48 SPEAK OUT ANEKDOT

DAFTAR ISI

2 3

EDITORIAL Apresiasi UPT

21

PROFIL Benny Tangkuman - Kepala Kantor Syahbandar Utama Belawan Memimpin dengan Tegas, Berwibawa dan Bersahaja

OPINI • Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh Menteri Perhubungan, Langkah-langkah apa yang harus dilakukan Inspektorat Jenderal ? • Menuju Terbentuknya AparatPengawasan Intern Pemerintah Yang Handal. • Pengenalan Penggunaan Fibre Reinforced Polymer (FRP) Sebagai Perkuatan Struktur Beton.

38

• Hubungan Rekomedasi dengan Sebab

SERBA SERBI

5

PERATURAN Efektifitas Telaahan Sejawat bagi APIP

• Nasibmu Arsip

9

NARASUMBER

• Pelaksanaan Pelatihan di Inspektorat Jenderal Tahun 2012.

• Kantor Utama Syahbandar Belawan • Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, UPT dengan kinerja terbaik kedua Kementerian Perhubungan • Strategi dan Harapan Bandar Udara Tjilik Riwut

48 50 51 52

• Penyerahan penghargaan UPT dengan Kinerja Terbaik 2012

SPEAK OUT REFERENSI BUKU ANEKDOT

• Jam Korupsi di Indonesia

BERITA FOTO

PELINDUNG Inspektur Jenderal - PENASIHAT Sekretaris Inspektorat Jenderal - PEMBINA Inspektur I, Inspektur II, Inspektur III, Inspektur IV, Inspektur V - PEMIMPIN UMUM Andi Hartono, ST - PEMIMPIN REDAKSI Dra. Wiwi Harti, MM - WAKIL PEMIMPIN REDAKSI Drs. Arif Makawi - REDAKTUR PELAKSANA Ani Susilaningsih, SE - SEKRETARIS REDAKSI Ruri Martini Dewi, SH, M.Sc - REDAKTUR PRA CETAK Uun Wulandari, SE, Laili Fithri Hidayati - KORESPONDEN Brigita Maria Viantine, S.Si, Tetria Yunik Pamungkas, ST, Muhammad Martha Adiputra, A.Md - KONTRIBUTOR Amirulloh, S.Sit, M.MTr, M. Sofiyuddin, ST- EDITOR Lely Kurnia Sadikin, S.Pd, Helma Agnes Dinantia - LAY OUT/SETTING Rangga Prasetya D, Ary Hidayatullah, A.Md - PRODUKSI DAN DISTRIBUSI Darma Sanjaya, SH, Saiful Arifin, A.Md

Vol. 7 No. 2 Tahun 2012

1

DARI REDAKSI

editorial MAJALAH TRANSPARANSI

Apresiasi UPT Tidak hanya memberikan hukuman (punishment) terhadap setiap kesalahan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT), Inspektorat Jenderal juga memberikan penghargaan (reward) dan apresiasi kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan kinerja terbaik sebagai bagian dari pembinaan. Kantor Syahbandar Utama Belawan meraih peringkat I sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan Kinerja Te rbaik di lingkungan Kementerian Perhubungan. Perolehan nilai tertinggi ini karena telah menerapkan Pusat Pelayanan Satu Pintu (PPSP) dalam memberikan pelayanan publik bagi masyarakat. Ada beberapa tahapan dalam penilaian unit kerja dengan kinerja terbaik yaitu tahapan pertama usulan nominasi unit kerja dengan kinerja terbaik dari unit kerja eselon I dan tahapan kedua dilakukan penyaringan kembali dengan menggunakan indikator Laporan Hasil Audit (LHA) dan Tindak Lanjut LHA, kemudian tahapan ketiga dilakukan penilaian on the spot (peninjauan lapangan) serta tahapan terakhir dilakukan penilaian secara komprehensif. 2

Faktor-faktor yang menjadi indikator penilaian lapangan, yaitu Indikator Tugas dan Fungsi meliputi perencanaan, akuntabilitas kinerja, komitmen dan pelayanan publik, indikator keuangan meliputi pelaksanaan anggaran, serta Indikator SDM dan organisasi yang meliputi kepegawaian, disiplin pegawai dan tindak pidana/lainnya. Harapan ke depan perlu ditambahkan aspek penilaian survei pada indikator pelayanan publik. yaitu kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Aspek tersebut bisa berupa questioner yang dapat dipakai sebagai tolok ukur tingkat kepuasan masyarakat secara berkala dan mengetahui kecenderungan pelayanan publik pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT). Pemberian penghargaan tersebut merupakan langkah strategis Inspektorat Jen- deral sebagai UPI (Unit Penggerak Inte- gritas) dalam meningkatkan kinerja dengan memberikan sti- mulus atau motivasi, dan inovasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan. Semoga apresiasi ini dapat mempercepat pencapaian target yaitu pelayanan yang cepat, tepat, murah, aman, berke- adilan, serta akuntabel kepada seluruh pengguna jasa khususnya jasa transportasi.


PROFIL Benyamin Tangkuman, S.Sos

Kepala Kantor Syahbandar Utama Belawan

Memimpin Dengan Tegas, Berwibawa dan Bersahaja Pemilihan Unit Pelaksana Teknis (UPT) terbaik tahun 2012 telah dilaksanakan dan penyerahan penghargaannya pada bulan September 2012. Kantor Syahbandar utama Belawan tampil sebagai peringkat pertama UPT terbaik tahun 2012. Asperasi ini diperoleh atas kerja keras dari seluruh pegawai di Kantor Syabandar Utama Belawan dan tak lepas pula dari upaya maksimal yang dilakukan oleh Kepala Kantor Syabandar Utama Belawan untuk menata dan mengelola seluruh pekerjaan sesuai tugas dan fungsinya, sehingga Kantor Syabandar Utama Belawan dapat menjalankan misinya dengan sangat baik.

K

Benyamin Tangkuman, S.Sos

antor Syabandar Utama Belawan dipimpin oleh Benyamin Tangkuman, S.Sos. Pria yang lahir di Kisaran Maluku, 14 Desember 1953 ini mengenyam pendidikan SD sampai STM tahun 1976 di Ambon. Dengan berbekal pendidikan tersebut ia memulai karir di bidang perhubungan laut pada tahun 1977-1981 sebagai Masinis KN. Djadayat, KN Muci dan KN. Mayang. Ketertarikannya di bidang perhubungan laut semakin bulat, pria yang bersahaja ini menjadi abdi negara di Kementerian Perhubungan tahun 1981 dengan pangkat/golongan Pengatur Muda (II/a) sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) KN. Pamancasa, sampai dengan tahun 1993. Selanjutnya jabatan non struktural yang pernah diembannya, seperti KKM KN Baruna Chandra, KKM KN Bima Sakti, Kepala Kelompok Kapal Negara Distrik Navigasi Samarinda dan Kepala Kelompok Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Distrik Navigasi Tanjung Priok. Untuk mengembangkan kemampuan dan meningkatkan karir, suami dari Kanthy Vol. 7 No. 2 Tahun 2012

Parwati Suganda ini menyelesaikan pendidikan formal Strata I jurusan Teknika di Akademi Ilmu Pelayaran (AIP) pada tahun 1996. Dilanjutkan dengan studi Strata II (Pasca Sarjana) Jurusan Master Business Administration pada tahun 2000. Untuk menambah wawasan, ia menekuni Ilmu Sosial dengan berhasil menyelesaikan Strata I Sarjana Ilmu Sosial. Selain pendidikan Formal, beberapa pendidikan khusus ia tempuh antara lain : ahli mesin kapal IS (V/D), Ahli mesin kapal-A, ahli mesin kapal B dan ahli mesin kapal C, serta mengikuti berbagai kursus dalam maupun luar negeri. Beberapa kursus yang pernah diikuti beliau adalah Bolnes Engine Trainee selama 1 bulan yang diadakan di Holland - Belanda, Diklat Kesyahbandaran selama 3 bulan yang diadakan di Jakarta dan Aids To Marine Navigation (JICA) selama 3 bulan di Tokyo - Jepang. Diklat Jabatan penjenjangan yang telah beliau ikuti adalah Diklat PIM tingkat IV, III dan II. Pria yang akrab disapa “Beni“ ini mengawali Jabatan Strukturalnya dengan menjabat 3

