BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Sistem perencanaan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 sebagai dasar terbentuknya Peraturan Daerah Kota SemarangNomor 9 Tahun 2007 mengharuskan setiap daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Berdasarkan RPJMD Kota Semarang Tahun 20102015, Bagian Hukum Setda Kota Semarang telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) pada periode waktu yang sama. Berdasarkan Renstra tersebut, dilakukan formulasi Rencana Kerja (Renja) Bagian Hukum Setda Kota Semarang tahun 2013. Rencana Kerja ini merupakan panduan pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2013, secara simultan berhubungan dengan rencana kerja tahun-tahun berikutnya untuk mewujudkan visi sebagaimana dalam Renstra yaitu ”Meningkatnya Kesadaran Hukum Bagi Aparatur dan Masyarakat dalam rangka Penegakan Hukum ”.
B. Landasan Hukum Berbagai regulasi yang menjadi landasan hukum penyusunan Renja Bagian Hukum Setda Kota Semarang Tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355); 3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);; 4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Nomor 3 Seri E Nomor 3); 8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang
Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13); 10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 21); 11. Perda Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang 43); 12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang 59); 13. Peraturan Walikota Semarang Nomor 21 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Sekretariat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 21);
14. Peraturan Walikota Semarang Nomor 15 A Tahun 2009 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Semarang.
C. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan disusunya Renja Bagian Hukum Setda Kota Semarang agar dapat diajukan acuan penyusunan pedoman pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun dalam kerangka pencapaian visi, misi dan program Bagian Hukum Setda Kota Semarang.
D. Sistematika Penulisan Rencana Kerja Bagian Hukum Setda Kota Semarang Tahun 2013 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I
:
PENDAHULUAN A. Latar Belakang B.
Landasan Hukum
C. Maksud dan Tujuan D. Sistematika Penulisan BAB II
:
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD C. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III
:
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN A. Tujuan B. Sasaran Renja SKPD C. Program dan Kegiatan
BAB IV
:
PENUTUP
BAB II EVALUASI
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 dan Capaian Renstra SKPD Evaluasi Pelaksanaan Renja Bagian Hukum Setda Kota Semarang Tahun 2012 dan Capaian Renstra sebagaimana tercantum dalam lampiran.
B. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD Untuk pencapaian kinerja pelayanan SKPD yang mempunyai IKK (Indikator Kinerja Kunci) tercantum dalam lampiran.
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Bagian Hukum Setda Kota Semarang memiliki tugas melaksanakan otonomi daerah dibidang Pelayanan Umum. Dalam penyelenggaraan tugas-tugas tersebut, Bagian Hukum Setda Kota Semarang rencana nya akan melakukan peningkatan penanganan permasalahan hukum ditingkat banding perlu dilakukan penambahan karena diprediksi sebanyak perkara 8 perkara yang 5 adalah perkara yang perlu mendapat perhatian sehingga perlu dikerjasamakan dengan pihak ke – 3. Perkara kasasi dan PK tahun 2013 diperkirakan sebanyak 6 perkara dan yang 3 perkara penting yang perlu didukung dengan kerjasama pihak ke-3 karena putusan kasasi dan PK merupakan awal dari semua suatu putusan yang berkekuatan hukum. Selain itu Bagian Hukum Setda Kota Semarang akan meningkatkan Pelayanan terhadap pemenuhan informasi produk hukum dalam distribusi produk hukum baik aturan berbentuk buku
maupun berupa media online yang bias diunduh melalui
website www.jdihukum.semarang.go.id .
D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Review terhadap rancangan awal RKPD sebagaimana tercantum dalam lampiran. E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Usulan dan Program kegiatan dari para pemangku kepentingan / masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Tujuan Sebagai penjabaran atau penerapan dari misi yang telah ditentukan, Bagin hukum Setda Kota Semarang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : a. meningkatkan kualitas penanganan dan evaluasi produk hukum. b. terwujudnya dokumentasi dan pelayanan informasi produk hukum c. terwujudnya pelayanan bantuan hukum
B. Sasaran Sasaran yang ingin dicapai oleh Bagian Hukum Setda Kota Semarang selama 1 (satu) tahun adalah : 1. meningkatnya penelaahan, penyusunan dan pengevaluasian produk hukum yang meliputi : Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Walikota (Perwal), Keputusan Walikota dan Surat Perjanjian. 2. tercapainya dokumentasi produk hukum 3. meningkatnya Unit Penunjang Jaringan (UPJ) Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) hukum. 4. tercapinya pendestribusian produk hukum. 5. terpenuhinya publikasi produk hukum. 6. meningkatnya pengetahuan produk hukum kepada Aparat Pemerintah dan masyarakat. 7. terpenuhinya bantuan hukum kepada masyarakat. 8. terselesaikannya permasalahan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.
C. Program Kegiatan Adapun Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bagian Hukum Setda Kota Semarang Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran.
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja atau Renja Bagian Hukum Setda Kota Semarang Tahun 2013 merupakan dokumen satu tahunan yang merupakan dokumen satu tahunan yang merupakan landasan bagi pelaksanaan program-program pembangunan Bagian Hukum Setda Kota Semarang untuk satu tahun kedepan. Rencana Kerja ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang. Keberhasilan pelaksanaan Renja Bagian Hukum Setda Kota Semarang sesuai yang direncanakan, sangat tergantung pada komitmen dan kosistensi serta peran aktif seluruh pemangku kepentingan guna menjamin visi dan misi Bagian Hukum Setda Kota Semarang untuk peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA SEMARANG
ADRI WIBOWO, SH MM Pembina Tk. I NIP. 19570814 198503 1 019
