BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang. Penjabaran Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renstra SKPD )
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 untuk Tahun Anggaran 2014 adalah merupakan perencanaan tahunan ketiga dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renja SKPD ) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2014.
Renja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana Tahun 2014 memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat yang penyusunannya dilaksanakan dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja pada tahun sebelumnya dan tahun yang sedang berjalan serta kebijakan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
1.2.
Landasan Hukum Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja
SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana Tahun 2014, antara lain adalah sebagai berikut : 1.
Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2.
Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3.
Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional.
4.
Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
1
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
1.3.
Maksud dan Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana serta merupakan penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Sedangkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana berpedoman dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 68 Tahun 2011, sebagai berikut : 1.
Tugas Pokok Memelihara dan Menyelenggarakan Ketentraman dan ketertiban
umum,
menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Perlindungan Masyarakat. 2.
Fungsi Dalam melaksanakan tugas pokok seperti tersebut diatas, Polisi Pamong Praja
Kabupaten Jembrana menyelenggarakan fungsi : a. Menyusun Program dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, dan Peraturan Bupati serta Perlindungan Masyarakat. b. Pelaksanaan Kebijakan Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Perlindungan Masyarakat. c. Pelaksanaan Koordinasian pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Perlindungan Masyarakat dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan atau Aparatur lainnya. d. Pengawasan terhadap masyarakat agar mengetahui serta mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
Dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut diatas, dalam pelaksanaan kegiatan setiap tahun, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana menyusun Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah ( Renja SKPD ).
2
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renja SKPD ) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana Tahun 2013 disusun sebagai upaya penyempurnaan dan pengoptimalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya dan pada tahun yang sedang berjalan. Program dan kegitan pilihan pada Renja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana Tahun 2013 adalah menitik beratkan pada peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Penegakan Perda serta Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran dengan Pendanaan yang bersifat indikatif dan berbasiskan kinerja, sehingga diharapkan dapat meningkatkan Pelayanan SKPD terhadap masyarakat Kabupaten Jembrana, sesuai dengan Visi dan Misi yang diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemerintah Kabupaten Jembrana.
1.4.
Sistematika Penulisan Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010,
Renja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2013 disusun dengan sistematika penulisan yang berisikan antara lain : Pendahuluan Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD Dana Indikatif beserta sumbernya dan prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif Sumber Dana Penutup
3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1.
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu. Sebagai Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu melalui pengukuran
Kinerja, Analisis dan Evaluasi Akuntabilitas serta Aspek Keuangan Umum dapat dikatakan berhasil mencapai Sasaran, dengan rincian sebagai berikut : a. Evaluasi dibidang Operasional Ketentraman dan Ketertiban. - Patroli Gangguan Trantibum dilaksanakan setiap hari atau sebanyak 365 kali dalam setahun, dengan kegiatan Pemantauan, Pengawasan, Observasi lapangan dan Penanganan Gangguan Trantibum di wilayah Kabupaten Jembrana. - Operasi Penegakan Peraturan Daerah, telah dilaksanakan 2 (dua) kali dalam seminggu, atau sebanyak 96 kali dalam setahun, dengan kegiatan Operasi Penertiban Pelanggaran, baik yang dilaksanakan secara mandiri ataupun secara gabungan dengan Dinas/Instansi terkait dan Aparat Penegak Hukum lainnya, dengan 5 (lima) target pokok pelanggaran terhadap : 1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka System Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) di Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana. 2. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pelacuran di Kabupaten Jembrana. 3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum di Kabupaten Jembrana. 4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Galian Golongan C. 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
b. Evaluasi dibidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Jembrana, telah dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana sebanyak 120 berkas pelanggaran, dengan kegiatan Pemeriksaan,
4
Penyidikan dan Pemberkasan Tindak Pidana Ringan ( Tipiring) terhadap para pelanggar Perda yang terjaring dalam kegiatan Operasi Penertiban Penegakan Perda, baik yang dilaksanakan oleh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana maupun oleh Dinas / Instansi terkait dan aparat penegak hukum lainnya.
c. Evaluasi dibidang Partisipasi Penanggulangan Bencana Kebakaran. Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran telah dilaksanakan dengan baik berkat partisipasi masyarakat, sehingga Penanggulangan Kebakaran dalam hal ini kerugian yang ditimbulkan dapat diminimalisasi, dengan hasil kegiatan penanggulangan bahaya kebakaran diwilayah Kabupaten Jembrana sebanyak 14 kali kejadian.
