82
BAB V PELAKSANAAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOGOR 5.1
Landasan Hukum Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dalam wujud
pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab telah menjadikan Pemerintah Daerah sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugastugas pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat adalah pelayanan dalam bidang administrasi kependudukan. Pengelolaan administrasi kependudukan di daerah diwujudkan dalam penetapan Peraturan Daerah yang mengacu pada peraturan per Undang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya serta tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum (Dirjen Administrasi Kependudukan, 2005). Dengan diterbitkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2006 maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor mencabut Perda lama tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan yaitu Peraturan
Daerah
Kabupaten
Bogor
Nomor
8
Tahun
2004
tentang
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan kemudian menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, ditetapkan pada tanggal 30 Juli 2009 yang isi dan ketentuan di dalamnya lebih disesuaikan dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2006. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tertanggal 28 Juni 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diamanatkan agar segera dikeluarkannya petunjuk teknis dalam enam bulan setelah dikeluarkannya peraturan ini (Pasal 89 ayat (1)) . Akan tetapi sampai saat ini peraturan dimaksud yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)
yang berkaitan dengan pelaksanaan
Kependudukan belum diterbitkan.
Administrasi
83
Dengan dicabutnya Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan diterbitkannya Perda No. 9 tahun 2009 yang relatif masih baru, maka saat ini merupakan masa transisi yang harus dilalui oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor. Belum diterbitkannya Permendagri yang mengatur tentang pelaksanaan Administrasi Kependudukan merupakan salah satu kendala belum diterbitkannnya Peraturan Bupati yang memuat petunjuk teknis tentang pelaksanaan Perda Nomor 9 Tahun 2009, walaupun saat ini draftnya sudah tersusun. Landasan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk saat ini adalah : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ; 3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ; 4. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan ; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah ; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Segala ketentuan mengenai persyaratan, waktu, prosedur atau tata cara mengenai pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan mengacu kepada peraturan-peraturan tersebut di atas karena saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor belum memperbaharui SOP nya yang harus disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan baru yang mengacu pada Undang-undang No 23 Tahun 2006, SOP terakhir yang dimiliki adalah tahun 2002 yang isinya jelas sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang.
84
5.2
Pendaftaran Penduduk Pelaksanaan kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk dilakukan pada
Bidang Kependudukan, Seksi Administrasi Penduduk. Dokumen kependudukan yang diterbitkan adalah : 1. Kartu Keluarga (KK) 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) WNI 3. KTP Orang Asing/WNA 4. Surat Keterangan Pindah/Datang bagi WNI 5. Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi WNA Apabila merujuk kepada Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan pada Bab III, pasal 8 ayat (1) bahwa instansi pelaksana yang menangani urusan administrasi kependudukan dipusatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Mengingat luasnya wilayah Kabupaten Bogor, bila hal tersebut dilaksanakan akan semakin mempersulit masyarakat yang akan membuat KTP dan KK. Untuk mengatasi hal tersebut dalam pembuatan KTP dan KK, pelayanan masih dilakukan di tingkat kecamatan sedangkan penandatanganannya dilakukan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui scanning di komputer.
5.2.1
Biodata Penduduk
Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran ( Bab I Pasal (1) butir 35 Perda Kab. Bogor No. 9 Tahun 2009). Setiap penduduk di Kabupaten Bogor wajib mencatatkan biodatanya untuk diterbitkan NIK. Biodata penduduk ini diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tujuan Pencatatan Biodata Penduduk adalah untuk membangun database kependudukan yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan, terutama dikaitkan dengan kepastian dokumen identitas penduduk yang akan diberikan kepada penduduk dan diperolehnya kualitas data penduduk.
85
Kegunaan pencatatan Biodata Penduduk adalah : 1) Untuk pelayanan dokumen hukum (dokumen kependudukan), seperti : Paspor, KTP, KK, Izin Tinggal Sementara, Izin Tinggal Tetap, Akta-akta catatan sipil dan Iain-Iain; 2) Untuk menyediakan data individu penduduk (mikro) dan data agregat (makro) penduduk. Penyediaan data tersebut melalui pengembangan SIAK dengan membangun Bank Data Kependudukan Daerah dan Nasional yang dapat menyajikan berbagai profil kependudukan untuk kepentingan individu, masyarakat, pemerintah dan kepentingan pembangunan lainnya; 3) Untuk pengolahan data statistik vital (vital statistics) baik yang berhubungan dengan peristiwa penting (lahir, mati, kawin, cerai dan Iain-Iain) maupun peristiwa kependudukan (perubahan alamat, pindah datang dan perpanjangan KTP). Hasil penghitungan dan pengolahan data statistik tersebut sebagai bahan perumusan dan penyempurnaan kebijakan, strategi dan program bagi para penyelenggara dan pelaksana pembangunan di bidang kualitas, kuantitas dan mobilitas penduduk, serta kepentingan pembangunan lainnya. Pengisian biodata penduduk bagi penduduk WNI yang belum terekam datanya dalam Data Base Penduduk Daerah ditulis dalam Formulir F-1.01, yang isinya
