BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum

BAB I PENDAHULUAN 1.1.Latar Belakang Rencana Strategi (Renstra) pembangunan harus dibarengi dengan perencanaan yang matang diselenggarakan dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efesien, efektif, transparan serta terarah. Rencana Strategi (Renstra) ini bertujuan sebagai acuan kerja dalam pelaksanaan programprogram dan kegiatan yang mengarah untuk pembangunan Kabupaten Mandailing Natal. Rencana Strategi (Renstra) penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan memperhatikan data statistik regional dan lokal seperti (1) statistik berbagai fungsi pemerintahan dibidang ekonomi, seperti lapangan kerja dan tingkat pendapatan rata-rata masyarakat (2) statistik fungsi-fungsi pemerintahan dibidang sosial budaya, seperti kondisi tingkat kesehatan rata-rata masyarakat, angka kemiskinan, tingkat pengangguran.

1.2.Landasan Hukum Landasan penyusunan Renstra (Rencana Strategi) Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB 2011 – 2016 adalah : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794). 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286). 3. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421). 4. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 nomor 125, tambahan (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844). 5. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952). 7. Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090). 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817). 9. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014. 10. Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 12. Peraturan daerah nomor 8 tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 8). 13. Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5090). 14. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 10 tahun 1980 jo Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 28 tahun 1984 tentang Pembinaan Keluarga Sejahtera. 15. Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 3). 16. Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarustmaan Gender dalam Pembangunan Nasional. 17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 4 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Kementerian pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 18. Peraturan Bupati Mandailing Natal nomor 3 tahun 2011 tentang Penjabaran APBD tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal tahun 2011 nomor 3).

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra (Rencana Strategi) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan kegiatan-kegiatan pada Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB agar pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik, efektif, efesien dan terarah. 1.4.Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renstra ini sesuai dengan Permendagri 54 tahun 2010. BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD 2.2. Sumber Daya SKPD 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 3.2. Telahaan Visi, Misi, dan Program RPJMD 3.3. Telahaan Renstra K/L dan atau Renstra SKPD Propinsi 3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi SKPD 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN , INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD

BAB VII

PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Struktur Kantor Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan Keluarga

Berencana

Kabupaten Mandailing Natal dibentuk berdasarkan perda Nomor.3 Tahun 2011 dengan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut : 

Tugas Kantor Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan

unsur pendukung Tugas Bupati dalam Bidang Pembedayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. 

Fungsi Dalam melaksanakan tugas Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

Keluarga berencana menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. d. Penyelenggaraan urusan rumah tangga dan administrasi ketatausahaan Kantor. e. Pembinaan disiplin pegawai kantor. f. Pemberian masukan yang perlu kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya. g. Pelaporan dan pertanggung-jawaban atas pelaksanaan tugas kepada atasan. h. Pembinaan terhadap PPLKB, PLKB dan PKB. i.

Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Kemudian untuk penjabaran tugas pokok dan fungsi Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana,dan juga dengan struktur organisasinya maka uraian tugas pokok dan tugas fungsi masing –masing struktur ditetapkan sebagai berikut :

1. Kepala Kantor a. Memimpin

Kantor dalam pelaksanaan tugas yang telah digariskan dan ditetapkan

berdasarkan perundang –undangan yang berlaku dan kebijakan pemerintah Daerah. b. Menyiapkan

kebijakan

umum

pemerintah

daerah

bidang

Pemberdayaan

Perempuan,Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. c. Menetapkan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati.

d. Melaksanakan Koordinasi dan kerja sama dengan Instansi Pemerintah, sesuatu yang berhubungan dengan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. e. Melakukan kerja sama dengan Lintas Sektoral. f. Melakukan kerjasama Internasional atas nama Daerah dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. g. Melaksanakan bimbingan/pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

2. Kasubbag Tata Usaha a. Koordinasi dan pengumpulan bahan perumusan kebijakan dan program kegiatan dibidang Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan

Perempuan,

Kualitas

Hidup

dan

Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana. b. Pelaksanaan urusan Administrasi ketatausahaan dan kearsipan serta urusan rumah tangga, perlengkapan dan sarana prasarana. c. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian. d. Pelaksanaan urusan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan. e. Pengkoordinasian dan penyusunan program atau kegiatan kantor. f. Melakukan evaluasi dan pelaporan atau pelaksanaan program dan kegiatan kantor g. Melaksanakan pengumpulan dan penyusunan Renja RKPD, RENSTRA , KUA/PPAS, LANP, LPPD, LKPJ, serta bentuk laporan lainnya. h. Memberikan masukan yang perlu kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya. i.

Pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas kepada atasan.

j.

Mempedomani dan mempelajari peraturan perundang –undangan,juklak juklis yang berhubungan dengan administrasi keuangan dan kepegawaian.

k. Melakukan pembinaan pengawasan dan penilaian pada staf. l.

Melakukan tugas lainnya yang diberikan atasan.

3. Kepala seksi pemberdayaan dan perlindungan perempuan. a. Menyiapkan perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan. b. Koordinasi,Fasilitasi dan Mediasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG). c. Fasilitas penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah. d. Koordinasi,fasilitasi dan penyelenggaraan program dan kegiatan yang responsif gender. e. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan PUG.

f. Pelaksanaan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, dan dan pengembangan KIE PUG. g. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan,kesehatan,ekonomi ,hukum dan politik. h. Fasilitas penyediaan data terpilih menurut jenis kelamin. i.

Penyelenggaraan koordinasi dan pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, Hukum dan HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya.

j.

Koordinasi,Fasilitasi,Pengintegrasian

dan

penyelenggaraan

kebijakan

perlindungan

terutama perlindungan terhadap kekerasan ,tenaga kerja perempuan ,perempuan lanjut usia dan penyandang cacat,serta perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena banjir. k. Pemberian masukan yang perlu kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya. l.


m. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

4. Kepala seksi kualitas hidup dan Perlindungan Anak. a. Menyiapkan perumusan kebijakan dibidang peningkatan kualitas hidup dan perlindungan Anak. b. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan Anak. c. Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan. d. Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan perlindungan anak. e. Fasilitas penguatan lembaga organisasi masyarakat dalam dunia usaha untuk peningkatan kesejahteraan dan perlindungan Anak. f. Pemberian masukan yang perlu kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya. g. Pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas kepada atasan. h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

5. Kepala seksi Keluarga Berencana. a. Menyiapkan perumusan kebijakan dibidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera. b. Penyelenggaraan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB,peningkatan partisipasi dalam kesetaraan dan keadilan gender ,penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak serta kesehatan reproduksi remaja. c. Penyelenggaraan,pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keluarga sejahtera dan pemberdayaan ekonomi keluarga dan pembinaan ketahanan keluarga. d. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data kependudukan,dibidang KB dan KS.

e. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama lintas sektoral. f. Penyusunan rencana program dan operasional program KB. g. Pemberian masukan yang perlu kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya. h. Meningkatkan kualitas pelayanan KB baik klinik KB pemerintah maupun swasta. i.

