BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Lokasi Penelitian 1. Gambaran Umum Kabupaten Karanganyar Karanganyar adalah sebuah kabupaten di Propinsi Jawa Tengah yang terletak 14 km sebelah timur Kota Surakarta. Dilihat dari garis bujur dan garis lintang, maka Kabupaten Karanganyar terletak antara 110º 40´´ - 110º 70´´ Bujur Timur dan 70º 28´´ - 70º 46´´ Lintang Selatan. Kabupaten Karanganyar memiliki luas wilayah 77.378,6374 Ha, yang terdiri dari bermacam lahan. Berikut adalah tabel luas lahan-lahan tersebut (dalam satuan Ha). Nomor
Penggunaan Tanah
Jumlah (Ha)
1
Sawah
22.844,25097
2
Tegalan
17.937,0211
3
Pekarangan
20.732,4406
4
Tambak/ Kolam
25,5344
5
Padang Gembala
219,6687
6
Hutan
9.729,4995
7
Perkebunan
3.251,5006
8
Lain-lain
2.638,7128
JUMLAH
77.378,6374
Tabel: 1.1 Potensi Penggunaan Tanah di Kabupaten Karanganyar. Secara administratif Kabupaten Karanganyar dibagi menjadi 17 kecamatan, dibagi lagi menjadi 162 desa dan 15 kelurahan.
45
46
Berdasarkan database Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, luas wilayah masing-masing kecamatan di Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut: No
Kecamatan
Luas Wilayah (Ha)
1
Karanganyar
4.302,64
2
Tasikmadu
2.759,73
3
Mojogedang
5.330,89
4
Kebakkramat
3.645,63
5
Jaten
2.554,81
6
Jumapolo
5.567,02
7
Jumantono
5.355,44
8
Jatiyoso
6.716,49
9
Jatipuro
4.036,50
10
Karangpandan
3.411,08
11
Matesih
2.626,63
12
Tawangmangu
7.003,16
13
Ngargoyoso
6.533,94
14
Kerjo
4.682,28
15
Jenawi
5.608,28
16
Colomadu
1.564,17
17
Gondangrejo
5.679,95
JUMLAH
77.378,64
Tabel : 1.2 Luas wilayah masing-masing kecamatan di Kabupaten Karanganyar. Jumlah bidang tanah yang menjadi obyek pensertipikat tanah dari luas wilayah secara keseluruhan Kabupaten Karanganyar (77.378, 64 Ha), adalah seluas 650.356.877 m².
47
Detail luas tanah bersertipikat di masing-masing wilayah kecamatan adalah sebagai berikut: Nomor
Kecamatan
Luas Bersertipikat (m² )
Jumlah Bidang
1
Karanganyar
34.432.563
32.457
2
Tasikmadu
22.812.064
23.043
3
Mojogedang
43.152.015
28.430
4
Kebakkramat
33.792.053
27.975
5
Jaten
21.141.901
26.764
6
Jumapolo
29.685.309
13.653
7
Jumantono
43.577.848
25.359
8
Jatiyoso
28.029.998
11.647
9
Jatipuro
27.221.605
12.979
10
Karangpandan
28.772.159
20.050
11
Matesih
12.395.923
12.153
12
Tawangmangu
13.243.019
11.591
13
Ngargoyoso
21.292.747
12.136
14
Kerjo
35.858.804
15.869
15
Jenawi
23.118.550
10.053
16
Colomadu
13.994.432
26.157
17
Gondangrejo
47.494.725
37.455
480.015.715
347.771
JUMLAH
Tabel : 1.3 Luas dan jumlah bidang tanah bersertipikat di masingmasing kecamatan di Kabupaten Karanganyar. Kabupaten Karanganyar memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: Sebelah Utara
: Kabupaten Sragen
Sebelah Selatan
: Kabupaten Sukoharjo dan Wonogiri
Sebelah Timur
: Kabupaten Magetan (Propinsi Jawa Timur)
Sebelah Barat
: Kabupaten Boyolali, Kota Surakarta.
48
2. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar Kedudukan Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar adalah sebagai instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui Kantor Wilayah. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala. Kantor
Pertanahan
Kabupaten
Karanganyar
mempunyai
tugas
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional dalam Wilayah Kabupaten yang bersangkutan. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah dan Kantor Pertanahan Pasal 30, Kantor Pertanahan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota. Kantor Pertanahan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Penyusunan rencana, program dan penganggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pertanahan; b. Pelayanan, perijinan dan rekomendasi di bidang pertanahan; c. Pelaksanaan survei, pengkuran dan pemetaan dasar, pengukuran dan pemetaan bidang, pembukuan tanah, pemetaan tematik dan survei potensi tanah; d. Pelaksanaan penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah dan penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu; e. Pengusulan dan pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaftaran hak tanah, pemeliharaan data pertanahan dan administrasi tanah aset pemerintah ; f. Pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat; g. Penangananan konflik, sengketa dan perkara pertanahan. h. Pengkoordinasian pemangku kepentingan pengguna tanah;
49
i. Pengelolaan
Sistem
Informasi
Manajemen
Pertanahan
Nasional
(SIMTANAS); j. Pemberian penerangan dan informasi pertanahan kepada masyarakat, pemerintah dan swasta; k. Pengkoordiasian penelitian dan pengembangan; l. Pengkoordiasian pengembangan sumber daya manusia pertanahan; m. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, perundang – undangan serta pelayanan pertanahan. Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar mempunyai semboyan yang juga merupakan semboyan BPN-RI yakni: “Lihat ke depan, lakukan sesuatu yang dibutuhkan, dipikirkan dan dirasakan rakyat.” Sebagai bagian dari BPN RI, maka Visi Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar sama dengan Visi BPN-RI yaitu: “Menjadi lembaga / Kantor Pertanahan yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesarbesar
kemakmuran
rakyat,
serta
keadilan
dan
keberlanjutan
sistem
kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia.” Sedangkan Misi Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar adalah Mengembangkan dan menyelenggarakan politik dan kebijakan pertanahan untuk : 1) Peningkatan
kesejahteraan
rakyat,
penciptaan
sumber-sumber
baru
kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan; 2) Peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T); 3) Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari;
50
4) Keberlanjutan
sistem
kemasyarakatan,
kebangsaan
dan
kenegaraan
indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat; 5) Menguatkan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi rakyat secara luas. Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi di bidang pertanahan, mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari: a. Sub Bagian Tata Usaha b. Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan c. Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah d. Seksi Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanhan e. Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan f. Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara.
