BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teori

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teori

1. Zona laut menurut Konvensi Hukum Laut 1982 dan peraturan perundang undangan Indonesia Wilayah merupakan suatu unsur pokok dari suatu negara. Hal ini ditegaskan dalam konvensi Montevideo pada tahun 1933 tentang Hak-Hak dan Kewajiban Negara. Konvensi tersebut menentukan adanya empat syarat yang harus dimiliki oleh suatu negara sebagai suatu subjek di dalam hukum internasional. Keempat syarat tersebut adalah penduduk yang tetap, wilayah tertentu,

pemerintah

dan

kemampuan

untuk

memasuki

pergaulan

Internasional (a capacity to enter into relations with other states) (Dimyati Hartono, 1977: 39). Tidak ada negara tanpa wilayah, karena itu adanya wilayah adalah hal yang mutlak bagi negara. Agar wilayah dikatakan tetap, maka harus ada batas-batasnya. (Jawahir Thontowi, 2006:108). Dengan adanya wilayah, negara dapat mengejawantahkan kedaulatannya melalui, salah satunya, penerapan aturan sekaligus mengefektifkan sanksi dari aturan tersebut. Di sini kita lihat adanya korelasi yang jelas antara kedaulatan, wilayah dan negara. (Jawahir Thontowi, 2006:177) Kedaulatan negara atas wilayah terdiri atas kedaulatan wilayah darat, udara dan laut. Maksud dari kedaulatan atas wilayah laut adalah kewenangan yang dimiliki suatu negara di laut guna melaksanakan kewenangannya (Tuhulele, 2011: 1). Wilayah laut sendiri adalah laut beserta tanah yang ada di bawahnya. Tanah di bawah laut terdiri dasar laut dan tanah di bawah dasar laut. Wilayah laut terbagi atas wilayah yang dikuasai oleh suatu negara (negara pantai) dengan laut yang tidak dikuasai oleh negara (Sefriani, 2010: 212). Ketentuan-ketentuan hukum internasional yang mengatur tentang kedaulatan negara atas wilayah laut yang paling pokok adalah United

commit to user



Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) atau yang sering disebut dengan Konvensi Hukum Laut 1982. Indonesia mengesahkan Konvensi Hukum Laut tahun 1982 dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985. Sampai bulan Juli tahun 2014 ini Konvensi Hukum Laut tahun 1982 sudah diratifikasi oleh 166 negara (www.un.org/depts/los/reference_files /status2010.pdf diakses tanggal 18 Juli 2014, Pukul 7:47 WIB). Dalam membahas wilayah perairan (laut) suatu negara, ada negara yang memiliki laut ( coastal state atau litoral state) dan ada negara yang tidak memiliki laut (landlocked State). Contoh negara tidak berpantai atau tidak memiliki laut, seperti Laos, Nepal, Swiss, Hongaria, dan Austria. (Adji Samekto, 2009: 17). Dalam mengukur dan menentukan luas wilayah laut diperlukan garis pangkal. Garis pangkal adalah garis-garis yang menghubungkan titik-titik pangkal untuk kepentingan pengukuran lebar laut tertentu. Cara menentukan titik-titik pangkal adalah dengan menentukan bagian dari suatu daratan yang paling menjorok ke laut kemudian ditentukan titik pangkalnya pada waktu yang berbeda (saat pagi, siang dan malam). Tahap selanjutnya adalah antara satu titik dan titik berikutnya dihubungkan menjadi garis-garis pangkal. Menurut Konvensi Hukum Laut 1982, secara garis besar ada tiga jenis garis pangkal, yaitu garis pangkal normal (normal baselines) yang mengikuti lekuk-lekuk pantai sebagaimana yang ditandai pada peta skala besar yang secara resmi diakui oleh negara pantai tersebut yang diuraikan dalam Pasal 5 dan garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari suatu pantai dalam Pasal 7, serta garis pangkal kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis air rendah pada titik terluar pulau terluar, dan karang kering terluar yang satu dengan titik terluar pada garis air rendah pada titik terluar pulau terluar, karang kering terluar yang lainnya yang berdampingan pada Pasal 47 Konvensi Hukum Laut 1982. Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 melahirkan delapan zonasi pengaturan (regime) hukum laut. Secara garis besarnya, Konvensi ini membagi laut ke dalam dua bagian zona maritim yaitu zona-zona yang

commit to user



berada di bawah dan di luar yurisdiksi nasional. Zona-zona yang berada di bawah yurisdiksi nasional dibagi lagi ke dalam zona-zona maritim yang berada di bawah kedaulatan penuh suatu negara pantai, dan zona-zona maritim bagian-bagian di mana negara pantai dapat melaksanakan wewenang-wewenang serta hak-hak khusus yang diatur oleh Konvensi (Etty R Agoes dalam Dikdik Mohammad Sodik, 2011: 18) Zona-zona maritim yang berada di bawah kedaulatan penuh adalah: a. Perairan Pedalaman ( internal waters) Perairan pedalaman diatur dalam pasal 8 Konvensi Hukum Laut 1982 yaitu perairan yang terletak ke arah dalam, dari garis batas pengukur teritorial. Secara umum terdiri dari teluk, muara, dan pelabuhan dan perairan-perairan yang tertutup oleh garis pangkal lurus. Ketentuan dalam hukum nasional mengenai zona perairan dibawah kedaulatan penuh Indonesia pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia sebagai landasan hukumnya sejak tanggal 8 Agustus 1996. Pada pasal 3 ayat 4 UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat (dalam) dari garis air rendah dari pantai- pantai Indonesia,

termasuk

di dalamnya

semua

bagian

perairan

perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup pada mulut sungai, kuala teluk, anak laut dan pelabuhan. Perairan pedalaman ini terdiri dari laut pedalaman dan perairan darat seperti sungai dan danau. Di perairan pedalaman ini negara pantai mempunyai kedaulatan mutlak seperti wilayah daratan. Pada umumnya di perairan pedalaman tidak ada hak lintas damai bagi kapal asing, Namun kalau perairan pedalaman ini terbentuk karena adanya penarikan garis pangkal lurus, maka hak lintas damai di perariran tersebut dapat dinikmati oleh negaranegara lain. (Jawahir Thontowi, 2006: 186)

commit to user



b. Perairan Kepulauan (archipelagic waters) Perairan kepulauan diatur dalam pasal 46 sampai 54 Konvensi Hukum Laut 1982. Perairan kepulauan merupakan perairan yang dimiliki negara kepulauan. Negara kepulauan menurut Konvensi Hukum Laut 1982 adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup

pulau-pulau

lain.

Untuk

menentukan

perairan

kepulauan tersebut digunakan garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar dan karang-karang kering terluar dengan syarat perbandingan wilayah laut dengan daratan termasuk pulau karang adalah 1:1 sampai dengan 9:1 sebagaimana diatur dalam pasal 47 ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982. Selain itu, panjang garis pangkal lurus kepulauan tidak boleh melebihi 100 (seratus) mil laut, kecuali bahwa 3% (tiga persen) dari jumlah keseluruhan garis pangkal dapat melebihi hingga kepanjangan maksimum 125 mil laut. Status hukum dari perairan kepulauan diatur dalam pasal 49 Konvensi yang menetapkan bahwa: 1) Kedaulatan negara kepulauan meliputi perairan yang ditutup oleh garis pangkal kepulauan sebagaimana diatur dalam pasal 47 disebut sebagai perairan kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai; 2) Kedaulatan ini selain meliputi ruang udara di atasnya juga dasar laut dan tanah di bawahnya dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. 3) Rezim hak lintas alur-alur laut kepulauan tidak akan mempengaruhi status hukum perairan kepulauan, termasuk alur-alur laut dan pelaksanaan kedaulatan negara kepulauan atas perairan kepulauan, dan ruang udara di atas perairan kepulauan, dasar laut dan tanah di bawahnya serta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.

commit to user



Dalam peraturan perundang-undangan nasional, pengaturan mengenai perairan kepulauan sama dengan ketentuan dalam Konvensi Hukum Laut tahun 1982. Namun dalam UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia diatur lebih spesifik tentang hak lintas melewati alur kepulauan di perairan kepulauan Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 11 Undang-undang, bahwa kapal semua negara baik berpantai atau tidak berpantai dapat menikmati hak lintas damai di perairan kepulauan. Dalam melakukan lintas damai di perairan kepulauan, yaitu melalui aluralur laut yang khusus ditetapkan untuk pelaksanaan hak pelayaran dan penerbangan di atasnya. Untuk keperluan hak lintas alur kepulauan ini Pemerintah Indonesia menentukan alur-alur laut rute penerbangan di atasnya serta dapat juga menetapkan skema pemisah untuk keperluan keselamatan navigasi atau pelayaran. Dalam menetapkan alur laut dan rute penerbangan ini ditentukan dengan suatu rangkaian garis sumbu yang bersambungan mulai dari tempat masuk rute hingga keluar melalui perairan kepulauan dan laut teritorial yang berhimpit dengannya. Penentuan alur-alur laut dan rute penerbangan ini dilakukan dengan pertimbangan agar dapat dilakukan lintas yang langsung dan terus menerus serta dengan menempuh jarak yang terdekat. Selain dari itu untuk menjamin keselamatan pelayaran dan juga menetapkan skema pemisah di daerah yang rawan kecelakaan. Sesuai pasal 53 ayat (3) Konvensi Hukum Laut 1982 yang menyatakan negara kepulauan dapat menentukan alur laut dan rute penerbangan di atasnya, yang cocok untuk lintas kapal dan pesawat udara asing secara tak terputus dan cepat melalui atau di atas perairan kepulauan dan laut teritorial yang berdampingan. Sehubungan dengan itu, pada tahun 1996 Indonesia telah mengusulkan kepada IMO (International Maritime Organization)

