1
BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2014 merupakan kewajiban bagi setiap lembaga pemerintah seperti Badan, Dinas, Kantor serta Instansi Pemerintah yang lain. RENJA SKPD disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi,misi, persepsi, strategi seluruh aparat Pemerintahan dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja SKPD ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada SKPD. RENJA
SKPD
BADAN
KELUARGA
BERENCANA
DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN BANDUNG Tahun 2014 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kantor BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN BANDUNG untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2014. Adapun keberhasilan dan tidaknya RENJA SKPD ini tidak lepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat.
1.2 LANDASAN HUKUM 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Kabupaten Bandung; 2. Undang – undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencananan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421 ); 3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undanundang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4.
Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 –2025;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan
2
Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesian Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaaan Rencana Pembangunan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 40, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Pemerintah Daerah;
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Secara umum tujuan yang akan dicapai oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia yang memadai melalui program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan upaya yaitu : a. Meningkatkan Indek pembangunan Gender (IPG), di dukung dengan menurunnya Net Reproduksi Rate (NRR) = 1,0 dan TFR 2,10 atau Penduduk Tumbuh Seimbang. b. Tujuan tersebut sebagai upaya untuk mencapai misi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Untuk mengukur pencapaian program dan kegiatan yang telah dilakukan maka sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilakukan penilaian capaian melalui laporan tahunan yang bertujuan untuk : c. Mengidentifikasi Program Badan terhadap capaian kinerja Program SKPD periode sebelumnya. d. Merumuskan kesimpulan sebagai bahan dalam pembahasan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan penyusunan rancangan Rencana Strategis Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan. e. Merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), sebagai dokumen perencanaan induk dengan wawasan waktu 20 tahunan. f. Merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai Badan Keluarga Berencana dan
3
Pemberdayaan Perempuan dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan. g. Sebagai alat tolak ukur untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja tahunan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ). h. Memudahkan seluruh jajaran Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pembiayaan pembangunan secara terpadu terarah dan terukur i. Memudahkan seluruh jajaran Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai oleh setiap SKPD dalam jangka waktu bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan, oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan telah merumuskan sasaran sebagai berikut: a. Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) dari 2,35 menjadi 2,25 . b. Meningkatnya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam program KB. c. Meningkatkan rata-rata usia kawin wanita menjadi 20 tahun. d. Meningkatnya penyelenggaraan Advokasi dan KIE pada semua tingkatan pelayanan dan pemangku kepentingan pemerintah Kabupaten Bandung. e. Meningkatnya kesertaan Ber-KB aktif dari PPM 82 % f. Meningkatnya peserta KB baru dari PPM 97.000 akseptor g. Meningkakan validitas Data Basis Keluarga dan Penduduk sebagai bahan pengolahan, analisa, evaluasi program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan h. Terbinanya Pusat Informasi Konsultasi Remaja (PIKR) di 31 kecamatan i. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak. j. Menurunkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) k. Terwujudnya kebijakan terpadu antara sektor untuk peningkatan kualitas SDM perempuan, kedudukan dan peranan perempuan termasuk dalam perumusan kebijakan dan mengambil keputusan secara adil dan proposional dalam berbagai bidang. l. Terwujudnya kesadaran, kepekaan dan kepedulian terhadap kesetaraan gender di seluruh lapisan masyarakat, terutama dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, perencanaan dan penegakan hukum di semua tingkat dan segenap objek pembangunan.
4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKBPP TAHUN LALU
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKBPP TAHUN LALU 1. KEGIATAN PENGENDALIAN LAPANGAN (DALLAP) A. Cakupan Laporan a.
Laporan Bulanan Institusi di Lapangan Dari jumlah Desa yang ada sebanyak 276 Desa / Keluarahan
melapor sebanyak
276Desa / Kelurahan atau 100 %. b.
Laporan Bulanan Petugas Pengelola KB tingkat Desa ( PLKB ) Petugas Pengelola KB tingkat desa yang ada sebanyak 215 orang yang melapor sebanyak 186 orang atau 86,51 %.
c.
Laporan Bulanan PPKBD PPKBD yang ada sebanyak 315orangdan yang menyampaikan laporan sebanyak 313 orang atau 99,37 %.
d.
Laporan Bulanan SUB PPKBD Jumlah Sub PPKBD yang ada sebanyak 4.299 dan yang melapor sebanyak 4.092 atau 95,18 % .
e.
Laporan Bulanan Kelompok KB Kelompok KB yang ada sebanyak 16.076 kelompok, dan yang melapor sebanyak 15.634 atau 97,25 %.
B. Laporan Bulanan Pengendalian Lapangan Kelompok Bina-Bina a.
Laporan Bulanan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita ( BKB ) Jumlah kelompok BKB yang ada tercatat sebanyak483 kelompok dan yang aktif melapor sebanyak 479 klp atau 99,17 %.
b.
Laporan Bulanan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Remaja ( BKR ) Jumlah kelompok BKR yang ada tercatat sebanyak239 klp dan melapor sebanyak 235 klp atau 78,10 %,
c.
Laporan Bulanan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia ( BKL ) Jumlah kelompok BKL yang ada tercatat sebanyak 310 klp dan melapor 306Klp atau 98,71 %.
d.
Laporan Bulanan Kelompok Kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS ).
5 Jumlah kelompok kegiatan UPPKS yang ada tercatat sebanyak 350 kelompok dan yang melapor sebanyak 347 klp atau 99,14 %. e.
Jumlah Kelompok Kegiatan Pusat Informasi Konsultasi Remaja (PIKR) Jumlah Kelompok Kegiatan PIK Remaja tercatat sebanyak 134 klp dan yang melapor sebanyak 95 klp atau 70,90 %,
C. Hasil Pengendalian Lapangan 1.
Kegiatan Oprasional Kegiatan Rapat Koordinasi Program KB Nasional yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan tercatat sebanyak 31 kali dari jumlah kecamatan sebanyak 31 atau 100,00 %, sedangkan rapat koordinasi program KB Nasional tingkat desa dilaksanakan sebanyak 273 kali dari jumlah desa sebanyak 276 desa / kelurahan atau 98,91 %, kegiatan penyuluhan oleh PKB/TPD di tingkat desa tercatat sebanyak 1.102 kali atau rata-rata tiap desa melaksanakan sebanyak 4 sampai dengan 5 kali dalam satu bulan dari jumlah desa sebanyak 276 desa,dan kegiatan TKBK dari tingkat kecamatan ke tingkat desa tercatat 187 kali atau rata-rata tiap kecamatan melaksanakan 1 kali, Jumlah Tokoh masyarakat/ Agama yang aktif melakukan KIE KB sebanyak 560 kali atau tiap desa rata-rata melaksanakan kegiatan 2 kali dan Frekwensi KIE dengan menggunakan KIE Kit sebanyak 750 kali.
2.
Pembinaan Ketahanan Keluarga ( Bina – Bina ) Kegiatan pembinaan Kelompok Bina Keluarga meliputi Kelompok – kelompok sebagai berikut : a.
