Bahan LAKIP Akhir Tahun Anggaran 2014 BAB I PENDAHULUAN

Bahan LAKIP Akhir Tahun Anggaran

2014

BAB I PENDAHULUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Akhir Tahun Anggaran 2014 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten dalam bentuk perhitungan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berikut penilaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 20122017. Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2014 berupaya merespon masukan, saran dan pendapat stakeholders yang termuat dari usulan program dan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance. Agar prinsip Good Governance dapat diimplementasikan dengan baik maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah secara integral. Good governance yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik, profesionalisme, etos kerja dan moral yang tinggi. Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan yang terdapat dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2014. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggungjawab dan bebas KKN. Konsep dasar akuntabilitas adalah penjelasan managerial yang bertanggungjawab dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini berarti setiap jajaran aparatur bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilaksanakan dan kegiatan tersebut benar-benar direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan penyusunan LAKIP Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Akhir Tahun Anggaran 2014, berdasarkan pada peraturan perundangundangan sebagai berikut : 1) Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2) Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587); 3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 Tentang Tata Cara pengendalian dan Pelaksanaan rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten

1


2014

4)

Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 6) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah; 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 9) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 41); 10) Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 14). A. KEDUDUKAN Kedudukan Sekretariat Daerah Provinsi Banten menurut Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten menyebutkan bahwa “Sekretariat Daerah merupakan unsur staf” yang mempunyai tugas pokok berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten adalah “membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan menggkoordinasikan perangkat daerah” yang pelaksanaannya dibantu oleh Asisten Daerah Tata Praja dalam melakukan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi serta mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sesuai bidang tugas tugasnya. Berdasarkan hal tersebut, maka Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten merupakan Satuan Kerja Unit Organisasi Internal yang melaksanakan fungsi staffing untuk melaksanakan fungsi di bidang urusan pemerintahan dalam rangka membantu Asisten Daerah Tata Praja sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Daerah Tata Praja.


2


2014

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten Pasal 10, tugas pokok Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten adalah membantu Asisten Daerah Tata Praja melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan pemerintahan, penyelenggaraan urusan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama, pertanahan, kependudukan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan sesuai peraturan perundangundangan. Merujuk kepada Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten, Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten yang dipimpin oleh Kepala Biro menyelenggarakan fungsi : 1) Penyiapan penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, pertanahan dan kerjasama serta kependudukan dan pencatatan sipil; 2) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, pertanahan dan kerjasama serta kependudukan dan pencatatan sipil; 3) Pengkoordinasian serta penyusunan petunjuk teknis di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, pertanahan dan kerjasama serta kependudukan dan pencatatan sipil; 4) Pelaksanaan monitoring, pengkajian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang pemeirntahan umum, otonomi daerah, pertanahan dan kerjasama serta kependudukan dan pencatatan sipil; 5) Pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang pemerintahan Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Kepala Biro mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 1) Merumuskan penyusunan program dan rencana kerja di lingkungan Biro Pemerintahan; 2) Merumuskan kebijakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, pertanahan dan kerjasama serta kependudukan dan pencatatan sipil; 3) Mengkoordinasikan penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan tugas di lingkungan bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, pertanahan dan kerjasama, kependudukan dan pencatatan sipil; 4) Mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi pelaksanaan pembinaan pemerintahan umum, otonomi daerah, pertanahan dan kerjasama, kependudukan dan pencatatan sipil; 5) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan pemerintahan umum, otonomi daerah, pertanahan dan kerjasama, kependudukan dan pencatatan sipil; 6) Mengkoordinasikan upaya pemecahan masalah di lingkungan Biro Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;


3


2014

7) Membina pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Biro Pemerintahan; 8) Menyelenggarakan penatausahaan data dan informasi di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, pertanahan dan kerjasama, kependudukan dan pencatatan sipil; 9) Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan. C. STRUKTUR ORGANISASI Struktur organisasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten tergambar sebagai berikut : Gambar 1.1 Struktur Organisasi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten

D. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH Identifikasi terhadap faktor-faktor dari dalam organisasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten pada tahun 2014 meliputi : (1) Masih rendahnya kompetensi dan kapabilitas SDM aparatur yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tupoksi, (2) Belum optimalnya sinergitas dan koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan, (3) Belum optimalnya pemanfaatan data dan informasi sebagai bahan penyusunan kebijakan, dan (4) Belum optimalnya daya dukung sarana prasarana kerja. Sedangkan faktor dari luar yang dominan adalah : (1) Belum optimalnya koordinasi dan integrasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antar unit satuan kerja di lingkungan pemerintah Provinsi Banten, dan (2) Belum optimalnya Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten

4


2014

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam upaya mewujudkan good governance dan penerapan anggaran berbasis kinerja. Dari identifikasi faktor-faktor tersebut, maka penentu keberhasilan (key success factors) yang merupakan salah satu faktor penting dalam perencanaan strategis, yaitu : 1) Kesiapan sumberdaya manusia aparatur; 2) Koordinasi dan sinergitas lintas sektor; dan 3) Daya dukung sarana dan prasarana pelayanan.


5


2014

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Rencana Strategis Sekretariat Daerah tahun 2012-2017 merupakan pedoman bagi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten dalam menyusun perencanaan Program dan Kegiatan yang sinergis, terukur dan akuntabel serta memperhatikan potensi dan peluang yang ada. Rencana Strategis yang berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Indikasi Kegiatan disusun secara sistematis dan menurut skala prioritas sesuai kebutuhan dari Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten. A. VISI DAN MISI Visi memegang peranan penting dalam menentukan arah yang akan dituju di masa mendatang. Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten merupakan Satuan unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Banten yang memiliki otoritas di bidang pemerintahan, penyelenggaraan urusan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama, pertanahan, kependudukan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan berpijak pada kedudukan, tugas dan fungsinya serta isu strategis yang dihadapi diarahkan untuk mendukung pencapaian visi daerah periode tahun 2012-2014 melalui Visi Sekretariat Daerah Provinsi Banten sebagai berikut : “TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS KINERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN MENUJU TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK” Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah bahwa dalam lima tahun periode Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan pemerintah yang baik, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada peningkatan pelayanan di bidang Tata Praja, Ekonomi dan Pembangunan serta Umum. Penjabaran dari visi tersebut adalah sebagai berikut:  PENINGKATAN KUALITAS KINERJA, merupakan optimalisasi kualitas kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada pemangku kepentingan.  TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, merupakan perwujudan dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa berdasarkan prinsip akuntabilitas, pengawasan, daya tanggap, profesionalisme, efisiensi dan efektivitas, transparansi, kesetaraan, wawasan ke depan, partisipatif dan penegakan hukum.


6


2014

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan instansi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapat diperoleh. Berkaitan dengan Visi Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 tersebut, maka perlu dirumuskan melalui upaya-upaya yang akan dilaksanakan melalui Misi yang secara komprehensif dan diekspresikan dalam bentuk pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan serta nilainilai yang dapat diperoleh. Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Daerah tahun 2012-2017, Misi yang diusung meliputi : Misi Kesatu : Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur yang handal, visioner, professional dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan fungsi Misi Kedua : Mewujudkan sekretariat daerah yang kuat dan fleksibel terhadap segala perubahan menuju reformasi birokrasi dalam bidang tata praja, ekonomi dan administrasi pembangunan serta umum Misi Ketiga : Memberikan pelayanan yang berkualitas di bidang tata praja, ekonomi dan pembangunan serta umum kepada semua pemangku kepentingan Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat 3 (tiga) rumusan substansi Misi Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 yang perlu mendapat dukungan dan diaktualisasikan oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten, meliputi: 1. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur yang handal, visioner, professional dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan fungsi 2. Mewujudkan reformasi birokrasi dalam bidang tata praja 3. Memberikan pelayanan yang berkualitas di bidang tata praja kepada semua pemangku kepentingan B. TUJUAN DAN SASARAN 1. Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi Sekretariat Daerah Provinsi Banten, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan Sekretariat Daerah Provinsi Banten, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.


7


2014

Tujuan yang akan dicapai oleh Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 berdasarkan rumusan Misi adalah sebagai berikut: 1) Misi 1 : “Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur yang handal, visioner, professional dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan fungsi” Misi ini bertujuan untuk meningkatkan sumberdaya aparatur yang professional dan kompeten. 2) Misi 2 : “ Mewujudkan sekretariat daerah yang kuat dan fleksibel terhadap segala perubahan menuju reformasi birokrasi dalam bidang tata praja, ekonomi dan administrasi pembangunan serta umum ” Misi ini bertujuan untuk mengembangkan kelembagaan dan birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel serta adaftabel untuk dapat menyesuaikan dengan segala perubahan. 3) Misi 3 : ” Memberikan pelayanan yang berkualitas di bidang tata praja, ekonomi dan pembangunan serta umum kepada semua pemangku kepentingan ” Misi ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang prima kepada pimpinan, aparturt dan pemangku kepentingan. 2. Sasaran Berdasarkan Tujuan yang telah ditetapkan, maka Sasaran yang akan dicapai oleh Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 berdasarkan rumusan Misi adalah sebagai berikut: 1) Misi 1 : “Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur yang handal, visioner, professional dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan fungsi” Misi ini memiliki sasaran yang akan dicapai melalui meningkatnya pengawasan, akuntabilitas kinerja dan meningkatnya disiplin aparatur yang berbasis kompetensi. 2) Misi 2 : “ Mewujudkan sekretariat daerah yang kuat dan fleksibel terhadap segala perubahan menuju reformasi birokrasi dalam bidang tata praja, ekonomi dan administrasi pembangunan serta umum” Misi ini memiliki sasaran yang akan dicapai melalui mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi. 3) Misi 3 : ” Memberikan pelayanan yang berkualitas di bidang tata praja, ekonomi dan pembangunan serta umum kepada semua pemangku kepentingan ” Misi ini memiliki sasaran yang akan dicapai meliputi : a. meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat; b. meningkatnya pembangunan sosial dan pembinaan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan c. meningkatnya pembangunan dan pembinaan hukum di daerah d. meningkatnya kerjasama daerah dalam pembangunan e. mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil f. meningkatnya sarana dan prasarana kerja aparatur g. meningkatnya pelayanan kepada pimpinan daerah h. meningkatnya pembangunan dan pembinaan perekonomian daerah Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten

8


2014

C. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN Strategi mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi langkah-langkah penetapan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Banten untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Banten dalam kurun waktu tahun 20122017 adalah sebagai berikut: 1. Strategi untuk “Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur yang handal, visioner, professional dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan fungsi” , dicapai melalui upaya : a. membangun sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan cara menambah pengetahuan, keterampilan, keahlian dan keilmuan ditempuh melalui kebijakan : 1)meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur 2)meningkatkan kapabilitas dan kualitas sumber daya aparatur b. membangun kepribadian sumber daya aparatur menuju profesionalisme, jujur, kredibel dan akuntabel ditempuh melalui kebijakan : 1)meningkatkan kredibiltas aparatur 2)meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas aparatur 3)menerapkan reward dan punishment secara adil dan bijaksana 2. Strategi untuk “Mewujudkan sekretariat daerah yang kuat dan fleksibel terhadap segala perubahan menuju reformasi birokrasi dalam bidang tata praja, ekonomi dan administrasi pembangunan serta umum”, dicapai melalui upaya : a. menata struktur organisasi dan tata kerja sekretariat daerah yang mampu mengakomodir dan mengkoordinir semua pemangku kepentingan ditempuh melalui kebijakan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan sekretariat daerah b. memantapkan fungsi dan peran sekreatriat daerah dalam perumusan kebijakan ditempuh melalui kebijakan : 1)meningkatkan kapabilitas kelembagaan sekretariat daerah 2)memperkuat kapasitas kelembagaan sekretariat daerah 3. Strategi untuk ” Memberikan pelayanan yang berkualitas di bidang tata praja, ekonomi dan pembangunan serta umum kepada semua pemangku kepentingan”, dicapai melalui upaya : a. membangun proses dan tahapan dalam pemberian pelayanan yang cepat, tepat dan efisien ditempuh melalui kebijakan : 1)membangun system birokrasi yang efektif dan efisien 2)menyusun system perencanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap rumusan kebijakan dan pelayanan administrasi b. memberikan jaminan kepastian dalam pemberian pelayanan administrasi ditempuh melalui kebijakan menyusun peraturan perundang-undangan Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan yang telah ditetapkan untuk periode Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Biro Pemerintahan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten

9


2014

Sekretariat Daerah Provinsi Banten pada tahun 2014 sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan sebagaimana Tabel 1.1 berikut : Tabel 1.1 Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Indikator Kinerja yang ditempuh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Tahun 2014 MISI (1) Memberikan pelayanan yang berkualitas di bidang tata praja, ekonomi dan pembangunan serta umum kepada semua pemangku kepentingan

TUJUAN (2) meningkatkan pelayanan yang prima kepada pimpinan, aparatut dan pemangku kepentingan

SASARAN (3) meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat;

STRATEGI (4) membangun proses dan tahapan dalam pemberian pelayanan yang cepat, tepat dan efisien

KEBIJAKAN (5) menyusun system perencanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap rumusan kebijakan dan pelayanan administrasi

meningkatnya kerjasama daerah dalam pembangunan

memberikan jaminan kepastian dalam pemberian pelayanan administrasi

menyusun peraturan perundang-undangan

membangun kepribadian sumber daya aparatur menuju profesionalisme, jujur, kredibel dan akuntabel

meningkatkan pengawasan akuntabilitas aparatur

mewujudkan administrasi kependudukan pencatatan sipil Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur yang handal, visioner, professional dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan fungsi

meningkatkan sumber aparatur profesional, kompeten akuntabel.

daya yang dan

tertib dan

Meningkatnya pengawasan akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi

dan

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014 Rencana Kinerja adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten melalui berbagai program dan kegiatan. Di dalam Rencana Kinerja ini ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Pada Tahun Anggaran 2014, sasaran strategis yang akan dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten sebagai berikut : Tabel 1.2 Sasaran Strategis Tahun 2014 SASARAN STRATEGIS (1) meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat;

INDIKATOR KINERJA (2) Tingkat kepuasan masyarakat (skala 1-4)

TARGET (3) 3,0

% (4) 100


Skala komunikasi, koordinasi dan fasilitasi kerjasama pembangunan daerah (skala 1-7) Cakupan peningkatan tata kelola administrasi kependudukan

6

100

100%

100

mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil


10


SASARAN STRATEGIS (1) meningkatnya pelayanan kepada pimpinan daerah

INDIKATOR KINERJA (2) Cakupan fasilitasi pelayanan

meningkatnya pengawasan, akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi

Cakupan Tindak Lanjut LHP (%) Kategori (passing grade) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2014

TARGET (3) 3

% (4) 100

75 B-

100 100

Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan serta mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan, maka Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2014 melaksanakan 4 Urusan Wajib yang meliputi : (1) Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan, (2) Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil, (3) Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, dan (4) Urusan Wajib Statistik. Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten pada tahun 2014 dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menetapkan Kinerja Tahun 2014 dengan program kegiatan prioritas dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10,850,000,000 sebagai berikut : Tabel 1.3 Penetapan Kinerja Tahun 2014 SASARAN STRATEGIS (1) meningkatnya pengawasan, akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi

meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat;

INDIKATOR KINERJA 1. 2.

(2) Cakupan Tindak Lanjut LHP (%) Kategori (passing grade) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tingkat kepuasan masyarakat (skala 1-4)

TARGET

PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN

(3) 75 B-

(4) Program Peningkatan Kualitas tata Kelola Pemerintahan Daerah

(5)

1. 2.

1.

3,0

Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Neraca Aset 2. Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum

943,000,000

1.

300,000,000

2.

3. 4. 5.

6. 7. 8.

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Fasilitasi Pelayanan Admnistrasi Terpadu Kecamatan dan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Fasilitasi Penegasan Batas haerah Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Banten Desk Pemilukada Provinsi Banten Penataan Daerah Otonom Fasilitasi Administrasi Kepala

50,000,000

550,000,000

503,000,000 655,000,000

850,000,000

650,000,000 529,000,000


11


SASARAN STRATEGIS (1)

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(2)

(3)

PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN

(4) daerah dan DPRD

(5) 500,000,000

9. meningkatnya kerjasama daerah dalam pembangunan

Skala komunikasi, koordinasi dan fasilitasi kerjasama pembangunan daerah (skala 1-7)

6


Cakupan peningkatan tata kelola administrasi kependudukan

100%

meningkatnya pelayanan kepada pimpinan daerah

Cakupan pelayanan

fasilitasi

3

2014

Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu 2014 Program Kerjasama Pembangunan Daerah

2,250,000,000

Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah dan Luar Luar Program Penataan Administrasi Kependudukan

905,000,000

1.

Kegiatan Pembinaan dan Penataan Kependudukan 2. Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah

790,000,000

Kegiatan Penyediaan Data Informasi Pembangunan

175,000,000

dan

350,000,000

Dari Penetapan Kinerja tersebut, dengan mempedomani Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten menyusun Indikator Kinerja Utama yang memuat Indikator Output sebagai acuan dalam melaksanakan program kegiatan pembangunan di lingkungan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut : Tabel 1.4 Indikator Kinerja Utama Tahun 2014 Program / Kegiatan Prioritas (1) Progam Kerjasama Pembangunan Daerah

Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri

Indikator Kinerja Program / Kegiatan (2) Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri Rasio Kerjasama Dalam dan Luar Daerah

Indikator Kinerja Output (3) 100%

Dana/Biaya (4) 905,000,000

905,000,000

1 dokumen Rapat Koordinasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri 4 dokumen Fasilitasi Tim Koordinasi Kerjasama Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten


12


Program / Kegiatan Prioritas (1)

Indikator Kinerja Program / Kegiatan (2)

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Jumlah Kegiatan Peningkatan tata kelola Administrasi Kependudukan Cakupan Peningkatan Tata Kelola Administrasi Kependudukan

Kegiatan Pembinaan dan Penataan Kependudukan

Indikator Kinerja Output (3) 1 dokumen Fasilitasi Rapat Kerja Forum Mitra Praja Utama (MPU) 1 dokumen Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia 1 dokumen Fasilitasi Rapat BKSP 1 dokumen Koordinasi Kerjasama Pemerintah Provinsi Banten Dalam dan Luar Negeri 100%

2014

Dana/Biaya (4)

790,000,000

20%

790,000,000

2 kegiatan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi Banten 1 kegiatan Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi Banten 1 kegiatan Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Banten 4 kegiatan Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) 2 kegiatan Fasilitasi Sosialisasi dan Implementasi E-KTP 1 kegiatan Rapat Evaluasi Pelaksanaan E-KTP


13


Program / Kegiatan Prioritas (1) Kegiatan Pembinaan dan Pencatatan Sipil

Program Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum

Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan (2) Rasio Peningkatan Tata Kelola Administrasi Pencatatan Sipil

Rasio Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum Rasio Fasilitasi Administrasi Pertanahan Rasio Fasilitasi Administrasi Pertanahan

Kegiatan peningkatan kapasitas aparatur bidang pemerintahan


1 kegiatan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 1 kegiatan Sosialisasi Pencatatan Sipil : Pencatatan Kelahiran 3 kegiatan Fasilitasi Rapat Kerja Mitra Praja Utama (MPU) 1 kegiatan Pengelolaan Database Pencatatan Sipil 1 kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 100%

2014

Dana/Biaya (4) 350,000,000

6,787,000,000

100%

850,000,000

20%

300,000,000

1 dokumen Koordinasi dan Konsultasi dalam rangka pelaksanaan penyelenggaran pemerintahan umum 1 kegiatan Rapat Fasilitasi Pembinaan Pembakuan Nama Nama Rupabumi di Provinsi Banten 20%

550,000,000

1 dokumen Koordinasi dan Fasilitasi Kode Data Wilayah


14



Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Kegiatan Fasilitasi Penegasan Batas Daerah


Rasio Dok. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Rasio Kegiatan Fasilitasi Penegasan Batas Daerah

Indikator Kinerja Output (3) 86 orang Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan di Wilayah Pembangunan I Kab. Tangerang dan Kota Tangsel (WKP I) 105 orang Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan di Wilayah Pembangunan II Kota Cilegon dan Kota Serang (WKP II) dan Wilayah Kerja Pembangunan III Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak (WKP III) 24 orang Rapat Koordinasi Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 20%

2014

Dana/Biaya

1 dokumen Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa 100 orang Sosialisasi Pelaksanaan Wewenang BPD Kabupaten Serang 120 orang Bintek Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Pandeglang 1 dokumen Koordinasi Pengembangan Inovasi Administrasi Pemerintahan Desa 20%

(4)

503,000,000

655,000,000

1 kegiatan Rapat Pra Verifikasi Pilar Batas Daerah 1 kegiatan Verifikasi Pilar Batas Daerah


15



Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Banten


Rasio Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Banten

Indikator Kinerja Output (3) 40 orang Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah Angkatan I (Kab. Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangsel) 40 orang Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah Angkatan II (Kab. Serang, Kota Cilegon dan Kota Serang) 40 orang Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah Angkatan III (Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak) 35 orang Rapat Koordinasi Sinkronisasi Penegasan Batas Daerah Antara Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat 20%

2014

Dana/Biaya (4)

850,000,000

1 dokumen Penyusunan Draft Awal LPPD Provinsi Banten Tahun 2013 1 dokumen Penyusunan Draft Revisi LPPD Provinsi Banten Tahun 2013


16



Kegiatan Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD


Rasio Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD

Indikator Kinerja Output (3) 1 dokumen Penyusunan LPPD Final LPPD Provinsi Banten Tahun 2013 1 dokumen Penyusunan IKK LPPD Provinsi Banten Tahun 2013 1 kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 1 kegiatan Fasilitasi Tim Teknis EKPPD 1 kegiatan Bintek Penyusunan LPPD Tahun 2014 20%

2014

Dana/Biaya (4)

500,000,000

4 dokumen Fasilitasi Administrasi Pemberhentian Anggota DPRD dan Pengangkatan PAW 4 dokumen Fasilitasi Izin Keluar Negeri Alasan Penting Pejabat Negara dan DPRD Triwulan I - IV 4 dokumen Koordinasi dan Fasilitasi Konsep Sambutan Hari Jadi Kota di Provinsi Banten 4 dokumen Koordinasi dan Fasilitasi Konsep Sambutan Hari Jadi Kabupaten di Provinsi Banten 3 dokumen Koordinasi dan Fasilitasi Pensiun Pejabat Negara 2 dokumen Koordinasi dan Fasilitasi Cuti Kampanye Pejabat Negara 1 dokumen Koordinasi dan Fasilitasi Pengesahan Keanggotaan dan Pimpinan DPRD Provinsi


17



Kegiatan Pemilu Banten

Desk Provinsi


Rasio Fasilitasi Desk Pemilukada Provinsi Banten

Indikator Kinerja Output (3) 4 dokumen Koordinasi dan Fasilitasi Pengesahan Keanggotaan DPRD Kota di Provinsi Banten 4 dokumen Koordinasi dan Fasilitasi Pengesahan Keanggotaan DPRD Kabupaten di Provinsi Banten 4 dokumen Koordinasi dan Fasilitasi Pengesahan Pimpinan DPRD Kota di Provinsi Banten 4 dokumen Koordinasi dan Fasilitasi Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten di Provinsi Banten 4 dokumen Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi Tata Tertib DPRD Kota di Provinsi 4 dokumen Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi Tata Tertib DPRD Kota di Provinsi 1 dokumen Rapat Koordinasi Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD 20%

2014

Dana/Biaya (4)

650,000,000

1 kegiatan Monitoring dan Pelaporan Distribusi Logistik Pemilu Legislatif 1 kegiatan Monitoring dan Pelaporan Kampanye Pemilu Legislatif 1 kegiatan Monitoring dan Pelaporan Pemungutan Suara Pemilu Legislatif 1 kegiatan Monitoring dan Pelaporan Penghitungan Suara Pemilu Legislatif


18



Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu 2014


Rasio Fasilitasi Desk Pemilukada Provinsi Banten

Indikator Kinerja Output (3) 1 kegiatan Monitoring dan Pelaporan Distribusi Logistik Pemilu Presiden Tahun 2014 1 kegiatan Monitoring dan Pelaporan Kampanye Pemilu Presiden Tahun 2014 1 kegiatan Monitoring dan Pelaporan Pemungutan Suara Pemilu Presiden Tahun 2014 1 kegiatan Monitoring dan Pelaporan Penghitungan Suara Pemilu Presiden Tahun 2014 20%

2014

Dana/Biaya (4)

2,250,000,000

Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 bagi Kepala Desa di Kabupaten Pandeglang bagi 274 orang Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 bagi Kepala Desa di Kabupaten Lebak bagi 273 orang Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 bagi Kepala Desa di Kabupaten Serang bagi 255 orang Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 bagi Kepala Desa di Kabupaten Tangerang bagi 203 orang Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 bagi Kepala Desa di Kota Serang dan Kota Tangerang bagi 201 orang


19


Program / Kegiatan Prioritas (1) Kegiatan Penataan Daerah Otonom

Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan

Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan (2) Rasio Fasilitasi Penataan Daerah Otonom Baru

Rasio Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan

Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Rasio ketersediaan dokumen penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan Rasio Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan


2014

Dana/Biaya (4) 529,000,000

1 dokumen Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi Penataan Daerah 1 dokumen Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi Evaluasi Penyelenggaraan DOB 1 dokumen Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi Rapat Kerja Pemerintah Daerah 1 kegiatan Sosialisasi Peraturan Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) 20%

850,000,000

Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan Bidang Pertanahan bagi 40 orang 7 kali Fasilitasi dan Koordinasi Tahapan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum 4 kali Rapat Koordinasi Bidang Pertanahan 1 kali Rapat Evaluasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 100%

943,000,000

100%

50,000,000

20%

943,000,000

1 dokumen LAKIP

Bahan


20



Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan


Indikator Kinerja Output (3) 1 dokumen Bahan LKPJ 1 dokumen Bahan LPPD 3 dokumen RENJA SKPD 4 dokumen RKA /DPA/DPPA 4 dokumen Laporan Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan 4 dokumen Fasilitasi Penerimaan Kunjungan Luar Daerah 4 dokumen Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) 1 dokumen Rapat Koordinasi Penyusunan Renja Bidang Pemerintahan Tahun 2015

Dana/Biaya (4)

Rasio dok Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan

Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Penyusunan dokumen bidang pemerintahan

2014

50,000,000

4 dokumen Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca Aset Triwulan 2 dokumen Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca Aset Semester dan Prognosis 1 dokumen Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca Aset dan CaLK 2014 1 paket

175,000,000

175,000,000

4 dokumen Data dan Informasi Pembangunan Daerah 4 kegiatan Fasilitasi PPID Pembantu SKPD


21




Indikator Kinerja Output (3) 12 kegiatan Pengelola Website SKPD 3 dokumen Buku Profil SKPD

2014

Dana/Biaya


(4)

22


2014

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menginformasikan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihakpihak yang berwenang menerima pelaporan berdasarkan asas transparan dan terukur. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Akhir Tahun Anggaran 2014 yang disusun dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program kegiatan yang menghasilkan kinerja yang baik maupun yang masih kurang baik pada Tahun Anggaran 2014 A. PENGUKURAN KINERJA Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran, Program, Kegiatan dan Tolok Ukur melalui Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran. Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan yang terdiri dari Input, Output, Outcome. Indikator-indikator kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : 1) Kelompok indikator inputs (masukan), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator masukan ini antara lain berupa sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan peraturan. 2) Kelompok Indikator outputs (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari hasil kegiatan dan program yang dapat berupa fisik maupun non fisik berdasarkan masukan yang digunakan. 3) Kelompok indikator outcomes (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka waktu menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan kegiatan, diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yang mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berupa :


23


2014

Tabel 3.1 Interpretasi Pengukuran Capaian Kinerja NO 1 2 3 4

KATEGORI A B CC

NILAI KINERJA >85-100 >75-85 >65-75 >50-65

5

C

>30-50

6

D

0-30

AA

INTERPRETASI Memuaskan Sangat Baik Baik, perlu sedikit perbaikan Cukup baik (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar Agak kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar

Evaluasi terhadap setiap indikator kinerja dilakukan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan hal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan satu kegiatan. Tujuannya adalah untuk mengetahui pencapaian suatu sasaran, dinilai dan dipelajari guna perbaikan lebih lanjut. B. HASIL PENGUKURAN KINERJA Seiring dengan ditetapkannnya Peraturan Gubernur Banten Nomor 25 tahun 2014 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2014, maka pelaksanaan program kegiatan di Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya dalam Penetapan Kinerja Tahun 2014 dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2014 mengalami perbaikan, penambahan, pengurangan maupun penyempurnaan target kinerja. Dalam target yang telah ditetapkan sebelumnya yang memuat 5 Program, 16 Kegiatan, 101 Tolok Ukur dengan Anggaran sebesar Rp. 10,850,000,000 berubah menjadi 5 Program, 16 Kegiatan, 107 Tolok Ukur dengan Anggaran sebesar Rp. 14,950,000,000, atau mengalami peningkatan dalam hal jumlah tolok ukur sebanyak 6 target kinerja dan anggaran bertambah sebesar Rp. 4,100,000,000. Perubahan tersebut mengakibatkan berubahnya Rencana Kerja Tahun 2014 dan tergambarkan sebagai berikut :


