BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
6.1. Strategi Pembangunan Strategi merupakan serangkaian kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan agenda dan prioritas-prioritas pembangunan. Strategi pembangunan tahun 2011-2016 pemerintah Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut : 1. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dalam kesehatan, pendidikan dan kompetensi kerja sehingga mampu berpartisipasi dalam pembangunan adalah sebagai berikut : a. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan b. Peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak c. Peningkatan akses dan mutu pendidikan baik formal maupun non formal. d. Peningkatan kualitas, profesionalisme pendidik, tenaga kependidikan dan lembaga pendidikan yang berwawasan luas dan terbuka e. Peningkatan peran dan fungsi Komite Pendidikan disetiap jenjang dan wilayah pendidikan f.
Peningkatan sistem pembinaan dan informasi
ketenaga kerjaan,
kesejahteraan serta perlindungan tenaga kerja. g. Perluasan dan penciptaan lapangan kerja berkualitas. h. Peningkatan kualitas pembinaan pemuda dan olah raga baik melalui jalur pendidikan maupun diluar jalur pendidikan. 2. Strategi dalam rangka penyediaan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya ditempuh melalui ; a. Peningkatan
jumlah
dan
mutu
infrastruktur
jalan,
jembatan,
transportasi dan teknologi informasi (TIK) yang handal dan terintegrasi. b. Peningkatan perbaikan dan pembangunan infrastruktur pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan. RPJMD 2011-2016 | Kabupaten Blitar
VI - 1
c. Peningkatan perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu. d. Peningkatan perbaikan dan pembangunan gedung sekolah dan perpustakaan. e. Peningkatan penyediaan infrastruktur sumberdaya air f.
Peningkatan pembangunan perumahan, penyediaan sarana air bersih, persampahan dan pengolahan limbah.
g. Peningkatan pengelolaan potensi wisata baik wisata alam, sejarah, budaya melalui pola kemitraan maupun investasi oleh pihak swasta. h. Revitalisasi pasar tradisional.
i.
Melaksanakan
pembangunan
Pemerintahan
Kabupaten
dan
Blitar,
pemeliharaan
diwilayah
infrastruktur
kecamatan
dan
desa/kelurahan secara bertahap dan simultan. 3. Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, strategi diarahkan terutama melalui pengembangan agroindustri yang berdaya saing dan ekonomi pedesaan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Strategi yang dilaksanakan guna mencapai tujuan ini adalah ; a. Peningkatan program penanggulangan kemiskinan dan optimalisasi peran Tim Koordinasi Pemberantasan Kemiskinan Daerah (TKPKD) b. Pengembangan
kawasan
dan
tata
ruang
pertanian
untuk
meningkatkan ketersediaan pangan. c. Mendorong
pemerataan
pembangunan
dan
pembangunan
pertumbuhan
dengan
wilayah-wilayah
percepatan tertinggal,
strategis dan cepat tumbuh yang mempunyai potensi Sumber Daya Alam
dan
lokasi yang
strategis
dalam
suatu
sistem
wilayah
pengembangan ekonomi yang sinergis serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, dunia usaha, dan masyarakat guna mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah; d. Pengembangan Koperasi dan UMKM berbasis klaster e. Peningkatan daya tarik dan daya saing daerah RPJMD 2011-2016 | Kabupaten Blitar
VI - 2
4. Untuk membentuk masyarakat yang berakhlak mulia dan berkesholehan sosial, mematuhi aturan hukum, menerapkan nilai-nilai budaya luhur dalam
rangka
memantapkan
landasan
spiritual,
dan
etika
pembangunan, dicapai melalui strategi sebagai berikut ; a. Menciptakan suasana yang makin kondusif bagi umat beragama untuk beribadah dan menjalankan kewajiban agamanya. b. Meningkatkan komunikasi yang harmonis antar tokoh-tokoh keagamaan dan meningkatkan kerjasama lintas agama c. Peningkatan apresiasi terhadap budaya daerah 5. Tujuan untuk menciptakan iklim kondusif bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta memenuhi hak-hak asasi manusia, akan dicapai melalui strategi pembangunan sebagai berikut ; a. Peningkatan penyuluhan peraturan/hukum kepada masyarakat b. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memelihara ketertiban umum dan ketenteraman c. Peningkatan
kesadaran
masyarakat
untuk
patuh
dan
disiplin
terhadap hukum d. Peningkatan kepedulian masyarakat untuk mencegah penggunaan narkoba e. Pengarusutamaan Gender f. Peningkatan pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup 6. Untuk mewujudkan keseimbangan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dengan pemeliharaan kualitas dan fungsi lingkungan hidup ditempuh strategi peningkatan pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. 7. Untuk membentuk birokrasi yang profesional dalam melayani masyarakat sehingga terwujud birokrasi yang efisien dan efektif, bebas KKN dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut ;
RPJMD 2011-2016 | Kabupaten Blitar
VI - 3
a. Melaksanakan peraturan perundang-undangan terkait reformasi birokrasi,
kepegawaian,
pelayanan
publik
dan
pengelolaan
keuangan secara konsisten b. Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah 6.2. Arah Kebijakan Dalam sebagaimana
rangka tersebut
melaksanakan diatas,
maka
strategi
dirumuskan
pembangunan arah
kebijakan
pembangunan daerah yang bertumpu pada analisis masalah-masalah yang
sedang
terjadi
maupun
yang
diprediksi
muncul
dalam
pelaksanaan pembangunan lima tahun kedepan.
1. Untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dalam kesehatan, pendidikan dan kompetensi kerja sehingga mampu berpartisipasi dalam pembangunan diarahkan melalui serangkaian kebijakan sebagai berikut : a. Sebagai upaya untuk meningkatkan usia harapan hidup dan menurunkan
prevalensi
balita
kurang
gizi
maka
kebijakan
diarahkan melalui; 1) Peningkatan kualitas pelayanan pada setiap strata pelayanan; 2) Pengembangan jaminan kesehatan bagi penduduk terutama keluarga miskin; 3) Peningkatan kualitas, kuantitas dan pendayagunaan tenaga kesehatan; 4) Peningkatan perilaku
kualitas
hidup
lingkungan
bersih
dan
sehat sehat
dan
peningkatan
serta
mendorong
pemberdayaan masyarakat; 5) Peningkatan
pembinaan
dan
pengawasan
obat
dan
perbekalan kesehatan; 6) Pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas atau sarana dan prasarana kesehatan; RPJMD 2011-2016 | Kabupaten Blitar
VI - 4
7) Pengembangan manajemen dan regulasi bidang kesehatan; b. Upaya untuk meningkatkan angka melek huruf, membentuk kepribadian insan pendidikan yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan bertaqwa
kepada
meningkatkan
Tuhan
peran
Yang
Maha
masyarakat
Esa
dalam
serta
untuk
pembangunan
pendidikan maka kebijakan diarahkan melalui ; 1) Meningkatkan kualitas lulusan melalui peningkatan kualitas pendidikan yang bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya manusia; 2) Meningkatkan
profesionalisme
tenaga
pendidik
dan
peningkatan sarana dan prasarana pendidikan; 3) Memberdayakan orang tua siswa dan masyarakat sebagai stakeholder sekolah dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan yang berbasis sekolah; 4) Meningkatkan layanan pendidikan ketrampilan bagi anak luar biasa agar dapat hidup mandiri; 5) Mengoptimalkan peran komite sekolah; 6) Meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan Yang Berorientasi Kecakapan Hidup (PBKH) atau life skill berdasarkan paradigma Broad Based Education (BBE); 7) Meningkatkan
kompetensi
pendidikan
kejuruan
untuk
meningkatkan kualitas lulusan dalam rangka memasuki dunia kerja; 8) Memanfaatkan sistem pendidikan jarak jauh/terbuka dengan mendayagunakan
teknologi
komunikasi
dan
informasi
pendidikan; 9) Mendorong terwujudnya upaya-upaya kearah pemberdayaan budaya lokal dan tradisional untuk meningkatkan fungsinya sebagai asset pendidikan, maupun ilmu pengetahuan; 10) Memperbanyak penyelenggaraan pendidikan kejuruan;
RPJMD 2011-2016 | Kabupaten Blitar
VI - 5
11) Mengupayakan memperoleh
perluasan
pendidikan
dan
pemerataan
yang
bermutu
kesempatan bagi
seluruh
masyarakat; 12) Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan kecakapan hidup
secara
terarah,
terpadu
dan
menyeluruh
melalui
berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan lindungan sesuai dengan potensinya; 13) Meningkatnya efisiensi penyelenggaraan pendidikan dengan memberdayakan
dan
meningkatkan
kualitas
lembaga
pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan
nilai,
sikap,
dan
kemampuan,
serta
meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat, didukung oleh
sarana
dan
prasarana
untuk
menciptakan
sistem
pendidikan yang efektif dan efisien; 14) Mengembangkan program pendidikan kecakapan hidup yang berorientasi pasar, fokus pada permintaan pasar kerja; 15) Mengembangkan program pendidikan kecakapan hidup yang difokuskan pada menyiapkan warga belajar untuk usaha mandiri; 16) Mengembangkan program pendidikan kecakapan hidup yang diorientasikan dan diintegrasikan dengan pengembangan industri
dan
ekonomi
masyarakat
tingkat
lokal,
dengan
memanfaatkan potensi dan keunggulan lokal; 17) Mempertajam
prioritas
penelitian,
pengembangan
dan
rekayasa iptek yang berorientasi pada permintaan dan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha serta berbagai masukan dalam pembuatan kebijakan Pemerintah Daerah; 18) Meningkatkan
kapasitas
dan
kapabilitas
IPTEK
dengan
memperkuat kelembagaan, sumberdaya dan jaringan;