Bina Keluarga Balita ( BKB ) Jumlah Keluarga yang menjadi Sasaran Kelompok Kegiatan BKB sebanyak 52.509 sedang keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan sebanyak 36.819 ( 70,12 % ). Rata – rata jumlah anggota per Kelompok Kegiatan BKB sebanyak 76 keluarga, sedangkan jumlah pertemuan/penyuluhan poktan BKB sebanyak 404 kali , rata-rata setiap Kelompok Kegiatan BKB melaksanakan pertemuan/penyuluhan 1 (satu ) kali. Untuk
jumlah
anggota
keluarga
Poktan
BKB
yang
hadir
dalam
pertemuan/penyuluhan pada bulan Desember 2012 sebanyak 27.494 keluarga( 74,67% ).Jumlah keluarga yang hadir dalam setiap pertemuan/penyuluhan sebanyak 68 keluarga. Hal
ini
berarti
pertemuan/penyuluhan
partisipasi
anggota
Poktan
BKB
yang
mengikuti
secara administratif sudah cukup menggembirakan , untuk
itu agar menjadi perhatian para pengelola program KB Kecamatan agar terus diadakan pembinaan secara terpadu dan teratur . Dan Keluarga anggota Kelompok Kegiatan BKB yang menggunakan KKA sebanyak 21.410( 58,15 % ).
6 b.
Bina Keluarga Remaja ( BKR ) Jumlah Keluarga yang menjadi Sasaran Kelompok Kegiatan BKR sebanyak 39.468 sedang keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan sebanyak 23.371 ( 59,22 % ). Rata – rata jumlah anggota per Kelompok Kegiatan BKR sebanyak 98 keluarga, sedangkan jumlah pertemuan / penyuluhan poktan BKR sebanyak 240 kali , rata-rata setiap Kelompok Kegiatan BKR melaksanakan pertemuan/penyuluhan 1 (satu ) kali. Untuk
jumlah
anggota
keluarga
Poktan
BKR
yang
hadir
dalam
pertemuan/penyuluhan sebanyak 18.153 keluarga ( 77,67 % ).Jumlah keluarga yang hadir dalam setiap pertemuan/penyuluhan sebanyak 76 keluarga. Hal
ini
berarti
partisipasi
pertemuan/penyuluhan
anggota
Poktan
BKR
yang
mengikuti
cukup baik , namun tetap agar menjadi perhatian para
pengelola program KB Kecamatan untuk terus mengadakan pembinaan secara terpadu dan teratur . c.
Bina Keluarga Lansia ( BKL ) Jumlah Keluarga yang menjadi Sasaran Kelompok Kegiatan BKL sebanyak 24.406 sedang keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan sebanyak 17.617 ( 72,18 % ). Rata – rata jumlah anggota per Kelompok Kegiatan BKL sebanyak 57 keluarga, sedangkan jumlah pertemuan/penyuluhan poktan BKL sebanyak 271 kali ,rata-rata setiap Kelompok Kegiatan BKR melaksanakan pertemuan/penyuluhan 1 (satu ) kali. Untuk
jumlah
anggota
keluarga
Poktan
BKR
yang
hadir
dalam
pertemuan/penyuluhan sebanyak 13.695 keluarga( 77,74%).Jumlah keluarga yang hadir dalam setiap pertemuan/penyuluhan sebanyak 51 keluarga. Hal
ini
berarti
pertemuan/penyuluhan
partisipasi
anggota
Poktan
BKL
yang
mengikuti
sudah cukup baik , namun perlu menjadi perhatian para
pengelola program KB Kecamatan agar terus diadakan pembinaan secara terpadu dan teratur.
7 GRAFIK I
Prosentase Kehadiran Anggota Keluarga dalam Pertemuan/Penyuluhan 90.00 Kelompok Kegiatan BKB, BKR dan BKL Tahun 2012 80.00 70.00 60.00
TREND
50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00
JAN FEB MAR APL MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP DES BKB 80.4 80.5 79.9 77.6 74.6 74.9 74.8 74.8 68.7 72.6 77.5 74.6
BKR 48.5 72.4 73.9 73.5 73.0 72.8 73.4 74.7 72.3 72.9 81.7 77.6 BKL 76.3 73.9 74.2 78.1 79.2 77.7 73.7 75.0 75.5 78.6 82.5 77.7
3.
Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan Kesertaan ber KB
a.
Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Jumlah keluarga yang menjadi anggota UPPKS sebanyak 6.844keluarga, sedang Keluarga Pra KS dan KS I yang menjadi anggota UPPKS tercatat sebanyak 4.447 keluarga ( 64,98 % ). Ini menunjukkanbahwa anggota Kelompok UPPKS di dominasi oleh para keluarga yang tingkat ekonominya masih lemah . Hal ini sejalan dengan program pemerintah yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi keluarga.Jumlah anggota UPPKS yang status PUS sebanyak 4.884 yang sudah menjadi peserta KB sebanyak 4.363 keluarga / Akseptor atau 89,33 % , sedangkan anggota UPPKS dari keluarga Pra KS dan KS I berstatus PUS sudah menjadi peserta KB aktif sebanyak 3.181 keluarga / Akseptor atau 87,56 % dari PUS Keluarga Pra KS dan KS I sejumlah 3.633 keluarga.
b.
Pembinaan Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR ) Salah satu kegiatan yang dinilai kenerjanya dan mendukung keberhasilan Program Keluarga Berencana adalah pembinaaan PIK Remaja yang harus terus ditingkatkan secara terpadu dengan sektor lain.Jumlah PIK Remaja yang ada tercatat sebanyak 134 kelompok terdiri dari Tumbuh 78 Klp, Tegak 44 Klp dan Tegar 12 Klp. Dan yang melapor sebanyak 95 Klp.( 70,90 % ), terdiri dari Tumbuh 56 Klp (71,79 %), Tegak 29 Klp (65,91 %) dan Tegar 10 Klp.(83,33 %).
8 GARFIK II CAKUPAN LAPORAN PIK REMAJA
TREND
0.00% JAN
20.00%
40.00%
FEB MAR APL
MEI
60.00% JUN
JUL
80.00%
AGT SEP
100.00%
OKT NOP DES
PIK REMAJA TEGAR
55.56 58.33 50.00 50.00 88.89 100.0 88.89 75.00 58.33 83.33 91.67 83.33
PIK REMAJA TEGAK
81.25 70.00 62.50 60.71 92.00 92.00 96.00 60.53 63.16 76.92 65.91 65.91
PIK REMAJA TUMBUH 57.14 70.15 67.65 84.62 91.80 91.80 77.05 52.81 65.17 80.00 75.64 71.79
4.
Kesertaan ber KB
a.
Pencapaian Peserta KB aktif Jumlah peserta KB aktif tercatat sebanyak 517.007 akseptor atau 81,02 % dari PUS sebesar 638.141. Sedangkan Pencapaian peserta KB aktif jika dibanding PPM CU (528.149) tahun 2012 sebesar 97,89 %. PENC. PA S.D
NO.
MIX KONTRASEPSI
PPM PA
BLN
% PENC.
% PENC.
DESEMBER
THD. PPM
TRHD.