PROFIL

Informasi tarif PNBP di Kantor Syahbandar Utama Belawan

sebagai Kepala Sub Seksi Logistik Distrik Navigasi Balikpapan (1990-1991), Kepala Distrik Navigasi Merauke (1993-1998), Kepala Distrik Navigasi Klas I Manado/Bitung (1998-2001), Kepala Distrik Navigasi Klas I Tanjung Pinang (2001 2009), Administrator Pelabuhan Klas I Ambon (2009-2011), Administrator Pelabuhan Klas I Tg. Emas Semarang dan Kepala Kantor Syahban- dar Utama Belawan (2011 – sekarang). Ayah dari 5 anak ini telah mendapat beberapa tanda penghargaan atas karya baktinya terhadap Kementerian Perhu- bungan diantaranya piagam Pengurus Ikatan Trainee Indonesia (ITI TIC Hatagaya di Tokyo – Jepang pada tahun 1999, Satya Lencana Karya Satya X dari Presiden Republik Indonesia tahun 2001,

4

Satya Lencana Karya Satya XX dari Presiden Republik Indonesia tahun 2003 dan Piagam Adikarya Bahari Prawara dari Menteri Perhubungan tahun 2007. Putra dari pasangan Yacob Tangkuman dan Elisabeth Frans ini, merasa bersyukur atas perolehan penghargaan sebagai peringkat I pemilihan UPT dengan kinerja terbaik. Menurutnya hal tersebut tercapai tidak lepas dari usaha gigih dan kerja keras semua pegawai di lingkungan Kantor Syahbandar Utama Belawan. Ia berharap pemilihan UPT dengan Ki- nerja Terbaik bisa menjadi pendorong untuk seluruh UPT Kementerian Perhubungan agar dikemudian hari penerapan Reformasi Birokrasi bisa benar-benar terwujud di Kementerian Perhubungan. Brigita Maria Viantine, S.Si


PERATURAN

EFEKTIFITAS TELAAHAN SEJAWAT BAGI APIP Untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas. Pengawasan, pemeriksaan, atau audit intern yang dilakukan oleh APIP di lingkungan Kementerian/Lembaga Pemerintah atau Non Kementerian dilaksanakan oleh lnspektorat Jenderal. Adapun output pengawasan, pemeriksaan dan atau audit adalah (Laporan Hasil Audit (LHA), selain itu Inspektorat Jenderal juga bertugas sebagai pemantau LHA berupa tindak lanjut LHA.

K

egiatan audit harus berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M. PAN/03/2008 tentang standar audit. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilaksanakan secara independen, obyektif profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Vol. 7 No. 2 Tahun 2012

Dalam Pelaksanaan audit ada beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh auditor: 1. Visi, Misi, Tujuan, Kewenangan dan Tanggung Jawab; 2. Independensi dan Obyektifitas; a. Pimpinan APIP bertanggung jawab kepada pimpinan tertinggi organisasi agar tanggung jawab pelaksanaan audit dapat terpenuhi independensi Inspektorat Jendral; b. Obyektifitas Auditor; c. Gangguan Terhadap Independensi dan Obyektifitas;

5

PERATURAN 3. Keahlian; a. Latar Belakang Pendidikan Auditor; b. Kompetensi Teknis; c. Sertifikasi Jabatan dan Pendidikan danPelatihan Berkelanjutan; d. Penggunaan Tenaga Ahli dari Luar; 4. Kecermatan Profesional; 5. Kepatuhan Terhadap Kode Etik. Selain itu untuk menjaga mutu hasil audit APIP yaitu Laporan Hasil Audit (LHA), harus di laksanakan pemeriksaan kembali terhadap LHA APIP yang telah dilakukan. Hal ini yang menjadi dasar dibuatnya peraturan tentang Telaahan Sejawat, sesuai konsideran menimbang pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Telaahan Sejawat Hasil Audit Aparat Internal Pemerintahan. Sesuai dengan arah dan kebijakan Pemerintah dalam hal Reformasi Birokrasi, mak-

6

sud dari peraturan ini adalah memberikan acuan bagi penelaah untuk memastikan pelaksanaan tugas audit yang ditelaah telah sesuai dengan standar audit dan pedoman kendali mutu audit APIP. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi penyempurnaan pelaksanaan audit APIP sehingga kualitas laporan hasil audit APIP telah sesuai dengan standar audit dan pedoman kendali mutu audit APIP. Selain itu ruang lingkup peraturan ini yang menjadi obyek pemeriksaan adalah pelaksanaan audit kinerja dan audit investigatif. Poin penting dalam pelaksanaan telaahan sejawat ini adalah masing-masing pihak harus melaksanakan kewajiban dan hak. Kewajiban penelaah sesuai pasal 5 adalah sebagai berikut: (1) Penelaah wajib melakukan telaah terhadap dokumen sebagaimana ayat (1) dari Yang Ditelaah; (2) Dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah dokumen tahun terakhir dari periode telaahan sejawat;


PERATURAN

(3) Dalam melaksanakan telaah sebagaimana dimaksud, Penelaah wajib menggunakan pertimbangan keahliannya (professional judgement);

nakan daftar pertanyaan (pasal 11), dalam hal ini telaahan sejawat dilakukan oleh APIP yang berkompeten dan ditugaskan oleh Pimpinan APIP (pasal 8).

(4) Penelaah wajib memberikan laporan hasil telaah kepada Yang Ditelaah

Setelah pelaksanaan telaahan sejawat, dilakukan pelaporan (pasal 13 (1)) kepada:

Sedangkan kewajiban yang ditelaah dalam peraturan telaahan sejawat ini adalah wajib menyerahkan dokumen berupa Laporan Hasil Audit, Kertas Kerja Audit, dan Kendali Mutu Audit (KMA) kepada Penelaah.

1. Kementerian/lembaga disampaikan kepada yang ditelaah dengan tembusan kepada menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi;

Selain kewajiban, masing-masing pihak juga mempunyai hak antara lain: 1. Hak Penelaah berhak mendapat LHA dan dokumen pendukung lainnya dari Yang Ditelaah; 2. Hak Yang Ditelaah mendapat laporan hasil telaah dari Penelaah. Pelaksanaan Telaahan sejawat ini berjalan setelah ada penunjukkan dari Kementerian PAN dan RB antara penelaah dan yang ditelaah (pasal 6 (1)) dilaksanakan 3 tahun sekali (pasal 9) serta jangka waktu pelaksanaanya 30 hari (pasal 10) dengan mengguVol. 7 No. 2 Tahun 2012

2. Provinsi disampaikan kepada Yang Ditelaah dengan tembusan kepada Menteri P e n d a y a g u n a a n A p a r a t u r N e g a r a d a n Reformasi Birokrasi, Gubernur, dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri; 3. Kabupaten/Kota disampaikan kepada Yang Ditelaah dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Gubernur, Bupati/Walikota, dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Dalam Pelaksanaan Telaahan sejawat ini mungkin ada beberapa permasalahan yang harus dilaksanakan oleh Pembina 7

PERATURAN

APIP dan APIP itu sendiri sesuai dengan unit kerja terkait dalam hal ini Inspektorat Jenderal yaitu: 1. Apakah ada kriteria khusus dalam hal “APIP yang berkompeten?”

Untuk menunjang pelaksanaan telaahan sejawat ini, penelaah dilakukan oleh APIP yang berkompeten. Berkompeten dalam hal ini apakah ada persyaratan atau kriteria khusus dalam menelaah, karena hal itu sangat penting bagi kredibilitas penelaah dan menjaga independensi penelaah tersebut agar sesuai arah kebijakan pemerintah yaitu Reformasi Birokrasi.

