297 BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
B
erdasarkan erdasarkanuraian uraianpada padaBab B aI bdan I dII aserta n I I hasil s e ranalisis t a h a sdan i l aevaluasi n a l i s i skinerja dan e v a l u a s i k i n e r j a p a d a Bab III Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Pontianak ini, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1. Berdasarkan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, “Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah”. Adapun urusan pemerintah yang bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah adalah urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Selain urusan-urusan tersebut, terdapat bidang urusan lain yang bukan menjadi kewenangan daerah otonom, yaitu kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumberdaya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasidan standarisasi nasional. 2. Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak sebagai daerah otonom, mencakup urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah yang berskala kabupaten/kota. Pengaturan lebih lanjut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Atas dasar PP Nomor 38 Tahun 2007 tersebut, Pemerintah Kota Pontianak telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Yang Menjadi Kewenangaan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7). Berdasarkan Perda tersebut, maka dari 26 urusan wajib yang diserahkan kepada daerah, 25 urusan telah ditetapkan menjadi urusan Pemerintah Kota Pontianak, sedangkan 1 urusan, yaitu urusan pertanahan belum ditetapkan menjadi kewenangan daerah. Selanjutnya dari 8 urusan pilihan, hanya 6 urusan yang sesuai dengan karakteristik daerah Kota Pontianak, yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak, yaitu urusan perikanan, pertanian, kehutanan, parawisata, perindustrian dan perdagangan. 3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban publik atas pengelolaan sumberdaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan, hak, dan kewajiban atau mandat yang diterima oleh Pemerintah Kota Pontianak sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, PP Nomor 38 Tahun 2007 dan Perda Nomor 8 Tahun 2008.
298 LAKIP ini disampaikan sebagai perwujudan dari pelaksanaan amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Pontianak ini merupakan laporan capaian kinerja (performance results) sesuai dengan perencanaan kinerja (performance plan) yang ditetapkan pada tahun 2012 sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pontianak Tahun 2010-2014, yang telah ditetapkan dengan Perda No. 5 Tahun 2009 tanggal 29 April 2009. 4. Pada pelaporan akuntabilitas kinerja tahun anggaran 2013, Pemerintah Kota Pontianak telah mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 20102014 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 20 Tahun 2011 Tanggal 17 Maret 2011, yang telah direvisi dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 17 Tahun 2012. Berdasarkan Perwa Nomor 17 Tahun 2012, dalam LAKIP Kota Pontianak tahun 2013 ini terdapat 29 (dua puluh sembilan) tujuan strategis, 85 (delapan puluh lima) sasaran strategis, dan 231 (dua ratus tiga puluh dua) indikator sasaran atau indikator kinerja utama sebagai upaya untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kota Pontianak tahun 2010-2014. Pencapaian tujuan dan sasaran strategis tersebut, semakin diarahkan kepada terbangunnya sistem pengumpulan data kinerja dan penilaian kinerja ke arah yang lebih baik, yang berorientasi pada hasil (outcomes) yang secara teknis diimplementasikan oleh 34 (tiga puluh empat) SKPD. 5. Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja tahun 2013, diperoleh informasi capaian kinerja tujuan, sasaran, dan indikator kinerja utama, sebagai berikut: a. Dari 29 (dua puluh sembilan) tujuan strategis, semuanya tergolong dalam kategori “Sangat Berhasil” (100%). b. Dari 85 (delapan puluh lima) sasaran strategis, terdapat 76 (tujuh puluh enam) atau 89,7% sasaran yang tergolong dalam kategori “Sangat Berhasil”, 7 (tujuh) atau 8,2% dalam kategori “Berhasil”, 2 (dua) atau 2 ,1% dalam kategori “Cukup Berhasil”, dan tidak ada yang termasuk dalam kategori “Tidak Berhasil”. Secara keseluruhan, seluruh tujuan strategis tercapai dalam kategori “Sangat Berhasil”. c. Dari 232 (dua ratus tiga puluh dua) indikator kinerja strategis atau IKU, terdapat 204 (dua ratus empat) atau 88,31% indikator kinerja yang tergolong dalam kategori “Sangat Berhasil”, 15 (lima belas) atau 6,49% dalam kategori “Berhasil”, 8 (delapan) atau 3,46% dalam kategori “Cukup Berhasil”, dan 5 (lima) atau 2,16% dalam kategori “Tidak Berhasil”. Secara keseluruhan, seluruh tujuan strategis tercapai dalam kategori “Sangat Berhasil”. d. Rekapitulasi secara keseluruhan capaian kinerja tujuan strategis, sasaran strategis dan indikator kinerja utama Pemerintah Kota Pontianak pada tahun 2013 sebagai berikut: Tujuan Sasaran Indikator Kinerja No. Kategori Strategis Strategis Utama 1. Sangat Berhasil 29 (100%) 76 (89,7%) 204 (88,31%) 2. Berhasil 0 7 (8,2%) 15 (6,49%) 3. Cukup Berhasil 0 2 (2,1%) 8 (3,46%) 4. Tidak Berhasil 0 0 5 (2,16%) Jumlah 29 (100%) 85 (100%) 232 (100%)
299 6. Pencapaian tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja utama sebagaimana dikemukakan di atas didukung oleh ketersediaan distribusi dan alokasi APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2013 dan anggaran lainnya yang sah sesuai dengan prinsip “money follows function”. Sesuai dengan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2013, bahwa target dan realisasi APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2013, adalah sebagai berikut: 1). Pendapatan dianggarkan sebesar Rp.1.296.146.443.040,64 dan realisasinya sebesar Rp.1.247.098.546.932,33 atau 96,22%. 2). Belanja dianggarkan sebesar Rp.1.396.834.104.682,67 dan realisasinya sebesar Rp.1.309.158.772.458,49 atau 93,72% 3). Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp.122.439.662.311,57 dan realisasinya sebesar Rp.121.957.662.311,57 atau 99,61%. 4). Pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp.21.752.000.669,54 dan realisasinya sebesar Rp.21.745.959.308,34 atau 99,97%. 5). Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2013 adalah sebesar Rp.38.142.477.477,80 Realisasi anggaran tersebut dihitung berdasarkan data yang berasal dari SKPD dan SKPKD di lingkungan Pemerintah Kota Ponianak yang sudah diverfikasi Badan Pengelolaan Keuangaqn dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pontianak. 7. Dalam hal Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2012, Pemerintah Kota Pontianak kembali berhasil meraih “unqualified opinion” atau “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) yang kedua kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan. Capaian opini WTP tersebut menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2009 opini pengelolaan keuangan daerah adalah “Tidak Memberikan Pendapat” atau “Disclaimer”, dan tahun 2010 adalah “Wajar Dengan Pengecualian (WDP)” atau “qualified opinion” serta tahun 2011 adalah “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”. Opini WTP diberikan oleh BPK terhadap LKPD yang memenuhi kriteria sebagai berikut : (1) Laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim yang berlaku di Indonesia (SAP), (2) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Daerah atas pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan dengan baik, dan (3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping ketiga kriteria utama tersebut LKPD yang disajikan harus didukung dengan bukti-bukti audit yang mencukupi, tidak terdapat ketidakpastian dan kesalahan yang cukup berarti (no material uncertainties), pengelolaan atas Cash flow dikontrol dengan baik dan pengelolaan atas Aset daerah dilengkapi dengan bukti-bukti administrasi yang lengkap. Artinya, laporan keuangan yang disajikan telah bebas dari kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang material. 8. Berdasarkan evaluasi kinerja dan analisis pencapaian kinerja tahun 2013, secara umum keberhasilan Pemerintah Kota Pontianak dalam mencapai target kinerja sasaran dipengaruhi oleh adanya upaya kerja keras seluruh aparatur Pemerintah Kota Pontianak dan dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak serta partisipasi dari seluruh komponen masyarakat baik swasta maupun masyarakat pada umumnya untuk membantu pelaksanaan program-program pembangunan pemerintah yang telah direncanakan.
