BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dipandang sebagai suatu upaya penguatan persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga program implementasi kebijakan desentralisasi perlu terus dilaksanakan dan dikembangkan dalam kerangka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
dan
terpeliharanya
ketertiban
umum
sebagaiamana
amanat
Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Berkaitan dengan hal tersebut, Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesbang, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bandung Tahun 20112015, merupakan gambaran tentang program kerja Kantor Kesbang Politik dan Perlindungan Masyarakat yang diselaraskan dengan rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 sebagai penjabaran dari visi, misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025. Renstra
Kantor
Kesbang, Politik
dan
Perlindungan
Masyarakat
Kabupaten Bandung merupakan bentuk pendukungan terhadap misi kesatu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung yaitu : Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Wilayah” dengan prioritas yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 yaitu : “Pemantapan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat” serta prioritas di dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 Tahap II yaitu “Peningkatan Kepedulian dan Peran Serta Masyarakat Dalam Keamanan dan Ketertiban Umum” 1.2 Landasan Hukum Dasar penyusunan Renstra Kantor Kesbang, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015, Landasan Hukum yang menjadi dasar pertimbangan penyusunan Renstra adalah sebagai berikut : A. Landasan Idil Pancasila B. Landasan Konstitutional Undang-undang Dasar 1945 C. Landasan Operasional : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700) 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 7. Peraturan Pemerintah
Nomor
56 Tahun
2001 tentang
Pelaporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah; 10. Peraturan
Presiden
RI
Nomor
5
Tahun
2010
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 11. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011; 12. Peraturan
Bersama
Menteri
Dalam
Negeri,
Menteri
Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, nomor 0199/M PPN/04/2010; Nomor : PMK 95/PMK 07/2010, tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evalusi pelasanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Keputuan
Menteri
Dalam Negeri
Nomor
050-188/Kep/Bangda/2007
tentang Pedoman penilaian dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD); 15. Peraturan Daerah Provinsi JABAR Nomor 6 Tahun 2009 tentang sistem perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat; 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
nomor 24 tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
nomor 9 tahun
32008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 2 tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013; 18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 tahun 2005 tentang tata cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 tahun 2004 tentang transparansi dan partisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 8 tahun 2005 tentang tata cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung 22. Peraturan Daerah kabupaten Bandung Nomor 21 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah; 23. Peraturan Bupati Bandung nomor 6 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung. 1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud Berdasarkan pertimbangan diatas, renstra ini disusun dengan maksud sebagai berikut : 1. Memberi gambaran tentang program kerja Kantor Kesbang, Politik dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2011-2015 yang direncanakan atas dasar hasil evaluasi pelaksanaan program sebelumnya serta dikaitkan dengan prediksi kehidupan demokratisasi masyarakat yang akan datang; 2. Merealisasikan visi dan misi Kantor Kesbang, Politik dan Perlindungan Masyarakat untuk
menunjang
Perwujudan
visi
dan
misi
Pemerintah
Kabupaten Bandung 1.3.2 Tujuan Tujuan dari penyusunan renstra Kantor Kesbang, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah : a. Merupakan bagian dari RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2011-2015; b. Merupakan arah program kerja Kantor Kesbang, Politik Dan Perlindungan Masyarakat untuk 5 (lima) tahun kedepan; c. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan;
d. Memudahkan
penyelengara
kegiatan
Kantor
Kesbang,
Politik
dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bandung dapat mencapai sasaran secara optimal. 1.4 Sistematika Penulisan Renstra Kantor Kesbang, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015. Disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN Bab ini berisikan tentang latar belakang penyusunan Rentra, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Bab II Gambaran Pelayanan SKPD Bab ini menyajikan (TUPOKSI), Struktur Organisasi Kantor Kesbang , Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bandung, sumber daya dan kinerja serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan pada Kantor Kesbang Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bandung BAB III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bab ini membuat identifikasi permasalahan pelayanan, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati periode 2010-2015. Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis Kantor
Kesatuan
Bangsa
Politik
dan
Perlindungan
Masyarakat
