BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Rencana Kerja atau Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun. Penyusunan Renja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Tahun 2014 adalah dalam rangka untuk memberikan informasi dan gambaran program serta kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun kedepan yaitu Tahun 2014, termasuk hasil-hasil yang diharapkan. Proses perancangan Renja diawali dengan pembentukan petugas perancang Renja dan pengumpulan data serta informasi terkait bahan rancangan Renja. Rancangan Renja SKPD Kabupaten disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra SKPD, hasil evaluasi pencapaian program dan kegiatan pada periode sebelumnya, identifikasi masalah yang dihadapi, dan berdasar usulan program/kegiatan dari masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana. Oleh karena itu yang akan menjadi materi dalam penyusunan Renja BPMPKB Tahun 2014 adalah Program Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak serta Program Keluarga Berencana.
1.2. Landasan Hukum Renja BPMPKB Tahun 2014 disusun berdasarkan kepada UndangUndang dan Peraturan Lain yang berlaku yaitu sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 7. Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang
Pengelolaan
Nomor
40
Tahun
2006
tentang
Tata
Keuangan Daerah; 8. Peraturan
Pemerintah
Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara
Pemerintah,
Pemerintah
Daerah
Provinsi,
dan
Pemerintahan Kabupaten/Kota; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian,
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah; 12. Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
54
Tahun
2010
tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kudus;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008-2013; 19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014;
1.3.
Maksud dan Tujuan Renja BPMPKB disusun dengan maksud mencapai keselarasan
perencanaan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana agar selaras dengan lingkungan internal dan eksternal yang ada di Kabupaten Kudus, sehingga implementasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta akuntabel. Sedangkan peningkatan
tujuannya
pelayanan
adalah
kepada
sebagai masyarakat
arahan
dan
dibidang
strategi Program
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun 2014.
1.4.
Sistematika Penulisan Renja ini terdiri dari empat bab yang masing-masing memuat hal-hal
yang dapat dijelaskan secara garis besar sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN Berisi penjelasan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum,
Maksud
dan
Tujuan
serta
Sistematika
Penulisan. BAB II
EVALUASI
PELAKSANAAN
RENJA
BADAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN LALU Berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja BPMPKB Tahun 2012 dan Perkiraan Capaian Renstra BPMPKB, Analisis Kinerja
Pelayanan
BPMPKB,
Isu-isu
Penting
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPMPKB, serta Review terhadap Rancangan Awal RKPD. BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN Berisi Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan, dan Sasaran Renja BPMPKB yang akan Dicapai Tahun 2014 Beserta Program, dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Sasaran Tersebut.
BAB IV
PENUTUP Berisi kumpulan, saran, catatan penting yang perlu mendapat
perhatian,
baik
dalam
rangka
pelaksanaannya, tindak lanjut maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPMPKB Tahun 2012 dan Capaian Renstra SKPD Secara umum dalam waktu tiga tahun terakhir ini sebagian besar program maupun kegiatan dapat dikategorikan mencapai target dan sasaran yang ditentukan berdasar indikator kinerja yang ada. Namun demikian juga terdapat beberapa target kinerja yang belum dapat berhasil secara optimal akibat
beberapa
faktor
pengaruh.
Guna
mendeskripsikan
keberhasilan
pencapaian target serta faktor kendala yang mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan di BPMPKB maka dilakukanlah analisis dan evaluasi dengan mengacu pada target dan indikator kerja yang tertuang dalam RKPD dan melihat hasil realisasi masing-masing program dan kegiatan. Evaluasi program dan kegiatan BPMPKB selama tiga tahun terakhir tersebut dapat diurai sebagai berikut : a. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan, NIHIL b. Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan. 1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan indikator tersedianya jasa telepon, sumber daya air, listrik, jasa pemeliharaan dan
perizinan
kendaraan
dinas/operasional,
jasa
administrasi
keuangan, jasa kebersihan kantor, jasa perbaikan peralatan kerja, penyediaan alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan, komponen listrik/penerangan, bahan bacaan seperti Koran, majalah, dan buku, makanan-minuman, serta rapat koordinasi ke luar daerah.