commit to user



penetapan tiga ALKI beserta cabang-cabangnya di perairan Indonesia yaitu 1) ALKI I : Selat Sunda, Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut China Selatan. 2) ALKI II : Selat Lombok, Selat Makasar, dan Laut Sulawesi 3) ALKI III A: Laut Sawu, Selat Ombai, Laut Banda-Laut SeramLaut Maluku. Samudera pasifik. 4) ALKI III-B : Laut Timor, Selat Leti, Laut Banda dan terus ke ALKI III-A 5) ALKI III-C : Laut Arafura, Laut Banda terus ke Utara ke ALKI III-A Sesuai dengan pasal 53(5) Konvensi Hukum Laut 1982 yang menyatakan alur laut dan rute penerbangan di atasnya merupakan suatu rangkaian garis sumbu yang bersambungan mulai dari tempat masuk rute hingga tempat keluar. Kapal dan pesawat udara yang melakukan lintas melalui alur laut kepulaun tidak boleh menyimpang lebih dari 25 mil laut pada sisi garis sumbu tersebut, dengan ketentuan bahwa kapal dan pesawat udara tersebut tidak boleh berlayar atau terbang lebih dekat ke pantai dari 10% jarak antara titik-titik yang terdekat pada pulau-pulau yang berbatasan dengan alur laut tersebut. Sesuai saran IMO Indonesia telah melakukan pendekatan kepada International Hydrographic Organization (IHO), guna membahas segi-segi teknis pemetaan untuk menggambarkan ALKI-ALKI tersebut pada peta-peta pelayaran. Akhirnya usul penetapan ketiga ALKI Utara-Selatan tersebut diterima secara resmi pada tanggal tanggal 19 Mei 1998 oleh sidang Pleno MSC60 (Maritime Safety Committee). Indonesia mengundangkannya dalam peraturan nasional melalui PP No. 37 tahun 2002. Menurut kesepakatan dengan IMO, ALKI tersebut akan mulai berlaku

commit to user



minimal enam bulan sejak diundangkannya oleh Indonesia. (Boer Mauna, 2011: 398). Sedangkan menurut Kresno Buntoro, ALKI tersebut akan mulai berlaku setelah enam bulan pemberitahuan kepada IMO yaitu pada bulan Juli tahun 2003 sehingga berlaku mulai Desember tahun 2003. Hal ini dikarenakan pengumuman Indonesia tentang rencana pemberlakuan alur kepulauan Indonesia pada bulan Desember 2002 mendapat reaksi keras dari beberapa anggota International Maritime Organization (IMO). Mayoritas anggota IMO percaya bahwa ketentuan tentang persyaratan waktu enam bulan

pemberlakuan

dihitung

pada

saat

Indonesia

menginformasikan kepada IMO telah diundangkannya alur laut kepulauan dalam peraturan nasional (Kresno Buntoro, 2012: 98). Hak dan kewajiban kapal asing dalam melaksanakan lintas melalui alur laut kepulauan Indonesia secara terperinci diatur dalam PP No. 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan. Kewajiban-kewajiban kapal asing dalam melaksanakan lintas alur kepulauan tersebut diatur dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 yang dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Kapal dan pesawat udara asing yang melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan harus melintas secepatnya melalui atau terbang di atas alur laut kepulauan dengan cara normal, semata mata untuk melakukan transit yang terus menerus, langsung, cepat, dan tidak terhalang. 2) Kapal atau pesawat udara asing yang melaksanakan lintas alur laut kepulauan, selama melintas tidak boleh menyimpang lebih dari 25 (dua puluh lima) mil laut ke kedua sisi dari garis sumbu alur laut kepulauan, dengan ketentuan bahwa kapal dan pesawat udara tersebut tidak boleh berlayar atau terbang dekat

commit to user



ke pantai kurang dari 10 % (sepuluh per seratus) jarak antara titik titik yang terdekat pada pulau pulau yang berbatasan dengan alur laut kepulauan tersebut. 3) Kapal dan pesawat udara asing sewaktu melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan tidak boleh melakukan ancaman atau menggunakan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, atau kemerdekaan politik Republik Indonesia, atau dengan cara lain apapun yang melanggar asas asas Hukum Internasional yang terdapat dalam Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa. 4) Kapal perang dan pesawat udara militer asing, sewaktu melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan, tidak boleh melakukan latihan perang perangan atau latihan menggunakan senjata macam apapun dengan mempergunakan amunisi. 5) Semua kapal asing sewaktu melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan tidak boleh berhenti atau berlabuh jangkar atau mondar mandir, kecuali dalam hal force majeure atau dalam hal keadaan musibah atau memberikan pertolongan kepada orang atau kapal yang sedang dalam keadaan musibah. 6) Kapal atau pesawat udara asing yang melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan tidak boleh melakukan siaran gelap atau melakukan gangguan terhadap sistem telekomunikasi dan tidak boleh melakukan komunikasi langsung dengan orang atau kelompok orang yang tidak berwenang dalam wilayah Indonesia. 7) Kapal atau pesawat udara asing, termasuk kapal atau pesawat udara riset atau survey hidrografi, sewaktu melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan, tidak boleh melakukan kegiatan riset

kelautan

atau

survey

hidrografi,

baik

dengan

mempergunakan peralatan deteksi maupun peralatan pengambil contoh, kecuali telah memperoleh izin untuk hal itu.

commit to user



8) Kapal asing, termasuk kapal penangkap ikan, sewaktu melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan, tidak boleh melakukan kegiatan perikanan dan menyimpan peralatan penangkap ikannya ke dalam palka. 9) Kapal dan pesawat udara asing, sewaktu melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan tidak boleh menaikkan ke atas kapal atau menurunkan dari kapal, orang, barang atau mata uang dengan cara yang bertentangan dengan perundang undangan kepabeanan, keimigrasian, fiskal, dan kesehatan, kecuali dalam keadaan force majeure atau dalam keadaan musibah. 10) Kapal asing sewaktu melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan wajib menaati peraturan, prosedur, dan praktek internasional mengenai keselamatan pelayaran yang diterima secara umum, termasuk peraturan tentang pencegahan tubrukan kapal di laut. 11) Kapal asing sewaktu melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan tidak boleh menimbulkan gangguan atau kerusakan pada sarana atau fasilitas navigasi serta kabel kabel dan pipa pipa bawah air. 12) Kapal asing sewaktu melaksanakan Hak Lintas Alur Laut kepulauan dalam suatu alur laut kepulauan di mana terdapat instalasi instalasi untuk eksplorasi atau eksploitasi sumber daya alam hayati atau non hayati, tidak boleh berlayar terlalu dekat dengan zona terlarang yang lebarnya 500 (lima ratus) meter yang ditetapkan di sekeliling instalasi tersebut. 13) Kapal asing yang melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan dilarang membuang minyak, limbah minyak, dan bahan bahan perusak lainnya ke dalam lingkungan laut, dan atau melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan

commit to user



dan standar internasional untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran laut yang berasal dari kapal. 14) Kapal asing bertenaga nuklir, atau yang mengangkut bahan nuklir, atau barang atau bahan lain yang karena sifatnya berbahaya atau beracun yang melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan, harus membawa dokumen dan mematuhi tindakan pencegahan khusus yang ditetapkan oleh perjanjian internasional bagi kapal kapal yang demikian.

c. Laut teritorial (teritorial waters) Dalam Konvensi Hukum Laut tahun 1982, laut teritorial diatur dalam pasal 2-32, pasal 220, pasal 230 ayat (2), serta pasal 234. Pada pasal 2 Konvensi dinyatakan bahwa setiap negara berhak menetapkan lebar laut teritorialnya sampai batas maksimum 12 mil laut dari garis pangkal pantai (baselines). Lebar laut teritorial ditetapkan dari batas air-rendah (surut) di sekitar pantai negara. Penetapan lebar laut tersebut merupakan prinsip tradisional menurut hukum kebiasaan internasional dan ditegaskan kembali dalam pasal 3 Konvensi Jenewa tentang Laut Teritorial dan Zona Berdekatan tahun 1958 dan pasal 5 Konvensi Hukum Laut 1982 (Malcolm Shaw QC, 2013: 550) Di laut teritorial ini kapal-kapal dari semua negara memperoleh hak lintas damai untuk melayari atau melintasi laut teritorial yang diatur dalam pasal 17 sampai pasal 32 Konvensi Hukum Laut tahun 1982. Hak lintas damai mengacu pada pasal 18 Konvensi Hukum Laut 1982 dapat diartikan sebagai pelayaran melalui laut teritorial dengan tujuan hanya untuk melintas tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah di tempat bongkar muat barang di laut atau pelabuhan yang berada di luar perairan pedalaman, dan lintas itu

commit to user



harus dilakukan dengan terus-menerus dan cepat kecuali ada force majuer atau menolong pihak yang mengalami bahaya di laut (Muchjidin, 1993:114). Pasal 19 ayat (2) menyebutkan 12 (dua belas) macam kegiatan yang dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak bersifat damai, sehingga lintas itu tidak disebut lagi sebagai lintas damai yaitu: 1) Sesuatu

ancaman

atau

penggunaan

kekerasan

terhadap

kedaulatan, keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara pantai, atau tindakan lain yang melanggar prinsip hukum internasional yang tercantum dalam Piagam PBB; 2) Kegiatan latihan dengan menggunakan berbagai senjata; 3) Perbuatan yang ditujukan untuk mengumpulkan informasi yang dapat mengganggu pertahanan dan keamanan dari negara pantai; 4) Kegiatan propaganda yang ditujukan untuk mengganggu pertahanan dan keamanan dari negara pantai; 5) Peluncuran atau pendaratan atau menerbangkan pesawat terbang di atas kapal; 6) Peluncuran atau pendaratan atau pengambilan peralatan militer di atas kapal; 7) Memuat atau membongkar sesuatu barang dagangan, mata uang, atau orang yang bertentangan dengan hukum, dan peraturan perundang-undangan negara pantai di bidang fiskal, bea cukai, imigrasi, dan sanitasi; 8) Tindakan yang sengaja menyebabkan pencemaran serius yang bertentangan dengan Konvensi ini; 9) Kegiatan penangkapan ikan; 10) Melakukan kegiatan penelitian dan survei; 11) Perbuatan

yang

ditujukan

untuk

mengganggu

sistem

komunikasi atau fasilitas lainnya atau instalasi-instalasi dari negara pantai; dan

commit to user



12) Suatu kegiatan lain yang tidak berhubungan langsung dengan pelayaran.

Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 pasal 21 dan 25, negara pantai memiliki hak dan kewenangan-kewenangan di laut teritorial antara lain: 1) Berwenang membuat peraturan perundang-undangan yang bertalian dengan lintas damai melalui laut teritorial, mengenai setiap hal berikut: b) Keselamatan navigasi; c) Perlindungan alat-alat bantu dan fasilitas navigasi serta fasilitas atau instalasi lainnya; d) Perlindungan pipa dan kabel laut; e) Konservasi kekayaan hayati laut; f) Pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan negara pantai; g) Pelestarian lingkungan negara pantai dan pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran; h) Penelitian ilmiah dan survei hidrografi. 2) Negara pantai dapat mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah lintas yang tidak damai, melakukan langkah pencegahan

terjadinya

pelanggaran

persyaratan

yang

ditentukan negara pantai oleh kapal dalam hal kapal menuju perairan pedalaman atau pelabuhan. 3) Negara pantai memiliki kewenangan untuk menangguhkan sementara lintas damai kapal asing di laut teritorialnya apabila diperlukan untuk perlindungan keamanannya.

Laut teritorial menurut UU No. 6 tahun 1996 pasal 3 yaitu jalur laut selebar 12 mil diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia

dengan

menggunakan garis-garis

commit to user

pangkal

lurus



kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis air rendah pulau-pulau dan karang- karang kering terluar dari kepulauan Indonesia. Status hukum laut teritorial Indonesia adalah tunduk di bawah kedaulatan negara Indonesia. Konsekuensi dari kedaulatan ini, bahwa segala

pengaturan hukum yang berkenaan dengan

pemanfaatan laut teritorial baik atas kepentingan internasional maupun kepentingan nasional yang terdapat di dalamnya tunduk pada pengaturan

dan

kekuasaan

Indonesia. Di laut teritorial

Indonesia mempunyai kekuasaan mutlak atas wilayah perairan, dasar laut dan tanah dibawahnya serta udara diatasnya, tetapi sepanjang berkenaan dengan perairan laut teritorial kedaulatan ini dibatasi dengan adanya hak lintas damai bagi kapal asing. Ketentuan mengenai lintas damai bagi kapal asing dalam hukum nasional Indonesia di atur di pasal 11 sampai dengan pasal 17 UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia .dan sebagai peraturan pelaksanaannya dengan PP No. 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia. Pelaksanaan hak lintas damai oleh kapal asing di Indonesia dibebani kewajiban melunasi setiap pungutan yang dibebankan kepadanya bertalian dengan layanan khusus yang diberikan kepadanya sewaktu melaksanakan Lintas Damai melalui Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan. Terhadap kapal asing yang tidak memenuhi kewajiban dapat dikenakan eksekusi sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Kapal asing dalam melaksanakan lintas damai juga harus memperhatikan kapal-kapal domestik yang melakukan pelayaran antarpulau sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9. Pada PP No.36 Tahun 2002 juga terdapat pengaturan mengenai penangguhan hak lintas damai dalam Pasal 14 yang

commit to user



menyatakan penangguhan diberitahukan oleh Departemen Luar Negeri (Kementerian Luar Negeri) kepada negara negara asing melalui saluran diplomatik dan diumumkan melalui Berita Pelaut Indonesia setelah memperoleh penetapan mengenai daerah dan jangka waktu berlakunya penangguhan sementara tersebut dari Panglima Tentara Nasional Indonesia. Penangguhan sementara Lintas Damai kapal asing dalam daerah tertentu di Laut Teritorial atau Perairan Kepulauan mulai berlaku paling cepat 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan dan pengumuman. Zona-zona maritim yang berada di bawah wewenang dan hak khusus negara pantai adalah: a. Zona Tambahan (contigous zone) Zona tambahan diatur dalam pasal 33 Konvensi Hukum Laut tahun 1982. Zona tambahan dapat ditetapkan sampai batas 24 mil laut dari garis pangkal yang dipakai untuk mengukur laut teritorial. Di zona tambahan ini, negara pantai dapat melakukan tindakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundangundangannya pada wilayah atau laut teritorialnya dan sekaligus juga dapat menerapkan hukumnya seperti pelanggaran terhadap bea cukai, perpajakan, imigrasi, dan kesehatan laut teritorialnya. b. Zona Ekonomi Ekslusif ( exclusif economic zone) Konvensi Hukum Laut tahun 1982 menetapkan pengaturan daerah maritim di luar tetapi tersambung dengan laut teritorial yang lebarnya tidak boleh melebihi 200 mil diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur laut teritorial yang disebut sebagai zona ekonomi eksklusif (ZEE). Lebar zona ekonomi eksklusif diatur dalam pasal 57 yang menetapkan tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur.

commit to user



Menurut pasal 56 Konvensi, di zona ekonomi eksklusif negara pantai dapat menikmati: 1) Hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin. 2) Yurisdiksi untuk pendirian pulau buatan, instalasi dan bangunan, riset ilmiah kelautan, perlindungan dan penjagaan lingkungan maritim. Namun demikian negara pantai tidak boleh mendirikan instalasi yang membahayakan pelayaran di daerah yang sudah menjadi lintasan pelayaran internasional. Pada wilayah ZEE negara pantai juga memiliki kewenangan penegakan hukum dan perundang-undangannya yang diatur dalam pasal 73 sebagai berikut: 1) Menaiki, melakukan inspeksi, menahan dan mengajukan ke pengadilan kapal-kapal beserta awaknya. Kapal-kapal dan awaknya yang ditahan akan segera dibebaskan segera setelah dilakukan pembayaran uang jaminan. 2) Negara pantai dalam melakukan penahanan kapal asing harus segera memberitahukan perwakilan negara bendera kapal atas tindakan yang diambil dan denda yang dikenakan. Sedangkan hak-hak negara lain diatur dalam pasal 58 Konvensi Hukum Laut 1982 adalah: 1) Kebebasan pelayaran dan penerbangan bagi semua negara baik negara berpantai ataupun negara tak berpantai. 2) Kebebasan meletakkan kabel-kabel di bawah laut dan pipa-pipa dan pemakaian

laut

lainnya

yang

internasional

commit to user

dibenarkan

menurut

hukum



Negara lain juga dibebani kewajiban yaitu untuk harus mentaati peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara pantai sesuai dengan ketentuan Konvensi ini dan peraturan hukum internsional lainnya sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan konvensi. Konvensi Hukum Laut 1982 selain mengatur hak dan kewajiban negara-negara di zona ekonomi ekslusif mengenai kebebasan lintas penerbangan dan pelayaran juga mengatur mengenai konservasi sumber kekayaan hayati dan pemanfaatannya terutama dalam bidang perikanan. Pada pasal 61 Konvensi disebutkan negara pantai harus menentukan jumlah tangkapan sumber kekayaan hayati yang dapat diperbolehkan dalam zona ekonomi eksklusifnya dengan memperhatikan bukti ilmiah terbaik. Negara pantai dalam upaya menegakan kelestarian sumber daya hayati ikan memiliki kewenangan membuat peraturan perundangundangan yang wajib ditaati oleh warganegara lain yang menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif negara pantai dalam hal: 1) Pemberian ijin kepada nelayan, kapal penangkap ikan dan peralatannya, termasuk pembayaran bea dan pungutan bentuk lain, yang dalam hal Negara pantai yang berkembang, dapat berupa kompensasi yang layak di bidang pembiayaan, peralatan dan teknologi yang bertalian dengan industri perikanan; 2) Penetapan jenis ikan yang boleh ditangkap, dan menentukan kuotakuota penangkapan, baik yang bertalian dengan persediaan jenis ikan atau kelompok persediaan jenis ikan suatu jangka waktu tertentu atau jumlah yang dapat ditangkap oleh warganegara suatu Negara selama jangka waktu tertentu; 3) Pengaturan musim dan daerah penangkapan, macam ukuran dan jumlah alat penangkapan ikan, serta macam, ukuran dan jumlah kapal penangkap ikan yang boleh digunakan;

commit to user



4) Penentuan umum dan ukuran ikan dan jenis lain yang boleh ditangkap; 5) Perincian keterangan yang diperlukan dari kapal penangkap ikan, termasuk statistik penangkapan dan usaha penangkapan serta laporan tentang posisi kapal; 6) Persyaratan di bawah penguasaan dan pengawasan Negara pantai, dilakukannya program riset perikanan yang tertentu dan pengaturan pelaksanaan

riset

demikian,

termasuk

pengambilan

contoh

tangkapan, disposisi contoh tersebut dan pelaporan data ilmiah yang berhubungan; 7) Penempatan peninjau atau trainee di atas kapal tersebut oleh Negara pantai; 8) Penurunan seluruh atau sebagian hasil tangkapan oleh kapal tersebut di pelabuhan Negara pantai; 9) Ketentuan dan persyaratan bertalian dengan usaha patungan atau pengaturan kerjasama lainnya; 10) Persyaratan untuk latihan pesonil dan pengalihan teknologi perikanan, termasuk peningkatan kemampuan Negara pantai untuk melakukan riset perikanan; 11) Prosedur penegakan. Konvensi Hukum Laut 1982 sangat menekankan negara-negara untuk melakukan kerjasama baik secara bilateral maupun melalui kerangka organisasi internasional dalam bidang penangkapan ikan jenis bermigrasi jauh, mamalia laut. Sedangkan menurut peraturan nasional, ZEE diatur dalam UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Ketentuan dalam undang-undang tersebut tidak berbeda dengan ketentuan dalam Konvensi Hukum Laut tahun 1982. .