Kabupaten Bandung BAB IV Visi, Misi , Tujuan Sasaran, Strategis dan Kebijakan Bab ini menyajikan visi dan misi, tujuan dan sasaran jangka menengah dan strategi dan kebijakan Kantor Kesbang Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bandung; BAB V Rencana Program Dan Kegiatan , Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif kantor Kesbang Politik Dan Perlindungan Masyarakat Bab IV Indikator Kinerja Kantor Kesbang, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Bab ini memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kantor Kesbang Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bandung, yang mengacu pada visi dan misi bupati bandung periode 2010-2015.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat 1. Sub Bagian Tata Usaha Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan
mengkoordinasikan
penyusunan
kegiatan
administrasi
umum,
kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan ketatausahaan kantor dengan menyelenggarakan fungsi : a. Pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan ketata usahaan; b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian; c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan; d. Penyelenggaraan persiapan penyusunan anggaran; e. Penyusunan rencana kegiatan kegiatan dan pengendalian; f. Pelaksanaan administrasi perkantoran, kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan, dokumentasi dan perpustakaan; g. Penyelenggaraan pembinaan organisasi dan tatalaksana dilingkungan kantor; h. Penyelenggaraan pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan kantor; i. Pelaksanaan pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di lingkungan kantor; j. Pelaksanaan pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di lingkungan kantor k. Pelaksanaan
pengkoordinasian/kerjasama/dan
kemitraan
dengan
unit
kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang ketatausahaan. 2. Seksi Kesatuan Dan Ketahanan Bangsa Kepala seksi kesatuan dan ketahanan bangsa mempunyai tugas poko merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan kesatuan dan ketahanan bangsa, dengan menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan kesatuan dan ketahanan bangsa; b. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan idiologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan/ Desa Dan Masyarakat; d. Pelaksanaan
Peningkatan
Kapasitas
aparatur
Kesbangpol
di
bidang
ketahanan Ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai – nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan; e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervise
dan
konsultasi,
perencanaan,
penelitian,
pemantauan,
pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam,bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing, dan lembaga asing; f. Pelaksanaan Kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembaurandan akulturasi budaya, organisasi masyarakat, penanganan masalah kemasyarakatan; g. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi masyarakat, penanganan masalah sosial kemasyarakatan; h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya; j. Pelaksanaan Koordinasi pelayanan kesatuan dan ketahanan bangsa dengan sub unit kerja lain di lingkungan kantor. 3. Seksi Politik Dalam Negeri Kepala Seksi Politik Dalam Negeri mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengendalian politik dalam negeri, dengan menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengendalian politik dalam negeri; b. Pelaksanaan Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintah, kelembagaan partai politik budaya dan pendidikan politik, fasilitas pemilu, pilpres dan pilkada; c. Pelaksanaan
kegiatan
di
bidang
sistem
dan
implementasi
politik,
kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitas pemilu, pilpres dan pilkada; d. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervise
dan
konsultasi,
perencanaan,
penelitian,
pemantauan,
pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintah, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitas pemilu, pilpres dan pilkada; e. Pelaksanaan
fasilitas
pemberdayaan
organisasi
kemasyarakatan
dan
organisasi politik; f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsi; h. Pelaksanaan Koordinasi pelayanan dan pengendalian politik dalam negeri dengan sub unit kerja lain di lingkungan kantor; 4. Seksi Perlindungan Masyarakat Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok perencanaan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan perlindungan masyarakat, dengan menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan perlindungan masyarakat; b. Penyusunan
rumusan
kebijakan
penetapan
perlindungan
masyarakat
merujuk kebijakan nasional c. Pelaksanaan perlindungan masyarakat d. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis operasional penyelenggraan peningkatan satuan perlindungan masyarkat e. Pelaksanaan
koordinasi
teknis
penyelenggaraan
peningkatan
satuan
perlindungan masyarakat f. Pelaksanaan Pembinaan peningkatan satuan perlindungan masyarakat g. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat dalam penagnganan bencana h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya j. Pelaksanaan koordinsai pelayanan pertlindungan masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan kantor 2.1.2. Dasar Hukum Pembentukan Kantor Kesatua Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bandung Dasar hukum pembentukan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bandung adalah Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian tugas dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung.
