BAB IV PEMBAHASAN
IV.1 Analisis Biaya Pada Laporan Laba Rugi PT. DS Pada prinsipnya terdapat perbedaan pengakuan penghasilan dan beban antara laporan keuangan komersial dengan peraturan perpajakan. Hal ini sering menjadi masalah karena penyusunan laporan keuangan fiskal yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan. Dalam perpajakan, tidak semua beban dalam suatu transaksi dapat dijadikan biaya yang artinya tidak semua beban dalam laporan keuangan komersial dapat dijadikan pengurang penghasilan. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut harus dilakukan koreksi fiskal baik yang bersifat positif maupun negatif. Koreksi fiskal positif merupakan koreksi fiskal yang dilakukan mengakibatkan pengurangan biaya yang telah diakui dalam laporan keuangan komersil sehingga menyebabkan penambahan penghasilan. Sedangkan koreksi fiskal negatif merupakan koreksi fiskal yang dilakukan yang mengakibatkan penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan keuangan komersil menjadi semakin besar yang secara otomatis mengakibatkan pengurangan penghasilan. Dalam rangka evaluasi perencanaan pajak untuk mengefesiensikan biaya pajak badan pada PT. DS, maka langkah yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah menganalisa setiap objek pajak penghasilan dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh PT. DS. Beberapa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT. DS adalah sebagai berikut: 1.
Biaya gaji dan tunjangan PPH 21. Biaya gaji biasanya diberikan kepada karyawan sesuai dengan golongan atau jabatan masing-masing karyawan. Atas 52
gaji yang diterima karyawan dikenakan PPh 21 dan inilah yang ditanggung oleh perusahaan dalam bentuk tunjangan PPh 21. 2.
Biaya Jamsostek. Program jamsostek berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kematian yang diberikan kepada beberapa karyawan yang telah bekerja selama satu tahun sejak tanggal mulai bekerjanya karyawan tersebut.
3.
Biaya Surat dan Izin adalah biaya untuk mengurus semua hal yang berkaitan dengan perizinan usaha perusahaan dan biasanya diurus oleh pihak ketiga, seperti Notaris dan sebagainya.
4.
Seragam diberikan oleh perusahaan dengan tujuan keseragaman dalam lingkungan kerja.
5.
Biaya perlengkapan Kantor dan ATK dikeluarkan perusahaan untuk membeli perlengkapan kantor dan alat-alat tulis untuk keperluan kantor.
6.
Biaya listrik dan air dikeluarkan oleh perusahaan untuk membiayai pemakaian listrik dan air untuk keperluan kantor.
7.
Biaya Parkir, Tol dan Bahan Bakar minyak dikeluarkan perusahaan sehubungan dengan operasi perusahaan, seperti membeli bahan baku produksi, mengantar pesanan pesanan barang dagangan, dan kegiatan operasional perusahaan lainnya.
8.
Biaya telepon dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka kegiatan operasional perusahaan termasuk faksimile, internet dan voucher handphone.
9.
Biaya entertainment berupa jamuan tamu dipakai perusahaan untuk menjamu kolega-kolega bisnis perusahaan.
53
10.
Biaya listrik dan Air dikeluarkan perusahaan untuk kegiatan operasional perusahaan.
11.
Biaya keamanan dan
kebersihan dikeluarkan perusahaan kepada RT/RW
setempat untuk tujuan menjaga keamanan dan kebersihan lokasi perusahaan. 12.
Biaya Pemasaran dikeluarkan perusahaan untuk kegiatan operasional perusahaan dalam rangka memperkenalkan jasanya kepada masyarakat melalui media, seperti: spanduk, brosur dan banner.
13.
Biaya perawatan mobil terdiri dari biaya perawatan kendaraan, gedung dan peralatan kantor yang dikeluarkan perusahaan atas perbaikan dan perawatan kendaraan, gedung dan peralatan kantor operasional perusahaan yang rusak. Untuk biaya tersebut, perusahaan menggunakan jasa dari pihak lain.
14.
Biaya
pengobatan
karyawan
dikeluarkan
perusahaan
atas
pengobatan
karyawannya yang sakit. 15.
