BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN A. ARAH KEBIJAKAN RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2005-2025 Arah Kebijakan Penyusunan RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021 merupakan arah kebijakan lima tahun periode III (tahun 2015-2019) RPJPD Kabupaten Pekalongan tahun 2005-2025 dengan menitikberatkan kepada : 1. Memantapkan pembangunan yang telah dicapai dengan lebih mengedepankan tujuan pemerataan. Diharapkan tercapai percepatan pembangunan sarana prasarana vital pada sektor-sektor strategis dan unggulan kabupaten yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pekalongan, tercapainya pengendalian dan perencanaan sistem prasarana dan sarana wilayah yang kompak, terpadu dan berkesinambungan dengan melakukan kajian berbasis aspirasi kebutuhan masyarakat dengan basis otonomi yang akomodatif, tercapainya peningkatan peran masyarakat secara aktif dalam mengembangkan sarana dan prasarana di wilayahnya sebagai wujud kepedulian untuk memajukan secara utuh wilayahnya terutama pada daerah-daerah tertinggal, serta tercapainya program Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) sebagai acuan koordinasi penataan ruang dan wilayah merupakan acuan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan. 2. Pengembangan dan pemerataan jaringan transportasi melalui peningkatan keterpaduan sistem transportasi yang mendukung efisiensi penyelenggaraan transportasi yang terjangkau, sarana dan prasarana sumberdaya air dan irigasi yang handal guna mendukung aktivitas produksi, sarana dan prasarana telekomunikasi yang mampu mendukung pertumbuhan perekonomian daerah. 3. Perekonomian daerah diharapkan tetap memberikan dukungan yang mantap melalui struktur perekonomian daerah yang kuat berlandaskan keunggulan bersaing Kabupaten Pekalongan. Sektor perekonomian yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar (padat karya) seperti pertanian, perdagangan, industri dan jasa menjadi motor penggerak perekonomian daerah. Seluruh sektor/lapangan usaha memberikan sumbangan yang relatif seimbang terhadap PDRB, sehingga perekonomian tidak hanya mengandalkan beberapa sektor/ lapangan usaha saja. 4. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah melalui peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dengan disertai peningkatan kinerja, disiplin, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi aparatur dalam rangka untuk implementasi e-government. 5. Pemerataan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui rehabilitasi lahan kritis dan terlantar serta pengembalian fungsi kawasan lindung, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan penegakan hukum lingkungan. 6. Penguatan budaya masyarakat guna membentuk karakter masyarakat yang berbudaya, tangguh dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan budaya lokal yang memiliki ketahanan dalam dinamika pergaulan regional dan internasional. B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Secara umum, untuk mendorong perwujudan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan periode 2016-2021, Pemerintah Kabupaten Pekalongan mengupayakan sinergi empat pemangku kepentingan pembangunan, yaitu pemerintah daerah, masyarakat, dunia akademik, dan dunia usaha. Dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran,

█▌PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Pekalongan mencapai tujuan dan sasaran dalam RPJMD Tahun 2016-2021 secara efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna). Dengan pendekatan yang komprehensif strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak hanya merencanakan pembangunan fisik semata, tetapi juga semua program yang mendukung dalam upaya pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi (IT). Strategi merupakan langkah-langkah yg berisikan program–program indikatif yg mewujudkan visi dan misi berupa pernyataan yg menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yg selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan merupakan komponen/bagian yg diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah, sebagai dasar perumusan program menurut bidang/sub-bidang urusan pemerintahan yg menjadi kewenangan daerah selama 5 tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan merupakan fokus/tema pembangunan setiap tahunnya selama 5 (lima) tahun. Pentahapan dan fokus/tema ini mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Penekanan fokus/tema dalam setiap tahunnya selama 5 (lima) tahun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai visi, misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Merujuk pada tujuan, sasaran yang telah dirumuskan, maka strategi dan arah kebijakan terkait dengan pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut: 1. Misi 1: Meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan. a. Strategi 1) Optimalisasi capaian SPM di Puskesmas; 2) Optimalisasi pelaksanaan Posyandu dan Desa Siaga Aktif; 3) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya layanan kesehatan bagi ibu, bayi dan balita; 4) Peningkatan penjaringan kesehatan bayi, balita dan anak sekolah; 5) Pemerataan SDM tenaga kesehatan di Fasyankes; 6) Peningkatan system logistik dalam pengelolaan ketersediaan obat dan vaksin; 7) Peningkatan jumlah puskesmas terakreditasi dan mengintegrasikan praktek dokter swasta dengan puskesmas; 8) Peningkatan rasio Rumah Sakit; 9) Pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular dan jiwa; 10) Pengendalian dan penanggulangan penyakit menular langsung dan bersumber binatang; 11) Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas masyarakat terhadap sanitasi dasar 12) Optimalisasi pengawasan dan pemantauan makanan 13) Penerbitan KARTU KAJEN SEHAT sebagai jaminan kesehatan, persalinan, khitan dan santunan kematian. *) 14) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana Pelayanan kesehatan; 15) Pemerataan SDM tenaga kesehatan di Fasyankes; 16) Peningkatan sistem logistik dalam pengelolaan ketersediaan obat dan vaksin;

RPJMD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2016-2021

VI. 2


17) Peningkatan jumlah puskesmas terakreditasi dan mengintegrasikan praktek dokter swasta dan puskesmas; 18) Peningkatan rasio Rumah Sakit; 19) Peningkatan Indeks Kepuasan Masyakarat di Puskesmas BLUD; 20) Optimalisasi pelayanan KB 21) Peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan untuk semua jenjang pendidikan termasuk pendidikan Non Formal 22) Penguatan akses dan mutu pendidikan; 23) Penerbitan KARTU KAJEN CERDAS sebagai jaminan pendidikan gratis untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah; *) 24) Peningkatan akses pelayanan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing pada semua jenjang pendidikan termasuk pendidikan non formal 25) Penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar kompetensi. 26) Penempatan dan pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 27) Peningkatan budaya baca masyarakat; 28) Penyediaan tenaga perpustakaan yang memenuhi standar kompetensi. 29) Peningkatan sarana layanan perpustakaan dan kearsipan 30) Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja. 31) Peningkatan kapasitas dan keterampilan pencari kerja. 32) Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja. 33) Peningkatan pelayanan ketransmigrasian. 34) Peningkatan perlindungan, pemberian jaminan dan pemberdayaan PMKS. 35) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana panti rehabilitasi sosial serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). 36) Fasilitasi penyelenggaraan pagelaran seni, olah raga dan event-event kebudayaan lokal 37) Peningkatan pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang seni dan budaya; 38) Pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dan masyarakat; 39) Peningkatan koordinasi antar stakeholder dalam penanggulangan bencana. 40) Peningkatan kemampuan tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi dalam penanggulangan bencana 41) Peningkatan sarana prasarana pengendalian banjir, penanganan rob serta pantai kritis di muara sungai; 42) Peningkatan ketersediaan bahan baku, peningkatan kualitas produksi, fasilitas kebutuhan pemodalan, menambah jaringan dan pembangunan pasar-pasar baru dan hak paten; *) 43) Peningkatan penguasaan akses dan informasi pasar, kemitraan/kerjasama usaha serta mengembangkan keunggulan lokal; 44) Optimalisasi pengembangan akses dan informasi pasar melalui perkuatan jejaring sentra dan klaster. 45) Peningkatan kualitas SDM IKM ; 46) Peningkatan Iptek sistem produksi 47) Peningkatan fasilitasi bagi pelaku industri kecil dalam permodalan, pelatihan dan pembinaan 48) Peningkatan sarana prasarana dan pengembangan jaringan perdagangan berbasis teknologi informasi (IT) 49) Peningkatan promosi produk perdagangan 50) Optimalisasi pemasaran pariwisata, peningkatan peran serta masyarakat dan pengembangan destinasi wisata 51) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pariwisata 52) Peningkatan pengembangan kemitraan pariwisata melalui pokdarwis