PA N-1
TOTAL PA
N-1 N-1
1
2
3
4
5
6
1
IUD
89.504
81.313
90,85%
15,73%
2
MOW
13.563
13.098
96,57%
2,53%
3
MOP
6.456
5.427
84,06%
1,05%
4
KONDOM
8.066
6.774
83,98%
1,31%
9 NON HORMONAL
117.589
106.612
90,66%
20,62%
5
IMPLANT
17.851
18.475
103,50%
3,57%
6
SUNTIKAN
272.633
282.774
103,72%
54,69%
7
PIL
120.076
109.146
90,90%
21,11%
HORMONAL
410.560
410.395
99,96%
79,38%
JML TOTAL
528.149
517.007
97,89%
100,00%
a) Partisipasi Pria dalam Program KB Jumlah peserta KB aktif Pria tercatat sebanyak :12.201 akseptor atau 2,36 % dari total peserta KB aktif 517.007akseptor dengan metoda kontrasepsi MOP : 5.427 akseptor ( 44,48 % ),dan Kondom sebanyak :6.774 akseptor ( 55,52 % ). b) Peserta KB Wanita dalam Program KB Jumlah peserta KB aktif Wanita tercatat sebanyak :504.806 akseptor atau 97,64 % dari total peserta KB aktif 517.007akseptor dengan metoda kontrasepsi IUD: 81.313( 16,11 %) akseptor, MOW : 13.098akseptor ( 2,59 % ),IMPLANT : 18.475akseptor ( 3,66 %),SUNTIKAN : 282.774akseptor ( 56,02 % ), dan PIL :109.146 akseptor ( 21,62 % ).
GRAFIK III Peserta KB Aktif Menurut Peran Suami – Istri
PA PRIA 12201 2%
PA WANITA 504806 98%
PA PRIA
PA WANITA
10 b.
Pelayanan Peserta KB Aktif menurut cara dan tempat pelayanan KKB Pemerintah dan KKB Swasta ) Peserta KB aktif sebanyak 517.007akseptor, dengan menggunakan pasilitas sarana pelayanan KKB Pemerintah sebanyak 215.240 Akseptor ( 41,63 % ) dan melalui KKB Swasta sebanyak 301.767 akseptor ( 58,37 % ) , hal ini menunjukan bahwa tingkat kemandirian masyarakat dalam ber KB sudah cukup baik atau KB sudah merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat Kabupaten Bandung. GRAFIK IV Peserta KB Aktif Menurut Tempat / Jenis Pelayanan
KKB SWASTA 301767 58%
c.
KKB PEMERINTAH 215240 42%
Pasangan Usia Subur yang belum ber KB (UNMET NEED) Pasangan Usia Subur (PUS) yang ada sebanyak 638.141 sedangkan yang sudah ber KB sebanyak :517.007akseptor (81,02%) dan yang belum ber KB tercatat sebanyak : 121.134 atau 18,98 % pasangan dengan alasan 1.
PUS Hamil sebanyak
: 21.938 Orang ( 18,11 % )
2.
Ingin anak segera
: 38.675 Orang ( 31,93 % )
3.
Ingin anak ditunda
4.
Tidak ingin anak lagi
: 26.885 Orang ( 22,19 % ) : 33.636 Orang ( 27,77 % )
Point 1 , 3 dan 4 merupakan unmet need ( sasaran untuk di motivasi menjadi peserta KB baru )
11 GRAFIK V Pasangan Usia Subur yang belum ber KB (UNMET NEED) TIDAK INGIN ANAK LAGI 33,636 27.77%
HAMIL 21,938 18.11%
INGIN ANAK DITUNDA 26,885 22.19%
INGIN ANAK SEGERA 38,675 31.93%
HAMIL
INGIN ANAK SEGERA
INGIN ANAK DITUNDA
TIDAK INGIN ANAK LAGI
2. KEGIATAN PELAYANAN KONTRASEPSI A. Cakupan Laporan a.
Laporan Klinik KB Pemerintah Laporan yang masuk sebanyak87 klinik dari 87 klinik yang ada atau 100,00 % .
b. Laporan Klinik KB Swasta Laporan yang masuk sebanyak 164 klinik dari 164 klinik yang ada atau 100,00 %. B. HASIL PELAYANAN KONTRASEPSI a.
Pelayanan Peserta KB Baru Hasil Kegiatan Pelayanan Kontrasepsi khususnya pelayanan peserta KB Baru sebanyak 89.777 akseptor atau 115,54 % dari PPM tahun 2012 sebanyak 77.699 akseptor. Adapun rincian pencapaian Peserta KB Baru per Mix Kontrasepsi sebagai berikut :
No
Mix Kontrasepsi
1
2
PPM Peserta
Realisasi Peserta
KB Baru
KB Baru s.d Bln
Tahun N-1
Desember N-1
% Pencapaian dibanding PPM PB
3
4
5
10344
14.323
138,46%
1.
IUD
2.
MOW
915
1.484
162,13%
3.
MOP
1103
1.104
100,06%
4.
IMPLANT
3617
5.696
157,47%
12 5.
SUNTIKAN
36550
50.830
139,07%
6.
PIL
20219
12.681
62,72%
7.
KONDOM
4949
3.659
73,93%
77.699
89.777
115,54%
JUMLAH
Adapun pencapaian PB secara terinci dapat dilihat pada lampiran. b.
Pelayanan Peserta KB Ulang Jumlah Komplikasi tidak ada Jumlah Kegagalan ada 2 terdiri : IUD 1 akseptor, MOP 1 akseptor Jumlah pencabutan IUD 43 akseptor dan Implant 88 akseptor. Jumlah Peserta Ganti Cara ke IUD 25 akseptor, Kondom 6, Implant 87 akseptor, Suntik 22 akseptor, Pil 5 akseptor. Jumlah Pemasangan Ulang IUD 47 Akseptor dan Implant 89 Akseptor.
c.
Peserta KB Drop Out ( DO ) Keadaan Peserta KB Drop Out s.d bulan Desember 2012 tercatat sebanyak 115.528 akseptor atau 18,26 % dengan rincian sebagai berikut :
MIX NO.
KONTRASEPS I
1
2
PA / CU S.D DESEMBE R N-1
3
Realisasi
Peserta KB
Peserta
Aktif (PA)
PA / CU
Perkiraan
KB Baru
SEHARUSN
Desember
Drop Out
s.d Bln
YA Desember
N-1
(DO)
Desember
N-1
4
5
6
7
%
8
1
IUD
83.041
14.323
97.364
81.313
16.051
16,49
2
MOW
13.245
1.484
14.729
13.098
1.631
11,07
3
MOP
5.620
1.104
6.724
5.427
1.297
19,29
4
IMP
16.513
5.696
22.209
18.475
3.734
16,81
5
STK
291.922
50.830
342.752
282.774
59.978
17,50
6
PIL
124.451
12.681
137.132
109.146
27.986
20,41
7
KDM
7.966
3.659
11.625
6.774
4.851
41,73
542.758
89.777
632.535
517.007
115.528
18,26
JUMLAH
13 Dari data tersebut diatas dapat dilihat peserta KB drop out per Mix Kontrasepsi Bulan Desember 2012 di atas rata-rata Kabupaten terdapat pada kontrasepsi seperti : MOP 19,29, Pil 20,41 %, , Kondom 41,73 % . Hal ini kemungkinan besar terjadi karena adanya kesalahan administrasi pencatatan dan pelaporan yang masih belum rapih di setiap tingkatan ( Klpk Akseptor, Sub PPKBD ,PPKBD dan PKB/PLKB ) dan Akseptor Ganti Cara dianggap sebagai Peserta KB Baru. d.