51
Susunan Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar
Bagan 2. Susunan Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar.
Tugas dari masing-masing sub bagian/seksi tersebut di atas adalah sebagai berikut: 1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada semua satuan organisasi Kantor Pertanahan, serta menyiapkan bahan evaluasi kegiatan, penyusunan program dan peraturan perundang – undangan 2) Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan mempunyai tugas melakukan survey, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, ruang dan perairan; perataan kerangka dasar, pengukuran batas kawasan/wilayah, pemetaan tematik dan survey potensi tanah, penyiapan pembinaan surveyor berlisensi dan pejabat penilai tanah.
52
3) Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah mempunyai tugas menyiapkan bahan
dan
melakukan
penetapan
hak
dalam
rangka
pemberian,
perpanjangan dan pembaruan hak tanah, pengadaan tanah, perijinan, pendataan dan penerbitan berkas tanah hak; pendaftaran, peralihan, pembebanan hak atas tanah serta pembinaan Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PPAT). 4) Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah, penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu lainnya. 5) Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan kritis serta pemberdayaan masyarakat. 6) Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan penanganan sengketa konflik dan perkara pertanahan.
53
B. Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Atas Tanah Melalui Hibah di Kabupaten Karanganyar
Menurut Pasal 1666 BW, dijelaskan bahwa hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penghibahan itu. Undang – Undang hanya mengakui penghibahan benda-benda yang sudah ada dan antara orang-orang yang masih hidup. Dengan rumusan tersebut di atas, dapat diketahui unsur-unsur hibah, sebagai berikut: a. Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan dengan cuma-cuma. Artinya, tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah; b. Dalam hibah selalu disyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah; c. Yang menjadi objek perjanjian hibah adalah segala macam harta benda milik penghibah, baik berada, berwujud, maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala macam piutang penghibah; d. Hibah tidak dapat ditarik kembali; e. Penghibah harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup; f. Pelaksanaan dari penghibahan dapat juga dilakukan setelah penghibah meninggal dunia; g. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris. Hibah merupakan kehendak bebas si pemilik harta untuk menghibahkan kepada siapa saja yang dikehendaki. Jadi, pemberi hibah bertindak secara aktif menyerahkan kepemilikan hartanya kepada penerima hibah tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Sesuai asas hukum yang berlaku maka pemberi hibah hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berhak atas benda yang dihibahkan dan ia cakap untuk melakukan perbuatan hukum tersebut. Hal ini sesuai dengan
54
Pasal 919 BW bahwa bagian yang boleh digunakan secara bebas, boleh
dihibahkan,
baik
seluruhnya
maupunsebagian,
baik
kepadaorang-orang bukan ahli waris maupun anak-anaknya atau kepada orang lain yang mempunyai hak atas warisan itu. Hibah yang terdiri dan benda-benda yang telah ada dan tertentu tidak dapat ditarik kembali,kecuali jika tidak dipenuhi persyaratan-persyaratan hibah itu. Pihak-pihak yang dapat memberikan dan menerima hibah adalah semua orang kecuali mereka yang oleh Undang – Undang dinyatakan tidak mampu untuk itu, misalnya anak-anak di bawah umur dan pasangan suami istri selama perkawinan yang masih berlangsung. Pemberi hibah adalah pemilik sah barang yang dihibahkan dan pada waktu pemberian itu dilakukan berada dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohaninya. Selain itu, pemberi hibah harus memenuhi syarat sebagai orang yang telah dewasa serta cakap melakukan tindakan hukum dan mempunyai harta atau barang yang dihibahkan. Pada dasarnya pemberi hibah adalah setiap orang dan/atau hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum (Zainuddin Ali, 2008: 76). Penerima hibah adalah setiap orang, baik perorangan maupun badan hukum serta layak untuk memiliki barang yang dihibahkan kepadanya. Penerima hibah diisyaratkan sebagai orang yang cakap melakukan tindakan hukum. Kalau ia masih di bawah umur, diwakili oleh walinya atau diserahkan kepada pengawasan walinya sampai pemilik hibah cakap melakukan tindakan hukum. Selain itu, penerima hibah dapat terdiri atas ahli waris atau bukan ahli waris, baik orang muslim maupun nonmuslim, yang semuanya adalah sah hukumnya (Zainuddin Ali, 2008: 76). Tidak terdapat persyaratan tertentu bagi pihak yang akan menerima hibah, sehingga hibah dapat saja diberikan kepada siapapun, hanya ada beberapa pengecualian, antara lain sebagai berikut:
55
