BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Dasar Hukum Penyusunan RTRW

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Dasar Hukum Penyusunan RTRW Dasar hukum Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010 -

2030 yang harus diperhatikan dalam arahan pengembangan kebijakan penataan ruang mencakup perencanaan pola struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang serta penetapan ruang wilayah dan pengendalian ruang wilayah yang harus dikoordinasikan dengan Kabupaten/Kota di Wilayah Propinsi Banten, serta memperhatikan kerjasama kawasan perbatasan wilayah provinsi, dan RTRW Pulau Jawa-Bali. Adapun dasar hukum yang harus menjadi landasan dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten adalah : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

I-1

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5103).

1.2

Tinjauan Kebijakan Pembangunan Provinsi Banten

1.2.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Berpijak pada kondisi saat ini, tantangan yang dihadapi sampai dengan tahun 2025 serta mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki dan harapan masyarakat Provinsi Banten, maka “Visi Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2005-2025” adalah sebagai berikut: ”Banten Mandiri, Maju, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa” Berdasarkan visi pembangunan Provinsi Banten tahun 2005-2025, selanjutnya ditetapkan Misi Provinsi Banten 2005-2025, yaitu: 1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas; 2. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing; 3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari; 4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa. Dalam kerangka keterpaduan pembangunan nasional, Misi pembangunan Provinsi Banten 2005-2025 merupakan wujud komitmen seluruh masyarakat Provinsi Banten untuk mendukung pencapaian Misi pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025. Tahapan pembangunan dalam RPJPD dibagi menjadi lima tahapan sebagai berikut :

I-2

1.

RPJMD KE-1 (RENSTRADA TAHUN 2005-2006 & RENSTRA TRANSISI 2007) / TAHAP REVITALISASI - I Pada tahap awal ini, sebagai provinsi yang baru berusia sewindu, Banten dihadapkan dengan berbagai persoalan khususnya terkait dengan perbaikan sosial dan ekonomi masyarakat. Sementara di sisi lain, Provinsi Banten masih dalam proses penataan kelembagaan dan keterbatasan sumberdaya aparatur dan anggaran. Oleh karena itu pada tahap awal ini diarahkan pada upaya revitalisasi pembangunan. Adapun prioritas pembangunan pada tahap ini adalah: 1. Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial; 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia; 3. Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian; 4. Peningkatan Cakupan Pelayanan Prasarana dan Sarana Wilayah; 5. Pengelolaan dan Revitalisasi Tata Ruang, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup; 6. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih; 7. Perencanaan

dan

Penataan

Pelabuhan-Pelabuhan

Lokal,

Nasional,

dan

Internasional. 2.

RPJMD KE-2 (TAHUN 2008-2012) / TAHAP REVITALISASI - II Dengan berlandaskan pada pencapaian hasil-hasil pembangunan periode/tahap sebelumnya, pembangunan Provinsi Banten pada tahap ke-2 ini diprioritaskan pada upaya merevitalisasi lanjutan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Adapun prioritas pembangunan pada tahap ini adalah: 1. Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial; 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia; 3. Pemulihan dan Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah; 4. Peningkatan Cakupan dan Kualitas Pelayanan Prasarana dan Sarana Wilayah; 5. Pengelolaan dan Revitalisasi Tata Ruang, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup; 6. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih; 7. Percepatan Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Strategis.

I-3

3.

RPJMD KE-3 (TAHUN 2013-2017) / TAHAP AKSELERASI - I Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan tahap sebelumnya, RPJMD ke-3 ini diarahan untuk memantapkan pembangunan di Provinsi Banten melalui percepatan pembangunan atau akselerasi pembangunan di segala bidang. Adapun prioritas pembangunan pada tahap ini adalah: 1. Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial; 2. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia; 3. Pemantapan Kualitas dan Pemerataan Perekonomian; 4. Pemantapan Kualitas Pelayanan Prasarana dan Sarana Wilayah; 5. Pengelolaan dan Revitalisasi Tata Ruang, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup; 6. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih; 7. Pengembangan dan Pembangunan Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Strategis.

4.

RPJMD KE-4 (TAHUN 2018-2022) / TAHAP AKSELERASI - II Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan tahap sebelumnya, RPJMD ke-4 ini diarahan untuk lebih memantapkan pembangunan di Provinsi Banten melalui peningkatan akselerasi pembangunan di segala bidang sebagai persiapan menuju Provinsi Banten yang modern. Adapun prioritas pembangunan pada tahap ini adalah: 1. Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial; 2. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia; 3. Peningkatan Daya Saing Perekonomian; 4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Prasarana dan Sarana Wilayah; 5. Pengelolaan Tata Ruang, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup; 6. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih; 7. Pengembangan dan Pembangunan serta Optimalisasi Fungsi dan Peran Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Strategis.

I-4

5.

RPJMD KE-5 (TAHUN 2023-2025) / TAHAP MODERNISASI Pada tahap/periode akhir RPJPD Tahun 2025, Provinsi Banten diharapkan telah mencapai kemajuan dan kemandirian memasuki kehidupan masyarakat modern, minimal sejajar dengan provinsi maju lainnya. Ciri masyarakat Banten modern dimaksud diindikasikan dengan tersedianya berbagai pilihan kebutuhan dan mempunyai kemampuan untuk memilih secara leluasa, berkualitas, damai, adil dan sejahtera. Adapun prioritas pembangunan pada tahap ini adalah: 1. Peningkatan Kesejahteraan Sosial; 2. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia; 3. Pemantapan Daya Saing Perekonomian; 4. Pemantapan Kualitas Pelayanan Prasarana dan Sarana Wilayah; 5. Pengelolaan Tata Ruang, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup; 6. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih; 7. Optimalisasi Fungsi dan Peran Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Strategis. Dalam dokumen RPJP Provinsi Banten 2005-2025 tersebut di atas secara khusus

telah ditetapkan penjabaran Visi untuk penerjemahannya ke dalam RTRW Provinsi Banten, seperti dikemukakan pada Tabel 1.1 berikut ini yang kemudian diterjemahkan lebih lanjut untuk kepentingan perencanaan tata ruang, berupa kaitan masing-masing point tersebut dengan tata ruang, yaitu struktur ruang dan pola ruang. Tabel 1.1 Keterkaitan Antara Visi Pembangunan Dalam RPJPD Provinsi Banten Dengan Tata Ruang Penjabatan Visi Pembangunan Untuk Penterjemahan Ke Dalam RTRW Provinsi Banten Provinsi Banten memiliki potensi SDA yang cukup memadai, baik yang 1.

2.

3.

bersifat renewable maupun yang unenewable. Berdasarkan pembandingan dengan daerah lain serta pengalaman di daerah sendiri, maka pemanfaatan SDA yang bersifat unrenewable mengarahkan pemerintah masyarakat untuk bersikap hati-hati dalam menjadikan potensi SDA yang bersifat unrenewable sebagai unggulan di masa datang. Sebagai alternatif SDA yang dapat dijadikan unggulan perekonomian wilayah, rnaka agroindustri dan kelautan merupakan suatu pilihan yang sangat potensial. Pemilihan agroindustri didasarkan pada beberapa faktor strategis yang dapat dijadikan dasar pengembangan yakni luas lahan urtuk kegiatan pertanian, dan perkebunan masih cukup tersedia, produktivitas pertanian dan perkebunan potensi yang cukup signifikan. Alternatif sumber daya lainnya adalah potensi kelautan. Provinsi Banten dengan garis pantai yang luas memiliki potensi kelautan yang belum teroptimalkan. Dengan semakin sulitnya kegiatan penambangan di daratan serta didukung oleh harga beberapa jenis komoditi laut yang cukup bersaing, maka budidaya kelautan baik yang berupa perikanan hingga pengembangan jasa perkapalan serta pariwisata dapat menjadi

Kaitan Visi RPJPD Dengan Tata Ruang Perlu adanya sikap kehatian-hatian dalam mengarahkan pola ruang terkait pemanfaatan ruang yang bersifat unrenewable. (Problem Solving dan Trend Modifying)

• Pengembangan pola ruang kegiatan ekonomi unggulan agroindusi dan kelautan.

• Pengembangan kegiatan agroindustri didukung ketersediaan lahan pertanian dan perkebunan yang cukup luas. (Trend modifying dan Opportunity seeking) • Kegiatan kelautan potensial dikembangkan dan yang ada sekarang . • Kegiatan kelautan tersebut meliputi perikanan, pariwisata, perkapalan, dan pertambangan secara selektif. (trend modifying, opportunity seeking, dan goal oriented)

I-5

4.

5.

6.

7.

unggulan basis perekonomian Provinsi Banten di masa yang akan datang. Untuk mendapatkan percepatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten yang cukup signifikan, diperlukan dukungan kegiatan di hulu dan di hilir. Dukungan kegiatan di hulu secara alami telah dimiliki yakni tersedianya potensi SDA yang cukup. Sedangkan dukungan di sektor hilir terutama jaringan distribusi masih perlu dikembangkan. Untuk itu pengembangan sektor jasa dan perdagangan di Provinsi Banten menjadi salah satu alternatif priorftas yang perlu dijadikan komitmen bersama. Hingga kini kontribusi sektor jasa swasta maupun pemerintah telah mulai menunjukkan peran yang cukup penting dalam mendukung bergeraknya perekonomian di Provinsi Banten Selanjutnya upaya mencapai kondisi yang diharapkan Provinsi Banten dengan perspektif masyarakatnya, perlu mengembangkan basis kapasitas sumber daya manusianya, sebagai pilar utama pembangunan wilayah. Pengembangan SDM diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat swasta maupun aparat pemerintah. Peningkatan kapasitas masyarakat menjadi inti dan faktor penentu tercapainya Visi Provinsi Banten secara keseluruhan. Pembangunan Provinsi Banten tidak dapat sepenuhnya mengandalkan kemampuan pembiayaan lokal. Investasi berupa PMDN maupun PMA sangat penting dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itu, peningkatan daya saing wilayah juga menjadi misi penting pembangunan di wilayah ini. Peningkatan daya saing akan mencakup berbagai komponen pembangunan, antara lain menyangkut ketersediaan dan kelengkapan infrastruktur pembangunan dan kehandalan pelayanan pemerintah setempat.

Provinsi Banten yang bersinggungan dengan Pusat NKRI, memiliki bandara internasional Soekarno-Hatta, dan Pelabuhan ferry yang menghubungkan di Merak dengan Pulau Sumatera melalui Bakauheni di Provinsi Lampung merupakan keuntungan lokasi yang sangat penting dan memegang peranan penting di Provinsi Banten terhadap pola aliran barang yang berasal dari Sumatera Selatan maupun wilayah Pulau Jawa lainnya melalui DKI Jakarta

1.2.2

Selain kegiatan ekonomi primer (hulu) dikembangkan pula keglatan ekonomi sekunder dan tensier (hilir) untuk mempercepat pertumbuhan. Kegiatan ekonomi (hilir) berupa sektor tersier diarahkan pada pengembangan sektor jasa dan perdagangan. Pengembangan sektor tersier (dan juga sektor sekunder) akan terkait banyak dengan struktur ruang : sistem pusatpusat dan dukungan jaringan prasarana (transportasi, telekomunikasi, energi, dan lain-lainnya). (trend modifying dan opportunity seeking) Pengembangan kapassitas sumber daya manusia (SDM) sebagai pilar utama pengembangan wilayah. Peningkatan kapasitas mianusia akan berkaitan dengan dukungan pelayanan pendidikan (formal dan non-formal) dan kesehatan, serta upaya peningkatan apreasiasi budaya dan religi. Pengembangan ini terkait struktur ruang. (trend modifying, opportunity seeking,dan goal oriented) Upaya menarik investasi (PMDN & PMA) guna mendukung pengembangan ekonomi unggulan dan ikutannya, dengan penyediaan infrastruktur dan pelayanan pemerintah yang handal. Pengembangan ini terkait dengan struktur ruang. (trend modifying dan opportunity seeking)

Pengembangan wilayah yang memanfaatkan keuntungan lokasi, yaitu berdekatan dengan satu pusat utama di Pulau Jawa yaitu DKI Jakarta dan sekitarnya. (opportunity seeking dan goal oriented).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2007-2012 Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Banten periode tahun

2007-2012, ditetapkan bahwa Visi Pembangunan Provinsi Banten adalah “Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”, sehingga diharapkan seluruh stakeholder di Provinsi Banten secara bahu membahu mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk meningkatkan dan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Banten. Hal ini ditempuh melalui peningkatan perekonomian rakyat, penguasaan iptek, pengelolaan sumberdaya alam maupun peningkatan kualitas sumberdaya manusianya. Sesuai dengan harapan terwujudnya ”Masyarakat Banten yang Sejahtera”, maka ditetapkan Misi Pembangunan Provinsi Banten 2007-2012 sebagai upaya dalam mewujudkan Visi, sebagai berikut:

I-6

1. Melakukan revitalisasi dan refungsionalisasi kelembagaan pemerintahan dan masyarakat menuju tata pemerintahan yang bersih, transparan dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik; 2. Meningkatkan peran aktif dan menggalang semangat kebersamaan, solidaritas dan kemitraan seluruh komponen pelaku pembangunan; 3. Menjadikan masyarakat Banten yang bersandar pada moralitas agama dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia; 4. Meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat Banten; 5. Memperkuat struktur ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha agribisnis dan memperluas kesempatan kerja; 6. Mengembangkan dan menata ulang hubungan antar industri dengan orientasi pada penciptaan iklim yang kondusif bagi investasi, penggunaan bahan baku lokal unggulan dan penciptaan peluang usaha; 7. Merevitalisasi kawasan dan antar kawasan dengan dukungan infrastruktur yang memadai melalui pengembangan ”Tiga Pintu Keluar Masuk Wilayah Banten”. Adapun tujuan atas setiap misi yang ditetapkan sebagai langkah pemfokusan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah sebagai berikut: 1.

Misi ”Melakukan revitalisasi dan refungsionalisasi lembaga-lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan menuju tata pemerintahan yang bersih, transparan dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik” mempunyai tujuan mewujudkan aparatur yang bersih, profesional, betanggungjawab serta untuk menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif agar dapat memberikan pelayanan yang bermutu. Selain itu, misi ini juga bertujuan mendorong dan memfasilitasi lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagai mitra dari pemerintahan untuk melakukan perbaikanperbaikan dari sisi manajemen, keuangan dan sumberdaya manusia.

2.

Misi ”Meningkatkan peran aktif dan menggalang semangat kebersamaan, solidaritas dan kemitraan seluruh komponen pelaku pembangunan” mempunyai tujuan menjadikan masyarakat Banten sebagai pelaku pembangunan aktif dan tidak hanya tergantung pada pemerintah, sehingga akan mempercepat proses pembangunan diiringi rasa memiliki daerah yang tinggi. I-7

3.

Misi ”Menjadikan masyarakat Banten yang bersandar pada moralitas agama dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia” mempunyai tujuan mendorong terwujudnya masyarakat Banten yang religius dan ber-akhlak baik dengan landasan iman dan taqwa, serta mempunyai rasa toleransi yang tinggi terhadap sesama warga/masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan dengan bingkai rasa kesatuan dan persatuan nasional.

4.

Misi ”Meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat Banten” mempunyai tujuan mewujudkan masyarakat Banten yang cerdas dan sehat serta mempunyai keterampilan dalam rangka menghadapi otonomi daerah dan era-globalisasi .

5.

Misi ”Memperkuat struktur ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha agribisnis dan memperluas kesempatan kerja” memiliki tujuan menciptakan struktur ekonomi daerah yang kuat dengan ditopang perkuatan usaha pada sektor-sektor strategis dan langsung menyentuh masyarakat banyak, sekaligus diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten yang sebahagian besar adalah petani.

6.

Misi ”Mengembangkan dan menata ulang hubungan antar industri dengan orientasi pada penciptaan iklim yang kondusif bagi investasi, penggunaan bahan baku lokal unggulan dan penciptaan peluang usaha” memiliki tujuan meningkatkan jumlah investasi yang masuk ke wilayah Banten dengan harapan dapat mempercepat roda ekonomi daerah yang pada akhirnya membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat sekaligus juga diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.

7.

Misi ”Merevitalisasi kawasan dan antar kawasan dengan dukungan infrastruktur yang memadai melalui pengembangan ’Tiga Pintu Keluar Masuk Wilayah Banten’” memiliki tujuan memaduserasikan pembangunan di wilayah Banten dengan mengintegrasikan kawasan pengembangan yang didukung infrastruktur wilayah sebagai simpul dan penghubung simpul pembangunan khususnya antara wilayah produksi dengan wilayah pemasaran. Agenda pembangunan dalam RPJMD dibagi menjadi empat tahapan sebagai

upaya keberlanjutan untuk mewujudkan keinginan luhur masyarakat Banten agar dapat

I-8

hidup lebih sejahtera baik materi maupun non materi dengan berlandaskan Iman dan Taqwa adalah sebagai berikut : 1. Agenda Pemerintahan Agenda pemerintahan yang baik dan bersih bertujuan meningkatkan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif dengan sistem kelembagaan dan ketata laksanaan pemerintahan yang profesional dan akuntabel yang pada gilirannya dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. 2. Agenda Pengembangan Sumber Daya Manusia Penetapan agenda pengembangan sumberdaya manusia bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat, menuju kepada manusia yang sejahtera lahir dan batin. 3. Agenda Ekonomi dan Industri Penetapan agenda ekonomi dan industri bertujuan untuk Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui pengembangan pertanian dan pariwisata, mewujudkan iklim investasi yang semakin sehat serta meningkatkan kapasitas dan daya saing industri sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. 4. Agenda Pengembangan Kawasan/Wilayah Penetapan

agenda

Pengembangan

kawasan

dan

wilayah

bertujuan

untuk

mengembangkan potensi unggulan yang dimiliki masing-masing kawasan dan wilayah secara terintregasi, dalam rangka peningkatan dan perkuatan ekonomi daerah.

1.3

Profil Wilayah Provinsi Banten

1.3.1 Gambaran Umum 1.3.1.1 Arahan RTRWN Terhadap RTRW Provinsi Banten Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman,

produktif,

dan

berkelanjutan.

Penataan

ruang

diharapkan

mampu

mengharmonisasi lingkungan alami dan buatan, menterpadukan penggunaan sumber daya serta melindungi fungsi ruang demi mencegah pengaruh negatif yang mungkin diterima lingkungan sebagai akibat dan pemanfaatan ruang.

I-9

Berkenaan dengan uraian di atas serta UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Provinsi Banten dalam penyelenggaraan penataan ruang adalah sebagai berikut. 1. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota, 2. Pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, 3. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis, 4. Kerjasama penataan ruang antar provinsi, serta 5. Memfasilitasi kerjasama penataan ruang antar kabupaten/kota. Selanjutnya PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, menyatakan bahwa RTRWP merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan penyelenggaraan penataan ruang nasional di wilayah provinsi. Dengan demikian, dalam rangka mencapai keselarasan dengan rencana pembangunan daerah serta saling melengkapi (komplementer) dengan rencana tata ruang di tingkat nasional dan daerah, maka penyusunan RTRW Provinsi Banten harus mengacu kepada pedoman bidang penataan ruang dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten. Disadari, bahwa dinamika pembangunan merupakan bagian dan pemikiran untuk membentuk penataan ruang yang mengakomodasi semua kepentingan. Tampak hingga saat ini, bahwa penataan ruang di Provinsi Banten masih dalam tahap membenahi ruang di mana seharusnya sudah mulai dengan membangun ruang misalnya ruang-ruang untuk investasi agar kesejahteraan yang diharapkan dapat dicapai. Untuk memenuhi keinginan tersebut perlu upaya menyusun RTRW Provinsi Banten dengan memasukkan pertimbangan atas berbagai dinamika pertumbuhan. Kegiatan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030 perlu dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu: 1) merespons penyimpangan rencana yang muncul akibat berbagai dinamika dalam proses penyusunan dan implementasi RTRW Provinsi Banten sebelumnya, serta 2) menyusun kembali RTRW Provinsi Banten dengan menginternalisasi berbagai dinamika pembangunan, baik yang bersifat eksternal maupun internal. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor : 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), arahan pengembangan Provinsi Banten secara garis besar dapat dikemukakan sebagai berikut :

I - 10

1. Kawasan Bojonegara – Merak – Cilegon sebagai kawasan andalan dengan sektorsektor unggulan sebagai berikut. a) Sektor Industri b) Sektor Pertanian c) Sektor Pariwisata d) Sektor Perikanan, dan e) Sektor Pertambangan 2. Serang dan Cilegon sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang membawahi sekaligus menjadi pusat pelayanan bagi Pandeglang dan Rangkasbitung, 3. Pandeglang dan Rangkasbitung sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Sedangkan arahan struktur tata ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2002-2017, adalah sebagai berikut. 1. Kabupaten Serang, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang sebagai kota utama memiliki orde I. 2. Kota Orde IIA ditetapkan diarahkan pada Kota Cilegon. 3. Kora Orde IIB ditetapkan diarahkan pada ibukota Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang yaitu Kota Rangkas Bitung dan Kota Pandeglang serta kota sebagai pusat SWP. 4. Perkotaan lain sesuai ukuran masing-masing sebagai kota orde IIIA dan IIIB, yaitu: a) PKL 1 - Orde IIIA yang meliputi Perkotaan Saketi, Panimbang jaya, Labuan (Kabupaten Pandeglang), Malimping, Bayah, Maja, Kaduagung Timur (Kabupaten Lebak), Balaraja, Cikupa, Teluk Naga dan Pamulang (Kabupaten Tangerang), Anyer, Kesemen, Petir dan Cikande (Kabupaten Serang) b) PKL 2 - Orde IIIB yang meliputi Menes, Pagelaran, Bojong, Sidamukti, Jiput, Cigadung (Kabupaten Pandeglang), Cikotok, Luhur Jaya, Marga Jaya, Suka Rendah (Kabupaten Lebak), Cisoka dan Babakan (Kabupaten Tangerang), Parigi, Harjatani, Tirtayasa, Pasanggrahan (Kabupaten Serang). 3. Pengembangan Pelabuhan laut regional di Bojonegara/Merak Banten.

I - 11

Berkaitan dengan arahan struktur tata ruang menurut RTRWN maupun RTRW Provinsi Banten 2002-2017, maka tampak di antara keduanya terdapat beberapa perbedaan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.2 pada halaman selanjutnya. 1.3.1.2 Arahan Rancangan RTRW Pulau Jawa dan Pulau Bali RTRW Pulau Jawa – Bali disusun untuk meningkatkan kerjasama pembangunan antar daerah di Pulau Jawa dan Pulau Bali serta mensinergiskan rencana tata ruang antar daerah dan RTRW Nasional. Sasaran penyusunan RTRW Pulau Jawa – Bali sebagai berikut : a. Terwujudnya ladasan hukum yang mengikat bagi pemerintah dan pemerintah daerah sesuai tugas dan fungsi kewenangannya dalam mengoperasikan RTRWN di Pulau Jawa-Bali. b. Terarahnya pengembangan Pulau Jawa-Bali secara lebih terpadu dan sinergis sebagai kesatuan kegiatan sosial, ekonomi dan budaya dengan memperhatikan potensi, karakteristik dan daya dukung lingkungannya. c. Terlaksananya pembangunan lintas sektor dan lintas provinsi secara lebih efektif dan efisien serta konsisten dengan kebijakan nasional yang memayunginya. d. Tersedianya landasan pencapaian keterpaduan dan kerjasama pembangunan lintas wilayah provinsi dan lintas sekor guna mewujudkan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang optimal. e. Tersedianya acuan penyelesaian konflik pemanfaatan ruang lintas sektor dan lintas wilayah provinsi.

I - 12

Tabel 1.2 Sinkronisasi Arahan Struktur Tata Ruang Provinsi Banten Dalam RTRWN Nama Kota Dalam Sistem Hirarki Kota Hirarkhi Kota RTRWN RTRW Provinsi Banten 2002-2017

No. 1.

PKN / Kota Orde I

2.

PKW / Kota Orde IIA

3.

Kota Orde IIB

4.

PKL / Kota Orde IIIA (PKL 1)

•

Serang

•

Cilegon

• •

Pandeglang Rangkas Bitung

Kota Tangerang Kabupaten Serang

• • • • • •

Balaraja, Teluknaga, Serpong, Pandeglang, Rangkasbitung, Anyer,

•

Cikupa, Pasar Kemis, Tigaraksa, Jatiuwung, Cikande, Menes, Muara Binuangeun, Sumur dan (Kab. Pandeglang) Bayah (Kab. Lebak)

•

5.

Satu kota sesuai arahan menurut RTRWN maupun RTRW Provinsi Banten 2002-2017.

• •

•

Keterangan

• • • • •

Labuan, Malimping Cibaliung, Cipondoh, Ciruas

Kota Orde IIIB (PKL 2)

Sumber :

-

PP No. 26 Tahun 2008 Tentang RTRWN RTRW Provinsi Banten 2002 – 2017

I - 13

RTRW Pulau Jawa-Bali mempunyai peranan yang sangat penting, sebagai alat untuk mensinergiskan aspek-aspek yang menjadi kepentingan Nasional dan sebagaimana yang direncanakan dalam RTRW dengan aspek-aspek yang menjadi kepentingan daerah sebagaimana dalam RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota. Arah kebijakan RTRW Pulau Jawa-Bali difokuskan pada beberapa hal berikut. a. Mempertahankan Pulau Jawa-Bali sebagal lumbung pangan Nasional melalui berbagai upaya menetapkan dan mempertahankan kawasan produksi pangan. b. Mempertahankan dan merehabilitasi kawasan lindung yang semakin terdesak oleh kegiatan budidaya hingga mencapai luasan minimal 30% dan keseluruhan luas wilayah Pulau Jawa-Bali, khususnya Pulau Jawa Bagian Selatan dan Pulau Bali Bagian Tengah. c. Mempertahankan sumber-sumber air dan merehabilitasi daerah resapan air untuk menjaga ketersediaan airsepanjang tahun. d. Mengendalikan pertumbuhan pusat-pusat permukiman perkotaan dan perdesaan yang berpotensi menganggu kawasa-kawasan yang rawan bencana serta mengancam keberadaan kawasan lindung dan kawasan produksi pangan melalul pengendalian aspek kependudukan dan kegiatan sosial-ekonominya. e. Mengendalikan secara ketat pengembangan industri ke dalam zona-zona dan kawasankawasan industri yang telah ditetapkan. f. Mengintegrasikan kegiatan industri ke dalam zona-zona dan kawasan-kawasan industri yang telah ditetapkan. g. Mendorong pusat-pusat permukiman perkotaan sebagai pusat pelayanan jasa koleksi dan distribusi di Pulau Jawa-Bali. h. Mengembangkan zona-zona pemanfaatan minyak dan gas untuk wilayah perairan laut dan/atau lepas pantai. i. Mempertahankan dan merehabilitasi kawasan cagar budaya.

I - 14

1.3.1.3 Arahan RTR Kawasan Jabodetabekjur Sesuai Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur, (Jabodetabekjur) adalah merupakan kawasan strategis nasional yang meliputi seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta, sebagian wilayah Provinsi Jawa Barat, dan sebagian wilayah Provinsi Banten. Bagian dari wilayah Provinsi Banten yang tercakup ke dalam Kawasan Jabodetabekjur adalah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang (dan Kota Tangerang Selatan). Sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten, maka arahan penataan ruang dari Rencana Tata Ruang Kawasan Jabodetabekjur yang berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten adalah sebagai berikut. 1. Pengembangan sistem pusat permukiman di Kawasan Jabodetabekjur untuk mendorong pengembangan Pusat Kegiatan Nasional Kawasan Perkotaan Jakarta, dengan kota inti adalah Jakarta dan kota satelit adalah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan kota lainnya; 2. Pengembangan jalan lingkar luar kedua (JORR 2) dan jalan radialnya sebagai pembentuk struktur ruang Jabodetabekjur dan untuk memberikan

pelayanan

pengembangan sub pusat perkotaan seperti Serpong/Kota Mandiri Bumi Serpong Damai, Cinere, Cimanggis, Cileungsi, Setu, dan Tambun/Cikarang; 3. Peningkatan pemanfaatan jaringan jalur kereta api pada ruas-ruas tertentu sebagai prasarana pergerakan komuter dari wilayah Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Depok ke Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sebaliknya; 4. Pengembangan jalan yang menghubungkan antar wilayah dan antar pusat-pusat permukiman, industri, pertanian, perdagangan, jasa dan simpul-simpul transportasi serta pengembangan jalan penghubung antara jalan non-tol dan jalan bebas hambatan; 5. Pengembangan sistem jaringan transportasi masal yang menghubungkan Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan pusat-pusat di sekitarnya; 6. Arahan pengembangan prasarana drainase dan pengendalian banjir di Kawasan Jabodetabekjur dilakukan melalui upaya :

I - 15

a. Rehabilitasi hutan dan lahan serta penghijauan kawasan tangkapan air; b. Penataan kawasan sungai dan anak-anak sungainya; c. Normalisasi sungai-sungai dan anak-anak sungainya; d. Pengembangan waduk-waduk pengendali banjir dan pelestarian situ-situ serta daerah retensi air; e. Pembangunan prasarana dan pengendali banjir; dan f. Pembangunan prasarana drainase. 7. Sistem pengelolaan persampahan di Kawasan Jabodetabekjur diarahkan dikembangkan secara terpadu melalui kerjasama antar daerah dengan mengikutsertakan masyarakat dan dunia usaha. Penentuan lokasi tempat pembuangan akhir di Kawasan Jabodetabekjur harus memperhatikan daya tampung dan volume sampah domestik dan non domestik dari Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, dan Cianjur, serta berada pada jarak aman yang tidak mencemari lingkungan di sekitarnya. 8. Zona Penyangga dalam kawasan budi daya mempunyai potensi untuk reklamasi yang penyelenggaraannya dilakukan secara bertahap dengan koefisien zona terbangun antara 40% - 45% dengan jarak dari titik surut terendah sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter sampai garis yang menghubungkan titik-titik terluar yang menunjukkan kedalaman laut 8 (delapan) meter dan harus mempertimbangkan karakteristik lingkungan.

1.3.1.4 Keterkaitan Wilayah Perencanaan dengan Wilayah Makro Suatu wilayah tidak saja merupakan suatu sistem fungsional permukiman, tetapi juga suatu jejaring sosial, ekonomi, dan interaksi fisik dan lingkungan. Proses keterkaitan dibentuk oleh keterkaitan-keterkaitan di antara sistem-sistem permukiman tersebut. Pola tersebut merupakan suatu alat yang memungkinkan penduduk perdesaan dan kantongkantong permukiman yang kecil dapat memperolah kemudahan pelayanan, fasilitas, serta terhadap kegiatan ekonomi dan infrastruktur yang berlokasi di kawasan perkotaan sebagai simpul orientasinya. Melalui keterkaitan-keterkaitan tersebut, penduduk perdesaan dapat memperoleh sejumlah input yang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan produksi pertaniannya serta memasarkan barang-barang hasil olahannya. Efektivitas proses-proses

I - 16

keterkaitan tersebut serta derajat keterkaitannya harus dipertimbangkan sehingga dapat memberikan kemudahan maksimum bagi penduduk di seluruh bagian wilayah tersebut. Secara garis besar terdapat 7 (tujuh) tipe keterkaitan yang menunjukkan tingkat perkembangan suatu wilayah, yaitu sebagai berikut. 1. Keterkaitan Fisik dengan elemen fisiknya meliputi : a. Jaringan jalan, b. Jaringan transportasi air dan sungai, c. Jaringan jalan kereta api, dan d. Keterkaitan lingkungan. 2. Keterkaitan Ekonomi dengan elemen indikatornya meliputi : a. Pola-pola pemasaran, b. Aliran barang bahan mentah dan barang setengah jadi, c. Aliran modal dan investasi, d. Keterkaitan produksi, e. Pola-pola konsumsi dan berbelanja f. Aliran sumber pendapatan, g. Aliran komoditas dan sektoral antar wilayah, dan lain-lain. 3. Keterkaitan aliran orang yang meliputi beberapa indikator sebagai berikut. a. Pola migrasi penduduk, baik hermanen maupun temporer b. Pergerakan orang untuk bekerja, sekolah, berbelanja 4. Keterkaitan Teknologi yang meliputi : a. Ketergantungan pemenuhan kebutuhan pelayanan teknologi b. Sistem irigasi c. Sistem telekomunikasi 5. Keterkaitan Sosial yang meliputi : a. Pola-pola kunjungan kekerabatan b. Pola-pola kegiatan keagamaan c. Pola-pola pertemuan kelompok dan sebagainya.

I - 17

6. Keterkaitan Politis, Administratif, dan Kelembagaan. Berkaitan dengan jenis-jenis keterkaitan di atas yang dapat mendorong tingkat perkembangan suatu wilayah dalam konteks makro, maka beberapa di antaranya sudah dimiliki oleh Provinsi Banten, yaitu sebagai berikut. 1. Provinsi Banten memiliki keuntungan keterkaitan fisik dengan wilayah makro yaitu dengan dilintasinya Provinsi Banten oleh Jalan bebas hambatan yang menghubungkan Pelabuhan Merak di bagian utara dan barang Provinsi Banten dengan wilayah lainnya di bagian timur Provinsi Banten. Pelabuhan Merak sendiri merupakan pintu gerbang Provinsi Banten dengan provinsi lainnya yang ada di Pulau Sumatera. 2. Provinsi Banten memiliki Pusat Pembangkit Listrik Suralaya yang dapat memasok energi listrik untuk Provinsi Banten juga untuk DKI Jakarta, Provinsi Barat serta bagian lainnya dalam cakupan Pulau Jawa dan Bali. 3. Provinsi Banten memiliki industri baja berskala nasional bahkan internasional yang terletak di Kota Cilegon. 4. Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang menjadi pintu gerbang utama ke Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak di Provinsi Banten. 5. Provinsi Banten memiliki posisi strategis politis karena tidak saja bersinggungan dengan Provinsi Jawa Barat yang merupakan provinsi induk sebelum pemekaran, tetapi juga bersinggungan langsung dengan pusat kegiatan administrasi pemerintahan DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.1 mengenai Peta Orientasi Wilayah Provinsi Banten dan Gambar 1.2 mengenai Peta Wilayah Administrasi Provinsi Banten. 6. Dari aspek lingkungan, Taman Nasional Ujung Kulon sebagai tempat perlindungan dan pelestarian badak bercula satu dan banteng serta Taman Nasional Gunung Halimun-Salak. Di samping itu, di Provinsi Banten terdapat salah satu gunung api yang masih aktif dan menjadi objek penelitian, yaitu Gunung Krakatau. 7. Provinsi Banten memiliki Pelabuhan Bojonegara yang diarahkan sebagai Pelabuhan laut internasional.

