BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BANK DAN NASABAH BANK
A. Asas, Fungsi, dan Tujuan Perbankan 1. Asas Perbankan Kepercayaan masyarakat terhadap bank merupakan kunci utama dari eksistensi suatu bank. Kepercayaan masyarakat dapat diraih dengan sistem perbankan yang sehat, dengan demikian kegiatan perbankan penting untuk dilandasi dengan asas-asas,
Sebelum membahas tentang asas-asas dalam
perbankan, maka perlu diuraikan kembali mengenai definisi asas di dalam hukum kembali. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, asas di artikan sebagai: 16 1. Dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat) 2. Dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi) 3. Hukum dasar Dari ketiga pengertian tersebut dapat kita lihat pengertian yang esensial dari asas itu adalah merupakan dasar, pokok tempat menemukan kebenaran dan sebagai tumpuan berfikir, tentang apa yang dimaksud dengan asas hukum banyak pengertian yang dikemukakan oleh para ahli hukum, yang antara lain adalah sebagai berikut : Menurut P. Scholten, asas hukum adalah kecenderungan yang diisyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum yang merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya. 17 16
Suharso, Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Widya Karya, 2005, hal. 70
14
15
Satjipto Rahardjo menyatakan, bahwa barangkali tidak berlebihan apabila dikatakan asas hukum merupakan “jantungnya” peraturan hukum. Karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum.Ini berarti, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas hukum tersebut. Lebih lanjut beliau menyatakan, bahwa asas hukum bukan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada didalamnya.Oleh karena itu, untuk memahami hukum suatu bangsa dengan sebaik-baiknya tidak bisa hanya melihat pada peraturan-peraturan hukumnya saja, melainkan harus menggalinya sampai kepada asas-asas hukumnya.Asas hukum inilah yang memberi makna etis kepada peraturanperaturan hukum serta tata hukum. 18 Atas beberapa pengertian dari para ahli tersebut, maka asas adalah dasar-dasar filosofi tertentu yang berfungsi sebagai suatu rujukan dan landasan berfikir atas diwujudkannya norma hukum. Begitupula dalam melaksanakan kemitraan antara bank dan nasabahnya, untuk terciptanya sistem perbankan yang sehat, kegiatan perbankan perlu dilandasai dengan beberapa asas hukum (khusus) tertentu, yaitu: a. Asas Demokrasi Ekonomi Asas demokrasi ekonomi ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan.Pasal tersebut menyatakan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.Ini berarti, usaha perbankan diarahkan untuk prinsip-prinsip
17
P. Scholten dalam Chainur Arrasjid, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hal. 37 18 Satjipto Rahardjo dalam Rachmadi Usman, Op.Cit., hal. 13
16
yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 19 Tujuan dari Demokrasi Ekonomi adalah jaminan atas menghindarkan adanya bentuk praktik dari sistem ekonomi liberal yang dapat menjadi media pertumbuhan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keseimbangan antara pemerintah dan aparatur negara dengan warga negaranya sehingga tidak muncul kekuatan dominan diantara keduanya, dan juga wujud untuk menghindari dominasi kekuatan ekonomi pada satu kelompok baik dalam hal monopoli maupun monopsoni yang bisa merugikan masyarakat. b. Asas Kepercayaan (Fiduciary Principle) Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat kepadanya. Kemauan masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperolehnya kembali pada waktu yang diinginkan atau sesuai dengan yang diperjanjikan dan disertai dengan imbalan. Apabila kepercayaan nasabah penyimpan terhadap suatu bank telah berkurang, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi rush(penarikan tunai secara massal karena menurunnya kepercayaan nasabah)tehadap dana yang disimpannya.
19
Ibid., hal. 14
17
Berbagai persoalan dapat menyebabkan ketidakpercayaan nasabah terhadap suatu bank. 20 Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa hubungan antar bank dan nasabah penyimpan dana adalah hubungan pinjam meminjam uang antara debitur (bank) dengan kreditur (nasabah penyimpan dana) yang dilandasi oleh asas kepercayaan. Dengan kata lain, bahwa menurut Undang-Undang Perbankanhubungan antra bank dan nasabah penyimpan dana bukan sekedar hubungan kontraktual biasa antara debitur dan kreditur yang diliputi oleh asas-asas umum dari hukum perjanjian, tapi juga hubungan kepercayaan yang diliputi asas kepercayaan. Secara eksplisit Undang-Undang mengakui bahwa hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana hubungan kepercayaan, yang membawa konsekwensi bank tidak boleh hanya memperhatikan kepentingan nasabah penyimpan dana. 21 Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat ditarik suatu pernyataan bahwa dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan, baik dalam penghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan bersedia menyimpan dananya di bank apabila dilandasi kepercayaan, demikian pula sebaliknya, pihak bank bersedia memberikan kredit kepada debitor apabila pihak bank percaya bahwa nasabahnya itu sanggup membayar kembali dana yang telah diterima olehnya. Atas dasar hal-hal tersebut maka membangun kepercayaan penting adanya karena dalam keadaan ini semua pihak tidak ingin merasa dirugikan baik bagi pihak penyimpanan dana, maupun pihak penyalur dana. c.
