BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai salah satu daerah otonom dalam kerangka wilayah Propinsi Kalimantan Tengah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Perintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah melaksanakan pembangunan di daerah masing-masing harus menyusun rencana pembangunan. Rencana pembangunan menurut undang-undang tersebut terbagi menjadi rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah untuk rencana kerja tahunan. Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) wajib menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renstra SKPD ) yang berisikan perumusan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya selaras dengan program prioritas Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD. Dengan demikian Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar Kabupaten Kotawaringin Barat perlu menyusun Renstra Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 – 2016. 1.2 Landasan Hukum Sebagai landasan hukum Penyusunan Renstra Pembangunan Jangka Menengah Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar Kabupaten Kotawaringin Barat adalah : a. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3. b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438), e. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 1
f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Kauangan Daerah, g. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, i. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah, j. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, k. Peraturan
Pemerintah
Nomor
6
tahun
2008
tentang
Pedoman
Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, m. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. n. Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. o. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pengaturan, Penertiban dan Pengawasan PKL. p. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. q. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar.
1.3 Maksud dan Tujuan Maksud dan Tujuan penyusunan Rencana Strategi Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 – 2016 adalah sebagai berikut : Maksud : 1. Sebagai pedoman bagi unsur pimpinan dalam rangka mengatur dan pengambilan keputusan di bidang Koperasi, Usaha mikro, Kecil, Menengah dan Pasar. 2. Memberikan arah dan panduan kerja bagi penyusunan rencana operasional kegiatan dalam rangka pencapaian target dan sasaran pembinaan. 3. Sebagai salah satu sarana pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan lima tahunan. 2
Tujuan : Dengan adanya rencana strategis lima tahunan yang dituangkan dalam program/ kegiatan tahunan, maka segala kegiatan yang dilakukan akan lebih terarah. Melalui Program kerja lima tahunan ini dapat diharapkan adanya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik antar Dinas/Lembaga kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat maupun di lingkungan Intern Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar Kabupaten Kotawaringin Barat, sehingga secara bersama-sama melangkah menuju sasaran yang telah ditetapkan.
1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renstra SKPD ini memuat 6 (enam) Bab yaitu terdiri dari : BAB
I
PENDAHULUAN – menguraikan; Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.
BAB
II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD – menggambarkan tugas, fungsi dan Struktur Organisasi serta menguraikan Sumber daya yang dimiliki Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar dan menguraikan Kinerja Pelayanan yang telah dicapai dan oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar.
BAB
III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI – menguraikan; Tugas dan Fungsi yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan penentuan Isu-isu Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.
BAB
IV
VISI,
MISI,
TUJUAN,
DAN
SASARAN,
STRATEGI
DAN
KEBIJAKAN.
Visi dan Misi SKPD.
Tujuan merupakan penjabaran Visi dan SKPD yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai.
Sasaran adalah tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan kegiatan yang telah terprogram dalam Renstra. 3
Kebijakan arah yang diambil oleh SKPD dalam mencantumkan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan.
Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensip. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh SKPD yang bersangkutan.
BAB
V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF. Merupakan penjelasan yang bersifat umum dari Program dan Kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya.
BAB
VI
INDIKATOR KINERJA SKPD (Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD) Merupakan Perumusan Indikator Kinerja Hasil SKPD.
BAB
VII
PENUTUP.
LAMPIRAN
4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Perda No. 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2009 tentang tugas pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar, struktur organisasi Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar Kabupaten Kotawaringin Barat adalah seperti pada lampiran 1, adapun uraian tugas dan fungsi nya adalah sebagai berikut : 1. Kepala Dinas Kepala
Dinas
bertugas
memimpin,
membina,
mengkoordinasikan,
merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan perkoperasian dan Pasar serta bertanggungjawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar, menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perkoperasian, UMKM dan Pasar sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peratutan perundangundangan yang berlaku. b. Pengkoordianasian dan pelaksanaan kegiatan di Bidang Perkopersian, UMKM dan Pasar. c. Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan perkoperasian, UMKM dan Pasar. d. Pengembangan, sosialisasi dan evaluasi pencapaian keberhasilan perkoperasian, UMKM dan Pasar. e. Penyelenggaraan pelatihan dan promosi bagi koperasi dan UMKM f. Pengevaluasian pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar. g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan. h. Penghimpunan dan mengelola PAD. i. Pemeliharaan dan Pengembangan sarana dan prasaran pasar dan PKL. 5
j. Pemberian ijin skala tertentu dan penempatan pedagang dan PKL. k. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
2. Sekretaris Sekretaris
mempunyai
tugas
mengkoordinasikan
penyusunan
program,
penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrasi yang meliputi : perlengkapan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, humas dan rumah tangga, organisasi, tata laksana dan analisis jabatan serta perpustakaan, dokumentasi dan data pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris menyelenggarakan fungsi : a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran SKPD b. Mengatur pelaksanaan urusan umum, kepegawaian dan perlengkapan SKPD c. Mengatur pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD. d. Menyusun evaluasi dan pelaporan kegiatan SKPD e. Mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan tugas bidang secara terpadu.
3. Kepala Bidang Koperasi Kepala Bidang Koperasi mempunyai tugas menyusun rencana, memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi Seksi Pembinaan Kelembagaan Koperasi, Pemberdayaan Koperasi dan Kemitraan Koperasi agar terlaksanya pembinaan,
bimbingan,
penataan,
pemberdayaan
dan
peningkatan
kualitas
kelembagaan, usaha dan kemandirian, memproses penggabungan, peleburan, pembubaran, pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi, penerbitan badan hukum serta fasilitasi dan dukungan kemitraan, penciptaan iklim usaha yang sehat bagi koperasi, dukungan permodalan, pengawasan dan pengendalian KSP/ USP serta Koperasi di Sektor Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Kehewanan,
Kehutanan,
Perkebunan, Pertanian, Pertambangan, Energi, Pariwisata, Industri Perdagangan dan Aneka Jasa. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Koperasi menyelenggarakan fungsi :
6
a. Menyusun rencana program dan anggaran kegiatan bidang sebagai bahan rumusan penjabaran kebijakan teknis di bidang kelembagaan dan bimbingan usaha di sektor Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan, Energi, Pariwisata, Industri, Perdagangan, Aneka Jasa. b. Mengkoordinasikan rencana dan pelaksanaan program di tingkat Daerah dan Pusat. c. Memproses penggabungan, peleburan, pendirian, perubahan dan pembubaran Koperasi. d. Pengesahan dan mengumumkan dalam Lembaran Negara Badan Hukum Koperasi. e. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan KSP/ USP dan sumbersumber permodalan dari Pemerintah maupun BUMN / BUMS. f. Memfasilitasi hubungan kerjasama usaha antar Koperasi dan BUMN / BUMS di sektor Perkebunan, Pertanian, Kehutanan, Pertambangan, Energi, Pariwisata, Industri, Perdagangan dan Aneka Jasa. g. Pembinaan dan Penataan administrasi, organisasi, manajemen dan usaha koperasi di sektor Perkebunan, Pertanian, Kehutanan, Pertambangan, Energi, Pariwisata, Industri, Perdagangan dan Aneka Jasa. h. Melatih, mendidik, dan membimbing SDM Koperasi dan Usaha Mikro. i. Mengadakan
penyuluhan
dan
sosialisasi
perkoperasian
dan
program
pengembangan dan peningkatan kualitas Koperasi. j. Memfasilitasi dan mempromosikan perkembangan usaha Koperasi dan Usaha Mikro di dalam Daerah maupun di luar Daerah. k. Penciptaan Iklim usaha yang sehat dan mandiri bagi Koperasi di Sektor Perkebunan, Pertanian, Kehutanan, Pertambangan, Energi, Pariwisata, Industri, Perdagangan dan Aneka Jasa. l. Memfasilitasi dan perlindungan persaingan usaha Koperasi dan Usaha Mikro. m. Monitoring dan evaluasi perkembangan kelembagaan, usaha dan kemitraan koperasi.
