BAB IV RENCANA PROGRAM PENGEMBANGAN SANITASI YANG SEDANG BERJALAN. Aceh Tengara, maka Visi Sanitasi Kabupaten Aceh Tenggara, adalah :

BAB IV RENCANA PROGRAM PENGEMBANGAN SANITASI YANG SEDANG BERJALAN

4.1 Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Berdasarkan beberapa permasalah pokok sanitasi di Kabupaten Aceh Tengara, maka Visi Sanitasi Kabupaten Aceh Tenggara, adalah : “Terwujudnya Sanitasi Aceh Tenggara yang Lebih Baik, Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat” Visi tersebut di atas mempunyai makna bahwa, 1. Terwujudnya mengandung arti usaha atau upaya percepatan pencapaian sanitasi yang lebih baik 2. Sanitasi Kabupaten Aceh Tenggara yang lebih baik mengandung arti peningkatan sanitasi dengan pengelolaan air bersih, air limbah, persampahan dan drainase sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), dan Standar Pelayanan Minimum (SPM) 3. Berkelanjutan mengandung arti sanitasi Kabupaten Aceh Tenggara dalam pengelolaannya harus berorientasi jangka panjang 4. Berbasis Masyarakat mengandung arti pengelolaan sanitasi ikut memberdayakan masyarakat. Berdasarkan Visi Sanitasi Kabupaten Aceh Tenggara maka Misi Sanitasi Kabupaten Aceh Tenggara yaitu :

131 Buku Putih Sanitasi (BPS)Kabupaten Aceh Tenggara 2011

PPSP Aceh Tenggara

1. Meningkatkan fasilitas dan akses layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi bagi seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara 2. Meningkatkan upaya penyehatan lingkungan pemukiman melalui program perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 3. Meningkatkan

akses

air

minum

dan

sanitasi

dasar

yang

berkesinambungan dalam pencapaian Millenium Development Goal (MDGs) Tahun 2015 4. Meningkatkan pengelolaan air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat 5. Meningkatkan

perencanaan,

pelaksanaan,

pembinaan,

dan

penilaian akses sanitasi Kabupaten Aceh Tenggara 6. Meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara melalui sanitasi.

4.2 Strategi Penanganan Sanitasi Kabupaten Berdasarkan beberapa permasalahan sanitasi di Kabupaten Aceh Tenggara maka Strategi penanganan sanitasi adalah sebagai berikut : A. Pengelolaan air limbah 1. Peningkatan akses prasarana dan sarana air limbah baik sistem On Site maupun Off Site di perkotaan dan perdesaan untuk perbaikan kesehatan masyarakat


PPSP Aceh Tenggara

- Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem setempat (On Site) di perkotaan dan perdesaan melalui sistem komunal - Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem terpusat (Off Site) di kawasan perkotaan 2. Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam menyelenggarakan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman - Merubah perilaku dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan air limbah permukiman - Mendorong

partisipasi

dunia

usaha/swasta

dalam

menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan air limbah permukiman 3. Pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman - Menyusun perangkat peraturan perundangan yang mendukung penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman - Menyebarluaskan

informasi

peraturan

perundangan

terkait

penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman - Menerapkan peraturan perundangan 4. Penguatan

kelembagaan

dan

peningkatan

kapasitas

personil

pengelolaan air limbah permukiman


PPSP Aceh Tenggara

- Memfasilitasi pembentukan dan perkuatan kelembagaan pengelola air limbah permukiman di tingkat masyarakat - Mendorong pembentukan dan perkuatan institusi pengelola air limbah permukiman di daerah - Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga - Mendorong peningkatan kemauan politik political will) para pemangku kepentingan untuk memberikan prioritas yang lebih tinggi terhadap pengelolaan air limbah permukiman. 5. Peningkatan dan pengembangan alternatif

sumber pendanaan

pembangunan praarana dan sarana air limbah pemukiman - Mendorong

berbagai

alternatif

sumber

pembiayaan

untuk

penyelenggaraan air limbah permukiman - Pembiayaan bersama pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan sistem air limbah perkotaan dengan proporsi pembagian yang disepakati bersama. B. Pengelolaan Persampahan 1. Pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya - Meningkatkan pemahaman masyarakat akan upaya 3 R (ReduceReuse-Recycle) dan pengamanan sampah B3 (Bahan Buangan Berbahaya) rumah tangga - Mengembangkan dan menerapkan sistem insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan 3R