I - 18

Gambar 1.1 Peta Orientasi Provinsi Banten

I - 19

Gambar 1.2 Peta Batas Administrasi Provinsi Banten

I - 20

1.3.2 Kependudukan Jumlah penduduk Provinsi Banten pada tahun 2000 berdasarkan hasil sensus penduduk 2000 mencapai 8.161.852 jiwa dan tahun 2008 meningkat menjadi 9.500.841 jiwa. Kecenderungan penduduk yang terus bertambah tersebut bukan hanya disebabkan pertambahan penduduk secara alamiah, tetapi tidak terlepas dari kecenderungan migran baru yang masuk disebabkan daya tarik Provinsi Banten, baik dilihat dari potensi daerah seperti banyaknya perusahaan industri besar/sedang di daerah Cilegon, Tangerang, dan Serang serta potensi pariwisata di Pandeglang, Serang dan daerah lainnya, sehingga ketersediaan lapangan kerja dan makin kondusifnya kesempatan berusaha akan menarik pendatang dari luar Banten. Laju pertumbuhan penduduk Banten selama kurun waktu 2000-2007 rata-rata tumbuh sebesar 2,19 %. Angka ini menunjukan penurunan dibandingkan pertumbuhan antara tahun 1990-2000 yang rata-rata tumbuh sebesar 3,21 %. Apabila dilihat menurut kabupaten/kota pada kurun waktu 2000-2007, rata-rata pertumbuhan penduduk kabupaten/kota menunjukan penurunan. Pada selang waktu 2000 sampai 2007, persebaran penduduk di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang dan Kota Cilegon terhadap Provinsi Banten cenderung mengalami penurunan sementara Kabupaten Lebak dan Kabupaten Tangerang relatif mengalami kenaikan, mengingat daerah tersebut merupakan daerah berkembang terutama dari perkembangan sektor industri besar/sedang yang dibarengi pertumbuhan pada sektor perdagangan dan jasa-jasa sehingga banyak tenaga kerja yang datang dari daerah lain termasuk mereka yang membuka usaha baru baik skala besar/menengah maupun kecil disamping menampung penduduk limpahan dari Jakarta. Membandingkan jumlah penduduk Provinsi Banten pada akhir tahun 2007 dibandingkan dengan luas wilayahnya, maka Provinsi Banten memiliki kepadatan penduduk rata-rata sebesar 13,36 jiwa per Ha. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.3 dan Gambar 1.3 pada halaman selanjutnya. Perkembangan penduduk Provinsi Banten tahun 2000 sampai tahun 2007 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Provinsi Banten menunjukkan pertambahan penduduk per tahun rata-rata sebesar 234.228 jiwa per tahun. Pertambahan penduduk terbesar terjadi pada periode tahun 2002-2003, yaitu sebesar 409.542 jiwa per tahun.

I - 21

Pembandingan pertumbuhan jumlah penduduk di antara kabupaten/kota dalam cakupan Provinsi Banten maka dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut. 1. Pertambahan penduduk rata-rata terbesar terjadi di Kabupaten Tangerang, yaitu sebesar 117.620 jiwa per tahun, terutama pada periode tahun 2002-2003 sebesar 212.443 jiwa. 2. Pertambahan penduduk rata-rata paling rendah terjadi di Kabupaten Serang yang berkaitan erat dengan pembentukan Kota Serang berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang. Untuk mendapatkan gambaran awal perkiraan jumlah penduduk pada masa akan datang, sehingga menjadi salah satu dasar dalam memperkirakan jumlah dan jenis fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan masing-masing kantong permukiman dalam rangka mendukung segala kegiatannya dapat dilakukan dengan analisis prediksi jumlah penduduk, maka perlu dikemukakan bahwa Provinsi Banten memiliki laju pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 1,18 % per tahun, selama periode tahun 2000 – 2007. Pembandingan besarnya laju pertumbuhan penduduk di masing-masing kabupaten/kota, maka dapat dikemukakan sebagai berikut. •

Kabupaten Serang memiliki laju pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 0,65 % per tahun.

•

Kota Serang memiliki laju pertumbuhan penduduk rata-rata antara 0,47 % per tahun.

•

Kabupaten Tangerang memiliki laju pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 2,39 % per tahun.

•

Kabupaten Pandeglang memiliki laju pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 0,90 % per tahun.

•

Kabupaten Labak memiliki laju pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 0,59 % per tahun.

•

Kota Tangerang memiliki laju pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 2,24 % per tahun.

•

Kota Tangerang Selatan, mengingat sampai tahun 2007 masih bergabung dengan Kabupaten Tangerang, maka diasumsikan memiliki laju pertumbuhan penduduk ratarata sebesar 2,39 % per tahun.

•

Kota Cilegon memiliki laju pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 0,98 % per tahun. Selanjutnya, berdasarkan besaran laju pertumbuhan penduduk rata-rata Provinsi

Banten

maupun

di

masing-masing

kabupaten/kota,

serta

sesuai

fluktuasi I - 22

perkembangannya, maka metode analisis kependudukkan dipergunakan adalah analisis Bunga Berganda. Adapun persamaan matematis metode analisis Bunga Berganda adalah Pt+r= Pt ( 1 + r ) θ Dimana : Pt+θ = Perkiraan jumlah penduduk pada tahun rencana Pt

= Jumlah penduduk pada tahun dasar

r

= Besarnya laju pertumbuhan rata-rata pertahun (%)

θ

= Pertambahan tahun dari tahun dasar sampai tahun rencana

Teknik analisis bunga berganda menganggap bahwa perkembangan jumlah penduduk akan berganda dengan sendirinya. Dalam metode ini dianggap bahwa pertambahan jumlah penduduk akan membawa konsekuensi bertambahnya tambahan jumlah penduduk, yang analog dengan bunga berganda. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.4 pada halaman selanjutnya. Sebagaimana hasil analisis proyeksi penduduk yang telah dilakukan dalam laporan sebelumnya, maka pada 20 tahun ke depan, jumlah penduduk Provinsi Banten diarahkan sebesar 22.671.507 jiwa. Adapun persebaran jumlah penduduk di masing-masing kabupaten/kota adalah sebagai berikut. 1. Jumlah penduduk Kabupaten Serang pada tahun 2015 diarahkan sebesar 1.844.719 jiwa, dan pada tahun 2030 diarahkan sebesar 2.048.276 jiwa. 2. Jumlah penduduk Kota Serang pada tahun 2015 diarahkan sebesar 516.766 jiwa dan pada tahun 2030 diarahkan sebesar 548.388 jiwa 3. Jumlah penduduk Kabupaten Tangerang tahun 2015 sebesar 3.761.130 jiwa yang akan meningkat menjadi 11.404.039 jiwa pada tahun 2030. 4. Jumlah penduduk Kabupaten Pandeglang tahun 2015 sebesar 1.009.789 jiwa yang akan meningkat menjadi 1.069.540 jiwa pada tahun 2030. 5. Jumlah penduduk Kabupaten Lebak tahun 2015 sebesar 1.369.773 jiwa yang akan meningkat menjadi 1.496.675 jiwa pada tahun 2030. 6. Jumlah penduduk Kota Tangerang tahun 2015 sebesar 1.913.903 jiwa yang akan meningkat menjadi 2.802.260 jiwa pada tahun 2030. 7. Jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan tahun 2015 diarahkan sebesar 2.377.609 jiwa yang akan meningkat menjadi 5.132.069 jiwa pada tahun 2030. 8. Jumlah penduduk Kota Cilegon tahun 2015 diarahkan sebesar 373.091 jiwa yang akan meningkat menjadi 489.258 jiwa pada tahun 2030. I - 23

Tabel 1.3 Perkembangan Penduduk Provinsi Banten Tahun 2000 – 2008 NO.

1

2

3

KABUPATEN / KOTA / KECAMATAN

KABUPATEN SERANG

2001 Jumlah Penduduk (Jiwa)

TAHUN PENGAMATAN 2003 2004 2005 Jumlah Jumlah Jumlah Penduduk Penduduk Penduduk (Jiwa) (Jiwa) (Jiwa)

2002 Jumlah Penduduk (Jiwa)

2006 Jumlah Penduduk (Jiwa)

2007 Jumlah Penduduk (Jiwa)

2008 Jumlah Penduduk (Jiwa)

1.657.411

1.698.421

1.721.560

1.776.995

1.834.514

1.866.512

1.786.223

1.309.620

1.320.008

1 ANYAR 2 BAROS 3 BOJONEGARA 4 PULO AMPEL 5 CARENANG 6 BINUANG 7 CIKANDE 8 KIBIN 9 CIKEUSAL 10 CINANGKA 11 CIOMAS 12 CIPOCOK JAYA 13 CIRUAS 14 CURUG 15 JAWILAN 16 KASEMEN 17 KOPO 18 KRAGILAN 19 KRAMATWATU 20 MANCAK 21 PABUARAN 22 GUNUNG SARI 23 PADARINCANG 24 PAMARAYAN 25 BANDUNG 26 PETIR 27 TUNJUNG TEJA 28 PONTANG 29 SERANG 30 TAKTAKAN 31 WALANTAKA 32 WARINGINKURUNG 33 TANARA 34 TIRTAYASA KOTA SERANG 1 SERANG 2 CIPOCOK JAYA 3 CURUG 4 KASEMEN 5 TAKTAKAN 6 WALANTAKA

42.031 42.637 34.492 25.636 35.879 22.755 77.017 61.215 54.780 49.190 39.028 47.610 56.057 39.824 39.221 72.631 39.926 58.935 82.570 35.888 52.433 57.704 70.363 44.464 34.857 47.142 170.049 55.764 60.188 35.250 33.761 38.114 -

43.453 44.171 35.754 26.767 37.475 23.712 77.840 60.923 56.997 51.171 38.936 49.048 57.569 40.407 40.763 74.601 41.321 61.448 83.291 37.493 52.839 58.251 72.196 45.852 35.922 49.087 173.546 58.144 60.893 35.552 34.329 38.670 -

44.875 45.705 37.016 27.898 39.071 24.669 78.663 60.631 59.214 53.152 20.973 50.486 59.081 40.990 42.305 76.571 42.716 63.961 84.012 39.098 53.245 58.798 74.029 47.240 36.987 51.032 177.043 60.524 61.598 35.854 34.897 39.226 -

46.297 47.239 38.278 29.029 40.667 25.626 79.486 60.339 61.431 55.133 35.306 51.924 60.593 41.573 43.847 78.541 44.111 66.474 84.733 40.703 53.651 59.345 75.862 48.628 38.052 52.977 180.540 62.904 62.303 36.156 35.465 39.782 -

47.616 48.904 39.450 29.901 41.861 26.342 82.090 62.118 63.272 56.692 36.631 53.668 62.579 42.975 45.381 81.214 45.537 68.655 87.685 42.029 35.698 19.817 61.285 39.315 39.111 50.166 39.241 54.506 186.298 65.208 64.378 37.396 36.557 40.938 -

48.766 49.406 40.213 30.516 42.773 27.023 83.703 65.125 64.482 58.058 36.870 54.339 63.371 43.606 45.774 82.109 46.233 69.426 88.941 42.459 36.247 20.075 62.542 40.018 39.252 51.177 39.939 55.524 190.743 65.479 65.286 37.752 37.347 41.938 -

46.863 47.470 38.560 29.399 41.495 26.259 79.485 61.045 62.411 56.274 35.321 51.927 60.728 41.420 43.729 78.496 44.437 66.623 84.083 40.781 34.635 19.181 59.937 38.441 37.617 49.410 38.555 53.743 181.569 62.369 62.338 35.874 35.639 40.109 -

47.387 47.942 38.967 29.800 42.144 26.688 79.693 61.156 63.272 57.118 35.328 61.157 44.112 44.898 67.336 84.102 41.230 31.609 18.876 60.228 34.195 36.911 49.989 38.973 54.467 35.879 35.828 40.335 503.491 45.570 64.778 66.159 181.286 64.273 81.425

47.447 48.061 39.040 32.856 42.012 26.586 80.475 53.343 63.188 53.779 35.761 68.215 44.273 44.990 65.298 85.130 41.289 35.066 19.420 60.683 50.651 29.378 50.025 39.035 50.995 36.321 36.083 40.608 488.457 183.830 61.691 41.936 77.001 63.146 60.853

KABUPATEN TANGERANG

2.786.327

2.880.758

2.983.294

3.195.737

3.204.291

3.317.332

3.457.429

3.609.665

3.057.293

124.099 136.110 269.965 103.460 167.223 88.622 95.898 85.114 89.873 73.619 73.403 89.093 190.751 53.142 157.234 181.919 91.060 125.071 141.110 35.076 85.370 58.512 38.716 48.765 108.332 74.789

128.022 149.394 270.057 108.152 183.693 91.906 95.552 83.778 95.939 71.599 74.415 89.340 198.652 53.900 176.176 192.339 93.049 126.297 151.042 33.963 85.779 57.248 37.630 48.512 107.885 76.437

132.075 163.976 270.161 113.062 201.786 95.316 95.214 82.471 102.415 69.642 75.446 89.595 206.884 54.673 197.400 203.359 95.086 127.543 161.673 32.888 86.195 56.018 36.579 48.265 107.447 78.125

137.288 172.541 296.033 122.624 217.162 96.963 103.414 84.361 104.096 70.743 78.498 91.021 226.884 60.476 225.565 225.992 107.292 132.305 169.874 34.597 91.039 59.314 37.466 49.464 113.391 87.334

137.655 173.003 296.825 122.952 217.743 97.223 103.691 84.587 104.375 70.932 78.708 91.265 227.491 60.638 226.169 226.597 107.579 132.659 170.329 34.690 91.283 59.473 37.566 49.596 113.694 87.568

144.635 211.995 270.512 128.477 261.411 105.934 94.229 78.633 123.153 63.957 78.593 90.382 232.613 57.035 268.742 238.320 101.342 131.347 195.814 29.774 87.464 52.425 33.525 47.542 106.163 83.315

149.238 232.693 270.667 134.333 287.159 109.878 93.928 77.435 131.466 62.240 79.698 90.667 242.267 57.867 301.117 251.985 103.577 132.681 209.600 28.843 87.908 51.322 32.604 47.318 105.764 85.174

153.994 255.414 270.835 140.463 315.444 113.972 93.636 76.262 140.339 60.577 80.823 90.960 252.325 58.714 337.393 266.438 105.867 134.038 224.359 27.944 88.360 50.247 31.711 47.100 105.374 87.079

77.701 188.506 66.102 69.226 137.600 246.870 108.819 72.023 134.115 82.701 125.757 79.234 161.726 37.348 67.471 56.151 42.102 77.399 56.419 75.000 38.509 101.098 187.809 54.535 106.869 100.355 160.404 248.201 97.243

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 4

2000 Jumlah Penduduk (Jiwa)

BALARAJA CIKUPA SOLEAR CIPUTAT CISOKA CURUG KOSAMBI KRESEK KRONJO KELAPA DUA LEGOK MAUK PAGEDANGAN PAKUHAJI PAMULANG SINDANG JAYA PANONGAN PASARKEMIS PONDOK AREN SUKAMULYA RAJEG SEPATAN GUNUNG KALER SERPONG JAMBE MEKAR BARU CISAUK JAYANTI KEMIRI SUKADIRI TELUKNAGA SEPATAN TIMUR TIGARAKSA

KOTA TANGERANG SELATAN 1 2 3 4 5 6 7

CIPUTAT CIPUTAT TIMUR PAMULANG PONDOK AREN SERPONG SERPONG UTARA SETU

-

-

-

-

-

-

-

-

444.933

-

-

-

-

-

-

-

-

59.402 61.977 57.226 52.300 44.448 68.853 100.727

I - 24

NO.

5

KABUPATEN / KOTA / KECAMATAN

KABUPATEN PANDEGLANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

6

KABUPATEN LEBAK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

7

BANJARSARI BAYAH CILOGRANG BOJONGMANIK CIHARA CIBADAK CIBEBER CIJAKU CIKULUR CILELES CIGEMBONG CIMARGA CIPANAS GUNUNG KENCANA LEUWIDAMAR MAJA CIRINTEN CURUGBITUNG MALINGPING WANASALAM MUNCANG SOBANG LEBAKGEDONG PANGGARANGAN RANGKASBITUNG KALANGANYAR SAJIRA WARUNGGUNUNG

KOTA TANGERANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

8

BANJAR BOJONG CADAS SARI CIBALIUNG CIBITUNG CIGEULIS CIKEUSIK CIKEDAL CIMANGGU CIMANUK CIPEUCANG JIPUT LABUAN MANDALAWANGI MENES MUNJUL ANGSANA SINDANGRESMI PAGELARAN PANDEGLANG PANIMBANG PICUNG SAKETI CISATA PATIA SUKARESMI CARITA KADUHEJO MEKARJAYA KARANGTANJUNG SOBANG PULOSARI MAJASARI KORONCONG SUMUR

BATUCEPER BENDA CILEDUG LARANGAN KARANG TENGAH CIPONDOH PINANG JATI UWUNG KARAWACI CIBODAS PERIUK NEGLASARI TANGERANG

KOTA CILEGON

2000 Jumlah Penduduk (Jiwa)

2001 Jumlah Penduduk (Jiwa)

2002 Jumlah Penduduk (Jiwa)

TAHUN PENGAMATAN 2003 2004 2005 Jumlah Jumlah Jumlah Penduduk Penduduk Penduduk (Jiwa) (Jiwa) (Jiwa)

2006 Jumlah Penduduk (Jiwa)

2007 Jumlah Penduduk (Jiwa)

2008 Jumlah Penduduk (Jiwa)

1.089.883

1.065.377

1.040.871

1.082.012

1.100.911

1.106.788

1.124.497

1.130.514

1.124.976

32.359 28.225 152.408 41.341 32.793 43.403 24.935 39.123 22.796 75.716 65.708 36.736 72.864 38.110 31.708 32.568 54.885 73.426 28.515 25.976 30.763 62.977 27.924 14.624

34.609 29.715 112.281 42.422 34.367 44.878 28.561 42.180 24.345 62.228 69.585 38.829 64.423 39.044 29.917 32.645 64.406 74.011 30.035 30.278 30.585 61.248 27.983 16.802

36.859 31.205 72.154 43.503 35.941 46.353 32.187 45.237 25.894 48.740 73.462 40.922 55.982 39.978 28.126 32.722 73.927 74.596 31.555 34.580 30.407 59.519 28.042 18.980

39.109 32.695 32.027 44.584 37.515 47.828 29.120 35.813 48.294 27.443 35.252 77.339 43.015 47.541 40.912 26.335 32.799 83.448 75.181 33.075 38.882 30.229 57.790 28.101 36.527 21.158

42.730 32.917 32.603 25.351 19.377 37.787 48.346 29.915 36.149 48.569 27.371 32.590 50.548 43.734 47.808 40.830 28.793 32.991 84.748 76.817 33.125 39.402 30.842 59.683 31.237 28.352 37.057 21.239

29.831 33.094 32.775 25.486 19.484 37.987 48.604 30.076 36.342 36.951 27.517 32.765 50.814 43.968 48.065 22.355 26.562 21.073 33.169 85.197 77.227 33.305 39.614 31.007 27.033 32.969 31.408 33.169 20.334 37.253 21.354

30.308 33.623 33.300 25.894 19.796 38.595 49.382 30.557 36.923 37.542 27.957 33.289 51.627 44.671 48.834 22.713 26.987 21.410 33.700 86.560 78.463 33.838 40.248 31.503 27.466 33.496 31.911 33.700 20.659 37.849 21.696

30.463 33.804 30.936 26.033 19.903 33.262 49.647 30.721 37.121 37.745 28.107 29.795 51.903 44.910 35.692 22.836 27.124 21.527 33.882 38.590 46.686 34.023 40.465 22.150 27.612 33.674 32.086 33.880 20.769 29.799 37.735 26.599 42.153 17.069 21.813

30.463 33.804 30.936 26.033 19.903 27.724 49.647 30.721 37.121 37.745 28.107 29.795 51.903 44.910 35.692 22.836 27.124 21.527 33.882 38.590 46.686 34.023 40.465 22.150 27.612 33.674 32.086 33.880 20.769 29.799 37.735 26.599 42.153 17.069 21.813

938.595

1.002.038

1.065.481

1.128.924

1.020.491

1.038.045

1.176.350

1.314.655

1.218.733

43.498 59.210 40.672 36.423 45.280 37.586 33.541 37.246

50.262 60.653 41.736 41.121 47.549 40.276 37.478 38.204

57.026 62.096 42.800 45.819 49.818 42.966 41.415 39.162

63.790 63.539 43.864 50.517 52.087 45.656 45.352 40.120

64.834 37.056 45.194 51.759 50.781 46.429 46.467 41.265

65.560 37.560 45.732 53.244 51.126 46.865 47.480 41.991

65.560 37.560 30.180 45.732 53.244 51.126 46.865 47.480 41.991

65.560 37.560 60.360 45.732 53.244 51.126 46.865 47.480 41.991

48.432 49.854 24.250 42.642 72.523 81.206 55.115 50.715 99.584 40.534 40.284

51.280 54.334 26.950 43.404 73.661 89.825 56.244 53.958 110.919 41.359 42.825

54.128 58.814 29.650 44.166 74.799 98.444 57.373 57.201 122.254 42.184 45.366

56.976 63.294 32.350 44.928 75.937 107.063 58.502 60.444 133.589 43.009 47.907

58.245 65.221 33.114 45.829 46.761 60.208 32.679 62.094 138.685 44.820 49.050

59.433 66.408 33.482 46.773 48.005 61.334 33.241 62.678 141.015 45.739 50.379

59.433 66.408 33.482 46.773 48.005 30.950 61.334 50.299 33.241 26.876 62.678 141.015 45.739 50.379

59.433 66.408 33.482 46.773 48.005 61.900 61.334 100.598 33.241 53.752 62.678 141.015 45.739 50.379

65.503 38.110 31.776 21.442 29.590 56.946 54.398 26.788 49.200 48.139 21.727 62.581 47.693 34.722 51.192 49.501 24.443 32.210 62.490 53.261 32.545 28.089 20.933 35.283 111.371 30.686 46.700 51.414

1.366.313

1.398.814

1.432.226

1.466.577

1.500.928

1.537.214

1.574.526

1.612.894

1.508.414

74.077 61.213 95.149 113.042 89.556 131.774 108.740 118.016 151.792 121.479 103.717 83.746 114.012

76.025 62.869 96.970 117.523 91.695 135.844 111.117 119.624 154.913 123.999 106.242 85.831 116.162

78.027 64.571 98.827 122.184 93.886 140.040 113.547 121.300 158.105 126.578 108.839 87.970 118.352

80.087 66.320 100.721 127.033 96.129 144.367 116.031 123.045 161.371 129.217 111.510 90.162 120.584

82.147 68.069 102.615 131.882 98.372 148.694 118.515 124.790 164.637 131.856 114.181 92.354 122.816

84.324 69.917 104.583 137.120 100.724 153.289 121.110 126.680 168.052 134.620 117.005 94.657 125.133

86.564 71.816 106.590 142.569 103.132 158.027 123.763 128.647 171.546 137.449 119.910 97.018 127.494

88.867 73.769 108.637 148.238 105.599 162.912 126.474 130.694 175.121 140.344 122.899 99.438 129.900

78.327 65.497 107.146 135.540 99.896 159.985 131.737 115.896 160.721 129.414 106.793 89.974 127.488

323.323

325.730

328.296

331.024

334.185

335.913

339.716

343.139

338.027

CIBEBER CILEGON CIWANDAN CITANGKIL GROGOL PURWAKARTA JOMBANG PULO MERAK

37.323 35.088 38.696 54.093 26.074 39.325 51.933 40.789

37.793 35.477 38.719 54.484 27.682 38.183 52.397 40.995

38.270 35.871 38.747 54.878 29.389 37.074 52.864 41.202

38.752 36.271 38.781 55.274 31.203 35.997 53.336 41.410

39.649 36.603 38.938 55.589 32.123 36.212 53.688 41.383

39.992 37.077 38.552 55.589 32.291 36.680 53.931 41.801

40.218 37.486 38.898 56.472 36.981 32.860 54.764 42.037

40.726 37.907 38.953 56.880 39.265 31.905 55.253 42.249

39.946 37.101 38.928 56.423 32.983 36.484 54.426 41.736

PROVINSI BANTEN

8.161.852

8.371.138

8.571.727

8.981.269

8.995.320

9.201.804

9.458.741

9.823.978

9.500.841

1 2 3 4 5 6 7 8

Sumber : - Kabupaten/Kota Dalam Angka Tahun 2008 - Provinsi Banten Dalam Angka Tahun 2008

I - 25

Tabel 1.4 Proyeksi Penduduk Provinsi Banten Tahun 2015 dan Tahun 2030 PROYEKSI PENDUDUK NO.

1

KABUPATEN / KOTA / KECAMATAN KABUPATEN SERANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 31 32 33

2

KOTA SERANG 1 2 3 4 5 6

3

SERANG CIPOCOK JAYA CURUG KASEMEN TAKTAKAN WALANTAKA

KABUPATEN TANGERANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

4

ANYAR BAROS BOJONEGARA PULO AMPEL CARENANG BINUANG CIKANDE KIBIN CIKEUSAL CINANGKA CIOMAS CIRUAS JAWILAN KOPO KRAGILAN KRAMATWATU MANCAK PABUARAN GUNUNG SARI PADARINCANG PAMARAYAN BANDUNG PETIR TUNJUNG TEJA PONTANG WARINGINKURUNG TANARA TIRTAYASA

BALARAJA CIKUPA CISOKA CURUG KOSAMBI KRESEK KRONJO LEGOK MAUK PAGEDANGAN PAKUHAJI PANONGAN PASARKEMIS RAJEG SEPATAN JAMBE CISAUK JAYANTI KEMIRI SUKADIRI TELUKNAGA TIGARAKSA

KOTA TANGERANG SELATAN 1 2 3 4 5 6 7

CIPUTAT CIPUTAT TIMUR PAMULANG PONDOK AREN SERPONG SERPONG UTARA SETU

Laki-Laki (Jiwa)

2015 Perempuan (Jiwa)

J uml a h (Jiwa)

Laki-Laki (Jiwa)

2030 Perempuan (Jiwa)

J umla h (Jiwa)

942.442

819.591

1.762.033

1.127.466

829.160

1.956.626

28.036 29.353 22.922 18.076 24.789 16.503 41.921 29.914 38.813 36.178 16.709 33.401 26.276 27.380 40.290 44.028 24.975 8.496 8.771 31.568 12.080 14.134 30.155 23.462 33.030 18.626 18.861 21.019

23.221 22.129 19.055 14.730 22.242 13.439 39.250 32.081 30.979 27.351 18.679 30.894 20.720 20.991 32.403 40.219 19.626 8.174 8.129 30.737 3.590 18.339 24.167 18.644 26.864 17.288 18.322 20.931

51.257 51.482 41.977 32.806 47.031 29.941 81.170 61.994 69.791 63.528 35.388 64.295 46.996 48.371 72.693 84.247 44.601 16.670 16.900 62.305 15.670 32.474 54.322 42.106 59.894 35.915 37.184 41.951

35.585 38.312 29.110 24.428 34.203 23.452 44.475 33.588 54.037 51.189 17.833 40.043 34.143 36.206 53.488 45.547 33.033 2.217 7.793 34.587 3.202 13.528 40.030 30.903 44.559 18.813 20.579 22.877

25.317 22.364 20.387 16.194 25.642 15.217 39.979 30.558 33.153 29.625 17.770 31.829 20.426 21.262 33.204 39.073 20.320 2.017 5.683 32.431 283 11.851 25.504 19.311 29.432 17.180 19.686 22.758

60.903 60.677 49.497 40.621 59.845 38.669 84.454 64.146 87.190 80.813 35.604 71.872 54.569 57.467 86.692 84.620 53.353 4.234 13.476 67.017 3.485 25.379 65.534 50.213 73.991 35.993 40.264 45.635

271.348

245.418

516.766

296.645

251.743

548.388

25.316 38.529 34.788 95.653 35.746 41.316

22.371 30.061 32.819 85.825 30.971 43.371

47.686 68.590 67.607 181.478 66.718 84.687

29.458 49.244 37.365 96.609 39.001 44.968

23.225 29.311 33.487 85.289 33.276 47.155

52.683 78.555 70.852 181.898 72.277 92.123

1.824.594

1.936.537

3.761.130

5.480.930

5.923.109

11.404.039

92.419 249.985 90.543 307.422 68.908 40.977 30.778 111.212 22.260 41.635 42.178 29.454 375.627 57.848 64.577 10.283 42.731 19.593 11.399 20.314 47.493 46.958

99.620 240.423 101.665 301.446 78.459 50.855 37.934 110.485 28.023 47.649 51.059 35.663 372.432 65.675 79.643 12.162 49.006 23.869 14.793 25.407 55.402 54.869

192.039 490.409 192.207 608.868 147.367 91.831 68.711 221.697 50.282 89.284 93.237 65.117 748.059 123.524 144.219 22.445 91.737 43.462 26.192 45.721 102.894 101.827

134.293 972.608 159.528 1.244.066 109.334 33.893 21.110 292.793 12.513 46.018 38.682 32.419 2.065.952 72.641 65.916 5.521 41.108 12.154 6.365 16.284 39.443 58.288

176.095 1.014.319 219.743 1.248.041 147.616 55.397 34.663 297.862 21.880 65.454 60.853 49.687 2.054.428 100.495 104.768 8.729 59.256 20.266 11.335 27.278 59.514 85.431

310.388 1.986.927 379.270 2.492.107 256.950 89.290 55.774 590.655 34.393 111.472 99.535 82.106 4.120.380 173.137 170.684 14.250 100.364 32.420 17.700 43.562 98.956 143.719

1.154.981

1.222.628

2.377.609

2.386.736

2.745.333

5.132.069

129.422 130.294 163.121 189.564 179.276 180.123 183.182

142.944 143.294 172.482 204.244 182.017 183.921 193.726

272.366 273.588 335.603 393.808 361.292 364.044 376.908

117.931 121.836 282.742 415.064 481.059 482.932 485.172

159.865 160.632 337.278 496.463 522.669 532.143 536.283

277.796 282.468 620.020 911.528 1.003.728 1.015.075 1.021.455

I - 26

PROYEKSI PENDUDUK NO.

5

KABUPATEN / KOTA / KECAMATAN KABUPATEN PANDEGLANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

6

KABUPATEN LEBAK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

7

BANJARSARI BAYAH CILOGRANG BOJONGMANIK CIBADAK CIBEBER CIJAKU CIKULUR CILELES CIMARGA CIPANAS GUNUNG KENCANA LEUWIDAMAR MAJA CURUGBITUNG MALINGPING WANASALAM MUNCANG SOBANG PANGGARANGAN RANGKASBITUNG SAJIRA WARUNGGUNUNG

KOTA TANGERANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13

8

BANJAR BOJONG CADAS SARI CIBALIUNG CIBITUNG CIGEULIS CIKEUSIK CIKEDAL CIMANGGU CIMANUK CIPEUCANG JIPUT LABUAN MANDALAWANGI MENES MUNJUL ANGSANA SINDANGRESMI PAGELARAN PANDEGLANG PANIMBANG PICUNG SAKETI CISATA PATIA SUKARESMI CARITA KADUHEJO MEKARJAYA KARANGTANJUNG SOBANG PULOSARI MAJASARI KORONCONG SUMUR

BATUCEPER BENDA CILEDUG LARANGAN KARANG TENGAH CIPONDOH PINANG JATI UWUNG SEPATAN KARAWACI CIBODAS PERIUK NEGLASARI TANGERANG

KOTA CILEGON

Laki-Laki (Jiwa)

2015 Perempuan (Jiwa)

J uml a h (Jiwa)

Laki-Laki (Jiwa)

2030 Perempuan (Jiwa)

J uml a h (Jiwa)

508.918

500.871

1.009.789

524.828

544.712

1.069.540

8.095 17.918 14.202 13.871 10.573 12.712 26.597 16.320 19.775 10.927 14.943 12.007 28.373 24.039 9.693 3.833 12.772 11.417 17.873 4.801 8.936 17.692 21.434 5.594 3.537 18.568 16.592 27.275 11.428 9.253 20.165 14.115 22.824 9.319 11.446

6.973 18.078 13.229 13.847 10.630 12.303 26.264 16.393 19.748 11.064 14.982 12.319 26.877 23.777 9.551 3.678 10.895 11.789 18.211 4.695 8.572 18.551 21.658 5.511 3.400 17.712 17.593 25.376 10.950 9.338 20.014 14.210 22.048 8.849 11.786

15.068 35.996 27.432 27.718 21.203 25.015 52.862 32.713 39.523 21.991 29.925 24.326 55.250 47.816 19.244 7.510 23.668 23.206 36.084 9.496 17.507 36.243 43.092 11.106 6.936 36.280 34.185 52.651 22.377 18.591 40.178 28.325 44.873 18.168 23.232

1.748 19.787 10.725 15.321 11.688 6.685 29.386 18.027 21.840 3.353 16.505 7.508 31.359 26.558 2.532 361 9.212 13.053 19.743 231 1.080 19.539 23.679 1.238 179 21.236 18.334 71.671 13.064 3.165 22.276 15.593 25.214 10.295 12.644

1.587 21.435 10.486 16.414 12.617 6.910 31.138 19.433 23.406 3.561 17.754 8.259 31.866 28.182 2.590 332 8.479 14.220 21.592 240 1.061 21.999 25.676 1.294 181 21.351 20.858 63.798 13.206 3.619 23.727 16.846 26.138 10.490 13.970

3.335 41.222 21.211 31.735 24.306 13.595 60.524 37.460 45.247 6.913 34.259 15.766 63.225 54.740 5.123 693 17.692 27.273 41.335 471 2.140 41.538 49.355 2.531 360 42.587 39.192 135.469 26.269 6.783 46.002 32.438 51.352 20.785 26.614

661.734

619.451

1.281.185

719.974

678.280

1.398.255

34.757 20.022 24.162 24.500 29.466 26.974 24.878 25.792 22.519 32.121 36.096 17.766 25.352 26.319 26.893 33.096 32.863 17.796 18.522 33.243 76.038 24.738 27.820

32.536 18.746 19.241 22.517 27.447 24.968 23.023 24.156 21.227 30.199 33.184 16.594 23.716 24.746 25.863 30.965 33.612 16.802 19.421 30.823 70.599 23.235 25.832

67.292 38.768 43.403 47.017 56.912 51.942 47.902 49.948 43.745 62.320 69.280 34.360 49.068 51.065 52.756 64.061 66.475 34.598 37.943 64.066 146.637 47.973 53.652

36.755 21.426 22.542 25.998 33.989 27.904 26.070 28.751 24.585 35.556 39.521 18.778 28.094 30.045 31.736 36.331 35.263 19.389 20.486 34.841 82.680 27.400 31.836

34.405 20.064 21.863 23.898 31.658 25.830 24.131 26.928 23.171 33.432 36.338 17.542 26.277 28.252 29.138 33.989 37.121 18.307 21.568 32.305 76.769 25.733 29.563

71.160 41.490 44.405 49.895 65.646 53.735 50.201 55.679 47.756 68.987 75.859 36.319 54.372 58.296 60.874 70.320 72.384 37.695 42.054 67.146 159.450 53.133 61.398

978.620

1.060.287

2.038.908

1.284.127

1.674.696

2.958.824

50.074 42.853 61.332 94.521 61.683 100.034 73.109 60.444 63.182 94.580 75.888 66.121 59.423 75.376

56.890 46.215 62.812 100.345 62.930 101.599 74.120 87.057 61.823 108.000 86.749 80.285 58.759 72.702

106.964 89.068 124.144 194.866 124.613 201.633 147.230 147.501 125.005 202.580 162.638 146.406 118.183 148.079

66.491 59.550 77.812 158.775 85.118 153.135 96.998 56.616 58.321 116.248 92.879 82.339 82.735 97.109

94.021 74.361 87.700 192.508 92.702 165.515 107.174 146.081 98.243 162.623 132.129 134.009 88.569 99.061

160.513 133.912 165.511 351.284 177.820 318.650 204.172 202.697 156.564 278.871 225.008 216.348 171.304 196.170