300 9. Upaya dan langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan dan mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut dalam pelaksanannya masih dijumpai adanya beberapa hambatan dan kendala. Hambatan dan kendala tersebut akan segera diantisipasi pada pelaksanaan anggaran tahun 2014 dan tahuntahun mendatang dengan memberikan beberapa rekomendasi untuk perbaikan kinerja dan pembinaan aparatur serta penyusunan program kerja dan anggaran diarahkan pada pencapaian kinerja sasaran strategis yang berorientasi pada hasil (result oriented). A. Saran/Rekomendasi
B
ertolak dari hasil analisis dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kota Pontianak yang dilaksanakan pada tahun 2013, maka perlu ada langkah-langkah strategis dan sistemik untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak di masa yang akan datang dengan beberapa saran/rekomendasi sebagai berikut: 1. Hasil-hasil strategis yang dicapai Pemerintah Kota Pontianak pada tahun 2013, merupakan data dan informasi awal dalam pelaksanaan rencana strategis 5 (lima) tahun mendatang (2010-2014). Setiap permasalahan-permasalahan teknis maupun kebijakan yang menjadi kendala atau hambatan untuk mencapai target sasaran menjadi lebih baik, senantiasa dipantau, dievaluasi dan ditindaklanjuti secara terus menerus melalui berbagai bentuk pembinaan, asistensi dan bimbingan teknis yang dilakukan secara terpadu dan terarah. 2.
Persoalan mendasar yang masih menjadi hambatan sekaligus sebagai tantangan untuk perbaikan kinerja organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak adalah berkenaan dengan manajemen data kinerja, mulai dari pengumpulan, pengolahan dan pelaporan serta evaluasi.Untuk mengatasi persoalan mendasar tersebut, pada tahun 2013 ini Pemerintah Kota Pontianak telah menetapkan indikator kinerja utama (IKU) dalam bentuk Peraturan Walikota Pontianak Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penetapan IKU Pemerintah Kota Pontianak tahun 20102014. Namun berdasarkan hasil evaluasi dalam pengukuran kinerja Pemerintah Daerah dan SKPD berdasarkan IKU yang telah ditetapkan tersebut, maka diperlukan adanya revisi lebih lanjut terhadap Perwa Nomor 20 Tahun 2011, yang dilakukan selaras dengan rencana Pemerintah Kota Pontianak untuk melakukan revisi terhadap RPJM Kota Pontianak tahun 2010-2014. Revisi tersebut dituangkan dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 17 Tahun 2012.
3. Langkah-langkah kebijakan dan teknis yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya, di mulai pada tahun 2012, adalah menjabarkan IKU Pemerintah Kota Pontianak ke dalam IKU SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, yang nantinya ditetapkan ke dalam Keputusan Kepala SKPD. Untuk memfasilitasi penjabaran dan penetapan IKU SKPD mengacu kepada IKU Pemerintah Kota Pontianak, maka akan ditugaskan Bappeda sebagai leading sector bekerjasama dan berkoordinasi dengan satuan/unit kerja terkait, seperti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Organisasi, Bagian Perekonomian dan Pembangunan, serta Inspektorat Kota, untuk melakukan asistensi dan rapat koordinasi dengan seluruh SKPD. Hal ini perlu dilakukan agar seluruh perencanaan program dan kegiatan yang diusulkan SKPD pada saat penyusunan rencana kinerja tahunan, senantiasa diarahkan pada pencapaian sasaran strategis yang telah diidentifikasi dalam indikator kinerja utama.