commit to user



c. Landas Kontinen (continental shelf) Landas kontinen dalam Konvensi Hukum Laut 1982 utamanya diatur dalam pasal 76-85. Landas kontinen menurut Konvensi ini adalah daerah dasar laut dan tanah di bawahnya yang berada di luar laut teritorial yang merupakan kelanjutan alamiah dari daratan sampai ke batas terluar tepian kontinen atau sampai jarak 200 mil laut diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial apabila sisi terluar tepian kontinen tidak mencapai jarak tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 76. Selain hal di atas, Pasal 76 ayat (4) hingga ayat (7) juga menetapkan bahwa apabila landas kontinen melebihi batas jarak 200 mil laut, lebar maksimum landas kontinen adalah 350 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur, dengan syarat bahwa batas terluar landas kontinen tersebut ditetapkan berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982. Kriteria yang dapat digunakan dalam penetapan batas terluar landas kontinen melebihi 200 mil laut mengacu pada ketentuan sebagai berikut: 1) Didasarkan pada titik tetap terluar di mana ketebalan batu endapan (sedimentary rock) paling sedikit sebesar 1% dari jarak terdekat antara titik tersebut dengan kaki lereng kontinen atau sejauh 60 mil laut dari kaki lereng kontinen (foot of the slope). 2) Batas terluar tersebut tidak melebihi 350 mil laut dari garis pangkal laut teritorial atau tidak melebihi dari garis kedalaman 2500 meter. Berdasarkan hal tersebut, maka batas terluar landas kontinen, selain mengacu pada garis pangkal laut teritorial, juga mengacu pada kaki lereng kontinen (terkait aspek geologi) dan garis kedalaman 2500 meter, dan untuk hitungan jarak terhadap acuan tertentu dapat dilakukan dengan pendekatan geodetik. Konsekuensi dari kesulitan menetapkan batas-batas terluar landas kontinen adalah dibentuknya Komisi Batas Landas Kontinen (Dikdik Mohamad Sodik, 2011:110)

commit to user



Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 negara pantai memiliki hak-hak berdaulat atas dasar laut dan tanah di bawahnya dari landas kontinen, termasuk di dalamnya hak eksklusif untuk mengatur segala sesuatu yang bertalian dengan eksploitasi sumber-sumber alam seperti pengeboran minyak dan hak atas dasar sumber hayati laut yang tergolong jenis sedenter yaitu organisme yang pada tingkat yang sudah dapat dipanen dengan tidak bergerak berada di dasar laut atau di bawah dasar laut atau tidak dapat bergerak kecuali jika berada dalam kontak fisik tetap dengan dasar laut atau tanah di bawahnya. Pada pasal 77 ayat (2) Konvensi disebutkan bila hak berdaulat atas landasan kontinen adalah eksklusif. Hal tersebut memiliki arti bahwa apabila Negara pantai tidak mengeksplorasi landas kontinen atau mengekploitasi sumber kekayaan alamnya, tiada seorangpun dapat melakukan kegiatan itu tanpa persetujuan tegas negara pantai. Hal ini dipertegas lagi dalam pasal 81 yang menyebutkan negara pantai mempunyai hak eksklusif untuk mengijinkan dan mengatur pemboran di landas kontinen untuk segala keperluan. Mengenai status hukum perairan dan ruang udara di atas landas kontinen pasal 78 Konvensi Hukum Laut 1982 menyebutkan hak negara pantai atas landas kontinen tidak mempengaruhi status hukum perairan di atasnya atau ruang udara di atas perairan tersebut. Pelaksanaan hak negara pantai atas landas kontinen tidak boleh mengurangi, atau mengakibatkan gangguan apapun yang tak beralasan terhadap pelayaran dan hak serta kebebasan lain yang dimiliki negara lain. Pada landas kontinen semua negara berhak meletakkan kabel dan pipa bawah laut di atas landas kontinen dan negara pantai tidak boleh menghalangi pemasangan atau pemeliharaan kabel atau pipa. Namun, dalam penentuan arah jalannya pemasangan pipa laut di atas landas

kontinen

harus

mendapat

persetujuan

sebagaimana disebutkan dalam pasal 79 ayat (3)

commit to user

negara

pantai



Sebagai konsekuensi dari hak-hak dan kewenangan negara pantai di atas, maka negara pantaipun memiliki yurisdiksi pada obyekobyek tersebut yang disebut dengan yurisdiksi eksekutif. Yurisdiksi eksekutif antara lain meliputi yurisdiksi untuk membuat peraturan perundang-undangan yang diberlakukan pada obyek-obyek tersebut, seperti tentang pemeliharaannya, perbaikan atau penambahannya. Yurisdiksi eksklusif juga termasuk untuk mengadili peristiwa hukum yang terjadi pada obyek-obyek tersebut (I Wayan Parthiana, 2003:58). Sedangkan Pasal

82 ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982

memberikan kewajiban kepada negara pantai untuk menyumbangkan sebagian dari hasil sumber daya alam landas kontinen yang diambilnya di luar batas 200 mil kepada Badan Otorita Internasional. Besarnya sumbangan itu diatur dalam Pasal 82 ayat (2) yang menyatakan sebesar 1% dari produksi mulai tahun ke 6 dan kemudian bertahap setiap tahun naik 1% hingga batas maksimum sumbangan sebesar 7% mulai tahun produksi ke 12. Kewajiban untuk memberikan sumbangan tersebut tidak berlaku bagi negara negara berkembang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 82 ayat (4) yang menyatakan suatu negara berkembang yang merupakan pengimpor netto suatu sumber mineral yang dihasilkan dari landas kontinennya dibebaskan dari keharusan melakukan pembayaran atau sumbangan yang bertalian dengan sumber mineral tersebut. Mekanisme pembayaran dan pemanfaatan hasil pengumpulan sumbangan diatur dalam pasal 82 ayat (4) yang menyatakan pembayaran atau sumbangan itu harus dibuat melalui Otorita yang harus membagikannya kepada negara peserta pada Konvensi Hukum Laut 1982 dengan dasar ukuran pembagian yang adil, dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan negara berkembang, terutama

yang paling terkebelakang dan yang

diantaranya.

commit to user

tak berpantai



Sementara itu, zona-zona maritim yang berada di luar yurisdiksi nasional adalah: a. Laut Lepas ( high seas) Laut lepas diatur dalam apasal 86-120 Konvensi Hukum Laut tahun 1982. Ketentuan mengenai laut lepas berlaku pada semua bagian laut yang tidak termasuk ke dalam zona ekonomi eksklusif, perairan pedalaman, atau perairan kepulauan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 86. Pasal 89 juga menyatakan bahwa tidak ada suatu negara pun yang dapat secara sah menundukkan kegiatan manapun dari laut lepas pada kedaulatannya. Laut lepas terbuka bagi semua negara, baik negara yang berpantai maupun yang tidak berpantai, dan kebebasan di laut lepas ini, antara lain adalah kebebasan berlayar, kebebasan untuk terbang di atasnya, kebebasan untuk meletakkan kabel dan pipa bawah laut, kebebasan untuk membangun pulau-pulau buatan dan instalasi lainnya, kebebasan menangkap ikan serta kebebasan untuk melakukan riset ilmiah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 87. Kebebasan-kebebasan tersebut menurut Pasal 87 ayat (2) akan dilaksanakan

dengan

memperhatikan

sebagaimana

mestinya

kepentingan negara lain dalam melaksanakan kebebasan laut lepas itu, dan juga dengan memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dalam Konvensi Hukum Laut 1982 ini yang bertalian dengan kegiatan di Kawasan Di laut lepas, negara bendera dibebani kewajiban-kewajiban oleh Konvensi Hukum Laut 1982 sebagai berikut: 1)

Setiap negara harus melaksanakan secara efektif yurisdiksi dan pengawasannya dalam bidang administratif, teknis dan sosial atas kapal yang mengibarkan benderanya.