Dengan Evaluasi pelaksanaan kinerja tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, serta Penanggulangan Bencana Kebakaran dari tahun ke tahun mengalami penurunan.
2.2.
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
a. Urusan Operasional Ketentraman dan Ketertiban. Dalam menjaga dan memelihara Stabilitas keamanan daerah Satuan Polisi Pamong Praja didukung dengan prasarana kendaraan operasional roda 4 sebanyak (lima) buah dan kendaraan roda 2 sebanyak 2 (dua) buah, sedangkan untuk Sumber Daya Manusia, yaitu Anggota Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 81 orang, Tenaga Harian sebanyak 3 orang dan Tenaga Kontrak sebanyak 60 orang. Disamping Prasarana dan Personal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana juga didukung dengan Regulasi berupa : -
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
-
Peraturan Bupati Jembrana No. 68 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana.
-
Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor 100/SATPOL.PP/2012 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) yang ditugaskan sebagai Petugas Polisi Pamong Praja, Petugas Pemadam Kebakaran dan Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) di Kabupaten Jembrana. Kegiatan yang mendukung upaya pengamanan dan penertiban antara lain Patroli
Gangguan Trantibum dan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, sebagaimana dalam Kewenangan dan Kewajiban Pol.PP, yaitu :
5
»
Kewenangan Pol PP : a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan Hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah. c. Melakukan tindakan Represif non Yustisial terhadap warga mayarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah.
»
Kewajiban Pol PP : a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama dan hak asasi manusia dan normanorma social lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat b. Membantu menyelesaikan perselisihan wrga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. c. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana yang bersifat pelanggaran atau kejahatan. d. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
Dalam melaksanakan kewenangan dan kewajibannya Satuan Polisi Pamong Praja mengadakan kegiatan menjaga dan memelihara Stabilitas Keamanan Daerah dengan : 1. Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum, yang meliputi kegiatan Pemantauan Wilayah, Pengawasan terhadap Pelanggaran Perda dan Penanganan terhadap Gangguan Trantibum. 2. Kegiatan Penegakan Perda yang meliputi Kegiatan Operasi Penertiban Pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Jembrana.
b. Urusan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu untuk mewujudkan masyarakat Jembrana yang taat dan patuh terhadap Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana berupaya semaksimal mungkin untuk mengadakan penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah / Peraturan Bupati yang harus diketahui, dimengerti dan dilaksanakan, supaya penyelenggaraan Pemerintahan berjalan dengan baik dan lancar. Selain mengadakan sosislisasi, Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana juga mengadakan kegiatan penegakan supremasi hukum, yaitu Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
6
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kedua hal tersebut diatas adalah sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, dan Penyidikan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yaitu Pemberkasan Berita Acara Pemeriksaan, dengan langkah-langkah sebagai berikut : Pemberkasan Berita Acara Pemeriksaan : a. Pemeriksaan pelanggar untuk dimintai keterangan; b. Pengamanan benda dan identitas sebagai barang bukti; c. Pemeriksaan surat-surat identitas; d. Pemeriksaan saksi; e. Pemeriksaan di tempat kejadian; f. Pelaksanaan putusan pengadilan; g. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.
Satuan Polisi Pamong Praja khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil memiliki kewenangan menertibkan dan menindak warga masyarakat atau Badan Hukum yang mengganggu ketentraman dan Ketertiban umum. Melaksanakan penertiban terhadap masyarakat atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan undang-undang nomor 8 tahun 1981. tentang hukum acara pidana (KUHP), didalam beberapa pasalnya menyebutkan keberadaan PPNS yaitu Pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakkuan penyidikan. Kegiatan penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja yang telah dilaksanakan penyidikan dan melanjutkan sampai proses pengadilan di Kantor Pengadilan Negeri Negara.
c. Urusan Perlindungan Masyarakat, Penanggulangan Bencana Alam dan Pencegahan serta Penanggulangan Musibah Kebakaran.
