DUKUNGAN KEMENTERIAN PU DALAM PENYEDIAAN INSFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERMUKIMAN DI SUMATERA UTARA DI SUMATERA UTARA
Disampaikan dalam Arahan Penyusunan RKPD 2014 Provinsi Sumatera Utara Medan, 3 April 2013
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
AGENDA 1. KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN DAN PERMUKIMAN 2. ARAH PEMBANGUNAN WILAYAH DAN POSISI PROVINSI SUMATERA UTARA 3. ISU STRATEGIS SUMATERA UTARA 4 RENCANA 4. RENCANA PEMBIAYAAN KEGIATAN PRIORITAS SUMATERA UTARA PEMBIAYAAN KEGIATAN PRIORITAS SUMATERA UTARA TA. 2013 DAN RENCANA TA 2014 5. HAL HAL YANG MEMERLUKAN PERHATIAN
2
1 PERTUMBUHAN EKONOMI
KEBIJAKAN DAN STRATEGI BIDANG PU & PERMUKIMAN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL Aksesibilitas Barang/Penumpang
Jalan dan Jembatan
Ketahanan Pangan
Jalan Toll/Akses Kawasan Produksi, Industri & Pelabuhan
Irigasi dan Rawa
Investasi & Eksport Penanggulangan Kemiskinan, Peningkatan Kesempatan Kerja
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Kesenjangan Wilayah, Dukungan terhadap Kawasan Perbatasan Terpencil & Terisolir
Pengendalian Banjir PNPM Mandiri: PNPM Mandiri: P2KP PPIP RISE Pamsimas Sanimas Air Minum & Sanitasi Manajemen Persampahan Perbaikan Lingkungan Permukiman PSD PU untuk MBR
Green Construction PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN
Pembangunan Berbasis Penataan Ruang Penataan Ruang Adaptasi terhadap Perubahan Iklim
RTRWN, RTRW Pulau, RTRW RTRWN, RTRW Pulau, RTRW Provinsi dan RTRW Kab/Kota
KEBIJAKAN UMUM Pro Poor Pro Growth Pro Job Pro P Green G
Pada Wilayah: 1. 2. 3. 4. 5.
K E S E J A H T E R A A & N
K E M A K M U R A N
R A K Y A T
Perkotaan Perdesaan Terisolir/Terpencil Perbatasan Kampung Nelayan
Pengendalian Banjir
3
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN TAHUN 2014 Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2014 : “Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan yang Berkeadilan” yang memiliki dimensi penguatan perekonomian domestik serta keseimbangan pembangunan sektor lainnya y Arahan Menteri Pekerjaan Umum dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan pemrograman tahun 2014 dan meningkatkan kemanfaatan infrastruktur PU dan permukiman yang terbangun: terbangun 1. Pembangunan bidang PU dan Permukiman pada hakekatnya adalah untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional yaitu untuk mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas lingkungan menuju terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan. 2. Dalam menyusun program dan kegiatan 2014, hendaknya fokus pada sasaran program dan kegiatan g yyangg merupakan p penyelesaian p y target g RPJMN 2010‐2014,, ditambah dengan g kebijakan j baru yang merupakan Direktif Presiden RI dan dukungan infrastruktur untuk MP3EI dan MP3KI 4
ARAH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN TAHUN 2014 1.
Peningkatan kapasitas tampung penyediaan air baku untuk kebutuhan y dan dukungan g p peningkatan g aktivitas ekonomi wilayah; y ; masyarakat
2.
Dukungan terhadap kebutuhan rehabilitasi menyeluruh irigasi kewenangan pemerintah daerah pada 15 provinsi penghasil padi;
3.
Meningkatkan investasi untuk mempercepat penambahan akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka pencapaian target MDGs;
4.
Peningkatan kualitas jaringan jalan nasional dan konektivitas lokal untuk menjangkau daerah terisolir yang belum mendapatkan akses transportasi memadai;
5.
Mendukung peningkatan kualitas lingkungan/kawasan permukiman kumuh di perkotaan termasuk memberikan akses masyarakat miskin terhadap hunian yang layak melalui pembangunan rusunawa.
Disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dalam Konreg TA 2014 tanggal 19‐21 Maret 2013 5
KEBIJAKAN PROGRAM ANGGARAN • •
•
Program tahun 2014 mengacu pada RPJMN dan Renstra. Ada 7 prioritas program sesuai arahan Presiden yang belum tertuang dalam RPJMN dan Renstra PU sehingga diperlukan new inisiatif; di mana yang berhubungan langsung dengan Kementerian PU, antara lain,Pemantapan Perekonomian Nasional; p dan Perluasan Pembangunan g Ekonomi Indonesia ((MP3EI); ); Master Plan Percepatan Koridor Ekonomi, percepatan dan perkuatan domestic connectivity Ketahanan Pangan, dalam rangka peningkatan 7% produksi Surplus Beras 10 Juta Ton 2014; Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan; Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI); Pemenuhan kebutuhan perumahan untuk masyarakat miskin Peningkatan Pelayanan Sanitasi dan Air Bersih dalam rangka Pencapaian MDG’s; Penanganan Pasca Bencana Alam; Pembangunan Shelter Bencana.