PPSP Aceh Tenggara

- Mendorong koordinasi lintas sektor terutama perindustrian dan perdagangan 2. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta sebagai mitra pengelolaan - Meningkatkan pemahaman tentang pengolahan sampah sejak dini melalui pendidikan bagi anak usia sekolah - Menyebarluaskan pemahaman tentang pengelolaan persampahan kepada masyarakat umum - Meningkatkan pembinaan masyarakat khususnya kaum perempuan dalam pengelolaan persampahan - Mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat - Mengembangkan sistim insentif dan iklim yang kondusif bagi dunia usaha/swasta 3. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan - Optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana persampahan - Meningkatkan

cakupan

pelayanan

secara

terencana

dan

berkeadilan - Meningkatkan kapasitas sarana persampahan sesuai sasaran pelayanan - Melaksanakan rehabilitasi TPA yang mencemari lingkungan - Meningkatkan kualitas pengelolaan TPA ke arah sanitary landfill - Meningkatkan pengelolaan TPA Regional


PPSP Aceh Tenggara

- Penelitian, pengembangan, dan aplikasi teknologi penanganan persampahan tepat guna dan berwawasan lingkungan 4. Pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundangan - Meningkatkan status dan kapasitas institusi pengelola - Meningkatkan kinerja institusi pengelola persampahan - Memisahkan fungsi/ unit regulator dan operator - Meningkatkkan

kerjasama/

koordinasi

dengan

pemangku

kepentingan lain - Meningkatkan kualitas SDM manusia - Mendorong

pengelolaan

kolektif

atas

produk

hukum/

penyelenggaraan

prsampahan skala regional - Meningkatkan

kelengkapan

NPSM

sebagai

landasan dan acuan pelaksanaan pengelolaan persampahan - Mendorong peneraan sistem pengawasan dan penerapan sanksi hukum

secara

konsisten

dalam

rangka pembinaan

aparat,

masyarakat dan memangku kepentingan lainnya 5. Pengembangan alternatif sumber pembiayaan - Penyamaan persepsi para pengambil keputusan - Mendorong peningkatan pemulihan biaya persampahan C. Pengelolaan Drainase 1. Pemantapan keterpaduan penanganan pengendalian banjir dan sektor/bus sektor terkait lainnya berdasarkan keseimbangan tata air


PPSP Aceh Tenggara

- Mengembangkan sistem perencanaan drainase utama dan lokal yang terpadu - Mempertahankan konsep pola aliran alami - Mewujudkan sebuah stakeholder yang melakukan konservasi air - Mengembangkan NSPM berdasarkan karakteristik dan kondisi tata air 2. Peningkatan pelibatan seluruh stakeholder berdasarkan hirarki sistem drainase - Menentukan kewenangan, peran dan tanggungjawab pemerintah, swasta dan masyarakat - Optomalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana drainase - Menyiapkan prioritas dan tahapan pemanfaatan drainase 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan, peraturan dan perundangan - Meningkatkan status dan kapasitas institusi pengelola - Meningkatkan koordinasi antar instasi dan seluruh stakeholder - Meningkatkan kinerja dan kualitas SDM - Meningkatkan kelengkapan peraturan dan produk hukum/NSPM - Mendorong sistem pengawasan dan penerapan sanksi secara konsisten 4. Pengembangan alternatif pembiayaan sanitasi - Mengembangkan sumber pembiayaan melalui retribusi lingkungan - Menyamakan persepsi para pengambil keputusan


PPSP Aceh Tenggara

D. Pengembangan Air Minum 1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum - Mengembangkan SPAM dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan minimal untuk memperluas jangkauang air minum - Mengembangkan

aset

manajemen

SPAM

dalam

rangka

meningkatkan efesiensi pengelolaan - Meningkatkan dan pemperluas akses air yang aman melalui non perpipaan terlindungi bagi masyarakat berpenghasilan rendah - Mengembangkan pelayanan air minum dengan kualitas yang sesuai dengan standar baku mutu - Mengembangkan sistem informasi dan pendataan dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan air minum 2. Pengembangan pendanaan untuk penyelenggaraan SPAM - Mengembangkan sumber alternatif pembiayaan melalui penciptaan sistem pembiayaan dan pola investasi - Meningkatkan peran dunia usaha/swasta dan atau masyarakat (koperasi) dalam pembiayaan sarana air minum - Meningkatkan kemampuan finansial PDAM 3. Pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundang-undangan - Memperkuat peran dan fungsi dinas/instansi di tingkat kabupaten dalam pengembangan SPAM - Menerapkan prinsip-prinsip Good Governance dan Good Corporate Governance terutama untuk penyelenggara/ operator SPAM