197.359

175.732

373.091

269.546

219.712

489.258

CIBEBER CILEGON CIWANDAN CITANGKIL GROGOL PURWAKARTA JOMBANG PULO MERAK

22.988 22.127 22.783 31.107 32.050 13.482 30.243 22.580

21.483 18.895 16.709 28.713 27.714 12.475 28.557 21.185

44.471 41.021 39.492 59.820 59.765 25.957 58.801 43.765

28.708 28.124 27.429 34.693 83.614 8.671 34.096 24.211

25.036 20.659 14.144 31.948 63.823 8.009 33.103 22.989

53.744 48.783 41.574 66.641 147.437 16.681 67.199 47.200

PROVINSI BANTEN

6.539.995

6.580.515

13.120.510

12.090.253

12.866.746

24.956.999

1 2 3 4 5 6 7 8

Sumber : Hasil Analisis, 2008

I - 27

Gambar 1.3 Peta Pesebaran Penduduk Provinsi Banten

I - 28

1.3.3 Potensi Bencana Alam Potensi bencana alam yang ada di Provinsi Banten dapat diantisipasi dengan adanya upaya pencegahan (mitigasi) atau tindakan mengurangi dampak suatu bencana yang merupakan alat ampuh dalam menghadapi berbagai macam bencana yang ada, seperti abrasi, tsunami dan banjir di kawasan pesisir sering datang tanpa diduga. Mitigasi pada umumnya dilakukan dalam rangka mengurangi kerugian akibat kemungkinan terjadinya bencana, baik itu berupa korban jiwa dan/atau kerugian harta benda yang akan berpengaruh pada kehidupan dan kegiatan manusia. Untuk mendefinisikan rencana atau strategi mitigasi yang tepat dan akurat, perlu dilakukan kajian resiko (Risk Assessment). Secara geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada kawasan rawan bencana sehingga diperlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan. Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007, penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi fisik wilayah yang rentan terhadap rawan bencana. Proses pencegahan bencana atau pengurangan dampak bahaya dalam rangka meminimalkan : •

jatuhnya korban jiwa,

•

kerugian harta benda,

•

rusaknya lingkungan maupun

•

terganggunya roda perekonomian masyarakat. Berdasarkan gambar di atask arakteristik bencana yang ada di Provinsi Banten

umumnya terjadi di wilayah pesisir, antara lain : 1. Abrasi Proses abrasi ini muncul ketika maraknya pembukaan areal tambak yang diusahakan secara tradisonal oleh para penduduk maupun tambak modern yang dikelola oleh para investor/pemodal besar. Meski di beberapa pesisir barat muncul tanah timbul. Namun yang paling besar justru kehilangan daratan pantai. 2. Tsunami

I - 29

Secara harfiah, tsunami berasal dari Bahasa Jepang. “Tsu” berarti Pelabuhan dan “nami” adalah gelombang. Secara umum tsunami diartikan sebagai pasang laut yang besar di Pelabuhan (Subandono dkk; 2005,5). Sedangkan secara ilmiah tsunami merupakan gelombang panjang yang timbul karena adanya perubahan dasar laut atau perubahan badan air yang terjadi secara tiba-tiba dan impulsif, akibat gempa bumi, erupsi vulkanik, longsoran bawah laut, atau runtuhan gunung es bahkan akibat terjangan benda-benda angkasa ke permukaan laut. Gelombang tsunami memiliki perbedaan dengan gelombang-gelombang laut lainnya, dimana memiliki sifat transien/sesar. Gelombang seperti ini berbeda jika dibandingkan dengan gelombang laut lainnya yang bersifat kontinyu seperti gelombang laut yang ditimbulkan oleh gaya gesek angin atau gelombang pasang surut yang ditimbulkan oleh gaya tarik benda angkasa. Ciri yang paling utama dari tsunami adalah panjang gelombangnya yang besar yang mencapai puluhan kilometer. Kecepatan rambatnya di laut dalam (deep sea) berkisar dari 400 sampai 1000 km/jam. Kecepatan penjalaran tsunami tersebut sangat tergantung dari kedalaman laut dan penjalarannya mencapai ribuan kilometer dari pusatnya. Pada lokasi pembentukan tsunami (daerah episentrum gempa) tinggi gelombang tsunami diperkirakan 1,0 m sampai 3,0 m dan panjang gelombangnya lebih dari puluhan kilometer. Selama penjalaran dari tengah laut (pusat terbentuknya tsunami) menuju pantai, kecepatannya akan terus berkurang karena adanya gesekan dengan dasar laut yang semakin dangkal. Akibatnya tinggi gelombang di pantai menjadi semakin besar, karena adanya penumpukkan masa air akibat adanya penurunan kecepatan. Ketika mencapai pantai, gelombang naik (run up) ke daratan dengan kecepatan yang berkurang menjadi sekitar 25-100 km/jam. Karena tsunami menjalar dengan kecepatan yang lebih rendah di laut dangkal/pantai, kecepatan gelombang di ”wave tail” (belakang gelombang) tetap sama (lebih tinggi dari ”wave front”). Akibatnya panjang gelombangnya memendek dan menimbulkan gelombang yang lebih tinggi. Berdasarkan identifikasi bencana alam serta mengingat posisinya yang dikelilimgi oleh perairan Laut Jawa dan Samundera Indonesia patut diwaspaidai akan terjadinya

I - 30

bencana tsunami. Lebih baik tindakan pencegahan dari pada penanggulangan pasca bencana. Terdapat beberapa langkah mitigasi yang perlu difahami sebagai salah satu bagian pencegahan, yaitu sebagai berikut. a. Peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan tenhadap bahaya tsunami. b. Pendidikan kepada masyarakat tentang karakteristik dan pengenalan bahaya tsunami. c. Pembangunan tsunami Early Warning System. d. Pembangunan tembok penahan tsunami pada garis pantai yang beresiko. e. Penanaman mangrove serta tanaman lainnya sepanjang garis pantai meredam gaya air tsunami. f. Pembangunan tempat-tempat evakuasi yang aman di sekitar daerah pemukiman. Tempat/ bangunan ini harus cukup tinggi dan mudah diakses untuk menghidari ketinggian tsunami. g. Pembangunan Sistem Peringatan Dini Tsunami, khususnya di Indonesia. h. Pembangunan rumah yang tahan terhadap bahaya tsunami. i. Mengenali karaktenstik dan tanda-tanda bahaya tsunami di lokasi sekitarnya. j. Memahami cara penyelamatan jika terlihat tanda-tanda tsunami. k. Meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi tsunami. l. Memberikan laporan sesegera mungkin jika mengetahui tandatanda akan terjadinya tsunami kepada petugas yang berwenang Kepala Desa. Polisi, Stasiun radio, SATLAK PB dan lain-lain. m. Melengkapi dini dengan alat komunikasi. 3. Banjir Banjir pada umumnya terjadi pada daerah-daerah dengan kondisi dataran yang cukup landai dan dilalui oleh sungai-sungai sehingga ketika air laut pasang, sebagian daratan berada di bawah permukaan air laut. Di samping itu, banjir juga bisa terjadi karena

I - 31

curah hujan tinggi. Fenomena kenaikan paras muka air laut juga menjadi penyebab meningkatknya frekuensi dan intensitas banjir. Reklamasi pantai di daerah rawa-rawa di wilayah pesisir juga mengakibatkan hilangnya fungsi sebagai daerah tampungan sehingga memperbesar aliran permukaan, reklamasi mengakibatkan aliran sungai makin lambat. Karena kecepatan mengurangi tampang basah sungai di muara. Selain itu pendangkalan muara akan menimbulkan efek pembendungan yang cukup signifikan yang pada gilirannya meningkatkan frekuensi banjir karena kapasitas tampung sungai yang terlampaui oleh debit sungai. Penggunaan air tanah berlebihan mengakibatkan land subsidence (penurunan tanah). Secara lebih rinci upaya pengurangan bencana banjir antara lain: a. Pengawasan penggunaan lahan dan perencanaan lokasi untuk menempatkan fasilitas vital yang rentan terhadap banjir pada daerah yang aman. b. Penyesuaian desain bangunan di daerah banjir harus tahan terhadap banjir dan dibuat bertingkat. c. Pembangunan infrastruktur harus kedap air. d. Pembangunan tembok penahan dan tanggul di sepanjang sungai, tembok laut sepanjang pantai yang rawan badai atau tsunami akan sangat membantu untuk mengurangi bencana banjir. e. Pengaturan kecepatan aliran air permukaan dan daerah hulu sangat membantu mengurangi terjadinya bencana banjir. Beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk mengatur kecepatan air masuk ke dalam sistem pengaliran di antaranya adalah dengan pembangunan bendungan/waduk, reboisasi dan pembangunan sistem peresapan. f. Pengerukan sungai, pembuatan sudetan sungai baik secara saluran terbuka maupun dengan pipa atau terowongan dapat membantu mengurangi resiko banjir. g. Pembuatan tembok penahan dan tembok pemecah ombak untuk mengurangi energi ombak jika terjadi badai atau tsunami untuk daerah pantai. h. Memperhatikan karakteristik geografi pantai dan bangunan pemecah gelombang untuk daerah teluk. I - 32

i.

Pembersihan sedimen.

j.

Pembangunan pembuatan saluran drainase.

k. Peningkatan kewaspadaan di daerah dataran banjir. l.

Desain bangunan rumah tahan banjir (material tahan air, fondasi kuat).

m. Pelatihan pertanian yang sesuai dengan kondisi daerah banjir. n. Meningkatkan kewaspadaan terhadap penggundulan hutan. o. Pelatihan tentang kewaspadaan banjir seperti cara penyimpanan/ pergudangan perbekalan, tempat istirahat/tidur di tempat yang aman (daerah yang tinggi). p. Persiapan evakuasi bencana banjir seperti perahu dan alat-alat penyelamatan lainnya. 4. Perubahan Iklim, Gelombang Pasang dan Angin Siklon Tropis Perubahan iklim dan gelombang pasang merupakan fenomena alam yang harus diantisipasi oleh masyarakat yang tinggal di wilayah Pesisir. Peribahan iklim akan mengakibatkan peningkatan suhu bumi sampai dengan 0,5oC pada kurun waktu 20 Tahun mendatang. Kondisi tersebut mengakibatkan peningkatan muak air laut di daerah pantai/pesisir akibat pencairan es kutu dunia. Peningkatan muka air laut diperkirakan mencapai 0,4 – 0,8 meter yang akanmenghancurkan semua bangunan yang ada, khsususnya di wilayah pesisir. Di samping itu, ada pula fenomena berkenaan dengan tekanan dan hisapan dan tenaga angin meniup selama beberapa jam. Tenaga angin yang kuat dapat merobohkan bangunan. Umumnya kerusakan dialami oleh bangunan dan bagian yang non struktural seperti atap, antene, papan reklame dan sebagainya. Badai yang terjadi di laut atau danau dapat menyebabkan kapal tenggelam. Kebanyakan angin topan disertai dengan hujan deras yang dapat menimbulkan bencana lainya seperti tanah longsor dan banjir. Secara lebih rinci upaya pengurangan bencananya antara lain: a. Memastikan struktur bangunan yang memenuhi syarat teknis untuk mampu bertahan terhadap gaya angin.

I - 33

b. Penerapan aturan standar bangunan yang memperhitungkan beban angin khususnya di daerah yang rawan angin topan. c. Penempatan lokasi pembangunan fasilitas yang penting pada daerah yang terlindung dari serangan angin topan. d. Penghijauan di bagian atas arah angin untuk meredam gaya angin. e. Pembangunan bangunan umum yang cukup luas yang dapat digunakan sebagai tempat penampungan sementara bagi orang maupun barang saat terjadi serangan angin topan. f. Pembangunan rumah yang tahan angin. g. Pengamanan/perkuatan bagian-bagian yang mudah diterbangkan angin yang dapat membahayakan diri atau orang lain di sekitarnya. h. Meningkatkan kesiapsiagaan dalam mengliadapi angin topan, mengetahui bagaimana cara penyelamatan diri. i. Pengamanan barang-barang di sekitar rumah agar terikat/dibangun secara kuat sehingga tidak diterbangkan angin. j. Mensosialisasikan kepada nelayan agar supaya menambatkan atau mengikat kuat kapal-kapalnya. 5. Bencana Kebakaran

Kebakaran yang terjadi dipengaruhi oleh faktor alam yang berupa cuaca yang kering serta faktor manusia yang berupa pembakaran baik sengaja maupun tidak sengaja. Kebakaran ini akan menimbulkan efek panas yang sangat tinggi sehingga akan meluas dengan cepat. Kerusakan yang ditimbulkan berupa kerusakan lingkungan, jiwa dan harta benda. Dampak lebih lanjut adalah adanya asap yang ditimbulkan yang dapat mengakibatkan pengaruh pada kesehatan terutama pernafasan serta gangguan aktivitas sehari-hari seperti terganggunya jadwal penerbangan. Tebalnya asap juga dapat rnengganggu cuaca. Secara lebih rinci upaya pengurangan bencananya antara lain:

I - 34

a. Pembuatan dan sosialisasi kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kebakaran. b. Peningkatan penegakan hukum. c. Pembentukan pasukan pemadaman kebakaran khususnya untuk penanganan kebakaran secara dini. d. Pembuatan waduk-waduk kecil, Bak penampungan air dan Hydran urituk pemadaman api. e. Pembuatan barrier penghalang api terutama antara lahan perkebunan dengan hutan. f. Hindarkan pembukaan lahan dengan cara pembakaran. g. Pembakaran lahan bisa dilakukan jika selalu dalarn pengawasan dan segera dimatikan jika sudah terlalu besar. h. Hindarkan pembakaran lahan secara serentak sehingga membakar wilayah yang Iuas yang akan berpotensi menjadi kebakaran yang tak terkendali. i. Hindarkan penanaman tanaman sejenis untuk daerah yang Iuas. j. Melakukan pengawasan pembakaran lahan untuk pembukaan lahan secara ketat. k. Melakukan penanaman kembali daerah yang telah terbakar dengan tanaman yang heterogen. l. Meningkatkan partisipasi aktif dalam pemadaman awal kebakaran di daerahnya. 6. Bencana Kekeringan

Kekeringan akan berdampak pada kesehatan manusia, tanaman serta hewan baik langsung maupun tidak langsung. Kekeringan menyebabkan pepohonan akan mati dan tanah menjadi gundul yang pada saat musim hujan menjadi mudah tererosi dan banjir. Dampak dari bahaya kekeringan ini seringkali secara gradual/lambat, sehingga jika tidak dimonitor secara terus menerus akan mengakibatkan bencana berupa hilangnya bahan pangan akibat tanaman pangan dan ternak mati, petani kehilangan mata pencaharian, banyak orang kelaparan dan mati, sehingga berdampak urbanisasi. Secara lebih rinci upaya pengurangan bencananya antara lain:

I - 35

a

Perlu melakukan pengelolaan air secara bijaksana, yaitu dengan rnengganti penggunaan air tanah dengan penggunaan air permukaan dengan cara pembuatan waduk, pembuatan saluran distribusi yang efisien.

b. Konservasi tanah dan pengurangan tingkat erosi dengan pembuatan check dam, reboisasi. c. Pengalihan bahan bakar kayu bakar menjadi bahan bakar minyak untuk menghindari penebangan hutan/tanaman. d. Pengenalan pola tanam dan penanaman jenis tanaman yang bervariasi. e

Pendidikan dan pelatihan

f. Meningkatkan/memperbaiki

daerah

yang

tandus

dengan

rnelaksanakan

pengelolaan lahan, pengelolaan hutan, waduk peresapan dan irigasi. g. Pembangunan check dam, waduk, sumur serta penampungan air, penghijauan secara swadaya. h. Mengurangi pemanfaatan kayu bakar. i. Pembuatan dan sosialisasi kebijakan konservasi air. j. Pengelolaan peternakan disesuaikan dengan kondisi ketersediaan air diwilayahnya. k Mengembangkan industri alternatif non pertanian. 7. Gerakan Tanah Gempa bumi terjadi karena pergesekan antar lempeng tektonik yang berada di bawah permukaan bumi. Dampak dari pergesekan itu menimbulkan energi luar biasa dan menimbulkan goncangan dipermukaan dan seringkali menimbulkan kerusakan hebat pada sarana seperti rumah/bangunan, jalan, jembatan, tiang listrik. Berdasarkan sumber penyebabnya, ada 3 jenis gempa bumi : 1. Gempa bumi tektonik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh pelepasan energi akibat pergerakan lempeng bumi atau patahan. Gempa jenis ini paling banyak menimbulkan kerusakan dan banyak korban. 2. Gempa bumi vulkanik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh pelepasan energi akibat aktivitas gunung berapi yaitu pergerakan magma yang menekan/mendorong

I - 36

lapisan batuan sehingga pergeseran bebatuan di dalamnya menimbulkan terjadinya gempa bumi. 3. Gempa bumi induksi adalah gempa bumi yang disebabkan oleh pelepasan energi akibatsumber lain seperti runtuhan tanah. Gempa bumi sering diikuti dengan gempa susulan dalam beberapa jam atau hari setelah gempa pertama yang dapat menyebabkan penghancuran pada bangunan yang telah retak/goyah akibat gempa sebelumnya. Peristiwa bencana tersebut tidak mungkin dihindari, tetapi yang dapat kita dilakukan adalah memperkecil terjadinya korban jiwa, harta maupun lingkungan. Banyaknya korban jiwa maupun harta benda dalam peristiwa bencana yang selama ini terjadi, lebih sering disebabkan kurangnya kesadaran dan pemahaman pemerintah maupun masyarakat terhadap potensi kerentanan bencana serta upaya mitigasinya. Kegiatan pada tahap pra bencana ini selama ini banyak dilupakan, padahal justru kegiatan pada tahap pra bencana ini sangatlah penting karena apa yang sudah dipersiapkan pada tahap ini merupakan modal dalam menghadapi bencana dan pasca bencana. Untuk lebih jelasnya mengenai peta rawan bencana di Provinsi Banten dapat dilihat pada Gambar 1.4. Upaya mitigasi dapat dilakukan dalam bentuk mitigasi struktur dengan memperkuat bangunan dan infrastruktur yang berpotensi terkena bencana, seperti membuat kode bangunan, desain rekayasa, dan konstruksi untuk menahan serta memperkokoh struktur ataupun membangun struktur bangunan penahan longsor, penahan dinding pantai, dan lain-lain. Selain itu upaya mitigasi juga dapat dilakukan dalam bentuk non struktural, di antaranya seperti menghindari wilayah bencana dengan cara membangun menjauhi lokasi bencana yang dapat diketahui melalui perencanaan tata ruang dan wilayah serta dengan memberdayakan masyarakat dan pemerintah daerah. Mitigasi bencana yang efektif harus memiliki tiga unsur utama, yaitu penilaian bahaya, peringatan dan persiapan. 1) Penilaian bahaya (Hazard Assestment); diperlukan untuk mengidentifikasi populasi dan aset yang terancam, serta tingkat ancaman.

I - 37

Gambar 1.4 Peta Rawan Bencana Provinsi Banten

I - 38

2) Peringatan (Warning); diperlukan untuk memberi peringatan kepada masyarakat tentang bencana yang akan mengancam (seperti bahaya tsunami yang diakibatkan oleh gempa bumi, aliran lahar akibat letusan gunung berapi, dsb). 3) Persiapan (Preparedness); Kegiatan kategori ini tergantung kepada unsur mitigasi sebelumnya (penilaian bahaya dan peringatan), yang membutuhkan pengetahuan tentang daerah yang kemungkinan terkena bencana dan pengetahuan tentang sistem peringatan untuk mengetahui kapan harus melakukan evakuasi dan kapan saatnya kembali ketika situasi telah aman. Berdasarkan karakteristik bencana alam yang terjadi di atas, maka upaya penanggulangan (mitigasi) harus segera dilakukan. Mitigasi bencana merupakan kegiatan yang amat penting dalam penanggulangan bencana, karena kegiatan ini merupakan kegiatan sebelum terjadinya bencana. Bentuk konkretnya mencakup identifikasi daerah rawan bencana, penyusunan kebijakan nasional mitigasi bencana di wilayah pesisir dan prosedur penanggulangan bencana, mengurangi dan mengantisipasi dampak kerusakan akibat bencana, pembuatan basis data dan peta kerusakan akibat bencana, serta penanggulangan atau pengelolaan akibat bencana alam. Secara filosofis, penanggulangan kerusakan pesisir dapat ditempuh melalui : 1. Pola protektif, yaitu dengan membuat bangunan pantai yang secara lanngsung menahan proses alam yang terjadi. Cara ini paling banyak dikembangkan di Indonesia. 2. Pola adaptif, yaitu berusaha menyesuaikan pengelolaan pesisir dengan perubahan alam yang terjadi. Saat ini mulai banyak dikembangkan pendekatan mega scale, dimana pengelolaan pantai direncanakan berdasarkan pola morfoinamika spesifik di pantai yang dikembangkan. 3. Pola mundur (retrect) atau do-nothing, maksudnya tidak melawan proses dinamika alami yang terjadi tetapi mengalah pada proses alam dan menyesuaikan peruntukkan sesuai dengan kondisi perubahan alam yang terjadi. Di Indonesia pola adaptif dan mundur belum banyak dipandang sebagai alternatif penyelesaian permasalahan pesisir. Kajian ke arah tersebut perlu dilakukan agar

I - 39

kelestarian sumber daya alam pantai dapat terpelihara serta kemanfaatannya dapat terus dinikmati. Jalur dan tempat evakuasi sangat penting fungsinya karena Indonesia daerah rawan bencana alam. Adapun jalur evakuasi merupakan jalur khusus yang dibuat oleh Pemda setempat dengan melibatkan masyarakat setempat, dan didukung oleh stekholder lainnya dalam menentukan daerah evakuasi cepat dan aman. Di jalur evakuasi ini akan banyak rambu yang memandu masyarakat menuju ke tempat evakuasi. Sedangkan tempat evakuasi adalah lapangan terbuka yang dapat menampung orang dengan radiuss maksimal 500 m (hal tersebut dengan mempertimbangkan waktu yang harus ditempuh). Adapun langkah-langkah lainnya yang dapat dilakukan dalam rangka sebagai upaya pengurangan bencana Gempa Bumi antara lain : a. Memastikan bangunan harus dibangun dengan konstruksi tahan getaran/gempa. b. Mernastikan perkuatan bangunan dengan mengikuti standard kualitas bangunan. c. Pembangunan fasilitas umum dengan standard kualitas yang tinggi. d. Memastikan kekuatan bangunan-bangunan vital yang telah aria. e. Rencanakan penempatan pemukiman untuk mengurangi tingkat kepadatan hunian di daerah rawan bencana. f. Penerapan zonasi daerah rawan bencana dan pengaturan penggunaanlahan. g. Membangun rumah dengan konstruksi yang aman terhadap gempa bumi. h. Kewaspadaan terhadap resiko gempa bumi. i. Selalu tahu apa yang harus dilakukan jika terjadi goncangan gempa bumi. j. Sumber api, barang-barang berbahaya lainnya harus ditempatkan pada tempat yang aman dan stabil. k. Ikut serta dalam pelatihan program upaya penyelamatan dan kewaspadaan masyarakat terhadap gempa bumi. l. Pembentukan kelompok aksi penyelamatan bencana dengan pelatihan pemadaman kebakaran dan pertolongan pertama.

I - 40

m. Persiapan alat pemadam kebakaran, peralatan penggatian, dan peralatan perlindungan masyarakat lainnya. n. Rencana kontingensi/kedaruratan untuk melatih anggota keluarga dalarn menghadapi gempa bumi. 8. Bencana Wabah Penyakit

Wabah penyakit menular dapat menimbulkan dampak kepada masyarakat yang sangat luas meliputi: a. Jumlah kesakitan, bila wabah tidak dikendalikan maka dapat menyerang masyarakat dalam jumlah yang sangat besar, bahkan sangat dimungkinkan wabah akan menyerang lintas negara bahkan lintas benua. b. Jumlah kematian, apabila jumlah penderita tidak berhasil dikendalikan, maka jumlah kematian juga akan meningkat secala tajam, khususnya wabah penyakit menular yang masih relative baru seperti Flu Burung dan SARS. c. Aspek ekonomi, dengan adanya wabah maka akan memberikan dampak pada merosotnya roda ekonomi. sebagai contoh apabila wabah flu burung benar terjadi maka triliunan aset usaha perunggasan akan lenyap. Begitu juga akibat merosotnya kunjungan wisata karena adanya travel warning dan beberapa Negara maka akan melumpuhkan usaha biro perjalanan, hotel maupun restoran. d. Aspek politik, bila wabah terjadi maka akan menimbulkan keresahan masyarakat yang sangat hebat, dan kondisi ini sangat potensial untuk dimanfaatkan oleh pihakpihak tertentu guna menciptakan kondisi tidak stabil. Secara lebih rinci upaya pengurangan bencananya antara lain: a. Menyiapkan masyarakat secara luas termasuk aparat pemerintah khususnya di jajaran kesehatan dan lintas sektor terkait untuk memahami resiko bila wabah terjadi serta bagaimana cara-cara menghadapinya bila suatu wabah terjadi metalui kegiatan sosialisasi yang berkesinambungan. b Menyiapkan produk hukum yang memadai untuk mendukung upaya-upaya pencegahan, respon cepat serta penanganan bila wabah terjadi. c. Menyiapkan infrastruktur untuk upaya penanganan seperti sumberdaya manusia

I - 41

yang profesional, sarana pelayanan kesehatan, sarana komunikasi, transportasi, logistik serta pembiayaan operasional. d. Upaya penguatan surveilans epidemiologi untuk identifikasi faktor risiko dan menentukan strategi intervensi dan penanganan maupun respon dini di semua jajaran. e. Pengendalian faktor risiko. f. Deteksi secara dini. g. Respon cepat.

9. Bencana Konflik

Konflik adalah suatu yang tidak terhindarkan. Konflik melekat erat dalam jalinan kehidupan. Oleh karena itu. hingga sekarang dituntut untuk memperhatikan dan meredam kepanikan terhadap konflik. Merebaknya euphoria reformasi, demokratisasi dan otonomi daerah yang diwarnai dengan berbagai masalah yang kompleks dan multi dimensional telah dan potensial melahirkan konflik-konflik baru. Berbagai masalah yang potensial muncul tersebut di antaranya adalah : a. Krisis moneter sejak tahun 1997 sampai saat ini masih mewariskan sejumlah konflik vertikal dan horizontal b. Belum terwujudnya clean government dan good governance, juga memperparah konflik dengan munculnya berbagai konflik terjadilah hal-hal berikut : 1) Timbulnya disintegrasi bangsa 2) Menurunnya kepercayaan masyarakat dan dunia internasional terhadap Pernerintah Republik Indonesia. 3) Menurunnya etika sosial dan norma hukum yang menjurus kepada kerusuhan yang menjurus anarkis. Beberapa upaya lebih rinci dalam rangka pengurangan bencana akibat konflik antara lain a

Mendorong peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam rangka memelihara stabilitas ketentraman dan ketertiban

b. Mendukung kelangsungan demokratisasi politik dengan keberagaman aspirasi

I - 42

politik, serta di tanamkan moral dan etika budaya politik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 c. Mengembangkan supremasi hukum dengan menegakkan hukum secara konsisten. berkeadilan dan kejujuran. d Meningkatkan pemahaman dan penyadaran serta meningkatnya perlindungan penghormatan. dan penegakkan HAM. e. Meningkatkan kinerja aparatur negara dalam rangka mewujudkan aparatur negara yang berfungsi melayani masyarakat, profesional, berdayaguna, produktif, transparan, bebas dari KKN.

1.3.4 Potensi Sumberdaya Alam Secara garis besar, Provinsi Banten memiliki topografi dataran yang berbukit-bukit sampai dataran. Klasifikasi kemiringan lahan di Provinsi Banten dapat dikemukakan sebagai berikut : •

Wilayah dengan kemiringan antara 0 - 8 % meliputi luasan 477.200,52 Ha.

•

Wilayah dengan kemiringan antara 8 % - 15 % meliputi luasan 257.754,72 Ha

•

Wilayah dengan kemiringan 15 % - 25 % meliputi luasan 84.584,66 Ha

•

Wilayah dengan kemiringan 25 % - 40 % mencapai 42.784,30 Ha, dan

•

Wilayah dengan kemiringan di atas 40 % mencapai 2.795,80 Ha Berdasarkan kelas kelerengan wilayah Provinsi Banten maka dapat dikemukakan

bahwa sebagian besar 94,73 % luas wilayah daratan Provinsi Banten dapat dikembangkan untuk kawasan budi daya. Lahan dengan kemiringan 0 – 8 % dapat dikembangkan untuk kawasan permukiman dan pertanian, lahan dengan kemiringan 8 % - 15 % untuk lahan pertanian, dan lahan dengan kemiringan 15 % - 25 % untuk perkebunan. Sedangkan lahan dengan kemiringan di atas 25 % seluas 45.580,10 Ha untuk kawasan lindung dan hutan. Mengkaitkan tingkat kemiringan lahan dengan jenis tanahnya, maka secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kelas kesesuaian lahan. Masing-masing kesesuaian lahan dapat dikembangkan menurut rekomendasi jenis peruntukkannya, baik budi daya maupun kawasan lindung. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.5.

I - 43

Tabel 1.5 Arahan Kesesuaian Lahan Provinsi Banten Kelas

Kelas I

Kelas II

Kelas III

Kelas IV

Kelas V

Kelas VI

Kelas VII

Kelas VIII

Karakteristik

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Tanah dataran Tekstur agak halus, Drainase baik, Mudah diolah Responsif pemupukan Tidak mempunyai penghambat atau ancaman kerusakan Lahan berlereng landai Agak peka erosi Bertekstur halus sampai kasar Memiliki sedikit hambatan dan ancaman kerusakan Kelerengan agak miring Drainase buruk Permeabilitas agak cepat Memiliki hambatan atau ancaman kerusakan lebih besar dibandingkan kelas II Kelerengan miring ( 15 % - 30 % ) Drainase buruk Memiliki hambatan Ancaman kerusakan lebih besar dibandingkan kelas III Terletak pada daerah datar atau cekung sehingga selalu tergenang air Merupakan tanah liat dan masam Terletak pada kelerengan antara 30 % sampai 45 % Mudah tererosi berat Kelerengan 45 % - 65 % Mudah tererosi berat Kemiringan lebih dari 65 %

Kesesuaian Lahan / Rekomendasi

•

Dapat digarap untuk usaha tani, atau untuk: Cagar Alam, Hutan, Penggembalaan Terbatas, Penggembalaan Sedang, Penggembalaan Intensif, Pertanian Terbatas, Pertanian Sedang, Pertanian Intensif, dan Pertanian Sangat Intensif, Rekomendasi :

•

Tindakan pemupukan dan pemeliharaan tanah diperlukan untuk menjaga kesuburan dan produktivitasnya

•

Dapat digarap untuk usaha tani , atau untuk: Cagar Alam, Hutan, Penggembalaan Terbatas, Penggembalaan Sedang, Penggembalaan Intensif, Pertanian Terbatas, Pertanian Sedang, Pertanian Intensif. Rekomendasi Pengolahan :

•

Di samping perlu pemupukan, diperlukan Tindakan pengawetan ringan seperti pengolahan menurut kontur, pergiliran tanaman dengan tanaman penutup tanah atau pupuk hijau, atau guludan

•

Dapat digarap untuk usaha tani, atau untuk: Cagar Alam, Hutan, Penggembalaan Terbatas, Penggembalaan Sedang, Penggembalaan Intensif, Pertanian Terbatas, Pertanian Sedang. Rekomendasi Pengolahan :

•

Tindakan pengawetan tanah khusus seperti penanaman berjalur (dalam strip), pembuatan teras, pergiliran dengan tanaman penutup tanah yang waktu penanamannya lebih lama dibandingkan dengan tanaman usaha tani, serta tindakan pemupukan dan pemeliharaan tanah diperlukan untuk menjaga kesuburan

•

Dapat digarap untuk usaha tani, atau untuk: Cagar Alam, Hutan, Penggembalaan Terbatas, Penggembalaan Sedang, Penggembalaan Intensif, Pertanian terbatas. Rekomendasi Pengolahan :

• • • • • • • • •

Tindakan pengawetan tanah khusus lebih berat dibandingkan tanah kelas III, pembuatan teras, pergiliran dengan tanaman penutup tanah yang waktu penanamannya lebih lama dibandingkan untuk tanah kelas III, serta tindakan pemupukan dan pemeliharaan tanah diperlukan untuk menjaga kesuburan Tidak sesuai untuk usaha tani, atau untuk: Cagar Alam, Hutan, Penggembalaan Terbatas, Penggembalaan Sedang, Penggembalaan Intensif. Lebih sesuai untuk tanaman makanan ternak secara permanen bahkan dihutankan Tidak sesuai untuk usaha tani, atau untuk: Cagar Alam, Hutan, Penggembalaan Terbatas, Penggembalaan Sedang. Lebih sesuai untuk padang rumput / tanaman makanan ternak secara permanen bahkan dihutankan. Jika untuk hutan produksi (penebangan kayu) maka harus selektif (Hutan Produksi Terbatas) Tidak sesuai untuk usaha tani, atau untuk: Cagar Alam, Hutan, Penggembalaan Terbatas. Lebih sesuai untuk padang rumput / tanaman makanan ternak secara permanen bahkan dihutankan. Jika untuk hutan produksi (penebangan kayu) maka harus selektif (Hutan Produksi Terbatas) Tidak sesuai untuk usaha tani, atau untuk: Cagar Alam. Lebih sesuai sebagai lahan vegetasi alami / hutan alami / cagar alam / hutan lindung

I - 44

1.3.4.1 Potensi Tambang Adapun potensi Bahan galian tambang/mineral di Provinsi Banten terdapat bahan galian industri, logam dan bahan galian energi. Wilayah Banten bagian tengah, di susun oleh batuan sediman, batuan hasil gunung api dan batuan terobosan. Batuan sedimen menghasilkan bahan galian pasir, batu, lempung dan gamping. Batuan hasil gunung api menghasilkan batuan untuk bahan bangunan seperti basalt, andesit dan pasir hasil gunung api. Dibeberapa tempat diyakini batuan hasil gunung api berupa tufa merupakan tempat kedudukan yang potensial untuk mineralisasi logam emas. Batuan terobosan (intrusi) menghasilkan batuan untuk bahan galian industri sebagai bahan bangunan seperti andesit dan diorit yang dapat digunakan sebagai bahan bangunan. Bagian Selatan dari Wilayah Banten memiliki jenis bahan galian yang lebih bervariasi, diantaranya pasir, andesit, basalt, diorit, zeolit, bentonit, kaolin, lempung, pasir kuarsa. Bahan galian mineral logam berupa emas, perak dan sedikit logam dasar (tembaga, timbal dan seng) dan pasir besi. Di Kabupaten Lebak yaitu daerah sekitar Bayah menurut hasil penyelidikan geologi terdapat “Bayah Dome”. Daerah tersebut dijumpai adanya mineralisasi emas yang sudah ditambang sejak puluhan tahun lalu yaitu berada di daerah Cikotok-CirotanCikidang dan sekitarnya, sedangkan di di sekitar G. Ciawitali dan G. Bongkok Kec. Cibeber dan Cipanas, masih memerlukan penyelidikan tahap lanjutan untuk mengetahui penyebaran mineralisasi emas tersebut. Mineralisasi emas di Kab. Pandeglang di jumpai di daerah Cibaliung,

yang sudah dalam tahap persiapan penambangan oleh PT. Aneka

Tambang Tbk. Daerah prospek mineral emas lainnya yaitu di daerah Kecamatan Cigeulis yang menunjukan adanya indikasi mineralisasi serupa dengan di daerah Kecamatan Cibaliung. Dalam pengembangan potensi pertambangan yang berada di bagian selatan wilayah Banten tersebut perlu di pertimbangkan aspek lingkungan, oleh karena pada umumnya daerah yang mempunyai potensi logam mulia berada pada kawasan hutan lindung bahkan sebagian diantaranya berada pada kawasan taman nasional seperti daerah G. Ciawitali dan bahkan lokasi tambang Cikidang yang termasuk dalam Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak. Selain emas dan logam dasar bahan galian lainnya yang berpotensi untuk dikembangkan dan dapat menjadi bahan galian unggulan Provinsi Banten di bagian selatan adalah beberapa jenis mineral industri seperti, zeolit, bentonit, feldspar, pasir kuarsa dan I - 45

batugamping. Di kecamatan Bayah dan Panggarangan terdapat juga batubara berkualitas baik dengan nilai kalori sekitar 6500 - 7000 kal/gr. dan batubara muda terdapat di kecamatam Bojongmanik dengan nilai kalori antara 4000 – 5000 kal/gr. Sedangkan bahan galian lainnya yang dapat dikembangkan di bagian ini adalah batumulia dari jenis opal (kalimaya) dan fosil kayu terkersikkan yang dikenal sebagai batusempur yang keberadaannya sangat spesifik oleh karena termasuk sangat langka di dunia. Di bagian utara Provinsi Banten, sumberdaya alam yang berupa bahan galian terbatas pada bahan bangunan seperti batu andesit dan berbagai macam batupasir serta bahan galian lainnya yang berasal dari batuan piroklastika berumur muda, sedangkan logam mulia yang terindikasi di sekitar Padarincang dan Mancak masih memerlukan berbagai penelitian lanjutan. Di sektor energi, Potensi Panas Bumi cukup prospek untuk di kembangkan, dimana dibeberapa tempat terindikasi dengan adanya mata air panas (hotspring). Panas bumi ini selain dapat dikembangkan untuk tujuan pariwisata juga dapat dikembangkan menjadi pembangkit tenaga listrik yang ramah lingkungan dan merupakan sumber energi terbarukan sebagaimana yang telah di kembangkan di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah dan di Provinsi lainnya. Di wilayah Kabupaten Pandeglang mata air panas terinventarisasi di daerah-daerah Kec. Cimanggu, Malingping, G. Aseupan, G. Pulasari dan sekitar G. Karang. Sementara di Kabupaten Serang di jumpai di sekitar Rawa Dano dan Batukuwung, Kecamatan Padarincang. Sedangkan di Kabupaten Lebak dijumpai sekitar Kecamatan Cipanas dan Kecamatan Muncang. Berdasarkan hasil penyelidikan terdahulu terindikasi potensi panas bumi sebesar 700 Mw, di daerah G. Pulosari, G. Karang dan Rawa Dano. Selain bahan galian tambang seperti yang telah disampaikan di atas di wilayah Banten terdapat indikasi adanya minyak bumi yang kemudian oleh PT. Pertamina di sebutkan sebagai Blok Ujungkulon yang saat ini masih ditawarkan oleh pemerintah kepada investor untuk melakukan eksplorasi di blok tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar di P. Jawa terutama untuk industri dan pembangkit listrik yang terdapat di bagian barat P. Jawa termasuk Banten didalamnya PT. Perusahaan Gas Negara (PT. PGN) sedang membangun pipa gas dari Sumatera ke P. Jawa melalui Kota Cilegon. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mengganti/ mengurangi pemakaian BBM dengan menggunakan gas sebagai bahan bakar pengganti.

