BAB I PENDAHULUAN. Reformasi dilakukan untuk mewujudkan aparatur negara yang mampu. mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang masalah Reformasi dilakukan untuk mewujudkan aparatur negara yang mampu mendukung

kelancaran

dan

keterpaduan

pelaksanaan

tugas

dan

fungsi

penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan, dengan mempraktekkan prinsip-prinsip good governance. Selain itu, masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam memberantas praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan pelayanan yang prima sebagaimana diharapkan masyarakat. Agar harapan tersebut dapat menjadi kenyataan maka dituntut adanya suatu sikap aparatur yang baik, integritas, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi. Pelaksanaan Otonomi Daerah yang telah digulirkan oleh pemerintah sejak tahun 2001 membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah. Salah satu perubahan itu adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan beberapa bidang pemerintahan. Seiring dengan bertambah luasnya kewenangan ini, maka aparat pemerintahan di daerah diharapkan dapat mengelola dan menyelenggaraan pelayanan dengan lebih baik dari sebelumnya sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Namun dibalik itu semua telah muncul suatu pemikiran yang positif yaitu munculnya ide serta tentang pemikiran dasar yang menimbulkan reformasi total dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan utama dari reformasi adalah untuk

Universitas Sumatera Utara

menciptakan masyarakat sipil (civil society) dalam kehidupan pemerintahan, bermasyarakat dan bernegara yang memiliki nilai-nilai good governance serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, sikap keterbukaan, kejujuran dan keadilan yang berorientasi kepada rakyat dan bertanggungjawab kepada rakyat. Terdapat beberapa persoalan utama yang merupakan bagian dari sejarah masa lalu bangsa Indonesia yang efeknya masih dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia yang hidup pada masa sekarang ini, yang sekaligus merupakan indikator penyebab terjadinya krisis multidimensi yang masih melanda bangsa Indonesia hingga saat ini. Ketika permasalahan tersebut diidentifikasi, maka ujung dari permasalahan tersebut bermuara kepada terjadinya pendangkalan partisipasi rakyat dalam program pembangunan daerah serta semakin melemahnya posisi nilai tawar rakyat dalam hal perencanaan dan pengambilan keputusan yang melibatkan kehidupan rakyat. Rakyat bukan dijadikan sebagai subjek dalam kehidupan demokrasi dan juga bukan menjadi subjek didalam pembangunan. Kelurahan merupakan dasar dari satuan pemerintahan yang terkecil dari suatu komunitas pemerintahan negara. Sehingga boleh dikatakan bahwa keberhasilan dalam melakukan pembangunan juga tergantung dari sejauh mana partisipasi masyarakat setempat beserta aparatur pemerintahan kelurahan dalam perencanaan pembangunan tersebut. Dalam arti masyarakat harus ikut berpartisipasi dan diberi kepercayaan dan kewenangan yang cukup dalam mengurusi rumah tangga kelurahannya, sehingga bisa mandiri dan sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah tersebut. Selain sebagai pelaksana dan perencana program pembangunan, maka para aparatur pemerintah kelurahan juga berperan sebagai pelayan masyarakat dalam


urusan-urusan administrasi dan kependudukan yang menjadi wewenang dari pihak kelurahan. Namun hingga saat ini pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat, terkadang masih sulit untuk dapat diakses langsung oleh masyarakat dan prosedur yang terkadang berbelit-belit dan sering menyulitkan masyarakat ketika harus mengurus surat atau izin tertentu di kelurahan, biaya yang tidak jelas serta terjadinya pungutan liar (pungli), saat ini menjadi cerminan rendahnya kualitas pelayanan di Indonesia. Dimana ini juga merupakan bagian akibat dari berbagai program pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, namun saat ini masih jauh sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Selain itu juga ada kecenderungan ketidak adilan didalam pelayanan yang diberikan, dimana masyarakat yang tergolong miskin akan sulit untuk mendapat pelayanan yang baik dan berkualitas dari pihak kelurahan. Sebaliknya masyarakat yang memiliki uang akan lebih mudah dalam menyelesaikan urusannya. Untuk itu, apabila ketidakmerataan dan ketidakadilan ini terus terjadi, maka pelayanan yang berpihak ini akan memunculkan potensi yang berbahaya dalam kehidupan berbangsa. Potensi ini antara lain terjadinya disintegrasi bangsa, perbedaan yang lebar antar yang kaya dan miskin dalam konteks untuk memperoleh pelayanan, peningkatan ekonomi yang lamban, dan pada tahapan tertentu dapat merugikan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 2005 tentang Pemerintah Kelurahan yang merupakan dasar dalam menuju masyarakat yang berkembang yaitu kelurahan tidak lagi menjadi level administrasi, tidak lagi menjadi bawahan daerah tetapi menjadi masyarakat yang mandiri. Sehingga setiap masyarakat


yang berada pada lingkungan kelurahan berhak untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat sesuai dengan kepentingannya sendiri. Disini harus dipahami bahwa kelurahan merupakan suatu kesatuan hukum yang memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur dan melayani semua kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya menuju kesejahteraan. Pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat diharapkan menjadi lebih responsif terhadap kepentingan masyarakat itu sendiri, di mana paradigma pelayanan masyarakat yang telah berjalan selama ini