Biaya konsultan dikeluarkan perusahaan atas konsultan hukum
PT.DS telah melakukan perencanaan pajak tetapi penulis menyimpulkan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan PT. DS belum maksimal. Perusahaan masih belum secara maksimal melakukan perencanaan pajak dalam hal laporan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal. Perbedaan antara perlakuan akuntansi dan pajak dalam pengakuan penghasilan dan biaya akan mengakibatkan perbedaan laba komersial dan fiskal. Dalam laporan keuangan komersial, semua pengeluaran perusahaan dalam operasi dapat dijadikan biaya. Namun dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, tidak semua biaya 54
komersial dapat dijadikan biaya fiskal. Dari evaluasi tersebut, terdapat beberapa koreksi positif dalam rekonsiliasi fiskal dan antara lain adalah sebagai berikut:
55
IV. 2 Rekonsiliasi Fiskal Laporan Laba Rugi PT. DS Periode Desember Tahun 2007, 2008, dan 2009 Tabel IV.1 PT. DS REKONSILIASI PERHITUNGAN LABA RUGI KOMERSIAL DAN FISKAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2007 (Dalam Rupiah) Sebelum perencanaan Pajak Rincian
Laporan Komersil
Setelah perencanaan Pajak
Koreksi Perusahaan Positif
Laporan Fiskal
Koreksi Penulis
Laporan Fiskal
Negatif
PENDAPATAN Penjualan Bersih Harga Pokok Penjualan Laba Kotor
8,418,274,949
8,418,274,949
8,418,274,949
-6,360,655,413
-6,360,655,413
-6,360,655,413
2,057,619,536
2,057,619,536
2,057,619,536
-985,056,595
-985,056,595
-985,056,595
BIAYA UMUM DAN ADM Gaji dan Tunj PPH 21 Biaya Kantor Biaya Parkir,Tol dan bensin Biaya perawatan mobil
-68,794,163
3,013,500
-65,780,663
-153,352,750
-153,352,750
-99,825,428
-99,825,428
3,013,500
-68,794,163 -153,352,750
6,371,836
-106,197,264
Biaya Perlengkapan Kantor
-99,057,559
-99,057,559
-99,057,559
Biaya Penyusutan Peralatan Kantor
-20,555,063
-20,555,063
-20,555,063
Biaya Pengobatan karyawan
-2,584,626
2,584,626
0
Biaya konsultan
-14,342,000
-14,342,000
Biaya bank
-84,260,175
-84,260,175
Biaya Telepon
-96,507,383
-96,507,383
0 1,162,865
-15,504,865 -84,260,175
5,248,250
-91,259,133
56
Biaya Listrik
-70,537,617
-70,537,617
-70,537,617
Biaya Pemasaran
-83,301,262
-83,301,262
-83,301,262
Biaya Perjamuan dan sumbangan
-7,947,886
7,947,886
0
Tunjangan kesehatan Total Biaya umum dan Adm Laba Operasional
1,530,445
-6,417,441
2,584,626
-2,584,626
-1,786,122,507
-1,772,576,495
-1,786,878,513
271,497,029
285,043,041
270,741,023
0
0
PENDAPATAN (BIAYA) LAIN LAIN Pendapatan Bunga Jasa Giro
105,359
105,359
Pendapatan Selisih Kurs
45,465,206
45,465,206
Pendapatan Lain-lain
30,213,714
30,213,714
30,213,714
0
Biaya Lain- Lain
-4,900,975
0
4,900,975
-4,900,975
Biaya Bunga Pinjaman Bank
4,900,975
45,465,206
-158,284,901
-158,284,901
-158,284,901
Total Biaya Lain-Lain
-87,401,597
-82,605,981
-117,720,670
Laba Bersih Sebelum Pajak
184,095,432
202,437,060
153,020,353
37,728,630
43,231,118
28,406,106
146,366,802
159,205,942
124,614,247
PPh Tahun 2007 * Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak
57
Tabel IV.2 Perhitungan pajak terhutang Tahun 2007 (Dalam Rupiah Penuh) Keterangan
Sebelum Tax Planning
Setelah Tax Planning
Penghematan (Rp)
Penghematan (Rp) 24.41%
Laba Sebelum Pajak
Rp. 202,437,060
Rp. 153,020,353
Rp. 49,416,707
Dibulatkan ( Pasal 17 ayat 4)
Rp. 202,437,000
Rp. 153,020,000
Rp. 49,417,000
PPh Badan
10% x Rp. 50,000,000
Rp. 5,000,000
Rp. 5,000,000
15% x Rp. 50,000,000
Rp. 7,500,000
Rp. 7,500,000
30% x Rp. 102,437,000
Rp. 30,731,100
30% x Rp. 53,020,000 Total Pajak Terhutang Angsuran PPh
Rp. 15,906,000 Rp. 43,231,100
Rp. 28,406,000
Rp. 3,602,592
Rp. 2,367,167