meliputi
keterangan
tentang
nama,
kepemilikan
dokumen
penduduk/dokumen lainnya, alamat, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, golongan darah, agama, status perkawinan, kelainan fisik dan mental, pendidikan terakhir, pekerjaan, nama lengkap ibu, nama lengkap ayah, dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami. Sedangkan untuk perubahan data/penambahan anggota keluarga baru digunakan Form F-1.03 Sedangkan pengisian biodata penduduk untuk penduduk WNA ditulis dalam Formulir F1.02. Banyaknya data yang harus diiisi oleh penduduk dalam Form F.1.01, seringkali penduduk tidak mengisi secara lengkap karena tidak memiliki atau mengetahui datanya. Seperti misalnya, pengisian golongan darah, data akta kelahiran ataupun akta nikah, sehingga kesulitan untuk proses validasinya, karena
86
penduduk tidak dapat menyertakan lampiran sebagai kelengkapan biodatanya. Prosedur dan tata cara pencatatan biodata penduduk berdasarkan Perda No.9 Tahun 2009 dijelaskan dalam Gambar 6. Disduk dan Capil Kab. Bogor : 1. Rekam dan Cetak Dokumen 2. Diterbitkan NIK
3a
4a
Kecamatan : 1. Verifikasi 2. Validasi 3. Kirim berkas ke Disduk Capil
2a
2b
1b
WNA : 1. Pengantar RT/RW 2. Melampirkan KITTAP/KITTAS
Penduduk WNA
5a (ditulis dalam Buku Induk)
Desa/Kelurahan : 1. Pengantar RT/RW 2. Mengisi Form F-1.01 (baru)/ Form F-1.03 (rubah data) 3. Melampirkan dokumen kependudukan yang dimiliki 1a
6a (Copy Biodata)
Penduduk WNI
Gambar 6. Tata Cara Pencatatan Biodata Penduduk
Dalam Gambar 6 terlihat proses yang cukup lama yang harus ditunggu oleh penduduk WNI untuk mendapatkan NIK, karena NIK tersebut sebagai dasar untuk penerbitan dokumen kependudukan lainnya. Hal inilah yang menjadikan lamanya pembuatan dokumen penduduk seperti KK atau KTP, karena bila penduduk ingin membuat KTP/KK, bila belum terdaftar/terekam datanya, penduduk tersebut harus mencatatkan biodatanya terlebih dahulu. Sedangkan untuk penduduk WNA pencatatan dilakukan secara langsung pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam pencatatan biodata penduduk, seharusnya diterbitkan dokumen Biodata Penduduk. Untuk saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor belum menerbitkan dokumen tersebut, hanya melakukan
87
perekaman biodata penduduk untuk disusun dalam data Base Penduduk Kabupaten Bogor sebagai pendukung pelaksanaan SIAK
5.2.2 Kartu Keluarga (KK) KK digunakan sebagai salah satu dasar penerbitan KTP. Penerbitan KK bagi WNI ataupun WNA merujuk pada Undang-undang No. 23 Tahun 2006 seharusnya dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk saat ini penerbitan KK untuk WNI, dilakukan pada Kantor Desa/Kelurahan kemudian di kirim berkas ke Kecamatan. Dinas Kependudukan hanya merekam data dan mencetak blangko KK untuk kemudian didistribusikan ke tingkat Kecamatan. Proses pembuatan dan penerbitan Kartu Keluarga dapat dilihat pada Gambar 7.
Desa/ Kelurahan : Pemohon (WNI)
4
Verifikasi dan Validasi
Kecamatan : Verifikasi dan kirim berkas ke Disduk Capil
Disduk dan Capil Kab. Bogor : Rekam dan Cetak Dokumen : KK
Pemohon (WNA)
Gambar 7. Tata Cara Pembuatan dan Penerbitan KK
Adapun prosedur pembuatan KK berdasarkan Gambar 7 adalah : 1 a Penduduk WNI mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK dengan membawa pengantar dari RT/RW dan biodata penduduk kemudian Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta melakukan verifikasi dan validasi data penduduk, selanjutnya Kepala Desa/Lurah menandatangani formulir permohonan KK untuk kemudian oleh penduduk dan/atau Petugas Registrasi meneruskan berkas formulir permohonan KK kepada Camat dengan kelengkapan berkas persyaratan.
88
b Penduduk WNA mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan KK dengan melampirkan paspor, Izin Tinggal Tetap dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian. 2 a Petugas Registrasi di Kecamatan melakukan verifikasi dan validasi data penduduk, kemudian Camat menandatangani formulir permohonan KK untuk selanjutnya Penduduk dan/atau Petugas Registrasi menyampaikan formulir permohonan KK yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Dinas/UPT Dinas. b Petugas Registrasi di Kabupaten bagi penduduk WNA menandatangani Formulir Permohonan KK, kemudian Petugas Operator melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan, selanjutnya Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani secara elektronik KK. 3
Petugas Registrasi di Kabupaten melakukan verifikasi dan validasi data penduduk, kemudian Petugas Operator melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan, selanjutnya Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani secara elektronik KK
4
Distribusi ke Kecamatan Pada Gambar 7 terlihat proses pembuatan Kartu Keluarga yang cukup
panjang birokrasinya, sedangkan jangka waktu penerbitan Kartu Keluarga yang resmi mengacu pada ketentuan Perda Kab. Bogor No.9 tahun 2009 pasal 29 ayat 1 dan 2 yaitu paling lambat 14 hari terhitung sejak dipenuhinya semua persyaratan di Dinas. Oleh karena itu pada prakteknya di lapangan, proses pembuatan KK bisa menghabiskan waktu sampai satu bulan, karena untuk di tingkat Kabupaten saja sudah menghabiskan waktu sampai 14 hari. Dengan melihat jumlah distribusi blangko KK pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat diperkirakan jumlah penduduk yang melakukan pembuatan Kartu Keluarga, karena distribusi blangko KK dilakukan berdasarkan kebutuhan dan permintaan dari kecamatan. Kebutuhan KK pada tahun 2008 mengalami peningkatan, hal ini terjadi karena banyak kebijakan pemerintah yang dikeluarkan berupa program bantuan bagi masyarakat, seperti misalnya program BLT atau konversi gas yang memerlukan KK sebagai persyaratan.
