A.
Tujuan dan Manfaat Pedoman umum Sertifikasi Profesi Penyuluh Pertanian bertujuan memberikan acuan kepada pelaksana sertifikasi Penyuluh Pertanian dalam pelaksanaan uji kompetensi.
Secara khusus sertifikasi profesi Penyuluh Pertanian bertujuan
meningkatkan proses dan mutu hasil penyuluhan, serta meningkatkan profesionalisme Penyuluh Pertanian. Sedangkan manfaat sertifikasi profesi Penyuluh Pertanian adalah : 1. Melindungi profesi Penyuluh Pertanian dari praktik-praktik yang tidak kompeten yang dapat merusak citra profesi Penyuluh Pertanian; 2. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik penyuluhan pertanian yang tidak bertanggung jawab; 3. Menjamin mutu penyelenggaraan penyuluhan pertanian. B. Pengertian 1. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI
adalah
rumusan
kemampuan
kerja
yang
mencakup
aspek
pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Profesi Penyuluh Pertanian adalah pekerjaan penyuluhan pertanian yang membutuhkan keahlian khusus yang dihasilkan dari proses pendidikan profesi, pelatihan profesi dan/atau pengalaman kerja, dan dibuktikan dengan Sertifikat Profesi Penyuluh Pertanian dan memperoleh rewards. 3. Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyuluh Pertanian PNS adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan pertanian. 4. Penyuluh Pertanian Swasta adalah Penyuluh Pertanian yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga, yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan pertanian. 5. Penyuluh Pertanian Swadaya adalah pelaku utama pertanian yang berhasil dalam
usahanya,
dan
warga
masyarakat
lainnya
yang
dengan
kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh. 6. Sertifikasi Profesi adalah proses pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi dengan mengacu kepada standar kompetensi kerja. 2
7. Sertifikat Profesi Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut sertifikat adalah bukti pengakuan tertulis atas penguasaan kompetensi kerja, yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi. 8. Uji sertifikasi adalah proses pengujian dan penilaian, baik teknis maupun administratif, untuk menentukan kompetensi kerja seseorang berdasarkan kualifikasi atau unit kompetensi tertentu. 9. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional. 10. Uji Kompetensi adalah proses pengujian untuk mengukur tingkat kompetensi atau kemampuan Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. 11. Sistem sertifikasi merupakan rangkaian prosedur dan sumberdaya untuk melakukan proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasinya dalam rangka menerbitkan sertifikat termasuk pemeliharaannya. 12. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi, yang dibentuk melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004. 13. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga pelaksana uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi yang telah diakreditasi oleh dan mendapatkan lisensi dari BNSP. 14. Tempat Uji Kompetensi yang selanjutnya disingkat TUK adalah tempat pengujian yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan uji kompetensi sesuai dengan materi dan metode uji kompetensi yang akan dilaksanakan. 15. Asesor Kompetensi adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai kompetensi yang relevan dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan dan/atau menilai kompetensi peserta uji kompetensi, yang diangkat oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dalam jangka waktu tertentu. 16. Asesi adalah seseorang yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti uji kompetensi. 17. Lembaga Diklat Profesi yang selanjutnya disingkat LDP adalah lembaga diklat yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil akreditasi oleh LSP untuk menyelenggarakan pendidikan dan latihan keprofesian.