beralih dari pelayanan yang sifatnya

sentralistik ke pelayanan yang lebih memberikan fokus pada pengelolaan yang berorientasi kepuasan masyarakat sebagai berikut : a. Lebih memfokuskan diri pada fungsi pengaturan melalui kebijakan yang memfasilitasi berkembangnya kondisi kondusif bagi pelayanan masyarakat. b. Lebih memfokuskan diri pada pemberdayaan aparatur kelurahan dan masyarakat sehingga masyarakat juga mempunyai rasa memiliki yang tinggi terhadap fasilitas-fasilitas pelayanan yang telah dibangun bersama. c. Menerapkan sistem kompetisi dalam hal penyediaan pelayanan tertentu sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang berkualitas. d. Terfokus pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang berorientasi pada hasil, sesuai dengan masukan atau aspirasi yang diharapkan masyarakat. e. Lebih mengutamakan pelayanan apa yang diinginkan oleh masyarakat. f. Memberi akses kepada masyarakat dan responsif terhadap pendapat dari masyarakat tentang pelayanan yang diterimanya.


Namun dilain pihak, pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintahan kepada masyarakat diharapkan juga memiliki : a. Memiliki dasar hukum yang jelas dalam penyelenggaraannya. b. Memiliki perencanaan dalam pengambilan keputusan. c. Memiliki tujuan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. d. Dituntut untuk akuntabel dan transparan kepada masyarakat. e. Memiliki standarisasi pelayanan yang baik pada masyarakat. Semenjak gerakan reformasi digulirkan dalam rangka merubah struktur kekuasaan menuju demokrasi dan desentralisasi, maka kebutuhan masyarakat terhadap suatu pelayanan prima dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah kelurahan menjadi sangat penting. Diawali dengan Undang-Undang No 22 Tahun 1999 dan selanjutnya dilakukan revisi menjadi Undang-Undang No 32 Tahun 2004 , yang telah dijadikan landasan yuridis untuk menggeser fokus politik ketatanegaraan, diawali desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah. Dan sekarang menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 73 tentang Pemerintahan Kelurahan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 tentang Pemerintahan Desa. Inti dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut adalah penyelenggaraan pemerintahan lokal yang menekankan pada prinsip demokrasi dan peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh daerah masing-masing. Perencanaan pembangunan didaerah kelurahan tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pemerintah kelurahan yang merupakan unit terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjadi tonggak strategis dalam


keberhasilan seluruh program pembangunan. Karena itu upaya untuk memperkuat dan memberdayakan pemerintah ditingkat kelurahan merupakan langkah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat sebagai tujuan dalam program pembangunan kelurahan. Untuk mengakomodir aspirasi masyarakat yang terus berkembang sertra dalam menghadapi perubahan yang terjadi baik dalam lingkungan nasional maupun lingkungan internasional yang secara langsung akan berpengaruh pada roda pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan di negara kita, maka diperlukan adanya suatu pemerintahan kelurahan yang tangguh dan didukung oleh sistem dan mekanisme kerja yang profesional dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pemerintahan kelurahan harus benar–benar siap dan mampu untuk mengelola setiap potensi yang ada dalam lingkungan masyarakat untuk dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Pemerintah kelurahan juga harus cepat dan tanggap dalam memperhatikan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan warga masyarakatnya. Diharapkan dengan terciptanya pemerintahan kelurahan yang tangguh dan mandiri yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan dapat mewujudkan program-program pembangunan yang terencana secara efektif dan efisien yang pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan cita–cita masyarakat yang adil dan sejahtera. Konsep pemberdayaan pemerintah kelurahan ini dapat dilaksanakan melalui program peningkatan kualitas atau kemampuan aparat pemerintahan setempat. Hal ini sangat penting mengingat kelurahan atau desa merupakan unit pemerintahan yang


terkecil

dalam tata pemerintahan yang ada dalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia dan langsung berhubungan dengan masyarakatnya. Dengan demikian diharapkan bahwa aparat pemerintahan khususnya pada tingkat kelurahan dapat meningkatkan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada masyarakat. Sekarang ini kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat telah mengalami penurunan kualitas dan perlu diadakan perbaikan, bila dilihat dari sisi efisiensi dan efektivitas, responsivitas, kesamaan perlakuan (tidak diskriminatif) maka pelayanan yang diberikan masih jauh dari yang diharapkan oleh masyarakat dan masih memiliki berbagai kelemahan. Pemerintah Kelurahan Sari Rejo disini berperan dalam perencanaan program pembangunan didaerah harus mampu berkoordinasi dan bekerjasama dengan masyarakat dan mampu menampung segala aspirasi masyakat, agar dapat mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai “ Pemberdayaan Pemerintah Kelurahan Dalam Rangka Pelayanan Masyarakat (Studi Pada Pemerintah Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara) “.


1.2. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan perumusan masalah dalam makalah ini, yaitu : “ Bagaimana Upaya–upaya yang harus dilakukan untuk Memberdayakan Pemerintahan Kelurahan Dalam Rangka Pelayanan Masyarakat di Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara “.

1.3. Tujuan Penelitian Setiap penelitian yang dilakukan harus mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan untuk memberdayakan Pemerintahan Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. 2. Untuk mengetahui sejauh mana efektifitas kinerja Pemerintahan Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia dalam usaha membangun daerahnya.