Melaksanakan pelayananTim KB keliling (TKBK).

j.

Melakukan pembinaan pengawasan dan penilaian staf.

k. Melakukan pendistribusian kebutuhan alkon dan melakukan pembinaan R/R (pencatatan pelaporan) di klinik. l.


m. Melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

6. Kelompok jabatan fungsional. a. Kelompok jabatan fungsional dilingkungan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas dan dan tanggung jawab membantu sebagai tugas kepala kantor dalam melaksanakan kegiatan teknis dilapangan sesuai dengan tugas yang dibebankan kepada masing –masing dan bersifat mandiri dan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku dibidang fungsional. b. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja. c. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang –undangan. d. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk. e. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

STRUKTUR ORGANISASI Struktur Organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailiang Natal sebagai mana dalam bagan dibawah ini :

KEPALA KANTOR Dra. RINAWATI Pembina. (IV/a) NIP. 19591111 198003 2 002

KASUBBAG TATAUSAHA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KASI PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN NETTI IRAWATI NASUTION Penata (III/c) NIP. 400038925

SALIMAH, SE Penata Muda Tk. I. III/b NIP. 19750714 200701 2 005

KASI KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN ANAK SYAFRIDAH HANNUM, S.Sos Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19730602 200604 2 001

KASI KELUARGA BERENCANA BUNYAMIN SIREGAR Penata Tk. I (III/d) NIP. 19630317 198803 1 002

2.2. Sumber Daya SKPD Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB memiliki sumber daya manusia yang dapat menunjang pembangunan antara lain : -

Memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan di Desa Binaan PKK maupun diluar desa binaan Kabupaten yang dapat meningkatkan income bagi keluarga.

-

Memiliki pusat informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja di kecamatan.

-

Memiliki kelompok BKB, BKR, BKL dan BLK percontohan disetiap kecamatan.

-

Memiliki kelompok UPPKS di kecamatan.

-

Memiliki sarana pelayanan KB sebanyak 39 klinik KB.

-

Adanya sarana kenderaan operasional roda 2 (dua) bagi PLKB.

-

Tersedianya Mobil Unit Pelayanan KB

-

Tersedianya Mobil Unit Penerangan KB

Sumber daya Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagai berikut : a. Jumlah Pegawai Kantor Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal sebagai berikut : NO.

PEGAWAI

Jumlah (Orang)

1.

PNS

34

2.

CPNS

-

3.

Honor Daerah

5

4.

Honor Provinsi (PLKB)

6

5.

-

Jumlah

45

b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan. NO.

PENDIDIKAN

Jumlah (Orang)

1.

PASCA SARJANA (S-2)

-

2.

SARJANA (S-1)

6

3.

SARJANA MUDA (D3)

9

4.

D1 /D2

-

5.

SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS (SLTA)

29

6.

SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP)

1

7.

SEKOLAH DASAR (SD)

Jumlah

45

c. Berdasarkan Golongan : NO.

GOLONGAN

Jumlah(Orang)

1.

GOLONGAN IV

1

2.

GOLONGAN III

25

3.

GOLONGAN II

7

4.

GOLONGAN I

1 Jumlah

34

d. Berdasarkan Diklat Penjenjangan. NO.

DIKLAT

Jumlah(Orang)

1.

ADUMLA/DIKLAT PIM IV

-

2.

SPAMA/DIKLAT PIM Tk. III

1

Jumlah

1

e. Berdasarkan Eselon. NO.

ESELON

Jumlah (Orang)

1.

ESELON II

-

2.

ESELON III

1

3.

ESELON IV

4 Jumlah

f.

5

Tenaga Petugas Lapangan Keluarga Berencana. NO.

KECAMATAN

PPLKB

PLKB

Jumlah

Keterangan

1.

Siabu

1

1

2

1 Tugas Belajar

2.

Panyabungan

1

1

2

1 Orang Kontrak

3.

Kotanopan

1

-

1

4.

Batang Natal

1

1

2

5.

Muara Sipongi

1

-

1

6.

Natal

1

1

2

7.

Batahan

-

-

-

8.

Muara Batang Gadis

1

1

2

9.

Bukit Malintang

-

-

1

10.

Panyabungan Utara

1

-

1

11.

Panyabungan Timur

1

-

1

12.

Panyabungan Selatan

1

1

2

1 Orang Kontrak

13.

Panyabungan Barat

1

1

2

1 Orang Kontrak

14.

Lembah Sorik Marapi

1

1

2

1 sda

15.

Tambangan

1

-

1

16.

Ulu Pungkut

1

-

1

17.

Lingga Bayu

1

-

1

18.

Ranto Baek

1

-

1

Akan Pensiun Bulan agustus 2011

19.

Sinunukan

1

-

1

Merangkap ke Batahan

20.

Huta Bargot

1

1

2

1 Orang Kontrak

21.

Pakantan

-

-

-

22.

Puncak Sorik Merapi

1

-

1

23.

Naga Juang

1

-

1

20

10

30

Jumlah

Merangkap ke Pakantan

1 Orang Kontrak

Sasaran hasil program Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah meningkatnya kesadaran dan mutu sumber daya manusia standar pelayanan minimal.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Mandailing Natal NO

1 1

2

3

4

5

6

7

8

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

2 Berkurangnya tindak kekerasan dalam rumah tangga (Sosialisasi UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga) Meningkatnya promosi seni budaya mandailing natal (Pagelaran Seni budaya Mandailing Natal di PRSU) Meningkatnya keterampilan dan ekonomi keluarga (Pelatihan Tata Boga dan Diversifikasi Pangan Lokal) Meningkatnya keterampilan dan ekonomi keluarga (Pelatihan Bordir di Desa Binaan PKK dan diluar desa Binaan PKK) Meningkatnya keterampilan dan ekonomi keluarga (Pelatihan Anyaman Pandan di Desa Binaan PKK) Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan (pembinaan pemberdayaan dan perlindungan perempuan) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat (TNI Manunggal KB Kes dan Kesatuan Gerak PKK KB Kes dan Momentum Bulan Bhakti KB IBI) Bertambahnya pengetahuan perempuan tentang perdagangan perempuan dan anak (Sosialisasi Perdagangan Orang (Traffiking) perempuan dan anak bagi generasi muda)

Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

3

4

5

Target Renstra SKPD

1

2

6

7

Realisasi Capaian

Tahun ke3 4 5 (2008) (2009) (2010) 8

9

10

200

0

50

1

2

11

12

Rasio Capaian pada

Tahun ke3 4 5 (2008) (2009) (2010) 13

14

15

120

200

0

120

50

35

50

50

35

105

63

40

105

63

40

60

36

36

60

36

36

105

0

0

105

0

0

200

0

0

200

0

0

0

450

450

0

450

450

0

60

0

0

60

0

Tahun ke1

2

3

4

5

16

17

18

19

20

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Tantangan yang dihadapi pada saat ini dalam perencanaan pembangunan antara lain : 1. Kekerasan terhadap perempuan masih tinggi. 2. Perlindungan terhadap anak masih rendah. 3. Tenaga penyuluh dilapangan masih sangat minim hanya 1 orang per Kecamatan, yang seharusnya rasio petugas membina 4 desa/ kelurahan adalah 2 s/d 4 orang. 4. Laju pertumbuhan penduduk terus meningkat. 5. Rendahnya kopetensi aparatur kelembagaan KB dan kependudukan di daerah. 6. Rendahnya kesadaran Wanita Usia Subur (WUS) dan Remaja tentang hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi. 7. Belum terkendalinya tingkat kelahiran pada pasangan usia subur. 8. Rendahnya kesadaran dan partisipasi pria untuk ber-KB. 9. Masih sedikit masyarakat yang mengetahui peraturan perundang-undangan tentang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. 10. Rendahnya pembinaan teknis kewirausahaan pada kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). 11. Belum semua toga/ toma mendapatkan pelatihan advokasi KIE. 12. Masih sedikit perempuan yang aktif pada organisasi perempuan. 13. Masih ada pameo di masyarakat “banyak anak banyak rezeki”.

Adapun peluang pengembangan Pelayanan SKPD : 1. Jumlah penduduk perempuan lebih tinggi dari pada laki-laki. 2. Dukungan dari lintas sektoral cukup tinggi. 3. Tingginya partisipasi remaja menuju pendewasaan usia perkawinan. 4. Dukungan dari stakeholder cukup tinggi. 5. Pemberlakuan otonomi daerah melalui azas desentralisasi. 6. Dukungan masyarakat tentang program KB cukup tinggi.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Adapun strategi yang dilakukan dalam mencapai Visi dan Misi Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Mandailing Natal 5 (lima) tahun kedepan adalah : 1. Pengembangan kebijakan dan pengerasian hukum yang melindungi perempuan dan Anak dari tindak kekerasan. 2. Peningkatan koordinasi kemitraan aparat hukum yang melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan. 3. Meningkatkan kafasitas kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan jenjang dalam mendukung pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak. 4. Melibatkan setiap lembaga unsur masyarakat untuk mendukung pengarusutamaan gender. 5. Meningkatkan kapasitas SDM perempuan melalui pendidikan dan penyuluhan. 6. Memfasilitasi penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan (KDRT) dan perlindungan anak. 7. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dalam program KB Nasional. 8. Menata kembali pengelolaan Program KB Nasional. 9. Meningkatkan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui Program KB Nasional. 10. Meningkatkan pembiayaan Program KB Nasional. 11. Memperkuat SDM operasional Program KB. 12. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral. 13. Meningkatkan kampanye Generasi Berencana (Genre).

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD I.

Kepala Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan -

Peran serta perempuan dan kesetaraan gender masih tertinggal dan belum berjalan sebagai mana mestinya.

-

Tingginya permasalahan masyarakat terhadap budaya patriarkis.

-

Peran domestik perempuan dianggap sebagai peran utama.

-

SDM perempuan masih rendah untuk ikut aktif dalam pembangunan.

-

Masih sedikit perempuan yang aktif pada organisasi perempuan.

-

Masih kekurangan SDM yang terlatih untuk menangani masalah pemberdayaan perempuan.

II.

Kepala Seksi Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak -

Perlindungan terhadap anak masih rendah.

-

Orang tua menganggap anak adalah miliknya.

-

Masih sedikit masyarakat yang mengetahui peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak.

-

Nilai anak laki-laki masih merupakan faktor utama dalam keluarga

III.

Kepala Seksi Keluarga Berencana -

Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang ketahanan keluarga.

-

Tenaga penyuluh dilapangan masih sangat minim hanya 1 (satu) orang per kecamatan yang seharusnya rasio petugas membina 4 Desa per Kelurahan adalah 2 s/d 4 orang.

-

Laju pertumbuhan penduduk terus meningkat.

-

Rendahnya kopetensi aparatur kelembagaan KB dan kependudukan di daerah.

-

Minimnya pelayanan Keluarga Berencana di Kecamatan.

-

Rendahnya kesadaran Wanita Usia Subur (WUS) dan Remaja tentang hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi.

-

Belum terkendalinya tingkat kelahiran pada Pasangan Usia Subur (PUS).

-

Rendahnya pembinaan tentang teknis kewirausahaan pada kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

-

Rendahnya pembinaan terhadap Bina Keluarga.

-

Belum semua kelompok PIK KRR yang mendapat pelatihan.

-

Tidak adannya reword kepada kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP).

-

Belum semua toga / toma mendapatkan pelatuhan Advokasi KIE.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program RPJMD Untuk dapat mewujudkan Visi dan Misi serta program yang tertuang pada RPJMD diperlukan adanya suatu rumusan penentu keberhasilan dalam menyelaraskan tugas dan fungsi Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB. Berdasarkan tugas Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB yakni melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB. Untuk itu Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB telah memetakan faktor penghambat dalam menyelaraskan Visi dan Misi serta Program yang tertuang pada RPJMD yaitu : 1. Masih belum meluasnya kesadaran umum tentang kesetaraan dan keadilan gender baik aparat maupun masyarakat walaupun adanya kemajuan namun hasilnya belum sebagaimana diharapkan. Hal itu dapat dimaklumi mengingat konsep kesetaraan dan keadilan gender merubah pola pikir masyarakat yang telah melembaga sehingga perubahan tersebut memerlukan waktu yang lama dan intensitas sosialisasi yang tinggi dan kontinu. 2. Terbatasnya anggaran dibandingkan dengan cakupan luas wilayah kerja sehingga pelaksanaan kegiatan hanya terbatas pada beberapa Kecamatan saja sehingga percepatan pelaksanaan kegiatan memerlukan waktu yang relatif lama. 3. Kurangnya koordinasi antara instansi terkait khususnya pada program pengarustamaan gender (PUG) dan perlindungan anak. 4. Jumlah SDM belum mencukupi mengingat luasnya wilayah.