RPJMD 2011-2016 | Kabupaten Blitar
VI - 6
c. Untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta menurunkan
angka
pengangguran
maka
arah
kebijakan
pembangunan adalah sebagai berikut 1) Menciptakan fleksibilitas pasar kerja dengan memperbaiki aturan
main
ketenagakerjaan
yang
berkaitan
dengan
rekrutmen, outsourcing, pengupahan, PHK, serta memperbaiki aturan
main
yang
mengakibatkan
perlindungan
yang
berlebihan; 2) Menciptakan kesempatan kerja melalui investasi. Dalam hal ini Pemerintah akan menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan peningkatan investasi; 3) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang dilakukan antara lain dengan memperbaiki pelayanan pendidikan, pelatihan serta memperbaiki pelayanan kesehatan; 4) Memperbarui program-program perluasan kesempatan kerja yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain adalah program pekerjaan umum, kredit mikro, pengembangan UKM, serta program-program pengentasan kemiskinan; 5) Memperbaiki berbagai kebijakan yang berkaitan dengan dengan migrasi tenaga kerja, baik itu migrasi tenaga kerja internal maupun eksternal; 6) Menyempurnakan kebijakan program pendukung program
penempatan dan pengembangan kesempatan kerja dengan mendorong terbentuknya jejaring informasi ketenagakerjaan dan informasi pasar kerja serta Perencanaan Tenaga Kerja Daerah; d. Untuk meningkatkan peran pemuda dan prestasi olah raga, kebijakan yang ditempuh adalah sebagai berikut;
1) Memperluas kesempatan para pemuda untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan. 2) Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama. RPJMD 2011-2016 | Kabupaten Blitar
VI - 7
3) Meningkatkan
potensi
pemuda
dalam
kewirausahaan,
kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan. 4) Melindungi
segenap
penyalahgunaan
generasi
Napza,
muda
minuman
dari
keras,
bahaya
penyebaran
HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual. 5) Mengembangkan
kebijakan
dan
manajemen
olahraga
sebagai upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan. 6) Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga. 7) Meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi
olahraga secara sistematik, berjenjang dan berkelanjutan. 2. Dalam upaya untuk menyediakan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya maka kebijakankebijakan pembangunan
yang akan dilaksanakan adalah sebagai
berikut; a. Untuk menyediakan infrastruktur transportasi, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta jalan dan jembatan ditempuh kebijakan sebagai berikut ; 1) Penyediaan jalan dan jembatan dangan mengutamakan pemeliharaan rutin dan berkala; 2) Meningkatkan daya dukung dan kapasitas jalan dan jembatan untuk mengantisipasi pertumbuhan lalu lintas; 3) Membangun Sistim Jaringan Jalan yang mendukung kawasan strategis potensial; 4) Menumbuhkan sikap profesionalisme dan kemandirian institusi dan SDM bidang penyelenggaraan prasarana jalan; 5) Mendorong peran serta aktif masyarakat dan swasta untuk pembiayaan pembangunan prasarana jalan; 6) Peningkatan Koordinasi; dan konsultasi kepada pemerintah propinsi dan pemerintah pusat untuk membantu pendanaan untuk pembangunan; pemeliharaan jalan dan jembatan; RPJMD 2011-2016 | Kabupaten Blitar
VI - 8
7) Membangunan
sistem
jaringan
transportasi
dan
sarana
transportasi yang memadai dan terpadu sebagai penghubung antar wilayah; 8) Mengembangkan jaringan komunikasi berbasis internet (TIK) sebagai sarana komunikasi dan informasi dalam kerangka egovernment. b. Untuk menyediakan infrastruktur pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan yang memadai dalam rangka peningkatan produksi dan pemasaran produk, kebijakan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut; 1) Pembangunan
dan
perbaikan
balai-balai
penyuluhan
pertanian. 2) Peningkatan jalan usaha tani,
dan irigasi untuk pengairan
sawah teknis 3) Pengembangan
infrastruktur