3
C. Kompetensi dan Kerangka Kualifikasi Profesi Penyuluh Pertanian Sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.29/MEN/II/2010 tentang Penetapan SKKNI Sektor Pertanian Bidang Penyuluhan Pertanian, kompetensi dan kerangka profesi penyuluh pertanian sebagai berikut: 1. Kompetensi Penyuluh Pertanian Kompetensi kerja Penyuluh Pertanian dikelompokkan berdasarkan: a. Kompetensi Umum Kompetensi Umum mencakup unit-unit kompetensi yang berlaku dan dibutuhkan pada hampir semua subbidang keahlian/pekerjaan. b. Kompetensi Inti Kompetensi Inti mencakup unit-unit kompetensi yang berlaku dan dibutuhkan untuk mengerjakan tugas pokok/utama pada suatu bidang keahlian/pekerjaan tertentu, dan merupakan unit-unit kompetensi yang wajib (compulsory) dari subbidang keahlian/pekerjaan dimaksud dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan spesifik. c. Kompetensi Khusus Kompetensi
Khusus
mencakup
unit-unit
kompetensi
yang
dapat
ditambahkan ke dalam subbidang keahlian/pekerjaan tertentu yang memerlukan kekhususan/spesialisasi, serta memerlukan kemampuan analisis yang mendalam dan terstruktur. Unit-unit kompetensi ini sebagai pelengkap dan bersifat pilihan untuk mengerjakan tugas-tugas spesifik pada sektor, subsektor, atau bidang keahlian/pekerjaan tertentu. 2. Kerangka Kualifikasi Profesi Penyuluh Pertanian Kerangka kualifikasi profesi Penyuluh Pertanian ditentukan berdasarkan kompleksitas pekerjaan, kewenangan dan rentang kendali manajemen dari kompetensi yang dipersyaratkan. Kualifikasi profesi Penyuluh Pertanian dibagi dalam 3 (tiga) kualifikasi sebagai berikut: a. Penyuluh Pertanian Fasilitator bagi Penyuluh Pertanian Terampil; b. Penyuluh Pertanian Supervisor bagi Penyuluh Pertanian Ahli; c. Penyuluh Pertanian Advisor bagi Penyuluh Pertanian Ahli yang telah memiliki sertifikat Penyuluh Pertanian Supervisor.
4
BAB II PROSEDUR SERTIFIKASI PROFESI
A.
Lembaga Pelaksana 1. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian selaku Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak 1 (LSPP-1) melaksanakan Sertifikasi Profesi bagi Penyuluh Pertanian PNS. LSPP-1 dibentuk berdasarkan penugasan dari Menteri Pertanian kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; 2. LSP yang mendapatkan lisensi dari BNSP berhak melaksanakan sertifikasi profesi bagi Penyuluh Pertanian Swasta dan Penyuluh Pertanian Swadaya. LSP dimaksud dibentuk atas dasar komitmen bersama antara pihak Pemerintah (Kementerian Pertanian), Asosiasi Profesi Penyuluh Pertanian, dan Pemangku Kepentingan lainnya.
B.
Ruang lingkup dan Metode Uji Kompetensi 1. Ruang lingkup uji kompetensi meliputi unit kompetensi sesuai dengan kerangka kualifikasi profesi Penyuluh Pertanian seperti yang telah ditetapkan dalam SKKNI; 2. Metode uji kompetensi dilaksanakan melalui tes tulis dan/atau unjuk kerja, dan dilengkapi dengan evaluasi diri/portofolio, serta penilaian atasan/rekan kerja/tokoh masyarakat/perangkat desa. Hasil tes tulis, unjuk kerja, penilaian
evaluasi
diri
dan
portofolio
serta
penilaian
atasan/rekan
kerja/tokoh masyarakat/perangkat desa diakumulasikan untuk menentukan kualifikasi profesi yang diperoleh. C.
Tempat Uji Kompetensi (TUK) TUK merupakan tempat untuk uji kompetensi kerja profesi. TUK harus memiliki sarana dan prasarana dengan kriteria setara dengan tempat kerja profesi Penyuluh Pertanian. Lembaga yang ditunjuk sebagai TUK ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) dan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) dapat ditunjuk sebagai TUK setelah diakreditasi oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Jumlah Asesi pada setiap TUK 20 – 30 orang untuk setiap periode sertifikasi profesi. 5
D.
Persyaratan Asesor Kompetensi Persyaratan Asesor Kompetensi Penyuluh Pertanian sebagai berikut: 1. kualifikasi pendidikan paling rendah Strata-1 (S1); 2. telah mengikuti diklat Asesor kompetensi; 3. kepangkatan Asesor Kompetensi Penyuluh Pertanian PNS paling rendah satu tingkat lebih tinggi dari kepangkatan asesi; 4. taat azas dalam menerapkan skema sertifikasi yang diujikan; 5. menguasai metode uji kompetensi sesuai dengan panduan penilaian yang tercantum dalam SKKNI bidang Penyuluhan Pertanian; 6. memiliki keahlian di bidang penyuluhan pertanian dan/atau sub sistem agribisnis sub sektor; 7. mampu berkomunikasi dengan efektif baik secara lisan maupun tulisan; 8. melakukan penilaian sesuai dengan panduan yang dutetapkan.
