7 BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PENGAJUAN HIPOTESIS
2.1 Kajian Teoritis 2.1.1
Konsep Pajak Penghasilan Pajak Terutang Badan
2.1.1.1 Pengertian Pajak Pajak merupakan sumber penerimaan karena termasuk pos yang sangat penting, bahkan bisa merupakan yang terpenting pada anggaran pendapatan pemerintah. Dan pajak bersama kebijakan fiskal lainnya, menjadi kebijakan pengatur perekonomian karena dari sudut yang bersifat makro, hal itu akan berdampak ekspansioner (memperbesar) dan kontaksional (memperkecil) terhadap pendapatan nasional dan dari sudut mikro, pajak merupakan semacam pembebanan tidak langsung atas barang publik serta eksternalitas dan dengan demikian mengarah kepada pemerataan dalam masyarakat. Agar sasaran ini dapat tercapai peraturan pajak harus mempunyai karakteristik kualitatif, yaitu sederhana dan menjamin rasa adil diantara wajib pajak. Zain (2003: 10) mengemukakan bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggaraan pemerintahan. Waluyo dan Wirawan (2003: 5) mengemukakan ciri-ciri yang yang melekat pada pengertian pajak adalah: (1) 7
8 Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaan yang sifatnya dapat dipaksakan; (2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah; (3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah; (4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment dan; (5) Pajak mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur. Menurut Regar (2000: 26) mengatakan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaranpengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan menurut Soemitro (2000: 56) yaitu: pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak tanggung jawab anggota masyarakat wajib pajak sendiri yang dapat dipaksakan, pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pemungutan pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan dan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan-pembangunan nasional dan pengeluaran rutin negara demi tercapainya pemerintahan yang baik.
9 2.1.1.2 Pengertian Pajak Penghasilan Pengertian Penghasilan tercantum Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Di dalam ketentuan tersebut disebutkan: Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk: 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini; 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; 3) Laba usaha; 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota; c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha; d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis
10 keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan; e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya; f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang; g. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; h. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; i. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; j. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; k. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing; l. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; m. Premi asuransi; n. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
11 2.1.1.3 Subjek dan objek Pajak Penghasilan Menurut Undang-Undang Pasal 17 Tahun 2008, Pasal 2 disebutkan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah: 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesi, dan warisan yang belum terdagi sebagi satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Kewajiban pajak subjektif warisan belum terbagi dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut dan berakhir pada saat warisan tersebut belum selesai dibagi. 2) Badan. Pengertian Badan adalah sekumpulan orang dan modal yang merupkan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana. 3) Bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegitan di Indonesia, yang dapat berupa: a. Tempat kedudukan manajemen.
12 b. Cabang perusahaan. c. Kantor perwakilan. d. Gedung Kantor. e. Pabrik. f. Bengkel. g. Pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan. h. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan. i. Proyek instalasi, konstruksi, perkebunan, atau kehutanan. j. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan. k. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukanya tidak bebas. l. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia.
2.1.1.4 Pajak Terutang Wajib Pajak Badan Laporan keuangan komersial disusun berdasarkan prinsip yang lazim, demikian juga halnya dengan laporan keuangan fiskal yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi, namun disesuiakn dahulu dengan keputusan-keputusan peraturan perpajakan. Menurut Peraturan Perpajakan, penyesuaian dilakukan pada
13 biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan terhadap pendapatan. Dengan demikian, perhitungan pajak terhutang wajib pajak badan adalah: a. Menentukan laba bruto yang diperoleh yang diperoleh perusahan dalam suatu tahun pajak. b. Menentukan laba bruto dengan biaya-biaya yang menurut Peratuan Perpajakan dapat dikurangkan. c. Mengkoreksi
kemungkinan
pembebanan
biaya
yang
bersifat
nenambah/mengurangi penghasilan kotor. d. Hasil pengurangan biaya-biaya tersebut mempunyai laba netto sebelum pajak atau disebut juga dengan laba kena pajak atau Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP ini mempunyai dasar perhitungan besarnya pajak terhutang. Dengan demikian bahwa perencanaan pajak mencakup hal-hal seperti meminimalkan tarif pajak dan memaksimalkan biaya fiskal yang dapat dikurangkan serta memaksimalkan penghasilan yang ditangguhkan atau dikecualikan dari pengenaan pajak. Dengan mengacu pada buku Petunjuk Pengisian SPT PPh yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Skema Penghitungan PPh wajib pajak badan, yang mencakup pula perhitungan laba Kena Pajak atau PKP menurut Undang-undang Perpajakan No. 17 tahun 2008, adalah sebagai berikut:
14 Tabel 1: Skema Perhitungan PPh Wajib Pajak 1.
Jumlah seluruh penghasilan
2.