2)

Memelihara suatu daftar (register) kapal-kapal yang memuat nama dan

keterangan-keterangan

lainnya

tentang

kapal

yang

mengibarkan benderanya, kecuali kapal yang dikecualikan dari

commit to user



peraturan-peraturan internasional yang diterima secara umum karena ukurannya yang kecil, dan 3)

Menjalankan

yurisdiksi

di

bawah

perundang-undangan

nasionalnya atas setiap kapal yang mengibarkan benderanya dan nakhoda, perwira serta awak kapalnya bertalian dengan masalah administratif, teknis dan sosial mengenai kapal itu. 4)

Setiap negara harus mengambil tindakan yang diperlukan bagi kapal yang memakai benderanya, untuk menjamin keselamatan di laut, berkenaan dengan : a) Konstruksi, peralatan dan kelayakan laut kapal; b) Pengawakan kapal, persyaratan perburuhan dan latihan awak kapal, dengan memperhatikan ketentuan internasional yang berlaku; c) Pemakaian

tanda-tanda,

memelihara

dan

pencegahan

tubrukan. 5) Tindakan demikian harus meliputi tindakan yang diperlukan untuk menjamin : a) bahwa setiap kapal, sebelum pendaftaran dan sesudah pada jangka waktu tertentu, diperiksa oleh seorang surveyor kapal yang berwenang, dan bahwa di atas kapal tersedia peta, penerbitan pelayaran dan peralatan navigasi dan alat-alat lainnya yang diperlukan untuk navigasi yang aman kapal itu; b) bahwa setiap kapal ada dalam pengendalian seorang nakhoda dan perwira-perwira yang memiliki persyaratan yang tepat, khususnya mengenai seamanship (kepelautan), navigasi, komunikasi dan permesinan kapal, dan bahwa awak kapal itu memenuhi syarat dalam kualifikasi dan jumlahnya untuk jenis, ukuran, mesin dan peralatan kapal itu; c) bahwa nakhoda, perwira, dan sedapat mungkin awak kapal sepenuhnya mengenal dan diharuskan untuk mematuhi peraturan internasional yang berlaku tentang keselamatan jiwa

commit to user



di laut, pencegahan tubrukan dan pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran laut

serta pemeliharaan

komunikasi melalui radio. Negara bendera dalam pelayarannya di laut lepas juga dibebani kewajiban untuk memberikan pertolongan kepada setiap orang yang ditemukan di laut dalam bahaya akan hilang, orang yang dalam kesulitan, serta memberikan bantuan kepada kapal lain yang mengalami suatu tubrukan awak kapal beserta penumpangnya. Pada pasal 98 ayat (2) Konvensi Hukum Laut 1982, setiap negara pantai harus menggalakkan diadakannya, pengoperasian dan pemeliharaan dinas search and rescue (SAR) yang memadai dan efektif berkenaan dengan keselamatan di dalam dan di atas laut dan, dimana keadaan menghendakinya, bekerjasama dengan negara tetangga untuk tujuan ini dengan cara pengaturan regional Mengenai aspek keamanan di laut lepas, Konvensi Hukum Laut 1982 mewajibkan semua negara untuk bekerjasama sepenuhnya dalam penindasan pembajakan di laut lepas di tempat lain manapun di luar yurisdiksi sesuatu negara yang diatur dalam Pasal 100. serta mewajibkan semua negara untuk bekerjasama dalam penumpasan perdagangan gelap obat narkotik dan bahan-bahan psikotropis yang dilakukan oleh kapal di laut lepas bertentangan dengan konvensi internasional yang diatur dalam Pasal 108. b. Kawasan Dasar Laut Internasional (internasional sea-bed area) Zona maritim yang terakhir adalah dasar laut dalam. Konvensi

diartikan sebagai dasar laut dan tanah di bawahnya yang berada di luar batas batas yurisdiksi nasional. Menurut Pasal 136 Konvensi Hukum Laut 1982, kawasan ini dan sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya dinyatakan sebagai warisan bersama seluruh manusia. Status hukum dari kawasan diatur dalam Pasal 137 Konvensi Hukum Laut 1982 yaitu sebagai berikut:

commit to user



1) Tidak satu negara pun boleh menuntut atau melaksanakan kedaulatan atau hak-hak berdaulatnya atas bagian manapun dari Kawasan atau kekayaannya, demikian pula tidak satu negara atau badan hukum atau peroranganpun boleh mengambil tindakan pemilikan terhadap bagian Kawasan manapun. Tidak satupun tuntutan atau penyelenggaraan kedaulatan atau hak-hak berdaulat ataupun tindakan pemilikan yang demikian akan diakui. 2) Segala hak terhadap kekayaan di Kawasan ada pada umat manusia sebagai suatu keseluruhan, yang pengelolaannya atas nama Otorita (Otorita Dasar Laut Internasional). Kekayaan-kekayaan ini tidak tunduk pada pengalihan hak. Namun demikian mineral-mineral yang dihasilkan dari Kawasan hanya dapat dialihkan sesuai dengan ketentuan Bab ini dan ketentuan, peraturan dan prosedur Otorita. Pada Pasal 138 Konvensi Hukum Laut 1982 mengatur mengenai etika perilaku umum negara negara berkenaan dengan Kawasan yaitu Kawasan harus sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Hukum Laut 1982, asas-asas yang terdapat dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan ketentuan-ketentuan hukum internasional lainnya untuk kepentingan memelihara perdamaian

dan

keamanan

serta

memajukan

kerjasama

internasional dan saling pengertian. Konvensi Hukum Laut 1982 sangat menekankan mengenai aspek pemanfaatan Kawasan bagi seluruh umat manusia. Hal ini terdapat dalam Pasal 140 yang menyatakan kegiatan-kegiatan di Kawasan sebagaimana diatur secara khusus dalam Bab ini, harus dilaksanakan untuk kemanfaatan umat manusia sebagai suatu keseluruhan, terlepas dari letak geografis negara-negara, baik negara pantai atau negara tak berpantai dan dengan memperhatikan secara khusus kepentingan-kepentingan dan keperluan negara berkembang dan bangsa yang belum mencapai kemerdekaan penuh atau

berstatus

berpemerintahan

commit to user

sendiri

yang

diakui

oleh



Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan Resolusi Majelis Umum No. 1514 (XV) dan Resolusi Majelis Umum lainnya yang relevan. Selain

memberikan

perhatian

khusus

bagi

negara

berkembang dalam pemanfaatan Kawasan, Konvensi Hukum Laut 1982 dalam Pasal 141 juga menegaskan bahwa Kawasan terbuka untuk digunakan semata-mata untuk maksud maksud damai oleh semua negara, baik negara pantai maupun negara tak berpantai tanpa diskriminasi dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Dalam memanfaatkan Kawasan, setiap negara harus memperhatikan aspek lingkungan. Hal ini diatur dalam Pasal 145 yang menyatakan kegiatan di Kawasan harus diambil sesuai dengan konvensi ini untuk menjamin perlindungan yang efektif terhadap lingkungan laut dari akibat yang merugikan yang mungkin timbul dari kegiatan-kegiatan tersebut. Untuk itu Otorita harus menetapkan ketentuan, peraturan dan prosedur yang tepat mengenai pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran dan bahaya-bahaya lainnya terhadap lingkungan laut, termasuk garis pantai, dan gangguan terhadap keseimbangan ekologis lingkungan laut, dengan memberikan perhatian khusus pada kebutuhan akan perlindungan terhadap akibat-akibat buruk dari kegiatan-kegiatan seperti pemboran, pengerukan, penggalian, pembuangan limbah, pembangunan dan operasi atau pemeliharaan instalasi, saluran-saluran pipa dan peralatan-peralatan lainnya yang bertalian dengan kegiatan-kegiatan itu. 2. Selat Internasional Pada Konvensi Hukum Laut tahun 1982 juga terdapat pengaturan mengenai Selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. Menurut pasal 37 yang dapat dianggap sebagai selat yang digunakan untuk

commit to user



pelayaran internasional adalah perairan yang menghubungkan satu bagian laut lepas atau ZEE dan bagian lain dari laut lepas atau ZEE. Pasal 38 ayat (1) Konvensi menetapkan bahwa untuk selat yang memenuhi ketentuan dalam pasal 37 akan berlaku rezim pelayaran yang disebut lintas transit (transit passage). Hak lintas transit berupa lintas pelayaran dan lintas penerbangan yang semata-mata untuk lintasan yang terus menerus dan cepat antara satu bagian dari laut lepas atau zona ekonomi ekslusif dengan bagian lainnya dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif sebagaimana diatur dalam pasal 38 ayat (2). Menurut Kresno Buntoro, lintas transit dan lintas alur laut kepulauan apabila dilihat dari aspek operasional pada dasarnya adalah sama, perbedaannya adalah tempat pelaksanaannya yaitu lintas transit melalui selat untuk pelayaran internasional (Kresno Buntoro, 2012:65) Konvensi Hukum Laut 1982 memberikan kewajiban bagi negara yang berbatasan dengan selat untuk tidak menghambat lintas transit dan harus mengumumkan dengan tepat setiap adanya bahaya bagi pelayaran atau penerbangan lintas di dalam atau di atas selat yang diketahuinya serta tidak boleh ada penangguhan lintas transit yang dijabarkan dalam pasal 44. Kapal dan pesawat udara asing yang melakukan hak lintas transit memiliki kewajiban-kewajiban yang diatur dalam pasal 39 Konvensi Hukum Laut 1982 sebagai berikut: a. Lewat dengan cepat melalui atau di atas selat; b. Menghindarkan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan apapun terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara yang berbatasan dengan selat, atau dengan cara lain yang melanggar asas-asas hukum internasional yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa; c. Menghindarkan diri dari kegiatan apapun selain transit secara terus menerus langsung dan secepat mungkin dalam cara normal kecuali diperlukan karena force majeure atau karena kesulitan.