301 4. Bersamaan dengan penyusunan, penjabaran dan penetapan IKU SKPD, dilakukan juga bimbingan teknis tentang pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data kinerja, yang pada akhir tahun anggaran digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja. Dengan demikian, diharapkan dalam penyajian laporan akuntabilitas kinerja, data kinerja tersebut dapat dijadikan sebagai database dalam melakukan komparasi, monitoring dan evaluasi capaian kinerja organisasi. 5. Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pemerintah Kota Pontianak akan mengintegrasikan penyusunan, penjabaran, dan penetapan IKU SKPD, dengan indikator kinerja yang ditetapkan pada masing-masing jenis pelayanan dasar yang sudah ditetapkan SPM oleh Kementerian terkait. Hal ini perlu dilakukan agar dalam penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran, yang didahului dengan musyawarah rencana pembangunan, seluruh program dan kegiatan SKPD dan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pontianak sudah diarahkan pada penerapan SPM secara bertahap. 6. Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk memperbaiki kinerja organisasi pada tahun-tahun selanjutnya adalah menyusun dan merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan (sustainable) dengan memformulasikan kebijakan penganggaran berbasis kinerja. Langkah-langkah tersebut ditempuh dengan: a. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis secara lebih intenatif dalam hal penjabaran IKU Pemerintah Kota Pontianak ke dalam IKU SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD. Untuk memfasilitasi penjabaran dan penetapan IKU SKPD mengacu kepada IKU Pemerintah Kota Pontianak, maka akan ditugaskan Bappeda sebagai leading sector bekerjasama dan berkoordinasi dengan satuan/unit kerja terkait, seperti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Organisasi, Bagian Perekonomian dan Pembangunan, serta Inspektorat Kota, untuk melakukan asistensi dan rapat koordinasi dengan seluruh SKPD. Hal ini perlu dilakukan agar seluruh perencanaan program dan kegiatan yang diusulkan SKPD pada saat penyusunan rencana kinerja tahunan, senantiasa diarahkan pada pencapaian sasaran strategis, yang telah diidentifikasi dalam indikator kinerja utama. b. Bersamaan dengan penyusunan, penjabaran dan penetapan IKU SKPD, dilakukan juga bimbingan teknis tentang pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data kinerja, yang pada akhir tahun anggaran digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja. Dengan demikian, diharapkan dalam penyajian laporan akuntabilitas kinerja, data kinerja tersebut dapat dijadikan sebagai database dalam melakukan komparasi, monitoring dan evaluasi capaian kinerja organisasi. c. M empertahankan predikat atau opini pengelolaan keuangan daerah tahun 2013, agar berhasil mendapatkan opini dari BPK yaitu “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”. Efesiensi dan akuntabilitas penggunaan anggaran dengan mengurangi pemborosan anggaran melalui pengurangan tim-tim kerja, perjalanan dinas yang tidak penting, perbaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, dan memperkecil temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan harus dilakukan secara serius dengan memperkuat Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP).
302 d Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pengawasan intern satuan kerja perangkat daerah, melalui penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pelaksanaan S istem P engawasan I ntern P emerintah (SPIP). e. Memperbaiki sistem dan kualitas pelayanan publik di setiap unit kerja melalui penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), peningkatan indeks kepuasan masyarakat, dan kapasitas dan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan rencana pembangunan daerah serta kebutuhan teknik operasional tertentu. f. Meningkatkan pelayanan dasar kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas dan pemenuhan standar pelayanan kesehatan rumah sakit yang berorientasi pada kepuasan pelanggaran, melalui penguatan kapasitas SDM, penyediaan sarana kesehatan dan sistem pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal. g. Meningkatkan kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat. h. Meningkatkan pelayanan angkutan, lalu lintas darat, sungai dan perparkiran, melalui sistem operasional pengawasan yang lebih intensif dan terpadu. i. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan secara cepat, tepat dan akurat. j. Meningkatkan kualitas administrasi dan evaluasi kebijakan pengembangan BUMD dan perekonomian daerah, melalui koordinasi yang intensif dan terpadu antar sektor. k. Meningkatkan pelayanan dan akses informasi, komunikasi dan informatika, melalui penguatan teknologi informasi di semua instansi pemerintah. l. Meningkatnya kesadaran hukum dan keamanan dan ketertiban masyarakat. m. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui penguatan Satuan Polisi Pamong Praja bersama instansi terkait serta partisipasi masyarakat n. Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengembangan ekonomi masyarakat, melalui penguatan basis kekuatan sosial dan ekonomi di tingkat kelurahan dan kecamatan serta koordinasi dengan instansi terkait baik perangkat daerah maupun instansi/kementerian pusat. o. Meningkatnya kualitas pariwisata dengan memanfaatkan potensi daerah, yang bersifat produktif dan ekonomi kreatif. p. Melakukan evaluasi dan rasionalisasi terhadap kelembagaan daerah yang efektif dan efisien, dengan melakukan penataan ulang dan perampingan beberapa SKPD berdasarkan pertimbangan kebutuhan hasil analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabataan serta kemampuan keuangan daerah serta karakteristik daerah sehingga terwujud organisasi perangkat daerah yang tepat ukuran (right sizing) dan tepat fungsi (right function).
