ANA ALISIS GE ENDER TE ERHADAP TINGKAT T KEBERH HASILAN PELAKS SANAAN CSR BIDA ANG PEMB BERDAYA AAN EKON NOMI LOK KAL PT HOL LCIM IND DONESIA Tbk T (Kasus: Baitul B Maall wa Tamwiil/BMT Swadaya Prib bumi, Desa Kembang K K Kuning, Keecamatan Klapanung K gal, Kabup paten Bogor, Prrovinsi Jaw wa Barat)
Oleh: DEBBIE E LUCIAN NI PRASTIIWI I340800 059
DEP PARTEME EN SAINS K KOMUNIK KASI DAN PENGEM MBANGAN MASYAR RAKAT FAKULTA AS EKOLO OGI MANUSIA INSTITU UT PERTA ANIAN BOG GOR 2012 2
Kupersembahkan untuk: Kedua orang tuaku, Mamahku tersayang Jubaedah dan Papahku tersayang Tjeng Min Latif yang telah mendidikku dengan penuh kasih sayang dan selalu mendoakanku dalam setiap doa mereka. Terima kasih Mamah dan Papah..
ABSTRACT DEBBIE LUCIANI PRASTIWI. I34080059. Gender Analysis for CSR Implementation of Local Economic Empowerment PT Holcim Indonesia Tbk Succes Rate (Case: Baitul Maal wa Tamwil/BMT Swadaya Pribumi, Kembang Kuning Village, Klapanunggal Sub-district, Bogor District, West Java Province). (Supervised by TITIK SUMARTI).
Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Swadaya Pribumi is Corporate Social Responsibility (CSR) of local economic empowerment by PT Holcim Indonesia Tbk. Gender analysis is used as an analysis tools to see the success rate of BMT Swadaya Pribumi from a gender perspective by understanding the roles (division of labour) in the household, access, control to get resources (credit, training, and mentoring efforts), and the benefits for participants. The result shows that BMT is successful and it has considerd gender practical and strategic gender needs are different between the participants of women and men.
Key words:
local economic empowerment, gender analysis, roles (division of labor) in the household, access, control, benefits, practical needs and strategic needs.
RINGKASAN DEBBIE LUCIANI PRASTIWI. I34080059. Analisis Gender terhadap Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan CSR Bidang Pemberdayaan Ekonomi Lokal PT Holcim Indonesia Tbk (Kasus: Baitul Maal wa Tamwil/BMT Swadaya Pribumi, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat). (Di bawah bimbingan TITIK SUMARTI).
Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Swadaya Pribumi merupakan salah satu bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) bidang pemberdayaan ekonomi lokal yang telah berhasil dilakukan oleh PT Holcim Indonesia Tbk. Dua produk BMT Swadaya Pribumi, yaitu produk pembiayaan dan produk simpanan. Salah satu produk dari BMT Swadaya Pribumi yang diteliti dalam penelitian ini adalah produk pembiayaan atau kredit. Keberhasilan BMT Swadaya Pribumi diukur oleh pihak BMT Swadaya Pribumi dan PT Holcim Indonesia Tbk melalui peningkatan aset dan jumlah peserta dari tahun ke tahun, namun apakah produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi telah berhasil dalam memenuhi kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis gender peserta perempuan dan peserta laki-laki? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Karakteristik individu terpilah berdasarkan jenis kelamin sebagai faktor internal peserta yang meliputi umur, status pernikahan, tingkat pendidikan, jenis usaha, dan tingkat pendapatan peserta serta hubungannya dengan kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi, 2) Peran (pembagian kerja) peserta BMT Swadaya Pribumi dalam rumahtangga peserta, 3) Kesetaraan gender
yang meliputi akses dan
kontrol terhadap sumberdaya dan manfaat yang dinikmati peserta produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi, 4) Keberhasilan BMT Swadaya Pribumi dilihat dari ada atau tidaknya pemenuhan kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis gender dalam pelaksanaan BMT Swadaya Pribumi, 5) Hubungan antara kesetaraan gender dengan keberhasilan BMT Swadaya Pribumi. Desa Kembang Kuning, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor dipilih secara sengaja (purposive) oleh peneliti sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan Desa Kembang Kuning termasuk kawasan Ring 1 penerima
v
program CSR PT Holcim Indonesia Tbk, salah satunya program pembiayaan usaha mikro dari Baitul Maal wa Tamwil Swadaya Pribumi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode survai dan didukung oleh pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam terhadap narasumber serta observasi. Sampel penelitian berjumlah 30 responden yang diambil secara acak non-proposional (non-propotional random sampling) dan terdiri atas 15 orang responden perempuan dan 15 responden laki-laki. Pengujian hipotesis dalam penelitan ini menggunakan uji non-parametik Chi Square dan uji korelasi Rank Spearman. Pemilihan informan dilakukan secara sengaja (purposive) dengan teknik bola salju. Informan kunci yang dipilih adalah pihak Community Relation PT Holcim Indonesia Tbk, pengurus BMT Swadaya Pribumi, tokoh masyarakat, beserta masyarakat Desa Kembang Kuning, Kecamatan Klapanunggal yang memperoleh manfaat dari program BMT Swadaya Pribumi. Teknik analisis gender yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi: 1) analisis terhadap peran (pembagian kerja) dalam rumahtangga peserta produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi, 2) analisis akses peserta terhadap sumberdaya dari BMT Swadaya Pribumi, 3) analisis kontrol peserta terhadap sumberdaya dari BMT Swadaya Pribumi, 4) analisis manfaat yang dinikmati peserta produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi, dan 5) analisis keberhasilan BMT Swadaya Pribumi dalam pemenuhan kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis gender peserta produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi. Hasil penelitian terhadap peran (pembagian kerja) dalam rumahtangga peserta produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi menunjukkan bahwa peserta perempuan memiliki beban kerja yang berlebih (over burden) daripada peserta laki-laki, disamping bekerja untuk merawat dan mengurusi keluarga (kegiatan reproduktif), serta mengikuti kegiatan sosial-kemasyarakatan, sebagian besar peserta perempuan juga membantu menopang perekonomian keluarga dengan mencari nafkah (kegiatan produktif). Tingkat akses atau peluang peserta perempuan dan peserta laki-laki terhadap sumberdaya dari BMT Swadaya Pribumi sama-sama tinggi, namun jumlah peserta laki-laki yang memiliki akses tinggi untuk memperoleh sumberdaya dalam BMT Swadaya Pribumi relatif lebih
vi
banyak daripada peserta perempuan. Selain memliki akses yang tinggi, peserta laki-laki juga memiliki kontrol atau kendali yang lebih tinggi daripada peserta perempuan dalam memperoleh sumberdaya dari BMT Swadaya Pribumi. Hal yang menarik dalam penelitian ini adalah peserta laki-laki merasa bahwa manfaat yang mereka nikmati lebih rendah daripada manfaat yang dinikmati oleh peserta perempuan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat akses dan kontrol yang tinggi dari peserta laki-laki ternyata tidak memberikan manfaat yang sama tingginya bagi peserta laki-laki. Akumulasi dari ketiga variabel, yaitu akses, kontrol, dan manfaat menjadi penilaian dalam mengukur kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi. Baik peserta laki-laki maupun peserta perempuan sama-sama menyatakan bahwa pelaksanaan produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi telah setara gender, namun persentase peserta laki-laki yang menyatakan pelaksanaan produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi telah setara gender lebih tinggi daripada peserta perempuan. Hal ini dikarenakan peserta laki-laki memiliki akses terhadap sumberdaya dari BMT Swadaya Pribumi dan kontrol terhadap sumberdaya dari BMT Swadaya Pribumi yang lebih besar daripada yang dimiliki oleh peserta perempuan. Keberhasilan BMT Swadaya Pribumi dalam penelitian ini diukur melalui pemenuhan kebutuhan gender, yaitu kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis gender. Pemenuhan kebutuhan praktis yang dirasakan oleh peserta perempuan lebih tinggi daripada yang dirasakan peserta laki-laki sedangkan dari segi pemenuhan kebutuhan strategis, peserta laki-laki merasakan tingkat pemenuhan kebutuhan strategis yang lebih tinggi daripada peserta perempuan. Hasil dari pendekatan secara kuantitatif menunjukkan bahwa baik peserta laki-laki maupun peserta perempuan menyatakan bahwa pelaksanaan BMT Swadaya Pribumi telah berhasil dalam memenuhi kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis gender dan dapat dikatakan pelaksanaan produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi telah responsif gender. Hal ini didukung oleh hasil uji korelasi Rank Spearman yang menunjukkan tingkat kesetaraan gender gender yang setara dalam BMT Swadaya Pribumi berhubungan dengan tingkat keberhasilan BMT Swadaya Pribumi dalam memenuhi kebutuhan praktis dan strategis gender peserta produk pembiayaan.
ANA ALISIS GE ENDER TE ERHADAP TINGKAT T KEBERH HASILAN PELAKS SANAAN CSR C BIDA ANG PEMB BERDAYA AAN EKON NOMI LOK KAL PT HOL LCIM IND DONESIA Tbk T (Kasus: Baitul B Maall wa Tamwiil/ BMT Sw wadaya Prib bumi Desa Kembang K K Kuning, Keecamatan Klapanung K gal, Kabup paten Bogor, Prrovinsi Jaw wa Barat)
Oleh: DEBBIE E LUCIAN NI PRASTIIWI I340800 059
SKRIP PSI
Sebagai Bagian B Perrsyaratan untuk u Mem mperoleh Gelar G Sarjan na Komuniikasi dan Pen ngembanga an Masyaraakat Pada a Fakultaas Ekologi Manusia, Institut I Perrtanian Boggor
DEP PARTEME EN SAINS K KOMUNIK KASI DAN PENGEM MBANGAN MASYAR RAKAT FAKULTA AS EKOLO OGI MANUSIA INSTITU UT PERTA ANIAN BOG GOR 2012 2
DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA INSTITUT PERTANIAN BOGOR Dengan ini kami menyatakan bahwa skripsi yang ditulis oleh: Nama Mahasiswa
: Debbie Luciani Prastiwi
NIM
: I34080059
Judul Studi
:Analisis Gender terhadap Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan CSR Bidang Pemberdayaan Ekonomi Lokal PT Holcim Indonesia Tbk (Kasus: Baitul Maal wa Tamwil/BMT Swadaya Pribumi, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat)
Dapat diterima sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat pada Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor. Menyetujui, Dosen Pembimbing
Dr. Ir. Titik Sumarti MC, MS NIP. 19610927 198601 2001 Mengetahui, Ketua Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor
Dr. Ir. Soeryo Adiwibowo, MS NIP. 19550630 198103 1 003 Tanggal Pengesahan:
LEMBAR PERNYATAAN
DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI YANG BERJUDUL “ANALISIS
GENDER
TERHADAP
TINGKAT
KEBERHASILAN
PELAKSANAAN CSR BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI LOKAL PT HOLCIM INDONESIA TBK (KASUS: BAITUL MAAL WA TAMWIL/ BMT SWADAYA PRIBUMI, DESA KEMBANG KUNING, KECAMATAN KLAPANUNGGAL, KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT)” BELUM PERNAH DIAJUKAN DAN DITULIS PADA PERGURUAN TINGGI ATAU LEMBAGA MANAPUN. SAYA JUGA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI BENAR-BENAR HASIL KARYA SAYA SENDIRI DAN TIDAK MENGANDUNG BAHAN-BAHAN YANG PERNAH DITULIS ATAU DITERBITKAN OLEH PIHAK LAIN KECUALI SEBAGAI
BAHAN
RUJUKAN YANG DINYATAKAN DALAM NASKAH.
Bogor, Januari 2012
Debbie Luciani Prastiwi I34080059
RIWAYAT HIDUP
Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Ayah penulis bernama Tjeng Min Latif dan Ibu penulis bernama Jubaedah. Adik-adik penulis bernama Ferdy Arrahman Damin dan Adelia Angeline Hafidzah. Penulis lahir di Bogor pada tanggal 6 November 1990. Penulis menamatkan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Akbar Bogor pada tahun 1995-1996, SD Negeri Gunung Gede Bogor pada tahun 1996-2002, SMP Negeri 8 Bogor pada tahun 2002-2005, dan SMA Negeri 6 Bogor pada tahun 2005-2008. Setelah lulus SMA, penulis melanjutkan studi di Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI) dan diterima sebagai mahasiswi di Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Angkatan 45. Kegiatan penulis selama menempuh studi di IPB adalah menjadi asisten praktikum Mata Kuliah (MK) Sosiologi Umum (KPM 130) pada program Tingkat Persiapan Bersama (TPB) dan mengikuti kursus Bahasa Mandarin level 1A di Lembaga Bahasa IPB. Penulis juga bergabung di Himpunan Mahasiswa Peminat Ilmu-Ilmu Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat (HIMASIERA) sebagai anggota Divisi Public Relation (2009-2010). Kegiatan magang yang dilakukan penulis, yaitu magang sebagai pengajar di Playgroup and Childcare Rumah Kita Bogor, magang di Pusat Studi Pengembangan Pedesaan dan Pertanian (PSP3) IPB, dan saat ini menjadi pengajar di lembaga bimbingan belajar BTA 8 Bogor. Selama menjadi mahasiswi, penulis mendapatkan beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA). Prestasi yang diperoleh penulis, yaitu juara III Lomba Public Speaking yang diadakan BEM FEM 2009, Finalis Duta Fema 2011, dan mengikuti Program Akselerasi Departemen SKPM.
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul Analisis Gender terhadap Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan CSR Bidang Pemberdayaan Ekonomi Lokal PT Holcim Indonesia Tbk (Kasus: Baitul Maal Wa Tamwil/BMT Swadaya Pribumi, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat). Penulisan skripsi ini juga tidak lepas dari dukungan, motivasi, serta bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada: 1. Dr. Ir. Titik Sumarti MC, MS selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya membimbing, memotivasi, serta memberikan arahan, masukan, dukungan, dan saran yang membangun selama penulisan studi pustaka, proposal penelitian, dan skripsi. 2. Ir. Nuraini W. Prasodjo, MS selaku dosen penguji utama yang telah memberikan masukan dan penilaian terhadap skripsi peneliti. 3. Ir. Hadiyanto, M.Si selaku dosen penguji wakil departemen dan penguji petik skripsi yang telah memberikan arahan dan masukan yang sangat bermanfaat terhadap penulisan skripsi peneliti. 4. Dr. Ir. Sarwititi S. Agung, MS selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis. 5. Keluarga tercinta: Mamah tersayang Jubaedah, Papah tersayang Tjeng Min Latif, Tante Isam, dan Kedua adikku tersayang Ferdy Arrahman Damin dan Adelia Angeline Hafidzah, yang telah memberikan motivasi yang begitu besar bagi penulis melalui doa dan kasih sayangnya serta melalui dukungan baik secara moril maupun materil. 6. dr. Sri Maryati yang telah memotivasi, mendukung, dan menjadi inspirasi bagi penulis. 7. Andhi Reza Atmadiputra yang selalu memberikan warna hidup bagi penulis,
memberikan
motivasi
menyelesaikan skripsi ini.
dan
menemani
penulis
dalam
xii
8. Bapak Ary Wahyu (Koordinator Community Relation PT Holcim Indonesia Tbk), Bapak Sulaeman (Manajer BMT Swadaya Pribumi), Ibu Neneng (Sekretaris Desa) yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian, memberikan informasi, dan membimbing penulis dalam melakukan penelitian. 9. Mas Siwi dan Mba Hana yang telah membimbing dan memberikan gambaran mengenai lokasi penelitian kepada penulis. 10. Desy Sasana Utami Putri sahabat peneliti sejak kecil yang selalu setia menjadi sahabat hingga saat ini. 11. Brownies Crew (Andhin, Mba Dea, Fardil, Desyang, Didit, Gladis) yang selalu memberikan dukungan dan semangat bagi peneliti sejak SMA hingga saat ini. 12. Teman-teman Program Akselerasi SKPM 45 (Irna, Yessy, Nisa, Ary, Dini, Didit, Mareta, Shella, Selvi, Mila, Febli, Agus, Putri, Rika, Ifa) yang telah bersama-sama berjuang menyelesaikan skripsi dan memberikan semangat bagi penulis. 13. Seluruh teman-teman SKPM 45 yang telah memberikan motivasi dan keceriaaan selama penulis menyelesaikan kuliah di SKPM IPB. 14. Masyarakat Desa Kembang Kuning yang telah banyak membantu memberikan informasi terkait penelitian ini. 15. Serta semua pihak yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
Bogor, Januari 2012
Penulis
DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI ........................................................................................................ xiii DAFTAR TABEL ................................................................................................ xvi DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... xix DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................................... xx BAB I PENDAHULUAN................................................................................ 1 1.1 Latar Belakang ............................................................................................... 1 1.2
Perumusan Masalah ....................................................................................... 5
1.3
Tujuan Penelitian ........................................................................................... 8
1.4
Kegunaan Penelitian ...................................................................................... 9
BAB II PENDEKATAN KONSEPTUAL ...................................................... 10 2.1 Tinjauan Pustaka.......................................................................................... 10 2.1.1 Corporate Social Responsibility (CSR) ............................................. 10 2.1.2 Baitul Maal wa Tamwil ...................................................................... 15 2.1.3 Tujuan ke-3 MDGs ............................................................................ 16 2.1.4 Definisi Gender .................................................................................. 18 2.1.5 Kesetaraan dan Keadilan Gender ....................................................... 19 2.1.6 Peran (Pembagian Kerja) Gender....................................................... 21 2.1.7 Analisis Gender dalam CSR Bidang Pemberdayaan Ekonomi Lokal 22 2.2
Kerangka Pemikiran .................................................................................... 28
2.3
Hipotesis Pengarah ...................................................................................... 31
2.4
Definisi Konseptual ..................................................................................... 32
2.5
Definisi Operasional .................................................................................... 33
BAB III METODE PENELITIAN ................................................................... 37 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian ....................................................................... 37 3.2
Pendekatan Penelitian .................................................................................. 37
3.3
Teknik Pemilihan Informan dan Responden ............................................... 38
3.4
Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data .................................................. 38
3.5
Teknik Pengolahan dan Analisis Data ......................................................... 39 3.5.1 Uji Chi Square.................................................................................... 40 3.5.2 Uji Korelasi Rank Spearman .............................................................. 41
BAB IV BAB V
GAMBARAN UMUM LOKASI ....................................................... 43 GAMBARAN UMUM BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) SWADAYA PRIBUMI ...................................................................... 48
xiv
5.1
Sejarah Singkat BMT Swadaya Pribumi ..................................................... 48
5.2
Visi dan Misi BMT Swadaya Pribumi ........................................................ 49
5.3
Struktur Organisasi BMT Swadaya Pribumi ............................................... 49
5.4
Produk Pembiayaan ..................................................................................... 50
5.5
Produk Simpanan ......................................................................................... 51
5.6
Kepedulian Sosial ........................................................................................ 52
5.7
Persyaratan................................................................................................... 53
5.8
Karakteristik Peserta Produk Pembiayaan BMT Swadaya Pribumi ............ 56 5.8.1 Umur .................................................................................................. 56 5.8.2 Status Pernikahan ............................................................................... 58 5.8.3 Tingkat Pendidikan ............................................................................ 59 5.8.4 Jenis Usaha ......................................................................................... 61 5.8.5 Tingkat Pendapatan ............................................................................ 64
BAB VI
6.1
PERAN (PEMBAGIAN KERJA) DALAM RUMAHTANGGA PESERTA PRODUK PEMBIAYAAN BMT SWADAYA PRIBUMI ............................................................................................................ 66 Peran (Pembagian Kerja) dalam Rumahtangga Peserta .............................. 66
6.2
Ikhtisar ......................................................................................................... 69
BAB VII 7.1
ANALISIS GENDER TERHADAP PELAKSANAAN PRODUK PEMBIAYAAN BMT SAWADAYA PRIBUMI ............................. 71 Akses Peserta terhadap Sumberdaya dari BMT Swadaya Pribumi ............. 71
7.2
Kontrol Peserta terhadap Sumberdaya dari BMT Swadaya Pribumi .......... 75
7.3
Manfaat yang Dinikmati oleh Peserta Produk Pembiayaan BMT Swadaya Pribumi ........................................................................................................ 77
7.4
Kesetaraan Gender dalam BMT Swadaya Pribumi ..................................... 80
7.5
Ikhtisar ......................................................................................................... 82
BAB VIII ANALISIS HUBUNGAN KARAKTERISTIK PESERTA PRODUK PEMBIAYAAN DAN KESETARAAN GENDER DALAM BMT SWADAYA PRIBUMI ...................................................................... 83 8.1 Hubungan Umur dengan Kesetaraan Gender dalam BMT Swadaya Pribumi ..................................................................................................................... 84 8.2
Hubungan Status Pernikahan dengan Kesetaraan Gender dalam BMT Swadaya Pribumi ......................................................................................... 86
8.3
Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Kesetaraan Gender dalam BMT Swadaya Pribumi ......................................................................................... 87
8.4
Hubungan Jenis Usaha dengan Kesetaraan Gender dalam BMT Swadaya Pribumi ........................................................................................................ 88
8.5
Hubungan Tingkat Pendapatan dengan Kesetaraan Gender dalam BMT Swadaya Pribumi ......................................................................................... 89
xv
8.6
Ikhtisar ......................................................................................................... 90
BAB IX ANALISIS KEBERHASILAN BMT SWADAYA PRIBUMI ......... 93 9.1 Keberhasilan BMT Swadaya Pribumi dalam Pemenuhan Kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis Gender ................................................................... 93 9.2
Analisis Gender terhadap Keberhasilan BMT Swadaya Pribumi ............... 97
9.3
Ikhtisar ....................................................................................................... 102
BAB X PENUTUP ........................................................................................ 103 10.1 Kesimpulan ................................................................................................ 103 10.2 Saran .......................................................................................................... 104 DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 106 LAMPIRAN ........................................................................................................ 110
DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3 Tabel 4 Tabel 5
Tabel 6 Tabel 7 Tabel 8 Tabel 9 Tabel 10 Tabel 11 Tabel 12
Tabel 13 Tabel 14 Tabel 15
Tabel 16 Tabel 17 Tabel 18 Tabel 19
Tingkatan Tanggung Jawab Perusahaan ............................................ 12 Indikator dari Tujuan Ketiga MDGs .................................................. 17 Klasifikasi Tiga Peran Gender: Peran Reproduktif, Peran Produktif, dan Peran Sosial ................................................................................. 22 Konsep dan Pengertian Istilah Gender ............................................... 23 Definisi Operasional Penelitian Analisis Gender terhadap Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan CSR Bidang Pemberdayaan Ekonomi Lokal PT Holcim Indonesia Tbk ........................................................ 33 Jenis dan Sumber Data Penelitian ...................................................... 39 Luas dan Persentase Penggunaan Lahan/Tanah di Desa Kembang Kuning, 2009 ...................................................................................... 44 Jumlah dan Persentase Penduduk Desa Kembang Kuning berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2009 ........................................ 45 Jumlah dan Persentase Penduduk Desa Kembang Kuning Berdasarkan Mata Pencaharian, 2009 ..................................................................... 46 Jumlah dan Persentase Penduduk Desa Kembang Kuning berdasarkan Tingkat Pendidikan, 2009 .................................................................. 47 Jumlah dan Persentase Sebaran Responden menurut Golongan Umur Median dan Jenis Kelamin di Desa Kembang Kuning, 2011 ............ 56 Jumlah dan Persentase Sebaran Responden menurut Golongan Umur Produktif Bekerja dan Jenis Kelamin di Desa Kembang Kuning, 2011 ............................................................................................................ 57 Jumlah dan Persentase Sebaran Responden menurut Status Pernikahan dan Jenis Kelamin di Desa Kembang Kuning, 2011.......................... 58 Jumlah dan Persentase Sebaran Responden menurut Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Desa Kembang Kuning, 2011 ...... 60 Jumlah dan Persentase Sebaran Responden menurut Pendidikan yang Ditamatkan, Tingkat Pendidikan, dan Jenis Kelamin di Desa Kembang Kuning, 2011 ...................................................................................... 60 Jumlah dan Persentase Sebaran Responden menurut Jenis Usaha dan Jenis Kelamin di Desa Kembang Kuning, 2011 ................................ 62 Jumlah dan Persentase Sebaran Responden menurut Penggolongan Jenis Usaha dan Jenis Kelamin di Desa Kembang Kuning, 2011...... 63 Jumlah dan Persentase Sebaran Responden menurut Tingkat Pendapatan dan Jenis Kelamin di Desa Kembang Kuning, 2011 ...... 64 Jumlah dan Persentase Pembagian Keja dalam Rumahtangga Responden .......................................................................................... 67
xvii
Tabel 20 Jumlah dan Persentase Responden Menurut Tingkat Akses Peserta terhadap Sumberdaya dalam BMT Swadaya Pribumi dan Jenis Kelamin di Desa Kembang Kuning, 2011 ......................................... 72 Tabel 21 Jumlah dan Persentase Responden Menurut Tingkat Kontrol terhadap Sumberdaya dalam BMT Swadaya Pribumi dan Jenis Kelamin di Desa Kembang Kuning, 2011 ............................................................ 75 Tabel 22 Jumlah dan Persentase Responden Menurut Manfaat yang Dinikmati oleh Peserta Produk Pembiayaan BMT Swadaya Pribumi dan Jenis Kelamin di Desa Kembang Kuning, 2011 ......................................... 78 Tabel 23 Jumlah dan Persentase Responden berdasarkan Tingkat Kesetaraan Gender dalam BMT Swadaya Pribumi di Desa Kembang Kuning, 2011 .................................................................................................... 81 Tabel 24 Hasil Analisis Uji Statistik Chi Square dan Rank Spearman antara Karakteristik Responden terhadap Tingkat Kesetaraan Gender dalam BMT Swadaya Pribumi di Desa Kembang Kuning, 2011 ................. 83 Tabel 25 Jumlah dan Persentase Tingkat Kesetaraan Gender menurut Umur (Median) Responden di Desa Kembang Kuning, 2011 ..................... 85 Tabel 26 Jumlah dan Persentase Tingkat Kesetaraan Gender dalam BMT Swadaya Pribumi menurut Umur (BPS) Responden di Desa Kembang Kuning, 2011 ...................................................................................... 86 Tabel 27 Jumlah dan Persentase Tingkat Kesetaraan Gender dalam BMT Swadaya Pribumi menurut Status Pernikahan Responden di Desa Kembang Kuning, 2011 ..................................................................... 87 Tabel 28 Jumlah dan Persentase Tingkat Kesetaraan Gender dalam BMT Swadaya Pribumi menurut Tingkat Pendidikan Responden di Desa Kembang Kuning, 2011 ..................................................................... 88 Tabel 29 Jumlah dan Persentase Tingkat Kesetaraan Gender dalam BMT Swadaya Pribumi menurut Penggolongan Jenis Usaha Responden di Desa Kembang Kuning, 2011 ............................................................ 89 Tabel 30 Jumlah dan Persentase Tingkat Kesetaraan Gender dalam BMT Swadaya Pribumi menurut Tingkat Pendapatan Responden di Desa Kembang Kuning, 2011 ..................................................................... 89 Tabel 31 Jumlah dan Persentase Sebaran Responden menurut Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Praktis di Desa Kembang Kuning, 2011 ...... 94 Tabel 32 Jumlah dan Persentase Sebaran Responden menurut Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Strategis di Desa Kembang Kuning, 2011 ... 95 Tabel 33 Jumlah dan Persentase Sebaran Responden menurut Tingkat Keberhasilan BMT Swadaya Pribumi di Desa Kembang Kuning, 2011 ............................................................................................................ 97 Tabel 34 Hasil Analisis Uji Statistik Rank Spearman antara Akses, Kontrol, Manfaat, dan Kesetaraan Gender terhadap Tingkat Keberhasilan BMT Swadaya Pribumi di Desa Kembang Kuning, 2011 ........................... 98 Tabel 35 Jumlah dan Persentase Tingkat Keberhasilan BMT Swadaya Pribumi menurut Tingkat Akses Responden dalam Memperoleh Sumberdaya BMT Swadaya Pribumi di Desa Kembang Kuning, 2011 ................. 99
xviii
Tabel 36 Jumlah dan Persentase Tingkat Keberhasilan BMT Swadaya Pribumi menurut Tingkat Kontrol Responden dalam Memperoleh Sumberdaya BMT Swadaya Pribumi di Desa Kembang Kuning, 2011 ............... 100 Tabel 37 Jumlah dan Persentase Tingkat Keberhasilan BMT Swadaya Pribumi menurut Tingkat Manfaat yang Responden Nikmati dari BMT Swadaya Pribumi di Desa Kembang Kuning, 2011 ......................... 100 Tabel 38 Jumlah dan Persentase Tingkat Keberhasilan BMT Swadaya Pribumi menurut Tingkat Kesetaraan Gender dalam BMT Swadaya Pribumi di Desa Kembang Kuning, 2011 .......................................................... 101
DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1 Gambar 2 Gambar 3 Gambar 4 Gambar 5 Gambar 6 Gambar 7 Gambar 8 Gambar 9 Gambar 10 Gambar 11 Gambar 12 Gambar 13 Gambar 14
Gambar 15
Gambar 16
Gambar 17 Gambar 18 Gambar 19 Gambar 20
Triple Bottom Line ........................................................................... 13 Perbedaan Seks dan Gender ............................................................. 19 Bagan Analisa SWOT ...................................................................... 27 Kerangka Pemikiran Analisis Gender terhadap Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan BMT Swadaya Pribumi ............................................... 30 Peta Lokasi Penelitian ...................................................................... 43 Struktur Organisasi BMT Swadaya Pribumi ................................... 49 Flow Chart Proses Pembiayaan BMT Swadaya Pribumi ................ 55 Persentase Sebaran Responden menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin di Desa Kembang Kuning, 2011 ....................................... 57 Persentase Sebaran Responden menurut Golongan Umur Produktif Bekerja dan Jenis Kelamin di Desa Kembang Kuning, 2011 .......... 58 Persentase Sebaran Responden menurut Status Pernikahan dan Jenis Kelamin di Desa Kembang Kuning, 2011 ....................................... 59 Persentase Sebaran Responden menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Desa Kembang Kuning, 2011.... 61 Persentase Sebaran Responden menurut Penggolongan Jenis Usaha dan Jenis Kelamin di Desa Kembang Kuning, 2011 ....................... 63 Persentase Sebaran Responden menurut Tingkat Pendapatan dan Jenis Kelamin di Desa Kembang Kuning, 2011 .............................. 65 Persentase Responden Menurut Tingkat Akses Memperoleh Sumberdaya dalam BMT Swadaya Pribumi dan Jenis Kelamin di Desa Kembang Kuning, 2011 .......................................................... 72 Persentase Responden Menurut Tingkat Kontrol Memperoleh Sumberdaya dalam BMT Swadaya Pribumi dan Jenis Kelamin di Desa Kembang Kuning, 2011 .......................................................... 76 Persentase Responden Menurut Manfaat yang Dinikmati oleh Peserta Produk Pembiayaan BMT Swadaya Pribumi dan Jenis Kelamin di Desa Kembang Kuning, 2011 ....................................... 78 Persentase Responden berdasarkan Tingkat Kesetaraan Gender dalam BMT Swadaya Pribumi di Desa Kembang Kuning, 2011 .... 81 Persentase Sebaran Responden menurut Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Praktis di Desa Kembang Kuning, 2011 ....................... 94 Persentase Sebaran Responden menurut Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Strategis di Desa Kembang Kuning, 2011 .................... 96 Persentase Sebaran Responden menurut Tingkat Keberhasilan BMT Swadaya Pribumi di Desa Kembang Kuning, 2011 ........................ 97
DAFTAR LAMPIRAN Halaman Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4
Kuesioner Penelitian ...................................................................... 111 Panduan Wawancara Mendalam .................................................... 118 Hasil Olah Data Primer .................................................................. 122 Kerangka Sampling dan Sampel Penelitian ................................... 128
BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Menurut Hubeis (2010) kualitas hidup manusia dapat diukur berdasarkan
pengukuran Human Development Index (HDI), Gender Development Index (GDI), dan Gender Empowerment Measure (GEM). Ketiga pengukuran tersebut memiliki tujuan untuk mengevaluasi kualitas hidup dan pembangunan manusia serta mengukur kesetaraan dan keadilan gender secara global. Nilai HDI Indonesia tahun 2007-2008 berada pada peringkat 107 dan tahun 2009 HDI Indonesia mengalami penurunan, yaitu berada pada peringkat 111 dengan predikat Medium Human Development1. Nilai GEM Indonesia tahun 2009 berada pada peringkat 96 dari 177 negara2. Hasil pengukuran tersebut menunjukkan bahwa kualitas hidup manusia di Indonesia masih tergolong lebih rendah daripada negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia dan Singapura. Nilai HDI Malaysia tahun 2009 berada pada peringkat 66 dan GEM Malaysia tahun 2009 berada pada peringkat 68 dengan predikat High Human Development 3. Negara ASEAN lainnya adalah Singapura yang termasuk negara dengan predikat Very High Human Development. HDI Singapura tahun 2009 berada pada peringkat 23 dan GEM Singapura tahun 2009 berada pada peringkat 164. Hasil dari HDI, GDI, dan GEM Indonesia yang rendah menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan gender (gap) antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan. Ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender terdapat pada peran (pembagian kerja), akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat dalam pembangunan nasional. Kebijakan Nasional GBHN Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pogram Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 20002004 merupakan salah satu upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (KKG) dalam pembangunan nasional. Bentuk upaya lainnya yang dilakukan 1
[HDI] Human Development Report. 2009. Human Development Index (HDI). [Internet]. [dinduh 28 April 2010]. Dapat diunduh dari: http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2009_EN_Table_K.pdf 2 [HDI] Human Development Report. 2009. Gender Empowerment Measure (GEM). [Internet]. [diunduh 28 April 2010]. Format/ Ukuran: PDF/ 113 KB. Dapat diunduh dari: http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2009_EN_Table_K.pdf 3 Ibid. 4 Ibid.