a. Bila hibah kepada anak di bawah umur atau orang yang tidak waras akal pikirannya, maka harus diserahkan kepada wali atau pengampu yang sah dari anak di bawah umur atau orang yang tidak waras itu; b. Bila hibah dilakukan kepada anak di bawah umur yang diwakili oleh saudaranya yang laki-laki atau ibunya, hibah menjadi batal; c. Hibah kepada orang yang belum lahir juga batal. Pada dasarnya segala macam harta benda yang dapat dijadikan hak milik dapat dihibahkan, baik harta pusaka maupun harta gonogoni seseorang. Benda tetap maupun benda tidak bergerak dan segala macam piutang serta hak-hak yang tidak berwujud itupun dapat dihibahkan oleh pemiliknya. Hibah antara suami istri selama dalam perkawinan dilarang, kecuali jika yang dihibahkan itu benda-benda bergerak yang harganya tidak terlalu mahal (Eman Suparman, 2011: 82). Dalam praktek sering jumpai pemberian hibah tanah dari orang tua kepada anak-anaknya atau salah seorang anaknya. Dalam Pasal 1667 KUHPerdata bahwa “Penghibah hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat penghibahan itu terjadi. Jika hibah itu mencangkup barang-barang yang belum ada, maka penghibah batal sekedar mengenai barangbarang yang belum ada”. Sesuai hukum yang berlaku maka pemberi hibah hanya dapat dilakukan oleh para pihak yang berhak atas benda yang dihibahkan dan ia cakap melakukan perbuatan hukum tersebut. Pasal 36 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Jika harta yang dihibahkan menyangkut harta bersama atau harta gono-gini maka pemberian hibah yang bersangkutan harus disetujui oleh istri atau suami dari pihak yang menghibahkan.” Hibah berbeda dengan pemberian-pemberian biasa, sebab pemberian biasa mempuyai arti yang lebih luas yaitu meliputi semua
56
pemindahan hak milik tanpa balasan.Sedangkan hibah mempunyai arti objek/harta tertentu tanpa pengganti kerugian apapun (Eman Suparman, 2011: 84). Pemindahan hak milik atau levering dalam hibah tidak perlu dilakukan apabila: a. Hibah dilakukan kepada seseorang yang tinggal dalam satu rumah; b. Hibah yang dilakukan antara suami-istri dan sebaliknya; c. Hibah dari seorang ayah kepada anak lelakinya atau dari seorang ibu kepada anaknya lelakinya; d. Hibah yang dilakukan oleh seorang wali kepada seseorang yang berada di bawah perwaliannya; e. Hibah yang dilakukan kepada seseorang yang sungguh-sungguh menguasai barang yang dihibahkan itu karena ia mendapat kepercayaan untuk menguasai barang tersebut sejak semula dari penghibahnya. Berdasarkan wawancara pribadi dengan Ibu Yeni Safitri, S.H PPAT di Kabupaten Karanganyar, hibah merupakan kehendak bebas si pemilik harta untuk menghibahkan hartanya kepada siapa saja yang ia kehendaki. Jadi, pemberi hibah bertindak secara aktif menyerahkan kepemilikan hartanya kepada penerima hibah. Namun kebebasan selalu dibatasi dengan hak pihak lain. Di dalam harta pemberi hibah, terdapat hak bagian hak mutlak atau legitieme portie anak sebagai ahli warisnya dan hak ini dilindungi Undang – Undang. Dalam Pasal 913 KUHPerdata bahwa: “Legitieme Portie atau bagian waris menurut Undang – Undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut Undang – Undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagian hibah antara orang-orang yang hidup, maupun sebagai wasiat.” Dalam hukum kewarisan Islam, pemberian hibah untuk orang lain juga dibatasi maksimum hanya sebesar 1/3 harta. Jadi, jika memang hibah melanggar hak anak, maka anak dapat menggugat pemberian hibah. Namun jika anak tidak
57
mempermasalahkan, maka hibah tetap bisa dilaksanakan (Yeni Safitri, PPAT Kabupaten Karanganyar, Kantor Jalan Kapten Mulyadi No. 05 Jungke, Karanganyar. Wawancara Pribadi. Kamis, 24 Maret 2016, Pukul 14.00 WIB). Dalam beberapa hal pencabutan kembali hibah memerlukan persetujuan pihak penerima hibah atau atas persetujuan pengadilan. Di bawah ini terdapat beberapa hibah yang tidak dapat dicabut kembali, yaitu: a. Hibah kepada seseorang yang karena hubungan darah, mereka terlarang untuk kawin; b. Hibah antara suami istri dan sebaliknya; c. Bilamana pemberian hibah atau penerima hibah telah meninggal dunia, baik salah satu maupun dua-duanya; d. Bila barang yang dihibahkan itu telah hilang dan hancur; e. Bila barang yang dihibahkan itu telah dipindah-tangankan oleh si pemberi hibah, baik dijual, diberikan kembali, atau dengan caracara lain; f. Bila barang yang dihibahkan itu telah bertambah nilainya kerena sesuatu sebab apapun; g. Bila pemberi hibah telah mendapatkan suatu penggantian untuk hibah tersebut (Yeni Safitri, PPAT Kabupaten Karanganyar, Kantor Jalan Kapten Mulyadi No. 05 Jungke, Karanganyar. Wawancara Pribadi. Kamis, 24 Maret 2016, Pukul 14.00 WIB).). Perbuatan hukum hibah tidak dapat dilakukan diam-diam, harus ada perbuatan nyata atau persetujuan nyata dari pemberi dan penerima hibah, dengan kata lain harus ada ikrar yang tegas dari penghibah. Perbuatan hukum berupa hibah tanah yang dilakukan oleh bukan pemilik tanah adalah tidak sah, karena bertentangan dengan hukum dan hak milik orang lain, hibah yang demikian dapat dibatalkan. Hibah juga tidak boleh disertai dengan syarat-syarat seperti penerima hibah berkewajiban memelihara pemberi hibah
58
selama ia masih hidup. Dalam pendaftaran hibah harus ada persetujuan anak kandung lain yang tidak mendapatkan hibah, jika tidak ada persetujuan dari anak lain maka hibah tersebut tidak bisa di daftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten. Karena persetujuan anak lain yang tidak mendapatkan hibah sangatlah diperlukan agar tidak ada permasalahan di kemudian hari. Namun kebebasan selalu dibatasi dengan pihak lain. Di dalam harta pemberian hibah, terdapat hak bagian mutlak atau legitieme portie anak sebagai ahli warisnya dan hak ini dilindungi oleh Undang – Undang. Berdasarkan penelitian, secara garis besar proses peralihan hak milik atas tanah melalui hibah di Kabupaten Karanganyar, melalui 2 tahapan proses. Pertama ialah pembuatan akta hibah di Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Kemudian tahap kedua adalah proses pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. 1. Pembuatan Akta Hibah di Pejabat Pembuat Akta Tanah Proses ini dilakukan antara Pemohon dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Berdasarkan wawancara dengan Ibu Yeni Safitri, S.H, terjadinya hibah disebabkan karena banyak faktor, antara lain balas budi atas suatu kebaikan, rasa terimakasih kepada seseorang atas jasa atau prestasinya serta keinginan orang tua untuk melindungi dan dan memberikan penghidupan untuk anakanaknya. Hibah tanah dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup. Sebagian besar hibah tanah dilakukan oleh orang tua kepada anak,