89
Distribusi blangko Kartu Keluarga dari tahun 2007 sampai dengan 2009 ditunjukkan pada Tabel 13. Tabel 13. Distribusi Blangko KK di Kabupaten Bogor Tahun 2007 – 2009 No
Kecamatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Jasinga Cigudeg Leuwiliang Leuwisadeng Cibungbulang Ciampea Tenjolaya Gunung Sindur Rumpin Parung Panjang Nanggung Pamijahan Tenjo Sukajaya Kemang Ciomas Cijeruk Cigombong Ciawi Cisarua Parung Dramaga Caringin Tamansari Rancabungur Megamendung Ciseeng Cibinong Sukaraja Cariu Tanjungsari Jonggol Cileungsi Citeureup Gunung Putri Bojong Gede Tajurhalang Klapanunggal Sukamakmur Babakan Madang Kabupaten Bogor
2007
2008
2009
7.000 5.000 8.000 3.000 9.500 6.000 2.500 6.000 4.000 10.000 4.000 4.000 3.500 1.000 4.500 7.000 6.000 5.500 6.500 6.000 3.000 6.500 2.500 4.500 2.000 6.000 4.500 20.000 11.500 5.000 2.500 5.500 10.500 10.000 15.500 15.500 4.500 6.500 1.500 2.500 249.000
5.750 6.000 11.200 6.750 9.300 9.750 2.000 4.000 9.500 6.960 5.499 9.847 6.300 4.000 5.500 8.000 7.500 8.000 10.048 8.800 4.500 6.048 6.600 6.250 2.500 10.398 8.994 17.500 13.897 7.500 6.000 11.000 11.700 11.998 18.500 14.796 7.000 7.500 8.250 5.500 331.135
8.732 6.300 8.050 4.514 7.400 9.200 1.500 4.250 5.100 4.301 5.601 8.300 3.451 1.851 4.300 7.301 3.891 5.000 7.600 4.300 5.300 6.050 6.600 4.000 3.850 7.300 5.000 18.551 9.949 4.000 3.451 6.450 10.250 11.700 14.800 14.901 5.350 5.000 3.450 2.550 259.444
Sumber : Disduk Capil Kab. Bogor, 2009
Walaupun kebutuhan akan kepemilikan Kartu Keluarga cenderung meningkat setiap tahunnya, karena selain berdasarkan permintaan dari Kecamatan, distribusi juga diatur karena ketersediaan blangko KK yang terbatas, sehingga masih banyak keluarga di Kabupaten yang belum memiliki Kartu Keluarga yaitu sebesar 37, 23 persen pada tahun 2009, sedangkan yang memiliki
90
Kartu Keluarga hanya mencapai 63,91 persen. Kepemilikan Kartu Keluarga per kecamatan di Kabupaten Bogor ditunjukkan pada Tabel 14. Tabel 14. Data Kepemilikan dan Wajib KK di Kabupaten Bogor Tahun 2009 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Kartu Keluarga
Kecamatan Tajurhalang Cigombong Ciomas Cibungbulang Tenjolaya Cigudeg Citeureup Kemang Rancabungur Caringin Rumpin Jonggol Gunung Putri Parung Nanggung Tenjo Sukajaya Babakan Madang Bojong Gede Ciawi Ciampea Cisarua Cijeruk Cileungsi Ciseeng Dramaga Gunung Sindur Jasinga Klapanunggal Leuwiliang Leuwisadeng Megamendung Pamijahan Sukaraja Sukamakmur Tamansari Tanjungsari Cibinong Cariu Parung Panjang JUMLAH Persentase (%)
Wajib 25.451 21.046 30.612 32.200 30.305 27.401 103.125 23.245 13.036 29.046 29.941 36.801 93.471 30.123 20.712 14.834 14.293 25.479 53.185 23.523 36.098 31.137 19.798 59.782 12.621 22.492 22.431 17.916 23.547 26.471 17.549 9.026 25.137 29.651 19.040 30.123 21.660 81.806 14.073 34.987 1.233.174
Memiliki 20.614 14.387 25.069 21.739 17.446 15.497 31.196 19.078 2.558 7.760 25.252 28.194 85.839 16.123 13.198 9.375 12.916 16.979 45.227 18.965 21.078 21.834 14.114 50.572 243 15.566 17.750 7.158 15.786 16.415 15.324 16.870 660 23.713 10.331 16.123 17.929 27.218 13.784 18.246 788.126 63,91
Belum 4.337 6.659 5.543 10.461 12.859 11.904 71.929 4.167 10.478 21.286 4.689 8.607 7.632 14.000 7.514 5.459 1.235 8.500 7.958 9.957 15.020 8.752 5.684 9.210 12.378 6.926 4.681 10.758 7.761 10.020 2.225 2.033 24.477 5.938 8.709 14.000 3.731 54.588 289 16.741 459.095 37,23
Sumber : Disduk Capil Kab. Bogor, 2009
5.2.3 Kartu Tanda Penduduk (KTP) Blangko KTP dan KK sudah dicetak dengan standar nasional sejak bulan Juli 2006 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Nengeri Nomor 28 Tahun 2004, tentang Pedoman Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Penggunaan KK
91
dan KTP standar nasional ini merupakan langkah awal dalam memulai program SIAK. Pada KTP dengan standar nasional, masing-masing penduduk akan diberi NIK yang merupakan nomor identitas tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Bogor. Bentuk KTP dengan standar nasional ternyata tidak disertai dengan pemberian NIK secara nasional pula. Pemberian NIK di Kabupaten Bogor ini masih berupa NIK lokal, hal ini terlihat pada empat digit terakhir dari NIK. Sebagai gambaran pemberian NIK dijelaskan dalam contoh berikut ini: Contoh : Penerbitan NIK Nasional, konfigurasi (16 digit) 1. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah [ ] [ ] 2 (dua) digit kode wilayah Provinsi [ ] [ ] 2 (dua) digit kode wilayah Kabupaten/Kota [ ] [ ] 2 (dua) digit kode wilayah Kecamatan 2. 6 (enam) digit kedua merupakan tanggal, bulan dan tahun lahir pemegang NIK [ ] [ ] 2 (dua) digit pertama merupakan tanggal kelahiran ( untuk perempuan tanggal lahir ditambah 40) [ ] [ ] 2 (dua) digit bulan kelahiran [ ] [ ] 2 (dua) digit tahun kelahiran 3. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut/seri yang dikreasi oleh sistem (created by system) Misalnya : Abang berjenis kelamin laki-laki, lahir di Prov. Jawa Barat (32), Kab. Bogor (01), Kec. Cibinong (01) pada tanggal 21 Januari 1970 , maka NIK nya : 32.01.01.210170.0001 Yanti berjenis kelamin perempuan, lahir di Prov. Jawa Barat (32), Kab. Bogor (01), Kec. Cibinong (01) pada tanggal 6 Januari 1965, maka NIK nya : 32.01.01.460165.0003 Pada NIK nasional, 4 digit terakhir berdasarkan nomor urut dari sistem yang on line dengan Depdagri, sedangkan pada NIK lokal hanya berdasarkan nomor urut dari sistem jaringan lokal di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor yang belum on line dengan Depdagri.
