BAGIAN B PELAKSANAAN LAPANGAN PEDOMAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN

BAGIAN B PELAKSANAAN LAPANGAN

PEDOMAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN

i

i


BAB IV KEGIATAN DI TINGKAT MASYARAKAT

Substansi dasar proses pemberdayaan masyarakat dititikberatkan pada memulihkan dan melembagakan kembali kapital sosial yang dimiliki masyarakat, yakni dengan mendorong masyarakat agar mampu meningkatkan kepedulian dan kesatuan serta solidaritas sosial untuk bahu-membahu dan bersatu-padu menanggulangi masalah kemiskinan di wilayahnya secara mandiri dan berkelanjutan, dengan bertumpu pada nilai universal kemanusiaan, kemasyarakatan dan pembangunan berkelanjutan.

4.1. Makna Siklus Kegiatan di Masyarakat

Oleh karena itu, siklus pelaksanaan program PNPM Mandiri Perkotaan adalah siklus kegiatan yang dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat di desa/kelurahan setempat. Peran pendampingan pihak luar (Fasilitator, Korkot, Pemda, dll), hanyalah sebagai pendamping pembelajaran agar inisiatif, prakarsa, komitmen, kepedulian, motivasi, keputusan dan ikhtiar dari masyarakat berbasis pada nilai-nilai luhur dan kebutuhan masyarakat. Pada tahapan awal pelaksanaan program di lokasi baru, para pendamping (Fasilitator, Konsultan dll), berkewajiban melakukan proses pembelajaran masyarakat agar mereka mampu melakukan tahapan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayahnya atas dasar kesadaran kritis terhadap substansi mengapa dan untuk apa suatu kegiatan itu harus dilakukan. Pada tahapan berikutnya, siklus pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sepenuhnya dan dilembagakan oleh masyarakat sendiri secara berkala dengan difasilitasi pendamping yang dititik beratkan pada menjaga koridor-koridor kesesuaian dengan nilai luhur, transparansi dan akuntabilitas. Beberapa prinsip dasar yang harus dianut dalam melaksanakan siklus di tingkat kelurahan, sebagai berikut : Siklus ini adalah siklusnya masyarakat, jadi harus tetap berjalan saat lembaga kepemimpinan masyarakat telah terbentuk sesuai dengan aturan yang telah ditentukan di Pedoman Pelaksanaan PNPM-MP dengan nama generik LKM. Tiap Siklus berlaku untuk masa kerja satu tahun kalender dari Januari s/d Desember. Tiap Desember tahun berjalan LKM harus sudah melakukan RWT (Rembug Warga Tahunan) sebagai rapat pertangungjawaban tahunan kepemimpinan LKM dan pengesahan Renta (Rencana Tahunan) tahun berikutnya. Pada bulan Januari tahun berikutnya maka Renta yang telah disahkan dalam RWT diajukan dalam Musrenbang Kelurahan untuk diintegrasikan atau diadopsi dalam RPJMDes. Masa bakti anggota LKM ditetapkan maksimal 3 tahun. PJM Pronangkis ditetapkan untuk masa 3 tahun.


4.2. Prinsip Dasar Siklus Kegiatan di Masyarakat

27 i

Berdasarkan prinsip tersebut di atas maka siklus pelaksanaan PNPM di kelurahan dapat dibedakan menjadi 3 Siklus tahunan berdasarkan urutan PNPM-MP masuk ke kelurahan tersebut, yaitu: Siklus 1 : dimana tahun pertama PNPM mulai diperkenalkan di suatu kelurahan Siklus 2 : dimana tahun kedua PNPM bekerja di kelurahan yang sama Siklus 3 : dimana tahun ketiga PNPM bekerja di kelurahan yang sama Pada tahun ke 4 akan dilakukan Siklus 1 seperti pada tahun pertama karena pada tahun ke 3 masa bakti anggota LKM telah berakhir dan PJM Pronangkis juga telah berakhir. 4.3. Garis Besar Siklus PNPM Mandiri Perkotaan

Siklus PNPM-MP disusun untuk 3 tahun kalender yang berulang lagi pada tahun ke empat dengan siklus 1 4.3.1 Siklus 1 (Januari s/d Desember Tahun Pertama)

Inti kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di masyarakat kelurahan/desa adalah proses menumbuhkembangkan kemandirian dan keberlanjutan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dari, oleh dan untuk masyarakat, melalui proses pembelajaran dan pelembagaan nilai-nilai universal kemanusiaan (value based development), prinsipprinsip universal kemasyarakatan, serta prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Tahapan pelaksanaan kegiatan ini mencakup serangkaian kegiatan yang berorientasi pada siklus Rembug Kesiapan Masyarakat dan Kerelawanan (RKM), Refleksi Kemiskinan (RK), Pemetaan Swadaya (PS) berorientasi IPM-MDGs, Pembentukan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), Perencanaan Partisipatif menyusun Program Jangka Menengah Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis) berorientasi kinerja peningkatan IPM-MDGs dan Rencana Tahunannya (Renta), serta pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan oleh Masyarakat melalui KSM (kelompok swadaya masyarakat) dengan stimulan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Gambaran umum mengenai tahapan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di tingkat masyarakat pada tahun pertama atau Siklus 1 dapat dilihat pada siklus kegiatan berikut:

28 i


Diagram Siklus 1 ( Januari s/d Desember - Tahun Pertama)

Secara matriks, Langkah-langkah Siklus 1 (Untuk Tahun Pertama) adalah seperti tersebut dibawah ini;


