1
Sustainability is a political choice not a technical one..
ACCI- ACEH Fact Sheet: Edisi 1
Desember 2013
ACCI- ACEH Program Dan Pembangunan Berkelanjutan A.
Aceh Conservation, Environment, and Humanity (ACEH) Program adalah sebuah program kolaboratif multi-pihak yang bertujuan untuk mengarusutamakan konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) untuk membangun Aceh menuju kesejahteraan masyarakat yang hakiki. Program ini berafiliasi dengan ACCI (Aceh Climate Change Initiative)- sebuah pusat kajian perubahan iklim yang bernaung di bawah Universitas Syiah Kuala-Aceh.
Daftar Isi: A. Apa itu ACCI – ACEH Program ?
1
B. Filosofi Pembangunan Berkelanjutan.
2
C. Konsep Pembangunan Berkelanjutan adalah Amanat UU PA
2
D. Peran Parlemen Aceh Dalam Mendorong Model Pembangunan Berkelanjutan
Apa itu ACCI-ACEH Program?
4
ACEH Program pada dasarnya dibangun atas prinsip bahwa pembangunan saat ini haruslah memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka (pembangunan berkelanjutan). VISI Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang hakiki dan keharmonisan antara manusia dengan alam dan lingkungannya. MISI Melakukan pengarusutamaan konsep pembangunan berkelanjutan di Aceh dan implementasinya melalui pengembangan kebijakan serta peningkatan sumber daya manusia. PROGRAM PRIORITAS ACCI – ACEH PROGRAM ACCI-ACEH Program akan mencapai tujuannya dengan melaksanakan beberapa program utama: 1. Melakukan konsolidasi terhadap konsep pembangunan berkelanjutan yg telah diamanahkan oleh UUD 45 dan UU PA dikalangan para kandidat legislator melalui forum interaksi yang akan menjembatani antara para kandidat lintas partai dengan para konstituennya. 2. Mendukung terbentuknya dan berfungsinya Kaukus Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Caucus) di Parlemen Aceh. 3. Memfasilitasi arus informasi yang cukup tentang pembangunan berkelanjutan kepada
2 3
ACCI – ACEH Fact Sheet
4.
para legislator sehingga dapat melahirkan kebijakan yang mengadopsi prinsip prinsip pembangunan berkelanjutan Memberikan pertimbangan tehnis dengan memfasilitasi kontribusi pemikiranpemikiran para ahli tentang kebijakan pembangunan yang berbasis konsep keberlanjutan.
B. Filosofi Pembangunan Berkelanjutan Istilah pembangunan berkelanjutan digunakan untuk pertama kalinya dalam laporan IUCN 1980 yang berjudul, Conservation Strategy: Living resources for sustainable development. Namun definisi dari konsep pembangunan berkelanjutan ini baru populer setelah Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan mempublikasikan suatu laporan yang berjudul Our Common Future (Masa Depan Kita Bersama) atau juga disebut Brundtland Report pada tahun 1987. Dalam laporan ini disebutkan bahwa:
Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini berisi di dalamnya dua konsep kunci: konsep kebutuhan, khususnya kebutuhan pokok kaum miskin di dunia yang menjadi prioritas utama, dan gagasan keterbatasan terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan sekarang dan masa depan (WCED, 1987:43) Pada Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan yang diselenggarakan di Rio pada tahun 1992, pembangunan berkelanjutan disepakati sebagai tujuan umum pembangunan manusia bagi sekitar 160 negara. Tujuan ini kemudian dimanifestasikan secara nyata dalam program ”Agenda 21”. Sejak tahun 1992 pembangunan berkelanjutan telah menjadi konsep yang paling sering digunakan dalam tujuan internasional, politik nasional, regional dan lokal.