92
Untuk proses pembuatan KTP, pelayanan masih dilakukan di Kecamatan dengan penerimaan berkas/formulir dimulai dari Desa/Kelurahan. Hal inilah yang menjadikan lamanya proses pembuatan KTP, karena seringkali berkas ditumpuk di Desa/Kelurahan, setelah cukup banyak baru dikirim ke Kecamatan. Bahkan walaupun telah di verifikasi setelah sampai di tingkat kecamatan, bila terjadi kesalahan atau kekurangan pengisian Formulir F.1.01, maka berkas dikembalikan, maka pembuatan KTP menjadi semakin lama. Proses pembuatan dan penerbitan KTP dapat dilihat pada Gambar 8.
3 Pemohon (WNI)
Desa/ Kelurahan : Verifikasi dan 4 Validasi
Kecamatan : Verifikasi dan kirim berkas ke Disduk Capil
Disduk dan Capil Kab. Bogor : Rekam dan Cetak Dokumen : KTP
Pemohon (WNA)
Gambar 8. Tata Cara Pembuatan dan Penerbitan KTP
Adapun prosedur pembuatan KTP berdasarkan Gambar 8 adalah : 1 a. Penduduk WNI mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP (Kode F-1.07) dengan membawa Surat Pengantar RT/RW, Fotokopi KK dan Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 tahun serta pas photo. b. Petugas Registrasi Desa/Kelurahan mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta melakukan verifikasi dan validasi data; d. Kepala desa/lurah menandatangani formulir permohonan KTP. e. Penduduk dan/atau Petugas Registrasi menyerahkan formulir permohonan KTP kepada Camat. 2 a. Petugas registrasi Kecamatan melakukan verifikasi dan validasi data penduduk. b. Camat menandatangani formulir permohonan KTP;
93
c. Bila sudah terekam datanya dan telah memiliki NIK, KTP dapat diterbitkan dengan tanda tangan Kepala Dinas melalui scanning di komputer dan sebagai kontrol sebelumnya diberikan paraf oleh Camat disebelah kanan tanda tangan Kepala Dinas. d. Bila belum terekam datanya dalam program SIAK, penduduk dan/atau Petugas registrasi menyampaikan formulir permohonan KTP yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Dinas/UPT Dinas sebagai dasar penerbitan NIK untuk KTP. 3 a. Petugas Registrasi pada Dinas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk, selanjutnya Petugas Operator melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan. 4. Distribusi ke Kecamatan Pada Gambar 8 terlihat proses pembuatan KTP yang cukup panjang birokrasinya, sedangkan jangka waktu penerbitan KTP mengacu juga pada ketentuan Perda Kab. Bogor No.9 tahun 2009 pasal 29 ayat 1 dan 2 yaitu paling lambat 14 hari
terhitung sejak dipenuhinya semua persyaratan di Dinas.
Sebenarnya pembuatan KTP ini bisa dilakukan dengan cepat dan tepat waktu yaitu 14 hari apabila semuanya sudah berjalan sesuai aturan, yaitu berkas sudah lengkap sesuai persyaratan dan tercantum di dalam biodata penduduk dalam program SIAK dan berkas tidak ditumpuk di Desa/Kelurahan. Kebutuhan masyarakat akan KTP sebenarnya tiap tahun semakin meningkat, akan tetapi distribusi blangko KTP seringkali tidak bisa mencukupi kebutuhan masyarakat, hanya berdasarkan ketersediaan blangko KTP. Karena pencetakan blangko KTP standar nasional ini dilakukan dengan jumlah yang cukup banyak pada tahun 2007 dengan anggaran mencapai Rp. 3.907.887.400,untuk mencetak blangko KTP, KK dan Akta Catatan Sipil, Blangko Pendaftaran Akta dan Formulir isian Biodata Penduduk. Pada tahun 2008 tidak dilakukan pencetakan blangko KTP dan KK, sehingga distribusi blangko KTP lebih diatur dan dikurangi. Akibatnya banyak permintaan blangko KTP dari Kecamatan yang tidak dipenuhi sesuai kebutuhan masyarakat, hal ini jelas menjadi penghambat bagi masyarakat untuk memiliki KTP. Distribusi blangko KTP yang semakin berkurang pada tahun 2008 – 2009 ditunjukkan pada Tabel 15.
94
Tabel 15. Distribusi Blangko Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten Bogor Tahun 2007 – 2009 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 3 34 35 36 37 38 39 40
Kecamatan Jasinga Cigudeg Leuwiliang Leuwisadeng Cibungbulang Ciampea Tenjolaya Gunung Sindur Rumpin Parung Panjang Nanggung Pamijahan Tenjo Sukajaya Kemang Ciomas Cijeruk Cigombong Ciawi Cisarua Parung Dramaga Caringin Tamansari Rancabungur Megamendung Ciseeng Cibinong Sukaraja Cariu Tanjungsari Jonggol Cileungsi Citeureup Gunung Putri Bojong Gede Tajurhalang Klapanunggal Sukamakmur Babakan Madang Kabupaten Bogor
2007 17.498 22.067 29.133 9.870 29.170 48.362 13.956 28.480 24.828 24.944 23.116 26.438 11.328 9.175 27.852 30.446 17.855 34.291 23.705 24.780 38.428 22.261 28.833 18.372 17.920 18.873 34.389 44.704 24.792 9.416 15.696 18.504 55.203 53.684 63.500 57.735 27.845 14.920 12.973 36.506 1.091.848
2008 7.008 8.512 11.528 7.008 14.800 19.112 4.000 7.512 11.800 10.000 9.832 17.400 7.512 5.328 7.832 17.008 8.528 7.520 13.056 12.504 11.000 11.512 18.312 11.800 5.536 16.808 10.336 41.000 27.104 8.520 6.280 18.312 38.128 19.000 34.000 26.416 9.000 12.112 7.560 7.000 547.536
2009 7.608 8.808 14.360 6.472 11.904 17.320 3.472 6.952 8.600 6.952 8.512 14.792 4.728 4.032 7.512 17.400 7.352 7.032 17.680 11.496 9.400 10.080 15.504 8.408 4.770 9.456 5.680 40.072 17.640 5.944 4.464 20.480 24.200 19.904 30.504 24.704 7.864 8.208 7.768 5.696 473.730
Sumber : Diduk dan Capil Kab. Bogor, 2009
Semakin menurunnya distribusi KTP ke Kecamatan menyebabkan kepemilikan KTP di Kabupaten Bogor pada tahun 2009 termasuk relatif sedikit (hanya 68,23 %) mengingat pentingnya KTP bagi masyarakat yang sering dijadikan sebagai prasyarat administrasi dalam aktifitas/kegiatan sehari-hari. Data
95
