ANALISIS ATAS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT BINA KARNADA Peter Vredy Chandra Jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Komunikasi, Universitas Bina Nusantara Jl. K.H Syahdan gang Keluarga No. 37, Palmerah, Jakarta Barat, 11480. Telp. 0896-2116-2118,
[email protected] Peter Vredy Chandra, Tjhin Tjiap Lung ABSTRAK
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui cara perhitungan Pajak Penghasilan yang dilakukan perusahaan dan membandingkannya dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia sehingga dapat dipastikan benar salahnya perhitungan Pajak Penghasilan yang dilakukan perusahaaan. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah PT Bina Karnada. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode pendekatan kualitatif dan menggunakan data primer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesalahan dalam perhitungan Pajak Penghasilan Badan yang dilakukan oleh perusahaan. Simpulan dari hasil Penelitian ini adalah perhitungan Pajak Penghasilan badan yang dilakukan perusahaan masih belum dilakukan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia. (PVC) Kata Kunci: Perhitungan Pajak, Pajak Penghasilan, Penghasilan Badan
ABSTRACT
The Purpose of this research was to determine how to calculate the income tax of the company and compare it with the taxation laws in Indonesia so it can be ascertained the truth or falsity of income tax calculations performed firms. The object of this research is PT Bina Karnada. The research method used in this study is the qualitative approach and using primary data. The results showed that company make a mistake in the calculation of corporate income tax. The conclusion of this study is the calculation of corporate income tax that company made is still have a mistake and not in accordance with the taxation laws in Indonesia. (PVC) Keywords: Corporate Income, Tax Calculation, Income Tax Calculation
PENDAHULUAN Sejak dilakukannya reformasi perpajakan pada tahun 1983, banyak dilakukannya perubahan terhadap peraturan Undang-Undang perpajakan, salah satu perubahan yang paling dapat di rasakan hingga sampai saat ini adalah dengan diubahnya sistem pemungutan pajak dari official assessment
system menjadi self assessment system dimana sistem ini memberikan wewengan penuh terhadap Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku (Resmi, 2014:11). Namun dalam menjalankan self assessment system, bukan tidak mungkin dapat terjadi kecurangan atau kesalahan terhadap pengakuan pajak penghasilan terutang, terutama terhadap Wajib Pajak Badan yang sering sekali ditemukan perbedaan antara pajak penghasilan yang telah dihitung (komersial) dengan menurut fiskus. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan pengakuan beban / biaya dan laba dalam laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan (komersial) dengan laporan keuangan yang ditetapkan oleh fiskus (fiskal). Akibat dari adanya perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal, maka perlu dilakukannya koreksi fiskal dalam menentukan pajak penghasilan terutang yang berdasarkan peraturan Undang-Undang Perpajakan. Berdasarkan Suzana (2013) dengan penelitiannya yang berjudul Analisis Perhitungan PPh Badan Pada PT. Dwi Guna Laksana Kabupaten Banjar, bertujuan untuk mengetahui pemungutan pajak penghasilan badan yang dilakukan PT. Dwi guna Laksana kabupaten Banjar yang dijalankan selama ini, serta menganalisis dan mengetahui perhitungan pajak penghasilan badan yang seharusnya dilakukan oleh PT. Dwi Guna Laksana Kabupaten Banjar agar sesuai dengan Undang – Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, memberikan hasil penelitian berupa perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan yang dilakukan perusahaan belum sesuai dengan Undang – Undang perpajakan No. 36 tahun 2008, dimana terdapat perbedaan dalam perhitungan pajak penghasilan Berdasarkan Tindagi dan Morasa (2014) dengan penelitiannya yang berjudul Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Golden Mitra Inti Perkasa. Tujuan dari pada penelitian ini adalah untuk menganalisis perhitungan pajak penghasilan badan pada PT. Golden Mitra Inti Perkasa sesuai dengan Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008. Dan penelitian ini menghasilkan bahwa Perhitungan PPh yang dilakukan perusahaan belum sesuai dengan Undangundang Perpajakan No. 36 Tahun 2008, hal ini dapat dibuktikan dengan perusahaan tidak menghitung fasilitas pengurangan tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 31E UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008, sehingga sebaiknya manajemen perusahaan memperhatikan dan melakukan komunikasi dengan pihak fiskus agar dapat mengetahui peraturan perundang-undangan yang terbaru baik berupa Keputusan Menteri Keuangan maupun peraturan pemerintah lainnya. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana perbandingan perhitungan pajak penghasilan badan pada PT Bina Karnada menurut perusahaan dan menurut peneliti? Apakah perhitungan yang dilakukan perusahaan sudah berdasarkan pada Undang – Undang Perpajakan Nomor 36 tentang Pajak Penghasilan?. Dan Apakah pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan yang dilakukan oleh PT Bina Karnada sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia? Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui Perhitungan Pajak penghasilan badan dan membandingkannya dengan Undang-Undang Perpajakan, sehingga dapat dipastikan benar salahnya perhitungan selama 3 tahun periode (2012-2014), dan untuk mengetahui ketepatan waktu dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan yang dilakukan oleh perusahaan
METODE PENELITIAN Adapun metode penelitian yang dilakukan peneliti dalam melakukan penyusunan laporan skirpsi adalah sebagai berikut: 1.