2.1.3. StrukturOrganisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN BANDUNG
KEPALA KANTOR
KA SUB BAG TATA USAHA Jumlah Personil : Gol III/c : 1 Orang Gol III/a : 3 Orang Gol II/d : 2 Orang Gol II/a : 1 Orang Gol I/a : 2 Orang
KASI PERLINDUNGAN MASYARAKAT Jumlah Personil : Gol III/b : 1 Orang Gol III/a : 2 Orang Gol I/a : 1 Orang
KASI KESATUAN DAN KETAHANAN BANGSA Jumlah Personil : Gol III/a : 1 Orang Gol II/a : 1 Orang
KASI POLITIK DALAM NEGERI Jumlah Personil : Gol III/c : 1 Orang Gol III/ a : 2 Orang Gol II/ a : 2 Orang
2.2. Sumber Daya kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyrakat Kabupaten Bandung a. Sumber Daya Manusia :
Gol IV/a : 1 Orang
Gol III/d : 2 Orang
Gol III/c : 3 Orang
Gol III/b : 1 Orang
Gol III/a : 9 Orang
Gol II/d : 2 Orang
Gol II/a : 3 Orang
Gol I/a
: 3 Orang
b. Sumber Daya Modal/ Aset,
Tanah
: 200m²
Kendaraan Roda Empat
: 2 Buah
Kendaraan Roda Dua
: 7 Buah
Meja
: 33 Buah
Filling Cabinet
: 19 Buah
Brankas
: 1 Buah
Cermin
: 2 Buah
Lemari Es
: 1 Buah
Kamera Video
: 1 Buah
Wireles
: 1 Buah
Papan Pengumuman
: 3 Buah
Peta Rawan Bencana
: 3 Buah
OHP
: 1 Buah
Kursi
: 42 Buah
Bufet
: 12 Buah
Lemari
: 3 Buah
Komputer
: 10 Buah
Laptop
: 2 Buah
Mesin Tik
: 9 Buah
TV
: 2 Buah
Handy Talky
: 10 Buah
Proyektor Infokus
: 1 Buah
Laptop
: 2 Buah
Handycame
: 2 Buah
Printer
: 4 Buah
Kompor gas
: 1 Buah
Telepon
: 3 Buah
Jam Dinding
: 5 Buah
Stabilizer
: 5 Buah
Bangunan
: 114m²
Stabilizer
: 5 Buah
2.3. Kinerja Pelayanan Kantor Kerja Kesatua Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Program yang merupakan urusan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat antara lain : 1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, dengan sasaran meningkatnya profesionalisme aparat penegak hukum, dan strategi yang dilaksanakan dengan pembinaan SDM aparat penegak hukum 2. Program
Pemeliharaan
Masyarakat
dan
keamanan,
Pencegahan
Ketentraman
tindak
kriminal,
dan
Ketertiban
dengan
sasaran
meningkatnya profesionalisme aparat penegak hukum dengan strategi peningkatan
peran
aparat
dalam
memininalisir
berbagai
konflik
kepentingan melalui pendekatan persuasive dan membuka ruang dialog 3. Program Pendidikan politik masyarkat, dengan sasaran meningkatnya kesadaran wawasan kebangsaan bagi masyarakat dan strategi dengan meningkatkan Pembinaan Politik bagi masyarakat 4. Program
Pengembangan
wawasan
kebangsaan,
dengan
sasaran
meningkatnya wawasan kebangsaan bagi masyarakat dan strategi dengan meningkatkan pemahaman tentang Wawasan Kebangsaan. Selain Prgram Tersebut diatas, Kantor Kesatuan Bangsa Melayani Masyarakat secara langsung, yang terbagi dalam 3 (tiga) Seksi, Yaitu : 1. Seksi Kesatuan dan Ketahanan Bangsa : Mempunyai tugas pelayanan dalam bidang perijinan penelitian bagi mahasiswa dan non mahasiswa Praktek Kerja Lapangan bagi siswa dan Mahasiswa, Rekomendasi Ijin Kegiatan yang Melibatkan masyarakat banyak 2. Seksi Politik Dalam Negeri : mempunyai tugas pelayanan dalam bidang pendaftaran Organisasi Masyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/NGO), Partai Politik, juga dalam hal pembinaannya 3. Seksi Perlindungan Masyrakat : mempunyai tugas pelayanan dalam bidang kelinmasan baik itu keanggotaannya, maupun hal fasilitasi bantuan sosial bagi anggota linmas yang meninggal dunia.