kepemilikan KTP di Kabupaten Bogor pada bulan Juli tahun 2009 dijelaskan pada Tabel 16. Tabel 16. Data Kepemilikan dan Wajib KTP di Kabupaten Bogor Tahun 2009 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Kecamatan Tajurhalang Cigombong Ciomas Cibungbulang Tenjolaya Cigudeg Citeureup Kemang Rancabungur Caringin Rumpin Jonggol Gunung Putri Parung Nanggung Tenjo Sukajaya Babakan Madang Bojong Gede Ciawi Ciampea Cisarua Cijeruk Cileungsi Ciseeng Dramaga Gunung Sindur Jasinga Klapanunggal Leuwiliang Leuwisadeng Megamendung Pamijahan Sukaraja Sukamakmur Tamansari Tanjungsari Cibinong Cariu Parung Panjang JUMLAH Persentase (%)
Kartu Tanda Penduduk Wajib Memiliki 45.939 59.144 36.724 53.489 65.328 77.818 63.480 81.015 9.917 42.697 31.597 66.457 86.958 107.363 50.917 60.408 30.859 2.806 68.103 53.326 77.895 63.416 75.077 64.125 215.166 187.101 35.468 21.236 50.614 35.518 40.420 29.883 40.315 36.152 58.122 37.158 135.118 107.499 61.762 54.158 93.494 56.578 87.232 51.560 46.276 35.085 142.754 113.685 51.819 36.173 52.899 38.259 56.821 45.164 59.471 36.348 48.227 33.359 72.624 46.773 46.301 41.295 56.820 43.546 75.214 4.265 102.944 86.015 46.652 30.756 35.468 21.236 55.467 40.551 210.322 47.322 33.980 32.680 17.916 7.158 2.830.011 1.931.046 68,23
Belum 13.205 16.765 13.198 17.535 32.780 34.860 20.405 9.491 28.053 14.777 14.479 10.952 28.065 14.232 15.096 10.537 3.918 20.964 27.619 7.604 36.916 33.486 11.488 29.069 12.250 14.640 11.657 23.123 14.868 25.827 5.006 14.796 70.949 16.929 15.896 14.232 14.916 163.000 1.300 10.758 895.641 31,65
Sumber : Disduk dan Capil Kab. Bogor, 2009
5.2.4 Surat Keterangan Pindah dan Pindah Datang Surat Keterangan Pindah dan Surat Keterangan Pindah Datang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada penduduk WNI yang pindah ke luar dan ke dalam wilayah Kabupaten Bogor. Surat ini berlaku sebagai pengganti KTP bagi penduduk WNI yang melakukan perpindahan wilayah antar
96
Kabupaten/Kota selama KTP dan KK yang baru belum diterbitkan dan berlaku selama 30 hari kerja. Pembuatan Surat Keterangan Pindah/Pindah Datang ini bila melihat prosedur pembuatannya sudah berjalan sesuai ketentuan dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006. Sebagai daerah hinterland dan letak wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten / Kota yang cukup maju, mobilitas penduduk Kabupaten Bogor cukup tinggi baik untuk tujuan menetap maupun hanya sementara untuk mencari pekerjaan, sehingga wajibnya pembuatan Surat Keterangan Pindah/Pindah Datang ini sangat penting bagi penduduk yang akan masuk atau keluar dari wilayah Kabupaten Bogor,
selain sebagai dasar
pembuatan KTP baru juga supaya tercover dalam sistem informasi dan administrasi penduduk di Kabupaten Bogor. Surat Keterangan Pindah/Pindah Datang yang dibuat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada saat ini baru untuk kepindahan dan kedatangan antar daerah, sedangkan untuk kepindahan/kedatangan dari luar negeri belum dilakukan Proses pembuatan Surat ini berbeda menurut jenis dan klasifikasi kepindahannya, seperti dijelaskan pada Tabel 17. Tabel 17. Proses Pembuatan Surat Keterangan Pindah/Pindah Datang No
Jenis Kepindahan
1
Dalam satu desa/Kelurahan
2
Antar Desa/Kelurahan dalam satu kecamatan
3
Prosedur a. Penduduk melaporkan kepindahannya kepada Kepala Desa/Lurah. b. Kades/Lurah atas nama Ka. Disduk & Capil menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang. a. Penduduk
melaporkan
kepindahannya
kepada
Kades/Lurah untuk dibuatkan Surat Keterangan Pindah. b. Surat Keterangan Pindah diserhkan untuk dilaporkan kepada Kades/Lurah daerah tujuan. c. Kades/Lurah daerah tujuan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
Antar kecamatan dalam a. Penduduk satu Kabupaten
melaporkan
kepindahannya
kepada
Kades/Lurah daerah asal untuk dibuatkan pengantar ke Camat. b. Camat menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah untuk dilaporkan ke daerah tujuan. c. Melaporkan kepada Kades/Lurah di daerah tujuan
97
untuk dibuatkan pengantar ke Camat. d. Camat daerah tujuan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang. No 4
5.3
Jenis Kepindahan Antar Kota/Kabupaten dalam satu Provinsi atau antar Provinsi
Prosedur a. Penduduk melaporkan kepindahannya ke Kades/Lurah dan Camat untuk dibuatkan pengantar ke Disduk dan Capil b. Kepala Disduk dan Capil menerbitkan Surat Keterangan Pindah c. Penduduk yang datang ke Kab. Bogor wajib melaporkan kedatangannya ke Kades/Lurah dan Camat daerah tujuan dengan membawa Surat Keterangan Pindah yang diterbitkan oleh Dinas yang menangani kependudukan untuk dibuatkan pengantar ke Disduk dan Capil d. Kepala Disduk dan Capil menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang
Pencatatan Sipil Untuk menjamin kepastian hukum bagi eksistensi seseorang dalam
kehidupannya di masyarakat, berbagai peristiwa yang dialami oleh seseorang harus dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Peristiwa penting yang dimaksud adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Pencatatan Sipil dilakukan secara langsung pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
pada Bidang Pencatatan Sipil untuk kemudian diterbitkan
register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. Dengan berlakunya Perda No 9 Tahun 2009 ini, maka Perda No.11 Tahun 2004, tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil dicabut, sehingga semua pelayanan pencatatan sipil sejak tanggal 1 Januari 2010 tidak dipungut biaya atau gratis (Pasal 47 ayat (6), Perda No.9 Tahun 2009). Dokumen yang diterbitkan dari pelayanan pencatatan sipil yaitu Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta Perkawinan, Akta Pengakuan Anak, Akta Pengesahan Anak, Akta Pengangkatan/Adopsi Anak dan Perubahan Nama.
