Nomor Putusan Pengadilan Pajak Jenis Pajak
:
Put.37978/PP/M.II/16/2012
:
PPN
Tahun Pajak
:
2007
Menurut Terbanding
:
bahwa dasar koreksi DPP PPN sebesar Rp.5.943.996.000,00 sama dengan dasar koreksi laba penjualan tanah dan bangunan sebesar Rp5.935.620.598,00 pada sengketa PPh Badan;
Menurut Pemohon : Banding
bahwa perbedaan nilai koreksi PPh Badan dengan nilai koreksi DPP PPN disebabkan adanya kesalahan penghitungan dalm melakukan penjumlahan yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemohon Banding. Bahwa Pemohon Banding tidak menggunakan hak Pemohon Banding untuk mengajukan keberatan atas penetapan NJOP tersebut, karena Pemohon Banding memahami bahwa penentuan harga NJOP sebagaimana diatur dalam Undang-undang PBB dapat menggunakan berbagai pendekatan diantaranya, harga pasar wajar, nilai perolehan baru, NJOP Pengganti, dan Perbandingan dengan Obyek Pajak sejenis. Pemohon Banding hanya mengajukan keberatan jika NJOP ini digunakan dalam menghitung Penghasilan dan DPP sebagaimana diatur dalam UU Pajak Penghasilan dan UU PPN;
Menurut Majelis
bahwa menurut Terbanding dasar koreksi DPP PPN sebesar Rp.5.943.996.000,00 sama dengan dasar koreksi laba penjualan tanah dan bangunan sebesar Rp5.935.620.598,00 pada sengketa PPh Badan;
:
bahwa menurut Pemohon Banding perbedaan nilai koreksi PPh Badan dengan nilai koreksi DPP PPN disebabkan adanya kesalahan penghitungan dalam melakukan penjumlahan yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemohon Banding; bahwa menurut Majelis, koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak PPN sebesar Rp.5.943.996.000,00 atas laba penjualan tanah dan bangunan terkait dengan sengketa banding PPh Badan yang terdaftar dalam berkas perkara Nomor : 15-048879-2007 sehingga pembahasan materi sengketa mengikuti pembahasan dalam sengketa pada PPh Badan; bahwa koreksi Terbanding sebagaimana di dalam KKP Indeks B.3.1.12 dijelaskan bahwa koreksi awal Terbanding pada saat pemeriksaan adalah sebesar Rp21.533.586.536,00 atas pengalihan tanah, bangunan dan mesin yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan, kemudian karena adanya hubungan istimewa Terbanding meningkatkan koreksi menjadi Rp27.469.207.134,00 dan pengaruh kenaikan hanya ada pada tanah dan bangunan yaitu sebesar Rp5.935.620.598,00, dan nilai kenaikan sebesar Rp5.935.620.598,00 menjadi sengketa sedangkan nilai koreksi awal sebesar Rp21.533.586.536,00 tidak menjadi sengketa; bahwa Penghasilan Neto Luar Usaha cfm. SPT Pemohon Banding adalah (Rp15.243.103.425,00) sementara Penghasilan Neto Luar Usaha cfm. Pemeriksa Rp22.351.689.727,00 sehingga koreksi total sampai dengan pemeriksaan sebesar Rp37.594.793.152,00; bahwa dari total koreksi sebesar Rp37.594.793.152,00 yang menjadi sengketa hanya Rp27.469.207.134,00 yang berasal dari laba/rugi pengalihan tanah dan bangunan, dan dari sengketa Rp27.469.207.134,00 yang diajukan banding hanya sebesar Rp5.935.620.598,00; bahwa menurut Terbanding, atas selisih Peredaran Usaha yang menjadi sengketa berasal dari Pengalihan Aset yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding, yang nilainya Terbanding peroleh dari Audit Report Pemohon Banding, dan yang disengketakan tidak seluruh nilai pengalihan aset tapi hanya selisih nilai pengalihan aset antara nilai NJOP dengan nilai appraisal; bahwa menurut Terbanding, dasar Terbanding melakukan koreksi karena:
1. Adanya hubungan istimewa, 2. Tidak mungkin untuk objek yang sama ada dua nilai yang digunakan, 3. Terbanding meragukan hasil penilaian dari pihak appraisal; bahwa menurut Pemohon Banding, pengalihan yang dilakukan Pemohon Banding kepada PT. Maspion Industrial Estate yang merupakan afiliasi dilakukan berdasarkan harga wajar yang telah ditetapkan oleh pihak appraisal; bahwa pada saat pemeriksaan pihak Pemeriksa tidak meyakini kebenaran dari harga wajar yang digunakan Pemohon Banding dalam melakukan transaksi pengalihan tanah dan bangunan sehingga Pemeriksa menggunakan NJOP sebagai harga wajar; bahwa menurut Pemohon Banding, karena transaksi pengalihan ini juga melibatkan adanya benturan