VI. 3


53) Penyediaan benih unggul, pengairan, pupuk (organik dan unorganik) tenaga penyuluh pertanian dan bantuan peralatan pertanian (traktor, pompa air, tangki semprot dan lain-lain). *) 54) Optimalisasi penerapan Sapta Usaha Tani didukung pemanfaatan teknologi dan modernisasi alat mesin pertanian yang berwawasan lingkungan; 55) Peningkatan kualitas pengelolaan lahan secara optimal; 56) Pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) serta antisipasi rawan bencana alam; 57) Peningkatan kualitas kelembagaan dan SDM pertanian; 58) Peningkatan sarana prasarana pertanian. 59) Peningkatan produksi, populasi,pemasaran dan pengendalian penyakit ternak. 60) Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan dan manajemen, teknologi dan pemasaran perikanan. 61) Peningkatan diversifikasi dan konsumsi melalui sumber daya lokal; 62) Peningkatan ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, kualitas, keamanan pangan berbasis sumber daya lokal dan penanganan rawan pangan serta penyediaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat 63) Peningkatan akses masyarakat terhadap pangan; b. Arah Kebijakan 1) Memperluas cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya bagi warga miskin; 2) Meningkatkan pemenuhan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta pemerataan tenaga medis 3) Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara preventif, kuratif dan promotif 4) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar; 5) Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar; 6) Meningkatkan tata kelola, akuntabilitas serta partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pendidikan; 7) Meningkatkan jangkauan layanan pendidikan dan pemberian bantuan siswa miskin dan atau berprestasi. 8) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan SDM layanan perpustakaan dan kearsipan; 9) Menciptakan dan mengembangkan perluasan kesempatan kerja serta perlindungan tenaga kerja; 10) Memfasilitasi pengembangan penanganan, pelayanan dan rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); 11) Melestarikan seni dan budaya; *) 12) Meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana (mitigasi/pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi). 13) Melakukan rekayasa/penataan sosial dan lingkungan untuk menghadapi fenomena banjir rob; 14) Mendorong Pertumbuhan UMKM; *) 15) Mengembangkan kelembagaan, kualitas SDM, dan akses permodalan koperasi dan UMKM berbasis sumber daya lokal 16) Perkuatan jejaring sentra dan klaster. 17) Meningkatkan produktivitas industri Kecil dan Menengah; 18) Mengembangkan iklim perdagangan yang kondusif. 19) Meningkatkan pengembangan destinasi, pemasaran, dan kemitraan pariwisata; 20) Mendorong kualitas dan kuantitas hasil produksi pertanian; *)


VI. 4


21) Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan usaha peternakan. 22) Mendorong pertumbuhan budidaya ikan air tawar dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.*) 23) Meningkatkan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya; 24) Meningkatkan ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal. 2. Misi 2 : Mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat. a. Strategi 1) Peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap ketentuan nilai-nilai HAM; 2) Mewujudkan kesadaran dan kepatuhan hukum bagi masyarakat dan aparatur. 3) Peningkatan pendidikan politik masyarakat melalui pendidikan formal dan non formal 4) Penguatan peran lembaga keswadayaan masyarakat dalam menjaga kondusivitas daerah. 5) Peningkatan peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Komunitas Intelijen Daerah (Kominda), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) terutama pada wilayah yang rawan konflik 6) Peningkatan wawasan kebangsaan bagi masyarakat; 7) Pengarusutamaan gender dan hak anak; 8) Peningkatan kelembagaan kesetaraan gender dan perlindungan anak; 9) Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak; 10) Peningkatan kualitas pelayanan penanganan kasus kekerasan berbasis gender, anak dan trafficking. b. Arah Kebijakan 1) Meningkatkan keamanan dan budaya tertib masyarakat, penegakan keadilan serta supremasi hukum. 2) Meningkatkan pendidikan politik masyarakat terutama kelompok pemilih pemula dan masyarakat berpendidikan rendah; 3) Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban lingkungan; 4) Mendorong percepatan implementasi PUG dan Strategi Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA); 5) Penguatan perlindungan terhadap perempuan dan anak. 3. Misi 3 : Meningkatkan pembangunan kehidupan keagamaan masyarakat yang lebih baik. a. Strategi Peningkatan fasilitasi penyelenggaraan ibadah haji dan kegiatan hari besar keagamaan lainnya b.

Arah Kebijakan Meningkatkan kemudahan ibadahnya.

umat

beragama

dalam

menjalankan

4. Misi 4 : Menyelenggarakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih dan berakhlak. a. Strategi 1) Pengembangan sistem pelayanan publik yang transparan berbasis teknologi informasi (IT); 2) Peningkatan sarana penanganan pengaduan masyarakat berbasis pada teknologi informasi;


VI. 5


3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13)

Pengembangan sistem pelayanan yang andal, terpercaya, dan terjangkau masyarakat; Pengembangan sistem pelayanan kearsipan; Peningkatan implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Peningkatan implementasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK.) Peningkatan kapasitas dan integritas SDM aparatur; Peningkatan pengelolaan dan keterbukaan pengembangan sistem karier kepegawaian; Peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan,pengelolaan keuangan, optimalisasi pemberdayaan aset daerah, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; Pelaksanaan intensifikasi dan ektensifikasi sumber-sumber pendapatan; Pengrembangan sistem informasi manajemen keuangan daerah dan aset daerah; Pelaksanaan revitalisasi BUMD. Peningkatan perencanaan yang handal yang berbasis IT dan peningkatan alokasi pendanaan dalam pelaksanaan pembangunan daerah;

b. Arah Kebijakan 1) Menerapkan sistem tata kerja birokrasi berbasis teknologi informasi; 2) Mewujudkan birokrasi yang melayani, disiplin dan bersih; *) 3) Meningkatkan pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil. 4) Mengimplementasikan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) yang difokuskan pada peningkatan kemudahan berusaha, transparansi perencanaan dan penganggaran, serta transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah. 5) Mengembangkan sumber daya aparatur yang terintegritas, netral, kompeten, kapabel, berkinerja tinggi, sejahtera dan sistem pembinaan karier yang terbuka; 6) Meningkatkan pengelolaan, pendapatan, aset daerah dan penataan administrasi pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. 7) Meningkatkan perencanaan dan pengendalian dan evaluasi serta implementasi sistem informasi teknologi perencanaan pembangunan daerah 5. Misi 5 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan. a. Strategi 1) Percepatan pembangunan infratruktur (jalan, jembatan, jaringan listrik dan bantuan aspal dan semen); *) 2) Peningkatan struktur, pelebaran, rehabilitasi dan pemeliharaan berkala serta menjaga kondisi baik jalan dan jembatan, dengan mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan jalan; 3) Peningkatan ketersediaan peralatan penanganan jalan dan SDM teknis kebinamargaan serta pengembangan sistem informasi manajemen dan publik 4) Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi; 5) Pelaksanaan pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani dan embung; 6) Peningkatan kerjasama dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipasi berbasis pemberdayaan.


VI. 6


7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16)

Peningkatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa untuk peningkatan kualitas dan kuantitas infratruktur perdesaan Peningkatan prasarana sarana dan pengembangan antar moda transportasi publik; Peningkatan prasarana sarana keselamatan transportasi; Penyediaan sarana prasarana dasar permukiman Peningkatan kualitas lingkungan permukiman Pembangunan sumur bor dan sumur dalam serta embung baru. *) Peningkatan cakupan pelayanan air bersih, air minum dan sanitasi di perkotaan dan perdesaan; Peningkatan dan pengembangan kondisi sarana prasarana lingkungan hidup. Penanaman kembali 1 juta pohon untuk kelestarian lingkungan. *) Pembangunan Petungkriyono sebagai kawasan Cultural Techno Forestry Park

b. Arah Kebijakan 1) Meningkatkan kualitas, kuantitas dan kuantitas jalan dan jembatan 2) Meningkatkan penanganan pada ruas jalan dan jembatan utamanya untuk mendukung pembangunan sosial, ekonomi dan pengembangan wilayah (akses wisata, pembangunan perkotaan dan perdesaan, jalan kabupaten dan daerah rawan bencana); 3) Meningkatkan kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana jaringan irigasi secara berkelanjutan 4) Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas infratruktur perdesaan 5) Meningkatkan penataan sistem transportasi antar moda,perluasan jangkauan pelayanan transportasi di perdesaan serta peningkatan keselamatan lalu lintas secara komprehensif dan terpadu bersama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota sekitar; 6) Meningkatkan penyediaan dan kualitas sarana prasarana dasar permukiman 7) Menjamin ketersediaan air bersih; *) 8) Meningkatkan kualitas dan kapasitas sarana prasarana serta sistem penyediaan air bersih, air minum dan sanitasi berbasis masyarakat; 9) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup. 6. Misi 6 : Memantapkan potensi sosial budaya lokal untuk peningkatan daya saing daerah a. Strategi a) Peningkatan penerapan hasil penelitian dan pengembangan inovasi iptek; b) Pengembangan potensi kepemudaan dan olah raga; c) Peningkatan partisipasi kearifan lokal dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah. b. Arah Kebijakan Meningkatkan keberagaman dan kualitas potensi unggulan daerah. 7. Misi 7 : Mendorong iklim investasi yang berbasis pada potensi ekonomi daerah. a. Strategi a) Peningkatan mekanisme pelayanan perijinan melalui SOP, perizinan online, perizinan dengan jemput bola, fasilitas pengaduan, SDM aparatur yang handal, penyederhanaan prosedur dan koordinasi antar lembaga dan dukungan infrastruktur; *) b) Peningkatan iklim investasi yang berdaya saing berbasis keunggulan daerah. c) Penyediaan 1.600 hektar lahan investasi; *)