Asas Kerahasiaan (Confidential Principle) Asas kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank
merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari
nasabah
bank
yang
menurut
kelaziman
dunia
perbankan
wajib
dirahasiakan.Kerahasiaan ini adalah untuk kepentingan bank sendiri karena bank memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank.
20
Ibid., hal. 16 Sutan Remy Sjahdeini dalam Rachmadi Usman, Op.Cit., hal. 16
21
18
Masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa
bank
apabila
bank
menjamin
bahwa
tidak
akan
ada
penyalahgunaanpengetahuan bank tentang simpanannya. Dengan demikian, bank harus memegang teguh rahasia bank. 22 Undang-Undang Perbankan Tahun 1992 merahasiakan keadaan keuangan nasabah penyimpan dan nasabah debitor.Kedua nasabah bank ini dilindungi oleh rahasia bank. Sedangkan Undang-Undang Perbankan yang Diubah membatasi rahasia bank hanya tentang keadaan keuangan nasabah penyimpan dana saja. Pasal 40 Undang-Undang Perbankan yang diubah menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Ketentuan rahasia bank ini dapat dikecuailikan dalam hal tertentu, yakni untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank, peradilan pidana, perkara perdata antara bank dan nasabahnya, tukar menukar informasi antara bank atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan dana. Dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang Perbankan yang diubah, tidak seluruh aspek yang ditatausahakan bank merupakan hal-hal yang dirahasiakan. Walaupun demikian, rahasia bank merupakan salah satu unsur yang harus dimiliki oleh setiap bank dalam fungsinya sebagai lembaga kepercayaan masyarakat pengelola dana masyarakat. 23 Konsep dari kerahasiaan ini adalah adanya tujuan untuk melindungi kepentingan
bank
maupun
kepentingan
nasabahnya.Namun
kepentingan-
kepentingan itu harus dikesampingkan dan mengharuskan untuk mengutamakan kepentingan negara, bangsa dan masyarakat secara luas. 22
Ibid., hal. 17 Ibid., hal. 18
23
19
Perlu diperhatikan secara cermat dalam melaksanakan asas kerahasiaan ini, pelonggaraan kerahasiaan diperlukan dalam pemeriksaan pajak nasabah yang bersangkutan, upaya penindakan perbuatan korupsi, pemberantasan perbuatan pencucian uang. Di sisi lain kerahasiaan yang terlalu longgar bisa menyebabkan tidak stabilnya kondisi moneter, sebagai contoh ialah menjaga rahasia keuangan bank yang kurang sehat, agar bank tidak semakin terpuruk maka tidak bisa dibeberkan begitu saja kondisinya, hal ini menhindarkan terjadinya rush (kepanikan) yang bisa menyebabkan bank mati. Dalam kaitannya itu, Asas kerahasiaan tidak
dapat dengan mudah dikesampingkan dengan alasan
kepentingan umum menghendaki demikian. d.
Asas Kehati-hatian (Prudential Principle) Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam
menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehatihatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip hati-hatian. Kemudian disebutkan pula dalam Pasal 29 Undang-Undang Perbankan bahwa bank wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian (ayat (2)) dan bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan keperntingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada Bank (ayat (3)). 24
24
Ibid. ,hal. 18
20
Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat, dengan kata lain agar selalu dalam keadaan likuid atau solvent. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank. Pada prinsipnya asas kehati-hatian dilaksanakan oleh bank bukan hanya berdasarkan bahwa kehati-hatian adalah kewajiban bagi bank dalam bertindak agar tidak merugikan nasabahnya, akan tetapi lebih luas dari pada itu. Tujuan asas kehati-hatian adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat luas terhadap bank itu sendiri, sehingga tercapai kondisi bank yang sehat serta efisien, dengan cara menjalankan kegiatan usahanya dengan baik dan benar serta tidak bertentangan dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Lebih luas lagi, dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap bank maka akan bermanfaat
2. Fungsi Perbankan Fungsi utama bank dalam suatu perekonomian adalah untuk memobilisasi dana masyarakat dan secara tepat dan cepat menyalurkan dana tersebut kepada penggunaan atau investasi yang efektif dan efisien. Fungsi tersebut dapat dikatakan sebagai “aliran darah” bagi perkembangan perekonomian dan peningkatan standar taraf hidup. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Perbankan, Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.