(-)
Penghasilan yang tidak objek Pajak PEnghasilan
3.
(=)
Penghasilan Brotu
4.
(-)
Biaya fiskal dapat dikurangkan
(+/-)
(koreksi biaya fiskal tidak dapat dikurangkan)
5.
(=)
Penghasilan Netto
6.
(-)
Kompensasi kerugian (bila ada)
7.
(-)
Penghasilan tidak kena pajak (WP Perseorangan)
8.
(=)
Penghasiln kena pajak
9.
(x)
Taraf pasal 7
10.
(=)
Pajak penghasilan terutang
11.
(-)
Kredit pajak
12.
(=)
Pajak penghasilan lebih bayar/kurang bayar/nihil
Sesuai dengan Undang-undang Perpajakan, item-item di atas dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Jumlah seluruh penghasilan Yang dimaksud dengan penghasilan, sesuai dengan pasal 4 undang-undang No.17 tahun 2008 adalah: 1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia amupun dari luar Indonesia, yang dapt dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkuatn, dengan nama dan dalam bentuk apapun. 2) Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di burs efek,
15 penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah. 2. Penghasilan yang ditangguhkan/dikecualikan pengenaan pajaknya Penghasilan yang ditangguhkan/dikecualikan pengenaan pajaknya tercantum pada pasal 4 atay (3) undang-undang No. 17 tahun 2008, yaitu yang tidak termasuk sebagai objek pajak. 3. Penghasilan (laba) bruto. Penghailan bruto adalah jumlah seluruh penghasilan sebelum dikurangi biaya-biaya. 4. Biaya Fiskal dapat dikurangkan. Biaya fiskla dapat dikurangkan adalah biayabiaya sesuai pasal 6 ayat (1) huruf a s/d h undang-undang No. 17 tahun 2008. 5. Penghasilan (laba) netto. Penghasilan netto adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenalkan oleh ketentuan penrundangundangan perpajakan. 6. Kompensasi kerugian dan/atau penghasilan tidak kena pajak (bagi wajib pajak perseorangan). Kompensasi kerugiann adalah rugi tahun sebelumnya sampai dengan 5 tahun ke belakang berturu-turut dapat diperhitungkan sebagai pengurangan laba netto sesuai pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 17 tahun 2000 adalah lapisan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). 7. Penghasilan (laba) kena pajak. Penghasilan atau laba kena pajak adalah penghasilan netto dikurangi kompensasi kerugian bagi badan usaha dan orang pribadi dikurangi penghasilan tidak kena pajak.
16 8. Tarif pajak. Tarif pajak adalah prosentase untuk menetapkan jumlah pajak terutang, yaitu sesuai pasal 17 Undang-undang No.17 tahun 2008. 9. Pajak (PPh) terutang. Sesuai pasal 1 angka (9) undang-undang No. 16 tahun 2008, pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 10. Kredit pajak. Sesuai pasa 1 angka (22) Undang-undang No. 16 tahun 2008. Kredit pajak untuk pajak penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak ditambah dengan pokok pajak yang terhutang dalam surat tagihan pajak karena pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terhutang di luar negeri, dikurangi pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, dikurangkan dari pajak yang terutang. 11. Pajak penghasilan kurang/lebih bayar/nihil. Adalah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, apabila pajak yang terhutang untuk satu tahun pajak ternyata lebih besar restitusi yang dapat dimintakan kembali, apabila lebih kecil dari pada jumlah kredit pajak atau apabila pajak yang terhutang besarnya sama dengan jumlah kredit pajak. 2.1.2
Konsep Revaluasi Aktiva Tetap
2.1.2.1 Pengertian Revaluasi Aktiva Tetap Revaluasi aktiva tetap adalah suatu proses dari pihak perusahan untuk menghitng atau menilai kembali suatu aktiva tetap/asset yang dimiliki oleh
17 perusahaan tersebut melalui Lembaga Penilai (appraisal campany) yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan revaluasi tersebut, sebagai bagian dalam rangka perhitungan penyusutan aktiva tersebut untuk tahun-tahun berikutnya. Selisih harga perolehan dan akumulasi penyusutan yang menjadi nilai buku, menjadi dasar pengurangan dari nilai revaluasi (hasil penilaian kembali aktiva tetap) tersebut, yang pada akhirnya akan menjadi selisih lebih revaluasi dan menjadi dasar perhitungan objek pajak PPh yang dikenakan tarif fina 10%. Sesuai dengan pasa 19 ayat (1) Undang-undang No. 17 tahun 2008. Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan peraturan Revaluasi Aktiva Tetap. Yang sebagaimana
diatur
dalam
Keputusan
Meneteri
Keuangnan
No.