29 i

4.3.2 Siklus 2 (Januari s/d Desember Tahun Kedua)

Siklus 2 ini diawali dengan serangkaian kegiatan meninjau-ulang kinerja kelembagaan LKM, capaian Rencana Tahunan, dan kinerja keuangan LKM, yang kemudian disampaikan dalam Rembug Warga Tahunan (RWT). Adapun peninjauan ulang tersebut minimum meliputi hal-hal sebagai berikut: 1) Penilaian terhadap kinerja kelembagaan LKM Mengingat anggota LKM memiliki masa bakti 3 tahun maka pada tahun kedua ini yang dinilai adalah kinerja LKM yang mencakup : Penilaian kinerja BKM sesuai digariskan dalam AD/ART BKM, termasuk keaktifan anggota, agenda pertemuan rutin, kelengkapan struktur organisasi LKM, dan keterlibatan relawan; Penerapan transparansi, akuntabilitas dan demokrasi Penilaian capaian target indikator kinerja pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan sesuai digariskan dalam pedoman 2) Penilaian terhadap capaian Ren-Ta Apakah semua usulan yang di Ren-Ta sdh dilaksanakan semua. Bila belum mengapa dan berapa yang masih harus diluncurkan di tahun berikutnya. Mutu produk yang dihasilkan (fisik maupun non fisik), manfaat terhadap KK miskin, partisipasi dan realisasi kontribusi masyarakat. Status penyelesaian pertanggungjawaban KSM/panitia dalam melaksanakan kegiatan infrastruktur, sosial, dan ekonomi. Disusun Ren-Ta tahun berikutnya dengan memperhatikan capaian tahun berjalan. Kegiatan infrastruktur yang diprioritaskan dalam Ren-Ta adalah kegiatan yang secara langsung memberikan dampak/manfaat secara kolektif bagi masyarakat dan diutamakan kegiatan yang bersifat lintas wilayah (lintas RT atau RW, dst), yang memberikan lingkup kemanfaatan lebih luas bagi masyarakat kelurahan 3) Penilaian kinerja keuangan LKM Penilaian kinerja keuangan Sekretariat BKM, sesuai indikator kinerja yang digariskan dalam SOP pengukuran kinerja pembukuan BKM Penilaian kinerja UPK (Unit Pengelola Keuangan) sebagai pengelola dana bergulir sesuai dengan indikator kinerja yang digariskan dalam SOP pengukuran kinerja pembukuan UPK Besarnya dana yang dapat digalang LKM dari berbagai sumber Penilaian kesesuaian pemanfaatan dana dengan prosedur yang sudah ditentukan, serta kesesuaian dengan Ren-Ta atau arah PJM

30 i


Penerapan transparansi, akuntabilitas dan demokrasi dalam pengelolaan dana Pelaksanaan audit keuangan LKM Setelah peninjauan ulang ketiga hal tersebut maka dapat dibuat rencana kerja untuk perbaikan sehingga diperoleh : 1) Rencana perbaikan kinerja LKM dan bila diperlukan melakukan penggantian terhadap anggota yang non aktif dengan menggunakan daftar warga terpilih sebagai anggota LKM pada waktu pemilihan anggota LKM pada 2 tahun yang lalu. 2) Ren-Ta tahun berikutnya dengan memperhitungkan capaian Ren-Ta tahun berjalan untuk nantinya diajukan dalam Musrenbang tingkat Kelurahan dilanjutkan ke Musrenbang Kecamatan 3) Laporan keuangan yang telah disetujui oleh Askot MK Ketiga hal tersebut diatas harus menjadi bagian utama dalam dokumen pertanggungjawaban atau LPJ LKM yang dimusyawarahkan dalam Rembug Warga Tahunan di bulan Desember tiap tahun. Setelah melakukan ini maka LKM berhak mendapat tambahan BLM.

Diagram Siklus 2 (Januari s/d Desember - Tahun Kedua)


31 i

4.3.3. Siklus 3 (Januari s/d Desember - Tahun Ketiga)

Pada dasarnya Siklus 3 adalah sama dengan Siklus 2 karena LKM juga masih pada kurun masa bakti dan PJM juga masih berlaku meski tidak menutup kemungkinan untuk revisi.

Diagram Siklus 3 (Januari s/d Desember - Tahun Ketiga)

4.3.4. Siklus 4 (Januari s/d Desember - Tahun Keempat)

LKM sudah selesai masa baktinya pada Siklus 3, PJM juga sudah selesai pada Siklus 3, maka pada Siklus 4 dimulai dengan putaran awal Siklus 1.

Diagram Siklus 4 (Januari s/d Desember - Tahun Keempat)

Setiap Kecamatan sasaran PNPM MP hanya akan menerima Stimulan BLM maksimal 3 (tiga) kali. Setelah itu, masyarakat diharapkan dapat mengakses berbagai chanelling program.

32 i


4.3.5. Skenario Pelaksanaan Kategori: - Lokasi Baru Lokasi yang melaksanakan Siklus Tahun ke 1 (satu) - Lokasi Lama Lokasi yang melaksanakan Siklus Tahun ke 2 (dua) atau seterusnya dengan tuntas - Lokasi Lanjutan Lokasi yang belum melaksanakan Siklus 1 (satu) Tahun secara tuntas

Agenda Review Partisipatif : 1. Review Renta Tahun I & Penyusunan Renta II 2. Review Kinerja BKM sesuai AD/ART 3. Review Keuangan BKM Melalui Audit

Keterangan: - RWT = Rembug Warga Tahunan - PS - M.Kel = Musrenbang Kelurahan - LKM - M.Kec = Musrenbang Kecamatan - Sos - M.Kab = Musrenbang Kabupaten - PJM - RKM = Rembug Kesiapan Masyarakat - BLM - RK = Refleksi Kemiskinan

= = = = =

Pemetaan Swadaya Lembaga Keswadayaan Masyarakat Sosialisasi Perencanaan Jangka Menengah Bantuan Langsung Masyarakat

Jadwal-jadwal sebagaimana skenario pelaksanaan PNPM MP diatas adalah “jadwal batas akhir” pelaksanaan suatu kegiatan . Perubahan skenario akan ditetapkan oleh PMU PNPM MP.