I - 46

Dengan keanekaragaman potensi bahan galian yang cukup besar, upaya pemanfaatannya dilaksanakan untuk menghasilkan nilai tambah yang tinggi dalam kerangka otonomi daerah. Dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan mentah berbagai industri yang semakin berkembang. Pertumbuhan industri, pusat-pusat kegiatan pertanian dan pembangunan konstruksi akan mendorong meningkatnya kebutuhan bahan galian, namun untuk pengembangan bahan galian lebih lanjut mengalami banyak kendala yang dihadapi diantaranya infra struktur, transportasi, teknologi dan permodalan. Untuk saat ini kendala umum yang dihadapi oleh pemerintahan adalah berupa iklim politik dan ekonomi yang kurang kondusif, hal ini mengakibatkan terganggunya investasi di bidang pertambangan. Kendala ini merupakan tantangan bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk dapat menciptakan iklim yang kondusif sehingga para investor dapat menanamkan modalnya di bidang pertambangan dengan aman dan nyaman. Dalam kaitannya dengan pengembangan potensi tambang dan energi di Provinsi Banten, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten telah melakukan beberapa studi, di antaranya pemanfaatan potensi energi gelombang, energi surya, energi angin, dan energi biomassa. Adapun kaitannya dengan kebijakan ketenagalistrikan menuju Banten Terang 2012, kondisi rasio elektrifikasi diluar Tangerang hingga tahun 2008 baru 72,6%, namun demikian rasio elektrifikasi Banten relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan rasio elektrifikasi nasional (64,3%) serta rasio elektrifikasi Jawa Barat (61,5%). Keberhasilan dalam menaikan rasio elektrifikasi tidak lepas dari usaha serta peran semua stakeholder ketenagalistrikan termasuk PLN, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Salah satu upaya meningkatkan rasio elektrifikasi adalah melalui program pembangunan listrik perdesaan (listrik PLN dan Listrik PLTS/PLTMH). Beberapa rekomendasi pengembangannya secara garis besar dapat dikemukakan sebagai berikut. 1. Pengembangan Potensi Energi Surya : a. Hampir semua daerah yang disurvei di Kabupaten Serang, Pandeglang, dan Lebak mempunyal radiasi yang cukup untuk penerapan energi surya balk Fotovoltaik maupun Termal. b. Besar Radiasi rata-rata tahunan berdasarkan referensi data sekunder untuk Daerah Banten yaitu berkisar diantara 3,5 kWh/m2/hari setelah diadakan validasi dengan data primer ternyata tidak berbeda jauh.

I - 47

c. Pada umumnya pendapatan masyarakat yang disurvel adalah dan hasil-hasil pertanian, perkebunan dan perikanan. d. Pada umumnya desa-desa yang disurvei banyak yang sudah terlistriki, namun di pedaaman masih ada yang belum terlistriki. e. Dan hasil studi dan pengukuran langsung energi matahari merupakan energi yang berpotensi untuk di daya gunakan, oleh sebab itu pada beberapa daerah yang memang agak sulit dan mahal untuk pembangunan janingan listrik maka dapat dipenuhi dengan SESF. f. Pada beberapa daerah mungkin ada beberapa masalah sosial berkaitan dengan pendistribusian SESF dan sosialisasinya dimasa talu sehingga g. diperlukan kembali adanya survei yang lebih terperinci akan animo masyarakat terhadap teknologi SESF. h. Untuk daerah-daerah yang terdapat hasil perkebunan, persawahan, dan perikanan maka Pengering Energi Surya Termal dapat digunakan untuk meningkatkan mutu pengeringan hasil-hasil tersebut dan untuk penerangan kapal pencari ikan energi SESF dapat digunakan. i. Daerah yang penduduknya tertarik untuk menggunakan energi surya adalah penduduk desa Barugbug. 2. Pengembangan Potensi Energi Angin : a. Beberapa daerah yang disurvei memiliki kecepatan angin sesaat yang cukup tinggi yang dapat ditindak lanjuti dengan pengukuran lebih detail dan lama guna memperoleh data yang dapat digunakan sebagai dasar perancangan sistem. Daerah pesisir pantai pada umumnya memiliki potensi angin yang cukup tinggi, seperti di sepanjang pantai selatan Kabupaten Lebak dan Pandeglang, pesisir barat Pandeglang dan pesisir utara Serang b. Apabila kecepatan angin di beberapa lokasi sepanjang tahun seperti pada saat dilakukan survei, lokasi-lokasi tersebut merupakan daerah yang sangat potensial untuk dapat dimanfaatkan untuk lokasi pembangkit listrik tenaga angin. Namun jika hanya beberapa saat kecepatan angin di lokasi maka perlu pengukuran lebih ama untuk pengkajian lebih lanjut.

I - 48

c. Data kecepatan angin yang diperoleh di lapangan pada saat survel dilakukan belum dapat digunakan sebagai data rancangan pemanfaatan teknologi SKEA, karena belum diketahui kontinuitas atau pola dan frekuensi distribusi kecepatan angin sebagai dasar perancangan sistem pemanfaatan SKEA. Diperlukan minimal satu tahun pengukuran data secara terus-menerus di suatu lokasi untuk mendapatkan pola dan distribusi kecepatan dan arah angin harlan, mingguan dan bulanan bahkan tahunan sebagai data masukan rancangan dan perhitungan tekno-sosio-ekonomi pemanfaatan SKEA. d. Penyebaran potensi energi angin di wilayah-wilayah dipengaruhi oleh topografi, kontur, rougness (hambatan kekasaran permukaan ) dan arah angin dominan, dengan acuan di suatu lokasi pengukuran / survei. Sehingga penempatan suatu alat ukur dan pemanfaatan SKEA merupakan suatu lokasi yang spesifik yang perlu penelitian dan pengkajian yang mendalam. e. Potensi energi angin yang dapat diimplementasikan akan tergantung dan potensi energi angin di lokasi yang menentukan kapasitas pembangkit yang bisa digunakan. Sehingga dalam satuan uasan wHayah tertentu dapat dibangkitkan kapasitas yang dapat berbeda sesuai dengan kapasitas unit-unit SKEA terpasang. f. Guna memperoleh data yang dapat dipergunakan sebagai dasar perhitungan dan perancangan pemanfaatan teknologi SKEA, diperlukan data pengukuran di suatu lokasi untuk kurun waktu sedikitnya selama 1 tahun. Diusulkan untuk dilakukan pengukuran potensi angin minimal 1 titik pengukuran di setiap Kabupaten yang pada tahap awal diprediksi memiliki potensi yang cukup baik. g. Lokasi yang dipandang cukup prospektif untuk pemanfaatan teknologi energi angin di masa datang, untuk tahap awal diusulkan untuk dipasang peralatan ukur potensi angin yang kontinu di Desa Muara Kecamatan Malingping (S 06° 49.543’ E 105° 53.654’) dan Desa Cihara Kecamatan Panggarangan (S 06° 52.493’ E 106° 05.865’), di Kabupaten Lebak. h. Guna memberikan gambaran manfaat dan teknologi energi baru dan terbarukan khususnya angin, perlu dilakukan proyek percontohan ujicoba di lokasi yang dianggap telah memiliki persyaratan. Diusulkan untuk ujicoba pemanfaatan SKEA untuk pemompaan air di ladang sawah tadah hujan yang memiliki sumber air

I - 49

berupa sungai dengan debit yang cukup dan potensi kecepatan angin yang relatif tinggi dan daerahnya terbuka. 3. Pengembangan Potensi Energi Biomassa : a. Potensi biomassa dan Iimbah pertanian yang cukup besar, di atas 1.000 kW di Kabupaten Lebak terdapat di Bojong Manik, Leuwidamar dan Sobang. Di Kabupaten Serang terdapat di desa Tirtayasa, sedangkan di Kabupaten Pandeglang tidak ada yang mempunyai potensi di atas 1.000 kW b. Potensi biomassa dan limbah Perkebunan yang cukup besar di atas 1.000 kW, di Kabupaten Lebak terdapat di Cikareo dan Gunung Gendeng, Kabupaten Pandeglang tidak berpotensi, dan di Kabupaten Serang terdapat di desa Wargasara, Ujung Tebu, Batu Kuwung dan Kadubeureum. c. Potensi Biomassa dan Iimbah peternakan di ketiga kabupaten tidak ada yang di atas 1.000 kW. d. Potensi biomassa hasil survei lebih rendah dan potensi menurut data sekunder, karena survei ditujukan pada daerah yang belum terlistriki. e. Potensi biomassa yang direkomendasikan untuk dimanfaatkan menjadi energi panas atau listrik diperoleh dan limbah perkebunan atau pertanian dengan jumlah energi >1.000 kW yang dapat melistriki satu desa dengan jumlah sekitar 300 Kepala Keluarga. f. Potensi biomassa yang direkomendasikan untuk dikaji lebih lanjut untuk dapat dimanfaatkan menjadi energi listrik dan panas dengan jumlah limbah terbesar sekitar 5274 kW adalah di desa Bojong Manik, Kabupaten Lebak. sedangkan di Kabupaten Serang terletak di desa Batukuwung yang mempunyai potensi biomassa sebesar 4205 kW. g. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam pemanfaatan biomassa menjadi energi listrik maupun energi panas adalah sebagai berikut. •

Kesinambungan bahan baku limbah

•

Lokasi dan infrastruktur yang ada

•

Teknologi yang akan digunakan

•

Sumber Daya Manusia yang tersedia

•

Faktor sosio ekonomi I - 50

h. Potensi energi biomassa dan sampah rumah tangga penlu dievaluasi lebih lanjut, terutama daerah yang perkembangan penduduknya di Propinsi Banten cukup pesat terutama di Kabupaten Serang. 4. Pengembangan Potensi Energi Panas Bumi : a. Secara umum terlihat bahwa di tiga Kabupaten yang menjadi target survel memiliki potensi untuk pemanfaatan Panas Bumi. Dan beberapa literatur terdapat 70 titik sumber air panas bumi bertemperatur tinggi dengan kapasitas total mencapai 19.658 MW. Namun dan hasil survey lapangan baru sekitar ± 50 titik yang tenidentifikasi dengan pasti. Sebagian besar dan lokasi tersebut belum dilakukan eksploitasi secara intensif. Dan kesemua titik sumber air panas bumi tersebut terdapat di 3 kabupaten, yaitu Rawa Danu (possible 115 MW) dan Batukuwung (170 MW) di Kabupaten Serang; Gunung Karang (possible 170 MW) dan Citaman-Gunung Karang (possible 20 MW) di Kabupaten Serang dan Pandeglang; Gunung Pulosari (Hypothetical Resources 100 Mwe) di Kabupaten Pandeglang; Gunung Endut (Speculative 225 MW) dan Pamancalan (Speculative 225 Mwe) di Kabupaten Lebak. b. Terutama potensi panas bumi yang ada Kabupaten Serang, tepatnya lokasi daerah Rawa Danau sangat berpotensi untuk dijadikan pembangkit listrik. Dan data hasil survey sebaran munculnya titik panas mehputi daerah seluas 450 km2, dengan julat (‘range’) temperatur antara 42 °C sampal dengan 67 C di permukaan bumi, maka diperkirakan potensi panas yang lebih besar ada pada beberapa titik di kedalaman bumi. Potensi panas bumi mi akan bernilai ekonomis mengingat Kabupaten Serang memiliki banyak industni padat energi, sehhngga distnibusi listriknya tidak akan terlalu jauh. c. Potensi panas bumi (air panas) yang terletak di dua kecamatan yaltu Kecamatan Cipanas (desa Cipanas) dan Kecamatan Muncang (desa Sobang), Kabupaten Lebak cukup baik terutama untuk desa Sobang yang memiliki air panas hingga mendekati titik didih air. d. Pemanfaatan panas bumi secara lokal sudah bisa dilakukan misalnya untuk penggunaan energi termalnya untuk pengering atau pariwisata. Karena kebutuhan energi < 100 biasanya lebih banyak untuk pemanfaatan panas secara langsung dibandingkan untuk pembangkit listrik. Panas juga tidak mudah didistribusikan

I - 51

untuk jarak> 30 km, sehingga penggunaan secara lokal adalah yang paling balk, mengingat pedesaan di wilayah Banten tersebar dalam luas wilayah yang besar. e. Untuk mengembangkan wilayah propinsi Banten diperlukan ekplorasi lebih jauh dan potensi-potensi panas bumi untuk pengembangan energi panas dan ketenagalistrikan. Diperlukan sebuah studi intensif guna pemanfaatan Panas Bumi di Wilayah Banten dengan membuat sebuah Feasibility Study atau Studi Kelayakan. Pengembangan panas bumi untuk listrik memakan biaya yang cukup besar. Untuk itu diperlukan studi yang sangat mendalam dan juga tentunya kemauan dan pihak Pemda Banten sendiri. f. Pemanfaatan panas bumi untuk tenaga listrik memerlukan temperatur> 300 °C. Mengingat panas yang timbul dipermukaan bumi di sekitar wilayah survel tidak ada yang mencapai suhu tersebut, maka diperlukan pengeboran di beberapa tempat untuk kemudian dilakukan teknik penetrasi ke dalam permukaan bumi untuk mengekstrasi panas yang berada di dalamnya. g. Perlu dilakukan kajian, apakah potensi panas bumi (air panas) di wilayah Kecamatan Cipanas (desa Cipanas) dan Kecamatan Muncang (desa Sobang), Kabupaten Lebak cukup potensial untuk dimanfaatkan atau tidak, perlu dilakukan pengukuran di lokasi untuk periode waktu yang cukup dan penelitian lebih mendalam meliputi penelitian geologi, geokimia dan geofisika dan sekitar lokasi panas bumi.

I - 52

Tabel 1.6 Bahan Galian Logam di Provinsi Banten No 1.

Nama Bahan Galian Emas

Manfaat - Perhiasan. - Mata Uang. - Bidang kedokteran untuk logam anti karat .

Lokasi Sebaran Kabupaten Lebak : - Kec. Cikotok - Kec. Cikidang - Kec. Bayah - Kec. Ciawitali - Kec. Citorek - Kec. Cipicung - Gn. Endut Kabupaten Pandeglang : - Kec. Cibaliung - Kec. Cibitung

2.

Perak

Perhiasan

Kabupaten Serang : Kec. Padarincang Kabupaten Lebak : - Kec. Cikotok - Kec. Cikidang - Kec. Bayah - Kec. Ciawitali - Kec. Citorek - Kec. Cipicung - Gn. Endut Kabupaten Pandeglang : - Kec. Cibaliung - Kec. Cibitung

3.

Timah Hitam

Bahan baku campuran besi baja tahan karat

4.

Pasir Besi

Bahan baku besi baja

5.

Batu Besi

Bahan baku besi baja

Kabupaten Serang : Kec. Padarincang Kabupaten Lebak : - Kec. Cikotok - Kec. Panggarangan Kabupaten Pandeglang : Kec. Cikeusik Kabupaten Lebak : - Kec. Cijaku - Kec. Panggarangan

Sumber : Distamben Provinsi Banten, 2007.

Tabel 1.7 Bahan Galian Non Logam di Provinsi Banten No 1.

Nama Bahan Galian Bentonit Ca

2.

Lempung

Manfaat - Bahan penghisap atau zat-zat poembersih. - Bahan campuran untuk zat pemisah dalam penyulingan minyak. - Zat pemutih. - Bahan katalisator. - Bahan campuran dalam industri semen. - Bahan pembuatan batubara.

Lokasi Sebaran Kabupaten Lebak : Kec. Bojongmanik,Kec. Maja,Kec. Cipanas. Kabupaten Pandeglang : Kec. Cigeulis,Kec. Cikeusik,Kec. Pagelaran. Kabupaten Lebak : Kec. Bayah,Kec. Cirompang.

I - 53

No

Nama Bahan Galian

3.

Zeolit

4.

Kaolin

5.

Opal

6.

Kalsit

7.

Batupasir Kuarsa

8.

Batu Gamping

9.

Tras

10

Batu Apung

Manfaat

- Bahan pembuatan bata, campuran beton, batu hias dan blok-blok pembuat dinding bangunan. - Bidang pertanian, tepung zeolit dari jenis klinoptiolit pada tanah dan sawah dapat meningkatkan pertumbuhan serta hasil tanaman. - Bidang peternakan, dapat dimanfaatkan sebagai bahan penambah makanan ternak. - Bidang perikanan, sebagai pengontrol/ penyerap amonium yang dikeluarkan oleh ikan sehingga pemeliharaan ikan dapat lebih banyak. - Bidang lingkungan, zeolit dapat dimanfaatkan sebagai bahan penghilang bau, penangkap ion Ca2, penyerap gas N2, O2, dan CO2, mengikat logamlogam berat. - Bidang industri, zeolit dapat dipakai sebagai bahan penjernih minyak kelapa sawit, untuk menyerap zat warna. Dalam industri kertas zeolit dapat berfungsi sebagai bahan pengisi dan akan memberikan sifat yang lebih baik terhadap kertas. Keramik, industri elektronik, industri kosmetik, industri kertas, serta pembuatan bahan-bahan bangunan, misalnya batubara, bata yang beremail (hiasan) dan sebagai refraktor untuk bata tahan api. Assesoris atau barang hiasan dinding sebagai variasi barang-barang pajangan/perhiasan Alat optik terutama untuk prisma polarisasi, Industri kimia sebagai bahan campuran pupuk, untuk kosmetik, industri keramik, barang seni, meja marmer, Bidang kedokteran dan farmasi. Campuran dalam industri keramik, Campuran dalam industri semen portlan, Bahan campuran pada industri gelas, bahan bangunan, batu asahan. Digunakan dalam siklus industri kimia teknik, seperti pabrik gula, pabrik kapur, kalsium karbida, Bahan campuran keramik, Bahan baku industri kertas, Bahan baku semen portland, Bahan baku soda abu, Bahan baku pupuk fosfat. Bahan semen alam, bahan pembuatan batako, campuran bahan bangunan

Bahan-bahan poles logam dan lain-lain, Bahan campuran beton, norfar membuat bata ringan, batu bata tahan api, bahan asah, plester, filter, pasta gigi, filter pada aspal, Industri keramik.

Lokasi Sebaran Kabupaten Pandeglang : Kec. Munjul,Kec. Bojong,Kec. Banjar,Kec. Saketi,Kec. Cigeulis,Kec. Cikeusik,Kec. Cibaliung. Kabupaten Serang : Kec. Kragilan. Kabupaten Tangerang : Kec. Balaraja. Kota Serang : Kec. Tulakan Kabupaten Lebak : Kec. Bayah,Kec. Gunung Kencana,Kec. Cilograng,Kec. Cibeber.

Kabupaten Lebak : Kec. Banjarsari,Kec. Bayah.

Kabupaten Lebak : Kec. Sajira,Kec. Maja. Kabupaten Lebak : Kec. Bayah.

Kabupaten Lebak : Kec. Bayah,Kec. Panggarangan,Kec. Banjarsari,Kec. Cimarga,Kec. Nameng. Kabupaten Lebak : Kec. Bayah,Kec. Bojongmanik.

Kabupaten Lebak : Kec. Bojongmanik,Kec. Ciregos,Kec. Maja,Kec. Panggarangan,Kec. Bayah,Kec. Cimarga,Kec. Leuwidamar,Kec. Cibadak. Kabupaten Lebak : Kec. Bojongmanik,Kec. Ciregos,Kec. Maja,Kec. Panggarangan,Kec. Bayah,Kec. Cimarga,Kec. Leuwidamar. Kabupaten Pandeglang : Kec. Cimanggu.

I - 54

No

Nama Bahan Galian

Manfaat

11.

Batu Gunung (Andesit-Basalt)

- Pondasi bangunan, jalan raya, jembatan dan sebagainya. - Bahan campuran pembuatan keramik dan bahan bangunan.

12.

Obsidian

13.

Fosfat

Bahan batu hias, Campuran bahan bangunan konstruksi ringan, Bahan isalator panas dan dingin, Bahan peredam suara, Bahan penggosok. Pupuk

14.

Jasper

Ornamen

15.

Fosil Kayu

Ornamen

16.

Feldspar

Fluks dalam industri keramik, gelas dan kaca

17.

Ornamen

18.

Krisopras dan Krisokola Sirtu

19.

Batupasir

Bahan bangunan dan bahan campuran beton

Bahan bangunan, jalan raya, jembatan dan bahan konstruksi lainnya

Lokasi Sebaran Kota Cilegon : Kec. Ciwandan. Kabupaten Lebak : Kec. Ciawitali (intrusi-instrusi seperti Gunung Bedil, Baluhbuh, Jayagempu),Kec. Sajira (Gunung Pango). Kabupaten Pandeglang : Kec. Mandalawangi,Kec. Cadasari, Kec. Pandeglang,Kec. Menes,Kec. Cigeulis,Kec. Cibaliung,Kec. Sumur. Kabupaten Serang : Kec. Bojongmanik,Kec. Salira,Kec. Pulomerak,Kec. Anyer. Kota Cilegon : Kec. Lebakgede,Kec. Puloampel, Kec. Purwakarta,Kec. Pabean. Kabupaten Lebak : Kec. Panggarangan Kabupaten Lebak : Kec. Bayah Kabupaten Lebak : Kec. Bayah Kabupaten Lebak : Kec. Sajira,Kec. Cipanas,Kec. Cimarga. Kabupaten Tangerang : Kec. Curug Kabupaten Lebak : Kec. Cipanas Kabupaten Pandeglang : Kec. Banjarsari,Kec. Banjar. Kabupaten Pandeglang : Kec. Cimanggu Endapan di sepanjang sungai (Ciujung, Cisadane, Ciliman, Binuangeun dan sungai lainnya), Endapan di lereng gunung sebagai hasil endapan lahar masa silam (Gn. Gede, Gn. Karang) Kabupaten Serang : Kec. Baros Kota Cilegon : Kec. Bagendung Kabupaten Tangerang : Kec. Cisauk,Kec. Legok,Kec. Pagedangan. Kota Serang : Kec. Curug

Sumber : Distamben Provinsi Banten, 2007

I - 55

1.3.4.2 Lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Banten mempunyai empat kabupaten dan empat kota yang memiliki wilayah pesisir. Panjang garis pantai mencapai 517,42 kilometer (termasuk pulau kecil). Dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak terlepas dari isu permasalahan yang timbul terkait ekosistem pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil serta sosial ekonomi dan budaya wilayah pesisir.

A.

Ekosistem Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil Isu dan permasalahan ekosistem pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil yang

teridentifikasi antara lain: (1)

Kerusakan dan penurunan habitat terumbu karang. Kerusakan ekosistem terumbu karang di Provinsi Banten umumnya disebabkan aktifitas manusia (anthropogenic stress on coral reef) seperti kegiatan penangkapan ikan dengan bahan peledak, bahan kimia (potassium cyanida), penangkapan ikan dengan jaring jodang dan jaring bloon (semacam pukat harimau), penangkapan ikan hias, kegiatan industri di pesisir Cilegon, kegiatan Pelabuhan, penambangan/pengambilan karang, kegiatan wisata seperti pelepasan jangkar sembarangan dan penyelaman dan snorkling yang tidak benar. Penangkapan ikan dengan bahan peledak dan jaring menimbulkan kerusakan fisik pada kerangka terumbu. Terumbu karang menjadi patah dan hancur, bahkan akan menjadi potongan kecil (rubble) apabila tingkat kerusakannya tinggi. Penangkapan ikan hias yang menggunakan bubu juga mempunyai dampak kerusakan yang sama dengan mengangkat bongkahan terumbu. Sedangkan penangkapan ikan dengan bahan kimia dapat menimbulkan kematian pada polip karang tanpa menimbulkan kerusakan kerangka karang. Kematian karang yang disebabkan oleh bahan pencemar dari kegiatan industri dan Pelabuhan juga berupa kematian polip karang, pelepasan jangkar, penyelaman, snorkeling dan penambangan karang umumnya menyebabkan kerusakan fisik seperti patah atau hancur pada kerangka terumbu.

(2)

Kerusakan dan penurunan habitat hutan mangrove. Kerusakan hutan bakau umumnya terjadi pada kawasan yang telah mengalami tekanan dari aktifitas manusia seperti penebangan pohon bakau, konversi lahan, penambangan batu dan pasir, reklamasi, dan kegiatan industri. Penebangan pohon bakau umumnya

I - 56

digunakan untuk keperluan kayu bakar dan sedikit untuk konstruksi bangunan dan rumah. Penebangan pohon untuk keperluan ini tidak banyak lagi namun masih tetap menjadi ancaman yang perlu perhatian.

Reklamasi dengan menimbun

kawasan hutan bakau menjadi daratan menghilangkan sebagian dan mengurangi habitat hutan bakau. Reklamasi terjadi di kawasan teluk Banten terutama di Bojonegara. Kegiatan Industri dapat mempengaruhi kualitas hutan bakau melalui pencemaranan lingkungan. Penambangan batu dan pasir secara tidak langsung juga merusak ekosistem hutan bakau melalui perubahan pola hidrodinamika laut yang menimbulkan abrasi. Konversi lahan hutan bakau menjadi kepentingan lain merupakan penyebab utama kerusakan hutan bakau di Provinsi Banten. Umumnya konversi lahan bakau diperuntukan untuk lahan tambak. Pembukaan lahan tambak ini menyisakan sedikit habitat hutan bakau seperti di Panimbang, Labuan, Sumur, Pagelelaran, Cikeusik dan Cigeulis (Pandeglang), dan pesisir Cilegon. Kerusakan ekosistem hutan bakau akan mnurunkan potensi perikanan sebagai akibat hilangnya tempat pemijahan (spawning ground), tempat pemeliharaan larva (nursery ground), dan tempat mencari makanan (feeding ground). (3)

Kerusakan dan penurunan habitat padang lamun. Kerusakan lamun berkorelasi dengan kerusakan habitat pesisir seperti habitat terumbu karang dan hutan bakau. Kerusakan ekosistem padang lamun disebabkan oleh penurunan kualitas lingkungan, reklamasi, kegiatan penangkapan ikan. Penurunan kualitas lingkungan umumnya disebabkan oleh kegiatan industri terutama di bagian Barat Teluk Banten dan Cilegon. Kualitas air yang tercemar akan menyebabkan terganggunya pertumbuhan dan produktifitas lamun. Kegiatan reklamasi (pengurugan) pantai untuk kepentingan industri, dermaga dan jetty menyebabkan hilangnya areal padang lamun.

(4)

Gangguan dan penurunan biota. Penurunan biota terjadi karena akibat sekunder penurunan kualitas lingkungan dan kerusakan habitat seperti terumbu karang, padang lamun, hutan bakau, dan daerah aliran sungai. Kerusakan yang terjadi pada kawasan konservasi juga akan mempengaruhi populasi biota air dan burung.

(5)

Gangguan Daerah Aliran Sungai (DAS). Gangguan daerah aliran air (DAS) disebabkan adanya degradasi wilayah hulu DAS akibat penurunan kualitas air (pencemaran), sedimentasi, dan penggundulan hutan. Penurunan kualitas air disebabkan oleh kegiatan industri, penambangan emas dan limbah domestik yang

I - 57

membuang limbahnya seperti logam berat, organik dan bahan kimia lainnya. Sedimentasi pada DAS umumnya disebabkan oleh peningkatan run off di daerah hulu, serta tumbuhnya tumbuhan gulma air yang sangat cepat seperti eceng gondok, kiambang, rumput laments dan cakung. Gulma air ini akan memperlambat aliran air, memperkecil debit air dan mempercepat pendangkalan. (3)

Gangguan dan kerusakan ekosistem dan biota di kawasan konservasi. Gangguan ekosistem di kawasan konservasi Taman Nasional Ujung Kulon dan Cagar Alam Pulau Dua umumnya disebabkan oleh aktifitas manusia yang tidak proposional di dalam pemanfaatan sumberdaya alam. Berdasarkan proses yang terjadi sumber kerusakan dapat dibedakan antara sumber primer (langsung) dan sekunder (tidak langsung). Sumber primer yang menimbulkan permasalahan utama di kawasan konservasi antara lain: penangkapan ikan karang dengan pengeboman, bahan racun/kimia, alat tangkap destruktif, pengambilan batu karang dan kayu bakar, kunjungan wisata, lintasan kawasan, penangkapan burung, telur dan satwa lainnya, serta kurang memadainya sistem keamanan di dalam kawasan konservasi. Sedang sumber sekunder yang menimbulkan permasalahan sekunder terhadap kawasan konservasi seperti penggalian pasir, kegiatan industri, Pelabuhan yang berada di luar kawasan tetapi memberikan dampak lanjutan terhadap ekosistem perairan sekitarnya termasuk kawasan konservasi. Muara permasalahan utama yang terjadi di kawasan konservasi adalah lemahnya sistem keamanan yang meliputi sarana dan prasarana, tenaga keamanan, peraturan dan perundang-undangan, sosialisasi, koordinasi antar stake holder, kesadaran masyarakat, serta anggaran biaya pengawasan yang sangat rendah. Umumnya permasalahan yang timbul karena sistem keamanan yang lemah akan menyebabkan kerusakan habitat dan biotanya di kawasan konservasi. Untuk lebih jelasnya mengenai sebaran pulau-pulau kecil di Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel 1.8.

I - 58

Tabel 1.8 Sebaran Pulau-Pulau di Provinsi Banten No.

Kabupaten/Kota

Jumlah Pulau (Buah)

Luas Total (Ha)

5

Nama Pulau

1.

Kota Cilegon

52,00 Merak Besar Merak Kecil Plorida Ular Tempurung

2.

Kab. Pandeglang

33

3.

Kab. Serang

17

4.

Kab. Tangerang

1

-

5.

Kab. Lebak

5

1.000,00 Tanjung Layar Manuk Karang Malang Karang Bokor Karang Masigit

Kecamatan

Desa

Luas (Ha)

Pulomerak Pulomerak Pulomerak Pulomerak Pulomerak

Taman Sari Mekar Sari Lebak Gede Taman Sari Taman Sari

24.524,20 Popole Liwungan Oar Sumur Umang Mangir Pamanggangan Boboko Handeuleum Handeuleum Tengah Peucang Panaitan Deli Tinjil Badul Karang Tikukur Pinang Kecing Waton Karangcopong Besar Karangcopong Kecil Karangcareuh Karang Tikukur Kecil Karang Ewoh Karang Eurih Karang Cikalapa Bereum Kabuyutan Karangbidur Karang Pabayang Karang Gunung Payung Karang Jajar Batu Putih Batu Asin Batu Quran

Labuan Panimbang Sumur Sumur Sumur Sumur Sumur Sumur Sumur Sumur Sumur Sumur Cimanggu Cikeusik Sumur Sumur Sumur Sumur Sumur Sumur Sumur Sumur Sumur Sumur Sumur Sumur Sumur Sumur Sumur Sumur Sumur Sumur Sumur

Sukamaju Citeureup Kerta Jaya Sumur Sumber Jaya Tunggal Jaya Ujung Jaya Ujung Jaya Ujung Jaya Ujung Jaya Ujung Jaya Ujung Jaya Ranca Pinang Tanjungan Tunggal Jaya Ujung Jaya Ujung Jaya Ujung Jaya Ujung Jaya -

1,20 50,00 11,00 1.600,00 10,00 1.500,00 900,00 900,00 60,00 50,00 500,00 17.500,00 750,00 650,00 15,00 4,00 4,00 15,00 4,00 -

11.643,14 Sangiang Salira Kali Utara Tarahan Kemanisan Cikantung Panjang Semut Karang Cawene Karang Parejakah Tunda/Babi Kali Selatan Pamujan Besar Pamujan Kecil Kubur Gedang/Pisang Lima

Anyer Pulo Ampel Pulo Ampel Bojonegara Bojonegara Bojonegara Kasemen Kasemen Cinangka Cinangka Tirtayasa Bojonegara Pontang Pontang Kasemen Kasemen Kasemen

Cikoneng Pulo Ampel Pulo Ampel Margagiri Bojonegara Bojonegara Pulo Panjang Pulo Panjang Cinangka Cinangka Wargasara Pulo Ampel Susukan Domas Banten Banten Banten

845,50 1.875,00 3,50 11,88 7,50 1,25 798,00 1.875,00 4,38 3,50 257,50 3,00 15,00 0,63 4.375,00 1.563,00 3,50

Pulau Betingan

Semut Karang Cawene Kali Selatan

40,00 2,00 2,00 8,00

Teluk Naga

Teluk Naga

Bayah Bayah Wanassalam Bayah -

Sawarna Darmasari Muara Bayah Barat -

1.000,00 -

-

Cinangka Bojonegara

Cinangka Pulo Ampel

4,38 3,00

Sumber : Dinas Kelautan dan Pesisir Provinsi Banten, 2007

B.

Sosial Ekonomi dan Budaya Wilayah Pesisir Berdasarkan karakterisitik biofisik dan oseanografi, Wilayah Pesisir Banten dapat

dibagi tiga zona, yaitu Zona Pesisir Pantai Utara, Zona Pesisir Pantai Barat, dan Zona

I - 59

Pesisir Pantai Selatan. Karakteristik yang berbeda di ketiga zona tersebut memberi pengaruh yang berbeda terhadap potensi dan permasalahan pengelolaan pesisir yang ada. (1) Permasalahan pengembangan potensi pesisir selatan Banten adalah karena

topografi wilayah pantai selatan yang berbukit-bukit sehingga sarana jalan untuk mencapai lokasi tersebut relatif masih terbatas bila dibandingkan dengan pantai utara Banten. Permasalahan klasik ini cukup menghambat dalam pergerakan orang dan barang yang diproduksi maupun yang dibutuhkan dikawasan ini. (2) Selain itu karakteristik oseanografi pesisir Selatan yakni Samudera Hindia adalah

perairan laut lepas dengan arus dan ombak yang besar serta pengaruh perbedaan musim barat dan timur yang sangat berperan terhadap pola pemanfaatan sumberdaya perikanan, sehingga nelayan pantai selatan di Kabupaten Lebak dan Pandeglang sangat tergantung pada keadaan musim ini. Pada musim barat, kebayakan nelayan pantai selatan tidak pergi melaut. Biasanya mereka memanfaatkan waktu luang mereka untuk memperbaiki armada perikanannya, seperti pengecatan dan perbaikan mesin dan sebagainya. Dalam kondisi ini praktis nelayan tidak bekerja, kecuali bagi nelayan yang mempunyai lahan pertanian, mereka biasanya memanfaatkan waktu rehat tidak melautnya dengan bercocok tanam. (3) Sedangkan di kawasan Utara Banten telah berkembang menjadi koridor-koridor

pertumbuhan antar kota besar seperti Serang – Jakarta – Cirebon. Demikian juga dengan pemanfaatan lahan pesisir yang sangat intensif untuk berbagai aktivitas pembangunan seperti industri, Pelabuhan, pertanian, kawasan wisata, pemukiman dan budidaya perairan. Permasalahan yang muncul di utara Banten bukan lagi hambatan topografi, melainkan kepada permasalahan pemanfaatan ruang dan aktivitasnya serta sosial ekonomi masyarakatnya. (4) Kondisi

yang berbeda terjadi di pantai Barat Banten yang dapat

dikatagorikan sebagai kawasan peralihan antara wilayah pantai utara yang telah berkembang dengan wilayah pantai selatan yang masih tertinggal. Ciri yang membedakan tersebut adalah dengan telah berkembangnya pemanfaatan lahan seperti untuk wisata disamping masih terdapat kawasan konservasi dan areal pertanian yang menempati topografi yang masih berbukit-bukit serta karakteristik oseanografi Selat Sunda yang dipengaruhi oleh karakteristik Laut Jawa dan Samudera Hindia.