6
KEBIJAKAN UMUM PENGEMBANGAN KORIDOR EKONOMI SUMATERA 15 KPI (sudah validasi)
23 KPI KE 23 KPI KE SUMATERA 23 KPI KE SUMATERA SUMATERA
1
KPI Sei Mangke, Sumatera utara Sei Mangke Sumatera utara
2
KPI Tapanuli Selatan, Sumatera utara
3
KPI Dairi, Sumatera Utara
4
KPI Dumai, Riau
9
KPI Padang, Sumatera Barat
12
KPI Tanjung Api‐api‐ Tanjung Carat, Sumatera Selatan
13
KPI Muara Enim‐Pendopo, Sumatera Selatan
14
KPI Palembang Sumatera Selatan KPI Palembang, Sumatera Selatan
15
KPI Prabumulih, Sumatera Selatan
3 1
2
4 5 6
19
8
10
18
KPI Bangka Barat, Bangka‐Belitung
7 9 11 12
19
KPI Kota Batam, Kepulauan Riau
5. KPI Rokan Hulu‐Hilir‐Siak, Riau
20
KPI Kota Bandar Lampung, Lampung
6 KPI K 6. KPI Kampar, Riau Ri
21
KPI Lampung Timur, Lampung
7. KPI Kuantan Singingi, Riau
22
KPI Baja Cilegon, Banten
8. KPI Lingga, Kepulauan Riau
KSN Selat Sunda
10. KPI Pasaman Barat, Sumatera Barat
23
18
8 KPI (belum validasi)
11. KPI Solok Selatan, Sumatera Barat
17 13
16
14 15
20 21 23 22
16. KPI Empat Lawang, Sumatera Selatan 17. KPI Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan
7
2
ARAH PENGEMBANGAN EKONOMI SUMATERA UTARA TERHADAP WILAYAH ASIA TENGGARA
Provinsi Sumatera Utara terletak pada 1° ‐ 4° Lintang Utara dan 98° ‐ 100° Bujur Timur, Luas daratan Provinsi Sumatera Utara 70.787 km². Sumatera Utara pada dasarnya dapat dibagi atas: , g g Bukit Barisan, Pesisir , Barat, Kepulauan , p Nias Pesisir Timur, Pegunungan
PANDUAN RTRW SUMATERA UTARA Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi dan sektor unggulan di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata, yang alokasi ruangnya telah dikembangkan dibeberapa kawasan sesuai dengan daya dukung lahannya.
Bandara Kuala Namu Kuala Namu adalah bandara terintegrasi pertama yang ada yang ada di Indonesia. Bandara ini menyatukan akses kendaraan darat secara terpadu, yaitu kereta api, jalan tol dan jalan non tol. Diharapkan dengan banyaknya akses dari dan ke arah bandara dapat mempermudah aliran orang dan barang dari dan ke Sumatera Utara. Bandara ini juga merupakan salah satu jjalan utama p pintu ggerbangg Indonesia bagian g Barat. Beroperasi p penuh akhir 2013 atau awal 2014
Mendorong Berfungsinya Pusat‐pusat Permukiman Perkotaan dan selain perubahan iklim sebagai tantang dalam aspek lingkungan dan urbanisasi dalam aspek perkotaan, isu konektivitas kota metropolitan perlu menjadi perhatian mengingat pesatnya perkembangan kota‐kota perhatian, kota kota di Indonesia dan semakin menyatunya aktivitas perkotaan Percepatan rencana tata ruang kawasan strategis nasional, antara lain KAPET, Kawasan Danau Toba dan sekitarnya RTRW (terkendala RTRW (terkendala izin Kementerian Kehutanan) Kehutanan) potensi pariwisata Sumut yang ada pada Danau Toba, Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangke( berstatus HGU PTPN III)
http://www.pu.go.id/main/view/8365
http://www.pu.go.id/publik/ind/produk/info_peta/infrastruktur/flash/html/images/kabupaten/sumut/sumutrtrw.htm
8
KERANGKA PENGEMBANGAN STRATEGIS BERORIENTASI EKONOMI (INVESTASI)
Teluk Benggala, Mediteran, Samu d dera Hindia Hi di (Timur (Ti Tengah, Eropa)
Laut Cina Selatan (Jepang, Korea, Filipina)
Laut Cina Selatan (Hongkong, Cina, Taiwan)
Samudera Pasifik (Jepang, Korea, Amerika, Kanada)
Banda Aceh