Rp. 14,825,100
34.29%
58
Tabel IV.3 PT. DS REKONSILIASI PERHITUNGAN LABA RUGI KOMERSIAL DAN FISKAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2008 (Dalam Rupiah) Sebelum perencanaan Pajak
Rincian
Laporan Komersil
Setelah perencanaan Pajak
Koreksi Perusahaan Positif
Laporan Fiskal
usulan perencanaan
Fiskal
Negatif
PENDAPATAN Penjualan Bersih Harga Pokok Penjualan Laba Kotor
12,643,239,314
12,643,239,314
12,643,239,314
-10,357,623,411
-10,357,623,411
-10,357,623,411
2,285,615,903
2,285,615,903
2,285,615,903
-1,095,442,148
-1,095,442,148
-1,095,442,148
BIAYA UMUM DAN ADM Biaya Gaji dan tunj PPH 21 Jamsostek
-91,628,817
-91,628,817
-91,628,817
Biaya Perjalanan Dinas
-12,213,629
-12,213,629
-12,213,629
-133,638,165
-133,638,165
-133,638,165
Biaya Perlengkapan Kantor
-69,826,464
-69,826,464
-69,826,464
Biaya Penyusutan Peralatan Kantor
-22,612,684
-22,612,684
-22,612,684
Biaya perawatan mobil
-82,857,605
-82,857,605
5,288,783
Biaya Konsultan
-17,956,000
-17,956,000
1,455,892
Biaya Bank
-18,640,826
-18,640,826
Biaya Telepon
-65,188,995
-65,188,995
Biaya Parkir, Tol dan Bensin
-88,146,388 -19,411,892 -18,640,826
4,986,000
-60,202,995
59
Biaya Listrik
-91,894,383
-91,894,383
Biaya Iuran Keamanan dan Kebersihan
-3,185,000
Biaya Pemasaran
-7,812,500
-7,812,500
-7,812,500
Biaya Asuransi Pabrik dan Kendaraan
-29,200,243
-29,200,243
-29,200,243
Biaya ATK dan cetakan
-41,390,538
-41,390,538
-41,390,538
Surat kabar + majalah Biaya Surat dan ijin
-1,323,000
3,185,000
0
-91,894,383
661,500
-661,500
-47,824,200
3,185,000
661,500
-47,824,200
-47,824,200
-8,041,500
PBB
-5,067,904
-5,067,904
-5,067,904
-1,845,744,601
-1,833,856,601
-1,845,346,465
439,871,302
451,759,302
440,269,438
0
0
17,798,239
17,798,239
Laba Operasional
0
-1,323,000
Biaya perjamuan dan sumbangan Total Biaya umum dan Adm
8,041,500
-3,185,000
2,156,811
-5,884,689
PENDAPATAN (BIAYA) LAIN - LAIN Jasa Giro Pendapatan Selisih Kurs Biaya Pembulatan Biaya Lain- Lain Biaya Bunga Pinjaman Bank
584,756
-584,756
17,798,239 -1,706 -184,575 -96,833,464
-1,706 184,575
0 -96,833,464
-1,706 184,575
-184,575 -96,833,464
Total Biaya Lain-Lain
-78,636,750
-79,036,931
-79,221,506
Laba Bersih Sebelum Pajak
361,234,552
372,722,371
361,047,932
90,870,366
94,316,711
90,814,380
270,364,186
278,405,660
270,233,552
PPh Tahun 2008 * Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak
60
Tabel IV.4 Perhitungan pajak terhutang Tahun 2008 (Dalam Rupiah Penuh) Keterangan
Sebelum Tax Planning
Setelah Tax Planning
Penghematan (Rp)
Penghematan (Rp)
Laba Sebelum Pajak
Rp. 372,722,371
Rp. 361,047,932
Rp. 11,674,439
3.13%
Dibulatkan ( Pasal 17 ayat 4)
Rp. 372,722,000
Rp. 361,047,000
Rp. 3,502,500
3.71%
PPh Badan 10% x Rp. 50,000,000
Rp. 5,000,000
Rp. 5,000,000
15% x Rp. 50,000,000
Rp. 7,500,000
Rp. 7,500,000
30% x Rp. 272,722,000
Rp. 81,816,600
30% x Rp. 261,047,000 Total Pajak Terhutang Angsuran PPh
Rp. 78,314,100 Rp. 94,316,600
Rp. 90,814,100
Rp. 7,859,716.67
Rp. 7,567,841.67
61
Tabel IV.5
PT. DS REKONSILIASI PERHITUNGAN LABA RUGI KOMERSIAL DAN FISKAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009 (Dalam Rupiah) Sebelum perencanaan Pajak
Rincian
Laporan Komersil
Setelah perencanaan Pajak
Koreksi Perusahaan Positif
Laporan Fiskal
usulan perencanaan
Fiskal
Negatif
PENDAPATAN Penjualan Bersih Harga Pokok Penjualan Laba Kotor
14,371,727,472
14,371,727,472
14,371,727,472
-11,555,733,644
-11,555,733,644
-11,555,733,644
2,815,993,828
2,815,993,828
2,815,993,828
-731,568,943
-731,568,943
-731,568,943
BIAYA PENJUALAN Gaji Biaya perjalanan dinas
-22,697,850
-22,697,850