PPSP Aceh Tenggara

- Melengkapi

produk-produk

peraturan

perundangan

dalam

penyelenggaraan SPAM 4. Peningkatan penyediaan air baku secara berkelanjutan - Konservasi wilayah sungai dan perlindungan sumber air baku - Peningkatan dan penjaminan kuantitas dan kualitas air baku terutama bagi perkotaan - Menyediakan air baku bagi daerah-daerah rawan air - Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya air melalui pendekatan berbasis wilayah sungai 5. Peningkatan peran dan kemitraan dunia

usaha, swasta dan

masyarakat - Meningkatkan

pemberdayaan

masyarakat

pemberayaan

masyarakat khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah - Menciptakan iklim investasi dengan pola insentif dan kepastian hukum.

4.3 Rencana Peningkatan Pengelolaan Limbah Cair 4.3.1 Sistem Terpusat (Off Site) Sistem

jaringan

penyaluran

air

limbah

yang

memerlukan

pengorganisasian dan pengelolaan terpusat. Sistem ini diterapkan sebagai solusi sanitasi di daerah yang memiliki keterbatasan ruang dan tidak memadai kondisi tanah sebagai akibat tingginya kepadatan penduduk. Sistem penyaluran dilengkapi dengan instalasi pengolahan air limbah


PPSP Aceh Tenggara

(IPAL). Sistem tersebut bisa dibangun dalam skala kecil atau skala lingkungan, skala Kecamatan, sampai skala kota. Dengan mengingat adanya

keterbatasan

investasi

pemerintah

untuk

sektor

sanitasi,

khususnya air limbah, maka solusi jangka menengah yang paling sesuai adalah pembangunan skala rumah tangga dan skala lingkungan. Bisa berupa conventional sewerage, shallow sewer dengan reaktor, sepitank ataupun small bore sewer. Adapun rencana peningkatan pengelolaan limbah cair sistem terpusat di Kabupaten Aceh Tenggara yaitu dengan : a. Pembangunan Baru Sambungan rumah Sistem jaringan pengumpul Sistem sanitasi berbasis masyarakat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dll b. Rehabilitasi dan Peningkatan Kapasitas Sistem jaringan pengumpul Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 4.3.2 Sistem Sanimas Dalam

pencapaian

target

Millenium

Development

Goal

(MDGs)Tahun 2015, Pemerintah Indonesa sejak Tahun 2003 telah melaksanakan kegiatan SANIMAS (Sanitasi Oleh Masyarakat). Sebuah inifiatif program yang dirancang untuk mempromosikan penyediaan


PPSP Aceh Tenggara

prasarana dan sarana air limbah permukiman berbasis masyarakat dan juga mengedepankan pendekatan tanggap kebutuhan. Dengan harapan pada Tahun 2015, tidak ada lagi masyarakat di Indonesia yang tidak memiliki akses untuk memperoleh air minum dan pelayanan prasarana air limbah sebagai kebutuhan dasar hidup manusia. Pembangunan prasarana dan sarana air limbah permukiman di Indonesia saat ini belum mencapai kondisi yang diinginkan terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah di lingkungan permukiman padat penduduk, kumuh dan rawan sanitasi di perkotaan. Akses penduduk kepada prasarana dan sarana air limbah permukiman pada dasarnya erat kaitannya dengan aspek kesehatan, lingkungan hidup, pendidikan, sosial budaya serta kemiskinan. Hasil berbagai pengamatan dan penelitian telah membuktikan bahwa semakin besar akses penduduk kepada fasilitas prasarana dan sarana air limbah permukiman (serta pemahaman tentang hygiene) semakin kecil kemungkinan terjadinya kasus penyebaran penyakit yang ditularkan melalui media air (waterborne diseases). Salah satu solusi dalam penyediaan prasarana dan sarana air limbah permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah di lingkungan padat penduduk, kumuh dan rawan sanitasi, telah dikenalkan kegiatan SANIMAS (Sanitasi oleh Masyarakat), yaitu sebuah inisiatif untuk mempromosikan

penyediaan

prasarana

dan

sarana

air

limbah

permukiman yang berbasis masyarakat dengan pendekatan tanggap kebutuhan. Fokus kegiatan SANIMAS adalah penanganan air limbah