1.4. Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah : 1. Untuk mencari khasanah ilmiah tentang upaya-upaya pemberdayaan Pemerintah Kelurahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.


2. Sebagai bahan referensi atau masukan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan dalam Pemberdayaan Pemerintah Kelurahan. 3. Dapat dijadikan bahan referensi atau informasi ilmiah dalam penulisan karya ilmiah dan penelitian tentang Pemberdayaan Pemerintah Kelurahan. 4. Untuk mengetahui sejauh mana partisipasi masyarakat didalam pembangunan daerah kelurahan.

1.5. Kerangka Teori Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi dan preposisi untuk dapat menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. (Singarimbun, 1989;37).

1.5.1. Pemberdayaan Pemerintahan Kelurahan 1.5.1.1. Pengertian Pemberdayaan a. Menurut HAW Widjaja, pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. Pemberdayaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama, namun juga harus diikuti dengan perubahan struktur sosial ekonomi, mendukung perkembangan struktur


kehidupan sosial ekonomi melalui peningkatan peran, produktivitas, efisiensi serta perbaikan terhadap akses sumber daya, tekhnologi, pasar dan terhadap sumber pembiayaan. b. Ahmad Mahmudi, pemberdayaan adalah proses penumbuhan kekuasaan dan kemampuan diri dari kelompok masyarakat yang miskin/lemah, terpinggirkan dan tertindas. c. Payne, menyatakan bahwa pemberdayaan pada intinya ditujukan untuk membantu klien dalam memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dia lakukan terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain dengan transfer daya dari lingkungan. d. Shardlow mengatakan bahwa pemberdayaan pada intinya adalah membahas bagaimana individu, kelompok atau komunitas berusaha untuk mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. e. Bank Dunia (World Bank), pemberdayaan adalah realisasi hak-hak untuk mendapatkan kontrol yang lebih besar terhadap sumber-sumber penopang kehidupan. Tujuan pemberdayaan adalah menjadikan komunitas mandiri terhadap agen-agen eksternal dalam menyusun agenda maupun dalam menangani urusan-urusannya sendiri.


f. Hulme dan Turner (1996), pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar diarena politik baik secara lokal maupun secara nasional. g. John Friedmann, pemberdayaan adalah upaya untuk mendapatkan kekuatan (power) dan mengaitkan kemampuan dengan golongan miskin untuk mendapatkan akses ke sumber daya yang menjadi dasar kekuasaan dari suatu sistem maupun dalam suatu organisasi. Berdasarkan pengertian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan seseorang atau individu maupun kelompok untuk meningkatkan kemampuan dan kemandiriannya dalam meningkatkan taraf hidupnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan pemerintahan kelurahan adalah merupakan suatu proses yang dilakukan guna meningkatkan kemampuan, keberdayaan, kemandirian dan kinerja aparat

pemerintahan

kelurahan

dalam

melaksanakan

tugas-tugasnya

untuk

diupayakan untuk

dapat

meningkatkan pelayanan dan taraf hidup masyarakat. Aparat

pemerintahan kelurahan

yang

ada

melaksanakan fungsinya masing-masing dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab tanpa harus menunggu perintah dan terlepas dari intervensi pemerintah pusat. Aparat kelurahan diharapkan dapat lebih proaktif terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan peka terhadap aspirasi yang datang dari masyarakat.


Dalam rangka pemberdayaan pemerintah kelurahan, maka diharapkan dapat mewujudkan kondisi pemerintah kelurahan yang mandiri. Menurut A.W. Widjaja (2003) hal ini dapat diwujudkan melalui upaya-upaya : 1. Penataan dan pengembangan kelurahan, kerjasama antar kelurahan dan desa lain dan lembaga masyarakat. 2. Penataan dan pengembangan lembaga pemerintah kelurahan dan paguyuban pemerintah kelurahan. 3. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kelurahan. 4. Penataan dan pengembangan pendapatan kekayaan dan keuangan daerah. 5. Meningkatkan ketahanan masyarakat. 6. Pemantapan nilai-nilai sosial budaya setempat. 7. Pengembangan usaha ekonomi rakyat. 8. Peningkatan sumber daya alam yang berwawasan lingkunagan. 9. Peningkatan pemanfaatan tekhnologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat.

1.5.1.2. Pegertian Pemerintah Kelurahan Menurut pasal 1 : 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 tahun 2005 mengemukakan bahwa Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kerja Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. Dalam kamus bahasa Indonesia yang dikemukakan oleh Poerwadaraminta (1998:615) mendefinisikan bahwa Kelurahan adalah daerah (kantor,rumah) Lurah. Ssmentara itu dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 2005 mengemukakan bahwa :


a. Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah Kecamatan. b. Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat. c. Lurah diangkat oleh Walikota/Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil. d. Syarat-yarat lurah meliputi : -

Pangkat/golongan minimal Penata (III/c).

-

Masa kerja minimal 10 tahun.