Edisi 1 : Desember 2013
“ Bumi memberikan ruang yang cukup untuk kepentingan seluruh umat manusia, namun tidak untuk keserakahan seorang manusia”
Pendekatan pembangunan berkelanjutan tidak hanya menekankan pertumbuhan ekonomi, tetapi menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan dan pembangunan sosial. Ketiga aspek tersebut sering didefinisikan sebagai tiga pilar pembangunan berkelanjutan. Aspek penting lainnya dari pembangunan berkelanjutan adalah penekanan proses partisipatif. Karenanya, pembangunan berkelanjutan tidak hanya diasumsikan sebagai suatu kebijakan yang lahir dari minoritas kecil teknokrat atau pembuat kebijakan. Namun pula, menekankan peran penting masyarakat dan kaum minoritas di dalamnya. Ide ini kemudian ditegaskan kembali dalam dalam 10 Prinsip Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan dimana dinyatakan bahwa: ”Isu lingkungan sebaiknya melibatkan partisipasi semua warga negara”. Dengan demikian, bagian penting yang menjadi penekanan dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana menyertakan beragam pemangku kepentingan dalam penentuan apa yang perlu dilakukan dan bagaimana melakukannya. Isu-Isu Penting dalam Pembangunan Berkelanjutan Laporan Our Common Future (1987), memberikan rekomendasi tindakan segera pada delapan isu-isu kunci untuk memastikan pembangunan berkelanjutan. Kedelapan isu tersebut adalah: 1. Kependudukan dan Sumber Daya Manusia 2. Industri 3. Ketahanan Pangan 4. Konservasi Spesies dan Ekosistem 5. Tantangan Perkotaan 6. Pengelolaan Kepentingan Bersama (Managing the Common Interest) 7. Energi terbarukan 8. Konflik dan Degradasi Lingkungan C.
Konsep Pembangunan Berkelanjutan adalah Amanat UU PA
Aceh adalah sebuah wilayah penting tidak saja bagi Indonesia tetapi juga dunia. Dengan luas daratan Aceh sebesar 5.5 juta Ha dan luas hutan yang mencapai 3.3 juta Ha. Aceh menyimpan beragam kekayaan sumber daya alam, keanekaragaman hayati, budaya dan sejarah masyarakat di dalamnya. Sebagai bagian penting dari sejarah Aceh modern, MoU Helsinki tidak saja menandai babak baru bagi upaya membangun peradaban baru Aceh. Namun menjadi tonggak awal bagi suatu upaya perbaikan menyeluruh terhadap segala sendi kehidupan, dimana pembangunan diarahkan ke dalam visi keberkelanjutan. Sebagai mandat MoU Helsinki, Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) No. 11 Tahun 2006 telah menempatkan visi keberlanjutan secara jelas, khususnya pada pasal pasal didalam BAB XX. Pembangunan berkelanjutan bagi Aceh modern dapat dimaknai sebagai suatu upaya rekonsiliasi (perbaikan hubungan) politik, rekonsiliasi antar manusia, dan rekonsiliasi terhadap lingkungan. Rekonsiliasi Politik diarahkan pada upaya perbaikan hubungan politik (kebijakan)
2
4
ACCI – ACEH Fact Sheet
Edisi 1 : Desember 2013 dan tata kelola pemerintahan. Rekonsiliasi Antar Manusia erat kaitannya dengan upaya peningkatan taraf dan kualitas hidup masyarakat aceh di segala sektor. Rekonsiliasi Lingkungan berhubungan pada pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan daya dukung lingkungan/ ekologis dan ketersediaan untuk generasi mendatang. Ketiga hal ini menyiratkan pola keseimbangan penting dalam rangka mendorong pembangunan berkelanjutan untuk Aceh yang lebih baik. Degradasi Lingkungan dan Bencana Alam
Laporan World Bank tentang dampak banjir Aceh tahun 2006 Pada akhir bulan Desember 2006, banjir besar terjadi di daerah timur dan tengah Aceh dan sebagian perbatasan Sumatera Utara. Tujuh Kabupaten di Aceh yang terimbas yaitu: Aceh Tamiang, Aceh Timur, Bireuen dan Aceh Utara di pesisir timur; dan Aceh Tengah, Bener Meriah dan Gayo Lues di daerah pegunungan. Laporan Bank Dunia Tahun 2007 menunjukkan bahwa 757 desa di 46 Kecamatan dari 7 Kabupaten di Aceh terkena banjir. Di Aceh Tamiang dan Aceh Utara, hampir seluruh Kecamatan dan desanya terkena banjir; di lima Kabupaten lainnya presentase dari keseluruhan Kecamatan dan desa yang terkena banjir lebih sedikit. Lebih dari setengah juta orang terimbas banjir, namun korban meninggal dan korban luka relatif sedikit. Sebanyak 512.879 orang tinggal di desa-desa yang terkena banjir. Laporan mengindikasi terdapat 47 korban meninggal dan 8.460 korban luka (1,5% dari populasi yang terkena banjir). Sebanyak 27% diantara rumah tangga yang terimbas banjir adalah warga miskin. Total kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh banjir diperkirakan sebesar US$ 210 juta atau Rp 1.9 trilyun. Kerusakan merupakan bagian terbesar dari total tersebut, dengan nilai US$ 198 juta (atau Rp 1.78 trilyun atau 94%), bila dibanding dengan kerugian yang sebesar US$ 12 juta (Rp 110 milyar), meskipun ini diakibatkan oleh terbatasnya data mengenai kerugian. Kerusakan dan kerugian pribadi jauh melebihi kerusakan dan kerugian negara, hingga mencapai 70% dari total keseluruhan. Sumber informasi diadaptasi dari: Laporan Bank Dunia yang berjudul Aceh Flood: Damage and Loss Assesment, 2007.