2
pemerintah adalah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan
Gender
(PUG)
dalam
Pembangunan
Nasional.
Pengarusutamaan Gender adalah:
“Strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional”. PUG tersebut disempurnakan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Upaya secara global juga dilakukan melalui Millennium Development Goals (MDGs) atau tujuan pembangunan milenium yang merupakan hasil dari Deklarasi Milenium yang diadopsi oleh 189 negara, termasuk Indonesia dan ditandatangani oleh 147 Kepala Negara dan Pemerintahan pada UN Millennium Summit yang diadakan bulan September tahun 2000. MDGs mengandung delapan tujuan utama yang harus dapat terealisasikan pada tahun 2015. Kedelapan tujuan tersebut, yaitu: 1) memberantas kemiskinan ekstrim dan kelaparan; 2) dicapainya pendidikan tingkat dasar yang merata dan universal; 3) memajukan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; 4) mengurangi tingkat mortalitas anak; 5) memperbaiki kualitas kesehatan ibu hamil; 6) memerangi HIV/AIDS; malaria dan penyakit lain; 7) menjamin kelestarian lingkungan; 8) menjalin kerjasama global bagi perkembangan kesejahteraan. Tujuan pertama sampai dengan tujuan keenam berkaitan dengan isu gender yang merupakan suatu upaya memasukkan kepentingan atau kebutuhan perempuan dalam pembangunan, sedangkan tujuan ketujuh dan tujuan kedelapan merupakan upaya mencapai pembangunan berkelanjutan (UNDP Indonesia, 2007). Salah satu program perusahaan yang sedang gencar dilakukan saat ini adalah Corporate Social Responsibility (CSR) atau disebut juga sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut The World Business Council for Sustainable Development, CSR adalah komitmen berkelanjutan dari para pelaku bisnis untuk berperilaku secara etis dan memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi, sementara pada saat yang sama meningkatkan kualitas hidup dari para pekerja dan
3
keluarganya demikian pula masyarakat lokal dan masyarakat secara luas. CSR merupakan tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan (stakeholder), yaitu pemegang saham, karyawan, konsumen, masyarakat luas, dan pemangku kepentingan lainnya. Konsep dan implementasi CSR mengalami perubahan dari waktu ke waktu. CSR tidak lagi bersifat sukarela tetapi merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan (korporat) atau perseroan yang berkaitan dengan sumberdaya alam. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang disahkan pada tanggal 20 Juli 2007. Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan: 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumberdaya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL);
2) TJSL merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan
diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran; 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. CSR tidak lagi berorientasi pada nilai perusahaan semata (single bottom line), yaitu aspek ekonomi (profit), melainkan harus berorientasi pada tiga pilar utama (triple bottom lines), yaitu aspek ekonomi (profit), aspek sosial (people), dan aspek lingkungan (planet) yang saling bersinergi memberdayakan masyarakat (Solihin, 2009). CSR tidak hanya menjadi suatu bentuk kewajiban tetapi juga dapat menjadi bentuk promosi perusahaan. Perusahaan meyakini bahwa program CSR merupakan investasi demi pertumbuhan dan keberlanjutan (sustainability) usaha (Wibisono, 2007). Setiap perusahaan memiliki berbagai bentuk kebijakan, program, atau kegiatan dalam mengimplementasikan CSR. PT Holcim Indonesia Tbk merupakan produsen semen, beton jadi dan aggregate terkemuka serta terintegrasi dengan keunikan dan perluasan usaha waralaba yang menawarkan solusi menyeluruh untuk pembangunan rumah, dari penyediaan bahan material sampai rancangan yang cepat serta konstruksi yang aman. Tahun 2008, merek Holcim memperoleh penghargaan Superbrand yang pertama kali untuk industri semen dan juga memperoleh penghargaan pertama untuk kategori lingkungan dalam Sustainable Development Reporting Awards.
4
Pada tahun yang sama PT Holcim Indonesia Tbk juga memperoleh penghargaan dari Presiden Republik Indonesia untuk keselamatan kerja, tahun 2006 meraih penghargaan dari Dupont atau Warta Ekonomi sebagai "Most caring company for safety" serta mendapatkan medali emas dari Kepolisian Republik Indonesia untuk manajemen keamanan. Sebagai produsen pemanfaatan energi dan sumberdaya bahan mentah, PT Holcim Indonesia Tbk memiliki tanggung jawab atas dampak operasional perusahaan. Bentuk tanggung jawab tersebut salah satunya melalui program CSR, diantaranya program infrastruktur, sosial, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi lokal. CSR PT Holcim Indonesia Tbk diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak operasional dari kegiatan produksi yang dilakukan perusahaan. Desa-desa sekitar yang terkena dampak operasional tersebut dibagi ke dalam tiga ring berdasarkan jarak wilayah dan besarnya dampak yang dirasakan masyarakat, yaitu Ring 1, Ring 2, dan Ring 3. Pemberdayaan ekonomi lokal tanggung jawab sosial PT Holcim Indonesia Tbk terdiri dari penyerapan tenaga kerja, penyediaan peralatan dan pelatihan kejuruan serta pembiayaan usaha mikro melalui Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Swadaya Pribumi. CSR perusahaan, salah satunya dalam bidang pemberdayaan ekonomi lokal merupakan bentuk upaya merealisasikan tujuan pertama MDGs untuk mengurangi kemiskinan masyarakat. BMT Swadaya Pribumi merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dan mengelola keuangan masyarakat yang menggunakan sistem syari’ah dalam pengelolaan dan pembagian hasilnya. Sasaran dari BMT Swadaya Pribumi adalah masyarakat sekitar Holcim Indonesia Pabrik Narogong yang termasuk ke dalam Ring 1, Ring 2, dan Ring 3 wilayah yang terkena dampak operasional perusahaan. Desa Kembang Kuning dipilih secara sengaja (purposive) oleh peneliti sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan Desa Kembang Kuning merupakan salah satu desa pada Ring 1 yang terkena dampak paling besar dari kegiatan operasional Holcim Indonesia Pabrik Narogong. Kegiatan BMT Swadaya Pribumi melibatkan kontribusi dari berbagai pihak untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat melalui produk pembiayaan (kredit) dan produk simpanan (tabungan). Menurut penuturan Koordinator Community Relation Holcim Indonesia Pabrik Narogong,
5
BMT Swadaya Pribumi merupakan salah satu program CSR Holcim yang sukses dan berkelanjutan5. Hingga Desember 2010, sudah lebih dari 3.000 warga sekitar Holcim Indonesia Pabrik Narogong telah mendapatkan manfaat fasilitas tabungan dan pinjaman dana untuk pengembangan usaha ataupun kebutuhan lainnya. Keberhasilan BMT Swadaya Pribumi dalam memberikan manfaat bagi pesertanya telah diakui oleh pihak perusahaan dan pengurus BMT Swadaya Pribumi,
namun
apakah
keberhasilan
BMT
Swadaya
Pribumi
telah
mempertimbangkan kebutuhan atau kepentingan yang berbeda antara peserta perempuan dan peserta laki-laki? Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu analisis gender terhadap keberhasilan BMT Swadaya Pribumi, khususnya pada produk pembiayaan (kredit) untuk mengetahui apakah program BMT Swadaya Pribumi telah mempertimbangkan kesetaraan gender antara peserta perempuan dan peserta laki-laki dalam pelaksanaannya? dan apakah program BMT Swadaya Pribumi masih bersifat bias gender6, netral gender7, atau telah responsif gender8?
1.2
Perumusan Masalah Kegiatan mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan perekonomian
keluarga merupakan tanggung jawab dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga sedangkan seorang istri memiliki kewajiban untuk mengurus keluarga dan rumahtangga melalui kegiatan yang bersifat domestik. Pandangan patriarkhi tersebut dianut oleh sebagian besar penduduk di Indonesia. Ketika laki-laki tidak mampu memenuhi kebutuhan perekonomian keluarganya, maka perempuan akan memanfaatkan sisa waktu istirahat mereka untuk bekerja mencari nafkah tambahan. Biasanya pekerjaan yang dipilih oleh perempuan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya adalah pekerjaan yang dapat dikerjakan di rumah, seperti berdagang. Pinjaman atau kredit dari lembaga keuangan mikro, seperti bank, koperasi, BMT, dan lembaga keuangan lainnya menjadi salah satu 5
Hasil wawancara dengan Koordinator Community Relation Holcim Indonesia Pabrik Narogong pada tanggal 9 September 2011. 6 Bias gender adalah kebijakan/program/kegiatan yang memihak pada salah satu jenis kelamin. 7
Netral gender adalah kebijakan/program/kegiatan atau kondisi yang tidak memihak pada salah satu jenis kelamin. 8 Responsif gender adalah kebijakan, program, atau kegiatan yang telah memperhitungkan kepentingan perempuan dan laki-laki.
6
pilihan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga dan menambah modal usaha. Kredit merupakan salah satu jenis dari sumberdaya ekonomi. Menurut Simatauw et al. (2001), marginalisasi
atau peminggiran yang dialami oleh
perempuan terlihat dari lemahnya kesempatan perempuan terhadap sumbersumber ekonomi. Proyek-proyek untuk membangkitkan pendapatan perempuan seringkali untuk kegiatan-kegiatan marginal dengan potensi pasar yang terbatas dan hasil kerja kecil, serta didasarkan pada asumsi pendapatan yang diperoleh perempuan hanyalah pendapatan tambahan dari pendapatan yang diperoleh lakilaki. Selain itu, pinjaman untuk laki-laki seringkali lebih besar dan berjangka lebih panjang daripada yang diberikan untuk perempuan, namun perempuan memiliki tingkat pengembalian kredit yang tinggi (Handayani dan Sugiarti, 2008). Produk pembiayaan (kredit) BMT Swadaya Pribumi merupakan pemberian
modal
atau
pinjaman
usaha
dan
kebutuhan
lainnya
yang
pembayarannya dapat dilakukan secara mengangsur. Terdapat empat jenis produk pembiayaan dengan ketentuan yang berbeda, yaitu murabahah, mudharabah, ijarah, dan musyarakah. Produk pembiayaan tidak sebatas diberikan kepada para peserta produk pembiayaan yang membutuhkan permodalan bagi usahanya, tetapi juga diberikan kepada peserta produk pembiayaan yang membutuhkan dana segera untuk kebutuhan lainnya, seperti biaya sekolah, pengobatan, dan pembiayaan lainnya. Evaluasi terhadap CSR bidang pemberdayaan ekonomi lokal Holcim Indonesia Pabrik Narogong telah dilakukan oleh berbagai pihak. Rahman (2009) melakukan evaluasi terhadap CSR Holcim Indonesia Pabrik Narogong, BMT Swadaya Pribumi melalui lima komponen, yaitu masukan, proses, hasil, manfaat, dan dampak. Menurut Rahman (2009), proses pengelolaan BMT Swadaya Pribumi memenuhi indikator pemberdayaan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Pembiayaan usaha mikro menyadarkan masyarakat terhadap manfaat usaha mikro, merubah akses masyarakat terhadap pembiayaan, dan hambatan yang dihadapi, serta meningkatkan solidaritas ekonomi komunitas. BMT Swadaya Pribumi memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan kreditur setelah menerima pembiayaan dan menjalankan usahanya.
7
Analisis pelaksanaan CSR PT Holcim Indonesia Tbk dalam upaya pengembangan masyarakat melalui BMT Swadaya Pribumi juga dilakukan oleh Asrianti (2010), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan BMT Swadaya Pribumi bersifat partisipatif pada tahapan konsultasi hingga kontrol masyarakat. Berdasarkan hasil-hasil penelitian mengenai BMT Swadaya Pribumi, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan BMT Swadaya Pribumi telah berhasil dalam peningkatan pendapatan peserta, namun manfaat dari keberhasilan BMT Swadaya Pribumi apakah sudah dinikmati oleh setiap peserta, baik peserta laki-laki maupun peserta perempuan? Apakah kebutuhan dan kepentingan antara peserta perempuan dan peserta laki-laki telah dipertimbangkan dalam pelaksanaan BMT Swadaya Pribumi? Sebagai upaya untuk mengetahui hal tersebut maka perlu dilakukan analisis gender dalam menganalisis keberhasilan BMT Swadaya Pribumi. Analisis
gender
dilakukan
dengan
menggunakan
data
terpilah
berdasarkan jenis kelamin, peserta perempuan dan peserta laki-laki. Peserta produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi terdiri atas peserta perempuan dan peserta laki-laki dengan karakteristik sosial-ekonomi (tingkat pendidikan, jenis usaha, dan tingkat pendapatan) dan karakteristik demografi (umur dan status perkawinan) yang beragam. Berdasarkan keterangan dari Manajer BMT Swadaya Pribumi, jumlah peserta perempuan sekitar 60 persen sedangkan peserta laki-laki sekitar 40 persen sehingga perempuan yang menjadi peserta BMT Swadaya Pribumi lebih banyak jumlahnya daripada laki-laki9, namun apakah kuantitas peserta perempuan yang lebih banyak daripada peserta laki-laki tersebut mengindikasikan peserta perempuan memiliki akses, kontrol, dan manfaat yang juga besar terhadap sumberdaya (pembiayaan, pelatihan, dan pendampingan usaha) dari BMT Swadaya Pribumi? Berdasarkan permasalahan tersebut maka dirumuskan pertanyaanpertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut: 1. Bagaimana karakteristik individu peserta produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi (umur, status pernikahan, tingkat pendidikan, jenis 9
Hasil wawancara dengan Manajer BMT Swadaya Pribumi pada tanggal 7 Oktober 2011.
8
usaha, dan tingkat pendapatan) terpilah berdasarkan jenis kelamin (perempuan dan laki-laki) serta hubungannya dengan tingkat kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi? 2. Bagaimana peran (pembagian kerja) peserta BMT Swadaya Pribumi dalam rumahtangga peserta? 3. Sejauhmana tingkat kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi dilihat dari akses, kontrol, dan manfaat yang dinikmati oleh peserta serta hubungannya dengan tingkat keberhasilan BMT Swadaya Pribumi? 4. Sejauhmana tingkat keberhasilan BMT Swadaya Pribumi dilihat dari ada atau tidaknya pemenuhan kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis gender dalam pelaksanaan BMT Swadaya Pribumi?
1.3
Tujuan Penelitian Tujuan utama penelitian ini, yaitu untuk menganalisis kesetaraan gender
dalam BMT Swadaya Pribumi dan keberhasilan BMT Swadaya Pribumi dalam pemenuhan kebutuhan gender yang berbeda antara peserta perempuan dan peserta laki-laki melalui suatu alat analisis, yaitu analisis gender (pada penelitian ini menggunakan teknik analisis gender Harvard dan teknik analisis gender Moser). Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis: 1. Karakteristik individu terpilah berdasarkan jenis kelamin sebagai faktor internal peserta yang meliputi umur, status pernikahan, tingkat pendidikan, jenis usaha, dan tingkat pendapatan peserta serta hubungannya dengan kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi. 2. Isu beban kerja berlebih (over burden) yang dialami oleh salah satu pihak (perempuan atau laki-laki) melalui analisis peran (pembagian kerja) peserta BMT Swadaya Pribumi dalam rumahtangga peserta. 3. Kesetaraan gender yang meliputi akses, kontrol, dan manfaat yang dinikmati oleh peserta BMT Swadaya Pribumi.
9
4. Keberhasilan BMT Swadaya Pribumi dilihat dari ada atau tidaknya pemenuhan kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis gender dalam pelaksanaan BMT Swadaya Pribumi. 5. Hubungan antara kesetaraan gender dengan keberhasilan BMT Swadaya Pribumi.
1.4
Kegunaan Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan
bagi berbagai pihak yang berminat terhadap studi gender dan terkait dengan CSR bidang pemberdayaan ekonomi lokal, manfaat tersebut diantaranya: 1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman dalam menerapkan berbagai konsep dan teori berkenaan CSR dan analisis gender untuk dapat mengetahui Sejauhmana program CSR pemberdayaan ekonomi lokal BMT Swadaya Pribumi telah responsif gender. 2. Bagi perusahaan, yaitu PT Holcim Indonesia Tbk dan BMT Swadaya Pribumi diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran evaluasi terhadap program yang telah diimplementasikan, khususnya BMT Swadaya Pribumi agar dapat menjadi suatu perbaikan bagi program CSR selanjutnya. 3. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan mengenai konsep dan analisis gender dalam program CSR sebagai suatu upaya untuk mencapai kesetaraan gender.
BAB II PENDEKATAN KONSEPTUAL 2.1 2.1.1
Tinjauan Pustaka Corporate Social Responsibility (CSR) Corporate Social Responsibility (CSR) telah ada sejak abad ke-17 dan
terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Pada awal kemunculannya di tahun 1970-an, konsep CSR telah menjadi pemikiran para pembuat kebijakan sejak lama. Kode Hammurabi (1700-an SM) yang berisi 282 hukum telah memuat sanksi bagi para pengusaha yang lalai dalam menjaga kenyamanan warga atau menyebabkan kematian bagi pelanggannya. Potensi dampak negatif dari kegiatan usaha telah menjadi perhatian pembuat kebijakan sejak dahulu. Tahun 1940-an istilah community development atau pengembangan masyarakat dipergunakan di Inggris, tepatnya pada tahun 1948. Pengembangan masyarakat merupakan pendekatan alternatif berbasis komunitas yang dapat melibatkan pemerintah, swasta, ataupun lembaga-lembaga non-pemerintah. Pengembangan masyarakat tidak hanya menjadi kebutuhan masyarakat, namun juga menjadi kebutuhan bagi perusahaan. Manajer perusahaan tidak hanya bertanggung jawab terhadap kepentingan perusahaan tetapi juga memiliki kepentingan pada masyarakat yang lebih luas dan lingkungan10. Tahun 1950-an menjadi masa konsep CSR modern. Konsep CSR dikemukakan oleh Howard R Bowen dalam Solihin (2009) melalui karyanya yang diberi judul “ Social Responsibilities of The Businessman”. Dua hal yang menjadi perhatian mengenai CSR pada era tersebut, yaitu pada saat itu dunia bisnis belum mengenal dunia korporasi sebagaiman kita saat ini dan judul buku Bowen saat itu masih menyiratkan bias gender karena para pelaku bisnis didominasi oleh kaum laki-laki (businessman).
10
[CSR Jawa Timur]. T.t. Sejarah CSR. [Internet]. [diunduh 30 Maret 2011]. Format/ Ukuran: PDF/ 278 KB. Dapat diunduh dari: http://csrjatim.org/2/data/sejarah-csr.pdf
11
Tanggung jawab sosial didefinisikan oleh Bowen dalam Solihin (2009) sebagai: “The obligations of businessman to pursue those policies, to make those decisions, or to follow those lines of action which are desireable in terms of the objectives and values of our society”. Tahun 1960-an, Keith Davis menegaskan adanya tanggung jawab sosial perusahaan diluar tanggung jawab ekonomi. Tahun 1970-1980-an, para pimpinan perusahaan terkemuka di Amerika serta para peneliti membentuk Commite for Economic Development (CED). CED membagi tanggung jawab sosial perusahaan ke dalam tiga lingkaran tanggung jawab, yaitu inner circle of responsibilities: tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi ekonomi, intermediate circle responsibilities: tanggung jawab melaksanakan fungsi ekonomi dan secara bersamaan juga peka terhadap nilai-nilai atau prioritas sosial, dan outer circle of responsibilities: mencakup kewajiban perusahaan dalam meningkatkan kualitas lingkungan sosial. Tahun 1992, diadakan Earth Summit yang dilaksanakan di Rio de Janeiro. Earth Summit dihadiri oleh 172 negara dengan tema utama “Lingkungan
dan
Pembangunan
Berkelanjutan”.
Pertemuan
tersebut
menghasilkan Agenda 21, Deklarasi Rio dan beberapa kesepakatan lainnya. Hasil akhir dari pertemuan tersebut secara garis besar menekankan pentingnya ecoefficiency dijadikan sebagai prinsip utama dalam berbisnis dan menjalankan pemerintahan11. Definisi CSR menurut Sukada et al. (2007) adalah “Segala upaya manajemen yang dijalankan entitas bisnis untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan berdasar keseimbangan pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan meminimumkan dampak negatif dan memaksimumkan dampak-dampak positif di setiap pilar”. Definisi CSR menurut ISO 26000 adalah:
“Responsibility of an organization for the impacts of its decisions and activities on society and the enviroment throught transparent and ethical behaviour that is consistent with sustainable development and welfare of society; tasks into 11
Ibid.
12
account the expectation of stakeholders; is in compliance with applicable law and consistent international norms of behaviour; and is integrated throughout the organization”. Tingkatan tanggung jawab yang dilakukan oleh perusahaan (korporat) menurut Carroll dan Wood (1991) dalam Zainal (2006) adalah sebagai berikut ini: Tabel 1
Tingkatan Tanggung Jawab Perusahaan Uraian Tingkatan/ Level Dimana perusahaan bertanggung jawab untuk Level Ekonomi memproduksi barang dan jasa sesuai dengan keinginan masyarakat, dan menjualnya kepada masyarakat dengan motif profit. Perusahaan mematuhi semua peraturan dan kebijakan Level Legalitas yang dibuat oleh pemerintah (contoh: pajak, regulasi). Perusahaan bertanggung jawab untuk memenuhi Level Etika keinginan dan ekspektasi dari masyarakat terhadap bisnis yang dijalankannya, melebihi apa yang seharusnya dilakukan perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab legalitasnya. Perusahaan melakukan tanggung jawabnya melebihi dari Level Keterbukaan apa yang diinginkan masyarakat, dan menganggap perusahaan adalah bagian dari komunitas. Dua tahapan pertama banyak terjadi pada era tahun 1970 dan 1980 dimana perusahaan hanya mementingkan dan mengutamakan pada aspek ekonomi dan legalitas dalam pemenuhan tanggung jawabnya. Pendekatan ini sering disebut juga sebagai pendekatan corporate philantrophy, yaitu pelaksanaan CSR oleh perusahaan hanya sebatas dalam bentuk derma atau charity yang diberikan oleh perusahaan kepada komunitas lokal di sekitar perusahaan. Pada era 1990, arah tanggung jawab perusahaan beralih ke inisiatif perusahaan itu sendiri untuk melakukan CSR yang mengedepankan etika. Triple Bottom Line merupakan tiga prinsip dasar yang terdapat dalam CSR. Istilah ini dipopulerkan oleh Jhon Elkington pada tahun 1997 melalui bukunya “Cannibals with Forks, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business”. Triple bottom line, meliputi economic prosperity, enviromental quality, dan social justice (Wibisono, 2007). Ketiga prinsip tersebut (3P: People, Planet, Profit) saling bersinergi satu sama lain.
13 Sosial (People)
Ekonomi (Profit)
Lingkungan (Planet)
Sumber: Wibisono (2007).
Gambar 1 Triple Bottom Line Profit atau ekonomi menjadi salah satu aspek terpenting dan menjadi tujuan dalam setiap kegiatan usaha karena merupakan tanggung jawab ekonomi yang paling esensial terhadap para pemegang saham. People atau sosial merupakan tanggung jawab sosial dari perusahaan terhadap masyarakat. Planet atau lingkungan menjadi salah satu tanggung jawab perusahaan atas dampak negatif dari operasi perusahaannya terhadap lingkungan. Menurut Wibisono (2007), terdapat empat tahapan penerapan CSR, yaitu: 1) Tahap perencanaan: tahapan awal dari penerapan CSR, langkah-langkah yang biasa dilakukan pada tahapan ini antara lain menetapkan visi, misi, tujuan, kebijakan
CSR,
merancang
struktur
organisasi,
menyediakan
SDM,
merencanakan program operasional, membuat wilayah, dan mengelola dana. Tahapan ini terdiri atas tiga langkah utama, yaitu awareness building, CSR assesement, dan CSR manual building; 2) Tahap implementasi: tahapan ini terdiri atas tiga langkah, yaitu sosialisasi, implementasi, dan internalisasi. Sosialisasi merupakan tahap memperkenalkan kepada komponen perusahaan mengenai berbagai aspek yang terkait dengan implementasi CSR. Implementasi kegiatan dilakukan sejalan dengan pedoman CSR yang ada. Internalisasi adalah tahap jangka panjang yang mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan CSR di dalam seluruh proses bisnis perusahaan; 3) Tahap evaluasi: tahap ini merupakan tahap yang perlu dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu untuk mengukur Sejauhmana efektivitas penerapan CSR; dan 4) Tahap pelaporan: tahap pelaporan
14
diterapkan untuk membangun sistem informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Pengembangan masyarakat (community development) merupakan salah satu upaya bagi perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengembangan masyarakat dalam CSR melibatkan berbagai stakeholders dan shareholders dalam implementasinya. Menurut Princes of Wales Foundation dalam Untung (2008) ada lima hal penting yang dapat mempengaruhi implementasi CSR, yaitu 1) menyangkut human capital atau pemberdayaan manusia, 2) environments (lingkungan), 3) good corporate governance, 4) social cohesion, yaitu pelaksanaan CSR jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial, 5) economic strenght atau memberdayakan lingkungan menuju kemandirian di bidang ekonomi. Peningkatan ekonomi masyarakat lokal adalah konsentrasi CSR pada eksternal stakeholders. Dengan meningkatkan kemampuan ekonomi komunitas sekitar perusahaan, maka perusahaan telah turut berpartisipasi mengurangi kemiskinan yang merupakan tujuan pertama yang tercantum dalam MDGs. Pemberdayaan ekonomi lokal berarti memampukan masyarakat sekitar agar dapat mandiri secara ekonomi atau setidak-tidaknya memberikan pemacu agar terjadi perkembangan ekonomi di daerah tersebut. Pembangunan ekonomi lokal dapat digolongkan dalam penyediaan modal manusia (human capital) dalam bentuk pelatihan untuk meningkatkan keterampilan, usaha (business capital) dapat dalam bentuk pemberian mesin dan peralatan, serta pengetahuan (knowledge capital) dalam bentuk pemberian pengetahuan (Radyati, 2008). Menurut Hubeis (2010), pemanfaatan dana CSR dalam konteks ekonomi makro merupakan sarana cerdas dan tangguh dalam memberdayakan perempuan menuju ketahanan ekonomi keluarga melalui pendidikan dan model PENDANAAN PLUS (Pelatihan dan Pendampingan Usaha). Pemberdayaan ekonomi lokal menjadi salah satu program CSR PT Holcim Indonesia Tbk melalui pelaksanaan Baitul Maal wa Tamwil Swadaya Pribumi.
15
2.1.2
Baitul Maal wa Tamwil Sistem ekonomi dan perbankan yang dominan dikembangkan di
Indonesia adalah sistem perbankan konvensional yang menggunakan teori dari Negara Barat. Perbankan konvesional memberikan permodalan kepada peminjam modal dengan peraturan yang rumit dan kewajiban membayar bunga yang ditentukan oleh pihak bank. Berbeda dengan sistem perbankan dari Negara Barat, sistem perbankan dengan syariat Islam berprinsip pada saling mempercayai antara pelaku ekonomi sehingga apabila mendapatkan keuntungan ataupun kerugian akibat jalinan kerjasama akan ditanggung bersama (Koesoemowidjojo, 2000). Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan mikro berbasis syariat Islam. Baitul Maal wa Tamwil atau padanan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka meningkatkan derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Secara konseptual BMT memiliki dua fungsi: 1)
Baitut Tamwil (Bait = Rumah, at-Tamwil = Pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.
2)
Baitul Maal (Bait = Rumah, Maal = Harta) menerima titipan dana zakat, infaq, dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya12. Lembaga keuangan mikro berbasis syari’ah, seperti bank syari’ah,
koperasi syari’ah, atau Baitul Maal wa Tamwil memiliki jenis produk yang tidak lepas dari akad (perjanjian). Menurut Ascarya (2008), berbagai jenis akad dapat dibagi ke dalam enam kelompok pola, yaitu: 1)
Pola titipan, seperti wadi’ah yad amanah dan wadi’ah yad dhamanah;
2)
Pola pinjaman, seperti qardh dan qardhul hasan;
12
Prof. Dr. Ir. M. Amin Azis. Tata Cara Pendirian BMT. [Internet]. [diunduh 3 Januari 2012]. Format/Ukuran: PDF/ 470KB. Dapat diunduh dari: http://pkesinteraktif.pkes.org/download/bmt_pkes_secure.pdf
16
3)
Pola bagi hasil, seperti mudharabah dan musharakah;
4)
Pola jual beli, seperti murabahah, salam, dan istishna;
5)
Pola sewa, seperti ijarah dan ijarah wa iqtina; dan
6)
Pola lainnya, seperti wakalah, kafalah, hiwalah, ujr, sharf, dan rahn. Salah satu Baitul Maal wa Tamwil yang merupakan bagian dari CSR
suatu perusahaan adalah Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Swadaya Pribumi. BMT Swadaya Pribumi merupakan salah satu bentuk dari lembaga keuangan mikro yang berbasis syari’ah yang dibentuk secara bersama oleh pihak Community Relation PT Holcim Indonesia Tbk dan tokoh masyarakat di Kecamatan Klapanunggal. BMT Swadaya Pribumi memiliki dua jenis produk, yaitu produk pembiayaan (murabahah, mudharabah, ijarah, dan musyarakah) dan produk simpanan (simpanan swadaya pribumi, simpanan pendidikan, simpanan Idul Fitri, simpanan qurban, dan simpanan berjangka mudharabah). Penjelasan mengenai BMT Swadaya Pribumi dan jenis produk yang ada di BMT Swadaya Pribumi dijelaskan pada BAB V.
2.1.3
Tujuan ke-3 MDGs MDGs memiliki delapan tujuan yang harus dicapai pada tahun 2015,
diantara kedelapan tujuan tersebut terdapat tujuan yang berkaitan dengan kesetaraan gender, yaitu tujuan pertama sampai dengan tujuan keenam. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan secara lebih spesifik diuraikan pada tujuan ketiga MDGs: mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Salah satu tujuan pembangunan manusia di Indonesia adalah mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam meningkatkan kualitas hidup manusia tanpa membeda-bedakan antara laki-laki maupun perempuan. Meskipun telah banyak pembangunan yang dicapai, namun kenyataan menunjukkan bahwa kesenjangan gender (gender gap) masih ada dalam sebagian besar bidang (UNDP Indonesia, 2007). Perempuan dan laki-laki memang berbeda, namun tidak untuk dibeda-bedakan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender diantaranya dengan menghilangkan ketimpangan gender dalam berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan di sektor
17
formal maupun informal, dan berbagai kegiatan atau program lainnya, termasuk program CSR bidang pemberdayaan ekonomi lokal PT Hocim Indonesia Tbk. Tabel 2
Indikator dari Tujuan Ketiga MDGs
Tujuan 3. Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Target 4
Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari dari tahun 2015 4.1 Rasio anak perempuan terhadap anak laki-laki di tingkat pendidikan dasar, lanjutan dan tinggi, yang diukur melalui angka partisipasi murni anak perempuan terhadap anak laki-laki (%) 4.2 Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki usia 15-24 tahun, yang diukur melalui angka melek huruf perempuan/laki-laki (indeks paritas melek huruf gender) (%) 4.3 Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK ) perempuan (%) 4.4 T ingkat pengangguran terbuka (TPT) perempuan (%) 4.5 Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan (%) 4.6 T ingkat daya beli (Purchasing Power Parity, PPP) pada kelompok perempuan (%) 4.7 Proporsi perempuan dalam lembaga-lembaga publik (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) (%).
Sumber: UNDP Indonesia (2007).
Tabel 2 menunjukkan indikator atau pengukuran terhadap pencapaian tujuan ketiga MDGs, yaitu mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Indonesia dapat dikatakan berhasil mencapai tujuan ketiga apabila indikator tersebut telah tercapai dengan optimal. Beberapa tantangan yang dihadapi untuk mencapai tujuan ketiga, yaitu: 1) menjamin kesetaraan gender dalam berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, mulai dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota, terutama dibidang-bidang pembangunan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, ekonomi, hukum, dan politik; 2) meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan melalui aksi afirmasi (affirmative action) di berbagai bidang pembangunan; 3) meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender; 4) meningkatkan peran lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan; 5) merevisi peraturan perundang-undangan dan
18
kebijakan yang bias gender dan/atau diskriminatif terhadap perempuan (UNDP, 2007).
