BAB I PENDAHULUAN Latar belakang Landasan Hukum

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar belakang Kecamatan Margahayu sebagai salah satu perangkat daerah Kabupaten Bandung

merespon terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya

mempunyai tugas

pokok

yaitu

melaksanakan

dan

mengkoordinasikan

penyelenggaraan Pemerintah Daerah di tingkat kecamatan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut terarah, maka ditetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang semuanya mengacu pada visi dan misi Kabupaten Bandung. Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran, dituntut bekerja dan berusaha agar bisa melaksanakannya. Dari berbagai usaha untuk mencapainya, tentu saja ada yang berhasil dengan baik, setengah berhasil bahkan ada yang tidak berhasil. Disini terlihat bahwa selain kemampuan SDM juga banyak dipengaruhi oleh situasi, kondisi dan lingkungannya. Karena kemampuan SDM itu sangat terbatas bila dibandingkan dengan visinya, maka kita dihadapkan kepada pilihan-pilihan atau alternatif yang ada. Didalam memilih alternatif inilah kemudian timbul suatu perencanaan strategis agar visi, misi, tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan tahap demi tahap. Visi kecamatan Margahayu adalah terlaksananya kewenangan secara optimal, meningkatnya

profesionalisme

kinerja

aparat,

terwujudnya masyarakat Kecamatan Margahayu

terwujudnya

pelayanan

prima

serta

yang repeh rapih kerta raharja melalui

pembangunan partisipatif yang berbasis religius, cultural dan berwawasan lingkungan. Renstra Kecamatan Margahayu sangat menentukan dalam usaha mencapai visi dan misi, karena renstra merupakan landasan dan pedoman bagi langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode tahun 2010-2015, tanpa adanya renstra tidak mungkin kegiatan-kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

B.

Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan RPJMK Kecamatan Margahayu 2010-2015 adalah sbb : 1.

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

2.

Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara) Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).

3.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Pembendaharaan Keuangan Negara.

1

4.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.

5.

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

6.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional.

7.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.

8.

Peraturan

Pemerintah

Republik

Indonesia

Nomor

21

Tahun

2004

tentang

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. 9.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.

10.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor .................................. tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan H. Dadang Mohamad Naser sebagai Bupati Bandung 2010-2015.

11.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ, tanggal 11 Agustus 2005 tentang petunjuk penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.

12.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung;

13.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;

14.

Surat Sekretaris

Daerah Kabupaten Bandung Nomor ....................../Bapeda tanggal

...................... perihal Penyusunan Restra – SKPD. C.

Maksud dan Tujuan

a.

Maksud RPJMK ini disusun dengan maksud sebagai berikut : -

Menyediakan dokumen RPJMK tahun 2010-2015 sebagai acuan resmi kecamatan Margahayu dari masyarakat dalam menentukan prioritas program lima tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam membuat Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan Tahunan (RKPK)

-

Memudahkan

pemerintah

kecamatan

dan

masyarakat

untuk

memahami

program Kecamatan Margahayu b.

Tujuan Tujuan dari penyusunan RPJMK Kecamatan Margahayu tahun 2010-2015 adalah : -

Merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan (RPJMK) 2

-

Merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai

Kecamatan Margahayu

dalam waktu 2010 - 2015 -

Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan.

-

Memudahkan pemerintah kecamatan dan masyarakat dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan terpadu, terarah dan terukur.

-

Memudahkan pemerintah kecamatan dan masyarakat untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.

D.

Sistematika Penulisan Dalam penulisan RPJMK ini disajikan dokumen yang bersikap strategis dan

merupakan gambaran tugas yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2010-2015 sebagai upaya untuk perbaikan pelaksanaan tugas dimasa mendatang. Dengan

pola

pikir

seperti itu,

Margahayu Tahun BAB I

sistematika penyajian RPJMK

Kecamatan

2010-2015 dapat diuraikan sebagai berikut :

PENDAHULUAN A. Latar belakang B. Landasan Hukum C. Maksud dan Tujuan D. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD -

Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

-

Sumber Daya SKPD

-

Kinerja Pelayanan SKPD

-

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI -Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD -Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis BAB.IV.VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN -Visi dan Misi Kecamatan Margahayu -Tujuan dan Sasaran -Strategi dan Kebijakan BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF. - Program dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan Kecamatan Margahayu - Program dan Kegiatan Lintas Kecamatan Margahayu - Program dan Kegiatan Kewilayahan 3

BAB VI

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

LAMPIRAN : TABEL 1. MATRIK RENSTRA LIMA TAHUNAN ( 2010 – 2015 ) TABEL 2. MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RENSTRA KECAMATAN TAHUN 2010 - 2 015

4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan. Struktur Organisasi tugas pokok dan fungsi dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung, dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Struktur 2. Susunan 3. Tugas dan Fungsi Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengkoordinasikan, merumuskan tujuan dan sasaran penyeleggaran pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan sesuai dengan ketentuaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada camat serta menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, camat dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris kecamatan dan sebagai unsur pelaksana adalah 5 orang Kasi dan 3 orang Kasubag yang mempunyai tugas pokok dan fungsi masing- masing. 2.2 Sumber Daya Kecamatan 1.

CAMAT Camat mempunyai Tugas Pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

2.

SEKRETARIAT KECAMATAN Sekretariat kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat yang mempunyai tugas pokok membantu camat dalam

memimpin,

pelayanan

dan

merencanakan, administrasi

kerumahtanggaan,

informasi

melaksanakan,

umum, kehumasan

kepegawaian, dan

mengkoordinasikan keuangan,

ketatausahaan

kegiatan

perlengkapan,

Kecamatan

serta

melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub bagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang mempunyai

tugas

pokok

merencanakan,

melaksanakan,

mengevaluasi

dan

melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, informasi kehumasan dan kepegawaian di lingkungan kecamatan, serta menyelenggarakan fungsi- fungsi sebagai berikut : 5



Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, informasi kehumasan, kerumah tanggaan, kepegawaian dan ketatausahaan kecamatan.



Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan kecamatan.



Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas.



Pelaksanaan pengelolaan dan persiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja dilingkungan kecamatan.



Penysusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas, pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas.



Pelaksanaan informasi dan pelayanan hubungan masyarakat, pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor.



Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan asset kecamatan lainnya.



Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan kantor.



Pelaksanaan

pengadaan,

penyimpanan,

pendistribusian

dan

inventarisasi

perlengkapan kantor. 

Penyusuanan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas kecamatan.



Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pengdokumentasian peraturan perundang-undangan.



Pelaksanaan

pengumpulan,

pengolahan,

penyimpanan,

dan pemeliharaan

data serta dokumentasi kepegawaian. 

Penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan funsional serta ujian dinas.



Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai.



Penyusuann

dan

penyiapan

pengurusan administrasi pensiun dan cuti

pegawai. 

Pengkoordinasian

penyusuanan

administrasi

DP-3,

DUK,

sumpah/janji

pegawai. 

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.



Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.



Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kepegawaian dengan sub unit kerja lain di lingkungan kecamatan. 6

 Sub Bagian Keuangan Sub bagian keunagan dipimin oleh seorang kepala sub yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan kecamatan, serta menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut. 