PPSP Aceh Tenggara

rumah tangga khususnya tinja manusia, namun tidak tertutup juga untuk menangani limbah cair industri rumah tangga yang dapat terurai secara alamiah seperti industri tahu, tempe dan sejenisnya. Melalui pelaksanaan SANIMAS ini, masyarakat memilih sendiri prasarana dan sarana air limbah permukiman yang sesuai, ikut aktif menyusun rencana aksi, membentuk kelompok dan melakukan pembangunan fisik termasuk mengelola kegiatan operasi dan pemeliharaannya, bahkan bila perlu mengembangkannya. Peningkatan pengelolaan limbah cair dengan sistem Sanimas yaitu sebuah program penyediaan sarana dan prasarana berbasis masyarakat,

yang

menempatkan

masyarakat

sebagai

pelaku,

pengambilan keputusan, dan penanggungjawab mulai dari identifikasi, perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasan kegiatan dimana kebersamaan masyarakat menjadi keberlanjutan dalam program tersebut. Berikut dijelaskan mengapa pemberdayaan masyarakat berperan penting dalam pembangunan sanitasi Kabupaten, khususnya layanan sanitasi berbasis masyarakat, antara lain : Lebih banyak yang bisa dilakukan dengan sumber daya yang tersedia. Layanan sanitasi berbasis masyarakat di perkotaan memungkinkan penyediaan layanan sanitasi yang baik kepada banyak orang, khususnya keluarga miskin.


PPSP Aceh Tenggara

Layanan lebih efektif dan berkelanjutan. Pengelolaan layanan sanitasi dan promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tingkat lokal akan berjalan lebih lancar dan berkelanjutan, apabila perempuan dan laki-laki dari berbagai lapisan masyarakat dan latar belakang budaya berbeda bekerja sama menyusun serta melaksanakan program tersebut. Hal ini dapat membuat mereka merasa lebih memiliki dibandingkan jika pihak luar yang melaksanakan dan mengendalikan program Potensi besar untuk penyesuaian dengan kondisi, kebutuhan dan peluang lokal. Kabupaten punya beragam lingkungan fisik sosial dan ekonomi. Perencanaan dan pengelolahan lokal memungkinkan penyesuaian lebih baik di antara kelompok yang berbeda seperti, kelompok perempuan dan laki-laki, atau kelompok yang baik dan kurang baik Peluang besar denga sektor swasta lokal. Masyarakat yang telah diberdayakan punya organisasi sendiri yang berbadan hukum dan dapat menggalang serta mengelola dananya sendiri. Di samping itu, mereka punya peluang memperoleh dana dari pemerintah atau sektor swasta melalui negosiasi dan layanan sendiri. Dana ini untuk membiayai kegiatan sanitasi yang butuh biaya besar dan di atas kemampuan mereka. Akan tetapi, mereka harus sudah mendapatkan pelatihan aspek baku mutu pembuatan kontrak yang baik dan pengolahan dana, sehingga mereka bisa mengurangi biaya dan


PPSP Aceh Tenggara

meningkatkan nilai uang yang ada. Contoh, program Water and Sanitation for Low Income Comunities (WSLIC) di daerah pedesaan Akses lebih baik pada masyarakat rumah tangga miskin terhadap sanitasi dan praktik higiene yang baik. Masyarakat dan rumah tangga miskin akan mendapatkan solusi sesuai keinginan dan kemampuan mereka, apabila ada informasi tentang pilihan, solusi sarana, dan sistem pembiyaan sanitasi yang murah Pertanggungjawaban lembaga lokal yang lebih baik terhadap pengguna sarana. Lembaga lokal berbasis masyarakat dapat dengan mudah

meningkatkan

kepercayaan

pengguna

sarana.