Kesalahan dalam manajemen penataan ruang dan kebijakan pemanfaatan lahan demi mengejar pertumbuhan ekonomi dan kualitas pembangunan dapat mendorong terjadinya bencana: banjir, tanah longsor, dan perubahan iklim. Dampak bencana berpengaruh pada pembangunan fisik dan pembangunan manusia. Berpengaruh pada kualitas hidup masyarakat. Pada tataran yang lebih luas mendorong terciptanya gangguan pada relasi (hubungan) sosial yang dapat berujung pada situasi keamanan manusia (human-security). Sebagai contoh, pada skala makro bencana banjir dapat menyebabkan kerusakan pada infrastruktur publik (jalan, jembatan, sekolah, dan seterusnya). Hancurnya lahan pertanian yang mendorong kegagalan dalam mencapai tujuan ketahanan pangan, gangguan sumber air masyarakat hingga berdampak pada tingginya biaya perbaikan infrastruktur paska banjir dibanding biaya-biaya pembangunan (ekonomi biaya tinggi). Pada skala mikro, banjir menyebabkan hilangnya mata pencaharian masyarakat yang mendorong terciptanya kemiskinan, pengangguran, hingga pada level tertentu meningkatkan jumlah orang desa berpindah ke kota (urbanisasi). Sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Bank Dunia menyebutkan bahwa bencana banjir yang berimbas di tujuh kabupaten di Aceh pada tahun 2006 setidaknya telah menyebabkan kerusakan dan kerugian total tak kurang dari 1,9 triliun rupiah. Angka ini setara dengan empat kali lipat anggaran pembangunan Aceh Tamiang (401,3 milliar rupiah) pada tahun tahun 2007. Belum lagi kehilangan 47 korban jiwa yang tidak dapat dinilai dengan uang. Semua itu menempatkan pembangunan Aceh mundur kebelakang, karena dibutuhkan investasi besar untuk mengembalikan sarana dan fasilitas produksi agar dapat berfungsi seperti sedia kala.
Dari data yag diperoleh dari BPBA dan DIBA, Aceh menunjukkan kecenderungan peningkatan frekuensi bencana banjir dan longsor yang meningkat dalam kurun waktu antara 2005 – 2010. Hal ini semestinya cukup menjadi peringatan bagi pemerintah Aceh untuk segera melakukan konsolidasi terhadap pola pembangunan yang dipraktekan selama ini. Bisa jadi ini merupakan indikator bahwa ada sesuatu yang salah telah terjadi dalam perencanaan pembangunan Aceh atau ada tindakan keliru yang telah memicu meningkatnya beberapa bencana yang berpotensi berdampak oleh pola interaksi manusia dengan alamnya.