Penyususnan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan kecamatan.



Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran kecamatan.



Pelaksanaan

pengelolaan

administrasi

keuangan

anggaran

pendapatan

belanja dan pembayaran kecamatan. 

Pelaksanaan penyusuanan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tunjangan daerah.



Perencanaan

operasional

kegiatan

penyusunan

rencana

dan

program

administrasi pengelolaan keuangan. 

Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan belanja dan pembiayaan kecamatan.



Pembinaan

administrasi

administrasi

akuntansi

keuangan anggaran

dan

penyiapan

pendapatan

belanja

bahan

pembinaan

dan

pembiayaan

kecamatan. 

Pelaksanaan penyiapan bahan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan kecamatan.



Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.



Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan sub unit kerja lain di lingkungan kecamatan.

 Sub Bagian Program Sub bagian program dipimpin oleh seorang kepala sub Bagian dan mempunyai tugas

pokok

merencanakan,

melaksanakan,

mengevaluasi

dan

melaporkan

pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja kecamatan, serta menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut : 

Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja kecamatan.



Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja kecamatan.



Pengkoordinasian rencana dan program kegiatan perangkat daerah lainnya di wilayah kecamatan.



Pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana penyelenggaraan pemerintahan melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan. 7



Pelaksanaan penyusunan rencana strategis kecamatan.



Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan penunjang pelaksanaan tugas.



Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas.



Fasilitasi

pembinaan

dan

pengendalian

kegiatan

dan

program

yang

dilaksanakan perangkat daerah dikecamatan. 

Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan funsinya.



Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dengan sub unit kerja lain di lingkungan kecamatan.

3.

SEKSI PEMERINTAHAN Melaksanakan sebagai tugas Camat dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dan pengkoordinasian penyelenggraan pemerintahan di wilayah Kecamatan serta fasilitas pembinaan pemerintah desa.

4.

SEKSI PENGENDALIAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Seksi

pengendalian

ketentraman

dan

ketertiban

mempunyai

tugas

pokok

membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan perencanaan,

pengkoordinasian

pengendalian

ketentraman

pengaturan

dan

ketertiban

dan

pelaksanaan teknis operasional

umum

serta

fasilitas

dan

bantuan

pelaksanaan operasional penegakan peraturan kepada daerah di wilayah kecamatan serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan UndangUndang yang berlaku. 5.

SEKSI PEMELIHARAAN SARANA UMUM Seksi pemeliharaan sarana umum mempunyai tugas pokok membantu camat dalam membantu dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan penyelenggaraan, pengkoordinasian,

penetapan,

pembinaan/fasilitasi

serta

pengendalian/pengawasan,

penyampaian informasi, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum di bidang kepariwisataan dan kebudayaan, penataan ruang, pemukiman, pekerjaan umum,

perhubungan,

lingkungan

hidup

sesuai

dengan

pelimpahan

sebagian

kewenangan Bupati kepada camat serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6.

SEKSI PEMBERDAYAAAN MASYARAKAT Seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas pokok membantu camat dalam menyiapkan penetapan,

kebijakan

dan

pembinaan/fasilitasi

pelaksanaan serta

penyelenggaraan,

pengendalian

pengkoordinasian,

pengawasan,

penyampaian

informasi pemberdayaan masyarakat dibidang pertanian, pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, koperasi dan UKM, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, sosial, pemuda dan olahraga, keluarga berencana, pembangunan keluarga sejahtera sesuai dengan pelimpahan sebagian 8

kewenangan Bupati Kepada Camat serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7.

SEKSI SOSIAL BUDAYA Seksi sosial budaya dipimpin oleh seorang seksi yang mempunyai tugas pokok

membantu camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas camat

dalam

bidang

pelayanan

kesejahteraan

sosial

dan

kebudayaan,

serta

menyelenggarakan fungsi- fungsi sebagai berikut :  Pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dan kebudayaan.  Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang ketenagakerjaan sosial dan ketransmigrasian.  Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang pendidikan, budaya dan pariwisata.  Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang pemuda dan olahraga.  Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.  Pelaksanaan tugas ke dinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku.  Pelaksanaan koordinasi sosial dan budaya dengan sub unit kinerja lain di lingkungan kecamatan 8.

JABATAN FUNGSIONAL Jabatan fungsional merupakan unsur pelaksanaan teknis, membantu camat dalam memutuskan dan menentukan kebijakan teknis sesuai dengan peran, fungsi dan tugasnya masing-masing, secara operasional kedudukannya di bawah camat namun secara administrative kedudukan di bawah koordinasi dinas masing-masing. Sebagai berikut : koordinator penyuluh pertanian,

koordinator statistik

kecamatan, kepala cabang dinas pendidikan dan kepala puskesmas Margahayu Secara garis besar pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenagan kecamatan sebagaimana UU Nomor 32/2004 adalah :  Melaksanakan tugas yang merupakan pelimpahan sebagian wewenang bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.  Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi : a) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. b) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. c) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan. d) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. e) Mengkoordinasikan

penyelenggaraan

kecamatan. 9

kegiatan

pemerintahan

di

tingkat

f) Membina penyelenggaraan pemerintah desa dan kelurahan. g) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan. Struktur Organisasi Bagan Struktur Organisasi Kecamatan

CAMAT

SEKRETARIS KECAMATAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KASUBAG PROGRAM

SEKSI PEMERINTAHAN

SEKSI PENGENDALIAN KETENTRAMAN DAN

SEKSI SOSIAL DAN BUDAYA

KETERTIBAN

10

KASUBAG KEUANGAN

SEKSI PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SEKSI PEMELIHARAAN SARANA UMUM

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Evaluasi Kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indicator kenerja dan penetapan capaian indicator kinerja, yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/ program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Kecamatan Margahayu dalam rangka mewujudkan misi dan merealisasikan visi Kecamatan. Indikator

Kinerja

yang

digunakan

dalam

mengukur

kinerja

pemerintah

Kecamatan Margahayu meliputi : Indikator Kinerja yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan,

yang bsesuai dengan tugas, fungsi SKPD

yang berkenaan dengan Indikator yang telah dikembangkan secara mandiri berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan sesuai tugas dan fungsi, matrik Indikator Kinerja Kunci dalam rangka Ekppd terhadap LPPD Tahun 2010 , terlampir. 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Permasalahan dan pemecahan

masalahnya diproyeksikan untuk masa mendatang

sebagai saran tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja tahun yang akan datang sehingga kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dapat diminimalisir, adapun upaya pemecahannya antara lain sebagai berikut : 1. Peningkatan kualitas wawasan dan pengetahuan pegawai untuk mewujudkan propesionalisme pegawai. 2. Adanya pemahaman aparat secara objektif terhadap aturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga aparat khususnya pejabat structural eselon IV mampu untuk memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara berdayaguna dan berhasilguna. 3. Mengupayakan secara bertahap sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. 4. Penyelenggaraan manajemen

prinsip-prinsip

Administrasi

Negara

dan

fungsi-fungsi

dan penyelenggaraan pemerintah serta dalam konteks kegiatan

pelayanan kepada masyarakat diupayakan untuk lebih ditingkatkan.