Dalam melaksanakan fungsi perlindungan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana menyelenggarakan kegiatan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan aparatur pemerintah, sosialisasi penanggulangan bencana alam dan musibah kebakaran. Pembinaan dan pengawasan serta pendataan anggota LINMAS dan Pos Keamanan Lingkungan (Pos Kamling) dimasing-masing desa/kelurahan wajib dilaksanakan guna mendeteksi secara dini adanya kegiatan-kegiatan dimasyarakat yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
7
Dan untuk upaya penanggulangan bencana alam dibentuk Satuan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam tingkat kabupaten dengan kegiatan menyiapkan bahan-bahan penyusunan sistem informasi bencana, pemetaan lokasi rawan bencana alam dan Posko Kesiagaan (Kedaruratan/Emergency Service Respons) melalui kerjasama dengan aparatur pemerintah Dan dalam rangka penanggulangan kejadian kebakaran di Kabupaten Jembrana pemadam kebakaran yang berada satu SKPD dengan satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana, Pemadam Kebakaran telah berhasil menanggulangi kebakaran Wilayah Kabupaten Jembrana dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang dimiliki, yaitu : -
Personil Pemadam Kebakaran sebanyak 27 orang yang terbagi dalam 3 (tiga) Regu.
-
Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran yang pada dasarnya masih dinilai kurang, karena beberapa sarana dan prasarana tersebut tidak layak pakai sehingga dapat menghambat pelaksanaan tugas.
-
Armada Kendaraan Pemadam Kebakaran yang dimiliki sebanyak 5 (lima) unit, dimana 2 (dua) diantaranya tidak dapat difungsikan karena dalam keadaan rusak, sedangkan 3 (tiga) kendaraan yang masih bisa difungsikan juga dalam keadaan kurang baik dan sering mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh keadaan mesin kendaraan yang sudah tua.
2.3.
Permasalahan / Hambatan
Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan, yaitu sebagai berikut : Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi ( Tupoksi ), khususnya Petugas Penyidik Pegawai Negeri (PPNS). Masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas. Masih adanya beberapa Peraturan Daerah yang memuat sanksi pidana 6 (enam) bulan, sehingga tidak bisa diadakan pemberkasan tindak pidana ringan. Khusus untuk upaya pencegahan dan penanggulangan pemadaman kebakaran masih terkendala dengan minimnya Armada PMK yang dimiliki dan rata-rata dalam keadaan kurang layak pakai karena kondisi kendaraan yang sudah tua dan sering mengalami kerusakan.
8
2.4.
Pemecahan Masalah Adapun cara pemecahan yang ditempuh oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Jembrana dalam menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan, yaitu sebagai berikut : Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan menambah jasa Tenaga Kontrak serta mengusulkan untuk perekrutan dan pelatihan bagi Petugas PPNS yang baru, khususnya yang bertugas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana. Meningkatkan kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas. Mengoptimalkan koordinasi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum. Mengoptimalkan sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran yang dimiliki dan menambah 1 (satu) unit Kendaraan Pemadam Kebakaran.
9
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1.
Telahaan terhadap Kebijakan Nasional Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Jembrana berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Prosedur Tetap ( PROTAP ) Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga dalam melaksanakan tugas Penegakan Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati sudah secara tegas dan jelas diatur, bagaimana tindakan yang harus dilaksanakan sesuai dengan Kewajiban dan Kewenangan yang ada. Namun demikian dalam pelaksanaan dilapangan sering sekali terjadi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana mengalami kendala dalam melaksanakan kegiatan Operasi Penertiban Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati Jembrana, dimana terjadi kesalah pahaman yang pada akhirnya dapat menjadi masalah hukum, sehingga perlu adanya Regulasi yang mengatur, mendukung dan melindungi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugas dan menjaga citra Satuan Polisi Pamong Praja di mata masyarakat.
3.2.
Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Penjabaran dan Penetapan Visi dan Misi yang lebih realistis akan tampak pada pada
perumusan Tujuan dan Sasaran. Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penyusunan Renja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana, adalah sebagai berikut : a.
Menjaga ketentraman dan ketertiban umum
b.
Meningkatkan Pengawasan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
c.
Meningkatkan Fungsi Perlindungan Masyarakat, Penanggulangan Bencana Alam dan Pencegahan serta Penanggulangan Musibah Kebakaran Dan dalam kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan keinginan untuk
mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan penjabaran yang lebih terinci dalam bentuk sasaran yang ingin dicapai, yaitu : a.