kepentingan maka Pemohon Banding juga menggunakan nilai appraisal sebagai harga wajar yang juga telah disetujui oleh BAPEPAM; bahwa menurut Terbanding, jika Pemohon Banding berargumen bahwa harga wajar sesuai dengan hasil appraisal yang dilakukan oleh penilai independen, Terbanding menyatakan masih meragukan independensi dari appraisal itu sendiri karena assigment yang diperoleh berdasarkan permohonan Pemohon Banding dan bukan berasal dari pihak ketiga seperti Pengadilan atau BAPEPAM; bahwa menurut Terbanding, supaya laporan appraisal dapat diterima ada ketentuan yang harus dipenuhi yaitu perusahaan appraisal harus merupakan perusahaan yang terdaftar dan memiliki ijin, penilai juga harus punya lisensi serta permintaan appraisal berasal dari pihak ketiga; bahwa pendekatan yang Terbanding gunakan dalam menetapkan NJOP adalah pendekatan data pasar yang dilakukan dengan cara membandingkan objek pajak yang akan dinilai dengan objek pajak lain yang sejenis yang nilai jualnya telah diketahui dengan melakukan penyesuaian yang dianggap perlu. Persyaratan utama dalam menggunakan pendekatan ini adalah tersedianya data jual beli atau harga sewa yang wajar. Hal ini yang mendasari penggunaan NJOP dalam menghitung nilai wajar; bahwa menurut Terbanding, jika Pemohon Banding tidak keberatan dengan nilai NJOP yang ditetapkan oleh Terbanding dalam menghitung PBB maka seharusnya Pemohon Banding juga tidak keberatan dengan penggunaan nilai NJOP sebagai dasar penentuan harga wajar dari pengalihan aset yang dilakukan oleh Pemohon Banding; bahwa Pemohon Banding menyatakan appraisal company yang Pemohon Banding gunakan sudah memiliki ijin sebagaimana telah tercatat dalam laporan appraisal MAPPI No.: 95-S-00610 dan linsensi penandatangan Susan Widjojo dengan MAPPI dengan Valuer License No.: 1.01.0094; bahwa tujuan dari dilakukannya appraisal oleh Pemohon Banding untuk menilai pengalihan aset dari divisi Gypsum dan tidak untuk tujuan yang lain, dan penggunaan nilai appraisal dalam pengalihan aset juga telah Pemohon Banding sampaikan dalam RUPS Pemohon Banding; bahwa menurut Pemohon Banding, untuk nilai pengalihan mesin dan peralatan antara Pemohon Banding dan Terbanding tidak ada masalah; bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyampaikan data perbandingan Nilai Pasar Wajar Pengalihan Divisi Gypsum dengan perincian sebagai berikut:
Data Sanding Rincian Nilai Pasar Wajar Pengalihan Divisi Gypsum
Keterangan
Realisasi Harga Pengalihan Tanah Bangunan Mesin dan Peralatan
Nilai Buku Fiskal Tercatat Tanah Bangunan Mesin dan Peralatan Laba Rugi Pengalihan Catatan Perolehan Bangunan Mesin
Menurut Pemohon Banding
Menurut Terbanding
Selisih/Sengketa Banding
13.848.220.095* 5.709.919.905* 10.441.860.000 30.000.000.000
13.937.340.000 11.564.796.000 10.441.860.000 35.943.996.000
(89.119.905) (5.854.876.095) (5.943.996.000)
3.080.443.690 2.906.877.579 2.487.467.597 8.474.788.866 21.525.211.134
3.080.443.690 2.906.877.579 2.487.467.597 8.474.788.866 27.469.207.134
(5.943.996.000)
Nilai Pasar Wajar Cfm. Penilai Independen 13.521.000.000 5.575.000.000 10.076.000.000 29.172.000.000
Rp 4.932.514.671,00, Rp15.167.384.645,00;
*) bahwa metode penambahan pembagian proporsional selisih harga appraisal dengan realisasi:
Harga Appraisal Tanah x (Selisih Harga Realisasi Tanah Bangunan dgn Harga Appraisal Tanah & Bangunan Appraisal) Realisasi Pengalihan Tanah dan Bangunan Nilai Appraisal Tanah dan Bangunan Selisih
Rp19.558.140.000,00, Rp19.096.000.000,00, Rp 462.140.000,00;
bahwa menurut Pemohon Banding, penilaian yang dilakukan atas transaksi pengalihan aset yang melibatkan benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasal Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: 44 salah satu syaratnya adalah adanya uraian mengenai transaksi benturan kepentingan berupa ringkasan laporan pihak independen yang ditunjuk, tanggal, waktu dan tempat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham; bahwa untuk menguatkan argumennya, Pemohon Banding dalam sidang tanggal 21 April 2011 menyampaikan penjelasan tertulis tanpa nomor dan tanggal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : bahwa menurut Pemohon Banding penetapan NJOP sebagai dasar menilai harga pasar untuk transaksi kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dalam penghitungan laba rugi penjualan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang nomor 17 Tahun 2000 (UU PPh) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 adalah sangat tidak relevan karena penetapan NJOP tersebut hanya berlaku untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000;