Pengeluaran dan Persediaan Alat Kontrasepsi
NO
Persediaan alat Kontrasepsi
1
2
1
2
3
4
Sisa Akhir bulan ini Diterima bulan ini Dikeluarkan bulan ini SisaAkhir bulan ini
IUD (Unit)
3
Kondom
Implant
Suntikan
(Lusin)
(Set)
(Vial)
4
5
6
7
Pil (Strip)
2.109
2.208
2.151
29.575
40.033
623
36
472
6.632
7.260
918
405
632
18.744
29.658
1.814
1.839
1.991
17.463
17.635
3. PROGRAM KEGIATAN PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI Pelaksanaan system Informasi dan manajemen Program KB selama ini telah dilakukan dengan menyediakan data dan informasi Program KB yang cepat, tepat, akurat, berkualitas dan konverhensif serta berkelanjutan di semua tingkatan, mulai tingkat RT,RW,Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten yang dapat memberikan gambaran keadaan di lapangan sebagai modal dasar untuk mendukung terwujudnya Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera. System Informasi dan manajemen Program KB meliputi Sub System Pencatatan Pelaporan Pengendalian lapangan (Dallap), Sub System Pelayanan Kontrasepsi (Pelkon) dan Sub System Pendataan Keluarga. Sub System Pencatatan Pelaporan dallap dan Pelkon telah sedang dan tetap akan dilaksanakan secara rutin setiap bulan melalui website. Aplikasi.bkkbn.go.id / sr. untuk menyediakan data dan informasi program KB bulanan;
sedangkan Pendataan Keluarga
dilaksanakan setiap tahun. Pendataan Keluarga secara umum bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai keluarga dan perkembangan pelaksanaan program KB di tinjau dari asfek Demografi, asfek Keluarga Berencana dan asfek Keluarga Sejahtera, sebagai bahan masukan dan pertimbangan penentuan kebijakan dan penyusunan program yang sedang dan akan dilaksanakan.
14 Proses pelaksanaan kegiatan Pendataan Keluarga dilakukan melalui kunjungan rumah ke rumah oleh PKB, Kader Pendata dan Tokoh Masyarakat selama 3 (tiga) bulan ( mulai bulan Juli s.d September 2012 ). Dengan memperhatikan berbagai tuntutan dan perkembangan pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan sistem pengumpulan serta pengolahan data hasil pendataan keluarga dilakukan dengan membangun satu instrumen pengumpulan data terpadu yaitu satu lembar untuk satu keluarga (form F/I/MDK/II), sehingga data keluarga ini dapat tercatat secara utuh dan mempermudah perekaman / pemutakhiran data keluarga ke dalam media komputer menjadi Database Keluarga. Dengan telah terbangun system aplikasi Pendataan Keluarga / Pemutakhiran Data Keluarga tahun 2012 di harapkan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi yang berkaitan dengan parameter kependudukan dalam berbagai program pembangunan berwawasan kependudukan dan keluarga disemua tingkatan wilayah, sejalan dengan amanat UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga a. Kegiatan yang telah dilaksanakan : a)
Evaluasi pencapaian program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
b)
Pembuatan Laporan Umpan Balik (Feedback) Program KB dan KS
c)
Bimbingan Teknis Pencatatan Pelaporan Dallap maupun Pelkon
d)
Diseminasi Pendataan Keluarga.
e)
Sosialisasi Pendataan Keluarga.
f)
Monitoring pelaksanaan Pendataan Keluarga.
g)
Expose Hasil Pendataan Keluarga
h)
Saresehan Hasil Pendataan Keluarga
i)
Updating Data Keluarga
j)
Orientasi aplikasi MDK yang baru (MDK versi Kab.Bandung)
b. Sasaran : a)
Para Pengelola program terdiri dari UPTKB, Subag TU dan PLKB/PKB baik berkaitan dengan operasiional kegiatan maupun keuangan.
b)
Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dan Kelompok Kegiatan (Poktan) seperti PPKBD, Sub PPKBD, Kelompok BKB,BKR,BKL dan UPPKS.
c)
Para Petugas Pencatatan Pelaporan Klinik KB (KKB) baik KKB Pemerintah maupun KKB Swasta.
c. Indikator Kinerja. a)
Tersedianya Database Keluarga yang akurat, lengkap dan berkualitas, meliputi : asfek Demografi, asfek Keluarga Berencana dan asfek Keluarga Sejahtera.
b)
Tertib adminstrasi UPTKB, Subag TU dan PLKB/PKB baik berkaitan dengan operasiional kegiatan maupun keuangan.
c)
Tertib administrasi Pencatatan Pelaporan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dan Kelompok Kegiatan (Poktan) seperti PPKBD, Sub PPKBD, Kelompok BKB,BKR,BKL dan UPPKS.
15 d)
Tertib administrasi Pencatatan Pelaporan Klinik KB (KKB) baik KKB Pemerintah maupun KKB Swasta.
4. PROGRAM KEGIATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutaan Gender dan Anak melalui Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayuaan Perempuan (P2TP2). Kegiatan yang telah dilaksanakan : a)
Sosialisasi Pendampingan Korban KDRT dan Trafficing Tingkat Kecamatan.
b) Study banding daerah khusus ke Prop.Bangka Belitung. Sasaran : a)
Memberi pelayanan dan pendampingan terhadap korban trafficing dan KDRT.
b) Meningkatkan pengetahuan Tim P2TP2A dalam menangani kasus trafficing dan KDRT. Indikator Kinerja : a)
Adanya penurunan angka korban trafficing dan KDRT.
b) Dapat terfasilitasinya korban trafficing dan KDRT sesuai prosedur yang ada.
2.
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan melalui Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di daerah. Kegiatan yang telah dilaksanakan : a)
Sosialisasi pembentukan Kelompok Usaha Perempuan Kepala Keluarga tingkat kecamatan.
b) Pembentukan Kelompok Usaha Perempuan Kepala Keluarga. c)
Pembinaan Kelompok Usaha Perempuan Kepala Keluarga.
Sasaran : a)
Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan.
b) Terbentuknya Kelompok Usaha Perempuan Kepala Keluarga di 31 kecamatan. c)
Terbinanya Kelompok Usaha Perempuan Kepala Keluarga di 31 kecamatan.
Indikator Kinerja : a)
Meningkatnya ekonomi dan kesejahteran keluarga.
b)
Terbentuknya kelompok usaha dari perempuan kepala keluarga sehingga mudah dalam peningkatan mutu usaha.
c)
Meningkatkan hasil dan kualitas produk yang dapat meningkatkan ekonomi perempuan kepala keluarga.
3. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan melalui Kegiatan Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam membangun Keluarga Sejahtera.
Kegiatan yang telah dilaksanakan : a) Survey Calon Lokasi P2WKSS.
16 b) Evaluasi penilaian awal P2WKSS. c) Evaluasi penilaian akhir P2WKSS. d) Sosialisasi program terpadu P2WKSS. e) Sosialisasi pencegahan KDRT. f) Sosialisasi Keadilan dan Kesetaraan Gender. g) Pelatihan ketrampilan Ibu Rumah Tangga Keluarga Miskin.