486/KMK.03/2002, serat Tata Cata dan Prosedur Pelaksanaannya yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak dalam Keputusan Dirjen Pajak Kep-519/PJ/2002 tanggal 2 Desemnber 2002. 2.1.2.2 Penggolongan Penyusutan Aktiva Tetap Dalam memperoleh nilai buku suatu aktiva tetap setiap tahunnya, maka harus dikelompokkan terlebih dahulu berdasarkan masa manfaat aktiva yang bersangkutan dan mengurangi saldo awal aktiva tetap dengan tarif penyusutan berdasarkan metode yang digunakan oleh perusahaan sehingga difapat nilai uku yang diharapkan untuk tanggal neraca. Dengan berdasarkan Undang-undang No. 17 tahun 2008 pasal 11 dan Keputusan Menteru Keuangan No. 79/KMK.04/2008 dapat diketahui penggolongan jenis-jenis harta berwujud (Aktiva Tetap) yang akan disusutkan adalah sebagai berikut:
18 Tabel 2: Jenis Harta Berwujud Yang Termasuk Dalam Kelomppok I No. 1
Jenis Usaha Semua Jenis Usaha
Jenis Harta a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, almari, dan sejenisnya yang ukan bagian dari bangunan b. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplicator, mesin fotokopi, mesin akunting, computer, printer, scanner dan sejenisnya. c. Perlengkapan lainnya seperti amplifier, tape/cassette, vido recorder, televise dan sejenisnya, telepon seluler. d. Sepeda motor, sepeda dan beca. e. Alat perlengkapan khusus (tools) bagi industri/jasa yang bersangkutan. f. Alat dapur untuk memasak makanan dan minuman. g. Dies, jigs dan mould. Sumber: Surat Keputusan Menteri Keunagan RI No. 79/KMK.04/2008 Tabel 3: Jenis Harta Berwujud Yang Termasuk Dalam Kelomppok II
No. 1
Jenis Usaha Semua Jenis Usaha
Jenis Harta a. Mebel dan peralatan logam termasuk meja, bangku, kursi, almari dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin dan sejenisnya. b. Mobil, sedan, bus, truk, speed boat dan sejenisnya. c. Container dan sejenisnya. Sumber: Surat Keputusan Menteri Keunagan RI No. 138/KMK.03/2002
19 Tabel 4: Jenis Harta Berwujud Yang Termasuk Dalam Kelomppok III No. 1.
Jenis Usaha Jenis Harta Pertambangan selain minyak Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang dan gas pertambangan termasuk mesin-mesin yang mengolah produk pelican. 2. Permintalan, pertenunan dan a. Mesin yang yang pendelupan mengolah/menghasilkan produkproduk tekstil (misalnya kain katun, sutra, serat-serat buatan, wol dan bulu hewan lainnya, lena rami, permadani, kain-kain, tule) b. Masin untuk yang preparation, bleaching, dyeing, printing, finishing, texturing, packaging dan sejenisnya Sumber: Surat Keputusan Menteri Keunagan RI No. 138/KMK.03/2002 Tabel 5: Jenis Harta Berwujud Yang Termasuk Dalam Kelomppok IV
No. 1
Jenis Usaha Jenis Harta Konstruksi c. Mesin berat untuk konstruksi Sumber: Surat Keputusan Menteri Keunagan RI No. 138/KMK.03/2002
2.1.2.3 Tujuan dan Prosedur Pelaksanaan Tujuan dari Revaluasi Aktiva Tetap adalah agar perusahaan dapat menyehatkan keuangannya, sehingga lebih mencerminkan kemapuan dan nilai perusahaan yang sebenarnya. Menurut Suandy (2003: 44) menguraikan bahwa revaluasi aktiva tetap bagi perusahaan mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. Perhitungan harga pokok akan menghasilkan nilai yang mendekati harga pokok yang wajar. 2. Meningkatkan struktur modal sendiri, artinya perbandingan antara pinjaman (debt) dengan midal sendiri (equity) atau debt to equity ratio (DER) menjadi membaik. Dengan mambaiknya DER perusahaan dapat menarik dana baik melalui pinjaman dari pihak ketiga atau melalui emisi saham.