2. Bagaimana dengan Sistem Pemantauan?

Pemantauan telaahan sejawat tersebut mekanismenya seperti apa dan dilakukan oleh siapa.

Contoh di Tingkat Kementerian sendiri ada pedoman tentang audit yang meliputi: Teknik mengaudit, Pelaporan Audit, serta Pemantauan Audit.

8

3. Sanksi bagi penelaah dan yang ditelaah?

Peraturan yang ada di Indonesia pada umumnya merupakan sumber hukum, sedangkan menurut Kansil, SH sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa yakni aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.

Jadi dalam Peraturan tentang Telaahan Sejawat perlu mengatur sanksi, agar m e m - p u n y a i k e k u a t a n , m e n j a g a independensi dari APIP, serta sesuai dengan pengertian hukum. Dari uraian di atas, Peraturan tentang Telaahan Sejawat sangat penting dan diperlukan bagi terjaganya Independensi dan berkualitasnya APIP dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Mira Rahayu Sinuhaji, SH Setiyo Prakoso, SH


NARA SUMBER

TAMPIL GEMILANG KANTOR SYAHBANDAR BELAWAN SEBAGAI PERINGKAT PERTAMA UPT DENGAN KINERJA TERBAIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2012 Diawali dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberatasan Korupsi dan dilanjutkan dengan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Kementerian Perhubungan mencanangkan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Inspektorat Jenderal bersama dengan Sekretariat Jenderal membentuk tim Kelompok Kerja yang bertugas untuk menilai UPT hasil usulan oleh masing-masing Inspektorat, berdasarkan pada pertimbangan kriteria penilaian yang telah disusun oleh kelompok kerja.

I

ndikator penilaian UPT terbaik adalah aspek kinerja (Tugas dan Fungsi, pengelolaan keuangan dan pengelolaan SDM) dan pelayanan publik (visi, misi, motto, sistem dan prosedur, SDM serta sarana prasarana). Dari hasil penilaian tim telah ditetapkan 3 UPT dengan Kinerja Terbaik yaitu : Kantor Syahbandar Utama Belawan, Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, dan Bandar Udara Tjilik Riwut. Selain itu ditetapkan pula 6 Nominasi UPT dengan Kinerja terbaik yaitu: Kantor Distrik Navigasi Tanjung Priok, Kantor Distrik Nasvigasi Benoa, Otoritas Bandar Udara Wilayah I Soekarno Hatta, Otoritas Bandar Udara Wilayah III Surabaya, Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Bali dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Palembang.

penghargaan kepada UPT dengan Kinerja Terbaik adalah sebagai apresiasi terhadap UPT di lingkungan Kementerian Perhu- bungan atas prestasi kerja yang telah dicapai. Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh UPT Kementerian Perhubungan untuk bekerja lebih baik lagi. UPT yang terpilih diharapkan dapat menjadi leader dalam merintis pembangunan Zona Intergritas menuju wilayah bebas dari korupsi di Kementerian Perhubungan. Pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012

Tujuan dari pemberian Vol. 7 No. 2 Tahun 2012

9

NARA SUMBER Tim Jurnal berkesempatan mewawancarai Kepala Kantor Syahbandar Kelas Utama Belawan, yang telah terpilih sebagai peringkat pertama UPT dengan Kinerja Terbaik Tahun 2012. Kantor Syahbandar Utama Belawan menempati gedung tua milik PT. Pelindo I (Persero) yang sederhana namun tetap rapih dan bersih. Beruntung saat tim jurnal berkunjung cuaca hujan sehingga udara terasa sejuk di kantor pelabuhan. Saat memasuki ruang Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan terpampang piagam penghargaan sebagai UPT dengan Kinerja Terbaik Kementerian Perhubungan Tahun 2012. Rasa bangga akan prestasi sebagai peringkat pertama UPT dengan Kinerja Terbaik di lingkungan Kementerian Perhubungan jelas terpancar dari raut wajah Benjamin Tangkuman, S.Sos, Kepala Kantor Syahbandar Utama Belawan. Dengan ramah beliau menjawab semua pertanyaan tim Jurnal Transparansi mengenai penghargaan UPT dengan Kinerja Terbaik yang diperoleh oleh Kantor Syahbandar Utama Belawan. Beliau menuturkan bahwa penghargaan ini diberikan sebagai wujud apresiasi atas kegigihan, ketekunan dan kerja keras seluruh

pegawai di Kantor Syahbandar Utama Belawan. Penghargaan ini juga menjadi satu motivasi agar terus dapat meningkatkan kinerja ter-hadap tugas dan fungsi maupun meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Saat ini Kantor Syahbandar Utama Belawan sudah menerapkan sistem Pusat Pelayanan Satu Atap (PPSA). PPSA akan sangat memudahkan masyarakat dalam pengurusan administrasi di Kantor Syahbandar Utama Belawan. Semua prosedur dilakukan sesuai dengan SOP / tata urutan pelayanan yang terpampang besar di loket pelayananan, sehingga masyarakat dapat mengetahui prosedur administrasi, biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk menghindari pungli serta perlakuan semena-mena petugas terhadap masyarakat. Kepala kantor yang akrab disapa pak “Benny” berkata : “jika kita menabur kebaikan akan menuai kebaikan pula, sudah sepatutnya tiap pekerjaan diselesaikan dengan sebaik-baiknya, karena pekerjaan adalah amanah”. Beliau berprinsip “kerjakanlah apa yang baik dimata Tuhan”. Untuk meningkatkan kualitas pegawai pada Syahbandar Utama Belawan dilakukan pembinaan pegawai baik secara mental

Pos Pelayanan Satu Atap Kantor Syahbandar Belawan

10


NARA SUMBER dengan melakukan apel setiap hari dan juga kegiatan spiritual dengan pembinaan agama yang diakukan satu bulan sekali. Selain itu telah dilaksanakan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh pegawai. Mengenai pelaksanaan pemilihan UPT dengan Kinerja Terbaik yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal beliau menyambut baik dengan gebrakan baru Inspektorat Jenderal menuju birokrasi yang lebih baik. Kegiatan tersebut dinilai sangat positif dan diharapkan dapat memotivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Besar harapannya dengan zona integritas maka 2 - 3 tahun kemudian akan terjadi perubahan positif pada birokrasi Kementerian Perhubungan. Menciptakan kinerja yang baik bukanlah perkara mudah, banyak kendala-kendala yang harus dihadapi dan diselesaikan. Pria yang sebelumnya pernah bertugas sebagai Kepala Administrator Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang ini bercerita bahwa sebelumnya penggunaan mesin finger print telah dilakukan, namun berkali-kali hilang. Hal itu tidak menyurutkan niat beliau untuk kembali membeli dan menerapkan absensi finger print. Setiap bulan data absensi dicetak, setiap pelanggaran disiplin absen dikenakan hukuman mulai dari pemotongan uang makan sampai mendapat surat peringatan, sehingga system finger print dapat berjalan dengan baik sampai saat ini. Penerapan disiplin terhadap para petugas loket juga sangat diperhatikan, menurut pria yang lahir di Pulau Kisar Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku, sepatutnya diberikan penghargaan berupa tunjangan Vol. 7 No. 2 Tahun 2012

lembur. Dengan demikian diharapkan kesejahteraan pegawai juga meningkat sejalan dengan meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Beliau berharap kewenangan UPT dapat lebih diperjelas agar koordinasi de-ngan sub sektor dan UPT lainnya semakin baik. Sebagai UPT ujung tombak, beliau berharap Kantor Syahbandar Utama Belawan diberi kewenangan untuk mengkoordinasikan kantor pelabuhan yang berada di wilayah kewenangannya. Selain itu, lahan yang tersedia untuk pembangunan Kantor Syahbandar Utama Belawan agar dapat segera direalisasikan, karena ruang kerja di kantor Syahbandar saat ini tidak memadai dengan jumlah SDM yang mencapai 200 orang. Untuk pengembangan SDM beliau sangat setuju bila seluruh pegawai diikutsertakan dalam berbagai diklat. Hanya saja dana untuk diklat agar disesuaikan dengan jumlah pegawai dan lama pelaksanaan diklat. Jangan sampai pegawai dipanggil diklat tapi tidak di fasilitasi biaya perjalanannya. Bapak 5 anak ini sangat setuju dan bersemangat mengenai penerapan wilayah bebas korupsi yang akan dilaksanakan pada kantor UPT dengan Kinerja Terbaik sebagai percontohan. Di akhir wawancara beliau berpesan bahwa rintisan pergerakan reformasi birokrasi yang sudah dijalankan selayaknya dapat diteruskan terutama oleh generasi muda, dengan demikian Kementerian Perhubungan dapat berjalan pada track yang benar. Andi Hartono, ST Brigita Maria Viantine, S.Si Ary Hidayatullah