21
Fungsi bank lainnya adalah sebagai lembaga penyedia instrumen pembayaran untuk barang dan jasa yang dapat dilakukan secara cepat, efisien dan aman. Fungsi ini akan berjalan apabila penjual dan pembeli barang dan jasa meyakini bahwa instrumen yang digunakan untuk pembayaran tersebut akan diterima dan dibayar oleh semua pihak dalam transaksi tersebut dan transaksi ikutannya. Dengan demikian tanpa adanya kepercayaan, maka fungsi dimaksud tidak akan berjalan. 25 Dari penjabaran-penjabaran di atas bila ditarik kesimpulan secara luas, maka fungsi utama perbankan adalah menjaga kestabilan perekonomian bangsa Indonesia.Dana dihimpun dan disalurkan oleh bank berfungsi agar peredaran uang tidak terlalu banyak maupun tidak terlalu sedikit dibanding dengan barang yang beredar. Selain itu, dana yang dhimpun bank tidak semata-mata bagi bank untuk memperoleh keuntungan, masyarakat yang kekurangan dana juga menjadi memiliki kesempatan untuk menambah modalnya agar bisa turut bersaing dalam kegiatan ekonomi. Fungsi bank untuk menghimpun dan penyaluran dana, bertindak sebagai perantara atau penghubung antara nasabah yang satu dengan yang lainnya jika keduanya melakukan transaksi melalui kegiatan kemitraan dengan bank. Wujud utama fungsi bank sebagai penghimpun dan penyalur dana tercermin dari jasa-jasa yang dihasilkannya antara lain: pengiriman uang baik dalam maupun luar negeri, inkaso, jasa pengamanan barang berharga melalui safe deposit box (kotak simpanan), menghimpun dana melalui giro, tabungan dan deposito, menyalurkan dana melalui pemberian kredit, mengadakan transaksi pembayaran dengan pihak yang ada di luar negeri atau dikenal sebagai letter of credit, perdagangan valuta asing dan lain-lain.
25
Zulkarnain Sitompul, Perlindungan Nasabah Bank: Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan Di Indonesia, Jakarta : Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2002. hal. 1
22
3. Tujuan Perbankan Perbankan di Indonesia mempunyai tujuan yang strategis dan tidak sematamata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada hal-hal yang nonekonomis seperti masasalah menyangkur stabilitas nasional yang mencakup antara lain stabilitas politik dan stabilitas sosial. 26Secara lengkap megenai hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Perbankan yang berbunyi, “Perbankan Indonesia bertujuan menjujung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”. Bank memiliki tujuan yang diarahkan sebagai pelaksana pembangunan, yaitu
sebagai
lembaga
yang
bertujuan
untuk
mendukung
pelaksanaan
pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, kearah peningkatan taraf hidup seluruh lapisan masyarakat.Bank sebagai pelaksana pembangunan ditujukan untuk pemeliharaan kestabilan moneter di Indonesia, dengan demikian bank mengemban tugas untuk melaksanakan program pemerintah guna mengembangkan sektor-sektor perekonomian tertentu, dengan kata lain bank bertugas memberikan perhatian yang lebih pada pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
26
Ibid.,hal. 20
23
B. Pengertian dan Jasa-Jasa Bank 1. Pengertian Bank Apabila ditelusuri sejarah dari terminologi “bank”, maka ditemukan bahwa kata bank berasal dari bahasa italia“banca”,yang berarti bance, yaitu suatu bangku tempat duduk. Sebab pada masa zaman pertengahan, pihak bankir Itali yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk dibangku-bangku dihalaman pasar. 27 Di Indonesia yang merupakan negara berkembang di mana masih banyak penduduknya ialah masyarakat desa, di mana masih ada sebagian yang menganggap bahwa bank hanya sebagai tempat untuk menyimpan uang dan hanya untuk kalangan tertentu saja. Minimnya pengetahuan masyarakat desa akan bank menimbulkan rasa enggan bahkan takut untuk berhubungan dan bertransaksi dengan bank. Dalam perkembangan dewasa ini, istilah bank dimaksudkan sebagai suatu jenis pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beraneka ragam, seperti memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan untuk benda-benda berharga, dan membiayai usaha-usaha perusahaan. 28 Pada era modern ini, juga tidak sedikit masyarakat yang berpandangan bahwa peran bank sangatlah penting.Tentu hal ini diiringi dengan pengetahuan masyarakat mengenai bank, yang bukan hanya sebagai tempat untuk menyimpan uang.Masyarakat juga membutuhkan bank sebagai mitra dalam melaksanakan aktivitas keuangan.Hampir dalam segala bidang sektor usaha, baik sektor usaha maupun individu yang meliputi sektor industri, perdagangan, pertanian,
27
A. Abdurachman, Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993. hal. 80 28 Ibid., hal. 80
24
perkebunan, jasa, perumahan dan lain sebagainya.Bagi masyarakat menjalin hubungan kemitraan dengan bank menjadi hal yang penting demi mendukung kelancaran usaha dan aktivitas keuangan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perbankan dirumuskan pengertian “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. Kemudian Pasal 1 angka 2 dirumuskan bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hiduprakyat banyak”. Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara.Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. 29 Dari beberapa definisi yang diuraikan tersebut maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa bank adalah suatu lembaga atau badan yang bergerak di bidang jasa, yaitu sebagai penyalur dana atau pemberi kredit, sebagai penyalur simpanan-simpanan dari masyarakat, sebagai badan yang menerima dana simpanan dari masyarakatdan juga sebagai perantara dalam menerima dan membayar transaksi dagang di dalam negeri maupun di luar negeri.