I - 60

1.3.5 Potensi Ekonomi Wilayah Perekonomian wilayah Provinsi Banten dalam kurun waktu 2005-2007 bergerak dengan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) rata-rata 5,76% per tahun. Dengan LPE mencapai sebesar 5,57% dan 6,04% pada tahun 2006 dan 2007, maka nilai PDRB a.d.h konstan (2000) pada tahun 2006 mencapai 61,32 Trilyun dan tahun 2007 mencapai 64,92 Trilyun. Sedangkan nilai PDRB a.d.h berlaku pada tahun 2006 mencapai 97,87 Trilyun dan pada tahun 2007 mencapai 107,28 Trilyun. Pola perkembangan perekonomian wilayah Provinsi Banten dalam kurun waktu 2003-2007 dicirikan dengan pergeseran peranan sektoral, dimana penguatan peran sektor tersier (service) ditunjukkan oleh peningkatan kontribusinya terhadap perekonomian wilayah sebesar 1,97% sehingga menempatkan proporsi 37,28% hingga tahun 2007. Meskipun sektor sekunder (manufactur) masih mendudukkan perannya sebagai pembentuk utama nilai ekonomi wilayah (hingga tahun 2007 kontribusinya sebesar 54,72%), namun dalam perkembangannya kontribusinya menurun sebesar 2,10%. Sedangkan sektor primer sebagai lapangan usaha terbesar dalam penyerapan tenaga kerja, mengalami peningkatan sebesar 0,13%, sehingga menempatkan kontribusi sebesar 8,01% hingga tahun 2007. Sektor pertambangan dan penggalian mampu menyerap tenaga kerja secara lebih baik dibandingkan sektor-sektor lainnya, sebagaimana ditunjukkan oleh rasio rata-rata kontribusi ekonomi terhadap rata-rata kontribusi tenaga kerja yang sebesar 4,70. Kecenderungan sektor padat karya lainnya ditunjukkan oleh sektor pertanian (2,92), sektor jasa-jasa (2,50), sektor bangunan (1,53) serta sektor perdagangan hotel dan restoran (1,20). Sedangkan sektor-sektor dengan kecenderungan padat modal ditunjukkan oleh sektor listrik, gas dan air bersih (0,08), sektor industri pengolahan (0,46), sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (0,94), serta sektor pengangkutan dan komunikasi (0,96). Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi antara lain ditopang oleh investasi (PMTB) yang bertumbuh dari tahun ke tahun dengan laju rata-rata 13,97% per tahun. Struktur investasi di Provinsi Banten ditunjukkan dengan komposisi investasi swasta dan masyarakat yang sebesar 68,30% serta investasi pemerintah 31,70%. Investasi swasta dan masyarakat terdiri dari PMA dan PMDN yang masing-masing berkontribusi 21,30% dan 14,31%, sedangkan peranan investasi UMKMK sebesar 32,69%. Sedangkan investasi pemerintah terdistribusi dalam dana APBN (10,39%), dana APBD Provinsi Banten (6,77%) serta dana APBD kabupaten/kota (14,54%). I - 61

Gambar 1.5 Grafik Kontribusi Sektor Ekonomi terhadap PDRB Banten Tahun 2007 (%)

JASA-JASA; 4,63 KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN; 3,29

PERTANIAN; 8,06

PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN; 0,11

PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI; 8,89 PERDAGANGAN, HOTELDAN RESTORAN; 19,68

INDUSTRI PENGOLAHAN; 48,42

BANGUNAN; 2,89 LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH; 4,04

Sumber : Diolah dari Banten DalamAngka, Tahun 2007

Gambar 1.6 Perkembangan PDRB dan LPE Provinsi Banten Tahun 2003-2007 120.000.000,00

6,04

6,20 6,00

5,88 100.000.000,00

5,80

5,63

5,57 5,60

80.000.000,00

5,40 60.000.000,00 5,20

5,07

5,00

65.046.775,78

107.431.957,89

61.341.658,65

97.867.273,39

58.106.948,23

84.622.288,47

54.880.406,51

74.562.753,50

51.957.457,74

20.000.000,00

66.874.433,76

40.000.000,00

4,80 4,60 4,40

2003 PDRBA.D.H. BERLAKU

2004

2005 PDRBA.D.H. KONSTAN

2006

2007 LPE

I - 62

Pembandingan kontribusi masing-masing sektor dari setiap Kabupaten/Kota terhadap sektor yang sama dalam cakupan Provinsi Banten pada tahun 2007 menemukenali beberapa hal sebagai berikut. a. Tiga kabupaten/kota yang memberikan kontribusi terbesar di sektor pertanian yaitu Kabupaten Tangerang (30,98 %), selanjutnya Kabupaten Lebak (27,27 %), dan Kabupaten Serang (21,74 %). b. Tiga

kabupaten/kota

yang

memberikan

kontribusi

terbesar

di

sektor

pertambangan/penggalian yaitu Kabupaten Lebak (65,56 %) Kabupaten Tangerang (16,71 %), dan Kota Cilegon (8,42 %). c. Tiga kabupaten/kota yang memberikan kontribusi terbesar di sektor industri pengolahan yaitu Kota Tangerang (41,83 %), Kabupaten Tangerang (26,20 %), dan Kota Cilegon (17,64 %). d. Tiga kabupaten/kota yang memberikan kontribusi terbesar di sektor listrik/gas/air bersih yaitu Kabupaten Tangerang (47,57 %), Kota Cilegon (34,72 %), dan Kabupaten Serang (14,16 %). e. Tiga kabupaten/kota yang memberikan kontribusi terbesar di sektor bangunan/ konstruksi yaitu Kabupaten Serang (33,21 %), Kota Tangerang (25,53 %), dan Kabupaten Tangerang (21,37 %). f. Tiga kabupaten/kota yang memberikan kontribusi terbesar di sektor perdagangan/ hotel/restoran yaitu Kota Tangerang (50,51 %), Kabupaten Tangerang (19,90 %), dan Kota Cilegon (12,14 %). g. Tiga kabupaten/kota yang memberikan kontribusi terbesar di sektor pengangkutan dan komunikasi yaitu Kabupaten Tangerang (53,77 %), dan Kota Cilegon (20,93 %), dan Kabupaten Serang (9,33 %). h. Tiga kabupaten/kota yang memberikan kontribusi terbesar di sektor keuangan/ persewaan/jasa perseorangan yaitu Kota Tangerang (41,26 %), Kabupaten Tangerang (22,51 %), dan Kabupaten Serang (15,11 %). i. Tiga kabupaten/kota yang memberikan kontribusi terbesar di sektor jasa lainnya yaitu Kabupaten Tangerang (31,29 %), Kabupaten Serang (25,32 %), dan Kota Tangerang (15,98 %).

I - 63

Selanjutnya kajian perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 untuk Provinsi Banten mulai tahun 2004 sampai tahun 2007, maka dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut. 1. Pertumbuhan ekonomi wilayah Provinsi Banten rata-rata pada periode tahun 20042005 adalah 5,80 %, sedangkan pada periode 2005-2006 sebesar 26,28 % per tahun dan periode 2006-2007 indikasi menurun sebesar 11,28 % per tahun. 2. Laju

pertumbuhan

tertinggi

pada

periode

2004-2005

dicapai

oleh

sektor

bangunan/konstruksi dengan laju pertumbuhan sebesar 9,52 % per tahun, pada periode 2005-2006 sebesar 5,18 % per tahun, sedangkan pada periode 2006-2007 sebesar 3,03%. 3. Laju pertumbuhan tertinggi kedua pada periode 2004-2005 dicapai oleh sektor keuangan/persewaan/ jasa perusahaan yaitu sebesar 9,02 % per tahun, dan pada periode 2005-2006 sebesar 11,16 % per tahun, sedangkan pada periode 2006-2007 sebesar 3,55 %. 4. Laju pertumbuhan tertinggi selanjutnya pada periode 2004-2005 dicapai oleh sektor perdagangan/hotel/ restoran dengan laju pertumbuhan sebesar 8,84 % per tahun, dan pada periode 2005-2006 sebesar 7,28 % per tahun, sedangkan pada periode 20062007 sebesar 18,99 %.

1.3.6 Potensi Prasarana dan Sarana 1.3.6.1 Prasarana Transportasi Wilayah Provinsi Banten memiliki tingkat aksesibilitas yang tinggi, karena untuk mendukung pergerakan orang dan barang intra provinsi maupun antar provinsi didukung sediaan jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan nasional dan bebas hambatan. Informasi ketersediaan prasarana jalan dapat dilihat pada Tabel 1.9 sampai Tabel 1.10.

I - 64

Tabel 1.9 Jalan Nasional di Provinsi Banten RUAS JALAN

FUNGSI

KELAS JALAN

PANJANG LAPIS (KM) PERMUKAAN

Tangerang-Serang A II 52.820 Jl. Raya Serang (Tangerang) A II 7.390 Jl. Daan Mogot (Tgr-Batas DKI) A II 7.450 Ciputat-Bogor (Batas DKI-Gandaria/Bts. Bogor/Tangerang) K1 II 9.220 Cilegon-Merak A II 8.020 Jl. Raya Cilegon (Cilegon) A II 1.480 Jl. Raya Merak (Cilegon) A II 3.000 Serang-Cilegon A II 6.420 Jl. Maulana Yusuf (Serang) A II 0.450 Jl. Tirtayasa (Serang) A II 0.550 Jl. Mayor Safei (Serang) A II 0.800 Jl. Raya Cilegon (Serang) A II 6.150 Jl. Raya Serang (Cilegon) A II 3.730 Jl. Ahmad Yani (Serang) A II 1.650 Jl. Sudirman (Serang) A II 4.400 Cilegon-Pasauran K1 III B 38.920 Jl. Raya Anyer (Cilegon) K1 III B 3.500 Serdang-Bojonegara-Merak K1 34.850 Labuan-Pasauran K1 III B 16.600 Labuan-Simpang Labuan K1 III B 3.650 Simpanglabuan-Saketi K1 III B 17.100 Pandeglang-Saketi K1 III B 17.600 Jl. Abdulrahim (Pandeglang) K1 III B 0.200 Jl. Raya Labuan (Pandeglang) K1 III B 3.020 Jl. Mayor Widagdo (Pandeglang) K1 III A 0.250 Jl. Raya Rangkasbitung (Pandeglang) K1 III A 3.390 Simpanag Labuan-Cibaliung K1 III B 49.270 Cibalieng-Cikeusik-Muara Binuangeun K1 III B 43.920 Pandeglang-Rangkasbitung K1 III A 14.260 Jl. Raya Pandeglang (Rangkasbitung) K1 III A 3.200 Rangkasbitung-Cigelung K1 III A 39.230 Jl. Sunan Kalijaga (Rangkasbitung) K1 III A 1.600 Jl. Raya Cipanas (Rangkasbitung) K1 III A 2.200 Simpang-Muara Binuangeun K1 III B 16.940 Simpang-Bayah K1 III B 33.690 Bayah-Cibareno-Batas Jabar K1 III B 33.480 TOTAL PANJANG 490.400 Sumber : SK Menkimpraswil No. 376/KPTS/M2004, Dinas BMTR Provinsi Banten, 2008 A : Arteri, K1 : Kolektor 1

Hotmix Hotmix Hotmix Hotmix Hotmix Hotmix Hotmix Hotmix Hotmix Hotmix Hotmix Hotmix Hotmix Hotmix Hotmix Hotmix Hotmix Hotmix Hotmix Hotmix Hotmix Hotmix Hotmix Hotmix Hotmix Hotmix Hotmix Hotmix Hotmix Hotmix Hotmix Hotmix Hotmix Hotmix Hotmix Hotmix

I - 65

Tabel 1.10 Jalan Provinsi di Provinsi Banten RUAS JALAN

Ciputat-Ciledug Jl. Raya Jombang (Ciledug) Jl. Raya Jombang (Ciputat) Jl. Aria Putra (Ciputat) Jl. H. Usman (Ciputat) Tangerang-Serpong-Bts.Bogor Jl. Raya By Pass (Tangerang) Jl. Raya Serpong (Tangerang) Simpang Bitung-Curug Jl. Beringin Raya (Tangerang) Jl. Raya Cipondoh Jl. Raya Ciledug Ciputat-Serpong Jl. Pajajaran (Ciputat) Jl. Puspiptek Raya (Ciputat) Curug-Parung Panjang Kronjo-Mauk Mauk-Teluk Naga Teluk Naga-Dadap Cisauk-Jaha Malangnengah-Tigaraksa Karawaci-Legok Pamulang Timur-Sp.Gaplek Sp.Gaplek-Batas DKI Pontang-Kronjo (Tanara-Kronjo) Tigaraksa-Citeras Serang-Cadasari Jl. Tb. A. Khatib (Serang) Jl. Yumaga (Serang) Jl. Raya Pandeglang (Serang) Cikande-Citeras Pakupatan-Palima Palima-Pasang Teneng Terate-Banten Lama Banten Lama-Pontang Ciruas-Pontang Sempu-Dukuh Kawung Jalan Parigi-Sukamanah Kramatwatu-Tonjong Jl. Trip Jamaksari (Serang) Jl. Ayip Usman (Serang) Lopang-Banten Lama Jl. Kh. Abdul Fatah Hasan Jl. Abdul Hadi (Serang) Jl. Tb. Suwandi.(Ling.Selatan) Jl. Letnan Jidun (Serang) Simpang Taktakan-Gunung Sari Gunung Sari-Mancak-Anyer Kemang-Kaligandu Jl. Veteran (Serang)

FUNGSI

KELAS JALAN

PANJANG (KM)

LAPIS PERMUKAAN

K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2

III B III B III B III B III B III A III A III A III B III B III B III B III B III B III B III B

K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 -

III A III A III A III A -

4.02 4.04 2.08 4.50 0.46 15.10 4.07 4.24 5.02 1.70 9.50 7.40 4.25 3.09 2.94 11.82 11.40 20.40 8.50 11.60 15.60 8.50 1.80 7.50 5.80 27.20 14.22 0.65 0.80 0.73 18.10 10.50 40.90 11.50 16.20 14.80 10.70 25.60 4.80 1.35 2.27 7.70 1.75 0.71 3.70 0.70 13.50 22.00 1.90 0.80

Hotmix Hotmix Hotmix Hotmix Hotmix Hotmix Hotmix Hotmix Hotmix Hotmix Hotmix Hotmix Hotmix Hotmix Hotmix Hotmix Rigid ATB ATB+Rigid ATB+Rigid ATB+Rigid Rigid Hotmix+Rigid Hotmix+Rigid Hotmix+Rigid Hotmix+Rigid Hotmix Hotmix Hotmix Hotmix Hotmix Hotmix Hotmix Lapen Lapen Lapen+Hotmix Hotmix Hotmix Hotmix Hotmix Hotmix Hotmix Hotmix Hotmix Hotmix Hotmix Hotmix Hotmix Hotmix Hotmix

I - 66

RUAS JALAN

Jl. KH. Syam'un (Serang) Ciruas-Petir-Warunggunung (Sorok) Pontang-Kronjo (Pontang-Tanara) Jl. Yasin Beji (Cilegon) Cadasari-Pandeglang Jl. Tb. Asnawi (Pandeglang) Jl. A. Yani (Pandeglang) Jl. Raya Serang (Pandeglang) Saketi-Simpang (Saketi-Picung) Cibaliung-Sumur Cigadung-Cipacung Mengger-Mandalawangi-Caringin Saketi-Ciandur Jl. Jenderal A. Yani (Labuan) Picung-Munjul Munjul-Cikeusik Munjul-Panimbang Ciseukeut-Sobang-Tela Saketi-Simpang (Picung-Simpang) Bayah-Cikotok Gunung Madur-Pulau Manuk Citeras-Rangkasbitung Jl. By Pass (Rangkasbitung) Jl. Raya Cikande (Rangkasbitung) Cikotok-Bts. Jabar Cipanas-Warung Banten Maja-Koleang Ciruas-Petir-Wr.Gunung (Sorok-Wr.Gunung) Wr. Gunung-Gunung Kencana Gunung Kencana-Malingping Gunung Kencana-Banjar Sari TOTAL PANJANG

FUNGSI

KELAS JALAN

PANJANG (KM)

LAPIS PERMUKAAN

K2 K2 K2 K2 K2 K3 -

III A III A III A III A III B III B -

K2 K2 K3 K2 K2 K2 K2 K2 -

IIIB III B III B III A III A III B -

0.58 19.50 12.80 3.00 4.51 0.20 3.01 0.40 17.05 20.31 10.50 28.70 0.40 1.10 16.60 16.10 20.20 12.10 44.93 13.86 4.42 4.10 3.98 1.32 25.03 59.00 16.40 6.10 49.20 34.70 10.50

Hotmix Hotmix Lapen Hotmix Hotmix Hotmix Hotmix Hotmix Hotmix Hotmix Hotmix Lapen, Hotmix Hotmix Rigid, Hotmix Hotmix Lapen,Hotmix Hotmix Lapen Hotmix Hotmix Lapen Hotmix Hotmix Hotmix Hotmix Hotmix Hotmix Hotmix Hotmix Hotmix Hotmix

889.010

Sumber : SK Gubernur Banten No.761/Kep.8-Huk/2006, Dinas BMTR Provinsi Banten, 2008 K2 : Kolektor 2

Prasarana kepelabuhanan yang dimiliki oleh Provinsi Banten terdiri dari Pelabuhan khusus, Pelabuhan umum yang diusahakan, Pelabuhan umum yang tidak diusahakan sebagaimana disajikan dalam Tabel 1.11, Tabel 1.12, Tabel 1.13 dan Tabel 1.14 pada halaman selanjutnya. Di samping itu, di Provinsi Banten pun sedangkan direncanakan pembangunan Pelabuhan Laut Internasional Bojonegara, yang keberadaannya tentunya akan sangat mendukung fungsi dan peran beberapa kota PKN di Provinsi Banten. Adapun prasarana bandar udara yang terdapat di Provinsi Banten yaitu Bandara Budiarto Curug, Bandara Pondok Cabe dan Bandara Gorda. Dalam uraian isu strategis daerah, di Kabupaten Pandeglang pun akan dibangun lapangan terbang perintis yang masih dalam kajian Departemen Perhubungan yang rencananya berlokasi di Kecamatan

I - 67

Panimbang. Gambaran kondisi dan ketersediaan prasarana Pelabuhan udara Soekarno – Hatta dapat dilihat pada Tabel 1.15 pada halaman selanjutnya. Moda transportasi lainnya yang dimiliki oleh Provinsi Banten yaitu moda transportasi kereta api. Sebagaimana diinformasikan dari Dinas Perhubungan Provinsi Banten, terdapat 23 stasiun yang menghubungkan Provinsi Banten dengan DKI Jakarta serta lintas Tangerang. Gambaran kondisi dan ketersediaan prasarana kereta api dapat dilihat pada Tabel 1.16 pada halaman selanjutnya.

I - 68

Tabel 1.11 Pelabuhan Khusus POSISI KOORDINAT

KEDALAMAN KOLAM (M)

PANJANG DERMAGA (M)

LEBAR DERMAGA (M)

LOKASI PELABUHAN

KONSTRUKSI DERMAGA/ KONDISI/FASILITAS

06° - 02' - 40" LS / 105° 55' - 00" BT

-2.00

150.00

20.00

ANYER

LAP. PENUMPUKAN

-8.00

75.00

52.00

ANYER

JETTY /

-18.00

40.00

20.00

ANYER

JETTY /

-18.00

12.00

6.00

ANYER

JETTY /

-12.00

135.00

10.00

ANYER

JETTY /

-12.00

40.00

5.00

ANYER

JETTY /

-14.00

237,77

8.00

ANYER

JETTY /

-14.00

223.00

5.00

ANYER

JETTY /

-12.00

170.00

17.50

CIGADING

BETON / BAJA

-12.00

170.00

17.50

CIGADING

BETON / BAJA

-15.00

230.00

17.50

CIGADING

BETON / BAJA

-15.00

285.00

22.15

CIGADING

BETON / BAJA

PELABUHAN KHUSUS PT. SRIWI

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL CENTRE DERMAGA

06° - 02' - 25" LS/ 105° 55' - 35" BT

PT. TRIPOLYTA INDONESIA, TBK A. DERMAGA 1 B. DERMAGA 2

06° - 01' - 58" LS/ 105° 55' - 00" BT 06° - 01' - 58" LS/ 105° 55' - 00" BT

PT. ASAHIMAS CHEMICAL A. DERMAGA 1 B. DERMAGA 2 C. DERMAGA 3

06° - 01' - 41.042" 105° - 56' - 04.67" 06° - 01' - 40" LS/ - 56' - 20" BT 06° - 01' - 34" LS/ 56' - 07" BT

LS/ BT 105° 105° -

PT. BAYER MATERIAL SCIENCE DERMAGA

06° - 01' - 21.38" LS/ 105° - 01' - 23.07" BT

PT. KRAKATAU STEEL /KRAKATAU BANDAR SAMUDERA 06° - 00' - 50" LS/ A. DERMAGA LUAR 1 - 57' - 11" BT 06° - 00' - 50" LS/ B. DERMAGA LUAR 2 57' - 11" BT 06° - 00' - 50" LS/ C. DERMAGA LUAR 3 57' - 11" BT D. DERMAGA LUAR 4 06° - 00' - 50" LS/

105° 105° 105° 105° -

I - 69

PELABUHAN KHUSUS E. DERMAGA LUAR 5 F. DERMAGA DALAM 1 G. DERMAGA DALAM 2 H. DERMAGA DALAM 3 I. DERMAGA DALAM 4 J. DERMAGA TONGKANG

POSISI KOORDINAT 57' - 11" BT 06° - 00' - 50" 57' - 11" BT 06° - 00' - 50" 57' - 11" BT 06° - 00' - 50" 57' - 11" BT 06° - 00' - 50" 57' - 11" BT 06° - 00' - 50" 57' - 11" BT 06° - 00' - 50" 57' - 11" BT

KEDALAMAN KOLAM (M)

PANJANG DERMAGA (M)

LEBAR DERMAGA (M)

LOKASI PELABUHAN

KONSTRUKSI DERMAGA/ KONDISI/FASILITAS

-10.00

240.00

30.00

CIGADING

BETON / BAJA

-6.00

121.00

15.00

CIGADING

BETON / BAJA

-6.00

122.00

15.00

CIGADING

BETON / BAJA

-14.00

142.00

15.00

CIGADING

BETON / BAJA

-14.00

142.00

15.00

CIGADING

BETON / BAJA

-6.00

75.00

35.00

CIGADING

BETON / BAJA

-5.00

30.00

2.50

CIGADING

BETON / BAJA

-11.00

70.00

9.00

TG. GEREM

JETTY

-13.00

40.00

4.00

TG. GEREM

JETTY

-14.00

60.00

4.00

TG. GEREM

JETTY

-15.00

160.00

4.50

TG. GEREM

JETTY

-12.00

203.00

1.50

TG. GEREM

JETTY

LS/ 105° LS/ 105° LS/ 105° LS/ 105° LS/ 105° LS/ 105° -

PLTU KRAKATAU STEEL (KRAKATAU DAYA LISTRIK) DERMAGA

05° - 59' - 45" LS/ 105° 58' - 34" BT

PT. TITAN NUSANTARA INTERINDO (D/H PT PENI) 05° - 58' - 36" LS/ 105° 53' - 21" BT PT. PERTAMINA (TERMINAL TRANSIT BBM TG. GEREM) 05° - 58' - 17" LS/ 105° A. DERMAGA 1 59' - 21.5" BT 05° - 58' - 24" LS/ 105° B. DERMAGA 2 59' - 18" BT DERMAGA

PT. MITSUBISHI CHEMICAL INDONESIA (D/H PT BAKRIE KASEI CORP) DERMAGA

05° - 58' - 08" LS/ 105° 59' - 27" BT

PT. UNGGUL INDAH CAHAYA 05° - 57' - 06" LS/ 105° 59' - 37" BT PT. BUMIMERAK TERMINALINDO / PT SARI SARANA KIMIA DERMAGA

I - 70

PELABUHAN KHUSUS DERMAGA PT. DOVER CHEMICAL

POSISI KOORDINAT 05° - 57' - 14" LS/ 105° 59' - 54" BT 05° - 57' - 07" LS/ 105° - 59' - 55" BT

KEDALAMAN KOLAM (M)

PANJANG DERMAGA (M)

LEBAR DERMAGA (M)

LOKASI PELABUHAN

KONSTRUKSI DERMAGA/ KONDISI/FASILITAS

-11.00

340.00

15.00

TG. GEREM

JETTY

-13.00

190.00

3.00

TG. GEREM

JETTY

-8.00

150.00

5.00

TG. GEREM

JETTY

-8.00

100.00

6.00

TG. GEREM

JETTY

-13.00

350.00

18.50

LEBAK GEDE

BETON / BAJA

-3.00

175.00

20.00

LEBAK GEDE

BETON / BAJA

-13.00

300.00

27.00

LEBAK GEDE

BETON / BAJA

-13.00

20.00

6.00

LEBAK GEDE

JETTY

-5.00

65.00

21.50

TJ. SEKONG

JETTY

-5.40

61.40

20.00

TJ. SEKONG

JETTY

-2.40

75.50

10.00

TJ. SEKONG

JETTY

-10.00

450.00

11.00

SURALAYA

JETTY

-14.00

360.00

27.50

SURALAYA

JETTY

-2.50

90.00

60.00

BOJONEGARA

JETTY

PT. PRO INTER CONTINENTAL (PROINTAL) 05° - 57' - 22" LS/ 105° 59' - 43" BT 05° - 58' - 36" LS/ 105° B. DERMAGA 2 59' - 21" BT PT. INDAH KIAT PULP & PAPER (MERAK MAS) 05° - 55' - 22" LS/ 105° A. DERMAGA BARAT 56' - 49" BT 05° - 55' - 22" LS/ 105° B. DERMAGA SELATAN 56' - 49" BT 05° - 55' - 22" LS/ 105° C. DERMAGA TIMUR 56' - 49" BT PT. TOMINDOMAS BULK TANK TERMINAL 05° - 54' - 46" LS/ 106° DERMAGA 57' - 59" BT PT. SANTA FE POMEROY INDONESIA 05° - 54' - 21.06" LS/ A. DERMAGA 1 105° - 50' - 50.4" BT 05° - 54' - 21.06" LS/ B. DERMAGA 2 105° - 50' - 50.4" BT 05° - 54' - 21.06" LS/ C. DERMAGA 3 105° - 50' - 50.4" BT PT. PLTU SEKTOR SURALAYA (PT INDONESIA POWER) 05° - 53' - 21" LS/ 105° A. DERMAGA 1 01' - 36" BT 05° - 01' - 56.27" LS/ B. DERMAGA 2 106° - 01' - 48.82" BT PT. MESEI SARANA INDONESIA A. DERMAGA 1 05° - 53' - 56" LS/ 106° A. DERMAGA 1

I - 71

PELABUHAN KHUSUS b. Dermaga 2 c. Dermaga 3

POSISI KOORDINAT 05' - 37" BT 05° - 54' - 21.06" 105° - 50' - 50.4" 05° - 54' - 21.06" 105° - 50' - 50.4"

LS/ BT LS/ BT

KEDALAMAN KOLAM (M)

PANJANG DERMAGA (M)

LEBAR DERMAGA (M)

LOKASI PELABUHAN

KONSTRUKSI DERMAGA/ KONDISI/FASILITAS

-2.50

90.00

33.40

Bojonegara

Jetty

-2.50

90.00

60.00

Bojonegara

Jetty

-6.00

15.00

10.00

BOJONEGARA

JETTY

-14.00

140.00

15.00

BOJONEGARA

JETTY

-15.00

140.00

15.00

BOJONEGARA

JETTY

-12.00

20.00

10.00

BOJONEGARA

JETTY

-12.00

15.00

14.00

BOJONEGARA

JETTY

-12.00

15.00

14.00

BOJONEGARA

JETTY

-5.00

46.00

5.00

BOJONEGARA

JETTY / BETON / BAJA

-6.00

35.00

5.00

BOJONEGARA

JETTY

-5.00

24.00

24.00

BOJONEGARA

BETON / PAS. BATU

-7.00

100.00

20.00

BOJONEGARA

JETTY / BETON / BAJA

PT. LATEXIA INDONESIA /(dh PT RHODIA INDOLATEX) 05° - 52' - 55.6" LS/ 106° - 02' - 01.5" BT 05° - 52' - 58" LS/ 106° PT. SULFINDO ADIUSAHA 04' - 14" BT 05° - 53' - 30" LS/ 106° PT. KARBON INDONESIA 05' - 00" BT PT. POLICHEM INDONESIA (D/H PT GT PETROCHEM INDUSTRIES) 05° - 53' - 50.48" LS/ DERMAGA 106° - 04' - 40.75" BT PT. REDECO PETROLIN UTAMA DERMAGA

A. DERMAGA 1

05° - 53' - 00" LS/ 106° 04' - 24.36" BT

05° - 52' - 52.41" LS/ 106° - 04' - 10.98" BT PT. BAKRIE CONSTRUCTION (D/H PT TRANS BAKRIE) 05° - 53' - 46.7" LS/ 106° DERMAGA - 05' - 04.4" BT PT. ARBE CHEM (D/H PT RISJAD BRASALI STYRINDO) 05° - 53' - 55.55" LS/ DERMAGA 106° - 05' - 18.15" BT 05° - 55' - 31" LS/ 106° PT. KUSUMA RAYA UTAMA 06' - 46" BT PT. GUNANUSA UTAMA FABRICATOR 05° - 55' - 05" LS/ 106° A. DERMAGA 1 06' - 03" BT B. DERMAGA 2

I - 72

PELABUHAN KHUSUS

POSISI KOORDINAT

KEDALAMAN KOLAM (M)

PANJANG DERMAGA (M)

LEBAR DERMAGA (M)

LOKASI PELABUHAN

KONSTRUKSI DERMAGA/ KONDISI/FASILITAS

-7.00

150.00

20.00

BOJONEGARA

JETTY / BETON / BAJA

05° - 56' - 40" LS/ 106° 06' - 45" BT 05° - 55' - 53.5" LS/ 106° PT. CILEGON FABRICATORS - 06' - 45" BT PT. BANTEN JAVA PERSADA (EX. PT GOLDEN KEY) 05° - 56' - 16" LS/ 106° DERMAGA 06' - 44" BT PT. SYLPHA TERRA (EX. PT SAMANDYA TANDYA) 05° - 57' - 14" LS/ 106° DERMAGA 06' - 13" BT 05° - 58' - 55.2" LS/ PT. DIAS RAYA SHIPYARD 106° - 05' - 45.0" BT

-7.00

50.00

30.00

BOJONEGARA

JETTY

-10.00

71.00

23.00

BOJONEGARA

JETTY

-6.00

55.00

35.00

BOJONEGARA

BETON / PAS. BATU

-8.00

300.00

200.00

BOJONEGARA

BETON / PAS. BATU

05° - 58' - 12" LS/ 106° 06' - 05" BT

-8.00

40.00

40.00

BOJONEGARA

BETON / PAS. BATU

-10.00

120.00

20.00

PULOAMPEL

JETTY

-12.50

10.00

15.00

B. DERMAGA 2

PT. BATU ALAM MAKMUR PT. POLYCHEM LINDO PT. NUSARAYA PUTRA MANDIRI

05° - 53' - 08.21" LS/ 106° - 04' - 28.89" BT 05° - 53' - 52.2" LS/ 105° - 00' - 56.3" BT

Sumber: Dishub Provinsi Banten, 2007

I - 73

Tabel 1.12 Pelabuhan Umum Yang Diusahakan KEDALAMAN KOLAM (M)

PANJANG DERMAGA (M)

LEBAR DERMAGA (M)

LOKASI

KONDISI FASILITAS

KETERANGAN

-9.50

112.00

18.00

CIWANDAN

BAIK

GENERAL CARGO

-6.00

87.00

15.50

CIWANDAN

BAIK

DRY BULK

-6.00

38.00

19.00

CIWANDAN

BAIK

DRY BULK

-9.00

26.00

10.00

CIWANDAN

BAIK

LIQUID BULK

-15.00

202.50

32.00

CIWANDAN

BAIK

CONTAINER / MULTI PURPOSE

-5.00

10.00

25.00

CIWANDAN

BAIK

PASSANGER CARGO

-6.00

38.00

19.00

CIWANDAN

BAIK

GENERAL CARGO

-15.00

150.00

32.00

CIWANDAN

BAIK

CONTAINER SPECIAL

-5.50

120.00

80.00

MERAK

MERAK

EMBARKASI & DEBARKASI PENUMPANG & KENDARAAN / BARANG

B. DERMAGA 2

-6.50

98.00

20.00

MERAK

MERAK

C. DERMAGA 3

-6.50

150.00

20.00

MERAK

MERAK

D. DERMAGA 4

-5.50

9.00

20.00

MERAK

MERAK

PELABUHAN UMUM YANG DIUSAHAKAN

POSISI KOORDINAT

PELABUHAN BANTEN A. DERMAGA 1 B. DERMAGA 2 C. DERMAGA 3 D. DERMAGA 4 E. DERMAGA 5 F. DERMAGA 6 G. DERMAGA 7 H. DERMAGA KHUSUS BATUBARA

06° - 56' - 36" LS/ 105° - 57' - 04" BT 06° - 56' - 36" LS/ 105° - 57' - 04" BT 06° - 56' - 36" LS/ 105° - 57' - 04" BT 06° - 56' - 36" LS/ 105° - 57' - 04" BT 06° - 56' - 36" LS/ 105° - 57' - 04" BT 06° - 56' - 36" LS/ 105° - 57' - 04" BT 06° - 56' - 36" LS/ 105° - 57' - 04" BT 06° - 56' - 47" LS/ 105° - 49' - 42" BT

PELABUHAN PENYEBERANGAN MERAK A. DERMAGA 1

05° - 55' - 05" LS/ 106° - 56' - 12" BT

Sumber: Dishub Provinsi Banten, 2007

I - 74

Tabel 1.13 Pelabuhan Umum Yang Tidak Diusahakan POSISI KOORDINAT

KEDALAMAN KOLAM (M)

PANJANG DERMAGA (M)

LEBAR DERMAGA (M)