11

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1.Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Identifikasi factor-faktor yang mempengarungi pencapaian target baik berupa faktor pendukung maupun factor kendala pencapaian sebagai bahan perumusan permasalahan pelayanan Kecamatan untuk ditangani pada tahun yang akan datang. Identifikasi permasalahan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan prima serta mengikuti dinamika pelayanan Aparatur Pemerintahan yang transparan. Program pembangunan harus menjabarkan dengan baik sasaran-sasaran pokok sebagaimana dalam RPJMD serta tujuan dan sasaran dari visi dan misi rencana pembangunan 5 (lima) tahun, berdasarkan hal tersebut, maka dapat digambarkan identifikasi permasalahan sesuai dengan sasaran pada periode 2010-2015 pada RPJMK dibawah ini : No

Sasaran Pokok

Idikator

Kinerja Permasalahan

Fakto Penentu

Utama 1.

Meningkatnya Kualitas

- Waktu rata-rata dan

Kuantitas pelayanan

-Waktu

-Meningkatnya

pelayanan yg

penandatanganan

kesadaran masy

semakin cepat

KTP, KK di tk. Kab.

untuk

paling cepat 3 hari.

KTP, KK. dan

publik - IKM ( Index

yang prima 2.

Keberhasilan

Kepuasan Masy)

Pembinaan Desa

- Presentase Desa yg

-

Fasilitas Program SKPD Teknis

4.

kegiatan

dengan

waktu

pendidikan Desa

Dinas Teknis 5.

dibina

pegawai kesesuaian kompetisi pegawai dengan dan

pola kompetisi pendidikan

memiliki KTP,KK IMB,HO

-Berkurangnya angka 12

dan

pola karir yang jelas.

Pemberdayaan Masyarakat

sesuainya -Tercapainya

dan 1 karir yang jelas

yang sudah dari

belum

pelaporan tepat

-- Prosentase masy

Menunjang

2

penenpatan

Kelurahan yg sudah 3.

izin- izin.

sudah melaksanakan

4

memiliki

kejahatan/kriminalitas -Berkurangnya kerusuhan/huru hara 6.

Menbingkatnya keamanan

di lingkungan masy.

dan -Berekurangnya

ketertiban

Belum

optimalnya Meningkatnya

kondisi

keamanan, keamanan,

gangguan terhadap

ketentraman

dan ketentraman dan

hak individu,

kedamaian

kelompok masy dan

lingkungan masy.

di kedamaian

institusi

di

lingkungan masy.

-Meningkatnya daya dukung, sarana dan kualitas pembinaan dan pelayanan aparat pelindung

masyaralat

( linmas )

Meningkatnya kerjasama

7.

dengan lembaga

tingkat pencemaran

keamanan

Terwujudnya

-

pengelolaan

Belum

optimalnya -Meningkatnya

-meningkatnya

pengelolaan

sampah sarana

kesadaran masy

dan

industry prasaran

serta polusi yang

untuk memelihara

lainnya.

baik

dan mematuhi norma

-masih

budaya dan kearifan

sarana dan prasarana limbah

local, silih asah, dan

pengelolaan

silih asuh

dan limbah.

sampah,

8.

-Berkurangnya

limbah

limbah

dan

pengelolaan kurannya sampah

dan

sampah

Terjalinnya

Mulai

kesetiakawanan

budaya gotong royong kesetiakawanan

social

dan

dan

gotong royong di

social.

masy

lunturnya -Meningkatmya

kesetiakawanan social, kepedulian dalam

masy

serta

budaya

gotong

royong

dimasyarakat. 13

3.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dengan adanya pembagian Kabupaten dengan Bandung Barat, tata ruang wilayah menjadi berubah dan mengikuti kepada tata ruang wilayah Kabupaten induk, pengimplementasian secara konsisten Keputusan Bupati Bandung Nomor 8 tahun 2004 tentang pelimpahan sebagian

kewenangan Bupati kepada Camat dilingkungan

Pemerintah Kabupaten Bandung, dan terpenuhinya pelayanan kepada masyarakat, juga terwujudnya kinerja aparat Kecamatan dan Desa yang baik. Arah Kebijakan Umum Kecamatan Margahayu

untuk 5 (lima) tahun ke depan,

perlu memperhatikan arah kebijakan Kabupaten Bandung, agar dalam perencanaan maupun pelaksanaannya dapat sinkron dengan arah kebijakan Kabupaten Bandung.

14

BAB.IV. VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1.Visi dan Misi Kecamatan Margahayu VISi merupakan mana

pemerintah

produktip .

harus

pandangan jauh kedepan Tentang kemana dan bagay dibawa

agar

konsisten

eksis,antisipatip,inopatip

serta

VISI tak lain adalah suatu gambaran yang memendang jauh kedepan

berisikan cita dan Citra yang ingin di wujudkan oleh kecamatan margahayu dengan mengacu pada batasan tersebut , maka VISI Kecamatan Margahayu adalah: “MEWUJUDKAN PELAYANAN

KECAMATAN PUBLIK

MARGAHAYU

YANG

PRIMA

TERDEPAN UNTUK

DALAM

MENCAPAI

PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) 82 TAHUN 2015”. Visi tersebut di latarbelakangi oleh kondisi geografis Kecamatan Margahayu yang berbatasan langsung dengan Kota Bandung yang menjadikan Kecamatan Margahayu sebagai penyangga Ibukota Propinsi secara langsung. Selain itu dengan jumlah penduduk yang cukup besar dengan tingkat heterogintas yang tinggi menuntut adanya pelayanan masyarakat yang lebih optimal. Guna mewujudkan dan merealisasikan visi tersebut, Kecamatan Margahayu telah menyusun MISI sebagai berikut: 1. Menyelenggarakan pelayanan yang mudah, murah, cepat dan ramah. 2. Menyelenggarakan pembinaan, sosialisasi dan koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 3. Menyelenggarakan penggalian dan pengembangan dan potensi Pendapatan Asli Daerah sendiri (PADS). 4. Menyelenggarakan pengentasan

pemberdayaan

kemiskinan,

masyarakat

peningkatan

derajat

dan

institusi

kesehatan

dalam masyarakat

upaya dan

pengembangan ekonomi masyarakat. B. Tujuan dan sasaran Kecamatan Margahayu telah menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang merupakan bagian integral dalam proses rencana strategis orginasasi untuk mencapai misi dan merealisasikan visi. Tujuan

: Memperpendek rentang pelayanan / pengambilan Keputusan sebagaian urusan pelayanan publik bagi masyarakat