E.
Persyaratan Calon Peserta (Asesi) 1. Syarat umum a. berijazah paling rendah SLTA dan memiliki keahlian serta keterampilan teknis dalam bidang pertanian; b. mendapat rekomendasi dari Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K)/Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) atau kelembagaan penyuluhan pertanian lainnya di tingkat propinsi dan kabupaten/kota; c. diusulkan oleh atasan langsung/pimpinan perusahaan/lembaga. 2. Syarat khusus 2.1. Penyuluh Pertanian PNS a. telah mengikuti Diklat Dasar Penyuluh Pertanian bagi Penyuluh Pertanian
yang
telah
diangkat
untuk
pertama
kali
setelah
ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/02/MENPAN/2/2008; b. telah menduduki jabatan fungsional Penyuluh Pertanian paling kurang 4 (empat) tahun; c. DP3 2 (dua) tahun terakhir rata-rata bernilai baik; d. tidak
pernah
mendapat
hukuman
disiplin
berat
berdasarkan
Peraturan Pemerintah 30 Tahun 1980; e. melengkapi dokumen administrasi yang telah dilegalisasi sebagai berikut:
6
1) Fotokopi Ijazah terakhir; 2) Fotokopi SK. Pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional Penyuluh Pertanian; 3) Fotokopi SK. Kepangkatan/Golongan terakhir; 4) Fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Diklat Dasar bagi Penyuluh yang diangkat untuk pertama kali setelah
ditetapkannya
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor: PER/02/MENPAN/2/2008; 5) Fotokopi DP3 2 (dua) tahun terakhir; 6) Rekomendasi dari atasan langsung yang menyatakan bahwa penyuluh
tersebut
layak
rekomendasi
kepuasan
masyarakat
tani
mengikuti atas
(Kontak
uji
kompetensi,
pelayanan Tani
penyuluhan
Nelayan
serta dari
Andalan
(KTNA)/Organisasi Petani); 7) Foto terakhir 4 x 6 (berwarna dengan latar belakang biru) sebanyak 5 (lima) buah. 2.2. Penyuluh Pertanian Swasta: a. memiliki surat keputusan sebagai Penyuluh Pertanian Swasta dari Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten/Kota; b. memiliki sertifikat Pelatihan Pertanian yang diterbitkan oleh lembaga diklat pertanian yang berwenang; c. melengkapi dokumen administrasi yang telah dilegalisasi sebagai berikut: 1) Surat persetujuan dari pimpinan perusahaan tempat kerja Penyuluh Swasta; 2) Surat Rekomendasi yang menyatakan Penyuluh tersebut layak mengikuti uji kompetensi; 3) Foto terakhir 4 x 6 (berwarna dengan latar belakang biru) sebanyak 5 (lima) buah; 4) Ijazah terakhir. 2.3. Penyuluh Pertanian Swadaya : a. memiliki surat keputusan sebagai Penyuluh Pertanian Swadaya dari Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) atau lembaga yang menangani penyuluhan pertanian di kabupaten/kota setempat;
7
b. memiliki sertifikat Pelatihan Pertanian yang diterbitkan oleh lembaga diklat pertanian yang berwenang; c. melengkapi dokumen administrasi yang telah dilegalisasi sebagai berikut: 1) Surat Penetapan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian sebagai Penyuluh Swadaya; 2) Surat
Rekomendasi
dari
Badan
Pelaksana
Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) yang menyatakan bahwa Penyuluh tersebut layak mengikuti uji kompetensi; 3) Surat Pernyataan dari paling kurang 3 (tiga) Kepala Desa/tokoh masyarakat
yang
menyatakan
bahwa
Penyuluh
Swadaya
tersebut pernah melakukan kegiatan penyuluhan di desanya; 4) Foto terakhir 4 x 6 (berwarna dengan latar belakang biru) sebanyak 5 (lima) buah; 5) Ijazah terakhir. F.