2.1.4
Definisi Gender Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tanggal 19
Desember 2000 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang dimaksud dengan gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Gender menurut Hubeis (2010) adalah:
“Suatu konsep yang merujuk pada suatu sistem peranan dan hubungan antara perempuan dan laki-laki yang tidak ditentukan oleh perbedaan biologis, akan tetapi oleh lingkungan sosialbudaya, politik, dan ekonomi sehingga tidak bersifat kodrati atau mutlak”. Selain itu, menurut Hubeis (2010) gender lebih mengacu pada perbedaan peran sosial serta tanggung jawab perempuan dan laki-laki pada perilaku dan karakteristik yang dipandang tepat untuk perempuan dan laki-laki dan pada pandangan tentang bagaimana beragam kegiatan yang mereka lakukan seharusnya dinilai dan dihargai. WHO (2011) memberi batasan gender sebagai13: "Gender refers to the socially constructed roles, behaviours, activities, and attributes that a given society considers appropriate for men and women”. (Gender mengacu pada seperangkat peran, perilaku, kegiatan, dan atribut yang dianggap layak bagi perempuan dan laki-laki, yang dikonstruksi secara sosial, dalam suatu masyarakat). Menurut Simatauw et al. (2001) gender dan jenis kelamin (sex) memiliki konsep yang berbeda. Gender merupakan bentukan manusia yang tidak mutlak dan dapat berubah tergantung situasi, kondisi, dan waktu, serta dipengaruhi oleh 13
[WHO] World Health Organization. 2011. What do we mean by "sex" and "gender"?. [Internet]. [dikutip 18 Mei 2011]. Dapat diunduh dari: http://www.who.int/gender/whatisgender/en/index.html
19
budaya dan kehidupan sosial, seperti perempuan
memasak,
mengurus
rumahtangga, mengurus anak, dan kegiatan lainnya. Sedangkan jenis kelamin (sex) merupakan sesuatu yang bersifat kodrat yang tidak dapat diubah, seperti perempuan menstruasi, hamil, menyusui, dan ciri-ciri biologis perempuan lainnya. Laki-laki menghamili, memiliki sperma, dan ciri-ciri biologis lainnya. Seks Tidak dapat dipertukarkan (kodrat) Laki-laki Ciri dan fungsi Penis Jakun Sperma Membuahi
Gender Dapat dipertukarkan dan merupakan bentukan manusia
Perempuan Ciri dan fungsi Vagina Sel telur Menyusui Melahirkan
Laki-laki Citra/jati diri /peran
Perempuan Citra/jatidiri /peran
Kuat Rasional Tampan Kasar Maskulin Publik
Lemah Emosional Cantik Halus/lembut Feminim Domestik
Sumber: Depkeu (T.t).
Gambar 2 Perbedaan Seks dan Gender 2.1.5
Kesetaraan dan Keadilan Gender Instruksi Presiden dalam Pedoman PUG dalam Pembangunan Nasional
mendefinisikan kesetaraan gender sebagai kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap perempuan dan laki-laki. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender antara lain (Simatauw et al. 2001): 1)
Marjinalisasi (peminggiran) ekonomi Lemahnya kesempatan perempuan meliputi akses dan kontrol perempuan terhadap
sumber-sumber
ekonomi,
seperti
tanah,
kredit,
pasar.
20
Perempuan
dipinggirkan
dalam
berbagai
kegiatan
yang
lebih
memerlukan laki-laki. 2)
Subordinasi (penomorduaan) Keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin lebih baik, lebih penting, atau lebih diutamakan dibandingkan jenis kelamin yang lain. Terdapat batasan-batasan yang berasal dari kultural, agama, atau kebijakan terhadap perempuan dalam melakukan sesuatu. Perempuan tidak memiliki peluang untuk mengambil keputusan bahkan yang menyangkut dengan dirinya. Perempuan diharuskan tunduk terhadap keputusan yang dibuat oleh laki-laki. Laki-laki sebagai pencari nafkah utama (a main breadwinner) sedangkan perempuan sebagai pencari nafkah tambahan (secondary breadwinner).
3)
Beban kerja berlebih (over burden) Pembagian peran dibagi menjadi produktif, reproduktif, memelihara masyarakat, dan politik masyarakat. Perempuan biasanya memiliki tiga peran (triple role), yaitu produktif, reproduktif, dan memelihara masyarakat. Perempuan lebih dominan pada tiga peran tersebut sedangkan laki-laki lebih dominan pada peran produktif dan politik masyarakat.
4)
Cap-cap negatif (stereotype) Pelabelan negatif pada salah satu jenis kelamin, umumnya perempuan. Perempuan digambarkan sebagai sosok yang emosional, tidak rasional, lemah, dan lainnya. Padahal laki-laki juga dapat berperilaku seperti itu. Pelabelan negatif dapat melahirkan ketidakadilan yang merugikan dan berdampak buruk pada salah satu pihak.
5)
Kekerasan (violence) Kekerasan berbasis gender didefinisikan sebagai kekerasan terhadap perempuan. Bentuknya bermacam-macam dapat berupa kekerasan fisik maupun psikologis. Kekerasan terjadi akibat dari adanya konstruksi sosial yang sering dibudayakan di dalam masyarakat.
21
2.1.6
Peran (Pembagian Kerja) Gender Peran (pembagian kerja) gender terlihat dari perbedaan peran atau
kegiatan yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki berdasarkan nilai sosialbudaya yang berlaku. Perempuan dan laki-laki dibeda-bedakan dalam melakukan peran atau kegiatan karena persepsi masyarakat yang lazim terbentuk secara umum. Peran gender berbeda antar masyarakat atau bahkan antar kelompok di dalam masyarakat tertentu dan seringkali mengalami perubahan setiap saat. Peran gender menampilkan kesepakatan pandangan dalam masyarakat dan budaya tertentu perihal ketepatan dan kelaziman bertindak untuk seks tertentu atau jenis kelamin tertentu, namun secara perseorangan ada kemungkinan bahwa seorang perempuan dan/atau lelaki memiliki peran aktual gender yang bertentangan dengan peran gender per jenis seks yang dipandang tepat dan lazim serta disepakati di masyarakat bersangkutan (Hubeis, 2010). Peran perempuan dan laki-laki diklasifikasikan dalam tiga jenis peran, yaitu peran reproduktif, produktif, dan sosial. Menurut Simatauw et al. (2001) peran produktif adalah kegiatan yang menghasilkan uang atau mengahasilkan barang-barang lainnya yang tidak dikonsumsi atau digunakan sendiri, misalnya bertani, beternak, berburu, menjadi buruh, berdagang. Peran reproduktif adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya merawat dan mengurusi keperluan keluarga seperti, merawat anak, mengambil air, memasak (Simatauw et al. 2001). Peran sosial terdiri dari peran merawat masyarakat dan politik masyarakat. Peran merawat masyarakat, yaitu kegiatan-kegiatan masyarakat yang sifatnya menjalin kebersamaan, solidaritas antar masyarakat, menjaga keutuhan masyarakat, seperti arisan, pengajian, upacara adat. Peran politik masyarakat yaitu kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mengambil keputusan yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat, seperti pemilihan kepala desa, rapat pembagian tanah, dan lain-lain (Simatauw et al. 2001). Menurut Hubeis (2010) peran reproduktif (domestik) adalah peran yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan kegiatan yang terkait dengan pemeliharaan sumberdaya insani (SDI) dan tugas kerumahtanggan seperti menyiapkan makanan, mengumpulkan air, mencari kayu bakar, berbelanja, memelihara kesehatan dan gizi keluarga, mengasuh dan mendidik anak. Peran
22
produktif menurut Hubeis (2010) menyangkut pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa untuk dikonsumsi dan diperjualbelikan (petani, nelayan, konsultasi, jasa, pengusaha, dan wirausaha). Peran sosial menurut Hubeis (2010) adalah peran masyarakat terkait kegiatan jasa dan partisipasi politik. Tabel 3
Klasifikasi Tiga Peran Gender: Peran Reproduktif, dan Peran Sosial Reproduktif Produktif Gender Peran Utama: 1. Acap 1. Perempuan Istri, Ibu, Ibu diansumsikan Rumahtangga tidak memiliki (Keluarga) peran produktif 2. Pembantu 2. (turut) mencari nafkah keluarga Bapak Peran Utama: 1. Lelaki Kepala keluarga Mencari nafkah 2. keluarga 3.
Peran Produktif, Sosial Manajemen, jasa penyuluhan terkait pada aspek peran reproduktif Pekerja tidak dibayar (informal)
Kepemimpinan Politik Ketahanan/ militer 4. Pekerja dibayar/ formal
Sumber: Hubeis (2010).
Pembagian peran gender mempengaruhi pembagian kerja, relasi antara perempuan dan laki-laki, akses dalam memperoleh sumberdaya dan manfaat, kontrol atau kuasa dalam memperoleh suamberdaya dan manfaat. Implikasi pembagian kerja gender yang tercantum dalam Panduan Pelatihan PUG (Depkeu, T.t) adalah sebagai berikut: 1)
Perempuan menjalankan pekerjaan yang beragam dan pergantian peran yang lebih banyak dan lebih cepat daripada laki-laki
2)
Pekerjaan perempuan lebih banyak berhubungan dengan pekerjaan rumahtangga dan pengasuhan anak (reproduktif), sementara laki-laki bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan yang lebih nyata terlihat oleh masyarakat seperti pekerjaan ekonomi maupun politik.
2.1.7
Analisis Gender dalam CSR Bidang Pemberdayaan Ekonomi Lokal Kegiatan atau program dikatakan telah responsif gender apabila
kebijakan, program, kegiatan atau kondisi yang sudah memperhitungkan
23
kepentingan perempuan dan laki-laki (lihat Tabel 4). BMT Swadaya Pribumi merupakan program CSR Holcim Indonesia Pabrik Narogong di bidang pemberdayaan ekonomi lokal yang bergerak sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syari’ah dengan tujuan memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Kebutuhan atau kepentingan peserta perempuan dan peserta laki-laki meliputi kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis gender. Analisis gender menjadi suatu alat analisis untuk mengetahui sejauhmana kesetaraan gender dipertimbangkan dalam pelaksanaan BMT Swadaya Pribumi. Tabel 4
Konsep dan Pengertian Istilah Gender Pengertian Konsep Kondisi atau keadaan seseorang yang tidak memahami tentang Buta gender pengertian atau konsep gender (ada perbedaan kepentingan (gender blind) antara perempuan dan laki-laki). Mengenali perbedaan antara prioritas dan kebutuhan Sadar gender perempuan dan laki-laki. (gender aware) Pandangan dan sikap yang lebih mengutamakan salah satu Bias gender jenis kelamin daripada jenis kelamin lain sebagai akibat pengaturan kepercayaan budaya yang lebih berpihak kepada laki-laki daripada perempuan dan sebaliknya. Kebijakan, program, kegiatan, atau kondisi yang tidak Netral gender memihak pada salah satu jenis kelamin. Kemampuan dan kepekaan seseorang dalam melihat dan Sensitif gender menilai hasil pembangunan dan aspek kehidupan lainnya dari perspektif gender (disesuaikan dengan kepentingan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki). Kebijakan, program, kegiatan, atau kondisi yang sudah Responsif memperhitungkan kepentingan perempuan dan laki-laki. gender Selalu mempertanyakan apakah suatu kebijakan, program, Peka gender proyek, atau kegiatan organisasi adalah adil dan berdampak sama terhadap perempuan dan laki-laki dan hasilnya juga sama-sama dinikmati oleh perempuan dan laki-laki. Menggunakan aspek gender untuk membahas atau Perspektif menganalisis isu-isu dalam politik, ekonomi, sosial, budaya, gender agama, dan psikologi untuk memahami bagaimana aspek gender tersebut mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan, program, proyek, dan dalam kegiatankegiatan pembahasan tersebut dipelajari bagaimana faktor gender menumbuhkan diskriminasi dan menjadi perintang bagi kesempatan dan pengembangan diri seseorang. Sumber: Dephut (2004).
24
Definisi analisis gender dalam Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional adalah:
“Proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja atau peran perempuan dan laki-laki, akses dan kontrol terhadap sumber-sumberdaya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara perempuan dan laki-laki yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa”. Analisis gender merupakan suatu alat kunci bagi gender mainstreaming14 untuk memperoleh pemahaman lebih mengenai lingkungan, dampak dan manfaat dari suatu kegiatan, dan prakarsa pemberdayaan masyarakat bagi perempuan dan laki-laki. Analisis gender menjadi himpunan dan analisis informasi dan data mengenai: 1) Peran, kewajiban, dan hak-hak berbeda bagi perempuan dan lakilaki; 2) Kebutuhan, prioritas, peluang, dan hambatan berbeda bagi perempuan dan laki-laki; 3) Alasan mengapa terjadi perbedaan tersebut; dan 4) Peluang-peluang serta strategi untuk meningkatkan kesetaraan gender15. Kegiatan analisa gender tersebut meliputi: a. Mengidentifikasi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh manfaat dari kebijakan dan program pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan, b. Mengidentifikasi
dan
memahami
sebab-sebab
terjadinya
ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dan menghimpun faktorfaktor penyebabnya, c. Menyusun langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, d. Menetapkan indikator gender untuk mengukur capaian dari upayaupaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. 14
“Gender mainstreaming” adalah proses penilaian dampak dari setiap tindakan yang terencana terhadap perempuan dan laki-laki. 15
Sophie Dowling. 2008. Analisis Gender: Sebuah Panduan Pengantar Disiapkan untuk PT Kaltim Prima Coal (KPC) Mitra Proyek. (Alih bahasa dari bahasa Inggris oleh Aria Jalil). [Internet]. [diunduh 30 April 2011]. Format/ Ukuran: PDF/ 431 KB. Dapat diunduh dari: empoweringcommunities.anu.edu.au/.../Gender%20Analysis%20Toolkit_Bahasa%20Version.pdf
25
Terdapat lima komponen kunci dalam analisis gender tersebut, yaitu: a. Data yang dipilah-pilah berdasarkan jenis kelamin: data sosialekonomi yang dipilah berdasarkan jenis kelamin dan variabel demografis, seperti umur, kelompok sosial, dan etnis (kuantitatif maupun kualitatif), b. Analisis pembagian tugas: apa, dimana, kapan, dan berapa banyak yang
dikerjakan
oleh
laki-laki
maupun
perempuan
untuk
menggambarkan tuntutan yang berbeda-beda terhadap waktu dan tenaga perempuan dan laki-laki, berapa pekerjaan mereka dihargai, pola kerja musiman dan strategi dalam memenuhi kebutuhan seharihari, c. Analisis akses dan kontrol, d. Analisis kebutuhan strategis dan kebutuhan praktis, e. Analisis konteks sosial: meneliti dan memahami konteks sosial setempat
(hukum,
sosio-kultural,
agama,
institusi,
kebijakan
pemerintah) yang mempengaruhi peran dan hubungan gender16. Teknik dalam analisis gender memiliki beberapa model yang telah dikembangkan oleh beberapa ahli (Depkeu, T.t), yaitu: 1)
Model Harvard Model Harvard dikembangkan oleh Harvard Institute for International
Development bekerjasama dengan Kantor Women in Development (WID)-USAID. Model Harvard didasarkan pada pendekatan efisiensi WID yang merupakan kerangka analisis gender dan perencanaan gender paling awal. Model analisis Harvard lebih sesuai digunakan untuk perencanaan proyek, menyimpulkan data basis atau data dasar (Dephut, 2004). Komponen dasar dalam model Harvard, yaitu: a. Profil kegiatan (produktif, reproduktif, dan sosial) yang didasarkan pada pembagian kerja dan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, b. Profil akses dan kontrol, c. Faktor yang mempengaruhi kegiatan akses dan kontrol, 16
Ibid. h. 7-8.
26
d. Analisis siklus proyek. 2)
Model Moser Teknik analisis Moser adalah suatu teknik analisis yang membantu
perencana atau peneliti dalam menilai, mengevaluasi, merumuskan usulan dalam tingkat kebijaksanaan program dan proyek yang lebih peka gender
dengan
menggunakan pendekatan terhadap persoalan perempuan (kesetaraan, keadilan, anti kemiskinan, efisiensi, penguatan atau pemberdayaan), identifikasi terhadap peranan majemuk perempuan (reproduksi, produksi, sosial-kemasyarakatan), serta identifikasi kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis (Handayani dan Sugiarti, 2008). Model Moser didasarkan pada pendapat bahwa perencanaan gender bersifat ‘teknis dan politis’, kerangka ini mengasumsikan adanya konflik dalam perencanaan dan proses transformasi serta mencirikan perencanaan sebagai suatu ‘debat’. Terdapat kelemahan dalam model ini yang tidak memperhitungkan kebutuhan strategis laki-laki (Dephut, 2004). Komponen dasar model Moser adalah: a. Tiga peran gender, b. Kontrol dan pengambilan keputusan, c. Kebutuhan strategis dan praktis gender, d. Matriks
Women
In
Development
(WID)
dan
Gender
And
Development (GAD), e. Pelibatan organisasi untuk pemastian pemasukan kebutuhan startegis gender dan kebutuhan praktis gender. Kebutuhan praktis gender merupakan kebutuhan dasar atau hidup, seperti pangan, air, tempat tinggal, air, sandang, penghasilan, dan perawatan kesehatan sedangkan kebutuhan strategis gender merupakan kebutuhan akan kesetaraan dan pemberdayaan, seperti pemerataan tanggung jawab dan pengambilan keputusan, akses pendidikan dan pelatihan yang sama17.
17
Nelien Haspels dan Busakorn Suriyasarn. 2005. Panduan Praktis bagi Organisasi: Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Aksi Penaggulangan Pekerja Anak serta Perdagangan Perempuan dan Anak. [Internet]. [diunduh 10 Mei 2011]. Format/ Ukuran: PDF/808 KB. Dapat diunduh dari:https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/--ilojakarta/documents/publication/wcms_150508.pdf
27
3)
Model SWOT Analisis manajemen dengan cara mengindetifikasikan secara internal
mengenai kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) serta secara eksternal mengenai peluang (opportunity) dan ancaman (threats). Aspek internal dan eksternal tersebut dipertimbangkan dalam rangka menyusun program aksi, langkah-langkah atau tindakan untuk mencapai sasaran maupun tujuan kegiatan dengan cara memaksimalkan kekuatan dan peluang, serta meminimalkan kelemahan dan ancaman, sehingga dapat mengurangi resiko dan meningkatkan efektivitas.
STRENGTH
OPPORTUNITY
WEAKNESS
THREATS
Sumber: Depkeu (T.t).
Gambar 3 Bagan Analisa SWOT 4)
Model PROBA Suatu teknik atau cara analisis gender untuk mengetahui masalah
kesenjangan gender sekaligus menyusun kebijakan program dan kegiatan yang responsif gender serta rancangan monitoring dan evaluasi. 5)
Model GAP dan POP Suatu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para
perencanaan dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan, program, proyek, atau kegiatan pembangunan. Model analisis gender yang dilakukan dalam menganalisis keberhasilan BMT Swadaya Pribumi dalam penelitian ini adalah menggunakan model Harvard dan model Moser. Kedua model tersebut digunakan dengan pertimbangan pengukuran keberhasilan yang digunakan dalam penelitian ini adalah keberhasilan BMT Swadaya Pribumi dalam memenuhi kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis gender peserta produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi dengan
28
menggunakan profil kegiatan, profil akses, profil kontrol, dan manfaat yang dirasakan dan diperoleh oleh peserta perempuan dan peserta laki-laki.
2.2
Kerangka Pemikiran Pihak Comrel Holcim menyatakan BMT Swadaya Pribumi sebagai salah
satu program CSR PT Holcim Indonesia Tbk yang telah berhasil dan berkelanjutan. Salah satu cara meninjau apakah suatu program telah berhasil atau tidak adalah melalui ada atau tidaknya pemenuhan kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis gender (Lu’lu, 2005). BMT Swadaya Pribumi merupakan salah satu bentuk upaya memberdayakan ekonomi lokal masyarakat sekitar Holcim Indonesia Pabrik Narogong. Pemberdayaan ekonomi dilakukan melalui pembiayaan berupa pinjaman (kredit) yang diberikan kepada peserta produk pembiayaan agar dapat meningkatkan perekonomian dan mengembangkan usaha sehingga pemenuhan kebutuhan ekonomi dapat terpenuhi. Menurut Anwar (1997) dalam Koesoemowidjojo (2000) upaya perbaikan dan peningkatan ekonomi sangat ditentukan oleh peranan gender. Analisis gender yang dapat dilihat dari data terpilah gender antara perempuan dan laki-laki, diantaranya dalam hal akses dan kontrol terhadap sumberdaya dan manfaat dilakukan sebagai upaya meningkatkan kesetaraan gender (ILO, 2001). Analisis gender dalam BMT Swadaya Pribumi dilihat dari data terpilah peserta produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi berdasarkan karakteristik sosial-ekonomi (tingkat pendidikan, jenis usaha, dan tingkat pendapatan) dan karakteristik demografi (umur dan status perkawinan) peserta perempuan dan peserta laki-laki. Karakteristik individu terpilah antara peserta perempuan dan peserta laki-laki tersebut merupakan faktor internal yang berasal dari diri individu masing-masing yang mempengaruhi kesetaraan gender dalam pelaksanaan produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi. Kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi dianalisis dengan melihat dan mengukur akses atau peluang peserta produk pembiayaan terhadap sumberdaya (pembiayaan, pelatihan, dan pendampingan) dari BMT Swadaya Pribumi, kontrol atau kuasa peserta produk pembiayaan terhadap sumberdaya (pembiayaan, pelatihan, dan pendampingan) dari BMT Swadaya Pribumi, dan
29
manfaat yang dinikmati peserta produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi (peningkatan pendapatan, peningkatan status sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, dan peningkatan kemampuan berwirausaha) yang dirasakan peserta produk pembiayaan setelah memperoleh pembiayaan dari BMT Swadaya Pribumi. Semakin tinggi tingkat akses, kontrol, dan manfaat yang dinikmati peserta produk pembiayaan, maka kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi telah setara gender. Peran (pembagian kerja) di dalam rumahtangga peserta produk pembiayaan diukur berdasarkan jumlah kegiatan (produktif, reproduktif, dan sosial-kemasyarakatan) yang dilakukan oleh setiap pekerja keluarga (perempuan dan laki-laki). Perempuan memiliki jumlah kegiatan yang lebih banyak daripada laki-laki. Perempuan tidak hanya mengerjakan kegiatan reproduktif dan kegiatan sosial-kemasyarakatan tetapi juga turut serta dalam mengerjakan kegiatan produktif di sela waktu istirahat mereka. Perempuan umumnya membantu suami mereka mencari nafkah dengan berdagang di sekitar rumah. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan perempuan dalam mengerjakan kegiatan mengurus rumahtangga dan mencari nafkah secara bersamaan. Peran (pembagian kerja) tidak dihubungkan dengan keberhasilan produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi dengan pertimbangan peran dalam rumahtangga merupakan variabel diluar kegiatan pembiayaan BMT Swadaya Pribumi, namun analisis terhadap peran (pembagian kerja) dalam rumahtangga peserta tetap dilakukan untuk melihat isu beban kerja berlebih (over burden) yang dialami salah satu pihak, umumnya perempuan. Kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi mempengaruhi keberhasilan produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi. Keberhasilan produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi dalam penelitian ini diukur dengan mempertimbangkan kesetaraan gender dalam pemenuhan kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis gender yang dirasakan oleh peserta produk pembiayaan perempuan dan laki-laki. Ketika kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis gender peserta perempuan dan peserta laki-laki terpenuhi, maka pelaksanaan produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi telah berhasil dan dapat dikatakan pelaksanaan produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi telah responsif gender.
30
Karakteristik Sosial Ekonomi dan Demografi Individu terpilah jenis kelamin (X1) X1.1 : Umur X1.2 : Status Pernikahan X1.3 : Tingkat Pendidikan X1.4 : Jenis Usaha X1.5 : Tingkat Pendapatan Kegiatan Produk Pembiayaan BMT Swadaya Pribumi Responsif Gender
Tingkat Kesetaraan Gender dalam BMT Swadaya Pribumi (X2) X2.1: Tingkat Akses Peserta terhadap Sumberdaya X2.2: Tingkat Kontrol Peserta terhadap Sumberdaya X2.3: Tingkat Manfaat yang Dinikmati oleh Peserta
Peran (Pembagian Kerja) dalam Rumahtangga (X3)
Tingkat Keberhasilan Produk Pembiayaan BMT Swadaya Pribumi (Y) dalam Pemenuhan Kebutuhan Praktis dan Kebutuhan Startegis Gender
Isu beban kerja berlebih (over burden) yang ditanggung oleh perempuan
Keterangan : Berhubungan : Berhubungan tetapi tidak diuji : Analisis gender
Gambar 4 Kerangka Pemikiran Analisis Gender terhadap Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan BMT Swadaya Pribumi
31
2.3
Hipotesis Pengarah Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka dirumuskan hipotesis
penelitian sebagai berikut: 1)
Terdapat hubungan yang nyata atau signifikan antara karakteristik individu peserta terpilah berdasarkan jenis kelamin dengan tingkat kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi. a. Terdapat hubungan yang nyata atau signifikan antara umur peserta dengan tingkat kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi. b. Terdapat hubungan yang nyata atau signifikan antara status pernikahan peserta dengan tingkat kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi. c. Terdapat hubungan yang nyata atau signifikan antara tingkat pendidikan peserta dengan tingkat kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi. d. Terdapat hubungan yang nyata atau signifikan antara jenis usaha yang ditekuni peserta dengan tingkat kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi. e. Terdapat hubungan yang nyata atau signifikan antara tingkat pendapatan peserta dengan tingkat kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi. 2)
Perempuan memiliki beban kerja berlebih (over burden) yang ditunjukkan melalui peran (pembagian kerja) dalam rumahtangga peserta BMT Swadaya Pribumi.
3)
Terdapat hubungan yang nyata atau signifikan antara tingkat kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi dengan tingkat keberhasilan BMT Swadaya Pribumi. a. Terdapat hubungan yang nyata atau signifikan antara tingkat akses peserta terhadap sumberdaya dari BMT Swadaya Pribumi dengan tingkat keberhasilan BMT Swadaya Pribumi.
32
b. Terdapat hubungan yang nyata atau signifikan antara tingkat kontrol peserta terhadap sumberdaya dari BMT Swadaya Pribumi dengan tingkat keberhasilan BMT Swadaya Pribumi. c. Terdapat hubungan yang nyata atau signifikan antara tingkat manfaat yang dinikmati oleh peserta dengan tingkat keberhasilan BMT Swadaya Pribumi.
2.4 1)
Definisi Konseptual Gender adalah konsep mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang terjadi akibat dari berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
2)
Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi baik perempuan dan lakilaki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.
3)
Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap perempuan dan laki-laki.
4)
Analisis gender adalah proses yang dibangun secara sitematis untuk mengidentifikasi dan memahami peran (pembagian kerja) perempuan dan laki-laki, akses dan kontrol terhadap sumber-sumberdaya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara perempuan dan laki-laki yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor lainnya, seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
5)
Peran produktif adalah kegiatan yang menghasilkan uang.
6)
Peran reproduktif adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat mengurus dan merawat keluarga.
7)
Peran sosial adalah kegiatan-kegiatan masyarakat yang sifatnya untuk menjalin kebersamaan dan solidaritas antar masyarakat.
33
8)
Kebutuhan praktis gender adalah kebutuhan segera, kebutuhan material yang diperlukan perempuan dan laki-laki yang tidak harus memerlukan perubahan-perubahan terhadap hubungan gender yang ada. Contoh: tempat tinggal, makanan, air, dan pekerjaan yang memadai.
9)
Kebutuhan strategis gender adalah kebutuhan yang memerlukan perubahan-perubahan jangka panjang terhadap hubungan gender agar kebutuhan itu tercapai. Kebutuhan strategis secara langsung dapat berkaitan dengan kebutuhan praktis. Contoh: kebutuhan praktis perempuan untuk mendapatkan tempat tinggal atau makanan dapat berkaitan dengan kebutuhan strategis mereka untuk mendapatkan hak yang sama untuk memiliki tanah atau hak untuk mendapatkan serangkaian pilihan pekerjaan dan mendapatkan sumber penghasilan.
2.5
Definisi Operasional
Tabel 5
No. 1.
Definisi Operasional Penelitian Analisis Gender terhadap Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan CSR Bidang Pemberdayaan Ekonomi Lokal PT Holcim Indonesia Tbk Definisi Operasional
Variabel
Indikator
Pengukuran Data
Karakteristik Individu Identitas biologis peserta.
Laki-laki = 1 Perempuan = 2
a.
Jenis kelamin
b.
Umur 1.Umur berdasarkan median 2.Umur berdasarkan BPS
Lamanya hidup peserta produk BMT Swadaya Pribumi.
c.
Status pernikahan
Belum menikah = 1 Identitas pernikahan Menikah = 2 peserta saat Cerai (janda/ duda) diwawancarai. =3
Nominal
d.
Tingkat
Jenis pendidikan
Ordinal
Nominal
Umur (median): < 45 tahun = 1 ≥ 45 tahun = 2 Umur (BPS): 15-31 tahun = 1 32-48 tahun = 2 49-64 tahun = 3
Tidak tamat
Ordinal
34
pendidikan
sekolah tertinggi yang ditamatkan oleh peserta.
SD/tamat SD = 1 (rendah) Tamat SMP = 2 (sedang) Tamat SMA/PT = 3 (tinggi)
Jenis usaha
Usaha yang ditekuni oleh peserta saat memperoleh pembiayaan dari BMT Swadaya Pribumi.
Usaha makanan = 1 Usaha nonmakanan = 2
Nominal
f.
Tingkat pendapatan per bulan
Rp400.000 s.d Rata-rata hasil kerja Rp4.500.000 = 1 (rendah) berupa uang yang diterima peserta Rp4.500.000 s.d Rp atas pekerjaan 8.600.000 = 2 utama peserta setiap (sedang) bulan. >Rp8.600.000 = 3 (tinggi)
Ordinal
2.
Peran (Pembagian Kerja) dalam Rumahtangga
e.
a.
b.
Peran produktif
Kegiatan yang menghasilkan uang yang terdiri dari satu kegiatan (mencari nafkah).
Laki-laki saja = 1 Perempuan saja = 2 Bersama = 3
Nominal
Peran Reproduktif
Kegiatan mengurus rumahtangga dan keluarga yang terdiri dari 12 kegiatan rumahtangga (masak, cuci pakaian, cuci piring, Laki-laki saja = 1 menyapu,mengepel, Perempuan saja = 2 menyetrika, urus Bersama = 3 anak, mandikan anak, menyuapi anak, gendong anak, antar anak ke posyandu, dan perbaiki perkakas rumahtangga).
Nominal
35
c.
3.
a.
b.
c.
4.
a.
Peran Sosial
Kegiatan kemasyarakatan Laki-laki saja = 1 yang terdiri dari 6 kegiatan (arisan, Perempuan saja = 2 pengajian, PKK, Bersama = 3 kerjabakti,kematian, pernikahan).
Nominal
Tingkat Kesetaraan Gender Peserta dalam BMT Swadaya Pribumi Pengkategorian: Tidak setara gender = 15-22 Setara gender = 23-30
Akses terhadap sumberdaya
Peluang atau kesempatan yang dimiliki peserta dalam memperoleh izin usaha, pembiayaan(kredit), pembayaran angsuran, pelatihan kewirausahaan, dan pendampingan usaha.
Skor total 6-9 = 1 (rendah) Skor total 10-12 = 2 (tinggi)
Ordinal
Kontrol terhadap sumberdaya
Kuasa yang dimiliki peserta atas besarnya pinjaman, pemanfaatan uang, jenis usaha, dan kendali atas usaha.
Skor total 5-8 = 1 (rendah) Skor total 9-10 = 2 (tinggi)
Ordinal
Manfaat yang dinikmati
Manfaat yang dinikmati oleh peserta berupa peningkatan pendapatan, status sosial, kebutuhan dasar, dan kemampuan berwirausaha.
Skor total 4-6 = 1 (rendah) Skor total 7-8 = 2 (tinggi)
Ordinal
Tingkat Keberhasilan BMT Swadaya Pribumi Pengkategorian: Keberhasilan rendah = 11-15 Keberhasilan tinggi = 16-19 Pemenuhan kebutuhan praktis
Pemenuhan kebutuhan peserta terhadap permodalan usaha, pengetahuan
Skor total 5-8 = 1 (rendah) Skor total 9-11 = 2 (tinggi)
Ordinal
36
kewirausahaan, kebutuhan ekonomi, perbaikan kondisi hidup, dan perkembangan usaha.
b.
Pemenuhan kebutuhan strategis
Pemenuhan kebutuhan peserta dalam memperoleh kesempatan yang setara dalam memperoleh pembiayaan, mengikuti kegiatan pelatihan kewirausahaan, dan pengambilan keputusan dalam keluarga.