Sasaran : a) Mengetahui kondisi calon lokasi P2WKSS. b) Mengetahui kondisi awal yang ada di lokasi P2WKSS. c) Mengetahui hasil akhir dari pembinaan yang sudah dilaksanakan oleh SKPD terkait dalam Tim P2WKSS. d) Terlaksananya progra P2WKSS kepada 100 KK binaan di lokasi P2WKSS. e) Tersosialisasikannya pencegahan KDRT kepada 100 KK binaan di lokasi P2WKSS. f) Tersosialisasikannya tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender kepada 100 KK binaan di lokasi P2WKSS. g) Terlatihnya ketrampilan ibu-ibu Rumah Tangga Keluarga Miskin di 100 KK binaan di lokasi P2WKSS.
Indikator Kinerja : a) Dapat menentukan lokasi P2WKSS sesuai indikator yang yelah ditetapkan. b) Dapat menentukan langkah-langkah pekerjaan yang akan dilaksanakan Tim P2WKSS. c) Terwujudnya Desa Binaan P2WKSS yang berhasil dalam meningkatkan SDM maupun SDA. d) Terwujudnya 1 Desa Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS). e) Meningkatnya wawasan 100 KK binaan dalam hal pencegahan KDRT. f) Meningkatnya wawasan 100 KK binaan dalam hal Keadilan dan Kesetaraan Gender. g) Meningkatnya ketrampilan ibu-ibu Rumah Tangga Keluarga Miskin 100 KK binaan di lokasi P2WKSS.
4. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan melalui Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan di daerah. Kegiatan yang telah dilaksanakan : a) Momentum kegiatan Peringatan Hari Ibu. Sasaran : a) 150 orang ibu-ibu Gabungan Organisasi Wanita (GOW). Indikator Kinerja : a) Terlaksananya Peringatan Hari Ibu oleh Gabungan Organisasi Wanita (GOW) se Kabupaten Bandung
17 5. PROGRAM KEGIATAN PERLINDUNGAN ANAK. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutaan Gender dan Anak melalui : a.
Pemetaan PotensiOrganisasi dan LembagaMasyarakat YangBerperan Dalamdan Anak
Kegiatan yang telah dilaksanakan : b) Pertemuan Rutin Forum Anak Daerah Kab. Bandung. c) Diskusi Anak dan Remaja. d) Sosialisasi Desa LayakAnak. e) Pembentukan ForumAnak Daerah Tk. Desa. f) Sosialisasi KesehatanReproduksi Anak dan Remaja. g) Peringatan Hari AnakNasional.
Sasaran : a) 62 org siswa SMP & SMA yg merupakanperwakilan Kecamatan. b) 50 org siswa SMP & SMA yg merupakanperwakilansetiap RW di LokasiDesa Layak Anak. c) 30 orang terdiri dari Tokoh agama,Tokoh Masyarakat,dan TP PKK Desa. d) 62 org siswa SMP & SMA yg merupakanperwakilan setiap RW. e) 60 org siswa SMP & SMA yg merupakanperwakilan setiap RW atau anggota FAD Desa. f) 200 orang anak Kab.Bandung.
Indikator Kinerja : a) Terbentuknya pengetahuanmengenai Hak Anak,Permasalahan Anak sertaKonsolidasi di TubuhOrganisasi FAD. b) Terbentuknya pengetahuanmengenai Hak-hak Anak dan Permasalahan Anak di Kab.Bandung. c) Terbentuknya pengetahuansecara utuh mengenai DesaLayak Anak. d) Terbentuknya Forum AnakDaerah Desa di lokasi DesaLayak Anak. e) Terbentuknya pengetahuansecara utuh mengenaikesehatan reproduksi. f) Terbentuknya KesadaranAkan Hak dan KewajibanAnak.
b.
Koordinasi Program Bidang PerlindunganAnak dan FasilitasiKorban Kekerasan. Kegiatan yang telah dilaksanakan : a) Konsolidasi Program PA Prov. Jabar dgnKebijakan Bidang PA Kab.Bandung. b) Survey Lokasi DesaLayak Anak. c) Pembinaan Desa Layak Anak. d) Rapat Gugus TugasKota Layak anak. e) Bantuan Alat PermainanEdukasi Luar. f)
Bantuan Bahan Informasidan Karakter Anak.
Sasaran : a)
Program PA Prov. Jabar.
b) 23 orang yang tergabungdalam Tim Gugus TugasKota Layak Anak. c)
23 orang yang tergabungdalam Tim Gugus TugasKota Layak Anak.
18 d) 30 orang anggota gugus30 orang anggota gugus tugas kota layak anak. e)
1 set APE Luar
f)
100 buah bahan informasi bagi anak.
Indikator Kinerja : a) Adanya Sinergitas Kebijakan Program PA Prov. Jabar dgnKebijakan Bidang PA Kab.Bandung. b) Terpilihnya 1 Desa Layak Anak Tingkat Kab. Bandung. c) Terbentuknya 1 Desa Layak Anak Tingkat Kab. Bandung. d) Terbentuknya konsolidasiprogram di masing-masingSKPD yang akandialokasikan untuk DesaLayak Anak. e) Terolahnya psikomotorik anak. f)
c.
Terolahnya kognitif danafektif anak.
Pengembangan system Informasi Gender dan Anak.
Kegiatan yang telah dilaksanakan : a)
Saresehan Anak Kab. Bandung.
b)
Pendataan Pemetaan Potensi Anak Kab. Bandung.
Sasaran : a)
110 orang anak Kab.Bandung dan forum anak daerah Kab. Bandung.
b)
276 Desa di wilayah Kab.Bandung.
Indikator Kinerja : c)
Terbentuknya kepengurusan
Forum Anak
Daerah
Yangbaru
serta serta
terbentuknyapemahaman mengeni hak-hak anak. d)
Tersedianya data potensianak Kabupaten Bandungtahun 2012.
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BKBPP Keberhasilan program KB tidak terlepas dari pengaruh situasi kondisi masalah kependudukan Kabupaten Bandung saat inidan telah menunjukkan hasil – hasilnya yang semakin menggembirakan dengan karakteristik potensi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada. Sasaran program kegiatan tahun 2012 telah terlaksana dengan baik meski dengan beberapa catatan untuk perbaikan tahun berikutnya. Secara umum BKBPP telah merumuskan permasalahan pembangunan keluarga berencana, pembangunan keluarga sejahtera dan pemberdayaan perempuan sebagai berikut: a.
Angka Kelahiran ( TFR ) dari 2,17
b.
Meningkatnya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan keluarga dan masyarakat sebesar 97,25 %
c.
Rata – rata usia kawin wanita masih berkisar antara 19 - 20 tahun
d.
Laju Pertumbuhan Penduduk dari 2,56
19 e.
Masih rendahnya frekuensi penyelenggaraan Advokasi dan KIE yang lebih terbuka oleh TOGA/TOMA baru sebesar 38,89 %
f.
Peningkatan tertibnya Data Basis Keluarga dan penduduk melalui aplikasi MDK baru 98,73 %
g.
Peningkatan Jumlah Peserta KB Aktif Mandiri 58,37 %
h.
Pembinaan jumlah Peserta KB Aktif 81,02%
i.