20 3. Pembayaran PPh atas selisih penilaian kembali aktiva tetap sebesar 10% yang bersifat final apakah cukup manarik bagi perusahaan untuk melakukan revaluasi. Sesuai dengan pasal 19 ayat (1) Undang-undang No. 17 tahun 2008. Menteri Keungan diberi wewenang untuk menetapkan peraturan tentang Revaluasi Aktiva Tetap. Berdasarkan Undang-undang tersebut, Menteri Keungan telah menerbitkan Keputusan No. 486/KMK.03/2002 tanggal 28 November 2002, serta Tata Cara dan Prosedur Pelaksanaanya yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak dalam Keputusan Dirjen Pajak Kep-519/PJ/2002 tanggal 2 Desember 2002. Menurut Gunadi (1998: 128) menguraikan bahwa syarat bai perusahaan (wajib pajak) untuk dapat melakukan Revaluasi Aktiva Tetap adalah: 1. Wajib pajak badan dalam negeri yang telah memenuhi semua kewajiban pajak sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukan revaluasi. Yang dimaksud dengan kewajiban pajak disini adalah PPh, PPn, PPmMB, dan PBB yang terutang untuk masa sebelum masa pajak dilakukannya revaluasi dan telah dilunasi oleh wajib pajak. 2. Wajib pajak yang telah melakukan revaluasi sebelum lewat jangka waktu 5 tahun. Lebih lanjut Gunadi (1998: 130) menguraikan kriteri aktiva tetap yang dapat di revaluasi:aktiva tetap yang dapat di revaluasi adalah semua aktiva tetap berwujud, seperti: tanah, bangunan, mesin, serat perlatan lainnya yang masuk dalam kelompok 2,3,4 untuk aktiva bukan bangunan. Selai itu, aktiva tersebut harus memiliki syarat:
21 1. Telah dimiliki oleh wajib pajak lebih dari 5 tahun. 2. Terletak atau berada di Indonesia. 3. Masih digunakan di Indonesia untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. 4. Tidak bermaksud untuk dijual atau untuk dialihkan (bukan persediaan barang dagangan). 5. Untuk seluruh aktiva memenuhi syarat di atas dan tidak boleh dilakukan untuk sebagian aktiva. 6. Tidak dapat dilakukan kepada pihak lain sebelum lewat jangka waktu: a. 5 tahun setelah dilakukan penilaian kembali untuk aktiva berupa tanah dan/atau bangunan. b. 3 tahun setelah dilakukan penilaian kembali dapat dilakukan penilaian kembali untuk aktiva lainnya. 7. Aktiva yang telah dinilai kembali tidak dapat dilakukan penilaian kembali kecuali tanah. Sebagai dasar untuk menentukan nilai aktiva tetap yang dilakukan revaluasi adalah harga/nilai pasar wajar dari aktiva yang bersangkutan berdasarkan perhitungan menurut Lembaga Penilai yang diakui oleh pemerintah. Pemerintah telah mempecayakan perusahaan penilai (appraisal company) untuk menghitung nilai pasar wajar menurut prosedur, standar penilaian dan tanggung jawab serta integrasi dari perusahaan penilai. Dalam hal ini penilaian yang dilakukan oleh lembaga penilai ternyata tidak wajar, maka Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan kembali nilai pasar wajar aktiva tersebut.
