ANGGARAN DASAR (AD) BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DESA BANJARAN
BAB I NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1
1. Badan Usaha ini disebut Badan Usaha Milik Desa dengan nama BUMDes Banjaran 2. BUMDes Banjaran berkedudukan di : Tempat
: Kantor Pemdes Banjaran
Jalan
: Jl. Raya Banjaran No.01 Desa Banjaran Kode Pos 45468
Desa
: Banjaran
Kecamatan
: Banjaran
Kabupaten
: Majalengka
Propinsi
: Jawa Barat
.
BAB II JANGKA WAKTU BERDIRI Pasal 2
BUMDes ini didirikan sejak tanggal 09 September 2009 dan disahkan Oleh Pemerintahan Desa Banjaran pada tanggal 12 September 2009 untuk jangka waktu yang tidak terbatas
BAB III LANDASAN, ASAS DAN PRINSIP BUMDes Banjaran Pasal 3
1. BUMDes Banjaran dilaksanakan dengan landasan nilai-nilai Pancasila dan merujuk pada ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945. 2. Dalam menjalankan aktivitasnya, BUMDes Banjaran menggunakan dasar dan azas kekeluargaan yang digali dari nilai-nilai Budaya Daerah.
3. BUMDes Banjaran berpedoman kepada Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDes Banjaran.
Pasal 4
1. BUMDes Banjaran
dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan pada prinsip-
prinsip sebagai berikut : a. Keberpihakan pada orang tidak mampu b. Transparan c. Partisipatif d. Demokratis 2. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes Desa Banjaran yaitu: a. Kooperatif, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya. b. Partisipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes. c. Emansipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. d. Transparan. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. e. Akuntabel. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif. f. Sustainabel. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes..
BAB IV PUNGSI DAN PERAN Pasal 5 Fungsi dan Peran BUMDes adalah : 1. Fungsi BUMDes Banjaran membangun dan mengembangkan potensi ekonomi anggota agar meningkat kesejahteraannya. 2. Berperan aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan anggota dan kehidupan masyarakat sekitar Desa Banjaran Khususnya dan Kecamatan Malausma pada Umumnya. 3. Turut memperkokoh perekonomian masyarakat Desa sebagai dasar ketahanan ekonomi nasional yang mantap dan dinamis. . BAB V MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 6 Maksud
BUMDes Banjaran membantu terwujudnya tingkat kesejahteraan anggota dengan memberikan layanan dalam hal memenuhi kebutuhan pokok dan sekunder, baik berupa barang, jasa dan produksi melalui kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. . Pasal 7 Tujuan Tujuan dari Penyelenggaraan Bumdes adalah : 1. Meningkatkan
Pendapatan
Asli
Desa
dalam
rangka
penyelenggaraan
pemerintahan Desa, Pembangunan Desa dan pelayanan kepada masyarakat. 2. Mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat untuk mendorong pengembangan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan. 3. Menciptakan iklim permodalan yang sehat 4. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Desa 5. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian Desa
6. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas azas Dari, Oleh dan Untuk masyarakat; BAB VI USAHA DAN KEGIATAN Pasal 8
Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tersebut diatas pada Bab IV Pasal 5 dan pasal 7 , BUMDes melakukan kegiatan sebagai berikut : 1. Usaha Perdagangan , Usaha jasa keuangan, jasa angkutan, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya; 2. Aturan dan jenis pembiayaan akan dituangkan dalam Anggaran Rumah Tangga 3. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa; 4. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis; Industri dan kerajinan rakyat.