2.4. Tantangan dan Peluang pengembangan Pelayanan Kantor Kesatuan bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya seluruh satuan kerja perangkat daerah tidak terlepas dari tantangan dan peluang yang tentunya merupakan konsekuensi dari suatu keberadaan tugas dan fungsi satuan kerja perngkat daerah tersebut, termasuk Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat. 2.4.1Tantangan A. Sumber Daya Manusia Kualitas SDM di Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat belum sepenuhnya dapat dikatakan
memenuhi
syarat
profesionalisme, dengan demikian diperlukan bentuk pendidikan dan pelatihan
khusus
yang
dapat
meningkatkan
keterampilan
dalam
menjalankan tugas dan fungsinya B. STATUS SKPD Status Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyrakat juga untuk melayani 31 Kecamatan dengan 276 Desa/ Kelurahan dalam hal Pembinaan dan Pengawasan, Perlu untuk dapat dikaji kembali, dan apabila diurut sesuai dengan kinerja sudah selayaknya Kabupaten Bandung mempunyai sebuah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. 5. Tantangan Ekstern A. Konflik Antar Agama Komposisi pemeluk agama di Kabupaten Bandung berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Kementrian Agama Kabupaten Bandung Tahun 2010 adalah sebagai berikut : 1. Islam
: 2.983.409 Orang
2. Protestan : 39.609 Orang 3. Katolik
: 26.831 Orang
4. Hindu
: 5.009 Orang
5. Budha
: 4.806 Orang
Konflik antar agama yang terjadi di Kabupaten Bandung sangat dipengaruhi oleh situasi nasional begitu pula dengan pertumbuhan aliran garis keras walaupun berganti – ganti nama namun para tokohnya masih tetap
tokoh
terdahulu
yang
tergabung
dalm
kelompok
seperti
AGAP,TPP,BAP,GARIS da FPI, yang aktifitasinya mengusung pemurtadan dan
kristenisasi
denganmelakukan
menentang/membubarkan
kegiatan
aksi
perbadatan
unjuk
rasa
umat nasrani
untuk yang
dilakukan di rumah tinggal di lingkungan komplek perumahan yang ada di wilayah Kabupaten Bandung B. Banyaknya Aliran Kepercayaan Di Kabupaten Menurut Data dari Kejaksaan Negeri Bale Bandung, Terdapat 15 (limablas) Aliran Kepercayaan baik Aktif maupun Non Aktif yang perlu diawasi, yaitu : 1. Aliran Kebatinan Perjalanan 2. Aliran Agama Kuring 3. Aliran Sabandar Kari Madi 4. Ahmadiyah 5. Darul Hadist/ Islam Jamaah/ Lemkari/ LDII 6. Tariqat Qodiriyah Naksbandiyah Kodirun Yahya 7. Aliran Syariah 8. Yayasan Amanatul Ummah. 9. Aliran Mang Marna 10. Suara Islam 11. Warga Nigrat / Imam Mahdi 12. Ratu Adil Imam Mahdi 13. Pondok Rosul 14. Ajaran Bahal 15. Amanat Keagungan Illahi (Majelis Sholawatan) Tantangan – Tantangan tersebut dirasakan mendesak penanganannya akan tetapi dengan prinsi[ sabilulungan dalam bentuk koordinasi dengan instasi yang mempunyai kepentingan sama seperti aparat keamanan, sampai saat ini kondisi Kabupaten Bandung Cukup Kondusif. 5.4.2. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan SKPD selain memenuhi prinsip otonomi daerah, yang di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan bagian dari forum – forum yang mempunyai tugas dan fungsi untuk membantu melancarkan tugas – tugas dari kepala daerah. Forum – forum yang sudah terbentuk di kabupaten Bandung, antara lain : 1. KOMINDA (Komunitas Intelejen Daerah) 2. FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama). 3. Tim PAKEM (Penagawasan Aliran Kepercayaan) Adapaun Forum – forum yang belum terbentuk adalah : 1. FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) 2. FPK (Forum Pembauran Kebangsaan) Peluang untuk menyelesaikan masalah – masalah yang terjadi di Kabupaten Bandung dengan menggunakan Deteksi dini dengan mengutamakan prinsip mengetahui 5 W (Who,What,Where, When and Why) Serta 1 H (How)
Setelah terdeteksi dengan akurasi yang baik, maka dilakukan koordinasi dengan instansi terkait dan memilah hasil deteksi tersebut untuk dijadikan kajian dari forum – forum tersebut.