24


2014

Tabel 3.2 Rencana Kerja Tahun 2014 Program / Kegiatan Prioritas (1) PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Aset Daerah

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Pemerintahan

KERJASAMA PEMBANGUNAN DAERAH Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri

Indikator Kinerja Program / Kegiatan (2) Rasio Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Rasio Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Rasio Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Rasio Kerjasama Pembangunan Daerah Dalam dan Luar Negeri Rasio Penyelenggaraan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri

Target Capaian Kinerja (3)

Dana/Biaya (4)

20%

1,073,000,000

20%

50,000,000

2 dokumen Penyusunan Laporan Keuangan dan Neraca Aset Triwulanan 2 dokumen Penyusunan Laporan Keuangan dan Neraca Aset Semester dan Prognosis 1 dokumen Penyusunan Laporan Keuangan dan Neraca Aset Triwulanan dan CaLK 2014 100%

38,902,000

7,085,000

4,013,000

1,023,000,000

1 dokumen Penyusunan Bahan LAKIP 1 dokumen Penyusunan Bahan LKPj 1 dokumen Penyusunan Bahan LPPD 3 dokumen Penyusunan Renja SKPD Tahun 2015 1 kegiatan Fasilitasi Tim SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) SKPD 4 dokumen Fasilitasi Penyusunan RKA/DPA/DPPA SKPD 4 dokumen Fasilitasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) 4 kegiatan Fasilitasi Penerimaan Kunjungan / Tamu Daerah 1 kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Renja Bidang Pemerintahan Tahun 2015 1 kegiatan Bintek Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Pengelolaan Penyusunan Laporan Capaian Program dan Fisik dan Keuangan 100%

7,245,000

905,000,000

100%

905,000,000

1 dokumen Rapat Koordinasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri

137,570,000

7,446,000 7,495,000 73,764,000 5,920,000

369,765,000

72,694,000

93,870,000

33,929,000

171,568,000


25



PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pembinaan dan Penataan Kependudukan

Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil


Jumlah Kegiatan Peningkatan Tata Kelola Administrasi Kependudukan Cakupan Peningkatan Tata Kelola Administrasi Kependudukan

Rasio Peningkatan Tata Kelola Administrasi Pencatatan Sipil

Target Capaian Kinerja (3) 4 dokumen Fasilitasi Tim Koordinasi Kerjasama Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten 1 dokumen Fasilitasi Rapat Kerja Forum Mitra Praja Utama (MPU) 1 dokumen Fasilitasi Kerjasama Pemerintahan Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) 1 dokumen Fasilitasi Rapat BKSP Jabodetabekjur 1 dokumen Fasilitasi Rapat Koordinasi Kerjasama Pemerintah Provinsi Banten Dalam dan Luar Negeri 20%

2014

Dana/Biaya (4) 49,839,000

299,144,000

315,551,500

30,345,000 72,550,500

1,207,892,900

20%

940,000,000

2 kegiatan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi Banten 1 kegiatan Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi Banten 1 dokumen Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Tingkat Provinsi Banten 4 kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) 2 kegiatan Fasilitasi Sosialisasi dan Implementasi E-KTP 1 kegiatan Rapat Evaluasi Pelaksanaan E-KTP 1 kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Database Kependudukan se-Provinsi Banten 20%

213,003,0000

1 kegiatan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 1 kegiatan Sosialisasi Pencatatan Sipil : Pencatatan Kelahiran 3 kegiatan Fasilitasi Rapat Kerja Mitra Praja Utama (MPU) 1 kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

96,005,350

76,315,500

118,395,500

128,178,000

164,194,500

89,913,500 150,000,000

267,892,900

99,224,350

64,316,000


8,347,200

26


Program / Kegiatan Prioritas (1) PEMBINAAN, PEMANTAPAN OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN UMUM Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Pembinaan Administrasi Kelurahan

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa



Rasio Fasilitasi Penyelenggaraan Otda dan Pemerintahan Umum

20%

2014

Dana/Biaya (4) 11,589,107,10 0 300,000,000

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Apartur Bidang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan

Rasio Dokumen Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1 dokumen Koordinasi dan Konsultasi Dalam Rangka Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 80 orang peserta Rapat Fasilitasi Pembinaan NamaNama Rupabumi di Provinsi Banten 20%

1 dokumen Koordinasi dan Fasilitasi Kode Data Wilayah 80 orang peserta Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan di Wilayah Kerja Pembangunan I (WKP I) Kab. Tangerang dan Kota Tangsel 24 orang peserta Rapat Koordinasi Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 105 orang peserta Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan di Wilayah Kerja Pembangunan II Kota Cilegon dan Kota Serang (WKP II) dan Wilayah Kerja Pembangunan III Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak (WKP III) 20%

1 kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa 100 orang peserta Sosialisasi Pelaksanaan Wewenang BPD Kabupaten Serang 120 orang peserta Bimtek Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Kab. Pandeglang dengan target 1 dokumen Koordinasi Pengembangan Inovasi Administrasi Pemerintahan Desa 121 orang peserta Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada Camat Kabupaten seProvinsi Banten dengan target

121,372,000

178,628,000

550,000,000

52,994,600 179,568,400

108,697,800

208,739,200

4,072,932,500

51,504,500

182,177,500

210,224,000

59,094,000

250,234,500


27



Fasilitasi Penegasan Batas Wilayah


Rasio Kegiatan Fasilitasi Penegasan Batas Daerah

Target Capaian Kinerja (3) 326 orang peserta Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada Kepala Desa seKabupaten Pandeglang dengan target 326 orang peserta Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada Sekretaris Desa seKabupaten Pandeglang 326 orang pesreta Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada Ketua BPD seKabupaten Pandeglang Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada Kepala Desa seKabupaten Lebak dengan target 340 orang 340 orang peserta Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada Sekretaris Desa seKabupaten Lebak 340 orang peserta Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada Ketua BPD seKabupaten Lebak 20% 1 kegiatan Rapat Pra Verifikasi Pilar Batas Daerah 1 kegiatan Verifikasi Pilar Batas Daerah 1 kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Fasilitasi Penegasan Batas Daerah 40 orang peserta Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah Angkatan I (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan) 40 orang peserta Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah Angkatan II (Kabupaten Serang, Kota Cilegon dan Kota Serang) 35 orang peserta Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah Angkatan III (Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak) 1 kegiatan Rapat Koordinasi Sinkronisasi Penegasan Batas Daerah Antara Provinsi Banten Dengan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

2014

Dana/Biaya (4) 543,276,500

543,276,500

543,276,500

563,289,500

563,289,500

563,289,500

655,000,000 34,132,500 35,796,000 175,100,000

102,575,750

102,425,750

103,425,750

101,544,250


28


Program / Kegiatan Prioritas (1) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Banten

Desk Pemilukada Provinsi Banten

Indikator Kinerja Program / Kegiatan (2) Rasio Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Banten

Rasio Fasilitasi Desk Pemilukada Provinsi


2014

Dana/Biaya (4) 20%

850,000,000

1 dokumen Penyusunan Draft Awal LPPD Provinsi Banten Tahun 2013 1 dokumen Penyusunan Draft Revisi LPPD Provinsi Banten Tahun 2013 1 dokumen Penyusunan LPPD Final Provinsi Banten Tahun 2013 1 dokumen Penyusunan IKK LPPD Provinsi Banten Tahun 2013 1 kegiatan Fasilitasi Tim Teknis Nasional EKPPD 1 kegiatan Bintek Penyusunan LPPD Tahun 2014 1 kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan 20%

184,730,000

1 dokumen Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Distribusi Logistik Pemilu Legislatif 1 dokumen Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Kampanye Pemilu Legislatif 1 dokumen Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu Legislatif 1 dokumen Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilu Legislatif 1 dokumen Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Distribusi Logistik Kampanye Pemilu Presiden Tahun 2014 1 dokumen Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Kampanye Pemilu Presiden Tahun 2014 1 dokumen Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu Presiden Tahun 2014 1 dokumen Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilu Presiden Tahun 2014 56 orang peserta Rakor Evaluasi Pemilu Legislatif Tahun 2014 56 orang peserta Rakor Evaluasi Pemilu Presiden Tahun 2014

36,573,000

51,826,000

123,200,000

99,036,000 173,490,000

181,145,000

650,000,000 33,675,000

24,475,000

10,684,000

17,209,000

76,490,000

9,214,000

22,514,000

21,980,000

239,875,000

193,884,000


29


Program / Kegiatan Prioritas (1) Penataan Daerah Otonom

Indikator Kinerja Program / Kegiatan (2) Rasio Fasilitasi Penataan Daerah Otonom Baru

Target Capaian Kinerja (3) 20% 1 dokumen Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi Penataan Daerah 1 dokumen Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi Evaluasi Penyelenggaraan DOB 1 dokumen Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi Rapat Kerja Pemerintahan Daerah 1 dokumen Sosialisasi Peraturan Pembentukan Daerah Otonom Baru

Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD

Rasio Fasilitasi Administrasi Pejabat Negara dan DPRD

2 kegiatan Rapat Koordinasi Uji Petik Daerah Otonomi Baru dengan DPD RI 20% 4 dokumen Koordinasi dan Fasilitasi Pemberhentian Anggota DPRD dan Pengangkatan PAW 4 dokumen Koordinasi dan Fasilitasi Ijin ke Luar Negeri Pejabat dan Anggota DPRD Triwulan I – IV 4 dokumen Koordinasi dan Penyusunan Konsep Sambutan Sambutan Hari Jadi Kota di Provinsi Banten 4 dokumen Koordinasi dan Penyusunan Konsep Sambutan Hari Jadi Kabupaten di Provinsi Banten 3 dokumen Koordinasi dan Fasilitasi Pensiun Pejabat Negara 2 dokumen Koordinasi dan Fasilitasi Cuti Kampanye Pejabat Negara 1 dokumen Koordinasi dan Fasilitasi Pengesahan Keanggotaan DPRD Provinsi 4 dokumen Koordinasi dan Fasilitasi Pengesahan Pimpinan DPRD Provinsi 4 dokumen Koordinasi dan Fasilitasi Pengesahan Keanggotaan DPRD Kota di Provinsi Banten 1 dokumen Koordinasi dan Fasilitasi Pengesahan Keanggotaan DPRD Kabupaten di Provinsi Banten 4 dokumen Koordinasi dan Fasilitasi Pengesahan Pimpinan DPRD Kota di Provinsi Banten 4 dokumen Koordinasi dan Fasilitasi Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten di Provinsi Banten

2014

Dana/Biaya (4) 779,000,000 87,615,000

56,984,000

184,871,000

199,530,000

250,000,000

500,000,000 27,051,000

44,264,000

27,194,000

27,424,000

30,791,000

25,741,000

18,796,000

13,336,000

20,766,000

21,416,000

18,666,000

18,666,000


30



Sosialisasi Penyelenggaraan 2014

Pemilu

Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan


Rasio Fasilitasi Desk Pemilukada Provinsi

Rasio Fasilitasi Administrasi Pertanahan

Target Capaian Kinerja (3) 4 dokumen Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi Tata Tertib DPRD Kota di Provinsi Banten 4 dokumen Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi Tata Tertib DPRD Kabupaten di Provinsi Banten 1 dokumen Rapat Koordinasi Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD 20%

274 orang peserta Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 bagi Kepala Desa di Kabupaten Pandeglang 273 orang peserta Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 bagi Kepala Desa di Kabupaten Lebak 255 orang peserta Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 bagi Kepala Desa di Kabupaten Serang 203 orang peserta Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 bagi Kepala Desa di Kabupaten Tangerang 101 orang peserta Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 bagi Kepala Desa di Kota Serang dan Kota Tangerang 40 orang peserta Rapat Koordinasi Pemilukada Kabupaten Serang dan Kota Cilegon Tahun 2015 20%

274 orang peserta Sosialisasi Peraturan Perundangundangan Bidang Pertanahan 7 kali Fasilitasi dan Koordinasi Tahapan Penetapan Lokasi bagi Kepentingan Umum 4 kali Rapat Koordinasi Bidang Pertanahan 4 kali Rapat Evaluasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 1 dokumen Penyusunan Rapergub tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Provinsi Banten

2014

Dana/Biaya (4) 60,160,000

22,202,000

123,527,000

2,157,174,600

501,350,000

490,310,000

460,285,000

375,595,000

213,760,000

115,874,600

1,075,000,000

161,336,500

67,789,500

326,281,000 281,987,000

237,606,000


31


Program / Kegiatan Prioritas (1) PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan



Data dan Informasi Pembangunan Penyusunan Dokumen Bidang Pemerintahan

2014

Dana/Biaya (4)

8 Paket

175,000,000

1 Paket

175,000,000

4 dokumen Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Daerah 4 dokumen Fasilitasi PPID Pembantu SKPD 12 dokumen Pengelola Website SKPD 3 dokumen Penyusunan Buku Profil SKPD

37,220,000

23,130,000 50,457,000 64,193,000

Atas dasar hal tersebut, maka pengukuran kinerja pelaksanaan program kegiatan Tahun Anggaran 2014 pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten mengacu kepada Rencana Kerja Tahun Anggaran 2014 yang telah ditetapkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014 berdasarkan : 1. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 7); 2. Peraturan Gubernur Banten Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 32); dan 3. Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daerah Provinsi Banten Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor 915/165SK.PPKD/IX/2014 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014 Adapun pengukuran kinerja terhadap Inputs, Output, Outcome adalah sebagai berikut : 1. Realisasi Capaian Kinerja Tolok Ukur Dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014, realisasi tolok ukur yang dicapai adalah sebagai berikut : Tabel 3.3 Realisasi Target Tolok Ukur Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Tahun 2014 NO (1) I 1

PROGRAM / TOLOK UKUR KEGIATAN (2) (3) KERJASAMA PEMBANGUNAN DAERAH Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri

RENCANA

REALISASI

(4)

(1)


32


Rapat Koordinasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri Fasilitasi Tim Koordinasi Kerjasama Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Fasilitasi Rapat Kerja Forum Mitra Praja Utama (MPU) Fasilitasi Kerjasama Pemerintahan Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Fasilitasi Rapat BKSP Jabodetabekjur Fasilitasi Rapat Koordinasi Kerjasama Pemerintah Provinsi Banten Dalam dan Luar Negeri

2014

1 dokumen

1 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

Tabel 3.4 Realisasi Target Tolok Ukur Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2014 NO (1) I 1

PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN (2) (3) PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pembinaan dan Penataan Kependudukan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi Banten Rapat Evaluasi Penyelenggara Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi Banten Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Tingkat Provinsi Banten Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Fasilitasi Sosialisasi dan Implementasi E-KTP Rapat Evaluasi Pelaksanaan E-KTP

RENCANA

REALISASI

(4)

(5)

2 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 dokumen

1 dokumen

4 kegiatan

4 kegiatan

2 kegiatan

2 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan


33


2

Bimbingan Teknis Pengelolaan Database Kependudukan seProvinsi Banten Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Sosialisasi Pencatatan Sipil : Pencatatan Kelahiran Fasilitasi Rapat Kerja Mitra Praja Utama (MPU) Evaluasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

2014

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

3 kegiatan

2 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

Tabel 3.5 Realisasi Target Tolok Ukur Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2014 NO (1) I 1

2

PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN (2) (3) PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Aset Daerah Penyusunan Laporan Keuangan dan Neraca Aset Triwulanan Penyusunan Laporan Keuangan dan Neraca Aset Semester dan Prognosis Penyusunan Laporan Keuangan dan Neraca Aset Triwulanan dan CaLK 2014 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Pemerintahan Penyusunan Bahan LAKIP Penyusunan Bahan LKPj Penyusunan Bahan LPPD Penyusunan Renja SKPD Tahun 2015 Fasilitasi Tim SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) SKPD Fasilitasi Penyusunan Laporan Evaluasi Capaian Program Fisik dan Keuangan Fasilitasi Penyusunan RKA/DPA/DPPA SKPD

RENCANA

REALISASI

(4)

(5)

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 1 1 3

1 1 1 1

dokumen dokumen dokumen dokumen

dokumen dokumen dokumen dokumen

1 kegiatan

1 kegiatan

12 dokumen

12 dokumen

4 dokumen

3 dokumen


34


II 1

2

Fasilitasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Fasilitasi Penerimaan Kunjungan / Tamu Daerah Rapat Koordinasi Penyusunan Renja Bidang Pemerintahan Tahun 2015 Bintek Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Pengelolaan Penyusunan Laporan Capaian Program dan Fisik dan Keuangan PEMBINAAN, PEMANTAPAN OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN UMUM Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Koordinasi dan Konsultasi Dalam Rangka Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Rapat Fasilitasi Pembinaan Nama-Nama Rupabumi di Provinsi Banten Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Pembinaan Administrasi Kelurahan Koordinasi dan Fasilitasi Kode Data Wilayah Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan di Wilayah Kerja Pembangunan I (WKP I) Kab. Tangerang dan Kota Tangsel Rapat Koordinasi Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan di Wilayah Kerja Pembangunan II Kota Cilegon dan Kota Serang (WKP II) dan Wilayah Kerja Pembangunan III Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak (WKP III)

2014

4 dokumen

4 dokumen

4 dokumen

3 dokumen

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 dokumen

1 dokumen

80 orang

80 orang

1 dokumen

1 dokumen

86 orang

86 orang

24 orang

24 orang

105 orang

105 orang


35


3

4

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa Sosialisasi Pelaksanaan Wewenang BPD Kabupaten Serang Bimtek Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Kab. Pandeglang Koordinasi Pengembangan Inovasi Administrasi Pemerintahan Desa Sosialisasi UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada Camat Kabupaten se-Provinsi Banten Sosialisasi UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada Kepala Desa seKabupaten Pandeglang Sosialisasi UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada Sekretaris Desa se-Kabupaten Pandeglang Sosialisasi UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada Ketua BPD seKabupaten Pandeglang Sosialisasi UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada Kepala Desa seKabupaten Lebak Sosialisasi UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada Sekretaris Desa se-Kabupaten Lebak Sosialisasi UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada Ketua BPD seKabupaten Lebak Fasilitasi Penegasan Batas Wilayah Rapat Pra Verifikasi Pilar Batas Daerah Verifikasi Pilar Batas Daerah Koordinasi dan Konsultasi Fasilitasi Penegasan Batas Daerah

2014

1 dokumen

1 dokumen

100 orang

-

120 orang

120 orang

1 dokumen

1 dokumen

121 orang

121 orang

326 orang

326 orang

326 orang

326 orang

326 orang

326 orang

340 orang

340 orang

340 orang

340 orang

340 orang

340 orang

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan


36


5

Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah Angkatan I (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan) Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah Angkatan II (Kabupaten Serang, Kota Cilegon dan Kota Serang) 40 orang Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah Angkatan III (Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak) Rapat Koordinasi Sinkronisasi Penegasan Batas Daerah Antara Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Banten Penyusunan Draft Awal LPPD Provinsi Banten Tahun 2013 Penyusunan Draft Revisi LPPD Provinsi Banten Tahun 2013 Penyusunan LPPD Final Provinsi Banten Tahun 2013 Penyusunan IKK LPPD Provinsi Banten Tahun 2013 Fasilitasi Tim Teknis Nasional EKPPD Bintek Penyusunan LPPD Tahun 2014 Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan

2014

40 orang

40 orang

40 orang

40 orang

35 orang

35 orang

1 kegiatan

1 kegiatan

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 dokumen

1 dokumen


37


6

7

8

Desk Pemilukada Provinsi Banten Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Distribusi Logistik Pemilu Legislatif Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Kampanye Pemilu Legislatif Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu Legislatif Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilu Legislatif Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Distribusi Logistik Kampanye Pemilu Presiden Tahun 2014 Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Kampanye Pemilu Presiden Tahun 2014 Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu Presiden Tahun 2014 Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilu Presiden Tahun 2014 Rakor Evaluasi Pemilu Legislatif Tahun 2014 Rakor Evaluasi Pemilu Presiden Tahun 2014 Penataan Daerah Otonom Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi Penataan Daerah Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi Evaluasi Penyelenggaraan DOB Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi Rapat Kerja Pemerintahan Daerah Sosialisasi Peraturan Pembentukan Daerah Otonom Baru Rapat Koordinasi Uji Petik Daerah Otonomi Baru dengan DPD RI Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD Koordinasi dan Fasilitasi Pemberhentian Anggota DPRD dan Pengangkatan PAW

2014

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

56 orang

56 orang

56 orang

56 orang

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

2 kegiatan

2 kegiatan

4 dokumen

3 dokumen


38


Koordinasi dan Fasilitasi Ijin ke Luar Negeri Pejabat dan Anggota DPRD Triwulan I – IV Koordinasi dan Penyusunan Konsep Sambutan Sambutan Hari Jadi Kota di Provinsi Banten Koordinasi dan Penyusunan Konsep Sambutan Hari Jadi Kabupaten di Provinsi Banten Koordinasi dan Fasilitasi Pensiun Pejabat Negara Koordinasi dan Fasilitasi Cuti Kampanye Pejabat Negara Koordinasi dan Fasilitasi Pengesahan Keanggotaan DPRD Provinsi Koordinasi dan Fasilitasi Pengesahan Pimpinan DPRD Provinsi Koordinasi dan Fasilitasi Pengesahan Keanggotaan DPRD Kota di Provinsi Banten Koordinasi dan Fasilitasi Pengesahan Keanggotaan DPRD Kabupaten di Provinsi Banten Koordinasi dan Fasilitasi Pengesahan Pimpinan DPRD Kota di Provinsi Banten Koordinasi dan Fasilitasi Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten di Provinsi Banten Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi Tata Tertib DPRD Kota di Provinsi Banten Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi Tata Tertib DPRD Kabupaten di Provinsi Banten Rapat Koordinasi Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD

2014

4 dokumen

3 dokumen

4 dokumen

4 dokumen

4 dokumen

4 dokumen

3 dokumen

3 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

4 dokumen

1 dokumen

4 dokumen

4 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

4 dokumen

4 dokumen

4 dokumen

4 dokumen

4 dokumen

2 dokumen

4 dokumen

2 dokumen

1 dokumen

1 dokumen


39


9

10

Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu 2014 Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 bagi Kepala Desa di Kabupaten Pandeglang Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 bagi Kepala Desa di Kabupaten Lebak Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 bagi Kepala Desa di Kabupaten Serang Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 bagi Kepala Desa di Kabupaten Tangerang Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 bagi Kepala Desa di Kota Serang dan Kota Tangerang Rapat Koordinasi Pemilukada Kabupaten Serang dan Kota Cilegon Tahun 2015 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Pertanahan Fasilitasi dan Koordinasi Tahapan Penetapan Lokasi bagi Kepentingan Umum Rapat Koordinasi Bidang Pertanahan Rapat Evaluasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Penyusunan Rapergub tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Provinsi Banten

2014

274 orang

274 orang

273 orang

273 orang

255 orang

255 orang

203 orang

203 orang

101 orang

101 orang

40 orang

40 orang

40 orang

40 orang

7 kali

7 kali

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

1 dokumen

1 dokumen


40


2014

Tabel 3.6 Realisasi Target Tolok Ukur Urusan Wajib Statistik Tahun 2014 NO (1) I 1

PROGRAM / KEGIATAN (2) PENYEDIAAN DAERAH Penyediaan Pembangunan

KELUARAN DATA Data

RENCANA

REALISASI

(4)

(5)

4 dokumen

4 dokumen

4 dokumen

2 dokumen

12 dokumen 3 dokumen

10 dokumen 3 dokumen

(3) PEMBANGUNAN dan

Informasi

Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Daerah Fasilitasi PPID Pembantu SKPD Pengelola Website SKPD Penyusunan Buku Profil SKPD

2. Realisasi Capaian Kinerja Input Realisasi Anggaran Belanja Langsung Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten untuk tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 12,688,488,027 atau 84,87 % dari dana yang tersedia dalam DPPA Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten TA. 2014 sebesar Rp. 14,950,000,000 dengan rincian sebagai berikut : Tabel 3.7 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Inputs NO

JENIS BELANJA

(1) 1 2

(2) Belanja Pegawai Belanja Barang JUMLAH

ANGGARAN Rp. (3) 1,313,400,000 13,636,600,000 14,950,000,000

REALISASI Rp. (4) 1,128,130,000 11,560,358,027 12,688,488,027

JUMLAH (5) 185,270,000 2,076,241,973 2,261,511,973

% (6) 85.89 84.77 84.87

Tabel 3.8 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Inputs Tolok Ukur Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Tahun 2014 NO (1) I 1

PROGRAM / TOLOK UKUR KEGIATAN (2) (3) KERJASAMA PEMBANGUNAN DAERAH Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri Rapat Koordinasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri Fasilitasi Tim Koordinasi Kerjasama Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten

RENCANA (RP)

REALISASI (RP)

%

(4) 905,000,000 905,000,000

(5) 497,527,100 497,527,100

6 54.98 54.98

137,570,000

40,380,000

29.35

49,839,000

20,530,500

41.19


41


NO (1)

PROGRAM / KEGIATAN (2)

TOLOK UKUR (3) Fasilitasi Rapat Kerja Forum Mitra Praja Utama (MPU) Fasilitasi Kerjasama Pemerintahan Asosiasi Pemerinathan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Fasilitasi Rapat BKSP Jabodetabekjur Fasilitasi Rapat Koordinasi Kerjasama Pemerintah Provinsi Banten Dalam dan Luar Negeri JUMLAH

RENCANA (RP)

REALISASI (RP)

2014

%

(4) 299,144,000

(5) 151,237,900

6 50.56

315,551,500

201,793,700

63.95

30,345,000

23,150,000

76.29

72,550,500

60,435,000

83.30

905,000,000

497,527,100

54.98

Tabel 3.9 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Inputs Tolok Ukur Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2014 NO (1) I 1

2

PROGRAM / TOLOK UKUR KEGIATAN (2) (3) PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pembinaan dan Penataan Kependudukan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi Banten Rapat Evaluasi Penyelenggara Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi Banten Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Tingkat Provinsi Banten Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Fasilitasi Sosialisasi dan Implementasi E-KTP Rapat Evaluasi Pelaksanaan E-KTP Bimbingan Teknis Pengelolaan Database Kependudukan se-Provinsi Banten Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Sosialisasi Pencatatan Sipil : Pencatatan Kelahiran Fasilitasi Rapat Kerja Mitra Praja Utama (MPU) Evaluasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil JUMLAH

RENCANA (RP)

REALISASI (RP)

%

(4) 1,207,892,900

(5) 948,135,580

6 78.50

940,000,000 213,003,0000

728,914,680 79,122,500

77.54 37.15

76,315,500

36,400,000

47.70

118,395,500

91,600,500

77.37

128,178,000

126,328,000

98.56

164,194,500

161,404,180

98.30

89,913,500

85,688,500

95.30

150,000,000

148,371,000

98.91

267,892,900 96,005,350

219,220,900 92,615,350

81.83 96.47

99,224,350

95,494,350

96.24

64,316,000

22,764,000

35.39

8,347,200

8,347,200

100

1,207,892,900

948,135,580

78.50


42


2014

Tabel 3.10 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Inputs Tolok Ukur Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2014 NO (1) I 1

2

II 1

2

PROGRAM / TOLOK UKUR KEGIATAN (2) (3) PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Aset Daerah Penyusunan Laporan Keuangan dan Neraca Aset Triwulanan Penyusunan Laporan Keuangan dan Neraca Aset Semester dan Prognosis Penyusunan Laporan Keuangan dan Neraca Aset Triwulanan dan CaLK 2014 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Pemerintahan Penyusunan Bahan LAKIP Penyusunan Bahan LKPj Penyusunan Bahan LPPD Penyusunan Renja SKPD Tahun 2015 Fasilitasi Tim SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) SKPD Fasilitasi Penyusunan Laporan Evaluasi Capaian Program Fisik dan Keuangan Fasilitasi Penyusunan RKA/DPA/DPPA SKPD Fasilitasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Fasilitasi Penerimaan Kunjungan / Tamu Daerah Rapat Koordinasi Penyusunan Renja Bidang Pemerintahan Tahun 2015 Bintek Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Pengelolaan Penyusunan Laporan Capaian Program dan Fisik dan Keuangan PEMBINAAN, PEMANTAPAN OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN UMUM Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Koordinasi dan Konsultasi Dalam Rangka Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Rapat Fasilitasi Pembinaan Nama-Nama Rupabumi di Provinsi Banten Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Pembinaan Administrasi Kelurahan Koordinasi dan Fasilitasi Kode Data Wilayah

RENCANA (RP)

REALISASI (RP)