Semua
tersedia
cukup
dan
memperlancar
pelayanan
administrasi kantor. 2.
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur meliputi dua kegiatan yakni Pembangunan Gedung Kantor dan Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas. Seluruh kegiatan berhasil terealisasi.
3.
Program
Peningkatan
diperuntukkan
bagi
Kapasitas pembiayaan
Sumber pelatihan,
Daya kursus,
Aparatur bintek,
workshop, semiloka dan lain-lain. Pada tahun 2012 pelatihan yang
diikuti adalah Latihan Dasar Umum (LDU) bagi tujuh PLKB di Balai Diklat BKKBN Semarang dan Pati. 4.
Program Keluarga Berencana ini pada Tahun 2012 terdapat dua kegiatan yakni Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dan Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE). Pada kegiatan Pembinaan KB, target pembinaan kepada 1.615 akseptor berhasil tercapai 100 persen. Sedangkan pada kegiatan Pelayanan KIE dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) berhasil merealisasikan pengadaan 1 unit Mobil Unit Pelayanan (Muyan), 17 unit sepeda motor operasional untuk PLKB, 10 unit komputer PC, 4 unit notebook, 14 unit printer, 2 unit LCD Monitor, 15 unit PLKB Kit, 36 unit BKB Kit, dan 12 unit obgyn bed. Pada tahun anggaran 2012, jumlah peserta KB Aktif sebanyak 118.707 dari total Pasangan Usia Subur (PUS) sejumlah 144.149.
Sedangkan
pada
program
Keluarga
Sejahtera
yang
termasuk dalam Program Pembinaan KB mampu menyajikan jumlah Keluarga Pra-Sejahtera 24.866 atau sebesar 11,84% dari total jumlah Kepala Keluarga sebanyak 209.866. 5.
Program Pelayanan Kontrasepsi dapat terealisasi dimana pada tahun 2012 mampu mencapai target 32 akseptor baik untuk akseptor Medis Operasi Wanita (MOW) dan Medis Operasi Pria (MOP) dengan pelayanan secara gratis.
6.
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
pada
tahun
2012
terdapat
Kegiatan
Sosialisasi
Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak realisasinya berupa terlaksananya kegiatan PPRG, kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) untuk anggota Forum Anak Lebah Madu Kudus, terfasilitasinya aneka kegiatan PKK Kab. Kudus, terfasilitasinya aneka kegiatan Dharma Wanita Kab. Kudus. 7.
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan dengan Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan
Dalam
Mengelola
Usaha
realisasinya
berupa
penyelenggaraan pelatihan keterampilan kerja dan pemberian hibah peralatan usaha untuk usaha ekonomi bagi kelompok ekonomi perempuan di wilayah Kab. Kudus sebanyak 30 kelompok 8.
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan terdiri dari dua kegiatan. Pertama adalah Kegiatan Penyelenggaraan Diseminasi Informasi
Bagi
Masyarakat
Desa
dengan
realisasi
kegiatan
monitoring dan evaluasi program serta organisasi pemberdayan
masyarakat antara lain Desa Berkembang, 14 desa PAMSIMAS, BKM, LKM dan KBP di 62 desa, serta terselenggaranya fasilitasi penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Kedua, adalah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan dengan realisasi kerja berupa pembinaan kelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat Kab. Kudus dengan tercapainya pembentukan pokja adat istiadat Kab. Kudus serta pembinaan untuk tujuh lembaga adat di Kab. Kudus. 9.