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi
Permasalahan
Berdasarkan
Tugas
dan
Fungsi
Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabuapten Bandung Ditinjau dari kacamata politis bahwa ancaman serius terhadap Integritas Nasional antara lain ditandai dengan berkembangnya gejala – gejala yang menggoyahkan sendi – sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan sudah menyentuh sendi – sendi yang paling mendasar dari kehiduoan berbangsa dan bernegara yaitu menyangkut nilai – nilai luhur bangsa – bangsa dan Negara yang ditandai dengan terjadinya beberapa gejala yang bias diidetifikasi yaitu antara lain sebagai berikut : 1. Kencendungan pergeseran nilai budaya bangsa masyarakat Indonesia yang mengarah kepada budaya yang tidak sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia dan budaya yang kurang santun ; 2. Keengganan untuk dapat merefleksikan dan mengakulturasikan nilai – nilai luhur budaya dan falsafah bangsa serta dasar Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila ; 3. Euforia demokrasi yang berlebihan di kalangan warga Negara Indonesia 4. Pengutan faham dan sikap anti pluralisme ; 5. Kecendrungan perilaku anak bangsa yang saling menghujat dan membenarkan segala tindakan dengan mengatas namakan agama sehingga dapat merusak tatanan kerukunan antar umat Beragama di Indonesia ; 6. Ditinjau dari sudut demografis warga masyarakat Kabupaten Bandung sangat rawan untuk dapat terjadinya konflik SARA. 3.1.
Telahaan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Bandung
3.1.1 Visi Pembangunan di Kabupate Bandung pada tahap kedua RPJB Daerah atau RPJM Daerah tahun 2011 – 2015 menuntut perhatian lebih tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi yang muncul di masa yang akan datang. Berbagai isu global dan nasional perlu di pertimbangkan dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasikan pada kesejahteraan masyarakat. Isu yang di Hadapi Kabupaten bandung salah satunya adalah isu keamanan dan ketertiban masyarakat yang merupakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bandung
Visi Pemerintah Kabupaten Bandung Adalah “ Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”. Visi tersebut di atas mengandung Pokok – pokok Visi, yaitu : 1. Maju, Yaitu Kondisi dimana sumber daya manusia Kabupaten Bandung Memiliki Keperibadian, Berakhlak Mulia dan Berkualitas Pendidikan Tinggi ; 2. Mandiri, Yaitu Kondisi dimana masyarakat Kabupaten Bandung mampu memenuhi kebutuhan sendiri untuk lebih maju serta mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan daerah alin yang telah maju, dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri ; 3. Berdaya Saing, Yaitu Kondisi dimana masyarakat Kabupaten Bandung memiliki kemampuan untuk bersaing dengan baik dalam lingkup regional maupun nasional. Kemampuan yang dimaksud mencakup berbagai aspek yaitu : aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya
saing
daerah
sehingga
pada
akhirnya
dapat
meningkatkan
pembangunan Kabuapten Bandung ; 4. Tata kelola Pemerintah yang Baik, Yaitu kondisi dimana penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Bandung dilakukan secara solid dan bertanggung jawab, dengan menjaga kesinergian interaksi yang bersifat kontruktif di antara tiga domain utama, yaitu pemerintahan swasta dan masyarakat serta memperhatikan tingkat efisiensi, efektifitas, partisipatif yang berlandaskan hukum, menjunjung tinggi keadilan, demokratisasi, transparan, reponsive, serta berorientasi pada konsesnsus, Kesetaraan dan akuntabel ; 5. Pemantapan Pembangunan Pedesaan, Yaitu Kondisi dimana pelaksaanaan pembangunan di Kabupaten Bandung memberikan perhatian yang besar dan sungguh – sungguh terhadap pengembangan perdesaan, peningkatan kualitas
SDM
kelembagaan
Perdesaan,
Peningkatan
Ketersidiaan
infrastruktur perdesaan, penyediaa sistem transportasi pedesaan yang memadai, peningkatan produk pertanian yang berdaya saing, pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat perdesaan ; 6. Religius, Yaitu Kondisi dimana masyarakat kabupaten bandung memiliki nilai – nilai, Norma, Semangat dan kaidah agama, Khusunya Islam yang diyakini dan dianut serta menjadi karakter dan identitas mayoritas Kabupaten Bandung, yang harus menjiwai, mewarnai dan menjadi ruh/pedoman bagi seluruh aktivitas kehidupan, termasuk penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan dengan tetap menjunjung tinggi teloransi dan kerukunan hidup beragama ; 7. Kultural, yaitu kondisi dimana masyarakat Kabupaten Bandung memiliki nilai – nilai budaya sunda yang baik, melekat dan menjadi jati diri, yang harus