%

(4) 1,073,000,000

(5) 815,720,000

6 76.02

50,000,000

49,660,000

99.32

38,902,000

38,812,000

99.77

7,085,000

7,085,000

100

4,013,000

3,763,000

93.77

1,023,000,000

766,060,000

74.88

7,245,000 7,446,000 7,495,000 73,764,000

7,245,000 7,446,000 7,495,000 50,594,500

100 100 100 68.59

5,920,000

5,895,000

99.58

369,765,000

310,361,000

83.93

72,694,000

66,024,000

90.82

93,870,000

72,130,500

76.84

33,929,000

15,909,000

46.89

171,568,000

165,878,000

96.68

179,304,000

57,082,000

31.84

11,589,107,100

10,307,265,347

88.94

300,000,000

295,776,500

98.59

121,372,000

118,854,500

97.73

178,628,000

176,922,000

99.04

550,000,000

542,450,000

98.63

52,994,600

52,994,600

100


43


NO (1)

3

4


TOLOK UKUR

(3) Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan di Wilayah Kerja Pembangunan I (WKP I) Kab. Tangerang dan Kota Tangsel Rapat Koordinasi Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan di Wilayah Kerja Pembangunan II Kota Cilegon dan Kota Serang (WKP II) dan Wilayah Kerja Pembangunan III Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak (WKP III) Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa Sosialisasi Pelaksanaan Wewenang BPD Kabupaten Serang Bimtek Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Kab. Pandeglang Koordinasi Pengembangan Inovasi Administrasi Pemerintahan Desa Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada Camat Kabupaten se-Provinsi Banten Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada Kepala Desa seKabupaten Pandeglang Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada Sekretaris Desa se-Kabupaten Pandeglang Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada Ketua BPD seKabupaten Pandeglang Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada Kepala Desa seKabupaten Lebak Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada Sekretaris Desa se-Kabupaten Lebak Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada Ketua BPD seKabupaten Lebak Fasilitasi Penegasan Batas Wilayah Rapat Pra Verifikasi Pilar Batas Daerah Verifikasi Pilar Batas Daerah Koordinasi dan Konsultasi Fasilitasi Penegasan Batas Daerah

RENCANA (RP)

REALISASI (RP)

2014

%

(4) 179,568,400

(5) 178,348,400

6 99.32

108,697,800

103,197,800

99.94

208,739,200

207,909,200

99.60

4,072,932,500

3,458,219,000

84.91

51,504,500

10,534,500

20.45

182,177,500

15,000

0.01

210,224,000

205,744,000

97.87

59,094,000

52,660,400

89.11

250,234,500

223,624,700

89.45

543,276,500

489,610,700

90.12

543,276,500

482,060,500

88.73

543,276,500

488,460,700

89.91

563,289,500

505,569,500

89.75

563,289,500

502,569,500

89.22

563,289,500

497,169,500

88.26

655,000,000 34,132,500

623,991,200 32,232,500

95.27 94.43

35,796,000 175,100,000

33,882,000 157,901,700

94.65 90.18


44


NO (1)

5

6


TOLOK UKUR

(3) Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah Angkatan I (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan) Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah Angkatan II (Kabupaten Serang, Kota Cilegon dan Kota Serang) Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah Angkatan III (Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak) Rapat Koordinasi Sinkronisasi Penegasan Batas Daerah Antara Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Banten Penyusunan Draft Awal LPPD Provinsi Banten Tahun 2013 Penyusunan Draft Revisi LPPD Provinsi Banten Tahun 2013 Penyusunan LPPD Final Provinsi Banten Tahun 2013 Penyusunan IKK LPPD Provinsi Banten Tahun 2013 Fasilitasi Tim Teknis Nasional EKPPD Bintek Penyusunan LPPD Tahun 2014 Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desk Pemilukada Provinsi Banten Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Distribusi Logistik Pemilu Legislatif Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Kampanye Pemilu Legislatif Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu Legislatif Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilu Legislatif Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Distribusi Logistik Kampanye Pemilu Presiden Tahun 2014 Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Kampanye Pemilu Presiden Tahun 2014

RENCANA (RP)

REALISASI (RP)

2014

%

(4) 102,575,750

(5) 99,874,500

6 97.37

102,425,750

100,405,750

98.03

103,425,750

101,091,750

97.74

101,544,250

98,603,000

97.10

850,000,000

723,571,100

85.13

184,730,000

181,020,000

97.99

36,573,000

35,983,000

98.39

51,826,000

41,276,000

79.64

123,200,000

111,140,000

90.21

99,036,000

67,109,600

67.76

173,490,000

169,670,000

97.80

181,145,000

117,372,500

64.79

650,000,000 33,675,000

529,464,500 33,675,000

81.46 100

24,475,000

23,275,000

95.10

10,684,000

10,684,000

100

17,209,000

17,209,000

100

76,490,000

67,148,500

100

9,214,000

0,00

0.00


45


NO (1)

7

8


TOLOK UKUR

(3) Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu Presiden Tahun 2014 Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilu Presiden Tahun 2014 Rakor Evaluasi Pemilu Legislatif Tahun 2014 Rakor Evaluasi Pemilu Presiden Tahun 2014 Penataan Daerah Otonom Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi Penataan Daerah Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi Evaluasi Penyelenggaraan DOB Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi Rapat Kerja Pemerintahan Daerah Sosialisasi Peraturan Pembentukan Daerah Otonom Baru Rapat Koordinasi Uji Petik Daerah Otonomi Baru dengan DPD RI Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD Koordinasi dan Fasilitasi Pemberhentian Anggota DPRD dan Pengangkatan PAW Koordinasi dan Fasilitasi Ijin ke Luar Negeri Pejabat dan Anggota DPRD Triwulan I – IV Koordinasi dan Penyusunan Konsep Sambutan Sambutan Hari Jadi Kota di Provinsi Banten Koordinasi dan Penyusunan Konsep Sambutan Hari Jadi Kabupaten di Provinsi Banten Koordinasi dan Fasilitasi Pensiun Pejabat Negara Koordinasi dan Fasilitasi Cuti Kampanye Pejabat Negara Koordinasi dan Fasilitasi Pengesahan Keanggotaan DPRD Provinsi Koordinasi dan Fasilitasi Pengesahan Pimpinan DPRD Provinsi Koordinasi dan Fasilitasi Pengesahan Keanggotaan DPRD Kota di Provinsi Banten Koordinasi dan Fasilitasi Pengesahan Keanggotaan DPRD Kabupaten di Provinsi Banten Koordinasi dan Fasilitasi Pengesahan Pimpinan DPRD Kota di Provinsi Banten Koordinasi dan Fasilitasi Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten di Provinsi Banten

RENCANA (RP)

REALISASI (RP)

2014

%

(4) 22,514,000

(5) 12,401,000

6 55.08

21,980,000

12,420,000

56.51

239,875,000

199,568,000

83.20

193,884,000

153,084,000

78.96

779,000,000 87,615,000

694,890,497 77,295,000

89.20 88.22

56,984,000

45,605,000

80.03

184,871,000

131,549,000

71.16

199,530,000

191,059,000

95.75

250,000,000

249,382,497

99.75

500,000,000

324,485,500

64.90

27,051,000

5,771,000

21.33

44,264,000

0,00

0.00

27,194,000

17,237,000

63.39

27,424,000

15,976,000

58.26

30,791,000

22,965,800

74.59

25,741,000

19,721,000

76.61

18,796,000

8,570,000

45.59

13,336,000

8,510,000

63.81

20,766,000

17,730,000

85.38

21,416,000

17,219,500

80.40

18,666,000

15,080,000

80.79

18,666,000

15,030,000

80.52


46


NO (1)

9

10


TOLOK UKUR

(3) Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi Tata Tertib DPRD Kota di Provinsi Banten Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi Tata Tertib DPRD Kabupaten di Provinsi Banten Rapat Koordinasi Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu 2014 Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 bagi Kepala Desa di Kabupaten Pandeglang Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 bagi Kepala Desa di Kabupaten Lebak Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 bagi Kepala Desa di Kabupaten Serang Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 bagi Kepala Desa di Kabupaten Tangerang Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 bagi Kepala Desa di Kota Serang dan Kota Tangerang Rapat Koordinasi Pemilukada Kabupaten Serang dan Kota Cilegon Tahun 2015 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Pertanahan Fasilitasi dan Koordinasi Tahapan Penetapan Lokasi bagi Kepentingan Umum Rapat Koordinasi Bidang Pertanahan Rapat Evaluasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Penyusunan Rapergub tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Provinsi Banten JUMLAH

RENCANA (RP)

REALISASI (RP)

2014

%

(4) 60,160,000

(5) 40,203,200

6 66.83

22,202,000

5,662,000

25.32

123,527,000

114,850,000

92.98

2,157,174,600 501,350,000

2,129,992,600 496,299,000

98.74 98.99

490,310,000

485,235,500

98.97

460,285,000

455,507,500

98.96

375,595,000

371,675,500

98.96

213,760,000

211,523,500

98.95

115,874,600

109,751,600

94.72

1,075,000,000

984,424,450

91.57

161,336,500

160,026,500

99.19

67,789,500

38,749,500

57.16

326,281,000

298,984,350

91.63

281,987,000

263,075,500

93.29

237,606,000

223,588,600

94.10

12,589,107,100

10,307,265,347

87,84


47


2014

Tabel 3.11 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Inputs Tolok Ukur Urusan Wajib Statistik Tahun 2014 NO (1) I 1

PROGRAM / TOLOK UKUR KEGIATAN (2) (3) PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Daerah Fasilitasi PPID Pembantu SKPD Pengelola Website SKPD Penyusunan Buku Profil SKPD JUMLAH

RENCANA (RP)

REALISASI (RP)

%

(4) 175,000,000

(5) 119,840,000

6 68.48

175,000,000

119,840,000

68.48

37,220,000

27,820,000

74.74

23,130,000

21,384,000

92.45

50,457,000 64,193,000

41,279,000 29,357,000

81.81 45.73

175,000,000

119,840,000

68,48

3. Realisasi Capaian Kinerja Output Dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014, realisasi kinerja output yang dicapai adalah sebagai berikut : Tabel 3.12 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Output Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Tahun 2014 PROGRAM DAN KEGIATAN (1) KERJASAMA PEMBANGUNAN DAERAH Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri

RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (2)

% (3) 100

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4)

100

Rapat Koordinasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri dengan target 1 dokumen

100

% (5) 100

100

Terlaksananya Rapat Koordinasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri dengan stakholders dari 8 kab/kota se-Prov. Banten yang membidangi fungsi kerjasama sebanyak 36 orang yang menghasilkan dokumen berupa Pembentukan TKKSD (Tim Koordinasi Kerjasama Daerah) di 8 Kab/Kota serta yang sudah terbentuk baru di 2 kab/kota yaitu Kab. Lebak dan Kab. Tangerang yang dilaksanakan di Pendopo Gubernur Banten pada tanggal 3 Desember 2014


100

48


PROGRAM DAN KEGIATAN (1)

RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (2) Fasilitasi Tim Koordinasi Kerjasama Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dengan target 2 dokumen

% (3) 100

Fasilitasi Rapat Kerja Forum Mitra Praja Utama (MPU) dengan target 1 dokumen

100

Fasilitasi Kerjasama Pemerintahan Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dengan target 1 dokumen

100

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) Terfasilitasinya Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten sebanyak 8 Tim dari Kab/Kota se-Prov. Bantn orang yang menghasilkan : 1. Dokumen Kepgub No. 103.05/Kep.185Huk/2013 tentang TKKSD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten 2. Dokumen Kepbup Kab. Lebak tentang TKKSD di Lingkungan Pemerintah Kab. Lebak 3. Dokumen Kepbup Kab. Tangerang tentang TKKSD di Lingkungan Kab. Tangerang yang dilaksanakan di Aula Setda Prov. Banten pada tanggal 18 Februari 2014 Terfasilitasinya Rapat Kerja Forum Mitra Praja Utama (MPU) yang dihadiri oleh unsur Gubernur dari 10 Provinsi MPU yang membahas agenda tentang Kedaulatan Ketahanan Pangan yang dilaksanakan tanggal 25 – 27 Oktober 2014 dengan hasil meliputi : 1. Diwajibkan bagi 10 anggota MPU bekerjasama dalam hal ketahanan pangan 2. Mengadakan pameran produk unggulan dari 10 provinsi yang dilaksanakan di Lapangan Banteng Hotel Borobudur Jakarta Pusat pada tanggal 25 Oktober – 25 November 2014 3. Membangun kerjasama di bidang pariwisata yang bekerjasama dengan PT. Bima untuk melakukan pembangunan gedung TIV di Bali serta diagendakan pula Pameran Produk Unggulan di Gedung TIC Bali tanggal 20 Oktober 2014 Terfasilitasinya Kerjasama Pemerintahan Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang dihadiri oleh unsur Gubernur seluruh Indonesia dari anggota APPSI membahas agenda tentang Pilpres tahun 2014 dengan hasil meliputi bahwa sebagai anggota APPSI tidak memiliki kewajiban untuk mendukung salah satu kandidat Calon Presiden yang dilaksanakan di Gedung APPSI Jakarta pada tanggal 5 Juli 2014


2014

% (5) 100

100

100

49



RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (2) Fasilitasi Rapat BKSP Jabodetabekjur dengan target 1 dokumen

Fasilitasi Rapat Koordinasi Kerjasama Pemerintah Provinsi Banten Dalam dan Luar Negeri dengan target 1 dokumen

% (3) 100

100

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) Terfasilitasinya Rapat BKSP Jabodetabekjur yang dihadiri oleh unsur BKSP Jabodetabekjur dari Provinsi Banten, DKI Jakarta dan Jabar yang membahas agenda tentang : 1. Peralihan ketua dari Provinsi Jabar ke Provinsi Banten dengan hasil meliputi bahwa kedudukan Eselon III dan IV dari anggota BKSP untuk disamakan jumlah pejabat yang mengisinya sehingga terdapat keadilan bagi para anggota BKSP yang dilaksanakan di Hotel Panghegar Bandung pada tanggal 10 September 2014 2. Pelantikan Kepala Biro Pemerintahan Setda Prov. Banten sebagai Sekretaris BKSP JABODETABEKJUR periode tahun ke-3 BKSP yang dilaksanakan di Gedung BKSP tanggal 9 Oktober 2014 Terfasilitasinya Rapat Koordinasi Kerjasama Pemerintah Provinsi Banten dengan stakholders dari 8 kab/kota se-Prov. Banten yang membidangi fungsi kerjasama sebanyak 36 orang yang menghasilkan dokumen berupa fasilitasi Pihak Ketiga dan BUMD/BUMN dalam rangka meningkatkan kerjasama dengan pihak luar negeri

2014

% (5) 100

100

Tabel 3.13 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Outputs Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2014 PROGRAM DAN KEGIATAN (1) PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pembinaan dan Penataan Kependudukan


% (3) 100


100

Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi Banten dengan target 2 kegiatan

100

% (5) 92.86

85.71

Terselenggaranya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi Banten yang membahas agenda tentang Penertiban dan Penerbitan Dokumen dan Data


50

50




% (3)

Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi Banten dengan target 1 kegiatan

100

Penyusunan Perkembangan Kependudukan Provinsi Banten target 1 dokumen

100

Profil Tingkat dengan

Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan target 4 kegiatan

100

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) Kependudukan yang dilaksanakan di Hotel Jayakarta Anyer pada tanggal 20 - 30 September 2014 dengan peserta dari unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten sebanyak 24 orang (1 target kinerja output tidak dilaksanakan) Terselenggaranya Rapat Evaluasi Penyelenggara Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi Banten yang dilaksanakan di Aula Setda Provinsi Banten pada tanggal 3 Desember 2014 dengan peserta dari unsur Pemerintah Kab/Kota se-Provinsi Banten sebanyak 24 orang orang dengan hasil pencatatan kependudukan agar memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku Tersusunnya Profil Perkembangan Kependudukan Tingkat Provinsi Banten dengan ruang lingkup profil meliputi Kuantitas Penduduk (komposisi dan persebaran penduduk), Kualitas Penduduk (kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial), Mobilitas Penduduk (mobilitas permanen, mobilitas non permanen dan urbanisasi) serta Kepemilikan Dokumen Kependudukan yang diselenggarakan di Hotel Nuansa Bali Anyer Serang pada tanggal 27 – 28 Agustus 2014 yang melibatkan peserta sebanyak 32 orang dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Terkelolanya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) melalui pelaksanaan : 1. Kegiatan Pengumpulan dan Input data kependudukan tentang Jumlah Penduduk Triwulan I dari Pemerintah Kab/Kota-se-Prov. Banten yang dilaksanakan di Aula Setda Provinsi Banten pada tanggal 9 Mei 2014 yang dihadiri oleh 32 orang dari unsur Kependudukan dan Catatan Sipil Kab/Kota se-Provinsi Banten 2. Kegiatan Pengumpulan dan Input data kependudukan tentang


2014

% (5)

100

100

100

51




Fasilitasi Sosialisasi dan Implementasi E-KTP dengan target 2 kegiatan

Rapat Evaluasi Pelaksanaan E-KTP dengan target 1 kegiatan

% (3)

100

100

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) Jumlah Penduduk Triwulan II dari Pemerintah Kab/Kota-seProv. Banten yang dilaksanakan di Aula Setda Provinsi Banten pada tanggal 25 Juni 2014 yang dihadiri oleh 32 orang dari unsur Kependudukan dan Catatan Sipil Kab/Kota se-Provinsi Banten 3. Kegiatan Pengumpulan dan Input data kependudukan tentang Jumlah Penduduk Triwulan III dari Pemerintah Kab/Kota-seProv. Banten yang dilaksanakan di Aula Setda Provinsi Banten pada tanggal 18 November 2014 yang dihadiri oleh 32 orang dari unsur Kependudukan dan Catatan Sipil Kab/Kota se-Provinsi Banten 4. Kegiatan Pengumpulan dan Input data kependudukan tentang Jumlah Penduduk Triwulan IV dari Pemerintah Kab/Kota-seProv. Banten yang dilaksanakan di Aula Setda Provinsi Banten pada tanggal 9 Desember 2014 yang dihadiri oleh 24 orang dari unsur Kependudukan dan Catatan Sipil Kab/Kota se-Provinsi Banten Terfasilitasinya Sosialisasi dan Implementasi E-KTP dalam rangka meningkatkan Kapasitas pengelolaan E-KTP yang dilaksanakan di Hotel Jayakarta Anyer Serang pada tanggal 10 – 11 Maret 2011 dengan peserta sebanyak 50 orang dari unsur Pemerintah Kab/Kota se-Provinsi Banten dan Instansi/lembaga Pemerintah lainnya (1 target kinerja tolok ukur tidak dilaksanakan) Terselenggaranya Rapat Evaluasi Pelaksanaan E-KTP yang dilaksanakan di Hotel Nuansa Bali Anyer Serang pada tanggal 30 – 31 Oktober 2014 dengan peserta dari unsur Pemerintah Kab/Kota se-Provinsi Banten sebanyak 32 orang dengan hasil berupa perbaikan-perbaikan terhadap beberapa tahapan pelaksanaan E-KTP


2014

% (5)

50

100

52



RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (2) Bimbingan Teknis Pengelolaan Database Kependudukan se-Provinsi Banten dengan target 1 kegiatan


% (3) 100

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelolaan Database Kependudukan se-Provinsi Banten dari unsur Pemerintah Kab/Kota se-Provinsi Banten sebanyak 42 orang yang dilaksanakan di Hotel Grand Serpong Tangerang tanggal 24 – 26 November 2014 dengan hasil berupa identifikasi dan ferifikasi terhadap data kependudukan yang duplikatif dari Kabupaten/Kota sebagai bahan data bagi Pemerintah

100

Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil dengan target 1 kegiatan

100

Sosialisasi Pencatatan Sipil : Pencatatan Kelahiran dengan target 1 kegiatan

100

Fasilitasi Rapat Kerja Mitra Praja Utama (MPU) dengan target 3 kegiatan

100

2014

% (5) 100

91.67

Terselenggaranya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil yang membahas agenda tentang Catatan Sipil dengan hasil berupa keterpaduan antara Pemerintah Provinsi Banten dan Kab/Kota se-Provinsi Banten dilaksanakan di Anyer tanggal 26 27 Maret 2014dengan peserta dari unsur Pemerintah Kab/Kota se-Provinsi Banten sebanyak 40 orang Terselenggaranya Sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam rangka meningkatkan Kapasitas 40 orang Aparatur unsur Pemerintah Kab/Kota dalam proses pencatatan sipil terutama mengenai pencatatan kelahiran yang dilaksanakan di Hotel Nuansa Bali Anyer tanggal 22 – 23 Mei 2014 Terfasilitasinya Rapat Kerja Forum Mitra Praja Utama (MPU) yang dihadiri oleh unsur Pencatatan Sipil dari 10 Provinsi MPU berupa : 1. Rapat Kerja MPU yang dilaksanakan di Jawa barat pada tanggal 12-14 Mei 2014 2. Rapat Gabungan MPU yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 26 – 28 November 2014 Dengan hasil berupa rekomendasi kepada pemerintah mengenai penanganan isu aktual yang berkembang dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil

100

100

66.67

(1 target kinerja tolok ukur tidak dilaksanakan) Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten

53



RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (2) Evaluasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil dengan target 1 kegiatan

% (3) 100

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) Terselenggaranya Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan di Sekretariat Daerah Provinsi Banten pada tanggal 11 November 2014 dengan peserta dari unsur Pejabat di Lingkungan Biro Pemerintahan dengan hasil berupa hal-hal yang menjadi catatan untuk dilakukan perbaikan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pencatatan sipil

2014

% (5) 100

Tabel 3.14 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Outputs Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2014 PROGRAM DAN KEGIATAN (1) PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Aset Daerah


% (3) 100


100

Penyusunan Laporan Keuangan dan Neraca Aset Triwulanan dengan target 2 dokumen

Penyusunan Laporan Keuangan dan Neraca Aset Semester dan Prognosis dengan target 2 dokumen

100

100

% (5) 97.23

100

Tersusunnya Laporan Keuangan Triwulanan dan Neraca Aset Biro Pemerintahan Setda Prov. Banten yang memotret Realisasi Fisik Instansi Triwulan I sebesar 31.73%, Triwulan II sebesar 23.09%, Triwulan III 8.14 % dan Triwulan IV 34.4% dengan Realisasi Keuangan Instansi Triwulan I sebesar 26.58%, Triwulan II sebesar 19.91%, Triwulan III 8.54% dan Triwulan IV 29.84% Sehingga pada akhir tahun anggaran 2014, Realisasi Fisik Instansi sebesar 97.36% dengan Realisasi Keuangan Instansi sebesar 84.87% dari pagu anggaran yang tercantum dalam DPPA TA. 2014 sebesar Rp. 14,950,000,000 Tersusunnya Laporan Keuangan Semester Biro Pemerintahan Setda Prov. Banten yang memotret Realisasi Fisik Instansi Semester I sebesar 54.42% dan Semester II sebesar 42.54% dengan Realisasi Keuangan Instansi Semester I sebesar


100

100

54




Penyusunan Laporan Keuangan dan Neraca Aset Triwulanan dan CaLK 2014 dengan target 1 dokumen

% (3)

100

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) 46.49% dan Semester II sebesar 38.38% Sehingga pada akhir tahun anggaran 2014, Realisasi Fisik Instansi sebesar 97.36% dengan Realisasi Keuangan Instansi sebesar 84.87% dari pagu anggaran yang tercantum dalam DPPA TA. 2014 sebesar Rp. 14,950,000,000 Tersusunnya Laporan Keuangan Triwulanan Biro Pemerintahan Setda Prov. Banten yang memotret Realisasi Fisik Instansi Triwulan I sebesar 31.73%, Triwulan II sebesar 23.09%, Triwulan III 8.14 % dan Triwulan IV 34.4% dengan Realisasi Keuangan Instansi Triwulan I sebesar 26.58%, Triwulan II sebesar 19.91%, Triwulan III 8.54% dan Triwulan IV 29.84%

2014

% (5)

100

Sehingga pada akhir tahun anggaran 2014, Realisasi Fisik Instansi sebesar 97.36% dengan Realisasi Keuangan Instansi sebesar 84.87% dari pagu anggaran yang tercantum dalam DPPA TA. 2014 sebesar Rp. 14,950,000,000 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Pemerintahan

100

Penyusunan Bahan LAKIP dengan target 1 dokumen

100

Penyusunan Bahan LKPj dengan target 1 dokumen

100

Penyusunan Bahan LPPD dengan target 1 dokumen

100

Penyusunan Renja SKPD Tahun 2015 dengan target 3 dokumen

100

95.45

Tersusunnya Bahan LAKIP Biro Pemerintahan Setda Prov. Banten sebagai bahan laporan kinerja pemerintah daerah dari Gubernur Banten kepada Menpan RI yang dilaksanakan pada bulan Januari 2014 Tersusunnya Bahan LKPj Biro Pemerintahan Setda Prov. Banten sebagai bahan laporan kinerja pemerintah daerah dari Gubernur Banten kepada DPRD Provinsi Banten yang dilaksanakan pada bulan Januari 2014 Tersusunnya Bahan LPPD Biro Pemerintahan Setda Prov. Banten sebagai bahan laporan kinerja pemerintah daerah dari Gubernur Banten kepada Mendagri RI yang dilaksanakan pada bulan Januari 2014 Tersusunnya Renja Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten Tahun 2015 dengan hasil berupa tersedianya 3 set dokumen renja meliputi : 1. Dokumen usulan Renja Biro Pemerintahan Setda Prov. Banten Tahun 2015


100

100

100

100

55




% (3)

Fasilitasi Tim SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) SKPD dengan target 1 kegiatan

100

Fasilitasi Penyusunan Laporan Evaluasi Capaian Program Fisik dan Keuangan dengan target 12 dokumen

100

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) yang memuat 5 program, 18 kegiatan, 95 tolok ukur dengan anggaran sebesar Rp. 18,857,345000 yang dilaksanakan pada bulan Maret 2014 2. Dokumen Rancangan Renja Biro Pemerintahan Setda Prov. Banten Tahun 2015 hasil verifikasi Bappeda yang mengacu kepada Rancangan RKPD Tahun 2014 yang memuat 5 program, 16 kegiatan, 95 tolok ukur dengan anggaran sebesar Rp. 13,000,000,000 yang dilaksanakan pada bulan April 2014 3. Dokumen Renja berdasarkan RKPD TA. 2014 yang telah ditetapkan memuat 5 program, 16 kegiatan, 95 tolok ukur dengan anggaran sebesar Rp. 15,639,795,800 yang dilaksanakan pada bulan Juli 2014 Terfasilitasinya Tim SPIP Biro Pemerintahan Setda Prov. Banten dalam rangka pengendalian pada unsur Pemantauan Pengendalian Intern Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan pada Biro Pemerintahan Setda Prov. Banten TA. 2014 yang dilaksanakan selama 12 bulan. Tersusunnya Laporan Evaluasi Fisik dan Keuangan Bulanan Biro Pemerintahan Setda Prov. Banten yang memotret Realisasi Fisik Instansi bulan Januari sebesar 22.78%, Februari sebesar 0%, Maret sebesar 8.95%, April sebesar 9.25%, Mei sebesar 7.31%, Juni sebesar 4.63%, Juli sebesar 6.43%, Agustus sebesar 2.58%, September sebesar 1.03%.

2014

% (5)

100

100

Seiring dengan adanya perubahan anggaran pada kegiatan di Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten yang mengalami penambahan target kinerja output dan pagu anggaran sebesar Rp. 4,100,000,000 atau bertambah sebesar 37.79% dari anggaran yang tercantum sebelunya dalam DPA, sehingga mengakibatkan Realisasi Fisik dan Keuangan Instansi pun mengalami perubahan mulai bulan Oktober 2014.