pendukung
di
sentra-sentra
pertanian: sentra tembakau di Selopuro, sentra blimbing di Kanigoro, Srengat, sentra cabe di Panggungrejo, Wonotirto, dan daerah selatan, sentra jagung di daerah Blitar selatan. 4) Pengembangan usaha peternakan (sapi perah, sapi potong, kambing, dan ayam/perunggasan) 5) Pembangunan dan pengembangan Pasar Hewan secara terpadu 6) Pembangunan Pelabuhan pendaratan ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 7) Kerjasama dengan investor untuk pengembangan kawasan integrasi anatar peternakan dan perkebunan. Peternakan sapi perah (di Perkebunan Piji Ombo dan Nyunyur) dengan Sistem Plasma-Inti. 8) Kerjasama dengan investor untuk pengembangan pengolahan kelapa sawit dan agroindustri lainnya. c. Untuk menyediakan infrastruktur kesehatan yang makin luas jangkauannya, maka kebijakan diarahkan pada peningkatan RPJMD 2011-2016 | Kabupaten Blitar
VI - 9
jumlah dan kualitas sarana prasarana Rumah Sakit, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu. d. Untuk menyediakan infrastruktur pendidikan yang layak dan memenuhi standar, dilaksanakan kebijakan meningkatkan jumlah dan kualitas gedung-gedung sekolah dan perpustakaan sekolah. e. Untuk menyediakan infrastruktur sumber daya air untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air maka kebijakan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut ; 1) Pengelolaan
sumber
memperhatikan
daya
keserasian
air
dilaksanakan
antara
dengan
konservasi
dan
pendayagunaan, antara hulu dan hilir, antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah, antara pengelolaan demand dan pengelolaan supply, serta antara pemenuhan kepentingan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang; 2) Pendayagunaan
sumber
daya
air
untuk
pemenuhan
kebutuhan air irigasi pada lima tahun ke depan difokuskan pada upaya peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun tapi belum berfungsi, rehabilitasi pada areal irigasi berfungsi yang mengalami kerusakan, dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan; 3) Pendayagunaan
sumber
daya
air
untuk
pemenuhan
kebutuhan air baku diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah rawan defisit air, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis; 4) Pengembangan
dan
pengelolaan
sumber
daya
air
memerlukan penataan kelembagaan melalui pengaturan kembali kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan; 5) Penataan
dan penguatan sistem pengolahan data dan
informasi sumber daya air dilakukan secara terencana dan dikelola secara berkesinambungan sehingga tercipta basis
RPJMD 2011-2016 | Kabupaten Blitar
VI - 10
data yang
dapat
dijadikan
dasar acuan
perencanaan
pengembangan dan pengelolaan sumber daya air; f. Dalam upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana prasarana dasar pemukinan, kebijakan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut; 1) Mengembangkan
teknologi
pembangunan
bidang
perumahan; 2) Melaksanakan percepatan pembangunan sanitasi pemukiman (PPSP). 3) Meningkatkan peran serta seluruh stakeholder dalam upaya mencapai sasaran target cakupan pelayanan air minum di perkotaan dan pedesaan; 4) Menunjang pelaksanaan pengendalian kebocoran air minum; 5) Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah di perkotaan dan pedesaan; 6) Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat dalam pelestarian
sumber
air
serta
dalam
pemeliharaan
dan
pengelolaan sarana air minum dan air limbah; 7) Mendorong upaya realisasi pembangunan dan pengelolaan sarana air minum dan air limbah dengan mitra usaha swasta; 8) Meningkatkan
cakupan
pelayanan
prasarana
sanitasi
di
pedesaan; 9) Meningkatkan upaya realisasi pembangunan dan pengelolaan sampah dengan mitra usaha swasta; 10) Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat dalam
pengelolaan dan pemeliharaan sarana persampahan dan drainase serta peningkatan kesadaran berperilaku hidup dan sehat (PHBS).