7
4. Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyususn rencana, memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi
Seksi
Pembinaan Kelembagaan UKM, Pemberdayaan UKM dan Kewirausahaan UKM agar terlaksananya pembinaan, bimbingan, penataan, pemberdayaan, peningkatan kualitas kelembagaan, usaha dan kemandirian UKM di sektor Perdagangan dan Aneka Usaha, Industri
serta
memfasilitasi
serta
memberikan
dukungan
kemitraan
dan
kewirausahaan bagi Usaha Kecil dan Menengah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi : a. Menyusun rencana program dan anggaran kegiatan bidang sebagai bahan rumusan penjabaran kebijakan teknis dibidang kelembagaan dan bimbingan usaha di sektor Perdagangan, Aneka Usaha dan Industri bagi UKM. b. Mengkoordinasikan rencana dan pelaksanaan program pengembangan dan pembinaan UMKM di tingkat Daerah dan Pusat. c. Bimbingan dan dan Penataan kelembagaan usaha UMKM. d. Dukungan, informasi dan promosi usaha UMKM. e. Bimbingan dab dukungan pemanfaatan sumber-sumber permodalan dari pihak Perbankan dab BUMN/BUMS bagi UMKM. f. Fasilitasi dan pembiayaan sertifikasi bagi Koperasi dan UMKM. g. Pembinaan, bimbingan dab penataan serta kemitraan bagi UMKM. h. Penciptaan dan dukungan bagi Wira Usaha Baru ( WUB ). i. Pemberdayaan dan kemitraan UMKM. j. Pengawasan dan Pengendalian pemanfaatan permodalan bagi UMKM. k. Monitoring dan evaluasi perkembangan, kemitaraan dan pengelolaan permodalan bagi UMKM.
5. Kepala Bidang Pembinaan Pedagang Pasar dan PKL Kepala Bidang Pembinaan Pedagang Pasar dan PKL mempunyai tugas menyusun, mengkoordinasikan, mengembangkan, mengevaluasi dalam pembinaan penempatan pedagang Pasar dan PKL, pengeloalan PAD dan pengawasan terhadap barang daerah. 8
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pembinaan Pedagang Pasar dan PKL, menyelenggarakan fungsi : a. Memimpin, mengkoordinasikan dan membagi tugas sesuai dengan tugasnya masing-masing pada seksi-seksi yang ada di bidangnya. b. Menyusun/membuat daftar rencana program kegiatan yang berkaitan dengan bidang pembinaan. c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pedagang pasar dan PKL. d. Melaksanakan penataan dan penempatan pedagang. e. Melaksanakan evaluasi/pengawasan terhadap produk-produk di Pasar sebagai bahan pembinaan kepada pedagang Pasar dan PKL f. Menyusun bahan rencana target PAD. g. Memberikan pelayanan Prima kepada pedagang pasar dan PKL. h. Mengelola PAD. i. Melakukan koordinasi dengan Dinas Instansi terkait. j. Pelaporan dan evaluasi.
6. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pasar dan PKL Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pasar dan PKL mempunyai tugas menyusun, mengkoordinasi dan melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar dan PKL, kenyamanan, ketertiban dan keamanan serta kebersihan di Lingkungan pasar. Untuk melaksanakan tugas sebagimana dimaksud, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pasar dan PKL menyelenggarakan fungsi : a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja di bidang pengembangan, pemeliharaan dan ketertiban serta kebersihandi lingkungan pasar dan PKL. b. Memberikan tugas dan motivasi kepada kepala-kepala seksi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing untuk menunjang terciptanya program yang telah disusun dan direncanakan. c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka tugas keamanan dan kebersihan di lingkungan pasar dan PKL. d. Melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana Pasar dan PKL. 9
e. Melakukan monitoring,
pemantauan terhadap keamanan, kenyamanan dan
kebersihan di lingkungan pasar. f. Melakukan pengeloalaan ketertiban Pasar. g. Melakukan pengelolaan kebersiahn Pasar. h. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas di lapangan mengenai keamanan, kebersihan dan ketertiban serta pengembangan dan pemeliharaan pasar kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar. Jumlah Pegawai dan Tenaga Kontrak yang menjadi sumber daya Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar Kabupaten Kotawaringin Barat menurut golongan dan Pendidikan sebagai pelaksana kegiatan program sampai dengan akhir Januari 2012 sebagai berikut :
JUMLAH GOLONGAN 1.
2.
3.
PEGAWAI
TINGKAT PENDIDIKAN SD
SLTP
SLTA SARMUD
S.1
GOL. IV/a
-
-
-
-
-
-
GOL. IV/b
6
-
-
-
-
6
GOL. IV/c
-
-
-
-
-
-
GOL. IV/d
-
-
-
-
-
-
GOL. III/a
11
-
-
2
-
9
GOL. III/b
1
-
-
1
-
-
GOL. III/c
1
-
-
-
-
1
GOL. III/d
14
-
-
10
1
3
GOL. II/a
2
-
-
2
-
-
GOL. II/b
9
-
-
9
-
-
GOL. II/c
4
-
-
-
4
-
GOL. II/d
-
-
-
-
-
-
10
4.
5.
GOL. I/a
-
-
-
-
-
-
GOL. I/b
-
-
-
-
-
-
GOL. I/c
3
-
3
-
-
-
GOL. I/d
1
-
1
-
-
-
Kontrak
42
15
4
22
1
-
Jumlah
94
15
8
46
6
19
Tenaga
2.3 Kinerja Pelayanan Peran serta Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar dalam pembangunan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat sangatlah penting hal ini karena Koperasi, Usaha Mikro, kecil, menengah dan Pasar masih banyak, dan perlu diberdayakan dan ditingkatkan agar lebih maju dan sejahtera dengan berbasis pada potensi dan keunggulan daerah. Kegiatan sektor Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar cukup menggembirakan, keadaan ini dapat dilihat dari data dibawah ini : 2.3.1. Koperasi Perkembangan Koperasi di Kabupaten Kotawaringin Barat pada umumnya bergerak di sektor Simpan Pinjam, Waserda, Perkebunan, Perikanan, Pertanian, Peternakan, Aneka Usaha dan sebagai gambaran perkembangan adalah sebagai berikut : TAHUN
s/d
2007 2008 2009 2010 2011
Jumlah Koperasi ( buah )
Modal Sendiri ( Rp )
Modal Luar ( Rp)
189 198 205 206 219
14.200.007.824 18.927.247.510 24.304.006.461 88.498.169.042 115.212.876.360
22.991.029.415 36.735.451.355 58.433.545.117 12.212.826.446 14.444.040.718
*) s/d Desember 2011
11
a.
Kondisi Yang Diinginkan :
Mengembalikan fungsi Koperasi agar dapat berperan dalam memenuhi kebutuhan hidup anggota dan masyarakat sekitarnya.
Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif untuk peningkatan fungsi Koperasi.
Meningkatkan produktifitas daya saing dan akses pasar.
Meningkatkan kualitas kelembagaan dan usaha Koperasi.
Meningkatkan citra Koperasi untuk membangun kepercayaan anggota dan masyarakat, lembaga keuangan dan mitra bisnis Koperasi.
b.
Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi.
Memperkuat pemasaran, teknologi dan jaringan usaha.
Strategi Pencapaian dari Kondisi yang diinginkan
Memperkuat hubungan kemitraan antara Koperasi dan Perusahan Besar/ BUMN
maupun
lembaga-lembaga
pendukung
permodalan
dan
pemasaran;
Menciptakan kebijakan iklim usaha yang lebih kondusif;
Memperbaiki dan meningkatkan produktifitas daya saing dan akses pasar;
Meningkatkan
kualitas
Kelembagaan
melalui
Diklat,
Bimtek,
Penyuluhan, Magang, Studi Banding dan lain-lain.