56




Fasilitasi Penyusunan RKA/DPA/DPPA SKPD dengan target 4 dokumen

Fasilitasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dengan target 4 dokumen

% (3)

100

100

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) Realisasi Fisik Instansi bulan Oktober sebesar 49.23%, November sebesar 4.07% dan Desember sebesar 43.99%, dengan Realisasi Keuangan Instansi bulan Oktober sebesar 44.79%, November sebesar 3.95% dan Desember sebesar 36.13% Sehingga pada akhir tahun anggaran 2014, Realisasi Fisik Instansi sebesar 97.36% dengan Realisasi Keuangan Instansi sebesar 84.87% dari pagu anggaran yang tercantum dalam DPPA TA. 2014 sebesar Rp. 14,950,000,000 1. Tersusunnya RKA SKPD Tahun 2015 yang memuat 5 program, 16 kegiatan dan 93 tolok ukur dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10,850,000,000 2. Tersusunnya DPA SKPD Tahun 2015 yang memuat 5 program, 16 kegiatan dan 93 tolok ukur dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10,850,000,000 3. Tersusunnya DPPA SKPD Tahun 2014 yang memuat 5 program, 16 kegiatan dan 107 tolok ukur dengan pagu anggaran sebesar Rp. 14,950,000,000 ( 1 target kinerja tolok ukur tidak dilaksanakan ) Terfasilitasinya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang dilakukan oleh IRBANWIL IV Inspektorat Provinsi Banten tanggal 28 Maret 2014 terhadap pelaksanaan Pengelolaan Belanja Daerah Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten TA. 2013 peride November s/d Desember 2013 pada kegiatan : 1. Kegiatan Penyusunan LPPD Provinsi Banten TA. 2013 berupa pengembalian uang ke kas daerah sebesar Rp. 180,000 atas kelebihan pembayaran tempat penginapan luar daerah uang harian perjalanan dinas 2. Kegiatan Penataan Daerah Otonom TA. 2013 berupa pengembalian uang ke kas daerah sebesar Rp. 500,000 atas kelebihan pembayaran uang harian perjalanan dinas 3. Kegiatan Sosialisasi


2014

% (5)

75

100

57




Fasilitasi Penerimaan Kunjungan / Tamu Daerah dengan target 4 kegiatan

Rapat Koordinasi Penyusunan Renja Bidang Pemerintahan Tahun 2015 dengan target 1 kegiatan

% (3)

100

100

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) Penyelenggaraan Pemilu TA. 2013 berupa pengembalian uang ke kas daerah sebesar Rp. 1,800,000 atas kelebihan pembayaran untuk pembayaran Pembaca Do’a dan MC 4. Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu TA. 2013 berupa penyetoran pajak ke Kas Negara sebesar Rp. 627,272.72 atas pajak Pembelanjaan Alat Tulis Kantor (ATK) Terfasilitasinya Kunjungan / Tamu Daerah dari : 1. Badan Legislasi DPR RI sebanyak 11 orang pada tanggal 4 September 2014 tentang Penyusunan RUU untuk mengganti UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat 2. DPD RI Dapil Provinsi Banten sebanyak 4 orang pada tanggal 7 s/d 11 November 2014 tentang Penyerapan Aspirasi Masyarakat Terkait Dengan Program Legislasi Nasional (Proglenas) Tahun 2015-2019 dan Prioritas Legislasi Nasional Tahun 2015 3. Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah sebanyak 21 orang pada tanggal 17 Desember 2014 tentang Infirmasi yang berkaitan dengan Bidang Penugasan Komisi D (Bidang Pembangunan) meliputi Infrastruktur, Pemukiman dan Tata Ruang serta Bidang Perhubungan ( 1 Target Kinerja tolok ukur tidak tercapai disebabkan tidak ada lagi Penerimaan Kunjungan/Tamu Daerah yang berkunjung ke Provinsi Banten sampai dengan berakhirnya TA. 2014 berakhir ) Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyusunan Renja Tahun 2015 dengan stakholders dari pemerintah kab/kota se-Provinsi Banten sebanyak 16 orang pemerintah kab/kota yang membidangi fungsi pencatatan sipil dan 32 orang dari pemerintahan yang menghasilkan dokumen berupa usulan program kegiatan prioritas pada Rancangan Renja 2015 yang dilaksanakan di Hotel


2014

% (5)

75

100

58




Bintek Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Pengelolaan Penyusunan Laporan Capaian Program dan Fisik dan Keuangan dengan target 1 kegiatan

PEMBINAAN, PEMANTAPAN OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN UMUM Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Koordinasi dan Konsultasi Dalam Rangka Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan target 1 dokumen

% (3)

100

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) Jayakarta Anyer Serang pada bulan April 2014 Terlaksananya Bintek Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Pengelolaan Penyusunan Laporan Capaian Program dan Fisik dan Keuangan dengan peserta dari unsur pegawai di lingkungan Biro Pemerintah Setda Provinsi Bantn yang dilaksanakan di Aula Setda Provinsi Banten tanggal 11 – 12 Desember 2014

2014

% (5)

100

100

97.42

100

100

100

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultansi dalam Rangka Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum aspek Tugas Umum Pemerintahan pada : 1. Rakor dan Rakernas dalam rangka pembinaan penyelenggaran dan sinkronisasi program pusat dan daerah bidang pemerintahan umum pada bulan Oktober 2014 ke Provinsi DKI Jakarta dengan hasil berupa Peresmian dan Penandatangan Prasasti Pelayanan Adm. Terpadu Kecamatan, sinkronisasi pelaksanaan program kerja bidang pemerintahan umum baik di lingkungan pusat maupun daerah tahunan dan lima tahunan 2. Kunjungan Kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait dengan Koordinasi Toponimi Unsur Alami dan Penyusunan Draft Pedoman Toponimi Unsur Buatan pada bulan Juni 2014 dengan 3. Kunjungan kerja Provinsi Aceh terkait dengan Koordinasi Toponimi Unsur Alami dan Penyusunan Draft Pedoman Toponimi Unsur Buatan pada bulan Oktober 2014 dengan 4. Kunjungan kerja Provinsi Kalimantan Barat terkait dengan Koordinasi Toponimi Unsur Alami dan Penyusunan Draft


100

59




Rapat Fasilitasi Pembinaan Nama-Nama Rupabumi di Provinsi Banten dengan target 80 orang


% (3)

100

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) Pedoman Toponimi Unsur Buatan pada bulan Maret 2014 Terselenggaranya Rapat Fasilitasi Pembinaan NamaNama Rupabumi di Provinsi Banten bagi 80 orang peserta unsur Pemerintah Daerah Kab/Kota dan Kecamatan seProvinsi Banten yang dilaksanakan pada bulan April dengan hasil berupa Pembakuan Nama Rupa Bumi Unsur Alami di Provinsi Banten sekaligus penyusunan Buku Data Spasial Provinsi Banten

100

Koordinasi dan Fasilitasi Kode Data Wilayah dengan target 1 dokumen

100

Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan di Wilayah Kerja Pembangunan I (WKP I) Kab. Tangerang dan Kota Tangsel dengan target 86 orang

100

2014

% (5)

100

100

1.

Terlaksananya Koordinasi Kode Data Wilayah dengan unsur Pemerintah Kab/Kota se-Provinsi Banten yang dilaksanakan di Aula Setda Provinsi Banten pada Bulan 13 Maret 2014 dengan hasil persiapan penyusunan berupa Tersedianya Buku Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Banten Tahun 2013 2. Terfasilitasinya Kode Data Wilayah bagi seluruh wilayah di Kabupate/Kota se-Provinsi Banten berupa Tersedianya Buku Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Banten Tahun 2013 terkait dengan perubahan jumlah status desa/kelurahan, perubahan nama desa, perubahan cakupan wilayah kecamatan dan kesalahan penulisan nama desa/kelurahan. Terselenggaranya Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan di Wilayah Kerja Pembangunan I (WKP I) Kab. Tangerang dan Kota Tangsel yang dilaksanakan di Hotel Nuansa Bali Anyer Serang pada tanggal 11-12 Juni 2014 bagi 86 orang unsur Aparatur Kabupaten/Kota dan Aparatur Kelurahan pada Aspek Tata Kelola Administrasi Kelurahan dengan hasil untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab


100

100

60




% (3)

Rapat Koordinasi Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dengan target 24 orang

100

Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan di Wilayah Kerja Pembangunan II Kota Cilegon dan Kota Serang (WKP II) dan Wilayah Kerja Pembangunan III Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak (WKP III) dengan target 105 orang

100


REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan memperbaharui citra dan legitimasi pemerintah di mata masyarakat Terlaksananya Rapat Koordinasi Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan pada aspek Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan bagi 24 orang peserta dari unsur aparatur Pemerintah Kab/Kota se-Provinsi Banten yang dilaksanakan di Hotel Taman Sari - Serang pada tanggal 15 Oktober 2014 dengan hasil berupa solusi dalam menghadapi permasalahan PATEN yang dicanangkan secara nasional tahun 2015. Terselenggaranya Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan di Wilayah Kerja Pembangunan II Kota Cilegon dan Kota Serang (WKP II) dan Wilayah Kerja Pembangunan III Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak (WKP III) yang dilaksanakan di Hotel Marbella Anyer Serang pada tanggal 27-28 Agustus 2014 bagi 105 orang peserta dari unsur Aparatur Kabupaten/Kota dan Aparatur Kelurahan pada Aspek Tata Kelola Administrasi Kelurahan dengan hasil untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan memperbaharui citra dan legitimasi pemerintah di mata masyarakat

100

Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa dengan target 1 kegiatan

100

Sosialisasi Pelaksanaan Wewenang BPD Kabupaten Serang dengan target 100

100

2014

% (5)

100

100

90.91

Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa ke Kab. Lebak, Pandeglang dan Tangerang yang dilaksanakan pada bulan April 2014 dengan hasil berupa diperolehnya Buku Profil Desa sebagai bahan fasilitasi penyusunan Buku Profil Desa se-Provinsi Banten -- Pelaksanaan Tolok Ukur tidak dilanjutkan --


100

0

61



RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (2) orang Bimtek Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Kab. Pandeglang dengan target 120 orang

% (3) 100

Koordinasi Pengembangan Inovasi Administrasi Pemerintahan Desa dengan target 1 dokumen

100

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada Camat Kabupaten se-Provinsi Banten dengan target 121 orang

100

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada Kepala Desa seKabupaten Pandeglang dengan target 326 orang

100

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada Sekretaris Desa se-Kabupaten Pandeglang dengan target 326 orang

100

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada Ketua BPD seKabupaten Pandeglang dengan target 326 orang

100

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) Terlaksananya Bimtek Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa bagi 120 orang Sekretaris Desa dari 120 desa di Kab. Pandeglang dalam rangka meningkatkan kesiapan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan sebagaimana amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dilaksanakan di Nuansa Bali Hotel Anyer tanggal 12-13 Agustus 2014 Terselenggaranya Koordinasi Pengembangan Inovasi Administrasi Pemerintahan Desa ke Provinsi Bali tanggal 19 - 21 Februari 2014 dalam rangka penguatan sistem kerja pemerintahan desa pada bidang data dan informasi yang berorientasi IT. Terselenggaranya Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada 121 orang Camat di wilayah Kabupaten se-Provinsi Banten dalam rangka meningkatkan kapasitas peyelenggaraan pemerintahan desa di wilayah kerjanya yang diselenggarakan di Hotel Nuansa Bali Anyer Serang tanggal 30 – 31 Oktober 2014 Terselenggaranya Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada 326 orang Kepala Desa di wilayah Kabupaten Pandeglang dalam rangka meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayah kerjanya yang diselenggarakan di Hotel Marbella Anyer Serang tanggal 27 – 28 November 2014 Terselenggaranya Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada 326 orang Sekretaris Desa di wilayah Kabupaten Pandeglang dalam rangka meningkatkan kapasitas membantu tugas Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayah kerjanya yang diselenggarakan di Hotel Jayakarta Anyer Serang tanggal 18 – 19 November 2014 Terselenggaranya Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada 326 orang Ketua BPD di wilayah Kabupaten Pandeglang dalam rangka meningkatkan kapasitas memberikan masukan,


2014

% (5) 100

100

100

100

100

100

62




% (3)

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada Kepala Desa seKabupaten Lebak dengan target 340 orang

100

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada Sekretaris Desa se-Kabupaten Lebak dengan target 340 orang

100

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada Ketua BPD seKabupaten Lebak dengan target 340 orang

100


REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) pendapat dan pertimbangan dan mengawasi kinerja Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayah kerjanya yang diselenggarakan di Hotel Marbella Anyer Serang tanggal 26 – 27 November 2014 Terselenggaranya Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada 340 orang Kepala Desa di wilayah Kabupaten Lebak dalam rangka meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayah kerjanya yang diselenggarakan di Hotel Jayakarta Anyer Serang tanggal 10 – 11 November 2014 Terselenggaranya Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada 340 orang Sekretaris Desa di wilayah Kabupaten Lebak dalam rangka meningkatkan kapasitas membantu tugas Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayah kerjanya yang diselenggarakan di Hotel Jayakarta Anyer Serang tanggal 11 – 12 November 2014 Terselenggaranya Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada 340 orang Ketua BPD di wilayah Kabupaten Lebak dalam rangka meningkatkan kapasitas memberikan masukan, pendapat dan pertimbangan dan mengawasi kinerja Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayah kerjanya yang diselenggarakan di Hotel Marbella Anyer Serang tanggal 17 – 18 November 2014

100 Rapat Pra Verifikasi Pilar Batas Daerah dengan target 1 kegiatan

100

2014

% (5)

100

100

100

100 Terselenggaranya Rapat Pra Verifikasi Pilar Batas Daerah antara : 1. Kabupaten Lebak dengan Kabupaten Pandeglang 2. Kabupaten Serang dengan Kabupaten Pandeglang 3. Kabupaten Lebak dengan Kabupaten Tangerang 4. Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang

100

yang dilaksanakan di Ruang Rapat Setda Provinsi Banten tanggal 11 Maret 2014 dengan hasil berupa Berita Acara Kesepakatan (MoU) Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten

63



RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (2) Verifikasi Pilar Batas Daerah dengan target 1 kegiatan

Koordinasi dan Konsultasi Fasilitasi Penegasan Batas Daerah dengan target 1 kegiatan

% (3) 100

100

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) Terlaksananya Verifikasi Pilar Batas Daerah antara : 1. Kabupaten Serang dengan Kabupaten Pandeglang yang dilaksanakan verifikasi di 2 wilayah perbatasan pada tanggal 29 April 2014 dengan berupa dengan hasil berupa Berita Acara Kesepakatan (MoU) 2. Kabupaten Lebak dengan Kabupaten Pandeglang yang dilaksanakan verifikasi di 2 wilayah perbatasan pada tanggal 30 April 2014 dengan berupa dengan hasil berupa Berita Acara Kesepakatan (MoU) 1. Terlaksananya Rapat Koordinasi Penegasan Batas Daerah untuk pengecekan posisi tarikan garis dan pilar batas antara Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat pada tanggal 6 Maret 2014 bertempat di Ruang Rapat Setda Provinsi Banten. 2. Terfasilitasinya rapat persiapan penyusunan Permendagri Tentang Batas Daerah oleh Ditjen PUM Kemendagri pada tanggal 11 – 13 Juni 2-14 dengan agenda berupa pembahasan draft Permendagri untuk segmen batas Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dengan Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Serang 3. Terlaksananya observasi penegasan batas daerah ke Provinsi DI yogyakarta pada tanggal 18 – 20 Juni 2014 dengan hasil yang dicapai adalah Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta selalu membentuk Tim Teknis Independen dalam penyelesaian perselisihan batas daerah serta membangun koordinasi secara simultan dengan Pemerintah Kab/Kota seProvinsi Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah 4. Terfasilitasinya rapat percepatan pembahasan


2014

% (5) 100

100

64




% (3)

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) penetapan Permendagri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang pada bulan Juli – Agustus 2014 oleh Ditjen PUM Kemendagri dengan menghasilkan keluaran berupa Permendagri No. 61 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang 5. Terfasilitasinya Rapat Pembahsan Permendagri Tentang Batas Daerah oleh Ditjen PUM Kemendagri pada tanggal 28-29 Agustus 2014 dengan hasil bahwa Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota yang berbatasan sepakat dengan batas-batasnya dan siap untuk dilanjutkan menjadi Permendagri yang definitif. 6. Terfasilitasinya rapat pembahasan Permendagri tentang Peta Batas Antar Kabupaten/Kota pada tanggal 6 – 7 November 2014 dengan Ditjen PUM Kemendagri yang membahas 3 segmwn batas yaitu batas antara Kabupaten Tangerang dengan Kabupaten Lebak, Kabupaten Lebak dengan Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Serang. Rapat ini menghasilkan kesepakatan antara ke-4 kabupaten untuk melanjutkan ke proses penetapan Permendagri tentang Batas Daerah yang definitif dan direkomendasikan untuk mengadakan rapat koordinasi yang difasilitasi oleh Provinsi Banten 7. Terlaksananya rapat koordinasi penegasan batas daerah pada tanggal 2 Desember 2014 bertempat di Ruang Rapat Setda Provinsi Banten dengan menghasilkan Berita Acara Kesepakatan antara Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang dan


2014

% (5)

65




% (3)

Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah Angkatan I (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan) dengan target 40 orang

100

Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah Angkatan II (Kabupaten Serang, Kota Cilegon dan Kota Serang) dengan target 40 orang

100

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) Kabupaten Serang atas posisi pilar dan garis batas yang dibuat dan digambarkan oleh Ditjen PUM Kemendagri untuk segera ditetapkan menjadi Permendagri tentang Batas Daerah, sedangkan untuk segmen batas antara Kabupaten Serang dengan Kota Cilegon direkomendasikan untuk dilakukan verifikasi dan klarifikasi ulang pada beberapa posisi pilar dan garis batas pada tanggal 14 Desember 2014 Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah Angkatan I (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan) dalam rangka meningkatkan Pemahaman tentang mekanisme penyelesian sengketa batas antar daerah, menyederhanakan langkahlangkah penegasan batas daerah dengan berita acara yang jelas dan mempunyai kekuatan hukum dan penegasan batas daerah secara kartometrik (pelacakan dan pengukuran diatas peta) serta terinformasikannya tentang regulasi baru pedoman penegasan batas daerah dan terinformasikannya kebijakan dan pelaksanaan teknis dari lahirnya Permendagri No. 76 Tahun 2012 serta dilakukan pengenalan dasar pembacaan peta RBI bagi 40 orang peserta dari aparatur Bagian Pemerintahan dan unsur Kecamatan yang dilaksanakan di Hotel Jayakarta Anyer Serang pada tanggal 24 – 25 Juni 2014 Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah Angkatan II (Kabupaten Serang, Kota Cilegon dan Kota Serang) dalam rangka meningkatkan Pemahaman tentang mekanisme penyelesian sengketa batas antar daerah, menyederhanakan langkahlangkah penegasan batas daerah dengan berita acara yang jelas dan mempunyai kekuatan hukum dan penegasan batas daerah secara


2014

% (5)

100

100

66




% (3)

Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah Angkatan III (Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak) dengan target 35 orang

100

Rapat Koordinasi Sinkronisasi Penegasan Batas Daerah Antara Provinsi Banten Dengan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat dengan target 1 kegiatan

100

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) kartometrik (pelacakan dan pengukuran diatas peta) serta terinformasikannya tentang regulasi baru pedoman penegasan batas daerah dan terinformasikannya kebijakan dan pelaksanaan teknis dari lahirnya Permendagri No. 76 Tahun 2012 serta dilakukan pengenalan dasar pembacaan peta RBI bagi 40 orang peserta dari aparatur Bagian Pemerintahan dan unsur Kecamatan di Kab. Serang, Kota Cilegon dan Kota Serang yang dilaksanakan di Hotel Marbella Anyer Serang tanggal 29 – 30 September 2014 Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah Angkatan II (Kabupaten Serang, Kota Cilegon dan Kota Serang) dalam rangka meningkatkan Pemahaman tentang mekanisme penyelesian sengketa batas antar daerah, menyederhanakan langkahlangkah penegasan batas daerah dengan berita acara yang jelas dan mempunyai kekuatan hukum dan penegasan batas daerah secara kartometrik (pelacakan dan pengukuran diatas peta) serta terinformasikannya tentang regulasi baru pedoman penegasan batas daerah dan terinformasikannya kebijakan dan pelaksanaan teknis dari lahirnya Permendagri No. 76 Tahun 2012 serta dilakukan pengenalan dasar pembacaan peta RBI bagi 35 orang peserta dari aparatur Bagian Pemerintahan dan unsur Kecamatan di Kab. Lebak dan kab. Pandeglang yang dilaksanakan di Hotel Marbella Anyer Serang tanggal 4 – 5 November 2014 Terselenggaranya rapat koordinasi sinkronisasi penegasan batas daerah antara Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan di Hotel The Banten Beach Anyer pada tanggal 7 – 8 Mei 2014 dengan peserta dari unsur Kemendagri, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Barat, Pemprov Banten, Kab. Tangerang, Kab. Lebak, Kab. Bogor, Kab. Sukabumi, Kota Tangerang, Kota Depok, Kota


2014

% (5)

100

100

67




Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Banten

% (3)

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) Tangerang Selatan, Sekretariat BKSP Jabodetabekjur, Kanwil BPN Provinsi Banten dengan segmen batas yang dibahas meliputi : 1. Batas antara Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Banten yang didalamnya meliputi batas antara Provinsi DKI Jakarta dengan Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang 2. Batas antara Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Barat yang didalamnya meliputi batas antara Provinsi DKI Jakarta dengan Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat 3. Batas antara Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Barat yang meliputi batas antara Provinsi DKI Jakarta dengan Kota Depok Provinsi Jawa Barat 4. Batas antara Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Banten yang meliputi batas antara Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bogor dengan Kota Tangerang Selatan dna Kota Depok dengan Kota Tangerang Selatan

100

Penyusunan Draft Awal LPPD Provinsi Banten Tahun 2013 dengan target 1 dokumen

100

Penyusunan Draft Revisi LPPD Provinsi Banten Tahun 2013 dengan target 1 dokumen

100

Penyusunan LPPD Final Provinsi Banten Tahun 2013 dengan target 1 dokumen

100

2014

% (5)

100

Tersusunnya Draft Awal LPPD Provinsi Banten Tahun 2013 sebagai laporan awal dokumen kinerja pemerintah daerah dari Gubernur Banten kepada Mendagri RI yang dilaksanakan di Serang tanggal 15 Januari 2014 Tersusunnya Draft Revisi LPPD Provinsi Banten Tahun 2013 sebagai perbaikan dokumen laporan kinerja pemerintah daerah dari Gubernur Banten kepada Mendagri RI yang dilaksanakan di Serang tanggal 20 Januari 2014 Tersusunnya LPPD Final Provinsi Banten Tahun 2013 sebagai dokumen laporan kinerja pemerintah daerah dari Gubernur Banten kepada Mendagri RI yang dilaksanakan di Serang tanggal 3 Februari 2014


100

100

100

68



RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (2) Penyusunan IKK LPPD Provinsi Banten Tahun 2013 dengan target 1 dokumen

% (3) 100

Fasilitasi Tim Teknis Nasional EKPPD dengan target 1 kegiatan

100

Bintek Penyusunan LPPD Tahun 2014 dengan target 1 kegiatan

100

Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dengan target 1 kegiatan

100

Desk Pemilukada Provinsi Banten

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) Tersusunnya IKK LPPD Provinsi Banten Tahun 2013 sebagai dokumen laporan indikator capaian kinerja pemerintah daerah dari Gubernur Banten kepada Mendagri RI yang dilaksanakan di Serang tanggal 3 Maret 2014 Terfasilitasinya Tim Teknis Nasional EKPPD dalam penilaian LPPD Provinsi Banten Tahun 2013 yang diselenggarakan tanggal 8 – 13 September 2014 Terselenggaranya Bintek Penyusunan LPPD Tahun 2014 bagi 58 orang aparatur SKPD di lingkungan Pemeirntah Provinsi Banten dari unsur PEP yang dilaksanakan di Anyer tanggal 15-16 Oktober 2014 dalam rangka meningkatkan kapasitas pengisian suplemen LPPD berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan ke : 1. Provinsi Sumatera Selatan tanggal 5-8 Oktober 2014 dalam rangka Penyusunan LPPD dengan hasil berupa acuan bagi penyusunan LPPD dan IKK Provinsi Banten Tahun 2014. 2. Provinsi Bali tanggal 2628 November 2014 dalam rangka Penyusunan LPPD dengan hasil berupa acuan bagi penyusunan LPPD dan IKK Provinsi Banten Tahun 2014. 3. Provinsi Jawa Tengah tanggal 16-18 Desember 2014 dalam rangka Penyusunan LPPD dengan hasil berupa acuan bagi penyusunan LPPD dan IKK Provinsi Banten Tahun 2014.

100 Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Distribusi Logistik Pemilu Legislatif dengan target 1 dokumen

100

2014

% (5) 100

100

100

100

100 1.

Terlaksananya Monitoring Pelaksanaan Distribusi Logistik Pemilu Legislatif ke Kabupaten/Kota di Provinsi Banten pada bulan Januari – April 2014 dengan hasil meliputi Pendistribusian Logistik Pemilu Legislatif telah berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal yang ditetapkan KPU dari tingkat Pusat ke Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota


100

69




% (3)

Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Kampanye Pemilu Legislatif dengan target 1 dokumen

100

Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu Legislatif dengan target 1 dokumen

100

Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilu Legislatif dengan target 1 dokumen

100

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) dan juga sampai ketingkat PPK dan PPS. 2. Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Distribusi Logistik Pemilu Legislatif dengan hasil berupa Laporan hasil perjalanan dinas dalam rangka monitoring distribusi Logistik Pemilu Legislatif Tahun 2014. 1. Terlaksananya Monitoring Pelaksanaan Kampanye Pemilu Legislatif ke Kabupaten/Kota di Provinsi Banten pada bulan Maret-April 2014 dengan hasil meliputi Pelaksanaan Kampanye Pemilu Legislatif telah berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal yang ditetapkan KPU dari tingkat Pusat, KPU Provinsi, KPU Kabupaten dan Kota. 2. Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Monitoring Kampanye Pemilu Legislatif dengan hasil berupa Laporan hasil perjalanan dinas dalam rangka monitoring Kampanye Pemilu Legislatif Tahun 2014 1. Terlaksananya Monitoring Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu Legislatif ke Kabupaten/Kota di Provinsi Banten pada tanggal 9 April 2014 dengan hasil meliputi Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu Legislatif telah berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal yang ditetapkan KPU. 2. Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Monitoring Pemungutan Suara Pemilu Legislatif dengan hasil berupa Laporan hasil perjalanan dinas dalam rangka monitoring Pemungutan Suara Pemilu Legislatif Tahun 2014 1. Terlaksananya Monitoring Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilu Legislatif ke Kabupaten/Kota di Provinsi Banten pada bulan April 2014 dengan hasil meliputi Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilu Legislatif telah berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal yang


2014

% (5)

100

100

100

70




% (3)

Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Distribusi Logistik Kampanye Pemilu Presiden Tahun 2014 dengan target 1 dokumen

100

Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu Presiden Tahun 2014 dengan target 1 dokumen

100

Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilu Presiden Tahun 2014 dengan target 1 dokumen

100

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) ditetapkan KPU. 2. Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Monitoring Penghitungan Suara Pemilu Legislatif dengan hasil berupa Laporan hasil monitoring Penghitungan Suara Pemilu Legislatif Tahun 2014. 1. Terlaksananya Monitoring Pelaksanaan Distribusi Logistik Pemilu Presiden ke Kabupaten/Kota di Provinsi Banten pada bulan Juni – Juli 2014 dengan hasil meliputi Pendistribusian Logistik Pemilu Legislatif telah berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal yang ditetapkan KPU dari tingkat Pusat ke Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan juga sampai ketingkat PPK dan PPS. 2. Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Distribusi Logistik Pemilu Presiden dengan hasil berupa Laporan hasil perjalanan dinas dalam rangka monitoring distribusi Logistik Pemilu Presiden Tahun 2014. 1. Terlaksananya Monitoring Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu Presiden ke Kabupaten/Kota di Provinsi Banten pada tanggal 9 Juli 2014 dengan hasil meliputi Pemungutan Suara Pemilu Presiden telah berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal yang ditetapkan KPU. 2. Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu Presiden dengan hasil berupa Laporan hasil perjalanan dinas dalam rangka monitoring distribusi Logistik Pemilu Presiden Tahun 2014. 1. Terlaksananya Monitoring Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilu Presiden ke Kabupaten/Kota di Provinsi Banten pada bulan Juli 2014 dengan hasil meliputi Penghitungan Suara Pemilu Presiden telah berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal yang ditetapkan KPU. 2. Tersusunnya Laporan


2014

% (5)

100

100

100

71



Penataan Otonom


% (3)

Rakor Evaluasi Pemilu Legislatif Tahun 2014 dengan target 56 orang

100

Rakor Evaluasi Pemilu Presiden Tahun 2014 dengan target 56 orang

100

Daerah

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dengan hasil berupa Laporan hasil perjalanan dinas dalam rangka monitoring Penghitungan Suara Pemilu Presiden Tahun 2014. Terselenggaranya Rakor Evaluasi Pemilu Legislatif Tahun 2014 yang dihadiri oleh 56 orang dari perwakilan Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten pada tanggal 12-13 November 2014 dilaksanakan di Hotel Jayakarta Anyer, Kab. Serang dengan hasil meliputi Kesepakatan-kesepakatan guna meningkatkan perbaikan-perbaikan pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun mendatang TTerselenggaranya Rakor Evaluasi Pemilu Presiden Tahun 2014 yang dihadiri oleh 56 orang dari perwakilan Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten pada tanggal 14-15 November 2014 dilaksanakan di Hotel Jayakarta Anyer, Kab. Serang dengan hasil meliputi kesepakatan-kesepakatan guna perbaikan-perbaikan pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun mendatang

100 Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi Penataan Daerah dengan target 1 dokumen

100

2014

% (5)

100

100

100 1.

2.

3.

