ANGGARAN DASAR BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS AIRLANGGA
BAB I NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN Pasal 1 Organisasi ini bernama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Airlangga yang selanjutnya disebut BEM UNAIR. Pasal 2 BEM UNAIR didirikan pertama kali di Surabaya pada tanggal 21 Oktober 2004 sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Pasal 3 BEM UNAIR berkedudukan di Universitas Airlangga, Surabaya
BAB II TUGAS, FUNGSI, DAN PRINSIP Pasal 4 BEM UNAIR merupakan organ yang bertugas menjalankan kegiatan yang bersifat lintas fakultas untuk mewujudkan visi universitas Pasal 5
1. 2.
3. 4. 5.
BEM UNAIR memiliki fungsi: Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan Pengembangan potensi jatidiri, minat, bakat, dan kegemaran, serta softskill dan jiwa kewirausahaan mahasiswa sebagai insan akademik, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna bagi bangsa dan negara di masa depan Pengembangan dan pelatihan ketrampilan organisasi, manajemen dan kepemimpinan mahasiswa Pembinaan dan pengembangan kader bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional Memelihara dan mengembangkan ilmu, teknologi dan seni yang dilandasi oleh norma agama, norma akademik, etika, moral dan wawasan kebangsaan. Pasal 6
BEM UNAIR diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa dengan memberikan peranan dan keleluasaan kepada mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan berdasarkan PP 30/2014 tentang Statuta Universitas Airlangga.
1
BAB III KEPENGURUSAN Pasal 7 1. Kepengurusan BEM UNAIR dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua terpilih dari sidang Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM) 2. Ketua dan Wakil Ketua ditetapkan dan disahkan oleh Rektor 3. Struktur, tugas pokok, dan fungsi kepengurusan BEM UNAIR dibentuk oleh Ketua dan Wakil Ketua 4. Kepengurusan BEM UNAIR ditetapkan dan disahkan oleh Ketua dan Wakil Ketua
BAB IV KEORGANISASIAN Pasal 8 1. Organisasi BEM UNAIR terdiri dari badan induk, badan otonom, dan badan semi otonom 2. Struktur badan induk memiliki hubungan garis instruksi dan koordinasi dengan badan semi otonom, sedangkan garis koordinasi dengan badan otonom 3. Badan semi otonom dan badan otonom didirikan dan diselenggarakan atas aspirasi mahasiswa yang dianggap perlu untuk pencapaian visi BEM UNAIR
BAB V PERMUSYAWARATAN Pasal 9 1. Yang dimaksud dengan permusyawaratan adalah mekanisme pengambilan keputusan yang memiliki ketetapan mengikat ke dalam dan ke luar organisasi 2. Permusyawaratan BEM meliputi musyawarah, rapat, serta bentuk pertemuan lainnya
BAB VI KEUANGAN Pasal 10 1. Keuangan organisasi dikelola dengan prinsip halal, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan bertanggung jawab 2. Keuangan organisasi diperoleh dari kemahasiswaan rektorat, iuran anggota, sponsorship, dan usaha-usaha lainnya yang dikelola organisasi serta sumbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan asalnya
BAB VII PENJABARAN ANGGARAN DASAR Pasal 11 2
Anggaran Dasar BEM UNAIR adalah pedoman dasar dalam penyusunan kebijakan demi terselenggaranya kegiatan organisasi yang profesional. Penjabaran serta hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga
BAB VIII PERUBAHAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 12 1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan dalam Rapat Pleno 2. Rencana Perubahan Anggaran Dasar diusulkan oleh pengurus dan disepakati sekurangkurangnya setengah +1 dari jumlah peserta yang hadir 3. Perubahan Anggaran Dasar berlaku sejak tanggal ditetapkan.