Fasilitas informasi dan pemasaran : promosi produk, pemasaran dalam dan luar negeri;
Pengembangan fasilitas akses permodalan dan akses teknologi
2.3.2 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam rangka pembinaan terhadap Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan pelayanan kepada masyarakat melalui peran serta dari Sentra, BDS ( Bisnis Development Service ) dan Lembaga Keuangan Alternatif
adalah sebagai
berikut :
12
TAHUN
s/d
2007 2008 2009 2010 2011
UMKM
SENTRA
BDS
LKM.
2.919 2.925 1.427 384 540
6 6 6 6 6
2 2 2 2 2
26 23 23 23 23
*) s/d Desember 2011
a. Kondisi yang diinginkan
Terbukanya kesempatan berusaha dengan potensi bahan baku SDA setempat;
Meningkatnya nilai tambah produk.
Mengurangi pengangguran;
Meningkatnya pengembangan dan restrukturisasi usaha.
Meningkatnya kemampuan dan keterampilan usaha mikro, kecil dan menengah dalam berbagai bidang usaha.
Meningkatnya jaringan usaha/ kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah dengan koperasi, perusahan besar/BUMN dan lembaga keuangan.
Tumbuhnya wira usaha baru;
Tumbuh dan berkembangnya perekonomian daerah;
Meningkatkan usaha formasi untuk memperluas jangkauan pemasaran.
b. Strategi Pencapaian dari Kondisi yang diinginkan
Memperkuat hubungan kemitraan antara UKM dengan Perusahaan besar / BUMN
maupun
lembaga-lembaga
pendukung
permodalan
dan
pemasaran;
Menciptakan kebijakan iklim usaha yang lebih kondusif;
Memperbaiki dan meningkatkan produktifitas mesin peralatan;
Meningkatkan kualitas SDM pelaku industri seperti mengadakan Diklat, Bimtek, Penyuluhan, Magang, Studi Banding dan lain-lain.
13
Fasilitas informasi dan pemasaran : promosi produk, pemasaran dalam dan luar negeri;
Fasilitas akses permodalan.
2.3. 3 Pasar Perkembangan Pasar di Kabupaten Kotawaringin Barat pada umumnya bergerak di sektor Konveksi, Sembako, Perkebunan, Perikanan, Pertanian pangan, hortikultura, Peternakan, Aneka Usaha dan sebagai gambaran perkembangan adalah sebagai berikut : TAHUN
s/d
2007 2008 2009 2010 2011
Jumlah Pasar ( buah ) 13 17 19 19 19
*) s/d Desember 2011
a. Kondisi yang diinginkan
Terbukanya kesempatan berusaha bagi pedagang dan PKL;
Meningkatnya nilai pendapatan yang diterima pedagang dan PKL.
Mengurangi pengangguran.
Meningkatnya daya saing barang daganggan.
Meningkatnya keamanaan, ketertiban dan kebersihan pasar.
Meningkatnya informasi untuk pengembangan manajemen maupun mutu produk.
Tumbuhnya wira usaha baru/ bertambahnya jumlah pedagang dan PKL
Tumbuh dan berkembangnya perekonomian Daerah.
Meningkatnya kebersihan pasar.
Terpeliharanya dan berkembangnya sarana dan prasarana pasar.
Meningkatnya PAD. 14
b. Strategi Pencapaian dari kondisi yang diinginkan
Menciptakan kebijakan iklim usaha yang lebih kondusif.
Meningkatkan wawasan dan kesadaran pedagang akan hak dan kewajiban melalui penyuluhan, sosialisasi, pembinaan dan konsultasi.
Memelihara dan mengembangkan los, bak dan kios serta sarana dan prasarana penunjang lainnya.
Meningkatkan retribusi pasar.
Memelihara ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar.
Meningkatkan sarana dan prasarana kebersihan dan keamanan pasar.
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Untuk melakukan analisis SWOT maka terlebih dahulu ditentukan faktor-faktor internal atau faktor-faktor yang berada dalam Pengendalian
yang meliputi faktor
Kekuatan / Strengths (S), dan faktor Kelemahan / Weaknesses (W) serta faktor-faktor eksternal yang berada di luar Pengendalian yang meliputi faktor Peluang / Opportunities (O) dan faktor Ancaman / Theats (T). Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut : 2.4.1
Faktor Kekuatan /Strengths (S) yaitu : 1) UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 2) UU Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian 3) UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Daerah . 5) Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah. 6) Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2007 tentang Pengaturan, Penertiban dan Pengawasan PKL. 7) Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 1994 tentang persyaratan Akte Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. 8) KepMen Koperasi
PKM RI No.351/Kep/M/XII/1998 tentang Simpan
Pinjam. 15
9) PerMen Negara KPKM RI Nomor :22/Per/M.KUKM/IV/2007 Pedoman Peningkatan Koperasi. 10) Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 11) Perda No. 15 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan Koperasi, UMKM. 12) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. 13) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar. 2.4.2
Faktor Kelemahan / Weaknesses (W) yaitu : 1) Kurangnya
pemahaman dan kemampuan aparatur untuk melaksanakan
fungsi dan tugas tekhnis dalam pembinaan dan pengembangan Koperasi, UMKM dan Pasar. 2) Terbatasnya kemampuan SDM Aparatur Bidang Hukum untuk produk hukum Bidang UMKM dan Pasar juga jumlah pegawai ditiap tiap Seksi. 3) Tidak tersedianya Balai Diklat Koperasi dan UKM sehingga SDM Koperasi dan UKM kurang memiliki kemampuan Manajerial dan kemampuan tekhnis dalam mengelola Koperasi dan UKM nya 4) Kurangnya pengertian/ pemahaman Pedagang dan PKL tentang hak dan kewajibannya 5) Belum adanya standar pelayanan minimal dalam pembinaan KUKM 6) Lemahnya monitoring dan Evaluasi terhadap perkuatan permodalan bagi Koperasi, UMKM. 7) Pengetahuan SDM tentang pemisahan administrasi pembukuan SP relatif kurang memadai. 8) Tidak adannya kewenangan mengadakan pemeriksaan langsung kepada koperasi selain adannya fasilitasi dari Pemerintah. 9) Terbatasnya/kurangnya Sarana Mobilitas bagi pegawai. 10) Penempatan pegawai yang tidak tepat dengan spesifikasi kemapuan tehnis. 11) Lemahnya Koordinasi antar Dinas /Bidang.
16
2.4.3
Faktor Peluang / Opportunities (O) yaitu : 1) Adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menjadikan UMKM dan Koperasi sebagai pelaku utama perekonomian 2) Adanya Dinas /Lembaga yang membidangi Koperasi, UMKM dan Pasar di Kabupaten Kotawaringin Barat. 3) Adanya keinginan yang kuat dari masyarakat untuk memajukan ekonominya sekaligus meningkatkan kesejahteraannya. 4) Tersedianya berbagai fasilitas keuangan sehingga KUKM semakin mudah untuk mendapatkan permodalan. 5) Semakin lancarnya transportasi sehingga mobilisasi orang dan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya menjadi lebih mudah dan cepat 6) Meningkatnya pertumbuhan WUB dan jumlah Pedagang dan PKL di Kotawaringin Barat. 7) Meningkatnya pertumbuhan Koperasi yang lebih selektif. 8) Pengelolaan usaha SP dikelola dengan pembukuan tersendiri. 9) Meningkatnya
akses
daerah
tentang
pengembangan
Pasar
Kabupaten/Kecamatan sampai pedesaan. 10) Adanya even-even pameran dagang skala nasional kesempatan bagi KUMKM. 11) Meningkatnya daya beli masyarakat. 12) Minat masyarakat berjualan di Pasar Indrasari sangat kuat sehingga perluasan areal sangat diperlukan.