29
Hermansyah, Op.Cit., hal 54
25
2. Jasa-Jasa Bank Dalam melakukan kegiatan usahanya, jenis usaha bank akan ditentukan oleh jenis bank itu sendiri. Menurut jenisnya berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Perbankan, bank dibagi menjadi dua, yaitu bank umum dan bank perkereditan rakyat.Keduanya sama-sama merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah.Yang membedakan adalah kegiatan jasa dalam lalu lintas pembayaran berlaku bagi bank umum sedangkan bagi bank perkreditan rakyat hal itu tidak berlaku. Pasal 6 Undang-Undang Perbankan ditentukan bahwa usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum meliputi : a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; b. Memberikan kredit; c. Menerbitkan surat pengakuan utang; d. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dana atas perintah nasabahnya : 1) Surat-surat wesel dan wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan suratsurat yang dimaksud. 2) Surat pengakuan hutang, dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan suratsurat dimaksud. 3) Kertas perbendaharaan negara, dan surat jaminan pemerintah. 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI). 5) Obligasi 6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu tahun. 7) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu tahun. e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. f. Menempatkan dana pada, meminjam dari, atau meminjam dana dari bank lain, baik dengan menggunakan surat, telekomunikasi dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya. g. Menerima pembayaran dari tagihan atau surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga. h. Menyediakan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
26
i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak; Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. j. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebahagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli wajib dicairkan secepatnya. k. (dihapus) l. Menyediakan pembayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. m. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Disamping usaha-usaha tersebut di atas menurut Pasal 7 UndangUndang Perbankan, Bank Umum diperkenankan melakukan kegiatan lain berupa :
a. Melakukan kegiatan valuta asing (valas) dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembega kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaanya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiunan sesuai dengan ketentuan dalam per Undang-Undangan dan pensiun yang berlaku. Kemudian wujud dari jasa yang diperkenankan untuk dilakukan oleh bank umum, meliputi: a. Pengiriman Uang (Transfer) Jasa kiriman uang merupakan bentuk pelayanan jasa yang diberikan oleh bank atas permintaan nasabah dalam rangka mengirimkan uang. Pengiriman uang tersebut dapat dilakukan dari satu bank ke bank lainnya, dalam wilayah kliring yang sama, dari satu rekening ke rekening yang lainnya dalam bank yang sama, cabang yang sama atau dalam bentuk yang sama, tetapi cabang yang
27
berbeda. 30Jasa pengiriman uang melalui bank tidak hanya berlaku bagi mata uang rupiah, namun juga dapat dirubah menjadi mata uang asing yang ditujukan kepada pihak lain yang ada negara lain. b. Inkaso Inkaso merupakan pemberian kuasa oleh suatu pihak baik perseorangan atau perusahaan kepada bank untuk memintakan persetujuan pembayaran atau menagihkan atau menyerahkan atas dokumen atau surat-surat berharga dari pihak ketiga baik dalam rupiah atau valuta asing, cek kuitansi, dll. c. Kliring Kliring merupakan sarana atau cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat berharga atau surat dagang dari suatu bank peserta yang diselenggarakan oleh bak Indonesia atau pihak yang lain yang ditunjuk. Kliring ditujukan sebagai sarana perhitungan warkat antar bank yang dapat dilaksanakan oleh bank Indonesia guna memperluas dan meperlancar lalu lintas pembayaran giral. d. Bank Garansi Bank garansi adalah pemberian jaminan oleh bank kepada nasabah bahwa nasabah yang bersangkutan akan memenuhi suatu kewajiban, apabila nasabahnya itu tidak bisa memenuhi kewajibannya maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan ganti rugi kepada bank. e. Kotak Pengaman Simpanan Kotak pengaman simpanan merupakan jasa yang diberikan oleh bank yang dapat digunakan oleh nasabahnya sebagai tempat penyimpanan dokumendokumen ataupun barang-barang berharga didalam kotak yang aman dan memiliki 30
29
Ismail, Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi, Jakarta: Kencana, 2010, hal.