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan merupakan program rutin tiap tahun berupa fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri realisasinya berupa fasilitasi operasional PNPM Mandiri Perdesaan di Kab. Kudus antara lain publikasi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan melalui media cetak, radio, dan spanduk, terselenggaranya kegiatan Musyawarah Desa
(Musdes),
terselenggaranya
rapaat
koordinasi
tingkat
kecamatan dan kabupaten, dan terselenggaranya rapat koordinasi KBP tingkat Kab. Kudus. PNPM Mandiri Perdesaan sendiri di Kab. Kudus terselenggaranya di Kec. Undaan, Kec. Dawe, dan Kec. Jekulo. 10. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun terdiri atas tiga kegiatan. Pertama, Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa dengan realisasi berupa lomba desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Kudus yang diikuti 9 desa dan 3 kalurahan perwakilan dari 9 kecamatan yang ada di Kab. Kudus. Sebagai pemenang dalam kegiatan Lomba Desa ini adalah Juara I diraih Desa Hadipolo, Kec. Jekulo, Juara II diraih Desa Rejosari, Kec. Dawe, dan Juara III disabet Desa Ngembalrejo, Kec. Bae. Kedua, Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa realisasinya berupa bantuan paving blok sejumlah 18.681 m2, aspal sejumlah 4.195 drum, dan pipa PVC sejumlah 2.940 batang untuk 132 desa/kelurahan di Kabupaten Kudus. Tersalurkannya bantuan stimulan pembangunan desa mampu memperlancar pembangunan infrastruktur desa/kelurahan di Kabupaten Kudus. Ketiga, Kegiatan Pengembangan dan Promosi pengenalan Alat Teknologi Tepat Guna (ATTG) yang realisasinya berupa pengembangan sejumlah ATTG hasil karya masyarakat Kudus antara lain kompor biomas, mesin pemarut kelapa, mesin penggiling kacang/daging, alat penetas telur otomatis,
alat wudhu otomatis dengan sensor cahaya, serta keikutsertaan dalam acara pameran ATTG tingkat nasional di Batam.
c. Realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan, NIHIL. d. Faktor kendala pencapaian target, berdasar analisis meliputi : 1. Keterbatasan sarana dan prasarana kantor seperti keberadaan laptop serta gedung kantor yang kurang representatif turut mempengaruhi lambatnya kinerja. 2. Kuantitas sumber daya manusia yang masih belum ideal seperti pada tenaga penyuluh lapangan keluarga berencana serta sulitnya mencari kader pengelola program KB di tingkat desa turut mempengaruhi kurang optimalnya pencapaian target pada program KB. 3. Pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih terkendala pada belum terlembaganya Pengarusutamaan Gender (PUG) di tengah masyarakat. 4. Pada
urusan
Pemberdayaan
Masyarakat
dan
Desa
terdapat
permasalahan pada jadwal pelaksanaan gelar teknologi tepat guna nasional yang seringkali berubah-ubah sehingga kabupaten yang menjadi peserta mengalami kendala pada pembiayaan. 5. Kader pemberdayaan masyarakat desa belum secara optimal mampu mendukung
operasional
program/kegiatan
pemberdayaan
masyarakat di desa. e. Sedangkan kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ada demi memenuhi target kinerja yang ada meliputi : 1. Berusaha mengoptimalkan kinerja dari sarana dan prasarana kantor yang
ada
dan
berusaha
mengajukan
usulan
untuk diadakan
penambahan sarana prasarana serta pembangunan gedung kantor baru. 2. Berusaha
mengoptimalkan
dukungan
personil
yang
ada
serta
meningkatkan pembinaan pada kader pengelola program KB di tiap desa. 3. Secara terus-menerus dan konsisten melaksanakan sosialisasi PUG baik secara formal maupun informal melalui berbagai media dengan harapan pemahaman PUG di tengah masyarakat semakin menguat dan PUG yang melembaga dapat segera terealisasi.