2.4.3 Faktor Ancaman / Theats (T) 1) Perubahan iklim usaha yang sangat cepat dan globalisasi perekonomian. 2) Meningkatnya jumlah usaha sejenis sehingga terjadinya peningkatan persaingan 3) Terbatasnya sumber daya produktif , terbatasnya ketersediaan bahan baku sumber daya alam, bahan penolong. 4) Kurangnya kemampuan dana untuk pembangunan sarana dan prasarana pasar Kabupaten/ Kecamatan dan Pedesaan. 5) Belum ditetapkannya RTRWP Kalimantan Tengah. 17
6) Persyaratan pengajuan kredit yang sangat berat. 7) Kurangnya pemahaman & kesadaran pedagang & PKL di Pasar tentang Hak dan kewajibannya. 8) Lemahnya Koordinasi antar SKPD terkait. 9) Kurangnya pemahaman tentang Koperasi, administrasi pembukuan dll. 10) Kurangnya pemahaman tentang mesin produksi / peralatan. 11) Kurangnya pengetahuan pengurus anggota tentang Kemitraan bidang Perkebunan. 12) Masa jabatan pengurus & pengawas terlalu pendek sehingga mengganggu kontinuitas pengelolaan Koperasi. 13) Kurangnya kemampuan untuk memberi suatu aturan berupa Perda atau Perbup, karena belum ada seksi khusus.
18
No
Kekuatan
B
Kelemahan
1.
UUD 1945 Pasal 33 ayat 3.
2.
UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian
aparatur untuk melaksanakan fungsi dan tugas
3.
UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM.
teknis dalam pembinaan dan pengembangan
4.
Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang
Koperasi dan UMKM dan Pasar.
kewenangan Pemerintah dan kewenangan Daerah
2. Terbatasnya kemampuan SDM
5.
6.
1. Kurangnya
dan
kemampuan
Aparatur
PP No 41 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Bidang Hukum untuk produk hukum Bidang
Organisasi Perangkat Daerah.
UMKM dan Pasar juga jumlah pegawai ditiap
Perda
No.
22
Tahun
2007
tentang
Pengaturan,Penertiban dan Pengawasan PKL. 7.
pemahaman
B
tiap Seksi. 3. Tidak tersedianya Balai Diklat Koperasi dan
Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 1994
UKM sehingga SDM Koperasi dan UKM
tentang persyaratan Akte Pendirian, Perubahan
kurang memiliki kemampuan manajerial dan
Anggaran Dasar Koperasi.
kemampuan teknis dalam mengelola Koperasi dan UKM nya.
8.
Kepmen
Koperasi
PKM
RI
No.351/Kep/M/XII/1998 tentang Simpan Pinjam.
9.
Permen
Negara
KPKM
RI
Nomor
:22/Per/M.KUKM/IV/2007 Pedoman Peningkatan
Perda No. 15 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan
5. Belum adanya standar pelayanan minimal dalam pembinaan Koperasi, UKM.
dalam pembinaan KUKM. 7. Pengetahuan
Koperasi, UMKM. 11.
dan PKL tentang hak dan kewajibannya
6. Belum adanya standar pelayanan minimal
Koperasi. 10.
4. Kurangnya pengertian/pemahaman Pedagang
SDM
tentang
pemisahan
Perda No.18 Tahun 2008 tentang Pembentukan
administrasi pembukuan SP relatif kurang
Organisasi
memadai.
dan
Tata
Kerja
Dinas
Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat
8. Tidak
adanya
kewenangan
mengadakan
pemeriksaan langsung kepada koperasi selain 12.
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
13.
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar.
adannya fasilitasi dari Pemerintah. 9. Terbatasnya/kurangnya Sarana Mobilitas bagi pegawai. 10. Adanya tumpang tindih tupoksi dibeberapa Seksi. 11. Lemahnya Kordinasi antar Dinas /Bidang.
19
Peluang 1.
Adanya
komitmen
Ancaman yang
kuat
dari
Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menjadikan UMKM dan Koperasi sebagai
2.
Adanya Dinas /Lembaga yang membidangi
persaingan
sekaligus
kemampuan
dana
untuk
Tersedianya berbagai fasilitas keuangan
Kabupaten/ Kecamatan dan Pedesaan.
Semakin lancarnya transportasi sehingga
Meningkatnya
5. Belum
ditetapkannya
RTRWP
Kalimantan Tengah. 6. Persyaratan pengajuan kredit yang sangat berat. 7. Kurangnya pemahaman & kesadaran pedagang & PKL di Pasar tentang Hak
pertumbuhan
WUB
dan
Barat. Meningkatnya pertumbuhan Koperasi yang
8. Lemahnya
Koordinasi
antar
SKPD
9. Kurangnya pemahaman tentang Koperasi, administrasi pembukuan dll.
Pengelolaan usaha SP dikelola dengan pembukuan tersendiri. Meningkatnya
dan kewajibannya.
terkait.
lebih selektif.
11.
4. Kurangnya
pembangunan sarana dan prasarana pasar
jumlah Pedagang dan PKL di Kotawaringin
10.
3. Terbatasnya sumber daya produktif ,
meningkatkan kesejahteraannya.
mudah dan cepat
9.
peningkatan
sumber daya alam, bahan penolong.
tempat ke tempat lainnya menjadi lebih
8.
terjadinya
sejenis
Adanya keinginan yang kuat dari masyarakat
mobilisasi orang dan barang dari suatu
7.
usaha
terbatasnya ketersediaan bahan baku
mendapatkan permodalan.
6.
jumlah
Kotawaringin Barat.
sehingga KUKM semakin mudah untuk
5.
2. Meningkatnya sehingga
untuk memajukan ekonominya
4.
dan globalisasi perekonomian.
pelaku utama perekonomian
Koperasi, UMKM dan Pasar di Kabupaten
3.
1. Perubahan iklim usaha yang sangat cepat
akses
10. Kurangnya pemahaman tentang mesin produksi / peralatan.
daerah
tentang
11. Kurangnya
pengembangan Pasar Kabupaten/Kecamatan
anggota
sampai pedesaan.
Perkebunan.
Adanya even-even pameran dagang skala
pengetahuan
tentang
pengurus
Kemitraan
bidang
12. Masa jabatan pengurus & pengawas
nasional, kesempatan bagi KUMKM.
terlalu pendek sehingga mengganggu
Meningkatnya daya beli masyarakat
kontiniutas pengelolaan Koperasi. 20
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
3.1
Tugas Pokok dan Fungsi Sebagai landasan pelaksanaan tugas pokok, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil , Menengah dan Pasar Kabupaten Kotawaringin Barat mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi yang dijabarkan dalam Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 tahun 2008 dengan penjabaran sebagai berikut : Tugas Pokok : Melaksanakan
Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Koperasi
Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar serta tugas pembantuan serta menyediakan Sarana dan Prasarana pasar. Fungsi
: a.
Perumusan kebijakan teknis dibidang Perkoperasian Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar.
b.
Pembentukan
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan
Pasar yang terdiri dalam kelompok bidang Koperasi, bidang Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar. c.
Melaksanakan Pembinaan, Penyuluhan dan Pengendalian terhadap Koperasi UMKM dan Pasar diwilayahnya.
d.
Melaksanakan Pendidikan dan Latihan pada pengurus dan anggota Koperasi
dalam
rangka
meningkatkan
kemampuan
dan
ketrampilan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. e.
Melaksanakan tugas umum dan ketatausahaan dibidang Koperasi, UMKM dan Pasar.
f.
Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
21
3.2
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih Visi dan Misi Kabupaten Kotawaringin Barat Visi Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016 Yaitu “TERWUJUDNYA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT YANG SEJAHTERA, BERKEADILAN DAN JAYA”, Visi tersebut mengandung makna bahwa dalam 5 (lima) tahun mendatang diharapkan : 1. Kesejahteraan rakyat. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandasan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Keadilan. Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. 3. Jaya. Terwujudnya kemajuan daerah dalam segala bidang pembangunan yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjujung tinggi kebebasan yang bertanggungjawab serta hak asasi manusia. Sebagai perwujudan dari visi yang telah ditetapkan, tentu dibutuhkan suatu misi yang jelas yang mampu dilaksanakan oleh segenap elemen yang berhubungan langsung dengan visi tersebut. Misi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari 3 (tiga) poin sebagai berikut: 1. Melanjutkan Pembangunan Kotawaringin Barat Sebagai Daerah Pengembangan Pembangunan. 2. Memperkuat Dimensi Keadilan di semua bidang. 3. Menuju Kejayaan Kotawaringin Barat. Sebagai Penjabaran dari Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat maka Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan visinya sebagai berikut : “Terwujudnya Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar yang komperatif dan produktif sebagai pusat perdagangan dan penggerak Ekonomi Kerakyatan yang Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Asri berwawasan Lingkungan”. 22
Faktor-faktor penghambat pelayanan Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi dapat dilihat pada tabel di lampiran 2. 3.3
Telaahan Renstra K/L dan Renstra Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar diantaranya :
Kurangnya permodalan koperasi dan UMKM dalam pengembangan usaha
Terbatasnya anggaran pelatihan dan penyuluhan di lapangan dengan anggota kopersi untuk setiap unit usaha koperasi
Kurangnya kepercayaan perbankan dalam penyaluran dana bagi KUMKM
Terbatasnya dana APBD dalam pembangunan Pasar Daerah/ Kecamatan / Desa Faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi pelayanan Dinas Koperasi,
UMKM dan Pasar diantaranya :
3.4
Peningkatan sarana dan prasara pendidikan dan pelatihan perkoperasian
Adanya Koordinasi dan Pendataan database WUB pengembangan UKM
Adanya pembinaan, pengawasan dan penghargaan bagi koperasi berprestasi
Peningkatan dan Pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi
Pengembangan Pasar dan distribusi barang/produk
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar ditinjau dari implikasi RTRW diantaranya :
Letak Koperasi dan UKM yang tersebar di pedesaan/ kecamatan sulit dijangkau.
Letak Pasar Daerah yang tersebar di pedesaan/ kecamatan sulit dijangkau. Faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi pelayanan Dinas Koperasi,
UMKM dan Pasar ditinjau dari implikasi RTRW diantaranya :
Pembangunan/ Rehabilitasi Pasar desa, kecamatan dan kabupaten.
23
3.5
Penentuan isu-isu strategis Gerakan sadar koperasi Revitalisasi Kelembagaan Koperasi Kegiatan Usaha Koperasi yang produktif, inovatif, kreatif, dan berwawasan lingkungan ( Pengelola Usaha ) / berbasis kompetensi. Bantuan penguatan permodalan dan peralatan produksi. Keterpaduan Program dan Kegiatan dengan Instansi terkait. Teknologi tepat guna bagi UMK. Peningkatan kebersihan, ketertiban dan keamanan Pasar. Revitalisasi pasar tradisional. Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD.
Strategi yang akan ditangani Membangun dan mengembangkan sistem perekonomian Daerah berbasis ekonomi kerakyatan. Memacu pertumbuhan pada sektor pertanian, kehutanan, industri, perdagangan dan jasa. Memfasilitasi penguatan permodalan KUMKM dengan Lembaga Keuangan/ BUMN dan Perusahaan Besar Swasta. Menjalin dn memperkuat Kemitraan Usaha KUMKM. Membangun Sarana dan Fasilitas yang lengkap, modern dan berdaya saing. Pembangunan fisik prasarana untuk mendukung pelayanan pedagang pasar dan PKL. Memberikan peningkatan kemampuan SDM Pengelola, Anggota dan masyarakat untuk berusaha.
24
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar. Sebagai Penjabaran dari Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat maka Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan visinya sebagai berikut : “Terwujudnya Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sebagai penggerak ekonomi kerakyatan”. Adapun Misi yang diemban oleh Dinas Koperasi, Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menunjang pelaksanaan visi tersebut adalah sebagai berikut : 1.
Memberdayakan Koperasi, UMKM dan Pasar sebagai pusat pengembangan ekonomi kerakyatan Daerah Kotawaringin Barat.
2.
Meningkatkan Pembinaan, pengawasan pemantauan UMKM dan Pasar sebagai wadah ekonomi kerakyatan.
3.
Meningkatkan dan mengembangkan Koperasi, UMKM dan Pasar baik kualitas dan kuantitas kewirausahaan pedagang sebagai pelaku ekonomi dalam rangka sumberdaya produktif secara adil dan merata.
4.
Pemgembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar Kebupaten, Kecamatan dan Desa sebagai pusat Perdagangan.
5.
Melaksanakan intensifikasi dan exstensifikasi retribusi pasar dalam peningkatan PAD.
6.
Meningkatkan Ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar.
7.
Meningkatkan
partisipasi
masyarakat
dan
dunia
usaha
dalam
rangka
pemberdayaan Koperasi dan UMKM. 8.
Meningkatkan pelayanan prima kepada Koperasi UMKM dan pasar secara bertanggung jawab.
25
4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan Tujuan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :
Meningkatkan akses kualitas kelembagaan dan sumber daya Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Meningkatkan akses perkuatan permodalan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah .
Meningkatkan akses kemitraan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Meningkatkan kelancaran dan pelayanan terhadap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan pelaporan kepada pemerintah.
Meningkatkan jumlah Pasar dan jumlah kios, los/bak dan sarana prasarana lainnya baik pada pasar di ibukota Kabupaten, Kecamatan maupun Desa.
Melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan pasar-pasar daerah sehingga memiliki nilai tambah.
Meningkatan keamanan, ketertiban dan kebersihan pasar dan lingkungannya.
Melaksanakan pembinaan dan pendataan pedagan pasar milik pemerintah.
Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi untuk meningkatkan PAD.
Peningkatan SDM Aparatur Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar untuk kelancaran pelayanan kepada masyarakat.
Sasaran
Terlaksananya peningkatan SDM para pengelola Koperasi UKM.
Terwujudnya penilaian klasifikasi dan pemeringkatan Koperasi.
Terwujudnya kualitas pelayanan koperasi simpan pinjam.
Terwujudnya pelaporan yang akuntabel dari Koperasi/KSP.
Terlaksananya pemantauan dana bergulir. Terwujudnya penumbuhan WUB dan UKM di segala Sektor. Tercapainya peningkatan mutu produk dan jasa UMKM Terwujudnya
peningkatan
akses
permodalan
Koperasi
dari
sektor
kelembagaan/perbankan maupun BUMN/BUMS. Terwujudnya peningkatan jumlah Pasar dan jumlah kios, los/bak serta prasarana Pasar
Daerah, baik Pasar Ibu Kota Kabupaten, Kecamatan maupun Pasar Desa. 26
Tercapainya peningkatan PAD. Tercapainya peningkatan kesadaran pedagang, PKL dan Asongan akan hak & kewajiban. Tercapainya Keamanan, ketertiban dan kebersihan Pasar Daerah.
4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD Strategi : 1. Membangun dan mengembangkan sistim perekonomian Daerah berbasis ekonomi kerakyatan. 2. Memacu pertumbuhan pada sektor pertanian, kehutanan, industri, perdagangan dan jasa. 3. Pembangunan fisik prasarana untuk mendukung pelayanan pedagang pasar dan PKL. 4.
Memberikan peningkatan kemampuan SDM untuk berusaha.
Kebijakan Sebagai Panduan untuk melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar Kabupaten Kotawaringin Barat menyusun periode
suatu rumusan kebijakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk 2012– 2016. Rumusan kebijakan tersebut mencakup :
1. Membina Usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar melalui pendekatan integral komprehensif di bidang Permodalan, Teknologi, Manajemen dan Pemasaran. 2. Memberi Fasilitasi permodalan dan bimbingan teknis bagi para pelaku usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar untuk tumbuh dan berkembang serta mampu bersaing di era pasar bebas. 3. Membina Kelembagaan KUMKM yang lebih sehat dan mengarah kepada prinsipprinsip efisiensi dan efektifitas. 4. Membentuk jaringan usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan Pengusaha besar secara adil dan transparan sehingga terbentuk pola kemitraan yang sehat dan saling menguntungkan. 27
5.