saudara
kepada
saudara,
serta
oleh
seorang
yang
menghibahkan tanahnya kepada orang lain atas jasa kebaikan (Yeni Safitri, PPAT Kabupaten Karanganyar, Kantor Jalan Kapten Mulyadi No. 05 Jungke, Karanganyar. Wawancara Pribadi. Kamis, 24 Maret 2016, Pukul 14.00 WIB). Sebelum lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, bagi mereka yang tunduk kepada BW, surat hibah harus dibuat dalam bentuk tertulis dari Notaris. Surat hibah yang tidak
59
dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan hukum. Mereka yang tunduk kepada Hukum Adat dapat membuatnya di bawah tangan, tetapi proses di Kantor Pertanahan harus dibuat dengan akta PPAT. Ketentuan ini diperkuat dalam Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, setiap pemberian hibah tanah harus dilakukan dengan akta PPAT. Pasal 617 BW menerangkan bahwa “Semua akta penjualan, penghibahan,
pembagian,
pembebanan
dan
atau
pemindah
tanganan barang tak bergerak harus dibuat dalam bentuk otentik, atau ancaman kebatalan.” Kemudian Pasal 1682 BW, “Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minuta (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah.” Ketentuan pasal-pasal tersebut merupakan dasar hukum pembuatan akta yang dilakukan oleh PPAT dalam peralihan hak milik atas tanah melalui hibah. Hibah menghendaki adanya penghibah, orang yang diberi hibah, dan sesuatu yang dihibahkan. Diantara syarat-syarat Penghibah adalah: 1) Penghibah memiliki sesuatu untuk dihibahkan dan benar-benar memiliki harta tersebut. 2) Penghibah itu benar-benar ikhlas tidak dipaksa, sebab hibah itu akad yang mempersyaratkan keridhaan dalam keabsahannya. 3) Orang yang mendapat hibah, menerima hibah tersebut. 4) Kepemilikan pindah saat hibah diberikan, tidak harus menunggu meninggal dunia (Yeni Safitri, PPAT Kabupaten Karanganyar, Kantor Jalan Kapten Mulyadi No. 05 Jungke, Karanganyar. Wawancara Pribadi. Kamis, 24 Maret 2016, Pukul 14.00 WIB). Sebelum lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, bagi mereka yang tunduk kepada KUHPerdata, akta hibah harus dibuat dalam bentuk tertulis dari
60
notaris. Setelah lahirnya Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997, setiap pemberian hibah tanah dan bangunan harus dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Berikut syarat-syarat dan tata cara hibah berdasarkan KUHPerdata: a. Pemberi hibah harus dewasa yakni cakap menurut hukum, kecuali dalam hak yang ditetapkan dalam bab ke tujuh dari buku kesatu (Pasal 1677 KUHPerdata). b. Suatu hibah harus dilakukan dengan suatu akta notaris, yang aslinya disimpan oleh notaris (Pasal 1682 KUHPerdata). c. Suatu hibah mengikat si penghibah atau menerbitkan suatu akibat mulai dari penghibahan dengan kata-kata yang tegas yang diterima oleh si penerima hibah (Pasal 1683 KUHPerdata). d. Penghibahan kepada orang yang belum dewasa yang berada di bawah kekuasan orang tua harus diterima oleh orang yang melakukan kekuasaan orang tua (Pasal 1685 KUHPerdata). Menurut Ibu Yeni Safitri, S.H untuk pelaksanaan hibah berpedoman dalam Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; c. Suatu pokok persoalan tertentu; d. Suatu sebab yang halal (Yeni Safitri, PPAT Kabupaten Karanganyar, Kantor Jalan Kapten Mulyadi No. 05 Jungke, Karanganyar. Wawancara Pribadi. Kamis, 24 Maret 2016, Pukul 14.00 WIB). Pelaksanaan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah yang tercatat di Kantor Pertanahan harus selalu sesuai dengan keadaan atau status sebenarnya. Keadaan dan status mengenai bidang tanah yang bersangkutan, baik yang menyangkut data fisik mengenai bidang tanah tersebut, maupun mengenai hubungan
61
hukum yang menyangkut bidang tanah itu, atau data yuridis ini, khususnya pencatatan perubahan data yuridis yang sudah tercatat sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan peranan penting PPAT dalam pendaftaran tanah. Menurut ketentuan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, peralihan dan pembebanan hak atas tanah hanya dapat didaftar apabila dibuktikan dengan akta PPAT. Tata cara dan syarat akta hibah yang di buat PPAT Yeni Safitri, S.H adalah: a. Asli Sertifikat; b. Surat persetujuan hibah dari anak kandung yang tidak mendapatkan hibah; c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemberi hibah (suami atau istri); d. Fotocopy Kartu Keluarga pemberi hibah (suami atau istri); e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk penerima hibah (anak kandung yang mendapatkan hibah); f. Fotocopy Kartu Keluarga penerima hibah (anak kandung yang mendapatkan hibah); g. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk anak kandung yang tidak menerima hibah; h. Fotocopy Kartu Keluarga anak kandung yang tidak menerima hibah; i. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) + Sutar Tanda Terima Setoran (STTS) tahun terakhir (Yeni Safitri, PPAT Kabupaten Karanganyar, Kantor Jalan Kapten Mulyadi No. 05 Jungke, Karanganyar. Wawancara Pribadi. Kamis, 24 Maret 2016, Pukul 14.00 WIB). Semua persyaratan di atas yang menjadi dasar dalam pembuatan
Akta
Hibah.