98
Gratis dalam hal ini adalah tidak adanya retribusi yang harus disetorkan sebagai Penghasilan daerah. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat biaya lain yang dikeluarkan oleh konsumen yaitu untuk pembelian materai Rp. 6.000,- yang harus dicantumkan pada surat pernyataan sebagai salah satu persyaratan pembuatan Akta Catatan Sipil dan adanya biaya saksi karena sebenarnya pemohon harus mendatangkan saksi dalam pembuatan akta kelahiran, akan tetapi karena tidak membawa saksi, saksi di serahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan biaya antara lima ribu sampai sepuluh ribu rupiah, serta pembelian map dan laminating yang dikeluarkan oleh pihak Koperasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor yang sebenarnya tidak dipaksakan kepada konsumen. Meskipun sudah tidak dipungut biaya secara resmi, masyarakat masih banyak yang mengeluhkan biaya pembuatan akta catatan sipil yang sangat tinggi. Hal ini karena jauhnya jarak tempuh menuju Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dari kecamatan lain sehingga seringkali masyarakat menggunakan jasa orang lain (biyong) untuk mengurusinya. Akibatnya masyarakat dikenakan biaya yang tinggi sebagai pengganti transport dan jasa mereka, terlebih lagi dengan adanya prasyarat legalisasi fotocopy dari instansi yang lain sebagai kelengkapan administrasi, sehingga biaya yang dikeluarkan semakin besar. Jangka waktu penyelesaian akta kelahiran mengacu pada ketentuan Perda Kab. Bogor No. 9 tahun 2009 pasal 89 ayat 3 yaitu 30 hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan di Dinas. Proses penyelesaian selama satu bulan ini dikarenakan banyaknya tahap yang harus dilalui di dalam Dinas, mulai dari loket pendaftaran, entry data, paraf Kepala Seksi hingga paraf Kepala bidang sampai kembali ke konsumen. Selain itu terpusatnya pelayanan hanya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyebabkan banyaknya berkas pengajuan yang harus diproses, karena rata-rata pengajuan pembuatan akta kelahiran per hari mencapai 200 orang, belum ditambah berkas pengajuan dari pelayanan langsung (jemput bola). Proses penerbitan akta kelahiran dijelaskan dalam Gambar 9.
99
Kepala Dinas 7
8
Ka.Bid Pencatatan Sipil Pencatatan Nomor Terbit Akta
6 Ka.Sie.Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian 5
9
Lengkap
Tidak lengkap 4a 4b
Koreksi Bantalan/Buku Register 3 Operator
4c 2
LOKET 1 10 Pemohon/Konsumen
Gambar 10. Proses Penerbitan Akta Kelahiran
Berdasarkan Gambar 9, beberapa tahapan dalam pembuatan akta kelahiran adalah : 1. Konsumen melakukan pendaftaran pada loket dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran,nama dan identitas saksi kelahiran, foto kopi KK dan KTP orang tua legalisir Kecamatan, foto kopi Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua legalisir. Kemudian Petugas register pada bagian loket melakukan koreksi tahap 1 2. Petugas Operator melakukan entry data dan print out bantalan/kutipan akta kelahiran. 3. Data ditulis dalam buku Register dan dilakukan verifikasi dan validasi tahap 2.
100
4. a. Bila data lengkap dan memenuhi persyaratan, berkas diteruskan kepada Kepala Seksi Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian. b.Bila data tidak lengkap, berkas dikembalikan kepada konsumen melalui loket untuk melengkapai persayaratannya. 5. Kepala Seksi Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian memberikan paraf dengan mengoreksi terlebih dahulu kebenaran datanya. 6. Berkas diteruskan kepada Kepala Bidang Pencatatan Sipil untuk diparaf. 7. Kepala Dinas menandatangani Buku Register dan Kutipan Akta Kelahiran. 8. Akta dan Kutipan Akta diberikan nomor penerbitan akta pada bagian penomeran. 9. Kutipan akta diberikan kepada konsumen melalui loket, sedangkan Register Akta didokumentasikan pada gudang arsip. Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2006, khusus pembuatan akta kelahiran mensyaratkan adanya Penetapan Pengadilan untuk pencatatan kelahiran diatas satu tahun. Adanya ketentuan tersebut cukup memberatkan masyarakat, Karena Pengadilan mengenakan biaya yang cukup tinggi untuk proses penetapannya. Pada tanggal 1 September 2008 pernah dicoba diberlakukan ketentuan tersebut dan hal ini menyebabkan penurunan yang sangat drastis terhadap penerbitan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bila bulan-bulan sebelumnya penerbitan akta kelahiran sampai mencapai angka 11.000, sejak berlaku ketentuan tersebut turun menjadi 1.147 pada bulan September dan bulan-bulan berikutnya. Hal ini jelas sangat memberatkan masyarakat, karena biaya untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan tersebut cukup tinggi dengan harga bervariasi. Bahkan bila keperluan mendesak biaya yang dikeluarkan bisa mencapai lima ratus ribu rupiah. Penurunan penerbitan akta kelahiran pada tahun 2008 dapat dilihat pada Tabel 18. Tabel 18. Penerbitan Akta Kelahiran Tahun 2008 berkaitan dengan adanya ketentuan Penetapan Pengadilan bagi Kelahiran di atas 1 tahu n Kelahiran
Jan
Feb
Mar
April
Mei
Juni
Juli
Agst
Sept
Okt
Nov
Des
<18 thn
5.499
4.306
5.511
6.289
8.080
9.962
10.046
11.002
1.135
1.511
2.023
2.506
>18 thn
338
262
336
332
315
469
486
574
12
17
44
31
101
Jumlah
5.837
4.568
5.847
6.621
8.395
10.431
10.532
11.576
1.147
1.528
2.067
2.537
Sumber : Laporan Rutin Disduk Capil ,2008