Meningkatkan penyediaan kios, los dan bak serta sarana dan prasarana penunjang untuk memenuhi kebutuhan pedagang.
6.
Melaksanakan pemeliharaan dan peremajaan pasar milik Pemerintah Kabupaten.
7. Meningkatkan pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kebersihan pasar milik Pemerintah Kabupaten. 8. Akurasi dan pengembangan data pedagan pasar. 9. Melaksanakan intesifikasi dan ekstensifikasi retribusi pelayanan pasar. 10. Meningkatkan wawasan, pengetahuan, ketrampilan SDM Aparatur melalui Diklat, kursus-kursus dan study banding. 11. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait untuk kelancarar barang-barang kebutuhan pokok masyarakat. 12. Peningkatan wawasan, pengetahuan dan kesadaran pedagang melalui penyuluhan, sosialisasi dan konsultasi. 13. Pengadaan sarana dan prasarana pasar.
28
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Untuk merealisasikan misi yang telah ditetapkan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan Program dan Kegiatan yang telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar untuk periode
2012 – 2016 demi
tercapainya apa yang diharapkan. Adapun Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 5.1 Program yang akan dilaksanakan 1. Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif. 2. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah. 3. Pengembangan sistem pendukung usaha mikro kecil menengah. 4. Peningkatan kualitas kelembagaan. 5. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam Negeri. 6. Pembinaan Pedagang kaki lima dan asongan. 7. Peningkatan SDM Aparatur. 8. Peningkatan retribusi Pasar. 9. Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur. 10. Pemulangan karyawan Purna Tugas.
5.2 Kegiatan yang akan dilaksanakan 1. Sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil menengah. 2. Perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah. 3. Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi. 4. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan. 5. Koordinasi penggunaan dana Pemerintah bagi usaha Mikro kecil menengah. 6. Pemantauan pengelolan penggunaan dana Pemerintah bagi usaha Mikro Kecil menengah. 7. Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga. 29
8. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Koperasi. 9. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian. 10. Prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian. 11. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan Koperasi berprestasi. 12. Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha Koperasi. 13. Penyebaran model-model pola pengembangan Koperasi. 14. Rintisan penerapan teknologi sederhana/ manajemen modern pada jenis-jenis usaha koperasi. 15. Monitoring, evaluasi dan pelaporan. 16. Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk. 17. Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima dan asongan. 18. Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan. 19. Pengadaan Mebelair, peralata dan perlengkapan kantor. 20. Pengadaan Mobilitas. 21. Partisipasi Bimbingan Teknis Implementasi perundang-undangan. 22. Pemberian bantuan terhadap pegawai purna tugas. Sedangkan rincian Program, kegiatan, indikator kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif untuk 5 (lima) tahun ke depan dapat dilihat pada Lampiran 3.
30
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD
Indikator kinerja Dinas Koperasi, UMKM, dan Pasar menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama tahun 2012-2016 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dan merupakan tolak ukur keberhasilan dalam mencapai visi-misi yang dituangkan di dalam Renstra SKPD 2012-2016.
6.1
Kontribusi sektor KUMKM terhadap PDRB Sektor KUKM telah menunjukkan eksistensinya dalam perekonomian nasional dengan pelbagai kontribusi, baik itu dari sisi makro maupun sisi mikro dan kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) serta penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi. Keberadaan sektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang merupakan salah satu bentuk dari ekonomi kerakyatan, dimana keberadaannya pada era otonomi daerah merupakan potensi yang harus digali dan dikembangkan karena dapat menyerap tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tujuan dari pembangunan daerah. Untuk Rencana Strategis 2012-2016 Dinas Koperasi, UMKM, dan Pasar Kabupaten Kotawaringin barat menargetkan Kontribusi sektor KUMKM terhadap PDRB sebesar Rp. 1.442.044.300,-
6.2
Tingkat kapasitas usaha dan perlindungan hukum Untuk memberikan tingkat kapasitas usaha dan perlindungan hukum maka di berikan pengesahan akte pendirian koperasi, dan adanya surat ijin penempatan Pedagang yang diterbitkan oleh Bupati. Sehingga diharapkan akan terwujud pelaporan yang akuntabel dari koperasi, penumbuhan WUB dan UKM di segala sektor, dan tercapainya peningkatan kesadaran pedagang, PKL dan asongan akan hak dan kewajiban.
31
6.3
Laju Pertumbuhan UMKM Untuk meningkatkan laju pertumbuhan UMKM maka diadakan pendataan wirausaha baru, pembinaan, pengawasan, pemantauan UMKM dan Pasar, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam rangka pemberdayaan koperasi dan UMKM.
6.4
Tingkat ketrampilan SDM usaha mikro Untuk memacu Tingkat ketrampilan SDM Usaha Mikro maka diadakan penyelenggaraan pendidikan dan ketrampilan teknis, manajemen, penyuluhan, magang, akses teknologi, dan studi banding bagi KUMKM yang pada akhirnya akan dicapai peningkatan produktifitas, daya saing dan akses pasar.
6.5
Akses ke permodalan pasar Dinas koperasi, UMKM, dan Pasar dalam hal ini memfasilitasi akses ke permodalan pasar bagi KUMKM dengan melakukan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar daerah baik pasar kabupaten, pasar kecamatan maupun pasar desa sebagai pusat perdagangan, juga dengan memperkuat hubungan kemitraan antara Koperasi dan Perusahaan Besar/BUMN maupun lembaga-lembaga pendukung permodalan dan pemasaran.
6.6
Kapasitas usaha dan ketrampilan pengelolaan usaha kecil Kapasitas usaha dan ketrampilan Pengelolaan Usaha Kecil diharapkan akan lebih baik lagi dan meningkat dengan peningkatan koordinasi dengan instansi-instansi terkait, peningkatan wawasan, pengetahuan dan kesadaran pedagang
melalui
penyuluhan, sosialisasi dan konsulltasi.
32
BAB VII PENUTUP
Dengan telah tersusunnya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra – SKPD)
sector
Koperasi, Usaha
Mikro,
Kecil, Menengah
dan
Pasar
Tahun 2012 – 2016 dimana dalam penyusunan ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 – 2016 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati Kotawaringin Barat, kiranya pelaksanaan Program Kegiatan Pembinaan dan Operasional yang telah dilakukan pada periode yang lalu akan dapat ditingkatkan. Dengan demikian Rencana Strategis SKPD Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 – 2016 ini disusun sebagai langkah-langkah nyata yang akan dilakukan dalam pengembangan sektor Koperasi dan UKM secara khusus dan pengembangan ekonomi kerakyatan pada umumnya.