LOKASI

KONDISI FASILITAS

KETERANGAN

PELABUHAN KARANGANTU

06° - 02' - 00" LS/ 106° - 09' - 50" BT

-0.50

500.00

1.00

KARANGANTU, SERANG

BAIK

KONSTRUKSI DERMAGA/TALUD PASANGAN BATU KALI

PELABUHAN BOJONEGARA

05° - 52' - 5" LS/ 105° - 05' - 45" BT

-1.50

265.00

1.00

GRENYANG, BOJONEGARA SERANG

BAIK

KONSTRUKSI DERMAGA/TALUD PASANGAN BATU KALI

A. DERMAGA I

05° - 52' - 35" LS/ 106° - 20' - 20" BT

-0.50

50.00

1.00

ANYER KAB. SERANG

BAIK

KONSTRUKSI DERMAGA/TALUD PASANGAN BATU KALI

B. DERMAGA II

05° - 58' - 40" LS/ 106° - 20' - 40" BT

-1.50

75.00

1.00

ANYER KAB. SERANG

BAIK

KONSTRUKSI DERMAGA/TALUD PASANGAN BATU KALI

PELABUHAN LABUAN

06° - 23' - 00" LS/ 105° - 48' - 59" BT

-0.50

315.00

1.00

DS. TELUK, LABUAN PANDEGLANG

BAIK

KONSTRUKSI DERMAGA/TALUD PASANGAN BATU KALI

PELABUHAN UMUM YANG TIDAK DIUSAHAKAN

PELABUHAN ANYER

Sumber: Dishub Provinsi Banten, 2007

I - 75

Tabel 1.14 Sarana Bantu Navigasi Pelayaran JENIS SBNP

LOKASI

NO REG. DSI 2260

TINGGI (M) 60.0

POSISI KOORDINAT 06° - 04' - 00" LS/105° - 53' - 00" BT

NAVIGASI KLAS I TJ.PRIOK

PEMILIK

MENARA SUAR

CIKONENG

MENARA SUAR

TANJUNG LAYAR

2230

50.0

06° - 45' - 00" LS/105° - 12' - 30" BT

NAVIGASI KLAS I TJ.PRIOK

MENARA SUAR

TEMPURUNG

2280

22.0

06° - 54' - 03" LS/105° - 56' - 00" BT

NAVIGASI KLAS I TJ.PRIOK

MENARA SUAR

BLIMBING

2290

50.0

06° - 55' - 30" LS/104° - 33' - 30" BT

NAVIGASI KLAS I TJ.PRIOK

RAMBU SUAR

TG. PONTOH

2228

30.0

06° - 50' - 43.07" LS/105° - 52' - 48.5" BT

NAVIGASI KLAS I TJ.PRIOK

RAMBU SUAR

TG. PARAT

2240

30.0

06° - 31' - 39.9" LS/105° - 15' - 58.9" BT

NAVIGASI KLAS I TJ.PRIOK

RAMBU SUAR

TG. LESUNG

2245

23.0

06° - 28' - 18.4" LS/105° - 39' - 52.6" BT

NAVIGASI KLAS I TJ.PRIOK

RAMBU SUAR

KARANGANTU

2390

10.0

06° - 01' - 40.0" LS/106° - 09' - 40.0" BT

RAMBU SUAR

P. RAKATA

2241

13.0

06° - 09' - 44" LS/105° - 17' - 31" BT

NAVIGASI KLAS I TJ.PRIOK DITJEN HUBLA

RAMBU SUAR

TG. WATON

2242

25.0

06° - 36' - 46" LS/105° - 06' - 02" BT

DITJEN HUBLA

RAMBU SUAR

G. GADING FRONT

2250.4

11.0

06° - 01' - 22" LS/105° - 57' - 33" BT

PT PELUIS

RAMBU SUAR

G. GADING REAR

2250.5

14.0

06° - 01' - 26" LS/105° - 57' - 37" BT

PT PELUIS

RAMBU SUAR

PAKU

2249

5.0

06° - 02' - 22.2" LS/105° - 55' - 25.3" BT

PT CHANDRA ASRI

RAMBU SUAR

PASIK BROWN

2268

5.0

05° - 56' - 44" LS/105° - 58' - 47.8" BT

DITJEN HUBLA

RAMBU SUAR

TG. SEKONG

2269

5.0

05° - 55' - 05.4" LS/105° - 59' - 56.0" BT

DITJEN HUBLA

RAMBU SUAR

TG. KAHAL

2299

5.0

05° - 53' - 20.2" LS/106° - 01' - 19.4" BT

PLTN SURABAYA

RAMBU SUAR

TG. PIALA

2301

5.0

05° - 53' - 38.9" LS/106° - 05' - 03.4" BT

PT RBS

RAMBU SUAR

TG. PIALA

2302

5.0

05° - 53' - 39.4" LS/106° - 05' - 09.1" BT

PT RBS

RAMBU SUAR

TG. KAHAL

2300

7.0

05° - 53' - 40.0" LS/106° - 01' - 10.0" BT

RAMBU SUAR

TG. ALANG - ALANG

2234

12.0

06° - 38' - 48.0" LS/105° - 22' - 12" BT

PLTN SURABAYA DITJEN HUBLA

RAMBU SUAR

P.ULAR/PEL.CIGADING

2250

64.0

06° - 00' - 33.5" LS/105° - 55' - 34" BT

DITJEN HUBLA

RAMBU SUAR

CIGADING

2250.1

17.0

06° - 01' - 08.0" LS/105° - 57' - 02.0" BT

RAMBU SUAR

CIGADING

2250.2

5.0

06° - 01' - 03.5" LS/105° - 57' - 04.2" BT

I - 76

JENIS SBNP

LOKASI

NO REG. DSI

TINGGI (M)

POSISI KOORDINAT

RAMBU SUAR

CIGADING

2250.3

5.0

06° - 01' - 12.7" LS/105° - 57' - 55.4" BT

RAMBU SUAR

ANYER TERMINAL

2251

7.0

06° - 01' - 58.2" LS/105° - 55' - 52.4" BT

RAMBU SUAR

ANYER TERMINAL

2252

10.5

06° - 02' - 10.2" LS/105° - 55' - 49.4" BT

RAMBU SUAR

ANYER TERMINAL

2253

10.5

06° - 02' - 07.6" LS/105° - 55' - 45.4" BT

RAMBU SUAR

ANYER TERMINAL

2254

7.0

06° - 02' -09.2 " LS/105° - 55' - 45.8" BT

RAMBU SUAR

ANYER TERMINAL

2255

7.0

06° - 02' - 04.5" LS/105° - 55' - 45.4" BT

RAMBU SUAR

MERAK, TG. GEREM

2262

5.0

05° - 58' - 26.9" LS/105° - 59' - 29.9" BT

RAMBU SUAR

MERAK, TG. GEREM

2262.1

5.0

05° - 58' - 24.9" LS/105° - 59' - 26.8" BT

RAMBU SUAR

MERAK, TG. GEREM

2262.2

5.0

05° - 58' - 23.1" LS/105° - 59' - 27.6" BT

RAMBU SUAR

MERAK

2263

12.0

05° - 57' - 50.6" LS/105° - 59' - 41.6" BT

RAMBU SUAR

MERAK

2264

10.0

05° - 57' - 41.0" LS/105° - 59' - 45" BT

RAMBU SUAR

MERAK

2265

12.0

05° - 57' - 50.0" LS/105° - 59' - 41.0" BT

RAMBU SUAR

KARANG JAWA

2269.5

5.0

05° - 54' - 48.7" LS/105° - 59' - 16.6" BT

RAMBU SUAR

MERAK BESAR

2272

12.0

05° - 56' - 03.5" LS/105° - 59' - 31.5" BT

RAMBU SUAR

MERAK

2273

9.0

05° - 56' - 00.0" LS/105° - 59' - 44.0" BT

RAMBU SUAR

MERAK, TG. SEKONG

2277

14.0

05° - 55' - 09.5" LS/105° - 59' - 42.7" BT

RAMBU SUAR

SANGIANG ISLAND

2281

32.0

05° - 58' - 20.0" LS/105° - 51' - 08.0" BT

RAMBU SUAR

UJ. CUKUBERAGAM

2292

32.0

05° - 38' - 16.0" LS/104° - 18' - 02.0" BT

RAMBU SUAR

SURALAYA

2294

9.0

05° - 53' - 04.0" LS

RAMBU SUAR SURALAYA Sumber: Dishub Provinsi Banten, 2007

2295

9.0

05° - 52' - 56.5" LS/106° - 01' - 43.0" BT

PEMILIK

I - 77

Tabel 1.15 Prasarana Bandara Soekarno – Hatta Provinsi Banten PRASARANA RUNWAY

TAXIWAY a. ALPHA b. BRAVO c. CHARLIE d. DELTA e. ECHO f. FOXTROT g. GOLF h. HOTEL APRON a. ALPHA b. BRAVO c. CHARLIE d. DELTA e. ECHO f. FOXTROT TERMINAL PENUMPANG

SOEKARNO-HATTA a. 07 R – 25 L 3660 m x 60 m b. 07 L – 25 R 3660 m x 60 m

240.558 m2 248.327 m2 250.773 m2 245.626 m2

BANDAR UDARA BUDIARTO CURUG PONDOK CABE a. 12 – 30 1800m x 30 m a. 18 – 36 2000 m x 45 m b. 04 R – 22 L 1660m x 45 m c. 04 L – 22 R 1100m x 30 m 210 m x 20 m 400 m x 20 m 230 m x 18 m 764 m x 23 m; 365 m x 18 m 172 m x 20 m 172 m x 20 m 678 m x 23 m 320 m x 23 m

226 m x 23 m 238 m x 23 m 210 m x 23 m 254 m x 12 m 252 m x 23 m 95 m x 23 m

365 m x 60 m 158 m x 60 m 50 m x 60 m

103 m x 45 m 70 m x 55 m 353 m x 65 m 143 m x 6 m 55 m x 50 m 120 m x 100 m

GORDA a. 18 – 36 2000 m x 30 m

--266.326 m2

472.853 m2 a. Terminal I 135.000 m2 b. Terminal II 151.000 m2

Sumber : Dishub Provinsi Banten, 2007

I - 78

PETA LINTAS DAOP I JAKARTA ANGKE KM 2+603

KAMPUNG BANDAN KM 1+361

PESING KM 3+735

TANJUNG PRIOK KM 8+115

DURI KM 0+000 JKTKOTA KM 0+000

JAYAKARTA KM 1+487 MANGGADUA KM 2+568 SAWAHBESAR KM 3+836 PINTU AIR KM 4+535 GAMBIR KM 5+540 GONDANGDIA KM 6+821

ANCOL KM 3+549

MANGGARAI KM 9+890

RAJAWALI KM 3+200

CIKINI KM 8+587 TANAH ABANG KM 6+925 PALMERAH KM 10+116 KEBAYORAN KM 13+853

KEMAYORAN KM 6+145

PASARSENEN KM 4+709 GANG SENTIONG KM 7+713 KERAMAT KM 8+685 PONDOK JATI KM 10+514

PONDOKRANJI KM 20+071

LIN JAK-CN

SUDIMORO KM 24+244

TONJONGBARU KM 126+556 SSP PETIKEMAS CILEGON KM 134+287 KRENCENG KM 138+049 MERAK KM 148+319

KRAKATAU STEEL

Batas DAOP I JAK DAOP II- BD KM 85+500

CIKAMPEK KM 84+007

DAWUAN KM 80+811

KLARI KM 69+864

KOSAMBI KM 73+774

KARAWANGKM 62+710

LEMAH ABANG KM 47+639

KEDUNGGEDERH KM 56+621

TAMBUNKM 33+359

CIKARANG KM 43+289

NAMBO KM 51+990

BEKASI KM 26+552

CAKUNG KM 20+923

KRANJIKM 24+032 GUT

WALANTAKA KM 104+908 SERANG KM 113+446 KARANGANTU KM 121+621

MASENG KM 14+096

CIKEUSAL KM 94+370

CIBINONG

DEPOKBARU KM 31+026 PANDEGLANG KM 19+147 DEPOK KM 32+804 SAKETI KM 35+543 CITAYAM KM 37+716 BAYA KM 89+350 BOJONGGEDE KM 42+962 CILEBUT KM 47+293 LABUAN KM 56+269 BOGOR KM 54+810 KM 0+000 CIGADING KM 10+205 BATUTULIS KM 4+378 ANJERKIDUL KM 20+640 CIOMAS KM 9+306

LIN CTA-NBO

BD

LIN JAK-PDL

Batas DAOP I JAK DAOP II- BD KM 85+500

U.INDONESIA KM 27+262 PONDOKCINA KM 28+373

KLENDER KM 15+145 PONDOKRAJEK KLENDER BARUKM 19+450

U.PANCASILA KM 25+000

JAMBURAB KM 87+648

CIPINANG KM 13+541

LENTENGAGUNG KM 23+971

CISAAT KM 52+352 SUKABUMI KM 57+173

PASARMINGGU KM 18+508 TANJUNGBARAT KM 21+221

RANGKASBITUNG KM 79+694

CATANG KM 90+647

JATINEGARA KM 11+750

CITERAS KM 68+835

PASARMINGGUBARU KM 16+000

CICURUG KM 26+715 PARUGUUDA KM 34+539 CIBADAK KM 39+884 KARANGTENGAH KM 44+774

CILEJIT KM 48+503 TENJO KM 55+006 TIGARAKSA KM 58+600 MAJA KM 62+546

CAWANG KM 13+665 DURENKALIBATA KM 15+276

LIN JAK-BOO

CISAUK KM 32+987 PARUNGPANJANG KM 41+463

CN TEBET KM 12+045

PONDOKLEUNGSIR KM 48+451

SERPONG KM 30+203

CIGOMBONG KM 19+622

LIN DU-THB-MER

Batas DAOP I JAK DAOP III CN KM 85+400

KALIDERES KM 11+382735

PORIS KM 13+898

TANGERANG KM 19+297

LIN DU-TNG

LIN BOO-YK

Sumber : PT. KAI DAOP I Jakarta, 2008.

I - 79

PETA LINTAS JALUR KERETA API DI PROPINSI BANTEN

Pluit

Bandara Soekarno-Hatta Poris

Angke

Kamp. Bandan Tanjung Priok

Kal ide Rawa Bojong Pesi Grogol res Buaya Indah ng Jkt Gudang

Pelabuhan Bojonegara

MERAK CILEGON

T A N G E R A N G

B a t u c e p e r

Krencen Tonjongbaru Karangantu

Cigading

SERANG Anyer Kidul

Labuan

Saketi Menes

Cikande Walantaka Silebu Cikeusal Pasirmanggu Catang Jambubaru PANDEGLANG Kadukacang Malingping

Duri Tanahabang Palmerah

RANGKASBITUNG Bayah

Gambir

Ps. Senen

Kebayoran Pondokranji

Bekasi Cikarang Manggarai

Jatinegara

Sudimara Rawabuntu Serpong

Cisauk Cicayur Cikupa Parungpanjang Cilejit Daru Tenjo TIGARAKSA Cikoya Maja Citeras

Jakarta kota

Nambo

Sawangan

Citayam

KE BOGOR/SUKABUMI Stasiun Besar Stasiun Kelas I Stasiun kelas II Stasiun kelas III Stasiun Tdk Operasi Stasiun Baru

Sumber : PT. KAI DAOP I Jakarta, 2008

I - 80

Rencana Pengembangan Jalur Kereta Api di Provinsi Banten sebagai berikut : A.

Rencana Pengembangan Jalur Kereta Api Lintas Serpong – Maja Kegiatan 2008 : •

Pembangunan jalur ganda 11,08 Km antara Serpong-Parung Panjang;

•

Elektrifikasi track eksisting;

•

Pekerjaan sinyal dan telekomunikasi;

•

Peningkatan/rehab track eksisting Serpong – Parungpanjang.

Kegiatan 2009 : •

Rehabilitasi dan elektrifikasi track existing antara Parungpanjang – Maja sepanjang 22,3 km;

•

Modifikasi persinyalan dan telekomunikasi antara Parungpanjang – Maja.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan KA relasi Jakarta - Rangkasbitung diprogramkan penambahan K3 sebanyak 5 unit tahun 2008.

DKI JAKARTA

Merak

Cikampek

SERANG Banten

Bogor Padalarang

Sukabumi BANDUNG Jawa Barat

I - 81

B.

Rencana Pembangunan Kereta Api Bandara Soekarno Hatta Jalur KA Manggarai – Bandara Soekarno Hatta = 32,728 km

C.

Rencana Tata Letak Stasiun Lintas Tonjongbaru/Cilegon – Bojonegara

I - 82

S ep ur B ad

Lebar Emplasemen Mengikuti Standar P el ay a n a n

STASIUN PELABUHAN

50 0 m

50 m

P P K

G e d u n g St

( Container KM

III

I

I

II

III VI

50 0 m

RENCANA STASIUN Emplasemen KM 9 +

KM. 2 + STASIUN EMPLASEMEN KM. Gedung

I I

EMPLASEMEN PETIKEMA Gedung

Pel.Bojanegar

13 4 +

3

I ( ± 550 m) Merak

13 4 +

II 5 1

131 4 +

III

57 13 K 4 +

5

1 3 4

13 4 +

IV

Merak

III

Min 400 m

I

Gedung EMPLASEMEN STASIUN KM. 128 + KM. (lebar sepur sama dengan

IV 53 K

Terminal

II

13 4 +

57 K W Pl es

EMPLASEMEN STASIUN CILEGON KM.

Tanah

Gedung ST. Tonjongbaru Km. 126 + Km. 0 +

Sumber : PT. KAI DAOP I Jakarta, 2008

Lokasi Trase Kereta Api dan Jalan Tol

Trase Kereta Api Trase Jalan Tol

I - 83

D.

Pengoperasian Kembali Jalur-Jalur Kereta Api yang Saat Ini Tidak Aktif Terdapat beberapa lintas jalur kereta api yang saat ini tidak aktif di wilayah propinsi Banten, yaitu : •

Rangkas Bitung – Labuan (66 km)

•

Saketi – Bayah (86,40 km)

•

Cilegon – Anyer Kidul (17 km)

Pertimbangan pengoperasian tersebut, meliputi aspek : •

Potensi daerah

•

Kondisi jalur eksisting

•

Kondisi lingkungan

•

Kebutuhan transportasi

•

Kebijakan/rencana pengembangan daerah.

Dari penilaian tersebut didapatkan bahwa lintas Cilegon – Anyer Kidul menjadi prioritas.

E.

Rencana Pengembangan Jalur Kereta Api Lintas Serang – Cikande – Cikupa – Serpong Alternatif Trase

Alt 1

Alt 2

Alt 3

I - 84

F.

Rencana Pengembangan Double Track Lintas Rangkasbitung – Merak

 

I - 85

Tabel 1.16 Pelayanan Penumpang Kereta Api di Setiap Stasiun Provinsi Banten BULAN STASIUN

JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

JUL

6.721 11.886 25.773 7.910 66.735 18.258 28.581 23.931 15.808 7.920 94.555 3.112 5.015 5.934 1.382 11.594 2.753 85 3.814 1.883 4.252 341.181

5.230 9.283 22.873 6.877 63.159 17.222 24.312 18.969 15.232 7.253 76.942 2.458 3.746 4.561 1.022 9.050 1.858 51 2.702 1.643 2.571 291.784

6.600 12.066 29.574 11.220 95.174 32.542 35.525 31.526 21.327 9.425 97.084 2.977 4.410 4.505 1.135 10.209 2.219 84 3.087 1.531 3.352 408.972

7.278 9.792 25.037 11.208 89.137 27.621 33.158 31.524 18.842 9.654 107.424 3.462 4.310 5.475 1.330 11.770 4.750 276 3.942 1.704 3.962 404.378

7.080 10.889 30.548 11.454 92.939 29.258 45.884 32.319 20.906 10.375 109.099 3.719 5.558 6.833 1.327 12.047 4.948 392 4.192 2.292 4.101 439.080

PORIS

43.275

36.269

36304

38.581

38.572

38.295

BATUCEPER TANGERANG

12.086 70.107

9.972 54.712

11.467 59.979

10.432 53.236

11.392 57.733

10.889 56.867

125.468

100.953

107.750

102.249

107.697

106.051

121.487

AGT

SEPT

OKT

NOP

DES

JUMLAH

LINTAS JAKARTA PONDOKRANJI SUDIMARA SERPONG CISAUK PARUNGPANJANG CILEJIT TENJO TIGARAKSA MAJA CITERAS RANGKASBITUNG JAMBUBARU CATANG CIKEUSAL WALANTAKA SERANG KARANGANTU TONJONGBARU CILEGON KRENCENG MERAK JUMLAH A

7.052 9.664 30.300 10.649 86.108 29.513 36.360 31.140 20.407 9.908 102.278 3.658 4.974 6.365 1.223 11.155 4.222 231 3.870 2.205 4.443 408.673

8.412 10.707 35.482 12.154 94.884 28.902 38.121 33.709 22.391 10.641 114.314 3.873 5.858 7.164 1.503 11.791 4.076 157 4.777 2.717 5.081 448.302

6.960 8.580 32.135 11.333 92.374 27.712 38.045 32.216 20.969 10.668 105.113 3.773 5.552 6.487 1.267 10.753 3.088 148 4.038 2.209 4.136 420.596

5.614 8.106 33.719 11.194 93.129 27.804 36.178 33.148 20.260 10.300 100.672 3.509 5.345 6.233 1.308 10.612 3.596 262 3.989 2.396 4.289 416.049

7.333 9.687 36.949 11.286 92.739 24.709 33.367 29.247 20.141 11.062 121.072 3.859 5.983 6.695 1.717 11.576 4.319 217 4.704 3.197 7.469 439.995

5.846 7.481 26.770 9.716 87.273 23.300 33.161 30.496 20.482 10.831 113.387 3.803 5.953 6.282 1.256 10.310 4.018 188 3.596 2.598 5.130 406.031

7.144 8.557 33.028 9.955 87.042 24.225 34.299 30.256 17.951 9.115 92.808 2.423 4.583 5.849 1.251 10.269 2.109 162 3.406 1.882 3.785 382.955

8.1270 116.698 362.188 124.956 1.040.693 311.066 416.991 358.481 234.716 117.152 1.234.748 40.626 61.287 72.383 15.721 131.136 41.956 2.253 46.117 26.257 52.571 4.807.996

43.562

41.468

42.421

33.156

11.187 66.738

9.805 61.345

9.777 63.343

9.268 61.802

41.788

43.724

477.415

9.988 58.800

10.808 62.900

99.420 749.856

112.618

115.541

104.226

110.576

117.432

1.326.691

LINTAS DURI-TANGERANG

JUMLAH B

TOTAL 466.649

392.737

516.722

506.627

546.777

514.724

569.789

533.214

531.590

544.221

516.607

500.387

6.134.687

Sumber : PT. KAI DAOP I Jakarta dan Stasiun KA Tangerang, Poris dan Batuceper, 2007

I - 86

1.3.6.2

Prasarana Pelayanan Umum Jumlah fasilitas pendidikan yang dimiliki Provinsi Banten tahun 2007 mencapai

7.032 unit, yang terdiri dari 4.596 unit fasilitas sekolah dasar, 502 unit madrasah ibtidaiyah, 758 unit SLTP, 441 unit MTs, 350 unit SMU, 200 unit SMK, 165 MA, dan 4 unit fasilitas pendidikan setingkan diploma serta 16 unit fasilitas setingkat perguruan tinggi. Membandingkan sediaan fasilitas pendidikan terhadap jumlah penduduk yang dilayani pada tahun 2007, maka dapat dikemukakan beberapa sebagai berikut. 1. Secara rata-rata setiap sekolah dasar di setiap kecamatan adalah untuk melayani 1.807 jiwa. Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan, jumlah penduduk pendukung untuk setiap satu unit sekolah dasar adalah 1.500 jiwa. 2. Setiap sekolah lanjutan pertama di masing-masing rata-rata untuk melayani sekitar 10.958 jiwa, di sisi lain Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kecamatan mengarahkan jumlah penduduk pendukungnya sebesar 15.000 jiwa. 3. Pedoman

Penyusunan

Rencana

Tata

Ruang

Wilayah

(RTRW)

Kecamatan

mengarahkan jumlah penduduk pendukung untuk setiap sekolah lanjutan atas sebesar 30.000 jiwa. Kondisi tahun 2007, satu sekolah lanjutan atas di tiap kecamatan adalah untuk melayani penduduk sebesar 23.733 jiwa. Berdasarkan angka-angka di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Ketersediaan fasilitas pendidikan jenjang sekolah lanjutan pertama dan sekolah lanjutan atas masih cukup memadai, karena jumlah penduduk pendukungnya masih lebih rendah dibandingkan menurut Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kecamatan. 2. Ketersediaan fasilitas pendidikan jenjang sekolah dasar mengindikasikan adanya kekurangan karena jumlah penduduk yang dilayani lebih besar dibandingkan menurut arahan dalam Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kecamatan. Kondisi tingkat pelayanan setiap jenjang fasilitas pendidikan terhadap jumlah penduduk yang dilayani, lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.17.

I - 87

Tabel 1.17 Tingkat Pelayanan Fasilitas Pendidikan Menurut Jumlah Penduduk Dilayani Tahun 2007 TINGKAT PELAYANAN SETIAP JENJANG FASILITAS PENDIDIKAN Sekolah Dasar / Sederajat NO.

1

KABUPATEN / KOTA / KECAMATAN

KABUPATEN SERANG 1 ANYAR 2 BAROS 3 BOJONEGARA 4 PULO AMPEL 5 CARENANG 6 BINUANG 7 CIKANDE 8 KIBIN 9 CIKEUSAL 10 CINANGKA 11 CIOMAS 12 CIRUAS 13 JAWILAN 14 KOPO 15 KRAGILAN 16 KRAMATWATU 17 MANCAK 18 PABUARAN 19 GUNUNG SARI 20 PADARINCANG 21 PAMARAYAN 22 BANDUNG 23 PETIR 24 TUNJUNG TEJA 25 PONTANG 26 WARINGINKURUNG 27 TANARA 28 TIRTAYASA

Sekolah Dasar (Orang/Unit) 885 1.823 1.918 1.771 1.656 2.107 2.426 2.415 3.219 1.438 1.587 1.262 1.747 2.595 2.245 1.980 3.004 1.473 1.664 1.452 1.544 1.425 2.051 2.083 1.694 1.702 1.560 1.706 1.681

Madrasah Ibtidaiyah (MI) (Orang/Unit) 7.892 15.796 11.985 14.048 4.448 13.282 61.156 63.272 11.424 35.328 30.579 4.411 5.612 67.336 20.615 7.902 12.046 34.195 36.911 7.141 12.991 13.617 35.879 5.971 6.722

SLTP / Sederajat

SLTA / Sederajat

SLTP

Madrasah Tsanawiyah

SMU

SMK

Madrasah Aliyah

(Orang/Unit) 5.599 11.847 11.985 9.742 14.900 10.536 8.896 9.962 20.385 7.909 11.424 17.664 10.193 8.822 14.966 9.619 16.820 20.615 31.609 18.876 15.057 11.398 12.304 24.994 12.991 18.156 11.960 35.828 20.167

(Orang/Unit) 4.932 7.898 15.981 7.793 14.900 8.429 5.338 6.130 30.578 15.818 6.346 17.664 20.386 7.352 7.483 16.834 28.034 6.872 6.322 18.876 8.604 17.098 18.455 6.249 7.795 6.808 11.960 4.479 8.067

(Orang/Unit) 12.555 47.387 15.981 38.967 29.800 21.072 26.688 39.847 61.156 31.636 28.559 35.328 20.386 44.112 14.966 33.668 28.034 41.230 31.609 30.114 34.195 16.663 38.973 54.467 35.879 35.828 40.335

(Orang/Unit) 27.622 23.693 23.971 42.144 26.688 39.847 63.272 42.051 49.989 -

(Orang/Unit) 13.153 47.387 23.971 19.484 42.144 8.896 11.385 15.818 28.559 17.664 14.704 14.966 33.668 41.230 31.609 30.114 9.998 19.487 27.233 35.879 8.957 13.445

I - 88

TINGKAT PELAYANAN SETIAP JENJANG FASILITAS PENDIDIKAN Sekolah Dasar / Sederajat NO.

2

3

KABUPATEN / KOTA / KECAMATAN

KOTA SERANG 1 SERANG 2 CIPOCOK JAYA 3 CURUG 4 KASEMEN 5 TAKTAKAN 6 WALANTAKA KABUPATEN TANGERANG 1 BALARAJA 2 CIKUPA 3 CISOKA 4 CURUG 5 KOSAMBI 6 KRESEK 7 KRONJO 8 LEGOK 9 MAUK 10 PAGEDANGAN 11 PAKUHAJI 12 PANONGAN 13 PASARKEMIS 14 RAJEG 15 SEPATAN 16 JAMBE 17 CISAUK 18 JAYANTI 19 KEMIRI 20 SUKADIRI 21 TELUKNAGA 22 TIGARAKSA

Sekolah Dasar (Orang/Unit) 2.073 2.469 1.804 1.978 1.927 1.849 1.895 3.029 3.500 5.108 2.554 4.263 3.256 1.734 1.495 3.693 2.089 2.526 2.527 2.175 4.820 2.353 3.437 1.746 3.047 2.645 2.114 2.479 2.634 2.177

Madrasah Ibtidaiyah (MI) (Orang/Unit) 34.355 91.370 52.305 20.764 39.500 20.955 15.631 -

SLTP / Sederajat

SLTA / Sederajat

SLTP

Madrasah Tsanawiyah

SMU

SMK

Madrasah Aliyah

(Orang/Unit) 10.233 7.310 7.472 41.529 19.750 20.955 8.932 15.827 17.110 28.379 14.046 18.556 14.246 13.377 19.066 14.034 15.144 20.206 22.740 6.524 19.847 35.289 16.755 5.589 14.727 10.049 10.570 9.420 17.562 7.916

(Orang/Unit) 16.032 18.274 10.461 20.764 19.750 15.716 12.505 -

(Orang/Unit) 20.040 13.053 13.076 41.529 39.500 31.432 62.526 37.082 30.799 85.138 70.231 39.430 37.991 23.409 38.131 46.780 30.289 29.357 56.232 21.173 26.808 27.944 29.453 10.049 31.711 15.700 35.125 21.770

(Orang/Unit) 26.720 13.053 17.435 62.526 72.103 38.498 63.853 140.463 63.089 113.972 70.170 60.577 19.571 112.464 44.679 88.360 50.247 47.100 105.374 17.416

(Orang/Unit) 48.096 30.457 26.153 78.999 62.526 -

I - 89

TINGKAT PELAYANAN SETIAP JENJANG FASILITAS PENDIDIKAN Sekolah Dasar / Sederajat NO.

4

KABUPATEN / KOTA / KECAMATAN

KABUPATEN PANDEGLANG 1 BANJAR 2 BOJONG 3 CADAS SARI 4 CIBALIUNG 5 CIBITUNG 6 CIGEULIS 7 CIKEUSIK 8 CIKEDAL 9 CIMANGGU 10 CIMANUK 11 CIPEUCANG 12 JIPUT 13 LABUAN 14 MANDALAWANGI 15 MENES 16 MUNJUL 17 ANGSANA 18 SINDANGRESMI 19 PAGELARAN 20 PANDEGLANG 21 PANIMBANG 22 PICUNG 23 SAKETI 24 CISATA 25 PATIA 26 SUKARESMI 27 CARITA 28 KADUHEJO 29 MEKARJAYA 30 KARANGTANJUNG 31 SUMUR

Sekolah Dasar (Orang/Unit) 1.279 1.324 1.166 1.190 1.240 1.048 978 1.103 1.182 1.197 1.797 1.653 828 1.622 1.044 965 1.038 1.233 1.076 1.129 677 805 1.547 1.226 820 1.255 1.122 1.604 1.473 1.484 1.028 1.454

Madrasah Ibtidaiyah (MI) (Orang/Unit) 9.267 7.616 4.829 10.312 6.508 9.952 6.652 16.549 5.120 12.374 9.436 28.107 5.959 12.976 3.743 5.949 22.836 3.588 6.432 4.669 5.671 6.744 2.461 9.204 16.837 32.086 14.900 21.813

SLTP / Sederajat

SLTA / Sederajat

SLTP

Madrasah Tsanawiyah

SMU

SMK

Madrasah Aliyah

(Orang/Unit) 15.702 30.463 16.902 15.468 13.017 19.903 16.631 12.412 15.361 18.561 12.582 14.054 14.898 12.976 11.228 8.923 11.418 27.124 10.764 33.882 6.432 6.669 17.012 20.233 22.150 27.612 33.674 16.043 33.880 20.769 9.933 10.907

(Orang/Unit) 10.277 5.077 11.268 5.156 26.033 11.087 24.824 10.240 37.121 9.436 28.107 3.724 12.976 44.910 3.569 27.124 10.764 11.294 3.859 6.669 6.805 5.058 5.538 6.903 16.837 32.086 16.940 20.769 4.967 21.813

(Orang/Unit) 40.376 26.033 33.262 49.647 30.721 37.745 29.795 25.952 44.910 17.846 22.836 33.882 9.648 23.343 17.012 22.150 32.086 16.940 14.900 21.813

(Orang/Unit) 53.834 33.804 49.647 37.121 37.745 12.976 17.846 12.863 23.343 40.465 8.470 20.769 -

(Orang/Unit) 25.694 10.154 15.468 26.033 49.647 9.436 28.107 14.898 25.952 44.910 5.099 4.824 15.562 34.023 13.488 11.075 9.933 -

I - 90

TINGKAT PELAYANAN SETIAP JENJANG FASILITAS PENDIDIKAN Sekolah Dasar / Sederajat NO.

5

6

KABUPATEN / KOTA / KECAMATAN

KABUPATEN LEBAK 1 BANJARSARI 2 BAYAH 3 CILOGRANG 4 BOJONGMANIK 5 CIBADAK 6 CIBEBER 7 CIJAKU 8 CIKULUR 9 CILELES 10 CIMARGA 11 CIPANAS 12 GUNUNG KENCANA 13 LEUWIDAMAR 14 MAJA 15 CURUGBITUNG 16 MALINGPING 17 WANASALAM 18 MUNCANG 19 SOBANG 20 PANGGARANGAN 21 RANGKASBITUNG 22 SAJIRA 23 WARUNGGUNUNG KOTA TANGERANG 1 BATUCEPER 2 BENDA 3 CILEDUG 4 LARANGAN 5 KARANG TENGAH 6 CIPONDOH 7 PINANG 8 JATI UWUNG 9 SEPATAN 10 KARAWACI 11 CIBODAS 12 PERIUK 13 NEGLASARI 14 TANGERANG

Sekolah Dasar (Orang/Unit) 1.723 1.395 1.043 2.322 1.524 1.902 1.189 1.378 1.899 1.680 1.564 1.795 1.240 1.949 1.655 3.095 1.917 4.192 1.662 3.162 1.205 1.659 1.429 1.574 3.388 3.174 4.339 3.104 4.941 3.771 3.703 2.749 5.446 2.736 3.423 3.414 2.547

Madrasah Ibtidaiyah (MI) (Orang/Unit) 8.115 10.927 6.260 6.036 3.811 17.748 10.225 3.905 9.496 3.817 14.858 11.068 5.580 3.898 48.005 61.900 3.228 6.287 5.540 26.876 5.698 35.254 15.246 50.379 16.292 8.079 7.377 15.520 24.706 17.600 9.051 18.068 21.782 29.187 70.172 24.580 18.557

SLTP / Sederajat

SLTA / Sederajat

SLTP

Madrasah Tsanawiyah

SMU

SMK

Madrasah Aliyah

(Orang/Unit) 17.766 21.853 12.520 30.180 22.866 26.622 10.225 23.433 15.827 13.997 14.858 11.068 16.741 15.591 16.002 61.900 20.445 50.299 33.241 26.876 20.893 11.751 15.246 12.595 12.219 17.773 36.885 7.760 24.706 10.560 8.574 11.498 43.565 14.593 10.025 24.580 5.196

(Orang/Unit) 14.939 16.390 12.520 15.090 22.866 13.311 17.042 23.433 11.870 10.498 14.858 33.204 16.741 11.693 24.003 15.475 15.334 33.533 33.241 26.876 20.893 7.422 7.623 25.190 35.842 44.434 24.590 54.318 49.413 35.200 18.101 25.295 43.565 29.187 30.725 43.300

(Orang/Unit) 31.301 65.560 18.780 60.360 47.480 41.991 29.717 16.602 33.482 46.773 48.005 61.900 20.445 100.598 16.621 62.678 8.295 45.739 50.379 23.719 29.622 73.769 15.520 13.200 20.364 15.809 130.694 14.593 28.069 122.899 9.992

(Orang/Unit) 31.017 22.217 73.769 15.520 74.119 52.799 16.291 31.619 130.694 25.017 140.344 40.966 14.433

(Orang/Unit) 41.083 32.780 12.520 45.732 26.622 46.865 47.480 20.996 59.433 66.408 33.482 46.773 24.003 30.667 31.339 20.145 45.739 25.190 100.806 36.885 108.637 74.119 40.728 126.474 43.780 122.899 -

I - 91

TINGKAT PELAYANAN SETIAP JENJANG FASILITAS PENDIDIKAN Sekolah Dasar / Sederajat NO.