g. Untuk meningkatkan kualitas sarana prasarana pasar tradisional ditempuh kebijakan melakukan pembenahan tata kelola dan infrastruktur
pasar
tradisional
dalam
rangka
mendukung
RPJMD 2011-2016 | Kabupaten Blitar
VI - 11
peningkatan
aktivitas
perdagangan
skala
mikro,
kecil
dan
menengah. h. Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2010 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar dari Wilayah Kota Blitar ke Wilayah Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, maka kebijakan pembangunan infrastruktur dibidang pemerintahan adalah ; 1) Peningkatan Peningkatan Koordinasi dan konsultasi kepada pemerintah propinsi dan pemerintah pusat untuk membantu pendanaan untuk pembangunan gedung pemerintahan di Kanigoro; 2) Peningkatan perbaikan infrastruktur pemerintahan diwilayah kecamatan dan desa/kelurahan. 3. Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
dan berkelanjutan agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, terutama melalui pengembangan agroindustri yang berdaya saing dan ekonomi pedesaan serta penerapan Iptek dilaksanakan melalui ; a. Menurunkan
persentase
penduduk
yang
berada
dibawah
garis
kemiskinan dengan kebijakan sebagai berikut ;
1) Penyempurnaan berbagai kebijakan yang
lebih berpihak
kepada rakyat miskin serta konsisten dalam pelaksanaannya; 2) Mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha melalui kebijakan yang mampu mengentaskan kemiskinan; 3) Penajaman program pembangunan lintas sektor dan lintas pelaku yang diarahkan pada desa-desa dan kantong-kantong komunitas miskin; 4) Peningkatan pemenuhan dan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap ketersediaan pangan yang memadai dan bermutu; 5) Penataan dan pengembangan sektor informal perkotaan melalui penyediaan fasilitas tempat usaha yang strategis, sehat dan tidak mengganggu sektor dan penyedia/pengguna jasa lainnya; RPJMD 2011-2016 | Kabupaten Blitar
VI - 12
6) Peningkatan
akses
pengembangan memberikan
dan
usaha
skim
layanan
bagi
khusus
permodalan
masyarakat
(bunga
miskin
rendah)
dan
dengan
tetapi
tetap
memperhatikan mekanisme pasar yang ada; 7) Pengembangan
kapasitas
yang
diorientasikan
pada
penguatan peran pemerintah sebagai fasilitator dan katalisator pembangunan serta pengembangan sinergi dengan kalangan LSM
dan
Perguruan
Tinggi
dalam
rangka
fasilitasi
atas
pemberdayaan masyarakat miskin dan evaluasi program; 8)
Peningkatan
keterlibatan
masyarakat
miskin
dalam
pengambilan keputusan pembangunan terutama yang secara langsung menyangkut kepentingan dan eksistensinya melaui forum dialog yang konstruktif; b. Untuk mengupayakan pemenuhan pangan yang bermutu dan terjangkau ditempuh kebijakan sebagai berikut; 1) Mempertahankan
tingkat
produksi
pangan
dengan
menciptakan lahan pertanian berkelanjutan; 2) Meningkatkan populasi ternak dan produksi hasil ternak agar ketersediaan dan keamanan pangan hewani dapat lebih terjamin untuk mendukung peningkatan kualitas SDM; 3) Melakukan penganekaragaman pangan untuk menurunkan ketergantungan pada beras dengan melakukan rekayasa sosial terhadap pola konsumsi masyarakat. c. Dalam
rangka
meningkatkan
daya
beli
masyarakat
serta
meningkatkan peran dan kontribusi kawasan pedesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi maka arah kebijakan yang ditempuh adalah ; 1) Meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk peningkatan efisiensi, produktivitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan
RPJMD 2011-2016 | Kabupaten Blitar
VI - 13
2) peningkatan kemampuan petani dan nelayan serta pelaku pertanian dan perikanan lain serta penguatan lembaga pendukungnya 3) pengelolaan dan pemanfaatan hutan 4) Meningkatkan pertanian
promosi
dan
dan
pedesaan
pemasaran
lainnya
produk-produk
untuk
meningkatkan
kontinuitas pasokan, khususnya ke pasar perkotaan terdekat serta industri olahan berbasis sumber daya lokal 5) Menciptakan kawasan ekonomi terpadu yang didasarkan pada keterkaitan antar sektor ekonomi dan kawasan sentra produksi melalui pengembangan sektor unggulan dan potensial serta
menciptakan
pusat
pengembangan
baru
yang
berorientasi pada sektor primer. 6) Pengembangan potensi wilayah dan kluster ekonomi pedesaan baik
pada
daerah
pesisir,
sekitar
hutan,
persawahan,
pertambakan, dan daerah-daerah sekitar kawasan industri dengan mengembangkan produk unggulan yang spesifik dan kompetitif serta mempunyai dampak langsung terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja; 7) Pengembangan
kapasitas
yang
diorientasikan
pada
penguatan peran pemerintah sebagai fasilitator dan katalisator pembangunan serta pengembangan sinergi dengan kalangan LSM dan Perguruan Tinggi dalam rangka pengembangan ekonomi lokal yang berdaya saing; d. Untuk
meningkatkan
peran
kelembagaan
dan
permodalan
Koperasi dan UMKM dalam pengembangan ekonomi lokal yang berdaya saing, maka ditempuh arah kebijakan sebagai berikut ; 1) Mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) yang diarahkan untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing; sedangkan pengembangan usaha RPJMD 2011-2016 | Kabupaten Blitar
VI - 14
skala mikro lebih diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan
pendapatan
pada
kelompok
masyarakat
berpendapatan rendah, atau masyarakat miskin. 2) Memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance) dan berwawasan gender, terutama untuk :
Memperluas akses kepada sumber permodalan, khususnya perbankan. Memperbaiki lingkungan usaha, dan menyederhanakan prosedur perijinan. Memperluas dan meningkatkan kualitas institusi pendukung yang menjalankan fungsi intermediasi sebagai penyedia jasa pengembangan usaha, teknologi, manajemen, pemasaran dan informasi. 3) Memperluas menumbuhkan mendorong
basis
dan
kesempatan
wirausaha
baru
pertumbuhan,
berusaha,
berkeunggulan
peningkatan
serta untuk
ekspor,
dan
penciptaan lapangan kerja, terutama dengan arah kebijakan ; Meningkatkan perpaduan antara tenaga kerja terdidik dan terampil dengan adopsi penerapan tekonologi. Mengembangkan UMKM melalui pendekatan klaster di sektor
agrobisnis
dan
agroindustri
disertai
pemberian
kemudahan dalam pengelolaan usaha, termasuk dengan cara meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi sebagai wadah
organisasi
kepentingan
usaha
bersama
untuk
memperoleh efisiensi kolektif. Mengembangkan UMKM untuk makin berperan dalam proses
industrialisasi,
perkuatan
keterkaitan
industri,
percepatan pengalihan teknologi, dan peningkatan kualitas SDM.
