BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Perencanaan Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2014 - 2018 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 2014 2018 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dokumen Renstra Sekretariat Daerah ini merupakan dokumen yang mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional visi, misi dan program yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bersifat indikatif. Di samping itu, dokumen renstra Sekretariat Daerah ini merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh Sekretariat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang yaitu tahun 2014 - 2018. Dokumen Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Kerja ( RENJA ) Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso. Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Sekretariat Daerah sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli
Kabupaten
Bondowoso, sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999.
1.2 Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Renstra
Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso
Tahun 2014 - 2018 adalah : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1) : “ Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif ” ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Sebagaimana telah diuabah dengan UU Nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang - Undang. 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2004 tentang Penyusunan rencana kerja pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405) 7. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan , pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Mentri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 - 2018
1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra
Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun
2014 -
2018 dimaksudkan agar dimaksudkan untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso. Adapun tujuan disusunnya Renstra
Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso
Tahun 2014 - 2018 adalah untuk : (1) menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Bondowoso 2014 - 2018 kedalam rencana instansional ; (2) menjabarkan visi dan misi Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso 2014 - 2018 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional ; (3) menyediakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kerja Tahunan ; (4) menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan,
adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horisontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.
1.4 Sistematika Penulisan Dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 – 2018 disusun dengan tata urut sebagai berikut : 1. Pada bab I berisi uraian pendahuluan, yang secara rinci berisi uraian penjelasan umum latar belakang penyusunan Renstra, maksud dan tujuan disusunnya Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra , hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya, dan tata urut penyusunan Renstra. 2. Pada bab II berisi uraian tinjauan terhadap Gambaran Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yakni Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso, yang terdiri atas uraian struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi organisasi, tingkat capaian kinerja saat ini maupun tingkat kinerja yang diinginkan untuk dicapai sampai dengan berakhirnya tahun renstra , serta hambatan dan permasalahan yang perlu diantisipasi . 3. Pada bab III berisi uraian isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. 4. Pada bab IV berisi uraian tentang unsur-unsur Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 - 2018 yang terdiri atas visi dan misi, tujuan dan sasaran , strategi dan kebijakan Satuan Perangkat Daerah. 5. Bab V berisi uraian tentang rencana program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. 6. Bab VI adalah indikator kinerja Satuan Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 7. Bab VII adalah merupakan bab penutup yang berisi uraian tentang kaidah pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 -2018, khususnya arahan agar Renstra dijadikan pedoman penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso, penguatan peran para stakeholder dalam pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso.
BAB II TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
2.1 Struktur Organisasi Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat dan Staf Ahli Kabupaten Bondowoso yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso, adalah sebagai berikut : Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang dibantu oleh 3 Asisten Sekda , membawahi 8 Bagian. Ketiga Asisten tersebut adalah : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang mengkoordinasikan Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Humas dan PDE 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mengkoordinasikan Bagian Administrasi Pembangunan dan Bagian Perekonomian 3. Asisten Administrasi Umum mengkoordinasikan Bagian Umum dan Protokol, Bagian Keuangan, Bagian Organisasi, Bagian Perlengkapan dan Pengolahan Aset
2.2 Tugas Pokok dan Fungsi
Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun, mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah, Inspektorat, Bappeda, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Daerah mempunyai fungsi : a. penyusunan perumusan kebijakan pemerintahan daerah ; b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat daerah ; c. pemantau dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah ; d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah ; dan e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya dan fungsinya.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas mengkoordinasikan bidang hukum dan perundang-undangan, pengawasan, tugas pembantuan, ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, kependudukan, keagrariaan, pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, agama, kesatuan bangsa, politik, pemuda dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan kehumasan serta pengolahan data elektronik.
Bagian Pemerintahan Bagian Pemerintahan mempunyai tugas untuk melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan penyusunan program dan penyiapan petunjuk teknis pembinaan/pengendalian Pemerintahan Umum, Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, Pemerintahan Desa/Kelurahan, Pengembangan Desa dan Lembaga Desa/Kelurahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi instansi vertikal dan Camat dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pembinaan prasarana fisik Pemerintahan; b. penyiapan bahan dan menganalisa data serta memberikan pertimbangan dalam rangka pembinaan Perangkat Daerah; c. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyiapan bahan pembinaan pertanahan; d. penyiapan bahan penyusun pedoman dan penyiapan pembinaan/pengendalian petunjuk teknis Pemerintahan Desa/Kelurahan, Pembinaan Perangkat dan Administrasi Pendapatan
Desa/Kelurahan,
penyiapan
bahan
Pembinaan
Administrasi
Desa/Kelurahan, Pembinaan Badan Permusyawaratan Desa/Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan; e. penyiapan bahan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk pembentukan, penghapusan dan penggabungan Desa/Kelurahan; f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
Bagian Hukum Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dalam rangka perumusan kebijaksanaan produk hukum dan telaahan hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum, perpustakaan produk hukum dan perundang-undangan serta dokumentasi hukum.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Hukum mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan dan koordinasi perumusan kebijaksanaan produk hukum dan telaahan hukum ; b. penyiapan bahan dan koordinasi dan perumusan penyusunan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya ; c. penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur Pemerintah Daerah ; d. pelaksanaan pengurusan perpustakaan produk hukum dan perundang-undangan serta dokumentasi hukum ; e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Bagian Hubungan Masyarakat dan PDE Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengelolahan Data Elektronik mempunyai tugas menghimpun dan mengolah data serta melaksanakan diseminasi informasi kepada publik melalui media cetak dan elektronik. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengolahan Data Elektronik mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan pengolahan data elektronik; b. pelaksanaan penyiapan bahan hubungan timbal balik antara pemerintah daerah dengan lembaga-lembaga pemerintah, masyarakat umum dan organisasi kemasyarakatan untuk memperjelas kebijakan dan kegiatan Pemerintah Daerah; c. pelaksanaan penyiapan bahan hubungan kedalam dengan satuan dan unit kerja di lingkungan pemerintah Daerah; d. pelaksanaan
penyerapan
informasi
dibidang
pemerintah,
pembangunan
dan
kemasyarakatan yang berasal dari masyarakat atau organisasi kemasyarakatan sebagai bahan pertimbangan penerapan kebijakan pemerintah daerah; e. pelaksanaan penyiapan pembinaan terhadap Pers di Daerah; f. pelaksanaan penyiapan pembinaan teknis dan hubungan fungsional dengan satuan organisasi, pelayanan informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah; g. pelaksanaan inventarisasi dan dokumentasi, kliping serta penyebarluasan bahan-bahan informasi; h. pelaksanaan tugas sebagai juru bicara Pemerintah Daerah sesuai dengan petunjuk Bupati; i. penghimpunan, penyusunan, dan analisa data j. peningkatan, pengendalian, pengoperasian komputer, penyiapan data elektronik, pemeliharaan, dan pengamanan perangkat keras dan lunak komputer;
k. pelaksanaan peningkatan bimbingan teknis komputerisasi; l. pelaksanaan pelayanan data m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas mengkoordinasikan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, statistik, perhubungan, pekerjaan umum, budaya pariwisata, pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan energi, lingkungan hidup, perikanan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perindustrian dan perdagangan, badan usaha daerah.