Terwujudnya Jembrana yang aman, tertib dan tentram.
b.
Terwujudnya masyarakat Jembrana yang taat dan patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
c.
Terwujudnya masyarakat Jembrana yang dapat berpartisipasi dalam upaya kesiapsiagaan penanggulangan bencana alam, pencegahan dan penanggulangan musibah Kebakaran.
10
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renja SKPD ) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana Tahun 2014 disusun sebagai upaya penyempurnaan dan pengoptimalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya dan pada tahun yang sedang berjalan. Program dan kegitan pilihan pada Renja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana Tahun 2014 adalah menitik beratkan pada peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Penegakan Perda serta Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran dengan Pendanaan yang bersifat indikatif dan berbasiskan kinerja, sehingga diharapkan dapat meningkatkan Pelayanan SKPD terhadap masyarakat Kabupaten Jembrana, sesuai dengan Visi dan Misi yang diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemerintah Kabupaten Jembrana. Partisipasi semua Pihak, baik dari Instansi Pemerintah maupun Warga Masyarakat Kabupaten Jembrana sangat dibutuhkan untuk mendukung Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan, sehingga
selaras dengan pelaksanaan program pembangunan sebagaimana
tertuang dalam Rencana Kerja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2014.
11
DAFTAR ISI
Daftar isi BAB I
BAB II
................................................................................................................ PENDAHULUAN
.........................................................................................
1
1.1. Latar Belakang ............................................................................................
1
1.2. Landasan Hukum .......................................................................................
1
1.3. Maksud dan Tujuan ....................................................................................
2
1.4. Sistematika Penulisan ................................................................................
3
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ...................
4
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu
.......................................
4
............................................................
5
.........................................................................
8
2.4. Pemecahan Masalah .....................................................................................
9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3. Permasalahan / Hambatan
BAB III
i
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ............................... 10 3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional
.................................................... 10
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ............................................................... 10 BAB IV
PENUTUP
..................................................................................................... 11
LAMPIRAN : > Matrik Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2014
i
Lampiran II : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM SKPD NOMOR
:
TANGGAL :
MATRIK USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja Rencana Tahun 2014 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
2
3
1 1
04
1
04
1
20
24
19
1
04
1
20
24
19 11 Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran
1
19
1
19
1
1
19
1
1
20
1
20
1
1
20
1
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
5
6
7
Catatan Penting 9
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
10
11
Urusan Perumahan Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Prosentase Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Kab. Jembrana
80%
83.060.000,00
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan
Kab. Jembrana
2 jenis
83.060.000,00
Kab. Jembrana
60%
Kab. Jembrana
1 jenis
21.900.000,00
153.534.700,00
Kegiatan bersifat rutin
85%
83.060.000,00
2 jenis
83.060.000,00
85%
21.900.000,00
1 jenis
21.900.000,00
85%
153.534.700,00
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 20
24
22
Program Pencegahan Dini dan Prosentase Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam Penanggulangan Bencana Alam 20 24 22 01 Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Jumlah Kegiatan yang tersedia Informasi Potensi Bencana Alam
Kegiatan bersifat rutin
Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 20
24
01
Prosentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Jumlah perangko yg tersedia
Kab. Jembrana
85%
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20 24 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kab. Jembrana
1.200 lembar
20
1
20
Jumlah peralatan yang terpelihara
Kab. Jembrana
45 unit
1
20
1
01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 20 24 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah ATK yang mendukung Administrasi Perkantoran
Kab. Jembrana
27 item
1
20
1
20
24
01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Jumlah cetak - Jumlah penggandaan
Kab. Jembrana
1
20
1
20
24
01 11 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Jumlah komputer yg tersedia - Jumlah Camera digital
1
20
1
20
24
01 18 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi yang terpenuhi
24
4.800.000,00
Kegiatan bersifat rutin 15.000.000,00 Kegiatan bersifat rutin 37.614.700,00 Kegiatan bersifat rutin
1.200 lembar
4.800.000,00
45 unit
15.000.000,00
27 item
37.614.700,00
6 item 50.000 lembar
12.480.000,00
Kegiatan bersifat rutin
6 item 50.000 lembar
12.480.000,00
Kab. Jembrana
4 unit 1 buah
32.500.000,00
Sangat diperlukan
4 unit 1 buah
32.500.000,00
Kab. Jembrana
77 kali
43.640.000,00
Kegiatan bersifat rutin
77 kali
43.640.000,00
1
20
1
1 20
24
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2
Prosentase cakupan sarana dan prasarana aparatur
3
Kab. Jembrana
5
80%
6
321.550.000,00
7
9
85%
10
321.550.000,00
1
20
1
20
24
02 05 Pengadaan kendaraan dinas/ operasional
Jumlah kendaraan yang tersedia
Kab. Jembrana
3 unit
51.000.000,00
3 unit
51.000.000,00
1
20
1
20
24
02 12 Pengadaan Penyediaan jasa sewa kendaraan dinas/oprasional
Jumlah Kendaraan yang disewa
Kab. Jembrana
1 unit
1 unit
60.000.000,00
1
20
1
20
24
02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Oprasional
1
20
1
20
24
03
- Jumlah Kendaraan yg terpelihara Kab. Jembrana - Jumlah BBM - Jumlah Oli/Pelumas Prosentase Cakupan Disiplin Aparatur Kab. Jembrana
1
20
1
20
24
03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya
Jumlah pakaian yang disediakan
1
20
1
20
24
06
1
20
1
20
24
1
20
1
20
1
20
1
1
20
1
Kegiatan bersifat rutin 60.000.000,00 Sangat diperlukan
11
17 unit 5.500 liter 500 liter 60%
210.550.000,00
17 unit Kegiatan 500 bersifat rutin 5.500 liter liter 114.750.000,00 60%
210.550.000,00
Kab. Jembrana
2 jenis
114.750.000,00
2 jenis
114.750.000,00
Prosentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kab. Jembrana
80%
16.796.000,00
85%
16.796.000,00
06 03 Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan LAKIP
Jumlah pelaporan yang terselesaikan
Kab. Jembrana
3 jenis
16.796.000,00
3 jenis
16.796.000,00
24
28
Prosentase Cakupan Penegakan Peraturan Perundang-undangan
Kab. Jembrana
90%
20
24
28 01 Operasi Penegakan Perda / Peraturan Bupati
Kab. Jembrana
1
20
24
28 03 Penyidikan Pelanggaran Perda
- Jumlah Penegakan Perda - Jumlah BBM - Jumlah makan minum Jumlah BAP terselesaikan
96 kali 5.000 liter 1.740 bungkus 120 BAP
20
1
20
24
28 05 Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Daerah
- Jumlah tenaga harian Jumlah tenaga kontrak
- Kab. Jembrana
3 orang 71 orang
1
20
1
20
24
28 06 Patroli Gangguan Trantibum
- Jumlah BBM - Jumlah makan minum
Kab. Jembrana
3.000 liter 1.080 bungkus
42.900.000,00
Kegiatan bersifat rutin
3.000 liter 1.080 bungkus
42.900.000,00
1
20
1
20
24
31
Prosentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kab. Jembrana
60%
21.900.000,00
Kegiatan bersifat rutin
60%
21.900.000,00
1
20
1
20
24
31 05 Peningkatan kesamaptaan jasmani, peran serta dan fungsi aparatur Polisi Pamong Praja
Jumlah Kegiatan Sumber Daya Aparatur yg mendukung operasional
Kab. Jembrana
2 Jenis
21.900.000,00
Kegiatan bersifat rutin
2 Jenis
21.900.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Penegakan Peraturan Peraturan Perundang-undangan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
JUMLAH PAGU ANGGARAN
Kab. Jembrana
Sangat diperlukan
Kegiatan bersifat rutin
1.116.162.800,00
114.750.000,00
85%
1.116.162.800,00
71.180.000,00
Kegiatan 96 kali bersifat rutin 5.000 liter 1.740 bungkus 60.000.000,00 Kegiatan 120 BAP bersifat rutin 942.082.800,00 Kegiatan 3 orang bersifat rutin 71 orang
1.827.753.500,00 1.827.753.500,00 1.849.653.500,00
71.180.000,00
60.000.000,00 942.082.800,00
1.849.653.500,00 Negara, 19 Maret 2013 Kepala Satpol PP Kab. Jembrana
(21.900.000,00)
I PUTU WIDARTA,SH NIP. 19600825 198102 1 004
1
2
3
5
6
7
9
10
11
1
2
3
5
6
7
9
10
11
1
2
3
5
6
7
9
10
11