33


33 i

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Inti kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di masyarakat kelurahan/desa adalah proses menumbuhkembangkan kemandirian dan keberlanjutan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dari, oleh dan untuk masyarakat, melalui proses pembelajaran dan pelembagaan nilai-nilai universal kemanusiaan (value based development), prinsip-prinsip universal kemasyarakatan (good governance), serta prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Uraian rincian tahapan kegiatan dari setiap siklus pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan dapat dilihat pada lampiran 3. 4.4 Pengorganisasian Masyarakat dan Pembentukan LKM

4.4.1. Pengertian

Pengorganisasian masyarakat dalam tautan PNPM-MP adalah upaya terstruktur untuk menyadarkan masyarakat akan kondisi yang dihadapinya, baik persoalan yang dihadapi, potensi dan peluang yang dimiliki. Oleh sebab itu proses pengorganisasian masyarakat sebenarnya sudah dimulai pada saat RK (Refleksi Kemiskinan) dimana warga berkumpul, mengenali, dan merumuskan ciri kemiskinan. Mengapa terjadi kemiskinan di kelurahan mereka, kesadaran bahwa kemiskinan bukan hanya persoalan kaum miskin, sehingga terbangun pemahaman bahwa kemiskinan adalah urusan bersama dan musuh bersama. Situasi ini membangun semangat untuk bekerja. Jadi, pengorganisasian masyarakat dalam PNPM-MP ini tidak diartikan sebagai membentuk wadah organisasi, tetapi lebih merupakan kesepakatan bersama untuk bersatu sebagai sesama masyarakat warga di suatu kelurahan untuk bersama-sama menangulangi kemiskinan sebagai sebuah gerakan moral. Untuk memimpin gerakan penanggulangan kemiskinan inilah diperlukan pimpinan yang dapat diterima oleh semua pihak yang tidak parsial, tidak mewakili golongan/kelompok tertentu dan juga tidak mewakili wilayah tertentu jadi bersifat impartial. Pimpinan ini juga harus dijaga untuk tidak jatuh dalam nafsu berkuasa yang bersifat otoriter tetapi tetap menjamin proses demokrasi dalam proses pengambilan keputusan disemua tataran. 4.4.2. Ketentuan Umum LKM

Berangkat dari pemikiran tersebut diatas maka konsep lembaga kepemimpinan yang dipilih adalah berbentuk dewan sehingga tidak ada kekuasaan individu. Lembaga kepemimpinan inilah yang kemudian diharapkan mampu memimpin masyarakat dalam gerakan penangulangan kemiskinan secara terorganisasi. Kebutuhan adanya lembaga pimpinan seperti LKM tidak berarti secara otomatis harus membentuk lembaga baru, tetapi dapat juga dengan memampukan atau memfungsikan lembaga masyarakat yang telah ada, sejauh lembaga-lembaga tersebut dapat memenuhi kriteria sbb:

34 i


a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.

Bukan lembaga yang dibentuk secara otomatis karena perundangundangan atau peraturan pemerintah (baik pusat maupun daerah) sebagai alat kelengkapan lembaga pemerintah, tetapi lembaga yang prakarsa pembentukan maupun pengelolaannya ditentukan oleh masyarakat. Kekuasaan/kewenangan dan legitimasinya bersumber dari warga masyarakat setempat Berkedudukan sebagai lembaga kepimpinan kolektif dan oleh karenanya juga berperan sebagai representasi warga yang berhimpun dalam suatu himpunan masyarakat warga setempat yang bersifat organisasi anggota atau bertumpu pada anggota, artinya keputusan tertinggi ada di tangan anggota Melakukan proses pengambilan keputusan secara kolektif, demokratis dan partisipatif. Diterima, berfungsi dan berakar di seluruh lapisan masyarakat setempat (inklusif dan imparsial). Mekanisme pemilihan anggota LKM melalui proses pemilihan secara langsung oleh warga masyarakat, tertulis, rahasia, tanpa pencalonan, dan tanpa kampanye maupun rekayasa dari siapapun. Kriteria keanggotaan LKM pada dasarnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai kemanusiaan, antara lain; dapat dipercaya masyarakat, jujur, adil, dan ikhlas. Faktor pendidikan, status, pengalaman, keterampilan, jabatan dan kriteria-kriteria lain yang tidak langsung terkait dengan nilai-nilai kepribadian manusia merupakan nilai tambahan saja. Dibentuk secara partisipatif, demokratis, dan inklusif. Bekerja secara kolektif, transparan, partisipatif, demokratis dan akuntabel. Mampu mempertahankan sifat independen dan otonom terhadap institusi pemerintah, politik, militer, agama, usaha dan keluarga.