Dalam memberlakukan suatu kebijakan di daerah harus dilakukan dengan adanya payung hukum yang jelas di tingkat daerah. Sedangkan pada saat itu kebijakan dengan menggunakan Penetapan Pengadilan tersebut tidak didukung oleh Perda,hanya berupa Keputusan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor sehingga kemudian kebijakan tersebut di cabut dengan dikeluarkannya Surat Edaran dari Bupati Bogor pada bulan Maret 2009 tentang penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Kelahiran yang mengembalikan persyaratan pencatatan kelahiran kembali seperti semula. Untuk saat ini, dengan berlakunya Perda No. 9 Tahun 2009, Ketentuan mengenai pencatatan kelahiran lebih dari satu tahun dengan menggunakan Penetapan Pengadilan diadakan dispensasi hingga akhir 2010 dan mulai berlaku tahun 2011. Dihapuskannya retribusi atau biaya administrasi pembuatan dokumen kependudukan diganti dengan adanya ketentuan sanksi administrastif
berupa
denda sebesar Rp. 50.000,- atau Rp.100.000,- bagi masyarakat yang tidak memiliki atau terlambat mengurusi dokumen kependudukan serta denda bagi Pejabat pada Dinas yang melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan paling banyak Rp. 500.000,- . Penerimaan denda sanksi administratif tersebut merupakan pendapatan daerah. Ketentuan mengenai sanksi administratif berupa denda berlaku mulai tahun 2011. Adanya ketentuan denda bagi Pejabat yang memperlambat pengurusan merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan kinerja pelayanan administrasi kependudukan. Karena semakin tinggi pendapatan daerah dari denda tersebut mencerminkan semakin banyak kesalahan yang dilakukan dalam pelayanan administrasi kependudukan baik secara sengaja atau tidak disengaja. Semua ketentuan dan persyaratan mengenai pembuatan dokumen kependudukan dalam Perda No. 9 Tahun 2009, diberlakukan dispensasi bagi masyarakat hingga akhir tahun 2010 dan semua ketentuan tersebut efektif berlaku
102
mulai tahun 2011, pemberian dispensasi ini termuat dalam Bab XV. Ketentuan Peralihan, pasal 126 – pasal 131 Perda No. 9 Tahun 2009.
5.4
SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) Penyelenggaraan SIAK sebagai pusat pengelolaan data kependudukan di
daerah memerlukan biaya yang cukup besar untuk pengadaan sarana, prasarana dan pengembangan sumber daya manusianya sebagai pranata komputer SIAK. Program dan kegiatan untuk mendukung terselenggaranya SIAK di Kabupaten Bogor sebenarnya sudah mulai dilaksanakan sejak tahun 2007. Adanya beberapa kendala
teknis
di
lapangan
menyebabkan
SIAK
belum
juga
dapat
dioperasionalkan. Pada tahun 2009 dengan Struktur Organisasi dan adanya jabatan struktural baru yang menangani khusus pelaksanaan SIAK pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Kepala Seksi Sistem Informasi Kependudukan, maka berbagai perencanaan program pelaksanaan SIAK lebih efektif dilakukan, antara lain : 1. Kunjungan kerja ke Kabupaten Sukabumi yang telah mengoperasionalkan SIAK di 47 Kecamatan. 2. Mengundang tenaga ahli dari Depdagri untuk penginstallan aplikasi software SIAK, tune up database SIAK dan membuat master aplikasi database SIAK off line untuk kecamatan. 3. Melibatkan institusi Perguruan Tinggi untuk melakukan survei jaringan ke tingkat kecamatan. 4. Melaksanakan pelatihan pengoperasian SIAK off line kepada para operator kecamatan secara bertahap. Akhirnya pada tanggal 11 Januari 2010, SIAK off line (semi elektronik) mulai dioperasionalkan secara bertahap dengan cara perekaman data dilakukan terlebih dahulu di tingkat kecamatan dengan menggunakan komputer kemudian pengirimannya ke Dinas di lakukan dengan menggunakan flash disk secara periodik setiap satu minggu sekali untuk mensinkronisasikan data kecamatan
103
dengan data di Dinas karena ternyata banyak data penduduk yang ganda. Sampai saat ini data penduduk yang sudah diinventarisir berdasarkan hasil pelayanan KTP dan KK baru tercatat 3,8 juta jiwa dari 40 Kecamatan. Dengan jaringan SIAK off line antara kecaman satu dengan kecamatan lainnya belum terhubung secara langsung (on line). Sehingga dalam hal adanya data penduduk ganda antar kecamatan belum dapat dideteksi secara langsung, hal ini baru dapat diketahui apabila datanya sudah disinkronkan dan masuk ke Disduk Capil. SIAK on line dapat segera dilaksanakan bila sudah memiliki Data Base Penduduk. Karena Data Base Penduduk hasil kegiatan Coklit tahun 2007 sudah tidak up to date, maka saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Bidang Kependudukan sedang melaksanakan kegiatan Penyusunan Data Base Kependudukan Tahun 2010 dengan lebih dahulu melakukan penyuluhan ke para petugas Desa/Kelurahan untuk segera melaksanakan validasi data penduduk Kabupaten Bogor yang dijadwalkan pada bulan Maret – April 2010. Kemudian hasil validasi
tersebut diserahkan ke tingkat kecamatan untuk diolah dan
disinkronkan lagi dengan waktu penyelesaian bulan Mei sampai dengan November 2010. Diharapkan hasil data base dari kecamatan tersebut sudah masuk ke tingkat Kabupaten pada bulan Desember 2010, sehingga tahun 2011 nanti SIAK on line dapat segera direalisasikan. Pengadaan jaringan komunikasi data untuk SIAK ini dilakukan dengan sistem kontrak per tahun. Hal ini sebenarnya dapat mengganggu sistem yang sedang berjalan, karena apabila kontrak terputus dan memulai kontrak yang baru maka layanan jaringan pun ikut terputus. Akan lebih baik apabila kontrak dilakukan dengan sistem multi years. Hal ini sedang diupayakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor ke tingkat DPRD sehingga diharapkan secepat mungkin mungkin 40 TPDK (Tempat Perekaman Data Kependudukan) di 40 Kecamatan sudah terpasang pada tahun 2010 ini.