Juga

pembayaran retribusi yang lebih baik bila mereka mampu memberikan layanan, pengelola keuangan yang baik, dan rencana-rencana baru, kepada pengguna sarana. Pada waktu bersamaan, pemberdayaan masyarakat butuh lembaga teknis dan sosial yang dapat melakukan pemberdayaan. Termasuk mengadopsi teknik dan keterampilan sanitasi baru untuk diterapkan pada masyarakat. Sangat berisiko bila lembaga teknis dan sosial tidak punya keterampilan yang tepat dan standar minimum penilaian kinerja masyarakat, terutama jika mereka menggarapkan masyarakat mampu mengelola sarana sendiri.


PPSP Aceh Tenggara

4.3.3 Sistem On Site Sistem pengelolaan air limbah setempat (On-site System) adalah sistem penanganan air limbah domestik yang dilakukan secara individual dan/atau komunal dengan fasilitas dan pelayanan dari satu atau beberapa bangunan, yang pengolahannya diselesaikan secara setempat atau di lokasi sumber. Adapun rencana peningkatan pengelolaan limbah cair sistem setempat di Kabupaten Aceh Tenggara yaitu dengan : a. Pembangunan Baru MCK Jamban keluarga dan septik tank/cubluk Septik tank komunal Prasarana & sarana sanitasi berbasis masyarakat Truk tinja Instalasei Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) b. Rehabilitasi dan Peningkatan Kapasitas Truk Tinja Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) c. Operasi dan Pemeliharaan Truk TInja Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)


PPSP Aceh Tenggara

4.4 Rencana Peningkatan Pengelolaan Sampah (Limbah Padat) Perencanaan peningkatan pengelolaan sampah (limbah padat) di Kabupaten Aceh Tenggara dengan membuat atau menyediakan dokumen perencanaan yang berupa : masterplan, FS, DED. Selain dokumen tersebut juga harus merencanakan prasarana dan sarana terkait dengan pengelolaan sampah seperti : a. Pewadahan Bin/Tong Dll b. Pengumpulan Gerobak sampah Becak sampah Street sweeper Dll c. Pemindahan (Penampungan Sementara) Transfer depo Container Transfer station d. Pengangkutan Dump truk Arm roll truck Compactor truck Dll


PPSP Aceh Tenggara

e. Sistem Pengelolaan dan 3R Pengomposan Daur ulang Incinerator Dll f. Tempat Prosesan Akhir (TPA) Lahan Fasilitas umum (jalan masuk saluran drainase, saluran air besih, kantor, pagar, gerbang, dll) Fasilitas perlindungan lingkungan (lapisan kedap air, saluran pengumpul lindim instalasi pengolahan lindi, penanganan gas metan) Fasilitas Operasional : jembatan timbang, alat berat, jalan operasi, area penghijauan, sel pembuangan sampah, cadangan tanah penutup Fasilitas penunjang : pencucian kendaraan, parkir, komunikasi Disamping perencanaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan, sistem pembiayaan pengelolaan persampaan juga tidak dikesampingkan seperti : 1) Mekanisme pembiayaan, 2) Sumber dana, 3) Retribusi dan mekanisme penarikan, 4) Realisasi penerimaan retribusi. Peraturan

Perundangan

pengelolaan

persampahan

sangat

diperlukan untuk melengkapi perencanaan Sanitasi di Kabupaten Aceh Tenggara, hal tersebut dikarenakan Peraturan Perundangan yang


PPSP Aceh Tenggara

mengatur tentang mekanisme pengelolaan persampahan tersebut sangat mengikat seperti kelengkapan dan kelayakan materi, penerapan sanksi dan reward. Peran serta masyarakat dan swasta sangat berpengaruh dalam perencanaan peningkatan pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Tenggara. Peran serta masyarakat dan swasta tersebut dapat berupa kegiatan seperti penyuluhan, edukasi, kemapuan membayar retribusi, partisipasi masyarakat, dan partisipasi swasta.