28
ketahanan yang cukup terhadap kemungkinan-kemungkinan yang buruk, serta nasabah memegang kunci dari kotak pengaman tersebut. Atas pelayanan jasa kotak pengaman simpanan tersebut kemudian bank mendapat keuntungan dari biaya sewa.Biasanya barang-barang yang bisa disimpan adalah mata uang, barang-barang berharga, logam mulia, kertas berharga, sertifikat, dokumen pentingm dan barang-barang lailnnya yang disetujui oleh pihak bank. f. Kredit Istilah kredit berasal dari kata crede dan berarti kepercayaan. Dasar
dari
kredit adalah kepercayaan bahwa pihak lain pada masa yang akan datang akan memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang dijanjikan untuk dipenuhi itu dapat berupa: barang, uang, dan jasa. 31 Pinjaman yang diberikan (kredit) ialah penyediaan uang atau tagihantagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjammeminjam antara bank dengan lain pihak dalan hal, pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang ditetapkan. 32 Dalam konteks Undang-Undang Tentang Perbankan pada Pasal 1 Angka 11 bahwa “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjammeminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan unsur-unsur yang terdapat di dalam kreditor, yaitu:
31
Malayu S.P. Hasibuan, manajemen Perbankan, Dasar dan Kunci Keberhasilan Perekonomian, Jakarta: Haji Masagung, 1993, hal. 92 32 Thomas Suyatno, dkk.,kelembagaan Perbankan, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996, hal. 44
29
1. Kepercayaan; yaitu adanya keyakinan dari pihak bank atas prestasi yang diberikannya kepada nasabah peminjam dana yang akan dilunasinya sesuai dengan diperjanjikan pada waktu tertentu. 2. Waktu; adanya jangka waktu terntentu atara pemberian kredit dan pelunasannya; jangka waktu tersebut sebelumnya terlebih dahulu disetujui atau disepakati bersama antara pihak bank dan nasabah peminjam dana. 3. Prestasi; yaitu adanya objek terntentu berupa prestasi dan kontraprestasi pada saat tercapainya persetujuan atau kesepakatan perjanjian pemberian kredit antara bank dan nasabah peminjam dana berupa uang dan bunga atau imbalan. 4. Resiko; yaitu adanya resiko yang mungkin akan terjadi selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut, sehingga untuk mengamankan pemberian kredit dan menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi dari nasabah peminjam dana, maka diadakanlah pengikatan jaminan dan agunan. 33 Dalam perbankan dikenal adanya perjanjian kredit bank, yaitu dimana pihak debitor menerima sejumlah uang dari pihak bank dan kedua dua pihak saling berjanji untuk melakukan atau untuk tidak melakukan suatu hal sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Karena kebutuhan akan kemudahan dalam bertransaksi, dalam perkembangannya dikenal bentuk pelayanan baru yaitu dengan cara kartu kredit. Jenis jasa ini diberikan kepada nasabah untuk bisa memperoleh kredit dari bank sebagai alat pembayaran, mendapatkan uang tunai, membeli produk-produk dagangan.Kartu kredit juga digunakan sebagai pengganti uang tunai yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran seperti restoran, pusat perbelanjaan, pasar swalayan dan tempat lainnya yang telah mengikat perjanjian dengan pihak penerbit kartu kredit.
Berdasarkan cara pembayarannya, kartu kredit dibagi menjadi
33
Rachmadi Usman., Op.Cit., hal. 238
30
a. Charge card, yaitu kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, dimana cara pelunasannya adalah pembayaran secara penuh ketika tagihan itu dating. b. Credit card, yaitu kartu kredit yang digunakan sebagai alat pembayaran yang pelunasannya adalah pembayaran dengan cara dicicil dalam waktu kurun waktu tertentu. c. Debit card, sedikit berbeda dengan cara kerja dua jenis kartu kredit diatas. Pada debit card, pemegang kartu harus telah memiliki dana yang bisa berupa tabungan pada bank yang menerbitkan kartu kredit tersebut, kemudian pada saat pemakaian debit card maka dana yang ada ditabungan akan terpotong otomatis sesuai dengan jumlah yang dipakai oleh nasabah. 34 g.
Perdagangan Valuta Asing Terjadinya perdagangan valuta asing ialah karena kebutuhan akan transaksi
internasional. Bermula dari adanya permintaan dan penawaran dari pihah-pihak yang berbeda negara, dimana masing-masing memilicki mata uang sendiri yang memiliki nilai yang berbeda, kebutuhan akan mata uang asing inilah yang kemudian menimbulkan jual beli valuta asing. h. Kustodian Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan custodian adalah pihak yang memberikan jasa penitpan efek atau harta lain yang berkaitan dengan efek jasa lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabah. Kemudian menurut ketentuan Pasal 43 Ayat (1) UndangUndang Pasar Modal tersebut bahwa yang dapat menyelenggarakan kegitaan usaha sebagai Kustodian adalah lembaga penyimpanan dan penyelesaian, Perusahaan Efek, atau Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Bapepam.
g. Letter Of Credit 34
Ibid. hal. 224
31
Dalam suatu jual beli biasanya para pihak akan saling bertemu dan akan melakukan negosiasi mengenai barang, harga, cara pembayaran dan lain-lain. Namun bagaimana bila para pihak berada pada wilayah yang berbeda dan akan sangat merepotkan apabila harus bertemu secara langsung. Atas permasalahan-permasalahan tersebut maka kemudia muncul jasa letter of Credit.Yang dimaksud dengan letter of credit adalah suatu kontrak, dengan mana suatu bank bertindak atas permintaan dan perintah dari pemohon/nasabah yang pada umunya berperan sebagai importir untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga atau pengekspor.