Bagian Administrasi Pembangunan dan Keuangan Bagian Administrasi Pembangunan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, penyusunan Pedoman dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBD, pembinaan, pengendalian, evaluasi administrasi pembangunan Kegiatan, dan penyusunan pelaporan pelaksanaan kegiatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Administrasi Pembangunan dan Keuangan mempunyai fungsi : a. penyusunan Petunjuk
Pedoman Umum
pelaksanaan
APBD
berdasarkan pada
peraturan perundang-undangan dan pedoman lain; b. pelaksanaan pengendalian administrasi kegiatan yang dibiayai APBD, dandiluar APBD yang meliputi koordinasi, pembinanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan / program; c. penyusunan laporan Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan; d. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah; e. pelaksanaan pengujian kelengkapan dan kebenaran atas SPP sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM); f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
Bagian Perekonomian Bagian Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan penyiapan petunjuk teknis pembinaan serta memonitor perkembangan dibidang sarana perekonomian dan peningkatan produksi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Perekonomian mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan penyiapan petunjuk teknis pembinaan di bidang produksi pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan industri; b. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan penyiapan petunjuk teknis pembinaan di bidang transportasi, komunikasi, perusahaan daerah koperasi, perdagangan dan perbankan daerah; c. penyiapan bahan penyusunan dan penyiapan petunjuk teknis pembinaan di bidang energi dan sumber daya mineral; d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
Asisten Administrasi Umum
Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas mengkoordinasikan bidang organisasi dan tatalaksana, keuangan sekretariat daerah, pendapatan, aset, kearsipan, perpustakaan, dan urusan umum.
Bagian Umum dan Protokol Bagian Umum dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan urusan kerumahtanggaan, ketatausahaan, keprotokolan sandi, perjalanan dinas dan administrasi kepegawaian tertentu dilingkungan Sekretariat Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Umum mempunyai fungsi : a. pelaksanaan urusan Tata Usaha Umum / Kepegawaian; b. pelaksanaan urusan rumah tangga Bupati, Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah; c. pelaksanaan Keprotokolan dan Sandi; d. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum.
Bagian Organisasi Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Analisa Jabatan dan Kelembagaan, Tata Laksana dan Kinerja. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Organisasi mempunyai fungsi : a. pengumpulan dan penyiapan bahan pembinaan dan penataan Analisa Jabatan dan Kelembagaan, Tata Laksana dan Kinerja; b. pengumpulan
bahan
penyusunan
pedoman
dan
petunjuk
teknis
pembinaan
ketatalaksanaan yang meliputi tata kerja, metode kerja dan prosedur kerja; c. pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur; d. pelaksanaan kebijakan pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); e. pelaksanaan pengelolaan pedoman teknis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); f. penerapan dan pengendalian organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); g. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum.
Bagian Perlengkapan dan Pengolahan Aset Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan pembinaan di bidang analisa kebutuhan, pengadaan dan distribusi serta pengelolaan dan pelaporan aset. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Perlengkapan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan
kebutuhan,
pengadaan,
pendistribusian
serta
inventarisasi
barang/perlengkapan ; b. pelaksanaan penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan analisa kebutuhan, pengadaan, distribusi, inventarisasi aset ; c. pelaksanaan pemantauan pelaksanaan program petunjuk pelaksanaan analisa kebutuhan, pengadaan distribusi, inventarisasi aset ; d. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan analisa kebutuhan, pengadaan, distribusi, inventarisasi aset ; e. pelaksanaan administrasi barang/perlengkapan dan pemberian ijin pemakaian aset ; f. pelaksanaan tugas-tugas koordinasi lain yang diberikan oleh Sekretariat Daerah.
A. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan. Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso dalam menjalankan tugasnya didukung dengan kekuatan personil sumber daya manusia sebanyak 242 personil. Terdiri dari 217 yang berstatus kepegawaian sebagai PNS dan 25 orang tenaga kontrak. Data pegawai berdasar eselon sbb.: Eselon 1. Menurut Tingkat Jabatan - Eselon
- Eselon
- Eselon
II a
:
1 Orang
II b
:
8 Orang
III a
:
8 Orang
III b
:
- Orang
IVa
:
23 Orang
- Staf
: 247 Orang
Jumlah
: 287 Orang
2. Menurut Golongan Ruang Kepangkatan - Golongan
IV
:
16 Orang
- Golongan
III
:
68 Orang
- Golongan
II
: 130 Orang
- Golongan
I
:
17 Orang
- Tenaga Kontrak
:
16 Orang
Jumlah
247 Orang
B. Perlengkapan Perlengkapan yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso berupa mobil dinas, sepeda motor dinas, lemari, meja, kursi, filing cabinet, computer dan printer masih belum memadai karena sudah banyak yang rusak dan tidak layak pakai. Karena untuk menunjang seluruh kegiatan yang ada diperlukan sarana dan prasarana yang baik, oleh karena itu sarana dan prasarana yang ada perlu lebih ditingkatkan dan dilengkapi lagi guna kelancaran seluruh kegiatan.
BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN STAF AHLI BUPATI
BUPATI WAKIL BUPATI
SEKRETARIS DAERAH
STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK
STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMBANGUNAN, EKONOMI DAN KEUANGAN
STAF AHLI BUPATI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
STAF AHLI BUPATI BIDANG PERTANIAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
STAF AHLI BUPATI BIDANG PENDIDIKAN DAN AGAMA
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
BAGIAN PERLENGKAPAN DAN PENGELOLAAN ASET
BAGIAN PEMERINTAHAN
BAGIAN HUKUM
BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN
BAGIAN PEREKONOMIAN
BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
BAGIAN ORGANISASI
SUB BAGIAN TATA PEMERINTAHAN UMUM
SUB BAGIAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN
SUB BAGIAN PELAYANAN DATA DAN INFORMASI
SUB BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PELAPORAN
SUB BAGIAN PRODUKSI DAERAH BIDANG I
SUB BAGIAN TATA USAHA
SUB BAGIAN ANALISIS JABATAN DAN KELEMBAGAAN
SUB BAGIAN PELIPUTAN DAN PUBLIKASI
SUB BAGIAN PENGENDALIAN
SUB BAGIAN PRODUKSI DAERAH BIDANG II
SUB BAGIAN RUMAH TANGGA
SUB BAGIAN TATALAKSANA
SUB BAGIAN PENGADAAN DAN DISTRIBUSI
SUB BAGIAN PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK DAN PEMBERITAAN
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
SUB BAGIAN SANDI, TELEKOMUNIKASI DAN PROTOKOL
SUB BAGIAN KINERJA
SUB BAGIAN PENGELOLAAN DAN PELAPORAN ASET
SUB BAGIAN PEMERINTAHAN DESA / KELURAHAN SUB BAGIAN PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA/ KELURAHAN
SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM
SUB BAGIAN DOKUMENTASI HUKUM DAN KERJA SAMA DAERAH
SUB BAGIAN ANALISA KEBUTUHAN
BUPATI BONDOWOSO, ttd AMIN SAID HUSNI
BAB III ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Analisis Lingkungan Strategis Organisasi Analisis lingkungan strategis adalah deskripsi mengenai apa yang terjadi dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso terdiri atas lingkungan internal dan lingkungan eksternal, yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut : 3.1.1 Lingkungan Internal Lingkungan internal terdiri atas dua faktor strategis yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Sekretariat Daerah terdiri atas faktor kekuatan organisasi dan kelemahan organisasi. A. Faktor Kekuatan Organisasi : a) Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur prinsip-prinsip good governance dan pelayanan publik. b) Sebagai lembaga yang mengemban fungsi koordinasi dan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh instansi Pemerintah Daerah. B. Faktor Kelemahan Organisasi : a) Tingkat kualitas pelayanan yang belum memenuhi harapan publik. b) Tingkat efisiensi, efektifitas dan produktifitas yang belum optimal dari sisi Birokrasi Pemerintahan c) Tingkat disiplin dan etos kerja yang baik belum membudaya. d) Belum terciptanya birokrasi yang bertanggung jawab atas setiap proses dan kinerja atau hasil akhir dari program maupun kegiatan yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. e) Sarana dan prasarana yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi masih kurang.
3.1.2 Lingkungan Eksternal Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis yang karena berada pada lingkungan eksternal organisasi maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Sekretariat Daerah, namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dua faktor strategis dari lingkungan eksternal organisasi adalah faktor peluang organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi. A. Faktor Peluang Organisasi : a)
Adanya kebijakan pemerintah pusat dalam rangka penyusunan grand design reformasi birokrasi di setiap kabupaten / kota.
b)
Adanya peluang pengembangan SDM melalui program pelatihan teknis, program pengembangan pelayanan publik dan program pengembangan kinerja aparatur pemerintah.
c)
Adanya peluang pengelolaan potensi – potensi yang ada di daerah melalui optimalisasi fungsi organisasi yang ada di daerah.
d)
Adanya program pengembangan informasi dari lintas sektor melalui media elektronik yang berkaitan dengan birokrasi dan pelayanan publik.
e)
Adanya dukungan dari eksekutif dan legislative dalam upaya penetapan produk hukum yang berkaitan dengan sistem birokrasi dan pelayanan publik.
f)
Keberadaan Sekretariat Daerah yang dibutuhkan masyarakat
B. Faktor Tantangan Organisasi : a)
Sulitnya mengubah pola pikir, budaya, dan nilai-nilai kerja aparatur pemerintah.
b)
Belum adanya kesamaan persepsi dan tujuan tentang penataan organisasi.
c)
Penataan ketatalaksanaan sangat tidak dipahami oleh SKPD yang memberikan pelayanan publik.
d)
Ketersediaan anggaran/dana yang kurang memadai.
3.2 Faktor Kunci Keberhasilan Faktor-faktor kunci keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien. Faktor-faktor kunci keberhasilan (critical success factors) merupakan faktor-faktor yang sangat berperan dalam pencapaian keberhasilan organisasi yang mencakup bidang atau aspek dari misi yang mana di dalamnya sangat tergantung pada keberhasilan kinerja instansi pemerintah. Faktor-faktor kunci keberhasilan ini ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis lingkungan internal dan eksternal. Selanjutnya dilakukan analisis dalam
rangka menentukan tingkat urgensi dan dampak potensialnya dan kemudian dilanjutkan dengan penentuan skala prioritas. Dengan menggunakan faktor-faktor inilah diharapkan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso akan dapat diupayakan secara maksimal guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dengan mempergunakan pendekatan analisis SWOT,
faktor-faktor kunci
keberhasilan Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso dapat dirumuskan sebagai berikut : 1. Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi administrasi dan disiplin yang tinggi 2. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai 3. Konsistensi untuk melaksanakan program-program yang sudah ditetapkan 4. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap produk-produk hukum bidang administrasi dan pelayanan publik
3.3 Isu - isu Strategis Isu - isu strategis pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso merupakan kondisi yang perlu diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena kondisi ini sangat berpengaruh dan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Isuisu strategis tersebut antara lain : 1. Penyusunan Grand Design Reformasi Birokrasi sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 2. Pembentukan unit layanan pengadaan barang/jasa yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 3. Peningkatan manajement aset/ barang daerah untuk mengetahui kekuatan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemerintahan
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi
Visi Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, pasal 1 ayat 12, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencaanan. Penetapan visi sebagai bagian dari proses perencanaan
pembangunan
merupakan
suatu
langkah
penting
dalam
perjalanan
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah. Pada hakekatnya membentuk visi organisasi adalah menggali gambaran bersama tentang masa depan ideal yang hendak diwujudkan oleh organisasi yang bersangkutan. Visi adalah mental model masa depan, dengan demikian visi harus digali bersama, disusun bersama sekaligus diupayakan perwujudannya secara bersama, sehingga visi menjadi milik bersama yang dinyakini oleh seluruh elemen organisasi dan pihak-pihak yang terkait dengan upaya mewujudkan visi tersebut. Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi diharapkan akan mampu menjadi akselerator bagi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dengan memperhatikan arti dan makna visi serta melalui pendekatan membangun visi bersama, maka ditetapkan visi Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 2018 yakni : “ Terwujudnya perumusan kebijakan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas “
Misi Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai satu organisasi instansi pemerintah harus
memastikan agar visi yang telah ditetapkan bersama dapat diupayakan perwujudannya. Untuk kepentingan itu harus disusun suatu tahapan yang secara umum akan terbagi kedalam dua tahapan yakni apa yang hendak dicapai dan bagaimana upaya untuk mencapainya. Salah satu unsur dalam tahapan tersebut adalah penetapan misi organisasi yang dalam hal ini adalah misi SKPD. Dalam rangka mewujudkan visinya maka ditetapkan misi yang diemban Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 - 2018 , sebagai berikut : a. Mewujudkan administrasi dan aparatur yang berkualitas b. Mengkoordinasikan
dan
mensinergikan
berorientasi pada pelayanan publik.