commit to user



d. Kapal dalam lintas transit harus memenuhi peraturan hukum internasional yang diterima secara umum, prosedur dan praktek tentang keselamatan di laut termasuk Peraturan Internasional tentang Pencegahan Tubrukan di Laut. e. Kapal harus melaksanakan peraturan internasional yang diterima secara umum, prosedur dan praktek tentang pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran yang berasal dari kapal; f. Pesawat harus menaati peraturan udara yang ditetapkan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional ( International Civil Aviation Organization) sepanjang berlaku bagi pesawat udara sipil; pesawat udara pemeritah biasanya memenuhi tindakan keselamatan demikian dan setiap waktu beroperasi dengan

mengindahkan

keselamatan penerbangan sebagimana mestinya; g. Pesawat dalam lintas transit harus setiap waktu memonitor frekuensi radio yang ditunjuk oleh otorita pengawas lalu lintas udara yang berwenang yang ditetapkan secara internasional atau oleh frekuensi radio darurat internasional yang tepat. Pada saat melakukan lintas transit, menurut pasal 40 Konvensi Hukum Laut 1982 kapal asing termasuk kapal riset ilmiah kelautan dan kapal survei hidrografi tidak dapat melakukan riset atau survei apapun tanpa ijin sebelumnya dari negara yang berbatasan dengan selat itu. Konvensi Hukum Laut 1982 Pasal 42 memberikan kewenangan kepada negara yang berbatasan dengan selat yang digunakan untuk pelayaran internasional untuk membuat peraturan perundang-undangan yang bertalian dengan lintas transit melalui selat mengenai: a. Keselamatan pelayaran dan pengaturan lalu lintas di laut; b. Pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran dengan melaksanakan

peraturan

internasional

yang

berlaku,

tentang

pembuangan minyak, limbah berminyak dan bahan berancun lainnya di selat;

commit to user



c. Bertalian dengan kapal penangkap ikan, pencegahan penangkapan ikan, termasuk cara penyimpanan alat penangkap ikan; d. Menaikkan ke atas kapal atau menurunkan dari kapal setiap komoditi, mata uang atau orang bertentangan dengan peraturan perundangundangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter negara yang berbatasan dengan selat. Peraturan perundang-undangan tersebut tidak boleh mengadakan diskriminasi formil atau diskriminasi nyata di antara kapal asing atau di dalam

pelaksanaannya

yang

membawa

akibat

praktis

menolak,

menghambat atau mengurangi hak lintas transit. Namun kapal asing sesuai dengan Pasal 42 ayat (2) harus memenuhi peraturan perundang-undangan demikian. Konvensi Hukum Laut 1982 juga memberikan kewajiban kepada negara yang berbatasan dengan selat yang diatur dalam Pasal 44 yaitu negara yang berbatasan dengan selat tidak boleh menghambat lintas transit dan harus mengumumkan dengan tepat setiap adanya bahaya bagi pelayaran atau penerbangan lintas di dalam atau di atas selat yang diketahuinya. Tidak boleh ada penangguhan lintas transit. 3. Ketentuan tentang Perjanjian Internasional Rumusan mengenai perjanjian internasional dalam arti yang luas dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja sebagai perjanjian yang diadakan antara

anggota

masyarakat

bangsa-bangsa

yang

bertujuan

untuk

mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu (Ardhiwisastra, 2003: 107). Pengertian perjanjian internasional juga terdapat dalam pasal 2 Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional, perjanjian internasional didefinisikan sebagai suatu persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis, dan diatur oleh hukum internasional, apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan padanya. Perjanjian internasional yang melibatkan antara negara dan organisasi internasional diatur dalam Konvensi Wina tahun 1986 tentang Perjanjian

commit to user



Internasional antara negara dengan organisasi internasional dan antar organisasi internasional. Perjanjian internasional diartikan sebagai persetujuan internasional yang diatur oleh hukum internasional dan dirumuskan secara tertulis: a. Antara satu atau lebih negara dengan organisasi internasional; atau b. Sesama organisasi internasional, baik persetujuan itu berupa satu instrumen atau lebih instrumen yang saling berkaitan dan tanpa memandang apapun juga namanya. Secara fungsional dilihat dari segi sumber hukum, maka pengertian treaty Treaty contract adalah perjanjianperjanjian seperti suatu kontrak atau perjanjian dalam Hukum Perdata yang mengakibatkan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu saja, contoh perjanjian perbatasan dan perjanjian perdagangan. Pengertian

law making treaty

dimaksudkan sebagai perjanjian yang

meletakkan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan, misalnya Konvensi Wina 1969 tentang Hukum

Perjanjian

Internasional

dan

Konvensi

Hukum

Laut

1982

(Ardhiwisastra, 2003:107). Dalam praktik, perjanjian internasional sering dinamakan dengan istilah-istilah seperti: treaty, convention protocol, declarartion, agreement, charter, covenant, pact, statue, exchange of notes, modus vivendi, accord, dan sebagainya. Dilihat secara yuridis semua istilah tersebut memiliki pengertian yang sama dengan perjanjian internasional pada umumnya. Di Indonesia pembuatan perjanjian internasional berpedoman kepada Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Sesuai dengan Pasal 6 proses pembuatan perjanjian internasional dapat dibagi atas beberapa tahapan proses, yaitu: a. Penjajagan; b. Perundingan; c. Perumusan naskah perjanjian;

commit to user



d. Penerimaan; e. Penandatanganan. Menurut penjelasannya, penandatanganan merupakan tahap akhir dalam perundingan bilateral untuk melegalisasi suatu naskah perjanjian internasional yang telah disepakati oleh kedua pihak. Untuk perjanjian multilatieral, penandatanganan perjanjian internasional bukan merupakan pengikatan diri sebagai negara pihak. Keterikatan terhadap perjanjian internasional dapat dilakukan melalui pengesahan (ratification/accession/ acceptance/ approval) ( Damos Dumoli Agusman, 2010:44). Menurut Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional pasal 11 terdapat 7 (tujuh) cara negara mengikatkan diri terhadap suatu perjanjian internasional yaitu: a. Penandatanganan; b. Pertukaran instrumen yang menciptakan suatu perjanjian; c. Ratifikasi; d. Penerimaan; e. Pengesahan; f. Aksesi, atau g. Cara-cara apapun lainnya yang disetujui Setelah suatu negara terikat pada perjanjian internasional melalui caracara sebagaimana disebutkan diatas, maka tahapan selanjutnya adalah kewajiban untuk melaksanakan perjanjian internasional tersebut. Pengesahan dan pelaksanaan perjanjian internasional adalah dua hal yang berkaitan erat satu sama lain. Council of Europe mencantumkan kewajiban untuk melaksanakan perjanjian internasional dalam definisi ratifikasi/pengesahan sebagai penegasan bahwa pengesahan dan pelaksanaan perjanjian internasional merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Setiap negara yang meratifikasi atau mengesahkan perjanjian internasional maka secara otomatis berkewajiban untuk menghormati dan melaksanakan ketentuan dalam perjanjian internasional tersebut (Hendra Kurnia Putra, 2012: 56)

commit to user



Semua pihak tanpa terkecuali harus memiliki itikad baik dalam melaksanakan perjanjian internasional. Tanpa adanya itikad baik dari semua pihak, maka mustahil akan menjalin serta memelihara hubungan antar negara yang terdapat dalam suatu perjanjian internasional. Dalam pelaksanaan suatu perjanjian internasional, sejauh mana para pihak atau salah satu pihak menunjukkan itikad baiknya, akan diuji dan dapat diketahui dari praktik atau perilaku nyata negara-negara yang bersangkutan. Prinsip pacta sunt servanda menekankan pada kewajiban para pihak untuk menaati isi perjanjian. Pasal 26 Konvensi Wina mengenai Perjanjian Internasional secara eksplisit rnenegaskan asas ini dengan rumusan: "every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith". Berdasarkan norma Pasal 26 tersebut, asas ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari asas itikad baik, sebab kewajiban para pihak untuk menaati dan melaksanakan ketentuan perjanjian (pacta sunt servanda) haruslah dijiwai oleh asas itikad baik (good faith). Pada Konvensi Wina tahun 1969 tentang Perjanjian Internasional bahkan terdapat Asas rebus sic stantibus yang terdapat dalam pasal 27 yang diartikan sebagai pihak-pihak perjanjian tidak boleh mengemukakan ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya sebagai alasan untuk membenarkan tindakan suatu negara tidak melaksanakan perjanjian internasional. Ketentuan ini tidak merugikan pasal 46 Konvensi. Pasal 46 yang dimaksud pasal 27 tersebut berbunyi suatu perjanjian sebagai ketidaksetujuannya karena telah melanggar hukum nasionalnya yang pen

4. Tinjauan tentang Sea and Coast Guard Sea and Coast Guard atau yang sering disebut Coast Guard merupakan suatu organisasi keamanan maritim yang bertugas dalam bidang keamanan dan keselamatan pelayaran dengan nama yang kadang berbeda, namun fungsinya sama.