Pangkalan Bun,
Maret 2012
KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM DAN PASAR KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Ir. B A H T I A R NIP. 19590402 199203 1 001
33
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013 - 2017
Tujuan
(1) Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran
Sasaran
(2) Tersedianya pelayanan administrasi
Kode
Program dan Kegiatan
(3) (4) 1. Program Pelayanan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegitan (Output) (5)
Data Capaian pada tahun Tahun 2013 awal Perencanaan Target Rp. *) (2011) (6) (7) (8)
Tahun 2014
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2016) Target Rp. *)
Target
Rp. *)
Target
Rp. *)
Target
Rp. *)
Target
Rp. *)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
3.865.224
100%
1 Thn
193.776.563
(18)
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
Lokasi
(19)
(20)
16.117.464
Diskopsar
Kobar
100%
808.022.195
Diskopsar
Kobar
Administrasi Perkantoran 1.01 Penyediaan jasa surat menyurat
Terpenuhinya jasa pengiriman surat
100%
37 pkt
2.640.000 38 pkt
1.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik
Tersedianya biaya jasa telepon dan pembayaran rekening listrik
100%
1 Thn
1.03 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Meningkatnya asuransi jaminan barang milik daerah
100%
15 unit
152.785.600 15 unit
168.064.160 15 unit
184.870.576 15 unit
203.357.634 15 unit
223.693.397
100%
932.771.367
Diskopsar
Kobar
1.04 Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya peralat an rumah tangga
100%
1 Paket
5.545.760 1 Paket
6.100.336 1 Paket
6.710.370 1 Paket
7.381.407 1 Paket
8.119.547
100%
33.857.420
Diskopsar
Kobar
1.05 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional
100%
9 unit
10.472.000
9 unit
11.519.200
9 unit
12.671.120
9 unit
13.938.232
9 unit
15.332.055
100%
63.932.607
Diskopsar
Kobar
1.06 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Meningkatnya sarana penunjang kegiatan kerja
100%
100%
82.126.000
100%
90.338.600
100%
99.372.460
100%
109.309.706
100%
120.240.677
100%
501.387.443
Diskopsar
Kobar
1.07 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Meningkatnya kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan kantor
100%
1 pkt
35.208.800
1 pkt
38.729.680
1 pkt
42.602.648
1 pkt
46.862.913
1 pkt
51.549.204
100%
214.953.245
Diskopsar
Kobar
1.08 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Meningkatnya efektivitas sarana dan prasarana kerja
100%
1 pkt
11.022.000
1 pkt
12.124.200
1 pkt
13.336.620
1 pkt
14.670.282
1 pkt
16.137.310
100%
67.290.412
Diskopsar
Kobar
1.09 Penyediaan alat tulis kantor
Meningkatnya efektivitas sarana dan prasarana kerja
100%
1 pkt
36.265.240
1 pkt
39.891.764
1 pkt
43.880.940
1 pkt
48.269.034
1 pkt
53.095.938
100%
221.402.916
Diskopsar
Kobar
1.10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Meningkatnya efektivitas sarana dan prasarana kerja
100%
1 pkt
52.616.280
1 pkt
57.616.748
1 pkt
63.117.263
1 pkt
69.167.829
1 pkt
75.823.451
100%
318.341.571
Diskopsar
Kobar
1.11 Penyediaan barang cetak dan penggandaan
Meningkatnya efektivitas sarana dan prasarana kerja
100%
1 pkt
23.096.750
1 pkt
25.406.425
1 pkt
27.947.068
1 pkt
30.741.774
1 pkt
33.815.952
100%
141.007.969
Diskopsar
Kobar
1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangun an kantor
Meningkatnya efektivitas sarana dan prasarana kerja
100%
1 pkt
11.772.200
1 pkt
12.949.420
1 pkt
14.244.362
1 pkt
15.668.798
1 pkt
17.235.678
100%
71.870.458
Diskopsar
Kobar
132.352.000
1 Thn
2.904.000
39 pkt
3.194.400
40 pkt
145.587.200
1 Thn
160.145.920
1 Thn
3.513.840 42 pkt
176.160.512
1.13 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
Meningkatnya penge tahuan dan wawasan PNS
100%
6 bh
1.100.000
8 bh
1.210.000
10 bh
1.331.000
12bh
1.464.100
12bh
1.610.510
100%
6.715.610
Diskopsar
Kobar
1.14 Penyediaan makanan dan minuman
Meningkatnya efek tivitas kerja
100%
1 Thn
14.027.200
1 Thn
15.429.920
1 Thn
16.972.912
1 Thn
18.670.203
1 Thn
20.537.224
100%
85.637.459
Diskopsar
Kobar
1.15 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Meningkatnya kinerja untuk pelaksanaan tugas/kegiatan
100%
1 Thn
285.410.400
1 Thn
299.680.920
1 Thn
314.664.966
1 Thn
330.398.214
1 Thn
346.918.125
100%
1.577.072.625
Diskopsar
Kobar
1.181.750.855
100%
5.060.380.761
TOTAL A Meningkatkan sarana dan pra sarana aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana bagi aparatur
100% 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1 Pembangunan Gedung Kantor
856.440.230
Tersedianya pakaian dinas bagi PNS
2.2 Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor
100%
1 Paket
2.3 Pengadaan meubelair dinas dan UPTD
Meningkatnya kinerja untuk pelaksanaan tugas/kegiatan
100%
Paket
13.200.000
Paket
14.520.000
Paket
15.972.000
Paket
17.569.200
2.4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Meningkatnya kinerja untuk pelaksanaan tugas/kegiatan
100%
1 Lok
8.800.000
1 Lok
9.680.000
1 Lok
10.648.000
1 Lok
2.5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Meningkatnya kinerja untuk pelaksanaan tugas/kegiatan
100%
1 Pkt
7.000.000
1 Pkt
7.500.000
1 Pkt
8.000.000
1 Lok
2.6 Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional
Meningkatnya kinerja untuk pelaksanaan tugas/kegiatan
100%
9 Unit
44.990.000 11 Unit
49.489.000 13 Unit
2.7 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor
100%
1 Pkt
85.839.140
1 Pkt
69.624.860
2.8 Pengadaan kendaraan dinas roda 2/ operasional
Pengadaan kendaraan dinas -roda 2 -roda 4
72.000.000 -
2 unit -
45.000.000 1 unit 1 unit
4 unit
Terfasilitasinya PNS yang purna tugas
TOTAL D
63.827.500 1 Paket
70.210.250 1 Paket
77.231.275 1 Paket
84.954.403
100%
354.248.428
Diskopsar
Kobar
6.077.500 1 Paket
6.685.250 1 Paket
7.353.775 1 Paket
8.089.153 1 Paket
8.898.068
100%
37.103.746
Diskopsar
Kobar
Paket
19.326.120
100%
80.587.320
Diskopsar
Kobar
11.712.800
1 Lok
12.884.080
100%
53.724.880
Diskopsar
Kobar
8.000.000
1 Pkt
9.000.000
100%
39.500.000
Diskopsar
Kobar
65.869.859
100%
274.668.449
Diskopsar
Kobar
0
100%
155.464.000
Diskopsar
Kobar
72.000.000
100%
207.000.000
Diskopsar
Kobar
Meningkatnya Kedisiplin an Kerja
100%
90 Stell
41.240.000 92 Stell
3.2 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Meningkatnya Disiplin
100%
4 Stell
1.320.000 4 Stell
42.560.000 4
Program Fasilitasi Pindah/ Purna Tugas PNS 4.1 Pemulangan Pegawai yang Pensiun
Terpenuhinya Fasilitasi Pemulangan Pegawai yang Pensiun
2 Org
3 Org
45.000.000
45.000.000
1 pkt
266.326.610
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
TOTAL C Fasilitasi Pegawai yang purna tugas
58.025.000 1 Paket
295.931.640 3
1.089.574.478
100%
TOTAL B Meningkatkan disiplin aparatur
1.005.062.625
Terlaksananya pembangunan gedung kantor
100%
1 Paket
927.552.573
4 Stell
46.816.000
3 Org
45.000.000
45.000.000
59.881.690 13 Unit
0
0
1 Pkt
18.000.000 170.000.000
182.484.118
49.900.400 96 Stell
1.597.200
4 Stell
51.497.600
3 Org
45.000.000
45.000.000
1 Pkt
0 -
354.621.925
45.364.000 94 Stell
1.452.000
54.437.900 13 Unit
272.932.530