Unmet need masih tinggi (18,98 %)
j.
Angka peserta KB yang Drop Out (DO) masih tinggi (18,26 %).
k.
Peningkatan kualitas Pusat Informasi konsultasi Remaja ( PIKPR ) di 31 Kecamatan.
l.
Petugas lapangan KB PLKB dan PKB berkurang (1:3 desa), (1:4 desa) idealnya 1:1 PLKB
m.
Pemahaman dan pengamalan remaja tentang KB dan KRR masih rendah
n.
Pemahaman masyarakat tentang gender masih rendah
o.
Pemahaman masyarakat tentang perlindungan anak masih rendah
p.
Kasus traffiking dan KDRT masih tinggi
q.
Program ketahanan Keluarga belum optimal.
r.
Peserta KB metode kontrasepsi efektif terpilih (MKET) masih rendah 22,88 %. Analisis permasalahan di atas menjadi dasar penentuan sasaran pokok dalam rencana
kegiatan pembangunan keluarga berencana tahun 2014.
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BKBPP Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan melalui tugas pokok dan fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagai berikut:
a. Tugas Pokok : Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung bahwa Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
mempunyai
Tugas
Pokok
memimpin,
merumuskan,
mengatur,
membina,
mengendalikan mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
b. Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya 2. Pembinaan dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
20 Untuk melaksanakan tugasnya Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan membawahi satu bagian sekretariat, 3 sub bagian, 5 bidang, 10 sub bidang, 31 UPT dan 31 Kasubag TU serta Jabatan Fungsional ( Penyuluh KB ) yaitu: 1. Bagian Sekretariat a.
Sub Bagian Penyusunan Program
b.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c.
Sub Bagian Keuangan
2. Bidang Informasi dan Data Keluarga a.
Sub Bidang Data Mikro Keluarga
b.
Sub Bidang Analisa, Evaluasi dan Pelaporan
3. Bidang Keluarga Berencana a.
Sub Bidang Pengendalian KBKR
b.
Sub Bidang Reproduksi Remaja
4. Bidang Keluarga Sejahtera a.
Sub Bidang Ketahanan Keluarga
b.
Sub Bidang Advokasi dan Pembinaan Institusi Masyarakat
5. Bidang Pemberdayaan Perempuan a.
Sub Bidang Pengurusutamaan Gender
b.
Sub Bidang Perlindungan Perempuan
6. Bidang Perlindungan Anak a.
Sub Bidang Kesejahteraan Anak
b.
Sub Bidang Integrasi hak anak
7. UPT Pengendali Program KB, dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha. 8. Penyuluh KB (PKB) dan PLKB
21
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL Tujuan Penyusunan Rencana Kerja SKPD tahun 2014 ini adalah sebagai wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan pencapaian kinerja, Tugas pokok dan fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung dalam mewujukan Visi dan Misi yang telah ditetapkan sebagai tujuan yang akan dicapai oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Tujuan yang tertuang dalam visi BKBPP harus dicapai melalui program dan kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) sebagai berikut: 1. Rencana Kerja Tahun 2014 merupakan bagian dari Perencanaan Strategis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung dalam upaya pencapaian kinerja selama 5 tahun. 2. Rencana Kerja 2014 ini merupakan kelanjutan daripada capaian kinerja tahun 2013 3. Rencana Kerja 2014 adalah alat ukur sekaligus pedoman pelaksanaan kegiatan yang sudah digariskan dalam rencana stategis Badan keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung yang didasarkan kepada situasi, kondisi, dan potensi Badan.
SASARAN STRATEGIS Sasaran strategis merupakan pokok kegiatan dan program yang akan dicapai oleh Badan Keluarga berencana dan Pemberdayaan Perempuan mengarah pada meningkatkan Indek pembangunan Manusia (IPM) dengan indikator peningkatan Pendidikan, Kesehatan dan Daya Beli. Berdasarkan kondisi di atas maka sasaran strategis
dituangkan dalam
rencana kegiatan jangka waktu bulanan, semesteran, triwulan dan tahunan. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan telah merumuskan sasaran untuk tahun 2014 sebagai berikut: 1. Menurunnya
TFR=2,10
melalui
CPR=70%,
Unmetneed
33%,
Do=15%CU/Pus=78,5%Rata-rata anak dalam keluarga 2,43 (2-3). 2. Meningkatnya keperdulian dan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam program Keluarga Berencana sehingga lebih optimal. 3. Meningkatnya rata-rata usia kawin dari 19 tahun menjadi 20 tahun 4. Meningkatnya peran serta keluarga dalam kegiatan-kegiatan kelompok Bina Keluarga (BKB,BKR,BKL,BLK dan UPPKS) sebagai ketahanan keluarga dalam pembinaan kemandirian keluarga 5. Meningkatnya aktivitas kegiatan kelompok Bina Keluarga agar lebih efektif
22
6. Meningkatnya pengetahuan dan peran serta intitusi masyarakat pedesaan dalam kegiatan Bina Keluarga sehingga terbentuk keluarga yang berkualitas 7. Meningkatnya penyelenggaraan advokasi dan KIE yang lebih terbuka sehingga program KB secara edukasi dapat dipahami oleh masyarakat. 8. Pencapaian target kesertaan ber KB aktif tahun 2013 sebanyak 594.770 akseptor KB 9. Pencapaian target peserta KB baru sebanyak 85.000 akseptor dengan focus penggarapan pada kontrasepsi IUD, MOP dan MOW. 10. Menurunnya jumlah Pra KS dan KS I, 11. Pembinaan pusat informasi konsultasi remaja (FIKR) di 31 kecamatan dengan materi reproduksi sehat, tentang pendewasaan usia perkawinan dan penundaan anak pertama. 12. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak 13. Pembinaan 100 KK miskin secara terpadu untuk meningkatkan pendidikan, kesehatan dan ekonomi sehingga keluarga miskin dapat berdaya dan mandiri. 14. Menurunnya angka traffiking, kekerasan dalam rumah tangga serta meningkatkan keberpihakan kepada kaum perempuan 15. Terbentukan kota layak anak,tersedianya data potensi anak, meningkatnya pemahaman tentang hak-hak anak dan perlindungan anak
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD
Didalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Bandung yang selanjutnya dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Program Prioritas Anggaran terdapat 14 program prioritas anggaran pembangunan untuk dilaksanakan pada tahun 2014.Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 disusun berdasarkan hasil analisa untuk kemudian disusun isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan Daerah Kabupaten Bandung sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Rencana penganggaran pada tahun 2014 direncanakan untuk biaya program dan kegiatan prioritas Kabupaten Bandung sebesar Rp. 737.900.480.799,- sedangkan untuk anggran Badan Keluarga Berencana dan pemberdayaan perempuan mendapat alokasi anggaran pada perencanaan anggaran tahun 2013 sebesar Rp. 7.315.785.500. Jika kita melihat komposisi anggaran perurusan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka Urusan Pekerjaan Umum merupakan urusan yang paling besar mendapatkan porsi anggaran pada Tahun 2013 mencapai 27,94%, hal ini terkait dengan agenda peningkatan kualitas infrastruktur sebagai daya dukung penunjang roda
perekonomian
masyarakat,
sehingga
diharapkan
dapat
meningkatkan
taraf
kesejahteraan masyarakat. Urusan Wajib Pendidikan menempati urutan kedua mencapai 21,86%, hal ini sesuai dengan amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
23
dan Nasional serta sejalan dengan fokus pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2012 yaitu meningkatkan IPM. dan Urusan Wajib Kesehatan menempati urutan ketiga mencapai 15,19% dalam rangka meningkatkan kualitas fisik dan kemampuan SDM, sehingga diharapkan kualitas SDM Kabupaten Bandung meningkat dari sisi kualitas derajat kesehatannya. sedangkan anggaran untuk Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan untuk belanja SKPD sebesar Rp.3.160.785.000 atau 43,%, sedang untuk belanja langsung Rp. 4.155.000.000 atau 56,79% dari total anggaran sebesar Rp. 7.315.785.500 untuk tahun anggran 2013.