Skor total 6-7 = 1 (rendah) Skor total 8-9 = 2 (tinggi)
Ordinal
BAB III METODE PENELITIAN 3.1
Lokasi dan Waktu Penelitian Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive), yaitu di
Desa Kembang Kuning, Kecamatan Klapanunggal, Bogor yang merupakan kawasan Ring 1 penerima program CSR PT Holcim Indonesia Tbk, salah satunya program pembiayaan usaha mikro dari Baitul Maal wa Tamwil Swadaya Pribumi. Desa Kembang Kuning dinilai oleh PT Holcim Indonesia Tbk sebagai desa yang terkena dampak paling besar dari kegiatan operasional PT Holcim Indonesia Tbk karena lokasinya yang berdekatan dengan Holcim Indonesia Pabrik Narogong. Sebelum menentukan lokasi penelitian, peneliti melakukan observasi dan telaah dokumen yang berkaitan dengan lokasi penelitian. Peneliti juga menanyakan langsung kepada pihak-pihak yang melakukan penelitian terhadap CSR PT Holcim Indonesia Tbk. Penjajagan lokasi penelitian dilakukan pada bulan JuliOktober dan penelitian dimulai pada bulan Oktober dan berakhir pada bulan November akhir tahun 2011.
3.2
Pendekatan Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan
kualitatif. Pendekatan kuantitatif berperan sebagai landasan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dan didukung pendekatan kualitatif yang berguna untuk menjawab perumusan masalah secara lebih mendalam sehingga memperkuat data yang diperoleh melalui pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif yang digunakan adalah penelitian survai, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data pokok (Singarimbun dan Effendi, 2008). Kuesioner berisi pertanyaan dan pernyataan kepada sejumlah responden. Kuesioner merupakan instrumen yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun penelitian survai pada penelitian ini digunakan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabelvariabel melalui pengujian hipotesis yang disebut juga sebagai penelitian penjelasan atau explanatory research (Singarimbun dan Effendi, 2008).
38
Pendekatan kualitatif yang digunakan adalah studi kasus yang bersifat multi metode, yaitu wawancara, pengamatan, dan analisis dokumen (Sitorus, 1998).
3.3
Teknik Pemilihan Informan dan Responden Terdapat dua subyek penelitian dalam penelitian ini, yaitu responden dan
informan. Responden adalah pihak yang memberikan keterangan atau informasi mengenai keadaan dirinya dan kegiatan yang dilaksanakan dengan mengisi kuesioner yang diberikan peneliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Kembang Kuning yang menjadi peserta program BMT Swadaya Pribumi yang berjumlah 317 orang. Dari populasi tersebut, dibentuklah kerangka sampling yang berjumlah 66 orang yang merupakan masyarakat Desa Kembang Kuning yang menjadi peserta produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi dan berprofesi sebagai pedagang atau wiraswasta. Kemudian ditentukanlah sampel penelitian yang berjumlah 30 responden yang diambil secara acak nonproposional (non-propotional random sampling) dan terdiri atas 15 orang responden laki-laki dan 15 responden perempuan. Unit sasaran dalam penelitian ini adalah individu. Pemilihan informan dilakukan secara sengaja (purposive) dengan teknik bola salju. Informan kunci yang dipilih adalah pihak Community Relation PT Holcim Indonesia Tbk, pengurus BMT Swadaya Pribumi, tokoh masyarakat, beserta masyarakat Desa Kembang Kuning, Kecamatan Klapanunggal yang memperoleh manfaat dari program BMT Swadaya Pribumi. Data-data lainnya juga diperoleh dari informan selain informan kunci. Informasi yang diperoleh dari informan lainnya berfungsi untuk melengkapi informasi dari informan kunci.
3.4
Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data
sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden dan informan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelusuran dokumen atau arsip. Teknik pengumpulan data pada metode kuantitatif dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden penelitian sedangkan penelitian kualitatif dilakukan dengan metode triangulasi untuk memperoleh data yang
39
akurat berupa wawancara mendalam, pengamatan berperan serta, dan penelusuran dokumen. Tabel 6
Jenis dan Sumber Data Penelitian
Jenis Data
Data yang Dikumpulkan
Sumber Data
Data Sekunder
1.Gambaran umum lokasi penelitian 2.Profil dan sejarah BMT Swadaya Pribumi 3.Visi dan misi BMT Swadaya Pribumi 4.Jenis Produk Pembiayaan 5.Jenis Produk Simpanan 6.Kepedulian Sosial BMT Swadaya Pribumi 7.Flow chart proses pengajuan produk pembiayaan
1.Laporan hasil survai CSR 2.Laporan tahunan CSR 3.Publikasi berkala oleh perusahaan 4.Laporan tahunan BMT Swadaya Pribumi 5.Leaflet BMT Swadaya Pribumi
Data Primer
1.Identitas dan karakteristik responden 2.Peran (pembagian kerja) dalam rumahtangga 3.Akses dalam memperoleh sumberdaya BMT Swadaya Pribumi 4.Kontrol dalam memperoleh sumberdaya BMT Swadaya Pribumi 5.Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan BMT Swadaya Pribumi 6.Kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi 7.Pemenuhan kebutuhan praktis gender dalam BMT Swadaya Pribumi 8.Pemenuhan kebutuhan strategis gender dalam BMT Swadaya Pribumi 9.Keberhasilan BMT Swadaya Pribumi
1.Informan 2.Responden
3.5
Teknik Pengolahan dan Analisis Data Data sekunder yang diperoleh secara kualitatif dari lapangan, seperti data
gambaran umum lokasi penelitian Desa Kembang Kuning dan gambaran umum
40
BMT
Swadaya
Pribumi
dideskripsikan
ke
dalam
bentuk
tabel
serta
diinterpretasikan. Data primer yang diperoleh secara kuantitatif dari lapangan melalui proses pengeditan informasi yang sesuai dengan yang diteliti, kemudian data kuantitatif tersebut dikode, diberikan skor, dan di entry ke dalam Microsoft excel 2007 dan software SPSS Statistic 17.00. Data kuantitatif tersebut kemudian diolah dengan menggunakan tabulasi silang untuk menyajikan gambaran hubungan data terpilah berdasarkan jenis kelamin (perempuan dan laki-laki) dengan karakteristik peserta produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi, tingkat kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi, dan tingkat keberhasilan BMT Swadaya Pribumi. Selanjutnya, data kuantitatif yang ditampilkan ke dalam tabulasi silang diuji dengan uji statistik non-parametik Chi Square untuk data skala minimal nominal pada taraf nyata (α)=0,05 dan uji korelasi Rank Spearman untuk data dengan skala minimal ordinal pada taraf nyata (α)=0,05. Tanda bintang (*) yang terdapat pada nilai korelasi koefisien juga menunjukkan signifikansi atau hubungan antar variabel. Semakin banyak jumlah bintang (*) pada koefisien korelasi maka semakin tinggi tingkat signifikan atau hubungan antar variabel.
3.5.1
Uji Chi Square Hasil uji non-parametik Chi Square menghasilkan nilai Asympyotic
Significance (Asymp Sig.) yang menunjukkan hubungan antara variabel yang diujikan pada taraf nyata (α) = 0,05. Jika nilai Asymp Sig. (2-side) lebih kecil dari nilai taraf nyata (α) = 0,05, maka H0 ditolak. 1) H0: Tidak terdapat hubungan nyata/signifikan antara status pernikahan peserta dengan tingkat kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi. H1: Terdapat hubungan nyata/signifikan antara status pernikahan peserta dengan tingkat kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi. 2) H0: Tidak terdapat hubungan nyata/signifikan antara jenis usaha peserta dengan tingkat kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi.
41
H1: Terdapat hubungan nyata/signifikan antara jenis usaha peserta dengan tingkat kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi.
3.5.2
Uji Korelasi Rank Spearman Korelasi Rank Spearman digunakan untuk mengetahui ada tidaknya
hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat yang berskala ordinal (Uyanto, 2009). Hasil uji korelasi akan menunjukkan nilai koefisien korelasi yang bernilai positif (+) atau negatif (-). Jika nilai koefisien korelasi bernilai positif maka hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat bersifat searah, artinya jika variabel bebas besar maka variabel terikat juga besar. Jika koefisien korelasi bernilai negatif maka hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat bersifat tidak searah, artinya jika variabel bebas besar maka variabel terikat kecil. Hasil
uji
korelasi
Rank
Spearman
menghasilkan
p-value
yang
menunjukkan hubungan antara variabel yang diujikan pada taraf nyata (α) = 0,05. Jika nilai p-value lebih kecil dari nilai taraf nyata (α) = 0,05, maka H0 ditolak. 1) H0: Tidak terdapat hubungan nyata/signifikan antara umur (median) peserta dengan tingkat kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi. H1: Terdapat hubungan nyata/signifikan antara umur (median) peserta dengan tingkat kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi. 2) H0: Tidak terdapat hubungan nyata/signifikan antara umur (BPS) peserta dengan tingkat kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi. H1: Terdapat hubungan nyata/signifikan antara umur (BPS) peserta dengan tingkat kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi. 3) H0: Tidak terdapat hubungan nyata/signifikan antara tingkat pendidikan peserta dengan tingkat kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi. H1: Terdapat hubungan nyata/signifikan antara tingkat pendidikan peserta dengan tingkat kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi.
42
4) H0: Tidak terdapat hubungan nyata/signifikan antara tingkat pendapatan peserta dengan tingkat kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi. H1: Terdapat hubungan nyata/signifikan antara tingkat pendapatan peserta dengan tingkat kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi. 5) H0: Tidak terdapat hubungan nyata/signifikan antara tingkat akses peserta terhadap sumberdaya dari BMT Swadaya Pribumi dengan tingkat keberhasilan BMT Swadaya Pribumi. H1: Terdapat hubungan nyata/signifikan antara tingkat akses peserta terhadap sumberdaya dari BMT Swadaya Pribumi dengan tingkat keberhasilan BMT Swadaya Pribumi. 6) H0: Tidak terdapat hubungan nyata/signifikan antara tingkat kontrol peserta terhadap sumberdaya dari BMT Swadaya Pribumi dengan tingkat keberhasilan BMT Swadaya Pribumi. H1: Terdapat hubungan nyata/signifikan antara tingkat kontrol peserta terhadap sumberdaya dari BMT Swadaya Pribumi dengan tingkat keberhasilan BMT Swadaya Pribumi. 7) H0: Tidak terdapat hubungan nyata/signifikan antara tingkat manfaat yang dinikmati oleh peserta dengan tingkat keberhasilan BMT Swadaya Pribumi. H1: Terdapat hubungan nyata/signifikan antara tingkat manfaat yang dinikmati oleh peserta dengan tingkat keberhasilan BMT Swadaya Pribumi. 8) H0: Tidak terdapat hubungan nyata/signifikan antara tingkat kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi dengan tingkat keberhasilan BMT Swadaya Pribumi. H1: Terdapat hubungan nyata/signifikan antara tingkat kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi dengan tingkat keberhasilan BMT Swadaya Pribumi.
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI Desa Kembang Kuning terbagi atas tiga dusun atau kampung, yakni Dusun I atau Kampung Narogong, Dusun II atau Kampung Kembang Kuning, dan Dusun III atau Kampung Tegal Baru. Desa Kembang Kuning juga terbagi atas 7 RW dan 25 RT. Adapun batas-batas wilayah Desa Kembang Kuning adalah sebagai berikut:
Sebelah utara berbatasan dengan Desa Klapanunggal
Sebelah timur berbatasan dengan Desa Klapanunggal
Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Nambo
Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gunung Putri
Sumber: www.googlemaps.com
Gambar 5 Peta Lokasi Penelitian
Desa Kembang Kuning merupakan desa yang memiliki akses jalan yang sudah cukup baik, mudah diakses kendaraan umum maupun kendaraan pribadi, serta letaknya yang dilalui jalan yang lebar dan sudah beraspal (lihat garis kuning
44
pada Gambar 5). Kawasan industri atau pabrik cukup banyak dan berkembang di Desa Kembang Kuning sehingga desa ini sering dilalui kendaraan-kendaraan industri atau pabrik. Jumlah luas penggunaan lahan di Desa Kembang Kuning adalah sekitar 295,08 ha. Sebagian besar lahan digunakan sebagai perumahan atau pemukiman masyarakat (77,9%). Penggunanaan lahan lainnya adalah lahan untuk sawah (13,6%), jalan (1,2%), pemakaman/kuburan (1,3%), perkantoran (0,0%), lapangan olahraga (1,5%), bangunan pendidikan (1,3%), dan bangunan peribadatan (3,2%). Rincian penggunaan lahan di Desa Kembang Kuning dapat dilihat pada Tabel 7. Tabel 7
Luas dan Persentase Penggunaan Lahan/Tanah di Desa Kembang Kuning, 2009
No.
Penggunaan Lahan
Luas Ha n (%)
1.
Perumahan/ Pemukiman
2.
Sawah
40 (13,6)
3.
Jalan
3.58 (1,2)
4.
Pemakaman/ Kuburan
3.7 (1,3)
5.
Perkantoran
0.1 (0,0)
6.
Lapangan Olahraga
4.5 (1,5)
7.
Tanah/ Bangunan Pendidikan
3.7 (1,3)
8.
Tanah/ Bangunan Peribadatan
9.5 (3,2)
Jumlah n (%)
230 (77,9)
295.08 (100,0)
Sumber: Data sekunder yang diolah dalam Siwi (2011).
Dari segi infrastrukur, Desa Kembang Kuning telah memiliki infrastruktur yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari jalan utama yang lebar dan telah beraspal serta menghubungkan jalan antar desa lainnya sehingga menjadi jalur utama yang dapat diakses oleh warga dari desa lainnya. Selain itu, infrastruktur lainnya seperti bangunan pendidikan, perumahan atau pemukiman warga, perkantoran atau pabrik, dan bangunan lainnya juga cukup banyak ditemui di Desa Kembang Kuning.
45
Tabel 8 Kelompok Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Desa Kembang Kuning berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2009 Laki-laki Jumlah
Perempuan %
Jumlah
Total
%
Jumlah
%
0–4
600
4,50
660
4,95
1260
9,44
5–9
630
4,72
668
5,01
1298
9,73
10 – 14
635
4,76
666
4,99
1301
9,75
15 – 19
625
4,68
650
4,87
1275
9,55
20 -24
542
4,06
567
4,25
1109
8,31
25 – 29
530
3,97
565
4,23
1095
8,21
30 – 34
550
4,12
558
4,18
1108
8,30
35 – 39
560
4,20
563
4,22
1123
8,42
40 – 49
444
3,33
428
3,21
872
6,53
50 – 54
352
2,64
357
2,68
709
5,31
55 – 59
415
3,11
430
3,22
845
6,33
60 – 64
314
2,35
341
2,56
655
4,91
65 – 69
220
1,65
270
2,02
490
3,67
70 +
101
0,76
103
0,77
204
1,53
Jumlah
6518
48,85
6826
51,15
13344
100,00
Sumber: Data sekunder yang diolah dalam Siwi (2011).
Jumlah penduduk di Desa Kembang Kuning tahun 2009 adalah sekitar 13.344 jiwa. Jika jumlah penduduk dilihat dari jenis kelaminnya, jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-laki, yaitu 6.518 jiwa laki-laki dan 6.826 jiwa perempuan (data tahun 2009). Berdasarkan kelompok umur, sebagian besar penduduk Desa Kembang Kuning tergolong ke dalam umur produktif bekerja menurut BPS (umur 15-64 tahun), yaitu sekitar 65 persen. Penduduk Desa Kembang Kuning yang tergolong ke dalam kelompok umur Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah (umur 5-19 tahun) adalah sekitar 29 persen. Penduduk Desa Kembang Kuning yang tergolong lanjut usia (umur lebih dari 65 tahun) lebih sedikit, yakni sekitar 5 persen.
46
Tabel 9
Jumlah dan Persentase Penduduk Desa Kembang Kuning Berdasarkan Mata Pencaharian, 2009
No.
Jenis Pekerjaan
1.
Petani
2.
Pedagang
3.
Pegawai Negeri
4.
TNI/ POLRI
5.
Pensiunan/ Purnawirawan
6.
Jumlah
Persentase 25
0,27
950
10,32
25
0,27
6
0,07
10
0,11
Swasta
4.550
49,44
7.
Buruh Pabrik
2.520
27,38
8.
Pengrajin
12
0,13
9.
Tukang Bangunan
60
0,65
10.
Penjahit
10
0,11
11.
Tukang Las
20
0,22
12.
Tukang Ojeg
202
2,19
13.
Bengkel
9
0,10
14.
Sopir Angkutan
600
6,52
15.
Lain-lain
205
2,23
9.204
100,00
Jumlah Sumber: Data sekunder yang diolah dalam Siwi (2011).
Tabel 9 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk berprofesi sebagai karyawan swasta (49,44%), profesi kedua terbanyak yang ditekuni oleh penduduk Desa Kembang Kuning adalah sebagai buruh pabrik (27,38%), dan profesi ketiga terbanyak yang ditekuni oleh penduduk Desa Kembang Kuning adalah sebagai pedagang (10,32%). Jumlah pabrik dan industri yang cukup berkembang di Desa Kembang Kuning memberikan pengaruh terhadap mata pencaharian penduduk Desa Kembang Kuning. Desa Kembang Kuning merupakan desa yang sudah cukup modern, karakteristik penduduknya pun heterogen karena banyaknya penduduk pendatang yang memberikan pengaruh kepada penduduk asli Desa Kembang Kuning. Jumlah perkantoran, pabrik, dan industri yang saat ini berkembang di Desa Kembang Kuning juga turut memberikan pengaruh kepada penduduk. Penduduk Desa Kembang Kuning merasa termotivasi untuk bersekolah agar dapat bersaing
47
untuk bekerja di pabrik dan industri yang berkembang di sekitar Desa Kembang Kuning, seperti yang diutarakan oleh Sekretaris Desa Kembang Kuning sebagai berikut:
“Pendidikan masyarakat sudah meningkat karena banyaknya pendatang. Penduduk juga termotivasi dengan industri yang ada di Desa Kembang Kuning karena syarat untuk bekerja di industri adalah tamat SMA...”18 Tabel 10 No.
Jumlah dan Persentase Penduduk Desa Kembang Kuning berdasarkan Tingkat Pendidikan, 2009 Tingkat Pendidikan
Jumlah
Persentase
1.
Tidak Tamat SD/ Sederajat
565
4,87
2.
Tamat SD/ Sederajat
820
7,06
3.
Tamat SLTP/ Sederajat
3.210
27,65
4.
Tamat SLTA/ Sederajat
5.932
51,10
5.
Tamat Akademi
548
4,72
6.
Tamat Perguruan Tinggi/ S1
528
4,55
7.
Tamat Perguruan Tinggi/ S2
5
0,04
11.608
100,00
Jumlah Sumber: Data sekunder yang diolah dalam Siwi (2011).
Data pada Tabel 10 menunjukkan tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk di Desa Kembang Kuning. Jumlah penduduk yang bersekolah adalah sekitar 11.608 penduduk. Pendidikan yang ditamatkan penduduk terbagi ke dalam tujuh tingkatan, yaitu tidak tamat SD atau sederajat, tamat SD atau sederajat, tamat SMP atau sederajat, tamat SMA atau sederajat, tamat Akademi, tamat Perguruan Tinggi atau S1, dan tamat perguruan tinggi atau S2. Jumlah penduduk Desa Kembang Kuning yang tidak tamat SD atau sederajat adalah 565 orang (4,87%), tamat SD atau sederajat adalah 820 orang (7,06%), tamat SLTP atau sederajat adalah 3.210 orang (27,65%), tamat SMA atau sederajat adalah 5.932 orang (51,10%), dan tamat akademi adalah 548 orang (4,72%), dan jumlah penduduk yang tamat perguruan tinggi (S1 dan S2) adalah 533 orang (4,59%). 18
Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Kembang Kuning pada tanggal 21 Oktober 2011.
BAB V GAMBARAN UMUM BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) SWADAYA PRIBUMI 5.1
Sejarah Singkat BMT Swadaya Pribumi BMT Swadaya Pribumi lahir dari insiatif Dharmawan Reksodiputro,
manajer Community Relations Departement, PT Holcim Indonesia Tbk. Community Relations Departement bekerjasama dengan para tokoh masyarakat di Kecamatan Klapanunggal mendirikan sebuah lembaga keuangan mikro syari’ah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan. Tanggal 9 Juni 2006, tokoh-tokoh masyarakat sebanyak 43 orang diundang oleh PT Holcim Indonesia Tbk untuk sosialisasi pentingnya pembentukkan BMT Swadaya Pribumi. Setelah disepakati oleh pihak Holcim serta para tokoh masyarakat di Kecamatan Klapanunggal maka pada tanggal 9 Juni 2006 berdirilah BMT Swadaya Pribumi dengan modal awal sebesar Rp201.000.000,00. Awal pembentukkannya, BMT Swadaya Pribumi menemui beberapa kendala, salah satunya adalah terdapat peserta produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi yang menunggak pembayaran angsuran, seperti yang diungkapkan oleh manajer BMT Swadaya Pribumi sebagai berikut:
“Pada awal terbentuk BMT Swadaya Pribumi, kendala yang dihadapi masih besar. Dua tahun pertama berdiri masyarakat peserta pembiayaan masih sering menunggak pembayaran dari pembiayaan karena mereka beranggapan bahwa dana tersebut merupakan dana dari perusahaan jadi tidak apa-apa jika tidak dikembalikan...”. Kendala tersebut masih ditemukan pada beberapa peserta produk pembiayaan hingga saat ini, namun berjalannya waktu dan berkat dukungan berbagai pihak, BMT Swadaya Pribumi dapat terus berkembang. Memasuki usianya yang keempat BMT Swadaya Pribumi mencatat aset sebesar Rp2.910.000.000,00 dengan jumlah nasabah mencapai 2.500 orang. Adapun pembiayaan yang terserap oleh masyarakat mencapai Rp1.900.000.000,00 dengan
49
penerima manfaat pembiayaan mencapai 1.300 nasabah (Sumber: Data sekunder BMT Swadaya Pribumi, 2011).
5.2
Visi dan Misi BMT Swadaya Pribumi Visi BMT Swadaya Pribumi yakni menjadi lembaga keuangan mikro
syari’ah
yang
profesional,
kokoh,
bermanfaat,
dan
amanah
dalam
menumbuhkembangkan ekonomi umat berlandaskan asas dan prinsip-prinsip dasarnya yang maju, berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan berkehati-hatian. Sedangkan misi BMT Swadaya Pribumi, yaitu: 1. Meningkatkan dan mengembangakan ekonomi umat khususnya ekonomi kecil. 2. Meningkatkan
kualitas
dan
kuantitas
usaha,
meningkatkan
kesempatan kerja, dan penghasilan masyarakat. 3. Menghimpun dan mengelola dana masyarakat sehingga memiliki nilai tambah bagi orang lain. 4. Membebaskan masyarakat kecil dari riba dan rentenir.
5.3
Struktur Organisasi BMT Swadaya Pribumi Sebagai suatu organisasi formal, BMT Swadaya Pribumi memiliki
struktur organisasi yang terdiri dari dewan pendiri, dewan pengawas, dewan pengurus, dan pengelola.
Dewan Pendiri Dewan Pengurus
Dewan Pengawas Manajer
Kabag. Marketing
Marketing 1
Kabag. Keuangan dan Operasional
Marketing 2
Teller
Gambar 6 Struktur Organisasi BMT Swadaya Pribumi
50
Dewan pendiri terdiri atas 22 orang sedangkan dewan pengawas terdiri atas tiga orang, yaitu ketua pengawas syari’ah, manajemen, dan keuangan yang dipegang oleh perwakilan masyarakat dan pihak Community Relations PT Holcim Indonesia Tbk (Sumber: Data sekunder BMT Swadaya Pribumi, 2011).
5.4
Produk Pembiayaan Produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi terdiri dari empat jenis
produk, yaitu: 1. Murabahah Akad jual beli suatu barang dimana BMT Swadaya Pribumi (penjual) menyebutkan harga jual terdiri dari harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang tersebut yang disetujui oleh nasabah (pembeli).
Murabahah
sangat
berguna
bagi
nasabah
yang
membutuhkan barang secara mendesak tetapi kekurangan dana pada saat ia kekurangan likuiditas, maka nasabah meminta pada BMT Swadaya Pribumi agar membiayai pembelian barang tersebut dan nasabah membayarnya secara angsuran. 2. Mudharabah Akad kerjasama usaha antara BMT Swadaya Pribumi (shahibul maal) dengan nasabah (mudharib) dimana BMT Swadaya Pribumi menyediakan modal (100%), sedangkan nasabah menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan bersama berupa nisbah bagi hasil dan dituangkan dalam akad perjanjian. Mudharabah sangat tepat
bagi
nasabah
yang
membutuhkan
modal
kerja
untuk
pengembangan usaha perdagangan atau jasa. 3. Ijarah Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa/jasa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Ijarah bisa digunakan bagi nasabah yang kekurangan dana untuk menyewa bangunan (misal: ruko), biaya sekolah, biaya berobat, dan lain-lain yang harus dibayar secara tunai tanpa diangsur. Nasabah
51
meminta BMT Swadaya Pribumi untuk membayarnya secara tunai dan nasabah tersebut mengangsurnya ke BMT Swadaya Pribumi. 4. Musyarakah Akad kerjasama usaha antara BMT Swadaya Pribumi dengan nasabah dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atas usaha tersebut dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Musyarakah sangat tepat bagi nasabah yang kekurangan dana untuk penyelesaian suatu proyek dimana nasabah dan BMT Swadaya Pribumi sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati dengan BMT Swadaya Pribumi.
5.5
Produk Simpanan 1. Simpanan Swadaya Pribumi (Swami) Merupakan simpanan investasi yang mudah dan sesuai syari’ah. Nasabah dapat melakukan penyetoran dan penarikan dana sewaktuwaktu dengan mudah. Swami menggunakan akad mudharabah yang memberikan bagi hasil yang adil, halal, dan sesuai syari’ah. Setoran awal minimal Rp25.000,00. 2. Simpanan Pendidikan (Sipendi) Merupakan simpanan untuk mempersiapkan dana pendidikan bagi putra-putri nasabah untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nasabah akan mendapatkan bagi hasil atas dana yang diinvestasikan. Penarikan simpanan dapat dilakukan satu bulan sebelum tahun ajaran baru. Setoran awal Rp25.000,00. 3. Simpanan Idul Fitri (Sifitri) Merupakan simpanan khusus untuk persiapan kebutuhan keuangan yang meningkat ketika menghadapi Idul Fitri. Nasabah akan mendapatkan bagi hasil atas dana yang diinvestasikan. Penarikan
52
simpanan dapat dilakukan satu bulan sebelum Idul Fitri. Setoran awal Rp25.000,00. 4. Simpanan Qurban (Siqur) Simpanan ini diperuntukkan bagi nasabah yang ingin berqurban pada Idul Adha. Nasabah akan mendapatkan bagi hasil dari dana yang diinvestasikan. Penarikan simpanan dapat dilakukan satu bulan sebelum Idul Adha. Setoran awal Rp25.000,00. 5. Simpanan berjangka mudharabah Simpanan ini sama dengan simpanan Swami, namun penarikannya dibatasi jangka waktu tertentu. Setoran minimal Rp5.000.000,00. Porsi atau nisbah bagi hasil antara BMT dan nasabah bervariasi sesuai dengan jangka waktunya.
5.6
Kepedulian Sosial BMT Swadaya Pribumi bekerjasama dengan PT Holcim Indonesia Tbk
melalui Community Relations Departement terus berusaha aktif terlibat dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, baik dalam bidang ekonomi, sosial, sampai bidang pendidikan. Salah satunya melalui pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan tidak mampu yang tercatat sebagai warga desa binaan PT Holcim Indonesia Tbk, Pabrik Narogong. Salah satu program pemberdayaan ekonomi masyarakat bersama dengan BMT Swadaya Pribumi telah berhasil memulai program Pemberian Pembiayaan Qordhul Hasan (kebajikan atau tanpa bagi hasil) kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan permodalan. Besar pembiayaan Rp500.000,00 s.d Rp1.000.000,00. Selain itu BMT Swadaya Pribumi juga terlibat dalam program: 1. Pengadaan bazar sembako murah. Program kepedulian sosial berupa bazar sembako murah diadakan setiap menjelang bulan Ramadhan dengan menawarkan kepada para nasabah produk simpanan, peserta produk pembiayaan, serta masyarakat non-nasabah yang berlokasi di sekitar BMT Swadaya
53
Pribumi sembako dengan harga murah (setengah harga dari harga di pasaran). 2. Pemotongan hewan qurban. 3. Pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat umum. Pelatihan kewirausahaan diselenggarakan oleh pihak Community Relation PT Holcim Indonesia Tbk di Club House PT Holcim Indonesia Tbk. Pelatihan kewirausahaan diadakan setiap tahunnya dengan materi dan narasumber yang berbeda. Pada tahun 2011, pelatihan kewirausahaan diadakan dua kali sebelum bulan Ramadhan dan dua kali setelah bulan Ramadhan. 4. Pemberian sumbangan kegiatan masyarakat dan PHBI. Pemberian sumbangan kegiatan masyarakat, diantaranya sumbangan pada saat acara 17 Agustusan. 5. Pembinaan bagi nasabah pembiayaan. 6. Pengajian bagi nasabah BMT Swadaya Pribumi. (Sumber: Data sekunder BMT Swadaya Pribumi, 2011).
5.7
Persyaratan Sebagian besar responden menyatakan alasan mereka menjadi peserta
produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi adalah karena persyaratan pengajuan produk pembiayaan yang mudah dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya, seperti yang diungkapkan responden berikut ini: “Ibu lebih milih ngajuin pembiayaan di BMT karena syaratnya yang mudah dan cepet cair uangnya...” (Ibu Pn, 33 tahun) “Syarat di BMT mudah, tidak seperti di bank yang pengajuannya saja ribet, harus difoto-foto rumahnya, kasih jaminan, dan prosesnya juga lama...” (Bapak Sl, 44 tahun) Terdapat beberapa persyaratan untuk menjadi anggota atau nasabah BMT Swadaya Pribumi. Adapun persyaratan untuk produk simpanan, yaitu: 1. Menyerahkan fotokopi KTP atau SIM dan identitas lainnya.
54
2. Mengisi formulir pembukaan simpanan. 3. Setoran awal mengikuti ketentuan yang berlaku. 4. Bagi hasil atau nisbah sewaktu-waktu dapat berubah. Sedangkan syarat untuk produk pembiayaan, yaitu: 1. Menyerahkan fotokopi KTP atau SIM dan identitas lainnya. 2. Mengisi formulir permohonan pembiayaan. 3. Menyerahkan jaminan berupa: surat kios, BPKB motor/mobil, akte jual beli tanah, sertifikat tanah atau rumah dan jaminan lainnya yang memenuhi aspek legal. Beberapa responden menyatakan tidak menyerahkan surat jaminan ketika mengajukan produk pembiayaan, seperti yang diungkapkan responden berikut ini:
“Syarat dapet pinjaman dari BMT mudah, asal nabung aja juga bisa ngajuin, ga kayak di bank-bank yang harus pake jaminan ini itu dan lama prosesnya...” (Ibu Yn, 45 tahun) Responden yang tidak menyerahkan surat jaminan pada saat pengajuan pembiayaan, umumnya kenal dan dekat dengan pengurus BMT Swadaya Pribumi sehingga melakukan perjanjian atas rasa percaya antara pengurus dan peserta. Peserta yang tidak menyerahkan surat jaminan juga memiliki tabungan di BMT Swadaya Pribumi sehingga menjadi peserta juga pada produk simpanan.
55
PERMOHONAN PEMBIAYAAN NASABAH
1.Form aplikasi 2.FC KTP 3.FC KK 4.Rek listrik 5.FC SPPT PBB 6.FC surat jaminan
CUSTOMER SERVICE
KEPALA BAGIAN PEMBIAYAAN
AO/ SURVEYOR
KOMITE PEMBIAYAAN
Cek berkas pembiayaan
1.Jadwal survai 2.Jadwal komite pembiayaan
Laporan hasil survai
1.Resume komite pembiayaan 2.Persetujuan pembiayaan
Survai nasabah oleh AO
Analisa pembiayaan oleh AO
ditolak
OK
Manajer
diterima
Gambar 7 Flow Chart Proses Pembiayaan BMT Swadaya Pribumi
MANAJER
1Berkas pembiayaan 2.Persetujuan Pembiayaan 3Deposisi instruksi 4.Aqad pembiayaan 5.Penyerahan surat jaminan
Pencairan pembiayaan oleh teller/marketing
56
5.8
Karakteristik Peserta Produk Pembiayaan BMT Swadaya Pribumi Karakteristik individu merupakan faktor internal dari masing-masing
individu peserta produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi yang dibagi ke dalam lima variabel, yaitu umur, status pernikahan, tingkat pendidikan, jenis usaha, dan tingkat pendapatan per bulan. Pada sub-bab ini diuraikan kelima variabel karakteristik individu peserta produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi.