22 2.1.2.4 Akuntansi Penyusutan Aktiva Tetap Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Menurut Mardiasmo (2011: 159) bahwa untuk menghitung besarnya penysusutan harta tetap berwujud dibagi menjadi dua golongan, yaitu: 1. Harta berwujud yang bukan berupa bangunan Harta berwujud yang bukan bangunan terdiri dari empat kelompok, yaitu: a. Kelompok 1: kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 4 tahun. b. Kelompok 2: kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 8 tahun. c. Kelompok 3: kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 16 tahun. d. Kelompok 4: kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 20 tahun. 2. Harta berwujud yang berupa bangunan Harta berwujud yang berupa bangunan dibagi menjadi dua, yaitu: a. Permanen. Masa manfaatnya 20 tahun b. Tidak permanen: bangunan yang bersifat sementara, terbuat dari bahan yang tidak tahan lama, atau bangunan yang dapat dipindah-pindahkan. Masa manfaatnya tidak lebih dari 10 tahun. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method) dan metode saldo menurun (declining balance method). Wajib pajak diperkenankan untuk memilih salah satu untuk melakukan penyusutan. Metode
23 garis lurus diperkenankan dipergunakan untuk semua kelompok harta tetap berwujud. Sedangkan metode saldo menurun hanya diperkenankan dipergunakan untuk kelompok harta berwujud bukan banguna saja. Tabel 6: Pengelompokan Harta Berwujud, Metode, serta Tarif Penyusutannya (Menurut UU Perpajakan) Kelompok Harta Berwujud
Masa Manfaat
1. Bukan Bangunan Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 4 2. Bangunan Permanen Tidak Permanan
Tarif Depresiasi Garis Lurus Saldo Menurun
4 tahun 8 tahun 16 tahun 20 tahun
25% 12.5% 6.25% 5%
50% 25% 12.5% 10%
20 tahun 10 tahun
5% 10%
-
Sumber: Mardiasmo (2011: 160 2.1.2.5 Revaluasi Aktiva Teteap Berdasarkan Standar Akuntansi Keunagan Revaluasi
aktiva
tetap
dalam
akuntansi
pada
umumnya
tidak
diperkenankan kecuali ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah, misalnya peraturan perpajakan. Dalam PSAK 16 16 (2007: 102) disebutkan bahwa: penilaian kembali aktiva tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena standar akuntansi keuangan menganut penilaian aktiva berdasarkan harga perolehan atau harga pertukaran. Penimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Dalam hal ini, laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep harga perolehan di dalam penyajian aktiva tetap serta pangaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan perusahaan. Selisih revaluasi dengan nilai buku (nilaui tercatat) aktiva tetap
24 dibukukkan dalam akun modal dengan nama “selisih penialaian kembali aktiva tetap”. Revaluasi atau pernyataan kembali (restatement) aktiva dan kewajiban menimbulkan kenaikan atau penurunan ekuitas. Meskipun memenuhi defenisi penghasilan dan beban, menurut konsep pemeliharaan modal tertentu, kenaikan dan penurunan ini tidak dimaksudkkan dalam laporan laba rugi. Sebagai alternative pos ini dimasukkan ke dalam ekiutas sebagai penyesuaian pemeliharaan modal atau cadangan revaluasi. 2.1.2.6 Selisih Lebih Akibat Revaluasi Aktiva Tetap Berdasarkan UndangUndang Pajak Selisih revaluasi adalah selisih antara nilai baru aktiva tetap setelah dilakukan revaluasi dengan nilai buku aktiva secara fiscal sebelum penilaian kembali. Atas selisih lebih tersebut dikenakan tarif PPh 10% final (Surat Keputusan Menteri Keungan RI No. 486/KMK.03/2002, pasal 5 ayat (1). Untuk menghitung besarnya PPh terutang dasarnya dibedakan menjadi dua, yaitu: 1. Jika tidak ada sisa kerugian yang secara fiscal masih dapat dikompensasikan, maka selisih lebih revaluasi merupakan dasar penghitungan pajak yang harus dibayar. 2. Jika ada kerugian tahun-tahun sebelumnya yang secara fiskla masihdapat dikompensasi,maka selisih lebih revaluasi tersebut harus dikompensasi terlebih dahulu dengan kerugian fiskal tersebut, dan apabila ada kelebihan merupakan dasar perhitungan pajak yang harus dibayar.
25 Yang dimaksud dengan kerugian fiskal adalah jumlah kerugian yang telah dikeluarkan melalui Surat Ketetapan oleh KPP. Dalam hal KPP belum menetapkan kerugian fiskal tersebut, maka kerugian fiskal dihitung atas dasar lapoan keuangan wajib pajak. Apabila setelah dilakukan Pemeriksanaan oleh KPP ternyata kerugian fiskal tersebut berbeda dengan kerugian yang sebagaimana dalam laporan keuangan wajib apajak, maka akan diadakan Koreksi atas PPh terhitung. Perlakuan PPh atas selisih lebih revaluasi dibukukan dalam perkiraan tersendiri”Selisih Penilaian Kembali Aktiva” dan termasuk kelompok modal. Bagi para pemegang saham yang menerima saham bonus akibat pencatatan tambahan modal saham, tidak dikenakan PPh. Perkiraan ini dapat juga digunakan sebagai tambahan modal cadangan.