VI. 7


b. Arah Kebijakan 1) Mendorong terciptanya iklim investasi yang berdaya saing, kondusif dan responsif terhadap perubahan kebijakan nasional dan global. 2) Membuka kesempatan investasi; 3) Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berupa kecepatan, kemudahan dan kepastian serta transparansi proses perizinan; Selanjutnya arah kebijakan tersebut dijabarkan dalam arah kebijakan pembangunan tahunan dengan mempertimbangkan urgensi permasalahan dan penekanan yang berbeda tiap tahunnya, namun tetap berkesinambungan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, sebagai berikut : a. Arah Kebijakan Tahun Pertama (2017) Tahun 2017 yang merupakan tahun pertama pembangunan, pada dasarnya merupakan kesinambungan dari pelaksanaan program-program sebelumnya dan mendorong capaian program yang belum tercapai untuk mengembangkan ekonomi wilayah berbasis potensi unggulan dan dan pemantapan fungsi kegiatan. Pembangunan di tahun 2017 lebih diarahkan untuk memperbaiki (1) tata kelola pemerintahan yang bersih, (2) kualitas pendidikan dan kesehatan penduduk serta (3) masalah penanganan kesejahteraan sosial. Selain fokus diatas, pembangunan tahap pertama juga fokus pada (4) peningkatan ketahanan pangan dan ekonomi rakyat yang berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan dan pariwisata serta (5) peningkatan infrastruktur jalan, jembatan dan drainase dan perhubungan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi terutama wilayah pedesaan. Dengan fokus tersebut di atas maka pembangunan daerah Tahun 2017 ditujukan untuk “Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sosial, ekonomi kerakyatan dan infrastruktur berbasis pada pemerataan wilayah yang berwawasan lingkungan”, dengan arah kebijakan meliputi : 1) Memperluas cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya bagi warga miskin; 2) Meningkatkan pemenuhan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta pemerataan tenaga medis; 3) Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara preventif, kuratif dan promotif; 4) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar; 5) Menciptakan dan mengembangkan perluasan kesempatan kerja serta perlindungan tenaga kerja; 6) Memfasilitasi pengembangan penanganan, pelayanan dan rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); 7) Meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana (mitigasi/pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi). 8) Mendorong Pertumbuhan UMKM; *) 9) Mendorong kualitas dan kuantitas hasil produksi pertanian; *) 10) Mendorong pertumbuhan budidaya ikan air tawar dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.*) 11) Meningkatkan keamanan dan budaya tertib masyarakat, penegakan keadilan serta supremasi hukum. 12) Mendorong percepatan implementasi PUG dan Strategi Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA); 13) Penguatan perlindungan terhadap perempuan dan anak. 14) Meningkatkan kemudahan umat beragama dalam menjalankan ibadahnya. 15) Mewujudkan birokrasi yang melayani, disiplin dan bersih; *)


VI. 8


16) Meningkatkan pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil. 17) Mengimplementasikan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) yang difokuskan pada peningkatan kemudahan berusaha, transparansi perencanaan dan penganggaran, serta transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah. 18) Mengembangkan sumber daya aparatur yang terintegritas, netral, kompeten, kapabel, berkinerja tinggi, sejahtera dan sistem pembinaan karier yang terbuka; 19) Meningkatkan pengelolaan, pendapatan, aset daerah dan penataan administrasi pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. 20) Meningkatkan perencanaan dan pengendalian dan evaluasi serta implementasi sistem informasi teknologi perencanaan pembangunan daerah 21) Meningkatkan kualitas, kuantitas dan kuantitas jalan dan jembatan 22) Meningkatkan kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana jaringan irigasi secara berkelanjutan 23) Meningkatkan penyediaan dan kualitas sarana prasarana dasar permukiman 24) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup. 25) Meningkatkan keberagaman dan kualitas potensi unggulan daerah. 26) Membuka kesempatan investasi; b.

Arah Kebijakan Tahun Kedua (2018) Pembangunan daerah tahun 2018 disamping melanjutkan arah pembangunan tahun sebelumnya yang belum selesai, ditujukan untuk : “Percepatan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Sarana Prasarana Strategis dan Unggulan yang didukung Teknologi Informasi”, dengan arah kebijakan meliputi : 1) Meningkatkan rasio Rumah Sakit 2) Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar; 3) Meningkatkan jangkauan layanan pendidikan dan pemberian bantuan siswa miskin dan atau berprestasi. 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan SDM layanan perpustakaan 5) Melakukan rekayasa/penataan sosial dan lingkungan untuk menghadapi fenomena banjir rob; 6) Mengembangkan kelembagaan, kualitas SDM, dan akses permodalan koperasi dan UMKM berbasis sumber daya lokal; 7) Meningkatkan produktivitas industri Kecil dan Menengah; 8) Mengembangkan iklim perdagangan yang kondusif. 9) Meningkatkan pengembangan destinasi, pemasaran, dan kemitraan pariwisata; 10) Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan usaha peternakan 11) Meningkatkan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya; 12) Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban lingkungan; 13) Menerapkan sistem tata kerja birokrasi berbasis teknologi informasi; 14) Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas infratruktur perdesaan 15) Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berupa kecepatan, kemudahan dan kepastian serta transparansi proses perizinan;

c.

Arah Kebijakan Tahun Ketiga (2019) Pembangunan daerah tahun 2019 disamping melanjutkan arah pembangunan tahun sebelumnya yang belum selesai, ditujukan untuk : “Terwujudnya Kesejahteraan masyarakat yang Mandiri, Berbudaya, Tangguh dan Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Agama dan Budaya Lokal”, dengan arah kebijakan meliputi :


VI. 9


1) 2) 3) 4) 5)

6)

Meningkatkan jumlah puskesmas terakreditasi Memperluas system integrasi jaringan kesehatan Meningkatkan tata kelola, akuntabilitas serta partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pendidikan; Perkuatan jejaring sentra dan klaster. Meningkatkan penataan sistem transportasi antar moda,perluasan jangkauan pelayanan transportasi di perdesaan serta peningkatan keselamatan lalu lintas secara komprehensif dan terpadu bersama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota sekitar;. Mendorong terciptanya iklim investasi yang berdaya saing, kondusif dan responsif terhadap perubahan kebijakan nasional dan global.

d.

Arah Kebijakan Tahun Keempat (2020) Pembangunan daerah tahun 2020 disamping melanjutkan arah pembangunan tahun sebelumnya yang belum selesai, ditujukan untuk : “Meningkatkan Daya Saing Daerah melalui Pembangunan Ketahanan Pangan dan Perekonomian yang Merata dan Berkeadilan”, dengan arah kebijakan meliputi : 1) Meningkatkan ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal. 2) Meningkatkan penanganan pada ruas jalan dan jembatan utamanya untuk mendukung pembangunan sosial, ekonomi dan pengembangan wilayah (akses wisata, pembangunan perkotaan dan perdesaan, jalan kabupaten dan daerah rawan bencana. 3) Meningkatkan kualitas dan kapasitas sarana prasarana serta sistem penyediaan air bersih, air minum dan sanitasi berbasis masyarakat

e.

Arah Kebijakan Tahun Kelima (2021) Pembangunan daerah tahun 2021 disamping melanjutkan arah pembangunan tahun sebelumnya yang belum selesai, ditujukan untuk : “Optimalisasi dan pemantapan peran masyarakat sebagai penggerak utama dalam pembangunan daerah”, dengan arah kebijakan meliputi : (1) Melestarikan seni dan budaya; *) (2) Meningkatkan pendidikan politik masyarakat terutama kelompok pemilih pemula dan masyarakat berpendidikan rendah; (3) Menjamin ketersediaan air bersih; *)

Keterkaitan antara Visi, Misi dengan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021, dapat dijabarkan pada Tabel 6.1.


VI. 10


Tabel 6.1 Keterkaitan Strategi dan Arah Kebijakan Dalam Pencapaian Misi RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 - 2021 Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan Yang Sejahtera, Religius Dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Lokal No 1

MISI Misi 1 : Meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan.

a.

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan derajat kesehatan masyarakat.

1) Meningkatnya derajat kesehatan Ibu dan Anak.

a) b) c)

2) Menurunnya buruk.

angka

gizi

a)

Peningkatan penjaringan kesehatan bayi, balita dan anak sekolah

3) Menurunnya angka kesakitan penduduk.

a)

Pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular dan jiwa Pengendalian dan penanggulangan penyakit menular langsung dan bersumber binatang Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas masyarakat terhadap sanitasi dasar Optimalisasi pengawasan dan pemantauan makanan

b)

c) d) 4) Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin melalui Jamkesmas dan Jamkesda

a)

b)


Optimalisasi capaian SPM di Puskesmas Optimalisasi pelaksanaan Posyandu dan Desa Siaga Aktif. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya layanan kesehatan bagi ibu, bayi dan balita.

ARAH KEBIJAKAN (1) Memperluas cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya bagi warga miskin; (2) Meningkatkan pemenuhan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta pemerataan tenaga medis. (3) Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara preventif, kuratif dan promotif.

Penerbitan KARTU KAJEN SEHAT sebagai jaminan kesehatan, persalinan, khitan dan santunan kematian. *) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana

VI. 11


No

MISI

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI c) d)

e)

f) g)

b.

Meningkatkan pemerataan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan keterjaminan pelayanan pendidikan.


Pelayanan kesehatan Pemerataan SDM tenaga kesehatan di Fasyankes Peningkatan sistem logistik dalam pengelolaan ketersediaan obat dan vaksin Peningkatan jumlah puskesmas terakreditasi dan mengintegrasikan praktek dokter swasta dan puskesmas Peningkatan rasio Rumah Sakit Peningkatan Indeks Kepuasan Masyakarat di Puskesmas BLUD

5) Meningkatnya peserta Keluarga Berencana (KB) aktif.

a)

Optimalisasi pelayanan KB.