5. Fungsi-fungsi organisasi belum bekerja secara optimal sehingga tupoksi belum dijalankan sepenuhnya. Untuk melaksanakan tugas Kantor menyelenggarakan fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB. 2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB. 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB. 4. Penyelenggaraan urusan rumah tangga dan administrasi ketatausahaan kantor. 5. Pembinaan disiplin pegawai kantor. 6. Pemberian masukan yang perlu kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya. 7. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada atasan. 8. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

3.3. Telahaan Renstra Kabupaten Komitmen Bupati Mandailing Natal yang akhirnya menjadi Visi daerah adalah Terwujudnya Masyarakat Mandailing Natal yang Religius, Cerdas, Sehat, Maju dan Sejahtera. Pengertian dasar yang terkandung dalam Visi tersebut perlu diterjemahkan secara utuh dan saling terkait, berdasarkan penjelasan kepala daerah terpilih awal dari segala perubahan dan kemajuan daerah perlu didukung oleh infrastruktur fisik. Indikasi rencana program prioritas dalam RPJMD Mandailing Natal tahun 2011 – 2016 ini menjelaskan bahwa bidang pelayanan kesehatan adalah urusan wajib bagi pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dalam rangka mewujudkan masyarakat Mandailing Natal yang sejahtera. Untuk mencapai masyarakat yang sejahtera perlu dilaksanakan langkah-langkah antara lain : meningkatkan

Pemberdayaan

Perempuan,

Perlindungan

Anak,

Pelayanan

KB

yang

pelaksanaannya harus didukung oleh dana. Angka ketergantungan penduduk Mandailing Natal adalah mengalami perubahan yang kurang menggembirakan karena pada tahun 2006 angka tersebut sudah relatif baik yaitu sebesar 60 atau kata lain setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung 60 orang yang tidak produktif. Namun pada tahun 2007 justru menjadi 81 dan tahun 2010 menjadi 82. Hal ini menunjukkan bahwa telah menjadi peningkatan jumlah penduduk usia muda yang relatif cepat. Hal ini menuntut perlunya perhatian tentang tekanan penduduk.

3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah program prioritas pembangunan Kabupaten Mandailing Natal untuk 5 (lima) tahun kedepan akan dilaksnakan menurut sifat, waktu dan pembiayaan program. Mengacu pada penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk pelaksanaan Rencana Program Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan sebagai PERDA dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah maka pengendalian Pelaksnaan Renstra Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana strategis melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan kewenangan SKPD. Evaluasi pelaksanaan rencana strategis adalah bagian dari kegiatan perencanaan kegiatan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB. Evaluasi ini dilaksanakan mengacu pada indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis. Indikator dan sasaran kinerja meliputi masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact).

3.5. Penentuan Isu – isu Strategis Adapun strategi yang dilakukan dalam mencapai visi & misi Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal 5 (lima) tahun kedepan adalah : 1. Pengembangan kebijakan dan pengerasian hukum yang melindungi Perempuan dan anak dari tindak kekerasan. 2. Peningkatan koordinasi kemitraan aparat hukum yang melindungi perempuan & anak. 3. Meningkatkan kafasitas kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan jenjang dalam mendukung pencapaian kesetaraan gender & Pemberdayaan Perempuan serta perlindungan anak. 4. Melibatkan setiap lembaga unsur masyarakat untuk mendukung pengarusutamaan gender. 5. Meningkatkan kualitas SDM perempuan melalui pendidikan dan penyuluhan. 6. Memfasilitasi penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan (KDRT) dan perlindungan anak. 7. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dalam program KB nasional. 8. Menata kembali pengelolaan program KB nasional. 9. Meningkatkan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui program KB nasional. 10. Meningkatkan pembiayaan program KB nasional. 11. Memperkuat SDM operasional program KB. 12. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral. 13. Meningkatkan kampanye Generasi Berencana (Genre).

1. ANALISIS STRATEGI

Faktor kunci keberhasilan adalah topik bidang yang berkaitan secara luas dengan misi dan untuk mengarahkan perumusan tujuan organisasi. Faktor-faktor kunci keberhasilan merupakan hal yang sangat kritikal bagi ekstensi organisasi, faktor kunci keberhasilan

memungkinkan

manajemen mengembangkan suatu rencana strategi yang lebih mudah untuk dikomunikasikan dan diterapkan.faktor kunci keberhasilan merupakan hasil pengembangan inporanasi yang diperoleh dari unsur perencanaan strategi sebelumnya. Dalam menentukan faktor kunci keberhasilan,dilakukan analisa lingkungan (environment analysis),yang meliputi lingkungan internal dan eksternal dan analisis dilakukan dengan metode analisis swot (strength, weakness, opportunity and treath analysis) 1. Analisis Internal 1) Kekuatan (stregh) -

Adanya peraturan perundang-undangan sebagai landasan pelaksanaan Perlindungan Perempuan,Anak dan Keluarga Berencana.

-

Jumlah penduduk perempuan yang lebih tinggi.

-

Tingginya angkatan kerja perempuan.

-

Jumlah tenaga pegawai sebanyak 34 orang yang terdiri dari pegawai struktural dan pegawai fungsional petugas lapangan Keluarga Berencana(PLKB).

-

Jumlah sarana pelayanan klinik Keluarga Berencana sebanyak 39 buah KKB yang tersebut pada 23 kecamatan

-

Struktur organisasi yang sesuai dengan kewenangannya.

-

Adanya kelompok KB dan KS disetiap desa /kelurahan.

-

Tersedianya sarana transportasi kenderaan roda dua dan roda empat.

-

Memilih institusi masyarakat disetiap desa/ kelurahan PPKBD, sub PPKBD Kader, Tokoh Agama, dan Tokoh Adat).

-

Adanya dukungan pimpinan.

2) Kelemahan (weakness) -

Keterbatasan tenaga professional dalam penguatan Informasi Teknologi (IT)

-

Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung.