Sasaran

: Meningkatkan peran kecamatan sebagai aparat pelayanan publik terdepan. 15

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran strategis merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenani upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan sumber daya organisasi serta keadaaan lingkungan yang di hadapi dan akan dilakukan setiap tahunnya. Meningkatnya profesionalisme kinerja aparat adalah meningkatkan kinerja aparat kecamatan Margahayu dan desa sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik baiknya. Terwujudnya pelayanan prima adalah, terlaksananya pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan murah. Repeh rapih kerta raharja adalah, yaitu suatu kondisi masyarakat kecamatan Margahayu yang hidup dalam keadaan aman, tertib, damai, sejahtera dan senantiasa berada dalam lindungan dan rahmat Alloh SWT. Partisipatif artinya bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang sangat luas untuk berperan aktif dalam keseluruhann proses pembangunan mulai dari tahap perencanaan,

pelaksanaan

hingga

pengawasan,

sesuai

dengan

paradigma

pemerintahan yang baik bahwa kedudukan masyarakat dalam pembangunan adalah sebagai subjek yang turut menentukan arah pembangunan sesuai dengan prakarsa, tuntutan, kehendak dan kebutuhannya secara proposional dan bertanggungjawab. Religius mengandung pengertian

bahwa nilai-nilai, norma, semangat danj kaidah

agama khususnya islam yang diyakini dan dianut serta menjadi karakter dan identitas mayoritas Kecamatan Margahayu, harus menjiwai, mewarnai, menjadi ruh dan pedoman seluruh aktifitas kehidupan, termasuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dengan tetap menjungjung tinggi toleransi dan kerukunan hidup beragama,kultural mengandung pengertian bahwa nilai-nilai budaya sunda yang klasik, melekat dan menjadi jati dirimasyarakat Kecamatan Margahayu, harus tumbuh dan berkembang seiring dengan laju pembangunan serta menjadi perekat keselarasan dan stabilitas sosial. Pengembangan budaya sunda tersebut dilakukan dengan tetap menghargai

kehidupan

masyarakat

secara

proposional,berwawasan

lingkungan

mengandung pengertian dan kepedulian yang tinggi terhadap keseimbangan alam dan kelestarian lingkungan yang didasari oleh kesadaranakan fungsi strategis lingkungan terhadap kelangsungan hidup manusia. Daya dukung dan kualitas lingkungan harus menjadi acuan utama segala aktifitas pembangunan, agar tercipta tatanan kehidupan yang seimbang, nyaman dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi diatas, dirumuskan 4 (empat) misi sebagai berikut 1. Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berkeadilan. 2. Mewujudkan pelayanan prima 3. Mengembangkan otonomi desa. 16

4. Memelihara

keseimbangan

lingkungandan

pembangunan

yang

berkelanjutan,

membudayakan dan meningkatkan kualitas SDM berlandaskan iman dan taqwa. 4.2.Tujuan dan Sasaran Untuk mencapai kesatuan pandang dalam rangka melaksanakan misi yang ditetapkan dalam rangka pencapaian visi, dirumuskan tujuan dan sasaran sebagi berikut : 1. Meningkatkan kewibawaan aparatur pemerintah 2. Meningkatkan pelayanan prima 3. Meningkatkan kemandirian pemerintah desa 4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan 5. Meningkatkan kualitas SDM Sasaran 1. Meningkatnya Kinerja aparatur kecamatan 2. Meningkatnya pelayanan prima 3. Meningkatnya

kemandirian pemerintah desa

4. Meningkatnya

peran serta masyarakat dalam pembangunan

5. Meningkatnya

kualitas SD

4.3.Strategis dan Kebijakan Adapun strategis yang akan dicapai oleh Kecamatan Margahayu periode tahun 2010 – 2015 adalah sebagai berikut : Misi 1

: Mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan berkeadilan.

Tujuan

: Meningkatkan kewibawaan aparatur pemerintah

Sasaran

: Meningkatkan kinerja aparat kecamatan

Misi 2

: Mewujudkan pelayanan prima.

Tujuan

: Meningkatnya kemandirian pemerintah desa

Sasaran

: Meningkatnya pelayanan prima.

Misi 3

: Mengembangkan otonomi desa.

Tujuan

: Meningkatnya kemandirian pemerintah desa

Sasaran

: Meningkatnya kinerja pemerintah desa.

Misi 4

: Memelihara keseimbangan lingkungan dan pembangunan Berkelanjutan.

Tujuan

: Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan Berkelanjutan.

Sasaran

: Pengimplementasian Perda No.7 tahun 2002 dan

Misi 5

: Memberdayakan dan meningkatkan kualitas SDM berlandaskan Iman dan taqwa.

Tujuan

: Meningkatnya kualitas SDM

Sasaran

: Kejelasan tentang program-program pemerintah bagi masyarakat. 17

Kebijakan Kebijakan kecamatan Margahayu dalam RPJMK kurun waktu 2011-2015 adalah melaksanakan

kegiatan-kegiatan

dengan

melibatkan

semua

personil

kecamatan,Kepala Desa dan perangkatnya, BPD, LKMD Tokoh masyarakat, Ulama, MUI Kecamatan/Desa, Ketua PKK Kecamatan dan Desa, Ormas dan Organisasi Kepemudaan, LSM dan unsur lainnya yang ada di Kecamatan Margahayu.

18

BAB. V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF. 1. Program dan kegiatan lokalitas Kewenangan Kecamatan Margahayu a. Program Pemberdayaan Kecamatan - Musrenbang setiap tahun - Fasilitas pelaksanaan pembangunan Desa - Pengelolaan dan pemeliharaan alat berat - Belanja modal ( pembelian alat kantor ) - Sosialisasi informasi pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan

( produk hukum ) - Pembinaan organisasi kepemudaan - Pembinaan BPD dan LKMD b. Program Efisiensi pelayanan pada publik - Fasilitas penyelenggaraan pemerintah desa - Peningkatan pelaksanaan pengendalian ketentraman dan ketertiban - Pengembangan pelaksanaan potensi pendapatan asli daerah - Pemberdayaan masyarakat dan kegiatan PKK - Pembinaan administrasi pemerintahan desa -

Pembinaan Kader posyandu

-

Pembinaan lembaga keuangan desa (BMT ,UKM,BUMDES,KOPERASI RAKSA DESA)

2. Program dan Kegiatan Lintas Kecamatan. - Peningkatan sarana dan prasarana transportasi melalui Musrenbang ( jalan kabupaten dan desa ) dengan koordinator dan tanggung jawab PU Bina Marga) - Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan melalui Musrenbang ( Sekolahsekolah dengan koordinator dan penanggungjawab Dinas Kimtawil - Bantuan obat-obatan melalui puskesmas koordinator dan penanggungjawab Dinas Kesehatan - Bantuan alat KB Kes koordinator dan penanggungjawab BKBPP - Bantuan ternak dan benih ikan koordinator da penanggungjawab Dinas Peternakan 19

3. Program dan Kegiatan Kewilayahan. 1. Rencana penanggulan sampah Perbaikan Drainase dan gorong-gorong di Kecamatan Margahayu yg terdiri dari 4(empat) desa dan 1(satu) kelurahan - Desa Margahayu Selatan - Desa Margahayu Tengah - Desa Sayati - Desa Sukamenak - Kelurahan Sulaiman Dalam rangka terciptanya Kecamatan Margahayu yg bersih, sehat dan asri. Kondisi Umum Kecamatan Margahayu Sebagaimana diketahui bersama bahwa setelah dilaksanakannya UndangUndang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Bupati Bandung Nomor. 41 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bandung, maka dalam kegiatannya pemerintah Kecamatan Margahayu

mengalami perubahan

paradigma,

Kecamatan

bukan

lagi wilayah

administrasi pemerintahan dan Camat bukan lagi Kepala Wilayah yang memiliki kewenangan sebagai perangkat daerah. Dalam melaksanakan

kegiatan

pemerintahan

dan

di dalam memberikan

pelayanan publik, Kecamatan Margahayu mengacu pada Keputusan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat yang terdiri dari 25 bidang dan 614 rincian. 1. Administrasi Pemerintahan Gambaran umum Kecamatan Margahayu Kecamatan Margahayu merupakan salah satu kecamatan yang mempunyai wilayah yang berbatasan langsung dengan wilayah Kota Bandung. Dengan luas wilayah keseluruhan 1.025,369 Ha yang terdiri dari 4 (empat) desa dan 1(satu) kelurahan, yaitu: 1.