pelaksanaan
tugas-tugas
SKPD
yang
4.2 Tujuan dan Sasaran Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna : Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun berakhir Renstra. Menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfikuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu Renstra. Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso dalam mewujudkan misinya menetapkan tujuan sebagai berikut : 1. Tujuan dan Sasaran Misi ke - 1 Tujuan : Membangun keserasian kerja yang dinamis bagi perwujudan kawasan pedesaan dan meningkatkan kapasitas pemerintahan yang baik melalui tertib administrasi dan kinerja professional berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Untuk mencapai tujuan dari misi ke-1 maka ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut : Sasaran : - Meningkatnya kualitas pelayanan publik bidang pemerintahan umum - Pemerintahan desa/ kelurahan yang akuntabel dan professional - Sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan desa/ kelurahan yang memadai
2. Tujuan dan Sasaran Misi ke - 2 Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan kualitas kinerja aparatur dalam hal pelayanan, pemahaman Peraturan Perundang-Undangan, tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset serta pemberdayaan masyarakat
Untuk mencapai tujuan dari misi ke-2 maka ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut : Sasaran : - Terlaksananya kerjasama daerah yang saling menguntungkan - Fasilitasi, sosialisasi dan publikasi paraturan Perundang - Undangan kepada masyarakat - Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum - Pembinaan kadarkum - Penyelesaian permasalahan sengketa hukum - Penyusunan dan kajian peraturan perundang-undangan daerah
- Rakor dan uji publik produk hukum daerah - Pemberian dan penyebarluasan informasi pada masyarakat - Pengembangan informasi dan komunikasi - Pengelolaan dan pelaporan keuangan yang akurat dan tepat waktu - Penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan dan buku pedoman pelaksanaan APBD - Pelaksanaan visualisasi kebijakan KDH - Pembentukan unit layanan pengadaan (ULP) - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan administrasi dana tugas pembantuan. - Meningkatnya perluasan sarana dan pengembangan energy dan sumber daya mineral - Meningkatnya sumberdaya manusia, pemantauan dan pengendalian system distribusi - Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran - Tata kelola pemerintahan yang baik dalam area perubahan kelembagaan, budaya organisasi, ketatalaksanaan, SDM - Terpenuhinya sarana dan prasarana Aset / Barang Milik Daerah - Meningkatnya pengelolaan asset di SKPD
RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KAB. BONDOWOSO TAHUN 2014-2018 No
Visi
Misi
Terwujudnya
Mewujudkan
perumusan
administrasi
kebijakan
aparatur
administrasi
berkualitas
Tujuan Membangun dan yang
keserasian
kerja yang dinamis bagi perwujudan
kawasan
pedesaan dan meningkatkan
pemerintahan dan
kapasitas
pemerintahan
pelayanan publik
yang baik melalui tertib
yang berkualitas
administrasi
dan
professional
Sasaran
Kebijakan
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik bidang
1. Mengusulkan dana ADD
pemerintahan umum - Pemerintahan desa/ kelurahan yang akuntabel dan professional - Sarana
dan
penyelenggaraan
pemerintahan desa/ kelurahan yang memadai
kinerja
berdasarkan
Peningkatan
bagi desa kepada Pemkab
keberdayaan
Masyarakat
Bondowoso
Pedesaan
Meningkatkan
kualitas
pelayanan
pelayanan publik melalui
dari dana APBD Propinsi
dan Prasarana Aparatur 3.
Perundang - Undangan kepada masyarakat
Keuangan Desa 4.
bondowoso
ProgramPeningkatan Penyelenggaraan
4. Mengusulkan dana monev TPAPD kepada
Pemerintahan Desa 5.
Program
Penataan
informasi
penyelenggaraan
penyelenggaraan
Pemerintahan
Pemerintahan Daerah,
peningkatan kualitas kinerja
- Penyelesaian permasalahan sengketa hukum
evaluasi perdes kepada
Pengembangan
peningkatan
aparatur
- Penyusunan dan kajian peraturan perundang-
Pemkab Bondowoso
Pelayanan Publik
hukum Daerah,
hal
kinerja aparatur dalam
pelayanan,
pemahaman
hal
pelayanan,
Peraturan
Perundang-
pemahaman Peraturan
Undangan
serta
Perundang-Undangan,
pemberdayaan masyarakat
tertib
administrasi
pengelolaan keuangan dan
aset
pemberdayaan
serta
- Pembinaan kadarkum
undangan daerah
Pemkab Bondowoso 5. Mengusulkan dana
6. Mengusulkan dana
- Rakor dan uji publik produk hukum daerah
penunjang program
- Pemberian dan penyebarluasan informasi pada
Jamkades kepada
masyarakat - Pengembangan informasi dan komunikasi - Pengelolaan dan pelaporan keuangan yang akurat dan tepat waktu - Penyusunan rancangan regulasi pengelolaan
Daerah
Otonomi Daerah 6.
7.
Program
Program
Peningkatan Kualitas
Pengembangan
Wilayah Perbatasan 8.
Pemkab Bondowoso
Program Pengembangan
7. Memfasilitasi dan mengusulkan dana
dan
Pengelolaan
penyebarluasan
dalam
- Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi
ProgramPembinaan fasilitasi
sosialisasi dan monev
- Fasilitasi, sosialisasi dan publikasi paraturan
Program Peningkatan Sarana
melalui penyebarluasan
kualitas
informasi
2.
rasintek yang bersumber
kepada pemkab
Meningkatkan kualitas
1.
3. Mengusulkan dana
ketentuan yang berlaku.
publik
Program
2. Memfasilitasi program prasarana
Program
Kemitraan Wawasan
Kebangsaan 9.