-

Kemampuan

tekhnis

dibidang

administrasi

pemerintahan

dan

memahami keadaan sosial budaya masyarakat setempat. Kelurahan sebagai kesatuan wilayah terkecil didalam wilayah Kecamatan didaerah Kabupaten/Kota, dapat berfungsi sebaga unit kerja pelayanan pada masyarakat berdasarkan pelimpahan sebagian kewenangan dari Camat kepada Lurah. Sehingga dalam tugas pokok dan fungsinya, pemerintah kelurahan menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dalam ruang lingkup kelurahan sesuai batas-batas kewenangan yang dilimpahkan Camat. Pemerintah kelurahan perlu memiliki kemandirian dan akuntabilitas publik yang cukup memadai, dalam interaksinya yang bersifat langsung dengan masyarakat diwilayah kerjanya. Sebagai unit pelaksana pemerintahan yang terendah dibawah kecamatan, jenis-jenis pelayanan yang dapat dikoordinasikan penyelenggaraannya oleh lurah adalah beragam dengan kriteria yang mencakup pelayanan kebutuhan dasar masyarakat; seperti pelayanan pembuatan KTP, pencatatan akta tanah,


pelayanan kesehatan, penyuluhan masyarakat, tata pembagian air untuk pertanian (irigasi) dan sebagainya. Pembentukan kelurahan sebagai unit pemerintahan terkecil dibawah kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah melalui analisis potensi daerah, beban kerja daerah dengan memperhatikan prinsipprinsip efektivitas, efisiensi, responsivitas, fleksibilitas, rasionalitas, rentang kendali dan akuntabilitas.

1.5.1.3. Pembentukan Kelurahan A. Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan Kelurahan dibentuk dikawasan perkotaan dengan memperhatikan persyaratan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi dan kondisi sosial budaya mayarakat. Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung setelah dilakukan musyawarah dengan tokoh-tokoh masyarakat, pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan harus diusulkan oleh Lurah melalui Camat kepada Bupati atau Walikota dan usul Lurah tersebut dimintakan persetujuan kepada DPRD dan setelah disetujui oleh DPRD, maka Bupati/Walikota menerbitkan peraturan daerah mengenai pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan. Dengan ditetapkan status desa menjadi kelurahan maka kewenangan desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dibawah Kecamatan.


Menurut pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 73 tahun 2005, tentang pembentukan daerah Kelurahan yaitu : 1. Kelurahan dibentuk diwilayah kecamatan. 2. Pembentukan kelurahan dapat berupa penggabungan dari beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan atau pemekeran kelurahan dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih. 3. Pembentukan kelurahan sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan : a. Jumlah penduduk. b. Luas wilayah. c. Bagian wilayah kerja d. Sarana dan prasarana pemerintahan. 4. Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung. 5. Pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih dapat dilakukan setelah paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan kelurahan. Kepala desa dan perangkat desa serta anggota BPD dari desa-desa yang ditetapkan menjadi kelurahan yang memenuhi persyaratan dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah Kabupaten/Kota. Bagi kepala desa dan perangkat desa serta anggota BPD sebagai mana dimaksud dengan uraian diatas yang tidak memenuhi persyaratan diberhentikan dari


jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan yang dimiliki daerah Kabupaten/Kota. Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik pemerintah dengan berubahnya status desa menjadi kelurahan, diserahkan dan menjadi milik dari pemerintah Kabupaten/Kota. Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan akan dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan memperhatikan kepentingan kelurahan yang bersangkutan. B. Tujuan Pembentukan Tujuan pembentukan kelurahan adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta meningkatkan pelayanan terhadap

masyarakat

kota sesuai dengan tingkat

perkembangan pembangunan. Pembentukan kelurahan-kelurahan baru terutama dikota-kota dimana desadesa yang telah ada sebelumnya sudah kurang selaras dan serasi dengan perkembangan masyarakatnya yang telah nyata mempunyai ciri dan sifat “masyarakat kota/urban”. Sebagai contoh desa-desa yang berada dikota kecamatan yang telah sedemikian rupa berkembang karena banyaknya industri dengan menggunakan tekhnologi tinggi dikawasan kecamatan tersebut, atau karena menjadi “simpul“ lalu lintas perdagangan yang cukup padat dan lain sebagainya.

C. Syarat-Syarat Pembentukan Kelurahan 1. Faktor penduduk; sekurang-kurangnya 2500 jiwa atau 500 Kepala Keluarga, dan sebanyak-banyaknya 20000 jiwa atau 4000 Kepala Keluarga.


2. Faktor luas wilayah; harus dapat terjangkau secara efektif dalam melaksanakan pemberian pelayanan kepada masyarakat. 3. Faktor letak; berkaitan dengan aspek komunikasi, transportasi dan jarak dengan pusat kegiatan pemerintahan dan pusat pengembangan harus sedemikian rupa, sehingga memudahkan pemberian pelayanan masyarakat. 4. Faktor prasarana; berkaitan dengan prasarana perhubungan, pemasaran, sosial dan fisik pemerintah akan dapat memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat sebagaimana layaknya. 5. Faktor sosial budaya, agama dan adat akan dapat berkembang dengan baik. 6. Faktor kehidupan masyarakat; baik mata pencarian dan ciri-ciri kehidupan lainnya akan dapat meningkat menjadi lebih baik.

D. Yang Berwenang di Kelurahan Usul

pembentukan

kelurahan

dibuat

oleh

Bupati/Walikota

setelah

mendengarkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingakat II bersangkutan, selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, untuk seterusnya oleh Gubernur akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. Setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri, maka Gubernur sebagai Kepala Daerah Tingkat I menerbitkan Surat Keputusan Pembentukan Kelurahan yang diusulkan oleh Bupati/Walikota yang bersangkutan. Kelurahan terdiri dari Lurah dan perangkat-perangkat kelurahan. Perangkat Kelurahan terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan seksi sebanyak-banyaknya 4 (empat)


seksi jabatan serta jabatan fungsional. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya perangkat kelurahan bertanggung jawab kepada lurah. Perangkat kelurahan diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas usul Camat.