Terfasilitasinya Penataan Daerah Otonom dalam upaya pembentukan DOB di Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak dengan hasil meliputi Usulan Calon DOB Kab. Caringin, Kab. Cibaliung dan Kab. Cilangkahan Terselenggaranya Koordinasi Penataan Daerah Otonom ke DPD RI pada tanggal 4 Oktober 2014 dengan hasil meliputi diterimanya usulan Calon DOB Kab. Caringin, Kab. Cibaliung dan Kab. Cilangkahan Terselenggaranya Konsultasi Penataan Daerah Otonom ke Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 5-8 Oktober 2014 November 2014 dengan hasil meliputi Kajian Daerah Otonom dengan Pemenuhan Syarat Pemekaran


100

72



RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (2) Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi Evaluasi Penyelenggaraan DOB dengan target 1 dokumen

Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi Rapat Kerja Pemerintahan Daerah dengan target 1 dokumen

% (3) 100

100

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) 1. Terfasilitasinya Evaluasi Penyelenggaraan DOB Kota Tangerang Selatan dan Kota Serang dengan hasil meliputi : Pengalihan aset, peralatan dan dokumen dari daerah induk Penetapan batas wilayah Ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan Kondisi ruangan kantor KDH /Pjabat Perlengkapan kerja kantor KDH DOB Rencana struktur ruang wilayah kab/kota Pemindahan ibu kota 2. Terselenggaranya Koordinasi Evaluasi Penyelenggaraan DOB Kota Tangerang Selatan dan Kota Serang ke Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 25-27 Agustus 2014 dengan hasil meliputi Prosedur pelimpahan aset dari kabupaten induk kepada DOB 3. Terselenggaranya Konsultasi Evaluasi Penyelenggaraan DOB Kota Tangerang Selatan dan Kota Serang ke Kemendagri RI periode Januari – Desember 2014 dengan hasil meliputi tahapan-tahapan dan prosedur pelimpahan aset dari kabupaten induk kepada DOB 1. Terfasilitasinya Rapat Kerja Pemerintahan Daerah Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Kabupaten/Kota seProvinsi Banten yang diselenggarakan di Aula Sekretariat Daerah Provinsi Banten pada bulan Agustus 2014 dengan hasil meliputi : Terkoodinasinya kegiatan penataan daerah otonom baru Terbinanya pemekaran DOB 2. Terselenggaranya Koordinasi Rapat Kerja Pemerintahan Daerah dengan DPD RI ke Jakarta pada bulan Agustus 2014 dengan hasil meliputi


2014

% (5) 100

100

73




% (3)

Sosialisasi Peraturan Pembentukan Daerah Otonom Baru dengan target 1 dokumen

100

Rapat Koordinasi Uji Petik Daerah Otonomi Baru dengan DPD RI dengan target 2 kegiatan

100


REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) Permohonan usulan calon DOB Cilangkahan pemekaran dari Kabupaten Lebak Permohonan usulan calon DOB Kabupaten Caringin, dan Kab. Cibaliung pemekaran dari Kab. Pandeglang 3. Terselenggaranya Konsultasi Rapat Kerja Pemerintahan Daerah dengan Kementerian Dalam Negeri ke Jakarta Periode Bulan Januari – Desember 2014 dengan hasil meliputi pemenuhan tata cara pemekaran dari kabupaten yang mengusulkan Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Pembentukan Daerah Otonom Baru berupa tata cara pembentukan DOB kepada Kabupaten/Kota sebanyak 40 orang dari unsur pemerintah yang dilaksanakan di Hotel Marbella Anyer tanggal 15-16 Agustus 2014 1. Terlaksananya Rapat Koordinasi Uji Petik Daerah Otonomi Baru ke Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak dengan DPD RI di Aula Rapat Gubernur Banten Bulan Oktober 2014 dengan hasil menerima usulan Calon DOB Kabupaten Caringin dan Kabupaten Cilangkahan 2. Terlaksananya Rapat Koordinasi Uji Petik Daerah Otonomi Baru Calon DOB Kabupaten Caringin, Kabupaten Cibaling dan Kabupaten Cilangkahan dengan DPD RI di aula Setda Provinsi Banten Bulan November 2014 dengan hasil menerima usulan Calon DOB Kab. Cilangkahan

100

Koordinasi dan Fasilitasi Pemberhentian Anggota DPRD dan Pengangkatan PAW dengan target 4 dokumen

100

2014

% (5)

100

100

83.33

1.

Terlaksananya Koordinasi Pemberhentian Anggota DPRD dan Pengangkatan PAW dari Partai Demokrat di DPRD Kota Tangerang pada bulan januari 2014 dengan hasil terfasilitasinya administrasi pemberhentian dan pengangkatan penggati antar waktu anggota


100

74




% (3)

Koordinasi dan Fasilitasi Ijin ke Luar Negeri Pejabat dan Anggota DPRD Triwulan I – IV dengan target 4 dokumen

100

Koordinasi dan Penyusunan Konsep Sambutan Sambutan Hari Jadi Kota di Provinsi Banten dengan target 4 dokumen

100

Koordinasi dan Penyusunan Konsep Sambutan Hari Jadi Kabupaten di Provinsi Banten dengan target 4 dokumen

100

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) DPRD Kota Tangerang dari Partai Demokrat, Sdri. Munhadiyah dan Evi Elvia Abdullah di gantikan oleh Sdr. John Alfred Nikijuluw dan Sakti Nasution. 2. Terlaksananya Koordinasi Pemberhentian Anggota DPRD dan Pengangkatan PAW dari Partai Bulan Bintang di DPRD Kota Tangerang Selatan pada bulan februari 2014 dengan hasil terfasilitasinya administrasi pemberhentian dan pengangkatan penggati antar waktu anggota DPRD Kota Tangerang Selatan dari Partai Bulan Bintang, Sdr. Abdul Qodir oleh Sdri. Siti Fatimah. 3. Terlaksananya Fasilitasi Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi Banten dari Partai Demokrat pada bulan September 2014 dengan hasil terfasilitasinya administrasi pemberhentian Sdri. Rina BP. Rachmadi dikarenakan yang bersangkutan meninggal dunia. Terfasilitasinya ijin ke luar negeri dengan alasan penting an. H.A. Taufik Nuriman, Bupati Serang pada Bulan November 2014 1. Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Konsep Sambutan Sambutan Hari Jadi Kota Tangerang ke21. 2. Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Konsep Sambutan Sambutan Hari Jadi Kota Cilegon ke-15. 3. Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Konsep Sambutan Sambutan Hari Jadi Kota Serang ke-7. 4. Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Konsep Sambutan Sambutan Hari Jadi Kota Tangerang Selatan ke-6 1. Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Konsep Sambutan Sambutan Hari Jadi Kabupaten Pandeglang ke-140. 2. Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Konsep Sambutan Sambutan Hari Jadi Kabupaten Serang ke-488.


2014

% (5)

25

100

100

75




% (3)

Koordinasi dan Fasilitasi Pensiun Pejabat Negara dengan target 3 dokumen

100

Koordinasi dan Fasilitasi Cuti Kampanye Pejabat Negara dengan target 2 dokumen

100

Koordinasi dan Fasilitasi Pengesahan Keanggotaan DPRD Provinsi dengan target 1 dokumen

100

Koordinasi dan Fasilitasi Pengesahan Pimpinan DPRD Provinsi dengan target 4 dokumen

100

Koordinasi dan Fasilitasi Pengesahan Keanggotaan DPRD Kota di Provinsi Banten dengan target 4 dokumen

100

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) 3. Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Konsep Sambutan Sambutan Hari Jadi Kabupaten Lebak ke186. 4. Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Konsep Sambutan Sambutan Hari Jadi Kabupaten Tangerang ke-71 1. Terlaksananya Koordinasi dan fasilitasi Pensiun Pejabat Negara atas nama H. Amir Hamzah (Wakil Bupati Kabupaten Lebak). 2. Terlaksananya Koordinasi dan fasilitasi Pensiun Pejabat Negara atas nama H. Wahidin Halim (Walikota Tangerang). 3. Terlaksananya Koordinasi dan fasilitasi Pensiun Pejabat Negara atas nama H. Nana Suryana (Wakil Walikota Serang). 1. Terlaksananya Koordinasi dan fasilitasi Cuti Kampanye Pejabat Negara bagi Gubernur/Bupati dan Walikota di Provinsi Banten dalam rangka pemilihan umum anggota legislatif tahun 2014. 2. Terlaksananya Koordinasi dan fasilitasi Cuti Kampanye Pejabat Negara bagi Gubernur/Bupati dan Walikota di Provinsi Banten dalam rangka pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Terlaksananya Koordinasi dan fasilitasi Pengesahan Pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD Provinsi Banten periode Tahun 2014-2019 sebanyak 85 anggota. Terlaksananya Koordinasi dan fasilitasi Pengesahan pengangkatan Pimpinan DPRD Provinsi Banten periode Tahun 2014-2019 sebanyak 5 orang pimpinan terdiri dari 1 orang ketua dan 4 orang wakil ketua. 1. Terlaksananya Koordinasi dan fasilitasi Pengesahan Pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD Kota Serang periode Tahun 2009-2014 dan 2014-2019 sebanyak 45 orang anggota. 2. Terlaksananya Koordinasi dan fasilitasi Pengesahan Pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD Kota Cilegon


2014

% (5)

100

100

100

25

100

76




% (3)

Koordinasi dan Fasilitasi Pengesahan Keanggotaan DPRD Kabupaten di Provinsi Banten dengan target 1 dokumen

100

Koordinasi dan Fasilitasi Pengesahan Pimpinan DPRD Kota di Provinsi Banten dengan target 4 dokumen

100

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) periode Tahun 2009-2014 dan 2014-2019 sebanyak 35 orang anggota. 3. Terlaksananya Koordinasi dan fasilitasi Pengesahan Pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD Kota Tangerang periode Tahun 2009-2014 dan 2014-2019 sebanyak 50 orang anggota. 4. Terlaksananya Koordinasi dan fasilitasi Pengesahan Pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD Kota Tangerang Selatan periode Tahun 2009-2014 dan 2014-2019 sebanyak 50 orang anggota 1. Terlaksananya Koordinasi dan fasilitasi Pengesahan Pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Tangerang periode Tahun 2009-2014 dan 2014-2019 sebanyak 50 orang anggota. 2. Terlaksananya Koordinasi dan fasilitasi Pengesahan Pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Pandeglang periode Tahun 2009-2014 dan 2014-2019 sebanyak 50 orang anggota. 3. Terlaksananya Koordinasi dan fasilitasi Pengesahan Pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Serang periode Tahun 2009-2014 dan 2014-2019 sebanyak 50 orang anggota. 4. Terlaksananya Koordinasi dan fasilitasi Pengesahan Pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Lebak periode Tahun 2009-2014 dan 2014-2019 sebanyak 50 orang anggota. 1. Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengesahan Pimpinan DPRD Kota Serang periode 2014-2019 sebanyak 4 orang pimpinan. 2. Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengesahan Pimpinan DPRD Kota Tangerang periode 20142019 sebanyak 4 orang pimpinan. 3. Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengesahan Pimpinan DPRD Kota


2014

% (5)

100

100

77




% (3)

Koordinasi dan Fasilitasi Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten di Provinsi Banten dengan target 4 dokumen

100

Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi Tata Tertib DPRD Kota di Provinsi Banten dengan target 4 dokumen

100

Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi Tata Tertib DPRD Kabupaten di Provinsi Banten dengan target 4 dokumen

100

Rapat Koordinasi Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD dengan target 1 dokumen

100

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) Tangerang Selatan periode 2014-2019 sebanyak 4 orang pimpinan. 4. Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengesahan Pimpinan DPRD Kota Cilegon periode 2014-2019 sebanyak 3 orang pimpinan. 1. Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Serang periode 2014-2019 sebanyak 4 orang pimpinan. 2. Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Tangerang periode 2014-2019 sebanyak 4 orang pimpinan. 3. Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Pandeglang periode 2014-2019 sebanyak 4 orang pimpinan. 4. Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Lebak periode 2014-2019 sebanyak 4 orang pimpinan. 1. Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi Tata Tertib DPRD Kota Cilegon dengan hasil meliputi rekomendasi atas rancangan Tatib DPRD. 2. Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi Tata Tertib DPRD Kota Tangerang dengan hasil meliputi rekomendasi atas rancangan Tatib DPRD 1. Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi Tata Tertib DPRD Kabupaten Serang dengan hasil meliputi rekomendasi atas rancangan Tatib DPRD. 2. Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi Tata Tertib DPRD Kabupaten Pandeglang dengan hasil berupa rekomendasi atas rancangan Tatib DPRD Terselenggaranya Rapat Koordinasi Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD yang dilaksanakan di Hotel Jayakarta, Anyer Kab. Serang pada tanggal 13-14 Juni 2014 yang menghasilkan rekomendasi berupa rencana


2014

% (5)

100

50

50

100

78




Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu 2014

% (3)

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) pembuatan SOP dalam rangka fasilitasi administrasi bagi kepala daerah dan DPRD

100

Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 bagi Kepala Desa di Kabupaten Pandeglang dengan target 274 orang

100

Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 bagi Kepala Desa di Kabupaten Lebak dengan target 273 orang

100

Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 bagi Kepala Desa di Kabupaten Serang dengan target 255 orang

100

Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 bagi Kepala Desa di Kabupaten Tangerang dengan target 203 orang

100

Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 bagi Kepala Desa di Kota Serang dan Kota Tangerang dengan target 101 orang

100

Rapat Koordinasi Pemilukada Kabupaten Serang dan Kota Cilegon Tahun 2015 dengan target 40 orang

100

2014

% (5)

100

Terselenggaranya Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 bagi 274 Kepala Desa di Kabupaten Pandeglang dengan hasil meningkatnya kapabilitas aparatur dalam membantu penyelenggara pemilu legislatif tahun 2014 dilaksanakan di Hotel Jayakarta Anyer, Kab. Serang pada tanggal 11-12 Februari 2014. Terselenggaranya Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 bagi 273 Kepala Desa di Kabupaten Lebak dengan hasil meningkatnya kapabilitas aparatur dalam membantu penyelenggara pemilu legislatif tahun 2014 dilaksanakan di Hotel Jayakarta Anyer, Kab. Serang pada tanggal 17-18 Februari 2014 Terselenggaranya Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 bagi 255 Kepala Desa di Kabupaten Serang dengan hasil meningkatnya kapabilitas aparatur dalam membantu penyelenggara pemilu legislatif tahun 2014 dilaksanakan di Hotel Jayakarta Anyer, Kab. Serang pada tanggal 12-13 Februari 2014. Terselenggaranya Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 bagi 203 Kepala Desa di Kabupaten Tangerang dengan hasil meningkatnya kapabilitas aparatur dalam membantu penyelenggara pemilu legislatif tahun 2014 dilaksanakan di Hotel Jayakarta Anyer, Kab. Serang pada tanggal 13-14 Februari 2014 Terselenggaranya Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 bagi 101 Lurah/Kepala Desa di Kota Serang dan Kota Tangerang dengan hasil meningkatnya kapabilitas aparatur dalam membantu penyelenggara pemilu legislatif tahun 2014 dilaksanakan di Hotel Jayakarta Anyer, Kab. Serang pada tanggal 14-15 Februari 2014 Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemilukada Kabupaten Serang dan Kota Cilegon Tahun 2015 yang dihadiri oleh 40 orang peserta dari unsur Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten yang


100

100

100

100

100

100

79





% (3)

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) dilaksanakan di Hotel Grand Serpong, Kota Tangerang pada tanggal 24-25 November 2014 dengan hasil meningkatnya kapabilitas aparatur dalam membantu penyelenggara pemilukada tahun 2015 di Provinsi Banten

100

2014

% (5)

100

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Pertanahan dengan target 40 orang

100

Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Perundangundangan Bidang Pertanahan meliputi : 1. UU No, 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 2. Perpres No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang dihadiri oleh 40 orang peserta dari unsur Pemerintah Kab/Kota dan Instansi Vertikal dilaksanakan di Hotel Marbella Anyer tanggal 23 – 25 April 2014 dengan hasil meningkatnya pengetahuan dan kinerja aparatur dalam Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

100

Fasilitasi dan Koordinasi Tahapan Penetapan Lokasi bagi Kepentingan Umum dengan target 7 kali

100

1.

100

2.

3.

Terlaksananya Fasilitasi Tahapan Penetapan Lokasi bagi Kepentingan Umum yang ditujukan bagi unsur BMTR Provinsi Banten untuk koordinasi ke Kab. Pandeglang tanggal 20 Januari 2014 dengan hasil bahwa Pemkab Pandeglang siap memfasilitasi terkait letak tanah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pelebaran Jl. Saketi - Malingping Terlaksananya Fasilitasi Tahapan Penetapan Lokasi bagi Kepentingan Umum yang ditujukan bagi unsur Satker Perkeretaapian Kemenhub RI untuk koordinasi ke Kab. Lebak tanggal 22 Januari 2014 dengan hasil terdatanya bidang tanah yang akan dijadikan pembangunan rel ganda Maja - Rangkas Terlaksananya Koordinasi Tahapan Penetapan Lokasi bagi Kepentingan


80




Rapat Koordinasi Bidang Pertanahan dengan target 4 kali

% (3)

100

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) Umum Kemen PU RI tanggal 18 Februari 2014 dengan hasil menginformasikan penetepan lokasi pembangunan Jl. Tol Kunciran – Serpong berakhir pada tangggal 31 Desember 2014 4. Terlaksananya Fasilitasi Tahapan Penetapan Lokasi bagi Kepentingan Umum yang ditujukan bagi unsur PLN Unit Induk V untuk koordinasi ke Kab. Tangerang tanggal 14 Juli 2014 dengan hasil bahwa pembangunan gardu induk berada di wilayah Desa Cibogo dan pemberitahuan lokasi secara langsung disampaikan ke masyarakat dilaksanakan di Kantor Desa Cibogo 5. Terlaksananya Fasilitasi Tahapan Penetapan Lokasi bagi Kepentingan Umum yang ditujukan bagi unsur BMTR Prov. Banten ke Kab. Tangerang tanggal 23 Mei 2014 dengan hasil Pemkab Tangerang siap memfasilitasi dalam tahapan pelaksanaan pengadaan tanh ruas Jl. Tigaraksa - Citeras 6. Terlaksananya Fasilitasi Tahapan Penetapan Lokasi bagi Kepentingan Umum yang ditujukan bagi unsur Biro Perlengkapan Setda Prov. Banten untuk koordinasi ke Kab. Lebak tanggal 19 Mei 2014 dengan hasil dari 4 lokasi yang direkomendasikan oleh Bio Perlengkapan Setda Prov. Banten terdapat 1 lokasi yang diperkirakan miliki PT. KAI 7. Terlaksananya Fasilitasi Tahapan Penetapan Lokasi bagi Kepentingan Umum yang ditujukan bagi unsur PLN Unit V untuk koordinasi ke Kab. Tangerang tanggal 21 Oktober 2014 dengan hasil pemilik tanah belum menyetujui tanahnya dijadikan lokasi rencana pembangunan gardu induk PLN 1. Terlaksananya Rapat Koordinasi Bidang Pertanahan dengan


2014

% (5)

100

81




% (3)

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) Instansi Vertikal dan Pemerintah Kab/Kota seProvinsi Banten yang membahas agenda percepatan pembebasan tanah untuk Pembangunan Ruas Jl. Tol Kunciran – Serpong dan Pembangunan Waduk Karian dilaksanakan di Hotel Ratu Bidakara Serang tanggal 17 Februari 2014 dengan hasil berupa : a. Rakor terkait pertanahan akan dilaksanakan per triwulan b. Untuk Waduk Karian telah diterbitkan Surat Keterangan persetujuan revisi pengurangan luas atas peta bidang tanah; diusulkan penambahan anggaran pengadaan tanah ke Kemen PU pada perubahan anggaran 2014; dan terdapat kendala teknsi pemindahan tapak tower PLN yang berada di area genangan waduk. c. Untuk ruas tol Kunciran – Serpong terdapat kendala proses pengukuran disebabkan kekurangan jumlah personil di lapangan sehingga diperlukan rapat lanjutan d. Percepatan dalam proses pengadaan lahan rel ganda KA lintas Maja Rangkasbitung 2. Terlaksananya Rapat Koordinasi Bidang Pertanahan dengan Instansi Vertikal dan Pemerintah Kab/Kota seProvinsi Banten yang membahas agenda percepatan pembebasan tanah untuk pembangunan kepentingan umum yang telah ditetapkan Gubernur Banten dilaksanakan di Hotel Ratu Bidakara Serang tanggal 23 Mei 2014 dengan hasil meliputi : a. Terdapat 6 pengadaan tanah yang meliputi : Pembangunan Rumah


2014

% (5)

82




% (3)

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) Detensi Imigrasi Kanwil Kemenkumham Banten pada tahap Pelepasan Hak; Musyawarah harga untuk 3 pengadaan tanah, Tahp Inventarisasi Pelebarann Ruas Jl. Palima – Pasar Teneng, Sosialisasi Pembangunan Waduk Sindangheula dan Pelimpahan kewenangan pembangunan Pelebaran Ruas Jl. Pakupatan – Palima – Simpang Boru b. Penjadwalan pengadaan tanah Pembangunan Pelebaran Ruas Jl. Tigaraksa – Citeras segmen Tigaraksa – Cisoka c. Koordinasi dengan KPK terkait kemungkinan akibat hukum yang ditimbulkan atas pengadaan tanah d. Inventarisasi dan identifikasi 712 bidang tanah untuk pembangunan jalur kereta Bandara Soeta 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi Bidang Pertanahan yang membahas agenda tentang Identifikasi Permasalahan, Penanganan dan Solusi Pengadaan Tanah dilaksanakan di Hotel Ratu Bidakara Serang tanggal 27 Agustus 2014 dengan hasil bahwa Pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh Pemprov. Banten telah sesuai dengan UU No. 2 tahun 2012 jo. Perpres No. 71 Tahun 2012 4. Terlaksananya Rapat Koordinasi Bidang Pertanahan yang membahas agenda tentang Identifikasi Permasalahan, Penanganan dan Solusi Pengadaan Tanah dilaksanakan di Ruang Rapat Setda Prov. Banten tanggal 29 Desember 2014 dengan hasil bahwa Pengadaan tanah yang dimohon oleh SKPD Prov. Banten dan Instansi yang


2014

% (5)

83




Rapat Tanah Untuk dengan

Evaluasi Pengadaan Bagi Pembangunan Kepentingan Umum target 4 kali

% (3)

100

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) memerlukan tanah sedang dalam proses oleh BPN 1. Terlaksananya Rapat Evaluasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang dihadiri unsur Pemerintah Kab/Kota se-Prov. Banten dilaksanakan di Hotel Ratu Bidakara Serang tanggal 24 Februari 2014 dengan hasil meliputi :

2014

% (5)

100

a.

2.

3.

SK. No. 596/Kep.207Huk/2013 tanggal 15 April 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum harus dilaksanakan secara konsisten b. Pengadaan tanah dibawah 1 Ha harus sesuai dengan RTRW Terlaksananya Rapat Evaluasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang dihadiri unsur Pemerintah Kab/Kota dan Instansi Vertikal dilaksanakan di Hotel Ratu Bidakara Serang tanggal 14 April 2014 dengan hasil bahwa pengadaan tanah memerlukan koordinasi dan sinergi dari semua pihak untuk menghindari terjadi hal-hal yang bertentangan dengan hukum Terlaksananya Rapat Evaluasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang dihadiri unsur Instansi Vertikal di Provinsi Banten yang membidangi fungsi pertanahan, Pemerintah Kab/Kota, Pemerintah dari unsur Kemen PU dan Pihak BUMN yang dilaksanakan di Hotel Ratu Bidakara Serang tanggal 2 Juli 2014 dengan agenda berupa pembahasan percepatan pengadaan tanah yang menyimpulkan bahwa pengadaan tanah memerlukan koordinasi dan sinergi dari semua


84




Penyusunan Rapergub tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Provinsi Banten dengan target 1 dokumen

% (3)

100

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) pihak untuk menghindari terjadi hal-hal yang bertentangan dengan hukum 4. Terlaksananya Rapat Evaluasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang dihadiri unsur unsur Instansi Vertikal di Provinsi Banten yang membidangi fungsi pertanahan, Pemerintah Kab/Kota, Pemerintah dan unsur Kemen PU dilaksanakan Hotel Ratu Bidakara Serang tanggal 31 Oktober 2014 dengan agenda berupa pembahasan percepatan pengadaan tanah dengan hasil meliputi : a. Perlu dimaksimalkan peran dari semua phak sehingga mampu menyelesaikan kendala-kendala; b. Agar memperhatikan mekanisme untuk pembebasan lahan bagi fasilitas sosial dan umum; c. Diperlukan penguatan asisten tenaga ukur tanah; d. Penguatan petugas pemberkasan yuridis pertanahan untuk menyelesaikan pemberkasan Tersusunnya Rapergub tentang Pedoman Pelaksanaan Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Provinsi Banten yang telah diusulkan kepada Plt. Gubernur Banten melalui Biro Hukum untuk ditetapkan sebagai Pergub.