4. Peningkatan koordinasi dan sosialisasi terkait pelaksanaan gelar teknologi tepat guna nasional, sehingga pembahasan terkait keadaan yang berubah-ubah dapat teratasi. 5. Pembinaan kader pemberdayaan masyarakat desa atau dengan mengirim
kader
mengikuti
pelatihan-pelatihan
yang
ada.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPMPKB a. Progam Keluarga Berencana Tingkat partisipasi pria dalam pemakaian kontrasepsi masih rendah berdasar data tahun lalu peserta KB tidak banyak yaitu kurang dari 2%. Untuk
itu
perlu
dicari
terobosan
atau
langkah-langkah
untuk
meningkatkan Peserta KB Aktif (PA) Pria. Selain itu pada Total Fertility Rate (TFR) atau rata-rata anak lahir hidup dari perempuan berusia 15 sampai dengan 49 tahun belum mencapai nilai 2,0. Pada tahun lalu TFR masih mencapai TFR 2,12. Laju pertumbuhan penduduk meski kurang dari 1% tetapi angka absolutnya cukup tinggi. Sehingga jika tidak diambil langkah-langkah sejak dini untuk pengendaliannya maka akan berakibat
masalah
seperti
penduduk, semakin beratnya semakin
bertambahnya
semakin
bertambah
besarnya
jumlah
dukungan sumber daya yang ada, dan
beban
pemerintah
dalam
menyediakan
kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan, sandang, papan, jaminan kesehatan dan jaminan pendidikan. Kemudian semakin banyaknya jumlah keluarga pra sejahtera dan KS I, maka merupakan indikator adanya penurunan kondisi ekonomi keluarga. Kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap daya beli, termasuk kemampuan membeli alat kontrasepsi. Selain itu keluarga miskin pada umumnya memiliki keluarga banyak dan itu cenderung membuat mereka relatif tidak mempunyai
akses dan bersifat
pasif
dalam berpartisipasi
untuk
meningkatkan kualitas diri dan anggota keluarganya yang lain. Ke depan diharapkan penduduk di Kabupaten Kudus bisa tumbuh seimbang atau penduduk tanpa pertumbuhan (PTP) artinya anak yang tahu dalam posisi menggantikan orangtuanya. Oleh karena itu ke depan diharapkan seluruh keluarga ikut KB sehingga cita-cita keluarga kecil bahagia dan sejahtera bisa tercapai. b. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Konsep pembangunan yang responsif gender merupakan suatu konsep yang digunakan pemerintah dalam upaya memperkecil/menghilangkan kesenjangan/isu gender di berbagai bidang pembangunan karena selama ini
belum
disadari
bahwa
pembangunan
telah
berdampak
dan
memberikan manfaat yang berbeda bagi perempuan dan laki-laki yang diakibatkan ketidakpahaman pada pengelola pembangunan tentang pengarusutamaan
gender
mengimplementasikannya.
dan
hak
anak
serta
cara
Strategi pengarusutamaan gender dan hak anak dan penanganan kekerasan berbasis gender dan anak selama ini belum dianggap sebagai suatu hal yang menjadi prioritas dalam pembangunan daerah. Tim koordinasi pemberdayaan perempuan, anak, dan remaja, kelembagaan PUG lainnya serta Tim Pelayanan Terpadu Kekerasan Berbasis Gender dan Anak belum mampu berjalan optimal disebabkan adanya proses mutasi yang mengakibatkan pengelola program PUG sering berganti personil serta kurangnya kemampuan advokasi dan lobby para pengelola program PUG dan Hak Anak. Dalam
rangka
perempuan
meningkatkan
serta
menjawab
status
kedudukan
kebutuhan
dan
strategis
partisipasi
gender
dengan
memperhatikan aspirasi pengalaman, kebutuhan, dan masalah yang berbeda maka perlu upaya untuk lebih mengoptimalkan penanganan pembangunan
yang
responsif
gender
melalui
pengintepretasian
peningkatan kualitas dan peran perempuan ke dalam program-program pembangunan daerah dan melembagakan pengarusutamaan gender di semua bidang pembangunan. c. Program Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan
diarahkan
pada
pemberdayaan
masyarakat
guna
menuntaskan masalah kesenjangan berupa pengangguran, kemiskinan, dan ketidakmerataan dengan memberikan ruang dan kesempatan lebih besar kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Untuk itu pemberdayaan masyarakat menekankan pada penguatan sumber daya
pribadi
pengalaman
masyarakat, langsung.