6) Meningkatnya pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan untuk semua jenjang pendidikan termasuk pendidikan Non Formal.

a)

Peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan untuk semua jenjang pendidikan termasuk pendidikan Non Formal

7) Tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat di seluruh pelosok Kabupaten Pekalongan untuk semua jenjang pendidikan.

a)

Penguatan akses dan mutu pendidikan; Penerbitan KARTU KAJEN CERDAS sebagai jaminan pendidikan gratis untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah; *)

8) Meningkatnya kesetaraan keterjaminan

a)

kualitas, dan pendidikan

b)

ARAH KEBIJAKAN

Peningkatan akses pelayanan pendidikan yang berkualitas dan berdaya

(1) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar; (2) Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar; (3) Meningkatkan tata kelola, akuntabilitas serta partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pendidikan;

VI. 12


No

MISI

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

pada semua jenjang pendidikan termasuk pendidikan non formal. 9)

Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta penempatan tenaga pendidik.

10) Meningkatnya minat baca masyarakat.

saing pada semua jenjang pendidikan termasuk pendidikan non formal. a)

b)

a) b)

c)

c.

Meningkatkan kesempatan kerja dan Penanganan PMKS dalam rangka mendukung penanggulangan kemiskinan.

11) Meningkatnya kesempatan kerja..

a) b) c) d)

12) Meningkatnya penanganan PMKS.

a) b)


Penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar kompetensi. Penempatan dan pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

ARAH KEBIJAKAN (4) Meningkatkan jangkauan layanan pendidikan dan pemberian bantuan siswa miskin dan atau berprestasi.

Peningkatan budaya baca masyarakat; Penyediaan tenaga perpustakaan dan kearsipan yang memenuhi standar kompetensi. Peningkatan sarana layanan perpustakaan dan kearsipan

(1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan SDM layanan perpustakaan dan kearsipan.

Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja. Peningkatan kapasitas dan keterampilan pencari kerja. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja. Peningkatan pelayanan ketransmigrasian

(1) Menciptakan dan mengembangkan perluasan kesempatan kerja serta perlindungan tenaga kerja;; .

Peningkatan perlindungan, pemberian jaminan dan pemberdayaan PMKS. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana panti rehabilitasi

(1) Memfasilitasi pengembangan penanganan, pelayanan dan rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

VI. 13


No

MISI

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

sosial serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). d.

e.

Mengoptimalkan dan menggali kearifan lokal dalam rangka meningkatkan ketahanan nilainilai budaya dan pelestarian peninggalan sejarah serta aset kesenian dan budaya lokal.

13) Meningkatnya pembinaan kelompok kesenian, organisasi budaya dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal.

a)

Fasilitasi penyelenggaraan pagelaran seni, olah raga dan event-event kebudayaan lokal;

14) Meningkatnya jumlah kearifan lokal yang mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah

a)

Peningkatan pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang seni dan budaya;.

Mengoptimalkan pengurangan resiko pada masyarakat di daerah rawan bencana.

15) Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menghadapi resiko bencana, pemanasan global dan dampak perubahan iklim.

a)

Pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dan masyarakat; Peningkatan koordinasi antar stakeholder dalam penanggulangan bencana. Peningkatan kemampuan tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi dalam penanggulangan bencana Peningkatan sarana prasarana pengendalian banjir, penanganan rob serta pantai kritis di muara sungai;

(1) Meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana (mitigasi/pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi). (2) Melakukan rekayasa/penataan sosial dan lingkungan untuk menghadapi fenomena banjir rob; *)

Peningkatan ketersediaan bahan baku, peningkatan kualitas produksi, fasilitas

(1) Mendorong Pertumbuhan Koperasi dan UMKM*); (2) Mengembangkan

b) c)

d)

f.

Mengoptimalkan fasilitasi ekonomi kerakyatan dalam


16) Meningkatnya kinerja Koperasi dan UMKM

a)

(1) Melestarikan seni dan budaya; *)

VI. 14


No

MISI

TUJUAN

SASARAN

rangka peningkatan kinerja koperasi, industri kecil dan menengah, Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta pariwisata.

STRATEGI

b)

c)

17) Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Lokal melalui Peningkatan Produktivitas Industri Kecil.

a)

18) Meningkatnya aktivitas perdagangan.

a)

b) c)

b) 19) Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap PAD.

a)

b)


ARAH KEBIJAKAN

kebutuhan pemodalan, menambah jaringan dan pembangunan pasar-pasar baru dan hak paten; *) Peningkatan penguasaan akses dan informasi pasar, kemitraan/kerjasama usaha serta mengembangkan keunggulan lokal; Optimalisasi pengembangan akses dan informasi pasar melalui perkuatan jejaring sentra dan klaster.

kelembagaan, kualitas SDM, dan akses permodalan koperasi dan UMKM berbasis sumber daya lokal; (3) Memperkuat jejaring sentra dan klaster.

Peningkatan kualitas SDM IKM ; Peningkatan Iptek sistem produksi. Peningkatan fasilitasi bagi pelaku industri kecil dalam permodalan, pelatihan dan pembinaan.

(1) Meningkatkan produktivitas industri Kecil dan Menengah;

Peningkatan sarana prasarana dan pengembangan jaringan perdagangan berbasis teknologi informasi (IT). Peningkatan promosi produk perdagangan

(1) Mengembangkan iklim perdagangan yang kondusif.

Optimalisasi pemasaran pariwisata, peningkatan peran serta masyarakat dan pengembangan destinasi wisata; Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pariwisata.

(1) Meningkatkan pengembangan destinasi, pemasaran, dan kemitraan pariwisata;

VI. 15


No

MISI

TUJUAN

g.

Meningkatkan produktivitas pertanian, perikanan dan peternakan dengan memperhatikan pelestarian sumberdaya lingkungan.

SASARAN

20) Meningkatnya produktivitas pertanian, perikanan dan peternakan dengan memperhatikan pelestarian sumberdaya lingkungan

STRATEGI c)

Peningkatan pengembangan kemitraan pariwisata melalui pokdarwis

a)

Penyediaan benih unggul, pengairan, pupuk (organik dan unorganik) tenaga penyuluh pertanian dan bantuan peralatan pertanian (traktor, pompa air, tangki semprot dan lain-lain). *) Optimalisasi penerapan Sapta Usaha Tani didukung pemanfaatan teknologi dan modernisasi alat mesin pertanian yang berwawasan lingkungan; Peningkatan kualitas pengelolaan lahan secara optimal; Pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) serta antisipasi rawan bencana alam; Peningkatan kualitas kelembagaan dan SDM pertanian; Peningkatan sarana prasarana pertanian. Peningkatan produksi, populasi,pemasaran dan pengendalian penyakit ternak. Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan dan manajemen, teknologi dan pemasaran perikanan.

b)

c) d)

e) f) g)

h)


ARAH KEBIJAKAN

(1) Mendorong kualitas dan kuantitas hasil produksi pertanian; *) (2) Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan usaha peternakan. (3) Mendorong pertumbuhan budidaya ikan air tawar dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.*) (4) Meningkatkan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya;

VI. 16


No

MISI

TUJUAN

SASARAN 21) Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat.

STRATEGI a) b)

c)

2

Misi 2 : Mewujudkan rasa aman dan adil pada seluruh masyarakat

a. Menciptakan rasa aman yang berkeadilan dalam masyarakat dan mewujudkan iklim yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas.


22) Meningkatnya penegakan hukum dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)

Peningkatan diversifikasi dan konsumsi melalui sumber daya lokal; Peningkatan ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, kualitas, keamanan pangan berbasis sumber daya lokal dan penanganan rawan pangan serta penyediaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat Peningkatan akses masyarakat terhadap pangan;

a) Peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap ketentuan nilai-nilai HAM; b) Mewujudkan kesadaran dan kepatuhan hukum bagi masyarakat dan aparatur. c) Peningkatan pendidikan politik masyarakat melalui pendidikan formal dan non formal

ARAH KEBIJAKAN (1) Meningkatkan ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal

(1) Meningkatkan keamanan dan budaya tertib masyarakat, penegakan keadilan serta supremasi hukum. (2) Meningkatkan pendidikan politik masyarakat terutama kelompok pemilih pemula dan masyarakat berpendidikan rendah;

VI. 17


No

MISI

TUJUAN

SASARAN 23) Meningkatnya keamanan dan perlindungan masyarakat berbasis pada masyarakat.

STRATEGI a)

b)

c)

24) Terciptanya keseteraaan dan keadilan gender, perlindungan anak, serta mengoptimalkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

a) b) c) d)


ARAH KEBIJAKAN

Penguatan peran lembaga keswadayaan masyarakat dalam menjaga kondusivitas daerah. Peningkatan peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Komunitas Intelijen Daerah (Kominda), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) terutama pada wilayah yang rawan konflik; Peningkatan wawasan kebangsaan bagi masyarakat;

(1) Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban lingkungan;

Pengarusutamaan gender dan hak anak; Peningkatan kelembagaan kesetaraan gender dan perlindungan anak; Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak; Peningkatan kualitas pelayanan penanganan kasus kekerasan berbasis gender, anak dan trafficking.

(1) Mendorong percepatan implementasi PUG dan Strategi Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA); (2) Penguatan perlindungan terhadap perempuan dan anak;

VI. 18


No

MISI

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

3

Misi 3 : Meningkatkan pembangunan kehidupan keagamaan masyarakat yang lebih baik

a. Menciptakan praktek kehidupan agama dan kerukunan beragama yang lebih baik.