Desa Margahayu Selatan,

2.

Desa Margahayu Tengah,

3.

Desa Sukamenak,

4.

Desa Sayati,

5.

Keluraha Sulaiman, Secara ’ ”

geografis

Kecamatan ’

”

0 ’

Margahayu

terletak

”

pada

koordinat

107 30 7 107 7 Bujur Timur dan 6 55 30 – 7 0 24 Lintang Selatan dengan batas wilayah sebagi 0

0

0

berikut : Sebelah Utara

: Kecamatan Margahayu Utara Kota Bandung.

Sebelah Timur

: Kecamatan Dayeuhkolot.

Sebelah Selatan

: Kecamatan Katapang.

20

Sebelah Barat

: Kecamatan Margaasih.

Curah hujan rata-rata tahunan sebesar 8365,73 mm dengan curah hujan rata-rata per bulan tertinggi sebesar 1.149,33 mm terjadi pada bulan Oktober dan terendah sebesar 1,5 mm terjadi pada bulan September. Kecamatan Margahayu terletak pada ketinggian 500-1000 m datar diatas permukaan laut dengan kondisi lahan keseluruhan yang relatif datar dengan kemiringan berkisar 0-2 %. Ketinggian air permukaan tanah relatif rendah yaitu berkisar 5-10 m dengan aliran Sungai Citarum yang merupakan salah satu potensi untuk jaringan air. Suhu udara berkisar antara 18 0 -320 , suhu minimum berkisar antara 180 -260 dan suhu maksimum antara 270 -320 . Luas wilayah Kecamatan Margahayu berdaasarkan penggunaannya dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 1 Luas Wilayah Menurut Penggunaannya

No

Penggunaan

Desa / Kelurahan

Jumlah

Lahan Marteng

Marsel

Sayati

Sukame

Slm

nak 2

3

4

5

6

7

8

1

Pemukiman

111

103,85

130

60,55

2,003

407,403

2

Bangunan

18,7

8,8

2,97

17,840

5,94

54,25

3

Pertanian

9

32

3

1,126

51

114,126

4

Ladang/tegalan

78

50

59

4,03

136

327,3

5

Padang rumput

-

-

-

-

6

6

6

Rekreasi/OR

1,1

3,5

1,56

4,3

6

106,46

7

Perikanan darat

-

-

2,1

-

5

7,1

JUMLAH

217,8

201,15

198,63

105,846

301,943

1.025,369

21

Tabel 2 Jumlah Penduduk Kecamatan Margahayu Tahun 2013

No

1.

Desa/Kelurahan

Margahayu

Jumlah

Penduduk

Jumlah

RW

L

P

Penduduk

16

8.072

8.819

16.891

21

19.193

17.610

36.803

Tengah 2.

Margahayu Selatan

3

Sayati

17

13.887

15.020

28.907

4

Sukamenak

17

12.537

11.689

24.226

5

Sulaiman

7

2.220

2.131

4.351

Jumlah

78

55.269

111.178

Maksud dan Tujuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah telah membawa tuntutan dan perubahan terhadap system nilai dan budaya kerja dalam penyelenggaran pemerintahan yang berorientasi kepada aspirasi masyarakat dengan prinsip-prinsip demokratisasi, peran serta, pemerataan dan keadilan. Untuk itu diperlukan peningkatan budaya etos kerja yg berorientasi kepada pencapaian hasil serta pertanggung jawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab. Renstra yang disusun oleh Kecamatan Margahayu mempunyai 2 (dua) fungsi utama, yaitu : Pertama

: Merupakan alat atau sarana bagi Kecamatan Margahayu untuk menyampaikan pertanggung jawaban atas hasil kinerja yang telah dicapai.

Kedua

: Merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang Adapun 25 bidang kewenangan yang dilimpahkan meliputi:  Bidang Pertanian,  Bidang Pertambangan dan Energi,  Bidang Kehutanan dan Perkebunan, 22

 Bidang Perindustrian dan Perdagangan,  Bidang Perkoperasian,  Bidang Penanaman Modal,  Bidang Kepariwisataan dan Kebudayaan,  Bidang Ketenagakerjaan,  Bidang Kesehatan,  Bidang Pendidikan,  Bidang Sosial,  Bidang Penataan Ruang,  Bidang Permukiman,  Bidang Pekerjaan Umum,  Bidang Perhubungan,  Bidang Lingkungan Hidup,  Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik,  Bidang Pengembangan Otonomi Daerah,  Bidang Perimbangan Keuangan,  Bidang Kependudukan,  Bidang Kepemudaan dan Olahraga,  Bidang Hukum dan Perundang-Undangan,  Bidang Penerangan,  Bidang Kearsipan,  Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

DATA POTENSI WILAYAH KECAMATAN MARGAHAYU 1.

KETERANGAN UMUM

1.1 . Tinggi Pusat Pemerintahan Wilayah Kecamatan dari permukaan laut

: 690 m : 290 C / 190 C

1.2.

Suhu maksimum/minimum

1.3.

Jarak Pusat Pemerintahan Wilayah Kecamatan dengan :

1.4.

1.5.

a. Desa yang terjauh

: 4 km

0,15

jam

b. Ibukota Kabupaten

: 10 km

1

jam

c. Ibukota Propinsi

: 17 km

1,5

jam

Curah Hujan a. Jumlah hari dengan curah hujan yang terbanyak

: 110

hari

b. Banyaknya curah hujan

: 110

mm/t

Bentuk Wilayah : ……. 89 ….. %

a. Datar sampai berombak 23

b. Berombak sampai berbukit

: ……………. %

c. Berbukit sampai bergunung

: …………… %

2.

LUAS DAERAH/WILAYAH

2.1.

Tanah sawah

:

ha

a. Irigasi teknis

:

ha

b. Irigasi setengah teknis

:

ha

c. Irigasi sederhana

:

ha

d. Tadah hujan/sawah rendengan

:

15

ha

e. Sawah pasang surut

:

0

ha

2.2. Tanah Kering

: 464,46

ha

a. Perkarangan/bangunan/emplacement

:

0

ha

b. Tegal/kebun

:

0

ha

c. Ladang/tanah huma

:

0

ha

d. Ladang pengembalaan/pengangonan

:

0

ha

2.3. Tanah Basah

:

0

ha

a. Tambak

:

0

ha

b. Rawa/pasang surut

:

0

ha

c. Balong/empang/kolam

:

0

ha

d. Tanah Gambut

:

0

ha

2.4.