2014

% (5)

100

Tabel 3.15 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Outputs Urusan Wajib Statistik Tahun 2014 PROGRAM DAN KEGIATAN (1) PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH


% (3) 100



% (5) 77.78

85


PROGRAM DAN KEGIATAN (1) Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan


% (3) 100

Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Daerah dengan target 4 dokumen

100

Fasilitasi PPID SKPD dengan dokumen

100

Pembantu target 4


Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Daerah bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan serta Pencatatan Sipil yang terdiri dari informasi tentang : 1. Jumlah Kecamatan sebanyak 155, Desa/Kelurahan 1.551 dan Jumlah Penduduk sebesar 9.978.932 orang terdiri dari Laki-Laki 5.136.664 orang, Perempuan 4.842.268, dan Jumlah KK 3.051.233 di Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota Semester I tahun 2014 2. Laporan Penduduk di Provinsi Banten Semester I berdasarkan Wajib KTP sebanyak 7.787.193 orang, Perekaman KTP-el sebanyak 6.048.635 orang, Cetak KTP-el sebanyak 4.389.549 orang, Belum Cetak KTPel sebanyak 1.659.086 orang dan Belum Perekaman KTP-el sebanyak 1.738.558 orang 3. Laporan Penduduk di Provinsi Banten Semester I berdasarkan Usia Produktif Usia Produktif yang bekerja sebanyak 3.526.517 orang dan yang tidak bekerja sebanyak 567.843 orang, Struktur Usia, Golongan Darah, Pendidikan, Agama, Kepemilikan Akta, Status Perkawinan dan Pekerjaan 4. Laporan Penduduk di Provinsi Banten Semester I berdasarkan warga Negara Asing Terlaksananya fasilitasi PPID Pembantu Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten dalam menerima dan merespon permohonan informasi publik yang disampaikan oleh : 1. Pemohon perorangan an. Tubagus Delly Suhendar, No. KTP. 3673062406790002 Tlp. 085920028891 yang beralamat di Permata savira Blok D3/12 RT 007/006 Kel. Sepang Kec. Taktakan Kota Serang – Banten yang mengajukan permohonan informasi publik tanggal 13


2014

% (5) 77.78

100

50

86




Pengelola Website SKPD dengan target 12 dokumen

% (3)

100

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) November 2014 dengan nomor 130/B/Prov/PI/BANTEN/ XI/2014 tentang Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Tahun 2011 s/d 2013 yang telah ditindaklanjuti oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten melalui Surat No. 448/3PEM.PPIDP/2014 tanggal 17 November 2014 2. Pemohon perorangan an. Tubagus Delly Suhendar, Badru Tamami, Tb. Irfan Taufan, Tubagus Usman, Robby Akbar, Tb. Azhi Adha Okta Y dan Krishna Djayamiharja yang mengajukan permohonan informasi publik tanggal 3 Oktober 2014 dengan nomor 030/Prov/PI/BANTEN/XI /2014 tentang Rekapitulasi Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan APBD TA. 2014 yang telah ditindaklanjuti oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten melalui Surat Undangan Silahturahmi & Penyerahan Berkas Laporan No. 005/361Pem/2014 tanggal 8 Oktober 2014 Terfasilitasinya Pengelola Website SKPD selama 12 bulan untuk melakukan upload informasi yang dilaksanakan pada bulan: 1. Maret 2014 yang berisi tentang : Laporan Penduduk Berdasarkan Akta Semester II Tahun 2013 Laporan Penduduk Berdasarkan Struktur Umur Semester II Tahun 2013 Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Jumlah Penduduk Tahun 2013 Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Semesetr II Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 Bagi Lurah dan Kepala Desa SeProvinsi Banten 2. April 2014 yang berisi tentang : Data Wilayah


2014

% (5)

83.33

87




% (3)

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) Administrasi Pemerintahan Provinsi Banten tahun 2013 3. Mei 2014 yang berisi tentang : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil Tolok Ukur Sosialisasi Pencatatan Sipil Tentang Pencatatan Sipil 4. Juni 2014 yang berisi tentang : Laporan Kependudukan Tahun 2013 Rapat Koordinasi Bidang Pertanahan 5. Juli 2014 yang berisi tentang : Laporan Penduduk Berdasarkan Pendidikan Provinsi Bantn Semester I tahun 2014 Laporan Penduduk Berdasarkan Usia Produktif Provinsi Banten Semester I Tahun 2014 Laporan Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Provinsi Banten Senester I tahun 2014 Laporan Penduduk Berdasarkan Usia Produktif Kota Tangerang Selatan Semester I Tahun 2014 Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Jumlah Penduduk Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Semester I Tahun 2014 Laporan Penduduk Berdasarkan Golongan Darah Provinsi Banten Semester I Tahun 2014 Laporan Penduduk Berdasarkan Agama Provinsi Banten Semester I Tahun 2014 Laporan Penduduk Berdasarkan Kepemilikan Akta Provinsi Banten Semester I Tahun 2014 Laporan Penduduk


2014

% (5)

88




% (3)

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) Warga Negara Asing Provinsi Banten Semester I Tahun 2014 Laporan Penduduk Berdasarkan Wajib KTP Provinsi Banten Semester I Tahun 2014 6. September 2014 yang berisi tentang : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Permendagri No. 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas daerah Angkatan I 7. September 2014 yang berisi tentang : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Permendagri No. 76 Tahun 12 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah 8. Oktober 2014 yang berisi tentang : Laporan Ketua Panitia Rapat Evaluasi Pelaksanaan KTP Elektronik Materi Rapat Evaluasi Pelaksanaan KTP Elektronik Sambutan Asisten Daerah tata Praja Acara Rapat Evaluasi Pelaksanaan KTP Elektronik Profil Provinsi Banten Tahun 2014 9. November 2014 yang berisi tentang : Konsolidasi dan Pembersihan Database SIAk Kab/Kota se-Provinsi Banten Pengolahan Database Kependudukan di Provnsi Banten dan Kebijakan Pemerintah Sambutan Kepala Biro Pemerintahan Pada Acara Bimbingan Teknis Pengolahan Datavase Kependudukan seProvinsi Banten Laporan Ketua Panitia Bintek Pengolahan Database Kependudukan seProvinsi Banten 10. Desember 2014 yang berisi tentang : Materi Rapat Evaluasi Pelaksanaan KTP


2014

% (5)

89




Penyusunan Buku Profil SKPD dengan target 3 dokumen

% (3)

100

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT (4) Elektronik Sambutan Kepala Biro Pemerintahan Pada Acara Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Provinsi Banten Laporan Panitia Evauasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tersusunnya Buku Profil Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten yang terdiri atas : 1. Draft Awal Profil sebanyak 1 dokumen 2. Revisi Profil sebanyak 1 dokumen 3. Profil Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten sebanyak 1 dokumen

2014

% (5)

100

4. Realisasi Capaian Kinerja Outcome Dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014, realisasi kinerja outcome yang dicapai adalah sebagai berikut : Tabel 3.16 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Outcomes Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Tahun 2014 PROGRAM DAN KEGIATAN (1) KERJASAMA PEMBANGUNAN DAERAH Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri

RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTCOMES (2)

Koordinasi dan fasilitasi kerjasama antar daerah dan luar negeri sebesar 100% tahun 2014

% (3) 100

100

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTCOMES (4)

Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi kerjasama antar daerah melalui : 1. Rapat Koordinasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri 2. Fasilitasi Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten 3. Rapat Kerja Forum Mitra Praja Utama (MPU) 4. Kerjasama Pemerintahan Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) 5. Rapat BKSP Jabodetabekjur 6. Rapat Koordinasi Kerjasama Pemerintah Provinsi Banten


% (5) 100

100

90


2014

Tabel 3.17 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Outcomes Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2014 PROGRAM DAN KEGIATAN (1) PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pembinaan dan Penataan Kependudukan



% (3) 100

Cakupan peningkatan tata kelola administrasi kependudukan sebesar 100% tahun 2014

100


100


Meningkatnya tata kelola administrasi kependudukan melalui : 1. Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi Banten 2. Rapat Evaluasi Penyelenggara Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi Banten 3. Profil Perkembangan Kependudukan Tingkat Provinsi Banten 4. Terkelolanya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) 5. Sosialisasi dan Implementasi E-KTP 6. Rapat Evaluasi Pelaksanaan E-KTP 7. Bimbingan Teknis Pengelolaan Database Kependudukan se-Provinsi Banten Meningkatnya tata kelola administrasi kependudukan melalui : 1. Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 2. Sosialisasi UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 3. Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil


% (5) 100

100

100

91


2014

Tabel 3.18 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Outcomes Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2014 PROGRAM DAN KEGIATAN (1) PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Aset Daerah


PEMBINAAN, PEMANTAPAN OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN UMUM Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum


% (3) 100

Cakupan tersedianya dokumen laporan keuangan dan neraca aset sebesar 100% tahun 2014

100

Cakupan tersedianya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan sebesar 100% tahun 2014

100


Meningkatnya ketersediaan dan kualitas pelaporan keuangan dan neraca aset melalui : 1. Laporan Keuangan Triwulanan 2. Laporan Keuangan Semester Meningkatnya kualitas perencanaan, evaluasi dan pelaporan bagi pelaksanaan penyelenggaraan urusan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama, pertanahan, kependudukan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan melalui ketersediaan dokumen : 1. Bahan LAKIP Tahun 2104 2. Bahan LKPj Tahun 2104 3. Bahan LPPD Tahun 2104 4. Renja Tahun 2105 5. Fasilitasi Tim SPIP 6. Laporan Evaluasi Fisik dan Keuangan Bulanan Tahun 2104 7. RKA Tahun 2105 8. DPA Tahun 2105 9. DPPA Tahun 2104 10. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Tahun 2103 11. Rapat Koordinasi Penyusunan Renja Tahun 2105

100

Rasio fasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan umum sebesar 100% tahun 2014

100

% (5) 100

100

100

90

Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan umum melalui : 1. Koordinasi dan Konsultansi dalam Rangka Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 2. Rapat Fasilitasi Pembinaan Nama-Nama Rupabumi di Provinsi Banten


100

92


PROGRAM DAN KEGIATAN (1) Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Pembinaan Administrasi Kelurahan

RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTCOMES (2) Rasio fasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan umum sebesar 100% tahun 2014

% (3) 100



100


Terkoordinasi terfasilitasinya daerah sebesar tahun 2014

dan batas 100%

100

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Banten Desk Pemilukada Provinsi Banten


100

Rasio fasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan umum seebsar 72.95% tahun 2014

100

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTCOMES (4) Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan umum melalui : 1. Koordinasi Kode Data Wilayah 2. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan di Wilayah Kerja Pembangunan I, II dan III Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan umum melalui : 1. Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa 2. Bimtek Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa 3. Koordinasi Pengembangan Inovasi Administrasi Pemerintahan Desa 4. Sosialisasi UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bagi Camat, Kepala Desa, Sekretaris Desa dan BPD di Kab. Lebak, Pandeglang dan Serang Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi penegasan batas daerah melalui : 1. Rapat Pra Verifikasi Pilar Batas Daerah 2. Verifikasi Pilar Batas Daerah 3. Rapat Koordinasi Penegasan Batas Daerah 4. Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah 5. rapat koordinasi sinkronisasi penegasan batas daerah antara Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat (tidak mendukung terhadap capaian kinerja outcome)

Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan umum melalui : 1. Monitoring Pelaksanaan Distribusi Logistik Pemilu Legislatif 2. Monitoring Pelaksanaan Kampanye Pemilu Legislatif 3. Monitoring Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu


2014

% (5) 100

100

100

0

100

93




% (3)

Penataan Daerah Otonom

Rasio fasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan umum sebesar 72.95% tahun 2014

100



100

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTCOMES (4) Legislatif 4. Monitoring Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilu Legislatif 5. Monitoring Pelaksanaan Distribusi Logistik Pemilu Presiden 6. Monitoring Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu Presiden 7. Monitoring Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilu Presiden 8. Rakor Evaluasi Pemilu Legislatif 9. Rakor Evaluasi Pemilu Presiden Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan umum melalui : 1. Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi Penataan Daerah 2. Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi Evaluasi Penyelenggaraan DOB 3. Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi Rapat Kerja Pemerintahan Daerah 4. Sosialisasi Peraturan Pembentukan Daerah Otonom Baru 5. Rapat Koordinasi Uji Petik Daerah Otonomi Baru dengan DPD RI Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan umum melalui : 1. Koordinasi dan Fasilitasi Pemberhentian Anggota DPRD dan Pengangkatan PAW 2. Koordinasi dan Fasilitasi Ijin ke Luar Negeri Pejabat dan Anggota DPRD Triwulan I – IV 3. Koordinasi dan Penyusunan Konsep Sambutan Sambutan Hari Jadi Kota di Provinsi Banten 4. Koordinasi dan Penyusunan Konsep Sambutan Hari Jadi Kabupaten di Provinsi Banten 5. Koordinasi dan Fasilitasi Pensiun Pejabat Negara 6. Koordinasi dan Fasilitasi Cuti Kampanye Pejabat Negara 7. Koordinasi dan Fasilitasi Pengesahan Keanggotaan DPRD Provinsi 8. Koordinasi dan Fasilitasi Pengesahan Pimpinan DPRD Provinsi


2014

% (5)

100

100

94




% (3)

Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu 2014


100


Terfasilitasinya penyelenggaraan administrasi pertanahan sebesar 100% tahun 2014

100

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTCOMES (4) 9. Koordinasi dan Fasilitasi Pengesahan Keanggotaan DPRD Kota di Provinsi Banten 10. Koordinasi dan Fasilitasi Pengesahan Keanggotaan DPRD Kabupaten di Provinsi Banten 11. Koordinasi dan Fasilitasi Pengesahan Pimpinan DPRD Kota di Provinsi Banten 12. Koordinasi dan Fasilitasi Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten di Provinsi Banten 13. Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi Tata Tertib DPRD Kota di Provinsi Banten 14. Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi Tata Tertib DPRD Kabupaten di Provinsi Banten 15. Rapat Koordinasi Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan umum melalui Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 bagi Kepala Desa di kab. Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang, Kota Cilegon, Tangerang dan Serang Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan administrasi pertanahan melalui : 1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Pertanahan 2. Fasilitasi dan Koordinasi Tahapan Penetapan Lokasi bagi Kepentingan Umum 3. Rapat Koordinasi Bidang Pertanahan 4. Rapat Evaluasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 5. Penyusunan Rapergub tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Provinsi Banten


2014

% (5)

100

100

95


2014

Tabel 3.19 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Outcomes Urusan Wajib Statistik Tahun 2014 PROGRAM DAN KEGIATAN (1) PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan


Cakupan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah

% (3) 100

100


Meningkatnya kualitas data dan informasi yang tepat dan akurat bagi penyelenggaraan urusan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama, pertanahan, kependudukan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis kinerja melalui ketersediaan : 1. Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Daerah 2. Fasilitasi PPID Pembantu SKPD 3. Pengelola Website SKPD 4. Penyusunan Buku Profil SKPD

% (5) 100

100

5. Realisasi Capaian Kinerja Program Dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014, realisasi kinerja capaian program yang dicapai adalah sebagai berikut : Tabel 3.20 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Capaian Program Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Tahun 2014 PROGRAM (1) Kerjasama Pembangunan Daerah

RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET CAPAIAN PROGRAM (2) Rasio Kerjasama Pembangunan Daerah Dalam dan Luar Negeri sebesar 100% tahun 2014

% (3) 100

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET CAPAIAN PROGRAM (4) Terlaksananya peningkatan kerjasama pembangunan daerah dengan Kab/Kota seProvinsi Banten serta anggota MPU melalui : Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri


% (5) 100

96


2014

Tabel 3.21 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Capaian Program Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2014

PROGRAM (1) Penataan Administrasi Kependudukan

RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET CAPAIAN PROGRAM (2) Jumlah Kegiatan Peningkatan Tata Kelola Administrasi Kependudukan Sebanyak 20% Tahun 2014

% (3) 100

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET CAPAIAN PROGRAM (4) Terlaksananya peningkatan tata kelola administrasi kependudukan melalui : 1. Pembinaan dan Penataan Kependudukan 2. Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil

% (5) 100

Tabel 3.22 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Capaian Program Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2014

(1) Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET CAPAIAN PROGRAM (2) Rasio Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebesar 20% Tahun 2104

Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah Dan Pemerintahan Umum

Rasio Fasilitasi Penyelenggaraan Otda dan Pemerintahan Umum sebesar 20% Tahun 2014

PROGRAM

% (3) 100

100

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET CAPAIAN PROGRAM (4) Terlaksananya peningkatan upaya pencapaian kinerja Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten tahun anggaran 2014 melalui : 1. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Aset Daerah 2. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Pemerintahan

Terlaksananya peningkatan penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum melalui : 1. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 2. Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Pembinaan Administrasi Kelurahan 3. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 4. Fasilitasi Penegasan Batas Wilayah 5. Desk Pemilukada Provinsi Banten 6. Penataan Daerah Otonom 7. Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD 8. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu 2014 9. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan


% (5) 100

90

97


2014

Tabel 3.23 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Capaian Program Urusan Wajib Statistik Tahun 2014

PROGRAM (1) Penyediaan Data Pembangunan Daerah

RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET CAPAIAN PROGRAM (2) Data dan Informasi Pembangunan sebanyak 8 Paket Tahun 2014

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET CAPAIAN PROGRAM (4) Meningkatnya ketersediaan data dan informasi pembangunan melalui : Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

% (3) 100

% (5) 100

C. ANALISIS DAN EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA Secara umum Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten pada Tahun 2012 telah dapat melaksanakan Tugas, Pokok dan Fungsi dalam rangka mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 periode capaian tahun 2014 berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2014, Indikator Kinerja Utama Tahun 2014 dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) TA. 2014 Berdasarkan pengukuran kinerja, maka analisis terhadap pelaksanaan program kegiatan TA. 2014 pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten adalah sebagai berikut : 1) Analisis Capaian Kinerja Input Tabel 3.24 Analisis Capaian Indikator Kinerja Inputs JENIS BELANJA (2) Belanja Pegawai Belanja Barang JUMLAH

NO (1) 1 2

ANGGARAN Rp. (3) 1,313,400,000 13,636,600,000 14,950,000,000

REALISASI Rp. (4) 1,128,130,000 11,560,358,027 12,688,488,027

JUMLAH (5) 185,270,000 2,076,241,973 2,261,511,973

% (6) 85.89 84.77 84.87

KATEGORI PENILAIAN (7) AA AA AA

Tabel 3.24 Analisis Capaian Indikator Kinerja Inputs Tolok Ukur Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Tahun 2014 NO (1) I 1

PROGRAM / TOLOK UKUR KEGIATAN (2) (3) KERJASAMA PEMBANGUNAN DAERAH Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri Rapat Koordinasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri

RENCANA (RP)

REALISASI (RP)

%

KATEGORI PENILAIAN

(4) 905,000,000

(5) 497,527,100

(6) 54.98

(7) CC

905,000,000

497,527,100

54.98

CC

137,570,000

40,380,000

29.35

D


98


NO (1)


TOLOK UKUR (3) Fasilitasi Tim Koordinasi Kerjasama Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Fasilitasi Rapat Kerja Forum Mitra Praja Utama (MPU) Fasilitasi Kerjasama Pemerintahan Asosiasi Pemerinathan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Fasilitasi Rapat BKSP Jabodetabekjur Fasilitasi Rapat Koordinasi Kerjasama Pemerintah Provinsi Banten Dalam dan Luar Negeri JUMLAH

RENCANA (RP)

REALISASI (RP)

%

2014

KATEGORI PENILAIAN

(4) 49,839,000

(5) 20,530,500

(6) 41.19

(7) C

299,144,000

151,237,900

50.56

CC

315,551,500

201,793,700

63.95

B

30,345,000

23,150,000

76.29

A

72,550,500

60,435,000

83.30

AA

905,000,000

497,527,100

54.98

CC

Tabel 3.25 Analisis Capaian Indikator Kinerja Inputs Tolok Ukur Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2014 NO (1) I 1

2

PROGRAM / TOLOK UKUR KEGIATAN (2) (3) PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pembinaan dan Penataan Kependudukan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi Banten Rapat Evaluasi Penyelenggara Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi Banten Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Tingkat Provinsi Banten Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Fasilitasi Sosialisasi dan Implementasi E-KTP Rapat Evaluasi Pelaksanaan E-KTP Bimbingan Teknis Pengelolaan Database Kependudukan seProvinsi Banten Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

RENCANA (RP)

REALISASI (RP)

%

KATEGORI PENILAIAN

(4) 1,207,892,900

(5) 948,135,580

(6) 78.50

(7) A

940,000,000

728,914,680

77.54

A

213,003,0000

79,122,500

37.15

C

76,315,500

36,400,000

47.70

C

118,395,500

91,600,500

77.37

A

128,178,000

126,328,000

98.56

AA

164,194,500

161,404,180

98.30

AA

89,913,500

85,688,500

95.30

AA

150,000,000

148,371,000

98.91

AA

267,892,900

219,220,900

81.83

A

96,005,350

92,615,350

96.47

AA


99


NO (1)


TOLOK UKUR (3) Sosialisasi Pencatatan Sipil : Pencatatan Kelahiran Fasilitasi Rapat Kerja Mitra Praja Utama (MPU) Evaluasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil JUMLAH

RENCANA (RP)

REALISASI (RP)

2014

KATEGORI PENILAIAN

%

(4) 99,224,350

(5) 95,494,350

(6) 96.24

(7) AA

64,316,000

22,764,000

35.39

C

8,347,200

8,347,200

100

1,207,892,900

948,135,580

78.50

AA

A

Tabel 3.26 Analisis Capaian Indikator Kinerja Inputs Tolok Ukur Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2014 NO (1) I 1

2

PROGRAM / TOLOK UKUR KEGIATAN (2) (3) PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Aset Daerah Penyusunan Laporan Keuangan dan Neraca Aset Triwulanan Penyusunan Laporan Keuangan dan Neraca Aset Semester dan Prognosis Penyusunan Laporan Keuangan dan Neraca Aset Triwulanan dan CaLK 2014 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Pemerintahan Penyusunan Bahan LAKIP Penyusunan Bahan LKPj Penyusunan Bahan LPPD Penyusunan Renja SKPD Tahun 2015 Fasilitasi Tim SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) SKPD Fasilitasi Penyusunan Laporan Evaluasi Capaian Program Fisik dan Keuangan Fasilitasi Penyusunan RKA/DPA/DPPA SKPD Fasilitasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Fasilitasi Penerimaan Kunjungan / Tamu Daerah Rapat Koordinasi Penyusunan Renja Bidang Pemerintahan Tahun 2015

RENCANA (RP)

REALISASI (RP)

KATEGORI PENILAIAN

%

(4) 1,073,000,000

(5) 815,720,000

(6) 76.02

(7) A

50,000,000

49,660,000

99.32

AA

38,902,000

38,812,000

99.77

AA

7,085,000

7,085,000

100

AA

4,013,000

3,763,000

93.77

AA

1,023,000,000

766,060,000

74.88

A

7,245,000

7,245,000

100

AA

7,446,000 7,495,000

7,446,000 7,495,000

100 100

AA AA

73,764,000

50,594,500

68.59

B

5,920,000

5,895,000

99.58

AA

369,765,000

310,361,000

83.93

A

72,694,000

66,024,000

90.82

AA

93,870,000

72,130,500

76.84

A

33,929,000

15,909,000

46.89

C

171,568,000

165,878,000

96.68

AA


100


NO (1)

II 1

2

3


TOLOK UKUR

(3) Bintek Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Pengelolaan Penyusunan Laporan Capaian Program dan Fisik dan Keuangan PEMBINAAN, PEMANTAPAN OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN UMUM Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Koordinasi dan Konsultasi Dalam Rangka Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Rapat Fasilitasi Pembinaan Nama-Nama Rupabumi di Provinsi Banten Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Pembinaan Administrasi Kelurahan Koordinasi dan Fasilitasi Kode Data Wilayah Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan di Wilayah Kerja Pembangunan I (WKP I) Kab. Tangerang dan Kota Tangsel Rapat Koordinasi Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan di Wilayah Kerja Pembangunan II Kota Cilegon dan Kota Serang (WKP II) dan Wilayah Kerja Pembangunan III Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak (WKP III) Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa Sosialisasi Pelaksanaan Wewenang BPD Kabupaten Serang Bimtek Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Kab. Pandeglang Koordinasi Pengembangan Inovasi Administrasi Pemerintahan Desa Sosialisasi UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada Camat Kabupaten se-Provinsi Banten

RENCANA (RP)

REALISASI (RP)

2014

KATEGORI PENILAIAN

%

(4) 179,304,000

(5) 57,082,000

(6) 31.84

(7) C

11,589,107,100

10,307,265,347

88.94

AA

300,000,000

295,776,500

98.59

AA

121,372,000

118,854,500

97.73

AA

178,628,000

176,922,000

99.04

AA

550,000,000

542,450,000

98.63

AA

52,994,600

52,994,600

100

AA

179,568,400

178,348,400

99.32

AA

108,697,800

103,197,800

99.94

AA

208,739,200

207,909,200

99.60

AA

4,072,932,500

3,458,219,000

84.91

A

51,504,500

10,534,500

20.45

D

182,177,500

15,000

0.01

D

210,224,000

205,744,000

97.87

AA

59,094,000

52,660,400

89.11

AA

250,234,500

223,624,700

89.45

AA


101


NO (1)

4


TOLOK UKUR

(3) Sosialisasi UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada Kepala Desa seKabupaten Pandeglang Sosialisasi UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada Sekretaris Desa se-Kabupaten Pandeglang Sosialisasi UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada Ketua BPD seKabupaten Pandeglang Sosialisasi UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada Kepala Desa seKabupaten Lebak Sosialisasi UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada Sekretaris Desa se-Kabupaten Lebak Sosialisasi UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada Ketua BPD seKabupaten Lebak Fasilitasi Penegasan Batas Wilayah Rapat Pra Verifikasi Pilar Batas Daerah Verifikasi Pilar Batas Daerah Koordinasi dan Konsultasi Fasilitasi Penegasan Batas Daerah Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah Angkatan I (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan) Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah Angkatan II (Kabupaten Serang, Kota Cilegon dan Kota Serang) Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah Angkatan III (Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak)

RENCANA (RP)

REALISASI (RP)

%

2014

KATEGORI PENILAIAN

(4) 543,276,500

(5) 489,610,700

(6) 90.12

(7) AA

543,276,500

482,060,500

88.73

AA

543,276,500

488,460,700

89.91

AA

563,289,500

505,569,500

89.75

AA

563,289,500

502,569,500

89.22

AA

563,289,500

497,169,500

88.26

AA

655,000,000 34,132,500

623,991,200 32,232,500

95.27 94.43

AA AA

35,796,000

33,882,000

94.65

AA

175,100,000

157,901,700

90.18

AA

102,575,750

99,874,500

97.37

AA

102,425,750

100,405,750

98.03

AA

103,425,750

101,091,750

97.74

AA


102


NO (1)

5

6


TOLOK UKUR

(3) Rapat Koordinasi Sinkronisasi Penegasan Batas Daerah Antara Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Banten Penyusunan Draft Awal LPPD Provinsi Banten Tahun 2013 Penyusunan Draft Revisi LPPD Provinsi Banten Tahun 2013 Penyusunan LPPD Final Provinsi Banten Tahun 2013 Penyusunan IKK LPPD Provinsi Banten Tahun 2013 Fasilitasi Tim Teknis Nasional EKPPD Bintek Penyusunan LPPD Tahun 2014 Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desk Pemilukada Provinsi Banten Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Distribusi Logistik Pemilu Legislatif Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Kampanye Pemilu Legislatif Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu Legislatif Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilu Legislatif Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Distribusi Logistik Kampanye Pemilu Presiden Tahun 2014 Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Kampanye Pemilu Presiden Tahun 2014 Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu Presiden Tahun 2014 Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilu Presiden Tahun 2014 Rakor Evaluasi Pemilu Legislatif Tahun 2014 Rakor Evaluasi Pemilu Presiden Tahun 2014

RENCANA (RP)

REALISASI (RP)

2014

KATEGORI PENILAIAN

%

(4) 101,544,250

(5) 98,603,000

(6) 97.10

(7) AA

850,000,000

723,571,100

85.13

AA

184,730,000

181,020,000

97.99

AA

36,573,000

35,983,000

98.39

AA

51,826,000

41,276,000

79.64

A

123,200,000

111,140,000

90.21

AA

99,036,000

67,109,600

67.76

B

173,490,000

169,670,000

97.80

AA

181,145,000

117,372,500

64.79

CC

650,000,000 33,675,000

529,464,500 33,675,000

81.46 100

A AA

24,475,000

23,275,000

95.10

AA

10,684,000

10,684,000

100

AA

17,209,000

17,209,000

100

AA

76,490,000

67,148,500

100

AA

9,214,000

0,00

0.00

D

22,514,000

12,401,000

55.08

CC

21,980,000

12,420,000

56.51

CC

239,875,000

199,568,000

83.20

A

193,884,000

153,084,000

78.96

A


103


NO (1) 7

8

PROGRAM / TOLOK UKUR KEGIATAN (2) (3) Penataan Daerah Otonom Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi Penataan Daerah Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi Evaluasi Penyelenggaraan DOB Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi Rapat Kerja Pemerintahan Daerah Sosialisasi Peraturan Pembentukan Daerah Otonom Baru Rapat Koordinasi Uji Petik Daerah Otonomi Baru dengan DPD RI Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD Koordinasi dan Fasilitasi Pemberhentian Anggota DPRD dan Pengangkatan PAW Koordinasi dan Fasilitasi Ijin ke Luar Negeri Pejabat dan Anggota DPRD Triwulan I – IV Koordinasi dan Penyusunan Konsep Sambutan Sambutan Hari Jadi Kota di Provinsi Banten Koordinasi dan Penyusunan Konsep Sambutan Hari Jadi Kabupaten di Provinsi Banten Koordinasi dan Fasilitasi Pensiun Pejabat Negara Koordinasi dan Fasilitasi Cuti Kampanye Pejabat Negara Koordinasi dan Fasilitasi Pengesahan Keanggotaan DPRD Provinsi Koordinasi dan Fasilitasi Pengesahan Pimpinan DPRD Provinsi Koordinasi dan Fasilitasi Pengesahan Keanggotaan DPRD Kota di Provinsi Banten Koordinasi dan Fasilitasi Pengesahan Keanggotaan DPRD Kabupaten di Provinsi Banten Koordinasi dan Fasilitasi Pengesahan Pimpinan DPRD Kota di Provinsi Banten Koordinasi dan Fasilitasi Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten di Provinsi Banten

RENCANA (RP)

REALISASI (RP)

%

2014

KATEGORI PENILAIAN

(4) 779,000,000 87,615,000

(5) 694,890,497 77,295,000

(6) 89.20 88.22

(7) AA AA

56,984,000

45,605,000

80.03

A

184,871,000

131,549,000

71.16

B

199,530,000

191,059,000

95.75

AA

250,000,000

249,382,497

99.75

AA

500,000,000

324,485,500

64.90

CC

27,051,000

5,771,000

21.33

D

44,264,000

0,00

0.00

D

27,194,000

17,237,000

63.39

B

27,424,000

15,976,000

58.26

CC

30,791,000

22,965,800

74.59

B

25,741,000

19,721,000

76.61

A

18,796,000

8,570,000

45.59

C

13,336,000

8,510,000

63.81

CC

20,766,000

17,730,000

85.38

AA

21,416,000

17,219,500

80.40

A

18,666,000

15,080,000

80.79

A

18,666,000

15,030,000

80.52

A


104


NO (1)

9

10


Sosialisasi 2014

TOLOK UKUR (3) Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi Tata Tertib DPRD Kota di Provinsi Banten Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi Tata Tertib DPRD Kabupaten di Provinsi Banten Rapat Koordinasi Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD Penyelenggaraan Pemilu

Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 bagi Kepala Desa di Kabupaten Pandeglang Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 bagi Kepala Desa di Kabupaten Lebak Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 bagi Kepala Desa di Kabupaten Serang Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 bagi Kepala Desa di Kabupaten Tangerang Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 bagi Kepala Desa di Kota Serang dan Kota Tangerang Rapat Koordinasi Pemilukada Kabupaten Serang dan Kota Cilegon Tahun 2015 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Pertanahan Fasilitasi dan Koordinasi Tahapan Penetapan Lokasi bagi Kepentingan Umum Rapat Koordinasi Bidang Pertanahan Rapat Evaluasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Penyusunan Rapergub tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Provinsi Banten JUMLAH

RENCANA (RP)

REALISASI (RP)