2.
Studi Literatur Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku – buku perpajakan serta memahami literatur – literatur yang di peroleh dari perpustakaan bina nusantara untuk memperoleh gambaran dari penelitian yang akan dilakukan dan dijadikan sebagai bahan referensi Riset Lapangan Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan peninjauan secara langsung ke perusahaan untuk memperoleh data yang diperlukan. Data yang dibutuhkan dapat diperoleh melalui: a. Wawancara (Interview) Metode yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab langsung terhadap staf perusahaan, dimana jenis wawancara yang dilakukan oleh peneliti merupakan jenis wawancara tidak terstruktur b. Dokumentasi (documentation)
c.
Melakukan pengumpulan bukti – bukti penting berupa dokumen yang akan diteliti, terutama terhadap laporan keuangan, dan SPT Tahunan perusahaan. Observasi (Observation) Pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap laporan kegiatan perusahaan, seperti melakukan pengamatan terhadap laporan keuangan perusahaan dan dokumen – dokumen penting lainnya.
HASIL DAN BAHASAN Pajak Penghasilan Badan Hasil dari penelitian atas perhitungan Pajak Penghasilan Badan yang dilakukan PT Bina Karnada pada Tahun 2012-2014, peneliti masih menemukan adanya kesalahan perhitungan yang dilakukan perusahaan, sehingga menyebabkan hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 29 dan Angsuran Pasal 25 yang dilakukan perusahaan berbeda dengan perhitungan yang dilakukan oleh peneliti. Berikut adalah tabel hasil penelitian atas perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan Badan yang dilakukan perusahaan dengan perhitungan Pajak Penghasilan Badan yang dilakukan oleh peneliti yang berdasarkan Undang-Undang Perpajakan di Indonesia: Tabel1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun 2012 2013 2014
Menurut Perusahaan Rp143.162.744 Rp13.001.561
Menurut Peneliti Rp 292.277.619 Rp20.562.646
Selisih Rp149.114.875 Rp7.561.085
Tabel 2 Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Perusahaan Tahun 2012 2013 2014
Jumlah Nihil Nihil Nihil
Pada tahun 2013 PT Bina Karnada mengalami keuntungan dan memperoleh penghasilan kena pajak sebesar Rp1.362.016.549 (menurut perusahaan) atau sebesar Rp1.364.580.000 (menurut Peneliti) dan seharusnya perusahaan melakukan perhitungan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk tahun berjalan 2014, namun perusahaan tidak melakukan perhitungan tersebut, sehingga menurut Peneliti perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 (angsuran) perusahaan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut: Neto Fiskal (menurut Peneliti) Pendapatan tidak teratur - Pendapatan Lain-lain Rp 203.000.001 Total Pendapatan Tidak Teratur Perhitungan yang Menjadi Dasar Angsuran Pembulatan Pajak Penghasilan Terutang (Pasal 31E) Kredit Pajak: - Pajak Penghasilan Pasal 23 Rp 27.089.256 Total Kredit Pajak Total Pajak Penghasilan Pasal 25 Tahun Lalu Pajak Penghasilan Pasal 29 Pajak Penghasilan Pasal 25 (244.767.244 : 12 Bulan) Rp 20.397.270
Rp 1.364.580.000
Rp203.000.001 Rp1.161.579.999 Rp1.161.579.000 Rp271.856.500
Rp27.089.256 Rp244.767.244 Rp 0– Rp244.767.244
Jadi angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 yang harus dibayar setiap bulannya oleh perusahaan pada tahun 2014 adalah sebesar Rp 20.397.270 Begitu pun juga pada tahun 2014, PT Bina Karnada juga mengalami keuntungan sehingga seharusnya perusahaan melakukan perhitungan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk tahun
2015, namun perusahaan tidak melakukan perhitungan tersebut, sehingga menurut Peneliti perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 (angsuran) perusahaan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut: Neto Fiskal (menurut Peneliti) Pajak Penghasilan Terutang (Pasal 31E) Kredit Pajak: - Pajak Penghasilan Pasal 23 Rp 3.177.229 Total Kredit Pajak Total Pajak Penghasilan Pasal 25 Tahun Lalu Pajak Penghasilan Pasal 29 Pajak Penghasilan Pasal 25 ( Rp 20.562.646 : 12 Bulan)