2.2 Penelitian Terdahulu Penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya oleh Rully Walun Dyatmoko tahun 2009 dengan judul penelitian “Pengaruh Revaluasi Aktiva Tetap
Berwujud Terhadap Revaluasi Aktiva Tetap Berwujud pada PT. Wijaya Karya Beton. Objek penelitian adalah Revaluasi Aktiva Tetap Berwujud dan Revaluasi Aktiva Tetap Berwujud., hasil penelitian menunjukan bahwa hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, revaluasi aktiva tetap berwujud yang dilakukan PT. Wijaya Karya Beton terhadap pajak penghasilan badan menguntungkan karena pajak penghasilan badan yang harus dibayar berkurang sehingga beban perusahaan dalam membayar pajak penghasilan berkurang. Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengimplementasikan bahwa perusahaan sebaiknya
26 melakukan revaluasi karena pajak pengahasilan badan berkurang akibat dari meningkatnya total beban penyusutan aktiva tetap sehngga perusahaan dapat melakukan penghematan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Mustofa, tahun 2006 dengan judul penelitian “Pengaruh Revaluasi Aktiva Tetap Terhadap Pajak Penghasilan Terutang Pada Perusahaan Tegel Indah Cemerlang Malang”. Hasil penelitian menunjukan bahwa Estimasi selisih beban penyusutan fiskal tersebut digunakan sebagai menambah/mengurangi pajak penghasilan terutang perusahaan apabila tidak dilakukan revaluasi, sehingga akan diperoleh jumlah pajak penghasilan yang akan dibayar oleh perusahaan. Dari hasil analisis tersebut, dapat diketahui bahwa dalam jangka pendek jumlah pajak penghasilan terutang akan mengalami penurunan yang cukup signifikan apabila melakukan revaluasi aktiva tetap pada tahun pertama. Sehingga PPh yang harus dibayar akan berkurang. Tetapi dalam jangka panjang akibat revaluasi terhadapa estimasi pembanyaran Pph terutang pengaruhnya kecil sekali. Tetapi kewajaran laporan keuangan akan lebih akurat. Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat mengimplikasiakan bahwa sebaiknya Perusahaan Tegel Indah Cemerlang Malang sebelum mengambil suatu keputusan , dalam ini keputusan mengenai revaluasi aktiva tetap, sebaiknya pihak perusahaan perlu membuat suatu pertimbangan-pertimbangan, baik untuk pendek maupun untuk jangka panjang, sehingga keputusan yang diambil tidak merugikan perusahaan. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Fitria Wahyu Kusuma Wardani, tahun 2006 dengan judul penelitian “Revaluasi Aktiva Tetap dan
27 Pengaruhnya Pada Pajak Penghasilan yang Terutang Pada CV. Setia Kawan Tulungagung”. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat selisih yang menguntungkan yaitu naiknya Aktiva Tetap adalah jika membandingkannya (berkenaan dengan nilai tukar rupiah yang disebabkan karena perubahan moneter). Sedangkan untuk melihat bahwa Pajak Penghasilan setelah revaluasi lebih menguntungkan adalah jika membandingkan Pajak Penghasilan sebelum direvaluasi dengan Pajak Penghasilan Setelah direvaluasi. Hasil Perhitungan dengan menggunakan Revaluasi Aktiva Tetap yang dilakukan maka terdapat perbedaan pada neraca dan laba rugi, yaitu adanya kenaikan pada nilai Aktiva Tetap menjadi RP 11.056.802.317,22 dan pada modal usaha berubah menjadi Rp 30.594.153,67. Sedangkan untuk Administrasi dan Umum berubah menjadi Rp 2.065.343.000,00. Sehingga keuntungan yang didapat setelah revaluasi sebesar Rp 24.601.730,03. Dari hasil analisis penggunaan Revaluasi Aktiva Tetap, sesuai dengan tolok ukur yang digunakan, maka Aktiva Tetap yang lebih besar secara ekonomi dapat menguntungkan; dan pajak Penghasilan setelah Revaluasi lebih menguntungkan. Berdasarkan hipotesis diatas, penulis dapat menyarankan bahwa sebaiknya CV. Setia Kawan Tulungagung lebih sering melakukan Revaluasi untuk Aktiva Tetap dalam pengaruhnya yang lebih menguntungkan pada Pajak Penghasilan yang terutang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat paa tabel berikut:
28 Tabel 7: Penelitian Terdahulu Nama Judul Penelitian Penelitian Rully Walun Pengaruh Revaluasi Dyatmoko, Aktiva Tetap Berwujud 2009 Terhadap Pajak Penghasilan Badan pada PT. Wijaya Karya Beton
Mustofa, 2006
Variabel Penelitian Revaluasi Aktiva Tetap Berwujud dan Pajak Penghasilan Badan.
