BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
OM SWASTYASTU
MEKANISME PENYALURAN DANA TRANSFER OLEH PUTU EDDY SURYA ARTHA, SSTP.,MAP
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
BIODATA NAMA
: PUTU EDDY S.STP.,MAP
SURYA
ARTHA,
NIP
: 19780910 199810 1 001
PANGKAT/GOL
: PENATA TINGKAT I (III/d)
JABATAN
: KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN
INSTANSI
: BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
PENDIDIKAN
: S2 ILMU MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
HP
: 0821 4412 3352
PENGERTIAN
Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa.
Transfer ke Daerah adalah bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiscal berupa Dana Perimbangan, DID, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain (Perbekel) dibantu perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyeimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
JENIS DANA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA DANA TRANSFER UMUM
1. 2.
DANA BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM
DANA TRANSFER KHUSUS
1. 2.
DAK NON FISIK DAK FISIK
DANA PERIMBANGAN
1
TRANSFER KE DAERAH
DID DANA OTONOMI KHUSUS DANA KEISTIMEWAAN
2
1. TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH 2. PELAYANAN DASAR PUBLIK 3. KESEJAHTERAAAN MASYARAKAT
1. ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS 2. TAMBAHAN DANA BAGI HASIL (SDA) 3. ALOKASI DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR
DAEDAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DANA DESA
PROSES PENYALURAN DANA DESA Dari RKUN ke RKUD (KPPN Daerah)
Dari RKUD ke RKD (Oleh Bupati)
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018 “Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa untuk kegiatan yang memiiki daya ungkit pertumbuhan ekonomi” TUJUAN untuk memastikan agar penggunaan dana desa memiliki dampak stimulus bagi ekonomi, penggunaan Dana Desa diarahkan untuk meningkatkan: 1
Pendapatan masyarakat desa, sehingga konsumsi Rumah Tangga dapat terjaga;
2
Pelayanan dasar berskala desa, terutama di sektor kesehatan, pendidkan, dan infrastruktur. Peningkatan konektivitas desa melalui pembangunan infrastruktur sangat penting untuk mendorong stabilitas harga dan distribusi yang merata. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DIARAHKAN UNTUK MENDANAI: BIDANG PEMBERDAYAAN BIDANG PEMBANGUNAN
Sarana Sarana Sarana Sarana
dan dan dan dan
Prasarana Prasarana Prasarana Prasarana
Dasar; Sosial Dasar; Ekonomi; dan Lingkungan
Pengembangan Kapasitas dan Ketahanan Masyarakat Desa Dukungan Pengelolaan Usaha Ekonomi Peningkatan Partisipasi Masyarakat; dan Dukungan Pengelolaan kegiatan Pelayanan Sosial Dasar.
Ditujukan untuk: memperbaiki infrastruktur dasar, meningkatkan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan infrastruktur & layanan antar desa.
Kebijakan Dana Desa : Dasar Hukum PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014 UU 6/2014 tentang Desa
PP 47/2015 tentang Perubahan atas PP 43/2014
PP 60/2014 tentang Dana Desa Bersumber dari APBN PP 22/2015 tentang Perubahan atas PP 60/2014 PP 8/2016 tentang Perubahan Kedua atas PP 60/2014
PERMENDAGRI: 1. Permendagri No. 111/2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa 2. Permendagri No. 112/2014 tentang Pemilihan Kepala Desa 3. Permendagri No. 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 4. Permendagri No. 114/2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa PERMENDES: 1. Permendes No.1/205 tentang Pedoman Kewenangan Lokal Berskala Desa 2. Permendes No.2/2015 tentang Musyawarah Desa 3. Permendes No.3/2015 tentang Pendampingan Desa 4. Permendes No.4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan,dan Pembubaran BUMDes 5. Permendes No.22/2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2017 PMK Nomor 257/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (ADD)*). PMK Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa PMK Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa
SANKSI DANA DESA PEMBERI SANKSI
JENIS PELANGGARAN Bupati tidak menyalurkan Dana Desa tepat waktu dan tepat jumlah sesuai yang telah ditentukan
MENTERI KEUANGAN
Bupati tidak menyampaikan persyaratan penyaluran setiap Tahap; Bupati tidak menyampaikan perubahan perkada mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa yang dalam perkada sebelumnya tidak sesuai ketentuan.