Mekanisme Sertifikasi Sertifikasi Profesi Penyuluh Pertanian dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi antara instansi pusat
dan instansi daerah dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing sebagai berikut: 1.
Instansi Pusat Penyelenggara sertifikasi profesi Penyuluh Pertanian di tingkat Pusat yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Ruang lingkup tanggung jawab penyelenggara di tingkat Pusat meliputi: (1) Penyusunan rencana formasi yang akan disertifikasi profesi; (2) Penetapan metode sertifikasi Profesi; (3) Penetapan kelayakan LDP dan TUK; (4) Penetapan Penyuluh Pertanian yang layak memperoleh sertifikasi Profesi; (5) Penerbitan sertifikat; (6) Penyelenggaraan sertifikasi Profesi ulang (survailance).
2. Instansi Daerah Penyelenggara sertifikasi profesi Penyuluh Pertanian di daerah terdiri atas Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BKP3K)/Badan
Pelaksana
Penyuluhan
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan (BP4K) atau kelembagaan penyuluhan pertanian lainnya di tingkat provinsi/kabupaten/kota, serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Ruang lingkup tanggung jawab penyelenggara di daerah sebagai berikut: 8
(1) Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BKP3K) bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi menetapkan jumlah penyuluh di tingkat kabupaten/kota yang akan diusulkan sebagai calon peserta sertifikasi Profesi berdasarkan kuota yang telah ditetapkan pusat. Jika jumlah kuota lebih kecil dari jumlah penyuluh yang ada, maka kuota per kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan skala prioritas dengan pertimbangan : (a) Jenis kelembagaan penyuluhan pertanian yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K); (b) Jumlah Penyuluh Pertanian di masing-masing kabupaten/kota. (2) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten/Kota menetapkan daftar calon peserta sertifikasi Profesi berdasarkan: (a) Penguasaan terhadap kompetensi; (b) Prestasi yang dicapai, misalnya Penyuluh Pertanian teladan atau Penyuluh Pertanian berprestasi; (c) Daftar Urut Kepangkatan (DUK); (d) Masa kerja sebagai penyuluh; (e) Usia; (f) Usulan dari Balai Penyuluhan Kecamatan. G.
Prosedur Pengusulan Calon Peserta 1. Penyuluh Pertanian PNS a. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K)/lembaga
yang
menangani
penyuluhan
pertanian
di
kabupaten/kota berdasarkan usulan BP3K/lembaga yang menangani penyuluhan pertanian di kecamatan mengajukan usulan calon peserta sertifikasi Profesi ke BKP3K/lembaga yang menangani penyuluhan pertanian di provinsi dengan tembusan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten. b. Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BKP3K)/lembaga yang menangani penyuluhan pertanian di tingkat provinsi merekapitulasi dan memverifikasi usulan calon peserta sertifikasi Profesi yang berasal dari; (1) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K)/lembaga yang menangani penyuluhan pertanian di kabupaten/kota (2) Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, 9
Perikanan,
dan
Kehutanan
(BKP3K)/lembaga
yang
menangani
penyuluhan pertanian di tingkat propinsi dan (3) Badan Penyuluhan Teknologi Pertanian (BPTP) di wilayahnya. c. Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BKP3K)/lembaga yang menangani penyuluhan pertanian di provinsi mengirimkan usulan calon peserta sertifikasi Profesi tersebut lengkap dengan persyaratannya kepada pelaksana sertifikasi Profesi yang ditunjuk oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dengan tembusan (tanpa lampiran) kepada: 1) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; 2) Biro Organisasi dan Kepegawaian, Sekretariat Jenderal; 3) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi. d. Pelaksana sertifikasi melakukan seleksi calon peserta sertifikasi Profesi berdasarkan persyaratan untuk ditetapkan menjadi peserta sertifikasi Profesi di masing-masing TUK. 2. Penyuluh Pertanian Swasta dan Swadaya a. Penyuluh Pertanian Swasta dan Swadaya mengajukan permohonan sertifikasi profesi ke LSP melalui Pemimpin Perusahaan/Pemangku Kepentingan lainnya sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dengan tembusan ke lembaga yang menangani penyuluhan di tingkat Kabupaten/Kota atau Provinsi sesuai dengan tempat kerja penyuluh yang bersangkutan. b. LSP melakukan verifikasi calon peserta sertifikasi untuk ditetapkan sebagai peserta sertifikasi Profesi. H.