partisipasi Persoalan
pembelajaran yang
social
melingkupi
melalui program
pemberdayaan masyarakat antara lain rendahnya akses masyarakat pada sumber-sumber daya produktif (modal, informasi, pengetahuan dan keterampilan serta penguasaan teknologi), rendahnya ketersediaan dan akses masyarakat pada palayanan social (perumahan dan kemiskinan, air bersih, fasilitas kesehatan, pasar, dll), tingginya angka kemiskinan, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik, terbatasnya pemanfaatan teknologi tepat guna, dan belum optimalnya fungsi kelembagaan masyarakat. Pengentasan kemiskinan diupayakan melalui pengembangan tridaya yang meliputi daya lingkungan, daya ekonomi, dan daya sosial. Sedangkan metode pendekatan yang dipilih adalah peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku
kepentingan
yang
lain
dalam
upaya
meningkatkan
kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam memberdayakan
ekonomi rakyat diarahkan melalui pinjaman lunak ke masyarakat yang mempunyai usaha ekonomi. Adapun untuk meningkatkan kualitas permukiman
diarahkan
permukiman,
air,
fasilitas
pada
penyediaan
permukiman,
mendukung perekonomian daerah.
sarana
jalan,
prasarana
jembatan
yang
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional A. Arah kebijakan nasional, Kesehatan Prioritas III dengan arah kebijakan: Peningkatan Akses Pelayanan KB berkualitas yang merata. Untuk melaksanakan arah kebijakan nasional di bidang pengendalian kependudukan dan pembangunan keluarga telah ditetapkan strategi utama (Grand Strategy) yang meliputi: 1)
Menyerasikan
kebijakan
pengendalian
penduduk
dan
pembangunan KB 2)
Menggerakkan dan memberdayakan para pemangku kepentingan (stakeholders), mitra kerja serta masyarakat
Dengan diterbitkannya Undang Undang nomor 52 Tahun 2009 tentang Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga, peran dan fungsi BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) lebih diarahkan pada upaya perumusan kebijakan nasional, penetapan NSPK, pelaksanaan advokasi dan koordinasi, penyelenggaraan KIE, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan, bimbingan dan fasilitasi. Demikian pula sasaran langsung program bukan lagi masyarakat dan pasangan usia subur, melainkan pemerintahan baik di Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota selaku pemangku kepentingan (stakeholder) serta mitra kerja (LSM), organisasi profesi, Toga, Toma, swasta, dll). Oleh sebab itu, program KB harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi yang ada, dan dilakukan melalui perencanaan yang strategis hingga diyakini bahwa program KB dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan sumber daya manusia melalui berbagai upaya, antara lain adalah: 1)
Upaya
penggerakan
masyarakat
dalam
mendukung
program
pembangunan KB dan kependudukan melalui jejaring operasional yang efektif; 2)
Upaya meningkatkan komitmen seluruh sektor pemerintahan dalam menata pengelolaan program KB dan memperkuat SDM pengelolanya;
3)
Upaya meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga akseptor melalui pelayanan KB yang paripurna;
4)
Upaya menggerakkan dan memberdayakan seluruh potensi dan sumber daya dan komponen masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program KB secara terintegratif.