BANDAR SRI BEGAWAN
KUALA LUMPUR Medan SINGAPORE
Bontang
Entikong Pekanbaru
Batam
Pontianak
Jambi Pangkal Pinang Palembang
Samudera Hindia (Afrika, Australia)
Sorong Biak
Balikpapan Jayapura
Mamuju Kendari
Lampung JAKARTA
Ambon
Makasar g Semarang
Serang
Ternate
Palu
Pangkalan Bun Banjarmasin
Bengkulu
Manado
Samarinda
Palangkaraya
Padang
Gorontalo
Samudera Pasifik (Amerika, Kanada, Amerika Latin)
Bandung Yogyakarta
S Surabaya b Malang Denpasar
DILLI
Merauke
Mataram Kupang
Samudera Hindia (Australia, Selandia Baru)
Kota PKN
Poros Pengembangan Startegis Global/Nasional
Jalur Patahan dan Sesar
Alur Pelayaran Internasional
Poros Pengembangan Strategis Sub Regional
Batas Teritorial
Kawan, Kapet, Kesr
Poros Pengembangan Strategis Nasional
Batas ZEE
14 9
PROFIL SUMATERA UTARA Terlentang antara 1°‐4° LU 98°–100° BT Luas Wilayah Jumlah Penduduk Kepadatan Ibukota Lingkup Adminitrasi Batas Wilayah Utara : Selatan : Barat Timur
: :
: : : : :
72.066,81 Km2 11,490.453 jiwa 180/km2 Medan 25 kabupaten, 8 kota, 276 kecamatan dan 5.744 kelurahan/desa
Provinsi Aceh dan Selat Malaka Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau dan Samudera Indonesia Provinsi Aceh dan Samudera Indonesia Selat Malaka
Pariwisata: •Wisata alam, bahari, Petualangan Pertambangan: Minyak dan gas bumi, batu bara, emas, perak, tembaga, dan seng Pertanian dan Perkebunan: Pertanian dan Perkebunan: kelapa sawit karet, coklat, teh, kopi, cengkeh, kelapa, kayu manis, tembakau Medan, Jambu Deli, Sayur Kol, Tomat, Kentang, dan Wortel. Industri: minyak kelapa sawit, rotan, kulit manis, dan semen Indarung Hutan: log rimba, log pinus, kayu gergajian, kayu lapis, pulp, rotan, getah tusam Sumber: berbagai media, diolah
10
PENATAAN RUANG PROV. SUMATERA UTARA (PP. No. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional) A. STRUKTUR RUANG Sistem Perkotaan Nasional
Pelabuhan
Bandar Udara
Jalan Bebas Hambatan
(1)
(2)
(3)
(4)
PKN : 1. Kawasan Perkotaan Medan‐ Binjai_deli Serdang_Karo (Mebidango)
Internasional : Belawan
Primer : Kuala Namu
Nasional : Tanjung Balai Asahan
Sekunder : ‐
PKW : 1. Tebingtinggi g gg 2. Sidikalang 3. Pematang Siantar 4. Balige 5. Rantau Prapat 6. Kisaran 7. Gunung Sitoli
Tersier : Silangit
Wilayah Sungai (5)
Antar Kota : 1. Medan‐Kualanamu‐Tebingtinggi 2. Kisaran‐tebingtinggi
Lintas Provinsi : 1. Batang Natal‐Batang Batahan
Dalam Kota : 1. Balmera (Belawan‐Medan‐Tanjung Morawa)) 2. Binjai‐Medan
Strategis Nasional : 1. Belawan‐Ular‐Padang 2. Toba‐Asahan 3. Batang‐Angkola‐ Batang Gadis
B. POLA RUANG Kawasan Andalan
Kawasan Strategis Nasional
(1)
(2)
1. Kawasan Perkotaan Metropolitan Medan‐Binjai‐Deli 1. Kawasan Perbatasana Laut RI termasuk 2 pulau kecil Serdang‐Kao (Mebidangro)(sektor unggulan: pertanian, terluar (Pulau Rondo dan Berhala) dengan negara perikanan, perkebunan, Industri, Pariwisata) India/Thailan/Malaysia 2. Kawasan Pematang Siantar dan Sekitarnya (sektor 2. Kawasan Perkotaan Medan – Binjai – Deli Serdang – unggulan: pertanian, perkebunan, Industri, Pariwisata) Karo (Mebidangro) 3. Kawasan Rantau Prapatan‐Kisaran (sektor unggulan: 3. Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya perikanan Kehutanan pertanian perkebunan perikanan, Kehutanan, pertanian, perkebunan, Industri) 4. Kawasan Tapanuli dan Sekitarnya (sektor unggulan: perikanan Laut, Pariwisata, pertanian, perkebunan, Industri, Pertambangan)