: ….. 0 ……. ha

Tanah Hutan

a. Hutan Lebat

: ….. 0 ……. ha

b. Hutan Belukar

: ….. 0 ……. ha

c. Hutan Sejenis

: ….. 0 ……. ha

d. Hutan Rawa

: ….. 0 ……. ha

2.5. Tanah Perkebunan

:

0

a. Perkebunan Negara

:

0

ha

b. Perkebunan Swasta

:

0

ha

: ………….

ha

a. Lapangan Olah Raga

:

ha

b. Taman Rekreasi

: …………… ha

c. Jalur Hijau

: …………… ha

d. Kuburan

:

15,52 ha

:

65

2.6. Tanah Keperluan Fasalitas Umum

2.7. Lain-lain (tanah tandus,tanah pasir)

24

21,8

ha

3.

PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN

3.1. Desa

:

4 (empat) Desa 1. Margahayu Selatan 2. Margahayu Tengah 3. Sukamenak 4. Sayati

3.2. Kelurahan

: 1 (satu) Kelurahan 1 Sulaiman

3.3. Lingkungan/Dusun

: 13

3.4. Rukun Warga

: 78 RW

(RW)

Lingk./Dusun

3.5. Rukun Tetangga (RT)

: 4 RT

3.6. Desa/Kelurahan

: 4/1

Desa/Kel.

a. Desa Swadaya

:

0

Desa

b. Desa Swakarya

:

0

Desa

c. Desa Swasembada

:

4

Desa

3.7. Data Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)

4.

a. Nama Lemabaga

: LPMD & LKMD

b. Jumlah Anggota

:

70 orang

PRASARANA PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN SE KECAMATAN

4.1 Balai Desa/Kelurahan

:

4/1

buah

4.2. Kantor Desa / Kelurahan

:

4/1

buah

4.3. Banyaknya Bengkok Perangkat Desa :

ha

a. Tanah sawah

:

ha

b. Tanah kering

:

ha

c. Tambak/kolam

:

ha

d. Lain-lain

:

ha

4.4. Tanah Kas Desa /Areal lainnya untuk Kepentingan Desa / Kelurahan

:

50,625

ha

a. Tanah sawah

:

17,7754

ha

b. Tanah Kering

:

32,850

ha

c. Tambak/kolam

:

0

ha

d. Rawa-rawa

:

0

ha

e. Lain-lain

:

0

ha

25

5.

PEMERINTAHAN KECAMATAN

5.1. Kantor Pemerintahan Wilayah Kecamatan a. Status Pemilikan

:

v

Milik Pemerintah Sewa/kontak Numpang

5.2

b. Luas tanah

: ……. 700 …… m2

c. Luas Bangunan

: ……. 290 …… m2

d. Apabila milik Pemerintah

:

o Di bangun tahun

:

2009

o Sumber dana : - APBN

:

Rp. …..........

- INPRES

:

Rp. …………

- APBD Provinsi

:

Rp. ………....

- APBD Kabupaten

:

Rp. ………….

- Lain-lain yang sah

:

Rp. …………

Jumlah Instansi Pemerintah yang ada di Wilayah Kecamatan : a. Intansi Vertikal

: 1). Kantor Urusan Agama ………………... 2). POLSEK ………………………………. 3). KORAMIL …………………………….. 4). STATISTIK …………………………… 5). …………………………………………... 6). ……………………………………………

Jumlah : … 4 ………………………

b. Instansi Otonom

: 1).

UPTD TK/SD

2).

UPTD SMP

3).

UPTD SMA

4).

UPTD Yankes

5).

UPT KB

6).

UPTD Pasar Jumlah : …. 4 ………………………

26

6.

PRASANA/SARANA PENGAKUTAN DAN KOMUNIKASI

6.1

- Lalu Lintas melaui darat di Kecamatan

: ….. 100 ….. %

- Lalu Lintas melalui Air/Sungai/Laut

: …… 0 ……. % : …… 0 …. Buah

6.2. Apabila melalui Air/Laut/Sungai, Jumlah Dermaga 6.3

Lalu Lintas Darat Melalui - Jalan Aspal

: ….. 58 ….. km

- Jalan Diperkeras

: ….. 58 …. Km

- Jalan Tanah

: ….. 0 …… km

6.7. - Panjang jalan umum yang dapat di lalaui : ….. 58 …. Km

Kendaraan Roda 4 sepanjang tahun -

Panjang jalan utama yang tidak dapat Dilalui kendaraan Roda 4 sepanjang tahun

6.8.

: …… 0 .. … km

Sarana Umum yang dapat di gunakan oleh Penduduk Kecamatan -

Motor Air

: ………… buah

-

Sepeda/ojek

: ………… buah

-

Delman

: ... 27…… buah

-

Jalan Desa

: 137

buah

: 164

buah

Jumlah 7.

PANJANG JALAN DAN JEMBATAN

7.1.

Jenis Jalan

:

a. Jalan Negara

: ……. 0 …… km

b. Jalan Propinsi

: ……. 6 …… km

c. Jalan Kabupaten

: ……. 6 …… km

d. Jalan Desa

: ……. 51 ….. km Jumlah

:

63

k

a. Kelas Jalan : a. Jalan kelas I

: …….. km, Rusak : ………………........

km

b. Jalan Kelas II

: ……. km, Rusak : …………………….

Km

c. Jalan Kelas III

: …….. km, Rusak : …………………….

Km

d. Jalan Kelas IV

: …….. km, Rusak : …………………….

Km

e. Jalan Desa

: …60 . km, Rusak : …....... 3………….

Km

: ……… 3 ………….

Km

Jumlah

27

b. Jembatan a. Jembatan Beton/Batu/Bata

:

7

buah

M

a.1. Kondisi Baik

:

buah

M

a.2. Kondisi Sedang

:

buah

M

a.3. Kondisi Rusak

:

buah

M

b. Jembatan Besi

:

2

buah

300

M

b.1. Kondisi Baik

:

2

buah

300

M

b.2. Kondisi Sedang

:

buah

M

b.3. Kondisi Rusak

:

buah

M

c. Jembatan Kayu/Bambu

:

buah

M

c.1. Kondisi Baik

:

buah

M

c.2. Kondisi Sedang

:

buah

M

c.3. kondisi Rusak

:

buah

M

d. Jembatan Lain-lain

:

buah

M

d.1. Kondisi Baik

:

buah

M

d.2. Kondisi Sedang

:

buah

M

d.3. Kondisi Rusak

:

buah

M

8.

SARANA PEREKONOMIAN

8.1.

Koperasi

:

25

buah

a. Koperasi Simpan Pinjam

:

14

buah

b. Koperasi Unit Desa/KUD

:

buah

c. B K K

:

buah

d. B P K D

:

buah

e. Badan-badan Kredit

:

f. Koperasi Produksi

:

buah

g. Koperasi Konsumsi

:

buah

h. Koperasi Lainnya

:

Jumlah Pasar Selapan/Umum

:

a. Umum

:

2

buah

b. Ikan

:

0

buah

c. Hewan

:

0

buah

17

buah

8.2.

6

15

7

buah

buah buah

8.3.

Pasar Bangunan Permanen/Semi permanen :

8.4.

Pasar tanpa Bangunan Semi Permanen

:

8.5.

Jumlah Toko/Kios/Warung

:

663

buah

8.6.