5.8.1
Umur Umur terendah responden pada penelitian ini adalah 25 tahun sedangkan
umur tertinggi responden adalah 71 tahun. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa selang umur responden berkisar antara 25-71 tahun. Peneliti mengkategorian umur responden ke dalam dua kategori umur, yaitu umur 45 tahun ke bawah dan umur 45 tahun ke atas. Pengkategorian umur ini diperoleh dari nilai tengah (median) selang umur responden penelitian, yaitu 44,5≈45 tahun. Adapun jumlah dan persentase sebaran responden menurut umur (median) dan jenis kelamin tertera pada Tabel 11 berikut ini: Tabel 11
Jumlah dan Persentase Sebaran Responden menurut Golongan Umur Median dan Jenis Kelamin di Desa Kembang Kuning, 2011 Jenis Kelamin
Umur (tahun)
Laki-laki n (%)
Perempuan n (%)
Total n (%)
< 45
10 (66,7)
5 (33,3)
15 (50,0)
≥ 45
5 (33,3)
10 (66,7)
15 (50,0)
Total n (%)
15 (100,0)
15 (100,0)
30 (100,0)
Sumber: Data primer (2011).
Sebagian besar responden laki-laki berumur 45 tahun ke bawah, yakni sebesar 66,7 persen dan hanya sebesar 33,3 persen responden laki-laki yang berumur lebih dari 45 tahun sedangkan sebagian besar responden perempuan berumur 45 tahun ke atas, yakni sebesar 66,7 persen dan hanya sebesar 33,3 persen responden perempuan yang berumur kurang dari 45 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa peserta laki-laki produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi
57
berumur lebih mudaa daripada peserta perempuan produk pembiayaan BMT P (lihhat Gambarr 8). Swadaya Pribumi
70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0%
Laki-lak ki Perrempuan
Perempu uan
Laki-laki Kurang daari 45 Lebih dari sama tahunn dengann 45 tahun
Gambar 8
Persenntase Sebaraan Respond den menurutt Golongan Umur dan Jenis Kelam min di Desa Kembang K Kuning, K 2011
P Pengkategor rian umur yang y dilaku ukan peneliiti tidak hannya berdasarkan nilai tengah (mediann) dari selaang umur responden. r Pengkategoorian umur juga dilakukan berdasarkaan selang um mur produk ktif bekerja yang ditetaapkan oleh BPS, yaitu umuur 15-64 taahun. Pengggolongan umur u produkktif bekerjaa dikelompo okkan ke dalam tiga kategoori, yaitu um mur produkttif bekerja rendah r (15--31 tahun), umur produktif bekerja seddang (32-48 tahun), dan n umur prodduktif bekeerja tinggi (4 49-64 tahun). Addapun jumlaah dan persentase sebaaran respondden menuruut golongan umur produktif bekerja b dann jenis kelam min tertera pada p Tabel 12 berikut iini: Tabel 12
Jumlah dan d Persentaase Sebaran n Respondenn menurut Golongan Umur U Produktiff Bekerja daan Jenis Kellamin di Deesa Kembanng Kuning, 2011 2 Jenis Kelaamin
Umur (taahun)
Perempuan n (%)
Total n (%)
15 – 31 3
2 (13,3)
2 (13,3)
4 (13,3) (
32 – 48 4
10 (66,7)
6 (40,0)
16 (53,3) (
49 – 64 6
3 (20,0)
7 (46,7)
10 (33,3) (
Total n (%)
15 (100,0)
155 (100,0)
30 (1 100,0)
Sumber: Daata primer (20111).
Laki-lakki n (%)
58
S Sebaran umuur produktiff bekerja terbesar padaa respondenn laki-laki berada b pada kateggori umur produktif p bekerja sedaang di selanng umur 32--48 tahun, yakni y sebesar 66,7 persen sedangkann sebaran umur u produuktif bekerjja terbesar pada p kategori umur produktif p bbekerja ting ggi di respondenn perempuaan berada pada selang um mur 49-64 taahun, yakni sebesar 46,7 persen. Hal H ini mennunjukkan bahwa b peserta laaki-laki relaatif berumurr produktiff bekerja leebih muda ddaripada peeserta perempuann (lihat Gam mbar 9).
80.0% 60.0%
Laki-lak ki
40.0%
Perempu uan
20.0% P Perempuan
0.0% 15-31 tahunn
Gambar 9
5.8.2
Lakki-laki 32-48tahuun
49-64 tah hun
Persenntase Sebaraan Respond den menurutt Golongan Umur Prod duktif Bekerjja dan Jenis Kelamin di Desa Kem mbang Kuninng, 2011
Status Pern S nikahan S Status perniikahan respponden pada penelitiann ini dibaggi ke dalam m tiga
kategori, yaitu y belum m menikah, menikah, dan d cerai (jaanda atau dduda) lihat Tabel T 13 berkut ini: Tabel 13
Jumlah daan Persentaase Sebaran Respondenn menurut Status Pernik kahan dan Jenis Kelamin dii Desa Kem mbang Kuninng, 2011
Statuus Pernikaahan Belum meenikah Menikkah Ceraai Total n (%) Sumber: Daata primer (20111).
Jenis Kelaamin Laki-lakki n (%) 0
(0,0)
15 (100,0) 0
Total n (%)
Perempuuan n (%)) 0
(0,0)
133 (86,7)
(0,0)
2 (13,3)
15 (100,0)
155 (100,0)
0
(0,0)
28 (93,3) ( 2
(6,7)
30 (1 100,0)
59
S Seluruh respponden laki-laki pada penelitian p ini berstatuss sudah men nikah dan mayorritas responnden peremppuan juga berstatus b sudah menikaah, yakni seebesar 86,7 perseen. Hanya terdapat 133,3 persen responden perempuann yang bersstatus janda (lihat Gambar 10). Hal ini menunjjukkan bahhwa sebagiaan besar peeserta, baik peseerta laki-lakki maupun peserta perempuan p produk peembiayaan BMT Swadaya Pribumi P berrstatus sudaah menikah.
L Laki-lak ki 0%
Perempuan n 13% 0%
Belum m menik kah 100%
8 87%
Menik kah Cerai
Gambar 10
5.8.3
Persenntase Sebarran Respon nden menurrut Status Pernikahan n dan Jenis Kelamin K di Desa D Kemb bang Kuningg, 2011
Tingkat Pen T ndidikan S Sebaran penndidikan yanng ditamatk kan oleh ressponden paada penelitiaan ini
adalah tiddak tamat SD, tamat SD, tamatt SMP, daan tamat SMA. Tidak k ada respondenn yang telahh menyelesaaikan pendid dikan di Perrguruan Tinnggi, seperti yang diungkapkkan salah saatu respondeen berikut in ni:
“Tamat SD saja “ s sudah alhamdulilllah neng, apalagi ap zam man dulu m mah. Nah, sekarang gilliran anak-anak ibu yaang sekolahh tinggi, saampai kuliaah, makanyaa ibu dan bapak harus gesit cari uuang...” (IIbu Rh, 46 tahun). t S Sebagian bessar respondden laki-lakii dalam pennelitian ini teelah tamat SMA, S yakni sebesar 40 perrsen sedanggkan sebagiian besar reesponden perempuan hanya h tamat SD, yakni sebeesar 66,7 perrsen. Hal in ni menunjukkkan bahwaa peserta lak ki-laki telah berppendidikan formal f lebihh tinggi darripada peseerta peremppuan (lihat Tabel T 14).
60
Tabel 14
Jumlah dan Persentase Sebaran Responden menurut Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Desa Kembang Kuning, 2011
Pendidikan yang Ditamatkan Tidak tamat SD
Jenis Kelamin Laki-laki n (%) (6,7)
2 (13,3)
3 (10,0)
Tamat SD
4 (26,7)
10 (66,7)
14 (46,7)
Tamat SMP
4 (26,7)
3 (20,0)
7 (23,3)
Tamat SMA
6 (40,0)
0
(0,0)
6 (20,0)
0
0
(0,0)
0
Tamat Perguruan Tinggi Total n (%)
1
Total n (%)
Perempuan n (%)
(0,0)
15 (100,0)
15 (100,0)
(0,0)
30 (100,0)
Sumber: Data primer (2011).
Tingkat pendidikan reponden perempuan dan responden laki-laki pada penelitian ini dibagi menjadi tiga kategori, yaitu tidak tamat atau tamat SD disebut tingkat pendidikan rendah, tamat SMP disebut tingkat pendidikan sedang, dan tamat SMA digolongkan ke dalam tingkat pendidikan tinggi. Adapun jumlah dan persentase sebaran responden menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan dan jenis kelamin tertera pada Tabel 15 berikut ini: Tabel 15
Jumlah dan Persentase Sebaran Responden menurut Pendidikan yang Ditamatkan, Tingkat Pendidikan, dan Jenis Kelamin di Desa Kembang Kuning, 2011
Pendidikan yang Ditamatkan Tidak tamat SD
Tingkat Pendidikan
Jenis kelamin Laki-laki n (%)
Perempuan n (%)
Total n (%)
Rendah
5 (33,3)
12 (80,0)
17 (56,7)
Tamat SMP
Sedang
4 (26,7)
3 (20,0)
7 (23,3)
Tamat SMA
Tinggi
6 (40,0)
0
(0,0)
6 (20,0)
15 (100,0)
30 (100,0)
Tamat SD
Total n (%)
15 (100,0)
Sumber: Data primer (2011).
Berdasarkan tingkat pendidikan responden, terlihat bahwa responden laki-laki berada pada tingkat pendidikan formal yang lebih tinggi daripada responden perempuan karena mayoritas responden laki-laki berada pada kategori
61
pendidikann tinggi, yaaitu tamat SMA S sebesaar 40 persenn sedangkann sebagian besar respondenn perempuann berada paada kategorri pendidikaan rendah, yyaitu tidak tamat t atau tamatt SD sebesaar 80 persenn (lihat Gam mbar 11). Hal H ini mennunjukkan bahwa b peserta laaki-laki prooduk pembbiayaan BM MT Swadayya Pribum mi berpendidikan formal leebih tinggi daripada peserta peerempuan produk p pem mbiayaan BMT Swadaya Pribumi. P
Laki-lak ki 80.00%
Perempu uan
60.00% 40.00%
P Perempuan
20.00%
Laki-laaki
0.00% Tidak tamat SD S s.d Tamat SD D
Gambar 11 1
5.8.4
Tamaat SMP
Tamat SMA
Persenntase Sebaraan Respond den menuruut Tingkat P Pendidikan yang Ditamaatkan dan Jenis Kelam min di Desa Kembang K K Kuning, 2011
JJenis Usahaa S Seluruh ressponden paada penelitian ini merupakan m pedagang atau
wiraswastta yang meemiliki jeniss usaha yan ng beragam m Jumlah jeenis usaha yang ditekuni oleh o respondden perempuuan dan ressponden laki-laki adalahh 21 jenis usaha. u gorengan, es camppur, beras, dan Jenis usaaha warunng nasi, gado-gado, g klontong/w warung dom minan ditekkuni oleh responden r p perempuan sedangkan jenis usaha ketooprak, sate, bakso keliiling, bakso o goreng, madu, m mebell, minyak wangi, w percetakann, pengumppul kain peerca, dan pangkas p ram mbut mayooritas merup pakan jenis usahha yang dittekuni olehh responden n laki-laki (lihat ( Tabel 16). Darii data tersebut terlihat t keccenderungaan jenis ussaha yang ditekuni oleh respo onden perempuann adalah jenis usahha makanan n melalui kegiatan memasak yang pemasarannnya dilakuukan di rumaah atau sek kitar rumah sedangkan jjenis usaha yang ditekuni reesponden laaki-laki lebiih beragam tidak hanyaa usaha makkanan tetapii juga usaha nonn-makanan, seperti kerrajinan meb bel, percetakkan, pengum mpul kain perca yang omseet per bulannnya lebih besar b daripada usaha makanan m daalam skala kecil.
62
Responden laki-laki yang menekuni usaha makanan memiliki kecenderungan menjual dagangan mereka dengan cara berkeliling sehingga memiliki peluang yang besar dalam memperoleh lebih banyak pembeli daripada hanya menjual makanan di rumah. Tabel 16
Jumlah dan Persentase Sebaran Responden menurut Jenis Usaha dan Jenis Kelamin di Desa Kembang Kuning, 2011 Jenis kelamin
Jenis Usaha Warung nasi Gado-gado
Laki-laki n (%)
Total n (%)
Perempuan n (%)
1 (20)
4 (80)
5 (100)
0
2 (100)
2 (100)
(0)
Ketoprak
1 (100)
0
(0)
1 (100)
Sate
1 (100)
0
(0)
1 (100)
Bakso keliling
1 (100)
0
(0)
1 (100)
Bakso goreng
1 (100)
0
(0)
1 (100)
Makanan/jajanan anak
1 (100)
1
(0)
1 (100)
Gorengan
0
(0)
1 (100)
1 (100)
Es campur
0
(0)
1 (100)
1 (100)
Beras
0
(0)
1 (100)
1 (100)
Klontong/warung
4 (40)
6 (60)
10 (100)
Madu
1 (100)
0
(0)
1 (100)
Mebel
1 (100)
0
(0)
1 (100)
Minyak wangi
1 (100)
0
(0)
1 (100)
Percetakan
1 (100)
0
(0)
1 (100)
Pulsa
1 (50)
1 (50)
2 (100)
Pengumpul kain perca
1 (100)
0
(0)
1 (100)
Pangkas rambut
1 (100)
0
(0)
1 (100)
Sumber: Data primer (2011).
Penggolongan jenis usaha responden dilakukan oleh peneliti untuk menyederhanakan dan mengelompokkan jenis usaha responden menjadi dua
63
kategori, yaitu jenis usaha makanan dan jenis usaha non-makanan sehingga diperoleh hasil sebagai berikut ini: Tabel 17
Jumlah dan Persentase Sebaran Responden menurut Penggolongan Jenis Usaha dan Jenis Kelamin di Desa Kembang Kuning, 2011 Jenis kelamin
Jenis usaha
Laki-laki
Jumlah n (%)
Perempuan
Makanan
11 (42,9)
15 (57,1)
26 (100,0)
Non-makanan
6 (85,7)
1 (14,3)
7 (100,0)
Sumber: Data primer (2011).
Jenis usaha makanan dominan ditekuni oleh responden perempuan sedangkan jenis usaha non-makanan dominan ditekuni oleh responden laki-laki. Responden perempuan cenderung menekuni usaha di bidang makanan atau kuliner yang dapat dikerjakan di rumah sambil merawat dan mengurus keluarga (domestik) sedangkan responden laki-laki menekuni usaha yang lebih beragam, tidak hanya usaha makanan tetapi juga usaha non-makanan yang cenderung menghasilkan omset yang lebih besar setiap bulannya daripada jenis usaha makanan pada skala kecil. Sebagian besar responden laki-laki yang berdagang makanan, menjual dagangan mereka dengan cara berkeliling kampung, tidak berdagang di rumah (lihat Gambar 12).
Makanan Laki-laki
Perempuan
Non-makanan Laki-laki
Perempuan
14% 43% 57% 86%
Gambar 12
Persentase Sebaran Responden menurut Penggolongan Jenis Usaha dan Jenis Kelamin di Desa Kembang Kuning, 2011
64
5.8.5
Tingkat Pendapatan Pendapatan responden setiap bulannya relatif beragam dan tidak semua
responden dapat mengatakan dengan jujur jumlah pendapatan mereka. Sebagian besar responden juga kesulitan dalam menyebutkan secara pasti nominal pendapatan mereka, seperti yang di ungkapkan salah satu responden berikut ini: “ Duh neng, kalau pendapatan ibu setiap harinya mah ga tentu, bingung nyebutinnya juga berapa. Kadang ada, kadang juga sedikit hasilnya neng ...” (Ibu En, 49 tahun) Berdasarkan kisaran pendapatan yang responden ungkapkan maka diperoleh data pendapatan terendah responden pada penelitian ini adalah Rp400.000,00 per bulan dan pendapatan tertinggi responden adalah Rp12.000.000,00. Dari hasil tersebut, peneliti membagi kategori pendapatan per bulan responden menjadi tiga kategori, yaitu pendapatan Rp400.000,00-Rp4.500.000,00 per bulan, Rp4.500.000,00-Rp 8.600.000,00 per bulan, dan kurang dari Rp8.600.000,00 per bulan. Tabel 18
Jumlah dan Persentase Sebaran Responden menurut Tingkat Pendapatan dan Jenis Kelamin di Desa Kembang Kuning, 2011
Tingkat pendapatan/ bulan
Jenis Kelamin Laki-laki n (%)
Perempuan n (%)
Total n (%)
400.000-4.500.000
10 (66,7)
9 (60,0)
4.500.000-8.600.000
4 (26,7)
1
(6,7)
5 (16,7)
1
(6,7)
5 (33,3)
6 (20,0)
15 (100,0)
15 (100,0)
30 (100,0)
> 8.600.000 Total n (%)
19 (63,3)
Sumber: Data primer (2011).
Berdasarkan tingkat pendapatan responden per bulan, sebagian besar responden perempuan dan laki-laki berada pada kategori tingkat pendapatan Rp400.000,00-Rp4.500.000,00. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden, baik responden laki-laki maupun responden perempuan berpendapatan rendah dan jumlah responden laki-laki yang berpendapatan rendah lebih banyak daripada responden perempuan yang berpendapatan rendah. Hal yang menarik adalah bahwa jumlah responden perempuan yang berpendapatan tinggi (33,3%)
65
lebih banyak dari responden laki-laki (6,7%) lihat Gambar 13. Salah satu responden perempuan yang berpendapatan tinggi adalah Ibu Pn yang melakukan usaha secara bersama dengan suaminya. Ibu Pn menekuni usaha warung yang cukup besar dan menekuni usaha tersebut bersama suaminya yang juga berjualan makanan pada malam hari di depan warung mereka sehingga penghasilan yang Ibu Pn terima setiap bulannya lebih besar daripada penghasilan responden lainnya. 80.00% 70.00%
66.70% 60%
60.00% 50.00%
Laki-laki
40.00% 33.30%
30.00%
26.70%
Perempuan
20.00% 10.00%
6.70%
6.70%
0.00% 1
2
3
Keterangan : 1 2 3
: Pendapatan Rp400.000 s.d Rp4.500.000 : Pendapatan Rp4.500.000 s.d Rp8.600.000 : Pendapatan lebih dari Rp8.600.000
Gambar 13
5.8.6
Persentase Sebaran Responden menurut Tingkat Pendapatan dan Jenis Kelamin di Desa Kembang Kuning, 2011
Ikhtisar Peserta perempuan produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi memiliki
karakteristik, yaitu: 1) berumur produktif bekerja tua, 2) mayoritas peserta perempuan berstatus sudah menikah dan minoritas peserta perempuan berstatus janda, 3) berpendidikan rendah, 4) dominan menekuni jenis usaha makanan, 5) berpendapatan rendah. Peserta laki-laki produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi memeliki karakteristik, yaitu: 1) berumur produktif bekerja muda, 2) berstatus sudah menikah, 3) berpendidikan tinggi, 4) dominan menekuni jenis usaha non-makanan, 5) berpendapatan rendah.
BAB VI PERAN (PEMBAGIAN KERJA) DALAM RUMAHTANGGA PESERTA PRODUK PEMBIAYAAN BMT SWADAYA PRIBUMI 6.1
Peran (Pembagian Kerja) dalam Rumahtangga Peserta Peran atau pembagian kerja tidak hanya terdapat dalam suatu organisasi
atau lingkup formal lainnya. Pembagian kerja juga terdapat dalam keluarga di suatu rumahtangga yang dilakukan oleh suami, istri, atau dibantu oleh anak. Pembagian kerja oleh perempuan dan laki-laki dalam rumahtangga terbagi ke dalam tiga kegiatan, yaitu kegiatan produktif, kegiatan reproduktif, dan kegiatan sosial-kemasyarakatan. Kegiatan produktif dalam penelitian ini diukur melalui satu kegiatan, yaitu kegiatan mencari nafkah. Kegiatan reproduktif dalam penelitian ini diukur melalui 12 kegiatan, yaitu memasak, mencuci pakaian, mencuci piring, menyapu, mengepel, menyetrika, mengurus anak, memandikan anak, menyuapi anak, menggendong anak, mengantar anak ke posyandu, dan memperbaiki perkakas rumahtangga. Kegiatan sosial-kemasyarakatan dalam penelitian ini diukur melalui enam kegiatan, yaitu arisan, kelompok pengajian, PKK, kerjabakti, kematian, dan pernikahan. Jumlah seluruh kegiatan yang ditanyakan kepada responden adalah 19 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut ditanyakan kepada responden untuk mengetahui siapa yang mengerjakan apa di dalam rumahtangga dan masyarakat? apakah
laki-laki saja, perempuan saja, bersama, atau dibantu oleh anak
(perempuan dan laki-laki)? Pada kenyataannya terdapat kegiatan yang didominasi laki-laki atau perempuan saja, seperti kegiatan produktif biasanya di dominasi oleh kaum laki-laki dan kegiatan reproduktif didominasi oleh kaum perempuan saja. Dominasi tersebut menimbulkan terjadinya pembedaan antara perempuan dan laki-laki dalam pembagian kegiatan. Berbagai faktor dapat mempengaruhi timbulnya persepsi mengenai jenis kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh lakilaki atau perempuan, diantaranya hukum, sosio-kultural, agama, institusi, kebijakan pemerintah, dan lain-lain.
67
Tabel 19
Jumlah dan Persentase Pembagian Keja dalam Rumahtangga Responden Pekerja Keluarga
Kegiatan
Laki-laki saja n (%)
Tidak ada n (%)
Perempuan saja n (%)
Bersama n (%)
Total n (%)
(1) Kegiatan Produktif Mencari nafkah
0 (0,0)
10 (33,3)
5 (16,7)
15 (50,0)
30 (100,0)
(2) Kegiatan Reproduktif Masak
0 (0,0)
0 (0,0)
30 (100,0)
(0,0)
30 (100,0)
Cuci pakaian
1 (3,3)
1 (3,3)
28 (93,3)
0 (0,0)
30 (100,0)
Cuci piring
1 (3,3)
0 (0,0)
29 (96,7)
0 (0,0)
30 (100,0)
Menyapu
3 (10,0)
0 (0,0)
24 (80,0)
3 (10,0)
30 (100,0)
Mengepel
4 (13,3)
0 (0,0)
24 (80,0)
2 (6,7)
30 (100,0)
Menyetrika
4 (13,3)
1 (3,3)
24 (80,0)
1 (3,3)
30 (100,0)
Urus anak
0 (0,0)
0 (0,0)
21 (70,0)
9 (30,0)
30 (100,0)
Mandikan anak
0 (0,0)
0 (0,0)
28 (93,3)
2 (6,7)
30 (100,0)
Menyuapi anak
0 (0,0)
0 (0,0)
27 (90,0)
3 (10,0)
30 (100,0)
Gendong anak
1 (3,3)
0 (0,0)
24 (80,0)
5 (16,7)
30 (100,0)
Antar anak ke posyandu
0 (0,0)
0 (0,0)
29 (96,7)
1 (3,3)
30 (100,0)
Perbaiki perkakas rumahtangga
0 (0,0)
23 (76,7)
7 (23,3)
0 (0,0)
30 (100,0)
(3) Kegiatan Sosial Arisan
22 (73,3)
1 (3,3)
7 (23,3)
0 (0,0)
30 (100,0)
Kelompok pengajian
6 (20,0)
5 (16,7)
9 (30,0)
10 (33,3)
30 (100,0)
PKK
27 (90,0)
0 (0,0)
3 (10,0)
0 (0,0)
30 (100,0)
Kerjabakti
4 (13,3)
18 (60,0)
0 (0,0)
8 (26,7)
30 (100,0)
Kematian
1 (3,3)
2 (6,7)
2 (6,7)
25 (83,3)
30 (100,0)
Pernikahan
1 (3,3)
2 (6,7)
3 (10,0)
24 (80,0)
30 (100,0)
Sumber: Data primer (2011).
Tabel 19 menyajikan data pembagian kegiatan dalam rumahtangga responden yang menjadi salah satu alat pengukuran dalam analisis gender. Dari
68
data tersebut diperoleh informasi bahwa kegiatan produktif melalui kegiatan mencari nafkah utamanya dikerjakan secara bersama oleh suami dan istri dalam rumahtangga (50,0%), kedua dikerjakan oleh laki-laki saja (33,3%), dan ketiga dikerjakan oleh perempuan saja (16,7%). Responden perempuan maupun responden laki-laki, sebagian kecil menjadi pencari nafkah tunggal dalam rumahtangganya karena statusnya sebagai janda ataupun karena pasangan dari responden tersebut tidak bekerja, seperti yang diungkapkan beberapa responden berikut ini:
“...yang mencari nafkah bagi keluarga saya ya saya sendiri, istri mengurus anak dan keluarga di rumah...” (Bpk Yd, 36 tahun). “Suami saya sudah tidak bekerja, jadi saya yang mencari nafkah dan mengurus rumahtangga...” (Ibu Slw, 25 tahun). Kegiatan reproduktif atau kegiatan mengurus rumahtangga dan keluarga yang bersifat domestik dominan dikerjakan oleh perempuan, seperti kegiatan memasak (100,0%), mencuci pakaian (93,3%), mencuci piring (96,7%), menyapu (80,0%), mengepel (80,0%), menyetrika (80,0%), mengurus anak (70,0%), memandikan anak (93,3%), menyuapi anak (90,0%), menggendong anak (80,0%), dan mengantar anak ke posyandu (96,7%). Hanya kegiatan memperbaiki perkakas rumahtangga yang dominan dikerjakan oleh laki-laki (76,7%). Sebagian besar responden laki-laki mengatakan bahwa pekerjaan rumahtangga lebih banyak dikerjakan oleh istri mereka, seperti yang diungkapkan salah satu responden berikut ini:
“Memasak, mencuci piring, dan pekerjaan rumah mah dikerjakan oleh istri saya, saya hanya bantu-bantu menjaga anak seperti sekarang ini saja mba...” (Bpk En, 40 tahun). Sebagian kecil responden laki-laki mengatakan turut serta membantu istri mereka dalam mengerjakan kegiatan reproduktif, seperti mencuci pakaian, mengurus anak, menggendong anak, atau menyuapi anak.
69
“Istri saya baru saja melahirkan dan anak-anak saya masih kecil jadi saya suka membantu istri saya untuk mencuci pakaian...” (Bpk Sl, 44 tahun). Kegiatan sosial sebagian besar dikerjakan secara bersama oleh perempuan dan laki-laki. Kegiatan arisan dan PKK dominan dikerjakan oleh perempuan sedangkan kegiatan kerjabakti dominan dikerjakan oleh laki-laki. Beberapa responden mengatakan bahwa di lokasi penelitian ini terdapat beberapa kegiatan yang sudah jarang dilakukan atau tidak dilakukan pada saat ini.
“Dulu saya masih tergabung dalam ibu-ibu PKK, tapi sekarang mah PKK-nya juga sudah tidak aktif lagi seperti dulu mba...” (Ibu Wln, 47 tahun). Banyaknya kegiatan yang dilakukan perempuan menunjukkan bahwa perempuan memiliki beban kerja yang lebih banyak dibandingkan laki-laki. Selain mengerjakan kegiatan rumahtangga, mengurusi keluarga, dan mengkuti kegiatan sosial, perempuan juga turut serta bekerja mencari nafkah tambahan untuk menopang perekonomian keluarga sehingga waktu istirahat perempuan menjadi lebih sedikit.
“Setiap harinya Ibu bangun jam 2 pagi untuk memasak makanan yang dijual pagi harinya, neng. Pagi-pagi berangkat ke sekolah untuk jualan. Siangnya menjaga warung dirumah dan beres-beres rumah...” (Ibu Rhy, 46 tahun). 6.2
Ikhtisar Hasil penelitian secara kuantitatif dan kualitatif mengenai pembagian
kerja dalam rumahtangga menunjukkan terdapat ketidakadilan gender dalam rumahtangga peserta berupa beban kerja berlebih (over burden) yang ditanggung oleh perempuan. Perempuan memiliki beban kerja berlebih (over burden) karena disamping bekerja untuk mengurusi keluarga dan rumahtangga, serta mengikuti kegiatan kemasyarakatan, sebagian besar perempuan juga membantu menopang perekonomian keluarga dengan mencari nafkah. Akibat beban kerja yang
70
berlebihan ini, perempuan memiliki waktu beristirahat yang sedikit dan terkadang perempuan tidak memiliki waktu untuk mengurus dirinya sendiri karena merasa kegiatan atau tugas yang dikerjakannya merupakan kewajiban dari seorang perempuan (istri) yang harus dikerjakan dengan sukarela dan sepenuh hati.
BAB VII ANALISIS GENDER TERHADAP PELAKSANAAN PRODUK PEMBIAYAAN BMT SAWADAYA PRIBUMI Tingkat kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi dianalisis menggunakan alat analisis yang disebut analisis gender. Analisis gender pada penelitian ini dianalisis berdasarkan tingkat akses peserta perempuan dan laki-laki terhadap sumberdaya dari BMT Swadaya Pribumi, tingkat kontrol peserta perempuan dan peserta laki-laki terhadap sumberdaya dari BMT Swadaya Pribumi, serta tingkat manfaat yang dinikmati oleh perempuan dan laki-laki peserta BMT Swadaya Pribumi. Bab ini akan menjelaskan hasil dari analisis gender dalam pelaksanaan produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi secara kuantitatif dan kualitatif.
7.1
Akses Peserta terhadap Sumberdaya dari BMT Swadaya Pribumi Akses peserta terhadap sumberdaya merupakan salah satu alat dalam
menganalisis tingkat kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi. Akses terhadap sumberdaya merupakan peluang atau kesempatan yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki untuk memperoleh sumberdaya. Pada penelitian ini, sumberdaya yang dimaksud terdiri dari modal uang, pelatihan kewirausahaan yang diadakan oleh PT Holcim Indonesia Tbk dan BMT Swadaya Pribumi, serta pendampingan usaha oleh BMT Swadaya Pribumi. Akses peserta perempuan dan peserta laki-laki untuk memperoleh sumberdaya dalam BMT Swadaya Pribumi dibedakan menjadi dua kategori, yaitu rendah dan tinggi. Akses peserta terhadap sumberdaya dikatakan tinggi apabila perempuan dan laki-laki memiliki peluang dan kemudahan untuk menjadi peserta produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi, untuk membuka usaha, untuk membayar angsuran dengan tepat waktu, untuk diundang dalam pelatihan kewirausahaan yang diadakan PT Holcim Indonesia Tbk bersama BMT Swadaya Pribumi, dan untuk memperoleh pendampingan usaha oleh BMT Swadaya Pribumi. Akses peserta terhadap sumberdaya dikatakan rendah apabila perempuan dan laki-laki memiliki peluang yang rendah dan mengalami kesulitan untuk menjadi peserta produk pembiayaan
72
BMT Swadaya Pribbumi, untukk membukaa usaha,
u untuk mem mbayar ang gsuran
d dalam d pelattihan kewiirausahaan yang dengan teepat waktuu, untuk diundang diadakan PT P Holcim m Indonesia Tbk bersam ma BMT Sw wadaya Pribbumi, dan untuk u memperolleh pendamppingan usahha oleh BMT Swadayaa Pribumi. Tabel 20
Jumlah dan d Persenttase Respon nden Menuurut Tingkaat Akses Peeserta terhadap Sumberdaya dalam BMT Swadaya Pribbumi dan Jenis Kelamin di d Desa Kem mbang Kun ning, 2011 Jenis Kelaamin
Tingkatt Akses
Laki-laaki n (% %)
Perempuuan n (%)
Total n (%)
Renddah
3 (20,0)
4 (26,7)
7 (23,3) (
Tingggi
12 (80,0)
11 (73,3)
23 (76,7) (
Total n (%)
15 (100,0)
15 (100,0) (
30 (1 100,0)
Sumber: Daata primer (20111).
D Data Tabel 20 menunjjukkan bah hwa baik reesponden laaki-laki maaupun respondenn perempuaan sama-sam ma memilik ki tingkat akses a yang tinggi terh hadap sumberdayya dalam BMT B Swaddaya Pribum mi, namun jumlah j respponden lak ki-laki yang mem miliki akses tinggi untuuk mempero oleh sumberrdaya dalam m BMT Swaadaya Pribumi 6,7 6 persen lebih banyyak daripada jumlah responden r pperempuan yang memiliki akses a tinggii terhadap sumberdaya dari BMT Swadaya Prribumi.
80.0% % 60.0 0% 40.00%
Laki-laaki
20.00%
Perempuan
0.00%
Laki-laaki Renndah
Gambar 14
Peremppuan
Tinggi
Persenntase Respponden Menurut M T Tingkat A Akses terh hadap Sumbeerdaya dari BMT Swadaya Pribuumi dan Jeenis Kelam min di Desa Kembang K K Kuning, 2011 1
73
Seluruh responden menyatakan bahwa mereka tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh izin membuka usaha karena sebagian besar responden tidak mengurus izin usaha mereka ke kelurahan untuk memperoleh izin usaha. Sebagian besar responden juga menyatakan bahwa mereka tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh pembiayaan dari BMT Swadaya Pribumi. Syarat yang mudah dalam mengajukan pembiayaan menjadi alasan mereka untuk mengajukan pembiayaan ke BMT Swadaya Pribumi.