54.890.440 96 Stell
60.379.484
100%
251.774.324
Diskopsar
Kobar
1.756.920 4 Stell
1.932.612
100%
8.058.732
Diskopsar
Kobar
Diskopsar
Kobar
56.647.360
3 Org
1.372.296.823
30.000.000
30.000.000
62.312.096
3 Org
15.000.000
15.000.000
259.833.056
2 Org
180.000.000
180.000.000
Meningkatkan kapasitas sdm aparatur
Terfasilitasinya peningkatan kapasitas sdm aparatur selama 1 tahun
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 5.1 Pengikutsertaan bimbingan teknis peraturan perundangundangan
Jumlah Pegawai Diskop mengikuti Pelatihan
100%
8 org
TOTAL E Meningkatkan sistem pelapor an capaian kinerja keuangan
Tersedianya sistem pelaporan capaian kinerja keuangan selama 1 tahun
6
Program Peningkatan Pengem bangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan 6.1 Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan iktisar realisasi Kinerja SKPD 6.2 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Peningkatan pemberdayaan Koperasi & UMKM
TOTAL F Meningkatnya pengembangan usaha KUMKM di Kalteng
TOTAL G Meningkatnya jumlah Koperasi dan UMKM menjadi pelaku usaha & wirausaha baru
Program Peningkatan Iklim Usaha yang Kondusif bagi Koperasi dan UMKM 7.1 Sosialisasi sertifikasi Tanah bagi Koperasi dan UMK
8
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif UKM 8.1 Fasilitasi pengembangan sarana Promosi hasil produksi
8.2 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan dan sentra usaha bagi UKM
Peningkatan dan Pengembang an Usaha Kecil dan Menengah
TOTAL H Meningkatnya jumlah usaha mikro kecil dan menengah
34.238.281
31.125.710
34.238.281
Program Pengembangan sistem Pendukung Usaha bagi UKM 9.1 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana Pemerintah bagi UKM
37.662.109
12 org
37.662.109
41.428.320 12 org
45.571.152
41.428.320
45.571.152
Dokumen Kinerja
1 Pkt
1.100.000
1 Pkt
1.210.000
1 Pkt
1.331.000
1 Pkt
1.464.100
1 Pkt
1.610.510
Dokumen Pelaksana an Anggaran Diskop dan UMKM
DPA-SKPD
1 Pkt
1.100.000
1 Pkt
1.210.000
1 Pkt
1.331.000
1 Pkt
1.464.100
1 Pkt
1.610.510
2.420.000
2.662.000
2.928.200
5 Thn
190.025.572
Diskopsar
Kobar
6.715.610
Diskopsar
Kobar
6.715.610
Diskopsar
Kobar
190.025.572
Dok Kinerja Bulanan/ Semester dan LAKIP DPA-SKPD
3.221.020
13.431.220
Terlaksananya sosialisasi Sertifikasi tanah
100%
30 UMK
26.575.000 30 UMK
33.575.000 30 UMK
43.575.000 30 UMK
56.575.000 30 UMK
70.575.000
30 UMK
230.875.000
Diskopsar
Kobar
Terlaksananya koordinasi dan pendataan database Wub pengembangan UKM
100%
400 UMK 4 kl
49.021.000 400 UMK 4 kl
56.021.000 400 UMK 4 kl
66.021.000 400 UMK 4 kl
78.021.000 400 UMK 4 kl
93.021.000
400 UMK 4 kl
342.105.000
Diskopsar
Kobar
75.596.000
89.596.000
109.596.000
134.596.000
163.596.000
572.980.000
Terlaksananya pengembang an sarana dan prasarana hasil produksi
100%
62 UMK
103.665.000 62 UMK
118.665.000 62 UMK
136.665.000 62 UMK
157.665.000 62 UMK
187.665.000
62 UMK
704.325.000
Diskopsar
Kobar
Meningkatnya pengetahuan
100%
60 UMK
52.870.000 60 UMK
58.870.000 60 UMK
63.870.000 60 UMK
70.870.000 60 UMK
78.870.000
60 UMK
325.350.000
Diskopsar
Kobar
Diskopsar
Kobar
kewirausahaan dan sentra usaha bagi UKM 156.535.000
9
10 org
Tersusunnya laporan LAKIP, LKPJ, LPPD, Renstra dan RKA-SKPD
2.200.000 7
7.2 Koordinasi dan pendataan data base WUB pengembangan UKM
Peningkatan dan Pengembang an kewirausahaan bagi Kope rasi dan UMKM
31.125.710 10 org
Terlaksanaya Pemantauan Penggunaan dana Pemerintah bagi UMKMK
100% 37 kop/ LKM
TOTAL I Meningkatnya jumlah Koperasi berkualitas
Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan
100% 40 kop/ LKM
10.2 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
Terlaksanya pemahaman prinsip-prinsip koperasi
100%
10.3 Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi
Mewujudkan koperasi berprestai dan berkualitas di Kab. Kotawaringin Barat
100% 10 kop
200.535.000
228.535.000
266.535.000
25.000.000 37 kop/ LKM
25.000.000 37 kop/ LKM
30.000.000 37 kop/ LKM
35.000.000 37 kop/ LKM
40.000.000
25.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
1.029.675.000
112 Unit
155.000.000
155.000.000
10 Peningkatan kualitas kelemba gaan Koperasi
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 10.1 Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian
177.535.000
90 org
150.450.000 40 kop/ LKM
64.750.000
90 org
10.360.000 10 kop
155.450.000 40 kop/ LKM
69.750.000
90 org
105.360.000
10 kop
155.450.000 40 kop/ LKM
69.720.000
90 org
105.360.000 10 kop
158.000.000 40 kop/ LKM
73.000.000
90 org
110.000.000 10 kop
390.000.000
100%
1.009.350.000
Diskopsar
Kobar
80.000.000
100%
357.220.000
Diskopsar
Kobar
117.000.000
100%
448.080.000
Diskopsar
Kobar
Peningkatan efisiensi per dagangan Dalam Negeri.
TOTAL J Meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri
10.4 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi
Tercapainya peningkatan jaringan kerjasama usaha koperasi
100%
8 Kop
71.160.000
8 Kop
76.160.000
8 Kop
76.160.000
8 Kop
80.000.000
8 Kop
85.000.000
100%
388.480.000
Diskopsar
Kobar
10.5 Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi
Terlaksananya penyebaran model-model pola koperasi
100%
100 buku
46.670.000
100 buku
51.730.000
100 buku
51.730.000
100 buku
55.000.000
100 buku
55.000.000
100%
260.130.000
Diskopsar
Kobar
10.6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Terlaksanya monitoring, evaluasi dan pelaporan
100% 60 kop/ LKM
70.000.000
100%
211.000.000
Diskopsar
Kobar
Diskopsar
Kobar
373.890.000 11
Terlaksananya pembangun an/Rehabilitasi sarana dan prasarana pasar daerah
100%
6 pkt
TOTAL K
493.950.000
2.113.895.000
6 pkt
2.113.895.000 12
35.500.000 60 kop/ LKM
45.500.000 60 kop/ LKM 503.920.000
60.000.000 60 kop/ LKM 536.000.000
797.000.000
2.704.760.000
Program Peningkatan efisiensi Perdagangan dalam negeri
11.1 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk
TOTAL N TOTAL DANA INDIKATIF BELANJA TIDAK LANGSUNG/GAJI PAGU DANA INDIKATIF 2013 - 2017
30.500.000 60 kop/ LKM
2.919.300.000
5 pkt
2.919.300.000
2.334.255.000
5 pkt
2.334.255.000
2.297.720.000
5 pkt
2.297.720.000
2.352.625.341
100%
2.352.625.341
12.017.795.341
12.017.795.341
Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
12.1 Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima dan asongan
Terlaksanya penyuluhan pedagang kaki lima dan asongan
100% 200 org
12.2 Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan
Terlaksananya penataan tempat berusaha bagi pe gang kakilima dan asongan
100%
6 Kec.
185.002.900 200 org
28.000.000
213.002.900 4.231.176.480 3.306.288.160 7.537.464.640
6 Kec.
227.250.000 200 org
30.375.000
257.625.000 5.285.359.464 3.703.042.739 8.988.402.203
6 Kec.
253.250.000 200 org
31.612.000
284.862.000 4.959.674.259 4.147.407.868 9.107.082.127
6 Kec.
255.175.000 200 org
33.140.000
288.315.000 4.923.228.476 4.147.096.812 9.070.325.288
6 Kec.
250.045.000
100%
1.170.722.900
Diskopsar
Kobar
34.135.000
100%
157.262.000
Diskopsar
Kobar
284.180.000 5.484.723.994 5.202.508.429 10.687.232.423
1.327.984.900 24.884.162.673 20.506.344.008 45.390.506.681