bahwa didalam Ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 pasal 1 ayat 3 jelas-jelas mencantumkan bahwa Nilai Jual Obyek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Obyek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Obyek Pajak Pengganti; bahwa perihal atas transaksi yang Pemohon Banding lakukan dengan pihak terafiliasi ditenggarai oleh pihak Terbanding tidak dilakukan secara wajar, dalam sidang sebelumnya Pemohon Banding telah pula membuktikan bahwa untuk melakukan transaksi sebagaimana tersebut Pemohon Banding telah melakukan prosedur yang lazim dilakukan oleh Perusahaan Publik sebagaimana diatur dalam Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep84/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu; bahwa untuk memperoleh gambaran nilai yang wajar atas transaksi tersebut Pemohon Banding telah pula menggunakan pihak penilai Independen yang tata cara pendirian, prosedur pekerjaan dan etika profesinya diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan dengan Nomor 57/KMK.01/1996 yang telah dirubah sebagaimana terakhir dengan Nomor 125/PMK.01/2008; bahwa pihak Terbanding juga pernah memberikan penegasan sebagaimana termaktub dalam Surat Dirjen Pajak Nomor S-199/PJ.53/2005 tanggal 22 Maret 2005 tentang Permohonan Penjelasan Atas Penjualan Aktiva Tetap, yang menyatakan bahwa “Dasar Pengenaan Pajak adalah sebesar Harga Jual Tanah dan Bangunan meskipun harga jual tersebut dibawah NJOP”; bahwa Nilai NJOP Bangunan sebagaimana rekaman data SPPT PBB yang Pemohon Banding terima, yang digunakan argumentasi pihak Terbanding sebagai penetapan laba penjualan aktiva dan Dasar Pengenaan PPN yang terutang menurut pendapat Pemohon Banding, sangat tidak spesifik menilai bangunan Pemohon Banding, dan bahkan penetapan setiap tahunnya tidak mempunyai ukuran yang jelas hal ini tercermin dalam trend penetapan NJOP bangunan tersebut sebagai berikut : TAHUN Tahun 1999 Tahun 2000 Tahun 2001 Tahun 2002 Tahun 2003 Tahun 2004 Tahun 2005 Tahun 2006 Tahun 2007 Tahun 2008
NJOP BANGUNAN Rp. 6.557.495.000 Rp. 6.557.495.000 Rp. 7.714.700.000 Rp. 9.070.283.000 Rp. 9.070.283.000 Rp. 8.360.940.000 Rp. 7.096.260.000 Rp. 8.360.940.000 Rp.11.564.796.000 Rp. 9.836.400.000
KELAS A 05 A 05 A 04 A 03 A 03 A 05 A 06 A 05 A 03 A 04
LUAS BANGUNAN 11.021 M2 11.021 M2 11.021 M2 11.021 M2 11.021 M2 14.052 M2 14.052 M2 14.052 M2 14.052 M2 14.052 M2
NJOP PER M2 Rp. 595.000 Rp. 595.000 Rp. 700.000 Rp. 823.000 Rp. 823.000 Rp. 595.000 Rp. 505.000 Rp. 595.000 Rp. 823.000 Rp. 700.000
bahwa Pemohon Banding tidak menggunakan hak Pemohon Banding untuk mengajukan keberatan atas penetapan NJOP tersebut, karena Pemohon Banding memahami bahwa penentuan harga NJOP sebagaimana diatur dalam Undang-undang PBB dapat menggunakan berbagai pendekatan diantaranya, harga pasar wajar, nilai perolehan baru, NJOP Pengganti, dan Perbandingan dengan Obyek Pajak sejenis. Pemohon Banding hanya mengajukan keberatan jika NJOP ini digunakan dalam menghitung Penghasilan dan DPP sebagaimana diatur dalam UU Pajak Penghasilan dan UU PPN; bahwa sesuai Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 “Direktur Jenderal
Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa”; bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 diterangkan “Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (3a), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung”; bahwa yang dimaksud dengan Harga Perolehan atau harga penjualan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 adalah “Harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima, sedangkan apabila terdapat hubungan istimewa adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima”; bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding telah mengakui melakukan pengalihan tanah dan bangunan dari divisi Gypsum kepada PT. Maspion Industrial Estate, yang masih mempunyai hubungan afiliasi dengan Pemohon Banding, sehingga Pemohon Banding sebagai perusahaan publik menyadari bahwa pengalihan tersebut mempunyai benturan kepentingan dengan pihak lain atau terdapat hubungan istimewa sebagaimana dimaksud Pasal 18 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000; bahwa menurut Majelis, antara Pemohon Banding dengan Terbanding terjadi perbedaan penafsiran dalam menghitung harga pasar sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dan menghitung jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2000 dalam transaksi pengalihan tanah dan bangunan dari divisi Gypsum kepada PT. Maspion Industrial Estate; bahwa Terbanding dalam menghitung nilai transaksi yang dilakukan Pemohon Banding dengan pihak terafiliasi atas pengalihan tanah dan bangunan berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007, sedangkan menurut Pemohon Banding karena sudah dilakukan appraisal oleh appraisal company yang tercatat dalam laporan appraisal MAPPI No.: 95-S00610 dan linsensi penandatangan Susan Widjojo dengan MAPPI dengan Valuer License No.: 1.01.0094, maka nilai tanah dan bangunan tahun 2007 harusnya sesuai dengan nilai tanah dan bangunan yang telah di appraisal tersebut; bahwa dari keterangan dan bukti yang disampaikan Terbanding, diketahui bahwa dalam menetapkan NJOP Bumi dan Bangunan Tahun 2007 dilakukan dengan pendekatan data pasar yaitu dengan cara membandingkan objek pajak yang akan dinilai dengan objek pajak lain yang sejenis yang nilai jualnya telah diketahui dengan melakukan penyesuaian yang dianggap perlu. Persyaratan utama dalam menggunakan pendekatan ini adalah tersedianya data jual beli atau harga sewa yang wajar. Hal ini yang mendasari penggunaan NJOP dalam menghitung nilai wajar;
bahwa menurut Majelis, karena transaksi pengalihan tanah dan bangunan yang dilakukan Pemohon Banding terjadi dengan dengan pihak terafiliasi maka sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 maka Terbanding berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan transaksi dimaksud sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa ; bahwa penentuan kembali harga jual oleh Terbanding yang didasarkan atas NJOP Pajak Bumi dan Bangunan obyek yang dialihkan, telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 79 Tahun 1999 ; bahwa Pasal 16D Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertamabahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 disebutkan “Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan”; bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertamabahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 disebutkan “Dalam hal Harga Jual atau Penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka Harga Jual Penggantian dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak itu dilakukan”; bahwa berdasar hasil pemeriksaan dan pembuktian tersebut Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas laba pengalihan tanah dan bangunan sebesar Rp5.935.620.598,00 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh karenanya maka Majelis berpendapat koreksi tetap dipertahankan; Menimbang
:
bahwa dalam sengketa ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
Menimbang
:
bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding;
Mengingat,
Memutuskan
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perudangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini; :
Menolak permohonan banding Pemohon Banding dan mempertahankan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-208/WPJ.07/2010 tanggal 15 Februari 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Penyerahan BKP Dan/Atau JKP Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor : 00085/207/07/054/09 tanggal 14 Juli 2009 atas nama XXX;