Program
Peningkatan
penunjang program
Kerjasama antar Pemerintah
penyelesaian masalah
Daerah
masyarakat
keuangan dan buku pedoman pelaksanaan
pemerintahan desa
APBD
kepada Pemkab
- Pelaksanaan visualisasi kebijakan KDH
Bondowoso
- Pembentukan unit layanan pengadaan (ULP)
8. Mengusulkan dana
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan administrasi dana tugas pembantuan. - Meningkatnya
perluasan
kematian kepada Pemkab sarana
dan
pengembangan energy dan sumber daya mineral - Meningkatnya
sumberdaya
manusia,
pemantauan dan pengendalian system distribusi - Meningkatnya
pelayanan
program santunan
administrasi
perkantoran - Tata kelola pemerintahan yang baik dalam area
Bondowoso 9. Mengusulkan dana
dengan media luar ruang dan media cetak 12. Program Kerjasama informasi dengan mas media 13. Program
Optimalisasi
bantuan pemilihan
Informasi
Kepala Desa kepada Pemkab Bondowoso 10. Mengusulkan dana
ketatalaksanaan, SDM
kepada Pemkab
- Meningkatnya pengelolaan asset di SKPD
11. Program Kerjasama informasi
Pemanfaatan
program purna tugas
Barang Milik Daerah
Perundang-undangan
penunjang program
perubahan kelembagaan, budaya organisasi,
- Terpenuhinya sarana dan prasarana Aset /
10. Program Penataan Peraturan
Bondowoso 11. Mengusulkan dana penunjang program
14. Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Kinerja
Capaian
dan Keuangan 15. Program
Peningkatan
Pengembangan
Pegelolaan
16. Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Pemkab Bondowoso
Pengendalian
dan megusulkan dana
Internal
17. Program
tanah kas desa kepada
Ketenagalistrikan
penunjang program
Pelaksanaan
Pembinaan
Pengembangan
13. Mengusulkan dana
dan
Kebijakan KDH
penunjang pengadaan
Pemkab Bondowoso
dan
Keuangan Daerah
Jamkades kepada
12. Melaksanakan Program
Teknolgi
18. Program
Pembinaan
Pengawasan Pertambangan
dan Bidang
dan Bidang
pembangunan kepada Pemkab Bondowoso 14. Mengusulkan dana penunjang program rehabilitasi sedang/berat gedung kantor kecamatan dan kelurahan kepada Pemkab Bondowoso 15. Mengusulkan dana penunjang kegiatan tim penilai administrasi pemilihan kepala desa. 16. Mengusulkan dana pelaksanaan program
19. Program
Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 20. Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 21. Program
Perencanaan
Pembangunan Ekonomi 22. Program
Pelayanan
Administrasi Perkantoran 23. Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur 24. Program Peningkatan Displin Aparatur 25. Program
pelatihan aparatur
Kapasitas
pemerintah desa dan
Aparatur
pelatihan bidang
Perlindungan
Peningkatan Sumber
26. Program
pengembangan
manajemen bagi BPD
komunikasi,
dan LPMD.
media massa
17. Mengusulkan dana
Daya
informasi
27. Peningkatan
dan
pelayanan
penunjang program
kedinasan kepala daerah /
inventarisasi penanaman
wakil kepala daerah
unsur rupa bumi. 18. Mengusulkan dana penunjang program penyusunan laporan penyelenggaraan
28. Program
Peningkatan
Pengembangan
dan
Kualitas
Pelayanan Publik 29. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur
pemerintah daerah. 19. Mengusulkan dana
30. Program Kapasitas
penunjang program
Aparatur
penilaian sinergitas
31. Program
kinerja kecamatan. 20. Menguslkan dana penunjang pelantikan Kepala Desa 21. Mengusulkan dana penunjang program rehab gedung kantor desa. 22. Mengusulkan dana penunjang program fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah kabupaten bondowoso. 23. Mengusulkan dana penunjang program Desk Pemilihan Kepala Daerah 2018-2022. 24. Mengusulkan dana penunjang program pelantikan Bupati dan Wakil Bupati. 25. Meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang
Peningkatan Sumber
Peningkatan
Daya
dan
PengembanganPengelolaan Keuangan daerah
pemerintahan umum. 26. Meningkatkan kualitas peraturan daerah. 27. Meningkatkan kualitas hasil kajian peraturan perundang-undangan daerah 28. Meningkatkan kualitas teknik penyusunan peraturan perundangundangan 29. Meningkatkan kualitas hasil rakor dan uji publik produk hukum 30. Meningkatkan program kerjasama informasi dengan media luar ruang dan media cetak 31. Meningkatkan program layanan informasi melalui media elektronik dan cetak 32. Peningkatan perluasan sarana pengembangan energi dan sumber daya mineral. 33. Peningkatan pemantauan
dan pengendalian sistem distribusi dalam menunjang peningkatan perekonomian masyarakat. 34. Peningkatan sumber daya manusia dalam menunjang peningkatan perekonomian masyarakat 35. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan pimpinan di bidang ketatausahaan, administrasi keuangan, kerumahtanggaan, telekomunikasi dan protokol. 36. Penataan kelembagaan yang proporsional, efektif dan efisien. 37. Peningkatan tertib administrasi sesuai tata naskah dinas 38. Peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. 39. Peningkatan kinerja
pelayanan publik. 40. Perencanaan kebutuhan barang meliputi RKBU, DKBMD 41. Sosialisasi dan Bintek pengurus dan penyimpan barang. 42. Penyusunan SHB meliputi survey harga barang, rekonsiliasi data BMD, pendataan aset yang belum sertifikat, penarikan retribusi sewa aset daerah.
4.3 Strategi. Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realities, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh SKPD. Dalam rangka pencapaian tujuan Sekretariat Daerah senantiasa diperlukan strategi yang tepat, karena dalam strategi ini akan dipilih dan ditentukan teknik dan cara apa yang akan digunakan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan pada uraian diatas maka dalam kurun waktu lima tahun kedepan, untuk mewujudkan tujuan dirumuskan strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan : Strategi ke depan : 1. Koordinasi dengan Instansi terkait 2. Meningkatkan hubungan antara elemen masyarakat dengan aparat Pemerintah 3. Peningkatan kinerja pelayanan publik 4. Meningkatkan program kerjasama layanan informasi 5. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa/ kelurahan 6. Peningkatan SDM dalam menunjang peningkatan perekonomian masyarakat.