35 i

Pemilihan Anggota LKM

4.5 Perencanaan Partisipatif dan Penyusunan PJM

Perencanaan partisipatif dalam PNPM-MP ini diartikan sebagai alternatif ketiga dari perencanaan dari atas (top down) dan perencanaan dari bawah (bottom up). Secara tegas perencanaan partisipatif dalam PNPM-MP adalah perpaduan antara perencanaan dari atas yang pada dasarnya merupakan keputusan kaum elit dan perencanaan dari bawah yang lebih mewakili aspirasi masyarakat umum disemua tataran atau sering juga diartikan sebagai perpaduan antara perencanaan makro dan mikro. Di tataran masyarakat maka LKM akan merepresentasikan titik temu tersebut, sedangkan titik temu antara perencanaan masyarakat dgn pemerintah diharapkan terjadi di tingkat kecamatan dimana PJM Pronangkis yang merupakan aspirasi masyarakat bertemu dgn perencanaan makro dari SKPD. PJM Pronangkis adalah suatu hasil dari proses perencanaan partisipatif dengan perspektif waktu 3 tahun dari suatu program penangulangan kemiskinan di suatu kelurahan. PJM Pronangkis ini kemudian dijabarkan menjadi Ren-Ta (rencana tahunan) yang merupakan rencana investasi tahunaan dalam upaya penangulangan kemiskinan suatu kelurahan. Ren-Ta ini juga harus dilakukan secara partisipatif dan dievaluasi setiap tahun, sedangkan PJM Pronangkis dievaluasi setiap 3 tahun sekali. PJM dan Renta Pronangkis bersifat “Open Menu”, sehingga sesuai kebutuhan masyarakat (hasil pemetaan swadaya), dengan sumber dana berasal dari swadaya masyarakat, dukungan Pemda, bantuan Pemerintah Pusat, akses chanelling program, serta donator lainnya. BLM PNPM MP hanyalah salah satu stimulant untuk mendukung sebagian kecil kegiatan masyarakat dalam PJM dan Renta Pronangkis.

36 i


PJM Pronangkis harus disusun secara partisipatif oleh TIP (Tim Inti Perencana) yang dibentuk oleh LKM, terdiri dari unsur LKM, relawan, warga peduli dan secara interaktif dilakukan konsultasi kepada pemerintah setempat dan masyarakat luas (publik) melalui berbagai media. PJM dapat terdiri dari investasi pembangunan prasarana yang telah diidentifikasi dari awal survei yang pelaksanaannya dapat dilakukan langsung oleh LKM dengan membentuk panitia pembangunan; atau kegiatan pembangunan prasarana skala kecil yang dapat diusulkan oleh kelompok masyarakat dan termasuk dalam sektor prasarana yang memang diprioritaskan; kegiatan pinjaman bergulir yang nantinya menjadi landasan untuk dikembangkan menjadi kredit mikro; atau kegiatan sosial untuk membantu warga yang benarbenar tidak mampu, meskipun demikian kegiatan sosial ini harus sudah direncanakan keberlanjutannya. Tatacara penyusunan PJM ini akan diatur lebih lanjut dalam pedoman operasional teknik.

4.6 Pendampingan Pencairan Dana BLM

Penyediaan stimulan dana BLM ini, dimaksudkan agar masyarakat secara nyata dapat belajar melaksanakan dan mengelola apa yang sudah direncanakan. Pembelajaran dalam hal ini lebih dititikberatkan pada upaya memberi kesempatan masyarakat belajar menangani berbagai persoalan yang ada secara utuh dari pengembangan gagasan, identifikasi persoalan, perencanaan pemecahan persoalan sampai dengan pelaksanaan dengan tetap berorientasi ke tujuan jangka panjang dan menumbuhkan kesadaran kritis bahwa kebutuhan untuk penanggulangan kemiskinan tidak hanya kebutuhan modal dana semata, melainkan juga kebutuhan yang berkaitan dengan pengembangan modal sosial, lingkungan fisik (hidup) serta ekonomi. PNPM Mandiri Perkotaan menganut asas ”Open Menu”, tetapi masyarakat perlu menyadari bahwa tidak mungkin kebutuhan orang miskin hanya satu aspek semata dan mengabaikan aspek lainnya. Masyarakat dapat melengkapi sebagian besar kebutuhan dan kegiatan lainnya melalui swadaya masyarakat sendiri dan akses chanelling program keberbagai pihak terkait. Proses pembelajaran lainnya dalam pemanfaatan dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan adalah menumbuhkembangkan dan melembagakan modal sosial sehingga terwujud solidaritas sosial dan kesatuan sosial. Hal ini diatur dengan dengan cara bahwa dana BLM tidak dapat diakses oleh individu, melainkan melalui kelompok, baik panitia yang bersifat ad-hoc maupun KSM yang lebih bersifat permanen. Ketentuan pemanfaatan oleh kelompok ini berlaku pada seluruh jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, baik kegiatan prasarana lingkungan, dana pengembangan sosial maupun pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan peningkatan kapasitas institusi masyarakat. Pada akhirnya, masyarakat dalam pengelolaan dana BLM ini juga diharapkan mampu mengimplementasikan secara nyata nilai-nilai universal kemanusiaan seperti kejujuran, tanpa pamrih, kerelawanan, dsb, serta prinsip-prinsip universal kemasyarakatan dan pembangunan berkelanjutan. Ketiga nilai-nilai yang melandasi PEDOMAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN

37 i

pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di tiap tahapan kegiatan, diyakini akan mampu mendorong proses transformasi sosial masyarakat kelurahan sasaran ke arah yang lebih baik, lebih jujur, lebih berpihak pada masyarakat miskin, lebih transparan dan akuntabel, lebih adil, lebih partisipatif dan lebih memiliki peluang untuk konribusi nyata dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat miskin di wilayahnya, 4.7. Pengelolaan Keuangan Masyarakat

Dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) pada dasarnya adalah wakaf tunai yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan penangulangan kemiskinan yang telah direncanakan oleh masyarakat dibawah koordinasi LKM. LKM sebagai penerima dana BLM harus dapat menunjukkan bahwa kepercayaan yang diberikan kepadanya telah digunakan secara benar dan dipertanggungjawabkan secara terbuka dan benar juga. Untuk itu LKM harus dapat mengelola dana tersebut secara benar, transparan dan akuntabel. Pembukuan, merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan LKM. Dengan demikian semua transaksi keuangan harus dicatat dengan benar agar dapat disusun suatu Laporan Keuangan Bulanan (Untuk dana BOP bila diperlukan dapat dilakukan pencatatan khusus/terpisah dalam buku BOP). Dalam rangka mempersiapkan tertib administrasi LKM, khususnya dalam masalah administrasi keuangan, maka KMW memberikan pelatihan tentang penatabukuan kepada LKM dan Unit-Unit Pengelola. Pelatihan sejenis diberikan kepada PanitiaPanitia Pembangunan sebelum mereka melaksanakan kegiatan yang telah disetujui. Pada saat pelaksanaan PNPM-MP, maka KMW melalui Tim Fasilitator dan Relawan masyarakat akan membantu pihak LKM dalam memproses penatabukuan LKM, sehingga pada akhir tahun buku pihak LKM sudah siap dalam menerima audit yang akan dilakukan oleh akuntan independen. KMW melalui koordinator kota dan stafnya juga akan membantu Panitia-Panitia Pembangunan, KSM-KSM dan Para Pihak terkait dalam memproses penatabukuan sehingga siap diaudit. Tiap kelompok (KSM) wajib menatabukukan kegiatannya maupun keuangannya dengan cara yang cukup sederhana yang akan di siapkan oleh KMW. Penatabukuan ini akan dijadikan bahan pelaporan kepada anggota LKM pada pertemuan bulanan, sekaligus menjadi alat pantau secara dini terhadap kedisiplinan pengembalian pinjaman anggota. Disamping itu, laporan tersebut juga dapat dipakai sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada UPK/LKM yang telah memberikan pinjaman kepada KSM. Tim Fasilitator beserta Relawan masyarakat membantu proses penatabukuan ini dalam kapasitas sebagai pendamping. Dengan kata lain, fasilitator beserta Relawan masyarakat harus membantu KSM yang didampinginya agar pengurus KSM tersebut pada masa berikutnya mampu mengerjakannya secara mandiri.

38 i


4.8.1. Transparansi

Pada dasarnya transparansi ini merupakan kewajiban yang dipercaya, yang dalam hal ini adalah LKM untuk menunjukkan bahwa anggota LKM masih tetap seperti saat dipilih. Artinya tidak berubah masih tetap mempertahankan nilai-nilai yang menyebabkan mereka dipilih dan tidak menyimpangkan kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Oleh sebab itu LKM wajib menyebarluaskan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan, PJM dan Renta Pronangkis, perkembangan organisasi dan kegiatan LKM/UP-UP, laporan keuangan, KSM dengan anggota KSM yang memperoleh pinjaman beserta besarnya pinjaman dan perkembangan angsuran, serta informasiinformasi lain terkait dengan penangulangan kemiskinan di kelurahan tersebut, dengan cara: Penempelan melalui papan-papan informasi di tempat-tempat yang strategis, minimal di 5 lokasi, dengan ukuran dan bentuk yang mudah dilihat dan dibaca oleh semua warga. Jenis papan informasi yang diperlukan adalah papan informasi kegiatan program, yang berisi informasi LKM dan informasi KSM, informasi kegiatan pembangunan, kegiatan sosial, dengan muatan/isi yang bervariasi sesuai perkembangan dll; Pertemuan-pertemuan rutin dengan KSM, panitia dan masyarakat; Pertemuan-pertemuan rutin dengan perangkat kelurahan, lembaga kelurahan formal yang ada dan kelompok peduli setempat, demikian pula pertemuan rutin masyarakat dengan dinas dan kelompok peduli dalam kaitan dengan pelaksanaan PAKET. Penyebarluasan melalui surat kepada KSM-KSM dan masyarakat. Pembuatan dan penyebarluasan media warga, leaflet atau buletin, dll. Melakukan audit tahunan LKM dan hasilnya disebar luaskan ke masyarakat melalui rapat tahunan pertanggungjawaban LKM (lihat akuntabilitas). LKM, UP-UP serta pelaku PNPM-MP di tingkat kelurahan harus bersifat terbuka memberikan informasi dan data-data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemeriksaan oleh KMW, perangkat pemerintah, unsur masyarakat dan atau pemantau independen yang dapat dilakukan setiap saat serta audit independen yang dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. Laporan triwulanan kepada Forum Relawan.

4.8. Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas

4.8.2. Akuntabilitas

Selain wajib menerapkan prinsip transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan kegiatan serta keuangan, juga wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas. Penerapan prinsip akuntabilitas harus ditaati secara konsisten oleh semua pelaku PNPM-MP, tanpa terkecuali. Akuntabilitas ini pada dasarnya dapat diterapkan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan untuk melakukan audit, bertanya dan atau menggugat pertanggunganjawaban para pengambil keputusan, termasuk ditataran masyarakat. Oleh sebab itu unit pengambilan keputusan seperti LKM harus melaksanakan proses pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, misalnya Pedoman PNPM-MP, PEDOMAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN

39 i

Keppres, AD/ART, dan sebagainya. Untuk Tataran Masyarakat antara lain dapat dilakukan sebagai berikut : a) Konsultasi Publik Dalam hal LKM mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak (misalnya; Peta Kemiskinan, Pronangkis, Pencairan dana BLM, KSM penerima manfaat dll), maka keputusan yang ditetapkan oleh LKM harus dikonsultasikan ke masyarakat melalui penyebarluasan dan penempelan keputusan tersebut di tempat-tempat strategis. Maksimal dua minggu setelah pelaksanaan konsultasi publik, LKM mengadakan rapat evaluasi keputusan untuk ditetapkan sebagai keputusan yang mengikat atau disempurnakan terlebih dahulu sebelum ditetapkan, berdasarkan masukan masyarakat yang telah diterima. b) Rapat Koordinasi Triwulan LKM dengan Masyarakat Anggota-anggota LKM wajib mengadakan pertemuan koordinasi triwulanan atau sesuai ketentuan AD/ART dengan mengundang seluruh gugus tugas (UPUP), KSM, dan Forum Relawan (sebagai unsur masyarakat) untuk menyampaikan perkembangan kegiatan, membahas permasalahan serta merencanakan kegiatan triwulan berikutnya. c) Rapat Bulanan Anggota LKM Anggota LKM berkewajiban menyelenggarakan pertemuaan rutin anggota-angota LKM sekurang-kurangnya satu bulan sekali. Rapat bertujuan selain membahas berbagai masalah dan perkembangan yang ada, juga membahas rencana LKM untuk bulan berikutnya. Hasil rapat bulanan tersebut disampaikan LKM kepada KSM, masyarakat dan pemerintah kelurahan. d) Rembug Warga Tahunan LKM wajib menyelenggarakan Rapat Tahunan LKM yang dilaksanakan minimal satu tahun sekali. Rapat tahunan LKM tersebut disamping sebagai pertanggung jawaban kegiatan dan keuangan kepada masyarakat (termasuk penyampaian hasil audit) juga dapat sekaligus untuk melakukan penyegaran anggota LKM, apabila dibutuhkan dan sesuai dengan AD/ART LKM. Masyarakat, melalui utusan-utusan yang dipilih langsung dari setiap RT/RW, dapat menerima atau menolak pertanggungjawaban anggota LKM tersebut serta menetapkan untuk memperpanjang atau mengganti anggota LKM. RWT sekaligus mengesahkan hasil-hasil review partisipatif dan mengesahkan rencana program tahun berikutnya. RWT dihadiri setidaknya dihadiri oleh BKM, utusan-utusan warga, perangakat Kelurahan/Desa, tokoh-tokoh masyarakat dan perwakilan warga miskin setempat.

40 i


e) Rembug Para-Pihak Terkait di Tingkat Kelurahan LKM, pemerintah kelurahan dan kelompok peduli terkait perlu menyelenggarakan rembug para-pihak di tingkat kelurahan yang dilaksanakan untuk mengambil keputusan mengenai program perbaikan pelayanan publik (good governance). f) Komunitas Belajar Kelurahan LKM, melalui UPS, mengkoordinir relawan-relawan setempat, yang terdiri dari orang-orang peduli dan ikhlas, perangkat pemerintah kelurahan dan kelompok peduli setempat, dalam forum kajian reflektif yang disebut dengan Komunitas Belajar Kelurahan (KBK). Fungsi utama KBK adalah turut membantu masyarakat setempat dalam rangka menjaga dan melembagakan penerapan nilai-nilai serta prinsip-prinsip universal, sehingga kontrol sosial masyarakat tetap terbangun dan LKM serta UP-UP tetap berorientasi pada perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin maupun pembangunan kelurahan di wilayahnya. Pada akhirnya, keberadaan KBK juga sebagai embrio dan pondasi untuk mendorong keberlanjutan PNPMMP oleh masyarakat secara mandiri. g) Audit dan Pemeriksaan Dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas ini, maka LKM wajib melakukan audit tahunan termasuk semua unit-unitnya (UP-UP). Audit ini harus dilakukan oleh auditor indipenden dan hasilnya disebarluaskan kesemua pihak terkait sesuai ketentuan. Disamping itu, LKM dengan semua unitnya harus terbuka terhadap berbagai pemeriksaan, baik dari manajemen Program, pemerintah maupun masyarakat.


41 i

i


BAB V KEGIATAN DI TINGKAT KOTA/KABUPATEN DAN TINGKAT NASIONAL

Sesuai dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004, Pemerintah Pusat memberi ruang bagi terselenggaraanya Pemerintahan di Daerah secara lebih demokratis dengan kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab. Secara umum peran Pemerintah Daerah adalah sebagai fasilitator, regulator, dinamisator dan koordinator dengan penjabaran sebagai berikut : 1. Peran Pemda sebagai Fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah). 2. Peran Pemda sebagai Regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan). 3. Peran Pemda sebagai Dinamisator adalah menggerakan partisipasi multi pihak tatkala stagnasi terjadi dalam proses pembangunan (mendorong dan memelihari dinamika pembangunan daerah) dan 4. Peran Pemda sebagai Koordinator adalah mengintegrasikan program program berbasis penanggulangan kemiskinan (melalui mekanisme perencanaan partisipatif, seperti musrenbang kel/desa, musrenbang kecamatan dan musrenbang kab/kota).

5.1. Peran Utama Pemerintah Kota/ Kabupaten dalam PNPM-MP

Untuk mendorong Pemerintah Daerah dalam meningkatkan perannya, melalui PNPM-MP pemerintah pusat mencoba melakukan suatu strategi intervensi fasilitasi di tingkat Kabupaten/Kota. Tahapan persiapan ini pada dasarnya adalah menyiapkan para pelaku terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar lebih memahami PNPM Mandiri Perkotaan dan mendorong integrasi serta sinkronisasi kegiatan-kegiatan terkait di pusat maupun di daerah.