BAB VII KEANGGOTAAN Pasal 9
1. Setiap anggota masyarakat yang berdomisili di Desa Banjaran berhak menjadi anggota BUMDes apabila memenuhi persyaratan sebagai anggota BUMDes 2. Persyaratan menjadi anggota BUMDes adalah masyarakat yang telah Memenuhi Kewajiban sebagai calon anggota BUMDes 3. Setiap anggota dicatat dalam buku daftar anggota BUMDes yang ditandatangani oleh Direktur BUMDes dan diberi nomor urut
BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA Pasal 10
Setiap Anggota Berhak Untuk : 1. Mengajukan pendapat dan menyampaikan usul; 2. Meminta laporan mengenai keadaan keuangan BUMDES; 3. Memperoleh pelayanan usaha-usaha BUMDES;
Pasal 11 Setiap anggota dan Kelompok Usaha berkewajiban : 1. Memajukan Usaha-usaha BUMDES; 2. menjunjung tinggi nama dan kehormatan BUMDES; 3. Mematuhi ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Keputusan-keputusan rapat serta Peraturan Khusus BUMDES; 4. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha BUMDES; 5. Wajib mengembangkan dan memelihara kebersamaan atas azas kekeluargaan; 6. Berusaha terus untuk menguasai, menghayati dan melaksanakan tujuan, visi, misi fungsi dan prinsip-prinsip utama BUMDES;
BAB IX RAPAT FORUM MUSYAWARAH Pasal 12
1. Rapat forum musyawarah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Badan Usaha Milik Desa 2. Rapat forum musyawarah dilaksanakan minimal satu kali dalam enam bulan atau sesuai kebutuhan. 3. Dalam rapat forum musyawarah peserta rapat mempunyai satu hak suara. 4. Rapat forum musyawarah untuk mengesyahkan pertanggungjawaban pengurus diselenggarakan paling lambat minimal enam bulan sekali. 5. Tanggal, tempat dan acara rapat musyawarah harus diberitahukan sekurangkurangnya 3 hari sebelum pelaksanaan. 6. Peserta rapat forum musyawarah terdiri dari Kepala Desa, Ketua LPM, BPD, Tokoh masyarakat dan Badan Pengawas serta anggota BUMDES.
Pasal 13 1. Pada dasarnya musyawarah desa sah jika dihadiri dari separu jumlah anggota BUMDES. 2. Jika musyawarah desa tidak dapat berlangsung karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu), maka rapat ditunda untuk paling lambat 7 hari dan bila pada rapat kedua tetap tidak dapat tercapai syarat tersebut dalam ayat 2
(dua) pasal ini, maka musyawarah desa dapat berlangsung dan keputusannya sah dan mengikat anggota. 3. Keputusan musyawarah desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan jika tidak tercapai mufakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. 4. Anggota BUMDES yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada orang lain.
Pasal 14 1. Selain musyawarah desa sebagaimana dimaksud pasal (12), BUMDES dapat melakukan musyawarah desa luar biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan yang segera yang wewenangnya pada musyawarah desa. 2. Musyawarah desa luar biasa dapat diadakan apabila sangat diperlukan dan tidak bisa menunggu, yang dilakukan : a. Atas permintaan paling sedikit 1/10 dari jumlah anggota BUMDES terutama apabila anggota BUMDES menilai bahwa pengurus telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan BUMDES dan menimbulkan kerugian terhadap BUMDES. b. Atas keputusan BUMDES berdasarkan keadaan yang mendesak untuk segera diputuskan oleh anggota BUMDES untuk kepentingan pengembangan BUMDES. 3. Forum rapat syah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah anggota BUMDES. 4. Keputusan rapat BUMDES luar biasa berdasarkan musyawarah untuk mufakat dalam hal tidak mencapai kata mufakat maka diambil suara terbanyak. 5. Rapat musyawarah luar biasa mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang rapat musyawarah sebagaimana dimaksud pasal 12.
Pasal 15 1. Untuk merubah anggaran dasar BUMDES harus diadakan musyawarah desa khusus perubahan anggaran dasar yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota BUMDES dan keputusan syah apabila disetujui paling sedikit 3/4 dari jumlah anggota yang hadir. 2. Untuk membubarkan BUMDES harus diadakan rapat khusus pembubaran BUMDES yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota
BUMDES, keputusan musyawarah desa mengenai pembubaran BUMDES syah apabila disetujui 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang hadir.