7 8

KABUPATEN / KOTA / KECAMATAN

KOTA TANGERANG SELATAN KOTA CILEGON 1 CIBEBER 2 CILEGON 3 CIWANDAN 4 CITANGKIL 5 GROGOL 6 PURWAKARTA 7 JOMBANG 8 PULO MERAK PROVINSI BANTEN

Sekolah Dasar (Orang/Unit) 3.674 1.995 2.275 2.618 1.519 1.625 1.837 1.807

Madrasah Ibtidaiyah (MI) (Orang/Unit) 16.547

SLTP / Sederajat

SLTA / Sederajat

SLTP

Madrasah Tsanawiyah

SMU

SMK

Madrasah Aliyah

(Orang/Unit) 11.266 11.069 18.960 19.633 7.976 7.893 10.562 10.958

(Orang/Unit) 18.836

(Orang/Unit) 30.726 18.060 56.880 19.633 10.635 13.813 42.249 23.733

(Orang/Unit) 30.726 34.314 18.960 31.905 18.418 42.249 41.533

(Orang/Unit) 50.343

Sumber : Analisis, 2008

I - 92

Jumlah fasilitas kesehatan yang dimiliki Provinsi Banten pada tahun 2007 mencapai 5.788 unit, yang terdiri dari 19 unit Rumah Sakit, 383 unit Puskesmas, 610 unit Balai Pengobatan, 115 unit Rumah Bersalin dan 4.661 unit Posyandu. Kajian keberadaan fasilitas kesehatan dibandingkan dengan jumlah penduduk yang dilayaninya maka dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut: 1. Berdasarkan Pedoman Perencanaan Lingkungan Permukiman Kota (Departemen Pekerjaan Umum) •

Rumah Sakit Wilayah minimum penduduk pendukung 240.000 penduduk

•

Berdasarkan jumlah penduduk di masing – masing kabupaten/kota maka jumlah rumah sakit daerah yang harus dimiliki sebanyak : - Kabupaten Serang 1.287.092 jiwa sebanyak 5 Rumah Sakit Wilayah - Kota Serang 503.491 jiwa sebanyak 2 Rumah Sakit Wilayah - Kabupaten Tangerang 3.609.665 jiwa sebanyak 15 Rumah Sakit Wilayah - Kabupaten Pandeglang 1.130.514 jiwa sebanyak 4 Rumah Sakit Wilayah - Kabupaten Lebak 1.314.655 jiwa sebanyak 5 Rumah Sakit Wilayah - Kota Tangerang 1.612.894 jiwa sebanyak 6 Rumah Sakit Wilayah - Kota Tangerang Selatan 1.051.374 jiwa sebanyak 4 Rumah Sakit Wilayah - Kota Cilegon 343.139 jiwa sebanyak 1 Rumah Sakit Wilayah.

2. Berdasarkan Kepmenkes No. 228/Menkes/SK/III/2002 tentang pedoman penyusunan standar pelayanan minimal rumah sakit yang wajib dilaksanakan daerah. •

Klasifikasi Rumah Sakit. Rumah sakit dapat diklasifikasikan menjadi beberapa golongan berdasarkan jenis pelayanan, kepemilikan, jangka waktu pelayanan, kapasitas tempat tidur dan fasilitas pelayanan, dan afiliasi pendidikan. Berdasarkan Jenis Pelayanan Berdasarkan jenis pelayanannya rumah sakit dapat digolongkan menjadi : 1. Rumah Sakit Umum Rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat dasar, spesialistik dan subspesialistik. Rumah sakit umum memberi pelayanan kepada berbagai penderita dengan berbagai jenis penyakit, memberi pelayanan diagnosis dan terapi untuk berbagai kondisi medik, seperti penyakit dalam, bedah, pediatrik, psikiatrik, ibu hamil, dan sebagainya.

I - 93

2. Rumah Sakit Khusus Rumah sakit khusus adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi primer, memberikan diagnosis dan pengobatan untuk penderita yang mempunyai kondisi medik khusus, baik bedah atau non bedah, misal : Rumah Sakit Ginjal, Rumah Sakit Kusta, Rumah Sakit Jantung, Rumah Sakit Bersalin dan Anak, dan lain-lain. • Berdasarkan Kepemilikan, rumah sakit dibagi atas : 1. Rumah Sakit Umum Pemerintah. Rumah sakit umum pemerintah adalah rumah sakit umum milik pemerintah, baik pusat maupun daerah, Departemen Pertahanan dan Keamanan, maupun Badan Usaha Milik Negara. Rumah sakit umum pemerintah dapat dibedakan berdasarkan unsur pelayanan, ketenagaan, fisik dan peralatan menjadi empat kelas yaitu rumah sakit umum Kelas A, B, C, dan D. 2. Rumah Sakit Umum Swasta, terdiri atas : a. Rumah Sakit Umum Swasta Pratama, yaitu rumah sakit umum swasta yang memberikan pelayanan medik bersifat umum, setara dengan rumah sakit pemerintah kelas D. b. Rumah Sakit Umum Swasta Madya, yaitu rumah sakit umum swasta yang memberikan pelayanan medik bersifat umum dan spesialistik dalam 4 cabang, setara dengan rumah sakit pemerintah kelas C. c. Rumah Sakit Umum Swasta Utama, yaitu rumah sakit umum swasta yang memberikan pelayanan medik bersifat umum, spesialistik dan subspesialistik, setara dengan rumah sakit pemerintah kelas B. • Berdasarkan Fasilitas Pelayanan dan Kapasitas Tempat Tidur. 1. Rumah Sakit Kelas A, yaitu rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialistik dan subspesialistik luas, dengan kapasitas lebih dari 1000 tempat tidur. 2. Rumah Sakit Kelas B, dibagi menjadi : a. Rumah sakit B1 yaitu RS yang melaksanakan pelayanan medik minimal 11 (sebelas) spesialistik dan belum memiliki sub spesialistik luas dengan kapasitas 300-500 tempat tidur. b. Rumah sakit B2 yaitu RS yang melaksanakan pelayanan medik spesialistik dan sub spesialistik terbatas dengan kapasitas 500-1000 tempat tidur.

I - 94

3. Rumah Sakit Kelas C, yaitu rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialistik dasar, yaitu penyakit dalam, bedah, kebidanan atau kandungan, dan kesehatan, dengan kapasitas 100-500 tempat tidur. 4. Rumah Sakit Kelas D yaitu rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik dasar, dengan kapasitas tempat tidur kurang dari 100. *1 tempat tidur mewakili 1.500 jumlah penduduk Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan : - Kabupaten Serang 1.287.092 jiwa Rumah Sakit Tipe B - Kota Serang 503.491 jiwa Rumah Sakit Tipe C - Kabupaten Tangerang 3.609.665 jiwa Rumah Sakit Tipe A - Kabupaten Pandeglang 1.130.514 jiwa Rumah Sakit Tipe B - Kabupaten Lebak 1.314.655 jiwa Rumah Sakit Tipe B - Kota Tangerang 1.612.894 jiwa Rumah Sakit Tipe A - Kota Tangerang Selatan 1.051.374 jiwa Rumah Sakit Tipe B - Kota Cilegon 343.139 jiwa Rumah Sakit Tipe C Untuk mengetahui lebih jelas jumlah fasilitas kesehatan dan klasifikasi rumah sakit dapat dilihat pada tabel 1.18.

Tabel 1.18 Jumlah dan Klasifikasi Rumah Sakit di Tiap Kabupaten/ Kota

Jumlah Kabupaten/ Kota

Penduduk (Jiwa)

Kabupaten Serang

Jumlah Rumah Sakit (Pedoman Perencanaan Lingkungan Permukiman Kota PU)*

Klasifikasi Rumah Sakit (Kepmenkes No. 228/ Menkes/ SK/III/2002)**

1.287.092

5

B

503.491

2

C

Kabupaten Tangerang

3.609.665

15

A

Kabupaten Pandeglang

1.130.514

4

B

314.655

5

B

1.612.894

6

A

Kota Serang

Kabupaten Lebak Kota Tangerang

I - 95

Jumlah Kabupaten/ Kota

Penduduk (Jiwa)

Kota Tangerang Selatan Kota Cilegon

Jumlah Rumah Sakit (Pedoman Perencanaan Lingkungan Permukiman Kota PU)*

Klasifikasi Rumah Sakit (Kepmenkes No. 228/ Menkes/ SK/III/2002)**

1.051.374

4

B

343.139

1

C

Sumber : Analisis, 2008

Keterangan : * Jumlah minimum penduduk pendukung 240.000 penduduk ** 1 Tempat Tidur mewakili 1.500 penduduk ( Standar disusun oleh propinsi sesuai kesepakatan dengan Kabupaten/ Kota) Jumlah fasilitas sosial yang dimiliki Provinsi Banten pada tahun 2007 mencapai 24.835 unit, yang terdiri dari 7.557 unit Mesjid, 13.430 unit Surau/Langgar, 3.635 unit Musholla, 13 unit Gereja Katholik, 144 unit Gereja Protestan, 50 unit Vihara, dan 6 unit Pura. Membandingkan sediaan fasilitas peribadatan terhadap jumlah penduduk yang dilayaninya maka dapat dikemukakan sebagai berikut. 1. Setiap satu unit mesjid adalah untuk 1.099 jiwa, sedangkan menurut Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), setiap satu unit mesjid adalah untuk 30.000 jiwa. Sediaan fasilitas mesjid yang ada sudah lebih dari cukup. 2. Setiap satu unit langgar/musholla adalah untuk 2.904 jiwa, sedangkan menurut Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), setiap satu unit langgar/musholla adalah untuk 3.000 jiwa. Sediaan fasilitas langgar/musholla yang ada sudah lebih dari cukup. 3. Fasilitas ibadat lainnya adalah untuk 2.247.201 jiwa, sedangkan menurut Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) rata-rata untuk 1.500.000 jiwa. Dengan demikian fasilitas peribadatan lainnya dapat dikatakan sudah memenuhi standar kebutuhan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.19 sebagai berikut.

I - 96

Tabel 1.19 Tingkat Pelayanan Fasilitas Peribadatan Menurut Jumlah Penduduk Dilayani Tahun 2007 NO.

1

2

3

4

KABUPATEN / KOTA / KECAMATAN

KABUPATEN SERANG 1 ANYAR 2 BAROS 3 BOJONEGARA 4 PULO AMPEL 5 CARENANG 6 BINUANG 7 CIKANDE 8 KIBIN 9 CIKEUSAL 10 CINANGKA 11 CIOMAS 12 CIRUAS 13 JAWILAN 14 KOPO 15 KRAGILAN 16 KRAMATWATU 17 MANCAK 18 PABUARAN 19 GUNUNG SARI 20 PADARINCANG 21 PAMARAYAN 22 BANDUNG 23 PETIR 24 TUNJUNG TEJA 25 PONTANG 26 WARINGINKURUNG 27 TANARA 28 TIRTAYASA KOTA SERANG 1 SERANG 2 CIPOCOK JAYA 3 CURUG 4 KASEMEN 5 TAKTAKAN 6 WALANTAKA KABUPATEN TANGERANG 1 BALARAJA 2 CIKUPA 3 CISOKA 4 CURUG 5 KOSAMBI 6 KRESEK 7 KRONJO 8 LEGOK 9 MAUK 10 PAGEDANGAN 11 PAKUHAJI 12 PANONGAN 13 PASARKEMIS 14 RAJEG 15 SEPATAN 16 JAMBE 17 CISAUK 18 JAYANTI 19 KEMIRI 20 SUKADIRI 21 TELUKNAGA 22 TIGARAKSA KABUPATEN PANDEGLANG 1 BANJAR 2 BOJONG 3 CADAS SARI 4 CIBALIUNG 5 CIBITUNG 6 CIGEULIS 7 CIKEUSIK 8 CIKEDAL 9 CIMANGGU 10 CIMANUK 11 CIPEUCANG 12 JIPUT 13 LABUAN 14 MANDALAWANGI

Mesjid

(Orang/Unit) 506 740 516 639 677 739 741 458 1.301 891 664 693 1.003 1.225 1.069 863 1.255 453 359 9.438 1.506 600 18.455 757 779 1.068 536 17.914 733 994 1.315 1.341 561 832 924 906 2.011 1.604 5.321 1.978 3.429 4.070 1.076 1.031 2.864 2.423 1.525 2.067 1.835 4.890 1.736 3.117 755 1.578 1.436 1.174 272 2.848 1.613 795 586 751 607 441 1.073 1.273 683 758 524 703 368 851 554

TINGKAT PELAYANAN SETIAP JENJANG FASILITAS SOSIAL Gereja Surau / Gereja Musholla Vihara Katholik Protestan Langgar

(Orang/Unit) 312 527 738 2.435 805 702 1.570 433 719 258 461 527 849 246 328 514 1.450 497 329 419 404 147 1.367 347 295 592 677 1.558 2.689 630 962 594 205 908 1.849 388 406 618 2.746 42 2.816 927 294 443 1.123 1.010 565 471 11.743 1.493 897 538 901 314 237 357 546 481 -

(Orang/Unit) 4.903 7.898 47.942 38.967 10.536 13.344 13.282 15.289 31.636 19.039 17.664 7.645 13.467 14.017 13.743 31.609 195 30.114 17.098 24.994 27.233 17.940 8.957 10.084 19.239 16.613 26.153 20.764 15.800 31.432 20.842 3.610 38.498 15.024 17.558 1.360 31.212 38.131 10.024 8.654 30.320 425 8.033 929 22.340 724 50.247 15.855 26.343 509 376 497 172 347 640 564 361 790 419 1.041 292 519 591

(Orang/Unit) 480.963 182.740 -

(Orang/Unit) 480.963 182.740 60.365 22.532 113.972 70.170 30.289 29.357 21.087 67.019 26.343 -

(Orang/Unit) 480.963 182.740 185.408 105.148 56.986 140.339 60.577 58.714 337.393 134.038 88.360 35.125 -

Pura

(Orang/Unit) 240.482 78.999 62.864 -

I - 97

NO.

4

5

6

7 8

KABUPATEN / KOTA / KECAMATAN

KABUPATEN PANDEGLANG 15 MENES 16 MUNJUL 17 ANGSANA 18 SINDANGRESMI 19 PAGELARAN 20 PANDEGLANG 21 PANIMBANG 22 PICUNG 23 SAKETI 24 CISATA 25 PATIA 26 SUKARESMI 27 CARITA 28 KADUHEJO 29 MEKARJAYA 30 KARANGTANJUNG 31 SUMUR KABUPATEN LEBAK 1 BANJARSARI 2 BAYAH 3 CILOGRANG 4 BOJONGMANIK 5 CIBADAK 6 CIBEBER 7 CIJAKU 8 CIKULUR 9 CILELES 10 CIMARGA 11 CIPANAS 12 GUNUNG KENCANA 13 LEUWIDAMAR 14 MAJA 15 CURUGBITUNG 16 MALINGPING 17 WANASALAM 18 MUNCANG 19 SOBANG 20 PANGGARANGAN 21 RANGKASBITUNG 22 SAJIRA 23 WARUNGGUNUNG KOTA TANGERANG 1 BATUCEPER 2 BENDA 3 CILEDUG 4 LARANGAN 5 KARANG TENGAH 6 CIPONDOH 7 PINANG 8 JATI UWUNG 9 SEPATAN 10 KARAWACI 11 CIBODAS 12 PERIUK 13 NEGLASARI 14 TANGERANG KOTA TANGERANG SELATAN KOTA CILEGON 1 CIBEBER 2 CILEGON 3 CIWANDAN 4 CITANGKIL 5 GROGOL 6 PURWAKARTA 7 JOMBANG 8 PULO MERAK PROVINSI BANTEN

Mesjid

(Orang/Unit) 795 489 374 460 546 594 569 1.260 570 671 575 916 805 358 918 809 313 492 1.109 838 545 805 700 901 1.413 587 600 600 524 437 646 1.205 880 1.362 3.084 2.962 3.688 2.859 4.006 3.017 2.628 2.480 2.563 2.614 6.683 3.234 2.598 2.522 943 1.053 854 778 2.210 960 1.099

TINGKAT PELAYANAN SETIAP JENJANG FASILITAS SOSIAL Gereja Surau / Gereja Musholla Vihara Langgar Katholik Protestan

(Orang/Unit) 857 596 9.390 520 902 691 411 354 344 825 6.641 1.046 1.376 381 302 528 3.482 695 2.859 969 1.245 945 610 1.156 1.704 1.148 1.392 816 1.421 1.924 1.509 1.413 1.968 1.282 619

(Orang/Unit) 509 216 254 399 706 209 273 895 435 288 337 652 489 1.039 3.811 358 11.433 918 46.865 5.999 14.858 5.534 4.185 659 1.917 4.407 4.580 12.835 4.515 5.609 15.953 5.023 3.018 2.285

(Orang/Unit) 1.314.655 141.015 146.627 88.867 108.637 54.304 29.187 638.964

(Orang/Unit) 438.218 47.005 26.441 8.887 24.590 54.318 148.238 81.456 16.337 10.301 140.344 24.580 11.809 28.165 57.684

(Orang/Unit) 1.314.655 141.015 59.737 5.924 73.769 19.458 64.950 144.851 166.131

Pura

(Orang/Unit) 403.224 108.637 58.374 1.384.422

Sumber : Analisis, 2008

I - 98

1.3.7

Penggunaan Lahan Eksisting Kawasan untuk fungsi lindung mempunyai status yang amat penting dalam

pembangunan berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, nilai sejarah serta budaya. Untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan, penetapan kawasan lindung berpedoman kepada Keppres No.32/1990. Sesuai dengan Keppres No.32/1990, kawasan lindung diidentifikasikan dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain ketinggian, kemiringan/sudut lereng, keadaan hidrologi serta kawasan-kawasan yang dinyatakan sebagai kawasan bahaya alamiah maupun kawasan-kawasan berupa cagar alam dan taman nasional. Berdasarkan analisis kawasan lindung menurut Keppres No.32/1990, maka pengertian kawasan lindung adalah sebagai berikut. 1. Hutan lindung, yakni yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya. Hutan lindung yang ada adalah penjumlahan skore faktor lereng, jenis tanah dan curah hujan melebihi angka 175. 2. Kawasan lindung yang berupa hutan adalah kawasan hutan dengan sifat khas yang mampu memberikan pelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan den nilai sejarah serta budaya guna kepentingan pembangunan berkelanjutan yang berwujud kawasan suaka alam dan cagar budaya. 3. Kawasan perlindungan setempat yang terdiri dari tanah yang bergambut yang dapat dicirikan sebagai rawa permanen. 4. Kawasan resapan air yang dicirikan dengan curah hujan yang tinggi > 2000 mm/hari, dengan bentuk morfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran. Secara umum dapat dinyatakan bahwa kawasan ini sudah termasuk dalam hutan lindung. 5. Kawasan sempadan pantai, yakni kawasan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dan titik pasang tertinggi ke arah timur. 6. Kawasan sempadan sungai, yakni sekurang-kurangnya 100 meter di kanan kiri sungai besar dan 50 meter di kiri kanan anak sungai di luar permukiman. Sedangkan untuk sungai di kawasan permukiman diperlukan sempadan sungai antara 10 - 15 meter.

I - 99

7. Kawasan sempadan danau/waduk, yakni daratan sepanjang tepian danau/waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk yakni 50 - 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Untuk lebih jelasnya mengenai situ/rawa/danau di Provinsi Banten dapat dilihat pada Tabel 1.20. 8. Kawasan sekitar mata air, yakni semua mata air dilindungi pada jari-jari 200 meter dan sekitar mata air. 9. Kawasan rawan bencana alam berupa letusan gunung berapi, tanah longsor dan gempa bumi. Diagram pendekatan penentuan kawasan lindung dapat dilihat pada Gambar 1.7 dan Gambar 1.8 pada halaman selanjutnya.

Gambar 1.7 Kerangka Pendekatan Penetapan Kawasan Lindung

KEPPRES 32/1990 Tentang PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG dan Peraturan Per-UU-an lain terkait Kawasan Lindung

Penetapan Kawasan Lindung RTRWP Banten sebelumnya

Penetapan RTRWN: Kawasan Lindung Nasional

Kaji Ulang untuk penetapan Kawasan Lindung di Prov.Banten

Kebijakan (Policy ) Daerah & Aspirasi Pengembangan: - problem solving - trend modifying - opportunity seeking - goal oriented

Penetapan LINDUNG Penetapan KAWASANKAWASAN LINDUNG dalam RTRWP BANTEN RTRWP Banten (Yangdalam Memiliki Nilai Strategis Provinsi)

I - 100

Tabel 1.20 SITU/RAWA/DANAU DI PROVINSI BANTEN  NO

LOKASI

NAMA  SITU/DANAU/RAWA

Desa 

LUAS

NO

Kecamatan

NAMA  SITU/DANAU/RAWA

KABUPATEN LEBAK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

NO

Situ Palayangan Situ Cilembur Situ Cijoro Situ Cibojan Situ Citinggar Situ Cibangreng Situ Ciboleger Situ Cicinta Situ Cikamunding/Hang Situ Cimaesta Situ Sinar Galih Situ Gede Citeupusen Situ Gunung Buleud Situ Ciburial Situ Lebak Larang Rawa Lebakesik Rawa Gunggurung Rawa Bagedur Bdg Konsolidasi Cisela Bdg Konsolidasi Cimalur Bdg Konsolidasi Ciberang Waduk Cimalur Waduk Ciceureum Waduk Cikoncang Waduk Cibinuangeun Waduk Cilangkahan

NAMA  SITU/DANAU/RAWA

Margajaya Selaraja Rangkasbitung  Sukarame Sajira Muaradua Cisinet Majasari Cikamunding Cijeogkol Bayah Sindangratu Sindangratu Cibeber Mekarsari Sukatani Sukatani Sukamanah Girijaya Malangsari Nanggala Cibatu Keusik Kumpay Cikoncang Cibinuangeun Cibinuangeun

Cimarga Warunggunung Rangkasbitung Sajira Sajira Cikulur Leuwidamar Maja Cilocrang Cilograng Bayah Panggarangan Panggarangan Panggarangan Cibeber Warasalam Warasalam Malingping Cipanas Cipanas Cipanas Banjarsari Banjarsari Malingping Malingping Malingping

        7.00         4.50       10.00         2.00         5.00         0.50         2.00         3.50         5.00         3.00         3.50           ‐         2.00         1.50         3.00         5.00       10.00     110.00           ‐           ‐           ‐       35.00       12.30 ‐ ‐

LUAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Situ Cikeudal Situ Jami Situ Kadupayung Situ Gambar Situ Cukang Sadang Situ Ciburung Situ Gede Situ Gongggong Situ Ciranjeng Situ Kaduranca Situ Parongpong Situ Alaswangi Situ Cikeumpong Situ Cicanggcng Situ Cibeuteung Peurih Situ Cihaji Situ Cibeureum Situ Batuhideung Situ Sadang Waduk Ciandir Waduk Cikuranten

NO

NAMA  SITU/DANAU/RAWA

Kecamatan

KABUPATEN TANGERANG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Situ Pondok Situ Cilongok Situ Pasirgadung Situ Kelapa Dua Situ Cihuni Situ Jengkol Rawa Ranca Ilat Rawa Waluh Rawa Garugak Rawa Patrasana Rawa Gabus Rawa Genggong Rawa Setingin Rawa Gede Rawa Sulang Rawa Koja Rawa Kepuh Rawa Gelam/Panggam Rawa Pangodokan Rawa Dadap Rawa Warung Rebo Rawa Bojong Rawa Jambu

Sukaharja Sukamantri Pasirgadung Kelapa Dua Cihuni Cikuya Cirumpak,Kemuning, Kosambi Dalam Kemuning Patrasana,Pasirampo Tamiang Tamiang Klebet Pekayon, Sukadiri Lebakwangi Pisangan Jaya Rawaboni,Pakuhaji, Kutajaya Kutabumi Pagedangan Wanakerta Bojong Jambukarya

LUAS

NO

Kecamatan

NAMA  SITU/DANAU/RAWA

Babakan Lor Cipicung Cipicung Cipicung Serangsar, Jiput Menes Purwaraja Alaswangi Sukamaju a.Menes Alaswangi Tegalwangi Gunungcupu Bojong datar Cipinang Langensari Sukajadi Sidomanik Saketi Pasirbatu

Cikeudal Cikeudal Cikeudal Cikeudal Pagelaran Pagelaran Menes Menes Menes Menes Menes Menes Menes Cimanuk Saketi Munjul Saketi Cibaliung Cibaliung Saketi Pardeglang

LOKASI Desa 

    219.00        36.00          4.00          5.00     216.00          1.50        36.00        51.00          2.00            ‐        38.00          4.50          4.50          0.50          4.00     100.00     100.00        52.00          2.00          3.00          5.00

LUAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Situ Belungan Situ Ciberang Banjar Situ Terate Situ Ciwaka Situ Cibiral Situ Rampones Situ Sindangmandi Situ Tasik Kardi Situ Rawa Danau

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Situ Telaga Wangsa Situ Cirahab Situ Ranca Gede Jakung Situ Cikulur Situ Jakung Situ Cibulakan Situ Citaman Rawa Gede Kawao Rawa Bojong Herang Rawa Bojong Pring Rawa Pasar Raut Rawa Enang Waduk Cikande Waduk Cilesung Waduk Balungan Waduk Ciranjen Waduk Cibulegar Waduk Cipaseh Waduk Citawang Waduk Ciujung Lama Waduk Lontar Waduk Ciligawir

NO

Kecamatan

NAMA  SITU/DANAU/RAWA

KOTA TANGERANG SELATAN

Pasarkemis Pasarkemis Cikupa Curug Legok Cisoka Kronjo Kronjo Kresek Kresek Kresek Kresek Kemiri Mauk Sepatan Sepatan Pakuhaji Pasarkemis Pasarkemis Pasarkemis Pasarkemis Cikupa Rajeg

      27.70       23.00         7.30       37.50       32.34         4.10       67.98       70.00     177.00     245.00         9.72         8.40       26.40         2.80         8.00           ‐           ‐        11.70           ‐

1 2 3

Situ Pondok Jagung Situ Ciledug Situ Pamulang

4 5 6 7 8 9

Situ Bungur Situ Kayu Atap Situ Rompong Situ Legoso Situ Gintung Situ Parigi

Pondokjagung Pordok Benda Pamulang Barat, Pamulang Timur Pondokranji Rempoa Rempoa Cempakaputih Pisangan,Cireundeu Pargi

LOKASI Desa 

LUAS Kecamatan

KABUPATEN SERANG

KABUPATEN PANDEGLANG

LOKASI Desa 

LOKASI Desa 

Cijeruk Ciberang Situ Terate Pengampelan Tanjungsari Sindangmandi Sindangmandi Margasana Ds.Batukuwung,  Ds. Kalumpang Luwuk, Kaduagung Cipayung Cipayung Babakan Kranji Cilowong Sukabana Tamansari Binuang Pamanuk Gabus Bojongmenteng Kamuning Cikande Sukacai Sentul Junti Cibulegar Anyar Cinangka Pepetan Lontar Kadu Embe

Cikande Cikande Cikande Walantaka Pabuaran Pabuaran Pabuaran Kramatwatu Padarincang

9.37         6.00       26.00       40.00          3.00            ‐          6.00       20.00 1,184.38

Gunungsari Padarincang Padarincang Pamarayar Taktakan Taktakan Ciomas Baros Carenang Carenang Carenang Petir Tunjung Teja Cikande Baros Kragilan Junti Cibulegar Anyar Cinangka Portang Tirtayasa Citasuk

115.62       10.00          5.00            ‐       30.00       30.00         1.00          1.00       75.00       10.00         6.00       20.00       10.00         4.00            ‐       40.00          3.00         2.00          4.50          3.20       60.00          6.90          3.20

LOKASI Desa 

LUAS Kecamatan

KOTA TANGERANG

SerPong Pamulang Ciputat

         7.95        31.44        25.30

Ciputat Ciputat Ciputat Ciputat Ciputat PondokareN

         3.25          1.63          1.70          4.00        24.40          5.25

1 2 3 4 5 6

NO

Situ Cipondoh Situ Gede  Situ Cangkring Situ Bulakan Situ Bojong Situ Kunciran

NAMA  SITU/DANAU/RAWA

1

2

Cipondoh Cikokol Priuk

Cipondoh Tangerang Jatiuwung Periuk

    142.00         5.40         6.00       30.00

LOKASI LUAS Desa 

Kecamatan

3

4

5

Pulomerak

      17.00

KOTA CILEGON

1

Rawa Arum

Rawa Arum

        7.90         7.60           ‐

I - 101

Gambar 1.8 Bagan Alir Penentuan Kawasan Lindung Menurut Keppres No. 32 Tahun 1990

I - 102

Kawasan-kawasan yang tidak termasuk ke dalam kriteria kawasan lindung sebagaimana Keppres No.32/1990 dapat diarahkan sebagai kawasan budi daya, dengan tetap memperhatikan

klasifikasi

kesesuaian

lahannya

berdasarkan

faktor

ketinggian,

kemiringan/sudut lereng, keadaan hidrologi. Acuan yang dipakai dalam kajian dan penetapan kawasan budidaya ini akan meliputi: -

penggunaan lahan, yang menjadi masukan penting untuk mengindikasikan bentuk pola ruang budidaya yang ada; dalam hal ini fungsi yang diletakkan pada suatu kawasan didasarkan pada fungsi dominan/utama dalam kawasan tersebut;

-

kajian mengenai kecenderungan atau trend perkembangan fungsi-fungsi dan bentukbentuk pemanfaatan dalam kawasan;

-

kajian kesesuaian fungsi atau bentuk pemanfatan dalam ruang, seperti kesesuaian lahan untuk kawasan budidaya pertanian, posisi lokasi relatif terhadap kegiatan atau fungsi lainnya, penguasaan lahan (land tenureship) dan berbagai pertimbangan lainnya;

-

ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

-

kesepakatan-kesepakatan yang dibangun dalam proses perencanaan antar berbagai stakeholder (bentuk participatory planning).

Atas dasar itu kemudian dapat diindikasikan skenario pengembangan kawasan budidaya tersebut pada masa datang. Adapun usulan Usulan Kerangka Pendekatan Penetapan Kawasan Budidaya dapat dilihat pada Gambar 1.9 sebagai berikut.

I - 103

Gambar 1.9 Kerangka Pendekatan Perumusan/Penetapan Kawasan Budidaya RTRWP Banten Penggunaan Lahan (Existing Land Use )

Penetapan RTRWN: KAWASAN ANDALAN

Trend

Limitasi

Perkemb.

Pengemb.

Peluang Pengemb.

Usulan Pengembangan Kawasan Budidaya

Kebijakan (Policy ) Daerah & Aspirasi Pengembangan: - problem solving - opportunity seeking

Penetapan Penetapan KAWASAN BUDIDAYA dalam RTRWP BANTEN KAWASAN BUDIDAYA

- goal oriented

(Yangdalam MemilikiRTRWP Nilai Strategis Provinsi) Banten

- trend modifying

Berdasarkan data eksisting yang ada, maka secara keseluruhan pola ruang di Provinsi Banten adalah sebagai berikut. 1. Luas kawasan lindung mencapai 203.426,80 Ha atau 23,51 % dari luas wilayah Provinsi Banten, dengan rincian berikut. A.

Kawasan Lindung Nasional

1.

CA Rawa Danau

:

2.500,00 Ha ( 0,29 % )

2.

CA Gunung Tukung Gede

:

1.700,00 Ha ( 0,20 % )

3.

TWA Pulang Sangiang

:

528,15 Ha ( 0,06 % )

4.

TN Ujung Kulon (TNUK)

:

78.619,00 Ha ( 9,09 % )

5.

TN Gunung Halimun-Salak

:

42.925,15 Ha ( 4,96 % )

B.

Kawasan Lindung Provinsi

1.

CA Pulau Dua

:

30,00 Ha ( 0,003 % )

I - 104

2.

TWA Carita

:

95,00 Ha ( 0,011 % )

3.

Hutan Lindung

:

9.471,39 Ha ( 1,09 % )

4.

Sempadan Danau/Situ

:

3.798,09 Ha ( 0,44 % )

5.

Sempadan Pantai

:

5.174,2 Ha ( 0,60 % )

6.

Kawasan rawan bencana

:

44.785,03 Ha ( 5,18 % )

:

787,43 Ha ( 0,09 % )

:

5.136,58 Ha ( 0,59 % )

:

7.876,79 Ha ( 0,91 % )

alam 7.

Kawasan lindung sekitar sumber mata air

8.

Kawasan konservasi cagar budaya

9.

Kawasan sempadan sungai

2. Kawasan budidaya seluas 661.693,20 Ha (76,49 %), dengan rincian sebagai berikut. 1.

Kawasan peruntukan hutan produksi

:

72.292,58 Ha ( 8,36 % )

2.

Kawasan peruntukan pertanian

:

197.845,11 Ha ( 22,87 % )

3.

Kawasan peruntukan perkebunan

:

291.025,73 Ha ( 33,64 % )

4.

Kawasan peruntukan industri, pariwisata, dan

:

100.529,78 Ha ( 11,62 % )

permukiman Khusus mengenai kawasan industri di Provinsi Banten tersebar di wilayah Utara Provinsi Banten yang meliputi 19 kawasan industri. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.21 dan Gambar 1.10, serta penggunaan lahan eksisting yang dapat dilihat pada Gambar 1.11.