RPJMD 2011-2016 | Kabupaten Blitar
VI - 15
Mengintegrasikan pengembangan usaha dalam konteks pengembangan regional, sesuai karakteristik pengusaha dan potensi usaha unggulan di setiap daerah. 4) Mengembangkan
UMKM
untuk
makin
berperan
sebagai
penyedia barang dan jasa pada pasar domestik yang semakin berdaya saing terhadap produk impor, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. 5) Membangun koperasi yang diarahkan dan difokuskan pada upaya-upaya untuk: Membenahi dan memperkuat tatanan kelembagaan dan organisasi koperasi di tingkat makro, meso, maupun mikro, guna menciptakan iklim dan lingkungan usaha yang kondusif bagi kemajuan koperasi, serta kepastian hukum yang menjamin terlindunginya koperasi dan/atau anggotanya dari praktik-praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Meningkatkan pemahaman, kepedulian dan dukungan pemangku kepentingan (stakeholders) kepada koperasi. 6) Meningkatkan kemandirian gerakan koperasi. 7) Menguatkan program Putri Kencana yang terdiri dari klaster industri Manggarsari, Java Atsiri, Sari Raos dan mendorong tumbuhnya klaster industri unggulan daerah lainnya. 8)
Memfasilitasi
pembentukan
jaringan
perdagangan
untuk
memasarkan produk-produk unggulan daerah yang dihasilkan oleh program Putri Kencana. e. Untuk mendorong peningkatan investasi yang mendorong penciptaan lapangan
kerja
maka
kebijakan
diarahkan
pada
peningkatan
pelayanan serta perumusan prosedur perijinan dan investasi yang efisien, terukur dan terpadu.
4. Dalam upaya membentuk masyarakat yang berakhlak mulia dan berkesholehan sosial, mematuhi aturan hukum, menerapkan nilai-nilai budaya luhur dalam rangka memantapkan landasan spiritual, dan etika
RPJMD 2011-2016 | Kabupaten Blitar
VI - 16
pembangunan, arah kebijakan pembangunan yang akan ditempuh adalah sebagai berikut ; a. Meningkatkan ketaqwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa,
diarahkan
melalui
peningkatan
kualitas
pelayanan
dan
pemahaman agama, serta kehidupan beragama dengan upaya yang dilakukan diantaranya :
Meningkatkan
kualitas
pemahaman,
penghayatan,
dan
pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat.
Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
Meningkatkan
kualitas
pengembangan
penataan
fasilitas
dan
pelaksanaan
pengelolaan, serta ibadah,
dengan
memperhatikan kepentingan seluruh lapisan umat beragama dengan akses yang sama bagi setiap pemeluk agama.
Meningkatkan
pembinaan
keluarga
harmonis
untuk
menempatkan keluarga sebagai pilar utama pembentukan moral dan etika masyarakat.
Meningkatkan
kualitas
dan
kapasitas
lembaga
sosial
keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan. b. Meningkatkan kerukungan umat beragama dengan kebijakan yang diarahkan pada meningkatnya kerukunan intra dan antar-umat beragama dengan upaya yang dilakukan antara lain ;
Meningkatkan upaya menjaga harmoni sosial di dalam kelompok-kelompok
keagamaan
dengan
memanfaatkan
kearifan lokal dalam rangka memperkuat hubungan sosial masyarakat.