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN Menindaklanjuti Program Prioritas Anggaran tahun 2013 sebagai rencana kegiatan Pemerintah Kabupaten bandung, maka kebijakan Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan masuk dalam prioritas kesehatan. Kebijakan tersebut dituangkan dalam rencana kerja 2014 sebagai berikut: a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan keluarga berencana melalui keterlibatan masyarakat dalam pembinaan ketahanan keluarga. Diharapkan tingkat pertisipasi masyarakat dengan pelaksanaan delapan fungsi keluarga sebagai pelaksanaan program Ketahanan keluarga melalui kegiatan : 1. Peningkatan Kinerja melalui Pembinaan kelompok BKB, BKR,BKL dan UPPKS 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas institusi penggerak program KB tingkat desa dengan focus terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga melalui keterlibatan institusi menjadi anggota UPPKS. b. Meningkatkan program pengaturan kelahiran melalui peningkatan kualitas kesertaan ber KB sehingga TFR turun menjadi 2.10 atau penduduk tampak pertumbuhan tahun 2015 kondisi ini dapat dicapai apabila jumlah pencapaian peserta KB aktif terus meningkat. c. Meningkatan program kesehatan reproduksi, yang bertujuan memberikan pemahaman kepada remaja untuk mengetahui tentang pendewasaan usia perkawinan sehingga dapat merencana kapan dia harus menikah dan punya anak. Dengan demikian diharapkan usia kawin pertama atau rata-rata usia kawin di Kabupaten Bandung naik dari 19 tahun menjadi 20 tahun. Program kesehatan reproduksi dilakasanakan melalui pembinaan kualitas dan kuantitas Pusat informasi dan Konsultasi Remaja (PIKR) yang tersebar di 31 kecamatan. d. Peningkatan validitas data mikro keluarga agar dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menjadi data mikro untuk pembangunan di Kabupaten Bandung. Penyediaan data keluarga dilakukan melalui : 1. Kegiatan Pendataan Keluarga sejahtera dan memutakhiran data keluarga yang dilanjutkan dengan updating data sehingga validitasnya lebih tepat sasaran. 2. tersedianya data PraKS dan KS I alasan ekonomi sebagai indicator Keluarga sejahtera.
24
e. Meningkatkan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam upaya mewujudkan penegakan, kesetaraan, keadilan Gender, menurunkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), trafficking melalui kegiatan: a. Pelaksanaan P2WKSS sebagai program terpadu dengan instansi terkait melalui membinaan 100 KK miskin yang dibina tentang Kesehatan, Pendidikan, dan kemandirian melalui kegiatan ekonomi. b. Terwujudnya pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak ( P2TP2A ) untuk tingkat Kabupaten c. Pembentukan kota layak anak d. Penguatan kelembagaan pengarus utamaan gender dan anak
Rencana kerja merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan dalam upaya mencapai visi dan misi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagai pedoman oprasional program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Rencana kerja tersebut menggambarkan tentang Program dan kegiatan, Anggaran, sarana dan prasarana tempat dan waktu kegiatan serta penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program yang akan dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung pada periode tahun 2014 adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang merupakan rencana yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Program Prioritas Anggaran tahun 2014. Beberapa Program Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: Program Kerja Bagian Sekretariat Bidang sekretariatan memiliki 3 bagian yaitu : 1.
Bagian Umum dan Kepegawaian
2.
Bagian Keuangan
3.
Bagian Penyusunan Program
Yang mempunyai Program-program dan kegiatan Sbb: 1.
Program Pelayanan Administrasi perkantoran a. Penyediaan jasa surat menyurat. b. Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air,dan listrik c. Penyediaan jasa kebersihan kantor d. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja e. Penyediaan alat tulis kantor f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor h. Penyediaan makanan dan minuman i.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
25
j. Penyediaan jasa pendukung teknis perkantoran k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah l. 2.
Penunjang perayaan hari-hari bersejarah
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional
3.
Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
4.
Program peningkatan pengembangan
system
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan. a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD b. Penyusunan laporan keuangan semesteran c. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Program kerja keluarga berencana 1. Program keluarga berencana melalui kegiatannya : a. Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin b. Pelayanan KIE (komunikasi informasi dan edukasi) c. Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu d. Promosi pelayanan KHIBA e. Pembinaan peserta keluarga berencana f. Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling g. DstKsi 2. Program kesehatan reproduksi remaja a. Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR) b. Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat c. Dst.. 3. Program pelayanan kontrasepsi melalui kegiatannya : a. Pelayanan konseling KB b. Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB c. Pengadaan alat kontrasepsi d. Pelayanan KB medis operasi e. Dst…
26
4. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri melalui kegiatannya : a. Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB b. Dst.. 5. Program promosi kegiatan ibu,bayi dan anak melalui kelompok di masyarakat, kegiatnya: a. Penyuluhan kesehatn ibu,bayi dan anak melalu kelompok kegiatan di masyarakat. b. Dst.. 6. Program pembangunan pusat pelayanan informasi dan konseling (KRR) melalui kegiatanya : a. Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling (KRR) b. Fasilitasi forum pelayanan (KRR) bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah. 7. Program peningkatan penanggulangan Narkoba, PMS, dan HIV/AIDS a. Penyuluhan penanggulangan Narkoba dan PMS di sekolah b. Dst 8. Penyedian data mikro keluarga melalui kegiatan: a. Pengumpulan data/analisa data/evaluasi data b. Pendataan penduduk,keluarga,warga prasejahtera dan sejahtera 1,(keluarga miskin) c. Pembinaan
dan
monitoring/bimbingan
teknis
dari
tingkat
data
yang
kabupaten,kecamatan,dan desa/kelurahan. d. Pembuatan
data-base
melalui
visualisasi
dinamis,profil,leafleath,spanduk keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
Program Keluarga Sejahtera 1. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak melalui kegiatannya: a.
Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
b. Pengumpulan bahan materi tentang pola asuh dan pembinaan tumbuh kembang anak c. Penyusunan materi tentang pola asuh dan pembinaan tumbuh kembang anak d. Penyebarluasan materi tentang pola asuh dan pembinaan tumbuh kembang anak terhadap tokoh masyarakat, kader dan keluarga e. Penguatan materi tentang pola asuh dan pembinaan tumbuh kembang anak terhadap tugas f. Pengumpulan bahan informasi tentang pembentukan karakter sejak usia dini
27
g.
Penyebarluasan materi tentang pembentukan karakter sejak usia dini.
2. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga a. Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan b. Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga bagi petugas c. Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di desa (kader BKB,BKR,BKL,institusi,PKK) 3. Program pengembangan model operasional BKB-posyandu-PADU a. Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu PADU b. Penyusunan strategi pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU tingkat kecamatan c. Pembentukan model operasional BKB-operasional BKB-Posyandu-PADU di desa,
Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Memperhatikan kondisi kabupaten bandung yang memiliki potensi permasalahan dan peluang, maka dengan memperhatikan nilai-nilai dasar, asprasi dan dinamika yang berkembang, program pemberdayaan perempuan tahun 2013 meliputi: 1. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 2. Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.
Sedangkan sasaran program tahun 2014 meliputi : 1. Meningkatkan kualitas hidup dan perilaku perempuan dalam pengembangan potensi. 2. Meningkatkan status kesehatan dan kesejaheraan keluarga 3. Meningkatkan kualiatas hidup. 4. Meningkatnya peran ibu dalam keluarga 5. Menurunya tingkat kekerasan di dalam keluarga 6. Meningkatnya peran perempuan dalam perlindungan anak 7. Meningkatnya peran perempuan dalam usaha ekonomi produktif 8. Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan politik. 9. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kestaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 10. Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam peberdayaan perempuan dan anak. 11. Pengembangan system informasi gender dan anak. Dengan demikian program dan kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Bandung secara strategis untuk mendukung Program Prioritas Anggaran yang secara umum untuk dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bandung. Program kegiatan yang dilaksanakan oleh
28
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung tahun 2014 meliputi: 1. Program Keluarga Berencana 2. Program Kesehatan Re-produksi Remaja 3. Program Pembinaan Peranserta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 4. Program peningkatan Penanggulangan narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDs 5. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak 6.
Program Penyiapan Tenaga Pendamping kelompok Bina Keluarga
7.
Program Penguatan Kelembagaan Pengurusutamaan Gender dan Anak
8.
Program Peningkatan Kualitas hidup dan Perlindungan Perempuan
9.
Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.
Dengan demikian diharapkan melalui program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung dapat mendukung keberhasilan program pembangunan secara keseluruhan. a.
VISI Tujuan Pemerintah Kabupaten Bandung tertuang dalam Visi dan Misi yang harus dicapai yaitu dengan Visi “Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju Mandiri dan Berdaya Saing, Melalui Tatakelola Pemerintahan Yang Baik dan Pemantapan
Pembangunan
Perdesaan,
Berlandaskan
Religius,
Kultural
dan
Berwawasan Lingkungan, ”. b. MISI Berdasarkan Visi yang harus dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bandung maka diimplentasikan melalui Misi yaitu: 1. Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi. 2. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) (pendidikan dan Kesehatan), yang berlandaskan Iman dan Taqwa serta melestarikan Budaya Sunda. 3. Memantapkan Pembangunan Perdesaan. 4. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Wilayah. 5. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Keterpaduan tata Ruang Wilayah. 6. Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Yang Berdaya Saing. 7. Memulihkan Keseimbangan Lingkungan dan Menerapkan Pembangunan yang Berkelanjutan. Berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bandung maka tujuan yang akan dicapai oleh Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan dituangkan dalam Visi dan Misi yang mendukung keberhasilan pembangunan Pemerintahan Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:
29
Visi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yaitu: “Terwujudkan Keluarga Sejahtera yang Maju, Mandiri dan Berkualitas tahun 2015”. Dengan Visi tersebut diharapkan tujuan Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan dalam mendukung pembangunan dapat terwujud. Sedang untuk mewujudkan Visi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan akan dicapai melalui Misi sebagai berikut: 1. Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga serta peningkatan Kesejahteraan Keluarga. 2. Menyediakan data dan informasi Keluarga berskala mikro untuk pengembangan program di daerah 3. Meningkatkan Kualitas Kesertaan Peserta KB. 4. Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Melalui Penegakan, Kesetaraan, Keadilan Gender, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak. 5. Meningkatkan Peran serta Swasta/Steak Holder Dalam Pembangunan Keluarga Berencana.
30
BAB IV PENUTUP
Rencana kerja tahun 2014 Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kinerja dalam upaya mencapai Visi dan Misi. Melalui perencanaan yang baik diharapkan akan mencapai output kinerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan rencana kerja dapat dilakukan pengawasan dan evaluasi kinerja bila terjadi penyimpangan yang selanjutnya dibuat strategi untuk mengatasi masalah yang terjadi sehingga program dan kegiatan berhasil dilaksanakan Sumber dana realisasi tahun anggaran 2014 berasal dari APBD dan APBN yang di gunakan untuk program dan kegiatan rutin dalam pembangunan. Pelaksanaan topuksi merupakan upaya pengembangan system akuntabilitas kinerja intansi pemerintah di usahakan dapat membantu dan mensosialisasikan kinerja pemerintah. Dengan demikian akan terwujud pemerintah yang baik melalui pengawasan dan proposional.upaya lain adalah meningkatkan sumber daya manusia dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi pegawai baik teknis maupun non teknis, dengan renstra dan rencana kerja 2014 diharapkan dapat memacu pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah dengan melihatkan stockholder sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kinerja yang dapat di pertanggung jawabkan. Secara umum keberhasilan program KB dan pemberdayaan perempun telah memberikan kontribusi untuk pembangunan di Kabupaten Bandung. Walaupun dengan keterbatasan anggaran sehingga masih banyak yang perlu ditingkatkan. Penduduk tanpa pertumbuhan atau Net Reproduksi Rate samadengan satu (NRR = 1) tahun 2015 akan tercapai bila Total Fertility Rate (TFR) berada pada anggka 2,10 sehingga rata-rata kelahiran di Indonesia hanya 2 orang anak, kondisi ini akan terwujud apabila seluruh keluarga ikut KB dan memakai alat kontrasepsi. Tentunya untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan anggaran serta kebijakan dari pemerintah yang cukup besar untuk mendukung program dan kegiatan Demikian yang dapat kami sampaikan dalam penyusunan rencana kerja SKPD tahun 2014 ini. Diharapkan penyusunan rencana Kerja Badan Keluarga Berencana dan
31
Pemberdayaan Perempuan dapat memberikan gambaran yang jelas, transparan dan akuntabel yang mampu mendorong aparatur pemerintah untuk selalu meningkatkan kinerja dalam upaya pencapaian tujuan dari pembangunan yang lebih efektif dan efisien.
Soreang,
Mei 2013
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN BANDUNG KEPALA,
Drg. Grace Mediana Purnami, M.Kes Penata Utama Muda III-b NIP. 19621214 198803 2 004
32 DAFTAR ISI
BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
PENDAHULUAN ……………………………………………………………………….
1
1.1 LATAR BELAKANG ………………………………………………………………
1
1.2 LANDASAN HUKUM ……………………………………………………………...
1
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN …………………………………………………………..
2
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKBPP TAHUN LALU ………………………
4
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKBPP TAHUN LALU …………………..
4
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BKBPP ……………………………………...
18
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BKBPP……
19
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ………………………………...
21
3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL ………………………………...
21
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD …………………………………………
22
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN ……………………………………………………...
23
PENUTUP ………………………………………………………………………………..
30