Kawasan Lindung (3)
1. Suaka Margasatwa Barumun 2. Suaka Margasatwa Siranggas 3. Suaka Margasatwa Dolok Surungan
11
PENATAAN RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA (PP. No. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional) A. STRUKTUR RUANG
12
PENATAAN RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA (PP. No. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional) B. POLA RUANG
13
3
ISU STRATEGIS BIDANG INFRASTRUKTUR PROVINSI SUMATERA UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA Isu Strategis Wilayah Sumatera, RPJMN 2010‐2014 1) Optimalisasi Pengembangan Sektor dan Komoditas Unggulan Wilayah; 2) Keterbatasan sumber daya energi listrik dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal; 3)) Integrasi jaringan transportasi intermoda wilayah; l h 4) Kualitas sumber daya manusia dan kemiskinan; 5) Kualitas birokrasi dan tata kelola; 6) Pengembangan kawasan perbatasan, pulau‐pulau terdepan dan terpencil; 7) Kerawanan bencana dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Isu Strategis Sumatera Utara: Bidang Perencanaan dan Tata Kota 1. Sosialisasi Bidang Penataan Ruang kesemua lapisan masyarakat 2. Perlu segera disusun rencana rinci kabupaten atau kota sebagai tindak lanjut Perda RTRW kabupaten/ Kota 3. Pemenuhan sasaran‐sasaran RPJMN 2010‐2014 Isu Strategis Sumatera Utara: Bidang Sumber Daya Air 1. Dukungan penguatan ketahanan pangan mendukung surplus 10 ton beras beras 2. Dukungan pengendalian banjir 3. Pemenuhan Sasaran MDG's 4. Dukungan Terhadap Kawasan Strategis Nasional
Isu Strategis Sumatera Utara: Bidang Jalan 1 Pemenuhan Kemantapan Kondisi Jalan Provinsi Sumatera Utara 1. Pemenuhan Kemantapan Kondisi Jalan Provinsi Sumatera Utara menjadi 91,49%; 2. Mendukung KEK Sei Mangkei (MP3EI); 3. Mendukung Aksesibilitas Pengembangan Pariwisata Danau Toba;
Isu Strategis Sumatera Utara: Bidang Sanitasi P Pencapaian i Sektor S kt Sanitasi S it i Mdg’s Md ’ Sektor S kt Sanitasi S it i Isu Strategis Sumatera Utara: Bidang Persampahan Penerapan UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Persampahan Sumber : Konreg, 2013
14
ISU STRATEGIS BIDANG SUMBER DAYA AIR
1. 2. 3. 4.
Dukungan Penguatan Ketahanan Pangan; Dukungan Penanganan Banjir; Pemenuhan Sasaran MDG's; Dukungan Terhadap Kawasan Strategis Nasional.
15
INFRASTRUKTUR BIDANG SUMBER DAYA AIR (IRIGASI UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN) LUAS AREAL IRIGASI (JUTA HA)
SUMBER AIR
3.0
Keterangan: 21 ‐ Kalimantan Tengah
1 ‐ Aceh
3.00
22 ‐ Kalimantan Selatan
2 ‐ Sumatera Utara
23 ‐ Kalimantan Timur
3 ‐ Sumatera barat
2.50
24 ‐ Sulawesi Utara
4 ‐ Riau
Waduk
25 ‐ Sulawesi Tengah
5 ‐ Jambi 6 ‐ Sumatera Selatan
2 00 2.00
27 ‐ Sulawesi Tenggara
7 ‐ Bengkulu
19 1.9
28 ‐ Gorontalo
8 ‐ Lampung
29 ‐ Sulawesi Barat
9 ‐ Bangka Belitung
Non-Waduk
30 ‐ Maluku
10 ‐ Kepulauan Riau
1.50
31 ‐ Maluku Utara
11 ‐ DKI Jakarta
32 ‐ Papua Barat
12 ‐ Jawa Barat
1.0
33 ‐ Papua
13 ‐ Jawa Tengah
1.00
26 ‐ Sulawesi Selatan
14 ‐ DI Yogyakarta
0.63
15 ‐ Jawa Timur
0.48
16 ‐ Banten 17 ‐ Bali
0 50 0.50
0.15
18 ‐ Nusa Tenggara Barat
0.04
19 ‐ Nusa Tenggara Timur 20 ‐ Kalimantan Barat
0.00 SUMATERA
JAWA
BALI - NT
SULAWESI
MALUKU