3
5
ACCI – ACEH Fact Sheet
Edisi 1 : Desember 2013
Tidak berlebihan bagi Aceh untuk khawatir dengan pola pembangunan yang diterapkan saat ini. Peringkat Provinsi Aceh dalam IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) terus memburuk sejak tahun 2009 hingga 2011. Jika pada tahun 2009, total skor IKLH Aceh adalah 72.47. Tahun 2011, total skor IKLH Aceh melorot menjadi 66,74. Sementara pada tahun 2011, Provinsi Gorontalo menduduki peringkat pertama. Ekonom i
Sosial
Penataan dan Pemanfaatan Ruang Yang Berkelanjutan Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Untuk mencapai suatu pembangunan berkelanjutan, perlu upaya penyerasian aktivitas manusia sesuai dengan kemampuan sumber daya alam dalam satu kesatuan ruang wilayah daratan, lautan, dan udara. Penataan ruang dan pengaturan pola pemamfaatan ruang adalah pondasi bagi berjalannya proses pembangunan yang berkelanjutan. Tata ruang pembangunan yang baik dikelola dengan prinsip-prinsip sinergitas antara wilayah pemanfaatan ekonomi, pengembangan sosial-budaya, dan perlindungan alam dan keanekaragaman hayati. Tata ruang dan pemanfaatan ruang bagi pembangunan seharusnya tidak saja diarahkan untuk memenuhi kebutuhan generasi masa kini, melainkan pula memikirkan kebutuhan bagi generasi masa mendatang. Sehingga perlu dilihat daya dukung lingkungan terhadap rencana pengembangan sebuah wilayah. Kesesuaian pola pemanfaatan dan pemilihan jenis komoditi perkebunan dan pertanian mestilah memperhatikan kesesuaian dengan fenomena plasma nutfah setempat dan resiko berkonflik dengan satwa liar. Penyesuaian kebijakan pengembangan komoditi secara bijak dapat menghindari resiko berkonflik dengan satwa liar.
Lingk ungan
Pembangunan Berkelanjutan
Energi dan Ketahanan Pangan Pembangunan berkelanjutan dibutuhkan untuk memenuhi ketersediaan pangan dan energi di masa kini dan masa mendatang. Dalam rangka menjaga pilar ekonomi dan kesejahteraan ini, lingkungan memiliki andil (peranan). Ketersediaan pangan bergantung erat dari kualitas lingkungan. Degradasi (kerusakan) lingkungan dapat menghambat proses produksi pangan atau dapat menurunkan kualitas dan kuantitas pangan. Upaya ketahanan pangan adalah prinsip yang tidak dipisahkan dalam pembangunan yang berkelanjutan.
Pertumbuhan efisiensi stabilitas
Ketahanan pangan/ keragaman hayati Sumber daya alam Dampak lingkungan
Pemberdayaan keterbukaan/ konsultasi tata kelola pemerintahan
Alam dan lingkungan tidak saja menyediakan sumber energi tradisional (fosil/ energi yang tidak dapat diperbaharui), tetapi juga sumber-sumber energi alternatif. Hutan sebagai suatu bentang alam menyediakan air yang dapat digunakan sebagai energi alternatif (energi mikro-hidro) dan sumbersumber energi lainnya yang dikembangkan dari kelimpahan keanekaragaman hayati (energi bio-massa). Sumber-sumber energi alternatif ini tidak saja penting bagi aktor-aktor yang bergerak dalam ruang investasi ekonomi. Melainkan pula dapat menumbuhkan ruang ekonomi baru bagi masyarakat lokal yang pada dasarnya adalah aktor dari upaya menjaga lingkungan dan hutan sebagai bentang alam, dimana sumber energi alternatif ini dihasilkan. Berbagai sumber energi alternatif lain yang rendah emisi dan tidak menggunakan energi fosil masih berpeluang untuk dikembangkan di Aceh diantaranya: • • • • •
4
Energi Energi Energi Energi Energi
Geothermal gelombang laut angin cahaya matahari air
6 7
ACCI – ACEH Fact Sheet Pembangunan Perdamaian Yang Berkelanjutan Salah satu strategi dalam pembangunan berkelanjutan adalah peningkatan kualitas kemananan manusia (human security). Pendekatan ini menjelaskan bagaimana pentingnya melindungi nilai utama (core values) manusia dari ancaman-ancaman tanpa menghambat pemenuhan hidup jangka panjang. Sumber konflik baru yang mengancam keamanan manusia (human security) di masa mendatang terutama berasal dari kelangkaaan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan. Kedua faktor ini saling berkaitan satu sama lain. Pada prinsipnya, pembangunan berkelanjutan menyediakan kerangka bagi jalan keluar atau pencegahan bagi timbulnya konflik di masa mendatang. D.