commit to user



Menurut TNI AL, diantara tugas yang dipercayakan kepada coast guard adalah penegakan hukum di laut, pemeliharaan rambu laut, pengawasan perbatasan, pencarian dan pertolongan (SAR) dan lain-lain. Pada masa perang coast guard bertanggung jawab pada bidang patroli pertahanan pantai, pengamanan pelabuhan, dan kontra-intelijen (tnial.mil.id diakses tanggal 3 Maret 2014). Menurut Alman Helvas Ali,

meskipun tidak semua negara

menamakan institusi sipil yang menangani keamanan maritimnya sebagai Coast Guard, namun sangat jelas ada perbedaan fungsi antara Coast Guard dengan institusi lain seperti Polisi Perairan, Bea dan Cukai dan lain sebagainya. Salah satu cirinya adalah institusi tersebut merupakan wakil negara sekaligus pengemban fungsi-fungsi pemerintahan di laut sebagaimana diamanatkan oleh hukum nasional dan internasional. Fungsi-fungsi dimaksud di antaranya mencakup pertolongan di laut, pengaturan navigasi, kelaiklautan wahana laut, penanganan polusi laut, keamanan maritim dan perlindungan sumber daya laut (fkp.maritim.org diakses tanggal 3 April 2014). Negara yang memiliki lembaga Coast Guard diantaranya adalah: a. Amerika Amerika memiliki lembaga Coast Guard yang bernama U.S. Coast Guard. U.S Coast Guard berdasarkan pasal 14 U.S Code bertanggung jawab pada penegakan hukum federal Amerika pada lingkup seluruh wilayah perairan Amerika. Lembaga ini memberlakukan peraturan hukum yang mempromosikan tentang keselamatan jiwa dan harta benda di laut. Lembaga ini juga bertanggung jawab dalam bidang pengawasan laut, interdiksi atau pencegatan kapal, lisensi pelaut, pengawasan pelayaran serta menjamin perairan Amerika layak untuk dilintasi (US.Coast Guard, 2014: 1). U.S. Coast Guard memiliki tugas pokok sebagaimana dilansir dalam website resminya (www.uscg.mil/top/missions diakses tanggal 15 April 2014, Pukul 20:16 WIB) yaitu: 1) Operasi Keamanan Laut

commit to user



U.S. Coast Guard berkewajiban pada pengamanan 351 (tiga ratus lima puluh satu) pelabuhan di seluruh Amerika, perbatasan laut, serta 95.000 mil laut garis pantai dan wilayah yang yang dapat dilayari di Amerika. 2) Penegakan Hukum di Laut U.S Coast Guard melakukan penegakan hukum di laut yang melingkupi interdiksi atau pencegatan terhadap imigran dan obatobatan, serta sumber daya hayati yang bersumber dari lingkungan laut. 3) Maritime Prevention Maritime Prevention oleh U.S. Coast Guard adalah membentuk program pencegahan maritim, yang dirancang untuk melindungi lingkungan laut dan mencegah hilangnya nyawa atau harta benda di atas perairan. 4) Maritime Response Tugas utama Maritime Response dari U.S. Coast Guard adalah operasi Search and Rescue atau SAR apabila terjadi bahaya atau kecelakaan di laut. 5) Defense Operation Peran pertahanan oleh U.S Coast Guard adalah penyediaan personil dalam rangka pengamanan pelabuhan dan operasi penjagaan keamanan lingkungan. 6) Maritime Transportation Systems Management U.S Coast Guard memastikan pelayaran kapal dan transportasi laut yang aman dengan melakukan perbaikan alat-alat bantu navigasi, memulihkan keadaan setelah bencana alam atau kecelakaan laut dan menjamin kelangsungan hidup perairan, serta layanan operasi es untuk wilayah perairan yang terhalang es. b. Jepang Jepang memiliki lembaga Coast Guard yang bernama Japan Coast Guard

-

. Tugas pokok dari Japan Coast

commit to user



Guard adalah untuk menjamin keamanan dan keselamatan di laut. Bentuk-bentuk operasi dan layanan yang disediakan oleh Japan Coast Guard

adalah

sebagai

berikut

(Japan

Coast

Guard,

http://www.kaiho.mlit.go.jp/e/pamphlet.pdf diakses tanggal 15 April 2014 pukul 20:07 WIB) 1) Patroli Maritim Patroli maritim oleh Japan Coast Guard dilaksanakan di laut teritorial Jepang dan ZEE Jepang yang melingkupi wilayah seluas 4,470,000 KM 2. Operasi patroli maritim tersebut diselenggarakan untuk: a) Penanggulangan terhadap Penyelundupan dan Imigrasi Ilegal b) Penanggulangan terhadap Pembajakan ( berkaitan Perjanjian Kerjasama Regional tentang Pemberantasan Pembajakan dan Perampokan Bersenjata terhadap Kapal di Asia - ReCAAP ) c)

kontra Terorisme

d) Keamanan terhadap konflik perbatasan laut e)

Pengawasan illegal fishing oleh kapal asing

f)

Penanggulangan terhadap kapal mencurigakan dan / atau kapal mata-mata.

g) Tindakan tindakan yang berurusan dengan tindakan melanggar hukum oleh kapal penelitian oseanografi asing. 2) Search and Rescue (SAR) 3) Survei hidrografi dan oseanografi 4) Manajemen lalu lintas pelayaran Sedangkan untuk Indonesia, menurut Alman Helvas Ali Indonesia melalui ditetapkannya TZMKO 1939 secara hukum mempunyai Coast Guard, karena fungsi-fungsi tersebut dilaksanakan oleh Jawatan Pelayaran. Namun sangat disayangkan, kewenangan menjalankan fungsi pemerintahan di laut oleh Jawatan Pelayaran yang di masa kini bertransformasi menjadi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) mengalami hambatan dalam beberapa dekade terakhir karena lahirnya perundang-undangan sektoral yang

commit to user



tidak mengacu kepada TZMKO 1939. Dampaknya, selain membuat manajemen keamanan maritim tidak tertata dengan baik, juga terkesan membatasi fungsi Ditjen Hubla sebagai wakil negara di laut (Alman Helvas Ali,

http://www.fkpmaritim.org/coast-guard-dan-manajemen-keamanan-

maritim/ diakses tanggal 15 Desember 2013, Pukul 20:54 WIB) Berdasarkan uraian mengenai tugas pokok dan fungsi antara U.S Coast Guard, Japan Coast Guard, dan Ditjen Hubla maka dapat disusun komparasi dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Sumber: Alman Helvas Ali

5. Tinjauan Mengenai International Maritime Organization (IMO) International Maritime Organization atau yang sering disingkat dengan IMO merupakan suatu badan khusus PBB yang dahulu sebelum tahun 1982 bernama Intergorvernmental Maritime Consultative Organization (IMCO). IMCO sebagai badan khusus PBB yang mengurus bidang maritim didirikan di Jenewa pada tahun 1948 dengan diterimanya suatu konvensi tentang didirikannya IMCO oleh United Nation Maritime Conference di Jenewa. Sesuai dengan ketentuan konvensi tersebut, IMCO baru akan berlaku apabila telah diratifikasi oleh sekurang-kurangnya 21 negara, termasuk 7

commit to user



negara masing-masing mulai dengan tonnase kapal 1 juta ton, maka konvensi IMCO itu mulai berlaku sejak 17 Maret 1958, ketika Jepang menyatakan turut serta sebagai negara kedelapan yang memiliki tonnase yang melebihi satu juta ton. (Mochtar Kusumaatmadja, 1978: 209) Tujuan utama daripada IMCO adalah untuk memajukan kerjasama antara negara-negara anggotanya dalam masalah teknis di bidang pelayaran, dengan perhatian khusus akan keselamatan di laut dan untuk menjamin tercapainya taraf keselamatan serta efisensi pelayaran setinggi-tingginya. (Kusumaatmadja, 1978:209) Sekretariat IMO di pimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang di pilih setiap 4 tahun sekali, dibantu oleh para Direktur yang memimpin setiap Devisi. Divisi pada sekretariat IMO yaitu: a. Maritime Safety Division, b. Marine Environment Protection Division, c. Legal Affairs and International Relation Division, d. Conference Division, e. Technical Co-operation Division, dan f. Administrative Division Sampai tahun 2010 anggota IMO terdiri dari 169 negara termasuk Indonesia, ditambah 3 negara anggota assiciate (Associate Member). Struktur Organisasi IMO dalam pengambilan keputusan, dilaksanakan melalui forum sidang Assembly, sidang Council dan 5 sidang Committee, yaitu: Maritime Safety Committee (MSC), Marine Environment Protection Committee (MEPC), Legal Committee (LEG), Technical Cooperation Committee (TCC) dan Facilitation Committee (FAL). a. Assembly atau Majelis IMO, merupakan lembaga tertinggi IMO (IMO highest Governing-Body) yang terdiri dari seluruh negara anggota IMO, yang saat ini berjumlah 169 negara, bersidang sekali dalam dua tahun pada jadwal reguler, atau Setiap saat bila dianggap perlu. Assembly bertanggung jawab untuk menentukan program kerja, voting anggaran dan menentukan pengaturan keuangan dalam

commit to user



organisasi. Assembly juga bertugas melaksanakan pemilihan anggota Dewan (Council). b. Council

Governing Body

dalam IMO yang melaksanakan tugas-tugas organisasi IMO di antara dua masa Sidang Majelis. Dewan IMO merupakan badan eksekutif di bawah Assembly, bertanggung jawab melaksanakan pengawasan terhadap kerja organisasi. Tugas-tugas lain dari Dewan yaitu: 1) Mengoordinasikan kegiatan badan-badan IMO yang lain, 2) Memperhatikan rancangan anggaran dan program kerja yang harus disampaikan kepada sidang Assembly, 3) Menerima laporan dan usulan dari Committee dan organ IMO yang lain serta dari negara-negara anggota untuk diteruskan ke Assembly dengan beberapa masukan dan rekomendasi yang tepat. 4) Mengusulkan dan memilih calon Sekretaris Jenderal, yang kemudian disahkan dalam sidang Assembly. 5) Melakukan upaya pengaturan dan kerja sama dengan berbagai organisasi di luar IMO, yang kemudian disyahkan melalui sidang Assembly. Dewan IMO beranggotakan 40 negara anggota IMO (sejak 7 Nopember 2002). Dari ke 40 negara anggota Dewan IMO tersebut terbagi dalam 3 kategori yaitu: 1)

A pelayaran niaga internasional terbesar dan sebagai penyedia angkutan laut internasional terbesar,

2) International Shipborne Trade 3)

C kepentingan khusus dalam angkutan laut atau navigasi, dan mencerminkan perwakilan yang adil secara geografis.