11

NARA SUMBER

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR, UPT DENGAN KINERJA TERBAIK KEDUA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Cuaca di kota Makassar saat itu sangat cerah, kami berkesempatan mewawancarai Direktur PIP Makassar Capt. Edy Santoso, MM diruang kerjanya Jalan Tentara Pelajar No.173 Makassar. Sambutan hangat dan ramah dari pria kelahiran Surabaya tanggal 22 September 1955 ini membuat rasa letih kami setelah melakukan perjalanan Jakarta-Makassar hilang, kemudian wawancara dimulai dan pria yang ramah tersebut menjawab satu persatu pertanyaan Tim Jurnal dengan lugas. lai oleh Direktur PIP periode sebelumnya serta bimbingan dan arahan dari pimpinan yang lama, sehingga menjadi tantangan untuk terus mempertahankan penghargaan tersebut”.

P

oliteknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar s e b a g a i lembaga pendidi kan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang pelayaran diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang profesional dan handal di bidang pelayaran. Agar mampu bersaing dalam pasar global, peserta didik dibekali kemampuan, keahlian dan ke- disiplinan sesuai dengan standar nasional dan internasional. Sebagai penerima penghargaan UPT terbaik, Direktur PIP Makassar mengatakan “kami bangga karena pemberian penghargaan tersebut bukan atas penilaian sesaat, tentu melalui proses panjang dan dipantau setiap tahunnya. Hal ini merupakan hasil kerja keras seluruh komponen yang dimu12

Dalam kepemimpinannya, beliau mempunyai kiat yang selalu diterapkan kepada seluruh pegawai di lingkungan PIP Makassar yaitu selalu terarah, terukur dan akuntabel. Proses akhir pendidikan siswa adalah output dan outcome. Output berupa lulusan PIP Makassar dan outcome adalah setiap lulusan PIP Makassar mendapatkan lapangan pekerjaan. Beliau sangat mendukung terhadap kegiatan Inspektorat Jenderal mengenai pemberian penghargaan terhadap UPT berkinerja terbaik menjadi agenda tahunan. Diharapkan dalam pemberian penghargaan tersebut, perlu pengaturan yang lebih baik terhadap teknis pelaksanaannya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara moral. Saran beliau selain pemberian reward berupa penghargaan UPT dengan Kinerja Terbaik, perlu ada sanksi/punishment terhadap UPT dengan kinerja terburuk, yang bertujuan untuk Vol. 7 No. 2 Tahun 2012

NARA SUMBER memacu UPT lainnya untuk memperbaiki kinerjanya. Karena PIP Makassar merupakan salah satu satker Badan Layanan Umum (BLU), maka beliau menjadikan pelayanan publik sebagai prioritas utama indikator penilaian. Dengan pelayanan publik yang baik, PIP Makassar menjamin pengembangan program ke depan akan menjadi lebih baik lagi. Dengan tugas pokok melayani publik secara optimal sesuai tugas dan fungsi, PIP Makassar telah melaksanakan penyusunan Renstra, LAKIP dan LAPTAH. Khusus untuk penandatanganan Pakta Integritas telah dilakukan sampai dengan level staf PIP Makassar, sedang pelaporan LHKPN telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Dalam rangka percepatan pelaporan keuangan, beliau memonitor langsung setiap kegiatan yang terkaitan dengan penggunaan anggaran melalui mengirimkan laporan keuanga n melalui eMonitoring. Mantan Ke- pala BP2IP Tangerang ini melakukan evaluasi 2 mingguan pada pekerjaan belanja modal menjadi agenda tetapnya untuk memacu daya serap. Menurut pria kelahiran Surabaya ini, Pelayanan Publik telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No.72 Tahun 2010, bahwa setiap UPT wajib memberikan laporan secara terbuka melalui media masa ataupun internet, publikasi laporan tersebut secara terbuka disampaikan kepada masyarakat. terdapat kendala yaitu pada aspek Tugas dan Fungsi sering terjadi kendala dikarenakan jabatan rangkap sebagai dosen dan administrasi. Sedang aspek Vol. 7 No. 2 Tahun 2012

Pelayanan Publik sesuai Permenhub No.72 Tahun 2010 dan telah diterbitkanS K N o - mor KU.303/SK.A780/PIPMKS2012 tentang Petugas Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar Tahun Anggaran 2012. Cita cita beliau sebagai kepala PIP Makassar sekaligus sebagai pendidik adalah agar lulusan lulusan pelaut PIP Makassar bisa melanjutkan program pendidikan S2 pada Universitas Negeri di Makassar, sehingga lulusan pelaut PIP Makassar tidak hanya memiliki kompetensi dan kualitas di bidang

pelayaran, tetapi juga dapat memiliki gelar akademis yang diakui. Terkait dengan Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi oleh Menteri Perhubungan, KPK dan Menpan sudah merupakan instruksi dan sebagai warga negara harus mendukung. Salah satu bentuk dukungan PIP Makassar terhadap Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi, telah menerapkan nilai-nilai Integritas dalam proses penerimaan Taruna baru. Amirulloh, S.SiT, M.MTr Ary Hidayatullah Saiful Arifin

13

NARA SUMBER

STRATEGI DAN HARAPAN BANDAR UDARA TJILIK RIWUT DI UPT TERBAIK KETIGA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Berangkat dari kesadaran untuk memajukan Kementerian Perhubungan yang dilakukan oleh tiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam melaksanakan tugas, maka Inspektorat Jenderal berinisiatif untuk melaksanakan pemilihan UPT dengan kinerja terbaik di lingkungan Kementerian Perhubungan.

kemajuan Kementerian Perhubungan. Patutlah ungkapan “No pain No gain” menjadi semangat tersendiri bagi kita untuk bekerja lebih baik, bukan sekedar untuk mengejar penghargaan duniawi tapi juga karena tanggungjawab kepada Tuhan YME.