5.2. Tahapan Persiapan

Tahapan ini terdiri uraian kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan program, pengembangan kapasitas dan sosialisasi program. Rincian Kegiatan dalam tahapn persiapan PNPM-M Perkotaan di tingkat kota/ kabupaten dapat dilihat pada lampiran 3.


43 i

5.3. Tahapan Pelaksanaan di Kota/Kabupaten

Pelaksanaan Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di tingkat Kabupaten/Kota

Pelaksanaan pendampingan kegiatan di tingkat pemerintah daerah pada prinsipnya adalah wujud Pendampingan untuk mendorong terwujudnya transformasi kemandirian Pemda. Untuk itu, tahapan kegiatan di tingkat pemerintah daerah mencakup serangkaian kegiatan yang berorientasi pada siklus penguatan aparat pemda melalui pelatihan dasar dan lokakarya, komunitas belajar perkotaan (KBP), revitalisasi TKPKD, reorientasi penyusunan SPKD dan PJM Pronangkis Kota berbasis kinerja peningkatan IPM-MDGs, serta pelaksanaan PAKET, Channeling Program dan Replikasi, termasuk upaya dalam rangka integrasi program masyarakat dengan program pembangunan kota/kabupaten melalui proses perencanaan dan pemrograman yang ada. Melalui peran Pemerintah Daerah yang lebih aktif dan intensif sebagai pelaksana PNPM-Perkotaan, maka akan lebih mendorong proses pembelajaran bagi pemerintah daerah dalam hal memahami pendekatan, substansi konsep dan proses pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dengan pola PNPM Mandiri Perkotaan, sekaligus juga menjadi sarana bagi upaya membangun proses kemitraan sinergi upaya penanggulangan kemiskinan antara masyarakat serta pemerintah daerah sesuai dengan prinsip dan nilai PNPM Mandiri - Perkotaan. Pentingnya mendorong peran aktif pemerintah daerah dalam pelaksanaan PNPMM Perkotaan di wilayahnya merupakan faktor yang sangat penting dan mendasar bagi upaya membangun kemandirian dan keberlanjutan PNPMM Perkotaan yaitu dengan mengadopsinya menjadi metode dan pendekatan yang dikembangkan pemda dalam program penangulangan kemiskinan daerah

44 i


Gambaran umum mengenai tahapan kegiatan Siklus di tingkat kabupaten/kota dapat dilihat pada gambar 5.1 di bawah ini.

Gambar 5.1. Tahapan Kegiatan Siklus tingkat Kabupaten/Kota

Rincian Kegiatan dalam pelaksanaan siklus kegiatan PNPMM Perkotaan di tingkat kota/kabupaten dapat dilihat pada lampiran 3. 5.2.1. Membangun dan Memfungsikan TKPK-Daerah

Kunci utama dari upaya penanggulangan kemiskinan dan pembangunan tingkat kota/ kabupaten ialah terbangun serta melembaganya jaringan komunikasi, koordinasi dan kerjasama antara ketiga pilar pembangunan setempat, yakni pemerintah kota/ kabupaten, masyarakat dan kelompok peduli (LSM, Swasta, Perguruan Tinggi, Ulama, Pers, dll). Salah satu upaya strategis yang dapat mendorong pada terwujudnya forum di tingkat kota/kabupaten tersebut adalah dengan mendorong proses penguatan serta peningkatan kapasitas peran dan fungsi dari Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPK-D). Dalam hal ini, TKPK-D selain didorong untuk mampu mengapresiasi dan mengakomodasi aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam rangka terciptanya pola PEDOMAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN

45 i

pembangunan partisipatif di wilayahnya (participatory development), juga diharapkan mampu merumuskan dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan (SPK) dan Pronangkis kota di wilayahnya secara transparan, partisipatif, demokratis dan akuntabel sebagai landasan kebijakan maupun kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan di wilayah setempat. Kedudukan, peran dan fungsi TKPK-D seperti tersebut hanya dapat dicapai apabila TKPK-D benar-benar mengakar, terbuka, berpihak pada masyarakat miskin (Pro Poor) dan dikelola dengan menerapkan prinsip pengelolaan pelayanan publik yang baik (Good Governance). Tidak mungkin TKPK-D mampu mengakar dan diakui memiliki peran dan fungsi yang memadai apabila TKPK-D dimaksud tidak lebih hanya merupakan forum yang tidak inklusif, instan, formalitas, birokratis, administratis serta mekanistis. Oleh karena itu, perlu didorong agar proses pembentukan maupun proses kerja TKPK-D dapat benar-benar dilandasi nilai-nilai universal kemanusiaan serta prinsip-prinsip universal kemasyarakatan. 5.2.2. TKPK-D sebagai penggerak Komunitas Belajar Perkotaan (KBP)

Proses membangun, memperkuat, dan menumbuhkembangkan TKPK-D secara organik dengan dilandasi ‘kebutuhan serta kepentingan bersama’ semua pihak di wilayah masing-masing, dapat diwujudkan dengan memperkuat peran serta fungsi TKPK-D sebagai pusat pembelajaran (learning center) masalah-masalah kemiskinan dan penanggulangannya. Sehingga salah satu peran TKPK-D yang perlu didorong, selain merumuskan dokumen SPK-D dan Pronangkis Kota/kabupaten, adalah sebagai motor penggerak KBP. Melalui PNPM-P2KP, peran serta fungsi learning center TKPK-D secara konkret akan dilakukan dengan mendorong KBP untuk memantau dan terlibat secara langsung dengan proses-proses pembelajaran prinsip dan nilai di P2KP serta penumbuhan kesadaran kritis masyarakat yang berlangsung di tingkat kelurahan, Kajian lapang, refleksi kebijakan, kunjungan lapang, dialog dengan masyarakat, pemutaran VCD dll. Pelaksanaan strategi pendampingan untuk mengedepankan peran pemerintah daerah dan penguatan TKPK-D setempat akan difasilitasi KMW, khususnya Koordinator Kota, dan diharapkan dapat dilaksanakan secara paralel dengan kegiatan pengembangan masyarakat yang difasilitasi oleh Tim Fasilitator.