-

Anggaran pada sektor pembinaan institusi masyarakat pedesaan masih sedikit.

-

Pengetahuan keluarga tentang tumbuh kembang anak masih rendah.

-

Pengetahuan remaja tentang PIK KKR masih rendah.

-

Terbatasnya anggaran pada sektor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB.

-

Penyebaran personil petugas lapangan belum memenuhi rasio.

-

Tanggung jawab lapangan masih sangat rendah dalam pencatatan dan pelaporan.

-

Kurangnya personil /pegawai tenaga penyuluh KB fungsional dilapangan.

-

Belum semua alat kontrasepsi yang dibutuhkan pasangan usia subur terpenuhi.

-

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah.

-

Angka partisipasi perempuan sekolah lebih rendah.

-

Rendahnya kualitas hidup Perempuan dan Anak baik dibidang kesehatan, KB pendidikan, maupun akses terhadap sumber daya ekonomi.

-

Rendahnya akses,kesempatan dan peluang bagi perempuan sebagai pengambil kebijakan .

-

Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang hukum.

-

Belum tersosialisasinya kesetaraan dan keadilan gender,undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Undang-undang Traffiking (perdagangan perempuan dan anak).

-

Kurangnya dukungan organisasi perempuan terhadap peningkatan sumber daya perempuan dan pengarus utamaan gender.

-

Kurangnya dukungan organisasi perempuan terhadap perlindungan perempuan dan anak.

2. Analisis Eksternal 1) Peluang (opportunity) -

Jumlah penduduk perempuan lebih tinggi dari pada laki-laki.

-

Dukungan dari lintas sektoral cukup tinggi.

-

Tingginya partisipasi remaja menuju pendewasaan usia perkawinan.

-

Dukungan dari stakeholders cukup tinggi.

-

Pemberlakuan otonomi daerah melalui azas desentralisasi.

-

Adanya materi tentang KB disekolah-sekolah.

-

Dukungan masyarakat tentang program KB cukup tinggi.

2) Ancaman (Threat) -

Belum optimalnya kemandirian masyarakat dalam pemberdayaan akan keluarga kecil bahagia sejahtera.

-

Sulitnya mengumpulkan masyarakat tanpa dukungan dana

-

Harga alat kontrasepsi setiap tahun meningkat.

-

Jumlah keluarga pra-sejahtera dan KS I alasan ekonomi masih tinggi sehungga terkendala dalam mempromosikan KB mandiri.

-

Pasangan usia subur (PUS) tidak mau hamil lagi tetapi tidak memakai alat kontrasepsi masih tinggi.

-

Dukungan suami terhadap program KB masih rendah.

-

Total Fertility Rate (TFR) masih tinggi.

-

Tingkat pertumbuhan penduduk masih tinggi.

-

Nilai anak laki-laki masih merupakan factor utama keturunan dalam keluarga.

-

Perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan menganggap tabu untuk melaporkannya kepihak yang berwajib.

-

Perempuan yang memperoleh kesempatan dilembaga pemerintah dan swasta kurang menempatkan dirinya sebagai pribadi yang positif.

-

Keyakinan masyarakat bahwa perempuan merupakan pekerja domestic.

-

Jumlah anak perempuan putus sekolah masih tinggi.

-

Mobilisasi penduduk yang sangat tinggi.

-

Pengaruh globalisasi.

-

Partisipasi masyarakat belum optimal.

-

Tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik yang terjadi dalam keluarga, masyarakat dan Negara.

-

Paradigma bahwa anak adalah milik orang tua.

-

Faktor adat istiadat sangat mempengaruhi kesenjangan antara perempuan dan lakilaki.

-

Rendahnya tingkat pendidikan perempuan dan masyarakat.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB NO

TUJUAN

SASARAN

1 1

2 Meningkatkan pengetahuan perempuan tentang kualitas hidup dan perlindungan perempuan

2

Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keadilan dan kesetaraan gender

3

Meningkatkan keterampilan dan ekonomi keluarga

3 Meningkatnya apresiasi pengetahuan perempuan tentang kualitas hidup dan perlindungan perempuan Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keadilan dan kesetaraan gender Warga binaan dan remaja putri

4

Meningkatkan hasil pendapatan rumah tangga

Ibu-Ibu dan masyarakat

5

Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga

Terselenggaranya Pelatihan Bordir di Desa Binaan PKK dan Desa Lainnya

6

Untuk menampilkan hasil kerajinan tangan dari Desa Binaan PKK dan Desa lainnya

Terlaksananya penampilan hasil kerajinan tangan dari Desa Binaan PKK dan Desa lainnya

INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE1

2

3

4

5

4 Adanya penyuluhan kepada masyarakat

5 90

6 90

7 90

8 90

9 90

Adanya sosiallisasi gender dari sudut agama / adat

90

90

90

90

90

Meningkatnya hasil pendapatan warga binaan Adanya kegiatan pelatihan Tata Boga di Desa Binaan PKK dan Desa lainnya Adanya kegiatan pelatihan Bordir di Desa Binaan PKK dan Desa lainnya Menampilkan hasil kerajinan tangan dari Desa Binaan PKK dan Desa lainnya

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

NO

TUJUAN

SASARAN

1 7

2 Untuk meningkatkan kesadaran, Harkat, Martabat terhadap perempuan dalam gerakan sayang Ibu/ Anak

3 Meningkatkan kesadaran, Harkat, Martabat terhadap perempuan dalam gerakan sayang Ibu/ Anak

8

Untuk memberdayakan masyarakat Lansia dibidang keterampilan

Terselenggaranya memberdayakan masyarakat Lansia dibidang keterampilan

9

Untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga

Terlaksananya pelatihan salon kecantikan dan remaja putri di Desa Binaan PKK dan Desa Lainnya Masyarakat

10

Meningkatkan perlindungan terhadap anak

11

Meningkatkan bahwa anak adalah investasi masa depan Meningkatkan pengetahuan anak tentang bahaya narkoba

12

13

Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat

14


15


INDIKATOR SASARAN


2

3

4

5

4 Adanya kesadaran, Harkat, Martabat terhadap perempuan dalam gerakan sayang Ibu/ Anak Adanya pembinaan kelompok Lansia dibidang keterampilan