C. Pengertian dan Penggolongan Nasabah 1. Pengertian Nasabah Pada lembaga perbankan, nasabah memiliki peran penting.Nasabah bagai nafas yang menentukan apakah siklus perbankan tetap berlanjut atau tidak. Undang-Undang Perbankan secara singkat merumuskan bahwa “nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank”. Perumusan Nasabah terdapat pada Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan: “Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”. Customer. In banking, any person having an accaount with bank or of whom bank has agreed to collect items and includes a bank carrying an account
32
with another bank. As to letters of credit, a buyer or other person who causes an issuer to issue credit or a bank which procures issuance or confrimation on behalf of that bank’s customer. 35(Nasabah.Dalam perbankan, setiap orang yang memiliki rekening dalam suatu bank, orang yang menggunakan jasa penyimpanan benda pada bank dan termasuk juga pengiriman rekening antar bank.Seperti letter of credit, melakukan permohonan kredit untuk kepentingan nasabah).Customer (Nasabah Langganan): suatu pihak (orang atau perusahaan) yang mengatakan deposito atau memiliki rekening Koran atau hal-hal serupa lainnya pada sebuah bank. Istilah untuk ini lebih tepat “Nasabah”. 36 Atas pengertian diatas, maka dapat dikatakan bahwa setiap orang maupun perusahaan yang bertransaksi dengan bank yang menjadikan bank tersebut untuk menempatkan dananya atau memanfaatkan jasa-jasa/layanan yang dimiliki oleh bank adalah merupakan nasabah bank.
2. Penggolongan Nasabah Bank Telah di jabarkan sebelumnya bahwa bank memiliki dua fungsi, yakni berfungi sebagai penampung dana nasabah dan sebagai penyalur dana nasabah, berdasarkan kedua fungsi tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa nasabah dibagi menjdai dua golongan, yaitu: 1.
Nasabah bank sebagai penyimpan Berdasarkan rumusan Pasal 1 Angka 17Undang-Undang perbankan, yang
dimaksud sebagai “nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan
35
Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, Minnesota: West Publishing Co., 1983,
hal. 203 36
hal 74
Sudarsono dan Edilius, Kamus Ekonomi: Uang & Bank, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007,
33
dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan”. Dalam arti sederhana, setiap orang yang menyimpan uangnya di bank disebut sebagai nasabah penyimpan. Dalam arti yuridis, nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Jika dicermati obyek perjanjian simpanan berupa giro, deposito, dan tabungan, maka tidak ditemukan baik dalam KUH Perdata maupun KUH Dagang. Namun sebagai perjanjian, terdapat ketentuan umum dalam Pasal 1319 KUH Perdata yang berbunyi “Semua persetujuan, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu”. 37 2.
Nasabah bank sebagai penerima kredit Berikutnya dirumuskan pula dalamPasal 1 Angka 18 Undang-Undang
No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud nasabah sebagai penerima kredit atau “nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan”. Adapun fasilitas yang bisa diperoleh oleh nasabah debitur, misalkan penggunaan kartu kredit, kredit kepemilikan rumah, dan sebagainya.
D. Hubungan Bank dan Nasabah 37
Tan Kamello, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, Bandung: PT. Alumni. Bandung, 2003, hal. 22
34
Dalam perkembangannya, perjanjian bukan lagi sebagai perbuatan hukum melainkan merupakan hubungan hukum (rechtsverhouding).Pandangan ini dikemukakan oleh Van Dunne yang mengatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum merupakan teori klasik atau teori konvensional. 38Hubungan antara nasabah dan bank didasarkan pada dua unsur yang paling terkait, yakni hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya bisa melakukan kegiatan dan mengembangkan bank, apa bila masyarakat percaya untuk menyimpan uangnya pada produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilisasi dana dari masyarakat untuk ditempatkan pada banknya dan bank akan memberikan jasa-jasa perbankan. 39 Sebagai subsistem hukum perdata, fungsi perbankan melalui hubungan hukum antara bank