BAB IX ATURAN PERALIHAN Pasal 13 Sebelum terbentuknya kepengurusan BEM UNAIR yang baru berdasarkan Anggaran Dasar ini, maka tugas-tugas kepengurusan dilaksanakan oleh pengurus yang telah demisioner
BAB X PENUTUP Pasal 14 Anggaran Dasar ini ini disahkan dan ditetapkan di Rapat Pleno BEM UNAIR 2014 yang berlangsung pada tanggal 17 Desember 2014 di Surabaya dan dinyatakan mulai berlaku sejak ditetapkan
3
ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS AIRLANGGA
BAB I KEPENGURUSAN Pasal 1 Pengurus adalah mahasiswa Universitas Airlangga yang diterima, disahkan, dan ditetapkan sebagai Pengurus Harian oleh Surat Keputusan (SK) Ketua dan Wakil Ketua BEM UNAIR Pasal 2 Persyaratan kepengurusan : 1. Mahasiswa vokasi dan sarjana Universitas Airlangga 2. Tidak sedang cuti atau dikenai skorsing Pasal 3 1. Masa kepengurusan adalah satu periode sejak dilantik sampai diterimanya laporan pertanggungjawaban (LPJ) akhir 2. Status sebagai pengurus berakhir karena: a. Telah habis masa kepengurusannya b. Mengundurkan diri c. Meninggal dunia d. Diberhentikan e. Drop out atau tidak lagi menjadi mahasiswa Universitas Airlangga 3. Pengurus yang habis masanya bisa diperpanjang masa jabatannya sampai terpilih kembali Ketua dan Wakil Ketua baru Pasal 4 Hak pengurus: 1. Memiliki hak bicara, hak suara, dan hak partisipasi 2. Mengakses dan menggunakan fasilitas BEM UNAIR untuk menjalankan aktivitas kepengurusan Pasal 5 Kewajiban pengurus: 1. Menghormati AD/ART, kebijakan Ketua dan Wakil Ketua, keputusan musyawarah serta keputusan lainnya yang mengikat kepengurusan 2. Menjaga nama baik lembaga dan almamater 3. Berpartisipasi aktif dalam mewujudkan visi Ketua dan Wakil Ketua terpilih
BAB II SANKSI KEPENGURUSAN
4
Pasal 6 1. Sanksi adalah bentuk hukuman sebagai bagian proses pembelajaran yang diberikan organisasi kepada pengurus 2. Pengurus mendapat sanksi karena: a. Melalaikan tugas organisasi b. Bertindak bertentangan dengan kebijakan yang telah ditetapkan organisasi c. Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik organisasi d. Melakukan tindakan kriminal atau tindakan melawan hukum lainnya e. Melanggar etik organisasi 3. Jenis sanksi: a. Teguran lisan b. Peringatan tertulis c. Skorsing d. Pemberhentian e. Atau bentuk lain yang ditentukan di forum musyawarah 4. Pengurus yang dikenakan sanksi dapat mengajukan pembelaan di forum yang diadakan oleh Ketua dan Wakil Ketua
BAB III KEORGANISASIAN Pasal 7 1. Organisasi inti BEM UNAIR minimal terdiri dari Badan Pengurus Harian (BPH) 2. Formasi BPH sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris 3. Dalam menjalankan aktivitasnya, BPH dibantu Pengurus Harian (PH) yang sekurangkurangnya mencakup urusan di bidang sumber daya manusia, bidang riset dan keilmuan, bidang pengabdian masyarakat, bidang sosial politik, bidang perempuan, bidang komunikasi dan informasi, dan bidang koordinasi Pendidikan Di luar Domisili (PDD) Banyuwangi 4. Formasi PH ditetapkan oleh Ketua dan Wakil Ketua sesuai dengan kebutuhan organisasi 5. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dilantik Rektor, personalia PH sudah harus terbentuk 6. Ketua dapat diberhentikan sebelum Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) apabila tidak dapat menjalankan tugas/nonaktif atau melanggar AD/ART 7. Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas/nonaktif adalah: a. Meninggal dunia b. Sakit yang menyebabkan tidak bisa menjalankan tugas selama 2 (dua) bulan berturutturut c. Tidak hadir dalam rapat pengurus selama 3 (tiga) kali berturut-turut 8. Pemberhentian Ketua dilakukan melalui mekanisme: a. Usulan dari minimal 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) PH kepada Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM) b. Ketetapan pemberhentian Ketua oleh MPM Universitas Airlangga 9. Usulan pemberhentian Ketua harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan, bukti, dan saksi (bila dibutuhkan), dan tanda tangan pengusul 10. Ketua dapat mengajukan gugatan pembatalan atas putusan pemberhentiannya kepada MPM paling lambat satu mingggu sejak putusan pemberhentiannya ditetapkan 11. Dalam hal pemberhentian Ketua, Wakil Ketua secara otomatis menjadi Ketua berikutnya hingga masa jabatan berakhir 5
12. Ketua dapat mereshuffle atau merombak kepengurusan organisasi dengan membertimbangkan hal berikut: a. Keaktifan yang bersangkutan dalam rapat organisasi b. Realisasi program kerja di bidang yang bersangkutan dalam 2 (dua) bulan c. Partisipasi yang bersangkutan dalam program kerja organisasi Pasal 8 1. Badan Otonom (BO) adalah organ yang dibentuk berdasarkan aspirasi dan kebutuhan mahasiswa dengan berbasis minat, bakat, dan spesifikasi bidang yang sama sebagai perpanjangan program untuk mencapai visi badan induk 2. BO memiliki hubungan koordinatif dengan badan induk dalam menentukan arah kebijakan program 3. BO dibentuk dengan syarat: a. Merupakan pengembangan program kerja dan/atau struktur di bawah badan induk yang telah berjalan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut b. Diusulkan oleh sekurang-kurangnya 40 mahasiswa c. Memiliki draft struktur dan AD/ART BO d. Mendapatkan persetujuan dari Ketua BEM UNAIR 4. BO dikelola mandiri oleh anggota dan dipimpin oleh seorang Ketua 5. Ketua BO dipilih oleh anggota yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Ketua BEM UNAIR 6. BO dapat dibubarkan apabila: a. Vakum selama 2 (dua) periode kepengurusan berturut-turut b. Menyimpang dari AD/ART BEM UNAIR 7. Bertanggung jawab terhadap Ketua BEM UNAIR Pasal 9 1. Badan Semi Otonom (BSO) adalah organ di dalam struktur yang dibentuk kepengurusan badan induk yang memiliki fungsi spesifik untuk menunjang pencapaian visi badan induk 2. BSO memiliki hubungan sub-ordinatif dan koordinatif dengan badan induk dalam menentukan arah kebijakan program 3. BSO dipimpin oleh seorang Direktur yang diangkat dan ditetapkan oleh Ketua BEM UNAIR 4. BSO dapat dibentuk atau dibubarkan sesuai dengan kebutuhan badan induk
BAB IV PERMUSYAWARATAN Pasal 10 Hierarki permusyawaratan organisasi dari yang tertinggi adalah a. Rapat Pleno b. Rapat BPH c. Rapat Kabinet Pasal 11 1. Rapat Pleno merupakan rapat yang pesertanya semua pengurus organisasi 2. Rapat Pleno diselenggarakan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan, yaitu Rapat Kerja dan Rapat Evaluasi 6
3. Tugas Rapat Pleno adalah a. Merumuskan program kerja b. Menilai pencapaian program kerja c. Menetapkan kebijakan organisasi dan putusan lain yang dianggap perlu 4. Tata tertib Rapat Pleno adalah a. Dihadiri oleh pengurus badan induk, badan otonom, badan semi otonom, dan undangan b. Pengurus badan induk, badan otonom, dan badan semi otonom merupakan peserta penuh; undangan merupakan peserta peninjau c. Peserta penuh memiliki hak suara, hak bicara, dan hak dipilih; peserta peninjau memiliki hak bicara d. Jumlah peserta peninjau ditentukan oleh pengurus badan inti e. Pimpinan Rapat Pleno berbentuk