%

2014

KATEGORI PENILAIAN

(4) 60,160,000

(5) 40,203,200

(6) 66.83

(7) B

22,202,000

5,662,000

25.32

D

123,527,000

114,850,000

92.98

AA

2,157,174,600

2,129,992,600

98.74

AA

501,350,000

496,299,000

98.99

AA

490,310,000

485,235,500

98.97

AA

460,285,000

455,507,500

98.96

AA

375,595,000

371,675,500

98.96

AA

213,760,000

211,523,500

98.95

AA

115,874,600

109,751,600

94.72

AA

1,075,000,000

984,424,450

91.57

AA

161,336,500

160,026,500

99.19

AA

67,789,500

38,749,500

57.16

CC

326,281,000

298,984,350

91.63

AA

281,987,000

263,075,500

93.29

AA

237,606,000

223,588,600

94.10

AA

12,589,107,100

10,307,265,347

87,84

AA


105


2014

Tabel 3.27 Analisis Capaian Indikator Kinerja Inputs Tolok Ukur Urusan Wajib Statistik Tahun 2014 NO (1) I 1

PROGRAM / TOLOK UKUR KEGIATAN (2) (3) PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Daerah Fasilitasi PPID Pembantu SKPD Pengelola Website SKPD Penyusunan Buku Profil SKPD JUMLAH

RENCANA (RP)

REALISASI (RP)

%

KATEGORI PENILAIAN

(4) 175,000,000

(5) 119,840,000

6 68.48

B

175,000,000

119,840,000

68.48

B

37,220,000

27,820,000

74.74

B

23,130,000

21,384,000

92.45

AA

50,457,000 64,193,000

41,279,000 29,357,000

81.81 45.73

A C

175,000,000

119,840,000

68,48

B

2. Analisis Capaian Kinerja Output Tabel 3.28 Analisis Capaian Indikator Kinerja Output Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Tahun 2014 NO (1) I 1

PROGRAM / TOLOK UKUR KEGIATAN (2) (3) KERJASAMA PEMBANGUNAN DAERAH Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri Rapat Koordinasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri Fasilitasi Tim Koordinasi Kerjasama Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Fasilitasi Rapat Kerja Forum Mitra Praja Utama (MPU) Fasilitasi Kerjasama Pemerintahan Asosiasi Pemerinathan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Fasilitasi Rapat BKSP Jabodetabekjur

RENCANA

REALISASI

%

(4)

(5)

(6) 100

KATEGORI PENILAIAN (7) AA

100

AA

1 dokumen

1 dokumen

100

AA

2 dokumen

2 dokumen

100

AA

1 dokumen

1 dokumen

100

AA

1 dokumen

1 dokumen

100

AA

1 dokumen

1 dokumen

100

AA


106


NO (1)


TOLOK UKUR

RENCANA

REALISASI

%

(3) Fasilitasi Rapat Koordinasi Kerjasama Pemerintah Provinsi Banten Dalam dan Luar Negeri

(4) 1 dokumen

(5) 1 dokumen

(6) 100

2014


Tabel 3.29 Analisis Capaian Indikator Kinerja Output Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2014 NO (1) I 1

2

PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN (2) (3) PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pembinaan dan Penataan Kependudukan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi Banten Rapat Evaluasi Penyelenggara Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi Banten Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Tingkat Provinsi Banten Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Fasilitasi Sosialisasi dan Implementasi EKTP Rapat Evaluasi Pelaksanaan E-KTP Bimbingan Teknis Pengelolaan Database Kependudukan seProvinsi Banten Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

RENCANA

REALISASI

%

(4)

(5)

(6)

KATEGORI PENILAIAN (7)

92.86

AA

2 kegiatan

1 kegiatan

50

CC

1 kegiatan

1 kegiatan

100

AA

1 dokumen

1 dokumen

100

AA

4 kegiatan

4 kegiatan

100

AA

2 kegiatan

2 kegiatan

100

AA

1 kegiatan

1 kegiatan

100

AA

1 kegiatan

1 kegiatan

100

AA

91.67

AA

100

AA

1 kegiatan

1 kegiatan


107


NO (1)


2014

KELUARAN

RENCANA

REALISASI

%

(3) Sosialisasi Pencatatan Sipil : Pencatatan Kelahiran Fasilitasi Rapat Kerja Mitra Praja Utama (MPU) Evaluasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

(4) 1 kegiatan

(5) 1 kegiatan

(6) 100


3 kegiatan

2 kegiatan

66.67

B

1 kegiatan

1 kegiatan

100

AA

Tabel 3.30 Analisis Capaian Indikator Kinerja Output Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2014 NO (1) I

1

2

PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN (2) (3) PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Aset Daerah Penyusunan Laporan Keuangan dan Neraca Aset Triwulanan Penyusunan Laporan Keuangan dan Neraca Aset Semester dan Prognosis Penyusunan Laporan Keuangan dan Neraca Aset Triwulanan dan CaLK 2014 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Pemerintahan Penyusunan Bahan LAKIP Penyusunan Bahan LKPj Penyusunan Bahan LPPD Penyusunan Renja SKPD Tahun 2015 Fasilitasi Tim SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) SKPD

RENCANA

REALISASI

%

(4)

(5)

(6)

KATEGORI PENILAIAN (7)

100

AA

2 dokumen

2 dokumen

100

AA

2 dokumen

2 dokumen

100

AA

1 dokumen

1 dokumen

100

AA

95.45

AA

1 dokumen

1 dokumen

100

AA

1 dokumen

1 dokumen

100

AA

1 dokumen

1 dokumen

100

AA

3 dokumen

1 dokumen

100

AA

1 kegiatan

1 kegiatan

100

AA


108


II

1

2

Fasilitasi Penyusunan Laporan Evaluasi Capaian Program Fisik dan Keuangan Fasilitasi Penyusunan RKA/DPA/DPPA SKPD Fasilitasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Fasilitasi Penerimaan Kunjungan / Tamu Daerah Rapat Koordinasi Penyusunan Renja Bidang Pemerintahan Tahun 2015 Bintek Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Pengelolaan Penyusunan Laporan Capaian Program dan Fisik dan Keuangan PEMBINAAN, PEMANTAPAN OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN UMUM Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Koordinasi dan Konsultasi Dalam Rangka Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Rapat Fasilitasi Pembinaan NamaNama Rupabumi di Provinsi Banten Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Pembinaan Administrasi Kelurahan Koordinasi dan Fasilitasi Kode Data Wilayah Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan di Wilayah Kerja Pembangunan I (WKP I) Kab. Tangerang dan Kota Tangsel

2014

12 dokumen

12 dokumen

100

AA

4 dokumen

3 dokumen

75

B

4 dokumen

4 dokumen

100

AA

4 dokumen

3 dokumen

75

B

1 kegiatan

1 kegiatan

100

AA

1 kegiatan

1 kegiatan

100

AA

100

AA

1 dokumen

1 dokumen

100

AA

80 orang

80 orang

100

AA

100

AA

1 dokumen

1 dokumen

100

AA

86 orang

86 orang

100

AA


109


3

Rapat Koordinasi Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan di Wilayah Kerja Pembangunan II Kota Cilegon dan Kota Serang (WKP II) dan Wilayah Kerja Pembangunan III Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak (WKP III) Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa Sosialisasi Pelaksanaan Wewenang BPD Kabupaten Serang Bimtek Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Kab. Pandeglang Koordinasi Pengembangan Inovasi Administrasi Pemerintahan Desa Sosialisasi UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada Camat Kabupaten seProvinsi Banten Sosialisasi UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada Kepala Desa se-Kabupaten Pandeglang Sosialisasi UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada Sekretaris Desa se-Kabupaten Pandeglang

2014

24 orang

24 orang

100

AA

105 orang

105 orang

100

AA

90.91

AA

1 dokumen

1 dokumen

100

AA

100 orang

-

0

D

120 orang

120 orang

100

AA

1 dokumen

1 dokumen

100

AA

121 orang

121 orang

100

AA

326 orang

326 orang

100

AA

326 orang

326 orang

100

AA


110


4

Fasilitasi Wilayah

2014

Sosialisasi UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada Ketua BPD se-Kabupaten Pandeglang Sosialisasi UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada Kepala Desa se-Kabupaten Lebak Sosialisasi UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada Sekretaris Desa se-Kabupaten Lebak Sosialisasi UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada Ketua BPD se-Kabupaten Lebak Penegasan Batas

326 orang

326 orang

100

AA

340 orang

340 orang

100

AA

340 orang

340 orang

100

AA

340 orang

340 orang

100

AA

100

AA

Rapat Pra Verifikasi Pilar Batas Daerah Verifikasi Pilar Batas Daerah Koordinasi dan Konsultasi Fasilitasi Penegasan Batas Daerah Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah Angkatan I (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan) Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah Angkatan II (Kabupaten Serang, Kota Cilegon dan Kota Serang) 40 orang

1 kegiatan

1 kegiatan

100

AA

1 kegiatan

1 kegiatan

100

AA

1 kegiatan

1 kegiatan

100

AA

40 orang

40 orang

100

AA

40 orang

40 orang

100

AA


111


5

6

Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah Angkatan III (Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak) Rapat Koordinasi Sinkronisasi Penegasan Batas Daerah Antara Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Banten Penyusunan Draft Awal LPPD Provinsi Banten Tahun 2013 Penyusunan Draft Revisi LPPD Provinsi Banten Tahun 2013 Penyusunan LPPD Final Provinsi Banten Tahun 2013 Penyusunan IKK LPPD Provinsi Banten Tahun 2013 Fasilitasi Tim Teknis Nasional EKPPD Bintek Penyusunan LPPD Tahun 2014 Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desk Pemilukada Provinsi Banten Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Distribusi Logistik Pemilu Legislatif Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Kampanye Pemilu Legislatif Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu Legislatif

2014

35 orang

35 orang

100

AA

1 kegiatan

1 kegiatan

100

AA

100

AA

1 dokumen

1 dokumen

100

AA

1 dokumen

1 dokumen

100

AA

1 dokumen

1 dokumen

100

AA

1 dokumen

1 dokumen

100

AA

1 kegiatan

1 kegiatan

100

AA

1 kegiatan

1 kegiatan

100

AA

1 dokumen

1 dokumen

100

AA

1 dokumen

1 dokumen

100 100

AA AA

1 dokumen

1 dokumen

100

AA

1 dokumen

1 dokumen

100

AA


112


7

Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilu Legislatif Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Distribusi Logistik Kampanye Pemilu Presiden Tahun 2014 Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Kampanye Pemilu Presiden Tahun 2014 Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu Presiden Tahun 2014 Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilu Presiden Tahun 2014 Rakor Evaluasi Pemilu Legislatif Tahun 2014 Rakor Evaluasi Pemilu Presiden Tahun 2014 Penataan Daerah Otonom Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi Penataan Daerah Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi Evaluasi Penyelenggaraan DOB Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi Rapat Kerja Pemerintahan Daerah Sosialisasi Peraturan Pembentukan Daerah Otonom Baru Rapat Koordinasi Uji Petik Daerah Otonomi Baru dengan DPD RI

2014

1 dokumen

1 dokumen

100

AA

1 dokumen

1 dokumen

100

AA

1 dokumen

1 dokumen

100

AA

1 dokumen

1 dokumen

100

AA

1 dokumen

1 dokumen

100

AA

56 orang

56 orang

100

AA

56 orang

56 orang

100

AA

1 dokumen

1 dokumen

100 100

AA AA

1 dokumen

1 dokumen

100

AA

1 dokumen

1 dokumen

100

AA

1 dokumen

1 dokumen

100

AA

2 kegiatan

2 kegiatan

100

AA


113


8

Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD Koordinasi dan Fasilitasi Pemberhentian Anggota DPRD dan Pengangkatan PAW Koordinasi dan Fasilitasi Ijin ke Luar Negeri Pejabat dan Anggota DPRD Triwulan I – IV Koordinasi dan Penyusunan Konsep Sambutan Sambutan Hari Jadi Kota di Provinsi Banten Koordinasi dan Penyusunan Konsep Sambutan Hari Jadi Kabupaten di Provinsi Banten Koordinasi dan Fasilitasi Pensiun Pejabat Negara Koordinasi dan Fasilitasi Cuti Kampanye Pejabat Negara Koordinasi dan Fasilitasi Pengesahan Keanggotaan DPRD Provinsi Koordinasi dan Fasilitasi Pengesahan Pimpinan DPRD Provinsi Koordinasi dan Fasilitasi Pengesahan Keanggotaan DPRD Kota di Provinsi Banten Koordinasi dan Fasilitasi Pengesahan Keanggotaan DPRD Kabupaten di Provinsi Banten Koordinasi dan Fasilitasi Pengesahan Pimpinan DPRD Kota di Provinsi Banten Koordinasi dan Fasilitasi Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten di Provinsi Banten

2014

85

A

4 dokumen

3 dokumen

75

B

4 dokumen

3 dokumen

75

B

4 dokumen

4 dokumen

100

AA

4 dokumen

4 dokumen

100

AA

3 dokumen

3 dokumen

100

AA

2 dokumen

2 dokumen

100

AA

1 dokumen

1 dokumen

100

AA

4 dokumen

1 dokumen

25

D

4 dokumen

4 dokumen

100

AA

1 dokumen

1 dokumen

100

AA

4 dokumen

4 dokumen

100

AA

4 dokumen

4 dokumen

100

AA


114


9

10

2014

Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi Tata Tertib DPRD Kota di Provinsi Banten Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi Tata Tertib DPRD Kabupaten di Provinsi Banten Rapat Koordinasi Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD Penyelenggaraan

4 dokumen

2 dokumen

50

C

4 dokumen

2 dokumen

50

C

1 dokumen

1 dokumen

100

AA

100

AA

Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 bagi Kepala Desa di Kabupaten Pandeglang Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 bagi Kepala Desa di Kabupaten Lebak Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 bagi Kepala Desa di Kabupaten Serang Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 bagi Kepala Desa di Kabupaten Tangerang Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 bagi Kepala Desa di Kota Serang dan Kota Tangerang Rapat Koordinasi Pemilukada Kabupaten Serang dan Kota Cilegon Tahun 2015 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Sosialisasi Peraturan Perundangundangan Bidang Pertanahan Fasilitasi dan Koordinasi Tahapan Penetapan Lokasi bagi Kepentingan Umum

274 orang

274 orang

100

AA

273 orang

273 orang

100

AA

255 orang

255 orang

100

AA

203 orang

203 orang

100

AA

101 orang

101 orang

100

AA

40 orang

40 orang

100

AA

100

AA

Sosialisasi Pemilu 2014

40 orang

40 orang

100

AA

7 kali

7 kali

100

AA


115


Rapat Koordinasi Bidang Pertanahan Rapat Evaluasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Penyusunan Rapergub tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Provinsi Banten

2014

4 kali

4 kali

100

AA

4 kali

4 kali

100

AA

1 dokumen

1 dokumen

100

AA

Tabel 3.31 Analisis Capaian Indikator Kinerja Output Urusan Wajib Statistik Tahun 2014 NO (1) I 1

PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN (2) (3) PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Daerah Fasilitasi PPID Pembantu SKPD Pengelola Website SKPD Penyusunan Buku Profil SKPD

RENCANA

REALISASI

%

(4)

(5)

(6)

PENILAIAN KINERJA (7)

83.33

A

4 dokumen

4 dokumen

100

AA

4 dokumen

2 dokumen

50

C

12 dokumen

10 dokumen

83.33

A

3 dokumen

3 dokumen

100

AA

3. Analisis Capaian Kinerja Outcome Tabel 3.32 Analisis Capaian Indikator Kinerja Outcome Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Tahun 2014 PROGRAM DAN KEGIATAN (1) KERJASAMA PEMBANGUNAN DAERAH Fasilitasi Penyelenggar aan Kerjasama Antar Daerah


Koordinasi dan fasilitasi kerjasama antar daerah dan luar negeri sebesar 100% tahun 2014

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTCOMES

% (3) 100

(4)

100

Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi kerjasama antar daerah melalui : 1. Rapat Koordinasi

%

PENILAIAN KEINERJA

(5) 100

(6) AA

100

AA


116


PROGRAM DAN KEGIATAN (1) dan Negeri


2014


% (3)

Luar 2.

3.

4.

5. 6.

(4) Kerjasama Dalam dan Luar Negeri Fasilitasi Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Rapat Kerja Forum Mitra Praja Utama (MPU) Kerjasama Pemerintahan Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Rapat BKSP Jabodetabekjur Rapat Koordinasi Kerjasama Pemerintah Provinsi Banten

%

PENILAIAN KEINERJA

(5)

(6)

Tabel 3.33 Analisis Capaian Indikator Kinerja Outcome Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2014 PROGRAM DAN KEGIATAN (1) PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pembinaan dan Penataan Kependudukan




% (3) 100

(4)

100

Meningkatnya tata kelola administrasi kependudukan melalui : 1. Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi Banten 2. Rapat Evaluasi Penyelenggara Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi Banten 3. Profil Perkembangan Kependudukan Tingkat Provinsi Banten 4. Terkelolanya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) 5. Sosialisasi dan

%

PENILAIAN KINERJA

(5) 100

(6) AA

100

AA


117






2014


% (3)

100

(4) Implementasi EKTP 6. Rapat Evaluasi Pelaksanaan E-KTP 7. Bimbingan Teknis Pengelolaan Database Kependudukan seProvinsi Banten Meningkatnya tata kelola administrasi kependudukan melalui : 4. Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 5. Sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 6. Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

%

PENILAIAN KINERJA

(5)

(6)

100

AA

Tabel 3.34 Analisis Capaian Indikator Kinerja Outcome Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2014 PROGRAM DAN KEGIATAN (1) PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Aset Daerah




% (3) 100

(4)

Cakupan tersedianya dokumen laporan keuangan dan neraca aset sebesar 100% tahun 2014

100

Cakupan tersedianya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan sebesar 100% tahun 2014

100

Meningkatnya ketersediaan dan kualitas pelaporan keuangan dan neraca aset melalui : 1. Laporan Keuangan Triwulanan 2. Laporan Keuangan Semester Meningkatnya kualitas perencanaan, evaluasi dan pelaporan bagi pelaksanaan penyelenggaraan urusan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan,

%

PENILAIAN KINERJA

(5) 100

(6) AA

100

AA

100

AA


118



PEMBINAAN, PEMANTAPAN OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN UMUM Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum


2014


% (3)

(4) kerjasama, pertanahan, kependudukan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan melalui ketersediaan dokumen : 1. Bahan LAKIP Tahun 2104 2. Bahan LKPj Tahun 2104 3. Bahan LPPD Tahun 2104 4. Renja Tahun 2105 5. Fasilitasi Tim SPIP 6. Laporan Evaluasi Fisik dan Keuangan Bulanan Tahun 2104 7. RKA Tahun 2105 8. DPA Tahun 2105 9. DPPA Tahun 2104 10. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Tahun 2103 11. Rapat Koordinasi Penyusunan Renja Tahun 2105

100


100



100

Fasilitasi Penyelenggar aan Pemerintaha n Desa

Rasio fasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan umum sebesar

100

Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan umum melalui : 1. Koordinasi dan Konsultansi dalam Rangka Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 2. Rapat Fasilitasi Pembinaan NamaNama Rupabumi di Provinsi Banten Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan umum melalui : 1. Koordinasi Kode Data Wilayah 2. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan di Wilayah Kerja Pembangunan I, II dan III Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan umum melalui :

%

PENILAIAN KINERJA

(5)

(6)

90

AA

100

AA

100

AA

100

AA


119



RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTCOMES (2) 100% tahun 2014

2014


% (3)

(4) Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa 2. Bimtek Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa 3. Koordinasi Pengembangan Inovasi Administrasi Pemerintahan Desa 4. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bagi Camat, Kepala Desa, Sekretaris Desa dan BPD di Kab. Lebak, Pandeglang dan Serang Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi penegasan batas daerah melalui : 1. Rapat Pra Verifikasi Pilar Batas Daerah 2. Verifikasi Pilar Batas Daerah 3. Rapat Koordinasi Penegasan Batas Daerah 4. Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah 5. rapat koordinasi sinkronisasi penegasan batas daerah antara Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat (tidak mendukung terhadap capaian kinerja outcome)

%

PENILAIAN KINERJA

(5)

(6)

1.


Terkoordinasi dan terfasilitasinya batas daerah sebesar 100% tahun 2014

100

Penyusunan Laporan Penyelenggar aan Pemerintaha n Daerah (LPPD) Provinsi Banten Desk Pemilukada Provinsi Banten


100

Rasio fasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan umum seebsar 72.95% tahun 2014

100

Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan umum melalui : 1. Monitoring Pelaksanaan Distribusi Logistik

100

AA

0

D

100

AA


120




2014


% (3)

Penataan Daerah Otonom


100



100

(4) Pemilu Legislatif 2. Monitoring Pelaksanaan Kampanye Pemilu Legislatif 3. Monitoring Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu Legislatif 4. Monitoring Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilu Legislatif 5. Monitoring Pelaksanaan Distribusi Logistik Pemilu Presiden 6. Monitoring Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu Presiden 7. Monitoring Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilu Presiden 8. Rakor Evaluasi Pemilu Legislatif 9. Rakor Evaluasi Pemilu Presiden Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan umum melalui : 1. Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi Penataan Daerah 2. Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi Evaluasi Penyelenggaraan DOB 3. Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi Rapat Kerja Pemerintahan Daerah 4. Sosialisasi Peraturan Pembentukan Daerah Otonom Baru 5. Rapat Koordinasi Uji Petik Daerah Otonomi Baru dengan DPD RI Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan umum melalui : 1. Koordinasi dan Fasilitasi

%

PENILAIAN KINERJA

(5)

(6)

100

AA

100

AA


121




2014

REALISASI %

TOLOK UKUR DAN TARGET OUTCOMES

(3)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

(4) Pemberhentian Anggota DPRD dan Pengangkatan PAW Koordinasi dan Fasilitasi Ijin ke Luar Negeri Pejabat dan Anggota DPRD Triwulan I – IV Koordinasi dan Penyusunan Konsep Sambutan Sambutan Hari Jadi Kota di Provinsi Banten Koordinasi dan Penyusunan Konsep Sambutan Hari Jadi Kabupaten di Provinsi Banten Koordinasi dan Fasilitasi Pensiun Pejabat Negara Koordinasi dan Fasilitasi Cuti Kampanye Pejabat Negara Koordinasi dan Fasilitasi Pengesahan Keanggotaan DPRD Provinsi Koordinasi dan Fasilitasi Pengesahan Pimpinan DPRD Provinsi Koordinasi dan Fasilitasi Pengesahan Keanggotaan DPRD Kota di Provinsi Banten Koordinasi dan Fasilitasi Pengesahan Keanggotaan DPRD Kabupaten di Provinsi Banten Koordinasi dan Fasilitasi Pengesahan Pimpinan DPRD Kota di Provinsi Banten Koordinasi dan Fasilitasi Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten di Provinsi Banten Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi Tata Tertib DPRD Kota di Provinsi Banten Koordinasi, Fasilitasi dan

%

PENILAIAN KINERJA

(5)

(6)


122




2014


% (3)

Sosialisasi Penyelenggar aan Pemilu 2014


100

Fasilitasi Penyelenggar aan Administrasi Pertanahan

Terfasilitasinya penyelenggaraan administrasi pertanahan sebesar 100% tahun 2014

100

(4) Konsultasi Tata Tertib DPRD Kabupaten di Provinsi Banten 15. Rapat Koordinasi Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan umum melalui Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 bagi Kepala Desa di kab. Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang, Kota Cilegon, Tangerang dan Serang Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan administrasi pertanahan melalui : 1. Sosialisasi Peraturan Perundangundangan Bidang Pertanahan 2. Fasilitasi dan Koordinasi Tahapan Penetapan Lokasi bagi Kepentingan Umum 3. Rapat Koordinasi Bidang Pertanahan 4. Rapat Evaluasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 5. Penyusunan Rapergub tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Provinsi Banten

%

PENILAIAN KINERJA

(5)

(6)

100

AA

100

AA


123


2014

Tabel 3.35 Analisis Capaian Indikator Kinerja Outcome Urusan Wajib Statistik Tahun 2014

PROGRAM DAN KEGIATAN (1) PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan



% (3) 100

(4)

100

Meningkatnya kualitas data dan informasi yang tepat dan akurat bagi penyelenggaraan urusan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama, pertanahan, kependudukan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis kinerja melalui ketersediaan : 1. Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Daerah 2. Fasilitasi PPID Pembantu SKPD 3. Pengelola Website SKPD 4. Penyusunan Buku Profil SKPD

Cakupan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah

PENILAIAN KINERJA

% (5) 100

(6) AA

100

AA

4. Analisis Capaian Kinerja Program Tabel 3.36 Analisis Capaian Indikator Kinerja Prorgam Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Tahun 2014

PROGRAM (1) Kerjasama Pembangunan Daerah

RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET CAPAIAN PROGRAM (2) Rasio Kerjasama Pembangunan Daerah Dalam dan Luar Negeri sebesar 100% tahun 2014

% (3) 100

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET CAPAIAN PROGRAM (4) Terlaksananya peningkatan kerjasama pembangunan daerah dengan Kab/Kota seProvinsi Banten serta anggota MPU melalui : Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri

% (5) 92.27


PENILAIAN KINERJA (6) AA

124


2014

Tabel 3.37 Analisis Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2014

PROGRAM (1) Penataan Administrasi Kependudukan

RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET CAPAIAN PROGRAM (2) Jumlah Kegiatan Peningkatan Tata Kelola Administrasi Kependudukan Sebanyak 20% Tahun 2014

% (3) 100

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET CAPAIAN PROGRAM (4) Terlaksananya peningkatan tata kelola administrasi kependudukan melalui : 1. Pembinaan dan Penataan Kependudukan 2. Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil

% (5) 100

PENILAIAN KINERJA (6) AA

Tabel 3.38 Analisis Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2014

PROGRAM (1) Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah Dan Pemerintahan Umum

RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET CAPAIAN PROGRAM (2) Rasio Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebesar 20% Tahun 2104

Rasio Fasilitasi Penyelenggaraan Otda dan Pemerintahan Umum sebesar 20% Tahun 2014

% (3) 100

100

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET CAPAIAN PROGRAM (4) Terlaksananya peningkatan upaya pencapaian kinerja Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten tahun anggaran 2014 melalui : 1. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Aset Daerah 2. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Pemerintahan Terlaksananya peningkatan penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum melalui : 1. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 2. Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Pembinaan Administrasi Kelurahan 3. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 4. Fasilitasi Penegasan Batas Wilayah 5. Desk Pemilukada Provinsi Banten 6. Penataan Daerah Otonom 7. Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD

%

PENILAIAN KINERJA

(5) 100

(6) AA

90

AA


125


RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET CAPAIAN PROGRAM (2)

PROGRAM (1)

% (3)

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET CAPAIAN PROGRAM (4) 8. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu 2014 9. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan

2014

%

PENILAIAN KINERJA

(5)

(6)

%

PENILAIAN KINERJA

Tabel 3.39 Analisis Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Wajib Statistik Tahun 2014

PROGRAM (1) Penyediaan Data Pembangunan Daerah

RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET CAPAIAN PROGRAM (2) Data dan Informasi Pembangunan sebanyak 1 Paket Tahun 2014

% (3) 100

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET CAPAIAN PROGRAM (4) Meningkatnya ketersediaan data dan informasi pembangunan melalui : Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

(5) 83.33

(6) A

Dari pelaksanaan 107 tolok ukur pada 16 kegiatan dan 5 program, dapat dianalisis sebagai berikut : 1. Analisis Capaian Kinerja Input a) Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan, yang dilaksanakan melalui Program Kerjasama Pembangunan Daerah berada pada kategori CC atau Cukup Baik b) Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil, yang dilaksanakan melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan berada pada kategori A atau Sangat Baik c) Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, yang dilaksanakan melalui Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah berada pada kategori A atau Sangat Baik dan Program Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum berada pada kategori AA atau Memuaskan d) Urusan Wajib Statistik, yang dilaksanakan melalui Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah berada pada kategori B atau Baik Secara akumulatif, capaian kinerja input Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten pada kategori AA atau Sangat Memuaskan. 2. Analisis Capaian Kinerja Output a) Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan, yang dilaksanakan melalui Program Kerjasama Pembangunan Daerah berada pada kategori AA atau Memuaskan


126


2014

b) Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil, yang dilaksanakan melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan berada pada kategori AA atau Memuaskan c) Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, yang dilaksanakan melalui Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah berada pada kategori AA atau Memuaskan dan Program Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah Dan Pemerintahan Umum berada pada kategori AA atau Memuaskan d) Urusan Wajib Statistik, yang dilaksanakan melalui Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah berada pada kategori A atau Sangat Baik Secara akumulatif, capaian kinerja output Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten pada kategori AA atau Memuaskan. 3. Analisis Capaian Kinerja Outcome a) Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan, yang dilaksanakan melalui Program Kerjasama Pembangunan Daerah berada pada kategori AA atau Memuaskan b) Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil, yang dilaksanakan melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan berada pada kategori AA atau Memuaskan c) Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, yang dilaksanakan melalui Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah berada pada kategori AA dan Program Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah Dan Pemerintahan Umum berada pada kategori AA atau Memuaskan d) Urusan Wajib Statistik, yang dilaksanakan melalui Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah berada pada kategori AA atau Memuaskan Secara akumulatif, capaian kinerja outcome Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten pada kategori AA atau Memuaskan. 4. Analisis Capaian Kinerja Program a) Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan, yang dilaksanakan melalui Program Kerjasama Pembangunan Daerah berada pada kategori AA atau Memuaskan b) Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil, yang dilaksanakan melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan berada pada kategori AA atau Memuaskan c) Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, yang dilaksanakan melalui Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah berada pada kategori AA dan Program Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah Dan Pemerintahan Umum berada pada kategori AA atau Memuaskan


127


2014

d) Urusan Wajib Statistik, yang dilaksanakan melalui Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah berada pada kategori A atau Memuaskan Secara akumulatif, capaian kinerja program Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten pada kategori AA atau Memuaskan. Dari penetapan Rencana Kerja berdasarkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai, secara umum kinerja Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten yang melaksanakan 5 program, 16 kegiatan dan 107 tolok ukur sebagai berikut : Tabel 3.40 Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2014 SASARAN STRATEGIS (1) meningkatnya pengawasan, akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi

meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat;

INDIKATOR KINERJA (2) 1. Cakupan Tindak Lanjut LHP (%) 2. Kategori (passing grade) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tingkat kepuasan masyarakat (skala 1-4)

TARGET 1.