4.5 Rencana

Peningkatan

Pengelolaan

Saluran

Drainase

Lingkungan Perencanaan

peningkatan

pengelolaan

saluran

drainase

lingkungan di Kabupaten Aceh Tenggara dengan membuat atau menyediakan dokumen perencanaan yang berupa : masterplan, FS, DED. Selain dokumen tersebut juga meningkatkan atau pembangunan saluran baru seperti : a. Pemasangan Turap Turap kayu Saluran sekunder Saluran tersier b. Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Gorong-gorong Pintu Air


PPSP Aceh Tenggara

Pompa Talang Jembatan Waduk c. Pembuatan Sumur Resapan Kegiatan operasional dan pemeliharaan rutin terus dilakukan untuk meningkatkan pengengelolaan saluran drainase lingkungan di Kabupaten Aceh Tenggara. Adapun rencana kegiatan tersebut adalah : A. Kegiatan operasional dan pemeliharaan a. Pengerukan Saluran Primer Sekunder Tersier b. Pemasangan Turap Turap kayu Turap beton/ beton bertulang c. Pemeliharaan Saluran Primer Sekunder Tersier d. Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Gorong-gorong Pintu Air


PPSP Aceh Tenggara

Pompa Talang Jembatan Waduk B. Rehabilitasi Saluran dan Bangunan a. Pemasangan Turap Turap kayu Turap beton / beton bertulang b. Pemeliharaan Saluran Primer Sekunder Tersier Gorong-gorong c. Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Gorong-gorong Pintu Air Pompa Talang Jembatan Waduk C. Pembiayaan 1. Sumber-sumber pembiayaan 2. Alokasi APBK, APBA, OTSUS


PPSP Aceh Tenggara

3. Dll D. Peraturan Perundangan 1. Kelayakan pakai 2. Penerapan sanksi 3. Dll E. Peran Serta Masyarakat 1. Kampanye/ Penyuluhan 2. Keterlibatan swasta 3. Partisipasi aktif masyarakat

4.6 Rencana Pembangunan Penyediaan Air Minum Perencanaan penyediaan air bersih meliputi aspek teknis, aspek finansial, aspek kelembagaan dan aspek peran serta masyarakat. 1. Aspek teknis antara lain terdiri dari kebutuhan air pada saat ini dan mas datang, pengolahan air bersih, standar teknis, prosedur O&M, kualitas air 2. Aspek finansial meliputi kemampuan dan kemauan untuk membayar, serta rencana anggaran biaya 3. Aspek kelembagaan meliputi strategi ditingkat nasional dan kebijakan atau landasan hukum, para stakeholder dalam kegiatan ini, yaitu pengguna dan pemelihara pelayanan air, sehingga hal ini akan menentukan keberhasilan kegiatan tersebut


PPSP Aceh Tenggara

4. Aspek

peran

serta

masyarakat

terdiri

dari

kebutuhan

untuk

peningkatan penyediaan air bersih, rasa tanggungjawab dan memiliki, kebudayaan, kebiasaan, dan kepercayaan yang berhubungan dengan air bersih.

4.7 Rencana Peningkatan Kampanye PHBS Program kampanye Perubahan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat atau di singkat PHBS ini adalah program Nasional yang terus di kembangkan untuk mencapai kesehatan masyarakat yang sesungguhnya. Adapun

program-program

PHBS

antara

lain

penyuluhan

kepada

masyarakat tentang pola hidup sehat, pemberdayaan generasi muda, pembinaan sekolah sehat, pengembangan media promosi sadar hidup sehat. Namun ada beberapa program yang sesungguhnya berkaitan (intersection) dengan program kampanye PHBS dan bahkan mendukung pelaksanaan PHBS. Secara

umum

tujuan

dan

sasaran

PHBS

adalah

upaya

peningkatan PHBS di rumah tangga dengan meningkatkan kemandirian dan pemberdayaan keluarga dalam masalah kesehatan. Adapun tujuan khususnya adalah meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat khususnya dan rumah tangga terhadap program KIA, Gizi, Kesehatan Lingkungan, Gaya Hidup, dan JPKM. Sedangkan sasaran dari kegiatan PHBS itu adalah sasaran primer, sasaran sekunder dan sasaran