E. StrukturOrganisasi di Kelurahan Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan terdiri dari : a. Kepala Kelurahan b. Sekretaris Kelurahan c. Kepala-kepala urusan, minimal 3 dan maksimal 5. d. Kepala-kepala lingkungan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Kepala urusan minimal 3, yaitu : a. Urusan Pemerintahan b. Urusan Perekonomian dan Pembangunan c. Urusan Keuangan dan Urusan Umum Kepala urusan maksimal 5, yaitu : a. Urusan Pemerintahan b. Urusan Perekonomian dan pembangunan c. Urusan Kesejahteraan rakyat d. Urusan Keuangan e. Urusan Umum


1.5.2. Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan dapat dari susunan sebagai berikut : a. Lurah sebagai Kepala Kelurahan Kepala kelurahan berada dibawah camat serta bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Kepala Kelurahan mempunyai tugas sebagai penyelenggara dan penanggungjawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, urusan pemerintah umum, termasuk pembinaan keamanan dan ketertiban. Sebagai tugas utama dari kantor kelurahan yang pada umumnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat (public service) dan juga merumuskan kebijakan dan perencanaan pembangunan kelurahan serta melaksanakan kegiatankegiatan yang berhubungan dengan program pembangunan di kelurahan. Dalam penelitian ini, penulis menyoroti tentang pemberdayaan pemerintah kelurahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi Kepala Kelurahan (Lurah), yaitu : 1. Sebagai alat pemerintah yang berada langsung dibawah Camat. 2. Melaksanakan tugas-tugas dari pemerintah atas (pusat). 3. Mempertanggungjawabkan

tugasnya

kepada

Bupati/Walikota

melalui

perantara Camat. 4. Bertugas sebagai penyelenggara dan penaggungjawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta bertugas sebagai pembina ketentraman dan ketertiban dalam rangka menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dan Urusan Pemerintahan Umum.


5. Berfungsi menggerakkan partisipasi masyarakat, melaksanakan tugas dari pemerintah atasannya; melaksanakan tanggungjawabnya dalam bidang pembangunan dan kemasyarakatan. 6. Melaksanakan pembinaan dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat.

Sekretaris Kelurahan memiliki tugas : a. Melakukan administrasi kepegawaian. b. Melakukan administrasi keuangan. c. Melakukan urusan perlengkapan dan inventarisasi kantor kelurahan. d. Melakukan urusan rumah tangga. e. Melakukan penyelenggaraan rapat-rapat dasar dan upacara. f. Melakukan urusan tata usaha kelurahan. g. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan. Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris kelurahan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada lurah. Setiap seksi yang ada dikelurahan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada lurah.

Kepala Urusan Pemerintahan memiliki tugas : a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan. b. Mengumpulkan bahan dalam rangka pendirian wilayah dan masyarakat. c. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan.


d. Membantu pelaksanaan tugas-tugas dibidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). e. Membantu pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Pemilihan Umum (PEMILU). f. Membantu pelaksanaan tugas-tugas dibidang keagrariaan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. g. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang pemerintahan.

Kepala Urusan Keamanan dan Ketertiban memiliki tugas : a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang keamanan dan ketertiban. b. Membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi pertahanan sipil. c. Membantu pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengawasan terhadap kegiatan penyaluran bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana yang lainnya. d. Membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan beragama. e. Mengumpulkan dan menyusun laporan dibidang ketentraman dan ketertiban.

Kepala Urusan Pembangunan memiliki tugas : a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang perekonomian dan pembangunan.


b. Melakukan pembinaan terhadap kegiatan perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat. c. Melakukan kegiatan pelayanan terhadap masyarakat dibidang perekonomian dan pembangunan. d. Melakukan

kegiatan-kegiatan

dalam

rangka

meningkatkan

swadaya

masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian dan melaksanakan program-program pembangunan. e. Membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara sarana dan prasarana fisik yang terdapat dikelurahan. f. Membantu, memelihara serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah lembaga masyarakat kelurahan. g. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang perekonomian dan pembangunan.

Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat memiliki tugas : a. Melakukan pembinaan dalam kegiatan keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat. b. Melakukan pelayanan dan pembinaan terhadap kerukunan dan kesejahteraan masyarakat. c. Membantu mengumpulkan dan menyalurkan bantuan/dana terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya.


d. Membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pemuda dan organisasi kemasyarakat yang lainnya. e. Membina kegiatan pengumpulan zakat, infak, sedekah. f. Membantu kegiatan pemungutan dana Palang Merah Indonesia (PMI). g. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang kesejahteraan rakyat.

Kepala Lingkungan memiliki fungsi : a. Membantu pelaksanaan tugas lurah dalam wilayah kerjanya. b. Melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan swadaya gotong royong masyarakat. c. Melakukan kegiatan penerangan tentang program-program pemerintah kepada masyarakat dalam wilayah kerjanya. d. Membantu lurah dalam membina dan mengkoordinasi RT/RW diwilayah kerjanya. e. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh lurah.