-194,152,249
-194,152,249
Biaya kirim
-24,497,140
-24,497,140
-24,497,140
Biaya pemasaran
-10,690,000
-10,690,000
-10,690,000
Biaya sample
-10,239,824
-10,239,824
-10,239,824
-993,846,006
-993,846,006
-997,869,522
Biaya parkir, tol, dan bensin
Total Biaya Penjualan
-22,697,850 4,023,516
-198,175,765
BIAYA UMUM DAN ADM
62
Gaji dan tunjangan PPH 21 makan dan seragam-natura
-687,305,035
0
0
-31,230,000
-31,230,000
Biaya Parkir, Tol dan Bensin
-101,020,194
-101,020,194
-101,020,194
Biaya Perlengkapan Kantor
-81,172,061
-81,172,061
-81,172,061
Biaya Penyusutan Peralatan Kantor
-31,624,014
-31,624,014
-31,624,014
Biaya Konsultan
-22,112,000
-22,112,000
Biaya Bank
-37,152,621
-37,152,621
-168,955,714
-168,955,714
Biaya Telepon, listrik, air Biaya Asuransi Pabrik dan Kendaraan Biaya ATK dan cetakan Biaya Surat dan ijin PBB Biaya kantor Perjamuan dan Sumbangan
2,493,500
-687,305,035
-31,230,000
Jamsostek
-2,493,500
-687,305,035
Laba Operasional
-23,904,865 -37,152,621
3,436,750
-165,518,964
-27,619,065
-27,619,065
-27,619,065
-102,791,142
-102,791,142
-102,791,142
-94,733,515
-94,733,515
-94,733,515
-5,426,304
-5,426,304
-25,447,008
-25,447,008
474,000
-24,973,008
0
1,872,216
-7,407,666
2,493,500
-2,493,500
-9,279,882
9,279,882
Tunjangan makan dan seragam Total Biaya umum dan Adm
1,792,865
-5,426,304
-2,422,208,061
-1,416,588,673
-1,424,371,954
393,785,767
405,559,149
393,752,352
0
0
PENDAPATAN (BIAYA) LAIN - LAIN Pendapatan Bunga Jasa Giro Pendapatan Lain -Lain Pendapatan Selisih Kurs Biaya Lain- Lain
248,695
248,695
7,018,800
7,018,800
178,509,818 -1,135,708
7,018,800
178,509,818 1,135,708
0
0 178,509,818
1,135,708
-1,135,708
63
Biaya Bunga Pinjaman Bank
-159,313,930
-159,313,930 37,152,621
Biaya Bank Total Biaya Lain-Lain Laba Bersih Sebelum Pajak PPh Tahun 2009 * Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak
-159,313,930 -37,152,621
25,327,675
26,214,688
-19,092,441
419,113,442
431,773,837
355,567,672
97,754,660
100,707,590
82,932,991
321,358,782
331,066,247
272,634,681
64
Tabel IV.6 Perhitungan pajak terhutang Tahun 2009 (Dalam Rupiah Penuh) Sebelum Tax Planning
Setelah Tax Planning
Penghematan (Rp)
Penghematan (Rp)
Laba Sebelum Pajak
Keterangan
Rp. 431,773,837
Rp. 355,567,672
Rp. 76,206,165
17,64%
Dibulatkan ( Pasal 17 ayat 4)
Rp. 431,773,000
Rp. 355,567,000
Rp. 76,206,000
PPh Badan PKP Fasilitas (Rp. 4,8 Milyar/Rp. 14,371,727,472) x RP. 431,773,000
Rp. 144,207,466
(Rp. 4,8 Milyar/Rp. 14,371,727,472) x RP. 355,567,000
Rp. 118,755,494
PKP Non Fasilitas (Rp. 431,773,000 - Rp. 144,207,466)
Rp. 287,565,534
(Rp. 355,567,000 - Rp. 118,755,494)
Rp. 236,811,506
Pajak Terhutang PPh Terhutang Dengan Fasilitas 14% x Rp. 144,207,466
Rp. 20,189,045
14% x Rp. 118,755,494
Rp. 16,625,769
PPh Terhutang Non Fasilitas 28% x Rp. 287,566,534
RP. 80,518,629
28% x Rp. 236,811,506
Rp. 66,307,222
Total Pajak Terhutang
Rp. 100,707,674
Rp. 82,932,991
Angsuran PPh
Rp. 8,392,306.17
Rp. 6,911,082.58
Rp. 17,774,683
17,65%
65
Dari laporan rekonsiliasi diatas, besarnya koreksi fiskal terhadap biaya-biaya komersial, antara lain sebagai berikut: 1.
Biaya kantor Biaya kantor ini berkaitan biaya majalah dan surat kabar dan pada tahun 2007 terdapat biaya keamanan dan kebersihan. Biaya tersebut harus dilakukan koreksi fiskal positif karena sebagian dari majalah dan surat kabar bersifat hiburan yang tidak berkaitan dengan bisnis perusahaan sehingga tidak termasuk dalam pasal 6 ayat (1) UU PPh. Besarnya koreksi fiskal positif yang dapat dilakukan untuk tahun 2007 sebesar Rp. 3.013.500,- dan untuk tahun 2009 sebesar Rp. 474.000,-.