Sebagai
perbuatan
hukum
yang
mengakibatkan beralihnya hak milik atas tanah, maka hibah harus
62
dituangkan dalam bentuk akta otentik. Akta PPAT dibuat dengan bentuk yang ditetapkan oleh Menteri. Akta PPAT dibuat dalam bentuk asli dalam 2 (dua) lembar yaitu: a. Lembar pertama sebanyak 1 (satu) rangkap disimpan oleh PPAT yangbersangkutan, dan b. Lembar kedua sebanyak 1 (satu) rangkap atau lebih menurut banyaknya hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang menjadi obyek perbuatan hukum dalam akta, yang disampaikan kepada Kantor Pertanahan untuk keperluan pendaftaran, atau dalam hal akta tersebut mengenai pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan, disampaikan kepada pemegang kuasa untuk dasar pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan, dan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dapat diberikan salinannya. Biaya yang timbul dari pembuatan akta hibah adalah sebesar 1% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah yang bersangkutan. Hal ini berdasarkan Pasal 32 Peraturan Pemerintah ayat (1) Nomor 37 Tahun 1998, bahwa uang jasa (honorarium) PPAT dan PPAT Sementara, termasuk uang jasa (honorarium) saksi tidak boleh melebihi 1 % (satu persen) dari harga transaksiyang tercantum di dalam akta. Ayat (2) menjelaskan bahwa PPAT dan PPAT Sementara wajib memberikan jasa tanpa memungut biaya kepada seseorang yang tidak mampu. Di dalam melaksanakan tugasnya, PPAT dan PPAT Sementara dilarang melakukan pungutan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). PPAT Khusus melaksanakan tugasnya tanpa memungut biaya. Hal-hal yang dapat membatalkan akta hibah telah dijelaskan dalam Pasal 1688 BW. Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal berikut:
63
a. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan. b. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah. c. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan. Dari tata cara dan syarat-syarat akta pemberian hibah tersebut di atas telah dilengkapi, maka sudah dapat didaftarkan peralihan haknya di Kantor Pertanahan Kabupaten.
2. Pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar a. Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar Pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 disebutkan pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Berdasarkan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pendaftaran tanah meliputi: pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah, pendaftaran dan peralihan hak atas tanah serta pemberian tanda bukti hak sebagai alat pembuktian yang kuat.
64
Pendaftaran tanah saat ini dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan peraturan perundang – undangan yang bersangkutan. Kegiatan pendaftaran tanah dalam Pasal 19 Ayat (2) UUPA dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu: a. Kegiatan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali (Opzet Initial
Registration),
pengolahan
data
fisik
meliputi: serta
Pengumpulan
Pembuktian
hak
dan dan
pembukuannya. b. Kegiatan
Pemeliharaan
Data
Pendaftaran
Tanah
(Bijhouding atau Maintenance), yakni kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi di kemudian. Pendaftaran tanah karena hibah merupakan kegiatan pendaftaran tanah yang termasuk dalam kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Hibah tanah menyebabkan terjadinya perubahan pada data fisik atau data yuridis objek pendaftaran tanah yang telah terdaftar. Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan data fisik atau data yuridis tersebut kepada Kantor Pertahanan Kabupaten/Kota setempat untuk dicatat dalam buku tanah. Perubahan data fisik dapat terjadi
karena
adanya
pemecahan,
pemisahan,
dan
penggabungan bidang tanah. Perubahan data yuridis terjadi karena adanya peralihan hak dari pemberi hibah kepada penerima hibah.
65
Setiap
tahun
jumlah
anggota
masyarakat
yang
mendaftarkan hak milik atas tanah selalu mengalami peningkatan. Berikut data pemohon pendaftaran tanah atas peralihan hak milik melalui hibah di tahun 2015: Bulan
Jumlah
Januari
73
Februari
101
Maret
184
April
116
Mei
94
Juni
90
Juli
112
Agustus
117
September
153
Oktober
160
November
181
Desember
125
Tabel 1.4 Data pemohon pembaharuan sertipikat karena hibah di Kabupaten Karanganyar tahun 2015 Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki pendaftaran
kesadaran peralihan
yang
tinggi
terhadap
hak
tanah
mereka.
pentingnya Serta
telah
terselenggaranya tertib administrasi pertanahan di Kabupaten Karanganyar. Terselenggaranya pendaftaran tanah secara baik merupakan dasar dan perwujudan tertib administrasi di bidang pertanahan. b. Tata Cara dan Syarat – Syarat Pendaftaran Tanah Hibah di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suwondo, selaku Kepala Sub Seksi Peralihan, Pembebanan Hak dan
66
PPAT Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, tata cara peralihan hak milik atas tanah melalui hibah di Kabupaten Karanganyar telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku. Pelaksanaan peralihan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Kemudian terkait pelaksanaan secara khusus di Kabupaten Karanganyar didasarkan pada Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011 dan Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 600 – 1900. Berkas – berkas yang wajib dipenuhi pemohon dalam mendaftarkan peralihan hak tanah hibah di Kantor Pertanahan Kabupaten adalah: 1) Blanko Pendaftaran; 2) Surat Kuasa; 3) Surat Pernyataan; 4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); 5) Fotocopi Kartu Keluarga (KK); 6) Surat Keterangan tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); 7) Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) – Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); 8) Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPP PBB) + Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun terakhir; 9) Akta Hibah; dan 10) Sertipikat asli.