PAPUA
KALIMANTAN
PULAU
Sumatera
Jawa
Index Penanaman ‐ IP Produktivitas (Ton/Ha)
1.3 4.3
1.9 5.5
Bali & NT Kalimantan 1.4 4.8
1.0 4.0
Sumber : Rapid p Assessment – Audit Teknis Irigasi, g , 2010))
Sulawesi
Maluku
Papua
Rata ‐ Rata
1.3 4.8
1.4 4.2
1.0 3.8
1.4 4.6
16
INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS DI PROVINSI SUMATERA UTARA 2014 HASIL KONREG PU 2013 Kegiatan Prioritas Provinsi Sumatera Utara Bidang SDA [dalam Juta Rupiah]
KEGIATAN
KEBUTUHAN KEBUTUHAN PRIORITAS
STOK PROGRAM
IRIGASI DAN RAWA
427,072
105,200
BANJIR DAN PANTAI
56,444
51,350
KONSERVASI
10,000
12,000
AIR BAKU
67,800
67,000
OPERASI DAN PEMELIHARAAN
21,572 ,
‐
SDA TERPADU
35,563
‐
618,451
235,550
(Konsultasi Regional g Sumber Daya Air, 2013)
KEGIATAN STRATEGIS 1. KETAHANAN PANGAN: DI Bajayu, DI Belutu, DI Bt. Ilung, DI Namu Sira‐sira, DI Paya Sordang, DR Sei Kualuh, 2. KETAHANAN AIR: Waduk Lausimeme, Danau Toba 3. PENGENDALIAN DAYA RUSAK: Banjir S. Deli, banjir S. Padang, Pengamanan Pantai Cermin, 4. PENYEDIAAN AIR BAKU: Air Baku IKK Dolok Sanggul, Kota Padang Sidempuan, Air Baku Timuran‐Syahkuda Kab.Simalungun 17
ISU STRATEGIS BIDANG JALAN
1. Pemenuhan Kemantapan Kondisi Jalan Provinsi S Sumatera U Utara menjadi j di 91,49%; 91 49% 2. Mendukung Pusat‐Pusat Pertumbuhan Primer di Provinsi Sumatera Utara; 3. Mendukung KEK Sei Mangkei (MP3EI); 4. Mendukung Aksesibilitas Pengembangan Pariwisata Danau Toba;; 5. Meningkatkan Domestik Konektifiti.
Sumber : Konreg PU TA 2014, tanggal 19‐21 Maret 2013
18
CAPAIAN KONDISI JALAN NASIONAL AKHIR 2012 Rata‐rata Kond. Jalan Nasional
100 %
90,82 % ,
90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 %
MANTAP (%) KONSULTASI REGIONAL 2013 KEM. PU – DITJEN BINA MARGA
TIDAK MANTAP (%)
ISU STRATEGIS BIDANG INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
1. Dukungan Kawasan Bandara Kuala Namu; 2 Dukungan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur 2. Kawasan Sei Mangke (MP3EI); 3 Pemenuhan 3. P h sasaran MDGs; MDG 4. Pengurangan Kawasan Kumuh; 5. Dukungan Pelaksanaan Infrastruktur Kawasan Danau Toba dan sekitarnya; 6. Dukungan Pelaksanaan Program Infrastruktur kawasan g p kawasan dataran tinggi gg bukit Agropolitan barisan, Agromarinpolitan dan Minapolitan. Sumber : Konreg PU TA 2014, tanggal 19‐21 Maret 2013
20
CAPAIAN DAN TARGET PROPORSI RUMAH TANGGA AKSES LAYAK AIR MINUM
CAPAIAN DAN TARGET PROPORSI RUMAH TANGGA AKSES LAYAK SANITASI
ISU STRATEGIS BIDANG PENATAAN RUANG
1.Perlu segera disusunnya Rencana Rinci Kabupaten sebagai tindak lanjut Perda RTRW Kabupaten; 2.Peningkatan Kompetensi Teknis Aparat BKPRD dalam Proses Rekomendasi Gubernur Rencana Rinci Tata Ruang; 3.Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang perlu semakin ditingkatkan p g pasca ditetapkannya p p y Perda RTRW Kabupaten; 4 Dukungan manajemen administrasi kegiatan. 4.Dukungan kegiatan Sumber : Konreg PU TA 2014, tanggal 19‐21 Maret 2013
23
KEGIATAN PRIORITAS SUMATERA UTARA TA 2013 DAN RENCANA TA 2014
4 BIDANG PENATAAN RUANG NO
KEGIATAN PRIORITAS
ALOKASI (ribuan rupiah) 2014 BASELINE NEW INISIATIF NEW INISIATIF
2013
TOTAL
1.
Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah I
‐
10.700.000
3.900.000
14.600.000
2.
Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah II
7,002,500
‐
‐
‐
3.