U

PTdirasa menjadi unsur penting karena menyangkut pelayanan kepada masyarakat. Tujuan dari penganugerahan UPT terbaik selain untuk memberi penghargaan/ apresiasi terhadap unit kerja yang dinilai memiliki kinerja terbaik, juga ditujukan untuk memotivasi seluruh pegawai dan UPT di lingkungan Kementerian Perhubungan agar selalu bekerja dengan maksimal. Untuk itu dirasa sangat pantas diberikan penghargaan kepada mereka yang dengan dedikasi tinggi bekerja maksimal dalam memberikan semangat dan tenaganya demi 14

Bertepatan dengan pe- rayaan Hari Perhubungan Nasional tanggal 17 September 2012, Menteri Perhubungan menyerahkan penghargaan kepada UPT dengan kinerja terbaik di lingkungan Kementerian Perhubungan. Bandar Udara Tjilik Riwut dinobatkan menjadi UPT terbaik ketiga setelah Syahbandar Utama Belawan dan Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Bandara Tjilik Riwut atau biasa disebut Bandara Panarung yang terletak di kota Palangkaraya merupakan salah satu Bandar Udara yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan. Nama Tjilik Riwut diambil dari nama Gubernur Kalimantan Tengah yang pertama. Vol. 7 No. 2 Tahun 2012

NARA SUMBER

Kantor Bandar Udara Tjilik Riwut - Palangkaraya (Tampak Luar)

Bandara Tjilik Riwut yang berjarak 15 Km dari kota Palangkaraya sebagai salah satu UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, terus meningkatkan fasilitasnya. Pada tahun 2006 landasan pacu Bandara Tjilik Riwut diperpanjang dari 1.550 meter menjadi 2.100 meter dan hingga saat ini sudah diperpanjang menjadi 2.500 meter, sehingga dapat didarati oleh pesawat jenis Boeing 737 seri 200, 300, 400 dan 500. Bandara Kelas I yang berlokasi dikoordinat ARP 02°13’ 36,00 LS (S)/113°56’39,00 BT (E) ini beroperasi selama 11 jam (23:00 - 10:00 UTC) setiap hari. Pagi itu matahari bersinar amat terik di kota Palangkaraya. Tim Jurnal Inspektorat Jenderal berkesempatan mengunjungi kantor Bandara Tjilik Riwut yang terletak di jalan A. Donis Samad dan mewawancarai Kepala Bandar Udara Tjilik Riwut Drs. H. Norman Dani, M.Si di ruang kerjanya. Ruangan itu terlihat sederhana namun tertata rapi dengan piagam penghargaan, piala dan foto yang turut menghiasi seisi ruangan, hal tersebut mencerminkan banyaknya prestasi yang telah diperoleh. Dengan ramah dan Vol. 7 No. 2 Tahun 2012

senyuman khasnya kami disambut oleh pria yang akrab dipanggil “Norman” ini. Pria sederhana dan bersahaja ini mengungkapkan perasaan bahagia dan terharu karena unit kerja yang dipimpinnya ditetapkan menjadi UPT terbaik ketiga. Tidak ada habisnya ia memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, karena semua yang telah ia dan pendahulunya lakukan beserta ja- j a j a r a n y a n g dipimpinnya mendapat penghargaan dari pucuk pimpinan Kementerian Perhubungan. Perjalanan karirnya dilatarbelakangi oleh kedisiplinannya sejak dibangku sekolah umum hingga perguruan tinggi. Putra pasangan Usman Effendi dan Jamilah Aljazair ini mengatakan “Karir, etos kerja dan karakter saya terbentuk dari perjalanan hidup saya. Untuk menghindari kegiatan remaja yang negatif, dalam kesehariannya, saya mengikuti beberapa kegiatan diantaranya Karate, tari, Volly, kursus bahasa inggris dan pramuka, agar tidak ada waktu yang terbuang. Dengan cita-cita dan tekad yang bulat serta menjalani pendidikan di PLP Curug, semakin memantapkan karir 15

NARA SUMBER saya”. Namun pria kelahiran Binjai 25 November 1958 ini sangat menyadari dengan ditetapkan sebagai UPT dengan kinerja terbaik III, tanggung jawab ke depannya adalah meningkatkan atau minimal mempertahankan. Menurutnya kegiatan pemberian penghargaan kepada UPT terbaik membawa dampak yang sangat positif, karena dapat memotivasi para UPT untuk bekerja lebih baik lagi dan diharapkan akan menjadi kegiatan yang sangat ditunggu-tunggu oleh UPT di lingkungan Kementerian Perhubungan. Namun ia berharap dalam penilaian agar lebih dicermati secara intensif dari awal hingga akhir tahun. Kiat-kiat yang ditempuh dan diterapkan oleh Ayah dari 4 putra ini adalah dengan melaksanakan penggabungan sistem manajemen modern dan manajemen tradisional, memberikan reward dan punishment secara objektif terhadap semua personil serta melaksanakan “Tut Wuri Handayani, Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso”. Ia mengatakan bahwa dalam teori manajemen, Institusi terdiri dari 3 yaitu: Hardware, Software (Re-gulasi/ Aturan) dan Brainware (SDM). Indikator penilaiaan terhadap UPT terbaik adalah Kinerja (Tugas dan Fungsi, Keuangan, Sumber Daya Manusia) dan Pelayanan Publik. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Bandar Udara Tjilik Riwut terhadap indikator tersebut yaitu : • Melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan secara ketat secara terus menerus untuk mengetahui hasil yang dicapai sesuai tahapan kerja mulai dari perencanaan, pelaporan dan komitmen penyusunan Renstra, LAKIP/LAPTAH hingga penandatanganan pakta integritas, penyampaian LHKPN dan penyusunan SOP. • Membuat Barchart, diagram pergerakan dan Grafik Daya serap setelah DIPA diterima. Hal tersebut sebagai 16

Menara Air Traffic Control (ATC) Bandara Tjilik Riwut

acuan pelaksanaan kegiatan sehingga proses pencairan dana dan fisik sesuai dengan acuan yang telah dibuat. • M e l a k s a n a k a n p e m b i n a a n d e n g a n pengawasan dan penegakan disiplin kerja serta memberikan motivasi untuk mengikuti diklat, sehingga pegawai menguasai beban kerja secara teknis maupun manajerial. • Membuka kotak saran di tempat-tempat umum dan memberikan sosialisasi regulasi yang berlaku dan transparansi serta didukung oleh pelayanan petugas yang ramah, sopan serta tegas. Dari indikator kinerja tersebut yang menjadi prioritas di Bandar Udara Tjilik Riwut adalah aspek Sumber Daya Manusia, k a - r e n a menurutnya apabila SDM sudah memiliki kemampuan dan karakter yang baik tentu dapat melaksanakan aspek lainnya dengan baik pula. Vol. 7 No. 2 Tahun 2012

NARA SUMBER

Fire Station Bandara Tjilik Riwut

Berbagai kendala yang dihadapi oleh Bandar Udara Tjilik Riwut antara lain : masih minimnya tenaga SDM yang berkualitas. Perubahan regulasi bidang keuangan yang penjelasannya tidak seragam, serta masih terbatasnya kesempatan untuk mengikuti diklat-diklat. Khusus untuk indikator pelayanan publik, kendala yang dihadapi adalah masih terdapat masyarakat yang kurang taat terhadap aturan yang berlaku. Selain itu yang tak kalah pentingnya, Bandara Tjilik Riwut sangat mendukung pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi yang Besih dan Melayani (WBBM). Hal tersebut dilakukan dengan berupaya meningkatkan disiplin pegawai dengan harapan remunerasi segera dilaksanakan. D a l a m r a n g k a m e n i n g k a t k a n pelayanan umum kepada masyarakat, sebagai UPT pengelola Bandara, harapan ke depan di tahun 2013, antra lain : 1. Bandara Tjilik Riwut berharap agar fasilitas pelayanan penumpang dapat ditingkatkan ; 2. Agar masyarakat Kalimantan yang ingin mengikuti pilot training tidak perlu pergi sampai ke pulau Jawa, Sumatera dan Bali. P i h a k B a n d a r a T j i l i k R i w u t t e l a h Vol. 7 No. 2 Tahun 2012

berkoordinasi dengan pihak Wings Flying School mengenai pelaksanaan pilot training di Kalimantan ; 3. Dijadikannya Bandar Udara Tjilik Riwut menjadi Embarkasi/Debarkasi Haji yang didukung dengan surat Gubernur Kalimantan Tengah kepada Menteri Agama RI dan Dirut PT. Garuda Indonesia Nomor: 553.1/906/Dishub, tanggal 16 Oktober 2012 perihal Usulan Rute Penerbangan Calon Jemaah Haji Kalimantan Tengah Dalam akhir wawancaranya, lulusan Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas DR. Soetomo – Surabaya ini berpesan kepada generasi muda khususnya di lingkungan Kementerian Perhubungan agar memiliki Visi yang jauh ke depan, mampu beradaptasi, peduli terhadap kondisi sekitarnya, selalu tulus dan ikhlas serta selalu menambah pengetahuan. Yang tak kalah pentingnya ia berpesan“Jangan menilai seseorang dari jabatannya, siapapun dia harus dirangkul dan jika ingin dilayani jadilah pelayan terlebih dahulu “. Dra.Wiwi Harti, MM Brigita Maria Viantine Helma Agnes D. Rivai

17

OPINI

SETELAH PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) OLEH MENTERI PERHUBUNGAN, LANGKAH-LANGKAH APA YANG HARUS DILAKUKAN INSPEKTORAT JENDERAL ? Tanggal 12 Desember Tahun 2012, merupakan tanggal yang spesial buat kita di Kementerian Perhubungan. Pada tanggal tersebut (12-12-12) Bapak Menteri Perhubungan berkenan mencanangkan Zona Integritas di lingkungan Kementerian Perhubungan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, yang dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2012. Pencanangan tersebut menjadikan Kementerian Perhubungan menjadi Kementerian yang ke-14 dari 3 4 Kementerian yang mencanangkan Zona Integritas. Semoga ini bukan sekedar acara seremonial saja, namun diharapkan ada langkah-langkah implementasinya.