(3) 75

2.

B-

PROGRAM / KEGIATAN (4) Program Peningkatan Kualitas tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.

3,0

Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Neraca Aset 2. Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum 1.

2.

3.

4.

5.

6. 7.

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Fasilitasi Pelayanan Admnistrasi Terpadu Kecamatan dan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Fasilitasi Penegasan Batas haerah Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Banten Desk Pemilukada Provinsi Banten Penataan Daerah Otonom

RENCANA ANGGARAN (5)

REALISASI ANGGARAN (5)

% (6)

50,000,000

49,660,000

99.32

1,023,000,000

766,060,000

74.88

300,000,000

295,776,500

98.59

550,000,000

542,450,000

98.63

4,072,932,500

3,458,219,000

84.91

655,000,000

623,991,200

95.27

850,000,000

723,571,100

85.13

650,000,000

529,464,500

81.46

779,000,000

694,890,497

89.20


128


SASARAN STRATEGIS (1)

INDIKATOR KINERJA (2)

TARGET (3)


Skala komunikasi, koordinasi dan fasilitasi kerjasama pembangunan daerah (skala 1-7)

6


Cakupan peningkatan tata kelola administrasi kependudukan

100%

meningkatnya pelayanan kepada pimpinan daerah

Cakupan fasilitasi pelayanan

3

2014

PROGRAM / KEGIATAN (4) 8. Fasilitasi Administrasi Kepala daerah dan DPRD 9. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu 2014 Program Kerjasama Pembangunan Daerah

RENCANA ANGGARAN (5) 500,000,000

REALISASI ANGGARAN (5) 324,485,500

(6) 64.90

2,157,174,600

2,129,992,600

98.74

Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah dan Luar Luar Program Penataan Administrasi Kependudukan

905,000,000

497,527,100

54.98

1.

Kegiatan Pembinaan dan Penataan Kependudukan 2. Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah

940,000,000

728,914,680

77.54

267,892,900

219,220,900

81.83

Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

175,000,000

119,840,000

68.48

Namun demikian, terdapat permasalahan dalam upaya mencapai kinerja 100% dari setiap pelaksanaan input, output, outcome dan capaian program, diantaranya : Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan 1) Indikator Kinerja Input 1. Terdapat tolok ukur/rencana output yang realisasi anggarannya dibawah pencapaian 50%, yaitu : - Fasilitasi Tim Koordinasi Kerjasama Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang hanya mencapai 41.19% dari pagu yang tersedia dalam DPPA TA. 2014 sebesar Rp. 49,839,000 - Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi Banten yang hanya mencapai 37.15% dari pagu yang tersedia dalam DPPA TA. 2014 sebesar Rp. 213,003,0000 - Fasilitasi Rapat Kerja Mitra Praja Utama (MPU) yang hanya mencapai 35.39% dari pagu yang tersedia dalam DPPA TA. 2014 sebesar Rp. 64,316,000 - Rapat Koordinasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri yang hanya mencapai 29.35% dari pagu yang tersedia dalam DPPA TA. 2014 sebesar Rp. 137,570,000 2. Terdapat tolok ukur/rencana output yang realisasi anggarannya hanya berkisar pada capaian 50.01% s.d. 95%, yaitu : - Fasilitasi Rapat Kerja Forum Mitra Praja Utama (MPU) yang hanya mencapai 50.56% dari pagu yang tersedia dalam DPPA TA. 2014 sebesar Rp. 299,144,000 Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten

129

%


2014

-

Fasilitasi Kerjasama Pemerintahan Asosiasi Pemerinathan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang hanya mencapai 63.95% dari pagu yang tersedia dalam DPPA TA. 2014 sebesar Rp. 315,551,500, yang disebabkan oleh : - Fasilitasi Rapat BKSP Jabodetabekjur yang hanya mencapai 76.29% dari pagu yang tersedia dalam DPPA TA. 2014 sebesar Rp. 30,345,000 - Fasilitasi Rapat Koordinasi Kerjasama Pemerintah Provinsi Banten Dalam dan Luar Negeri yang hanya mencapai 83.30% dari pagu yang tersedia dalam DPPA TA. 2014 sebesar Rp. 72,550,500 2) Indikator Kinerja Output Fasilitasi Rapat Kerja Mitra Praja Utama (MPU) dengan target 3 kegiatan hanya terealisasi 2 kegiatan Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil 1) Indikator Kinerja Input 1. Terdapat tolok ukur/rencana output yang realisasi anggarannya dibawah pencapaian 50%, yaitu : - Rapat Evaluasi Penyelenggara Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi Banten yang hanya mencapai 47.70% dari pagu yang tersedia dalam DPPA TA. 2014 sebesar Rp.76,315,500 - Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi Banten yang hanya mencapai 37.15% dari pagu yang tersedia dalam DPPA TA. 2014 sebesar Rp. 213,003,0000 2. Terdapat tolok ukur/rencana output yang realisasi anggarannya hanya berkisar pada capaian 50.01% s.d. 95%, yaitu : - Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Tingkat Provinsi Banten yang hanya mencapai 77.37% dari pagu yang tersedia dalam DPPA TA. 2014 sebesar Rp. 118,395,500 2) Indikator Kinerja Output 1. Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi Banten dengan target 2 kegiatan hanya terealisasi 1 kegiatan 2. Fasilitasi Sosialisasi dan Implementasi E-KTP dengan target 2 kegiatan, hanya terealisasi 1 kegiatan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1) Indikator Kinerja Input 1. Terdapat tolok ukur/rencana output yang dilaksanakan namun anggaran tidak direalisasikan, yaitu : Koordinasi dan Fasilitasi Ijin ke Luar Negeri Pejabat dan Anggota DPRD Triwulan I – IV, dengan pagu sebesar Rp. 44,264,000 atau mencapai 0.30% dari rencana anggaran yang tercantum dalam DPPA TA. 2014. 2. Terdapat tolok ukur/rencana output yang tidak dilaksanakan, yaitu : Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Kampanye Pemilu Presiden Tahun 2014, dengan pagu sebesar Rp. 9,214,000 atau mencapai 0.06% dari rencana anggaran yang tercantum dalam DPPA TA. 2014. 3. Terdapat tolok ukur/rencana output yang tidak dilanjutkan pelaksanaannya, yaitu : Sosialisasi Pelaksanaan Wewenang BPD Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten

130


2014

Kabupaten Serang, dengan pagu sebesar Rp. 182,177,500 atau mencapai 1.12% dari rencana anggaran yang tercantum dalam DPPA TA. 2014, namun telah dilakukan realisasi anggaran sebesar Rp. 15,000. 4. Terdapat tolok ukur/rencana output yang realisasi anggarannya dibawah pencapaian 50%, yaitu : - Fasilitasi Penerimaan Kunjungan / Tamu Daerah yang hanya mencapai 46.89% dari pagu yang tersedia dalam DPPA TA. 2014 sebesar Rp. 33,929,000 - Penyusunan Buku Profil SKPD yang hanya mencapai 45.73% dari pagu yang tersedia dalam DPPA TA. 2014 sebesar Rp. 64,193,000 - Koordinasi dan Fasilitasi Pengesahan Keanggotaan DPRD Provinsi yang hanya mencapai 45.59% dari pagu yang tersedia dalam DPPA TA. 2014 sebesar Rp. 18,796,000 - Fasilitasi Tim Koordinasi Kerjasama Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang hanya mencapai 41.19% dari pagu yang tersedia dalam DPPA TA. 2014 sebesar Rp. 49,839,000 - Bintek Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Pengelolaan Penyusunan Laporan Capaian Program dan Fisik dan Keuangan yang hanya mencapai 31.84% dari pagu yang tersedia dalam DPPA TA. 2014 sebesar Rp. 179,304,000 - Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi Tata Tertib DPRD Kabupaten di Provinsi Banten yang hanya mencapai 25.32% dari pagu yang tersedia dalam DPPA TA. 2014 sebesar Rp. 22,202,000 - Koordinasi dan Fasilitasi Pemberhentian Anggota DPRD dan Pengangkatan PAW yang hanya mencapai 21.33% dari pagu yang tersedia dalam DPPA TA. 2014 sebesar Rp. 27,051,000 - Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa yang hanya mencapai 20.45% dari pagu yang tersedia dalam DPPA TA. 2014 sebesar Rp. 51,504,500 5. Terdapat tolok ukur/rencana output yang realisasi anggarannya hanya berkisar pada capaian 50.01% s.d. 95%, yaitu : - Penyusunan Laporan Keuangan dan Neraca Aset Triwulanan dan CaLK 2014 yang hanya mencapai 93.77% dari pagu yang tersedia dalam DPPA TA. 2014 sebesar Rp. 4,013,000 - Penyusunan Renja SKPD Tahun 2015 yang hanya mencapai 68.59% dari pagu yang tersedia dalam DPPA TA. 2014 sebesar Rp. 73,764,000 - Fasilitasi Penyusunan Laporan Evaluasi Capaian Program Fisik dan Keuangan yang hanya mencapai 83.93% dari pagu yang tersedia dalam DPPA TA. 2014 sebesar Rp. 369,765,000 - Fasilitasi Penyusunan RKA/DPA/DPPA SKPD yang hanya mencapai 90.82% dari pagu yang tersedia dalam DPPA TA. 2014 sebesar Rp. 72,694,000 - Fasilitasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang hanya mencapai 76.84% dari pagu yang tersedia dalam DPPA TA. 2014 sebesar Rp. 93,870,000


131


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2014

Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Tingkat Provinsi Banten yang hanya mencapai 77.37% dari pagu yang tersedia dalam DPPA TA. 2014 sebesar Rp. 118,395,500 Koordinasi Pengembangan Inovasi Administrasi Pemerintahan Desa yang hanya mencapai 89.11% dari pagu yang tersedia dalam DPPA TA. 2014 sebesar Rp. 59,094,000 Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada Camat Kabupaten se-Provinsi Banten yang hanya mencapai 89.45% dari pagu yang tersedia dalam DPPA TA. 2014 sebesar Rp. 250,234,500 Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada Kepala Desa se-Kabupaten Pandeglang yang hanya mencapai 90.12% dari pagu yang tersedia dalam DPPA TA. 2014 sebesar Rp. 543,276,500 Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada Sekretaris Desa se-Kabupaten Pandeglang yang hanya mencapai 88.73% dari pagu yang tersedia dalam DPPA TA. 2014 sebesar Rp. 543,276,500 Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada Ketua BPD se-Kabupaten Pandeglang yang hanya mencapai 89.91% dari pagu yang tersedia dalam DPPA TA. 2014 sebesar Rp. 543,276,500 Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada Kepala Desa se-Kabupaten Lebak yang hanya mencapai 89.75 % dari pagu yang tersedia dalam DPPA TA. 2014 sebesar Rp. 563,289,500 Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada Sekretaris Desa se-Kabupaten Lebak yang hanya mencapai 89.22% dari pagu yang tersedia dalam DPPA TA. 2014 sebesar Rp. 563,289,500 Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada Ketua BPD se-Kabupaten Lebak yang hanya mencapai 88.26% dari pagu yang tersedia dalam DPPA TA. 2014 sebesar Rp. 563,289,500 Rapat Pra Verifikasi Pilar Batas Daerah yang hanya mencapai 94.43% dari pagu yang tersedia dalam DPPA TA. 2014 sebesar Rp. 34,132,500 Verifikasi Pilar Batas Daerah yang hanya mencapai 94.65%dari pagu yang tersedia dalam DPPA TA. 2014 sebesar Rp. 35,796,000 Koordinasi dan Konsultasi Fasilitasi Penegasan Batas Daerah yang hanya mencapai 90.18% dari pagu yang tersedia dalam DPPA TA. 2014 sebesar Rp. 175,100,000 Penyusunan LPPD Final Provinsi Banten Tahun 2013 yang hanya mencapai 79.64% dari pagu yang tersedia dalam DPPA TA. 2014 sebesar Rp. 51,826,000 Penyusunan IKK LPPD Provinsi Banten Tahun 2013 yang hanya mencapai yang hanya mencapai 90.21% dari pagu yang tersedia dalam DPPA TA. 2014 sebesar Rp. 123,200,000


132


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2014

Fasilitasi Tim Teknis Nasional EKPPD yang hanya mencapai 67.76% dari pagu yang tersedia dalam DPPA TA. 2014 sebesar Rp. 99,036,000 Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang hanya mencapai 64.79% dari pagu yang tersedia dalam DPPA TA. 2014 sebesar Rp. 181,145,000 Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu Presiden Tahun 2014 yang hanya mencapai 55.08% dari pagu yang tersedia dalam DPPA TA. 2014 sebesar Rp. 22,514,000 Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilu Presiden Tahun 2014 yang hanya mencapai 56.51% dari pagu yang tersedia dalam DPPA TA. 2014 sebesar Rp. 21,980,000 Rakor Evaluasi Pemilu Legislatif Tahun 2014 yang hanya mencapai 83.20% dari pagu yang tersedia dalam DPPA TA. 2014 sebesar Rp. 239,875,000 Rakor Evaluasi Pemilu Presiden Tahun 2014 yang hanya mencapai 78.96% dari pagu yang tersedia dalam DPPA TA. 2014 sebesar Rp. 193,884,000 Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi Penataan Daerah yang hanya mencapai 88.22% dari pagu yang tersedia dalam DPPA TA. 2014 sebesar Rp. 87,615,000 Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi Evaluasi Penyelenggaraan DOB yang hanya mencapai 80.03% dari pagu yang tersedia dalam DPPA TA. 2014 sebesar Rp. 56,984,000 Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi Rapat Kerja Pemerintahan Daerah yang hanya mencapai 71.16% dari pagu yang tersedia dalam DPPA TA. 2014 sebesar Rp. 184,871,000 Koordinasi dan Penyusunan Konsep Sambutan Sambutan Hari Jadi Kota di Provinsi Banten yang hanya mencapai 63.39% dari pagu yang tersedia dalam DPPA TA. 2014 sebesar Rp. 27,194,000 Koordinasi dan Penyusunan Konsep Sambutan Hari Jadi Kabupaten di Provinsi Banten yang hanya mencapai 58.26% dari pagu yang tersedia dalam DPPA TA. 2014 sebesar Rp. 27,424,000 Koordinasi dan Fasilitasi Pensiun Pejabat Negara yang hanya mencapai 74.59% dari pagu yang tersedia dalam DPPA TA. 2014 sebesar Rp. 30,791,000 Koordinasi dan Fasilitasi Cuti Kampanye Pejabat Negara yang hanya mencapai 76.61% dari pagu yang tersedia dalam DPPA TA. 2014 sebesar Rp. 25,741,000 Koordinasi dan Fasilitasi Pengesahan Pimpinan DPRD Provinsi yang hanya mencapai 63.81% dari pagu yang tersedia dalam DPPA TA. 2014 sebesar Rp. 13,336,000 Koordinasi dan Fasilitasi Pengesahan Keanggotaan DPRD Kota di Provinsi Banten yang hanya mencapai 85.38% dari pagu yang tersedia dalam DPPA TA. 2014 sebesar Rp. 20,766,000 Koordinasi dan Fasilitasi Pengesahan Keanggotaan DPRD Kabupaten di Provinsi Banten yang hanya mencapai 80.40% dari pagu yang tersedia dalam DPPA TA. 2014 sebesar Rp. 21,416,000


133


2014

-

Koordinasi dan Fasilitasi Pengesahan Pimpinan DPRD Kota di Provinsi Banten yang hanya mencapai 80.79% dari pagu yang tersedia dalam DPPA TA. 2014 sebesar Rp. 18,666,000 - Koordinasi dan Fasilitasi Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten di Provinsi Banten yang hanya mencapai 80.52% dari pagu yang tersedia dalam DPPA TA. 2014 sebesar Rp. 18,666,000 - Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi Tata Tertib DPRD Kota di Provinsi Banten yang hanya mencapai 66.83% dari pagu yang tersedia dalam DPPA TA. 2014 sebesar Rp. 60,160,000 - Rapat Koordinasi Pemilukada Kabupaten Serang dan Kota Cilegon Tahun 2015 yang hanya mencapai 94.72% dari pagu yang tersedia dalam DPPA TA. 2014 sebesar Rp. 115,874,600 - Fasilitasi dan Koordinasi Tahapan Penetapan Lokasi bagi Kepentingan Umum yang hanya mencapai 57.16% dari pagu yang tersedia dalam DPPA TA. 2014 sebesar Rp. 67,789,500 - Rapat Koordinasi Bidang Pertanahan yang hanya mencapai 91.63% dari pagu yang tersedia dalam DPPA TA. 2014 sebesar Rp. 326,281,000 - Rapat Evaluasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang hanya mencapai 93.29% dari pagu yang tersedia dalam DPPA TA. 2014 sebesar Rp. 281,987,000 - Penyusunan Rapergub tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Provinsi Banten yang hanya mencapai 94.10% dari pagu yang tersedia dalam DPPA TA. 2014 sebesar Rp. 237,606,000 - Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Daerah yang hanya mencapai 74.74% dari pagu yang tersedia dalam DPPA TA. 2014 sebesar Rp. 37,220,000 - Fasilitasi PPID Pembantu SKPD yang hanya mencapai 92.45% dari pagu yang tersedia dalam DPPA TA. 2014 sebesar Rp. 23,130,000 - Pengelola Website SKPD yang hanya mencapai 81.81% dari pagu yang tersedia dalam DPPA TA. 2014 sebesar Rp. 50,457,000 2) Indikator Kinerja Output 1. Kinerja Fasilitasi Penyusunan RKA/DPA/DPPA SKPD dengan target 4 dokumen, hanya terealisasi 3 dokumen 2. Fasilitasi Penerimaan Kunjungan/Tamu Daerah dengan target 4 kegiatan, hanya terealisasi 3 kunjungan tamu daerah 3. Sosialisasi Pelaksanaan Wewenang BPD Kabupaten Serang dengan target 100 orang, pelaksanaannya tidak dilanjutkan 4. Koordinasi dan Fasilitasi Pengesahan Pimpinan DPRD Provinsi dengan target 4 dokumen hanya terealisasi 1 kegiatan 5. Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi Tata Tertib DPRD Kota di Provinsi Banten dengan target 4 dokumen hanya terealisasi 2 kegiatan 6. Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi Tata Tertib DPRD Kabupaten di Provinsi Banten dengan target 4 dokumen hanya terealisasi 2 dokumen 7. Fasilitasi PPID Pembantu SKPD dengan target 4 dokumen terealisasi 2 dokumen


134


2014

8. Pengelola Website SKPD dengan target 12 dokumen hanya terealisasi 10 dokumen 3) Indikator Kinerja Outcomes Outcomes Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Banten yang telah ditetapkan sebagaimana RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten tahun 2012-2017 adalah Rasio Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Banten, namun dalam DPA/DPPA TA. 2014 berupa Rasio fasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan umum sebesar 100% tahun 2014. 4) Indikator Kinerja Capaian Program Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Banten sebagaimana RPJMD Provinsi Banten Tahun 20122017 dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten tahun 2012-2017 diarahkan untuk mencapai indikator kinerja Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, namun dalam DPA/DPPA TA. 2014 kegiatan dimaksud diarahkan mencapai indikator kinerja Program Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah Dan Pemerintahan Umum. Hal ini menyebabkan Capaian Kinerja Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan tidak tercapai. Urusan Wajib Statistik 1) Indikator Kinerja Input 1. Terdapat tolok ukur/rencana output yang realisasi anggarannya dibawah pencapaian 50%, yaitu : - Penyusunan Buku Profil SKPD yang hanya mencapai 45.73% dari pagu yang tersedia dalam DPPA TA. 2014 sebesar Rp. 64,193,000 2. Terdapat tolok ukur/rencana output yang realisasi anggarannya hanya berkisar pada capaian 50.01% s.d. 95%, yaitu : - Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Daerah yang hanya mencapai 74.74% dari pagu yang tersedia dalam DPPA TA. 2014 sebesar Rp. 37,220,000 - Fasilitasi PPID Pembantu SKPD yang hanya mencapai 92.45% dari pagu yang tersedia dalam DPPA TA. 2014 sebesar Rp. 23,130,000 - Pengelola Website SKPD yang hanya mencapai 81.81% dari pagu yang tersedia dalam DPPA TA. 2014 sebesar Rp. 50,457,000 Secara umum, rendahnya capaian kinerja input disebabkan oleh : 1. terdapatnya anggaran sisa kontrak; 2. anggaran yang tidak direalisasikan; 3. target kinerja output yang tidak dilaksanakan; 4. pengembalian anggaran ke kas daerah; 5. beberapa output sifat pekerjaannya adalah berdasarkan menghadiri undangan dan menerima permohonan; serta 6. Faktor lainnya yang utama adalah : 1) Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2014 Tentang Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Negara Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten

135


2014

tanggal 4 November 2014 yang berkenaan dengan penghematan terhadap anggaran belanja barang dan belanja pegawai yang meliputi : (1) membatasi perjalanan dinas, (2) membatasi kegiatan rapat di luar kantor dengan memaksimalkan penggunaan ruang kantor, (3) membatasi pengadaan barang/jasa baru sesuai dengan kebutuhan, dan (4) mendayagunakan fasilitas kantor atau memanfaatkan fasilitas instansi lainnya 2) Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2014 Tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat Di Luar Kantor tanggal 17 November 2014 yang berkenaan dengan penghematan terhadap anggaran belanja barang dan belanja pegawai yang meliputi : (1) menyelenggarakan seluruh kegiatan instansi pemerintah di lingkungan masing-masing atau di lingkungan instansi pemerintah lainnya, kecuali melibatkan jumlah peserta kegiatan yang kapasitasnya tidak mungkin ditampung untuk dilaksanakan di lingkungan instansi masing-masing atau instansi pemerintah lainnya, (2) menghentikan rencana kegiatan konsinyering/Focus Group Discussion (FGD), dan rapat-rapat teknis lainnya di luar kantor, seperti: di hotel/villa/cottage/resort, selama tersedia fasilitas ruang pertemuan di lingkungan instansi pemerintah masing-masing atau instansi pemerintah di wilayahnya yang memadai, (3) Penyelenggaraan seluruh kegiatan instansi pemerintah dengan menggunakan fasilitas di luar kantor, agar berakhir pada tanggal 30 November 2014 D. ASPEK PENUNJANG Dalam melaksanakan program kegiatan perlu didukung dengan ketersediaan SDM yang cukup serta ditunjang ketersediaan sarana-prasarana kerja yang memadai, sehingga akan berdampak terhadap capaian kinerja yang diinginkan. Pada tahun 2014, SDM dan Sarana Prasana Aparatur pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten sebagai berikut : 1. SDM Aparatur Pada tahun 2014, jumlah pegawai Pegawai Negeri Sipil pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten sebanyak 46 orang dengan komposisi tergambarkan sebagai berikut : Tabel 3.41 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan N0. 1 2 3 4

JABATAN Kepala Biro Kepala Bagian Kepala Sub Bagian Fungsional Umum

I -

GOLONGAN II III 11 3 26

IV 1 4 1 -

JUMLAH


1 4 12 29 136


N0.

JABATAN

GOLONGAN II III 3 37 6.52 80.43

I -

JUMLAH % terhadap Jumlah Pegawai

2014

JUMLAH

IV 6 13.04

46

Sumber : Subbag TU Biro Pemerintahan, 2014

Komposisi Personil berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan Lingkup Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut : Tabel 3.42 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan N0 1 2 3 4

JABATAN

Kepala Biro Kepala Bagian Kepala Sub Bagian Fungsional Umum

S3 -

KUALIFIKASI PENDIDIKAN S2 S1 D3 D2 SLTA 1 -

JUMLAH 1

-

3

1

-

-

-

4

-

7

5

-

-

-

12

-

2

22

3

-

2

29

3 6,38

-

2 4,26

46

TOTAL 1 13 28 % terhadap Jumlah Pegawai 2,13 27,66 59,57 Sumber : Subbag TU Biro Pemerintahan, 2014

Jenis pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Teknis yang telah diikuti pegawai Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten sampai dengan tahun 2014 sebagaimana Tabel berikut : Tabel 3.43 Jenis Pendidikan dan Latihan Teknis Yang Diikuti s/d Tahun 2014 NO

JENIS DIKLAT

JUMLAH

1 2

Diklat Ahli Pengadaan Nasional Diklat Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Diklat Manajemen Keprotokolan Diklat Untuk Pelatih Tingkat Dasar Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Diklat Kursus Keuangan Daerah Khusus Penatausahaan/Akuntansi Keuangan Daerah Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Diklat Manajemen Proyek Diklat Manajemen Kesekretariatan DPRD se-Provinsi Banten Diklat Manajemen Pekerjaan Sosial di Lingkungan Pemkab Serang Diklat Analisis Jabatan Lanjutan

1 1

3 4 5 6 7 8 9 10


1 1 1 3 2 1 1 1 137


2014

NO

JENIS DIKLAT

JUMLAH

11 12

Diklat Diklat Struktural Administrasi Umum Diklat Manajemen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Diklat PPTK Diklat Fungsional Bendaharawan Daerah Diklat Program Pengembangan Profesionalitas Kehumasan Diklat Teknis Bahasa Inggris Diklat Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan Daerah Diklat Teknis Pengelolaan Barang Daerah Diklat Petugas Pengawas Barang dan Jasa Diklat Penyusunan APBD Angkatan II Diklat Teknis Bendaharawan Daerah Diklat Teknis Perpajakan Diklat Teknis Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja SKPD Diklat Peningkatan Mutu Pengelolan Sistem Informasi dan Telematika Diklat Internet, Intranet dan Peningkatan Mutu Sitel Diklat SAR IPDN Diklat Keprotokolan Diklat Ketahanan Penanganan Pasca Panen Hasil Perikanan Diklat Manajemen Aset Daerah Diklat Teknis Peningkatan Kemampuan Kinerja Staf Dikat Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah Diklat Pelayanan Terpadu se-Provinsi Banten Diklat Tata Naskah Dinas Diklat Teknis Sistem Informasi Terapan di Lingkungan Pemerintah Diklat Teknis Penyusunan Dokumen Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang dna Jasa Diklat Registrasi Nasional Cagar Budaya

1 2

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1 1 1 1 1 2 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

Sumber : Subbag TU Biro Pemerintahan, 2014

2. Sarana dan Prasarana Aparatur Pada tahun 2014, ketersediaan sarana dan prasarana aparatur pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten sebagaimana Tabel 3.44 terlampir.


138


2014

E. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH Berdasarkan masalah-masalah yang dapat diidentifikasikan dari hasil pengukuran kinerja, upaya yang akan dilakukan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten dalam memperbaiki berbagai kendala/masalah, yaitu : 1) Penetapan Kinerja mengacu kepada rencana target capaian sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis 2) Personil pelaksanan kegiatan dari mulai Kordinator PPTK, Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) serta Tenaga Pendukung Teknis maupun Administrasi harus :  Memahami mekanisme penyusunan anggaran  Memahami pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam DPA maupun DPPA  Melaksanakan kegiatan dengan mengacu kepada TOR/Kerangka Acuan Kegiatan, ROK/Rencana Operasional Kegiatan, Penjadwalan  Memahami dan melaksanakan ketentuan pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku  Meningkatkan sinergitas dengan Stakeholder yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan


139


2014

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten tahun anggaran 2014 sebagai bentuk akuntabilitas kinerja yang dicapai oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selama satu tahun anggaran. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban menyajikan informasi capaian indikator kinerja input, output, outcome dan capaian program tahunan pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2014. Dalam rangka perbaikan kinerja pada tahun mendatang, Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten difokuskan kepada upaya pencapaian kinerja berdasarkan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Banten tahun 2012-2017.

Serang, 19 Januari 2015 KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN

Dra. Hj. SITTI MA’ANI NINA, M.Si. NIP. 19681012 198803 2 003


140

Bahan LAKIP Akhir Tahun Anggaran 2014 BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents