Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung. Perubahan Rencana Kerja BKPPP Tahun 2015

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung

Perubahan Rencana Kerja BKPPP Tahun 2015

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2015 ini, disusun sebagai hasil evaluasi pada kegiatan 2015 yang sudah berjalan dimana terdapat beberapa program/ kegiatan yang sifatnya penting dan belum terakomodir, selain itu terdapat beberapa indikator yang memerlukan akselerasi pencapaianya. Perubahan Renja ini merupakan acuan dalam pelaksanaan program kerja pembangunan bidang/sektor ketahanan pangan dan penyuluhan pada tahun berjalan yaitu 2015 sebagai pengganti dari Renja 2015. Perubahan Rencana Kerja SKPD ini memuat gambaran tentang pendahuluan, evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, tujuan, sasaran, program dan kegiatan tahun rencana 2015 dan penutup serta lampiran. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2015 ini didasarkan kepada : 1.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2010-2015 Kabupaten Bandung

2.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015

3.

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2015

4.

Data Statistik Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung.

5.

Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung Tahun 2014. Semoga Perubahan Rencana Kerja tahun 2015 ini dapat dijadikan panduan untuk

melaksanakan kegiatan agar tercapai keberhasilan pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhan di Kabupaten Bandung. Soreang,

Juli 2015

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN KABUPATEN BANDUNG

Ir. DADANG HERMAWAN Pembina Utama Muda NIP. 19600916 198603 1 011

i

DAFTAR ISI

Hal. KATA PENGANTAR ................................................................................................

i

DAFTAR ISI ............................................................................................................

ii

BAB I

BAB

PENDAHULUAN

II

A. Latar Belakang ...............................................................................

1

B. Landasan Hukum ............................................................................

2

C. Maksud dan Tujuan ..........................................................................

4

D. Sistematika Penulisan .....................................................................

4

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN .................

7

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015 dan Capaian Renstra

BAB

BAB

III

V

SKPD.............................................................................................

7

B. Review Capaian Anggaran Tahun 2015 (s/d Semester I) ..................

10

PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENCANA KERJA TAHUN 2015………………………………….

17

A. Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2015................

17

B. Rincian Belanja Langsung Program dan Kegiatan ...........................

18

PENUTUP ...........................................................................................

20

LAMPIRAN-LAMPIRAN .....................................................................................................

21

ii

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BANDUNG PERUBAHAN TAHUN 2015 NAMA SKPD : BADAN KETAHANANAN PANGAN DAN PENYULUH PERTANIAN Indikator Kinerja Program /Kegiatan Kode

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Kelompok Sasaran Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Lokasi Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Target capaian kinerja Sebelum Perubahan

Sumber Dana

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan (APBD 2015)

Sesudah Perubahan (RKPD-P 2015)

Sebelum Perubahan

Selisih

Sesudah Perubahan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Catatan Penting

Target capaian kinerja

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Surat Menyurat (Lembar)

Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Surat Menyurat

BKP3 dan 8 UPT

BKP3 dan 8 UPT

Kab. Bandung

Kab. Bandung

590

590

2.750.000

2.750.000

-

590

3.025.000

02

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terlaksananya Pembayaran Telepon, Listrik, Air untuk BKPPP dan UPT serta Posluhkan (Bulan)

Terlaksananya Pembayaran Telepon, Listrik, Air untuk BKPPP dan UPT serta Posluhkan

BKP3 dan 8 UPT

BKP3 dan 8 UPT

Kab. Bandung

Kab. Bandung

12

12

58.206.000

58.206.000

-

12

60.000.000

01

06


Penyediaan jasa pemeliharaan Terpeliharanya Kendaraan Terpeliharanya Kendaraan dan perizinan kendaraan Dinas Kantor (Unit) Dinas Kantor dinas/operasional

BKP3 dan 8 UPT

BKP3 dan 8 UPT

Kab. Bandung

Kab. Bandung

165

165

23.200.000

23.200.000

-

165

15.000.000

xx

01

07


Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedianya Jasa Penyusunan BKP3 dan 8 Laporan BKPPP UPT

BKP3 dan 8 UPT

Kab. Bandung

Kab. Bandung

239

239

6.000.000

6.000.000

-

239

7.500.000

xx

01

08


Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terlaksananya Kebersihan, Dana Sarpras Data dan Waktu Kantor BKPPP dan 8 UPT

BKP3 dan 8 UPT

BKP3 dan 8 UPT

Kab. Bandung

Kab. Bandung

12

12

-

12

125.000.000

160.800.000

160.800.000

Terawatnya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

BKP3 dan 8 UPT

BKP3 dan 8 UPT

34.378.600

34.378.600

Tersedianya ATK BKPPP dan UPT Tersedianya Kebutuan Cetakan dan Penggandaan

BKP3 dan 8 UPT BKP3 dan 8 UPT

BKP3 dan 8 UPT

Tersedianya Penerangan yang BKP3 dan 8 Baik Tiap Ruangan UPT Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor

x

xx

01

x

xx

01

01

x

xx

01

x

xx

x

x

x

x

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

xx

x

xx

01

10

x

xx

01

11

x

xx

01

12


x

xx

01

13


x

xx

01

14

x

xx

01

15


Terawatnya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Jenis) Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK BKPPP dan UPT (Jenis Penyediaan barang cetakan Tersedianya Kebutuan dan penggandaan Cetakan dan Penggandaan (Buah) Penyediaan komponen Tersedianya Penerangan instalasi listrik/penerangan yang Baik Tiap Ruangan bangunan kantor (Buah) Penyediaan peralatan dan Tersedianya Peralatan perlengkapan kantor dan Perlengkapan kantor (Unit) Penyediaan peralatan rumah Tersedianya Peralatan tangga Rumah Tangga (Buah) Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya Bahan peraturan perundang-undangan Bacaan (Eks)

x

xx

01

17

Kab. Bandung Kab. Bandung

11

92.000.000

92.000.000

-

11

75.000.000

18


11

01

Terpenuhinya Makanan dan Minuman Terfasilitasinya Koordinasi dan Konsultasi

Kab. Bandung

xx

Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

BKP3 dan 8 UPT

x


Kab. Bandung

271

271

228.800.000

228.800.000

-

271

250.000.000

x

xx

01

19


BKP3 dan 8 UPT

BKP3, THL Pusat & Kab. Prov. Bandung

Kab. Bandung

12

12

13.200.000

529.280.000

516.080.000

12

x

xx

01

20


Penyediaan Tenaga Terpenuhinya Honorarium Terpenuhinya Honorarium Pendukung Administrasi Teknis Pengemudi Eselon II Pengemudi Eselon II dan dan Perkantoran (Bulan) Terpasilitasinya Penyuluh dan THL-TBPP Rapat-rapat Koordinasi dan Terfasilitasinya Koordinasi Terfasilitasinya Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dan Konsultasi ke Dalam Konsultasi ke Dalam Daerah Daerah (HOK)

BKP3 dan 8 UPT

BKP3 dan 8 UPT

Kab. Bandung

Kab. Bandung

976

976

237.000.000

232.125.000

(4.875.000)

976

150.000.000

x

xx

01

22


Penunjang perayaan Hari-hari Terpenuhinya Kebutuhan Bersejarah Peringatan HUT RI, HUT Kabupaten Bandung dan Hari Pahlawan (Kegiatan)

BKP3 dan 8 UPT

BKP3 dan 8 UPT

Kab. Bandung

Kab. Bandung

3

3

20.000.000

20.000.000

-

3

30.000.000

xx

01

02

09


Tersedianya Jasa Penyusunan Laporan BKPPP (OJ) Terlaksananya Kebersihan, Dana Sarpras Data dan Waktu Kantor BKPPP dan 8 UPT (Bulan)


Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Terpenuhinya Makanan dan Minuman (Bulan) Terfasilitasinya Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah (HOK)

Kab. Bandung

Kab. Bandung


Kab. Bandung

1494

1494

150.000.000

150.000.000

-

1.494

120.000.000

Kab. Bandung

16722

16722

99.153.000

99.153.000

-

16.722

100.000.000

BKP3 dan 8 UPT

Kab. Bandung

Kab. Bandung

758

758

12.000.000

12.000.000

-

758

15.000.000

BKP3 dan 8 UPT

BKP3 dan 8 UPT

Kab. Bandung

Kab. Bandung

33

35

193.910.000

193.910.000

-

33

200.000.000

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Bahan Bacaan


BKP3 dan 8 UPT


Kab. Bandung

1970

1970

54.200.000

54.200.000

-

1.970

60.000.000

Kab. Bandung

184

184

18.900.000

18.900.000

-

184

20.000.000

Terpenuhinya Kebutuhan Peringatan HUT RI, HUT Kabupaten Bandung dan Hari Pahlawan

BKP3 dan 8 UPT

BKP3 dan 8 UPT

BKP3 dan 8 UPT

2

2

-

Indikator Kinerja Program /Kegiatan Kode


x

xx

02

05


x

xx

02

10

x

xx

02

22

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

x

xx

02

24


x

xx

03

0

Program peningkatan disiplin aparatur

x

xx

03

05

Program peningkatan disiplin aparatur

x

xx

05

0

x

xx

05

04

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan kapasitas sumber Penilaian Angka Kredit daya aparatur

x

xx

06

x

xx

06

01

x

xx

06

02

x

xx

06

03

x

xx

06

04

x

xx

06

05

x

xx

06

06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Sebelum Perubahan

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (Unit) Pengadaan Mebeulair Tersedianya Mebeuler kantor (Buah) Pemeliharaan Rutin/berkala Terlaksananya Gedung Kantor Pemeliharaan Gedung Kantor (Unit) Pemeliharaan Rutin / Berkala Terpeliharanya Kendaraan Kendaraan Dinas / Operasional Dinas Kantor (Bulan)

Sesudah Perubahan

Kelompok Sasaran

Lokasi

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

BKP3

BKP3

Kab. Bandung

Kab. Bandung

Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Mebeuler kantor

BKP3

BKP3

Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor

BKP3

BKP3

Terpeliharanya Kendaraan Dinas Kantor



Sumber Dana

Sesudah Perubahan



Sebelum Perubahan

Selisih -

-

Sesudah Perubahan





Kab. Bandung

35

70

100.445.000

184.145.000

83.700.000

35

175.000.000

Kab. Bandung

22

22

322.870.000

322.870.000

-

22

700.000.000

Kab. Bandung

Kab. Bandung

12

12

528.540.000

528.540.000

-

12

850.000.000

1

200.000.000

1

30.000.000

Pengadaan pakaian dinas

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terlaksananya Penilaian Terlaksananya Penilaian Angka Fungsional Angka Kredit bagi Kredit bagi Penyuluh BKP3 Penyuluh (Kali)

Fungsional BKP3

Terlaksananya Penilaian Terlaksananya Penilaian Angka Fungsional Angka Kredit bagi Kredit bagi Penyuluh BKP3 Penyuluh (Kali)

Fungsional BKP3

Tersusunnya Laporan RENJA, LAKIP, LAPTAH, Triwulan, Laporan SPM, Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Laporan Hasil Musrembang (Paket)

Kab. Bandung

Kab. Bandung

1

-

Kab. Bandung

Kab. Bandung

1

1

20.000.000

20.000.000

-

-

Tersusunnya Laporan RENJA, LAKIP, LAPTAH, Triwulan, Laporan SPM, Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Laporan Hasil Musrembang

BKP3

BKP3

Kab. Bandung

Kab. Bandung

6

6

140.262.239

140.262.239

-

6

150.000.000

Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya Laporan semesteran Keuangan Semesteran (Kali) Penyusunan pelaporan Tersusunnya Prognososis prognosis realisasi anggaran Realisasi Anggaran (Kali)

Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran

BKP3

BKP3

Kab. Bandung

Kab. Bandung

2

2

4.000.000

4.000.000

-

2

4.000.000

Tersusunnya Prognososis Realisasi Anggaran

BKP3

BKP3

Kab. Bandung

Kab. Bandung

4

4

15.700.000

15.700.000

-

4

13.000.000

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun (Kali) Tercapainya SPM Bidang Ketahanan Pangan

Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun

BKP3

BKP3

Kab. Bandung

Kab. Bandung

1

1

4.000.000

4.000.000

-

1

4.000.000

Kegiatan Penelitian Pencapaian SPM Kab. Bandung

Kegiatan Penelitian Pencapaian SPM Kab. Bandung

Kegiatan Penyusunan Pelaporan Pencapaian SPM

Jumlah 1

Tercapainya SPM Bidang Ketahanan Pangan

Jumlah 1

BKP3

1 pkt

-

-

2.540.314.839

3.135.219.839

594.905.000

1 pkt

150.000.000

-

3.506.525.000


Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Program Ketahanan Pangan

1

1

1

1

1

1

1

21

21

21

21

21

21

21

15

15

15

15

15

21

15

01

15


Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sumber Dana

Sesudah Perubahan



Sebelum Perubahan

Selisih -

Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan

Terpenuhinya Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan di Kabupaten Bandung dan Terlaksananya Sosialisasi Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan (Kecamatan)

1. Terpenuhinya Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan di Kabupaten Bandung. 2. Terlaksananya Sosialisasi Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan

Produsen suplier, Distributor, Agen, Pasar, dan pedagang eceran


Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung

31 31 Kecamatan

102.760.000

102.760.000

-

Program Ketahanan Pangan

Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok

Pemantauan Harga Pangan Startegis (UPTD Pasar)

Terlaksananya Informasi Hasil Analisis tentang pasokan distribusi akses dan harga pangan


Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung

8 8 UPTD Pasar

100.000.000

100.000.000

-


Koordinasi Kebijakan Perberasan

Terlaksananya Penyaluran Raskin Sesuai Pagu dan Indikator di setiap RTS-PM (Org)

(1) Terlaksananya Penyaluran Raskin Sesuai pagu dan indikator di setiap RTS-PM (2) Terlaksananya koordinasi dan Evaluasi program Raskin

Produsen suplier, Distributor, Agen, Pasar, dan pedagang eceran Masyarakat Penerima Manfaat Beras Raskin / RTS-PM dan Aparatur

Masyarakat Kabupaten Penerima Manfaat Bandung Beras Raskin / RTSPM dan Aparatur

Kabupaten Bandung

650 650 orang

150.000.000

150.000.000

-


Pengembangan Cadangan Terlaksananya Pedoman Pangan Daerah (Rice Centre) - Penyaluran Cadangan (*) Pokok Daerah Kabupaten Bandung dan Terlaksananya Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bandung (Kg)

Tim Teknis, Para Camat, Aparatur dan Masyarakat yang terkena gejala rawan Pangan akibat dampak bencana alam dan Keadaan darurat

Tim Teknis, Para Kabupaten Camat, Aparatur Bandung dan Masyarakat yang terkena gejala rawan Pangan akibat dampak bencana alam dan Keadaan darurat

Kabupaten Bandung

47000

47000

455.950.000

455.950.000

-


Pengembangan Lumbung Pangan Kelurahan (*)

Tim Teknis, Kabupaten Penyuluh, Pengurus Bandung Lumbung, Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat

Kabupaten Bandung

45

45

313.229.000

313.229.000

-


Pengembangan Model Terlaksananya Distribusi Pangan yang Effisien Pemantauan dan (*) Sosialisasi Terhadap Kelompok Penerima LDPM, Usaha Ekonomi Produktif dan Kelompok Alat Penguluh Pupuk Organik (Kelompok) Penyuluhan Sumber Pangan Terlaksananya Bintek dan Alternatif (*) Sosialisasi Pengolahan Sumber Pangan Alternatif (Org)

Tim Teknis, Penyuluh, Pengurus Lumbung, Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat Kelompok Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat dan Usaha Ekonomi Produktif

Kelompok Kabupaten Lembaga Distribusi Bandung Pangan Masyarakat dan Usaha Ekonomi Produktif

Kabupaten Bandung

62

62

90.600.000

90.600.000

-

Kelompok Wanita Tani (KWT), TP PKK, Aparatur dan Masyarakat

Kabupaten Bandung

250

250

300.000.000

300.000.000

-

02

06

07

11

12

13

14

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

2



Program Ketahanan Pangan 1

Sesudah Perubahan

Sesudah Perubahan

Terlaksananya Sinergitas Terlaksananya Sinergitas Kebijakan Ketahanan Kebijakan Ketahanan Pangan Pangan Antar SKPD Antar SKPD

15

15

Sebelum Perubahan


Tersalurkannya Cadangan Pangan pokok untuk daerah yang terkena rawan pangan akibat dampak bencana alam dan keadaan darurat

Tersedianya Lumbung (1) Tersedianya Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) Pangan Masyarakat (2) Tersedianya Cadangan Pangan di Kabupaten Bandung

- Junlah Kelompok yang terbina melalui penyuluh (kelompok) - Jumlah Kelompok agribisnis yang menerapkan SOP-GAP: 1. Sayuran 2. Tanaman Hias 3. Buah-buahan

Terlaksananya distribusi pangan di kelompok LDPM dalam stabilitas harga pangan wilayah dan meningkatnya kemampuan kelompok produktif masyarakat pedesaan.

Tersosialisasikannya Sumber Kelompok Pangan Alternatif dalam Rangka Wanita Tani mengurangi Kemiskinan (KWT), TP PKK, Aparatur dan Masyarakat - Junlah Kelompok yang terbina melalui penyuluh (kelompok) - Jumlah Kelompok agribisnis yang menerapkan SOP-GAP: 1. Sayuran 2. Tanaman Hias 3. Buah-buahan

Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung

2.119

3 1 1

Sesudah Perubahan





Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

2

01

15

01

2

01

15

01

2

01

15

01

2

01

15

01

2

01

15

01

2

01

15

01

2

01

15

01

2

01

15

01

2

01

15

01

2

01

15

01

2

01

15

01

2

01

15

01

2

01

15

01

2

01

15

01

2

01

15

01

2

01

15

01

2

01

15

01

2

01

15

01

2

01

15

01

2

01

15

01

2

01

15

01

2

01

15

01

2

01

15

01

2

01

15

01

2

01

15

01

2

01

15

01

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Terlatihnya Kelompok Tani dalam KRPL, Pembuatan Abon Ikan Lele, Pembibitan Ikan, Pembuatan Pupuk Organik, Ternak Domba, Agribisnis Hortikultura, Pengolahan Hasil Pertanian dan Pameran Pembangunan dan HKP (Org) - Hari Krida Pertanian Tingkat Kabupaten -Mimbar Sarasehan

Terlatihnya Kelompok Tani dalam KRPL, Pembuatan Abon Ikan Lele, Pembibitan Ikan, Pembuatan Pupuk Organik, Ternak Domba, Agribisnis Hortikultura, Pengolahan Hasil Pertanian dan Pameran Pembangunan dan HKP

Pameran Pembangunan

Pameran Pembangunan

Pelatihan Pengolahan Pupuk Organik/Pengolahan Sampah Rumah Penggilingan Tepung, RT 01 RW 06 Permohonan Lumbung padi KWT.Riung Malang Pelatihan peternakan

Pelatihan Pengolahan Pupuk Organik/Pengolahan Sampah Rumah

- Hari Krida Pertanian Tingkat Kabupaten -Mimbar Sarasehan

Kelompok Sasaran Sebelum Perubahan KWT pemuda tani, Kelompok tani padi, Holtikultura, Peternakan dan Perikanan

Sesudah Perubahan


KWT pemuda tani, Kabupaten Kelompok tani padi, Bandung Holtikultura, Peternakan dan Perikanan

Sesudah Perubahan


Kabupaten Bandung

1050

Tanjungwangi

Penggilingan Tepung, RT 01 RW 06 Permohonan Lumbung padi KWT.Riung Malang Pelatihan peternakan

Paseh

Karangtunggal 1 klp.

Paseh

Drawati

1 klp.

Cimenyan

Sindanglaya

1 klp.

Program Pelatihan Pertanian (23 RW) Bintek Pembuatan Pupuk organik / kompos Kelompok Wanita Tani Kp.Pesantren Bintek Penanaman Jati Putih Kelompok Tani Bintek Ikan Nila & lele jumbo Kelompok ternak Bintek Sapi Potong Kelompok ternak Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Kelompok Tani Pelatihan Budidaya Ternak Domba Garut Kelompok Tani Bintek tanaman keras dan produktif dilahan kering 6 kelompok tani Bintek pengendalian Hama terpadu 6 kelompok tani

Program Pelatihan Pertanian (23 RW) Bintek Pembuatan Pupuk organik / kompos Kelompok Wanita Tani Kp.Pesantren Bintek Penanaman Jati Putih Kelompok Tani Bintek Ikan Nila & lele jumbo Kelompok ternak Bintek Sapi Potong Kelompok ternak Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Kelompok Tani

Cimenyan

Cimenyan

1 klp.

Margahayu

Kecamatan

5 ds

Cikancung

Cihanyir

1 klp.

Cicalengka

1 klp.

Cicalengka

Babakan Peuteuy Babakan Peuteuy Babakan Peuteuy Cikuya

Pelatihan Budidaya Ternak Domba Garut Kelompok Tani

Cicalengka

Cikuya

1 klp.

Bintek tanaman keras dan produktif dilahan kering 6 kelompok tani Bintek pengendalian Hama terpadu 6 kelompok tani

Cicalengka

Margaasih

1 klp.

Cicalengka

Margaasih

6 klp.

Bintek pengembangan sapi potong Kelompok ternak Bintek pengembangan domba garut Kelompok ternak Bintek pengembangan ayam petelur/potong Kelompok ternak Bintek pengembangan ikan mas,lele,mujair Kelompok ternak Pelatihan dan Budiadaya Ternakan Lele Desa

Bintek pengembangan sapi potong Kelompok ternak

Cicalengka

Margaasih

1 klp.

Bintek pengembangan domba garut Kelompok ternak

Cicalengka

Margaasih

1 klp.

Bintek pengembangan ayam petelur/potong Kelompok ternak

Cicalengka

Margaasih

1 klp.

Bintek pengembangan ikan mas,lele,mujair Kelompok ternak Pelatihan dan Budiadaya Ternakan Lele Desa

Cicalengka

Margaasih

1 klp.

Cicalengka

Nagrog

1 klp.

Pelatihan Ternak Lele dan Pelatihan Ternak Lele dan Ikan Ikan Nila Kp. Narawita Nila Kp. Narawita RT.003 RT.003 RW.003 RW.003

Cicalengka

Narawita

1 klp.

Pelatihan ternak sapi GAPOKTAN Pelatihan Ternak lele

Cicalengka

Tenjolaya

1 klp.

Cicalengka

Cicalengka Kulon

1 klp.

Pelatihan ternak sapi GAPOKTAN Pelatihan Ternak lele

Cicalengka


8 upt 100 org. 8 upt 1 klp.

1 klp. 1 klp. 1 klp.


Selisih

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan




1050

1.030.685.717

BKP3 & 8 UPT BKP3 & 8 UPT Kab. Bandung Pacet

Cicalengka

Sumber Dana

Sesudah Perubahan

1.020.685.717

(10.000.000)

105000%

717.300.000



Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan


Sesudah Perubahan


2

01

15

01

2

01

15

01

2

01

15

01

Bintek Lele Dumbo

Cicalengka

Cicalengka Kulon Cicalengka Kulon Cicalengka Kulon Waluya

2

01

15

01

Bintek Sapi Potong

Bintek Sapi Potong

Cicalengka

Waluya

1 klp.

2

01

15

01

Bintek budidaya Domba Garut

Cicalengka

Waluya

1 klp.

2

01

15

01

Pengadaan bibit ungul padi

Cicalengka

Waluya

1 klp.

2

01

15

01

Bintek budidaya Domba Garut Pengadaan bibit ungul padi Bintek Ikan mas & nila

Bintek Ikan mas & nila

Cicalengka

Waluya

1 klp.

2

01

15

01

Tanjung Sari

1 klp.

Cileunyi

Cileunyi Wetan 1 klp.

01

15

01

Pelatihan Pertanian + hama Terpadu Bimtek Budidaya Kelompok Ayam Buras (Bukan Ras) BINA MUKTI

Cangkuang

2

Pelatihan Pertanian + hama Terpadu Bimtek Budidaya Kelompok Ayam Buras (Bukan Ras) BINA MUKTI

2

01

15

01

Cileunyi Wetan 1 klp.

Cileunyi

Cileunyi Kulon

1 klp.

01

15

01

Bimtek Budidaya Bibit Ayam Pelung Bimtek Pembuatan dan pengolahan hasil Kompos

Cileunyi

2

Bimtek Budidaya Bibit Ayam Pelung Bimtek Pembuatan dan pengolahan hasil Kompos

2

01

15

01

Cileunyi

Cibiru Wetan

16 rw

2

01

15

01

Bimtek Optimalisasi Bimtek Optimalisasi pekarangan pekarangan bagi KWT bagi KWT Bimtek Budidaya ikan lele Bimtek Budidaya ikan lele

Cileunyi

Cibiru Wetan

1 kwt

UPT Pertanian 1 klp.

01

15

01

Kawasan Rumah Pangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) KWT Indah Lestari (KRPL) KWT Indah Lestari Cibiru Wetan Lestari Cibiru Wetan

Cileunyi

2

2

01

15

01

Bimtek Kelompok Wanita Tani

Ciparay

Ciparay

20 org.

2

01

15

01

Bimtek Pertanian dan KRPL

Ciparay

Ciheulang

1 kwt

01

15

01

Bintek pembuatan bokasi dari kotoran ternak (sapi)

Pangalengan Sukamanah, Margamukti, Banjarsari

1 klp.

2

Bimtek Kelompok Wanita Tani Bimtek Pertanian dan KRPL Bintek pembuatan bokasi dari kotoran ternak (sapi)

2

01

15

01

Bintek Jamur tiram

Bintek Jamur tiram

2

01

15

01

2

01

15

01

2

01

15

01

2

01

15

01

2

01

15

01

2

01

15

01

2

01

15

01

2

01

15

01

01

15

01

Pelatihan Ternak Itik

Cicalengka

Pelatihan Ternak sapi potong

Cicalengka

Pelatihan Ternak Domba Garut

Cicalengka


Pelatihan Ternak sapi potong Pelatihan Ternak Domba Garut Bintek Lele Dumbo

2

Pelatihan Ternak Itik

Sesudah Perubahan

1 klp. 1 klp. 1 klp. 1 klp.

Cimaung

Cipinang

1 klp.

Bintek pembibitan ikan nila Bintek pembibitan ikan nila

Cimaung

Cipinang

1 klp.

Bintek pengolahan hasil pertanian Bintek bagi petani padi/sayuran Bintek Budidaya jamur

Bintek pengolahan hasil pertanian Bintek bagi petani padi/sayuran

Arjasari

Baros

1 klp.

Ciwidey

Lebakmuncang 1 klp.

Bintek Budidaya jamur

Ciwidey

Ciwidey

1 klp.

Bintek untuk kelompok tani Bintek untuk kelompok tani

Ciwidey

Ciwidey

1 klp.

Bintek Agribisnis (gapoktan karya jaya) Bintek pengelolaan tanaman padi Bintek pengolahan pakan ikan Bintek Budidaya Ikan lele

Bintek Agribisnis (gapoktan karya jaya) Bintek pengelolaan tanaman padi Bintek pengolahan pakan ikan

Ciwidey

Panyocokan

1 klp.

Soreang

Parungserab

1 klp.

Ciparay

Ciparay

1 klp.

Bintek Budidaya Ikan lele

Cimenyan

Mekarmanis, Mekarsaluyu

1 klp. 1 klp.

2

01

15

01

2

01

15

01

Bintek pengolahan limbah Bintek pengolahan limbah ternak ternak

Cimenyan

Mekarmanis, Mekarsaluyu

2

01

15

01

Bintek Ikan Hias

Bintek Ikan Hias

Cileunyi

2

01

15

01

Bintek Ternak Itik

Bintek Ternak Itik

Margaasih

Cinunuk, Cibiru 1 klp. wetan 1 klp.

2

01

15

01

Loa

1 klp.

01

15

01

Bintek pembuatan abon ikan lele Bintek budidaya jamur tiram

Paseh

2

Bintek pembuatan abon ikan lele Bintek budidaya jamur tiram Bintek pengolahan hasil ternak (daging ayam, sapi, domba) Bintek pengelolaan ikan

Paseh

Mekarpawitan

1 klp.

Bintek pengolahan hasil ternak (daging ayam, sapi, domba)

Nagreg

Nagreg

1 klp.

Bintek pengelolaan ikan

Nagreg

Ciaro

1 klp.

2

01

15

01

2

01

15

01

Sesudah Perubahan

Sumber Dana Sebelum Perubahan (APBD 2015)


Selisih

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan





2 2 2

01 01 01


15 15 15

01 01 01

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan


Sesudah Perubahan


Sesudah Perubahan


Bintek pembuatan pakan ternak Bintek ternak sapi

Bintek pembuatan pakan ternak

Nagreg

Ciaro

1 klp.

Bintek ternak sapi

Nagreg

Bojong

1 klp.

Bintek budidaya hortikultura Bintek Budidaya pertanian dan KBR Bintek pertanian

Bintek budidaya hortikultura

Nagreg

Ganjarsabar

1 klp.

Bintek Budidaya pertanian dan KBR Bintek pertanian

Nagreg

Ganjarsabar

1 klp.

Nagreg

Citaman

1 klp.

Pelatihan pembuatan pupuk organik Bintek PHT

Pelatihan pembuatan pupuk organik Bintek PHT

Cicalengka

Cikuya, Nagreg 1 klp.

Cicalengka

Margaasih

1 klp.

Pelatihan Budidaya cengkeh dan kopi Pelatihan ternak itik

Cicalengka

Nagrog

1 klp.

Cicalengka

2

01

15

01

2

01

15

01

2

01

15

01

2

01

15

01

2

01

15

01

2

01

15

01

Pelatihan Budidaya cengkeh dan kopi Pelatihan ternak itik

01

15

01

Bintek KRPL

Bintek KRPL

Cicalengka

Cicalengka kulon Panenjoan

1 klp.

2 2

01

15

01

Bintek budidaya domba

Bintek budidaya domba

Majalaya

Padamulya

1 klp.

2

01

15

01

Neglasari

1 klp.

01

15

01

Bintek pembuatan pupuk organik Bintek pasca panen

Majalaya

2

Bintek pembuatan pupuk organik Bintek pasca panen

Majalaya

Neglasari

1 klp.

Bintek pengolahan dan kemasan untuk pengrajin kerupuk Bintek budidaya ikan hias

Bintek pengolahan dan kemasan untuk pengrajin kerupuk Bintek budidaya ikan hias

Majalaya

Neglasari

1 klp.

Rancaekek

Jelegong

1 klp.

Bintek KRPL

Bintek KRPL

Rancaekek

Jelegong

1 klp.

Bintek ikan lele sangkuriang dan nila

Bintek ikan lele sangkuriang dan nila

Rancaekek

Sangiang, 1 klp. Tegalsumedang , Cangkuang, Rancaekek kulon

Bintek KRPL

Bintek KRPL

Solokanjeruk Panyadap

1 klp.

Bintek pembuatan pupuk organik Bintek peningkatan teknologi pertanian terpadu bagi pemuda tani

Bintek pembuatan pupuk organik Bintek peningkatan teknologi pertanian terpadu bagi pemuda tani

Solokanjeruk Panyadap

1 klp.

Solokanjeruk Cibodas

1 klp.

Bintek KRPL

Bintek KRPL

Ibun

1 klp.

2

01

15

01

2

01

15

01

2

01

15

01

2

01

15

01

2

01

15

01

2

01

15

01

2

01

15

01

2

01

15

01 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

2

01

15

02

2

01

15

02

2

01

15

02

2

01

15

02

2

01

15

02

2

01

15

02 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

2

01

15

03

2

01

15

03

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Penyuluhan dan pendampingan Terbinanya Kelompok petani dan pelaku agrobisnis Usaha Ekonomi Produktif Berbasis Pertanian di Perdesaan dan Tumbuhnya Lembaga Ekonomi Perdesaan (Org)

Peningkatan Kemampuan LembagaTani

Terbinanya Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Berbasis Pertanian di Perdesaan dan Tumbuhnya Lembaga Ekonomi Perdesaan

Kelompok tani/ Kelompok tani/ Kabupaten Kelompok usaha Kelompok usaha Bandung ekonomi ekonomi produktif produktif berbasis pertanian berbasis pertanian

Laksana, Sudi Kabupaten Bandung

196

- Bintek Gapoktan penerima PUAP - Bintek Penyuluh Pendamping PUAP - Bintek Administrasi Kelompok menuju LKMA bagi Pengurus Gapoktan PUAP

Kab. Bandung Kab. Bandung Kab. Bandung

50 org.

Rapat koordinasi PUAP

50 org.

Magang Petani dan Petugas penerimaPUAP Terlaksananya Bintek Peningkatan Kelembagaan Tani Pedoman Sebagai Alat Pengendali Tercapainya Tujuan Penyuluhan (Org)

Magang Petani dan Petugas penerimaPUAP Terlaksananya Bintek Peningkatan Kelembagaan Tani Pedoman Sebagai Alat Pengendali Tercapainya Tujuan Penyuluhan

Kab. Bandung Kab. Bandung Kabupaten Bandung

- Penyusunan Programa penyuluhan

- Penyusunan Programa penyuluhan

Kab. Bandung



Sebelum Perubahan

Selisih

Sesudah Perubahan




1 klp.

Bintek Gapoktan penerima PUAP Bintek Penyuluh Pendamping PUAP - Bintek Administrasi Kelompok menuju LKMA bagi Pengurus Gapoktan PUAP Rapat koordinasi PUAP

Penyuluh SePenyuluh SeKabupaten Kabupaten Bandung, Petani, Bandung, Petani, Kelompok Tani Kelompok Tani dan dan Gapoktan Se- Gapoktan SeKabupaten Kabupaten Bandung Bandung

Sumber Dana

Sesudah Perubahan

196

262.382.400

262.382.400

-

319.200.000

366.430.423

366.430.423

-

335.000.000

50 org. 50 org.

50 org. Kabupaten Bandung

496

150 org

496


2

01


15

03

2

01

15

03

2

01

15

03

2

01

15

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

08

Penguatan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau Melalui Pelatihan/Bintek

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

2

01

16

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 2

01

16

01

2

01

16

01

2

01

16

01

2

01

16

01

2

01

16

01

2

01

16

01

2

01

16

01

2

01

16

01

2

01

16

01

01

16

02

2

01

16

02 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

2

01

16

03

Sesudah Perubahan

- GP3 melalui MP3

- GP3 melalui MP3

- Penialaian lomba prestasi kelompok tani, gapoktan dan petani - Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Terlatihnya Kelompok Tani Tembakau dalam Meningkatnya Kualitas Tembakau dan pasca Panen serta Penguatan Kelembagaan Petani (Org)

- Penialaian lomba prestasi kelompok tani, gapoktan dan petani - Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Terlatihnya Kelompok Tani Kelompok Tani Tembakau dalam Meningkatnya Tembakau Kualitas Tembakau dan pasca Panen serta Penguatan Kelembagaan Petani

- Persentase Jumlah ketersediaan pangan utama ( skor PPH) (%) - Persentase jumlah konsumsi pangan utama (skor PPH) - Persentase jumlah konsumsi pangan utama (skor PPH) - Terlakasananya Cadangan pangan pemerintah daerah (ton) Terlaksananya Operasioanl Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Kecamatan)

- Persentase Jumlah ketersediaan pangan utama ( skor PPH) (%) - Persentase jumlah konsumsi pangan utama (skor PPH) - Persentase jumlah konsumsi pangan utama (skor PPH) - Terlakasananya Cadangan pangan pemerintah daerah (ton)

- Rapat Tim Pokja

- Rapat Tim Pokja

- Evaluasi SKPG

- Evaluasi SKPG

- Pelatihan SKPG

- Pelatihan SKPG

(1) Terlaksananya Operasional Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di Kabupaten Bandung (2) Terlaksananya penanganan daerah rawan pangan di Kabupaten Bandung

Sesudah Perubahan

Kelompok Tani Tembakau

Daerah yang berpotensi rawan pangan di Kabupaten Bandung

Tersedianya Data Base untuk Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (1) Tersedianya Data Base Masyarakat untuk pencapaian skor pola Kabupaten pangan harapan (PPH) (2) Bandung Tersedianya Data Base potensi produksi pangan di Kabupaten Bandung


Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan


230 org

Kab. Bandung Kabupaten Bandung

230 org.

Sumber Dana

Sesudah Perubahan



Sebelum Perubahan

Selisih

Sesudah Perubahan




230 org.

Kabupaten Bandung

Kab. Bandung

- Pemberian Makanan Tambahan - Pemberian Makanan Tambahan Pemberian makanan Pemberian makanan tambahan tambahan Bpk Saren & Eti Bpk Saren & Eti Imas Imas Bantuan Pengadaan Bantuan Pengadaan Plastik Plastik Kemasan & stiker Kemasan & stiker Kelompok Kelompok Melati Melati Penyusunan Data Base Potensi Terlaksananya Pendataan (1) Terlaksanakannya Potensi Produksi Produksi Pangan Potensi Produksi Pangan Pendataan Potensi produksi Pangan di 31 di Kabupaten Bandung, pangan di Kabupaten Bandung Kecamatan dan Tersosialisasikannya (2) Tersosialisasikannya Produk- Kelompok Pelaku Produk-Produk Olahan Produk olahan pangan Lokal Usaha Pangan Pangan Lokal yang B2SA yang B2SA (Beragam, Bergizi, Olahan di (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) Kabupaten Seimbang dan Aman) Bandung (KWT) Tersedianya Data Base untuk Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Analisa Penyusunan Konsumsi Tersedianya Data Base Pangan dan Perhitungan Potensi Produksi Pangan neraca bahan makanan. Olahan (Dok)


237

237

690.935.538

690.935.538

APBN (DBHCHT) -

Daerah yang berpotensi rawan pangan di Kabupaten Bandung

- Penyusunan Pemetaan Rawan - Penyusunan Pangan Pemetaan Rawan Pangan - Pembelian Bibit - Pembelian Bibit


2

Penanganan Daerah rawan Pangan

Sebelum Perubahan


Potensi Produksi Pangan di 31 Kecamatan dan Kelompok Pelaku Usaha Pangan Olahan di Kabupaten Bandung

Masyarakat Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung

100

100

89,6

89,6

89,6

89,6

60

60

Kabupaten Bandung

10

Kab. Bandung Kab. Bandung Kab. Bandung Kab. Bandung Kab. Bandung Kab. Bandung Cimaung

Warjabakti

2 kk

Cimaung

Warjabakti

1 klp.

Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung BKPPP Kabupaten Bandung

10

135.500.000

135.500.000

-

100.000.000

-

150.000.000

-

100.000.000

80 org. 40 org. 40 org. 1 dok 6 ds. 5 ds.

10

10

75.000.000

75.000.000

1Dok.

Kabupaten Bandung

1

1

75.000.000

75.000.000



2

01

16

03

2

01

16


2

01

16

06

2

01

16


2

01

16

07


2

01

16

09

2

01

16

09

2

01

16

09

2

01

16

09

2

01

16

09

2

01

16

09

2

01

16

09

2

01

16

09

2

01

16

09

2

01

16

09

2

01

16

09

2

01

16

09

2

01

16

09

01

16

11

Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan Kebijakan Perberasan

Tersedianya data base angkatan kecukupan gizi (AKG) masyarakat Kabupaten Bandung Tersedianya angka kecukupan Gizi Masyarakat Tertatanya distribusi dan pemasaran pangan di Kabupaten Bandung

Sesudah Perubahan Tersedianya data base angkatan kecukupan gizi (AKG) masyarakat Kabupaten Bandung Tersedianya angka kecukupan Gizi Masyarakat


Sesudah Perubahan

Kabupaten Bandung


8 UPTD (10 pasar)

Terlaksananya Penyaluran Terlaksananya Penyaluran Raskin Sesuai Pagu dan Raskin Sesuai Pagu dan Indikator RTS Indikator RTS

31 Kec.

31 Kec.

KRPL ( Kawasan Rumah Pangan Masy ) Pelatihan Kelompok Wanita Tani (KWT)Gapoktan Saluyu Pelatihan dan Bantuan KRPL Pelatihan dan Bantuan KRPL Bantuan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

KRPL ( Kawasan Rumah Pangan Masy ) Pelatihan Kelompok Wanita Tani (KWT)Gapoktan Saluyu

Kelompok Wanita Tani (KWT) Bantuan Kelompok Wanita Tani (kawasan Rumah Lestari) Kelompok Wanita Tani Kp.Pesantren Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

Kelompok Wanita Tani (KWT)

Kelompok Wani tani Kabupaten (KWT) Penyuluh, Bandung TP.PKK, Kader Dasa Wisma, Aparatur dan Masyarakat

Kabupaten Bandung

Pangalengan Margamukti

Banjaran Kiangroke

30 KK

Bantuan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

Banjaran Kamasan

30 KK

Ibun Talun



25

763.373.660

dan di

200.000.000

Terlaksananya Penyaluran Raskin Sesuai Pagu dan Indikator RTS

100.000.000

31 kec

415.000.000

763.373.660

1 Kelompok

Bantuan Kelompok Wanita Tani (kawasan Rumah Lestari)

Cimenyan Ciburial, 2 KLP mandalamekar

Kelompok Wanita Tani Kp.Pesantren Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

Cikancung Cihanyir

Melakukan pemantauan harga pangan strategis sebagai bahan deteksi dini guna mengantisipasi terjadinya gangguan dan gejolak harga pada hari besar keagamaan.


Banjaran Banjaran Wetan 3 Keloompok

Pelatihan dan Bantuan KRPL

Melakukan pemantauan harga pangan strategis sebagai bahan deteksi dini guna mengantisipasi terjadinya gangguan dan gejolak harga pada hari besar keagamaan.

Sesudah Perubahan

1 unit

1 Kelompok

KWT/KRPL

Selisih

-

Banjaran Tarajusari

KWT/KRPL

Sebelum Perubahan

Tertatanya distribusi pemasaran pangan Kabupaten Bandung

25


Kawasan Rumah Pangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) KWT Melati Lestari (KRPL) KWT Melati Desa Alamendah Desa Alamendah


8 UPTD : 11 pasar (85%)

224359700%

Kelompok Wani tani (KWT) Penyuluh, TP.PKK, Kader Dasa Wisma, Aparatur dan Masyarakat


1 paket

31 Kec.

Terlaksananya Sinergitas Kebijakan Ketahanan Pangan Antar SKPD, Melalui Kegiatankegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan di Kab. Bandung

Sumber Dana

Sesudah Perubahan

31 kec.

Terlaksananya Penyaluran Terlaksananya Penyaluran Raskin Sesuai Pagu dan Raskin Sesuai Pagu dan Indikator RTS Indikator RTS

Pemanfaatan pekarangan untuk Terlaksananya KRPL pengembangan pangan Sabilulungan dalam Mendukung Raksa Desa di 8 UPT-PPP pada 31 Kecamatan di Kabupaten Bandung (KWT, SKPD, Ponpes)

Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok

Sesudah Perubahan

10 Kec.

Tertatanya distribusi dan pemasaran pangan di Kabupaten Bandung

Kawasan Rumah Pangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) KWT Indah Lestari (KRPL) KWT Indah Lestari Cibiru Wetan Lestari Cibiru Wetan


Kajjian rantai pasokan dan pemasaran pangan

Sebelum Perubahan


1 Kelompok

Majalaya 9 Desa Se- Wil. 2 hari UPTD BBI. Kec.Majalaya Cikoneng (50) Cileunyi UPT Pertanian 1 klpk

Rancabali Alamendah

Dayeuhkolot Cangkuang Wetan 8 UPTD (10 pasar)

1 klpk

2880 m 8 UPTD : 11 pasar (85%)

125.000.000



2

01

16

11

2

01

16

11

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

- Analisis Pasokan Harga Pangan tersalurkannya cadangan pangan pokok untuk daerah yang kena rawan pangan akibat dampak bencana alam. Dan keadaan garurat.

Kab. Bandung

1 dok.

13

2

01

16

13

2

01

16

13

- Investigasi

- Investigasi

2

01

16

13

- Pengadaan beras

- Pengadaan beras

Terlaksananya Bintek, Pemantauan dan Pembinaan Desa Mandiri Pangan (Dempan)

(1) Terlaksananya Bintek, pemantauan dan pembinaan Desa Mandiri Pangan (2) Meningkatnya Pendapatan, daya beli dan akses pangan masyarakat - Pembinaan Kelompok Afinitas

13

2

01

16

13

2

01

16

13


01

16

14

2

01

16

14

Pengembangan desa mandiri pangan

Masyarakat rumah tangga miskin di desa mandiri pangan

Masyarakat rumah Kabupaten tangga miskin di Bandung desa mandiri pangan

Kabupaten Bandung

01

16

14

- Apresiasi DEMAPAN

- Apresiasi DEMAPAN

2

01

16

14

Desa Mandiri Pangan Giri Mukti Desa Mandiri Pangan GAPOKTAN Terlaksananya pembinaan KWT melalui percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman yang berbasis sumberdaya lokal melalui kegiatan sosialisasi, koordinasi terhadap aparatur dan masyarakat dan promos

Desa Mandiri Pangan Giri Mukti

Cicalengka Nagrog

Desa Mandiri Pangan GAPOKTAN Terlaksananya pembinaan KWT melalui percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman yang berbasis sumberdaya lokal melalui kegiatan sosialisasi, koordinasi terhadap aparatur dan masyarakat dan promos

Cicalengka Narawita

Kesadaran Masyarakat Terhadap Diversifikasi Pangan Meningkat Peningkatan Diversifikasi Pangan meningkatnya kesadaran dan Peran KWT Serta PKK dalam penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal Kesadaran Masyarakat Terhadap Diversifikasi Pangan Meningkat

Kesadaran Masyarakat Terhadap Diversifikasi Pangan Meningkat Peningkatan Diversifikasi Pangan meningkatnya kesadaran dan Peran KWT Serta PKK dalam penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal Kesadaran Masyarakat Terhadap Diversifikasi Pangan Meningkat

2

01

16

16

2

01

16

16

2

01

16

16

2

01

16

16




- Sosialisasi Penyaluran

2

Pengembangan Diversifikasi Tanaman pangan

Selisih

Sesudah Perubahan

2. Cadangan Pangan Daerah Kabupaten Bandung sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan.

14


Sebelum Perubahan

Terbangunnya pembangunan gedung Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

16

14


1. Pelatihan lumbung pangan dan Pembinaan kelompok lumbung pangan de pedesaan

01

16


400.000.000

2

01

Sumber Dana

Sesudah Perubahan

85 Ton gabah 60 Ton CPCL

- Pembinaan Kelompok Afinitas - Bintek Pendamping dan Pengurus DEMAPAN

2

Target capaian kinerja Sebelum Perubahan 8 pasar%

16

16

Sesudah Perubahan

8 Pasar Kab. Bandung

01

01


- Pemantauan Harga (HBKN)

2

2

Pengembangan cadangan pangan daerah (CPP)

Sesudah Perubahan

- Pemantauan Harga (HBKN) - Analisis Pasokan Harga Pangan tersalurkannya cadangan pangan pokok untuk daerah yang kena rawan pangan akibat dampak bencana alam. Dan keadaan garurat. 1. Pelatihan lumbung pangan dan Pembinaan kelompok lumbung pangan de pedesaan Terbangunnya pembangunan gedung Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. 2. Cadangan Pangan Daerah Kabupaten Bandung sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan. - Sosialisasi Penyaluran



21

244.272.500

244.272.500

2100%

18 org

- Bintek Pendamping dan Pengurus DEMAPAN

21

300.000.000

18 org

126 org 126 org 0%

10 Kec.

0% 0% 15 desa

15 desa

Kab. Bandung

Kab. Bandung

Kab. Bandung

414.030.000


Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

2

01

16

18

2

01

16

18

2

01

16

18

2

01

16

18

2

01

16

18

2

01

16

18

2

01

16

18

2

01

16

18

2

01

16

18

2

01

16

18

2

01

16

18

2

01

16

18

2

01

16

2

01

16

19

2

01

16

19

2

01

16


2

01

01

16

16

Terlaksananya pelatihan Lumbung Pangan dan Terbinanya Kelompok lumbung pangan di Desa

Sesudah Perubahan

22

22

2

01

16

22

2

01

16

22

Pengembangan Model Terlaksananya Distribusi Pangan yang Efisien pemantauan dan sosialisasi terhadap kelompok penerima LDPM, Usaha ekonomi - Pembinaan dan Monitoring LDPM, UEP dan APO - Bintek Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

Sesudah Perubahan


Sumber Dana

Sesudah Perubahan



Selisih

- Pengawasan Produk Pangan Segar Hasil Pertanian dan Pangan Olahan

Sesudah Perubahan



Dayeuhkolot

1 unit

Cadangan Ibun pangan Meningkatka Ibun n gizi keluarga Paseh

1 unit

PKK Kecamatan Ketahanan Pangan Ketahanan Pangan 1 kelompok

Paseh

1 unit

Cicalengka

1 unit

Cicalengka

1 unit

Cimaung

1 unit

penanganan Kertasari rawan pangan Peningkatan Banjaran Produksi Pangan

1 unit

Peningkatan Banjaran Ekonomi

1 pkt

Banjaran

1 pkt


200.000.000

1 unit

1 unit

1 pkt

100.000.000

Kab. Bandung

- Bintek

Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Terhadap Hasil Pertanian dan Pangan Olahan

Sebelum Perubahan

Meningkatka n kesejahteraa n masyarakat UPT

- Pembinaan dan Monitoring LDPM, UEP dan APO

- Terlaksananya - Terlaksananya Pengawasan Pengawasan Mutu Mutu Keamanan Pangan sesuai Keamanan Pangan sesuai SPM Tentang Pangan SPM Tentang Pangan - Pengawasan Produk Pangan Segar Hasil Pertanian dan Pangan Olahan


0%

Terlaksananya pemantauan dan sosialisasi terhadap kelompok penerima LDPM, Usaha ekonomi

Terlaksananya Terlaksananya Pengawasan Pengawasan Mutu, Mutu, Keamanan Pangan Segar Keamanan Pangan Segar Sesuai Standar Ketentuan sesuai Standar Ketentuan (Jenis)

Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Terhadap Hasil Pertanian dan Pangan Olahan

Sesudah Perubahan

Terlaksananya pelatihan Lumbung Pangan dan Terbinanya Kelompok lumbung pangan di Desa

18


2

Pengembangan Lumbung Pangan Desa

Sebelum Perubahan


Kelompok Wani tani (KWT) Penyuluh, TP.PKK, Kader Dasa Wisma, Aparatur dan Masyarakat

Kab. Bandung Kelompok Wani tani Kabupaten (KWT) Penyuluh, Bandung TP.PKK, Kader Dasa Wisma, Aparatur dan Masyarakat

UPT

65 klp

195 org Kabupaten Bandung

8

8

75.000.000

106.500.000

31.500.000

8

1 pkt 1 pkt

Kab. Bandung

1 pkt 1 pkt

BKP3

1 pkt 1 pkt

100.000.000


Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

2

01

16

2

02

17

2

02

17

Dewan ketahanan pangan

34

Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

05

2

02

17

05

2

02

17

05

2

02

17

05

2

02

17

05

2

02

17

05

2

02

17

05

2

01

18

2

01

18

01

2

01

18

01

01

18

01

2

01

18

01

2

01

18

01

Sesudah Perubahan

Terfasilitasinya kesekertariatan Dewan Ketahanan Psngan Kabupaten Bandung, terlaksananya rapat Pleno Dewan Ketahanan Pangan Tk Kab. Bandung dan Nasional, Terlaksananya partisipasi hari pangan Tk Nasional, Monev dan pemantauan fasilitas DKP

Terfasilitasinya kesekertariatan Dewan Ketahanan Psngan Kabupaten Bandung, terlaksananya rapat Pleno Dewan Ketahanan Pangan Tk Kab. Bandung dan Nasional, Terlaksananya partisipasi hari pangan Tk Nasional, Monev dan pemantauan fasilitas DKP

Program Perlindungan dan konservasi Penyuluhan Kesadaran sumber daya hutan masyarakat Mengenai dampak kerusakan Hutan Program Perlindungan dan konservasi Penyuluhan Kesadaran sumber daya hutan masyarakat Mengenai dampak kerusakan Hutan


Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Pelatihan penerapan teknologi Bantuan penyuluhan pertanian/perkebunan modern pertanian Rw. 1 dan 11 bercocok tanam. berupa kursus tani budidaya padi Pelatihan penerapan teknologi Terlaksananya Bintek pertanian/perkebunan modern Pasca Panen bagi bercocok tanam. Pertanian, Demplot Pengembangan Model Kampung Ternak dan Pengawalan Pupuk Bersubsidi (Orang) Pelatihan penerapan teknologi Lokakarya Tk UPT pertanian/perkebunan modern bercocok tanam.

Bantuan penyuluhan pertanian Rw. 1 dan 11 berupa kursus tani budidaya padi

Pelatihan penerapan teknologi Bantuan penyuluhan pertanian/perkebunan modern pertanian Rw. 1 dan 11 bercocok tanam. berupa kursus tani budidaya padi

Bantuan penyuluhan pertanian Rw. 1 dan 11 berupa kursus tani budidaya padi


Penyuluh PNS, KTH, PKSM

Sumber Dana

Sesudah Perubahan



Selisih

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan




1 pkt

1 pkt

240.000.000

.

Balai, Kota Balai, Kota Solo Solo Cimenyan Cimenyan (Ciburial), (Ciburial) Baleendah (Wargamekar)

44

384

262.448.000

337.278.000

-

20.000.000

10000 btg

10000 btg

45.000.000

Pacet Cikitu

300 kk

300 kk

40.000.000

#REF!

#REF!

-

3 hr

Kabupaten

3 hr

Balai Balai Pelatihan, Pelatihan, Rancabali, Rancabali, Paseh, Paseh, Cikancung, Cikancung, Kab., UPT dan Kab. BP3K Kabupaten

Pacet Mekarsari

10.000.000

50.000.000

2.119

Pacet Mekarsari

Penyuluh PNS, Swadaya, THL, Petugas SMIPP

85.000.000

Pacet Pangauban

Kertasari Santosa

Penyuluh PNS, Swadaya, THL

44

74.830.000

Banjaran Tarajusari

Jumlah kelompok Yang terbina melalui penyuluh (kelompok) (%)

Lokakarya Tk UPT

Sebelum Perubahan

Kabupaten

Pembuatan Demplot persemaian kebun bibit Desa (KBD) Pelatihan Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan

Terlaksananya Bintek Pasca Panen bagi Pertanian, Demplot Pengembangan Model Kampung Ternak dan Pengawalan Pupuk Bersubsidi


Sesudah Perubahan

Kabupaten


Bintek / Penyuluhan dan Pengadaan Pohon kayu Jabon/Mahoni ( 25 Kelompok ) Rw 10 Pelatihan Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan

Lokasi Sebelum Perubahan 1. Rakernas 2). Rokoor DKP. 3). Rakoor Pokja APN. 4). Kegiatan HPS. 5). Koordinasi Pusat.

Terlaksananya Magang Penyuluh PNS, Teknologi Budidaya Gaharu KTH Bagi Penyuluh Kehutanan, Demplot Kampung Madu, Forum Penyuluh Swadaya Kehutanan dan Jambore Penyuluh Kehutanan

Bintek / Penyuluhan dan Pengadaan Pohon kayu Jabon/Mahoni ( 25 Kelompok ) Rw 10 Program Perlindungan dan konservasi Penyuluhan Kesadaran Pelatihan Sentra sumber daya hutan masyarakat Mengenai dampak Penyuluhan Kehutanan kerusakan Hutan Pedesaan Program Perlindungan dan konservasi Penyuluhan Kesadaran Pembuatan Demplot sumber daya hutan masyarakat Mengenai dampak persemaian kebun bibit kerusakan Hutan Desa (KBD) Program Perlindungan dan konservasi Penyuluhan Kesadaran Pelatihan Sentra sumber daya hutan masyarakat Mengenai dampak Penyuluhan Kehutanan kerusakan Hutan Pedesaan Program Peningkatan Penerapan Jumlah kelompok Yang Teknologi Pertanian/Perkebunan terbina melalui penyuluh (kelompok) (%) Program Peningkatan Penerapan Pelatihan penerapan teknologi Teknologi Pertanian/Perkebunan pertanian/perkebunan modern bercocok tanam.


Sesudah Perubahan

Jumlah Penyuluh Jumlah Penyuluh kehutanan kehutanan pada pada perlindungan dan perlindungan dan konservasi hutan konservasi hutan

Program Perlindungan dan konservasi Penyuluhan Kesadaran sumber daya hutan masyarakat Mengenai dampak kerusakan Hutan Program Perlindungan dan konservasi Penyuluhan Kesadaran Terlaksananya Magang sumber daya hutan masyarakat Mengenai dampak Teknologi Budidaya kerusakan Hutan Gaharu Bagi Penyuluh Kehutanan, Demplot Kampung Madu, Forum Penyuluh Swadaya Kehutanan dan Jambore Penyuluh Kehutanan (Org)

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 2

Sebelum Perubahan


200

622

371.634.500

573.454.500

-

-

200

85.000.000

201.820.000

8 angkt.

8 angkt.

40.000.000

2 Klp

2 Klp

25.000.000



2

01

18

01

2

01

18

01

2

01

18

02

2

01

18

04

2

01

18

04

2

01

19

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan


Sesudah Perubahan



Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sumber Dana

Sesudah Perubahan



Sebelum Perubahan

Selisih

Sesudah Perubahan





Pelatihan penerapan teknologi Bintek Kelompok Wanita pertanian/perkebunan modern Tani (KWT) Gapoktan bercocok tanam. Saluyu

Bintek Kelompok Wanita Tani (KWT) Gapoktan Saluyu

Banjaran Banjaran Wetan 3 Klp

3 Klp

30.000.000


Pelatihan penerapan teknologi Bintek dan Pembuatan pertanian/perkebunan modern Percontohan KRPL bercocok tanam.

Bintek dan Pembuatan Percontohan KRPL

Banjaran Tarajusari

2 pkt

40.000.000


Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

Pembangunan Balai Penyuluh Kecamatan BPPK dan Sarana Prasarana Penunjang Kendaraan Roda 2 Bagi Penyuluh (Unit) Terlaksananya Sarana Kaji Terap Penyuluhan, Sarana Demplot Penyuluh dan Lokakarya (Orang)

Pembangunan Balai Penyuluh Kecamatan BPPK dan Sarana Prasarana Penunjang Kendaraan Roda 2 Bagi Penyuluh

Penyuluh Pertanian

Terlaksananya Sarana Kaji Terap Penyuluhan, Sarana Demplot Penyuluh dan Lokakarya

Penyuluh Petanian, Perikanan dan Kehutanan PNS

Fasilitasi sarana media penyuluhan

Fasilitasi sarana media penyuluhan



Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Program peningkatan produksi pertanian /perkebunan

Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

Meningkatnya SDM penyuluh pertanian pada produksi pertanian/perkebunan Penyuluhan Peningkatan Terlaksananya Bintek produksi Pertanian/perkebunan Kewirausahaan bagi THLTBPP, Bintek Pasca Panen Bagi THL-P2BN dan Seminar Hasil Kaji Terap Penyuluh (Org)

Meningkatnya SDM penyuluh pertanian pada produksi pertanian/perkebunan Terlaksananya Bintek Kewirausahaan bagi THL-TBPP, Bintek Pasca Panen Bagi THLP2BN dan Seminar Hasil Kaji Terap Penyuluh

Penyuluh Pertanian Kec. Pangalengan , Baleendah, Cimaung

Kec. Pangalengan, Baleendah, Cimaung

Penyuluh Petanian, Kabupaten Perikanan dan Bandung Kehutanan PNS

Kabupaten Bandung

28

200

50 org

Kabupaten

Penyuluh Kabupaten Pertanian, Bandung Perikanan, Kehutanan dan THL

28

200

2.665.061.990

2.889.836.990

143.860.000

143.860.000

224.775.000

200

149.800.000

-

kabupaten

Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan THL

2 pkt

1 Paket

50 org

25.200.000

6 angk

300.000.000

10 kali

Kabupaten Bandung

260

260

165.687.500

165.687.500

2

01

19

01

3 hr

6 hr

150.000.000

19

01

Penyuluhan Peningkatan Bintek THL Pusat produksi Pertanian/perkebunan

kabupaten

01


Bintek THL Pusat

2

3 hr

6 hr

100.000.000

19

01

Penyuluhan Peningkatan Bintek THL Provinsi produksi Pertanian/perkebunan

kabupaten

01


Bintek THL Provinsi

2

2

01

20

700 org

300.000.000

Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan

Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/ Perkebunan Lapangan 2

01

20

01

2

01

20

01

Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/ Perkebunan Lapangan

2

01

20

01


2

01

20

05


2

05

22

2

05

22

2

05

22

Program Pengembangan sistem penyuluhan perikanan

01

01

Program Pengembangan sistem penyuluhan perikanan Program Pengembangan sistem penyuluhan perikanan

Peningkatan Kapasitas Kesejahteraan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Peningkatan Kapasitas Kesejahteraan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Peningkatan Kapasitas Kesejahteraan Penyuluh Pertanian/Perkebunan BOP Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Bangub)

Kajian sistim penyuluhan perikanan Kajian sistim penyuluhan perikanan

-

Jumlah Penyuluh pertanian/perkebunan lapangan yang mendapatkan pelatihan (org) Terlaksananya Gelaran Teknologi Hasil Karya Penyuluh, Temu Penyuluh dan Lomba Penyuluh Teladan (Org) fasilitasi Kursus tani binaan penyuluh

Jumlah Penyuluh pertanian/perkebunan lapangan yang mendapatkan pelatihan (org)

Kabupaten

fasilitasi Kursus tani binaan penyuluh

Kabupaten

100 org

200 org

350.000.000

Lomba dan karya penyuluh berprestasi

Lomba dan karya penyuluh berprestasi

Kabupaten

30 org

50 org

150.000.000

Terlaksananya Gelaran Penyuluh PNS, Teknologi Hasil Karya Penyuluh, THL, Penyuluh Temu Penyuluh dan Lomba Swadaya Penyuluh Teladan

Penyuluh PNS, THL, Penyuluh Swadaya

Balai Pelatihan, Kab.

213

Balai Pelatihan, Kab.

300

- Bintek SDM Penyuluh Perikanan Terlaksananya Bintek Pengolahan Hasil Peternakan Bagi Penyuluh Perikanan dan Terlaksananya LAKU Penyuluh Perikanan Swadaya (Org)

- Bintek SDM Penyuluh Perikanan Terlaksananya Bintek Pengolahan Hasil Peternakan Bagi Penyuluh Perikanan dan Terlaksananya LAKU Penyuluh Perikanan Swadaya

Kabupaten

Kabupaten Penyuluh Penyuluh Perikanan PNS Perikanan PNS dan dan Swadaya Swadaya

246.250.000

767.850.000 521.600.000

107 Poktan

Jumlah SDM pengembang Jumlah SDM pengembang sistem penyuluhan sistem penyuluhan perikanan perikanan (org) (org)

485

107 Poktan

-

470.070.000

470.070.000

123.305.000

123.305.000

-

24

2 paket

KabupatenKabupaten Bandung Bandung

42

42

4 hr

85.000.000


2

05


22

01

Program Pengembangan sistem penyuluhan perikanan

Kajian sistim penyuluhan perikanan

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

2

01

24

2

01

24

05

2

01

24

05

2

01

24

05

2

01

24

05





Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan teknologi tepat guna Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan teknologi tepat guna Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan teknologi tepat guna Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan teknologi tepat guna


Lokasi

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Bintek pembuatan media penyuluhan perikanan elektronik Meningkatnya SDM pada penerapan teknologi peternakan (org)

Bintek pembuatan media penyuluhan perikanan elektronik

- Bintek SDM Penyuluh Peternakan

- Bintek SDM Penyuluh Peternakan

Terlaksananya Bintek Pengolahan Hasil Ternak Bagi Penyuluh Peternakan (Org) Percontohan usaha pembibitan peternakan

Terlaksananya Bintek Pengolahan Hasil Ternak Bagi Penyuluh Peternakan Percontohan usaha pembibitan peternakan

Kabupaten

Seminar hasil kaji terap penyuluh

Seminar hasil kaji terap penyuluh

Kabupaten

Sesudah Perubahan

Bogor


Sumber Dana

Sesudah Perubahan



Selisih

25 org

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan




5 hr 65.000.000

Meningkatnya SDM pada penerapan teknologi peternakan (org)

Kabupaten

24

Kabupaten

Penyuluh PNS Penyuluh PNS, THL

Balai Pelatihan

Balai Pelatihan, Sentra Produksi Kulit

25

4 hr

125.000.000

1 unit

3 unit

210.000.000

3 angkt.

5 angkt

125.000.000

Jumlah 2

235

155.000.000

9.364.366.228

Jumlah (1+2)

11.904.681.067

253.970.000

10.977.931.228 14.113.151.067

98.970.000

1.613.565.000

6.920.530.000

2.208.470.000

10.427.055.000

Mengetahui/Menyetujui a.n Kepala BAPPEDA Kabid....................................................

Verifikator, Kasubid............................................

Soreang, Juli 2015 KEPALA BADAN KETAHANAN PANGA DAN PELAKSANA PENYULUHAN

Ir. ERWIN HERMAWAN, MM NIP. 196709021992031005

Ir. YAYAN AGUSTIAN, M.Si NIP. 196909291999021001

Ir. DADANG HERMAWAN NIP. 196009161986031011

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Perubahan Rencana Kerja

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana

Penyuluhan (Perubahan Renja BKPPP) tahun 2015 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan perubahan yang merupakan hasil evaluasi pada pencapaian pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan. Dokumen ini diperlukan untuk mengakselarsi capaian sasaran pembangunan urusan ketahanan pangan dan penyuluhan selama tahun 2015 dalam bentuk penentuan target kinerja, kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Proses penyusunan Perubahan Renja BKPPP tahun 2015 dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu : a. Persiapan penyusunan Perubahan Renja BKPPP b. Penyusunan rancangan Perubahan Renja BKPPP c. Pelaksanaan Audiensi dengan pihak DPRD Kab. bandung d. Penetapan Renja BKPPP Renja BKPPP tahun 2015 merupakan turunan dari dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BKPPP tahun 2010-2015 untuk periode tahun ke 5. Penjabaran yang dimaksud menitikberatkan pada penyelarasan prioritas, sasaran, program, kegiatan prioritas pembangunan tahunan urusan ketahanan pangan dan penyuluhan dengan dokumen Perubahan RPJMD pemerintah Kabupaten Bandung, serta dokumen terkait lainnya. Dalam kerangka melanjutkan pembangunan ketahanan pangan dan pertanian untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah (Perda) Nomor : 1 Tahun 2015 Kabupaten Bandung, maka Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung sebagai salah satu Unit eselon II pada Pemerintah Kabupaten Bandung menyusun Perubahan Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung Tahun 2015. Renja Perubahan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung merupakan perangkat dokumen yang bertujuan untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan ketahanan pangan dan sumberdaya manusia

|Perubahan Rencana Kerja BKPPP Kabupaten Bandung 2015

1

pertanian secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi dengan kebijakan pembangunan jangka menengah nasional, kebijakan pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat serta Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung. B.

Landasan Hukum a. Undang-Undang nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; b. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (SP3K); c. Undang-Undang

nomor

25

tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional; d. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; e. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah; f.

Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Provinsi

dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; g. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah h. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; i.

Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010 – 2014;

j.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;

k. Peraturan Pemerintah 68 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; l.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacata Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; m. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; |Perubahan Rencana Kerja BKPPP Kabupaten Bandung 2015

2

n. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 22 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2012; o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

79 Tahun 2007 tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; p. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 Tentang Standar

Pelayanan

Minimal

Bidang

Ketahanan Pangan Provinsi

dan

Kabupaten/Kota; q. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 6 tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat; r.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 22 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2009 – 2029;

s. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 160) t.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 8 tahun 2005 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;

u. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 17 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung; v. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung; w. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung tahun 2007-2027; x. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2010 – 2015; y. Peraturan Bupati Bandung Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung; z. Peraturan Bupati Bandung Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2015.


3

C.

Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Tahun 2015 adalah untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan urusan ketahanan pangan dan penyuluhan yang lebih terarah, efektif dan terkoordinasi antar wilayah, antar sektor serta antar lembaga pemerintahan baik Pusat, Provinsi maupun dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Perubahan Renja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Tahun 2015: 1. Mewujudkan penjabaran prioritas pembangunan jangka menengah tahap ke 5 (Tahun 2015) yang lebih terarah dan efisien dengan memperhatikan kondisi terkini dilapangan. 2. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan. 3. Tercapainya target pembangunan dengan menggunakan sumberdaya secara efesien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

D.

Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung Tahun 2014, terdiri dari : BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Perubahan Renja SKPD, keterkaitan antara perubahan Renja SKPD dengan dokumen Perubahan RKPD, dengan Perubahan Renstra SKPD, dengan Renja OPD tingkat Provinsi, dan dengan Renja Kementrian/Lembaga, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

B.

Landasan Hukum Memuat uraian tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

C.

Maksud dan Tujuan


4

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja SKPD. D.

Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN A.

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015 dan capaian Renstra SKPD, Bab ini memuat Kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun berjalan (semester I 2015). Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan atau realisasi APBD.

B.

Review Capaian Anggaran Tahun 2015 (s.d Semester I). Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan dalam IKK (Indikator Kinerja Kunci). selain itu juga berisikan tentang evaluasi pada realisasi anggaran tahun 2015 sampai dengan bulan Juni (Semester I).

BAB III. PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2015 A.

Perbandingan Anggaran Belanja Sebelum dan Sesudah Perubahan 2015 Berisikan perbandingan anggaran belanja pada BKPPP sebelum dan sesudah perubahan untuk tahun 2015. Rincian Belanja Langsung Program dan Kegiatan. Bagian ini berisikan tentang indikator yang bersifat output maupun hasil dari kegiatan yang mengalami perubahan.

BAB IV. PENUTUP Berisikan uraian berupa : a. Catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan |Perubahan Rencana Kerja BKPPP Kabupaten Bandung 2015

5

b. Kaidah- kaidah pelaksanaan LAMPIRAN


6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN

A.

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015 dan capaian Renstra SKPD. Perubahan Rencana kerja 2015 ini merupakan salah satu percepatan pencapaian

target Perubahan Renstra 2010-2015 dalam mendukung visi dan misi Kabupaten Bandung dan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan sendiri yaitu : VISI Terwujudnya peningkatan ketahanan pangan masyarakat dan kualitas SDM pertanian, perikanan dan kehutanan Kabupaten Bandung. MISI Upaya untuk mencapai visi tersebut ditempuh melalui misi : a) Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam upaya peningkatan ketahanan pangan melalui 3 subsistemnya (ketersediaan, distribusi dan konsumsi/keamanan pangan). b) Mengembangkan programa penyuluhan. c) Meningkatkan kualitas SDM Petugas, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha serta Kelembagaan. d) Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pendukung. Sejalan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran serta berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pelaksanaan pembangunan diklasifikasikan ke dalam urusan pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhan pada tahun 2015 ini meliputi Urusan Wajib yang dilaksanakan pada setiap SKPD dan Urusan Wajib Program dan Urusan Program Pilihan. a.

Urusan Wajib setiap SKPD Pada Urusan Wajib pada setiap SKPD terdapat 4 Program yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai penunjang kegiatan badan/operasional kedinasan untuk kurun waktu satu tahun dengan rincian program sebagai berikut : 1.

Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2.

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;

3.

Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur;

4.

Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.


7

b.

Urusan Wajib Program Pada urusan wajib ketahanan pangan terdapat 1 program yang menjadi prioritas untuk menunjang kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan dan dilaksanakan pada tahun 2015 yaitu Program Ketahanan Pangan

c.

Urusan Pilihan Pertanian Pada urusan pilihan pertanian terdapat 6 program yang menjadi prioritas dan dilaksanakan pada tahun 2015, yaitu:

d.

1.

Peningkatan kesejahteraan petani;

2.

Peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan;

3.

Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan;

4.

Peningkatan produksi pertanian/perkebunan;

5.

Pemberdayaan penyuluhan pertanian/perkebunan lapangan;

6.

Peningkatan penerapan teknologi peternakan.

Urusan Pilihan Kehutanan Pada Urusan Pilihan Kehutanan terdapat 1 program yang menjadi prioritas dan dilaksanakan di tahun 2015, yaitu program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

e.

Urusan Pilihan Perikanan dan Kelautan Pada Urusan Pilihan Perikanan dan Kelautan terdapat 1 program yang menjadi prioritas dan dilaksanakan di tahun 2015, yaitu program Pengembangan sistem penyuluhan perikanan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung dalam

menganalisis Kinerja Pelayanan SKPD mengacu pada Indikator Kinerja Kunci serta analisis kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD serta kewenangannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah. Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merupakan kinerja pelayanan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan yaitu Pada Urusan Wajib Ketahanan Pangan dan Urusan Pilihan Pertanian. |Perubahan Rencana Kerja BKPPP Kabupaten Bandung 2015

8

Tingkat capaian kinerja pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan berdasarkan penetapan kinerja yang telah disepakati sampai dengan bulan Juni 2015 atau Semester I yaitu : NO

INDIKATOR

1

Persentase Jumlah Ketersediaan Pangan Utama (Skor PPH) (% ) Persentase Jumlah Konsumsi Pangan Utama (Skor PPH) (% ) Terlaksananya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Ton) Jumlah Gapoktan yang Terbina

TARGET KINERJA

REALISASI KINERJA

%

100

86,6

86,6

89,6

76,5

85,4

60

75

116,7

50

208

416,0

Jumlah Kelompok Tani (Poktan) yang terbina melalui penyuluhan Jumlah kelompok peternakan yang terbina melalui penyuluhan penerapan teknologi peternakan

768

1.910

248,7

170

308

181,2

7

Jumlah kelompok tani yang terbina melalui penyuluhan penerapan teknologi Pertanian/Perkebunan

740

740

100

8

Jumlah pemberdayaan penyuluh (PNS, THL dan penyuluh swadaya) Jumlah kelompok yang terbina melalui penyuluhan perikanan Jumlah kelompok yang terbina melalui penyuluhan kehutanan

383

259

67,6

136

224

164,7

315

352

111,7

2 3 4 5 6

9 10

Berdasarkan tabel dapat dilihat hampir seluruh indikator yang ditetapkan sampai dengan bulan Juni 2015 (semester I) sudah melebihi target. Persentase capaian yang terendah ialah pada indikator jumlah pemberdayaan penyuluh (PNS, THL dan Penyuluh Swadaya masih 67,6 % hal ini lebih dikarenakan masih kurangnya pelatihan-pelatihan bagi para penyuluh dan masih minimnya sarana dan perasarana penyuluhan untuk menunjang kegiatan para penyuluh. Persentase capaian indikator tertinggi yaitu terdapat pada indikator jumlah Gapoktan yang terbina yaitu 416% atau sebanyak 208 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang telah terbina oleh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dari target 50 Gapoktan. Dalam tahun ini usulan masyarakat terhadap pembinaan Gapoktan dan pembinaan Kelompok Tani (Poktan) sangat tinggi sehingga melampaui dari target yang ditetapkan dalam Renstra. Hampir seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pembinaan tersebut dilaksanakan pada triwulan I dan II. Khusus untuk indikator dengan sifat output seperti Persentase Jumlah Konsumsi Pangan Utama (Skor PPH) dan Persentase Jumlah Ketersediaan Pangan Utama (Skor PPH) secara keseluruhan capaiannya sudah diatas 65% sedangkan indikator Terlaksananya


9

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sudah mencapai 116,7%. Secara keseluruhan pencapaian Indikator Kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2015 sudah melebihi target capaian indikator. B.

Review Capaian Anggaran Tahun 2015 (s.d Semester I) Anggaran Belanja Langsung Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

APBD Kabupaten Bandung tahun 2015 sebelum perubahan mencapai Rp 11.904.681.067,atau berkurang sebanyak 18.3 % dibandingkan dengan anggaran tahun 2014 sebelum perubahan yaitu sebesar Rp 14.565.958.651. Anggaran Belanja Program Tahun 2015- . terdiri dari: 1.

Belanja

Langsung

SKPD

sebesar

Rp.

2.540.314.839,-

terealisasi

sebesar

Rp. 607.203.336,- atau 23,90 % untuk membiayai 4 Program dan 25 Kegiatan dengan komposisi : •

Belanja Pegawai sebesar Rp. 60.261.000,- realisasi sebesar Rp. 9.172.000,- atau 15,2%;

•

Belanja Barang dan Jasa sebesar

Rp. 2.178.748.839,-

realisasi sebesar

Rp. 491.540.336,- atau 22,6 %; •

Belanja Modal sebesar Rp. 301.305.000,- realisasi sebesar Rp. 106.491.000,- atau 35,3%.

2.

Belanja Langsung Program sebesar Rp. 9.364.366.228,- terrealisasi sebesar Rp. 3.914.363.345,- atau 41,80 % untuk membiayai 9 Program dan 25 Kegiatan dengan komposisi : •

Belanja Pegawai sebesar Rp. 128.810.000,- realisasi sebesar Rp. 81.430.000,- atau 63,2 %

•

Belanja Barang dan Jasa Rp. 6.570.494.238,- realisasi sebesar Rp. 3.050.869.345,atau 46,4 %

•

Belanja Modal sebesar Rp. 2.665.061.990,- realisasi sebesar Rp. 782.064.000,- atau 29,3 %. Selain melakukan evaluasi pada indikator kinerja analisa juga dilakukan pada capaian

anggaran yang telah dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan


10

sampai dengan bulan Juni 2015. Pada tahun 2015 ini terdapat 3 urusan yang dilaksanakan oleh BKPPP untuk mencapai target yang sudah ditetapkan yaitu Urusan Wajib setiap SKPD, Urusan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 11.904.681.067,-. Urusan wajib setiap SKPD terdiri dari 4 program dengan 25 kegiatan dengan jumlah anggaran mencapai Rp. 2.540.314.839,-. Urusan Wajib Ketahanan Pangan dilaksanakan melalui 1 program dengan 7 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.512.539.000,-. Urusan Pilihan Pertanian dilaksanakan melalui

6 program dengan 16 kegiatan dengan alokasi

anggaran sebesar Rp. 7.466.074.228,-. Urusan Pilihan Kehutanan dilaksanakan melalui 1 program dengan 1 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 262.448.000,-. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan melalui 1 program dengan 1 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 123.305.000,-. Capaian kumulatif realisasi anggaran sampai tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp. 4.521.566.681,- atau tingkat penyerapan sebesar 36,71%. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran 2014 penyerapannya hanya sebesar 25.05%, atau lebih tinggi penyerapannya sebesar 11,7%. Namun demikian Rencana Penyerapan per Triwulan berdasarkan Pagu Anggaran (DPA) direncanakan sampai dengan Triwulan II tingkat penyerapan sebesar 45%. Sehingga terdapat selisih 8,29% anggaran yang belum terserap sampai dengan akhir bulan Juni 2015. Adapun uraian realisasi anggaran perkegiatan terurai pada tabel dibawah ini: Tabel Target dan Realisasi Anggaran perkegiatan pada BKPPP tahun 2015 (s.d Semester 1) KODE REK

U R A I AN

1 2 2.01. URUSAN PROGRAM SKPD

TARGET

REALISASI

%

SISA ANGGARAN

3 2.540.314.839

4 607.203.336

5 23,90

6 1.933.111.503

1.404.497.600

451.124.310

32.12

953.373.290

2.750.000

1.290.000

46.91

1.460.000

1


01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

58.206.000

18.172.753

31.22

40.033.247

06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

23.200.000

2.910.300

12.54

20.289.700

07

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

6.000.000

1.807.000

30.12

4.193.000

08

Penyediaan Jasa kebersihan Kantor

160.800.000

80.400.000

50.00

80.400.000

09

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

34.378.600

4.250.000

12.36

30.128.600


11

KODE REK

U R A I AN

1 10

2 Penyediaan Alat Tulis Kantor

11

TARGET

REALISASI

SISA ANGGARAN

%

3 150.000.000

4 73.082.900

5 48.72

6 76.917.100

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

99.153.000

27.627.457

27.86

71.525.543

12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

12.000.000

3.012.460

25.10

8.987.540

13

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

193.910.000

106.491.000

54.92

87.419.000

14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

54.200.000

12.567.940

23.19

41.632.060

15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

18.900.000

5.230.000

27.67

13.670.000

17

Penyediaan Makanan dan Minuman

92.000.000

26.100.000

28.37

65.900.000

18

Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

228.800.000

40.082.500

17.52

188.717.500

19

Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran

13.200.000

6.600.000

50.00

6.600.000

20

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

237.000.000

33.850.000

14.28

203.150.000

22

Penunjang Perayaan Hari-Hari Bersejarah

20.000.000

7.650.000

38.25

12.350.000

2


951.855.000

125.639.526

13.20

826.215.474

10

Pengadaan Mebeleur

100.445.000

0

0

100.445.000

22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

322.870.000

0

0

322.870.000

24

Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional

528.540.000

125.639.526

23.77

402.900.474

5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

20.000.000

6.129.500

30.65

13.870.500

04

Penilaian Angka Kredit

20.000.000

6.129.500

30.65

13.870.500

6

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

163.962.239

24.310.000

14.83

139.652.239

01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

140.262.239

16.880.000

12.03

123.382.239

02

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

4.000.000

0

0

4.000.000

03

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

15.700.000

7.430.000

47.32

8.270.000


12

KODE REK 1 04

U R A I AN 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

06 07 11 12 13 14

15 01

SISA ANGGARAN

%

0

6 4.000.000

1.512.539.000

488.592.400

32.30

1.023.946.600

1.512.539.000

488.592.400

32.30

1.023.946.600

Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok Koordinasi Kebijakan Perberasan

102.760.000

4.440.000

4.32

98.320.000

100.000.000

29.595.000

29.60

70.405.000

150.000.000

66.730.000

44.49

83.270.000

Pengembangan Cadangan Pangan Daerah (Rice Centre) - (*) Pengembangan Lumbung Pangan Kelurahan (*) Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Effisien (*) Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif (*)

455.950.000

23.625.000

5.18

432.325.000

313.229.000

71.897.000

22.95

241.332.000

90.600.000

21.670.000

23.92

68.930.000

300.000.000

270.635.400

90.21

29.364.600

7.876.954.228

3.300.315.945

41.90

4.576.638.283

2.350.434.078

1.177.239.900

50.09

1.173.194.178

1.030.685.717

901.785.100

87.49

128.900.617

2.01. URUSAN PROGRAM PILIHAN PERTANIAN Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

3 4.000.000

REALISASI

0

1.21. URUSAN PROGRAM WAJIB KETAHANAN PANGAN 15 Program Ketahanan Pangan 02

TARGET

4

5

02

Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis

262.382.400

76.380.000

29.11

186.002.400

03

Peningkatan kemampuan lembaga petani

366.430.423

199.074.800

54.33

167.355.623

08

Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Tembakau Melalui Pelatihan dan Bimbingan Teknis

690.935.538

0

0

690.935.538

16

Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)

1.368.146.160

849.802.045

62.11

518.344.115

01

Penanganan daerah rawan pangan

135.500.000

42.475.000

31.35

93.025.000

02

Penyusunan data base potensi produksi pangan

75.000.000

16.727.500

22.30

58.272.500

03

Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan

75.000.000

10.780.000

14.37

64.220.000

09

Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

763.373.660

724.342.045

94.89

39.031.615

14

Pengembangan desa mandiri pangan

244.272.500

35.090.000

14.37

209.182.500

22

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

75.000.000

20.387.500

27.18

54.612.500


13

KODE REK

U R A I AN

1 18

2 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

01

TARGET

REALISASI

%

SISA ANGGARAN

3 3.180.556.490

4 901.374.000

5 28.34

6 2.279.182.490

Penelitian dan pengembanan teknologi pertanian/perkebunan tepat gunaunggulan daerah

371.634.500

7.800.000

2.10

363.834.500

02

Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

2.665.061.990

782.064.000

29.35

1.882.997.990

04

Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

143.860.000

111.510.000

77.51

32.350.000

19

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

165.687.500

125.650.000

75.84

40.037.500

01

Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan

165.687.500

125.650.000

75.84

40.037.500

20

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

246.250.000

246.250.000

100

0

01

Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

246.250.000

246.250.000

100

0

24

Program peningkatan penerapan teknologi peternakan

155.000.000

0

0

155.000.000

05

Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat gun

155.000.000

0

0

155.000.000

262.448.000

5.350.000

2.04

257.098.000

2.02. URUSAN PROGRAM PILIHAN KEHUTANAN 17

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

262.448.000

5.350.000

2.04

257.098.000

05

Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Perusakan Hutan

262.448.000

5.350.000

2.04

257.098.000

123.305.000

120.105.000

97.40

3.200.000

2.05. URUSAN PROGRAM PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 22

Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

123.305.000

120.105.000

97.40

3.200.000

01

Kajian Sistem Penyuluhan Perikanan

123.305.000

120.105.000

97.40

3.200.000

12.315.561.067

4.512.566.681

36.71

7.793.994.386

JUMLAH TOTAL BELANJA LANGSUNG


14

Sebagaimana tabel di atas terdapat 7 dari 51 kegiatan dengan realisasi anggaran 0% dan ada beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan. Kendala dari realisasi anggaran tersebut disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: 1.

Kegiatan Pengadaan Mebeleur realisasi anggaran 0% karena kegiatan tersebut direncanakan ada penambahan anggaran di APBD-P 2015.

2.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor realisasi anggaran 0% direncanakan kegiatan tersebut dilaksanakan pada Triwulan IV karena perencanaannya di Triwulan II;

3.

Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran realisasi anggaran 0% direncanakan kegiatan tersebut dilaksanakan setelah Semester I.

4.

Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

realisasi anggaran 0%

direncanakan kegiatan tersebut dilaksanakan pada bulan Desember 2015. 5.

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Tembakau melalui Pelatihan dan Bimbingan Teknik realisasi anggaran 0% direncanakan kegiatan tersebut dilaksanakan setelah Semester I.

6.

Terdapat kegiatan yang berasal dari APBD Provinsi yang pengesahan DPA nya baru ditetapkan pada bulan Juni (termasuk kedalam APBD Parsial), yaitu Kegiatan BOP Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Bantuan Gubernur).

7.

Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna realisasi anggaran 0% direncanakan kegiatan tersebut dilaksanakan setelah Semester I.

8.

Terdapat kegiatan yang secara fisik sudah menunjukkan progress dan sedang dalam proses pencairan, seperti pada kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna (DAK) (capaian output 30%). Berdasarkan tabel dapat terlihat bahwa capain anggaran secara total sebesar 36,71%

dari target sasaran sebesar 45% atau kurang 8,29% dari target sampai dengan bulan Juni 2015. Capain terendah ialah pada urusan pilihan kehutanan yang realisasi anggaranya baru mencapai sebesar Rp. 5.350.000,- (2,04%) dari target anggaran sebesar Rp. 262.448.000,-. Urusan program SKPD realisasi anggaran mencapai sebesar Rp. 607.203.336,- (23,90%) dari target anggaran sebesar Rp. 2.540.314.839,-. Urusan wajib ketahanan pangan realisasi anggaran mencapai sebesar Rp. 488.592.400,- (32.30%) dari target anggaran sebesar Rp. 1.512.539.000,-. Urusan

pilihan pertanian realisasi anggaran mencapai sebesar

Rp. 3.300.315.945,- (41.90%) dari target anggaran sebesar Rp. 7.876.954.228,-.Realisasi


15

tertinggi dicapai oleh urusan pilihan kelautan dan perikanan dimana realisasi anggarannya mencapai Rp. 120.105.000,- (97,40%) dari alokasi anggaran sebesar Rp. 123.305.000,-. Tetapi secara komulatif serapan terbesar terdapat pada urusan pilihan pertanian. Capaian anggaran perkegiatan terendah terdapat pada kegiatan BOP Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Ban-Gub) dimana realisasi anggarannya masih Rp. 0,-, sedangkan penyerapan yang

tertinggi

ialah

untuk

Kegiatan

Peningkatan

Kapasitas

Tenaga

Penyuluh

Pertanian/Perkebunan yang sudah mencapai 100%. Capain beberapa kegiatan yang masih rendah lebih dikarenakan kegiatan belum dapat dilaksanakan atau dijadwalkan pada semester II.


16

BAB III PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENCANA KERJA TAHUN 2015

A.

Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2015 Sebagaimana Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

Tahun 2015 terdapat 13 program dengan 50 kegiatan yang dilaksanakan. Seiring dengan analisa kebutuhan, terdapat 10 kegiatan yang terdapat dalam perubahan rencana kerja BKPPP dan 1 kegitan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat yang diakomodir dalam APBD 2015 Parsial. Berdasarkan hal tersebut maka pada Perubahan Renja ini jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan menjadi 51 kegiatan. Adapun kegiatan yang berubahan tersebut adalah: -

Kegiatan Penyediaan Tenaga Kerja Pendukung Administrasi teknis dan perkantoran kegiatan ini untuk honorarium THL-TBPP dan THL-P2BN selama 2 bulan yang sebelummnya belum terakomodir dalam APBD Tahun 2015;

-

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dalam kegiatan ini terdapat pengurangan anggaran yang dirasakan anggaran yang berlebih;

-

Kegiatan Pengadaan Mebeuler mengalami penambahan anggaran untuk pembelian mebeuler sebanyak 35 buah;

-

Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis kegiatan ini terdapat pengurangan anggaran yang dirasakan anggaran yang berlebih;

-

Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan mengalami penambahan anggaran untuk uji laboratorium beberapa jenis bahan makanan;

-

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna mengalami penambahan anggaran, tambahan anggaran tersebut untuk membiayai kursus tani Penyuluh Pertanian, honorarium petugas Sistem Manajemen Informasi Penyuluh Pertanian (SMIPP) dan fasilitasi petugas SMIPP;

-

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna mengalami penambahan anggaran, tambahan anggaran tersebut untuk membiayai pembangunan pagar dan perlengkapan sarana dan prasarana kantor BPPK;

-

Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan mengalami penambahan anggaran, anggaran tersebut untuk membiayai forum Penyuluh Swadaya dan kursus tani bagi Penyuluh Swadaya;


17

-

Kegiatan BOP Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Bangub). Kegiatan ini merupakan kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat, dan termasuk ke dalam bagian APBD (Parsial) Kabupaten Bandung Tahun 2015 yang ditetapkan pada bulan Juni 2015.

-

Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna mengalami penambahan anggaran, anggaran tersebut untuk membiayai magang dan kursus tani Penyuluh Peternakan;

-

Kegiatan Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Perusakan Hutan mengalami perubahan anggaran, anggaran tersebut untuk membiayai kursus tani Penyuluh Kehutanan, seminar jasa lingkungan, pengadaan bibit untuk kegiatan hari menanam dan fasilitasi kegiatan hari menanam.

B.

Rincian Belanja Langsung Program dan Kegiatan Pagu Anggaran Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan sebagaimana

Lampiran Perubahan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2015, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 14.113.151.067,- dari semula sebesar Rp. 11.904.681.067,- atau bertambah sebesar Rp. 2.208.470.000,-. Tambahan anggaran tersebut terdiri dari Rp. 2.161.400.000,sebagaimana usulan SKPD yang tertuang dalam Format I.H. (Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja SKPD Tahun 2015) untuk mengako modir tambahan anggaran pada 10 kegiatan. Sisanya sebesar Rp. 470.070.000,- merupakan tambahan anggaran dari APBD Provinsi Jawa Barat dengan rincian Rp. 410.880.000,- merupakan murni tambahan kegiatan APBD Provinsi TA.2015 dan Rp. 59.190.000,- merupakan Silpa penyerapan APBD Provinsi TA. 2014 yang berada di Kas Daerah dan harus menjadi bagian dari Perubahan APBD TA.2015. Sebagaimana Lampiran 2.1, diuraikan berbagai perubahan Renja yang di dalamnya meliputi perubahan indikator, target indikator maupun anggaran. Lampiran 2.1 ini didasari dari Format I.H. (Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja SKPD Tahun 2015) yang telah disampaikan ke Bappeda. Pada format I.H. terdapat usulan perubahan target kinerja beserta jumlah anggaran yang diusulkan oleh SKPD. Pada format tersebut tercatat usulan perubahan anggaran bertambah sebesar Rp. 2.208.470.000,- yang dibutuhkan untuk mengakomodir penambahan di 11 kegiatan. Pada Lampiran 2.1 diuraikan perubahan kegiatan, indikator kinerja dan anggaran disesuaikan dengan Lampiran Perubahan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2015.


18

No 1 2 3

BELANJA URUSAN WAJIB KANTOR WAJIB KETAHANAN PANGAN PILIHAN PERTANIAN PILIHAN KEHUTANAN PILIHAN PERIKANAN DAN KELAUTAN JUMLAH

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Selisih (+/-)

2.540.314.839 1.512.539.000 7.876.954.228 262.448.000 123.305.000 12.315.561.067

3.135.219.839 1.512.539.000 9.004.809.228 337.278.000 123.305.000 14.113.151.067

594.905.000 0 1.127.855.000 74.830.000 0 1.797.590.000


19

BAB IV PENUTUP Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2015 disusun melalui proses evaluasi pada rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan anggaran tahun 2015. Perubahan Renja 2015 dapat dijadikan acuan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan pada sisa waktu pelaksanaan tahun 2015. Perubahan Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung Tahun 2015merupakan acuan dalam melaksanakan program kerja yang implementasinya dijabarkan lebih rinci dalam sasaran kegiatan yang disesuaikan dengan perkembangan maupun perubahan kebijakan dengan tingkat Provinsi maupun tingkat pusat. Untuk itu rencana kerja perlu dievaluasi dengan memperhatikan kebijakan peningkatan ketahanan pangan dan peningkatan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta aspirasi masyarakat. Sselain itu dapat dimanfatkan untuk melaksanakan sinkronisasi, sinegritas secara terpadu di Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan program-program pembangunan di daerah, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program-program di masingmasing bidang Tahun 2015 yang akan didanai oleh APBD. Untuk itu BKPPP berkewajiban menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan program pembangunan setiap Triwulan sekali kepada Bupati melalui Bappeda Kabupaten Bandung keseluruhan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut menjadi bahan penyusunan RKPD Tahun berikutnya. Selain hal tersebut jika dalam proses pelaksanaan kegiatan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan pada tahun 2015 diperlukan perubahan dan revisi maka akan dilaksanakan dengan memperhatikan aturan yang berlaku.


20

LAMPIRAN-LAMPIRAN


21

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN Jl. Raya Soreang Km.17 Telp.. / Fax ; ( 022 ) 5891582 Soreang 40911 Provinsi Jawa Barat Website: www.bk pppk abbandung.com

KEPUT USAN KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN KABUPATEN BANDUNG Nomor

:

/

/BKPPP

TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN TAHUN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN KABUPATEN BANDUNG

Menimbang

: a.

Memperhatikan

bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 32 Tahun

2014

tentang

Rencana

Kerja

Pembangunan

Daerah

Kabupaten Bandung Tahun 2015. b.

Bahwa

dalam

keadaan

rangka

menyesuaikan

dengan

tahun berjalan, perlu adanya

perkembangan

penyesuaian rencana

program dan kegiatan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Tahun 2015. b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan tentang Penetapan Perubahan

Rencana

Kerja

Badan

Ketahanan

Pangan

dan

Pelaksana Penyuluhan Tahun 2015. Mengingat

: 1.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang

Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang-undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4.

Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang– undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang– undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan,

Rencana

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 11. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015; 15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala

Badan

Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD)

dengan

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87); 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 – 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88); 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 60); 19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2015 tentang RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2016; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

di

Kabupaten

Bandung

(Lembaran

Daerah

Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang

Tata

Cara

Daerah (Lembaran

Penyusunan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005

Nomor 4 Seri D); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Pedoman Kerjasama

Pemerintah Daerah Kabupaten

Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 3 Seri D); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lemba-ran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lemba-ran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007 – 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 3); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Bandung

Tahun

2005-2025

(Lembaran

Daerah

Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang

Rencana

(RPJMD)

Pembangunan

Kabupaten

Bandung

Jangka Tahun

Menengah

2010-2015

Daerah

(Lembaran

Daerah Kabupaten Bandung Tahun 11 Nomor 11); sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015; Peratiran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4); 28. Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016; 29. Keputusan

Bupati

No050/Kep.424-Bappeda/2015

tentang

Penetapan Renja SKPD Lingkup Kabupaten Bandung Tahun 2016

MEMUTUSKAN Menetapkan : KESATU

: Perubahan Renja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung

Tahun 2015

telah sesuai

dengan RKPD-P

Kabupaten Bandung Tahun 2015, sebagaimana hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja SKPD 2015 oleh Bappeda Kabupaten Bandung. KEDUA

: Perubahan Renja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung Tahun 2015, mengandung hal-hal teknis yang terdiri

dari BAB I Pendahuluan, BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Berjalan, BAB III Perubahan Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2015, BAB IV Penutup

yang lebih lanjut menjadi Lampiran

I keputusan ini. KETIGA

: Rencana anggaran belanja yang tercantum dalam Perubahan Renja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung Tahun 2015 merupakan pagu indikatif yang dapat berubah sesuai

perkembangan

pembahasan

anggaran

bersama

Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). KEEMPAT

: Target Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung Tahun 2015 dapat berubah sesuai pengalokasian anggaran pada saat Pembahasan dengan DPRD.

Ditetapkan di Pada tanggal

: Soreang : 21 Juli 2015



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN Jl. Raya Soreang Km.17 Telp.. / Fax ; ( 022 ) 5891582 Soreang 40911 Provinsi Jawa Barat

Website: www.bkpppkabbandung.com

SURAT KEPUT USAN KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN KABUPATEN BANDUNG NOMOR :

/

/ BKPPP

TENTANG TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2015 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN KABUPATEN BANDUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN

Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 perlu adanya penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2015; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan

Ketahanan

Pangan

dan

Pelaksana

Penyuluhan

Kabupaten Bandung pada tahun 2015 dapat berjalan dengan lancar, maka perlu menetapkan Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2015 dengan Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan

Undang-undang

Nomor

4

Tahun

1968

tentang

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang

dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan

Daerah-Daerah

Kabupaten

Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851; 2. Undang-undang Nomor. 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 3. Undang-undang

Nomor 16

Tahun 2006

tentang Sistem

Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (SP3K), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660); 4. Undang-undang Perencanaan

Nomor 25

Tahun 2004

tentang Sistem

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421; 5. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang–undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 7. Undang-Undang

Nomor

1

Tahun

2004

tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 9. Peraturan

Pemerintah

Nomor

17

Tahun

2015

tentang

Ketahanan Pangan dan Gizi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

10. Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah

(Lembar

Negara

Indonesia

Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406); 11. Peraturan Pemerintah 68 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembar Negara Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) 12. Peraturan

Pemerintah

Pembagian

Urusan

Nomor

38

Tahun

Pemerintahan

2007

Antara

tentang

Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembanguanan Jangka Menengah Nasional Tahun 20102014; 14. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

79 Tahun 2007

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; 18. Peraturan

Menteri

Pertanian

65/Permentan/OT.140/12/2010 Minimal

Bidang

Tentang

Ketahanan

Nomor

Standar Pelayanan

Pangan

Provinsi

dan

Kabupaten/Kota; 19. Peraturan

Bersama

Perencanaan

Menteri

Dalam

Pembangunan

Negeri,

Menteri

Nasional/Kepala

Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK

95/PMK

07/2010

tentang

Penyelarasan

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87); 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 – 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88); 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 60); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Bandung Tahun 2005 – 2025; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah; 27. Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung; 28. Peraturan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun 2012 tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung.

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

KESATU

:

Menetapkan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKPPP) Tahun 2015 sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA

:

Tim penyusun sebagaimana diktum KESATU bertugas untuk menyusun

dan

mempersiapkan

Perubahan

Rencana

Kerja

BKPPP sebagai Pedoman Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung Tahun 2015.

KETIGA

:

Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditandatanganinya Surat Keputusan ini.

KEEMPAT

:

Apabila

dikemudian

hari

terdapat

kekeliruan dapat diubah

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : pada tanggal :

Soreang 2015



LAMPIRAN I NOMOR

: Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung : / / BKPPP

Pangan

dan

TANGGAL

:

TENTANG

: Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 Badan Keatahanan Pangan Dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung

2015

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2015 BADAN KEATAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN KABUPATEN BANDUNG

Pengarah Ketua Tim

: :

Ir. Dadang Hermawan Ir. H. Diar Hadi Gusdinar, M.Si

Sekretaris Tim

:

Diah Patimah Budiasari

Anggota Tim

:

1. 2. 3.

Ir. Jumhana Dra. Hj. As As Masitoh Four S, M.Si Ir. Cucu Ratna Mutiara, M.Si

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Imas Tohiroh, S.Pd Elies Rukaesih Dr. H. Asep Hidayat, SH, M.Si Tuti Harnani, S.Sos. M.Si Sintawaty, SP, MSi. Nila Setiasih, SE Enok Siti Rokayah Ir. Ari Heri Setiadi Iman Sulaeman, SH, MH

Ditetapkan di : pada tanggal :

Soreang 2015



LAMPIRAN II : Pelaksana

Keputusan

Kepala

Badan

Ketahanan

Pangan

dan

Penyuluhan Kabupaten Bandung / / BKPPP

NOMOR

:

TANGGAL

:

TENTANG

: Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 Badan Keatahanan Pangan Dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung

2014

RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2015 BADAN KEATAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN KABUPATEN BANDUNG

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung. Perubahan Rencana Kerja BKPPP Tahun 2015

Recommend Documents