2.
Biaya pengobatan karyawan Biaya pengobatan karyawan ini ditanggung oleh perusahaan, baik yang sakit ringan maupun yang dirawat dirumah sakit. Perusahaan menetapkan biaya pengobatan dengan sistem reimbursement. Dari sudut pandang perpajakan biaya ini harus dikoreksi karena merupakan pemberian dalam bentuk natura kepada karyawan sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh. Besarnya biaya pengobatan karyawan yang harus dikoreksi untuk tahun 2007 sebesar Rp. 2.584.626,-.
3.
Biaya perjamuan dan sumbangan Perusahaan harus melakukan koreksi fiskal positif atas biaya perjamuan. Biaya ini tidak termasuk didalam pasal 6 ayat (1) UU PPh karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang memadai yang dapat memastikan bahwa biaya-biaya tersebut benar-benar berkaitan dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Biaya jamuan tamu ini tidak dapat dijadikan 61
pengurang penghasilan bruto karena biaya jamuan tamu tidak disertakan dengan daftar nominatif sehingga biaya tersebut dianggap tidak ada (fiktif) sebagaimana telah tercantum didalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE27/PJ.22/1986. Sedangkan untuk biaya sumbangan baik berupa sumbangan untuk karyawan, sumbangan RT ataupun sumbangan untuk acara-acara tertentu yang diselenggarakan masyarakat setempat. Sesuai dengan UU Pajak Penghasilan pasal 9 ayat 1 point g bahwa harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan b, tidak boleh dikurangkan dengan penghasilan bruto, sehingga biaya ini harus dikoreksi seluruhnya. Maka biaya yang harus dikoreksi untuk biaya perjamuan dan sumbangan untuk tahun 2007 sebesar Rp. 7.947.886,-, tahun 2008 sebesar Rp. 8.041.500,- dan tahun 2009 sebesar Rp. 9.279.882,-. 4.
Biaya iuran keamanan dan kebersihan Iuran Keamanan dan kebersihan ini diberikan kepada pegawai yang dipekerjakan oleh RT untuk memberihkan dan menjaga lingkungan wilayah setempat. Biaya iuran tersebut harus dikoreksi seluruhnya karena tidak dilengkapi bukti pendukung seperti kwitansi pembayaran. Meskipun biaya ini berkaitan dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, apabila tidak terdapat bukti pendukung, maka biaya tersebut harus dikoreksi positif. Besarnya koreksi positif untuk tahun 2008 sebesar Rp. 3.185.000,-.
5.
Biaya surat kabar dan majalah Perusahaan mengeluarkan biaya surat kabar dan majalah untuk setiap bulannya yang dibaca oleh karyawan. Tetapi dari sebagian surat kabar dan majalah 62
bersifat hiburan dan tidak ada berhubungan dengan usaha perusahaan, sehingga tidak tergolong dalam pasal 6 ayat (1) UU PPh. Maka biaya tersebut harus dilakukan koreksi sebagian. Besarnya koreksi positif untuk tahun 2008 sebesar Rp. 661.000,-. 6.
Biaya makan dan seragam-natura Perusahaan mengeluarkan biaya makan kepada karyawan dan mengeluarkan biaya seragam untuk karyawan. Atas pengeluaran tersebut harus dikoreksi fiskal positif karena biaya makan tersebut tidak untuk seluruh karyawan sedangkan biaya seragam yang dikeluarkan bukan untuk tujuan keselamatan kerja tetapi hanya untuk keseragaman kerja saja. Sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu pasal 9 ayat 1 huruf e UU PPh yang menyatakan bahwa pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskan seperti pakaian dan
peralatan keselamatan kerja, pakaian seragam petugas
keamanan, dan yang sejenisnya. Besarnya koreksi fiskal positif untuk tahun 2009 sebesar Rp. 2.493.500,-. 7.
Pendapatan bunga ( Jasa Giro) Pendapatan bunga (jasa giro) harus dikoreksi seluruhnya, karena pendapatan bunga (jasa giro) ini merupakan pendapatan yang bersifat final dalam pasal 4 ayat (2) UU PPh. Penghasilan pendapatan final tidak perlu diperhitungkan kembali pada akhir tahun pajak dan tidak boleh ditambahkan dalam laporan laba rugi fiskal perusahaan jadi harus dikoreksi negatif. Koreksi negatif untuk
63
tahun 2007 sebesar Rp. 105.359,-, tahun 2008 sebesar Rp. 584.756,- dan 2009 sebesar Rp. 248.695,-. 8.