commit to user



Pemilihan anggota Dewan IMO dilaksanakan 2 tahun sekali, yaitu pada saat dilaksanakan sidang Assembly. Negara-negara anggota yang ingin menjadi anggota Dewan wajib menyampaikan surat kepercayaan (credential letter) ke Sekretaris Jendral IMO untuk mencalonkan diri pada kategori yang mereka inginkan. Pada saat sidang Assembly, negara-negara yang mencalonkan sebagai anggota Dewan IMO akan diminta untuk menyampaikan pandangan umum dan tujuan pencalonannya, sebelum pemilihan dilaksanakan. c. Committee, adalah bagian tubuh IMO yang mengolah aturan-aturan produk IMO untuk disampaikan ke sidang Dewan. Terdapat 5 Committee yaitu: 1) Maritime Safety Committee (MSC), yaitu komite yang menangani pengaturan-pengaturan

masalah

keselamatan

dan

keamanan

pelayaran (maritime safety and security) seperti: keselamatan navigasi,

stabilitas

kapal,

konstruksi

pembangunan

kapal,

komunikasi maritim, keamanan maritime dari anccaman perompakan di laut dan sejenisnya. 2) Marine Environmet Protection Committee (MEPC), komite yang menangani pengaturan-pengaturan tentang perlindungan terhadap pencemaran laut, termasuk pencemaran udara dari kapal-kapal laut. 3) Legal Committee (LEG), yaitu komite yang menangani tentang pengesahan aturan yang akan diberlakukan oleh IMO. 4) Technical Cooperation Committee (TCC), yaitu komite yang mempunyai tugas untuk membahas negara-negara yang memerlukan bantuan teknis dalam kaitannya dengan implementasi instrumeninstrumen IMO. 5) Facilitation Committee (FAL), yaitu komite yang menangani masalah pengaturan permasalahan dokumen-dokumen yang harus dibawa oleh kapal-kapal, membantu menjembatani antar negara dalam implementasi instrumen IMO sehingga tidak terjadi kerancuan serta upaya menghindari adanya keterlambatan operasi kapal-kapal

commit to user



berkaitan dengan dokumentasi kapal yang masuk wilayah negara lain. Komite

(Committee)

membentuk

sub-sub

komite

(Sub-

Committee) yaitu: 1) Bulk Liquids and Gases (BLG) 2) Carriage of Dangerous Goods, Solid Cargoes and Containers (DSC) 3) Fire Protection (FP) 4) Radio-communications and Search and Rescue (COMSAR) bertugas membahas rancangan-rancangan ketentuan mengenai komunikasi radio di kapal dan pengaturan tentang SAR (Search and Rescue = pencarian dan pertolongan), 5) Safety of Navigation (NAV) bertugas membahas rancanganrancangan ketentuan mengenai alat bantu navigasi dan alur-alur pelayaran untuk keselamatan pelayaran serta aturan pencegahan tubrukan di laut, 6) Ship Design and Equipment (DE) 7) Stability and Load Lines and Fishing Vessels Safety (SLF) 8) Standards of Training and Watchkeeping (STW) 9) Flag State Implementation (FSI)

Berdasarkan struktur dan fungsi dari badan-badan IMO maka dapat disimpulkan kegiatan-kegiatan IMO secara garis besarnya meliputi: a. Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemeliharaan keselamatan maritim dan efisiensi pelayaran. b. Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan dan pengawasan pencemaran lingkungan laut yang disebabkan oleh kapal-kapal, serta masalah-masalah yang berhubungan dengan hal itu; c. Kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan perkapalan serta kegiatan-kegiatan laut yang berhubungan khususnya mengenai bantuan di

commit to user



bidang teknis kepada negara-negara berkembang. (Kusumaatmadja, 1978: 212) Dalam rangka kerjasama antara negara-negara anggota, terutama untuk menunjukkan tujuan utama daripada IMO akan keselamatan di laut serta efisiensi pelayaran, atau inisiatif IMO telah diadakan konvensi-konvensi di bidang maritim sebagai berikut: a. International Covention for the Safety of Life at Sea(SOLAS), 1948; b. International Regulations for Preventing Collicions at Sea(COLREG), 1960; c. International Convention for Prevention of Pollution of the Sea by Oil (OILPOL), 1954; d. The International Convention for the Prevention Pollution from Ships, 1973; e. Convention on Facilitation of International Maritime Traffic, 1965; f. The International Convention on Load lines, 1966; g. The International Convention Tonnage Measurement of Ships, 1969 h. The international convention Relating to Intervention on the High Sea in Cases of Oil Pollution Casualties, 1969. i.

The International Convention on Civil Liability for oil Pollution Damage, 1969

Konvensi international mengenai keselamatan di laut adalah Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974, dimana secara umum, SOLAS dianggap sebagai perjanjian yang paling penting di IMO dalam hal pengaturan keamanan kapal dagang. Konvensi ini diadopsi pada 1 November 1974 dan diberlakukan pada 5 Mei 1980, serta terus-menerus diperbarui melalui amandemen. Pada 30 Juni 2010, sebanyak 159 negara pihak telah mengadopsi SOLAS, termasuk semua negara-negara ASEAN, kecuali Laos (Beckman, www.tabloiddiplomasi.org /previous-isuue/105-september-2010/933-konvensi-international-mengenaikeselamatan-di-laut.html, diakses tanggal 16 Desember 2013 Pukul 17:43 WIB)

commit to user



Bab V Pasal 7 dari SOLAS menyatakan bahwa tugas pencarian dan penyelamatan itu merupakan tanggung jawab pemerintah. Hal ini untuk memastikan

bahwa

pengaturan

yang

diperlukan

dibuat

untuk

mengkomunikasikan musibah yang terjadi dan melakukan koordinasi dengan pemerintah mengenai tanggung jawab untuk menyelamatkan orang-orang yang tengah berada dalam kesulitan di sekitar pantai atau di laut. Pengaturan ini mencakup pembentukan, operasi dan pemeliharaan fasilitas search and rescue (SAR)

yang

dianggap

praktis

dan

diperlukan.

(Beckman,

www.tabloiddiplomasi.org /previous-isuue/105-september-2010/933-konvensiinternational-mengenai-keselamatan-di-laut.html, diakses tanggal 16 Desember 2013 Pukul 17:43 WIB) Konvensi internasional mengenai search and rescue atau SAR diadopsi pada 1979 dan mulai diberlakukan pada 22 Juni 1985. Konvensi ini kemudian dirubah melalui resolusi Maritime Safety Committee IMO pada 1998 dan diberlakukan pada 1 Januari 2000. Kemudian dirubah kembali pada 2004, dan diberlakukan pada 1 Juli 2006. Pertanggal 30 Juni 2010, sudah sebanyak 95 negara yang menjadi para pihak di konvensi ini, termasuk Singapura dan Vietnam. Sementara Indonesia baru meratifikasi pada tahun 2012. Konvensi SAR 1979 ini dimaksudkan untuk membangun sistem internasional dengan standar dan prosedur yang umum. Tujuannya adalah untuk mengembangkan International SAR Plan sehingga operasi penyelamatan terhadap orang-orang yang tengah berada dalam musibah di laut akan dikoordinasikan oleh organisasi SAR, dan bila perlu dengan melakukan kerjasama organisasi Search and Rescue antarnegara. Kerjasama SAR 1979 adalah upaya mendorong para pihak untuk masuk ke dalam perjanjian SAR dengan melibatkan negara tetangga dalam pembentukan SAR regional, pengumpulan fasilitas, pembentukan prosedur umum, serta kerjasama pelatihan dan kunjungan penghubung (Beckman, www.tabloiddiplomasi.org /previous-isuue/105-september-2010/933-konvensiinternational-mengenai-keselamatan-di-laut.html, diakses tanggal 16 Desember 2013 Pukul 17:43 WIB).

commit to user


digilib.uns.ac.id

B. Kerangka Pemikiran Proses pelaksanaan penelitian dan penulisan hukum ini merupakan suatu rangkaian pemikiran yang diarahkan secara sistematis sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Kerangka pemikiran dalam penulisan ini dapat dilihat pada bagan berikut ini :

Penerapan Konvensi dan Circular IMO Pengawasan Hak Lintas dan Pelayaran Pengamanan Laut Penegakan Hukum di Laut

Keterangan: UNCLOS 1982 sebagai sumber utama hukum laut internasional telah mengatur mengenai hak lintas damai, hak lintas transit dan hal lintas melalui alur laut kepulauan di wilayah perairan suatu negara termasuk Indonesia yang merupakan suatu negara kepulauan. Sehingga Indonesia diwajibkan untuk

commit to user



menjamin kelancaran dan keamanan perairan untuk dilaksanakannya lintas-lintas tersebut. Selain itu berdasarkan kondisi geografis Indonesia yang strategis menyebabkan lalu lintas pelayaran di Indonesia menjadi ramai, sehingga menimbulkan berbagai ancaman yang dapat diklasifikasikan ke dalam empat bentuk, yakni ancaman kekerasan, ancaman navigasi, ancaman terhadap sumber daya laut, ancaman pelanggaran hukum di laut. Dalam bidang penegakan keamanan tersebut Indonesia mengalami kendala dalam instansi penegak hukumnya, di Indonesia terjadi tumpang tindih lembaga pengamanan laut. Di sisi lain, Indonesia merupakan negara anggota IMO yang mengeluarkan konvensikonvensi yang telah diratifikasi Indonesia dalam bidang keamanan dan keselamatan pelayaran sehingga harus menerapkan kaidah-kaidah dalam konvensi tersebut. Pembentukan Indonesia Sea and Coast Guard merupakan amanat dari undang-undang pelayaran untuk mengatasi tumpang tindih dan kekacauan pengamanan laut saat ini. Untuk itulah, perlu dikaji lebih mendalam mengenai urgensi pembentukan Indonesia Sea and Coast Guard dalam sistem pengamanan laut dan penerapan konvensi IMO mengenai keamanan laut.

commit to user

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teori

Recommend Documents