5 90

6 90

7 90

8 90

9 90

90

90

90

90

90

Untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

Meningkatkan perlindungan anak Masyarakat Ada peringatan Hari IBU Anak dan remaja Untuk meningkatkan pengetahuan anak tentang bahaya narkoba Terselenggaranya Meningkatnya pelayanan KB partisipasi kepada masyarakat masyarakat untuk ber KB Pasangan Usia Meningkatnya Subur (PUS) yang partisipasi belum ber KB masyarakat untuk ber KB Pasangan Usia Meningkatnya Subur (PUS) yang efesiensi dan belum ber KB efektivitas pelayanan KB

NO

TUJUAN

SASARAN

1 16

2 Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat

3 Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum ber KB

17


18

Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang KB

Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum ber KB Toga, Toma, Toda

19

Keharmonisan Keluarga

Penyuluh KB / IMP

20

Terpenuhinya pelayanan KB pada tingkat kecamatan

Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum ber KB

21

Meningkatkan pengetahuan PPKBD / Sub PPPKBD

PPKBD/ Sub PPKBD

22

Untuk peningkatan informasi terhadap masyarakat

Masyarakat

23

Untuk peningkatan informasi terhadap masyarakat

Masyarakat

24

Untuk menambah wawasan informasi kepada masyarakat tentang KB

Masyarakat

INDIKATOR SASARAN 4 Meningkatnya efesiensi dan efektivitas pelayanan KB Meningkatnya kesehatan ibu dan anak Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang KB Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang KB Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB Meningkatnya pengetahuan PPKBD / Sub PPPKBD Adanya Plank Advokasi KB di pinggir jalan Peningkatan informasi terhadap masyarakat Menambah wawasan informasi kepada masyarakat tentang KB


2

3

4

5

5 90

6 90

7 90

8 90

9 90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

NO

TUJUAN

SASARAN

1 25

2 Meningkatkan pengetahuan tentang KB menuju keluarga sejahtera

3 Masyarakat/ kader

26

Untuk meningkatkan pengetahuan PPKBD / Sub PPPKBD

PPKBD/ Sub PPKBD

27

Untuk meningkatkan pengetahuan KB terhadap remaja

Remaja

28

Meningkatnya pencapaian Kelompok PIK KRR

Kader PIK KRR

INDIKATOR SASARAN 4 Meningkatnya pengetahuan tentang KB menuju keluarga sejahtera Meningkatkan pengetahuan PPKBD / Sub PPPKBD Meningkatkan pengetahuan KB terhadap remaja Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman remaja tentang penyiapan berkeluarga


2

3

4

5

5 90

6 90

7 90

8 90

9 90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

4.1. VISI DAN MISI SKPD A. Visi

Terwujudnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak menuju Keluarga Bahagia Sejahtera. B. Misi Untuk mencapai Visi diatas, dijabarkan lebih lanjut kedalam Misi yang menggambarkan halhal yang dilaksanakan, yaitu : 1. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup perempuan dan anak. 2. Meningkatkan

efektifitas

dan

efesiensi

koordinasi

perencanaan,

pelaksanaan,

pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pengawasan program dan kegiatan. 3. Meningkatkan kerja sama antara lembaga. 4. Meningkatkan penyebarluasan pengarustamaan gender. 5. Menyelesaikan permasalahan atas pelanggaran Hak perempuan dan Perlindungan Anak. 6. Mewujudkan Keluarga Kecil, Bahagia dan Sejahtera.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD A. Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau yang dihasilkan dalam tahun 2012 – 2016, dan dapat diketahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan Misinya. Dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, selain itu perumusan tujuan ini juga akan memungkinkan Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB mengukur sejauh mana Visi dan Misi organisasi yang telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan Visi dan Misi organisasi agar dapat diukur keberhasilan organisasi didalam mencapai tujuan yang strategis dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Meningkatkan pembinaan pengelolaan administrasi umum. 2. Meningkatkan

koordinasi

perencanaan,

pelaksanaan,

evaluasi,

pelaporan,

dan

pengawasan pelaksanaan program kegiatan. 3. Meningkatkan kerjasama antar lembaga. 4. Mengembangkan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). 5. Meningkatkan mutu pelayanan Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB.

B. Sasaran Adapun sasaran dari pada Visi dan Misi Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB adalah : 1. Mewujudkan kebijakan dan program pembangunan yang responsip gender. 2. Menjamin perlindungan hak-hak perempuan dan anak. 3. Memperkuat kelembagaan dan jenjang kerja secara akuntabel. 4. Meningkatkan perlayanan KB terutama kepada Keluaga Pra KS dan KS I (Keluarga Kurang Mampu). 5. Untuk mewujudkan Keluarga Kecil, Bahagia dan Sejahtera.

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD Strategi pelaksanaan program dan kegiatan unit Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB adalah A. Strategi Dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB dirumuskan strategi pelaksanaan program, yaitu pengarustamaan gender, perlindungan anak dan keluarga berencana dengan penekanan pada : 1. Peningkatan pembinaan organisasi perempuan. 2. Peningkatan sistem pelayanan KB. 3. Peningkatan regulasi dan kebijakan. 4. Peningkatan evaluasi dan akuntabilitas pelayanan.

B. Kebijakan Untuk tercapainya sasaran menuju terwujudnya Visi Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Mandailing Natal dilaksanakan kegiatan sebagai berikut 1. Peningkatan kualitas dan kwantitas program. 2. Peningkatan kemampuan pengarustamaan gender (PUG). 3. Peningkatan partisipasi dan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik. 4. Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak. 5. Peningkatan etika moral anak dan remaja dan pemahaman tentang bahaya narkoba. 6. Peningkatan SDM Kader KB. 7. Pemberdayaan masyarakat dan kemitraan swasta dan peningkatan kerjasama lintas sektoral. 8. Peningkatan kelembagaan dan jaringan pelayanan KB. 9. peningkatan SDM remaja serta sosialisasi Generasi Berencana (Genre). 10. Peningkatan kapasitas sistem pelayanan KB. 11. Peningkatan SDM operasional program KB.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN,DAN PENDANAAN INDIKATIF

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan

Sasaran

Indikat or Sasaran

1

2

3

Tujuan

Sasaran

Kode

4

Program dan Kegiat an

Indikat or Kinerja Program (out come) dan Kegiat an (out put )

Dat a capaian pada t ahun awal Perencanaan

Tahun -1

Target

M eningkat nya apresiasi penget ahuan perempuan t ent ang kualit as hidup dan perlindungan perempuan