Biaya Lain- lain Biaya lain-lain harus dilakukan koreksi fiskal positif karena PT. DS dalam mengeluarkan biaya ini tidak didukung dengan bukti-bukti yang jelas sehingga biaya lain-lain tersebut tidak diperkenankan dijadikan pengurang penghasilan bruto. Jumlah biaya lain-lain yang dikoreksi adalah untuk tahun 2007 sebesar Rp. 4.900.975,-, tahun 2008 sebesar Rp. 184.575,- dan tahun 2009 sebesar Rp. 1.135.708,-.
9.
Pendapatan Lain-lain Perusahaan mengakui adanya pendapatan lain-lain dalam laporan laba rugi, tetapi perusahaan tidak dapat merinci asalnya pendapatan lain-lain tersebut. Oleh karena itu atas pendapatan lain-lain harus dikoreksi negatif. Jumlah pendapatan lain-lain yang harus dikoreksi adalah untuk tahun 2007 sebesar Rp. 30.213.714,dan tahun 2009 sebesar Rp. 7.018.800,-.
10.
Biaya perawatan mobil Perusahaan menggunakan jasa pihak ketiga atas pemeliharaan kendaraan, pemeliharaan peralatan kantor dan pemeliharaan gedung kantor. Atas penggunaan jasa tersebut, perusahaan harus melakukan pemotongan PPh Pasal 23. Penulis mendapatkan temuan tentang biaya perawatan mobil di tahun 2007 dan 2008 yang didalamnya terdapat biaya perawatan peralatan
kantor.
Selanjutnya, di tahun 2009 juga terdapat biaya perawatan di dalam laporan laba rugi perusahaan dimana perusahaan memasukan biaya perawatan tersebut 64
sebagai biaya tol, bensin dan parkir. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah melanggar peraturan perpajakan atas jasa pemeliharaan yang seharusnya memotong PPh Pasal 23. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah mengakui adanya biaya atas pemeliharaan agar tidak dikenakan sanksi dalam perpajakan dan perusahaan sebaiknya melakukan pemotongan pph pasal 23 dengan menggunakan metode gross up. 11.
Biaya konsultan Perusahaan menggunakan jasa pihak ketiga atas konsultan hukum. Atas penggunaan jasa tersebut, perusahaan harus melakukan pemotongan PPh pasal 23 atas jasa konsultan hukum. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah perusahaan sebaiknya melakukan pemotongan PPh pasal 23 dengan menggunakan metode gross up.
Besarnya penghematan yang dapat ditimbulkan dengan adanya perencanaan ini adalah sebagai berikut :
65
Tabel IV.7 Pemotongan PPh Pasal 23 dengan Metode Gross up Tahun 2007 Keterangan Jasa pemeliharaan kendaraan Jasa pemeliharaan peralatan kantor Jasa konsultan
Sebelum
Setelah
Perencanaan
perencanaan
98,060,414 1,765,014 14,342,000
Total biaya
114,167,428
Gross up: Rp. 98.060.414,00 / 0.94
104,319,589
Rp. 1.765.014,00 / 0.94
1,877,674
Rp. 14.342.000,00/0.925
15,504,865
Total gross up
121,702,129
PPh Pasal 23 yang harus disetor : Tarif 6% atas jasa pemeliharaan kendaraan Tarif 6% atas jasa pemeliharaan peralatan kantor Tarif 7,5% atas jasa konsultan Total PPh Pasal 23 yang harus disetor Pengurangan PPh Badan karena biaya
5,883,625
6,259,175
105,901
112,660
1,075,650
1,162,865
7,065,176
7,534,701
114,167,428
121,702,129
Selisih kurang PPh Badan : 30% x (Rp. 121.702.129 - Rp. 114.167.428)
2,260,410
Selisih lebih pembayaran PPh Pasal 23 : ( Rp. 7.534.701 - Rp. 7.065.176 ) Penghematan beban pajak
469,525 1,790,885
66
Tabel IV.8 Pemotongan PPh Pasal 23 dengan Metode Gross up Tahun 2008 Keterangan Jasa pemeliharaan kendaraan Jasa pemeliharaan peralatan kantor Jasa konsultan
Sebelum
Setelah
Perencanaan
perencanaan
81,816,913 1,040,692 17,956,000
Total biaya
100,813,605
Gross up: Rp. 81.816.913,00 / 0.94
87,039,269
Rp. 1.040.692,00 / 0.94
1,107,119
Rp. 17.956.000,00 / 0.925
19,411,892
Total gross up
107,558,280
PPh Pasal 23 yang harus disetor : Tarif 6% atas jasa pemeliharaan kendaraan Tarif 6% atas jasa pemeliharaan peralatan kantor Tarif 7.5% atas jasa konsultan Total PPh Pasal 23 yang harus disetor Pengurangan PPh Badan karena biaya
4,909,015
5,222,356
62,442
66,427
1,346,700
1,455,892
6,318,156
6,744,675
100,813,605
107,558,280
Selisih kurang PPh Badan : 30% x (Rp. 107.558.280 - Rp. 100.813.605)
2,023,403
Selisih lebih pembayaran PPh Pasal 23 : ( Rp. 6.744.675 - Rp. 6.318.156) Penghematan beban pajak
426,519 1,596,884
67