Strategi penguatan ke dalam : 1. Tertib adminstrasi untuk mewujudkan manajemen kepemerintahan yang baik 2. Peningkatan disiplin pegawai 3. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur 4. Peningkatan sarana dan prasarana 5. Penataan Peraturan Perundang - undangan
4.4 Kebijakan Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sampai dengan tahun 2014 - 2018 yaitu: 1. Mengusulkan dana ADD bagi desa kepada Pemkab Bondowoso 2. Memfasilitasi program rasintek yang bersumber dari dana APBD Propinsi 3. Mengusulkan dana sosialisasi dan monev kepada pemkab bondowoso 4. Mengusulkan dana monev TPAPD kepada Pemkab Bondowoso 5. Mengusulkan dana evaluasi perdes kepada Pemkab Bondowoso 6. Mengusulkan dana penunjang program Jamkades kepada Pemkab Bondowoso 7. Memfasilitasi
dan mengusulkan dana penunjang program penyelesaian masalah
pemerintahan desa kepada Pemkab Bondowoso 8. Mengusulkan dana program santunan kematian kepada Pemkab Bondowoso 9. Mengusulkan dana penunjang program bantuan pemilihan Kepala Desa kepada Pemkab Bondowoso 10. Mengusulkan dana program purna tugas kepada Pemkab Bondowoso 11. Mengusulkan dana penunjang program Jamkades kepada Pemkab Bondowoso 12. Melaksanakan Program dan megusulkan dana penunjang pengadaan tanah kas desa kepada Pemkab Bondowoso 13. Mengusulkan dana penunjang program pembangunan kepada Pemkab Bondowoso 14. Mengusulkan dana penunjang program rehabilitasi sedang/berat gedung kantor kecamatan dan kelurahan kepada Pemkab Bondowoso 15. Mengusulkan dana penunjang kegiatan tim penilai administrasi pemilihan kepala desa. 16. Mengusulkan dana pelaksanaan program pelatihan aparatur pemerintah desa dan pelatihan bidang manajemen bagi BPD dan LPMD. 17. Mengusulkan dana penunjang program inventarisasi penanaman unsur rupa bumi. 18. Mengusulkan dana penunjang program penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah. 19. Mengusulkan dana penunjang program penilaian sinergitas kinerja kecamatan. 20. Menguslkan dana penunjang pelantikan Kepala Desa 21. Mengusulkan dana penunjang program rehab gedung kantor desa. 22. Mengusulkan dana penunjang program fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah kabupaten bondowoso. 23. Mengusulkan dana penunjang program Desk Pemilihan Kepala Daerah 2018-2022. 24. Mengusulkan dana penunjang program pelantikan Bupati dan Wakil Bupati. 25. Meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang pemerintahan umum. 26. Meningkatkan kualitas peraturan daerah. 27. Meningkatkan kualitas hasil kajian peraturan perundang-undangan daerah 28. Meningkatkan kualitas teknik penyusunan peraturan perundang-undangan
29. Meningkatkan kualitas hasil rakor dan uji publik produk hukum 30. Meningkatkan program kerjasama informasi dengan media luar ruang dan media cetak 31. Meningkatkan program layanan informasi melalui media elektronik dan cetak 32. Peningkatan perluasan sarana pengembangan energi dan sumber daya mineral. 33. Peningkatan pemantauan dan pengendalian sistem distribusi dalam menunjang peningkatan perekonomian masyarakat. 34. Peningkatan sumber daya manusia dalam menunjang peningkatan perekonomian masyarakat 35. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan pimpinan di bidang ketatausahaan, administrasi keuangan, kerumahtanggaan, telekomunikasi dan protokol. 36. Penataan kelembagaan yang proporsional, efektif dan efisien. 37. Peningkatan tertib administrasi sesuai tata naskah dinas 38. Peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. 39. Peningkatan kinerja pelayanan publik. 40. Perencanaan kebutuhan barang meliputi RKBU, DKBMD 41. Sosialisasi dan Bintek pengurus dan penyimpan barang. 42. Penyusunan SHB meliputi survey harga barang, rekonsiliasi data BMD, pendataan aset yang belum sertifikat, penarikan retribusi sewa aset daerah.
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKTIF
5.1
Program Dan Kegiatan Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dangan indikator sasaran sebagai tolok
ukur keberhasilannya, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso menetapkan program operasional dan kegiatan pokok. Program adalah bagian dari strategi pencapaian tujuan yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Nama program yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Peraubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah. Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso sesuai dengan kelompok urusan wajib pembangunan yang diembannya, melaksanakan program operasional dengan sasaran dan kegiatan pokok organisasi dengan rincian sebagai berikut : 1.
Bagian Pemerintahan Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik bidang pemerintahan umum Sasaran tersebut dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut : a. “Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur” maka dilaksanakan kegiatan pokok :
Pengadaan tanah kas daerah
Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor kecamatan, desa dan kelurahan
b. “Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah / Wakil Kepala
Daerah” maka dilaksanakan kegiatan pokok : ▪
Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati
c. “ProgramPembinaan dan fasilitasi Pengelolaan dilaksanakan kegiatan pokok : Penilaian administrasi Pemilihan Kepala Desa
Keuangan
Desa”
maka
Pelantikan Kepala Desa
d. “Program Penataan Daerah Otonomi Baru” maka dilaksanakan kegiatan pokok :
Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah
Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah kabupaten
Inventarisasi penanaman unsur rupa bumi
e. Untuk mewujudkan “Program Peningkatan Pengembangan Kualitas Pelayanan Publik” maka dilaksanakan kegiatan pokok :
Penilaian sinergitas kinerja kecamatan
Sasaran : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa Sasaran tersebut dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut : a. “Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan” maka dilaksanakan kegiatan pokok :
Pengelolaan keuangan pemerintahan desa
Fasilitasi alokasi dana desa (ADD) kabupaten dan kecamatan
Pendidikan dan pelatihan teknis kepada masyarakat
Penyediaan jaminan kesehatan perangkat desa
Penyelesaian masalah pemerintahan desa
b. “Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan” maka dilaksanakan kegiatan pokok :
DESK PILKADA
2. Bagian Hukum Sasaran : Terlaksananya kerjasama daerah yang saling menguntungkan Sasaran tersebut dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut : a.“Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah”maka dilaksanakan kegiatan pokok :
Inventarisasi dan fasilitasi kerjasama daerah
Sasaran : Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Sasaran tersebut dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut : a.“Program Penataan peraturan perundang-undangan maka dilaksanakan kegiatan pokok :
Fasilitasi sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Sasaran : Terlaksananya publikasi peraturan perundang-undangan Sasaran tersebut dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut : a.“Program Penataan peraturan perundang-undangan”maka dilaksanakan kegiatan pokok :
Publikasi Peraturan Perundang-undangan
Sasaran : Terlaksananya pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Sasaran tersebut dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut :
a.“Program Penataan peraturan perundang-undangan”maka dilaksanakan kegiatan pokok :
Pengelolaan jaringan Dokumentasi dan informasi hokum
Sasaran : Terlaksananya pembinaan kadarkum Sasaran tersebut dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut : a. .“Program Penataan peraturan perundang-undangan”maka dilaksanakan kegiatan pokok :
Pembinaan kadarkum
Sasaran : Terlaksananya penyelesaian permasalahan sengketa hukum Sasaran tersebut dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut : a.“Program Penataan peraturan perundang-undangan”maka dilaksanakan kegiatan pokok :
Penyelesaian permasalahan sengketa hukum
Sasaran : Terlaksananya proses penyusunan peraturan daerah Sasaran tersebut dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut : a.“Program Penataan peraturan perundang-undangan”maka dilaksanakan kegiatan pokok :
Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
Sasaran : Terlaksananya kajian Peraturan Perundang-undangan Sasaran tersebut dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut : a.“Program Penataan Peraturan Perundang-undangan”maka dilaksanakan kegiatan pokok :
Kajian Peraturan Perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundangundangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar perundang-undangan daerah
Sasaran : Terselenggaranya bimbingan teknis bagi aparatur pemerintah Sasaran tersebut dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut : a.“Program Penataan Peraturan Perundang-undangan”maka dilaksanakan kegiatan pokok :
Bimbingan teknis penyusunan produk hokum