Z

ona Integritas merupakan istilah yang sudah biasa kita dengar namun banyak ditafsirkan secara berbeda. Penafsiran yang berbeda itu sah-sah saja sepanjang kita belum memahami Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dilingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. 18

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 Zona Integritas (ZI) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat ( komitmen) untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, sedangkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 pada ZI yang telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangannya. Jika kita membaca pengertian Zona Integritas (ZI) dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), akan timbul pertanyaan “mampu- kah Inspektorat Jenderal menjalankan Vol. 7 No. 2 Tahun 2012

OPINI

fungsi selaku Unit Penggerak Integritas (UPI). Inspektorat Jenderal diberi tugas untuk memberikan dorongan dan dukungan administratif dan teknis kepada unit kerja dalam melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sangat berperan dalam membangun Zona Integritas, yaitu APIP berperan sebagai Unit Penggerak Integrasi (UPI). Pengertian UPI sesuai Peraturan Menpan RB Nomor 60 Tahun 2012 adalah : suatu instansi yang ditugasi untuk memberikan dorongan dan dukungan admnistrasi dan teknis kepada unit kerja dalam melaksana kan kegiatan pencegahan korupsi. Proses pembangunan Zona Integritas mempunyai tujuan akhir yaitu terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani (WBBM). Pemberantasan korupsi harus dilakukan melalui penindakan dan pencegahan. PeVol. 7 No. 2 Tahun 2012

nindakan menghasilkan detterence effect tetapi berdampak kecil dan bersifat jangka pendek. Sedangkan pencegahan menghasilkan dampak yang besar dan bersifat jangka panjang, tetapi kurang menghasilkan detterence effect. Sinergi kedua upaya tersebut akan menghasilkan detterence effect dan dampak yang besar/jangka panjang. Keberhasilan upaya pencegahan korupsi kurang optimal, salah satu programnya adalah Program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebagai bagian dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 yang minim sekali implementasinya. Untuk mewujudkan unit kerja berpredikat WBK, perlu lebih dahulu dilakukan pembangunan Zona Integritas (ZI), yang didahului dengan penandatanganan dokumen pakta integritas berdasarkan Peraturan Menpan RB Nomor 49 Tahun 2011 dan Pencanangan Pembangunan ZI berdasarkan Peraturan Menpan RB Nomor 60 Tahun 2012 sebagai wujud komitmen pemberantasan korupsi pada tingkat individu 19

OPINI Unit Kerja lainnya? kita semua harus optimis bisa melaksanakan atas dasar komitmen dan integritas seluruh pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal.

dan instansi pemerintah. Pembangunan ZI merupakan model pencegahan korupsi melalui berbagai upaya pencegahan korupsi secara konkri dan terukur. Pada acara Pengukuhan Pengurus Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) yang bertempat di Kantor Wakil Presiden tanggal 19 Desember 2012, Wakil Presiden Republik Indonesia menyatakan: “Perlunya terobosan guna meningkatkan kualitas dan kuantitas APIP, karena dari hasil survei yang dilakukan oleh BPKP 94% APIP di Kementerian dan Lembaga, Provinsi dan Kabupaten/Kota , kapasitasnya masih berada di level dasar (Level 1 : Initial) dalam arti APIP belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan pencegahan korupsi”. Apakah Inspektorat Jenderal selaku APIP dapat melaksanakan pendampingan dalam bentuk memberikan sosialisasi, pelatihan, coaching, kajian sistem, atau bentuk pembinaan teknis anti korupsi lainnya kepada 20

Setelah pencanangan Zo- na Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Kementerian Perhubungan, maka langkah yang harus dilaksanakan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I adalah mengimplementasikan 20 (dua puluh) kegiatan bersifat konkrit, yang merupakan salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan Zona Integritas, yaitu : 1. Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas

penandatanganan Dokumen Pakta Integritas diberlakukan untuk pimpinan dan seluruh pejabat/pegawai K/L dan Pemda dengan format baku yang telah ditetapkan. Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas merupakan titik awal Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.

2. Pemenuhan Kewajiban LHKPN

pemenuhan kewajiban LHKPN merupakan salah satu upaya strategis pencegahan korupsi melalui penerapan azas transparansi yang wajib bagi aparatur negara. LHKPN merupakan upaya awal untuk mengindentifikasi illicit enrichment sebagaimana dimaksud dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003. Vol. 7 No. 2 Tahun 2012

OPINI atau peraturan kedinasan yang apabila tidak diikuti atau dilanggar dijatuhi hukuman,hal ini perlu diterapkan secara konsisten dan kontinyu untuk mengurangi terjadinya korupsi.

3. Pemenuhan Akuntabilitas Kinerja

penerapan azas akuntabilitas kinerja dalam bentuk perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja merupakan alat bantu yang efektif untuk mengarahkan penggunaan sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam jangka menengah maupun jangka pendek. Dengan demikian, diharapkan peluang untuk terjadinya tindak pidana korupsi dapat dibatasi.

6. Penerapan Kode Etik Khusus

4. Pemenuhan Kewajiban Pelaporan Keuangan

ketentuan pelaporan keuangan yang seragam menjamin ketertiban penyajian laporan keuangan, sehingga informasi keuangan instansi dapat digunakan sebagai alat untuk memantau, mengawal, dan mengawasi terjadinya indikasi penyimpangan secara efektif.

5. Penerapan Disiplin PNS

disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/


kode etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai dalam melaksanakan tugasnya, termasuk yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan di lingkungan organisasi tempatnya bekerja perlu diatur secara jelas dengan tujuan menghindari sikap dan tingkah laku koruptif.

7. Penerapan Publik

Kebijakan

Pelayanan-

pelayanan Publik adalah pelayanan kepada masyarakat (publik) baik langsung maupun tidak langsung yang diselenggarakan dengan baik (secara prima) sehingga memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat.

8. Penerapan Whistleblower SystemTindak Pidana Korupsi

21

OPINI

dalam rangka meningkatkan partisipasi pegawai untuk melaporkan tindak pidana korupsi ditempatnya bekerja yang diketahuinya, perlu dibangun sistem penanganan pengaduan tindak pidana korupsi (whistleblower system) untuk menindaklanjuti laporan dan memberikan jaminan perlindungan terhadap pelapor.

9. Pengendalian Gratifikasi

gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga,tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma- cuma, dan fasilitas lainnya, baik diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

10. Penanganan Benturan Kepentingan

22

penanganan benturan kepentingan (conflict of interest) merupakan upaya

untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, terutama yang disebabkan oleh kedekatan hubungan pribadi dalam kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan anggaran dan/atau sumber daya organisasi lainnya. 11. Kegiatan Pendidikan/Pembinaan dan Promosi Anti Korupsi

kegiatan pendidikan/pembinaan dan promosi anti korupsi merupakan rangkaian kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan aksi/kampanye anti korupsi yang bertujuan menggugah semangat anti korupsi di lingkungan pegawai. Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penerapan kegiatan ini terutama adalah Instruksi Ke-10 dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang mewajibkan pimpinan K/L dan Pemda untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam Vol. 7 No. 2 Tahun 2012

OPINI rangka meniadakan perilaku koruptif di lingkungan instansi masing-masing.

salah satu unsur pembangunan Zona Integritas.