46 i


BAB VI PENGAMANAN

Desain PNPM Mandiri Perkotaan disusun sedemikian rupa untuk menjamin partisipasi dan keterlibatan berbagai kelompok masyarakat dalam pengambilan keputusan tingkat lokal termasuk dalam hal pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

6.1. Pengamanan Sosial (Perlakuan Terhadap Penduduk Asli)

Dalam pelaksanaan pendampingan masyarakat, tidak dapat dihindari bahwa fasilitator akan berhadapan langsung dengan penduduk asli setempat. Penduduk asli sebagai kelompok khusus patut diterapkan pendekatan yang berbeda dan didukung secara khusus. Tujuan dari perlakuan khusus bagi penduduk asli, adalah sebagai berikut : a. Menjamin bahwa penduduk asli memperoleh manfaat dari keberadaan program; dan b. Menghindarkan atau meminimalkan potensi pengaruh atau dampak PNPM Mandiri Perkotaan yang merugikan bagi penduduk asli. Uraian lengkap tentang pedoman perlakuan penduduk asli dapat dilihat pada lampiran 4. Sebagai program yang sangat terdesentralisasi, PNPM Mandiri Perkotaan berinvestasi pada sejumlah besar sub-proyek di area miskin di perkotaan. Melalui BLM, PNPM Mandiri Perkotaan berharap dapat menyediakan pembangunan infrastruktur (pagu untuk satu sub-proyek yang diusulkan KSM adalah Rp. 50 juta), kegiatan ekonomi produktif dan program sosial yang berkelanjutan. Tidak diperkenankan untuk membuat suatu kegiatan yang skalanya besar dan kegiatan yang dampaknya tidak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama masyarakat miskin. Umumnya dampak lingkungan terjadi dari manajemen pembangunan di lokasi miskin selama konstruksi berlangsung. Oleh sebab itu program ini oleh Bank Dunia diberi katagori B untuk klasifikasi lingkungan hidup.

6.2. Pengelolaan Lingkungan

Prosedur pengelolaan lingkungan yang resmi digunakan di Indonesia secara umum sama dengan prosedur yang diterapkan oleh Bank Dunia dalam pendekatan PNPM Mandiri Perkotaan. Oleh karena program ini relatif kecil, maka diharapkan tidak ada dampak yang signifikan. Namun demikian, dalam hal ini PNPM Mandiri Perkotaan akan melembagakan mekanisme pemeriksaan, meninjau serta menerapkan prosedur penandaan sesuai tingkat risiko yg mungkin terjadi untuk menjamin setiap masalah lingkungan yang terjadi dapat diatasi dan ditandai. Uraian lengkap tentang prosedur pengelolaan lingkungan dapat dilihat pada lampiran 5 buku ini. Sebagai sebuah program, PNPM Mandiri Perkotaan akan mendukung sejumlah bantuan skala kecil (sub-proyek), terutama di wilayah Perkotaan. Melalui komponen dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), PNPM Mandiri Perkotaan akan membiayai usulan kegiatan masyarakat yang ada dalam PJM Pronangkis kelurahan/ desa seperti sarana prasarana dasar lingkungan, program sosial maupun kegiatan PEDOMAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN

6.3. Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali

47 i

ekonomi produktif. Dari seluruh kegiatan yang akan diusulkan diperkirakan tidak ada kegiatan masyarakat (sub-proyek) yang mempunyai dampak penting dalam hal pembebasan lahan dan/atau pemukiman kembali. PNPM Mandiri Perkotaan merupakan sebuah program yang berbasis pada kebutuhan dan prakarsa masyarakat. Oleh karena itu jumlah penduduk yang terkena dampak dari kegiatan pemberdayaan masyarakat ini tidak dapat diidentifikasi sebelumnya. Identifikasi terhadap jumlah penduduk yang terkena dampak dari kegiatan masyarakat hanya dapat dijelaskan pada saat proposal kegiatan sudah diperiksa LKM untuk usulan penggunaan dana BLM. Melalui pendekatan perencanaan partisipatif dan pengambilan keputusan oleh masyarakat diharapkan dapat menjamin bahwa orang-orang yang terlibat dalam kegiatan masyarakat betul-betul terlibat dalam proses-proses pengambilan keputusan. Untuk setiap kegiatan masyarakat yang berpotensi melaksanakan pembebasan lahan, PNPM Mandiri Perkotaan memberikan kebijakan melalui prosedur dan pedoman mengenai penyepakatan kompensasi kepada orang-orang yang terkena dampak kegiatan. Hal ini untuk menjamin bahwa mereka diperlakukan secara adil dengan memberikan kompensasi yang wajar sesuai kesepakatan/harga pasar. Kerangka kebijakan untuk pembebasan lahan dan pemukiman kembali tersebut secara lengkap dapat dilihat pada lampiran 6 buku ini.

48 i


BAGIAN B PELAKSANAAN LAPANGAN PEDOMAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN

Recommend Documents