Sasaran : Terselenggaranya kegiatan rakor dan uji public produk hokum daerah Sasaran tersebut dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut :
a.“Program Penataan Peraturan Perundang-undangan”maka dilaksanakan kegiatan pokok :
Rapat koordinasi dan uji publik pembentukan produk hukum daerah
Sasaran : Terlaksananya proses penyusunan peraturan dan keputusan Bupati Sasaran tersebut dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut : a.“Program Penataan Peraturan Perundang-undangan”maka dilaksanakan kegiatan pokok :
Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
3. Bagian Hubungan Masyarakat dan PDE Sasaran : Meningkatnya layanan informasi Sasaran tersebut dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut : a.“ “Program Kerjasama informasi dengan mass media” maka dilaksanakan kegiatan pokok :
Pendataan wartawan yang eksis di kab. Bondowoso
Penertiban tabloid inspirasi Bondowoso
Penyiaran radio mahardika
Sasaran : Meningkatnya pengembangan Komunikasi dan Informasi Sasaran tersebut dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut : a. “Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknolgi Informasi” maka dilaksanakan kegiatan pokok :
Memfasilitasi sub dominan kab. Bondowoso
Melakukan peliputan keg. Bupati dan Pemkab
Memfasilitasi telecenter mandiri
Memfasilitasi jaringan intranet di Sekteriat Daerah
Mengadakan pelatihan tentang jaringan di lingkungan SKPD
Pengadaan instalasi voip
Memfasilitasi layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Kab. Bondowoso
4. Bagian Administrasi Pembangunan dan Keuangan Sasaran : Tersusunnya pelaporan keuangan di lingkup Sekretariat Daerah Sasaran tersebut dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut : a. “ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan” maka dilaksanakan kegiatan pokok :
Penyusunan pelaporan keuangan
Sasaran : Tersusunnya buku pedoman pelaksanaan APBD Sasaran tersebut dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut : a. “Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah” maka dilaksanakan kegiatan pokok :
Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah
Evaluasi dan pelaporan administrasi dana tugas pembantuan
Peningkatan administrasi gaji
Pengolahan data pelaporan
Sasaran : Meningkatnya sistem pengawasan internal Sasaran tersebut dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut : a. “Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH” maka dilaksanakan kegiatan pokok :
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Operasional unit layanan pegadaan (ULP)
Visualisasi pelaksanaan kebijakan KDH
5. Bagian Perekonomian Sasaran : Meningkatnya perluasan sarana dan pengembangan energy dan sumberdaya mineral dalam menunjang peningkatan perekonomian masyarakat Sasaran tersebut dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut : a. “Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan” maka dilaksanakan kegiatan pokok : Pembangunan jaringan listrik pedesaan
Pendukung pembangunan jaringan listrik pedesaan
Sasaran : Meningkatnya sumberdaya manusia, pemantauan dan pengendalian system distribusi Sasaran tersebut dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut : a. ”Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan” maka dilaksanakan kegiatan pokok :
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
b. ”Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri”maka dilaksanakan kegiatan pokok :
Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha
Pemberantasan barang kena cukai ilegal
Sosialisasi ketentuan di bidang cukai
c. ”Program Peningkatan produksi pertanian/perkebunani” maka dilaksanakan kegiatan pokok
Koordinasi pelaksanaan cukai hasil tembakau
6. Bagian Umum dan Protokol Sasaran : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Sasaran tersebut dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut : a. ”Program Pelayanan Administrasi Perkantoran” maka dilaksanakan kegiatan pokok : ▪ Penyediaan jasa surat menyurat ▪ Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ▪ Penyediaan jasa kebersihan kantor ▪ Penyediaan alat tulis kantor ▪ Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ▪ Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor ▪ Penyediaan peralatan rumah tangga ▪ Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Per-UU ▪ Penyediaan makanan dan minuman ▪ Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ▪ Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran ▪ Penyediaan informasi hasil aparatur kepada masyarakat ▪ Penyediaan jasa gas rumah dinas
Sasaran : Meningkatnya sarana dan prasarana kantor Sasaran tersebut dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut : a. ”Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur” maka dilaksanakan kegiatan pokok :
Pengadaan peralatan gedung kantor
Pengadaan meubelair
Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
Rehabilitasi sedang / berat rumah dinas
Sasaran : Terpenuhinya pakaian dinas pegawai Sasaran tersebut dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut :
a. ”Program Peningkatan Disiplin Aparatur” maka dilaksanakan kegiatan pokok : Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
Sasaran : Terpenuhinya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Sasaran tersebut dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut : a. ”Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur” maka dilaksanakan kegiatan pokok :
Penyediaan Peningkatan Kesejahteraan dan Kinerja Aparat dan Masyarakat
Sasaran : Meningkatnya pelayanan jasa komunikasi dan informasi Sasaran tersebut dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut : a. ”Program kerjasama informasi dengan mass media”” maka dilaksanakan kegiatan pokok :
Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
Sasaran : Meningkatnya hubungan antara elemen masyarakat dengan aparat pemerintah Sasaran tersebut dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut : a. ”Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah”maka dilaksanakan kegiatan pokok :
Dialog / audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat
Penerimaan kunjungan kerja pejabat, negara/ departemen/ lembaga pemerintah/ non pemerintah/ luar negeri
Rapat koordinasi unsur Muspida
Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah
Kunjungan kerja / inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
7. Bagian Organisasi Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik Sasaran tersebut dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut : a. ”Program Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Publik” maka dilaksanakan kegiatan pokok :
Evaluasi dan gelar budaya kerja
Penyusunan standart kompetensi jabatan
Penyusunan LAKIP
Sosialisasi budaya kerja
Monitoring dan evaluasi tupoksi
Penyusunan standart pelayanan minimal (SPM)
Bimtek Analisis beban kerja dan standart kompetensi
Penyusunan standart operating prosedur
Sosialisasi pengembangan kinerja
8. Bagian Perlengkapan Sasaran : Terpenuhinya sarana dan prasarana Aset / Barang Milik daerah Sasaran tersebut dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut : a. ”Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur” maka dilaksanakan kegiatan pokok :
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Sasaran : Meningkatnya pengelolaan aset di SKPD Sasaran tersebut dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut : a. ”Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur” maka dilaksanakan kegiatan pokok :
Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-undangan
b. ”Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah” maka dilaksanakan kegiatan pokok :
Penyusunan Standart Satuan Barang
Peningkatan manajamen Aset Barang Daerah
Legalisasi Kepemilikan Aset Daerah
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber - Sumber Pendapatan Daerah
Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Capaian sasaran dan strategi pencapaiannya melalui program dan kegiatan dimaksud sebagaimana terlampir pada lampiran 1.1
5.3 Pendanaan Indikatif Pendanaan indikatif merupakan biaya / pagu indikatif yang diperlukan dalam pembiayaan anggaran yang dibutuhkan dalam keberhasilan pelaksanaan capaian kinerja dan program kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso. Indikasi pendanaan belanja
langsung kegiatan-kegiatan pada program ini bersumber pada APBD Kabupaten Bondowoso. Pendanaan Indikatif program dan kegiatan dimaksud sebagaimana terlampir pada lampiran 2.1
BAB VI INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DAERAH
6.1 Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso
Indikator Kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso merupakan indikator kinerja yang akan dicapai pada 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun Target indikator capaian program pada tahun 2014-2018 adalah sebagaimana tabel berikut :
Indikator KinerjaSekretariat Daerah Kab. Bondowoso tahun 2014 -2018
No 1.