Bank

:

15

buah

8.7.

Jumlah Lumbung Padi

: 28

buah

buah

9.

JUMLAH PERUSAHAAN/USAHA

9.1.

Industri a. Besar dan Sedang Tenaga Kerja b. Kecil Tenaga Kerja c. Rumah Tangga Tenaga Kerja

9.2.

Perhotelan/Losmen/Penginapan

:

455

buah

:

63

buah

:

4,480 buah

:

118

buah

:

640

buah

:

294

buah

:

buah

Tenaga Kerja

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

10.

orang

Rumah Makan/Warung Makan

:

37

buah

Tenaga kerja

:

Perdagangan

:

Tenaga Kerja

:

orang

Angkutan

:

buah

Tenaga Kerja

:

orang

Lain-lain

:

buah

Tenaga Kerja

:

orang

orang 1.391 buah

FASILITAS PERKREDITAN

10.1. Bimas/Inmas/Insus

:

ada

Jumlah yang menerima

tidak orang

10.2. Kredit Investasi Kecil (KIK)

:


:

10.3. Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP Jumlah yang menerima

:

ada

orang ada

:

10.4. Kredit Candak kulak

:


:


:

29

tidak orang

ada

:

10.5 Kredit Lainya

tidak

tidak orang

ada

tidak tidak

11.

SARANA SOSIAL/BUDAYA

11.1. Pendidikan 11.1.1 Taman Kanak-kanak - Jumlah sekolah

:

30

buah

-

Jumlah Murid

:

5.731

buah

-

Jumlah guru/pengajar

:

30

orang

-

Prasarana fisik

:

139

lokal

:

21.963 m2

:

ada

a. Sekolah Dasar Negeri

:

39

buah

- Jumlah sekolah

:

11.209

orang

- Jumlah murid

:

344

orang

- Jumlah guru/pengajar

:

139

lokal

- Prasarana fisik

:

21,963

m2

- Perpustakaan

:

ada

- Perpustakaan 11.1.2. Sekolah Dasar

b, SD Inpres -

Jumlah Sekolah

:

buah

-

Jumlah murid

:

orang

-


:

orang

-

Prasarana fisik

:

lokal

:

m2

-

Perpustakaan

:

c. Madrasah/Ibtidaiyah Negeri

:

-

Jumlah Sekolah

:

5

buah

-

Jumlah Murid

:

150

orang

-


:

10

orang

-

Prasarana fisik

:

24

lokal

:

1.810

m2

:

ada

-

Perpustakaan

d. SD Swasta Umum -

Jumlah sekolah

:

9

buah

-

Jumlah murid

:

3.088

orang

-


:

267

orang

-

Prasana fisik

:

34

lokal

:

9.412

m2

30

-

Perpustakaan

:

ada

e.

SD Swasta Islam

-

Jumlah sekolah

:

1

buah

-

Jumlah murid

:

104

orang

-


:

14

orang

-

Prasarana fisik

:

5

lokal

:

604

m2

:

ada

-

Perpustakaan

f.

SD Swasta Protestan

-

Jumlah Sekolah

:

buah

-

Jumlah murid

:

orang

-


:

orang

-

Prasarana fisik

:

local

:

m2

-

Perpustakaan

:

ada / tidak

g.

SD Swasta Hindu

-

Jumlah Sekolah

:

buah

-

Jumlah murid

:

orang

-


:

orang

-

Prasarana fisik

:

lokal

:

m2

-

Perpustakaan

:

h.

SLB (Sekolah Luar Biasa)

:

-

Jumlah Sekolah

:

3

buah

-

Jumlah murid

:

110

orang

-

Prasarana fisik

:

5

lokal

:

604

m2

:

ada

-

Perpustakaan

11.1.3 Sekolah Menengah Pertama (SMP) : a.

SMP Negeri

:

-

Jumlah sekolah

:

3 buah

-

Jumlah Murid

:

3.502

orang

-


:

205

orang

-

Prasarana fisik

:

83

lokal

:

1.206

m2

:

ada

-

Fasilitas Laboratorium 31

-

Perpustakaan

b.

SMP Swasta Umum

:

ada

-

Jumlah sekolah

:

3

buah

-

Jumlah Murid

:

886

orang

-


:

63

orang

-

Prasarana fisik

:

26

lokal

:

10.825

m2

-

Fasilitas Laboratorium

:

ada

-

Perpustakaan

:

ada / tidak

d. SMP Swasta Islam -

Jumlah sekolah

:

3

buah

-

Jumlah Murid

:

797

orang

-


:

82

orang

-

Prasarana fisik

:

36

lokal

:

2.833

m2

-

Fasilitas laboraorium

:

ada

-

Perpustakaan

:

ada

e. SMP Swasta Katolik -

Jumlah sekolah

:

1

buah

-

Jumlah murid

:

244

orang

-


:

25

orang

-

Prasarana fisik

:

9

lokal m2

: -

Fasilitas laboratorium

:

ada

-

Perpustakaan

:

ada

11.1.4 Sekolah Menengah Umum a. SMU Negeri -

Jumlah sekolah

:

1

buah

-

Jumlah murid

:

1.200

orang

-


:

87

orang

-

Prasarana fisik

:

24

lokal

:

1400

m2

-


:

-

Perpustakaan

:

ada / tidak

:

1

b. Madrasah/Aliyah Negeri -

Jumlah Sekolah 32

buah

-

Jumlah murid

:

290

orang

-


:

35

orang

-

Prasarana fisik

:

11

lokal

560

m2

-

Fasilitas Laboratorium

:

ada

-

Perpustakaan

:

ada

c. SMU Swasta Umum -

Jumlah Sekolah

:

4

buah

-

Jumlah murid

:

1.175

orang

-


:

175

orang

36

lokal m2

-

Prasarana fisik

:

30.347

-


:

ada

-

Perpustakaan

:

ada

d. SMU Kejuruan Swasta -

Jumlah sekolah

:

5

buah

-

Jumlah murid

:

2.724

orang

-


:

99

orang

57

lokal

-


:

ada

-

Perpustakaan

:

ada

- Jumlah

:

1

buah

- Jumlah Murid

:

600

orang


:

16

orang

- Prasarana fisik

:

31

local

e. Perguruan Tinggi Swasta

m2

: - Fasilitas laboratorium

:

- Perpustakaan

:

ada / tidak

- Jumlah sekolah

:

10

buah

- Jumlah murid

:

150

orang


:

25

orang

- Prasarana fisik

:

local

:

m2

f. Kursus-kursus Keterampilan

- Fasilitas laboratorium

: 33

- Perpustakaan

:

ada / tidak

a. Masjid

:

123

buah

b. Surau/musholla

:

62

buah

c. Gereja

:

2

buah

d. Kuil/Pura

:

1

buah

g. Rumah Sakit Bersalin / BKIA

:

6

buah

-

Pengunjung yang sakit

:

orang

Januari s/d Juni

:

orang

Juli s/d Desember

:

orang

f.

Jumlah Tempat Ibadah

h. Puskesmas

:

-

Pengunjung yang sakit

:

Januari s/d Juni

:

Juli s/d Desember

:

-

Dokter

:

4

orang

-

Perawat

:

5

orang

-

Bidan

:

5

orang

i.