“...di BMT mah syaratnya mudah, tidak seperti di Bank X pakai foto-foto rumah atau warung dulu, ada tahapan ini atau itu. Pokoknya di BMT syaratnya mudah buat minjem...” (Bpk Sp, 58 tahun). Kemudahan dalam mengajukan pembiayaan juga terlihat dari jenis jaminan. Sebagian besar responden tidak menyertakan surat jaminan untuk mengajukan pembiayaan. Sebagian besar responden hanya menjadi nasabah dalam produk simpanan (tabungan) untuk dapat mengajukan pembiayaan, seperti yang diutarakan oleh responden berikut ini:
“...kalau di BMT antara warga dan pengurus BMT sudah saling kenal jadi tidak dipersulit dalam persyaratannya, tidak perlu pakai jaminan juga bisa minjem asal menabung di BMT saja...” (Bpk Ugn, 42 tahun). Kemudahan tersebut tidak dirasakan oleh seluruh responden, terdapat beberapa responden yang harus melampirkan surat jaminan, seperti BPKB motor, surat jual atau beli tanah, ataupun sertifikat rumah.
“...persyaratan BMT memang mudah daripada persyaratan di bank, namun saya merasa bahwa bunga di BMT terlalu besar, dan terdapat diskriminasi antara penduduk asli dengan penduduk pendatang. Saya harus menyertakan jaminan BPKB motor sedangkan nasabah yang lain tidak memakai jaminan tetap bisa mendapatkan pembiayaan...” (Bpk Sl, 44 tahun).
74
Beberapa responden juga menyatakan pernah menunggak karena sedang tidak ada uang pada saat jatuh tempo pembayaran angsuran, ada keperluan mendesak, dan lain-lain. Bunga yang dianggap terlalu besar juga dinyatakan oleh beberapa responden lainnya, namun syarat yang mudah serta pencairan dana yang cepat menjadi alasan responden untuk tetap mengajukan pembiayaan kepada BMT Swadaya Pribumi. Akses terhadap sumberdaya dari BMT Swadaya Pribumi tidak hanya dilihat dari aspek pembiayaan saja, namun juga dari fasilitas atau keuntungan yang ditawarkan oleh BMT Swadaya Pribumi dan PT Holcim Indonesia Tbk, seperti kegiatan pelatihan kewirausahaan dan pendampingan usaha.
“...pelatihan kewirausahaan pada tahun 2011 ini telah diadakan sebanyak empat kali. Dua kali diadakan sebelum lebaran dan dua kali diadakan setelah lebaran. Pelatihan yang diberikan adalah: 1) manajemen usaha klontongan, 2) menyusun laporan keuangan, 3) perencanaan pengembangan usaha, dan 4) budiadaya lele. Pelatihan diadakan di Gedung Serbaguna PT Holcim Indonesia Tbk. Narasumber kegiatan pelatihan juga di undang oleh PT Holcim Indonesia Tbk. Pelatihan ini diberikan kepada nasabah dan masyarakat umum yang berlokasi di sekitar PT Holcim Indonesia Tbk...” (Bapak Su). Sebagian besar responden mengaku diundang oleh BMT Swadaya Pribumi untuk mengikuti kegiatan pelatihan, namun tidak seluruhnya dapat menghadiri pelatihan tersebut karena beberapa alasan tertentu, seperti harus berdagang, tidak sempat hadir karena ada acara keluarga, dan lain-lain. Kegiatan pendampingan usaha diakui oleh Manajer BMT Swadaya Pribumi masih sulit untuk dilakukan secara langsung dan satu per satu ke lokasi usaha peserta produk pembiayaan karena keterbatasan waktu, dana, dan sumberdaya manusia pengurus BMT Swadaya Pribumi. Banyaknya jumlah peserta BMT Swadaya Pribumi juga menjadi salah satu kendala untuk dilakukannya pendampingan usaha sehingga untuk saat ini pendampingan usaha hanya dilakukan dengan menanyakan perkembangan usaha kepada peserta pembiayaan ketika peserta datang ke BMT Swadaya Pribumi.
75
7.2
Kontrol Peserta terhadap Sumberdaya dari BMT Swadaya Pribumi Kontrol peserta terhadap sumberdaya merupakan salah satu alat dalam
menganalisis tingkat kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi. Kontrol peserta terhadap sumberdaya merupakan kendali atau kuasa yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki untuk memperoleh sumberdaya. Pada penelitian ini, sumberdaya yang dimaksud dalam kontrol peserta adalah modal yang mereka terima dari BMT Swadaya Pribumi dan usaha yang mereka tekuni. Kontrol peserta perempuan dan peserta laki-laki terhadap sumberdaya dalam BMT Swadaya Pribumi dibedakan menjadi dua kategori, yaitu rendah dan tinggi. Kontrol peserta terhadap sumberdaya dikatakan tinggi apabila peserta perempuan dan peserta laki-laki sama-sama memiliki kendali atau kuasa yang tinggi untuk menentukan besarnya pinjaman, pemanfaatan dari uang pinjaman, memiliki kekuasaan dalam menentukan jenis usaha, memiliki wewenang terhadap usaha yang ditekuni, serta memiliki kendali atas segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha yang ditekuni tanpa campur tangan atau dominasi dari pasangan. Kontrol peserta terhadap sumberdaya dikatakan rendah apabila peserta perempuan dan peserta laki-laki memiliki kendali atau kuasa yang rendah untuk menentukan besarnya pinjaman, pemanfaatan dari uang pinjaman, memiliki kekuasaan dalam menentukan jenis usaha, memiliki wewenang terhadap usaha yang ditekuni, serta memiliki kendali atas segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha yang ditekuni tanpa campur tangan atau dominasi dari pasangan. Tabel 21
Jumlah dan Persentase Responden Menurut Tingkat Kontrol terhadap Sumberdaya dalam BMT Swadaya Pribumi dan Jenis Kelamin di Desa Kembang Kuning, 2011 Jenis kelamin
Tingkat kontrol Rendah
Laki-laki n (%) 1
Perempuan n (%)
Total n (%)
(6,7)
10 (66,7)
11 (36,7)
Tinggi
14 (93,3)
5 (33,3)
19 (63,3)
Total n (%)
15 (100,0)
15 (100,0)
30 (100,0)
Sumber: Data primer (2011).
Data pada Tabel 21 menunjukkan bahwa responden laki-laki berada pada kategori tinggi pada kontrol dalam memperoleh sumberdaya (93,3%) sedangkan
76
respondenn perempuuan beradaa pada kaategori renndah dalam m mempeeroleh sumberdayya (66,7%) sehingga dapat d dikataakan bahwaa peserta laaki-laki mem miliki kontrol yaang lebih beesar daripadda peserta perempuan p u untuk meneentukan besarnya pinjaman, pemanfaattan dari uaang pinjam man, jenis usaha, u wew wenang terh hadap usaha yanng ditekuni, serta memiiliki kendalii atas segalaa sesuatu yaang berhubu ungan dengan ussaha yang diitekuni.
100.0% % 80.0% % 60.0% %
Laki-laaki
40.0% %
Peremppuan
20.0% % 0.0% % Rendah
Gambar 15
Tinggi
Persenntase Respponden Menurut M Tiingkat Koontrol terh hadap Sumbeerdaya dalaam BMT Sw wadaya Pribbumi dan JJenis Kelam min di Desa Kembang K K Kuning, 2011 1
B Berbeda denngan responnden laki-laaki yang memiliki m konntrol yang besar terhadap penentuan p b besarnya pinnjaman, pem manfaatan dari d uang piinjaman, keendali atau kekuuasaan dalam m menentukkan jenis usaha, u weweenang terhaadap usaha yang ditekuni, serta s kendaali atas segaala sesuatu yang berhuubungan denngan usaha yang ditekuni. Sebagian S beesar respondden peremp puan ternyatta tidak mem miliki kekuasaan yang sam ma besarnyaa dengan responden laki-laki l daalam menenntukan besarnya pinjaman yang merekka butuhkann, pemanfaatan dari uaang pinjaman, serta keendali atas segalaa sesuatu yaang berhubuungan dengaan usaha yaang ditekunii. Sebagian besar respondenn perempuaan mengataakan harus meminta izin dahuluu kepada suami s mereka unntuk mengajjukan pinjam man, mengeelola keuangan, usaha, dan lain-lain.
“...kalau inggin meminjjam, saya tetap mintta izin duluu sama “ suuami dan mendapatka m an masukan dari suami, boleh meeminjam a atau tidak...” (Ibu El, 36 3 tahun).
77
Empat orang responden perempuan menjawab kelima aspek kontrol dalam kuesioner dengan jawaban memiliki kontrol terhadap pembiayaan dan usaha yang ditekuni karena mereka berstatus janda dan dua responden berstatus menikah yang memiliki kontrol dalam mengelola usaha dan mengajukan pembiayaan kepada BMT Swadaya Pribumi karena suaminya tidak ikut campur dan tidak ikut membayar angsuran atas pembiayaan yang istrinya ajukan.
“Bapak gak tahu berapa saya minjem atau membantu saya membayar angsuran, semuanya saya yang mengajukan dan membayarnya sendiri...” (Ibu Rh, 51 tahun). 7.3
Manfaat yang Dinikmati oleh Peserta Produk Pembiayaan BMT Swadaya Pribumi Manfaat yang dinikmati oleh peserta produk pembiayaan BMT Swadaya
Pribumi merupakan salah satu alat dalam menganalisis tingkat kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi. Manfaat yang dinikmati perempuan dan laki-laki peserta produk pembiayaan dibedakan menjadi dua kategori, yaitu rendah dan tinggi. Manfaat yang dinikmati oleh peserta produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi dikatakan tinggi apabila peserta perempuan dan peserta laki-laki merasakan dan mengalami peningkatan pendapatan, peningkatan status sosial, kebutuhan makan atau kebutuhan dasar terpenuhi, dan merasakan adanya peningkatan
kemampuan
berwirausaha
setelah
memperoleh
pelatihan
kewirausahaan. Manfaat yang dinikmati oleh peserta produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi dikatakan rendah apabila perempuan dan laki-laki tidak merasakan dan tidak mengalami peningkatan pendapatan, peningkatan status sosial, kebutuhan makan atau kebutuhan dasar terpenuhi, dan merasakan adanya peningkatan
kemampuan
berwirausaha
setelah
memperoleh
pelatihan
kewirausahaan. Besarnya manfaat yang dinikmati oleh setiap peserta dijawab cukup beragam oleh peserta karena masing-masing peserta memiliki pandangan dan penilaian berbeda mengenai manfaat berupa besarnya pendapatan, status sosial, dan pengetahuan yang mereka peroleh selama menjadi peserta produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi.
78
Tabel 22
Jumlah dan d Persentaase Respond den Menuruut Manfaat yang Dinik kmati oleh Peseerta Produkk Pembiayaaan BMT Swadaya S Prribumi dan Jenis Kelamin di d Desa Kem mbang Kun ning, 2011 Jenis kelaamin
Tingkat manfaat m
Laki-laaki n (% %)
Perempuuan n (%)
Total n (%)
Renddah
10 (66,7)
6 (40,0)
16 (53,3) (
Tingggi
5 (33,3)
9 (60,0)
14 (46,7) (
Total n (%)
15 (100,0)
15 (100,0) (
30 (1 100,0)
Sumber: Daata primer (20111).
P Perbedaan juumlah responden pereempuan dann respondenn laki-laki dalam d memperolleh manfaatt tidak terlalu besar, haanya selisihh 6,7 persenn. Sebagian besar respondenn perempuann merasa diirinya memp peroleh mannfaat yang tinggi dari BMT Swadaya Pribumi (600,0%) sedaangkan sebaagian besar responden laki-laki merasa m memperolleh manfaatt yang renddah dari BM MT Swadayaa Pribumi ((66,7%). Seebesar 53,3 perssen pesertaa, baik pesserta laki-laki maupuun perempuuan menyaatakan manfaat yang dinikm mati dari BM MT Swadayaa Pribumi reendah.
70.0% % 60.0% % 50.0% % 40.0% %
Laki-laaki
30.0% %
Peremppuan
20.0% % 10.0% % 0.0% % R Rendah
Gambar 16
Tinggi
Persenntase Respoonden Men nurut Manffaat yang Dinikmati oleh Pesertaa Produk Pembiayaan P n BMT Sw wadaya Priibumi dan Jenis Kelam min di Desa Kembang K Kuning, K 2011
T Tidak seluruuh peserta merasakan adanya peeningkatan pendapatan n dan peningkataan status sosial setelaah mempero oleh pembiiayaan dari BMT Swaadaya
79
Pribumi, sebagian besar mengatakan bahwa pendapatan sebelum dan sesudah sama saja karena pembiayaan tidak sepenuhnya untuk kegiatan usaha tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kebutuhan anak sekolah, kebutuhan berobat anak yang sakit, dan lain-lain.
“...yang kemaren ibu pinjem dari BMT adalah untuk biaya rumah sakit anak, tidak digunakan untuk usaha, makanya pendapatannya sama saja karena modal usahanya juga tidak bertambah...” (Ibu Wl, 47 tahun). Manfaat dalam peningkatan kemampuan berwirausaha juga dirasakan tidak terlalu besar, baik bagi responden perempuan maupun responden laki-laki karena materi dalam pelatihan dirasakan tidak sesuai dengan jenis usaha mereka masing-masing sehingga tidak seluruhnya dapat dipraktekkan dalam kegiatan usaha responden namun pelatihan tersebut mampu memberikan pengetahuan tambahan bagi responden mengenai jenis usaha lainnya, seperti budidaya lele yang menjadi salah satu materi dalam pelatihan kewirausahaan tahun 2011.
“Ibu mah seneng aja neng ikut kumpul-kumpul pelatihan yang di gedung serbaguna Holcim itu neng, tapi ibu kurang ngerti kalau tentang usaha-usaha lain selain usaha beras, ibu pengennya ada pelatihan juga tentang usaha beras...” (Ibu Hs, 66 tahun). Manfaat dalam pemenuhan makan atau kebutuhan dasar dirasakan sudah cukup terpenuhi oleh sebagian besar responden dari sebelum atau sesudah memperoleh pembiayaan dari BMT Swadaya Pribumi. Hasil data mengenai manfaat yang dirasakan responden memberikan hasil yang menarik, peserta lakilaki memiliki akses dan kontrol yang tinggi terhadap sumberdaya BMT Swadaya Pribumi tetapi manfaat yang responden laki-laki nikmati tergolong rendah, sebaliknya responden perempuan memiliki akses dan kontrol yang lebih rendah daripada responden laki-laki tetapi manfaat yang responden perempuan nikmati lebih tinggi daripada responden laki-laki. Responden perempuan menjawab pertanyaan mengenai manfaat yang mereka nikmati dengan jawaban dan
80
tanggapan yang baik, menurut sebagian besar responden perempuan, keadaan mereka saat ini sudah lebih baik dan mereka mensyukuri keadaan mereka saat ini dan merasa pembiayaan yang mereka peroleh dari BMT Swadaya Pribumi bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan mereka dan keluarga. Dari segi pendapatan, responden perempuan menikmati peningkatan pendapatan yang mereka peroleh walaupun jumlah peningkatannya tidak besar dan belum tentu dapat memenuhi seluruh kebutuhan keluarganya. Berbeda dengan responden perempuan, sebagian besar responden laki-laki merasa keadaan mereka sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan berjalan sama saja dan tidak ada perubahan yang lebih baik. Sebagian besar responden laki-laki menjawab tidak merasakan adanya peningkatan pendapatan, peningkatan status sosial, dan peningkatan pengetahuan kewirausahaan setelah menjadi peserta produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi. Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan ukuran mengenai manfaat yang dirasakan oleh peserta perempuan dan peserta laki-laki.
“Keadaan saya saat ini setelah meminjam uang ke BMT malah semakin terpuruk, karena saya tidak memiliki penghasilan tetap seperti sebelumnya sehingga kesulitan dalam membayar angsuran setiap bulannya...” (Bapak Sl, 44 tahun). 7.4
Kesetaraan Gender dalam BMT Swadaya Pribumi Tingkat kesetaraan gender diperoleh dari akumulasi nilai responden
mengenai akses terhadap sumberdaya BMT Swadaya Pribumi, kontrol terhadap sumberdaya BMT Swadaya Pribumi, dan manfaat yang dinikmati oleh peserta produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi. Kesetaraan gender memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada keadilan gender. Keadilan gender merupakan proses untuk menjadi adil terhadap perempuan dan laki-laki dan kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh hak-haknya. Kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi adalah kesamaan kondisi baik perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hakhaknya dalam kesempatan dan pengambilan keputusan serta dalam menikmati hasil dan manfaat dari keterlibatannya sebagai peserta produk pembiayaan BMT
81
Swadaya Pribumi. P N Nilai terendaah dari akum mulasi ketigga aspek terrsebut adalaah 15 dan nilai tertinggi t addalah 30. Peeneliti meng gkategorikann tingkat keesetaraan gender ke dalam dua kategoori, yaitu tiddak setara dan d setara gender. g Seelang nilai untuk u s gendder adalah 23-30 2 kategori tidak setara gender addalah 15-22 dan nilai setara (lihat Tabel 23). Jumlah dan d Persenttase Respon nden berdaasarkan Tinngkat Kesettaraan Gender dalam d BMT T Swadaya Pribumi di d Desa Keembang Ku uning, 2011
Tabel 23
Jeniss kelamin
Tiingkat kesetarraan gender
Laki-laki n (%)
Tidaak setara
0
Pereempuan n (%)
Totaal n (% %)
(0,0 0)
4 (26,7)
4 (13,3) (
S Setara
15 (100,0 0)
11 (73,3)
26 (86,7) (
Totaal n (%)
15 (100,0 0)
15 (100,0)
30 (1 100,0)
Sumber: Daata primer (20111).
100.00% 80.00% 60.00%
Laki-laaki
40.0%
Peremppuan
20.0%
Peerempuan
0..0%
Laki-llaki Tidakk setara
Gambar 17
Setara
Persenntase Respoonden berd dasarkan Tingkat Kessetaraan Gender dalam BMT Swaddaya Pribum mi di Desa Kembang K K Kuning, 2011
R Responden
laki-laki
maupun
respondenn
perempuuan
sama--sama
menyatakaan bahwa tingkat t kesetaraan gen nder di BM MT Swadayya Pribumi telah setara gennder, namuun jumlah responden r perempuann yang mennyatakan tin ngkat kesetaraann gender dallam BMT Swadaya S Prribumi lebihh sedikit darripada respo onden laki-laki dengan d seliisih 26,7 peersen. Hany ya 73,3 persen responnden perem mpuan yang mennyatakan setara sedanngkan selu uruh responnden laki-laki menyaatakan
82
tingkat kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi telah setara gender. Hal ini dipengaruhi oleh nilai akses dan kontrol yang rendah dari responden perempuan dalam hal pengelolaan dana pembiayaan dan pengelolaan usaha sehingga terdapat 26,7 persen responden perempuan yang menyatakan bahwa tingkat kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi tidak setara gender. Hal ini menunjukkan bahwa peserta laki-laki lebih setara gender dalam BMT Swadaya Pribumi daripada peserta perempuan.
7.5 1)
Ikhtisar Peserta perempuan dan peserta laki-laki sama-sama memiliki tingkat akses yang tinggi terhadap sumberdaya dari BMT Swadaya Pribumi, namun jumlah peserta laki-laki yang memiliki akses tinggi untuk memperoleh sumberdaya dari BMT Swadaya Pribumi lebih banyak daripada jumlah peserta perempuan yang memiliki akses tinggi terhadap sumberdaya dari BMT Swadaya Pribumi.
2)
Peserta laki-laki memiliki kontrol yang lebih besar daripada peserta perempuan untuk menentukan besarnya pinjaman, pemanfaatan dari uang pinjaman, jenis usaha, wewenang terhadap usaha yang ditekuni, serta memiliki kendali atas segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha yang ditekuni.
3)
Peserta perempuan merasa dirinya memperoleh manfaat yang tinggi dari BMT Swadaya Pribumi sedangkan peserta laki-laki merasa manfaat yang mereka peroleh dari BMT Swadaya Pribumi masih tergolong rendah karena perbedaan ukuran mengenai manfaat yang dirasakan oleh peserta perempuan dan peserta laki-laki.
4)
Baik
peserta
laki-laki
maupun
peserta
perempuan
sama-sama
menyatakan bahwa pelaksanaan produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi telah setara gender, namun persentase peserta laki-laki yang menyatakan pelaksanaan produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi telah setara gender lebih tinggi daripada peserta perempuan. Hal ini dikarenakan peserta laki-laki memiliki akses dan kontrol terhadap sumberdaya yang lebih tinggi daripada peserta perempuan.
BAB VIII ANALISIS HUBUNGAN KARAKTERISTIK PESERTA PRODUK PEMBIAYAAN DAN KESETARAAN GENDER DALAM BMT SWADAYA PRIBUMI Hubungan antara karakteristik peserta produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi dan kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi dianalisis menggunakan tabulasi silang dan kemudian dilakukan uji statistik non-parametik Chi Square untuk menganalisis hubungan antara data skala nominal dengan data skala ordinal dan Rank Spearman untuk menganalisis hubungan antara data skala ordinal dengan data skala ordinal. Patokan pengambilan keputusan berdasarkan nilai Asymp Sig. Jika Asymp Sig. (2-sided) atau p-value lebih kecil dari taraf nyata (α) = 0,05, maka H0 ditolak, yang berarti terdapat hubungan yang nyata antara variabel-variabel yang diuji. Tanda bintang (*) pada koefisien korelasi juga menunjukkan adanya hubungan antar variabel yang diuji. Semakin banyak jumlah bintang (*), maka semakin tinggi tingkat signifikan atau hubungan antar variabel yang diuji. Tabel 24
Hasil Analisis Uji Statistik Chi Square dan Rank Spearman antara Karakteristik Responden terhadap Tingkat Kesetaraan Gender dalam BMT Swadaya Pribumi di Desa Kembang Kuning, 2011
Karakteristik Responden
Koefisien Korelasi
Asymp Sig. (2-sided)/ p-value
Keterangan
Umur (median)
-0,392*
0,032
Signifikan
Umur (BPS)
-0,504**
0,005
Signifikan
Status pernikahan
0,105
0,581
Tidak signifikan
Tingkat pendidikan
0,330
0,075
Tidak signifikan
Jenis usaha
0,405*
0,027
Signifikan
Tingkat pendapatan
0,291
0,119
Tidak signifikan
Tabel 24 menyajikan data mengenai hasil analisis Chi Square dan Rank Spearman antara karakteristik individu peserta dengan kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi. Dari keenam karakteristik tersebut, tiga variabel
84
signifikan atau memiliki hubungan dengan kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi, yaitu umur berdasarkan median, umur produktif bekerja (BPS), dan jenis usaha. Hal ini ditunjukkan dari hasil p-value ketiga variabel tersebut yang lebih kecil dari taraf nyata (α) = 0,05. Nilai koefisien korelasi ketiga variabel tersebut juga memiliki tanda bintang (*) yang menunjukkan adanya hubungan antara umur (median), umur produktif bekerja (BPS), dan jenis usaha dengan kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi. Ketiga variabel lainnya, yaitu status pernikahan, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan tidak memiliki hubungan dengan kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi. Umur berdasarkan median dan umur produktif bekerja (BPS) memiliki nilai koefisien korelasi yang negatif dengan kesetaraan gender sedangkan status pernikahan, tingkat pendidikan, jenis usaha, dan tingkat pendapatan memiliki nilai koefisien korelasi yang positif dengan kesetaraan gender. Nilai koefisien korelasi yang positif berarti terdapat hubungan yang positif antara variabel-variabel yang diuji, misalnya hubungan positif antara tingkat pendidikan dengan kesetaraan gender memiliki arti, yaitu semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan peserta maka kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi semakin setara. Hubungan negatif antara umur dengan kesetaraan gender memiliki arti, yaitu semakin tinggi umur peserta maka kesetaraan gender semakin tidak setara.
8.1
Hubungan Umur dengan Kesetaraan Gender dalam BMT Swadaya Pribumi Pengkategorian umur berdasarkan nilai tengah (median) selang umur
responden dibagi ke dalam dua kategori, yaitu umur kurang dari 45 tahun dan umur lebih besar sama dengan dari 45 tahun. Responden berumur kurang dari 45 tahun dan responden berumur lebih dari 45 tahun sama-sama menyatakan bahwa pelaksanaan produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi telah setara gender, namun jumlah persentase responden berumur kurang dari 45 tahun yang menyatakan pelaksanaan produk pembiayaan BMT Swdaya Pribumi lebih banyak daripada persentase responden berumur lebih dari 45 tahun yang menyatakan kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi telah setara gender. Selisih persentase keduanya adalah 26,7 persen. Hal ini menunjukkan bahwa responden yang berumur kurang dari 45 tahun lebih merasakan tingginya tingkat kesetaraan
85
gender dalam BMT Swadaya Pribumi daripada responden yang berumur lebih dari 45 tahun. Tabel 25
Jumlah dan Persentase Tingkat Kesetaraan Gender menurut Umur (Median) Responden di Desa Kembang Kuning, 2011
Tingkat kesetaraan gender
Umur (tahun) < 45 n (%)
Tidak setara
0
≥ 45 n (%)
Total n (%)
(0,0)
4 (26,7)
Setara
15 (100,0)
11 (73,3)
17 (86,7)
Total n (%)
15 (100,0)
15 (100,0)
30 (100,0)
Keterangan: p-value = 0,032
4
(13,3)
Taraf nyata = 0,05
Peserta yang dominan berumur kurang dari 45 tahun adalah peserta lakilaki sedangkan peserta yang dominan berumur lebih dari 45 tahun adalah peserta perempuan (lihat Tabel 11 pada BAB V). Hubungan antara umur peserta dengan kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi juga menunjukkan bahwa peserta berumur kurang dari 45 tahun menyatakan kesetaraan gender dalam pelaksanaan produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi tinggi dan persentasenya lebih besar daripada peserta berumur lebih dari 45 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa peserta laki-laki memiliki karakteristik umur yang lebih muda daripada peserta perempuan dan persentase peserta laki-laki yang menyatakan pelaksanaan produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi telah setara gender lebih besar daripada peserta perempuan. Selain menggunakan pengkategorian umur berdasarkan median selang umur responden, pengkategorian umur juga dilakukan menurut umur produktif bekerja dari BPS yang dikelompokkan ke dalam tiga kategori umur, yaitu umur produktif bekerja rendah (15-31 tahun), umur produktif bekerja sedang (32-48 tahun), dan umur produktif bekerja tinggi (49-64 tahun). Berdasarkan Tabel 26, terlihat bahwa responden pada kategori umur produktif kerja rendah (15-31 tahun), umur produktif kerja sedang (32-48 tahun), dan umur produktif kerja tinggi (49-64 tahun) sama-sama menyatakan bahwa kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi adalah setara gender namun persentase kesetaraan gender dari ketiga kategori umur tersebut berbeda. Responden pada kategori umur
86
produktif bekerja rendah dan sedang yang termasuk ke dalam kategori umur muda, 100 persen menyatakan bahwa pelaksanaan produk pembiayaan BMT Swdaya Pribumi telah setara gender sedangkan responden pada kategori umur produktif bekerja tinggi yang termasuk ke dalam kategori umur tua hanya 60 persen yang menyatakan pelaksanaan produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi telah setara gender. Hal ini menunjukkan bahwa peserta pada kategori umur produktif bekerja muda (rendah dan sedang) lebih merasakan pelaksanaan produk pembiayaan BMT Swdaya Pribumi telah setara gender dan peserta yang dominan berumur muda adalah peserta laki-laki (lihat Tabel 12 pada BAB V). Hasil uji korelasi Rank Spearman juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang nyata atau signifikan antara umur peserta dengan tingkat kesetaraan gender dalam pelaksanaan produk pembiayaaan BMT Swadaya Pribumi. Tabel 26
Jumlah dan Persentase Tingkat Kesetaraan Gender dalam BMT Swadaya Pribumi menurut Umur (BPS) Responden di Desa Kembang Kuning, 2011
Tingkat kesetaraan gender Tidak setara
15 – 31 n (%) 0
(0,0)
32 – 48 n (%) 0
49 – 64 n (%)
Total n (%)
(0,0)
4 (40,0)
4 (13,3)
Setara
4 (100,0)
16 (100,0)
6 (60,0)
26 (86,7)
Total n (%)
4 (100,0)
16 (100,0)
10 (100,0)
30 (100,0)
Keterangan: p-value = 0,005
8.2
Umur (tahun)
Taraf nyata = 0,05
Hubungan Status Pernikahan dengan Kesetaraan Gender dalam BMT Swadaya Pribumi Karakteristik responden berikutnya yang dihubungkan dengan kesetaraan
gender dalam pelaksanaan produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi adalah status pernikahan. Sebagian besar responden telah berstatus menikah dan hanya dua orang responden perempuan yang berstatus janda. Responden yang berstatus menikah dan responden yang berstatus cerai (janda) sama-sama menyatakan pelaksanaan produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi telah setara gender (lihat Tabel 27). Hasil uji statistik non-parametik Chi Square juga menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang nyata atau signifikan antara status pernikahan
87
peserta dengan tingkat kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi. Hal ini terlihat dari nilai Asymp Sig. (2-sided) = 0,581 lebih besar dari 0,05 sehingga tolak H0, yaitu tidak terdapat hubungan antara status pernikahan peserta dengan kesetaraan gender dalam pelaksanaan produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi. Tabel 27
Jumlah dan Persentase Tingkat Kesetaraan Gender dalam BMT Swadaya Pribumi menurut Status Pernikahan Responden di Desa Kembang Kuning, 2011 Status pernikahan
Tingkat kesetaraan gender Tidak setara Setara Total n (%)
Belum menikah n (%) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0)
Keterangan: Asymp Sig (2-sided) = 0,581
Menikah n (%) 4 (14,3) 24 (85,7) 28 (100,0)
Cerai n (%) 0 (0,0) 2 (100,0) 2 (100,0)
Total n (%) 4 (13,3) 26 (86,7) 30 (100,0)
Taraf nyata = 0,05
Baik responden yang berstatus menikah maupun responden yang berstatus janda sama-sama menyatakan bahwa pelaksanaan produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi telah setara gender. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan produk pembiayaan tidak membeda-bedakan peserta berdasarkan status pernikahan peserta.
8.3
Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Kesetaraan Gender dalam BMT Swadaya Pribumi Tingkat pendidikan responden terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu
rendah apabila pendidikan terakhir responden adalah tidak tamat atau tamat SD, sedang apabila pendidikan terakhir responden adalah tamat SMP, dan tinggi apabila pendidikan terakhir responden adalah tamat SMA. Nilai p-value dari uji korelasi Rank Spearman hubungan antar variabel tingkat pendidikan dengan kesetaraan gender adalah 0,075 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa antara tingkat pendidikan dengan tingkat kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi tidak terdapat hubungan yang nyata atau signifikan. Baik responden pada tingkat pendidikan rendah, sedang, maupun tinggi sama-sama menyatakan pelaksanaan produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi telah setara gender namun persentase responden berpendidikan sedang dan tinggi yang menyatakan
88
pelaksanaan produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi telah setara gender lebih besar daripada responden yang berpendidikan rendah dengan selisih sebesar 23,5 persen (lihat Tabel 28). Karakteristik responden yang berpendidikan tinggi dominan dimiliki oleh responden laki-laki sedangkan responden perempuan dominan berpendidikan rendah (lihat Tabel 15 pada BAB V). Hasil tersebut menunjukkan bahwa karakteristik dari peserta laki-laki produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi adalah berpendidikan lebih tinggi daripada peserta perempuan dan memiliki tingkat kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi yang juga lebih tinggi daripada peserta perempuan. Tabel 28
Jumlah dan Persentase Tingkat Kesetaraan Gender dalam BMT Swadaya Pribumi menurut Tingkat Pendidikan Responden di Desa Kembang Kuning, 2011
Tingkat kesetaraan gender Tidak setara Setara Total n (%) Keterangan: p-value = 0,075
8.4
Tingkat pendidikan Rendah Sedang n (%) n (%) 4 (23,5) 0 (0,0) 13 (76,5) 7 (100,0) 17 (100,0) 7 (100,0)
Tinggi n (%) 0 (0,0) 6 (100,0) 6 (100,0)
Total n (%) 4 (13,3) 26 (86,7) 30 (100,0)
Taraf nyata = 0,05
Hubungan Jenis Usaha dengan Kesetaraan Gender dalam BMT Swadaya Pribumi Jenis usaha responden digolongkan ke dalam dua kategori, yaitu jenis
usaha makanan dan jenis usaha non-makanan. Hasil uji non-parametik Chi Square menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang nyata atau signifikan antara jenis usaha peserta dengan tingkat kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi. Baik responden yang menekuni jenis usaha makanan maupun non-makanan samasama menyatakan kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi adalah telah setara gender, namun persentase responden yang menekuni usaha non-makanan dan menyatakan pelaksanaan produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi telah setara gender lebih besar daripada responden yang menekuni usaha makanan dengan selisih yang cukup besar, yaitu 30,8 persen (lihat Tabel 29). Peserta lakilaki dominan menekuni jenis usaha non-makanan sedangkan peserta perempuan dominan menekuni jenis usaha makanan (lihat Tabel 17 pada BAB V).