67
1) Blanko Pendaftaran Pemohon (bertindak untuk dan atas nama diri sendiri/ selaku kuasa) melakukan pendaftaran di loket dengan mengisi blanko pendaftaran yang telah disediakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. Blanko pendaftaran tersebut ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. Isi blanko pendaftaran tersebut meliputi: a) Identitas lengkap Pemohon, baik yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri/ selaku kuasa) yang meliputi nama, umur, tanggal lahir, pekerjaan, nomor KTP, dan alamat lengkap. b) Pilihan permohonan yang diajukan. Untuk mengajukan peralihan hak karena hibah maka yang dilingkari adalah pilihan “Pendaftaran Peralihan Hak”. c) Status bidang tanah, meliputi: letak, nomor HM, dan luas. Bagian ini harus diisi sesuai dengan sertipikat asli. d) Daftar lampiran berkas. e) Tanda tangan dan nama terang Pemohon (bertindak untuk dan atas nama diri sendiri/ selaku kuasa). 2) Surat Kuasa Berisi identitas lengkap pemberi dan penerima kuasa. Surat Kuasa digunakan untuk mengajukan proses pendaftaran
hak
di
Kantor
Pertanahan
Kabupaten
Karanganyar. Di dalam Surat Kuasa juga menerangkan status tanah sebagai objek pendaftaran. Pemegang Kuasa tersebut diberikan hak untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan pelaksanaan proses tersebut yang meliputi: a) Mengajukan permohonan;
68
b) Membayar biaya-biaya/ ongkos-ongkos yang timbul atas proses-proses tersebut; c) Menerima tanda pembayaran; d) Melakukan tindakan yang dianggap perlu guna keperluan tersebut. Pemegang kuasa bertindak untuk dan atas nama / kepentingan Pemberi Kuasa serta berkewajiban untuk menyerahkan kembali sertipikat yang telah selesai diproses di BPN kepada Pemberi Kuasa. Surat Kuasa ditandatangani oleh pihak Pemberi Kuasa, pihak Penerima Kuasa, serta PPAT yang bersangkutan. Selain itu, pada tandatangan Pemberi Kuasa wajib diberi materai 6000 dan cap stempel PPAT pada tandatangan PPAT. Surat Kuasa ini digunakan apabila pendaftaran dilakukan oleh orang lain, maka surat kuasa ini tidak wajib selalu ada di dalam pendaftaran tanah hibah. 3) Surat Pernyataan, yang terdiri dari 5 (lima): a) Surat Pernyataan tentang Kebenaran Kepemilikan Hak Berisi pernyataan Pemberi Hibah bahwa ia adalah benar-benar pemilik hak tanah yang dimaksud, disertai identitas
lengkap
yang membuat
pernyataan dan
keterangan status atau kondisi tanah tersebut. Surat Pernyataan Pemberi Hibah berfungsi sebagai dasar dalam proses balik nama atas sertipikat hak milik. Surat Pernyataan Pemberi Hibah juga digunakan untuk kecocokan dengan Pemegang Hak pada Sertipikat asli. Ditandatangani oleh yang membuat pernyataan (Pemberi Hibah), 2 orang saksi (pegawai PPAT), dan PPAT/ Notaris yang bersangkutan. Selain itu, pada tandatangan yang membuat pernyataan (Pemberi Hibah) wajib diberi
69
materai 6000 dan cap stempel PPAT pada tandatangan PPAT. b) Surat Pernyataan Kebenaran Status dan Penguasaan Tanah Berisi identitas lengkap Penerima Hibah, hal-hal yang dinyatakan kebenarannya terhadap tanah yang dimaksud,
status
tanah
pekarangan/tegalan/sawah,
penguasaan secara fisik serta pernyataan bahwa tanah yang
dimaksud
Ditandatangani
tidak oleh
dalam yang
keadaan
membuat
sengketa. pernyataan
(Penerima Hibah), 2 orang saksi (pegawai PPAT), dan PPAT/ Notaris yang bersangkutan. Selain itu, pada tandatangan yang membuat pernyataan (Penerima Hibah) wajib diberi materai 6000 dan cap stempel PPAT pada tandatangan PPAT. c) Surat Pernyataan Peruntukan Tanah Berisi pernyataan bahwa Penerima Hibah, dengan perolehan Hak Milik yang dimohon tersebut akan mempunyai Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal tidak lebih dari 5 (lima) bidang yang seluruhnya meliputi luas tidak lebih dari 5000 (lima ribu) meter persegi. Ditandatangani
oleh
yang
membuat
pernyataan
(Penerima Hibah), 2 orang saksi (pegawai PPAT), dan PPAT/ Notaris yang bersangkutan. Selain itu, pada tandatangan yang membuat pernyataan (Penerima Hibah) wajib diberi materai 6000 dan cap stempel PPAT pada tandatangan PPAT. d) Surat Pernyataan Atas Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Ditandatangani oleh yang membuat pernyataan (Penerima Hibah) di atas materai secukupnya.