dengan nasabah tunduk pada pengaturan
hukum
perdata.Hubungan hukum tersebut dapat dikualifikasikan dalam 2 (dua) bentuk.Pertama, hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan disebut perjanjian simpanan. Kedua, hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur disebut perjanjian kredit bank 40 Berdasarkan dua fungsi utama dari suatu bank, yaitu fungsi pengerahan dana dan fungsi penyaluran dana, maka terdapat dua hubungan hukum antara bank dan nasabah yaitu: 1. Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana Artinya bank menempatkan dirinya sebagai peminjam dana milik masyarakat (para penanam dana). Bentuk hubungan hukum anatara bank dan 38
Van Dune dalam Tan Kamello, Op.Cit., hal. 5 Ronny Sautama Hotma Bako, Hubungan Bank dan Nasabah terhadap Produk Tabungan dan Deposito, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995. hal. 32 40 Tan Kamello,Op.Cit., hal. 7 39
35
nasabah penyimpan dana dapat terlihat dari hubungan hukum yang muncul dari produk-produk perbankan, seperti deposito, tabungan, giro dan sebagainya. Bentuk hubungan hukum itu dapat tertuang dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan dan syarat-syarat umum yang harusdipatuhi oleh setiap nasabah penyimpan dana. Syarat-syarat tersebut harus disesuaikan dengan produk perbankan yang ada, karena syarat suatu produk perbankan tidak akan sama dengan syarat dari produk perbankan yang lain, dalam produk perbankan seperti tabungan dan deposito, maka ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum hubungan rekening deposito dan rekening tabungan. 2. Hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur Artinya bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para debiturnya. Bentuknya dapat berupa kredit, seperti kredit modal kerja, kredit investasi, atau kredit usaha kecil. 41 Menurut bentuknya, hubungan hukum nasabah dengan bank dapat dibagi menjadi: 1. Hubungan Kontraktual Hubungan yang paling utama dan lazim antara bank dan nasabah adalah ubungan kontraktual.Hal ini berlaku hampir terhadap semua nasabah baik nasabah debitur, nasabah deposan, ataupun nasabah nondebitur-nondeposan. 42Basis hubungan hukum antara bank dan para nasabahnya adalah hubungan kontraktual.Hubungan kontraktual ini terjadi pada saat nasabah menjalin hubungan hukum dengan pihak bank, setelah nasabah melakukan hubungan hukum seperti nasabah membuka rekening tabungan, deposito, dan produk perbankan lainnya. 43 Bagi nasabah debitur pengaturannya terdapat pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berarti para pihak bisa saling memberikan tuntutan hingga akhirnya terbentuklah suatu perjanjian. Berbeda dengan nasabah deposan dan nasabah nondebitur-nondeposan di mana tidak terdapat ketentuan khusus didalamnya, 41 42
Ronny Sautama Hotma Bako, Op.Cit., hal. 32-33. Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hal.
100 43
Ronny Sautama Hotma Bako, Op.Cit, hal. 33.
36
sehingga lazimnya nasabah hanya bisa untuk sepakat atau tidak sepakat atas perjanjian standar (perjanjian baku) yang telah dikeluarkan oleh pihak bank sebelumnya. Pada umunya perjanjian baku tersebut berat sebelah dimana pihak bank yang lebih diuntungkan. Walau dikatakan sebagai hubungan kontraktual, namun hubungan ini tidak bisa diberlakukan secara mutlak. Seperti misalkan seorang nasabah yang memilik dana tabungan kemudian ia menarik seluruh dananya melalu mesin ATM tanpa sepengetahuan oleh bank, pihak bank tidak dapat dengan begitu saja memutus hubungan dengan nasabahnya. Atas beberapa kelebihan dan kekurangannya tersebut, sesuai dengan kemitraan yang dilakukan diantara keduanya dan juga meski telah ada pengaturan-pengaturan yang terkait dengan hubungan kontraktual, bagaimanapun harus diwujudkan adanya kehati-hatian dan kepercayaan diantara kedua belah pihak agar tercipta siklus perbankan yang sehat. 2. Hubungan Nonkontraktual Selain dari hubungan kontraktual seperti yang telah disebutkan di atas maka berikut ini akan kita lihat apakah ada hubungan hukum yang lain anatara pihak bank dan pihak nasabah, terutama antara nasabah deposan dan nasabah nondeposan-nondebitur.