Tabel IV.9 Pemotongan PPh Pasal 23 dengan Metode Gross up Tahun 2009 Keterangan Jasa pemeliharaan kendaraan
Sebelum
Setelah
Perencanaan
perencanaan
105,879,393
Jasa pemeliharaan gedung kantor
56,018,258
Jasa pemeliharaan peralatan kantor
32,254,599
Jasa konsultan
22,112,000 Total biaya
216,264,249
Gross up: Rp. 105.879.393,00 / 0.98
108,040,197
Rp. 56.018.285,00 / 0.98
57,161,515
Rp. 35.254.599,00 / 0.98
35,974,081
Rp. 22.112.000,00/0.98
22,563,265
Total gross up
233,739,058
PPh Pasal 23 yang harus disetor : Tarif 2% atas jasa pemeliharaan kendaraan
2,177,588
2,160,804
Tarif 2% atas jasa pemeliharaan peralatan kantor
1,120,365
1,143,230
Tarif 2% atas jasa pemeliharaan gedung kantor
645,092
719,482
Tarif 2% atas jasa konsultan
442,240
451,265
4,385,285
4,474,781
216,264,249
233,739,058
Total PPh Pasal 23 yang harus disetor Pengurangan PPh Badan karena biaya Selisih kurang PPh Badan : 30% x (Rp. 233.739,058 - Rp. 216.264.249)
7,474,809
Selisih lebih pembayaran PPh Pasal 23 : ( Rp. 4.474.781 - Rp. 4.385.285 ) Penghematan beban pajak
89,496 7,385,313
68
IV.3 Rekonsiliasi Fiskal Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak. Rekonsiliasi timbul karena adanya perbedaan penghasilan dan biaya antara laporan komersial dan laporan fiskal sehingga menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, wajib pajak harus mengacu pada peraturan perpajakan dimana tidak semua biaya komersial dapat dikurangkan dari penghasilan keuangan
komersial
bruto
sedangkan
laporan
mengacu pada PSAK dimana semua biaya komersial dapat
mengurangi penghasilan bruto perusahaan. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan perusahaan dengan meminimalkan beban pajak perusahaan adalah dengan melakukan koreksi positif atas biaya-biaya komersial dan memaksimalkan koreksi fiskal negatif. Dari table rekonsiliasi fiskal sebelum dan sesudah perencanaan pajak diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan dengan melakukan perencanaan pajak atas biaya-biaya komersial maka perusahaan memperoleh penghematan PPh Badan pada tahun 2007 sebesar 34,29%, tahun 2008 sebesar 3,71% dan tahun 2009 sebesar 17,64%. Berikut ini beberapa penjelasan atas usulan perencanaan pajak adalah sebagai berikut: 1.
PT. DS mengeluarkan biaya pengobatan bagi karyawan yang sakit, baik sakit ringan maupun sakit rawat inap. Perusahaan menetapkan pengeluaran atas biaya pengobatan karyawan tersebut dengan sistem reimbursement, atas biaya ini perusahaan melakukan koreksi fiskal karena biaya ini dianggap sebagai natura atau kenikmatan yang diterima karyawan maka tidak dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan tunjangan kesehatan kepada karyawan. Tunjangan 69
kesehatan ini akan menambah penghasilan karyawan dan menjadi objek PPh pasal 21 dan perusahaan juga dapat mengikutsertakan karyawannya dalam program asuransi kesehatan, dimana premi ditanggung oleh perusahaan atas nama karyawan sehingga dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan tersebut. 2.
Biaya perjamuan dan sumbangan dikeluarkan perusahaan untuk tamu, maka perencanaan pajak yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan membuat daftar nominatif atas pengeluaran biaya perjamuan tersebut. dengan adanya daftar nominatif maka biaya perjamuan dapat diakui sebagai biaya yang boleh dijadikan pengurang penghasilan bruto. Daftar nominatif harus dibuat jelas dengan melampirkan: nomor urut, tanggal diberikan, nama tempat, alamat, jenis dan jumlah entertainment diberikan, nama, posisi, nama perusahaan, dan jenis usaha. Hal ini sesuai dengan surat edaran dirjen pajak nomor SE-27/PJ.22/1986 tgl 14 juni 1986 tentang biaya perjamuan dan sejenisnya.
3.
Biaya iuran keamanan dan kebersihan harus dikoreksi karena tidak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang jelas dan sah sehingga tidak termasuk didalam Pasal 6 Ayat (1) UU PPh dan tidak dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan disertai bukti-bukti pendukung seperti kwitansi pembayaran dan surat dari RT, sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa biaya tersebut benar-benar dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.
70
4.
