,8 (Okt, 2014)
60
68
77
85
Min. 95
Meningkatnya Perlindungan Finansial a. Penduduk yang menjadi peserta BPJS-Kesehatan (persen)
4
Baseline (2014)
Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan a. Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional b. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi c. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan
10 (2014)
94
190
287
294
481
71,2 (2013)
75
80
85
92,5
95
1.015 (2013)
1.200
2.000
3.000
4.200
5.600
75,5 (2014)
77
80
85
90
95
d. Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial 7
5
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan
Prioritas Nasional Kesehatan: 3 Program Prioritas, 9 Kegiatan Prioritas, 14 Proyek Prioritas
Program Prioritas: Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak Proyek Prioritas Nasional: 1. Penurunan Kematian Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan 2. Pemenuhan JKN/KIS 3. Penyediaan sarana fasilitas kesehatan yang berkualitas 4. Pemenuhan Tenaga kesehatan 5. Penyediaan dan peningkatan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan 6. Penurunan Stunting
Program Prioritas: Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Proyek Prioritas Nasional: 1. Pencegahan dan Pengendalian TB dan HIV/AIDS 2. Pengendalian malaria 3. Pengendalian 3 Penyakit Tropis Terabaikan/Neglected
Tropical Diseases
4. Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular 5. Peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap
Program Prioritas:
Penguatan Promotif dan Preventif “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”
Proyek Prioritas Nasional: 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Sehat 2. Kampanye Hidup Sehat 3. Peningkatan Konsumsi Pangan Sehat
8
PROGRAM NO KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITAS PRIORITAS 1 Penguatan Promotif dan Preventif: 1 Lingkungan Sehat 1 Peningkatan Kualitas “Gerakan Lingkungan Hidup Masyarakat Hidup Sehat Sehat” 2 Peningkatan 2 Kampanye Hidup pemahaman Hidup Sehat; Sehat 3 Konsumsi Pangan Sehat
3 Peningkatan Konsumsi Pangan Sehat. 9
PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITAS PRIORITAS 2 Peningkatan Yankes Ibu dan 1 Peningkatan Penurunan Kematian Anak kualitas yankes ibu Ibu di fasilitas dan anak fasyankes 2 Peningkatan akses 1 Pemenuhan JKN/KIS yankes ibu dan 2 Pemenuhan SDMKes anak 3 Penyediaan dan peningkatan mutu sediaan farmalkes 4 Penyediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas 3 Perbaikan kualitas Penurunan Stunting 10 gizi Ibu dan Anak
NO
NO
PROGRAM PRIORITAS
3 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
KEGIATAN PRIORITAS
PROYEK PRIORITAS
1 Pencegahan dan Pengendalian PTM 2 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
Pengendalian Faktor Risiko PTM 1 Pencegahan dan Pengendalian TB dan HIV/AIDS 2 Pengendalian Malaria 3 Pengendalian Penyakit Tropis Terabaikan/ NTD Peningkatan Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap
3 Surveilans, Imunisasi, Sistem Informasi Penyakit dan Karantina Kesehatan TOTAL
11
Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan keluarga berencana serta kesehatan reproduksi terutama untuk meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat melalui dukungan peningkatan pemerataan pelayanan kesehatan, ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan KB untuk mendukung pencapaian prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah 2018.
LINGKUP MENU KEGIATAN DAK BIDANG KESEHATAN T.A. 2018
Biro Perencanaan dan Anggaran – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Output: DAK Bidang Kesehatan tahun 2018 mendukung pencapaian target prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018, dengan sasaran : Pemenuhan sarana prasarana dan alat yang sesuai standar di RS Rujukan Nasional, Provinsi dan Regional; Pemenuhan sarana prasarana kesehatan ibu, anak dan gizi serta pencegahan dan pengendalian penyakit menular, tidak menular, dan terabaikan (neglected desease); Jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu puskesmas yang tersertifikasi akreditasi nasional pada 2018 sebanyak 2.981; Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal satu RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional sebanyak 152; Jumlah RS Pratama yang dibangun sejumlah 10 RS; Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial sebesar 90; Persentase IF kabupaten/kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar sebesar 70%; Meningkatnya dukungan sarana prasarana pelayanan dan penyuluhan KB yang berada di 508 kabupaten/kota.
DAK PENUGASAN Gedung, Prasarana dan Alkes RS Rujukan Nasional Gedung, Prasarana dan Alkes RS Rujukan Provinsi Gedung, Prasarana dan Alkes RS Rujukan Regional Pengembangan Gedung, Prasarana dan Alkes RS daerah prioritas pariwisata Gedung, Prasarana dan alat pelayanan UTD di daerah Pengembangan Balai Pelatihan Kesehatan Daerah dan alat penunjang Diklat Pembangunan RS Pratama Rehabilitasi Laboratorium Schistosomiasis
DAK AFIRMASI Peningkatan/Pembangunan Sarana Prasarana dan Alkes Puskesmas daerah perbatasan. Peningkatan/Pembangunan Sarana Prasarana dan Alkes Puskesmas daerah tertinggal/kepulauan. Peningkatan gedung sarana prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas di daerah transmigrasi.