Hasil Penelitian
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, revaluasi aktiva tetap berwujud yang dilakukan PT. Wijaya Karya Beton terhadap pajak penghasilan badan menguntungkan karena pajak penghasilan badan yang harus dibayar berkurang sehingga beban perusahaan dalam membayar pajak penghasilan berkurang. Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengimplementasikan bahwa perusahaan sebaiknya melakukan revaluasi karena pajak pengahasilan badan berkurang akibat dari meningkatnya total beban penyusutan aktiva tetap sehngga perusahaan dapat melakukan penghematan pajak. Pengaruh Revaluasi - Revaluasi Aktiva Untuk mengetahui pengaruh revaluasi Aktiva Tetap Terhadap Tetap aktiva tetap terhadap pajak penghasilan Pajak Penghasilan - Pajak Penghasilan terutang perusahaan, dihitung beban Terutang Pada Terutang penyusutan fiskal aktiva tetap yang Perusahaan Tegel Indah direvaluasi untuk alternatif dilakukan Cemerlang Malang revaluasi dan tidak dilakuakan revaluasi aktiva tetap. Estimasi selisih beban penyusutan fiskal tersebut digunakan sebagai menambah/mengurangi pajak penghasilan terutang perusahaan apabila tidak dilakukan revaluasi, sehingga akan diperoleh jumlah pajak penghasilan yang akan dibayar oleh perusahaan. Dari hasil analisis tersebut, dapat diketahui bahwa dalam jangka pendek jumlah pajak penghasilan terutang akan mengalami penurunan yang cukup signifikan apabila melakukan revaluasi aktiva tetap pada tahun pertama. Sehingga Pph yang harus dibayar akan berkurang. Tetapi dalam jangka panjang akibat revaluasi terhadapa estimasi pembanyaran Pph terutang pengaruhnya kecil sekali. Tetapi kewajaran laporan keuangan akan lebih akurat. Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat mengimplikasiakan bahwa sebaiknya Perusahaan Tegel Indah Cemerlang Malang sebelum mengambil suatu keputusan , dalam ini keputusan mengenai revaluasi aktiva tetap, sebaiknya pihak perusahaan perlu membuat suatu pertimbangan-pertimbangan, baik untuk
29 pendek maupun untuk jangka panjang, sehingga keputusan yang diambil tidak merugikan perusahaan. Fitria Wahyu Kusuma Wardani, 2006
Revaluasi Aktiva Tetap - Revaluasi Aktiva Untuk menentukan bahwa terdapat selisih dan Pengaruhnya Pada Tetap yang menguntungkan yaitu naiknya Aktiva Pajak Penghasilan yang - Pajak Penghasilan Tetap adalah jika membandingkannya Terutang Pada Cv. Setia yang Terutang (berkenaan dengan nilai tukar rupiah yang Kawan Tulungagung disebabkan karena perubahan moneter). Sedangkan untuk melihat bahwa Pajak Penghasilan setelah revaluasi lebih menguntungkan adalah jika membandingkan Pajak Penghasilan sebelum direvaluasi dengan Pajak Penghasilan Setelah direvaluasi. Hasil Perhitungan dengan menggunakan Revaluasi Aktiva Tetap yang dilakukan maka terdapat perbedaan pada neraca dan laba rugi, yaitu adanya kenaikan pada nilai Aktiva Tetap menjadi RP 11.056.802.317,22 dan pada modal usaha berubah menjadi Rp 30.594.153,67. Sedangkan untuk Administrasi dan Umum berubah menjadi Rp 2.065.343.000,00. Sehingga keuntungan yang didapat setelah revaluasi sebesar Rp 24.601.730,03. Dari hasil analisis penggunaan Revaluasi Aktiva Tetap, sesuai dengan tolok ukur yang digunakan, maka Aktiva Tetap yang lebih besar secara ekonomi dapat menguntungkan; dan pajak Penghasilan setelah Revaluasi lebih menguntungkan. Berdasarkan hipotesis diatas, penulis dapat menyarankan bahwa sebaiknya CV. Setia Kawan Tulungagung lebih sering melakukan Revaluasi untuk Aktiva Tetap dalam pengaruhnya yang lebih menguntungkan pada Pajak Penghasilan yang terutang.