12. Pelaksanaan Saran Perbaikan yangDiberikan oleh BPK/KPK/APIP

14. Penerapan Kebijakan Pelaporan Transaksi Keuangan Yang Tidak Sesuai dengan Profil oleh PPATK

kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas saran-saran perbaikan dari BPK/ KPK/APIP.

13. Penerapan Kebijakan Pembinaan Purna Tugas

kebijakan ini mengatur kegiatan di lingkungan suatu instansi pemerintah, yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh mantan personil, baik yang berstatus pensiun maupun yang masih aktif namun telah beralih tugas ke instansi lainnya, dengan tujuan menghindari terjadinya tindak pidana korupsi. Sampai dengan saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan acuan. Oleh karena itu, dalam Pedoman ini belum dapat dijadikan


pimpinan instansi pemerintah wajib meminta kepada PPATK untuk menyampaikan laporan transaksi keuangan yang dilakukan oleh pegawai dilingkungannya yang akan dipromosikan sebagai pejabat eselon I dan eselon II. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya pejabat yang dipromosikan terlibat dalam tindak pidana korupsi.

15. Rekrutmen Secara Terbuka

pelaksanaan rekrutmen secara terbuka dilakukan secara jujur, objektif, dan transparan yang bertujuan untuk menjaring sumber daya manusia aparatur yang berkualitas sejak awal karir pegawai negeri sipil.

23

OPINI 16. Promosi Jabatan Secara Terbuka

20. Keterbukaan Informasi Publik

promosi jabatan secara terbuka bertujuan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas yang berasal dari lingkungan internal atau pun eksternal melalui kompetisi yang sehat, terutama untuk jabatan struktural eselon I dan eselon II. Promosi untuk jabatan struktural eselon I dan eselon II untuk PNS yang berasal dari eksternal dilaksanakan apabila di lingkungan internal tidak terdapat PNS yang mempunyai kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diisi. Hal ini sesuai dengan pembinaan karir tertutup dalam arti negara.

17. Mekanisme Pengaduan Masyarakat mekanisme pengaduan masyarakat yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah mekanisme pengaduan masyarakat yang dikhususkan kepada masalah maladminstrasi. 18. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, kehematan, dan efektifitas pengadaan barang/jasa di lingkungan instansi pemerintah. 19. Pengukuran Kinerja Individu Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku.

24

pengukuran kinerja individu bertujuan untuk mendorong peningkatan peran, kompetisi, dan kemampuan individu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

keterbukaan informasi publik bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan negara termasuk dalam pengelolaan anggaran sehingga dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sebelum kita dapat menilai pembangunan Zona Integritas yang dilakukan oleh Unit Kerja Eselon I lainnya, Inspektorat Jenderal harus memberikan contoh terlebih dahulu dengan mengimplementasikan 20 (duapuluh) kegiatan konkrit pembangunan Zona Integritas dilingkungan Inspektorat Jenderal. Pembenahan intern harus terus menerus dilakukan, apakah itu pembenahan terhadap organisasi dan tata kerja maupun penyempurnaan peraturan intern. Pendidikan dan pelatihan dilakukan secara terprogram dan berkesinambungan terhadap seluruh pegawai serta dilakukan evaluasi guna perbaikan terhadap metode diklat yang diberikan dan juga tidak kalah penting adalah pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi auditor. Akhirnya semua berpulang kepada integritas dan komitmen kita bersama, pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dalam rangka mencapai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai salah satu upaya mewujudkan Negara Indonesia yang bersih, berintegritas dan bermartabat. “Kalau Bukan Sekarang, Kapan Lagi, Kalau Bukan Kita, Siapa Lagi” Andi Hartono Bagian Perencanaan SETITJEN


OPINI

Menuju Terbentuknya Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang Handal Sebagai salah satu fungsi manajemen dalam suatu organisasi, semestinyalah fungsi pengawasan (controlling) memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan dan kemajuan organisasinya. Begitu juga halnya dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Dalam hal ini yang dimaksud adalah unit kerja Inspektorat, yang dibebani tugas melakukan pengawasan keuangan, kinerja dan tujuan tertentu dalam suatu Kementerian, Lembaga, ataupun PemerintahDaerah (K/L/P). APIP semestinya (atau diharapkan) dapat menjamin agar pengelolaan keuangan negara yang menjadi tanggungjawab K/L/P dapat dilakukan dengan efektif, efisien, ekonomis, dan tertib (3E+1T) oleh bangsa Indonesia, setidak-tidaknya dalam lingkungan birokrasi.

C

ukup banyak kendala yang dihadapi dalam mencapai kinerja APIP seperti yang semestinya diharapkan. Kendala utama yang dihadapi adalah status kelembagaan APIP (kedudukan dalam organisasi K/L/P). Status kelembagaan APIP (Inspektorat) yang berada dibawah dan bertanggungjawab pada Pimpinan K/L/P, akanmenyebabkan terganggunya independensi dan obyektivitas APIP dalam menjalankan tugas dan fungsinya. APIP yang independen dan


obyektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya inilah yang menyebabkan timbulnya opini umum, seolaholah APIP adalah unit kerja yang justru “melindungi“ terjadinya kinerja

25

OPINI

Pemeriksaan proses pembuatan Tugboat penyebrangan Merak

pengelolaan keuangan negara yang tidak 3E+1T itu.

program percepatan Reformasi Birokrasi. Selengkapnya 9 program tersebut adalah :

Pada era saat ini yaitu era Reformasi Birokrasi, tentu kondisi APIP yang demikian itu tidak boleh dibiarkan terus-menerus. Kita harus mengupayakan dengan sungguh-sungguh agar APIP benar-benar bisa bekerja melaksa-nakan tugas dan fungsinya dengan independen dan obyektif, walau dalam status kelembagaan seperti yang ada sekarang. Pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) telah menetapkan kebijakan program peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur. Peningkatan peran APIP dalam pence-

1) Manajemen Perubahan

gahan korupsi menjadi salah satu dari 9 26

2) Penataan Peraturan Perundang-Undangan 3) Penataan dan Penguatan Organisasi; 4) Penataan Tata Laksana 5 ) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 6) Penguatan Pengawasan 7) Penguatan Akuntabilitas Kinerja 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 9) Monitoring dan Evaluasi. Disamping itu, dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Vol. 7 No. 2 Tahun 2012

OPINI Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), APIP ditunjuk sebagai Unit Penggerak Integritas (UPI) dalam K/L/P- nya masng-masing. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebijakan Menteri PAN dan RB tersebut telah berada pada jalur yang benar (on the right track). Persoalan sekarang adalah: upaya konkrit apa yang harus dilakukan untuk memberdayakan APIP agar bisa melaksanakan tugas, fungsi dan perannya sebagaimana mestinya sesuai yang diharapkan? Sekurang-kurangnya ada tiga aspek yang harus diupayakan, yaitu: 1. Menyelenggarakan pembinaan karakter integritas APIP; 2. Melaksanakan kegiatan koordinasi dan supervisi KPK terhadap pelaksanaan tugas APIP; dan 3. Melakukan perbaikan sistem. Dengan melaksanakan tiga aspek tersebut, maka diharapkan pada saatnya nanti terbentuklah APIP yang handal. Kinerja APIP saat ini Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, disebutkan bahwa APIP mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan dalam upaya memberikan keyakinan yang memadai bahwa sistem pengendalian intern telah dilaksanakan dengan baik pada unit kerja di lingkungan instansinya. Sementara dalam Peraturan Presiden Nomor 24