25) Meningkatnya kegiatan fasilitasi pemerintah untuk penyelenggaraan pendidikan agama dan perwujudan kondisi kerukunan beragama

a)

Peningkatan fasilitasi penyelenggaraan ibadah haji dan kegiatan hari besar keagamaan lainnya;

(1) Meningkatkan kemudahan umat beragama dalam menjalankan ibadahnya;

4

Misi 4 : Menyelenggarakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih dan berakhlak

a. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan yang mencakup unsur sistem, kelembagaan dan individu atau aparat sipil negara.

26) Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan, yang mencakup sistem, kelembagaan, aparatur dan pengelolaan keuangan daerah serta pelayanan public sesuai prinsipprinsip good governance.

a)

Pengembangan sistem pelayanan publik yang transparan berbasis teknologi informasi (IT); Peningkatan sarana penanganan pengaduan masyarakat berbasis pada teknologi informasi; Pengembangan sistem pelayanan yang andal, terpercaya, dan terjangkau masyarakat; Pengembangan sistem pelayanan yang andal, terpercaya, dan terjangkau masyarakat Peningkatan implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Peningkatan implementasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK.) Peningkatan kapasitas dan integritas SDM aparatur; Peningkatan pengelolaan dan keterbukaan pengembangan sistem karier kepegawaian; Peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan,pengelolaan

(1) Menerapkan sistem tata kerja birokrasi berbasis teknologi informasi; (2) Mewujudkan birokrasi yang melayani, disiplin dan bersih; *) (3) Meningkatkan pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil. (4) Mengimplementasikan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) yang difokuskan pada peningkatan kemudahan berusaha, transparansi perencanaan dan penganggaran, serta transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah. (5) Mengembangkan sumber daya aparatur yang terintegritas, netral, kompeten, kapabel, berkinerja tinggi, sejahtera dan sistem pembinaan karier yang terbuka; (6) Meningkatkan pengelolaan, pendapatan, aset daerah dan penataan administrasi pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. (7) Meningkatkan perencanaan

b)

c)

d)

e)

f)

g) h)

i)


VI. 19


No

MISI

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

j) k)

l)

5

Misi 5 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan

a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi.

27) Meningkatnya kualitas perencanaan PD dan lintas PD.

a) Peningkatan perencanaan yang handal yang berbasis IT dan peningkatan alokasi pendanaan dalam pelaksanaan pembangunan daerah;

28) Meningkatnya kualitas layanan jalan dan jembatan kabupaten serta layanan perizinan usaha jasa konstruksi.

a)

b)

c)


keuangan, optimalisasi pemberdayaan aset daerah, serta kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan; Pelaksanaan intensifikasi dan ektensifikasi sumbersumber pendapatan; Pengrembangan sistem informasi manajemen keuangan daerah dan aset daerah; Pelaksanaan revitalisasi BUMD.

Percepatan pembangunan infratruktur (jalan, jembatan, jaringan listrik dan bantuan aspal dan semen *); Peningkatan struktur, pelebaran, rehabilitasi dan pemeliharaan berkala serta menjaga kondisi baik jalan dan jembatan, dengan mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan jalan; Peningkatan ketersediaan peralatan penanganan jalan dan SDM teknis kebinamargaan serta

ARAH KEBIJAKAN dan pengendalian dan evaluasi serta implementasi sistem informasi teknologi perencanaan pembangunan daerah

(1) Meningkatkan kualitas, kuantitas dan kuantitas jalan dan jembatan; (2) Meningkatkan penanganan pada ruas jalan dan jembatan utamanya untuk mendukung pembangunan sosial, ekonomi dan pengembangan wilayah (akses wisata, pembangunan perkotaan dan perdesaan, jalan kabupaten dan daerah rawan bencana);

VI. 20


No

MISI

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

pengembangan system informasi jasa konstruksi.

29) Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian.

a) Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi b) Pelaksanaan pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani dan embung; c) Peningkatan kerjasama dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipasi berbasis pemberdayaan

30) Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur

a)

Peningkatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa untuk peningkatan kualitas dan kuantitas infratruktur perdesaan

(1) Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas infratruktur perdesaan

31) Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perhubungan dan transportasi.

a)

Peningkatan prasarana sarana dan pengembangan antar moda transportasi publik; Peningkatan prasarana sarana keselamatan transportasi;

(1) Meningkatkan penataan sistem transportasi antar moda,perluasan jangkauan pelayanan transportasi di perdesaan serta peningkatan keselamatan lalu lintas secara komprehensif dan terpadu bersama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota sekitar;

Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni

(1) Meningkatkan penyediaan dan kualitas sarana

b)

32) Meningkatnya penyediaan sarana prasarana dasar


a)

(1)Meningkatkan kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana jaringan irigasi secara berkelanjutan.

VI. 21


No

MISI

TUJUAN

SASARAN permukiman dan tertib pembangunan bangunan gedung

STRATEGI

b) c) d)

33) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketersediaan RTH serta informasi Penataan Ruang

a)

b) c)

6

7

Misi 6 : Memantapkan potensi sosial budaya lokal untuk peningkatan daya saing daerah

Misi 7 : Mendorong iklim investasi yang berbasis pada

a. Merevitalisasi potensi sosial dan budaya lokal yang mampu bersaing dengan meningkatkan branding produk daerah.

34) Meningkatnya keberagaman dan kualitas potensi unggulan daerah..

a. Menciptakan iklim investasi yang

35) Meningkatnya iklim investasi daerah dengan


a)

b) c)

a)

(RTLH) dan lingkungan permukiman. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman Pembangunan sumur bor dan sumur dalam serta embung baru. *) Peningkatan cakupan pelayanan air bersih, air minum dan sanitasi di perkotaan dan perdesaan;

ARAH KEBIJAKAN prasarana dasar permukiman (2) Menjamin ketersediaan air bersih; *) (3) Meningkatkan kualitas dan kapasitas sarana prasarana serta sistem penyediaan air bersih, air minum dan sanitasi berbasis masyarakat;

Peningkatan dan pengembangan kondisi sarana prasarana lingkungan hidup; Penanaman kembali 1 juta pohon untuk kelestarian lingkungan. *) Pembangunan Petungkriyono sebagai kawasan Cultural Techno Forestry Park

(1) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Peningkatan penerapan hasil penelitian dan pengembangan inovasi Iptek; Pengembangan potensi kepemudaan dan olah raga; Peningkatan partisipasi kearifan lokal dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah

(1) Meningkatkan keberagaman dan kualitas potensi unggulan daerah

Peningkatan mekanisme pelayanan perijinan

(1) Mendorong terciptanya iklim investasi yang

VI. 22


No

MISI potensi ekonomi daerah

TUJUAN kondusif dengan mengandalkan pada potensi ekonomi daerah.

SASARAN

STRATEGI

meningkatkan inovasi pelayanan perijinan dan peningkatan infrastruktur ekonomi daerah 36) Meningkatnya realisasasi investasi baik investasi PMA, PMDN termasuk non fasilitas dan lokal b) c)

melalui SOP, perizinan online, perizinan dengan jemput bola, fasilitas pengaduan, SDM aparatur yang handal, penyederhanaan prosedur dan koordinasi antar lembaga dan dukungan infrastruktur; *) Peningkatan iklim investasi yang berdaya saing berbasis keunggulan daerah. Penyediaan 1.600 hektar lahan investasi; *)

ARAH KEBIJAKAN berdaya saing, kondusif dan responsif terhadap perubahan kebijakan nasional dan global. (2) Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berupa kecepatan, kemudahan dan kepastian serta transparansi proses perizinan; (3) Membuka kesempatan investasi*)

Keterangan : *) 12 Mandat Rakyat


VI. 23


C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang diperinci dengan peraturan turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang, mengamanahkan bahwa dalam penyelenggaraan penataan ruang wilayah (tahapan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian), harus dilakukan secara komprehensif, holistik, terkoordinasi, terpadu, efektif, dan efisien dengan memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan kelestarian lingkungan hidup. Dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah, telah diupayakan adanya keterpaduan pembangunan sektoral dan wilayah/daerah. Wujud operasional secara terpadu melalui pendekatan wilayah tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang komprehensif dan berhirarki dari tingkat Nasional, Provinsi sampai Kabupaten/Kota. Sesuai dengan perubahan paradigma baru bahwa penataan ruang merupakan suatu alat yang dapat mengurangi kesenjangan pertumbuhan antar wilayah, menterpadukan antar sektor dan mensinkronisasikan program pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Maka penyusunan rencana tata ruang dalam lingkup Kabupaten Pekalongan menjadi penting artinya untuk mewujudkan keserasian pemanfaatan ruang sesuai dengan kebutuhan daerah dan kemampuan daya dukung lingkungannya. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan mempunyai tujuan terwujudnya Ruang Daerah yang produktif berbasis industri dan pertanian yang didukung oleh sektor perdagangan dan jasa dalam sistem wilayah terpadu dan berkelanjutan. 1. Strategi Pengembangan Wilayah Strategi dalam rangka pengembangan wilayah Kabupaten Pekalongan dilakukan melalui : a. Strategi pengembangan pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan perkembangan wilayah, meliputi: 1) membagi wilayah fungsional daerah berdasarkan morfologi alam dan kondisi sosial ekonomi; 2) mengembangkan pusat pelayanan baru yang mampu berfungsi sebagai PKLp; dan 3) mengoptimalkan peran ibukota kecamatan sebagai PPK. b. Strategi pengembangan prasarana daerah, meliputi: 1) meningkatkan kualitas jaringan jalan yang menghubungkan antara simpul-simpul kawasan produksi dengan kawasan pusat pemasaran; 2) meningkatkan pelayanan sistem energi dan telekomunikasi; 3) mengembangkan sistem prasarana sumberdaya air; 4) mengembangkan sistem jaringan limbah di kawasan peruntukan industri dan kawasan perkotaan; 5) mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana alam; dan 6) mengembangkan sistem sanitasi lingkungan. c. Strategi pengembangan industri, meliputi : 1) mengarahkan pengembangan kegiatan industri besar dan menengah di kawasan peruntukan industri; 2) pengembangan kawasan industri; 3) mengembangkan agroindustri untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian; 4) mengembangkan industri kreatif yang berbahan baku lokal; dan 5) mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pengembangan industri.