44
Ada 6 (enam) jenis hubungan hukum antara bank dan nasabah selain dari hubungan kontraktual sebagaimana disebutkan di atas, yaitu: a. Hubungan Fidusia (Fiduciary Relation), b. Hubungan Konfidensial,
44
Munir Fuady, Op.Cit, hal. 102
37
c. Hubungan Bailor-Bailee, d. Hubungan Principal-Agent, e. Hubungan Mortgagor-Mortgagee, dan f. Hubungan trustee-Benefciary. 45 Berhubung hukum di Indonesia tidak dengan tegas mengatur hubunganhubungan tersebut, maka hubungan-hubungan tersebut baru dapat dilaksanakan jika disebutkan dengan tegas dalam kontrak untuk hal tersebut.Atau setidaktidaknya ada kebiasaan dalam praktek perbankan untuk mengakui eksistensi kedua hubungan tersebut. Misalnya, dalan hubungan lembaga “trust” yang merupakan salah satu kegiatan perbankan, maka di samping mesti ada kebijaksanaan bank yang bersangkutan dengan lembaga “trust” tersebut, juga dibutuhkan pengakuan dalam kontrak-kontrak trust seperti yang diinginkan oleh kedua belah pihak. 46 Di samping itu, adanya kewajiban bank untuk menyimpan rahasia bank yang sebenarnya hal tersebut tidak pernah diperjanjikan sama sekali, juga mengindikasikan bahwa hubungan antara nasabah dan bank tidak sekedar hubungan kontraktual semata-mata. Dalam hal ini ada semacam “amanah” yang diemban oleh pihak perbankan untuk kepentingan nasabahnya.Di negara-negara yang menganut doktrin Implied Contract seperti di kebanyakan negara Common Law, maka umunya dianggap duty of nondisclosure terhadap hal-hal yang termasuk nasabah bank tersebut bersumber dari kontrak semu (implied contract) antara bank dan nasabahnya. 47
E. Hak dan Kewajiban Nasabah Hubungan kemitraan antara bank dengan nasabahnya ialah hubungan hukum, dimana keduanya sama-sama menginginkan pemenuhan prestasi oleh para pihak. Dengan demikian, untuk menjaga agar prestasi tersebut terpenuhi maka para pihak akan diberikan tanggung jawab, yaitu dalam bentuk hak dan kewajiban. Hubungan hukum antara bank dan nasabah bermula ketika nasabah menyepakati dan menandatangani perjanjian baku(formulir perjanjian) yang dikeluarkan oleh bank. Misalkan untuk membuka sebuah rekening, nasabah
45
Ibid,, hal. 102. Ibid,, hal. 102. 47 Ibid.,hal. 103 46
38
diwajibkan untuk mengisi formulir dan menyetuji klausula-klausula yang telah ditetapkan oleh bank. Suatu hal yang tidak adil bagi nasabah bila kepentingan nasabah tidak seimbang dan tidak dihargai sebagaimana penghargaan yang diterima oleh bank. Dalam konteks itu, nasabah memiliki hak secara spesifik, yakni sebagai berikut : 1. Nasabah berhak untuk mengetahui secara terperinci tentang produk-produk perbankan yang ditawarkan. Hak ini merupakan hak utama dari nasabah, karena tanpa penjelasan terperinci dari bank melalui customer service-nya, maka sangat sulit nasabah untuk memilih produk perbankan apa yang sesuai dengan kehendaknya. Hak-hak apa saja yang akan diterima oleh nasabah apabila nasabah mau menyerahkan dananya kepada bank untuk dikelola. 2. Nasabah berhak untuk mendapatkan bunga atas produk tabungan dan deposito yang telah diperjanjikan terlebih dahulu. Dalam praktik perbankan berlaku ketentuan bahwa nasabah yang akan menyimpan dananya pada waktu suatu bank dilakukan bukan dengan cumacuma. Nasabah berhak untuk menerima bunga atas dana yang disimpan pada bank tersebut. Besarnya bunga ini dapat dilihat pada ketentuan yang berlaku pada setiap bank menurut produk perbankan yang ada. 48 Kewajiban nasabah dalam hubungannya dengan bank, pada umumnya harus memerhatikan wujud fisik bank tersebut dengan mewakilkan pemantauan dan analisis terhadap indikator-indikator penting yang bisa mendeteksi gejala dari kemungkinan timbulnya masalah pada bank tersebut. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang nasabah dalam hubungannya dengan sebuah bank adalah sebagai berikut : 1. Menilai kewajaran terhadap tingkat suku bunga produk tabungan dan deposito, yang dikaitkan dengan tingkat suku bunga pasar yang umumnya berlaku. Apabila tingkat suku bunga tinggi produk tabungan dan deposito terlalu tinggi bila dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar pada umumnya, maka semakin besar resiko yang harus dipikul oleh seorang nasabah. 2. Nasabah harus menilai akan kemampuan bank tersebut dalam mencetak laba setelah kena pajak selama 2 tahun berturut-turut. Laba tersebut harus
48
Ronny Sautama Hotma Bako, Op.Cit.,hal. 57.
39
3.
4.
5. 6.
merupakan laba yang didapat dalam pendapat bank, bukan dari penjualan aktiva bank tersebut. Nasabah juga harus memperhatikan ekspansi kredit yang dilakukan bank tersebut, juga harus dengan net interest margin (selisih antara pendapatan dan biaya bunga). Artinya bila ekspansi kreditnya tinggi dan NIMnya rendah, berarti bank tersebut dalam kondisi yang tidak baik, begitu sebaliknya. Nasabah juga harus memerhatikan loan deposit ratio (perbandingan antara peminjam yang diberikan sebelum dikurangi perselisihan piutang ragu-ragu dan sumber dana pihak ketiga). LDR yang baik sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, yakni antara 70 – 80%. Bila LDR-nya lebih dari 110% berarti bank tersebut kurang baik. Lihat pula apakah dana pihak ketiga yang ditempatkan oleh bank tersebut ditempatkan dalam aktiva produktif. Perhatikan juga rasio antara modal bank tersebut dan asset bank. 49
49
Lukman Santoso AZ., Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011, hal. 95