PPSP Aceh Tenggara

tertier, sasaran utama yang akan dirubah perilakunya atau individu anggota keluarga yang bermasalah. Berkaitan dengan pelaksanaan kampanye PHBS ini, sebenarnya Departemen Kesehatan Republik Indonesia, termasuk Dinas Kesehatan di Tingkat Propinsi, Kabupaten bahkan Puskesmas sudah lama menyadari tentang masih buruknya perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat ini. Untuk mendorong tumbuhnya perilaku hidup bersih ini, pemerintah melakukan kampanye besar-besaran tentang perilaku hidup bersih dan sehat sampai ke tingkat pedesaan melalui Posyandu-posyandu yang ada. Bahkan slogan yang di kampanyekan sudah sedemikian dihapal oleh para kader di tingkat Desa dengan singkatan PHBS yaitu PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT. Dilihat dari sisi kesadaran merek (brand awareness) terhadap slogan ini nampaknya tidak diragukan bahwa banyak masyarakat sudah mengenalnya bahkan hapal di luar kepala. Secara pemahaman kognitif masyarakat sudah banyak mengetahui pentingnya hidup bersih dan sehat, misalnya tidak buang air besar di sungai. Namun ternyata pemahaman kognitif ini tidak serta merta mempunyai signifikansi dengan perubahan perilaku ke arah hidup bersih dan sehat. Edward Maibach (1995:41) menjelaskan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi perilaku individu tersebut yaitu faktor-faktor personal yang terdiri dari knowledge, skills, self efficacy, outcome expectations dan personal goal; sedangkan faktor-faktor lingkungan yaitu sosial, institusional dan physical. Sebenarnya dilihat dari prasyarat


PPSP Aceh Tenggara

terjadinya perubahan perilaku kesehatan yaitu tersedianya infrastruktur yang mendukung perubahan perilaku dan adanya informasi kesehatan, maka dua prasyarat minimum ini sudah terpenuhi. Kenyataannya perubahan perilaku dalam masyarakat belum terjadi. Ada satu aspek yang cukup penting yaitu enforcemen yaitu pentingnya “hukuman” agar perilaku dapat terjadi. Pernyataannya adalah apakah faktor menjadi dominan untuk mendorong perubahan perilaku dalam masyarakat. Berkaitan dengan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat ini, mendorong banyak lembaga internasional banyak memberikan dukungan kepada pemerintah untuk melakukan kampanye sosial untuk isu higinitas ini antara lain Unicef, John Hopkins University Center for Communication Program, Care International, International Relief Development dari Amerika dan USAID. Berbagai materi kampanye dengan isu-isu LIMA PERILAKU HIDUP SEHAT di distribusikan dan di sosialisasikan kepada masyarakat luas dengan tujuan untuk mengubah perilaku masyarakat agar berprilaku hidup bersih dan sehat. Media-media kampanye tersebut misalnya poster, leaflet, spanduk : dan pemberian informasi melalui kaderkader di tingkat Desa dan Kecamatan. Sedangkan, kelima perilaku yang ingin dirubah tersebut antara lain tidak membuang sampah sembarangan, minum

air

yang

sehat,

mencuci

tangan

sebelum

makan,

masakanlangsung disantap (tidak dipanaskan berkali-kali) dan tidak buang air besar sembarangan. Kelima perilaku ini dapat menyebabkan terjadinya diare dan anak-anak merupakan kelompok yang entan terhadap terjadinya


PPSP Aceh Tenggara

diare. Selanjutnya didasarkan pada pelaksanaan kampanye sosial ini tentang PHBS ini, bagaimana evaluasi terhadap pelaksanaan kampanye sosial ini. Salah satu kunci penting dalam mengubah perilaku adalah adanya strategi kampanye sosial yang tepat baik dari sisi media, pesan, tujuan dan kelompok sasaran. Apakah pesan-pesan yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan khalayak yang ingin dituju dan apakah mediamedia yang digunakan tepat. Yang terjadi selama ini, dalam proses pelakssanaan kampanye sosial jarang sekali dilakukan evaluasi termasuk pre test untuk menguji apakah sebenarnya pilihan pesan dan media sudah sesuai dengan khalayak sasaran yang dituju. Di Kabupaten Aceh Tenggara peningkatan kampanye PHBS dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yang antaralain adalah : Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat ke SD/ MIS, penyuluhan Kesehatan Ibu dan Anak ke Desa, Pelatihan Petugas Promosi Kesehatan Puskesmas, Pelatihan Petugas Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren), Penyuluhan Penyakit Menular, Penyuluhan Narkoba dan Penyakit Menular Sexual, Penyuluhan Imunisasi dan Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang di danai oleh Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2010.


PPSP Aceh Tenggara

BAB IV RENCANA PROGRAM PENGEMBANGAN SANITASI YANG SEDANG BERJALAN. Aceh Tengara, maka Visi Sanitasi Kabupaten Aceh Tenggara, adalah :

Recommend Documents