terus tumbuh dan berkembang seiring dengan laju pembangunan, serta menjadi perekat abgi keselarasan dan kesetabilan sosial. Pengembangan budaya sunda tersebut dilakukan dengan tetap menghargai pluralitas kehidupan bermasyarakat secara proposional ; 8. Berwawasan Lingkungan, Yaitu Kondisi dimana masyarakat Kabupaten Bandung
memiliki
pengertiandan
kepedulian
yang
keseimbangan alam dan kelestarian lingkungan
tinggi
terhadap
yang didasari oleh
kesadaran akan fungsi yang didasari oleh akan fungsi strategis lingkungan terhadap keberlangsunagn hidup manusia. Daya dukungan dan kualitas lingkungan dan kualitas lingkungan harus menjadi acuan utama segala aktivitas pembangunan, agar tercipta tatanan kehidupan yang seimbang, nyaman dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi yang mengandung pokok – pokok visi tersebut di atas diperlikan suatu kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif disaeluruh wilayah kabupaten bandung. Khusus dalam pokok visi religius dan kultural, di wilayah kabupaten bandung mempunyai keragama agama dan kepercayaan, serta kultur yang berda di tengah masyarakat kabupaten Bandung, Sehingga Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang sudah terbentuk kepengurusannya di kabupaten bandung perlu lebih diperdayakan untuk menjalankan fungsinya. Dan selain dari FKUB juga perlu adanya wadah yang menjalankan fungsi dalam proses pembauran antara etnis, suku dan ras yang berada di wilayah Kabupaten Bandung, yaitu forum Pembauran Kebangsaan (FPK). 3.2.2. Misi Dengan memperhatikan kondisi, permasalahan yang ada, tantangan ke depan dan isu yang ditetapkan serta dengan memperhitungkan peluang dan potensi yang dimiliki untuk mencapai masyarakat Kabupaten Bandung yang maju, mandiri dan mampu bersaing, maka dirumuskan 7 (tujuh) Misi Kabupaten Bandung dalam rangka pencapaian visi Kabupaten Bandung 2015. Ke 7 Misi tersebut adalah : 1. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Wilayah ; 2. Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi ; 3. Memulikan Keseimbangan lingkungan dan menerapkan pembangunan berkelanjutan ; 4. Meningkatkan kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan) yang berlandaskan Iman dan Taqwa serta Melestarikan Budaya Sunda ; 5. Memantapkan pembangunan perdesaan ; 6. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah ;
7. Meningkatakan Ekonomi kerakyatan yang berdaya saing. 3.2.3. Program Program yang merupakan urusan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan perlindungan Masyarakat antara lain : 5. Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan , dengan sasaran meningkatnya profesionalisme aparat penegak hukum, dan strategi yang dilaksanakan dengan pembinaan SDM aparat penegak Hukum ; 6. Program Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban masyarakat dan
pencegahan
tindak
kriminal,
dengan
sasaran
meningkatnya
profesionalisme aparat penegak hukum dengan strategi peningkatan peran aparat dalam meminimalisir berbagai konflik kepentingan melalui pendekatan persuasive dan membuka ruang dialog ; 7. Program Pendidikan Politik Masyarakat, dengan sasaran meningkatnya kesadaran Wawasn Kebangsaan bagi masyarakat dan strategi dengan meningkatkan Pembinaan Politik bagi masyarakat ; 8.Program
Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan,
dengan
sasaran
meningkatnya wawasan kebangsaan bagi masyarakat dan strategi dengan meningkatkan pemahaman tentang WAWASAN KEBANGSAAN. 3.3. Penentuan Isu – Isu Strategis Isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Bandung, yaitu : 1. Keamanan dan ketertiban masyarakat 2. Pelayanan Publik 3. Lingkungan hidup dan Bencana 4. Kualitas Sumber daya Manusia (Pendidikan, kesehatan, dan kesalehan Saosial) 5. Pembangunan Perdesaan dan Ketahanan Pangan 6. Infrastrutur wilyah dan tata ruang 7. Kemiskinan Dari 7 (Tujuh) isu Strategis yang merupakan tugas pokok dan fungsi kantor kesatuan bangsa, politik dan Perlindungan masyarkat adalah isu tentang keamanan dan ketertiban masyarakat yang penjabaran adalah keamanan dan ketertiban masyarakat diharapkan tetap terjaga dalam menciptkan iklim usaha yang kondusif serta mendukung kinerja pembangunan secara umum. Prioritas ini selaras dengan prioritas dalam RPJOD Kabupaten Bandung Tahun 2005 – 2025 tahap II yaitu peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam keamanan dan ketertiban umum, juga selaras dengan RPJMN yaitu bidang Polhukam.