Biaya kantor harus dikoreksi karena didalam biaya kantor terdapat biaya surat kabar dan majalah. Penulis menemukan pada tahun 2007, didalam biaya kantor terdapat biaya keamanan dan kebersihan sehingga harus dilakukan koreksi fiskal. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan perusahaan agar tidak di koreksi adalah perusahaan harus selalu meminta bukti atas pembelian surat kabar dan majalah. Selain itu, perusahaan sebaiknya meminta bukti pembayaran seperti kwitansi atas pembayaran iuran keamanan dan kebersihan.
5.
Biaya surat kabar dan majalah harus dikoreksi karena didalam perusahaan terdapat sebagian biaya dari majalah dan surat kabar yang dibeli perusahaan bersifat hiburan dan tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan perusahaan agar tidak dikoreksi adalah perusahaan harus selalu meminta bukti atas pembelian surat kabar dan majalah yang didalamnya menjelaskan nama dan jenis surat kabar dan majalah yang dibeli, tujuannya agar dapat dibuktikan bahwa biaya tersebut benar-benar dikeluarkan untuk melakukan pembelian surat kabar dan majalah yang ada hubungannya dengan usaha perusahaan.
6.
Biaya telepon dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto, Tetapi didalam biaya telepon terdapat biaya pengisian ulang pulsa handphone yang dikeluarkan perusahaan untuk karyawan atas pekerjaannya, sehingga dapat dibebankan sebagai biaya 50% (lima puluh persen) berdasarkan keputusan direktur jendal Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002 tentang perlakuan pajak penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler dan sebagainya.
71
7.
Biaya makan dan seragam dimana perusahaan mengeluarkan biaya makan untuk karyawannya. Berdasarkan UU No.17 Tahun 2000 Pasal 9 ayat 1 huruf e, penggantian imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan tidak boleh dikurangkan dalam menentukan penghasilan kena pajak, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan tunjangan makan kepada karyawan Sedangkan Perusahaan memberikan seragam kepada karyawan bukan untuk tujuan keselamatan kerja tetapi hanya untuk tujuan keseragaman saja. Biaya seragam ini tidak dapat dijadikan pengurangan penghasilan. Oleh sebab itu, perencanaan pajak yang dapat dilakukan adalah dengan tidak memberikan seragam kepada karyawan. Karyawan cukup mengenakan pakaian kerja pada umumnya. Pakaian seragam karyawan yang tidak ada hubungan dengan lingkungan kerja tidak dapat dikurangkan dalam penghasilan kena pajak perusahaan. Sedangkan untuk karyawan yang harus memakai seragam seperti satpam, harus diberikan seragam. Ini dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak perusahaan karena berhubungan dengan lingkungan kerja. Alternatif lain adalah dengan memberikan tunjangan seragam kepada karyawan. Tunjangan ini akan menambah beban PPh karyawan yang bersangkutan dan menjadi pengurang penghasilan kena pajak PT. DS.
8.
Biaya lain-lain dikeluarkan perusahaan tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat berupa daftar nominatif, sehingga atas pengeluaran biaya lain-lain maka 72
perusahaan harus melakukan koreksi fiskal. Agar biaya tersebut tidak terkena koreksi fiskal, maka PT. DS harus mempunyai bukti-bukti pendukung secara formal dan mengklasifikasikan secara rinci biaya-biaya lain tersebut apakah termasuk dalam kegiatan menagih, mendapat dan memelihara yang terkait dengan kegiatan usaha ke dalam akun yang sesuai sehingga dapat menjadi bebas fiskal. 9.
Pendapatan bunga atas jasa giro yang diperoleh perusahaan harus dikoreksi negatif, karena atas penghasilan tersebut sudah dikenakan pajak bersifat final sebesar 20%. Untuk menghindari pajak ganda yaitu PPH final Pasal 4 ayat 2 atas pendapatan bunga dan PPh Pasal 17 ayat 1 atas wajib pajak badan, maka perusahaan harus melakukan koreksi negatif.
10.
Pendapatan lain-lain yang diperoleh perusahaan harus dikoreksi negatif karena atas pendapatan tersebut, perusahaan tidak dapat merincikan sumbernya berasal darimana sehingga tidak dapat diakui sebagai pendapatan dalam penghasilan lainnya. Agar dapat diakui sebagai tambahan penghasilan, maka perusahaan perlu dilakukan secara rinci atas pendapatan tersebut.
11.
Perusahaan menggunakan jasa pihak ketiga atas pemeliharaan kendaraan, pemeliharaan peralatan kantor, pemeliharaan gedung kantor dan konsultan atas penggunaan jasa tersebut harus melakukan pemotongan PPh pasal 23. Perusahaan harus melakukan perencanaan pajak dengan menggunakan metode gross up, dimana biaya ini dapat menambah biaya jasa pemeliharaan gedung kantor, peralatan kantor, kendaraan dan konsultan.
73