B. Arah kebijakan nasional, Penanggulangan Kemiskinan Prioritas IV dengan kebijakan: Meningkatkan Keberdayaan dan Kemandirian Masyarakat untuk Berpartisipasi Aktif Dalam Memperkuat Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan Melalui Kemandirian Ekonomi Perdesaan, Perbaikan Pemenuhan Pelayanan Dasar maupun Pengoptimalan Potensi Daerah. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di BPMPKB Kabupaten Kudus mengacu serta menyingkronkan dengan program strategis dari Departemen Dalam Negeri, yakni Program 7: Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (P7) Program ini merupakan program teknis dengan tujuan mewujudkan otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya, melalui sejumlah kebijakan yaitu: 1) Peningkatan
Kapasitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Desa
dan
Kelurahan; Kebijakan
ini
disingkronkan
pengklasifikasian fasilitasi
desa
data
pada
berupa
berkembang,
sejumlah
pembuatan pembinaan
profil
kegiatan
seperti
desa/kelurahan,
kelompok
masyarakat
pembangunan desa yang diwujudkan dalam kegiatan lomba desa. 2) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat; Kebijakan
ini
penyelenggaraan
disingkronkan pendidikan
pada dan
sejumlah
pelatihan
kegiatan
tenaga
seperti
teknis
dan
masyarakat, revitalisasi posyandu. 3) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat; Kebijakan ini disingkronkan pada kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan yang berupa kegiatan pembinaan, pelestarian, dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat Kudus. 4) Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna; Kebijakan ini disingkronkan pada kegiatan Fasilitasi Program Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), pemberian stimulant pembangunan desa, serta pengembangan dan promosi pengenalan Alat Teknologi Tepat Guna (ATTG). 5) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM-MP);
Kebijakan ini disingkronkan pada kegiatan Fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Mandiri Perdesaan di tiga kecamatan
yakni
Kecamatan
Jekulo,
Kecamatan
Undaan,
dan
Kecamatan Dawe.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPMPKB Guna mewujudkan program-program dari Bupati/Wakil Bupati Kudus maka Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kabupaten Kudus mempunyai visi dan misi yang mengacu kepada visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Kudus terpilih tahun 2013 – 2018. Visi dan Misi BPMPKB adalah.
VISI “Terwujudnya Masyarakat Kudus yang Partisipatif, Berkeadilan Gender dengan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang”
MISI 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat berupa keswadayaan dan gotong royong dalam pembangunan lingkungan 2. Meningkatkan
peran
lembaga
pemberdayaan
masyarakat
desa/kelurahan seperti Posyandu dan PKK dalam pembangunan sumber daya manusia 3. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di bidang sosial, politik, pendidikan dan ekonomi 4. Mewujudkan masyarakat yang bebas dari tindak kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak 5. Mewujudkan pengarusutamaan hak anak 6. Mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dengan KB 7. Mewujudkan keluarga kecil dan sejahtera melalui KB
TUJUAN 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat berupa keswadayaan dan gotong royong dalam pembangunan lingkungan 2. Meningkatkan
peran
lembaga
pemberdayaan
masyarakat
desa/kelurahan seperti Posyandu dan PKK dalam pembangunan sumber daya manusia 3. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di bidang sosial, politik, pendidikan dan ekonomi
4. Mewujudkan masyarakat yang bebas dari tindak kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak 5. Mewujudkan pengarusutamaan hak anak 6. Mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dengan KB 7. Mewujudkan keluarga kecil dan sejahtera melalui KB
SASARAN 1. Meningkatnya
partisipasi
dan
keswadayaan
masyarakat
dalam
pembangunan lingkungan desa/kelurahan 2. Meningkatnya
peran
lembaga
pemberdayaan
masyarakat
desa/kelurahan seperti Posyandu dan PKK dalam pembangunan sumber daya manusia 3. Meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan 4. Meningkatnya perwakilan perempuan di lembaga legislatif 5. Meningkatnya akses perempuan dalam pendidikan 6. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja perempuan dalam dunia kerja swasta formal 7. Penanganan pengaduan kejadian tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak 8. Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan 9. Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan 10. Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan 11. Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan 12. Menurunnya jumlah tenaga kerja di bawah umur 13. Meningkatnya partisipasi anak dalam pembangunan 14. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS) 15. Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi 16. Penyediaan informasi data mikro 17. Meningkatnya aktifitas dan produktivitas tribina (BKB, BKR, BKL), PIK KRR, dan UPPKS
3.3. Program dan Kegiatan Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah RPJMD Kabupaten Kudus, Renstra BPMPKB,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2014. Rencana program dan kegiatan BPMPKB Kabupaten Kudus Tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Kegiatan : a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. b. Penyediaan
jasa
pemeliharaan
dan
perizinan
kendaraan
dinas/operasional. c. Penyediaan jasa administrasi keuangan. d. Penyediaan jasa kebersihan kantor e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja f.