Peran Parlemen Aceh Dalam Mendorong Model Pembangunan Berkelanjutan Pembangunan ekonomi dan pengelolaan lingkungan hidup adalah urusan wajib daerah sesuai dengan amanat UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Melalui kebijakan ini, daerah diberikan kewenangan sendiri untuk mengelola sumber daya alam dan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Amanat dari UU No. 32/2004 ini juga mensyaratkan bahwa pengelolaan sumber daya seharusnya dilakukan sesuai dengan potensi dan daya dukung daerah (termasuk daya lingkungan) dan upaya perlindungan dan konservasi sumber daya sebagai bagian penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Untuk memastikan bahwa pemerintah (eksekutif) dapat melakukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, peran parlemen menjadi sangat penting. Parlemen Aceh dapat mengunakan fungsi legislatif, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam UU RI No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, untuk mendorong regulasi-regulasi yang efektif, mendorong insentif keuangan, dan reformasi kelembagaan yang dapat mempromosikan model pembangunan berkelanjutan. Dalam tataran teknis, Parlemen Aceh dapat mendorong pemerintah (eksekutif) untuk memastikan bahwa pola perencanaan, implementasi dan pengawasan pembangunan dilakukan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Parlemen Aceh juga dapat mendorong pemerintah (eksekutif) menetapkan indeks pembangunan berkelanjutan yang terukur dan terarah.
Edisi 1 : Desember 2013 sangat menentukan apakah pembangunan di Aceh akan berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan atau tidak. Pemilihan Umum 2014 merupakan ajang penting dalam rangka mendorong perubahan kualitas masyarakat Aceh ke arah yang lebih baik. Politisi partai dan para kandidat legislatif diharapkan mampu meletakkan dasar, arah, dan implementasi pembangunan yang berwawasan pembangunan berkelanjutan. Setiap kandidat legislatif yang akan maju dalam Pemilu 2014 memiliki tanggung jawab yang sama dalam mendorong Aceh ke arah yang lebih baik. Sebagai partner strategis, ACCI-ACEH Program memiliki harapan bahwa para politisi dan kandidat legislatif dari berbagai partai dapat secara bersama-sama mengambil peran dalam melakukan pengarusutamaan konsep pembangunan berkelanjutan di Aceh. Kaukus Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Caucus) Kaukus adalah suatu forum lintas partai, lintas fraksi, lintas ideologi dan politik, yang memiliki kesamaan dalam visi dan misi dalam menyuarakan dan memperjuangkan isu-isu tertentu untuk mengatasi masalah-masalah pembangunan yang muncul di era kekinian. Sebagai upaya bersama mengarusutamakan (mainstreaming) model pembangunan berkelanjutan, ACCI-ACEH Program memiliki inisiatif untuk pembentukan suatu kaukus yang disebut Kaukus Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Caucus). Secara umum tujuan pembentukan Kaukus Berkelanjutan antara lain adalah untuk: a. Membangun kesamaan visi antar anggota parlemen dari lintas partai dan fraksi dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di Aceh; b.
Memastikan kebijakan-kebijakan pemerintah (eksekutif) sesuai dengan visi keberlanjutan disemua tahapan pembangunan mulai dari perencanaan implementai dan evaluasi program pembangunan dengan menunjukkan berbagai tolok ukur yang dapat membantu peran parlemen dalam pengawasan termasuk indeks pembangunan berkelanjutan c. Mewadahi dan menjembatani partisipasi luas dari masyarakat sipil Aceh serta dapat mendorong dan memperkuat partisipasi politik masyarakat Aceh dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
Dalam tataran praktek, Parlemen Aceh dapat mendorong agar pemerintah (eksekutif) dapat menerapkan iklim investasi yang ramah lingkungan dan berkeadilan sosial, mendorong peningkatan taraf dan kualitas hidup masyarakat dalam bidang pendidikan, agama, sosial dan sejarah-budaya. Pemilu 2014: Peran Politisi Partai dan Kandidat Legislatif
Photo: RV Setiawan
Dalam kehidupan demokrasi, peran politisi sangat menentukan arah suatu kebijakan pembangunan akan diterapkan. Partai Politik dan Politisi tidak saja memiliki sumberdaya dalam mempengaruhi kebijakan, namun dapat berperan menciptakan dan mendorong model-model pembangunan yang lebih baik. Orang bijak mengatakan bahwa keberlanjutan adalah lebih merupakan sebuah pilihan politis daripada sebuah pilihan tehnis. Sehingga kemauan (willingness) dari pemerintah
5