Pelaksanaan Pengembangan Perkotaan
1,650,000
6.085.000
‐
6.085.000
4 4.
P bi Pembinaan Program Ditjen Penataan Ruang P Ditj P t R
‐
2 000 000 2.000.000
‐
2 000 000 2.000.000
5.
Pelaksanaan Penataan Ruang Nasional
1,560,000
4.300.000
3.325.000
7.625.000
10,212,500
23.085.000
7.225.000
30.310.000
Total
BIDANG SUMBER DAYA AIR ALOKASI (ribuan rupiah) NO
1 1. 2.
KEGIATAN PRIORITAS Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai
2013
2014 BASELINE
NEW INISIATIF
TOTAL
212 375 607 212,375,607
353 079 863 353.079.863
105 197 000 105.197.000
458 276 863 458.276.863
8,200,000
64.844.411
‐
64.844.411
151,503,833
35.563.095
‐
35.563.095
3.
Peningkatan Kualitas Pengelolaan SDA Terpadu
4.
l l d i d k b Si Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya
34,131,116
10.000.000
‐
10.000.000
5.
Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
49,293,578
56.550.000
11.250.000
67.800.000
455,504,134
520.037.368
116.447.000
636.484.368 24
TOTAL
KEGIATAN PRIORITAS TA 2013‐2014 BIDANG BINA MARGA ALOKASI (ribuan rupiah) NO
1.
KEGIATAN PRIORITAS
Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional TOTAL
2013
2014 BASELINE
NEW INISIATIF
TOTAL
1,931,480,619
1.971.079.858
545.530.000
2,516,609,858
1,931,480,619
1.971.079.858
545.530.00
2,516,609,858
BIDANG CIPTA KARYA ALOKASI (ribuan rupiah) NO
KEGIATAN PRIORITAS
1.
Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman
2.
Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara
3. 4. 5.
2013
BASELINE
2014 NEW INISIATIF
TOTAL
66,111,117
31.100.000
14.000.450
45,100,450
104,262,788
15.174.000
2.250.000
17,424,000
61.952.000
24.840.000
86,792,000
181.182.000
42.136.637
223,318,637
76.117.649
30.242.637
106,360,286
365.525.649
113.469.724
478,995,373
Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan 130,883,673 Sanitasi dan Persampahan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan 95,684,582 Sistem Penyediaan Air Minum Pen s nan Kebijakan Program dan Anggaran Kerjasama L ar Negeri Data Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data 3,247,672 Informasi dan Evaluasi Kinerja TOTAL 400,189,832
25
5
HAL‐HAL YANG MEMERLUKAN PERHATIAN
1. Dalam penyusunan RKPD 2014 seyogyanya perlu mengacu pada dokumen RPJMD 2010‐2014, arahan RPJMN 2010‐2014, target‐target nasional lainnya dalam mendorong percepatan pembangunan daerah dan pe da pencapaian capa a p prioritas o tas nasional; as o a ; 2. Sinergi Pusat‐Daerah dalam penajaman program dan sinkronisasi antar sektor yang dapat mengantisipasi dinamika regional dan global serta Isu Wilayah dan berlandaskan pada Penataan Ruang mengacu kepada dokumen RPIIJM.
26
SINERGI PUSAT DAN DAERAH DILAKUKAN DALAM SELURUH PROSES PRIORITAS NASIONAL (RPJMN 2010‐ 2014 DAN RKP)
RENSTRA PU 2010‐2014
MENDORONG PERECEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH
SINERGI URUSAN DAERAH DIUTAMAKAN, UNTUK MENINGKATKAN PENCAPAIAN ATAS OUTCOME (PP 38/2007)
RPJMD
MEMBIAYAI KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN DASAR MASYARAKAT (SPM)
PRIORITAS NASIONAL (RPJMN 2010‐2014 DAN RKP)
Sinergi pusat‐daerah dan antardaerah dilakukan dalam seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi yang mencakup kerangka kebijakan, regulasi, anggaran, kelembagaan, dan pengembangan wilayah. 1.
g dalam Kerangka g Perencanaan Kebijakan j antara lain: Sinergi (1) sinergi dalam perencanaan pembangunan; (2) sinergi dalam penetapan target pembangunan; (3) standardisasi indikator pembangunan; (4) pengembangan database dan sistem informasi; (5) perijinan investasi di daerah. Misal: RPJP dan RPJM.
2.
Sinergi dalam Kerangka Anggaran Sinergi antara APBN dan APBD (DAU, (DAU DAK, DAK DBH, DBH DP, DP Dana Otsus). Otsus)
3.
Sinergi dalam Kerangka Kelembagaan dan Aparatur Daerah (1) menata dan menyempurnakan pengaturan mekanisme pembangunan antar tingkat pemerintahan sebagai dasar penetapan kinerja dan alokasi anggaran; (2) meningkatkan kapasitas aparatur.