104
5.5
Permasalahan
yang
dihadapi
dalam
pelaksanaan
pelayanan
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil Dalam pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terdapat banyak permasalahan yang dijumpai yang seringkali menyebabkan terlambatnya pelayanan yang sedang berlangsung. Dari hasil wawancara dengan beberapa pejabat teknis dan penggalian data dari laporan kegiatan rutin Dinas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan pokok yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan penyelenggaraan SIAK
pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor yang dijelaskan pada Tabel 19. Tabel. 19 Permasalahan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Kegiatan 1. Pendaftaran Penduduk
2. Pencatatan Sipil
3. SIAK
Permasalahan 1. Form F1.01 sebagai dasar pengisian Biodata Penduduk banyak yang tidak diisi oleh masyarakat karena tidak memiliki datanya, sehingga menyulitkan validasi dengan tidak adanya lampiran. 2. Belum terdata dengan lengkap tentang keberadaan orang asing di Kab. Bogor karena belum berjalannya koordinasi dengan Kantor Imigrasi sehingga data orang asing hanya berdasarkan pemohon SKTT pada Disduk Capil Kab. Bogor 3. Belum adanya kesadaran dari sponsor/Perusahaan yang memperkerjakan orang asing untuk melaporkan orang asing yang dipekerjakannya. 4. Sering terlambatnya laporan registrasi penduduk Lahir, Mati, Pindah dan Datang (LAMPID) dari tingkat Kecamatan 1. Rendahnya cakupan kepemilikan akta kelahiran penduduk di Kabupaten Bogor pada tahun 2008 baru mencapai 18,69 % dibandingkan dengan jumlah penduduk sebesar 3.331.296 jiwa. 2. Sebagian dari pemohon akta kelahiran yang ingin mencatatkan kelahiran banyak yang tidak memiliki akta/surat nikah. 3. Berakhirnya dispensasi penetapan pengadilan bagi pencatatan akta kelahiran yang terlambat satu tahun pada akhir tahun 2010 dikhawatirkan akan memperberat biaya/persyaratan bagi masyarakat. 4. Akta catatan sipil dibuat oleh masyarakat bila ada keperluan yang mendesak saja karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya kepemilikan akta catatan sipil 5. Jauhnya jarak tempuh ke Disduk Capil Kab. Bogor, sehingga walaupun biaya pembuatan akta gratis, biaya transportasi menyebabkan biaya akta menjadi mahal terutama yang menggunakan jasa perantara (biyong) 6. Adanya anggapan atau persepsi dari sebagian masyarakat bahwa peristiwa kematian hanya cukup dilaporkan ke tingkat desa/kelurahan saja, sehingga tidak banyak masyarakat yang membuat akta kematian 1. Database kependudukan hasil kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) yang telah dikonversikan ke SIAK banyak yang sudah tidak up to date, ditemukan banyak data ganda dan alamat penduduk yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. 2. SIAK off line tidak dapat mengintegrasikan seluruh data akta catatan sipil, KTP dan KK, sehingga data penduduk yang tercakup dalam SIAK off line sekarang baru berdasarkan pelayanan KTP/ KK. Sedangkan data dokumen
105
kependudukan lainnya belum tercover dalam program SIAK off line. 3. Belum memiliki jaringan komunikasi data dengan sistem kontrak multi years (minimal 3 tahun) karena layanan jaringan komunikasi merupakan kebutuhan yang tidak boleh terputus. 4. Tidak adanya beberapa program aplikasi/software SIAK yang diinstall oleh Depdagri untuk data dokumen kependudukan KIA (Kartu Identitas Anak) 5. Terbatasnya SDM pengelola SIAK , khususnya teknisi jaringan. 6. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM pengelola SIAK (operator) di tingkat Kecamatan.
5.6
Ikhtisar Implementasi suatu kebijakan dari pemerintah pusat di daerah seringkali
menimbulkan pro dan kontra, karena kondisi sosial, ekonomi, politik dan fisik wilayah yang berbeda antara daerah yang satu dengan lainnya, sehingga Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih kreatif dan fleksibel dalam mengadopsi kebijakan dari pusat untuk diterapkan di daerahnya dengan menyusun kebijakan dan aturan yang baru di tingkat daerahnya yang lebih berorientasi kepada kepuasan masyarakat sebagai pelanggan dalam pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor mengadopsi ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 dengan mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 tahun 2009 yang relatif masih baru dan dalam pelaksanaannya masih belum optimal sehingga saat ini pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Bogor berada dalam masa transisi. Terbitnya kebijakan yang baru tentang administrasi kependudukan ternyata tidak serta merta membawa perubahan yang cukup berarti terhadap sistem pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Bogor. Hal ini terjadi karena belum berjalannya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan secara on line seperti yang diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2006. Sistem Informasi yang terlaksana saat ini masih off line atau dengan semielektronik, sehingga dalam hal pelayanan pun tidak dapat dilakukan secara cepat karena sistem informasi data penduduk yang dimiliki belum on line . Bahkan pelayanan cenderung menjadi lebih lama karena terlalu panjangnya birokrasi yang harus
106
ditempuh, mulai dari desa, kecamatan hingga ke Kabupaten, yang masing-masing tempat memerlukan waktu yang lama untuk proses verifikasi, validasi dan perekaman data penduduk Implikasi UU No. 23 Tahun 2006 dalam hal pelaksanaan pencatatan sipil bila diterapkan seluruhnya secara langsung
akan menambah berat beban
masyarakat yang ingin membuat Akta Catatan Sipil, karena adanya ketentuanketentuan baru yang cukup menyulitkan masyarakat seperti berlakunya Azas Peristiwa dan adanya Penetapan Pengadilan bagi kelahiran di atas satu tahun. Oleh karena itu dalam Perda No. 9 Tahun 2009 diberikan dispensasi bagi masyarakat dari ketentuan-ketentuan tersebut dengan masa akhir dispensasi sampai dengan akhir tahun 2010.