VI. 24


d. Strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif, meliputi: 1) mendorong penetapan sawah beririgasi menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan; 2) mengarahkan perkembangan kegiatan terbangun pada lahan bukan sawah; 3) mendorong petani membudidayakan tanaman pangan; 4) merevitalisasi dan mengembangkan jaringan irigasi; dan 5) meningkatkan produktivitas lahan pertanian. e. Strategi pengembangan kawasan perdagangan yang mampu menjadi pusat pemasaran hasil komoditas daerah, meliputi : 1) mengembangkan peran PKL, PKLp dan PPK sebagai kawasan perkotaan tempat pemasaran komoditas perdagangan dan mampu memasarkan komoditas lokal ke luar Daerah; dan 2) meningkatkan peran PPL sebagai pengumpul dan pendistribusi komoditas ekonomi perdesaan. f. Strategi pengelolaan dan pengoptimalan kawasan jasa, meliputi : 1) Mengembangkan sarana dan prasarana peruntukan jasa; dan 2) Meningkatkan peran kawasan jasa dalam mendukung pengembangan perdagangan dan pertanian di daerah. g. Strategi pengembangan dan pengendalian kawasan permukiman yang sesuai dengan rencana tata ruang, meliputi : 1) mengembangkan kawasan permukiman vertikal di kawasan perkotaan; 2) mengembangkan kawasan permukiman horizontal di kawasan perdesaan; dan 3) mengatasi kawasan permukiman kumuh baik legal maupun ilegal. h. Strategi pengoptimalan pengembangan kawasan pesisir, meliputi : 1) mengembangkan sarana dan prasarana pelabuhan pengumpan; 2) mengembangkan sarana dan prasarana perikanan; 3) mengembangkan sarana dan prasarana pariwisata; 4) mengembangkan kawasan perlindungan setempat; dan 5) melakukan penghijauan kawasan pantai. i.

Strategi peningkatan pengelolaan kawasan lindung, meliputi: 1) menentukan deliniasi kawasan lindung berdasarkan sifat perlindungannya; 2) menetapkan luas dan lokasi kawasan lindung; 3) melakukan penghijauan pada kawasan yang memiliki kelerengan diatas 40%; 4) meningkatkan perlindungan kawasan yang memiliki karakteristik fungsi lindung); dan 5) melakukan pengolahan tanah dengan pola terasiring dan penghijauan pada lahan rawan longsor dan erosi.

j.

Strategi pengurangan kegiatan budidaya pada lahan kawasan lindung, meliputi: 1) mengendalikan secara ketat pemanfaatan kawasan lindung; dan 2) mengembangkan pertanian yang diimbangi dengan penanaman tanaman keras pada lahan kawasan lindung yang dimiliki masyarakat.

k. Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, meliputi: 1) membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana; 2) mengendalikan perkembangan permukiman perdesaan pada kawasan pertanian tanaman pangan; dan


VI. 25


3) mengarahkan perkembangan perkotaan secara efisien. l.

kawasan

terbangun

di

kawasan

Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan, meliputi: 1) memantapkan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan; 2) mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; 3) mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya terbangun; dan 4) turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan/Tentara Nasional Indonesia (TNI).

2. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Arah kebijakan untuk perwujudan strategi pengembangan wilayah Kabupaten Pekalongan meliputi : a. pengembangan pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan perkembangan wilayah; b. pengembangan prasarana Daerah; c. pengembangan industri; d. pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif; e. pengembangan kawasan perdagangan yang mampu menjadi pusat pemasaran hasil komoditas Daerah; f. pengelolaan dan pengoptimalan kawasan jasa; g. pengembangan dan pengendalian kawasan permukiman yang sesuai dengan rencana tata ruang; h. pengoptimalan pengembangan kawasan pesisir; i. peningkatan pengelolaan kawasan lindung; j. pengurangan kegiatan budidaya pada lahan kawasan lindung; k. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan l. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan. 3. Sistem Pusat Pelayanan dan Satuan Wilayah Pengembangan a. Sistem Pusat Pelayanan Pembagian sitem pusat pelayanan terdiri dari : 1) Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal meliputi: a) Kawasan Perkotaan Kajen; b) Kawasan Perkotaan Wiradesa; dan c) Kawasan Perkotaan Kedungwuni. 2) Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal promosi meliputi : a) Kawasan Perkotaan Sragi; dan b) Kawasan Perkotaan Doro. b. Satuan Wilayah Pengembangan Pembagian Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) terdiri atas: 1) SWP Wiradesa dengan pusat pengembangan Kawasan Perkotaan Wiradesa meliputi wilayah Kecamatan Wiradesa, Kecamatan Wonokerto, Kecamatan Siwalan dan Kecamatan Tirto dengan pengembangan fungsi, diantaranya : - perdagangan dan jasa. - Industri - Transportasi - pertanian tanaman pangan - perikanan.


VI. 26


2) SWP Sragi dengan pusat pengembangan Kawasan Perkotaan Sragi meliputi Kecamatan Sragi dan Kecamatan Kesesi dengan fungsi pengembangan, diantaranya : - industri; - pertanian tanaman pangan; - perdagangan dan jasa; dan - perikanan. 3) SWP Kedungwuni dengan pusat pengembangan Kawasan Perkotaan Kedungwuni meliputi Kecamatan Buaran, Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan Wonopringgo, dan Kecamatan Karangdadap dengan pengembangan fungsi, diantaranya : - perdagangan dan jasa; - Industri; - pertanian tanaman pangan; 4) SWP Kajen dengan pusat pengembangan Kawasan Perkotaan Kajen meliputi Kecamatan Bojong, Kecamatan Kajen, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Paninggaran dan Kecamatan Kandangserang dengan pengembangan fungsi, diantaranya : - pusat pemerintahan Daerah - perdagangan dan jasa; - pertanian tanaman pangan; - pertanian hortikultura; - agro industri; - pariwisata - kehutanan; dan - pengelolaan kawasan lindung. 5) SWP Doro dengan pusat pengembangan Kawasan Perkotaan Doro meliputi Kecamatan Doro, Kecamatan Talun, Kecamatan Lebakbarang dan Kecamatan Petungkriyono dengan pengembangan fungsi, diantaranya : - pertanian hortikultura; - pertanian tanaman pangan; - pariwisata; - agro industri; - kehutanan; dan - pengelolaan kawasan lindung. 4. Arahan Perwujudan Struktur Ruang Arahan perwujudan struktur ruang terdiri atas : a. Arahan perwujudan sistem pusat pelayanan, yang meliputi : 1) perwujudan sistem perkotaan (pengembangan PKL, PKLp dan PPK), yaitu : - penyusunan rencana detail tata ruang kota; - penyusunan peraturan zonasi; - penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan; - penyusunan panduan rancang kota; dan - pengendalian kegiatan perdagangan, mencakup pertokoan, pusat belanja, dan sejenisnya. 2) perwujudan sistem perdesaan (pengembangan Lingkungan/PPL), yaitu : - pengembangan pusat pelayanan perdesaan. - pengembangan infrastruktur perdesaan.

Pusat

Pelayanan

3) perwujudan satuan wilayah pembangunan berupa pengembangan SWP, yang meliputi : - pemantapan pembagian SWP; dan - pemantapan fungsi SWP dengan pengembangan PKL dan PKLp.