70
e) Surat Pernyataan Persetujuan Hibah Berisi identitas Pemberi Hibah, isteri/suami Pemberi Hibah, Penerima Hibah, anak kandung Pemberi Hibah serta status tanah yang menjadi objek hibah. Surat Pernyataan ini menerangkan persetujuan isteri/suami Pemberi Hibah dan anak kandung Pemberi Hibah yang tidak menerima hibah, bahwa mereka telah menyetujui penghibahan tanah yang dimaksud. Ditandatangani oleh semua pihak yang namanya tercantum dalam Surat Pernyataan disertakan materai pada tandatangan Pemberi Hibah
dan
diketahui
oleh
Notaris/PPAT
yang
berwenang. Surat Pernyataan ini akan diverifikasi oleh pihak Kantor Pertanahan, terkait identitas masing-masing yang tercantum dalam Surat Pernyataan dengan fotokopi KTP dan fotokopi KK. Apabila terdapat kejanggalan dalam Surat Pernyataan, misalnya terdapat 2 anak yang berselisih umur kurang dari 7 bulan. Maka pihak Kantor BPN berhak mencurigai Surat Pernyataan tersebut, sehingga akan mengembalikan berkas kepada Pemohon untuk dimintai keterangan. Pengembalian berkas ini dinamakan renvoi. 4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) : a) Fotokopi KTP Pemberi Hibah Telah
dilegalisir
oleh
Notaris/PPAT,
digunakan untuk verifikasi kebenaran data Pemberi Hibah oleh pihak Kantor BPN. Fotokopi KTP Pemberi Hibah akan dicocokkan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Surat Pernyataan persetujuan hibah. b) Fotokopi KTP isteri/suami Pemberi Hibah
71
Telah dilegalisir oleh Notaris/PPAT. Fotokopi KTP isteri/suami Pemberi Hibah akan dicocokkan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Surat Pernyataan persetujuan hibah. c) Fotokopi KTP Penerima Hibah Telah
dilegalisir
oleh
Notaris/PPAT,
digunakan untuk verifikasi kebenaran data Penerima Hibah oleh pihak Kantor Pertanahan. Fotokopi KTP Penerima Hibah akan dicocokkan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Surat Pernyataan persetujuan hibah. d) Fotocopi KTP anak kandung yang tidak menerima hibah. Telah
dilegalisir
oleh
Notaris/PPAT,
digunakan untuk verifikasi kebenaran data Penerima Hibah oleh pihak Kantor BPN. Fotokopi KTP ini akan dicocokkan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Surat Pernyataan persetujuan hibah. 5) Fotocopi Kartu Keluarga (KK) Meliputi fotokopi KK Pemberi Hibah, fotokopi KK Penerima Hibah, serta fotokopi KK anak kandung Pemberi Hibah yang tidak menerima hibah. Fotokopi KK ini akan digunakan sebagai dokumen pembanding terhadap Blanko Pendaftaran, Surat Pernyataan dan fotokopi KTP. 6) Surat Keterangan tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dibuat oleh Notaris yang berwenang. 7) Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) – Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
72
SSPD–BPHTB
berfungsi
sebagai
surat
pemberitahuan objek pajak PBB. Diatur di dalam Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1997 jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Pasal 2 menjelaskan bahwa yang menjadi objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Artinya, setiap terjadi perpindahan atau peralihan status kepemilikan tanah secara yuridis hak atas tanah maka akan dikenai pajak, termasuk peralihan melalui hibah. Kemudian Pasal 7 menjelaskan tentang Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) ditetapkan
secara
regional
paling
banyak
Rp
60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Pengenaan pajak tanah hibah dibedakan menjadi 2, yakni: a. Hibah kepada anak, dengan ketentuan: - Apabila Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) tidak lebih dari Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) maka pajak Rp0,- tanpa Surat Setoran Pajak (SSP). - Apabila Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) lebih dari Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) maka pajak 5 % dari hasil pengurangan NPOP – NPOPTKP. Rumus sederhananya adalah: Pajak Tanah Hibah = (NPOP – NPOPTKP) x 5 %. b. Hibah
kepada
cucu/saudara/orang
lain,
dengan
ketentuan: - Apabila nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) tidak lebih dari Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) maka pajak Rp0,- disertai Surat Setoran Pajak (SSP).
73
- Apabila nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) lebih dari Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) maka pajak 5 % dari hasil pengurangan NPOP – NPOPTKP. Rumus sederhananya adalah: Pajak Tanah Hibah = (NPOP – NPOPTKP) x 5 %. Contoh penghitungan pajak terutang: Apabila di dalam
SSPD
–
BPHTB
tertera
NPOP
sebesar
Rp100.000.000,- maka pajaknya sebesar Pajak Terutang = (Rp100.000.000–Rp60.000.000) x 5 % = Rp40.000.000 x 5 % = Rp2.000.000,Ketentuan pajak kedua hibah di atas pada dasarnya adalah sama, namun yang membedakan adalah hibah kepada anak tanpa SSP, sedangkan hibah kepada cucu/saudara/orang lain disertai SSP. Saat terutang pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan untuk hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak. Tempat terutang pajak adalah di wilayah Kabupaten, Kota, atau Propinsi yang meliputi letak tanah dan ataubangunan. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah danatau bangunan pada saat Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Kantor Pertanahan dalam hal ini bertindak untuk mengeluarkan surat keputusan pemberian hak, pengakuan hak, dan peralihan hak atas tanah, apabila permohonannya dilengkapi dengan Surat Setoran Pajak (SSP).
74
8) Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) + Sutar Tanda Terima Setoran (STTS) tahun terakhir. Berfungsi sebagai bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan. Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) + Sutar Tanda Terima Setoran (STTS) tahun terakhir harus dilegalisir
oleh
Notaris/
PPAT
yang berwenang.
Fotokopi STTS diperlukan dalam proses pendaftaran peralihan hak atas tanah karena Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Berlakunya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan termasuk salah satu jenis pajak yang menjadi kewenangan Kabupaten. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh pribadi atau Badan. Obyek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. 9) Akta Hibah Akta Hibah dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Akta Hibah akan dicocokkan dengan berkas dokumen lainnya seperti Surat Pernyataan, Fotokopi KTP, Fotokopi KK, Sertipikat asli dan lain-lain. akta Hibah ditandatangani oleh Pihak Pertama (Pemberi Hibah), Pihak Kedua (Penerima Hibah), 2 orang saksi (pegawai PPAT), dan PPAT/ Notaris yang bersangkutan. Selain itu, pada tandatangan Pihak Pertama (Pemberi
75
Hibah) wajib diberi materai 6000 dan cap stempel PPAT pada tandatangan PPAT. 10) Sertipikat asli Sertipikat asli tersebut harus di cek dan dicocokkan terlebih dahulu dengan Buku Tanah yang disimpan Kantor BPN. Pengecekan meliputi kesesuaian data fisik dan data yuridis sertipikat serta ada tidaknya pemblokiran ataupun sengketa terhadap sertipikat tanah tersebut. Apabila ternyata tanah tersebut berada dalam sengketa maka proses pendaftaran akan dihentikan. Setelah semua berkas tersebut di atas telah lengkap, maka Pemohon melakukan Pendaftaran di Kantor BPN.