Mencegah kemungkinan berkembangnya potensi konflik di dalam masyarakat yang mengandung sentimen keagamaan dengan mencermati secara responsif, dan mengantisipasi secara dini terjadinya konflik.
Menyelesaikan konflik sosial yang berlatang belakang agama melalui mekanisme resolusi konflik, dengan mengutamakan RPJMD 2011-2016 | Kabupaten Blitar
VI - 17
keadilan dan persamaan hak untuk mendapatkan perdamaian hakiki. c. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan interaksi budaya, pengembangan
penerapan
nilai
budaya
yang
positif
dan
produktif serta pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya, penerapan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, sebagai sumber daya pembangunan dan dalam rangka memantapkan kebijakan pembangunan maka kebijakan diarahkan pada pelibatan secara aktif organisasi-organisasi
sosial kemasyarakatan dan
pelaku
budaya lainnya dalam rangka memperkuat modal sosial dalam kerangka pelaksanaan pembangunan. 5. Dalam
rangka
menciptakan
iklim
kondusif
bagi
pelaksanaan
pemerintahan dan pembangunan serta memenuhi hak-hak asasi manusia arah kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut ; a. Untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pembinaan hukum kebijakan diarahkan pada ; 1) Meningkatkan budaya ”sadar hukum” antara lain melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundangundangan serta perilaku keteladanan dari kepala daerah dan jajarannya dalam mematuhi dan mentaati hukum serta penegakan supremasi hukum; 2) Menggunakan nilai-nilai budaya daerah sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan terciptanya kesadaran hukum masyarakat; 3) Meningkatkan upaya kemajuan, perlindungan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia; 4) Menegakkan
hukum
secara
adil,
konsekuen
dan
tidak
diskriminatif. b. Untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban
umum,
meningkatkan
kepatuhan
dan
RPJMD 2011-2016 | Kabupaten Blitar
disiplin
VI - 18
masyarakat terhadap hukum,
menurunnya pelanggaran hukum
dan kriminalitas, arah kebijakan yang akan dilaksanakan adalah ; 1) Meningkatkan kerjasama dengan Kepolisian dalam upaya menciptakan ketenteraman dan ketertiban. 2) Meningkatkan pembinaan
profeionalisme
kinerja
aparat
dengan
Satpol
meningkatkan
PP
melalui
sumber
daya
organisasi dan manajemen serta pemantapan struktur Satpol PP 3) Meningkatkan menindak
kemampuan
kejahatan
mencegah,
terutama
melalui
menangkal deteksi
dini
dan dan
keterlibatan para tokoh masyarakat; c. Untuk mengurangi jumlah kasus Narkoba kebijakan yang ditempuh adalah ; 1) Meningkatkan kampanye bahaya Narkoba 2) Optimalisasi peran BNN Kabupaten Blitar dalam melakukan upaya sinergis komprehensif dalam mencegah penggunaan dan penyebarluasan narkoba di tengah masyarakat d. Untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta perlindungan anak maka dalam rangka pengarusutamaan Gender, kebijakan diarahkan pada ; 1) Implemetasi Perda Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dari Blitar; 2) Meningkatkan kampanye anti trafficking dan anti kekerasan terhadap perempuan termasuk TKW; 3) Meningkatkan kampanye anti trafficking dan anti kekerasan terhadap anak; 4) Mengeliminir
berbagai
tindak
kekerasan,
eksploitasi,
dan
diskriminasi, serta menyelenggarakan perlindungan perempuan dan anak dari korban kekerasan; 5) Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak serta penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak; 6) Memperkuat kelembagaan, pemberdayaan perempuan, untuk mengkoordinasikan
seluruh
kegiatan
pemberdayaan
RPJMD 2011-2016 | Kabupaten Blitar
VI - 19
perempuan, dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari
berbagai
kebijakan,
program,
dan
kegiatan
pembangunan di segala bidang; 7) Meningkatkan pemenuhan komitmen-komitmen internasional
berkaitan dengan hak-hak perempuan, penyediaan data dan statistik gender, serta peningkatan partisipasi masyarakat. 6. Dalam
rangka
mewujudkan
keseimbangan
pengelolaan
dan
pemanfaatan sumber daya alam dengan pemeliharaan kualitas dan fungsi lingkungan hidup maka arah kebijakan yang dilaksanakan adalah ; a. Mengurangi pencemaran air udara dan tanah serta pengelolaan Sumber daya alam yang ramah lingkungan dengan kebijakan yang diarahkan pada ; 1) Pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan. 2) Meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup. 3) Meningkatkan upaya harmonisasi pengembangan peraturan perundangan lingkungan, dan penegakannya secara konsisten terhadap pencemar lingkungan. 4) Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan. 5) Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup, terutama dalam menangani permasalahan yang bersifat akumulatif, fenomena alam yang bersifat musiman dan bencana. 6) Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup, dan berperan aktif sebagai kontrol-sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup. 7) Meningkatkan penyebaran data dan informasi lingkungan, termasuk informasi wilayah-wilayah rentan dan rawan bencana lingkungan
dan
informasi
kewaspadaan
dini
terhadap
bencana. RPJMD 2011-2016 | Kabupaten Blitar
VI - 20
8)
Mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di wilayah pesisir, laut, perairan tawar (danau, embung, perairan umum), dan pulau-pulau kecil.