Indikator Capaian Kinerja Meningkatnya kualitas pelayanan publik bidang pemerintahan umum Tersedianya 5 bidang tanah kas desa Terlaksananya perbaikan / rehab 2 gedung kantor kecamatan Terlaksananya perbaikan / rehab 2 gedung kantor kelurahan Terlaksananya perbaikan / rehab 10 gedung kantor desa Terlaksananya pelantikan bupati dan wakil bupati bondowoso periode 2018-2023 Terlaksananya pelantikan kepala desa Meningkatnya tertib administrasi pemilihan kepala desa Tercapainya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Adanya kejelasan batas wilayah antara kab. Bondowoso dengan situbondo, kab. Probolinggo, kab. banyuwangi Terlaksananya kegiatan inventarisasi nama- nama unsur rupa bumi Terselenggaranya penilaian sinergitas kinerja kecamatan
2.
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa Terwujudnya aparatur desa yang bersih, berwibawa dan bebas KKN Meningkatnya kualitas dan kompetensi sumberdaya aparatur pemerintahan desa Terpenuhinya jaminan kesehatan bagi perangkat desa di 209 desa Terselesaikannya permasalahan pemerintahan desa
Ket
Terlaksananya pemilihan kepala daerah periode 2018-2023 2.
Terlaksananya kerjasama daerah yang saling menguntungkan Jumlah kerjasama daerah yang saling menguntungkan
3.
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terlaksananya Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
4.
Terlaksananya publikasi peraturan perundang-undangan Tersusunnya referensi peraturan perundang-undangan
5.
Terlaksananya pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Tersedianya data pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum
6.
Terlaksananya pembinaan kadarkum Peningkatan kesadaran masyarakat tentang hukum
7.
Terlaksananya penyelesaian permasalahan sengketa hukum Terselesaikannya permasalahan hokum daerah
8.
Terlaksananya proses penyusunan peraturan daerah Terwujudnya peraturan daerah yang diundangkan di lembaran daerah
9.
Terlaksananya kajian Peraturan Perundang-undangan Terlaksananya pengkajian peraturan perundang-undangan
10.
Terselenggaranya bimbingan teknis bagi aparatur pemerintah Meningkatnya pengetahuan aparatur dalam teknik penyusunan produk hukum
11.
Terselenggaranya kegiatan rakor dan uji public produk hokum daerah Tersusunnya rekomendasi pembentukan produk hukum daerah
12.
Terlaksananya proses penyusunan peraturan dan keputusan Bupati Terwujudnya peraturan dan keputusan yang diundangkan di lembaran daerah
13.
Meningkatnya layanan informasi Jumlah layanan informasi kepada masyarakat antara lain berupa baliho, foto dokumentasi dan spanduk Jumlah layanan informasi kepada masyarakat melalui media elektronik dan cetak antara lain melalui interaktif radio, cetak tabloid, naskah pidato dan data wartawan
14.
Meningkatnya pengembangan Komunikasi dan Informasi Tersedianya informasi yang up to date kepada masyarakat Kemudahan masyarakat untuk mengakses internet Terlaksananya pelatihan jaringan Tersedianya alat serta aplikasi computer di setiap SKPD
15.
Tersusunnya pelaporan keuangan di lingkup Sekretariat Daerah
Tersusunnya 72 buku laporan keuangan 16.
Tersusunnya buku pedoman pelaksanaan APBD Tersedianya 500 buku pedoman pelaksanaan APBD
17.
Meningkatnya sistem pengawasan internal Terlaksananya system pengawasan internal pada 58 SKPD
18.
Meningkatnya perluasan sarana dan pengembangan energi dan sumberdaya mineral dalam menunjang peningkatan perekonomian masyarakat Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik Tercukupinya kebutuhan pupuk petani Penurunan jumlah penambang liar Jumlah pemakaian air tanah yang berijin
19.
Meningkatnya sumberdaya manusia, pemantauan dan pengendalian system distribusi Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat untuk mematuhi ketentuan di bidang cukai Terlaksananya pemberantasan barang kena cukai ilegal Terlaksananya sosialisasi ketentuan di bidang cukai Terlaksananya koordinasi pelaksanaan cukai hasil tembakau
20.
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat
21.
Meningkatnya sarana dan prasarana kantor Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor
22.
Terpenuhinya pakaian dinas pegawai Terlakasananya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
23.
Terpenuhinya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Penyediaan peningkatan kesejahteraan dan kinerja aparatur
24.
Meningkatnya pelayanan jasa komunikasi dan informasi Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
25.
Meningkatnya hubungan antara elemen masyarakat dengan aparat pemerintah Terciptanya koordinasi antara tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi social dan kemasyarakatan dengan aparatur pemerintah
26.
Meningkatnya kualitas pelayanan publik Tersusunnya standart kompetensi jabatan SKPD Tersusunnya penyusunan SPM 15 bidang Tersusunnya LAKIP Sekretariat
Terselenggaranya gelar kelompok budaya kerja Pengukuran IKM Tersusunnya SOP SKPD 27.
Terpenuhinya sarana dan prasarana Aset / Barang Milik daerah Jumlah SKPD yang sudah menyusun laporan inventarisasi asset
28.
Meningkatnya pengelolaan aset di SKPD Tersedianya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Jumlah SKPD yang melakukan stock opname Prosentase PAD terhadap pendapatan dalam APBD Tesedianya SIM BMD Menurunnya temuan penyidikan BPK tentang pengelolaan asset / BMD Terlaksananya legalisasi kepemilikan aset Terlaksananya kegiatan intensifikasi sumber – sumber pendapatan daerah
BAB VII PENUTUP
Sebagai uraian akhir pada bab penutup Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 - 2018 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan renstra dengan rincian penjelasan sebagai berikut : 1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Renstra Sekretariat Daerah ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso sampai dengan tahun 2018; 2. Dengan ditetapkanya Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 2018 ini maka semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan pembangunan bidang administrasi dan pelayanan publik terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan; 3. Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 - 2018 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan tahun 2018 ; 4. Diharapkan dengan tersusunnya Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 - 2018 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam Renstra ini.
Bondowoso, Desember 2013 Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso
Drs. H. HIDAYAT, M.Si NIP. 19590309 198103 1 010