c. Alur Layanan Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar Terhadap Pendaftaran Tanah Hibah Bagan
alur
layanan
Kantor
Pertanahan
Kabupaten
Karanganyar terhadap pembaharuan hak atas peralihan hak milik atas tanah dan satuan rumah susun :
76
Bagan 3. Bagan alir proses peralihan hak atas tanah dan satuan rumah susun di Badan Pertanahan Nasional Keterangan bagan: 1. Pemohon mendaftarkan berkas permohonannya di loket pendaftaran untuk dikoreksi, setelah dinyatakan lengkap dan benar. Berkas di Entry Data Permohonan (EDP) dan dibuatkan Surat Perintah Setor (SPS) oleh petugas Loket Pelayanan. 2. Pemohon
membayar
biaya
pendaftarannya
pada
Bendahara
Penerimaan di Loket Pembayaran. 3. Proses layanan Kantor Pertanahan Kabupaten: a. Berkas diserahkan ke bagian Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah khususnya Sub Seksi Peralihan, Pembebanan Hak, dan PPAT untuk diverifikasi berkasnya. b. Pencatatan dan penerbitan sertipikat dan buku tanah oleh Sub Seksi Peralihan, Pembebanan Hak, dan PPAT. Pencatatan tersebut berupa mengubah data yuridis sertipikat peralihan hak dalam buku tanah, sertipikat dan daftar lainnya yang dilakukan sebagai berikut: 1) Nama pemegang hak lama di dalam buku tanah dicoret dengan tinta hitam dan dibubuhi paraf Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk; 2) Nama atau nama-nama pemegang hak yang baru dituliskan pada halaman dan kolom yang ada dalam buku tanahnya dengan dibubuhi tanggal pencatatan, dan besarnya bagian setiap pemegang hak dalam hal penerima hak beberapa orang dan besarnya bagian ditentukan, dan kemudian ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk dan cap dinas Kantor Pertanahan; 3) Nomor hak dan identitas lain dari tanah yang dialihkan dicoret dari Daftar Nama pemegang hak lama dan nomor
77
hak dan identitas tersebut dituliskan pada Daftar Nama penerima hak. c. Yang tersebut pada huruf a dan b juga dilakukan pada sertipikat hak yangbersangkutan dan daftar-daftar umum lain yang memuat nama pemegang hak lama; d. Pencatatan dan penerbitan sertipikat di bagian umum. 4. Ijin dari Kantor Wilayah BPN Provinsi, dalam hal ini telah diserahkan kepada pejabat yang berwenang Kantor Wilayah Kabupaten. Banyaknya permohonan yang masuk di BPN Karanganyar, hingga mencapai ratusan permohonan perhari, maka sertipikat yang diperbaharui ditandatangani oleh Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah. 5. Berkas diserahkan ke Loket 4 yakni Penyerahan Produk: Permohonan
yang
telah
selesai
dapat
diambil
menunjukkan bukti pembayaran dan identitas diri.
dengan
78
Secara
lebih
jelas
mekanisme
pelayanan
terhadap
pendaftaran peralihan hak atas tanah karena hibah adalah sebagai berikut:
Bagan 4 : Mekanisme pelayanan terhadap pendaftaran peralihan hak atas tanah karena hibah di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar d. Jangka Waktu dan Biaya Layanan Pendaftaran Peralihan Hak karena Hibah di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar Jangka waktu proses pendaftaran peralihan hak karena hibah adalah 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pendaftaran berkas sampai dengan penyerahan sertipikat ke pemohon. Namun proses pendaftaran peralihan hak karena hibah menjadi lama apabila pemohon (penerima hibah) kurang memenuhi syarat-syarat yang sudahditentukan dalam PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 serta ketentuan
Peraturan
Pemerintah
Nomor
24Tahun
1997.
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suwondo selama jangka waktu tersebut di atas belum pernah ada gugatan dari pihak ketiga, sehinggatelah mewujudkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang tujuan pendaftaran tanah.
79
Pemerintah tidak mampu membebaskan seluruh biaya pendaftaran tanah yang menjadi kewajiban bagi pemohon pendaftaran tanah, disebabkan oleh keterbatasan dana yang dimiliki oleh Pemerintah. Pemerintah hanya dapat memberikan subsidi biaya pendaftaran tanah kepada pemohon pendaftaran tanah. Contoh pendaftaran tanah yang biayanya disubsidi oleh Pemerintah adalah Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria, dan pendaftaran tanah secara sistematik melalui Ajudikasi. Biaya pelayanan di BPN Kabupaten Karanganyar telah ditentukan berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 600-1900 tanggal 31 Juli 2003 Perihal Pengenaan Tarif Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan, Pendaftaran Tanah, Pemeliharaan Data Pertanahan dan Informasi Pertanahan Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002. Kegiatan pencatatan pada buku tanah dan sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,- untuk setiap hak atas tanah. Biaya pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah dikenakan terhadap setiap kegiatan pendaftaran. Biaya pendaftaran ditentukan oleh banyaknya bidang hak tanah. Pelayanan kegiatan pendaftaran pemeliharaan data pendaftaran tanah tidak dipungut biaya untuk pengecekan sertipikat. Jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari kegiatan pelayanan pendaftaran pemeliharaan data pendaftaran tanah ialah pelayanan pendaftaran perubahan data termasuk pelayanan pendaftaran peralihan hak karena jual – beli, hibah, tukar – menukar, pemasukan ke dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya mengenai sebidang hak atas tanah. Pelayanan pendaftaran peralihan hak yang mengenai sebagian hak atas tanah dengan kegiatan pengukuran dan
80
penerbitan surat ukur, pencatatan pemecahan/pemisahan pada buku tanah dan sertipikat hak atas tanah lama, pembuatan buku tanah dan penerbitan sertipikat hak atas tanah pemisahan atau pemecahan serta pencatatan pendaftaran peralihan hak pada buku tanah dan sertipikat hak atas tanah yang dialihkan. Ketentuan biaya pengukuran adalah sebagai berikut: 1. Pemisahan atau pemecahan dikenakan biaya Rp. 25.000,- untuk setiap hak atas tanah yang diterbitkan. 2. Dikenakan biaya pendaftaran peralihan hak sebesar Rp. 25.000,untuk setiap hak atas tanah.