BAB IV VISI,MISI,TUJUAN DAN SASARAN,STRATEGIS DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bandung 4.1.1 Visi Yang menjadi Masyarakat
visi Kantor Kesatuan Bangsa,Politik dsan Perlindungan
Kabupaten
Bandung
adalah
“Pemantapan
Stabilitas
Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kabupaten Bandung” 4.1.2 Misi Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 3 misi sebagai berikut : 1. Mewujudkan dan meningkatkan SDM anggota perlindungan masyarakat di Kabupaten Bandung; 2. Mewujudkan pemahaman serta pendewasaan politik
masyarakat yang
Sehat,Santun dan Demokratis; 3. Mewujudkan dan memantapkan stabilitas daerah yang aman dan tentram dem terselenggaranya
dan
lancarnya
penyelenggaraaan
pemerintahan
dan
pembangunan di wilayah Kabupaten Bandung. 4.2 Tujuan dan Sasaran Kantor Kesatuan Bangsa,Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bandung Dalam upaya mencapai visi dan misi tersebut Kantor Kesbang, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bandung memiliki tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut : 1. Meningkatkan keterampilan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat; 2. Mengembangkan kehidupan politik yang demokratis secara sehat, santun dan dinamis, mantapnya interaksi politik antara infra dan sufra struktur politik serta makin dewasanya sikap dan perilaku politik warga masyarakat Kabupaten Bandung; 3. Meningkatkan pemahaman aparatur dan masyarakat akan arti pentingnya stabilitas
daerah
demi
lancarnya
penyelengaraan
Pemerintahan
dan
Pembangunan di Kabupaten Bandung ; 4. Meningkatkan kemapuan warga masyarakat dalam melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap berbagai macam ancaman dan gangguan yang dapat mereusak stabilitas daerah di Kabupaten Bandung ; 5. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat ;
6. Terciptanya komunikasi politik yang terarah antara infra dan supra struktur politik; 7. Terciptanya
transparansi,akuntabilitas,responsibilitas
dan
fairness
dalam
penyelenggaraan pemerintahan; 8. Terwujudnya rasa kebangsaan serta kuatnya persatuan dan kesatuan masyarakat; 9. Terjadinya
pembauran
dalam
kehidupan
masyarakat,
berbangsa
dan
bernegara; 10. Terciptanya kesatuan pola pikir dan pola tindak antara aparat dan masyarakat dalam upaya penangulangan terhadap gejala penciptaan konflik horizontal dan vertikal baik yang bernuansa SARA maupun kedaerahan. 4.3
Strategi
dan
Kebijakan
Kantor
Kesatuan
Bangsa,
Politik
dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bandung 4.3.1 Strategi Dengan berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi, maka strategi yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan sebagai pelaksanaan dari uraian tugas yang telah dirumuskan. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran merupakan faktor penting dalam proses perencanaan strategi yang dijabarkan ke dalam kegiatan program dan kegiatan yang meliputi: 1. Menyelenggarakan latihan dasar dan keterampilan Masyarakat Anggota Satlinmas; 2. Meningkatkan peran serta Organisasi Politik,Organisasi Kemasyarakatan,LSM dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya; 3. Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis, harmonis dan dinamis dalam rangka pemeliharaan stabilitas politik di daerah; 4. Meningkatkan kepekaan dan ketangguhan aparatur dan masyarakat terhadap AGHT (Ancaman, Gangguan,Hambatan dan Tantangan) dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. 4.3.2 Kebijakan Kebijakan adalah keputusan yamg siftanya mendasar untuk dipergunakan sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehubungan dengan hal tersebut upaya perumusan kebijakan politik strategis pembinaan Kesatuan Bangsa Politik di Kabupaten Bandung diarahkan kepada :
1. Mengembangkan sikap politik demokratis yang ditopang dengan kemandirian infra struktur politik, mantapnya interaksi politik antara infra dan supra struktur
politik
serta makin demokrasinya
sikap dan perilaku politik
masyarakat; 2. Memantapkan
Wawasan
dan Kesadaran
Kebangsaan
yang
menopang
kokohnya integrasi nasional dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); 3. Mendewasakan sikap dan perilaku demokrasi masyarakat, yang dilandasi oleh mantapnya pemahaman dan pengamatan etika moral pancasila; 4. Menegakan supremasi hukum dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan, meningkatkan kualitas indivisdu aparat, menumbuhkan kesadaran masyarakat akan peraturan, membanguan mentalitas penegak hukum yang profesional, jujur dan tegas untuk mendukung tercapainya kepastian, keharmonisan kehidupan hukum ditengah-tengah masyarakat sehingga tercipta keadaan wilayah yang aman, tertib dan tentram.