Rp130.072.000 Rp23.739.875
Rp3.177.229 Rp20.562.646 Rp 0– Rp20.562.646 Rp1.713.553
Jadi angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 yang harus dibayar setiap bulannya oleh perusahaan pada tahun 2015 adalah sebesar Rp1.713.553
Pelaporan SPT Tahunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 3 Ayat 3 huruf c, batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak. Berikut adalah waktu penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan yang dilaporkan oleh PT Bina Karnada selama 3 Periode (2012, 2013, dan 2014): a.
b.
c.
SPT Tahun 2012 Pada tahun 2012 PT Bina Karnada melaporkan SPT Tahunan pada bulan kelima (bulan mei), sehingga perusahaan telat dalam melaporkan SPT Tahunan dan harus dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar Rp1.000.000 yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 7 Ayat (1) SPT Tahun 2013 PT Bina Karnada melaporkan SPT Tahunan tepat pada waktunya yaitu pada tanggal 30 April 2014, sehingga tidak dikenakan sanksi SPT Tahun 2013 PT Bina Karnada melaporkan SPT Tahunan tepat pada waktunya yaitu pada tanggal 30 April 2015, sehingga tidak dikenakan sanksi
SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Dari hasil analisis yang dilakukan peneliti mengenai perhitungan Pajak Penghasilan Badan yang dilakukan oleh PT Bina Karnada pada periode tahun 2012, 2013, dan 2014, peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan, diantaranya adalah sebagai berikut: 1.
2.
3.
Untuk perhitungan jumlah perolehan fasilitas berdasarkan Pasal 31E ayat (1) UndangUndang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 yang dilakukan perusahaan masih ditemukan kesalahan dan tidak sesuai dengan Undang-Undang perpajakan karena perusahaan langsung menjumlahkan penghasilan neto fiskal dengan tarif 50% x 25% tanpa menghitung jumlah penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas dan yang tidak memperoleh fasilitas terlebih dahulu, sementara peredaran bruto perusahaan telah melebihi 4.800.000.000 Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan, perusahaan tidak melakukan pembulatan terhadap Penghasilan Kena Pajak, namun berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-22/PJ.24/1990, Penghasilan Kena Pajak harus dibulatkan kebawah hingga dalam bentuk ribuan, sehingga dalam hal pembulatan perusahaan belum melakukannya berdasarkan peraturan perpajakan Perusahaan tidak melakukan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 pada tahun 2014, namun berdasarkan laporan keuangan laba rugi, perusahaan mengalami keuntungan sehingga seharusnya perusahaan wajib melakukan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 pada tahun 2014
4.
5.
6.
Untuk tata cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 29 yang dilakukan perusahaan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia. Namun jumlah total pajak terutang tahunan yang dihitung perusahaan dengan yang dihitung oleh peneliti yang berdasarkan dengan Undang-Undang berbeda karena perusahaan melakukan kesalahan dalam menghitung jumlah penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas Dalam laporan fiskal PT Bina Karnada terdapat beberapa biaya yang seharusnya tidak dapat dijadikan sebagai biaya yang dapat dikurangi dari penghasilan bruto perusahaan, seperti biaya lain-lain pada tahun 2013 dan 2014 yang merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk kepentingan diluar kegiatan usaha dan tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha Dalam hal pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan untuk tahun 2012, perusahaan tidak melakukan pelaporan tepat pada waktunya, sehingga harus dikenakan denda sebesar Rp 1.000.000. hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 7 ayat (1). Dan untuk tahun 2013 dan 2014, perusahaan telah melakukan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan tepat pada waktunya berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 3 ayat 3 huruf c.