4.
Sinergi dalam Kerangka Pengembangan Wilayah (1) sinkronisasi kebijakan dalam penggunaan lahan dan tata ruang; (2) keterpaduan pembangunan prasarana dan sarana antar kabupaten/kota; (3) meningkatkan pengaturan bersama alih fungsi lahan; (4) mempercepat penyusunan penyusunan RTRW Daerah, dan peraturan pendukung 27 pelaksanaan RTRW; (5) membangun kesepakatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Diacu Diacu
Diacu Diacu
RPII‐ JM UNTUK PEMB. INFRA‐ STRUKTUR
Pedoman Rencana dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPIIJM) untuk Pembangunan Infrastruktur ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang 28 perencanaan pembangunan nasional.
TERIMA KASIH
HASIL MONITORING PROGRES PENYELESAIAN RTRW PROVINSI SUMATERA UTARA STATUS 22 Maret 2013
1
HASIL MONITORING PROGRES PENYELESAIAN RTRW KABUPATEN DI PROVINSI SUMATERA UTARA
STATUS 22 Maret 2013 [1]
HASIL MONITORING PROGRES PENYELESAIAN RTRW KABUPATEN DI PROVINSI SUMATERA UTARA
STATUS 22 Maret 2013 [2]
HASIL MONITORING PROGRES PENYELESAIAN RTRW KABUPATEN DI PROVINSI SUMATERA UTARA
STATUS 22 Maret 2013 [3]
HASIL MONITORING PROGRES PENYELESAIAN RTRW KABUPATEN DI PROVINSI SUMATERA UTARA
STATUS 22 Maret 2013 [4]
HASIL MONITORING PROGRES PENYELESAIAN RTRW KOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA
STATUS 22 Maret 2013 [4]
4
KONSEP, MANFAAT DAN STRATEGI PENANGANAN HIGH GRADE HIGHWAY SUMATERA Medan ‐ Aceh
1.
2.
Merupakan jalan dengan akses terbatas (Limited Access Highway) pada ROW baru yang menghubungkan pusat kegiatan utama.
3.
Manfaat High Grade Highway a)
Mendorong pertumbuhan lapangan kerja.
ekonomi
serta
b)
Meningkatkan akses dan mengurangi biaya transportasi.
c)
Merupakan stimulus terhadap pertumbuhan sektor industri, turisme, lapangan kerja, dan pertumbuhan regional.
Pekanbaru ‐ Medan
meningkatkan
4.
HGH Sumatera menyusuri pantai Timur Sumatera dengan perkiraan panjang + 2.017 Km, estimasi biaya pembebasan tanah dengan lebar minimum 60 m adalah + Rp. 9 triliun, biaya konstruksi + Rp. 77,8 triliun dan biaya investasi sebesar + Rp. 136,8 triliun
5.
Didukung oleh feeder sepanjang + 720 Km ( Sibolga‐Tebing tinggi, Padang‐ Pekanbaru dan Bengkulu‐Palembang) dengan estimasi biaya tanah + Rp. Rp 8 triliun biaya konstruksi + Rp. Rp 51,8 51 8 triliun dan biaya investasi sebesar + Rp. 60 triliun
6.
High Grade Highway (HGH) merupakan konsep untuk Penyediaan Jalan Bebas Hambatan (expressway) yang berupa Jalan Bebas Hambatan/Freeway (tidak layak secara finansial) dan Jalan Tol/Toll Road (layak secara finansial)
TA 2012‐2013 dilaksanakan studi kelayakan pada koridor utama HGH Sumatera dengan keluaran utama berupa ROW plan sebagai dasar pembebasan tanah dan skema pembiayaan / pengusahaan
Terdiri atas: o Koridor Bakauheni‐ Banda Aceh, menelusuri lintas timur Sumatera dengan panjang ±2.017 KM o Feeder dengan panjang + 720 KM o Menghubungkan 8 kota besar (PKN), 8 bandara pengumpul, 6 pelabuhan internasional o Terkoneksi dengan Jembatan Selat Sunda dan jalan tol Trans Jawa o Merupakan bagian dari ASEAN/ASIAN ASEAN/ASIAN Highways o Pengoperasian Jalan Tol Trans Sumatera dapat mengurangi beban lalu lintas dan biaya pemeliharaan jalan lintas
Indralaya ‐ Pekanbaru
Bakaheuni ‐ Indralaya y
PKN
36
KESIAPAN HIGH GRADE HIGHWAY SUMATERA
37 37
STRATEGI PENGUSAHAAN HGH