89
Karakteristik laki-laki yang lebih cenderung menekuni jenis usaha non-makanan menunjukkan bahwa peserta laki-laki yang cenderung menyatakan bahwa pelaksanaan BMT Swadaya Pribumi telah setara gender. Tabel 29
Jumlah dan Persentase Tingkat Kesetaraan Gender dalam BMT Swadaya Pribumi menurut Penggolongan Jenis Usaha Responden di Desa Kembang Kuning, 2011 Penggolongan jenis usaha
Tingkat kesetaraan gender
Makanan n (%)
Tidak setara
4 (30,8)
Setara Jumlah n (%)
0
Jumlah n (%)
(0,0)
4 (13,3)
9 (69,2)
17 (100,0)
26 (86,7)
13 (100,0)
17 (100,0)
30 (100,0)
Taraf nyata = 0,05
Keterangan: p-value = 0,027
8.5
Non-makanan n (%)
Hubungan Tingkat Pendapatan dengan Kesetaraan Gender dalam BMT Swadaya Pribumi Tingkat pendapatan yang diperoleh responden selama satu bulan
dikategorikan
ke
dalam
tiga
kateori,
yaitu
pendapatan
Rp400.000,00-
Rp4.499.000,00 per bulan, pendapatan Rp4.500.000,00-Rp8.599.000,00 per bulan, dan pendapatan lebih dari Rp8.600.000,00 per bulan. Tabel 30
Jumlah dan Persentase Tingkat Kesetaraan Gender dalam BMT Swadaya Pribumi menurut Tingkat Pendapatan Responden di Desa Kembang Kuning, 2011
Tingkat kesetaraan gender Tidak setara Setara Total n (%)
Tingkat pendapatan (Rp) 2 3 1 n (%) n (%) n (%) 4 (21,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 15 (78,9) 5 (100,0) 6 (100,0) 19 (100,0) 5 (100,0) 6 (100,0)
Keterangan : p-value = 0,119
Total n (%) 4 (13,3) 26 (86,7) 30 (100,0)
Taraf nyata = 0,05
1
: Pendapatan Rp400.000,00 s.d Rp 4.499.000,00
2
: Pendapatan Rp4.500.000,00 s.d Rp8.599.000,00
3
: Pendapatan ≥Rp8.600.000,00
Uji statistik korelasi Rank Spearman juga menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan nyata atau signifikan antara tingkat pendapatan peserta dengan
90
tingkat kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi sehingga keduanya tidak saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Nilai koefisien korelasi yang positif menunjukkan semakin tinggi tingkat pendapatan peserta, maka semakin tinggi kesetaraan gender dalam pelaksanaan produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi. Berdasarkan Tabel 30, terlihat bahwa sebagian besar responden yang berpendapatan rendah, sedang, maupun tinggi sama-sama menyatakan kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi telah setara gender namun persentase responden berpendapatan sedang dan tinggi yang menyatakan pelaksanaan produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi telah setara gender lebih besar daripada responden yang berpendapatan rendah dengan selisih 21,1 persen.
8.6
Ikhtisar Peserta perempuan dan peserta laki-laki memiliki karakteristik yang
berbeda. Dari segi umur, peserta laki-laki berumur produktif bekerja yang lebih muda daripada peserta perempuan sehingga peserta laki-laki cenderung menekuni usaha berdagang pada usia produktif muda sedangkan peserta perempuan produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi berumur produktif bekerja tua. Peserta berumur muda menyatakan bahwa tingkat kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi tinggi. Peserta yang berumur muda merupakan karakteristik dari peserta laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa peserta laki-laki lebih memiliki akses yang besar terhadap sumberdaya, kontrol yang besar terhadap sumberdaya, dan manfaat yang dinikmati yang lebih besar daripada peserta perempuan. Dari segi pendidikan, peserta perempuan menempuh tingkat pendidikan yang lebih rendah daripada peserta laki-laki. Peserta perempuan hanya menyelesaikan pendidikan di bangku Sekolah Dasar (SD) sedangkan peserta lakilaki telah mencapai pendidikan formal pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Perempuan yang berpendidikan rendah cenderung memiliki posisi tawar yang lemah dalam keluarganya sehingga sulit memutuskan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Semakin tinggi tingkat pendidikan peserta maka semakin tinggi tingkat kesetaraan gender dalam pelaksanaan produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi. Pendidikan yang tinggi merupakan karakteristik dari
91
peserta laki-laki sehingga peserta laki-laki memiliki akses yang besar terhadap sumberdaya, kontrol yang besar terhadap sumberdaya, dan manfaat yang dinikmati lebih besar daripada peserta perempuan. Dari segi status pernikahan, sebagian besar peserta laki-laki maupun peserta perempuan telah berstatus menikah hanya sebagian kecil peserta yang berstatus janda. Peserta yang berstatus menikah tidak memiliki kuasa atau kendali yang bebas seperti pada saat dia berstatus belum menikah atau berstatus cerai. Laki-laki sebagai suami dan kepala keluarga cenderung dominan dalam pengambilan keputusan keluarga. Oleh karena itu, perempuan yang ingin mengajukan pembiayaan kepada BMT Swadaya Pribumi harus memperoleh izin terlebih dahulu dari suami mereka. Peserta perempuan yang berstatus janda memiliki akses yang besar terhadap sumberdaya, kontrol yang besar terhadap sumberdaya, dan manfaat yang dinikmati lebih besar daripada peserta yang berstatus berkeluarga. Dari segi jenis usaha, peserta perempuan cenderung menekuni usaha makanan skala kecil yang dapat dikerjakan dirumah sambil mengurusi dan merawat keluarga (domestik) seperti membuka warung di depan rumah, berjualan gado-gado, es campur, dan jenis usaha makanan lainnya di rumah. Berbeda dengan peserta perempuan, peserta laki-laki menekuni jenis usaha yang lebih beragam. Tidak hanya jenis usaha makanan tetapi juga jenis usaha non-makanan, seperti percetakan, mebel, dan lain-lain yang menghasilkan omset lebih besar daripada jenis usaha makanan dalam skala kecil. Peserta laki-laki yang menekuni jenis usaha makanan cenderung menjual dagangan mereka dengan cara berkeliling, seperti ketoprak keliling, baso keliling, dan lain-lain. Sehingga peserta laki-laki yang menekuni jenis usaha makanan dengan cara bekeliling memiliki lebih besar peluang dalam memperoleh pembeli daripada hanya berjualan di depan rumah. Peserta yang menekuni usaha jenis non-makanan menyatakan kesetaraan gender dalam pelaksanaan produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi lebih tinggi daripada peserta yang menekuni jenis usaha makanan. Jenis usaha non-makanan menjadi karakteristik jenis usaha yang ditekuni oleh peserta lakilaki. Hal ini menunjukkkan bahwa peserta laki-laki memiliki akses yang besar
92
terhadap sumberdaya, kontrol yang besar terhadap sumberdaya, dan manfaat yang dinikmati lebih besar daripada peserta perempuan. Dari segi pendapatan, peserta perempuan dan peserta laki-laki sama-sama berada pada kategori pendapatan yang rendah. Pendapatan tinggi biasa dimiliki oleh peserta yang memiliki usaha dalam skala besar dan memiliki lebih dari satu jenis usaha dengan manajemen keuangan yang baik. Tiga dari enam karakteristik individu peserta yang berbeda memiliki hubungan dengan kesetaraan gender dalam pelaksanaan produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi. Tiga karakteristik individu peserta tersebut adalah umur berdasarkan median selang umur responden, umur berdasarkan umur produktif bekerja dari BPS, dan jenis usaha yang ditekuni oleh peserta. Umur peserta menunjukkan koefisien korelasi yang negatif, yaitu semakin muda umur peserta maka semakin tinggi kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi. Sedangkan karakteristik lainnya, yaitu status pernikahan, tingkat pendidikan, jenis usaha, dan tingkat pendapatan menunjukkan nilai koefisien yang positif.
BAB IX ANALISIS KEBERHASILAN BMT SWADAYA PRIBUMI 9.1
Keberhasilan BMT Swadaya Pribumi dalam Pemenuhan Kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis Gender Keberhasilan BMT Swadaya Pribumi pada penelitian ini diukur dari
sejauhmana pemenuhan kebutuhan praktis serta kebutuhan strategis gender peserta produk pembiayaan (perempuan dan laki-laki) dipertimbangkan dalam pelaksanaan BMT Swadaya Pribumi. Jumlah pertanyaan untuk mengukur keberhasilan BMT Swadaya Pribumi adalah delapan pertanyaan yang terdiri dari lima pertanyaan pemenuhan kebutuhan praktis dan tiga pertanyaan pemenuhan kebutuhan strategis. Pemenuhan kebutuhan praktis peserta produk pembiayaan dalam keberhasilan BMT Swadaya Pribumi diukur berdasarkan lima pertanyaan mengenai pemenuhan kebutuhan antara peserta perempuan dan peserta laki-laki terhadap
kebutuhan
permodalan,
pengetahuan
kewirausahaan,
kebutuhan
ekonomi, perbaikan kondisi hidup, dan perkembangan usaha. Nilai terendah dalam pemenuhan kebutuhan praktis peserta perempuan dan peserta laki-laki dalam BMT Swadaya Pribumi adalah 5 sedangkan nilai tertingginya adalah 10 sehingga diperoleh nilai tengah, yaitu 7,5≈8. Pemenuhan kebutuhan praktis dikategorikan ke dalam dua kategori, yaitu rendah dan tinggi. Pemenuhan kebutuhan praktis peserta produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi dikatakan rendah apabila skor yang diperoleh berkisar antara 5-8 sedangkan pemenuhan kebutuhan praktis peserta produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi dikatakan tinggi apabila skor yang diperoleh berkisar antara 9-10. Sebagian besar responden laki-laki berada pada kategori rendah dalam pemenuhan kebutuhan praktis (53,3%) sedangkan sebagian besar responden perempuan berada pada kategori tinggi dalam pemenuhan kebutuhan praktis (66,7%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden perempuan merasa kebutuhan praktis mereka, seperti pemenuhan kebutuhan permodalan, pengetahuan kewirausahaan, kebutuhan ekonomi, perbaikan kondisi hidup, dan perkembangan usaha. Hal ini juga berhubungan dengan tingginya tingkat pemenuhan manfaat yang dirasakan oleh responden perempuan (lihat
94
Tabel 22 pada BAB VII). Respponden pereempuan cennderung mennsyukuri ap papun mati dari keikutsertaa k an merekaa sebagai peserta prroduk yang mereka nikm wadaya Pribbumi. pembiayaaan BMT Sw Tabel 31
Jumlah dan Perseentase Seb baran Respponden m menurut Tin ngkat Pemenuhan Kebutuhhan Praktis di d Desa Kem mbang Kunning, 2011
Pemenuhan kebutuhaan prraktis
Jenis kelamin Laki-laki L n (%)
Pereempuan n (%)
Totaal n (% %)
Reendah
8 (53,3 3)
5 (33,3))
13 (43,3) (
T Tinggi
7 (46,7 7)
10 (66,7))
17 (56,7) (
Totaal n (%)
15 (100,0 0)
15 (100,0))
30 (1 100,0)
Sumber: Daata Primer (2011).
P Peserta pereempuan ceenderung mengajukan m n permohonnan pembiaayaan dengan tuj ujuan untuk memenuhi kebutuhan rumahtanggga sehari-hhari yang beersifat praktis sedangkan s peserta laki-laki l cenderung c mengajukaan permoh honan pembiayaaan dengan tujuan mem mperbesar skala usahaa mereka. O Oleh karen na itu, peserta peerempuan biiasanya mengajukan pembiayaan yang lebih sedikit darripada peserta laaki-laki sehhingga tingkkat pengem mbalian pesserta perem mpuan cendeerung lebih tingggi daripada peserta lakii-laki.
70.0% % 60.0% % 50.0% % 40.0% % 30.0% % 20.0% % 10.0% % 0.0% %
Laki-laaki Peremppuan
R Rendah
Tinggi
Gambar 18 Persenntase Sebarran Respo onden mennurut Tingkkat Pemen nuhan Kebutuuhan Praktis di Desa Kembang K Kuuning, 2011
95
Kebutuhan strategis memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada kebutuhan praktis. Kebutuhan strategis tersebut meliputi kebutuhan terhadap akses, kontrol, dan manfaat yang bersifat strategis yang dapat dinikmati oleh peserta. Peserta yang telah mampu memenuhi kebutuhan praktis belum tentu mampu memenuhi kebutuhan strategis gender. Peserta yang telah mampu memenuhi kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis gender, maka peserta tersebut telah memiliki tingkat pemenuhan kebutuhan gender yang tinggi. Kebutuhan strategis merupakan kebutuhan yang bersifat jangka panjang yang mengacu pada perubahan hubungan gender antara perempuan dan laki-laki, seperti kebutuhan terhadap hak yang sama dalam memperoleh pembiayaan, pelatihan, dan lain-lain. Pemenuhan kebutuhan strategis peserta produk pembiayaan dalam keberhasilan BMT Swadaya Pribumi diukur berdasarkan tiga perubahan hubungan gender, yaitu hak atau kesempatan yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh pembiayaan, mengikuti kegiatan pelatihan, dan pengambilan keputusan dalam mengatur rumahtangga. Sebagian besar responden perempuan berada pada kategori rendah dalam pemenuhan kebutuhan strategis (60,0%) sedangkan sebagian besar responden laki-laki berada pada kategori tinggi dalam pemenuhan kebutuhan strategis (86,7%), dengan selisih perbedaan 26,7% (lihat Tabel 32). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden laki-laki merasa kebutuhan strategis mereka, seperti kesempatan memperoleh pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, dan pengambilan keputusan dalam rumahtangga telah terpenuhi. Tabel 32
Jumlah dan Persentase Sebaran Responden menurut Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Strategis di Desa Kembang Kuning, 2011
Pemenuhan kebutuhan strategis
Laki-laki n (%)
Perempuan n (%)
Total n (%)
Rendah
2 (13,3)
9 (60,0)
11 (36,7)
Tinggi
13 (86,7)
6 (40,0)
19 (63,3)
Total n (%)
15 (100,0)
15 (100,0)
30 (100,0)
Sumber: Data Primer (2011).
Jenis kelamin
96
P Peserta laki--laki cenderung memiiliki pengarruh dan kenndali yang besar dalam pem menuhan kebutuhan k s strategis meereka, baik di lingkunngan masyaarakat maupun keluarga. k Daalam keluarrga, laki-lak ki sebagai suami s dan kkepala kelu uaraga bertindak sebagai pengambil keputusan k utama u di dalam d keluuarga sedan ngkan perempuann berperann sebagai pendampin ng suaminnya dan m menerima setiap s keputusann dari suam mi mereka sehingga s peerempuan harus h mempperoleh izin n dari suami mereka sebeelum menggajukan peembiayaan. Tidak seeluruh kelu uarga didominassi oleh kepuutusan suam mi mereka, terdapat t bebberapa keluuarga yang saling s merundinggkan persoaalan yang mereka m hadaapi dan menncari jalan kkeluarnya secara s bersama. Perempuann yang mem miliki tingk kat pendidikkan tinggi atau pendaapatan tinggi padda umumnyya memilikki posisi taw war yang cukup c tingggi dan mem miliki pengaruh dalam keluaarga.
90.0% % 80.0% % 70.0% % 60.0% % 50.0% % 40.0% % 30.0% % 20.0% % 10.0% % 0.0% %
Laki-laaki Peremppuan
R Rendah
Tinggi
onden mennurut Tingkkat Pemen nuhan Gambar 19 Persenntase Sebarran Respo Kebutuuhan Strateggis di Desa Kembang Kuning, K 20111 P Penggabung gan pemenuuhan kebutu uhan praktiis dan kebbutuhan straategis gender anntara peserta perempuaan dan peserta laki-laaki dapat m mengukur tin ngkat keberhasillan BMT Swadaya S Prribumi dalaam memennuhi kebutuuhan praktiss dan kebutuhann strategis gender g para peserta pro oduk pembiaayaan. Tinggkat keberhaasilan BMT Swaadaya Pribuumi dikelom mpokkan kee dalam duaa kategori, yyaitu rendah h dan tinggi. Seecara kuanttitatif, jawaaban sebag gian besar responden perempuan n dan respondenn laki-laki mengenai m k keberhasilan n BMT Sw wadaya Pribbumi sama--sama menunjukkkan bahwaa tingkat keeberhasilan BMT Swaadaya Pribuumi berada pada kategori tiinggi karenna telah berhhasil memeenuhi kebutuuhan praktiis dan kebuttuhan
97
strategis gender g peseerta produk pembiayaan BMT Sw wadaya Pribumi (lihat Tabel T 33). Hanyya sebesar 13,3 1 persen peserta perrempuan daan 13, 3 perrsen pesertaa lakilaki yang merasa tinggkat keberhhasilan BM MT Swadayaa Pribumi ddalam memenuhi m tergolong rendaah. kebutuhann praktis dann strategis mereka Tabel 33
Jumlah dan Perseentase Seb baran Respponden m menurut Tin ngkat Keberhassilan BMT Swadaya S Pribumi di Deesa Kembanng Kuning, 2011
Tingkat keberhasila k an BMT Swaadaya Pribuumi
Jenis kelamin Laki-laki L n (%)
Totaal n (% %)
Pereempuan n (%)
Reendah
2 (13,3 3)
2 (13,3))
4 (13,3) (
T Tinggi
13 (86,7 7)
13 (86,7))
26 (86,7) (
Totaal n (%)
15 (100,0 0)
15 (100,0))
30 (1 100,0)
Sumber: Daata Primer (2011).
100.00% 80.00% 60.0% Laki-lakki
40..0%
Perempuuan
20..0%
Perem mpuan
0.0%
Laki-laki Renndah
Gambar 20
9.2
Tinggi
Persenttase Sebarann Respondeen menurut Tingkat Keeberhasilan BMT Swadaaya Pribumii di Desa Keembang Kunning, 2011
Analisis Gen A nder terhadap Keberrhasilan BM MT Swadayya Pribumii P Pelaksanaan n suatu program p dapat dikkatakan berhasil ap pabila
memperhaatikan persooalan kesetaaraan genderr dalam
pelaksanaaannya.
Ketika K
pelaksanaaan suatu program teelah memp perhatikan kesetaraann gender dalam d pemenuhaan kebutuhaan gender yaang berbedaa antara perrempuan dann laki-laki, maka program tersebut dappat dikatakaan telah resp ponsif gendder. Analisiss gender seebagai suatu alat analisis hubbungan gennder dalam suatu kegiaatan atau proogram dilak kukan
98
berdasarkan beberapa tahapan. Pada penelitian ini analisis gender dilakukan dengan menganalisis peran (pembagian kerja) dalam rumahtangga, akses peserta terhadap sumberdaya dari BMT Swadaya Pribumi, kontrol peserta terhadap sumberdaya dari BMT Swadaya Pribumi, dan manfaat yang dinikmati oleh peserta produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi. Dari keempat variabel tersebut diambil tiga variabel untuk digabungkan ke dalam variabel tingkat kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi, yaitu tingkat akses terhadap sumberdaya dari BMT Swadaya Pribumi, tingkat kontrol terhadap sumberdaya dari BMT Swadaya Pribumi, dan tingkat manfaat yang dinikmati oleh peserta produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi. Hubungan atau korelasi antara variabel-variabel dalam kesetaraan gender dan variabel keberhasilan BMT Swadaya Pribumi diukur dengan menggunakan uji korelasi Rank Spearman dengan hasil sebagai berikut: Tabel 34
Hasil Analisis Uji Statistik Rank Spearman antara Akses, Kontrol, Manfaat, dan Kesetaraan Gender terhadap Tingkat Keberhasilan BMT Swadaya Pribumi di Desa Kembang Kuning, 2011
Analisis Gender
p-value
Keterangan
0,479**
0,007
Signifikan
Kontrol
0,109
0,568
Tidak signifikan
Manfaat
0,367*
0,046
Signifikan
Kesetaraan gender
0,423*
0,020
Signifikan
Akses
Koefisien Korelasi
Berdasarkan Tabel 34, terlihat bahwa akses peserta produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi terhadap sumberdaya dari BMT Swadaya Pribumi, manfaat yang dinikmati oleh peserta produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi, dan kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi memiliki signifikansi pvalue kurang dari 0,05 sehingga ketiga variabel tersebut memiliki hubungan yang nyata atau signifikan dengan keberhasilan BMT Swadaya Pribumi sedangkan kontrol peserta produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi terhadap sumberdaya dari BMT Swadaya Pribumi tidak memiliki hubungan yang nyata dengan keberhasilan BMT Swadaya Pribumi yang ditunjukkan melalui signifikansi pvalue lebih besar dari 0,05. Tanda bintang (*) pada nilai korelasi kofisien menunjukkan hubungan atau signifikansi antar variabel yang diuji, semakin banyak jumlah bintang maka semakin signifikan, seperti tanda bintang yang
99
ditunjukkan pada variabel akses peserta terhadap sumberdaya dari BMT Swadaya Pribumi, manfaat yang dinikmati oleh peserta, dan kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi dengan tingkat keberhasilan BMT Swadaya Pribumi. Hubungan antara akses peserta dengan keberhasilan BMT Swadaya Pribumi memiliki tingkat signifikansi yang tinggi. Jika tingkat akses peserta terhadap sumberdaya dari BMT Swadaya Pribumi tinggi maka tingkat keberhasilan BMT Swadaya Pribumi juga tinggi dan jika tingkat akses peserta terhadap sumberdaya dari BMT Swadaya Pribumi rendah maka tingkat keberhasilan BMT Swadaya Pribumi juga rendah. Sebagian besar responden (95,7 persen responden) yang memiliki akses tinggi terhadap sumberdaya dari BMT Swadaya Pribumi, menyatakan BMT Swadaya Pribumi telah berhasil dalam memenuhi kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis gender dan sebesar 57,1 persen peserta yang memiliki akses yang rendah terhadap sumberdaya dari BMT Swadaya Pribumi menyatakan keberhasilan BMT Swadaya Pribumi adalah rendah (lihat Tabel 35). Tabel 35
Jumlah dan Persentase Tingkat Keberhasilan BMT Swadaya Pribumi menurut Tingkat Akses Responden dalam Memperoleh Sumberdaya BMT Swadaya Pribumi di Desa Kembang Kuning, 2011 Tingkat keberhasilan BMT Swadaya Pribumi
Tingkat akses
Rendah n (%)
Tinggi n (%)
Total n (%)
Rendah
3 (42,9)
4 (57,1)
7 (100,0)
Tinggi
1 (4,3)
22 (95,7)
23 (90,0)
Total n (%)
4 (13,3)
26 (86,7)
30 (100,0)
Keterangan: p-value = 0,007
Taraf nyata = 0,05
Hasil uji non-parametik Rank Spearman menunjukkan kontrol peserta dengan keberhasilan BMT Swadaya Pribumi tidak memiliki hubungan yang nyata atau signifikan dengan keberhasilan BMT Swadaya Pribumi. Rendahnya kontrol peserta terhadap sumberdaya dari BMT Swadaya Pribumi tidak mempengaruhi keberhasilan BMT Swadaya Pribumi menjadi rendah. Peserta yang memiliki kontrol tinggi terhadap sumberdaya dari BMT Swadaya Pribumi menyatakan BMT Swadaya Pribumi telah berhasil dan peserta yang memiliki kontrol yang rendah terhadap sumberdaya dari BMT Swadaya Pribumi ternyata juga
100
menyatakan bahwa BMT Swadaya Pribumi dapat dikatakan telah berhasil dalam memenuhi kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis gender peserta produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi (lihat Tabel 36). Tabel 36
Jumlah dan Persentase Tingkat Keberhasilan BMT Swadaya Pribumi menurut Tingkat Kontrol Responden dalam Memperoleh Sumberdaya BMT Swadaya Pribumi di Desa Kembang Kuning, 2011 Tingkat keberhasilan BMT Swadaya Pribumi
Tingkat kontrol
Rendah n (%)
Tinggi n (%)
Total n (%)
Rendah
2 (18,2)
9 (81,8)
11 (100,0)
Tinggi
2 (10,5)
17 (89,5)
19 (100,0)
Total n (%)
4 (13,3)
26 (86,7)
30 (100,0)
Keterangan: p-value = 0,568
Taraf nyata = 0,05
Hubungan antara manfaat yang dinikmati peserta dengan keberhasilan BMT Swadaya Pribumi cukup signifikan atau berhubungan nyata. Jika tingkat manfaat yang dinikmati peserta produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi adalah tinggi maka tingkat keberhasilan BMT Swadaya Pribumi juga tinggi. Seluruh peserta yang merasakan manfaat yang mereka nikmati tinggi, menyatakan bahwa keberhasilan BMT Swadaya Pribumi juga tinggi (lihat Tabel 37). Tabel 37
Jumlah dan Persentase Tingkat Keberhasilan BMT Swadaya Pribumi menurut Tingkat Manfaat yang Responden Nikmati dari BMT Swadaya Pribumi di Desa Kembang Kuning, 2011 Tingkat keberhasilan BMT Swadaya Pribumi
Tingkat manfaat
Rendah n (%)
Tinggi n (%)
Total n (%)
Rendah
4 (25,0)
12 (75,0)
16 (100,0)
Tinggi
0 (0,0)
14 (100,0)
14 (100,0)
Total n (%)
4 (13,3)
26 (86,7)
30 (100,0)
Keterangan: p-value = 0,046
Taraf nyata = 0,05
Hubungan antara kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi dengan keberhasilan BMT Swadaya Pribumi memiliki tingkat signifikansi yang cukup tinggi. Semakin tinggi tingkat kesetaraan gender peserta dalam BMT Swadaya Pribumi maka tingkat keberhasilan BMT Swadaya Pribumi semakin
101
tinggi. Sebesar 50,0 persen responden menyatakan pelaksanaan produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi tidak setara gender dengan keberhasilan yang juga rendah. Sebesar 50,0 persen responden lainnya yang menyatakan pelaksanaan produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi tidak setara gender ternyata merasa bahwa tingkat keberhasilan BMT Swadaya Pribumi tinggi. Sebesar 92,7 persen responden menyatakan kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi adalah setara gender dengan tingkat keberhasilan BMT Swadaya Pribumi yang juga tinggi (lihat Tabel 38). Tabel 38
Jumlah dan Persentase Tingkat Keberhasilan BMT Swadaya Pribumi menurut Tingkat Kesetaraan Gender dalam BMT Swadaya Pribumi di Desa Kembang Kuning, 2011
Tingkat kesetaraan gender
Tingkat keberhasilan BMT Swadaya Pribumi Rendah n (%)
Tinggi n (%)
Total n (%)
Tidak setara
2 (50,0)
2 (50,0)
4 (100,0)
Setara
2 (7,7)
24 (92,7)
26 (100,0)
Total n (%)
4 (13,3)
26 (86,7)
30 (100,0)
Keterangan: p-value = 0,020
Taraf nyata = 0,05
Kuantitas peserta perempuan produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi yang lebih banyak dari peserta laki-laki menunjukkan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang cukup besar untuk mengajukan pemohonan pembiayaan kepada BMT Swadaya Pribumi, namun peserta perempuan memiliki kontrol atau kuasa yang lebih rendah daripada peserta laki-laki dalam mengelola uang pembiayaan dari BMT Swadaya Pribumi serta dalam mengelola usaha yang mereka jalani karena laki-laki memiliki peran yang lebih besar dalam rumahtangga peserta sehingga laki-laki mayoritas lebih dominan dalam pengambilan keputusan. Hal ini yang mempengaruhi peserta perempuan menyatakan bahwa kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi adalah tidak setara gender. Dari segi akses dan kontrol, peserta laki-laki memiliki akses yang lebih tinggi daripada peserta perempuan, namun dari segi manfaat yang dirasakan, peserta perempuan menyatakan manfaat yang mereka nikmati adalah tinggi. Manfaat peserta perempuan yang tinggi tersebut mempengaruhi keberhasilan BMT Swadaya
102
Pribumi dalam memenuhi kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis gender peserta produk pembiayaan. Tingkat kesetaraan gender yang setara dalam BMT Swadaya Pribumi mempengaruhi tingkat keberhasilan BMT Swadaya Pribumi. Keberhasilan BMT Swadaya Pribumi sebagai suatu program yang responsif gender merupakan keterlibatan aktif dari semua pihak, peserta perempuan dan peserta laki-laki harus menyadari kebutuhan dan kepentingan mereka masingmasing.
9.3
Ikhtisar Peserta perempuan dan peserta laki-laki menyatakan bahwa pemenuhan
kebutuhan praktis mereka sudah terpenuhi, namun tingkat pemenuhan kebutuhan praktis peserta perempuan lebih tinggi daripada peserta laki-laki. Peserta perempuan dan peserta laki-laki juga menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan strategis mereka sudah terpenuhi, namun tingkat pemenuhan kebutuhan strategis peserta perempuan lebih rendah daripada peserta laki-laki. Akumulasi dari kedua kebutuhan gender tersebut menghasilkan nilai keberhasilan BMT Swadaya Pribumi. Secara kuantitatif, peserta perempuan dan peserta laki-laki sama-sama menyatakan bahwa tingkat keberhasilan BMT Swadaya Pribumi berada pada kategori tinggi karena telah berhasil memenuhi kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis gender peserta produk pembiayaan terutama dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Peserta yang menyatakan pelaksanaan BMT Swadaya Pribumi tidak setara dan setara gender sama-sama merasa bahwa pelaksanaan BMT Swadaya Pribumi telah berhasil. Oleh karena itu, tingkat kesetaraan gender yang setara dalam BMT Swadaya Pribumi akan mempengaruhi tingkat keberhasilan BMT Swadaya Pribumi.
BAB X PENUTUP 10.1 1)
Kesimpulan Peserta perempuan produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi memiliki karakteristik, yaitu: berumur tua, mayoritas peserta perempuan berstatus sudah menikah dan minoritas peserta perempuan berstatus janda, berpendidikan rendah, dominan menekuni jenis usaha makanan, serta berpendapatan rendah. Peserta laki-laki produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi memiliki karakteristik, yaitu: berumur muda, berstatus sudah menikah, berpendidikan tinggi, dominan menekuni jenis usaha non-makanan, serta berpendapatan rendah. Tiga dari enam karakteristik individu peserta, yaitu umur berdasarkan median selang umur responden, umur berdasarkan umur produktif bekerja dari BPS, dan jenis usaha yang ditekuni oleh peserta berhubungan dengan tingkat kesetaraan gender dalam pelaksanaan produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi.
2)
Perempuan mengerjakan lebih banyak kegiatan reproduktif dan kemasyarakatan, serta memiliki beban kerja berlebih (over burden) karena disamping bekerja untuk merawat dan mengurusi keluarga, serta mengikuti kegiatan sosial-kemasyarakatan, sebagian besar perempuan juga membantu menopang perekonomian keluarga dengan mencari nafkah.
3)
Baik
peserta
laki-laki
maupun
peserta
perempuan
sama-sama
menyatakan bahwa pelaksanaan produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi telah setara gender, namun persentase peserta laki-laki yang menyatakan pelaksanaan produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi telah setara gender lebih tinggi daripada peserta perempuan. Hal ini dikarenakan peserta laki-laki memiliki akses terhadap sumberdaya dari BMT Swadaya Pribumi dan kontrol terhadap sumberdaya dari BMT Swadaya Pribumi yang lebih besar daripada yang dimiliki oleh peserta perempuan.
104
4)
Secara kuantitatif, peserta perempuan dan peserta laki-laki menyatakan bahwa pelaksanaan produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi telah berhasil dalam memenuhi kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis gender peserta produk pembiayaan. Namun, peserta perempuan merasakan pemenuhan kebutuhan strategis yang lebih rendah daripada peserta laki-laki dan peserta laki-laki merasakan pemenuhan kebutuhan praktis yang lebih rendah daripada peserta perempuan.
5)
Pelaksanaan produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi yang setara gender berhubungan dengan tingkat keberhasilan BMT Swadaya Pribumi dalam memenuhi kebutuhan praktis dan strategis gender peserta produk pembiayaan.
Semakin
tinggi
tingkat
kesetaraan
gender
dalam
pelaksanaan produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi, maka semakin tinggi tingkat keberhasilan BMT Swadaya Pribumi dalam memenuhi kebutuhan praktis dan strategis gender peserta produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi.