Penyediaan alat tulis kantor.
g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. i.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
j.
Penyediaan makanan dan minuman.
k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Kegiatan : a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional. b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor c. Pengadaan peralatan gedung kantor d. Pengadaan mebeleur e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. f.
Pembangunan bangunan pelengkap gedung kantor.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal. 4. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Kegiatan : Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 5. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak. Kegiatan : a. Fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2). b. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak. c. Peningkatan
kapasitas
dan
jaringan
kelembagaan
pemberdayaan
perempuan dana anak. 6. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.
Kegiatan : Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan. 7. Program
Peningkatan
Peran
Serta
dan
Kesetaraan
Gender
dalam
Pembangunan Kegiatan : Kegiatan penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan IHT dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan usaha bagi perempuan. 8. Program Keluarga Berencana. Kegiatan : a. Pelayanan KIE b. Pembinaan keluarga berencana 9. Program Kesehatan Reproduksi Remaja. Kegiatan : Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR). 10. Program Pelayanan Kontrasepsi. Kegiatan : a. Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB. b. Pengadaan alat kontrasepsi. c. Pelayanan KB medis operasi. 11. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS. Kegiatan : Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS. 12. Program Keluarga Sejahtera Kegiatan : Pembinaan keluarga sejahtera. 13. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Kegiatan : a. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis masyarakat c. Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa. d. Fasilitasi Program Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) 14. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Kegiatan : a. Fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri b. Fasilitasi desa berkembang. 15. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Kegiatan : a. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa b. Pemberian stimulan pembangunan desa c. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
e. Pengembangan dan promosi pengenalan Alat Teknologi Tepat Guna (ATTG) d. Revitalisasi Posyandu e. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM). 16. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Kegiatan : Pengklasifikasian data. Rencana program dan kegiatan tahun 2014 BPMPKB terdiri dari 16 program yang dijabarkan dalam 45 kegiatan. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan secara berimbang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Kudus. Total kebutuhan dana/pagu dari sumber pendanaan APBD berjumlah total Rp. 22.409.000.000,-. Rumusan program dan kegiatan ini mengalami perbedaan dengan rancangan awal RKPD dikarenakan munculnya beban gedung kantor baru BPMPKB, dan prediksi bertambahnya pagu dari sumber dana DBHCHT, yakni dari semula Rp. 20.267.708.000,- menjadi Rp. 22.409.000.000,-. Indikator dan target kinerja rencana program dan kegiatan pelayanan BPMPKB Kabupaten Kudus pada Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut.
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2014 ini dibuat untuk memberikan arah dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana pada khususnya serta visi dan misi Kabupaten Kudus pada umumnya. Disadari bahwa keberhasilan program/kegiatan harus diawali dengan perencanaan yang baik, disamping ada dukungan dana yang memadai. Oleh karena itu kami telah berupaya menyusun Renja ini dengan sebaik-baiknya agar dapat digunakan sebagai acuan dasar dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Demikian Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus Tahun 2014. Semoga ada manfaatnya.
Kudus,
Juni 2013
Plt.KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Sekretaris
LUDFUL HAKIM, SH. Pembina Tingkat I NIP.19591009 198912 1 001