Pasal 16 1. Musyawarah desa berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan Badan Pengawas mengenai segala sesuatu yang terjadi dalam pengelolaan BUMDES. 2. Musyawarah desa mempunyai wewenang menetapkan antara lain : a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; b. Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha BUMDES; c. Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Pengurus d. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus termasuk laporan keuangan, neraca dan rugi laba; e. Rencana program kerja BUMDES, anggaran belanja dan penerapan BUMDES; f. Penggabungan, peleburan dan pembubaran BUMDES; g. Pembagian jasa ekonomi produktif; h. Menetapkan setiap keputusan dan kebijakan serta memberikan wewenang penuh kepada pengurus BUMDES untuk melaksanakannya; i.
Memberikan
wewenang
sepenuhnya
kepada
pengurus
BUMDES
untuk
melaksanakan kebijakan harian tanpa harus mengadakan konsultasi kepada forum musyawarah desa dan selanjutnya pengurus harus melaporkan kepada forum musyawarah desa, hasil dari setiap pelaksanaan tersebut di atas kepada Badan Pengawas;
Pasal 17 1. Setiap Musyawarah desa harus dibuat berita acara yang ditanda tangani oleh pimpinan rapat dan notulis rapat; 2. Keputusan Musyawarah desa ditandatangani oleh Direktur/Direktur Utama dan sekretaris BUMDES dan dilaporkan kepada pemerintahan Desa Banjaran.
BAB X ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN Pasal 18
1. BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa Banjaran dimana pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada pengurus BUMDes yang ditunjuk oleh masyarakat melalui musyawarah Desa 2. Pengurus BUMDes dipilih berdasarkan musyawarah Desa serta diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Kepala Desa 3. Kepengurusan BUMDes terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat Desa 4. Masa bhakti kepengurusan BUMDes selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilh kembali untuk masa bhakti selanjutnya 5. Kepengurusan BUMDes Banjaran dapat diberhentikan apabila : a. Telah selesai masa bhaktinya b. Mengundurkan diri c. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik, sehingga menghambat pertumbuhan BUMDes d. Terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh ketetapan hukum. e. Pindah tempat tinggal dari wilayah desa f. Meninggal Dunia 6. Kepengurusan BUMDes Banjaran terdiri dari : a. Komisaris b. Pengawas c. Direksi d. Manajemen 7. Komisaris BUMDes adalah Kepala Desa Banjaran yang dipilih melalui Musyawarah Desa 8. Pengawas terdiri dari : a. Ketua merangkap anggota b. Wakil ketua merangkap anggota c. Sekretaris merangkap anggota d. Para anggota yang keseluruhannya berjumlah ganjil
9. Direksi terdiri dari : a. Direktur b. Kepala bagian administrasi dan keuangan 10. Manajemen terdiri dari : a. Kepala atau manajer usaha b. Staf yang membidangi administrasi dan keuangan c. Staf yang membidangi jenis kegiatan usaha
BAB XI PEMBUKUAN Pasal 19
1. Segala jenis usaha maupun kekayaan BUMDES ini harus dibukukan sesuai dengan tata buku yang lazim dan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan harus sudah dibuat laporan keuangan dan dipertanggung jawabkan oleh pengurus kepada musyawarah desa. 3. Setiap tutup tahun wajib mengadakan laporan keuangan dan perhitungan laba rugi. 4. BUMDES dapat menentukan sistem pembukuan dan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB XII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 20
1. Perubahan terhadap anggaran dasar ini hanya dapat dilakukan apabila setidaktidaknya 2/3 dari jumlah peserta BUMDES yang hadir dan memiliki suara dalam musyawarah desa menyetujui adanya perubahan. 2. Musyawarah desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus memenuhi kourum. 3. Bilamana terjadi perubahan anggaran dasar ini maka perlu dibuatkan buku catatan perubahan anggaran dasar dan disampaikan kepada seluruh anggota BUMDES.
BAB XIII PENUTUP Pasal 22
1. Anggaran dasar ini berlaku sejak ditetapkan oleh musyawarah desa. 2. Keputusan lebih lanjut mengenai ketentuan dalam Anggaran Dasar ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga atau aturan yang disepakati oleh musyawarah desa.
Ditetapkan di :
Banjaran
Pada Tanggal :
12 September 2009
Atas Nama Seluruh Anggota BUMDes
KETUA
SEKRETARIS
EMAN SUHERMAN
BURHANUDIN