10.2 1)
Saran Tujuan
pembentukkan
BMT
Swadaya
Pribumi
adalah
untuk
meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat lokal, namun masih ditemukan masyarakat yang tidak mengetahui BMT Swadaya Pribumi dan masyarakat pendatang yang berdomisili di sekitar Holcim Indonesia Pabrik Narogong yang merasa dibedakan dalam mengakses produk pembiayaan dari BMT Swadaya Pribumi. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi dan publikasi secara rutin dan menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat (masyarakat pribumi atau pendatang yang berdomisili di sekitar Holcim Indonesia Pabrik Narogong), terutama masyarakat yang membutuhkan pembiayaan untuk kesejahteraan hidup mereka agar masyarakat dapat mengakses produk pembiayaan maupun produk simpanan di BMT Swadaya Pribumi. 2)
Bias gender dalam BMT Swadaya Pribumi dapat diminimalisir dengan cara memberikan akses dan kontrol terhadap masyarakat untuk
105
memperoleh sumberdaya dan manfaat dari kegiatan di BMT Swadaya Pribumi tanpa membeda-bedakan gender mereka. 3)
Pelatihan dan pendampingan terhadap usaha peserta produk pembiayaan perlu dilakukan secara rutin dan mendalam kepada setiap peserta agar usaha yang ditekuni peserta produk pembiayaan dapat terus berkembang dan berkelanjutan.
DAFTAR PUSTAKA
[CSR Jawa Timur]. Tanpa tahun. Sejarah CSR. [Internet]. [diunduh 30 Maret 2011]. Format/ Ukuran: PDF/ 278 KB. Dapat diunduh dari: http://csrjatim.org/2/data/sejarah-csr.pdf . [Dephut] Departemen Kehutanan. 2004. Panduan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Lingkup Departemen Kehutanan. [diunduh 28 Mei 2011]. Dapat diunduh dari: http://www.dephut.go.id/halaman/pengarusutamaan_gender/pug/l_528_0 4.htm . [Depkeu] Departemen Keuangan. Tanpa tahun. Panduan Pelatihan Pengarusutamaan Gender Depkeu. [Internet]. [diunduh 19 Oktober 2011]. Format/Ukuran: PDF/1.809 KB. Dapat diunduh dari: www.depkeu.go.id/ind/others/Gender/ISI_MODUL_PUG.pdf . [HDI] Human Development Report. 2009. Gender Empowerment Measure (GEM). [Internet]. [dinduh 28 April 2010]. Format/ Ukuran: PDF/ 113 KB. Dapat diunduh dari: http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2009_EN_Table_K.pdf . [HDI] Human Development Report. 2009. Human Development Index (HDI). [Internet]. [dinduh 28 April 2010]. Dapat diunduh dari: http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2009_EN_Table_K.pdf . [ILO] International Labour Organization. 2001. Strategi Pengarusutamaan Gender. [Internet]. [dinduh 28 April 2010]. Dapat diunduh dari: www.ilo.org . [Inpres] Instruksi Presiden. 2000. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah. Jakarta [ID]: Kementrian Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak. 30 hal.
107
[UNDP Indonesia] United Nations for Development Programme. 2007. Usaha Pencapaian MDGs Indonesia. [Internet]. [diunduh 28 April 2011. Dapat diunduh dari: http://www.targetmdgs.org/index.php?option=com_content&task=view& id=822&Itemid=46&lang=id . [WHO] World Health Organization. 2011. What do we mean by "sex" and "gender"?. [Internet]. [dikutip 18 Mei 2011]. Dapat diunduh dari: http://www.who.int/gender/whatisgender/en/index.html . Ascarya. 2008. Akad & Produk Bank Syariah. Jakarta [ID]: PT Raja Grafindo Persada. Asrianti US. 2010. Analisis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/ CSR) dalam Upaya Pengembangan Masyarakat (Studi Kasus: Baitul Maal Wa Tamwil Swadaya Pribumi PT Holcim Indonesia Tbk di Desa Kembang Kuning, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat). [Skripsi]. Bogor [ID]: Fakultas Ekologi Manusia. Institut Pertanian Bogor. Azis MA. Tata Cara Pendirian BMT. [Internet]. [diunduh 3 Januari 2012]. Format/Ukuran: PDF/ 470 KB. Dapat diunduh dari: http://pkesinteraktif.pkes.org/download/bmt_pkes_secure.pdf . Dowling S. 2008. Analisis Gender: Sebuah Panduan Pengantar Disiapkan untuk PT Kaltim Prima Coal (KPC) Mitra Proyek. (Alih bahasa dari bahasa Inggris oleh Aria Jalil). [Internet]. [diunduh 30 April 2011]. Format/ Ukuran: PDF/ 431 KB. Dapat diunduh dari: empoweringcommunities.anu.edu.au/.../Gender%20Analysis%20Toolkit _Bahasa%20Version.pdf . Faisal S. 2005. Format-Format Penelitian Sosial. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Handayani T dan Sugiarti. 2008. Konsep dan Teknik Penelitian Gender. Edisi Revisi. Surya Dharma (ed). Malang [ID]: UPT. Penerbitan Universitas Muhamadiyah Malang.
108
Haspels N dan Suriyasarn B. 2005. Panduan Praktis bagi Organisasi: Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Aksi Penaggulangan Pekerja Anak serta Perdagangan Perempuan dan Anak. [Internet]. [diunduh 10 Mei 2011]. Format/ Ukuran: PDF/808 KB. Dapat diunduh dari: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilojakarta/documents/publication/wcms_150508.pdf. Hubeis AVS. 2010. Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa. Bogor [ID]: IPB Press. Koesoemowidjojo SE. 2000. Peranan Gender dalam Rumahtangga Penerima Kredit Peningkatan Pendapatan Petani Kecil di Bogor. [Tesis]. Bogor [ID]: Institut Pertanian Bogor. Lu’lu.
2005. Analisis Gender terhadap Tingkat Keberhasilan Proyek Penanggulangan Kemiskiinan di Perkotaan (P2KP). [Skripsi]. Bogor [ID]: Institut Pertanian Bogor.
Radyati MRN. 2008. CSR untuk Pemberdayaan Ekonomi Lokal. Jakarta [ID]: Yayasan Indonesia Business Links. Rahman A. 2009. Evaluasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT Holcim Indonesia Tbk (Studi Kasus: Baitul Maal Wa Tamwil Swadaya Pribumi, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat). [Skripsi]. Bogor [ID]: Fakultas Ekologi Manusia. Institut Pertanian Bogor. Rahman R. 2009. Corporate Social Responsibility: Antara Teori dan Kenyataan. Jakarta [ID]: PT Buku Kita. Simatauw M, Simanjuntak L, Kuswardono PT. 2001. Gender & Pengelolaan Sumberdaya Alam. Yogyakarta [ID]: Yayasan PIKUL. Singarimbun M dan Effendi S. 2008. Metode Penelitian Survai (Cetakan ke-19). Jakarta [ID]: LP3ES.
109
Sitorus F. 1998. Penelitian Kualitatif “ Suatu Perkenalan”. Kelompok Dokumentasi Ilmu-ilmu Sosial untuk Laboratorium Sosiologi, Antropologi, dan Kependudukan Jurusan Ilmu Sosial dan Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian IPB. Siwi M. 2011. Profil dan Persepsi Komunitas Desa Kembang Kuning terhadap Pengembangan Masyarakat dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT Holcim Indonesia Tbk. Bogor [ID]: Departemen SKPM, FEMA, IPB. Solihin I. 2009. Corporate Social Responsibility: From Chairity to Sustainability. Jakarta [ID]: Salemba Empat. Sukada S, Wibowo P, Ginano K, Jalal, Kadir I, Rahman T. 2007. CSR for Better Life: Indonesian Context. Membumikan Bisnis Berkelanjutan. Memahami Konsep dan Praktik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Jakarta [ID]: Yayasan Indonesia Business Links. Untung B. 2008. Corporate Social Responsibility. Jakarta [ID]: Sinar Grafika. Uyanto SS. 2009. Pedoman Analisis Data dengan SPSS. Yogyakarta [ID]: Graha Ilmu. Wibisono Y. 2007. Membedah Konsep & Aplikasi CSR. Gresik [ID]: Fascho Publishing. Zainal RI. 2006. Best Practices: Corporate Social Responsibility (CSR) Sebuah Pengalaman Membangun Multistakeholder Engagement bagi Penerapan CSR di Kabupaten Muba, Sumatera Selatan. Palembang [ID]: Percetakan Usaha Musi.
LAMPIRAN
111
Lampiran 1
Kuesioner Penelitian
KUESIONER PENELITIAN ANALISIS GENDER TERHADAP TINGKAT KEBERHASILAN PELAKSANAAN BMT SWADAYA PRIBUMI Bapak/ Ibu yang saya hormati, Kuesioner ini merupakan salah satu instrumen penelitian skripsi yang dilakukan oleh: Nama : Debbie Luciani Prastiwi NRP : I34080059 Fakultas/ Departemen : Fakultas Ekologi Manusia/ Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Perguruan Tinggi : Institut Pertanian Bogor Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keberhasilan BMT Swadaya Pribumi dan sejauhmana relasi gender menentukan keberhasilan BMT Swadaya Pribumi. Oleh karena itu, peneliti meminta kesediaan Bapak/ Ibu untuk menjawab semua pertanyaan yang ada dengan baik dan sejujur-jujurnya. Identitas dan jawaban Bapak/ Ibu akan dijaga kerahasiaannnya. Terimakasih.
Nomor responden Tanggal pengumpulan data Tanggal entri data
I.
: : :
Karakteristik Responden Berilah tanda (X) pada pilihan yang benar atau sesuai. 1. Nama Responden
: ...........................................................................
2. Umur
: ......... tahun
3. Jenis Kelamin
: [ ] Laki-laki [ ] Perempuan
4. Agama
: ...........................................................................
5. Status Pernikahan
: [ ] Menikah [ ] Belum menikah [ ] Cerai (duda/ janda)
6. Suku
: ...........................................................................
7. Alamat (RT/ RW)
: ........................................................................... Desa: ................................................................... RT: .............
RW: .............
Kelurahan: ...................................... Kecamatan: ....................................
112
8. No. Telp/ HP
: ...........................................................................
9. Apa pendidikan terakhir Anda? [ ] Tidak tamat SD [ ] Tamat SD [ ] Tamat SMP [ ] Tamat SMA [ ] Tamat Perguruan Tinggi D1/D2/D3/S1/S2/S3 10. Apa status pekerjaan Anda saat ini ? [ ] Bekerja
[ ] Tidak bekerja
11. Apa pekerjaan utama Anda saat ini ? [ ] Pegawai Negeri Sipil [ ] Pegawai Swasta [ ] Petani [ ] Buruh (buruh pabrik, buruh bangunan, buruh angkut, dan lain-lain) [ ] Pedagang/ wiraswasta [ ] Lainnya, sebutkan: .......................................... Jika pekerjaan utama Anda sebagai pedagang/ wiraswasta, lanjutkan ke no 11. 12. Apa jenis usaha yang Anda tekuni saat ini? [ ] Pengolahan makanan/ minuman, sebutkan: .......................................... [ ] Ternak hewan, sebutkan: .......................................... [ ] Kerajinan, sebutkan: .......................................... [ ] Klontong, sebutkan: .......................................... [ ] Fotokopi [ ] Bengkel [ ] Pulsa [ ] Lainnya, sebutkan: .......................................... 13. Apa status usaha Anda? [ ] Milik sendiri
[ ] Bukan milik sendiri
Jika milik sendiri, lanjutkan ke no 13. 14. Berapa jumlah pekerja Anda saat ini? Jawab: ..........................................
113
15. Apa status pekerja Anda? [ ] Pekerja keluarga tak dibayar [ ] Pekerja keluarga dibayar [ ] Pekerja upah harian [ ] Pekerja upah mingguan [ ] Pekerja upah bulanan [ ] Pekerja borongan 16. Berapa modal awal usaha Anda? Jawab: Rp .......................................... 17. Berasal darimanakah modal usaha Anda? (boleh diisi lebih dari 1) [ ] Modal sendiri, sebutkan: Rp.......................................... [ ] Pinjaman, sebutkan: Rp .......................................... 18. Berapa besar penghasilan bersih Anda per harinya saat ini? Jawab: Rp .......................................... 19. Berapa besar penghasilan bersih Anda per minggunya saat ini? Jawab: Rp .......................................... 20. Berapa besar penghasilan bersih Anda per bulannya saat ini? Jawab: Rp ..........................................
II.
BMT Swadaya Pribumi 21. Apa jenis produk pembiayaan/ kredit yang Anda ikuti saat ini? [ ] Murabahah [ ] Mudharabah [ ] Ijarah [ ] Musyarakah 22. Sejak kapan Anda menjadi nasabah produk pembiayaan/ kredit tersebut? Jawab : .............................................. 23. Berapa besar pinjaman Anda saat ini? Jawab: Rp .......................................... 24. Berapa besar angsuran pinjaman Anda per bulannya? Jawab: Rp .......................................... 25. Berapa besar bunga pinjaman Anda per bulannya?
114
Jawab: Rp .......................................... 26. Berapa lama jangka waktu angsurannya? Jawab: ............................................... 27. Jelaskan alasan Anda menjadi nasabah produk pembiayaan/ kredit tersebut? Jawab: ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 28. Apa jaminan yang Anda serahkan sebagai syarat untuk menjadi nasabah produk pembiayaan/ kredit tersebut? [ ] Surat kios [ ] BPKB motor/ mobil [ ] Akte jual/ beli tanah [ ] Sertifikat tanah/ rumah [ ] Lainnya, sebutkan: .......................................... III. Pembagian Peran dalam Keluarga Berilah tanda (X) pada pilihan yang sesuai dengan Anda. Kegiatan 29.Mencari nafkah 30.Masak 31.Cuci pakaian 32.Cuci piring 33.Menyapu 34.Mengepel 35.Menyetrika 36.Urus anak 37.Mandikan anak 38.Menyuapi anak 39.Gendong anak
Pekerja keluarga Laki-laki saja Perempuan saja
Bersama
115
40.Antar anak ke posyandu 41.Perbaiki rumahtangga
perkakas
42.Arisan 43.Kelompok pengajian 44.PKK 45.Kerjabakti 46.Kematian 47.Pernikahan
IV. No.
Akses terhadap Produk Pembiayaan/ Kredit Pertanyaan
48. Apakah Anda mendapatkan kesulitan memperoleh izin membuka usaha?
Ya dalam
Jika Ya, maka jelaskan mengapa Anda mengalami kesulitan itu? Jawab: ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... .............................. 49. Apakah Anda mendapatkan kesulitan dalam memperoleh pembiayaan/ kredit dari BMT Swadaya Pribumi? Jika Ya, maka jelaskan mengapa Anda mengalami kesulitan itu? Jawab: ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... .............................. 50. Apakah Anda mendapatkan pernah menunggak angsuran pembiayaan/ kredit dari BMT Swadaya Pribumi? Jika Ya, maka jelaskan mengapa Anda menunggak
Tidak
116
angsuran tersebut? Jawab: ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... .............................. 51. Apakah Anda berkesempatan untuk mengikuti pelatihan kewirausahaan yang diadakan oleh BMT Swadaya Pribumi? 52. Apakah Anda mengikuti pelatihan kewirausahaan tersebut dalam 1 tahun terakhir ini? 53. Apakah Anda berkesempatan memperoleh pendampingan dari BMT Swadaya Pribumi?
V. No.
Kontrol terhadap Produk Pembiayaan/ Kredit Pertanyaan
Ya
Tidak
Ya
Tidak
54. Apakah Anda yang menentukan berapa besarnya pinjaman yang Anda inginkan (bukan atas kehendak suami/ istri)? 55. Apakah Anda yang menentukan pemanfaatan dari uang pinjaman tersebut? 56. Apakah Anda yang menentukan jenis usaha yang Anda tekuni saat ini? 57. Apakah Anda yang memiliki wewenang (kekuasaan legal) terhadap usaha Anda? 58. Apakah Anda yang memiliki kendali atas segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha Anda?
VI. No.
Manfaat yang Dinikmati oleh Peserta Pertanyaan
59. Apakah Anda merasakan adanya peningkatan pendapatan setelah memperoleh produk pembiayaan/ kredit dari BMT Swadaya Pribumi? 60. Apakah Anda merasakan peningkatan status sosial Anda menjadi lebih baik dari sebelumnya?
117
61. Apakah makan/kebutuhan dasar Anda terpenuhi setelah memperoleh produk pembiayaan dari BMT Swadaya Pribumi? 62. Apakah Anda merasakan adanya peningkatan kemampuan berwirausaha setelah mengikuti pelatihan kewirausahaan tersebut?
VII. Tingkat Keberhasilan BMT Swadaya Pribumi No.
Pertanyaan a. Kebutuhan Praktis
63. Apakah produk pembiayaan/ kredit dari BMT Swadaya Pribumi mampu memenuhi kebutuhan permodalan usaha Anda? 64. Apakah kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh BMT Swadaya Pribumi mampu memenuhi kebutuhan pengetahuan kewirausahaan Anda? 65. Apakah saat ini Anda telah mampu memenuhi kebutuhan ekonomi Anda? 66. Apakah Anda mengalami perbaikan kondisi hidup setelah memperoleh produk pembiayaan dari BMT Swadaya Pribumi? 67. Apakah usaha Anda mengalami perkembangan usaha setelah memperoleh produk pembiayaan dari BMT Swadaya Pribumi? b. Kebutuhan Strategis 68. Apakah Anda memiliki kesempatan yang sama dengan nasabah lainnya (laki-laki atau perempuan) dalam memperoleh produk pembiayaan/ kredit BMT Swadaya Pribumi? 69. Apakah Anda memiliki kesempatan yang sama dengan nasabah lainnya (laki-laki atau perempuan) dalam mengikuti kegiatan pelatihan dari BMT Swadaya Pribumi? 70. Apakah saat ini Anda memiliki pengambilan keputusan bersama (setara dengan suami atau istri) dalam mengatur rumahtangga?
Ya
Tidak
118
Lampiran 2
Panduan Wawancara Mendalam Panduan Pertanyaan Wawancara Mendalam
ANALISIS GENDER TERHADAP TINGKAT KEBERHASILAN PELAKSANAAN CSR BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI LOKAL (Studi Kasus: Baitul Maal Wa Tamwil Swadaya Pribumi PT Holcim Indonesia Tbk di Desa Kembang Kuning, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat) Hari/ Tanggal
: Jumat, 9 September 2011
Waktu wawancara
: 09.30-10.30 WIB
Lokasi
: Kantor Community Relation PT Holcim Indonesia Tbk Pabrik Narogong
Nama informan
: Bapak Ary Wahyu
Jabatan
:Koordinator Community Relation PT Holcim Indonesia Tbk
1.
Apa yang menjadi dasar motivasi pelaksanaan BMT Swadaya Pribumi?
2.
Mengapa kegiatan BMT Swadaya Pribumi dipilih sebagai salah satu bentuk CSR?
3.
Siapa yang menginisiasi pembentukan BMT Swadaya Pribumi?
4.
Siapa saja stakeholder yang terkait dalam pembentukkan BMT Swadaya Pribumi?
5.
Siapa sasaran dari kegiatan BMT Swadaya Pribumi?
6.
Sudah berapa lama BMT Swadaya Pribumi diadakan?
7.
Apa ada kendala yang dihadapi pada saat penyelenggaraan BMT Swadaya Pribumi?
8.
Apakah pelaksanaan BMT Swadaya Pribumi dapat dikatakan berhasil?
9.
Apa harapan perusahaan terhadap BMT Swadaya Pribumi?
119
Panduan Pertanyaan Wawancara Mendalam ANALISIS GENDER TERHADAP TINGKAT KEBERHASILAN PELAKSANAAN CSR BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI LOKAL (Studi Kasus: Baitul Maal Wa Tamwil Swadaya Pribumi PT Holcim Indonesia Tbk, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat)
Hari/ Tanggal
: Jumat, 21 Oktober 2011
Waktu wawancara
: 10.00-11.00 WIB
Lokasi
: Kantor BMT Swadaya Pribumi
Nama informan
: Bapak Sulaeman
Jabatan
: Manajer BMT Swadaya Pribumi
1.
Bagaimana proses pembentukan BMT Swadaya Pribumi?
2.
Siapa yang menginisiasikan dibentuknya BMT Swadaya Pribumi
3.
Bagaimana proses pemilihan pengurusnya?
4.
Siapa yang menjadi sasaran dari BMT Swadaya Pribumi?
5.
Bagaimana menentukan nasabahnya?
6.
Bagaimana tingkat antusias dan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan BMT Swadaya Pribumi menurut perusahaan? Adakah data-data yang menunjang?
7.
Siapa yang paling banyak menjadi nasabah BMT Swadaya Pribumi?
8.
Produk apa yang paling banyak diminati? Oleh siapa saja diminatinya?
9.
Apa manfaat/ keuntungan yang diperoleh nasabah BMT Swadaya Pribumi?
10.
Apakah laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi nasabah BMT Swadaya Pribumi?
11.
Apakah bila perempuan (istri) mengajukan produk pembiayaan harus melampirkan tandatangan persetujuan suaminya?
12.
Berapa besar bunga yang harus dibayar oleh nasabah produk pembiayaan/ kredit? Bagaimana cara menentukannya?
13.
Pelatihan kewirausahaan apa yang diberikan kepada nasabah? Siapa yang menjadi pesertanya? Berapa banyak? Siapa narasumbernya?
120
14.
Bagaimana proses pendampingan dilakukan? Siapa pendampingnya?
15.
Apa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BMT Swadaya Pribumi?
16.
Sejauhmana BMT Swadaya Pribumi dikatakan berhasil?
17.
Apa yang menjadi indikator/ kriteria keberhasilan?
121
Panduan Pertanyaan Wawancara Mendalam ANALISIS GENDER TERHADAP TINGKAT KEBERHASILAN PELAKSANAAN CSR BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI LOKAL (Studi Kasus: Baitul Maal Wa Tamwil Swadaya Pribumi PT Holcim Indonesia Tbk di Desa Kembang Kuning, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat)
Hari/ Tanggal
: Jumat, 21 Oktober 2011
Waktu wawancara
: 11.00-12.00 WIB
Lokasi
: Kantor Desa Kembang Kuning
Nama informan
: Ibu Neneng
Jabatan
: Sekretaris Desa
1.
Bagaimana dan kapan Desa Kembang Kuning berdiri?
2.
Bagaimana kondisi geografis dan demografi Desa Kembang Kuning?
3.
Bagaimana karakteristik masyarakat di daerah ini?
4.
Apakah Ibu mengenal PT Holcim Indonesia Tbk?
5.
Kapan PT Holcim Indonesia Tbk ada di desa ini?
6.
Bagaimana cara PT Holcim Indonesia Tbk melakukan survai kebutuhan warga?
7.
Program apa saja yang dilakukan oleh PT Holcim Indonesia Tbk ?
8.
Apakah
PT
Holcim
Indonesia
Tbk
mensosialisasikan
rencana
pembentukkan BMT Swadaya Pribumi? 9.
Siapa saja yang terlibat pada saat pembentukkan BMT Swadaya Pribumi?
10.
Apakah kebutuhan utama yang diperlukan masyarakat saat ini?
11.
Apakah pelaksanaan BMT Swadaya Pribumi dapat dikatakan berhasil?
12.
Apakah harapan Ibu terhadap PT Holcim Indonesia Tbk dan BMT Swadaya Pribumi?
122
Lampiran 3 1.
Hasil Olah Data Primer
Hubungan Umur (Median) dengan Tingkat Kesetaraan Gender dalam BMT Swadaya Pribumi Correlations Tingkat Kesetaraan Gender
Umur (median) Spearman's rho
Umur (median)
Correlation Coefficient
1.000
-.392*
.
.032
30
30
-.392*
1.000
.032
.
30
30
Sig. (2-tailed) N Tingkat Kesetaraan Gender
Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
2.
Hubungan Umur (BPS) dengan Tingkat Kesetaraan Gender dalam BMT Swadaya Pribumi Correlations Tingkat Kesetaraan Gender
Umur (BPS) Spearman's rho
Umur (BPS)
Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N
Tingkat Kesetaraan Gender
Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
1.000
-.504**
.
.005
30
30
-.504**
1.000
.005
.
30
30
123
3.
Hubungan Jenis Kelamin dengan Tingkat Kesetaraan Gender dalam BMT Swadaya Pribumi Correlations Tingkat Kesetaraan Gender
Jenis kelamin Jenis kelamin
1
Pearson Correlation
.032
Sig. (2-tailed) N Tingkat Kesetaraan Gender
-.392*
Pearson Correlation
30
30
-.392*
1
.032
Sig. (2-tailed) N
30
30
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
4.
Hubungan antara Status Pernikahan dengan Tingkat Kesetaraan Gender dalam BMT Swadaya Pribumi Correlations Tingkat Kesetaraan Gender
Status pernikahan Status pernikahan
Pearson Correlation
1
.581
Sig. (2-tailed) N Tingkat Kesetaraan Gender
30
30
Pearson Correlation
.105
1
Sig. (2-tailed)
.581
N
.105
30
30
124
5.
Hubungan antara Tingkat Pendidikan dengan Tingkat Kesetaraan Gender dalam BMT Swadaya Pribumi Correlations Tingkat Tingkat pendidikan Kesetaraan yang Gender ditamatkan
Spearman's rho
Tingkat pendidikan Correlation yang ditamatkan Coefficient
1.000
.330
.
.075
30
30
.330
1.000
.075
.
30
30
Sig. (2-tailed) N Tingkat Kesetaraan Correlation Gender Coefficient Sig. (2-tailed) N
6.
Hubungan Golongan Jenis Usaha dengan Tingkat Kesetaraan Gender dalam BMT Swadaya Pribumi Correlations Tingkat Kesetaraan Gender
Golongan JU Spearman's rho
Golongan JU
Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N
Tingkat Kesetaraan Gender
Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
1.000
.405*
.
.027
30
30
.405*
1.000
.027
.
30
30
125
7.
Hubungan Tingkat Pendapatan dengan Tingkat Kesetaraan Gender dalam BMT Swadaya Pribumi Correlations Tingkat Tingkat pendapatan/ Kesetaraan bln Gender (median)
Spearman's rho
Tingkat pendapatan/bln (median)
1.000
.291
.
.119
30
30
Correlation Coefficient
.291
1.000
Sig. (2-tailed)
.119
.
30
30
Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N
Tingkat Kesetaraan Gender
N
8.
Hubungan Tingkat Akses dengan Tingkat Keberhasilan BMT Swadaya Pribumi Correlations Tingkat Tingkat akses keberhasilan BMT
Spearman's rho
Tingkat akses
Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N
Tingkat keberhasilan Correlation produk pembiayaan Coefficient BMT Swadaya Sig. (2-tailed) Pribumi N **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
1.000
.479**
.
.007
30
30
.479**
1.000
.007
.
30
30
126
9.
Hubungan Tingkat Kontrol dengan Tingkat Keberhasilan BMT Swadaya Pribumi Correlations Tingkat keberhasilan BMT
Spearman's rho
Tingkat keberhasilan Correlation produk pembiayaan Coefficient BMT Swadaya Sig. (2-tailed) Pribumi
1.000
.109
.
.568
30
30
Correlation Coefficient
.109
1.000
Sig. (2-tailed)
.568
.
30
30
N Tingkat kontrol terhadap kredit/ produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi
Tingkat kontrol
N
10. Hubungan Tingkat Manfaat dengan Tingkat Keberhasilan BMT Swadaya Pribumi Correlations Tingkat keberhasilan BMT Spearman's rho
Tingkat keberhasilan Correlation produk pembiayaan Coefficient BMT Swadaya Sig. (2-tailed) Pribumi N Tingkat manfaat yang diperoleh nasabah produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi
Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Tingkat manfaat
1.000
.367*
.
.046
30
30
.367*
1.000
.046
.
30
30
127
11. Hubungan Tingkat Kesetaraan Gender dengan Tingkat Keberhasilan BMT Swadaya Pribumi Correlations Tingkat Tingkat Kesetaraan keberhasilan Gender BMT Spearman's rho
Tingkat Kesetaraan Correlation Gender Coefficient Sig. (2-tailed) N Tingkat keberhasilan produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi
Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
1.000
.423*
.
.020
30
30
.423*
1.000
.020
.
30
30
128
Lampiran 4 No. Urut
Kerangka Sampling dan Sampel Penelitian
Nama
Jenis Usaha
Alamat
01
Atih M
Warung
Kp.Tegal Rt 19/04
02
Siti Fatimah
Warung
Kp.Tegal Rt 19/04
03
Heni Yanti
Warung
Kp.Tegal Rt 20/06
04
Yanah S*
Penjual es campur
Kp.Kembang Kuning Rt12/04
05
Popon F*
Warung
Kp.Narogong Rt10/03
06
Siti Badriah
Penjual pulsa
Kp.Tegal Rt 21/06
07
Yati R
Penjual sayuran
Kp.Tegal Rt 21/06
08
Husni*
Penjual beras
Kp.Tegal Rt 20/06
09
Elly N*
Warung
Kp.Tegal Rt 23/07
10
Enah*
Penjual gorengan
Kp.Tegal Rt 19/06
11
Wulan*
Warung, penjual pulsa
Kp.Kembang Kuning Rt11/04
12
Rohayati*
Warung, penjual jajanan anak, dodol
Kp.Kembang Kuning Rt19/06
13
Dedeh R
Penjual nasi Uduk
Kp.Tegal Rt 21/06
14
Enih
Warung nasi
Kp.Tegal Rt 21/06
15
Patim*
Warung nasi
Kp.Tegal Rt 19/06
16
Manah
Penjual sayuran
Kp.Tegal Rt 19/06
17
Dina
Jajanan anak
Kp.Tegal Rt 19/06
18
Marnah
Warung nasi
Kp.Tegal Rt 19/06
19
Nemih*
Warung nasi
Kp.Narogong Rt 10/03
20
Wansih
Warung nasi
Kp.Tegal Rt 24/07
21
Ratna
Warung
Kp.Narogong Rt 06/02
22
Sondari
Warung
Kp.Narogong Rt 02/01
23
Susilawati*
Warung
Kp.KembangKuning Rt12/04
24
Kaspiah
Jajanan anak
Kp.Narogong Rt 03/01
25
Ika Atika
Warung
Kp.Narogong Rt 03/01
26
Siti K
Kusen
Kp.Narogong Rt 08/03
27
Yeni H*
Warung
Kp.Narogong Rt 08/03
28
Entin Kartini
Jajanan anak
Kp.Narogong Rt 03/01
129
29
Sawi
Warung
Kp.Narogong Rt 03/01
30
Peny R
Fotokopi
Kp.KembangKuning Rt 11/04
31
Sundari*
Warung
Kp.KembangKuning Rt 02/01
32
Entin Komariah
Penjual pakaian
Kp.KembangKuning Rt 12/04
33
Sopiah
Penjual ikan mas
Kp.KembangKuning Rt 18/05
34
Mintarsih
Warung nasi
Kp.KembangKuning Rt 14/04
35
Siti Sanatun*
Warung nasi
Kp.Narogong Rt 03/01
36
Miminuraida
Warung
Kp.KembangKuning Rt 18/05
37
Rohmah*
Warung nasi
Kp.Tegal Rt 20/06
38
Setyaningsih
Pemborong
Kp.KembangKuning Rt 02/01
39
Herni
Warung
Kp.KembangKuning Rt 15/05
40
Sri Sugini
Warung nasi
Kp.KembangKuning Rt 18/05
41
Sukmini
Penjual keripik
Kp.KembangKuning Rt 12/04
42
Enung
Penjual gado-gado
Kp.Narogong Rt 02/01
43
Lilis A
Penjual keripik
Kp.KembangKuning Rt 13/04
44
Ijah*
Penjual gado-gado
Kp.Tegal Rt 24/07
45
Ipit S
Penjual gado-gado
Kp.Kembang Kuning Rt 15/05
Tabel 41 No. Urut
Kerangka Sampling Laki-laki
Nama
Jenis Usaha
Alamat
01
Ugan S*
Warung & pangkas rambut
Kp.Narogong Rt 09/03
02
Hendrik*
Ketoprak
Kp.Narogong Rt 10/03
03
Endan M
Warung
Kp. Tegal Rt 19/04
04
Amirudin*
Kerajinan mebel
Kp.Kembang Kuning Rt 08/05
05
Suparta*
Warung
Kp.KembangKuning Rt 18/05
06
Hasyim*
Penjual minyak wangi
Kp.Narogong Rt 02/01
07
Salijan*
Penjual sate keliling
Kp.Kembang Kuning Rt 19/06
08
Sutrisno*
Penjual bakso keliling
Kp.Kembang Kuning Rt 12/04
09
Encep K*
Jajanan anak
Kp.Narogong Rt 03/01
130
10
Taufik H*
Warung
Kp.KembangKuning Rt 12/04
11
Sumanta*
Penjual madu
Kp.Narogong Rt 03/01
12
Slamet U*
Warung
Kp.Kembang Kuning Rt 20/06
13
Gunawan
Warung
Kp. Narogong Rt 08/03
14
Aceng
Penjual ayam potong
Kp. Narogong Rt 02/ 01
15
Aep S*
Penjual bakso goreng
Kp.Narogong Rt 03/01
16
Abdul R
Warung
Kp.Kembang Kuning Rt 12/04
17
Utay
Penjual kayu
Kp.Kembang Kuning Rt12/ 04
18
Taslem
Penjual besi tua
Kp.Kembang Kuning Rt12/ 04
19
Yudo A S*
Percetakan
Kp.Kembang Kuning Rt 18/05
20
Wahyu H*
Kain perca
Kp.Narogong Rt 03/01
21
Djajat*
Penjual pulsa
Kp.Kembang Kuning Rt 15/05
Keterangan : *) Sampel penelitian