VI. 27


b. Arahan perwujudan sistem jaringan prasarana utama berupa sistem jaringan transportasi, yang meliputi : 1) perwujudan sistem jaringan transportasi darat, terdiri atas : - pengembangan jaringan prasarana jalan; - pengembangan rute pelayanan angkutan umum; - pengembangan prasarana pelayanan angkutan umum;dan - pengaturan sistem perparkiran. 2) perwujudan sistem jaringan transportasi kereta api dilakukan melalui: - pengembangan rel ganda dan pengamanan sempadannya. - pengembangan stasiun kereta api. - pembangunan dan pengembangan perlintasan tidak sebidang. 3) perwujudan sistem jaringan transportasi laut, dilakukan melalui : - pembangunan pelabuhan pengumpan. - pengembangan prasarana dan sarana keamanan transportasi laut. - penetapan alur pelayaran. c. Arahan perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya, yang meliputi : 1) perwujudan sistem jaringan energy, dilakukan melalui : - pembangunan jaringan prasarana pipa gas; - pengaturan pembangunan SPBU dan SPPBE; - peningkatan sistem jaringan SUTET, SUTT, SKTT, SUTM, SKTM, SUTR, dan SKTR; - pengembangan daya listrik; dan - pembangunan prasarana listrik yang bersumber dari energi alternatif. 2) perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, dilakukan melalui : - peningkatan layanan komunikasi yang berkemampuan triple-play disetiap kecamatan; - pembangunan instalasi baru dan pengoperasian instalasi penyaluran; - pembangunan saluran serat optik bersama yang menjangkau disetiap kecamatan dalam rangka mewujudkan komunikasi berbasis pita lebar; dan - pengembangan menara telekomunikasi bersama sesuai ketentuan teknis sistem telekomunikasi dan peraturan perundang-undangan. 3) perwujudan sistem jaringan sumber daya air - peningkatan pengelolaan DAS; - normalisasi sungai dan saluran irigasi; - pembangunan, operasional, dan pemeliharaan prasarana jaringan irigasi; - pembangunan,peningkatan, dan pemeliharaan embung dan waduk; - pelestarian sumber mata air dan konservasi daerah resapan air; dan - pengawasan dan penertiban sumber air yang berasal dari sumber air permukaan dan air tanah. 4) perwujudan sistem jaringan pengelolaan lingkungan, terdiri atas : a) Perwujudan sistem persampahan sebagaimana dilakukan melalui: - peningkatan dan pengembangan TPA; - peningkatan dan pengembangan TPS dan/atau TPST; - program pengelolaan sampah 3R; - penyediaan tempat sampah terpisah untuk sampah organik dan non-organik di kawasan perkotaan; - studi kelayakan manajemen pengelolaan sampah terpadu; dan - usaha pengurangan volume melalui pengomposan, daur ulang dan pemilahan antara sampah organik dan non-organik.


VI. 28


b) Perwujudan sistem jaringan air minum dilakukan melalui : - penambahan kapasitas dan revitalisasi SR; - pengembangan jaringan distribusi utama; - penambahan kapasitas dan revitalisasi jaringan perdesaan di seluruh kecamatan; - pembangunan reservoir; dan - pengembangan sistem non perpipaan meliputi: c) Perwujudan sistem jaringan pengelolaan air limbah dilakukan melalui : - pembangunan instalasi pengolahan limbah pada kawasan peruntukan industri; - pemantapan instalasi pengolahan limbah tinja; - pengembangan sistem pengolahan dan pengangkutan limbah tinja rumah tangga perkotaan berbasis masyarakat; dan - pengembangan sistem pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan. d) Perwujudan sistem jaringan drainase dilakukan melalui : - pembangunan dan peningkatan saluran drainase perkotaan; - normalisasi peningkatan saluran primer dan sekunder; - normalisasi saluran sungai; - memantapkan rencana pengembangan dan pengelolaan salurandrainase di seluruh kawasan perkotaan; dan - pengembangan kolam penampung air sebagai pengendali banjir. e) Perwujudan sistem evakuasi bencana dilakukan melalui : - pengembangan jalur evakuasi bencana; - pengembangan ruang evakuasi bencana; dan - penyediaan lahan relokasi bencana. 5. Arahan Perwujudan Pola Ruang a. Arahan perlindungan kawasan hutan lindung dilakukan melalui : 1) pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan hutan lindung; 2) penetapan larangan untuk melakukan berbagai usaha dan/atau kegiatan; 3) pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya; 4) percepatan reboisasi kawasan hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung; dan 5) melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan. b. Arahan perlindungan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dilakukan melalui : 1) pengendalian kegiatan atau hal-hal yang bersifat menghalangi masuknya air hujan ke dalam tanah; 2) pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan lahan di kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang dimiliki masyarakat; 3) melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan; dan 4) penghijauan. c.

Arahan perlindungan kawasan perlindungan setempat terdiri atas : 1) arahan perlindungan sempadan pantai dilakukan melalui : a) penetapan batas sempadan pantai; b) pengelolaan kawasan tanah timbul; c) penetapan batas kawasan pasang surut; dan d) penghijauan.


VI. 29


2)

3)

4)

arahan perlindungan sempadan sungai dilakukan melalui : a) penetapan sempadan sungai di kawasan perkotaan dan perdesaan; b) penetapan pemanfaatan ruang sempadan sungai; c) penertiban bangunan di atas sempadan sungai; dan d) penghijauan. arahan perlindungan sempadan saluran irigasi dilakukan melalui : a) penetapan sempadan irigasi di kawasan perkotaan dan perdesaan; b) penetapan pemanfaatan ruang sempadan irigasi; c) penertiban bangunan di atas sempadan irigasi; dan d) penghijauan. perwujudan ruang terbuka hijau perkotaan dilakukan melalui : a) pembangunan, pengembangan dan penataan alun-alun, lapangan, taman dan hutan kota; b) pengadaan tanah bagi pembangunan dan peningkatan ruang terbuka hijau publik; c) pengembangan jalur hijau sepanjang bahu jalan; d) pengembangan ruang terbuka hijau pengaman lingkungan; dan e) penataan makam sebagai ruang terbuka hijau.

d. Arahan perlindungan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya terdiri atas : 1) arahan perlindungan cagar alam dilakukan melalui : a) pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan cagar alam; b) penetapan larangan untuk melakukan berbagai usaha dan/atau kegiatan; c) pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya; dan d) melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan. 2) arahan perlindungan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dilakukan melalui : a) pelestarian bangunan cagar budaya; dan b) penetapan kawasan inti dan kawasan penyangga. 3) arahan perlindungan kawasan muara sungai (estuari) dilakukan melalui : a) penanggulangan sedimentasi kawasan muara sungai; dan b) penghijauan. 4) arahan perlindungan kawasan berhutan mangrove dilakukan melalui a) pemeliharaan kawasan hutan mangrove; dan b) penghijauan. e.

Arahan perlindungan kawasan rawan bencana alam terdiri atas: 1) arahan perlindungan kawasan rawan gelombang pasang dan abrasi dilakukan melalui : a) pembangunan tanggul penahan abrasi; dan b) penghijauan tepi pantai. 2) arahan perlindungan kawasan rawan banjir dan genangan dilakukan melalui : a) pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya; b) pengembangan prasarana dan sarana penanggulangan bahaya banjir dan genangan; c) pengembangan jalur ruang evakuasi; dan d) melakukan program penyuluhan bahaya banjir dan genangan kepada masyarakat di kawasan rawan banjir dan genangan. 3) arahan perlindungan kawasan rawan kekeringan dilakukan melalui : a) pembangunan sumur dalam; b) pengembangan bangunan penyimpan air; c) penghijauan; dan


VI. 30


4)

5)

6)

d) pengembangan kegiatan dan/atau komoditas pertanian hemat air. arahan perlindungan kawasan rawan angin topan dilakukan melalui a) pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya; b) pengembangan jalur dan ruang evakuasi; dan c) melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan angin topan. arahan perlindungan kawasan rawan longsor dilakukan melalui : a) pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya; b) pengembangan jalur dan ruang evakuasi; c) penghijauan; dan d) melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan longsor. arahan perlindungan kawasan rawan bencana lainnya dilakukan melalui : a) melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai upaya pengurangan resiko bencana petir; dan b) melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai upaya pengurangan resiko bencana kebakaran.

f.

Arahan perlindungan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah dilakukan melalui : 1) Arahan perlindungan kawasan imbuhan air tanah dilakukan melalui: a) pengendalian kegiatan yang dapat menghalangi meresapnya air hujan ke kawasan resapan air tanah; b) membatasi eksploitasi air tanah dalam secara berlebihan; dan c) kerjasama pengelolaan cekungan air tanah dengan Pemerintah Daerah Lain. 2) arahan perlindungan kawasan sempadan mata air dilakukan melalui a) penetapan batas sempadan masing-masing sumber air; b) melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan; dan c) penghijauan.

g.

Arahan perlindungan kawasan lindung lainnya dilakukan melalui : 1) melakukan pelestarian flora, fauna, dan ekosistem unik pada kawasan perlindungan plasma nutfah; 2) melakukan pengendalian kegiatan yang dapat merusak plasma nutfah; 3) melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian plasma nutfah; dan 4) melakukan pengembangan pariwisata alam tanpa mengubah bentang alam.

h. Perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi dilakukan melalui : 1) penetapan kawasan dan strategi penanganan kawasan hutan produksi terbatas berdasarkan kesesuaian tanahnya; dan 2) pemantapan kawasan, strategi penanganan dan peningkatan produktivitas hutan produksi tetap berdasarkan kesesuaian tanahnya i.