Kelompok jabatan fungsional memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian tugas lurah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsionalis senior yang telah ditunjuk. Jenis dan jenjang jabatan fungsional ditentukan


berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Serta jumlah tenaga fungsional juga ditentukan berdasarkan jenis dan beban kerja. Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional pada kantor kelurahan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing, maupun dalam satuan unit organisasi dilingkungan Kabupaten/Kota serta dengan instansi lain diluar instansi Pemerintahan Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyiapkan laporan bulanan tepat pada waktunya. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan organisasi dari bawahannya masing-masing, wajib diolah dan disusun sebagai bahan laporan lebih lanjut dan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. Bila digambarkan didalam suatu bagan, maka susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Kelurahan akan tampak sebagai berikut :



Beberapa contoh Pelayanan Masyarakat yang dapat dilakukan di Kelurahan Sari Rejo yaitu :  KARTU KELUARGA (KK) adalah Kartu yang memuat data tentang Kepala Keluarga dan semua anggota keluarga.

PERSYARATAN :

1. Surat Pengantar dari Kepala Lingkungan. 2. Kartu Keluarga Asli yang lama atau Surat Ijin menetap yang habis masa berlakunya. 3. Fotocopy Akta Perkawinan. 4. Fotocopy Akta Perceraian. 5. Fotocopy Akta Kelahiran. 6. Fotocopy Akta Pengangkatan Anak bagi Anak Angkat. 7. Fotocopy Surat Ganti Nama (WNI) Turunan Asing. 8. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) bagi WNA. 9. Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi WNA. 10. Mengisi Formulir Permohonan KK model FS.01 dan Formulir Bio Data model FS.02 untuk Bio Data semua anggota keluarga.

Syarat no 3 sampai 7 harus dilegalisir Berlaku sepanjang tidak ada perubahan (mutasi).


•

KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) adalah Sebagai bukt i diri (legitimasi) bagi setiap Penduduk dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

PERSYARATAN : 1. Surat Pengantar dari Kepala Lingkungan. 2. Kartu Keluarga Asli. 3. Pasphoto hitam putih terbaru ukuran 3 x 4 = 2 lembar. 4. KTP yang habis masa berlakunya bagi perpanjangan KTP. 5. KTP yang rusak untuk penggantian KTP yang baru. 6. Surat Keterangan dari Kepolisian untuk penggantian KTP hilang. 7. Mengisi formulir KTP model FS.03

MASA BERLAKU : 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. •

AKTE KELAHIRAN adalah Akta Kelahiran yang pendaftarannya tidak melebihi jangka waktu 60 hari kerja sejak anak dilahirkan

PERSYARATAN :

1. Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit, Klinik tempat kelahiran anak. 2. Surat Nikah, Akta Perkawinan Catatan Sipil orang tua anak yang dilahirkan. 3. KTP / KRT. 4. SBKRI bagi WNI Turunan. 5. Akta Lahir ibu si anak bagi anak luar kawin. 6. Surat-surat Asing bagi WNA dan SKBRI (bagi WNI Turunan).


F. Administrasi Pemerintahan Kelurahan Sebagai satuan dari pemerintahan wilayah, maka pemerintah kelurahan diwajibkan melaksanakan kegiatan-kegiatan administrasi yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan. Tujuan yang hendak dicapai adalah peningkatan dalam melakukan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kelurahan sehingga benarbenar berdaya guna dan berhasil guna, selaras dan serasi dengan perkembangan pemerintahan dan lajunya pembangunan nasional. Beberapa macam kegiatan administrasi pemerintahan di kelurahan yang wajib dilaksanakan dengan tertib, terdiri atas : 1. Administrasi Umum Administrasi umum adalah segala kegiatan-kegiatan pencatatan data mengenai kegiatan-kegiatan pemerintah desa dan pemerintah kelurahan pada buku administrasi umum. Buku administrasi umum terdiri atas : a. Buku keputusan desa ( untuk kelurahan tidak perlu ). b. Buku keputusan kepala desa ( untuk kelurahan menjadi buku keputusan kepala kelurahan ). c. Buku kekayaan desa ( kelurahan tidak punya kekayaan, jadi untuk kelurahan adalah buku inventaris kelurahan ). d. Buku agenda. e. Buku ekspedisi f. Buku tanah-tanah di Kelurahan.


2. Administrasi Penduduk Sebagaimana tentang permasalahan administrasi umum yang telah terurai diatas, maka desa dan kelurahan diwajibkan memiliki administrasi khusus sebagai sarana demi lancarnya berbagai program pembangunan, diantaranya program kependudukan yang banyak memiliki kaitan dengan program-program pembangunan lainnya secara nasional. Buku administrasi penduduk terdiri atas : a. Buku Induk Penduduk. b. Buku penduduk sementara. c. Buku perubahan penduduk. d. Buku perkembangan penduduk. e. Buku Kartu Keluarga f. Buku Kartu Tanda Penduduk g. Buku jumlah penduduk Sebagaimana halnya dengan pengisian buku administrasi umum, maka dalam pengisian buku administrasi penduduk harus dipertanggungjawabkan sekretaris kelurahan. Setiap 3 bulan sekali pemerintah kelurahan wajib melaporkan perkembangan penduduk dan kutipan buku jumlah penduduk yang dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat yang bersangkutan.