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Kantor Kesbang, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bandung dalam upaya mewujudkan visi dan misi sesuai kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam prioritas program pembangunan meliputi 2 (dua) bidang yaitu Program
Pengembangan
Kehidupan
Berpolitik
dan
Program
Peningkatan
Partisipasi Masyarakat Dalam Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Adapun kegiatan untuk mewujudkan program tersebut,meliputi : Peningkatkan toleransi dalam prioriotras program pembangunan meliputi 2 (dua) bidang yaitu Program Pengembangan Kehidupan Berpolitik dan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Adapun kegiatan untuk mewujudkan program tersebut,meliputi : 1. Peningkatkan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama; 2. Fasilitasi Kegiatan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Sebagai Upaya Peningkatan Koordinasi Anatara Aparat Intelijen; 3. Fasilitasi Kegiatan PAKEM Sebagai Upaya Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat; 4. Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik 5. Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Masyarakat Kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2011-2015 terdiri dari : 1. Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan; 2. Pelatihan Pengendalian dan Kenyamanan Lingkungan; 3. Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan; 4. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama; 5. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa; 6. Pembentukan Dan Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat; 7. Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik; 8. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam; 9. Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah; 10. Pemantauan Kegiatan Orang Asing Dan Tenaga Kerja Asing, lembaga Asing termasuk NGO; 11. Pembentukan dan Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan
BAB VI INDIKATOR KINERJA KANTOR KESATUAN BNAGSA,POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASAYARAKAT KABUPATEN BANDUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Tujuan RPJMD Kabupaten Bandung yang selaras dan merupakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa,Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bandung, yaitu mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan misi kesatu yaitu meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Wilayah dengan Hukum Masyarakat, meningkatnya profesionalisme aparat penegak hukum dan meningkatnya kesadaran wawasan kebangsaan bagi masyarakat. Tujuan dan sasaran misi yang tertuang dalam RPJMD dijabarkan dengan kebijakan pembangunan yaitu meningkatkan keamanan dan ketertiban secara terpadu dan menyeluruh, kebijakan unmum tersebut merupakan gambaran keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang berdasarkan strategi dan atas kebijakan yang ditetapkan. Indikasi kebijakan tersebut diatas adalah dengan dapat menghasilkan :
Menurunnya angka kriminalitas
Meningkatkan kesadaran masyarakat atas hukum yang berlaku
Meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum
Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan hidup beragama bagi masyarakat
BAB VII PENJELASAN PERUBAHAN RENSTRA 2011-2015 BERDASARKAN PERUBAHAN RPJMD Sesuai dengan adanya perubahan RPJMD yang diselaraskan dengan Visi Misi Bupati Bandung Periode 2010-2015 yang berdampak terhadap perubahan Renstra yang harus disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Bandung. Berdasarkan salah satu Misi Kabupaten Bandung yaitu Menjaga Keamanan dan Ketertiban Wilayah yang berdampak terhadap Perubahan Program, Kegiatan dan Indikator untuk mendukung RPJMD Kabupaten Bandung. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung
dan
Peraturan Bupati Bandung Nomor 30 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kabupaten Bandung. 1. Sesuai dengan Kondisi atau fakta di wilayah Kabupaten Bandung masih sangat diperlukan penggalangan dengan aparat keamanan melalui wadah Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA). 2. Untuk menjaga kondusifitas wilayah Kabupaten Bandung bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Daerah dan aparat keamanan tapi merupakan tanggung jawab semua pihak termasuk masyarakat sehingga dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 3. Sesuai dengan Permendagri 33 tahun 2012 tentang tatacara pedoman pendaftaran ormas sehingga perlu
diadakan kegiatan sosialisasi peraturan
perundang-undangan tentang ormas. 4. Untuk Menjaga kerukunan umat beragama perlu diadakan kegiatan sosialisasi kerukunan umat beragama dari berbagai lintas agama. 5. Salah satu masalah yang muncul di wilayah Kabuupaten Bandung banyak munculnya aliran kepercayaan sehingga perlu adanya langkah kongkrit dalam penyelesaian dan pembinaan serta bekerjasama dengan instansi terkait. 6. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong
Praja
bahwa
yang
memfasilitasi
kegiatan
Perlindungan
masyarakat/linmas yang semula berada pada Kantor Kesbang dan Politik sejak tahun 2012 beralih ke Satuan Polisi Pamong Praja.