Praktek dokter

:

-

Dokter Umum

:

68

orang

-

Dokter anak

:

5

anak

-

Dokter kebidanan

:

orang

-

Dokter kulit/kelamin

:

orang

-

Dokter ahli lainnya

:

j.

Dukun Khitan/Sunat

:

orang

k. Sanatorium

:

orang

l.

:

27

buah

:

1

orang

Apotik/Depot Obat

m. Panti pijat

34

2

buah orang

8.776

orang orang

3

orang

BAB VI INDIKATOR KINERJA KECAMATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMK Rencana program, kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat ditampilkan pada

program prioritas Kecamatan Margahayu Tahun 2010-

2015 terkait dengan pokok bahasan misi Kecamatan Margahayu. Hubungan

RPJMK

dengan

dokumen

perencanaan

lainnya,

yaitu

selain

memperhatikan RPJMD Kabupaten Bandung dan RPJMK Kecamatan Margahayu (dalam tahapan penyusunan) juga memperhatikan tata guna lahan, lingkungan hidup dan sumberdaya yang ada di Kecamatan Margahayu. Arah Kebijakan Umum Kecamatan Margahayu untuk 5 (lima) tahun ke depan, perlu memperhatikan arah kebijakan Kabupaten Bandung, agar dalam perencanaan maupun pelaksanaannya dapat sinkron dengan arah kebijakan Kabupaten Bandung. Matrik Program dan Kegiatan Prioritas Renstra Kecamatan Margahayu Tahun 2010 – 2015 Provinsi Jawa barat Kabupaten Bandung Terkait dengan Pokok Bahasan Misi Kecamatan Margahayu .

35

PEN UTU P

Sebagai penutup dari perencanaan Strategis (Renstra) Tahun 2010 - 2015 Kecamatan Margahayu

dapat disampaikan bahwa dengan disusunnya Renstra dalam

kurun waktu 2010 - 2015, besar harapan untuk masa yang akan datang akan memperlihatkan dituntut

untuk

pencapaian

kinerja

melaksanakan

yang

tidak

kegiatan-kegiatan

mengingat dalam

Kecamatan

mencapai

Margahayu

sasaran-sasaran

strategisnya dan sekaligus menunjukan adanya komitmen kecamatan untuk mewujudkan visi”

terlaksananya

profesionalisme

kinerja

pelimpahan aparat,

masyarakat Kecamatan Margahayu

kewenangan terwujudnya

secara

pelayanan

optimal, prima

serta

meningkatnya terwujudnya

yang repeh rapih kerta raharja melalui pembangunan

partisipatif yang berbasis religius, kultural dan berwawasan lingkungan” Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kinerja tahunan dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan serta catatan dan harapan Camat Margahayu. Sebagai akhir kata kami mengharapkan agar rancangan Renstra Kecamatan Margahayu Tahun 2010 - 2015 ini, kiranya dapat diterima dan juga dapat dijadikan sumber informasi dari Kecamatan Margahayu dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja dimasa mendatang.

CAMAT MARGAHAYU,

MOCHAMAD USMAN, S.Sos, M.Si NIP .1971109 199101 1 001

36

TABEL 1. MATRIK PROGRAM LIMA TAHUNAN Pengendaliandan Evaluasi terhadap KebijakanRenstra SKPD Perubahan 2010 - 2015 SKPD : ......................................... Kabupaten/Kota :…………………….. Hasil Pengendalian dan Evaluasi

No

KESESUAIA N

JenisKegiatan

(1 )

(2)

1.

Pembentukan tim penyusun Renstra SKPD dan Penyusunan Agenda Kerja

2.

Penyiapan data dan informasi

3.

Analisisgambaranpelayanan SKPD kabupaten/kota

4.

Review Renstra K/L danRenstra SKPD provinsi

5.

PenelaahanRencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota

6.

AnalisisterhadapDokumenHasilKajianLingkunganHidupStrate gis (KLHS) sesuaidenganpelayanan SKPD kabupaten/kota

7.

Perumusanisu-isustrategis

8.

Perumusanvisidanmisi SKPD kabupaten/kota

9.

Perumusan visi dan misi SKPD kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah

Perumusantujuanpelayananjangkamenengah SKPD 10. kabupaten/kota Perumusansasaranpelayananjangkamenengah SKPD 11. kabupaten/kota Mempelajari Surat Edaran Bupati/Walikota perihal Penyusunan Rancangan Renstra-SKPD kabupaten/kota 12. beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD kabupaten/kota yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-SKPD kabupaten/kota Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD kabupaten/kota guna mencapai target kinerja program 13. prioritas RPJMD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota Perumusanrencana program, kegiatan, indikatorkinerja, 14. kelompoksasarandanpendanaanindikatifselama 5 (lima) tahun, termasuklokasikegiatan Perumusanindikatorkinerja SKPD kabupaten/kota yang 15. mengacupadatujuandansasaran RPJMDkabupaten/kota 16. Pelaksanaan forum SKPD kabupaten/kota Perumusanindikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD kabupaten/kotaberpedomanpada 17. indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah

18. PerumusanrancanganakhirRenstra SKPD kabupaten/kota

37

AD A

TIDA K ADA

Faktor Penyeba b Ketidak Sesuaian

(3)

(4)

(5)

Tindak Lanjut Penyempurnaa n Apabila Tidak

(6)

Hasil Pengendalian dan Evaluasi

No

(1 )

KESESUAIA N

JenisKegiatan

(2)

AD A

TIDA K ADA

Faktor Penyeba b Ketidak Sesuaian

(3)

(4)

(5)

Tindak Lanjut Penyempurnaa n Apabila Tidak

(6)

Pentahapan pelaksanaan program SKPD kabupaten/kotasesuai dengan pentahapan pelaksanaan 19. program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota. Dokumen Renstra SKPD kabupaten/kotayang telah 20. disyahkan

..................., tanggal .................. KEPALA SKPD .................. KABUPATEN/KOTA .....................

(

38

)

Petunjuk Pengisian Formulir Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra SKPD Perubahan 2010 - 2015: Kolom (1)

Diisi dengan nomor urut;

Kolom (2)

Diiisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (3)

Diisi dengan tanda cek (√)ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (4)

Diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (5)

Diisi dengan keterangan dan penjelasan factor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

Kolom (6)

Diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

1. Kepala SKPD kabupaten/kota melaporkan hasil rancangan akhir Renstra SKPD kabupaten/kota kepada Kepala Bappeda kabupaten/kota. 2. Kepala Bappeda kabupaten/kota melakukan verifikasi akhir terhadap rancangan akhir Renstra SKPD kabupaten/kota untuk menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD kabupaten/kota dengan RPJMD kabupaten/kota, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra SKPD lainnya. 3. Kepala Bappeda kabupaten/kota menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra SKPD kabupaten/kota yang telah diteliti melalui verifikasi akhir, untuk diajukan kepada bupati/walikota guna memperoleh pengesahan dengan menggunakan Formulir VII.G.8. Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra SKPD Lingkup Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

39

BAB I PENDAHULUAN Latar belakang Landasan Hukum

Recommend Documents