Rp

Target

Tahun -5

Rp

Target

Rp

Target

Rp

9

10

11

12

13

14

15

16

17

M eningkat nya perlindungan t erhadap perempuan

90

75

90

80

90

80

90

80

90

7

Target

Tahun -4

8

6

Rp

Tahun -3

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renst ra SKPD

Target 18

Unit kerja SKPD penanggung jawab

Lokasi

Rp 19

20

21

80

Kant or PPPA , dan KB

Panyabu ngan

Program 1

M eningkat kan penget ahuan perempuan t ent ang kualit as hidup dan perlindungan perempuan

5

Tahun -2

11

01

17

A danya penyuluhan kepada masyarakat

P r o g r am : P eni ng kat an Kual i t as Hi d up P er l i nd ung an P er emp uan

Sosialisasi UU 23 Thn 2004 Tent ang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

1

11

01

18

P r o g r am : P eni ng kat an p er an ser t a d an keset ar aaan g end er d al am p emb ang unan

Unt uk meningkat nya pemahaman masyarakat t ent ang keadilan dan keset araan gender

M eningkat nya pemahaman masyarakat t ent ang keadilan dan keset araan gender

A danya sosialisasi gender dari sudut agama / adat

Sosialisasi gender M eningkat nya dipandang dari sudut penget ahuan agama/ adat masyarakat t ent ang persamaan

90

65

90

75

90

85

90

90

90

100


Panyabu ngan

M eningkat nya ket erampilan dan ekonomi keluarga

Warga binaan dan remaja put ri

M eningkat ny a hasil pendapat an warga binaan

Pelat ihan M eningkat nya Ket erampilan hasil pendapat an A nyaman Pandan dan warga binaan M anik-manik di desa B inaan PKK

90

75

90

95

90

100

90

105

90

110


Panyabu ngan

A.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,Peningkatan Aparatur,Kantor Serta Sumberdaya,Disiplin Aparatur.

Saran

Dan

Prasarana

1. INDIKATOR KINERJA -

Meningkatnya/semakin baik administrasi perkantoran.

-

Terciptanya sarana perkantoran yang memadai.

-

Meningkatnya kenyamanan pegawai.

-

Terpenuhinya kenderaan dinas yang layak jalan.

-

Terpenuhinya lingkungan yang bersih.

2. KELOMPOK SASARAN Tujuan yang ditetapkan dijadikan lebih spesifik dalam hasil sasaran program. -

Meningkatnya sumber daya manusia dalam mengelola administrasi perkantoran.

-

Meningkatnya disiplin dan kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam peningkatan karir.

-

Meningkatnya keterampilan sumber daya aparatur.

-

Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran.

3. PENDANAAN INDIKATIF -

B.

Pembiayaan program ini bersumber dari dana APBD dan APBN.

Program Pengembangan Dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Akseptor Melalui Usaha Ekonomi Produktif 1. INDIKATOR KINERJA -

Meningkatnya anggota kelompok UPPKS yang mengikuti kegiatan.

-

Meningkatnya jumlah keterampilan kelompok UPPKS.

-

Meningkatnya jumlah kelompok UPPKS.

-

Meningkatnya anggota kelompok UPPKS yang terbina dan terlatih

2. KELOMPOK SASARAN Meningkatkan pembinaan terhadap kelompok usaha,peningkatan pendapatan keluarga sejahtera untuk kesejahteraan keluarga yang telah menjadi peserta KB. 3. PENDANAAN INDIKATIF Peningkatan program persiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga tidak terlepas dari dukungan dan dana oleh pemerintah daerah,tersedianya dana insentif kader yang bersumber dari APBD dan APBN.

C.

Porgram Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga 1. INDIKATOR KINERJA -

Meningkatnya pengetahuan sikap dan prilaku keluarga balita dan anak dalam pengasuhan tumbuh kembang anak.

-

Meningkatnya sikap dan perilaku remaja tentang prilaku hidup sehat dan berahlak mulia dalam rangka mewujutkan generasi berkualitas.

2. KELOMPOK SASARAN Meningkatnya ketahanan keluarga dalam kemampuan pengasuhan,tumbuh kembang anak pembinaan kesehatan ibu,bayi,anak remaja serta pembinaan lingkungan kelurga secara terpadu melalui kelompok bina keluarga,pendidikan anak usia dini. 3.

PENDANAAN INDIKATIF Peningkatan Program penyiapan tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga tidak terlepas dari dukungan Dana oleh Pemerintah Daerah, tersedianya dana insentif kader yang bersumber dari APBD dan APBN.

D.

Program Pembinaan Peran Serta Institusi Masyarakat Dalam Pelayanan KB / KR Mandiri. 1. INDIKATOR KINERJA -

Meningkatnya jumlah media ruang seperti Baliho, Billboard, Spanduk KB yang memberikan Program Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

-

Meningkatnya jumlah radio yang memberitakan Program Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana

2. KELOMPOK SASARAN -

Meningkatnya peserta KB mandiri dan meningkatnya kerjasama dengan lintas sektoral dalam program KB

3. PENDANAAN INDIKATIF E.

Pembiayaan program ini bersumber dari dana APBD dan APBN

Program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR) 1. INDIKATOR KINERJA -

Meningkatnya jumlah pengelola PIK Remaja / mahasiswa yang terlatih

-

Menurunnya jumlah remaja yang bermasalah

-

Meningkatnya kesadaran remaja / mahasiswa akan kesehatan reproduksi


Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi


Peningkatan program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja tidak terlepas dari dukungan dana oleh pemerintah daerah, tersedianya dana untuk pembinaan PIK remaja/ mahasiswa bersumber dari dana APBD dan APBN

D. Program Advokasi Dan Penggerakan 1. INDIKATOR KINERJA -

Meningkatnya jumlah radio yang memberitakan program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.

-

Meningkatnya jumlah media ruang seperti Baliho, Billboard, Spanduk KB yang memberitakan Program Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.


Meningkatnya jumlah surat kabar, radio dan media lain seperti Billboard dan Spanduk KB yang memberitakan tentang Program Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.


Peningkatan Program penyiapan tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga tidak terlepas dari dukungan dana oleh pemerintah daerah, tersedianya dana insentif kader yang bersumber dari dana APBD dan APBN.

E. Program Pelayanan Kontrasepsi 1. INDIKATOR KINERJA -

Terpenuhinya kebutuhan Alkon jenis Implant bagi peserta KB Implant

-

Meningkatnya motipasi petugas lapangan KB

-

Meningkatnya jaminan ketersediaan Alat Kontrasepsi


Meningkatnya kualitas pelayanan kontrasepsi yang kompeten didukung oleh sarana, prasarana dan Alkon.