b. Untuk mengurangi
kerusakan hutan akibat kegiatan ilegal dan
mencegah meluasnya areal lahan kritis, ditempuh kebijakan yang diarahkan pada perbaikan sistem pengelolaan hutan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan hutan, meningkatkan koordinasi dan penguatan kelembagaan
dalam
wilayah
DAS,
serta
meningkatkan
pengawasan dan penegakan hukumnya. c. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar peduli pada kelestarian lingkungan hidup, maka arah kebijakannya adalah ; 1) Meningkatkan eksploitasi dengan selalu memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan, khususnya mempertimbangkan kerusakan hutan, keanekaragaman hayati dan pencemaran lingkungan. 2) Meningkatkan peluang usaha pertambangan skala kecil di wilayah terpencil dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup. 3) Meningkatkan manfaat pertambangan dan nilai tambah. 4) Menerapkan good mining practice di lokasi tambang yang sudah ada. 5) Rehabilitasi kawasan bekas pertambangan. 6) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pertambangan. d. Untuk menyediakan fasilitas pengolahan limbah pada lingkungan usaha/industri ditempuh kebijakan meningkatkan pembinaan dan pengawasan
terhadap
pengolahan
limbah
pada
kegiatan
usaha/industri oleh instansi terkait.
e. Untuk mengurangi penangkapan ikan (illegal fishingI) dan satwa ilegal kebijakan diarahkan pada ;
RPJMD 2011-2016 | Kabupaten Blitar
VI - 21
1) Mengelola dan mendayagunakan potensi sumber daya alam (laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil ) secara lestari berbasis masyarakat. 2) Pembangunan sistem pengendalian dan pengawasan dalam
pengelolaan sumber daya laut dan pesisir, disertai penegakan hukum. 7. Dalam rangka membentuk birokrasi yang profesional dalam melayani masyarakat sehingga terwujud birokrasi yang efisien, efektif dan bebas KKN,
maka
arah
kebijakan
dilaksanakan
adalah
peningkatan
profesionalisme birokrasi, kinerja dan disiplin aparatur, kualitas sumber daya aparatur pemerintah, pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel
berbasis
teknologi
informasi,
serta
kelembagaan
dan
ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien melalui ; 1) Penuntasan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dan praktik-praktik KKN dengan cara:
Menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) pada semua tingkat dan lini pemerintahan, dan pada semua kegiatan.
Meningkatkan
efektivitas
pengawasan
aparatur
pemerintah
melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal, dan pengawasan masyarakat.
Meningkatkan budaya kerja aparatur yang bermoral, profesional, produktif, dan bertanggung jawab.
Mempercepat pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan.
Meningkatkan pemberdayaan penyelenggara negara, dunia usaha, dan masyarakat dalam pemberantasan KKN.
2) Meningkatkan kualitas penyelengaraan administrasi negara melalui:
Menata kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan agar dapat berfungsi lebih memadai, efektif, dengan struktur lebih proporsional, ramping, luwes dan responsif.
Meningkatkan
efektivitas dan
efisiensi ketatalaksanaan, dan
prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintahan. RPJMD 2011-2016 | Kabupaten Blitar
VI - 22
Menata dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur agar lebih profesional sesuai tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik (prima) kepada masyarakat.
Meningkatkan kesejahteraan pegawai, dan pemberlakuan sistem karier berdasarkan prestasi (merit system).
Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan e-Government, dan dokumen/arsip negara dalam pengelolaan tugas dan fungsi pemerintahan.
3) Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan maka kebijakan diarahkan pada ; a. Penguatan
kapasitas
masyarakat
untuk
dapat
mencukupi
kebutuhan dirinya, berpartisipasi dalam proses pembangunan, dan mengawasi jalannya pemerintahan b. Meningkatkan tranparansi, partisipasi dan mutu pelayanan melalui peningkatan akses dan sebaran informasi c. Terbitnya peraturan daerah (Perda) tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Perencanaan
Pembangunan Daerah
RPJMD 2011-2016 | Kabupaten Blitar
VI - 23