• Pendanaan sedapat mungkin tidak menggunakan APBN sektor Kementerian Pekerjaan Umum • Mengacu kepada Pasal 50 ayat 5 UU No. 38/2004 tentang Jalan*, di lk diusulkan untukk membentuk b k BUMN jalan j l toll yang nantinya i akan k ditugaskan untuk membangun/mengoperasikan HGH Sumatera • BUMN tersebut diharapkan dapat memperoleh pendanaan dari Kementerian Keuangan diantaranya melalui skema Viability Gap Funding (VGF)
* Pasal 50 ayat 5 UU No. 38/2004 tentang Jalan berbunyi : Dalam keadaan tertentu yang menyebabkan pengembangan jaringan jalan tol tidak dapat diwujudkan oleh badan usaha (BUMN, BUMD dan BUMS), Pemerintah dapat mengambil langkah sesuai dengan kewenangannya
38
HASIL PEMBAHASAN PENUGASAN KEPADA BUMN Perlu perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2005 untuk memberikan dasar penugasan kepada BUMN. 2 Menteri 2. M t i Pekerjaan P k j U Umum melalui l l i suratt Nomor N HK 01 03 M /85 tanggal HK.01.03‐Mn/85 t l 12 Februari F b i 2013 mengusulkan lk perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2005 terutama pada Pasal 20, Pasal 31 dan Penjelasan Pasal 19 serta penambahan Pasal 22A. 3) Terdapat dua pendapat terkait ketentuan penugasan, yaitu : • Kepemilikan BUMN oleh Pemerintah apakah 100% atau tidak. • Isi Peraturan Presiden berupa penugasan atau pedoman dan kriteria penugasan. 4) Rancangan Peraturan Presiden yang telah dibahas adalah tentang Penugasan PT. Hutama Karya (Persero) untuk Pengusahaan Jalan Tol Trans Sumatera. Beberapa isu yang mengemuka, antara lain: a. Jalan tol yang ditugaskan dicantumkan dalam lampiran Peraturan Pemerintah berupa nama ruas, tidak termasuk yang sudah berjalan. b. Pengadaan tanah termasuk yang ditugaskan. c. Masa M k konsesi i dicantumkan di k dalam d l P Peraturan P id yaitu Presiden i selama l 50 (lima (li puluh) l h) tahun h atau tidak id k dicantumkan. d. Penugasan dilakukan bertahap yaitu tahap pertama mencakup ruas yang siap konstruksi dan tahap selanjutnya akan ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum sesuai usulan PT. Hutama Karya (Persero). e. Pelaporan setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Keuangan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara. 1.
39
JALAN TOL TRANS SUMATERA
Length Koridor
Koridor Utama
Km
Lampung-Palembang
358
P l b Palembang-Pekanbaru P k b
610
Pekanbaru-Medan
548
Medan-Banda Aceh
460
SUB TOTAL
1,976
Palembang-Bengkulu
303
Koridor
Pekanbaru-Padang
242
Penghubung
Medan-Sibolga
175
SUB TOTAL
720
GRAND TOTAL
2,696
Source: BPJT
40
PEMBANGUNAN JALAN TOL DI SUMATERA UTARA DAN SEKITARNYA
• Pembangunan Jalan Tol Medan‐Binjai sepanjang 15.8 Km. • Proses pembangunan Jalan Tol Medan‐Binjai dalam tahap perampungan rencana ROW (right of way) atau rencana d daerah h milik ilik jalan j l seperti ti parit it dan d area hijau. hij • Pembangunan Jalan Tol Medan – Kualanamu sepanjang 17 8 K 17.8 Km. • Rencana Pembangunan Ruas Tol Kualanamu – Lubu Pakam k – Tebing b Tinggi sepanjang 40 Km.
Sumber : Buletin Bina Marga edisi 5
41
SKEMA PENGUSAHAAN JALAN TOL KELAYAKAN
BU 1
EKONOMI (+) KEUANGAN (‐)
2
PP 15/2005 / Psl 19, 20, 21(1b), 22
A
P P + BU
BU P
EKONOMI (+) KEUANGAN (+) KEUANGAN (+)
ACUAN
IMPLEMENTASI
PENGUSAHAAN
BU BU
BU
BU
Operasi dan Pemeliharaan
P
Pendanaan dan/atau Perencanaan Teknis dan/atau Konstruksi
BU Badan Usaha
PP 15/2005 Psl 19, 20, 21(1c), 20, 21(1c), 22
B
PP 15/2005 Psl 19, 20, 21(1a)
Pemerintah
Contoh : Skema 1 A : untuk FIRR < 12% seperti Jalan Tol Akses Tanjung Priok Skema 1 B : untuk FIRR 12 – 16 % seperti Jalan Tol Solo – Kertosono Skema 2 : untuk FIRR > 17 % seperti Proyek BOT lainnya 42