Bupati tidak dapat memenuhi persyaratan penyaluran Tahap II sampai dengan berakhirnya tahun anggaran Laporan penundaan penyaluran dari bupati; Laporan pemotongan penyaluran Dana Desa dari Bupati
BUPATI
Kepala Desa tidak menyampaikan Peraturan Desa mengenai APB Desa; Kepala Desa tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya; dan Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah. Terdapat Sisa Dana Desa > 30% selama 2 tahun berturutturut
Berdasarkan penjelasan dan hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan berupa SiLPA tidak wajar
JENIS SANKSI Penundaan DAU dan/atau DBH Kabupaten sebesar selisih kewajiban DD yg harus disalurkan ke Desa
Penundaan Penyaluran Dana Desa Kabupaten Sisa angggaran DD Tahap II menjadi SAL pada RKUN dan tidak disalurkan kembali
Pemotongan Dana Desa
Penundaan Penyaluran Dana Desa ke Desa Pemotongan Dana Desa ke Desa
SISA DANA DESA Sisa Dana Desa di RKUN
Apabila kabupaten blm menyampaikan dokumen sebagai persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I paling lambat bulan Juli dan tahap II sampai dengan berakhirnya tahun anggaran
Desember Sisa Dana Desa di RKUD
Sisa Dana Desa di RKD
Januari - Maret
• Sisa DD dianggarkan dalam APBD TA 2017
• Melaporkan Sisa DD ke Dirjen PK
• Jika APBD 2017 telah ditetapkan, dilakukan perubahan penjabaran APBD 2017, kemudian dimasukkan dalam APBD-P
• Menyalurkan ke RKD jika Desa telah menyampaikan persyaratan
Apabila Sisa Dana Desa di RKD kurang dari/sama dengan 30% Apabila Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30%
• Sisa Dana Desa tidak dapat disalurkan. • Dana Desa yang tidak disalurkan tsb menjadi sisa Dana Desa di RKUN. • Sisa Dana Desa tsb merupakan Sisa Anggaran Lebih (SAL) APBN
• Melaporkan penyaluran Sisa DD kepada Dirjen PK
April - Juli • Jika belum menyalurkan s.d. penyaluran tahap I, Transfer Tahap I dikurangi sebesar Sisa DD 2016 yang belum disalurkan • Menyalurkan kembali DD yang diperhitungkan berdasarkan permintaan bupati/walikota
Dana Desa tahap I TA berikutnya disalurkan sesuai besaran dan waktu yg ditentukan
Dana Desa tahap I TA berikutnya ditunda penyalurannya sebesar sisa tsb
Setelah Juli • Sisa DD 2016 di RKUD yang tidak disalurkan menjadi SAL di RKUN
Dana Desa tahap I yg ditunda, dapat disalurkan kembali sebelum bulan Juli TA berikutnya, apabila Sisa Dana Desa tsb telah digunakan sehingga sisanya kurang dari 30% Apabila sampai bulan Juli TA berikutnya Sisa Dana Desa masih lebih besar dari 30%, maka Dana Desa tahap I yang ditunda tsb tidak disalurkan.
PELAPORAN DANA DESA
Bahwa Kepala desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati yang terdiri atas : a. Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output tahun anggaran sebelumnya; dan b. Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output tahap I.
Laporan realisasi penyerapan dan capaian ouput Dana Desa tahun anggaran sebelumnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan; dan Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I disampaiakan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lambat tanggal 7 Juli Tahun anggaran berjalan.
Terima Kasih