I - 105

Tabel 1.21 Kawasan Industri di Provinsi Banten NO

NAMA KAWASAN INDUSTRI

RENCANA

DIBANGUN

KESEMPATAN

                      625                       500

                      404                            ‐

                      221                       500

                  1.800                       300                       900                       500                       150                       150                       250                       662

                           ‐                         80                       414                         47                         70                            ‐                       200                            ‐

                  1.800                       220                       486                       453                         80                       150                         50                       662

                      300                       300                       250                       500                         76                         80                       200                       240                       102                   7.885

                           ‐                         22                       100                       150                         53                         80                       100                         40                         62                   1.822

                      300                       278                       150                       350                         23                            ‐                       100                       200                         40                   6.063

KOTA CILEGON 1 Krakatau Industrial Estate Cilegon 2 Petrochemical Industrial Estat Pancapuri KABUPATEN SERANG 3 Jabbeka Industrial Estate 4 Nikomas Gemilang Industrial Estate 5 Modern Cikande Industrial Estate 6 Langgeng Sahabat Industrial Estate 7 Pancatama Industrial Estate 8 Samanda Perdana industrial Estate 9 Saur Industrial Estate 10 Kawasan Industri Terpadu MGM KABUPATEN TANGERANG 11 Balaraja Industrial Park 12 Balaraja Industrial Estate 13 Kawasan Industri & Pergudangan Cikupa Mas 14 West Tangerang Industrial Estate Cikupa 15 Graha Balaraja Sentra Produksi & Distribusi 16 Pasar Kemis Industrial Park 17 Taman Tekno Industrial Estate 18 Millenium Industrial Estate 19 Sawarna Integtarted Bussines Park  JUMLAH

Gambar 1.10 Peta Sebaran Industri di Provinsi Banten

I - 106

Tabel 1.22 Pola Ruang Provinsi Banten Tahun 2008

NO

Pola Ruang

Luas dan Presentasi Pola Ruang di Kabupaten / Kota Kabupaten Serang Kota Serang Kabupaten Tangerang Kota Tangerang Kota Tangerang Selatan Kabupaten Pandeglang Kabupaten Lebak Kota Cilegon PROVINSI BANTEN Presentasi (%) Terhadap Presentasi (%) Terhadap Presentasi (%) Terhadap Presentasi (%) Terhadap Presentasi (%) Terhadap Presentasi (%) Terhadap Presentasi (%) Terhadap Presentasi (%) Terhadap Luas (Ha) Luas (Ha) Luas (Ha) Luas (Ha) Luas (Ha) Luas (Ha) Luas (Ha) Luas (Ha) Luas (Ha) Presentasi (%) Kabupaten Provinsi Kota Provinsi Kabupaten Provinsi Kota Provinsi Kota Provinsi Kabupaten Provinsi Kabupaten Provinsi Kota Provinsi

I Kawasan Lindung 1. CA Rawa Danau 2. CA G. Tukung Gede 3. CA Pulau Dua 4. TWA Carita 5. TWA Pulau Sangiang 6. TN Ujung Kulon (TNUK) 7. TN Gunung Halimun-Salak 8. Hutan Lindung 9. Kawasan Sekitar Danau atau Waduk 10. Sempadan Pantai 11. Sempadan Sungai 12. Kawasan Rawan Bencana Alam 13. Kawasan Sekitar Mata Air 14. Kawasan Konservasi Cagar Budaya

15,681.35 2,500.00 1,700.00

640.09 2,478.33 825.28 569.49 6,193.15 246.86

0.48% 1.88% 0.62% 0.43% 4.69% 0.19%

6.76% 65.25% 15.95% 7.23% 13.83% 31.35%

I Kawasan Budidaya 1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi 2. Kawasan Peruntukan Pertanian 3. Kawasan Peruntukan Perkebunan 4. Kawasan Perkotaan

116,404.84 3,830.93 44,134.82 39,899.63 28,539.46

88.13% 2.90% 33.41% 30.21% 21.61%

17.59% 5.30% 22.31% 13.71% 28.39%

JUMLAH

528.15

11.87% 1.89% 1.29%

0.40%

132,086.19 100.00%

7.71% 107.10 100.00% 100.00% 30.00

0.57%

0.05% 5,048.21

4.84%

2.48% 943.29

7.02%

0.46%

66.73

0.40%

0.03% 101,127.89

38.00%

49.71% 79,440.04

95.00

0.04%

100.00%

78,619.00

29.54%

100.00%

26.80%

39.05% 1,012.19

14.48% 1.50% 0.28% 0.08% 0.96% 7.67% 0.10% 1.73%

100.00% 46.85% 716.30 21.59% 17.00 4.75% 278.89 36.03% 50.8% 38.32% 100.00%

73.20% 10.95% 12.00% 47.67% 2.58%

32.80% 44.89% 17.99% 48.56% 7.61%

5.89%

0.16% 100.00%

100.00%

77.10

0.41%

1,591.85 222.92 1.49% 410.31 2796.26 26.87

1.53% 0.21% 0.39% 2.68% 0.03%

16.81% 5.87% 53.21 7.93% 35.50% 890.08 0.06%

66.73

0.40%

1.76%

6.62%

11.30%

2,085.55 139.77 3,336.84 782.95 15,829.92 238.86

0.78% 0.05% 1.25% 0.29% 5.95% 0.09%

22.02% 3.68% 64.49% 9.94% 35.35% 30.33%

42,925.15 4,437.60 820.13 245.77 2,838.01 22,735.09 301.71 5,136.58

2.51% 164,983.38 35,312.07 1.63% 54,901.34 2.78% 63,298.09 5.29% 11,471.88

62.00% 13.27% 20.63% 23.79% 4.31%

24.93% 48.85% 27.75% 21.75% 11.41%

217,005.20 32,451.57 35,584.94 141,322.09 7,646.60

0.40%

1.40%

18,732.76

99.43%

2.83% 99,280.88

95.16%

15.00% 12,502.58

92.98%

1.89% 16,622.19

99.60%

474.99 8,090.52 10,167.25

2.52% 42.94% 53.97%

0.24% 59,176.27 2.78% 22,176.16 10.11% 17,928.45

56.72% 21.26% 17.18%

29.91% 356.25 7.62% 523.85 17.83% 11,622.48

2.65% 3.90% 86.44%

0.18% 3,215.16 0.18% 8,090.52 11.56% 5,316.51

19.27% 48.48% 31.86%

15.27% 18,839.86 100.00%

2.18% 104,329.09 100.00%

12.06% 13,445.87 100.00%

1.55% 16,688.92 100.00%

1.93% 266,111.27 100.00%

30.76% 296,445.24 100.00%

4.17% 0.10% 1.62%

16,161.38 94.11% 698.01 4.06% 1.34 0.01% 7,624.87 44.40% 7,837.16 45.64%

34.27% 17,173.57 100.00%

0.50% 203,426.80 2,500.00 1,700.00 30.00 95.00 528.15 78,619.00 42,925.15 7.56% 9,471.39 0.45% 3,798.09 5.39% 5,174.2 7,876.79 44,785.03 787.43 5,136.58

23.51% 0.29% 0.20% 0.003% 0.01% 0.06% 9.09% 4.96% 1.09% 0.44% 0.60% 0.91% 5.18% 0.09% 0.59%

2.44% 0.97% 0.001% 2.62% 7.80%

661,693.20 72,292.58 197,845.11 291,025.73 100,529.78

76.49% 8.36% 22.87% 33.64% 11.62%

1.99% 865,120.00

100.00%

Sumber : Spatial (GIS) Analysis, Tahun 2008

I - 107

Gambar 1.11 Peta Penggunaan Lahan Eksisting Provinsi Banten - Sumber : Peta RBI Skala 1 : 250.000 Æ Diambil dari Peta yang sudah dibuat Rudi

I - 108

1.4

Isu-isu Strategis Beberapa isu strategis yang terdapat di Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

1. Perkembangan

kondisi

perekonomian

nasional

yang

mendorong

orientasi

pembangunan daerah menuju sektor pertanian dan kawasan perdesaan dengan pendekatan ekonomi kerakyatan. Reorientasi mendorong dikembangkannya paradigma perencanaan pembangunan yang mengurangi ketergantungan pada trickle down effect pusat pertumbuhan berbasis sektor industri dan sektor tersier di kawasan perkotaan serta pilihan basis perekonomian pada sektor pertanian dengan penajaman komoditi yang tangguh terhadap perubahan pasar global. 2. Kebijaksanaan menuju perluasan otonomi daerah yang membawa implikasi terhadap posisi dan fungsi rencana tata ruang dalam perkembangan pembangunan menurut hirarki pemerintahan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten perlu diposisikan secara tepat pada arah kebijaksanaan tersebut, sehingga mampu berperan sebagai instrumen pencapaian tujuan pembangunan melalui pembentukan ruang secara regional planning. 3. Ketidakseimbangan pertumbuhan (imbalance growth) antar Wilayah Banten Selatan dan Wilayah Banten Utara di Provinsi Banten, berdampak pada ketidakseimbangan pertumbuhan, serta akan mempertajam kesenjangan kesejahteraan sosial-ekonomi (disparitas) yang dapat mengganggu ketertiban proses pembangunan. Azas demokratisasi ruang dan sinergi wilayah perlu melandasi RTRW Provinsi Banten dalam mengatasi kesenjangan antar wilayah tersebut, dengan mengakomodir RTRW Kabupaten/Kota serta keterikatan dengan RTRW Jawa-Bali. 4. Pelestarian lingkungan hidup merupakan isu yang perlu dipertimbangkan dalam RTRW Provinsi Banten, terutama menyangkut okupansi kawasan lindung dan masalah pencemaran lingkungan. Untuk itu perlu dilakukan upaya mempertahankan Kawasan Lindung di Provinsi Banten untuk meningkatkan daya dukung lingkungan yaitu Kawasan Akarsari dan DAS Cidanau. 5. Eksplorasi bahan tambang dan mineral sebagai bagian peningkatan pendapatan daerah perlu dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan, sehingga persoalan lingkungan dapat dikurangi. Selain itu, perlu adanya keseimbangan

I - 109

kesempatan berusaha bagi masyarakat setempat untuk menghindari kecemburuan sosial ekonomi. 6. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi darat, udara dan laut yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan baru untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat secara bijaksana dan optimal. Di samping itu salah satu isu yang patut dipertimbangkan adalah implikasi demokratisasi, yaitu keikutsertaan masyarakat dalam penentuan keputusan-keputusan publik. Hal ini merupakan inti dari reformasi yang kita cita-citakan yaitu timbulnya masyarakat sipil (civil society), masyarakat yang egaliter berdasarkan kesetaraan. Dengan demikian, masyarakat harus diberikan peranan yang cukup besar dalam penentuan “nasib”nya. Dalam kaitan tersebut, pendekatan perencanaan yang sentralistik dan topdown harus segera direvisi menjadi pendekatan perencanaan yang lebih mengedepankan tuntutan masyarakat yang disebut sebagai community driven planning. Isu yang paling aktual untuk saat ini adalah bagaimana upaya untuk mencapai kondisi di mana masyarakat sendirilah yang mendesain rencana yang diinginkan dan pemerintah adalah fasilitatornya. Isu lain adalah terkait dengan akselerasi pembangunan di Provinsi Banten. Sebagai salah satu provinsi baru, Provinsi Banten, hendaknya mengambil momen yang sangat baik ini untuk meraih dukungan bagi pengembangan wilayahnya. Selain itu, kegiatan survey dan wawancara lapangan yang telah dilakukan dengan beberapa pihak yang berkompeten di masing-masing kabupaten/kota menemukenali adanya beberapa isu strategis, yaitu sebagai berikut. A. Kota Serang Isu strategis pembangunan daerah Kota Serang adalah sebagai berikut. 1. Pengembangan potensi pariwisata Banten Water Front City di wilayah Kota Serang Provinsi Banten. 2. Dibangunnya bendungan Sindangheula untuk mengairi kawasan industri. 3. Pengembangan pusat pendidikan dan Sport City di wilayah Kota Serang Provinsi Banten. 4. Mempertahankan keberadaan situs Banten Lama.

I - 110

B. Kota Cilegon Isu strategis pembangunan daerah Kota Cilegon adalah sebagai berikut : 1. Rencana pembangunan Bendungan Cidanau sebagai jaringan sumber daya air bagi kebutuhan air baku industri serta sebagai jaringan air baku untuk kebutuhan air minum di Wilayah Kota Cilegon dan sekitarnya; 2. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Krakatau Cilegon; 3. Pengembangan Pelabuhan Regional Kubangsari; 4. Pengembangan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

C. Kota Tangerang Isu strategis pembangunan daerah Kota Tangerang adalah sebagai berikut : 1. Pengembangan jaringan jalan berpola grid radial utara – selatan dan timur – barat. Koridor utara – selatan menghubungkan Bandara Soekarno – Hatta sampai dengan Kabupaten Tangerang sedangkan jalur barat – timur untuk menghubungkan pergerakan Jakarta – Kota Tangerang – Kabupaten Serang. Di samping itu juga ada rencana pembangunan jalan di kiri dan kanan jalan bebas hambatan sehingga dapat membuka akses dan peluang investasi pada sepanjang koridor tersebut. 2. Perlu adanya penetapan batas administrasi antara Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang pada Kawasan Bandara Soekarno-Hatta supaya tidak terjadi konflik dalam pemanfaatan ruang. 3. Ada rencana pembangunan kota baru Tangerang sebagai CBD, yaitu sebagai pusat pemerintahan sekaligus sebagai pusat bisnis Kota Tangerang sekaligus menangkap peluang luberan dari DKI Jakarta. 4. Isu lainnya yaitu pembangunan stasiun KA di Kota Tangerang sebagai titik awal dan akhir perjalanan regional, sehingga arus lalu lintas orang dan barang dapat ditangkap / diberangkatkan dari Kota Tangerang. Pembangunan stasiun KA tersebut sebagai penyeimbang keberadaan stasiun KA Gambir, sekaligus untuk memudahkan perjalan dari-dan-menuju Bandara Soekarno Hatta yang akan lebih mudah dijangkau dari Kota Tangerang dibandingkan dari stasiun KA Gambir.

I - 111

D. Kota Tangerang Selatan Isu strategis pembangunan daerah Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut : 1. Keberadaan Lapangan Terbang Pondok Cabe sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kota, sehingga perlu pengembangan kawasan untuk mendukung pengembangan potensi unggulan daerah; 2. Belum tersedianya Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan.

E. Kabupaten Serang Isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Serang adalah sebagai berikut. 1. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bojonegara yang sudah dirancang sejak beberapa tahun lalu. Pembangunan Pelabuhan dan Kawasan Ekonomi Khusus Bojonegara selain untuk percepatan pembangunan Provinsi Banten juga diawali dengan kajian untuk menampung pelayanan Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta yang sudah menunjukkan penurunan kapasitas pelayanan. Dengan adanya rencana pembangunan Pelabuhan dan Kawasan Ekonomi Khusus Bojonegara, beberapa investor sudah melakukan pengkaplingan lahan dalam rangka pembangunan maupun perluasan kegiatan usahanya dalam rangka antisipasi perolehan kemudahan dengan mendekati salah satu rencana outlet Provinsi Banten.

I - 112

Gerbang Masuk Rencana KEK Bojonegara

Kegiatan Industri Sekitar Rencana KEK Bojonegara

I - 113

Rencana Pengembangan Industri Sekitar Rencana KEK Bojonegara 2. Konflik pola ruang antara kawasan lindung dengan penambangan bahan galian. Dalam kaitan tersebut, Sektor Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten sudah mengantisipasi dan mengarahkan kawasan Gunung Gede dan sekitarnya sebagai kawasan lindung yaitu penghutanan kembali kawasan tersebut. Namun di sisi lain, kondisi lapangan menunjukkan masih cukup aktifnya kegiatan penambangan di kawasan Gunung Gede tersebut. Terdapat bebarapa dampak yang perlu diantipasi yang mungkin timbul dari adanya kegiatan penambangan tersebut, yaitu sebagai berikut. a. Kawasan Gunung Gede merupakan lokasi-lokasi penempatan menara SUTET dari setiap pembangkit listrik di Provinsi Banten untuk didistribusikan intra Provinsi Banten maupun kepada daerah lainnya. Kegiatan penambangan dikhawatirkan dapat menganggu kestabilan dan daya dukung fisik lahan dalam menopang keberadaan prasarana vital tersebut. b. Penambangan di kawasan hutan Gunung Gede dapat mempertinggi volume aliran permukaan, menyebabkan banjir dan longsor serta mengurangi peresapan air tanah.

I - 114

Menara SUTET

Penambangan Bahan Galian

Potensi Konflik Pola Ruang Akibat Penambangan Bahan Galian

3. Belum tersedianya Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan. 4. Pengembangan potensi pariwisata di Kecamatan Padarincang untuk meningkatkan sektor kepariwisataan Provinsi Banten. 5. Perlu pengembangan kawasan industri yang ditetapkan dalam satu kawasan untuk menampung industri-industri baru dan industri yang berada di luar kawasan.

F. Kabupaten Tangerang Isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut : 1. Pengembangan kawasan reklamasi pantai pada Kawasan Pantura Kabupaten Tangerang; 2. Pengembangan Tempat Pengolahan Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Regional Ciangir di Kabupaten Tangerang yang dikelola bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

I - 115

3. Konflik penggunaan tanah pertanian lahan basah di Kecamatan Sepatan; 4. Perlu adanya penetapan batas administrasi antara Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang pada Kawasan Bandara Soekarno-Hatta supaya tidak terjadi konflik dalam pemanfaatan ruang Penentuan batas wilayah dengan Kota Tangerang;

G. Kabupaten Pandeglang : Isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut : 1. Rencana pembangunan lapangan terbang perintis di Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang. Rencana pembangunan lapangan terbang perintis tersebut dilakukan dari Departemen Perhubungan Pusat pada tahun 2005, di samping untuk percepatan pembangunan daerah juga mempertimbangkan keberadaan potensi pariwisata khusus Tanjung Lesung, Carita, dan Sawarna di Kabupaten Pandeglang. 2. Pengembangan AKARSARI (deretan Gunung Aseupan – Gunung Karang – Gunung Pulosari) sebagai menara air Kabupaten Pandeglang, sehingga membutuhkan dukungan penetapan kawasan tersebut sebagai kawasan lindung dan resapan air. 3. Untuk pengembangan bagian selatan Provinsi Banten pada umumnya dan Kabupaten Pandeglang pada khususnya perlu peningkatan jalan nasional yang menghubungkan bagian selatan Provinsi Banten maupun Kabupaten Pandeglang dengan bagian utara wilayah tersebut. H. Kabupaten Lebak : Isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut. 1. Kabupaten Lebak memiliki Bendungan Karian di empat kecamatan namun lebih dikenal / terkonsentrasi di Kecamatan Sajira sebagai salah satu dam strategis nasional karena akan dipakai untuk suplai air baku ke Jakarta, Cilegon, dan Tangerang, dengan kapasitas 208.000.000 M3 dan luasnya hampir 1.774 Ha. Untuk itu maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk mewujudkan pambangunan Bendungan Karian di Kabupaten Lebak untuk memenuhi kebutuhan air baku bagi Kawasan Perkotaan (Jabodetabek), Kawasan Bojonegara, dan untuk mempertahankan ketahanan pangan (lumbung padi) serta pembangunan Waduk Sindangheula Kota Serang.

I - 116

2. Rencana pengembangan kawasan industri yang didukung potensi pertambangan di bagian selatan, di Kecamatan Bayah. 3. Pengembangan Kawasan Perumahan Kekerabatan Maja di Wilayah Kabupaten Lebak yang perlu didukung pembangunan infrastruktur.

1.5

Kerangka Pendekatan Berdasarkan uraian sebelumnya, secara garis dapat diidentifikasikan bahwa

terdapat dua faktor utama yang dapat menjadi latar belakang perlunya Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010 - 2030, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal perlunya pelaksanaan pekerjaan ini adalah adanya perubahan payung hukum di atasnya, yaitu : •

UndangUndang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

•

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

•

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang.

•

Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah.

•

Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagai revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

•

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; Sedangkan faktor internal yang dapat menjadi alasan perlunya pelaksanaan

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010 - 2030 yaitu sebagai berikut.

I - 117

•

Posisi strategis Provinsi Banten yang bersinggungan dengan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Metro Jabodetabek serta Provinsi Jawa Barat.

•

Tempat kedudukan gerbang udara utama Negara Kesatuan Republik Indonesia Bandara Soekarno Hatta, yaitu di Kota Tangerang.

•

Sentra industri teknologi tinggi yaitu Industri Baja Krakatau Steel.

•

Adanya perubahan pola pemanfaatan ruang Provinsi Banten sebagaimana hasil kajian dari Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten 2002 – 2017. Berkenaan dengan uraian di atas, maka metode pendekatan yang ditawarkan bagi

pelaksanaan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010 - 2030 adalah pendekatan komprehensif yang memadukan pendekatan dari atas ke bawah dengan pendekatan dari bawah ke atas (top-down and bottom-up planning), dan pendekatan sektoral. A. Pendekatan Dari Atas Pendekatan ini berupa pengkajian terhadap kebijaksanaan dan aspirasi pembangunan daerah terutama yang menyangkut pengembangan Provinsi Banten, yaitu melalui peninjauan terhadap keterkaitan antara rencana pada tingkat Nasional dan Provinsi Banten, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta PP No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut. 1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) merupakan penjabaran dari Propenas dengan wawasan lebih berciri sosial ekonomi, dan dalam arahanarahannya cenderung merupakan kebijaksanaan pemerintah menyangkut wilayahwilayah yang dalam skala nasional akan diprioritaskan pengembangannya. 2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi merupakan produk perencanaan yang berisikan dimensi tata ruang dari Rencana Strategis Provinsi yang mengacu pada RTRWN, dengan wawasan sosial ekonomi dan fisik secara makro dalam lingkup Provinsi. Berdasarkan uraian di atas maka sumber tinjauan terhadap kebijaksanaan pembangunan antara lain meliputi RPJP Nasional, RPJM Nasional, Rencana Tata

I - 118

Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten, dan program serta proyek pembangunan yang ada di daerah. Kajian terhadap aspirasi pembangunan diperoleh dan dijaring dari hasil diskusi dengan pemerintah daerah dan instansi teknis terkait, serta tanggapan-tanggapan pada saat pembahasan laporan, mulai dari laporan pendahuluan, laporan kompilasi data, laporan hasil analisis, sampai dengan laporan draft rencana. Hasil perbaikan dan penyempurnaan dari pembahasan laporan-laporan tersebut merupakan lampiran dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam proses pengesahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten menjadi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut. Adapun pendekatan dari atas dan materi yang tercakup di dalamnya adalah sebagai berikut. 1. Melakukan telaahan terhadap arahan yang terkandung dalam beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan pengembangan wilayah provinsi sebagaimana dikemukakan dalam Kerangka Acuan Kerja serta uraian tanggapan terhadap Kerangka Acuan Kerja. 2. Melakukan review terhadap Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten 2002 – 2017. 3. Kajian terhadap arah dan tujuan pembangunan, yaitu meliputi : a) Permasalahan dan isue pokok pembangunan daerah dalam kaitannya dengan kepentingan nasional, regional dan lokal Provinsi Banten. b) Arah pengembangan sosial mencakup struktur sosial yang hendak dicapai berdasarkan pendekatan-pendekatan kependudukan, fasilitas dan utilitas pelayanan sosial ekonomi dalam skala makro (wilayah). c) Skala pengembangan ekonomi, yang mencakup struktur dan pertumbuhan ekonomi yang hendak dicapai. d) Arah pengembangan yang hendak dicapai berdasarkan pendekatan-pendekatan kependudukan, fasilitas dan utilitas pelayanan sosial ekonomi dalam skala wilayah Provinsi Banten. e) Arah pengembangan fisik yang mencakup pemanfaatan ruang.

I - 119

f) Tujuan dan sasaran jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. 4. Kajian terhadap kondisi daerah studi meliputi sosial ekonomi dan pola kegiatan usaha, fisik dan lingkungan, pola tata guna tanah saat ini dan kelembagaan. 5. Kajian terhadap strategi daerah dalam kaitannya dengan pengembangan wilayah yang menyangkut beberapa materi sebagai berikut. a) Skenario pencapaian sasaran dan tujuan pengembangan dan pembangunan wilayah Provinsi Banten dalam kaitannya dengan potensi serta permasahanpermasalahan yang dihadapi. b) Prioritas pengembangan kawasan-kawasan andalan dan strategis yang menyangkut lokasi, kondisi potensi dan permasalahan yang dihadapi, sektorsektor yang dikembangkan, strategi dan skenario pengembangan, programprogram yang sedang berjalan, prasarana dan sarana yang dibutuhkan, serta dukungan penataan ruang lainnya. c) Indikasi program jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (10 tahun) dan jangka pendek (5 tahun) pengembangan wilayah. d) Kebijaksanaan penunjang pengembangan wilayah Provinsi Banten yang meliputi aspek-aspek landasan hukum, kelembagaan, personil, pendanaan, partisipasi swasta dan masyarakat, dukungan prasarana lain. 6. Kajian terhadap rencana-rencana yang ada, yaitu meliputi : a) Struktur tata ruang menyangkut pengaturan sistem pusat pelayanan ; sistem jaringan dan fasilitas transportasi; sistem jaringan prasarana dan sarana dasar wilayah / kota. b) Pemanfaatan ruang yang menyangkut kawasan budidaya, kawasan lindung, kawasan tertentu dan kawasan kegiatan perkotaan lainnya. c) Pengembangan kawasan-kawasan prioritas menyangkut lokasi, kondisi potensi dan permasalahan yang dihadapi, sektor-sektor yang dikembangkan, strategi dan skenario pengembangan, program-program yang sedang berjalan, fungsi kawasan, prasarana dan sarana yang dibutuhkan, serta dukungan penataan ruang lainnya.

I - 120

Adapun pendekatan terhadap kawasan rencana, yaitu Provinsi Banten khususnya dilakukan sebagai penterjemahan lebih lanjut dari arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional dan kebijaksanan pengembangannya yaitu: a) Fungsi dan kedudukan Provinsi Banten dalam kerangka pengembangan wilayah atau konstelasi regional/nasional. b) Kebijaksanaan secara umum tentang panataan ruang wilayah Provinsi Banten sesuai dengan fungsinya tersebut. c) Mengantisipasi struktur tata ruang Provinsi Banten untuk menetapkan kedudukan pusat-pusat permukiman yang mungkin terjadi di wilayah tersebut. Ketiga aspek tersebut di atas merupakan kebijaksanaan dan arahan yang akan berpengaruh dan perlu dipertimbangkan dalam Pemantapan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi banten 2010 - 2030. Dalam konteks kegiatan ini, dilakukan rumusan kriteria dan tipologi peninjauan kembali Pemantapan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten, sesuai dengan Kepemen Kimpraswil No. 327 / KPTS / M / 2002. B. Pendekatan Dari Bawah Pendekatan ini bertitik tolak dari kondisi dan karakteristik kawasan rencana dan aspek yang berkaitan dengan keadaan-keadaan internal kawasan perencanaan, yang pengenalannya diperoleh melalui pengumpulan data langsung dari lapangan. Pengenalan terhadap kawasan rencana diperoleh melalui analisis-analisis yang mencakup fisik, kependudukan dan sosial budaya, ekonomi (perkembangan kegiatan usaha), fasilitas dan utilitas serta keadaan prasarana perhubungan. Analisis ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan penduduk pada saat ini maupun di masa yang akan datang, serta batasan-batasan perencanaan kabupaten yang berlaku. Dalam kaitannya dengan arahan dalam UUPR No. 26 tahun 2007 maupun PP. No. 69 tahun 1996, aspek yang sangat perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam pengkajian pendekatan dari bawah ini adalah penjaringan aspirasi dari masyarakat dan stakeholders lainnya untuk mendapatkan kesamaan visi dan misi pembangunan yang dijabarkan melalui penataan ruang. Pentingnya kegiatan penjaringan aspirasi

I - 121

masyarakat ini karena masyarakat dan stakeholders bukanlah objek pembangunan tetapi harus dipandang sebagai subjek pembangunan itu sendiri. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam kaitannya dengan Pemantapan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi banten 2010 - 2030 meliputi diskusi teknis dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, diseminasi dan sosialisasi penataan ruang kepada masyarakat dan stakeholders. Melalui penjaringan aspirasi dari masyarakat dan stakeholders serta dari pemerintah dareah sendiri, maka rumusan potensi dan permasalahan pembangunan yang secara nyata dihadapi dapat dengan jelas dapat diidentifikasikan.

C. Pendekatan Sektoral Pendekatan terhadap aspek-aspek sektoral pada umumnya adalah dalam bentuk pengkajian terhadap peraturan-peraturan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, program/ proyek pembangunan. Hal ini semua cukup penting sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana nantinya. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam tahapan pendekatan sektoral ini adalah diskusi teknis dengan pihak pemerintah daerah, khususnya dengan instansi-instansi yang terkait dengan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan sektoral masing-masing. Temuan-temuan dari kegiatan ini dapat dijadikan masukan dalam perumusan potensi dan permasalahan pembangunan dan penataan ruang di Provinsi Banten. Semua data dan informasi yang berhasil diperoleh dalam survey lapangan sebagaimana metode pendekatan di atas, selanjutnya dilakukan proses analisis yang secara garis besar dapat dikemukakan sebagai berikut. 1. Analisis Kebijaksanaan Nasional yaitu untuk mengetahui peran dan kedudukan Provinsi Banten dalam konstelasi nasional, regional dan lokal serta mengetahui program dan kebijaksanaan sektoral di Provinsi Banten. 2. Analisis Kependudukan, yaitu untuk mengetahui struktur dan sebaran spasial penduduk baik sebagai kantong-kantong potensi sumber daya manusia maupun sebagai pasar bagi produk-produk yang dihasilkan Provinsi Banten. 3. Analisis Sektor Produksi, yaitu untuk mengetahui kondisi dan karakteristik ekonomi wilayah Provinsi Banten serta perkembangan sektor produksi setiap kabupaten/kota

I - 122

dalam cakupan Provinsi Banten. Analisis ini meliputi aspek pertumbuhan, kontribusi sektoral, dan keterkaitan antar sektor serta antar kabupten/kota dalam Provinsi Banten. 4. Analisis Potensi dan Daya Dukung Wilayah, yaitu untuk memahami kondisi dan karakteristik sumber daya alam dan daya dukung lingkungan, tingkat pemanfaatan sumber daya, memperkirakan perkembangan pemanfaatan potensi wilayah dalam masing-masing kabupaten/kota. 5. Analisis Struktur Ruang, yaitu untuk memahami struktur ruang kawasan, keterkaitan pusat-pusat pertumbuhan dan permukiman dalam masing-masing kabupaten/kota dan antar kabupaten/kota. Keseluruhan ini akan dipergunakan untuk menggambarkan struktur ruang Provinsi Banten yang ada serta memperlihatkan keterkaitan antar kabupaten/kota di dalamnya. Selanjutnya, berdasarkan keluaran dari proses analisis di atas, maka dapat dikemukakan pengenalan beberapa hal terkait masalah ruang, yaitu sebagai berikut. 1. Masalah Kependudukan, yaitu mengidentifikasikan masalah struktur penduduk, sebaran spasial penduduk, migrasi penduduk, pertumbuhan penduduk dan kaitannya dengan perkembangan sektor produksi serta potensi dan daya dukung lingkungan. 2. Masalah

Lingkungan,

yaitu

mengidentifikasikan

masalah-masalah

kerusakan

lingkungan seperti penggunaan dan/atau alih fungsi hutan, masalah fungsi kawasan lindung, dan lain sebagainya. 3. Masalah Sektoral, yaitu

mengidentifikasikan masalah-masalah ekonomi dan

perkembangan sektoral, kaitannya dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan sektoral serta keterkaitannya dengan sektor-sektor lain seperti ketersediaan infrastruktur serta sarana dan prasarana produksi. 4. Masalah Pemanfaatan Ruang, yaitu mengidentifikasi masalah struktur ruang, keterkaitan antar wilayah kabupaten/kota dan beberapa konflik kepentingan sektoral dalam pemanfaatan ruang. Berdasarkan kondisi yang ada serta masalah-masalah yang dihadapi, maka berikutnya ditentukan konsep penataan ruang. Hal ini dilakukan agar penataan ruang dapat diarahkan untuk mengatasi masalah dan mencapai tujuan-tujuan pembangunan baik dalam konteks nasional maupun Provinsi Banten.

I - 123

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu ditetapkan beberapa hal sebagai berikut. 1. Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi; 2. Rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayananya dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi; 3. Rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis provinsi; 4. Penetapan kawasan strategis provinsi; 5. Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan 6. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. Selanjutnya berdasarkan konsep penataan ruang di atas, maka dirumuskan strategi penataan ruang agar konsepsi penataan ruang dapat dioperasionalisasikan, yaitu sebagai berikut. 1. Pengelolaan kawasan berfungsi lindung dan kawasan budidaya. 2. Pengembangan kawasan produktif. 3. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan yang berperan menunjang kegiatan-kegiatan sektor strategis dan sektor unggulan. 4. Pengembangan sistem transportasi. 5. Pengembangan sistem infrastruktur 6. Pengembangan kawasan yang perlu diprioritaskan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.12 pada halaman selanjutnya

I - 124

Gambar 1.12 Metodologi Pendekatan Gambar 1.2 Penyusunan RencanaMetodologi Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten 2010-2030 Pendekatan Pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten 2009 - 2029 - Pemda - Instansi Terkait - Masyarakat dan Stakeholders - Diskusi - Diseminasi - Sosialisasi

Tujuan Pemanfaatan Ruang Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung

Aspek Fisik Dasar Kebijakan Pembangunan Nasional dan Provinsi sekitar (Jawa Barat dan DKI Jakarta)

Revisi RTRW Provinsi Banten

Kriteria Penyusunan Kembali RTRW Provinsi

Maksud dan Tujuan

Aspek Fisik Buatan Transportasi dan Prasarana Dasar Aspek Penduduk

Aspek Ekonomi Tipologi RTRW Provinsi Banten

UU No. 7 / 2004

UU No. 32 23/2000 UU No. / 2004 UU 32/2004 UU No. No. 33/ 2004 UU No. 26 26/2007 UU No. / 2007 PP No. 26/2008 PP. No. 69 / 1996 PP No. 15/2010 PP. No. 10 / 2000

Aspek Sosial Budaya

Identifikasi Arahan Pemanfaatan Ruang

Hubungan Eksternal Terhadap Kebijakan

Identifikasi Kinerja Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Identifikasi Faktor Eksternal Terhadap Kinerja Pemanfaatan

Pemutakhiran Data dan Analisis, Menurut Faktor Eksternal

Rencana Pengelolaan Kawasan Budi Daya

Perumusan Potensi dan Permasalahan Pembangunan / Penataan Ruang

Rencana Pengelolaan Kawasan Perdesaan

Pemutakhiran Data, Analisis, dan Produk RTRW Hubungan Eksternal Terhadap Struktur dan Pola

Pemutakhiran Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Perumusan Konsep dan Strategi Pembangunan / Penataan Ruang

Aspek Eksternal Penataan Ruang

PP. No. 26 / 2008 Kepmen Kimpraswil No. 327 / KPTS / M / 2002

Rencana Pengelolaan Kawasan Perkotaan

Rencana Tata Guna Tanah, Air, Udara, SDA Lainnya

Indikasi Program Pembangunan Sumber dan Pengelolaan Pembiayaan

Penetapan Pemantapan RTRW Provinsi Banten

Rencana Sistem Prasarana Rencana Pengelolaan Kawasan Khusus

Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang

- Kebijakan Pembangunan Nasional - Kebijakan Pembangunan Provinsi - Program Pembangunan Sektoral - Program Pembangunan Skala Besar

EVALUASI

Survey dan Kompilasi Data RTRW / Laporan Pendahuluan dan Penyusunan Laporan Antara

Proses Analisis RTRW / Penyerahan Laporan Antara dan Penyusunan Draft Laporan Akhir

Perumusan Konsep, Rancangan, Rencana dan Perda RTRW / Perbaikan Draft Laporan Akhir dan Penyerahan Laporan Akhir

I - 125

1.6

Sistematika Penyajian Sistematika penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010 -

2030 disusun dengan sistematikan sebagai berikut. Bab I

Pendahuluan Bab ini menguraikan mengenai dasar hukum penyusunan RTRW, tinjauan kebijakan pembangunan Provinsi Banten meliputi RPJPD dan RPJMD, Profil Wilayah Provinsi Banten yang menguraikan gambaran umum serta potensi dan permasalahan di Provinsi Banten, isu-isu strategis, kerangka pendekatan, dan sistematika penyajian.

Bab II

Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi Banten Bab ini menguraikan mengenai tujuan penataan ruang, serta kebijakan dan strategi penataan ruang yang merupakan terjemahan dari Visi dan Misi Pengembangan Wilayah Provinsi Banten dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah provinsi yang diharapkan.

Bab III

Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi Banten Bab ini menguraikan rencana sistem perkotaan, rencana sistem jaringan transportasi, rencana sistem jaringan energi/kelistrikan, rencana sistem jaringan telekomunikasi, rencana sistem jaringan sumber daya air, dan rencana sistem jaringan lainnya.

Bab IV

Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi Banten Bab ini menguraikan konsep dan strategi pola ruang wilayah, dinamika penggunaan lahan, dan rencana pola ruang yang meliputi rencana kawasan lindung dan rencana kawasan budidaya.

Bab V

Penetapan Kawasan Strategis Wilayah Provinsi Banten Bab ini menguraikan kawasan strategis pertahanan dan keamanan, kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis sosial budaya, kawasan strategis

I - 126

pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi, serta kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Bab VI

Arahan Pemanfaatan Ruang Bab ini menguraikan prioritas pemanfaatan ruang dan indikasi program utama lima tahunan.

Bab VII

Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Bab ini menguraikan ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan umum perizinan, ketentuan umum pengawasan dan pengendalian, ketentuan umum penertiban, ketentuan umum insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

I - 127