1.5.3. Kebijaksanaan Pemberdayaan Pemerintahan Kelurahan. Kebijaksanaan

yang

dapat

ditempuh

dalam

rangka

pemberdayaan

pemerintahan kelurahan adalah :


1. Mengembangkan

kemandirian

kelembagaan

pemerintahan

kelurahan,

lembaga kemasyarakatan dan lembaga yang lainnya. 2. Meningkatkan pola pengembangan kelurahan, tingkat

pengembangan

kelurahan dan pembentukan kelurahan baru. 3. Meningkatkan pola penataan kewenangan kelurahan dan pembagian wilayah kelurahan, pusat pertumbuhan dan wilayah berkembang, pendataan penduduk dan monografi. 4. Mengembangkan peranan lembaga masyarakat. 5. Menguatkan dan meningkatkan kerjasama antar desa atau kelurahan. 6. Meningkatkan

kapasitas

aparatur

pemerintah

kelurahan

dan

sistem

pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. 7. Perumusan kebijakan fasilitas pemberian tunjangan pendapatan dan tabungan asuransi bagi aparatur pemerintah kelurahan. 8. Perumusan kebijakan fasilitas pengelolaan sarana dan prasarana pemerintah kelurahan. 9. Meningkatkan kapasitas sumber pendapatan untuk kepentingan daerah dalam menggali potensi kekayaan daerah. 10. Meningkatkan pemanfaatan dana pinjaman dan sumbangan dari pihak ketiga bagi kepentingan pembangunan didaerah kelurahan, pemanfaatan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMD), pendayagunaan dana kas, bangunan kelurahan dan objek rekreasi dikelurahan bagi peningkatan pendapatan dan kekayaan daerahnya.


11. Pengelolaan pengaturan daerah tingkat Kabupaten/Kota mengenai pengaturan kelurahan dan pembentukan paguyuban pemerintahan kelurah. Perumusan fasilitas kebijakan pembagian dana perimbangan Kabupaten/Kota ke kelurahan dan tugas pembantuan ke kelurahan.

1.5.4. Pelayanan Masyarakat Secara umum kita telah mengetahui masalah-masalah yang dihadapi dikelurahan, baik yang bersumber secara internal maupun yang eksternal, seperti semakin pesatnya kegiatan pembangunan yang hasil-hasilnya telah kita rasakan saat ini. Namun demikian masih dapat ditemukan pula dampak yang dapat menimbulkan masalah yang baru. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka diperlukan kemampuan dibidang perencanaan pembangunan dan pemberian pelayanan yang baik dan berkualitas oleh para aparatur kelurahan kepada masyarakat sehingga permasalahan yang kompleks dan rumit dapat diatasi. Selain itu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah selama ini masih memiliki beberapa kelemahan : a. Kurang responsif. Kondisi ini terjadi pada hampir semua tingkatan unsur pelayanan, mulai pada tingkatan petugas pelayanan sampai dengan tingkatan penanggungjawab instansi. Respon terhadap berbagai keluhan, aspirasi, maupun harapan masyarakat seringkali lambat atau bahkan diabaikan sama sekali. b. Kurang informatif. Berbagai informasi yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat, lambat atau bahkan tidak sampai kepada masyarakat.


c. Kurang accessible. Berbagai unit pelaksana pelayanan terletak jauh dari jangkauan masyarakat, sehingga menyulitkan bagi mereka yang memerlukan pelayanan tersebut. d. Kurang koordinasi. Berbagai unit pelayanan yang terkait satu dengan lainnya kurang berkoordinasi. Akibatnya, terjadi tumpang tindih kebijakan antara satu instansi pelayanan dengan instansi pelayanan lain yang terkait. e. Birokratis. Pelayanan (khususnya pelayanan perijinan) pada umumnya dilakukan dengan melalui proses yang terdiri dari berbagai level, sehingga menyebabkan penyelesaian pelayanan yang terlalu lama. f. Kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat. Pada umumnya aparat

pelayanan

kurang

memiliki

kemauan

untuk

mendengar

keluhan/saran/aspirasi dari masyarakat. Akibatnya, pelayanan dilaksanakan dengan apa adanya, tanpa ada perbaikan dari waktu ke waktu. g. Inefisien. Berbagai persyaratan yang diperlukan (khususnya dalam pelayanan perijinan) seringkali tidak relevan dengan pelayanan yang diberikan Sehubungan dengan itu,maka lurah dan perangkatnya serta pimpinan lembaga yang ada dikelurahan harus mampu menyusun rancangan pembangunan daerahnya yang sesuai dengan apa yang diharapkan dan yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Dengan kemampuan dan kewenangan yang dimilikinya, maka lurah dan perangkat kelurahan, serta pimpinan lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan memiliki suatu kemampuan untuk menyusun rencana atau program kerja yang secara


tekhnis dapat dilaksanakan, ekonomis dan menguntungkan serta politis dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara

karakteristik

pelayanan

masyarakat

yang

diberikan

oleh

pemerintah sebagian besar masih hak monopoli dari pemerintah tersebut sehingga tidak terdapat suatu persaingan yang baik dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat menjadikan lemahnya pengelolaan

dan penyediaan pelayanan yang

berkualitas. Lebih buruk lagi kondisi ini menjadikan para aparatur pemerintahan sebagi pengelola dan pemberi pelayanan memanfaatkan untuk mengambil keuntungan pribadi, dan cenderung mempersulit prosedur pelayanannya. Akibat permasalahan tersebut, citra buruk pada pengelolaan pelayanan publik masih melekat sampai saat ini sehingga tidak ada kepercayaan masyarakat pada pengelolaan pelayanan masyarakat yang dilakukan pemerintah. Kenyataan ini merupakan tantangan yang harus segera diatasi terlebih pada era persaingan bebas pada saat ini. Profesionalitas pelayanan kepada masyarakat dan pengembalian kepercayaan masyarakat kepada pemerintah harus diwujudkan.