DAK REGULER A. Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar: Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Puskesmas non afirmasi dan Pendukungnya Penyediaan Prasarana Puskesmas non afirmasi Penyediaan Alat Kesehatan dan Peralatan serta Sistem Informasi Kesehatan Pendukung Puskesmas Penyediaan alat, mesin dan bahan untuk pengendalian penyakit, kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat
B. Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan Pembangunan dan Rehabilitasi RS Kab/Kota dan Provinsi selain DAK penugasan Penyediaan Alat Kesehatan di RS Kab/Kota dan Provinsi selain DAK penugasan Penyediaan prasarana RS Kab/Kota dan Provinsi selain DAK penugasan
C. Subbidang Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan Penyediaan Obat dan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) di Kab/Kota Pembangunan baru/rehabilitasi dan/atau peyediaan sarana pendukung instalasi farmasi Kab/Kota Pembangunan baru/rehabilitasi dan atau peyediaan sarana pendukung instalasi farmasi Provinsi
D. Keluarga Berencana 1. Sarana Prasarana Pelayanan KB a. Pengadaan Sarana Prasarana Klinik Pelayanan KB b. Pembangunan/alih fungsi gudang, alat dan obat kontrasepsi c. Pengadaan sarana transportasi pelayanan KB 2. Sarana prasarana penyuluhan KB a. Pengadaan mobil unit penerangan (MUPEN) KB b. Pengadaan sarana KIE Kit dan Media Lini Lapangan c. Pengadaan media/alat pengolah data d. Pembangunan/alih fungsi/pengembangan Balai Penyuluhan KB e. Pengadaan Sarana petugas lapangan KB
DAK Penugasan 3 RS Rujukan Nasional (RSUD Sudarso, RSUD Wahab Syahrani, RSUD Dok II) 18 RS Rujukan Provinsi (RSUD Kelas D ke C dan Kelas C ke B) 49 RS Rujukan Regional 3 RS di daerah pariwisata prioritas (Magelang, Toba, Mandalika) 8 Bapelkes (Provinsi Lampung, Sumbar,Kalteng, Kalbar, Sulteng, NTB, Maluku dan Papua) 10 RS Pratama (Sambas, Simelue, Kota Bima, Nagekeo, Sitaro, Berau, Kubu Raya, Tambraw, Manokwari Selatan, Pulau Taliabu) 2 Lab daerah di Sulawesi Tengah (Sigi dan Poso)
DAK Afirmasi 379 Puskesmas di daerah tertinggal 11 Puskesmas baru daerah lokus prioritas perbatasan (Puskesmas Ungar; Merai Barat; Sebatik Tengah; Sebatik Timur; Sebatik Utara; Moalakor; Wetar Barat; Pulau Masela; Aru Selatan Timur; Morotai Barat; Kepulauan Ayau) Pembangunan Puskesmas Kecamatan di daerah transmigrasi yang belum memiliki puskesmas
DAK Reguler Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar Difokuskan pada Puskesmas yang merupakan sasaran Program Keluarga Sehat dengan pendekatan keluarga. Diprioritaskan bagi kecamatan yang belum memiliki puskesmas terakreditasi minimal 1 Puskesmas dalam satu kecamatan. Diprioritaskan daerah yang sudah dilakukan pemicuan Sanitasi Total Berbasis masyarakat (STBM).
Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan
RS Kabupaten/Kota dan Provinsi yang tidak termasuk dalam DAK Penugasan RSUD kelas C dan D
Subbidang Pelayanan Kefarmasian
Kab/Kota dengan biaya perkapita obat kurang dari 2 USD$ (1 USD$ = Rp. 13.000 sesuai dengan ketetapan Kementerian Keuangan) Kab/Kota dan Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana Instalasi Farmasi yang tidak memenuhi standar
Wilayah Penyangga Utama, 219 kabupaten dan kota dan mempunyai jumlah penduduk sekitar 75 persen dari seluruh penduduk Indonesia; jumlah pertambahan penduduk sekitar 65 persen dari jumlah pertambahan penduduk Indonesia; dan jumlah KPS dan KS I sekitar 77 persen dari jumlah KPS dan KS I seluruh Indonesia Wilayah Penyangga, 260 kabupaten dan kota dan mempunyai jumlah penduduk sekitar 17 persen dari seluruh penduduk Indonesia; jumlah pertambahan penduduk sekitar 23 persen dari jumlah pertambahan penduduk Indonesia; dan jumlah KPS dan KS I sekitar 15 persen dari jumlah KPS dan KS I seluruh Indonesia. Wilayah Pengembangan, 29 kabupaten dan kota dan mempunyai jumlah penduduk sekitar 8 persen dari seluruh penduduk Indonesia; jumlah pertambahan penduduk sekitar 12 persen dari jumlah pertambahan penduduk Indonesia; dan jumlah KPS dan KS I sekitar 8 persen dari jumlah KPS dan KS I seluruh Indonesia Provinsi-provinsi wilayah ini tingkat pencapaian CPR sudah tinggi, angka kelahiran sangat rendah dan persentase KPS dan KS I juga rendah di lokasi Kampung KB.
PENYUSUNAN, PENYAMPAIAN & VERIFIKASI USULAN DAERAH
Biro Perencanaan dan Anggaran – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
1.
2.
3. 4.
Bappeda selaku Ketua Tim Koordinator Pembangunan di Daerah segera mengundang Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota setempat agar menyusun Proposal DAK Bidang Kesehatan TA. 2018. Pemerintah Daerah segera menyusun Proposal DAK Fisik (Reguler: Subbidang Dasar, Subbidang Rujukan, Subbidang Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan, KB, Penugasan dan Affirmasi); maupun DAK Non Fisik TA. 2018. DAK Penugasan dan Afirmasi sudah ditentukan lokusnya dari Pusat. Proposal diinput ke dalam aplikasi E-Planning Bappenas. Berdasarkan Proposal yang disampaikan akan dilakukan verifikasi oleh Kementerian Lembaga, Kementerian Keuangan dan Bappenas.
Biro Perencanaan dan Anggaran – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
S A L A M
S E H AT
TERIMA KASIH
29