Perwujudan kawasan peruntukan pertanian dilakukan melalui : 1) perwujudan kawasan lahan basah dilakukan melalui : a) penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional; b) penyediaan jaringan irigasi yang memadai; c) peningkatan produktivitas, penyediaan sarana produksi dan


VI. 31


2)

j.

penanganan pasca panen; ; dan d) pemulihan kerusakan lahan. Perwujudan kawasan lahan kering dilakukan melalui : a) peningkatan produktivitas komoditas hortikultura, perkebunan, dan tanaman hutan; b) penyediaan sarana produksi dan penanganan pasca panen; dan c) pemulihan kerusakan lahan dan pengembangan komoditas pertanian lahan kering.

Perwujudan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) huruf c dilakukan melalui: 1) pengembangan produksi perikanan tambak; 2) peningkatan budidaya pengelolaan ikan air tawar; 3) peningkatan tempat sandar perahu dan fasilitas TPI; dan 4) pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pengolah hasil perikanan.

k. Perwujudan kawasan peruntukan pertambangan dilakukan melalui: 1) identifikasi potensi tambang; 2) pengkajian dampak/kerusakan lingkungan kegiatan pertambangan; dan 3) penetapan kawasan pertambangan yang dapat dieksploitasi. l.

Perwujudan kawasan peruntukan industri dilakukan melalui : 1) mengarahkan kegiatan industri sesuai klasifikasinya ke kawasan peruntukan industri; 2) identifikasi dampak lingkungan kegiatan industri; 3) peningkatan prasarana dan sarana kawasan peruntukan industri; dan 4) peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal untuk mendukung penyediaan tenaga kerja.

m. Perwujudan kawasan peruntukan pariwisata dilakukan melalui : 1) pengembangan atraksi wisata; 2) pengembangan pusat informasi wisata; 3) pembangunan desa wisata, kawasan dan/atau obyek wisata baru; dan 4) peningkatan dan pengembangan obyek wisata. n. Perwujudan kawasan permukiman terdiri atas : 1) perwujudan kawasan permukiman perkotaan dilakukan melalui : a) penyediaaan prasarana, sarana, dan utilitas permukiman perkotaan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan; b) pembangunan dan pengembangan rumah susun; c) pengembangan fasilitas ruang dan gedung bagi kegiatan/industri kreatif; d) pengembangan ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas kawasan permukiman; e) penataan kawasan permukiman baru sesuai standar teknis yang dipersyaratkan; f) memfasilitasi perbaikan/rehabilitasi kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni; dan g) penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perkotaan. 2) perwujudan kawasan permukiman perdesaan dilakukan melalui : a) pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang terpadu dengan tempat usaha pertanian; b) pengembangan struktur ruang perdesaan melalui pembentukan PPL dan pengembangan keterkaitan sosial ekonomi antara PPL dengan wilayah pelayanannya;


VI. 32


c) d) o.

pengembangan ruang terbuka hijau permukiman perdesaan; dan penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perdesaan.

Perwujudan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan dilakukan melalui: 1) pemantapan kawasan/lokasi pertahanan dan keamanan pendukung perwujudan kesatuan ruang Daerah; 2) identifikasi kepemilikan aset tanah TNI dan POLRI; dan 3) menetapkan zona penyangga kawasan pertahanan dan keamanan yang berbahaya bagi aktivitas masyarakat.

p. Perwujudan kawasan peruntukan pelabuhan dilakukan melalui; 1) pembangunan fasilitas pelabuhan pengumpan. 2) pengaturan dan pengendalian pembangunan di sekitar kawasan pelabuhan. 6. Arahan Perwujudan Kawasan Strategis a. Perwujudan kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi terdiri atas : 1) program kawasan strategis sepanjang koridor jalan arteri primer pantai utara (pantura); - pengembangan prasarana dan sarana perdagangan, industri, dan jasa. - pembangunan outlet pemasaran komoditas Daerah; - pengembangan sektor ekonomi perkotaan formal dan informal dalam satu kesatuan pengembangan; - pengembangan kawasan peruntukan industri; dan - pengaturan pengendalian alih fungsi lahan pertanian lahan basah. 2) program kawasan strategis pusat pelayanan baru; - pengembangan fungsi pelayanan perdagangan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi yang dapat dijangkau oleh berbagai arah; - pengembangan kegiatan industri kecil dan/atau mikro dan agro industri; dan - pengembangan kegiatan pemasaran hasil pertanian. 3) program kawasan strategis agropolitan; - pengembangan komoditas pertanian yang memiliki nilai ekonomi tinggi; - pengembangan kawasan produksi pertanian dan kota tani; - pengembangan kawasan kawasan agro industri; dan - peningkatan sistem pemasaran hasil produksi pertanian. 4) program kawasan strategis minapolitan; - pengembangan komoditas perikanan yang memiliki nilai ekonomi tinggi; - pengembangan kawasan produksi perikanan; - pengembangan industri pengolah hasil perikanan; dan - peningkatan sistem pemasaran hasil produksi perikanan. 5) program kawasan strategis perkotaan; - peningkatan peran sebagai pusat pengumpul dan distribusi komoditas ekonomi; - pengembangan perekonomian berbasis ekonomi produktif pengolah hasil komoditas lokal; dan - peningkatan pelayanan transportasi. 6) program kawasan strategis peruntukan industri. - penyusunan rencana pengembangan kawasan peruntukan industri; dan - penataan kawasan dan penyediaan jaringan prasarana dan sarana.


VI. 33


b. Perwujudan kawasan strategis bidang sosial budaya terdiri atas: 1) program kawasan strategis perbatasan meliputi : - peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Lain dalam peningkatan prasarana jalan, jembatan dan angkutan umum; - pemberdayaan ekonomi dan sosial kemasyarakatan; dan 2) program kawasan strategis kawasan pemuda dan olahraga meliputi: - perencanaan kawasan pemuda dan olahraga; dan - pembangunan kawasan pemuda dan olahraga. c. Perwujudan kawasan strategis bidang pendayagunaan sumber daya alam atau teknologi tinggi meliputi : 1) pengembangan sarana dan prasarana TPA; dan 2) pengembangan kemitraan lintas kabupaten/ kota. d. Perwujudan kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas: 1) pengembangan kawasan resapan untuk mata air - perlindungan kawasan tangkapan air sumber mata air; - penghijauan kawasan sempadan mata air; dan - pengaturan pemanfaatan sumber mata air untuk kepentingan air baku. 2) pengembangan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro. - identifikasi tanah timbul bagi fungsi konservasi; - sosialisasi tentang kepemilikan tanah timbul dan manfaat kawasan hutan mangrove; - pengembangan dan pelestarian kawasan hutan mangrove; dan - pengaturan pemanfaatan kawasan perikanan di sekitar hutan mangrove. 7. Pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Tengah Wilayah Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi pengembangan wilayah di Jawa Tengah yang terbagi dalam 8 (delapan) sistem perwilayahan (regionalisasi) dengan mempertimbangkan perpaduan dari aspek homogenitas, nodalitas dan administratif. Kedelapan perwilayahan tersebut adalah Kedungsepur, Wanarakuti, Subosukowonosraten, Bregasmalang, Petanglong, Barlingmascakeb, Purwomanggung, dan Banglor. Wilayah Kabupaten Pekalongan termasuk dari Kawasan Petanglong yang meliputi Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan yang diarahkan sebagai PKW dan PKL dengan simpul utama pada kawasan perkotaan Pekalongan dan sekitarnya. Sektor unggulan dari wilayah ini adalah pertanian, pariwisata, industri, dan perikanan. Sedangkan potensi regional yang dimiliki wilayah pengembangan Petanglong adalah potensi: (1) primer berupa perikanan dan rumput laut; (2) sekunder meliputi tekstil, batik, logam, furniture, pengolahan ikan; dan (3) tersier berupa jasa dan perdagangan. Potensi unggulan yang dimiliki dan dapat terus dikembangkan di wilayah Kabupaten Pekalongan yaitu industri unggulan kopi olahan, batik, tenun; agropolitan dengan Kota Tani Utama di Kecamatan Doro, dengan komoditas unggulan rambutan, teh, durian, jambu biji, sapi, domba; klaster melon, batik simbangkulon, kebalong, tenun dan konveksi, getah pinus, kerajinan bambu, jamur tiram; dan destinasi wisata Pantai Depok dan Bumi Perkemahan Linggoasri. Pengembangan wilayah Petanglong diarahkan menjadi Mina Batik, dengan mengembangkan potensi utama perikanan dan industri batik, dengan tetap meningkatkan potensi pertanian dan wisata di wilayah selatan. Strategi pengembangan wilayah Petanglong sebagai berikut: a. Menjadikan batik sebagai penggerak ekonomi mikro di Petanglong selain potensi unggulan lainnya seperti perikanan, perkebunan, dan pertanian; b. Peningkatan pengembangan industri kreatif batik yang ramah lingkungan dengan pengolahan limbah yang baik;


VI. 34


c. Peningkatan sarana prasarana pendukung wisata batik; d. Pengembangan agropolitan untuk sektor pertanian dan perkebunan di wilayah Petanglong bagian selatan; e. Peningkatan fungsi pelabuhan nasional Pekalongan sebagai pusat perdagangan perikanan di Petanglong; f. Peningkatan konektivitas interwilayah Petanglong melalui peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan jalan bagian utara dan selatan Petanglong; g. Peningkatan upaya pengurangan dampak banjir di utara dan longsor di selatan.


VI. 35

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Recommend Documents