1.5.5. Pengertian Pelayanan Masyarakat Pelayanan adalah suatu proses pemenuhan kebutuhan yang diberikan oleh pihak lain yang memiliki hak atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pelayanan masyarakat secara hakekatnya dapat diartikan sebagai pemenuhan segala kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan urusan administrasi ataupun pemberian izin yang bertujuan untuk mempermudah aktivitas masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.


Perencanaan pembangunan kelurahan sesuai dengan hakekatnya yaitu perencanaan pembangunan diwilayah kelurahan yang menyangkut berbagai aspek kehidupan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat setempat serta pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat. Kelurahan merupakan potensi wilayah daerah yang perlu dikembangkan pembangunannya melalui kerjasama antara pemerintah setempat dengan warga masyarakatnya. Melalui proses ini maka keinginan dan kebutuhan akan suatu prosedur pelayanan yang baik sesuai dengan dibutuhkan oleh masyarakat dapat terpenuhi

1.6. Definisi Konsep Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi mengatakan bahwa konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan generalisasi dari setiap jumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu. Untuk memberikan batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep yang akan diteliti, maka disini penulis akan mencoba untuk mengemukakan defenisi dari beberapa konsep yang digunakan. Adapun yang menjadi defenisi konsep dari penelitian ini adalah : 1.6.1. Pemberdayaan Pemberdayaan adalah suatu proses yang dilakukan guna untuk memampukan ataupun meningkatkan kemampuan dan kemandirian aparat pemerintahan kelurahan dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.


1.6.2. Pemerintah Kelurahan Kelurahan sebagai satuan wilayah terkecil didalam wilayah Kecamatan didaerah Kabupaten/Kota, dapat berfungsi sebagai unit kerja pelayanan kepada masyarakat berdasarkan pelimpahan sebagian kewenangan dari Camat kepada Lurah. Sehingga

dalam

tugas

pokok

dan

fungsinya,

Pemerintah

Kelurahan

menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dalam ruang lingkup Kelurahan sesuai dengan batas-batas kewenangan yang dilimpahkan Camat. Pemerintah Kelurahan perlu memiliki kemandirian dan akuntabilitas publik yang cukup memadai, dalam interaksinya yang bersifat langsung dengan masyarakat diwilayah kerjanya. Sebagai unit pelaksanaan pemerintahan yang terendah dibawah kecamatan. 1.6.3. Pelayanan Pelayanan adalah pemenuhan segala kebutuhan yang diberikan oleh pihak lain yang memiliki hak atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 1.6.4. Masyarakat Masyarakat adalah kumpulan dari orang-orang ataupu sekelompok individu yang hidup dan saling melakukan interaksi, bertempat tinggal dan melakukan aktivitasnya pada suatu daerah.

1.7. Defenisi Operasional Defenisi operasional adalah unsur-unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara untuk mengukur suatu variabel, sehingga dengan pengukuran ini


dapat diketahui indikator-indikator apa saja yang mendukung penganalisaan dari variabel-variabel tersebut (Singarimbun;1995;46). Yang menjadi indikator dalam penelitian ini adalah pemberdayaan pemerintah kelurahan yang dapat diukur dengan indikator sebagai berikut : a. Meningkatkan hak aspirasi masyarakat untuk menyuarakan kepentingankepentingan masyarakat secara luas. b. Menggerakkan masyarakat untuk bekerjasama dalam membangun daerahnya. c. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia dan kinerja aparatur pemerintah kelurahan. d. Meningkatkan potensi kelurahan. Hal ini dapat dilakukan melalui upayaupaya sebagai berikut : •

Peningkatan PAD melalui pengelolaan kekayaan daerah dan usahausaha daerah.

•

Peningkatan swadaya masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan.

•

Meningkatkan usaha kecil menengah dan potensi perdagangan yang ada didaerah kelurahan.

•

Pinjaman daerah

•

Sumbangan dari pihak ketiga.

e. Meningkatkan

kemampuan

pemerintahan

kelurahan

dalam

rangka

penyelenggaraan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat.


Maksudnya adalah memberikan kapasitas yang memadai ataupun kewenangan penuh kepada pemerintah kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti : pembuatan KTP, surat tanah, pelayanan kesehatan dan sebagainya. Pengelolaannya sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah kelurahan. Dengan demikian pemerintah kelurahan akan paham akan tugas dan tanggungjawabnya dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. f. Meningkatkan kemampuan pemerintah kelurahan dalam menjalankan fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan ekonomi rakyat, perlindungan hukum dan perlindungan lingkungan hidup dan keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan menilai kinerja pemerintah kelurahan dan perangkatnya dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.


BAB I PENDAHULUAN. Reformasi dilakukan untuk mewujudkan aparatur negara yang mampu. mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi

Recommend Documents