Sumber: Olahan Data 2012 2.3 Kerangka Pemikiran Revaluasi dapat merupakan penilaian kembali aktiva tetap yang dilakukan karena nilai aktiva tetap dianggap tidak lagi mencerminkan nilai yang sesungguhnya. Revaluasi dapat menyebabkan kenaikan atau penurunan nilai aktiva tetap. Nilai wajar yang digunakan dalam menerapkan model revaluasi
30 ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) tentukan nilai pasar aktiva yang bersangkutan, (2) jika tidak mendapat nilai pasar aktiva yang bersangkutan, tentukan nilai pasar aktiva sejenis, dan (3) jika tidak terdapat nilai pasar aktiva sejenis, lakukan penilaian dengan menggunakan teknik-teknik penilaian yang diterima secara umum, atau dengan menggunakan jasa penilai independen. Adanya pelaksanaan revaluasi aktiva tetap akan memberikan dampak pada pajak penghasilan terutang khususnya pada perusahan, karena pajak penghasilan merupakan merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat atau merupakan pajak negara. Sebagai pajak langsung maka beban pajak tersebut menjadi tanggungan wajib pajak yang bersangkutan dalam arti bahwa beban pajak tersebut tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain dengan cara memasukkan beban pajak ke dalam kalkulasi harga jual. Sebagai pajak langsung, pajak penghasilan dipungut secara periodik terhadap kumpulan penghasilan yang diperoleh atau yang diterima oleh wajib pajak selama satu tahun pajak. Dengan demikian, maka dengan adanya revaluasi aktiva tetap akan mengurangi pajak pengasilan terutang suatu perusahaan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka Penelitian ini akan menggambarkan bagaimana pengaruh revaluasi aktiva tetap terhadap pajak penghasilan terutang badan. Berdasarkan landasan teori pada tinjauan pustaka di atas, maka secara skema kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:
31
Permasalahan Penelitian Berdasarkan fenomena dan Kesediaan teoritis serta studi empiris tentang revaluasi aktiva tetap dan pajak penghasilan terutang pada PT. Sinar Karya Gorontalo, menunjukkan bahwa dengan melakukan revaluasi terhadap aktiva tetap akan memberikan dampak atau pengaruh terhadap pendapatan yang diterima setelah pajak. Dengan demikian, maka mengingat pentingnya revaluasi untuk mengurangi pajak penghasilan terutanga, di satu sisi dan penghematan pengeluaran pajak bagi operasional perusahaan sehari-hari. Sehingga penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai revaluasi aktiva tetap untuk mengurangi pajak penghasilna terutangmaka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan memformulasikan judul penelitian “Pengaruh Revaluasi Aktiva Tetap terhadap Pajak Penghasilan Terutang Badan pada PT. Sinar Karya Cahaya Kota Gorontalo”
Dasar Teori Revaluasi aktiva tetap adalah suatu proses dari pihak perusahan untuk menghitng atau menilai kembali suatu aktiva tetap/asset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut melalui Lembaga Penilai (appraisal campany) yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melkukan kegiatan revaluasi tersebut, sebagai bagian dalam rangka perhitungan penyusutan aktiva tersebut untuk tahun-tahun berikutnya. Sedangkan pajak penghasilan terutang merupakan Penghasilan tercantum Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Di dalam ketentuan tersebut disebutkan: Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun
Penelitian Terdahulu 1.
2.
3.
Rully Walun Dyatmoko (2009) dengan judul penelitian “Pengaruh Revaluasi Aktiva Tetap Berwujud Terhadap Pajak Penghasilan Badan pada PT. Wijaya Karya Beton” Mustofa (2006) dengan judul penelitian “Pengaruh Revaluasi Aktiva Tetap Terhadap Pajak Penghasilan Terutang Pada Perusahaan Tegel Indah Cemerlang Malang”. Fitria Wahyu Kusuma Wardani (2006) dengan judul penelitian “Revaluasi Aktiva Tetap dan Pengaruhnya Pada Pajak Penghasilan yang Terutang Pada CV. Setia Kawan Tulungagung
Diduga Revaluasi Aktiva Tetap Berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Terutang Badan
Variabel X: Revaluasi Aktiva Tetap
Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Variabel Y: Pajak Penghasilan Terutang Badan
32 2.4 Hipotesis Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: terdapat pengaruh revaluasi aktiva tetap terhadap pajak penghasilan terutang badan pada PT. Sinar Karya Cahaya Kota Gorontalo.