Peningkatan Program pelayanan kontrasepsi tidak terlepas dari dukungan dana oleh pemerintah daerah, tersedianya dana untuk penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30 % setiap tahun.

F. Program Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi 1. INDIKATOR KINERJA -

Meningkatnya jumlah pelayanan KB pada klinik pemerintah

-

Meningkatnya pelayanan KB berkualitas bagi keluarga miskin

-

Persentase klinik KB yang melayani KB sesuai Standard Operasional Pelayanan (SOP)

-

Meningkatnya jumlah PUS yang menjadi peserta KB

-

Meningkatnya kualitas SDM pengelola program KB

-

Meningkatnya keikutsertaan KB khusus bagi PUS muparen dan PUS unmed need.

-

Diperoleh data mikro tentang keluarga berencana

-

Menurunnya laju pertumbuhan penduduk (LPP)

-

Menurunnya angka kelahiran (TFR)

-

Meningkatnya jumlah petugas lapangan KB

-

Meningkatnya jumlah anggaran untuk program KB


Jumlah pelayanan KB pada klinik pemerintah

-

Jumlah pelayanan KB berkualitas bagi keluarga miskin

-

Persentase klinik KB yang melayani KB sesuai Standard Operasional Pelayanan (SOP)

-

Jumlah PUS yang menjadi peserta KB

-

Kwalitas SDM pengelola program KB

-

Jumlah keikutsertaan KB khusus bagi PUS Muparen dan PUS unmeed need

-

Pendataan keluarga


Pembiayaan kegiatan ini bersumber dari dana APBD dan APBN

G. Program Peningkatan Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Etika Moral Anak Dan Remaja Tentang Bahaya Narkoba,HIV/AIDS. 1. INDIKATOR KINERJA -

Menurunya tingkat pemakaian Narkoba,penularan HIV dan AIDS.

-

Meningkatnya Harkat Martabat Anak dan Remaja.

-

Meningkatnya kesehatan anak dan remaja.

-

Meningkatnya ketentraman dalam masyarakat dan keluarga.


Terhindarnya Anak dan Remaja dari bahaya Narkoba,HIV dan AIDS.

-

Terhindarnya Anak dan Remaja dari pengaruh lingkungan dan tehnologi yang dapat merusak etika moral.


Pembiayaan kegiatan ini bersumber dari dana APBD dan APBN.

H. Program Peningkatan Kualitas Hidup,Perlindungan Perempuan Dan Anak. 1. INDIKATOR KINERJA -

Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

-

Meningkatnya kesadaran terhadap perjuangan perempuan dalam menghapus tindakan kekerasan dan diskriminatif.

-

Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak.

-

meningkatnya pemenuhan terhadap hak-hak perempuan dan anak.

-

Meningkatnya kesempatan terhadap pengembangan anak.

-

Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak.

-

Meningkatnya ketentraman dalam keluarga.


Antisipasi terhadap keterlambatan penanganan persalinan .

-

Memasyarakatkan Undang-Undang yang mengatur tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.


Sistem pembiayaan merupakan faktor yang sangat penting untuk terselenggaranya kegiatan yang dimaksud secara menyeluruh terhadap masyarakat,untuk itu perlu pendanaan sesuai dengan yang direncanakan.

I. Program Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan 1. INDIKATOR KINERJA -

Meningkatnya

program/kegiatan

yang

responsive

gender

di

berbagai

bidang

pembangunan. -

Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang persamaan hak perempuan dan laki-laki dalam memperoleh / menikmati pembangunan.

-

Meningkatnya kemandirian perempuan

-

Meningkatnya kesejahteraan perempuan dan keluarga


Meningkatnya peran akses kesempatan untuk ikut berpartisipasi dan menikmati pembangunan.

-

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keadilan dan kesetaraan gender.

-

Meningkatnya kemandirian perempuan.

-

Meningkatnya peran, akses, kesempatan untuk ikut berpartisipasi dan menikmati pembangunan


Pembiayaan program ini bersumber dari dana APBD dan APBN

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO

1 1 2 3 4 5 6 7

INDIKATOR

2 Sosialisasi UU No. 23 tahun 2002 Rasio KDRT Rata – rata jumlah anak per keluarga Rasio Akseptor KB Cakupan peserta KB Aktif Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I TFR (Total Fertelite Rate)

KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN TAHUN - 0

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD

I

II

III

IV

V

3

4

5

6

7

8

9

45 %

43

42

41

40

38

38 %

45 %

44 %

43 %

42 %

38 %

36 %

36 %

8

6

5

4

4

3

3

90

92

95

96

97

99

99

62,47 %

62,51 %

62,78 %

62,83 %

63

63,35 %

63,35 %

51,48 %

50 %

48 %

46 %

44 %

42 %

42 %

23,17 %

22 %

20 %

18 %

16 %

14 %

14 %

BAB VII PENUTUP Rencana Strategi (RENSTRA) yang telah disusun Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan tolak ukur dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Mandailing Natal dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2011-2016) sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan Penyusunan Laporan kinerja tahunan Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal. Upaya Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sampai tahun 2016 diharapkan dapat lebih terarah dan terukur, kaitannya dengan pengukuran kinerja dan sebagai masukan bagi perencanaan selanjutnya. Penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 2011 – 2016 melibatkan semua Kepala Seksi pada Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal. kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra ini diucapkan terima kasih, kami menyadari masih banyak kekurangan disana-sini dalam penyusunan Renstra ini, untuk itu kami mengharapkan petunjuk dan saran untuk perbaikan selanjutnya.

KEPALA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MANDAILING NATAL

Dra. RINAWATI Pembina NIP. 19591111 198003 2 002

PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB JALAN WILLEM ISKANDAR DALAN LIDANG

PANYABUNGAN Panyabungan, Nomor

: 260.476/

Sifat

: Penting

/ KPPPA- KB/ 2012

Pebruari 2012

Kepada Yth.Bapak Kepala BAPPEDA

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Kabupaten Mandailing Natal

Perihal

di

: Pengiriman RENSTRA

Tempat

Menindak lanjuti Surat Kepala BAPPEDA No. 050/44/BPMN/2012 tanggal 12 Januari 2012 tentang Hasil Verifikasi Rancangan Akhir Renstra Tahun 2011 – 2016 . Berkenaan dengan hal tersebut di atas terlampir kami kirimkan Renstra dari Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB KABUPATEN MANDAILING NATAL

Dra. RINAWATI Pembina NIP. 19591111 198003 2 002

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum

Recommend Documents