Periode Sertifikasi Dalam satu tahun anggaran dilakukan 2 (dua) kali penerbitan keputusan sertifikasi Profesi yaitu; 1. Sertifikasi Profesi bulan April. Masa uji kompetensi bulan Januari sampai dengan Maret. 2. Sertifikasi Profesi bulan Oktober. Masa uji kompetensi bulan Juli sampai dengan September.
10
I.
Masa Berlaku Sertifikat Masa berlaku Sertifikat selama 4 (empat) tahun, dan dapat diperpanjang melalui uji sertifikasi profesi ulang. Apabila tidak diperpanjang, maka sertifikat tersebut dinyatakan tidak berlaku. Penyuluh Pertanian dapat mengajukan sertifikasi profesi ke level yang lebih tinggi setelah yang bersangkutan melaksanakan kewajiban sesuai dengan sertifikat profesi yang dimiliki paling kurang 2 (dua) tahun dan memenuhi syarat level sesuai dengan jabatan fungsional Penyuluh Pertanian.
11
BAB III PENETAPAN SERTIFIKASI DAN PEMELIHARAAN SERTIFIKAT (SURVAILEN)
A.
Penetapan Sertifikasi 1. Manajemen teknis sertifikasi profesi LSPP-1 atau LSP melaksanakan sidang penetapan hasil sertifikasi profesi berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi profesi. 2. Sertifikat yang diberikan kepada Penyuluh Pertanian PNS yang dinyatakan lulus uji sertifikasi profesi ditandatangani oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian atau pejabat lain yang ditunjuk. 3. Sertifikat yang diberikan kepada Penyuluh Pertanian Swasta dan Swadaya yang dinyatakan lulus uji sertifikasi profesi ditandatangani oleh Kepala LSP. 4. Penyuluh Pertanian yang belum lulus uji kompetensi dapat mengajukan permohonan sertifikasi profesi ulang setelah mengikuti diklat profesi di LDP yang ditentukan.
B.
Pemeliharaan Sertifikat (Survailen) 1. Permohonan sertifikasi profesi ulang dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir. 2. Prosedur permohonan sertifikasi profesi ulang dilakukan seperti pada prosedur pengusulan calon peserta.
12
BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN SANKSI PEMEGANG SERTIFIKAT
1. Hak Pemegang Sertifikat: a. Diusulkan memperoleh tunjangan profesi bagi Penyuluh Pertanian PNS sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. Mengajukan sertifikasi profesi ulang, 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir. 2. Kewajiban Pemegang Sertifikat. Pemegang sertifikat wajib menandatangani persetujuan untuk: a. menjunjung tinggi kode etik profesi Penyuluh Pertanian; b. memenuhi ketentuan skema sertifikasi profesi seperti yang tertera dalam sertifikat; c. menyatakan bahwa sertifikasi profesinya hanya berlaku sesuai dengan kewenangannya; d. melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian sesuai dengan kualifikasi sertifikat yang dimiliki; e. melaporkan kegiatan penyuluhan pertanian secara berkala sesuai dengan ketentuan; (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/11/ 2008 tentang Pedoman Pembinaan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta, khusus bagi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta dan (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya, bagi Penyuluh Pertanian PNS. 3. Sanksi Pemegang Sertifikat a. Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Penyuluh Pertanian berakibat pada pencabutan Sertifikat, baik bersifat sementara maupun permanen. b. Pencabutan Sertifikat secara permanen terlebih dahulu mempertimbangkan rekomendasi dari Tim Etika Penyuluh Pertanian, yang terdiri atas para penilai uji kompetensi penyuluh pertanian. c. Sertifikat yang telah dicabut secara permanen wajib dikembalikan ke LSP/LSPP-1 yang menerbitkan.
13