presidium dipilih dari peserta penuh f. Rapat Pleno dapat dinyatakan sah apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh ½ dari jumlah pengurus ditambah 1 (satu) g. Apabila ayat 4 (empat) poin f tidak terpenuhi maka Rapat Pleno diundur selama 2 x 30 menit dan setelah itu dinyatakan sah Pasal 12 1. Rapat BPH merupakan rapat yang pesertanya BPH yang dibentuk oleh Ketua dan Wakil Ketua 2. Rapat BPH diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan 3. Rapat BPH bertugas untuk membuat perencanaan dan evaluasi program kerja 4. Sekurang-kurangnya Rapat BPH dihadiri oleh ½ peserta ditambah 1 (satu) Pasal 13 1. Rapat Kabinet merupakan rapat yang pesertanya Kabinet yang dibentuk oleh Ketua dan Wakil Ketua 2. Rapat Kabinet diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan 3. Sekurang-kurangnya Rapat Kabinet dihadiri oleh ½ peserta ditambah 1 (satu )
BAB V KEUANGAN Pasal 14 1. Prinsip halal adalah setiap satuan dana yang diperoleh tidak berasal dan tidak diperoleh dengan cara-cara yang bertentangan dengan nilai agama 2. Prinsip transparansi adalah adanya keterbukaan tentang sumber dan besar dana yang diperoleh serta kemana dan berapa besar dana yang dialokasikan 3. Prinsip akuntabel adalah satuan dana dapat dihitung dan dikelola secara jujur 4. Prinsip efektif adalah setiap satuan dana yang digunakan tepat guna dalam rangka menjalankan organisasi 5. Prinsip efisien adalah setiap satuan dana yang digunakan tidak melebihi kebutuhannya. 6. Prinsip bertanggungjawab adalah setiap satuan dana yang diperoleh baik memiliki ataupun tidak memiliki bukti fisik pencatatan dapat dipertanggungjawabkan sumber dan keluarannya secara tertulis 7. Penarikan iuran organisasi dapat dilakukan yang besarannya ditentukan dalam musyawarah 7
BAB VI MEKANISME PENYELENGGARAAN ORGANISASI Pasal 15 Visi, Misi, Struktur, dan Arahan Kebijakan Organisasi diatur dalam Mekanisme Penyelenggaraan Organisasi yang disusun oleh Ketua dan Wakil Ketua terpilih
BAB VII ATRIBUT ORGANISASI Pasal 16 Atribut BEM UNAIR terdiri dari: (1) Lambang BEM UNAIR: berbentuk lambang Universitas Airlangga yang di sekelilingnya terdapat tulisan BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS AIRLANGGA yang digambarkan sebagai berikut:
(2) Logo BEM UNAIR: berupa perisai yang bermakna sebagai garda terdepan mempertahankan idealisme mahasiswa, dengan sisi atas berwarna biru yang bermakna ksatria serta jiwa yang mendalam, dan sisi bawah berwarna kuning yang bermakna agung, di tengah perisai terdapat lambang BEM UNAIR yang digambarkan sebagai berikut:
(3) Cap: berbentuk sama seperti logo BEM UNAIR berwarna hitam yang digambarkan sebagai berikut:
8
(4) Panji BEM UNAIR: berbentuk bendera Universitas Airlangga dengan 3 (tiga) corak dari atas ke nawah kuning, biru, kuning, di tengah bendera terdapat lambang BEM UNAIR yang digambarkan sebagai berikut.
BAB VIII ATURAN TAMBAHAN Pasal 17 Struktur kepengurusan organisasi berkewajiban melakukan sosialisasi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) kepada mahasiswa Pasal 18 Hal-hal yang belum diatur dan diperinci dalam AD/ART akan diatur dan diperinci dalam ketetapan organisasi
BAB IX PERUBAHAN DAN PENETAPAN Pasal 19 Perubahan dan penetapan Anggaran Rumah Tangga dilakukan melalui Rapat Pleno dan harus disetujui sekurang-kurangnya 2/3 peserta penuh yang hadir
BAB X PENUTUP Pasal 20 Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan di Surabaya, pada Rapat Pleno I, 17 Desember 2014
9