Saran Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti terhadap perhitungan Pajak Penghasilan Badan yang dilakukan PT Bina Karnada, peneliti masih menemukan banyak kesalahan yang dilakukan perusahaan baik dalam perhitungan Pajak Penghasilan maupun dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan, oleh karena berikut ini adalah saran dari peneliti yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perusahaan dalam menjalankan aktivitas perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia: 1.
2.
3. 4.
Sebagai Wajib Pajak yang baik, perusahaan harus selalu update dalam hal peraturan perpajakan agar perusahaan tidak mendapatkan masalah perpajakan dikemudian hari yang mungkin dapat merugikan perusahaan Perusahaan harus dapat lebih memperhatikan batas waktu dalam pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan, dengan begitu perusahaan akan terhindar dari sanksi administrasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 3 ayat 3 huruf c, dan akan memperoleh penghasilan yang lebih optimal. Perusahaan harus lebih teliti dalam melakukan penyusunan laporan fiskal agar tidak mengalami masalah perpajakan dikemudian hari Perusahaan telah salah dalam mengartikan perhitungan Pasal 31E ayat (1), oleh karena itu sebaiknya perusahaan harus dapat lebih memahami dan mengubah cara perhitungannya berdasarkan Undang-Undang Perpajakan.
REFERENSI Amadi, Confidence W. (2011). Corporate Income Tax As a Real Option on Corporate Earnings. 4(2), 3-10. Direktorat Jenderal Pajak. (2012). Seri PPh - Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2). Diakses 10 April 2015 dari http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-pasal-4-ayat-2 Direktorat Jenderal Pajak. (2015). Pajak Sebagai Ujung Tombak Pembangunan. Diakses 10 April 2015 dari http://www.pajak.go.id/content/article/pajaksebagai-ujung-tombak-pembangunan/ Keightley, Mark P. and Molly F. Sherlock. (2014). The Corporate Income Tax System: Overview and Options for Reform. 1-35 Mardiasmo. (2013). Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Octavianus, Caesar. (2013). Rekonsiliasi Fiskal pada Laporan Laba Rugi PT. DPM untuk Menghitung Pajak Terhutang. Skripsi S1. Universitas Bina Nusantara, Jakarta.
Ortax. (2015). Koreksi Positif dan Negatif. Ortax Sharing Forum. Diakses 10 Mei 2015 dari http://www.ortax.org/ortax/?mod=studi&page=show&id=62 Pohan, Chairil Anwar. (2014). Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Kasus. Jakarta: Mitra Wacana Media.
Teori
dan
Pratama, Kharisma Biyan. (2013). Analisis Perhitungan PPh Badan pada PT. Raja Indo di Makassar. Skripsi S1. Universitas Hasanuddin, Makassar. Priantara, Diaz. (2013). Perpajakan Indonesia Edisi Revisi 2. Jakarta: Mitra Wacana
Media.
Resmi, Siti. (2014). Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8 Buku 1. Jakarta: Salemba
Empat.
Rinanda, Disty. (2014).Analisis penerapan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 PT. HIB 2010-2012. Skripsi S1. Universitas Bina Nusantara, Jakarta.
Tahun Pajak
Setiadi, Pompong B. (2012). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Berdasarkan Laba Komersil dan Laba Fiskal Pada PT. BPR. Dinar Pusataka Sidoarjo. 11(1), 17-30. Sumarsan, Thomas. (2015). Perpajakan Indonesia Edisi 4. Jakarta: Indeks Suzana, Suzi. (2013). Analisis Perhitungan PPh Badan Pada PT. Dwi Guna Laksana Kabupaten. Banjar. 9 (1), 49-65. Tindagi, Rayzah dan Jenny Morasa. (2014). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Golden Mitra Inti Perkasa. 2(2),1067-1076. UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN. UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN. Wulandari, Henny. (2014). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Periode 2010-2012 (Studi Kasus PT KGP). Skripsi S1. Universitas Bina Nusantara, Jakarta.
RIWAYAT PENULIS Peter Vredy Chandra lahir di kota Stabat pada 09 maret 1993. Penulis menamatkan pendidikan S1 di Universitas Bina Nusantara dalam bidang Akuntansi pada tahun 2015. Saat ini sedang mengamati untuk membuka usaha yang berpotensi untuk berkembang.