Tahun 2010, disebutkan bahwa Inspektorat Jenderal (APIP) mempunyai tugas melakukan pengawasan keuangan, kinerja dan tujuan tertentu di lingkungan instansinya. Walaupun telah banyak kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh APIP, dari pengawasan yang bersifat watch-dog, assistensi, consulting, sampai kegiatan lainnya untuk mencapai taraf quality assurance, namun masyarakat umum menilai bahwa kinerja APIP belum optimal secara profesional, obyektif dan independen. Penilaian ini antara lain didasari oleh kenyataan bahwa masih banyaknya terjadi tindakan korupsi dalam berbagai bentuk (suap, pungli, gratifikasi, komisi, kegiatan fiktif, mark-up harga, dsb) pada instansi pemerintah. Ketika KPK mengungkap terjadinya korupsi pada suatu instansi pemerintah (misal: kasus wisma atlet, kasus Hambalang, kasus pengadaan Al-Qur’an, kasus simulator SIM, dsb) dan ketika BPK mengungkapkan sejumlah penggunaan biaya perjalanan dinas yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Belum lagi kalau diperhatikan dengan seksama penggunaan keuangan negara yang tidak efisien, tidak efektif dan tidak ekonomis, maka timbullah pertanyaan: “dimana APIP?”. Sudahkah APIP bekerja melaksanakan tugas dan fungsinya dengan benar? Ataukah APIP tidak mempunyai keberanian untuk mengungkapkannya? Atau apakah APIP membiarkan bahkan menutupi terjadinya tindakan korupsi tersebut? Padahal hampir dapat dipastikan bahwa APIP mengetahui semua rencana kegiatan

27

OPINI yang ada pada instansinya dan bahkan semestinya APIP dapat memetakan kegiatan apa yang berpotensi terjadinya korupsi.

peran yang dapat dibebankan kepada APIP dalam upaya pemberantasan korupsi dan pelaksanaan reformasi birokrasi, antara lain adalah :

Kinerja APIP yang diharapkan

a. tugas melakukan pengawasan keuangan, kinerja, dan tujuan tertentu, serta sistem pengendalian internal pemerintah;

Sudah barang tentu, kinerja APIP yang diharapkan adalah APIP yang profesional, obyektif, dan independen, sehingga baik proses maupun hasil kerja APIP akan akuntabel. Secara sederhana, profesional diartikan sebagai bekerja sesuai dengan Kode Etik dan Standar Audit (KESA), obyektif dalam arti tidak memihak salah satu pihak, dan independen dalam arti tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Secara konkrit, APIP diharapkan : 1. bekerja sesuai kode etik dan standar audit, tidak mencari-cari kesalahan atau sebaliknya menutup-nutupi kesalahan; 2. tidak memihak salah satu pihak (menghindari dari kondisi terjadinya benturan kepentingan); 3. tidak menerima suap dan gratifikasi, serta perbuatan koruptif lainnya; 4. berani, jujur, berintregritas, tidak takutpada tekanan manajemen (pimpinan); dan 5. memberikan rekomendasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila kinerja APIP sudah tercapai seperti yang diharapkan tersebut, maka dapat dipastikan apapun tugas, fungsi dan peran yang dibebankan kepada APIP akan dilaksanakan dengan optimal. Tugas, fungsi dan 28

b. peran sebagai penggerak integritas dan penegak kode etik; dan c. peran sebagai pendorong percepatan reformasi birokrasi. Upaya yang harus dilakukan. 1. Pembinaan karakter integritas Selain kendala status kelembagaan yang menyebabkan APIP tidak bisa independen dalam melaksanakan tugasnya, kendala berikutnya adalah soal integritas personil APIP, yang menyebabkan APIP tidak obyektif dalam memberikan rekomendasi atas hasil auditnya. Sudah menjadi “rahasia umum” bahwa dalam melaksanakan tugas auditnya, APIP (walaupun tidak seluruhnya) banyak memperoleh fasilitas dari entitas/unit kerja yang diaudit (auditan). Dari mulai fasilitas penjemputan dari bandara, biaya hotel/akomodasi dan konsumsi, oleh-oleh berupa cinderamata ataupun makanan khas daerah, kadang juga hiburan, dsb. Kondisi yang demikian ini tentu akan sangat mungkin mempengaruhi proses dan hasil audit (terjadi benturan kepentingan). Pada tingkat Vol. 7 No. 2 Tahun 2012

OPINI integritas yang lebih parah, terjadi pula transaksi suap-menyuap agar laporan hasil auditnya menguntungkan pihak auditan. Ini berarti APIP telah me- nyembunyikan, membiarkan, atau bahkan melindungi terjadinya pengelolaan keuangan negara yang tidak 3E+1T, dan bahkan yang sudah memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Memang diakui bahwa sangat sulit untuk membuktikan kejadian/kasus tersebut secara hukum, karena transaksi tersebut dilakukan dengan rapi tanpa memberikan bukti.

Upaya yang diharapkan dapat mengatasi kendala tersebut adalah dengan memberikan pem-binaan/pelatihan membangun dan mengelola integritas, baik integritas personal; integritas tim/kelompok; maupun integritas institusi/lembaga.

KPK ini merupakan kewajiban KPK sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002, Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 7 dan pasal 8.

Apabila KPK melaksanakan kewajiban koordinator terhadap pelaksanaan tugas APIP, maka manfaat yang akan diperoleh, antara lain adalah: a. KPK mempunyai partner/agen pencegah korupsi di semua K/L/P (APIP dapat dijadikan kepanjangan tangan

2. Koordinasi dan supervisi KPK

Setelah APIP secara personal, tim, maupun institusi sudah cukup berintegritas, maka diperlukan upaya berikutnya yaitu kegiatan koordinasi dan supervisi (korsup) KPK terhadap pelaksanaan tugas APIP. Kegiatan korsup


29

OPINI KPK dalam melaksanakan tugas pencegahan korupsi di lingkungan K/L/P); b. APIP mendapat dukungan moral (suntikan keberanian) dari KPK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga bisa bekerja dengan profesional, obyektif, dan independen, tanpa menemui kendala kelembagaan; c. Secara individu, individu yang berintegritas (jujur) akan semakin meningkat kualitas integritasnya (semakin jujur), sedangkan individu yang kurang berintegritas (tidak jujur) akan terhambat malaksanakan niat buruknya.

Bentuk kegiatan korsup KPK, pada tahap awal, dapat berupa: rapat koordinasi secara berkala; pendampingan pelaksanaan tugas-tugas audit tertentu; dan mekanisme pelaporan.

3. Upaya berikutnya yang tidak kalah pentingnya untuk dilakukan secara simultan, adalah perbaikan sistem, setidaktidaknya pada tiga aspek, yaitu: sistem rekrutmen dan pola karier APIP; sistem penganggaran operasional; dan sistem jaminan kesejahteraan. Sistem rekrutmen dan pola karier APIP harus ditata ulang. Paradigma yang menganggap bahwa personil APIP adalah personil “buangan” harus diubah menjadi personil “unggulan” dengan pola karier

Pemeriksaan kondisi Rel

30


OPINI 2. Menyelenggarakan diskusi kelompok terarah (FGD), guna :

yang jelas dan terarah, tidak selamanya menjadi APIP akan terus menjadi APIP sampai memasuki masa pensiun. Sistem penganggaran khususnya alokasi biaya operasional harus pula diperhatikan sampai pada tingkat yang memadai, dalam arti tersedianya dana operasional yang cukup, sehingga APIP tidak memerlukan fasilitas/biaya operasional dari pihak auditan. Aspek jaminan kesejahteraan APIP merupakan aspek yang sangat perlu untuk diperhatikan. Pelaksanaan tugas APIP sangat sarat dengan resiko kesehatan dan keselamatan jiwa. Oleh karenanya, selain memberikan remunerasi sesuai dengan kinerjanya, perlu juga diberikan jaminan asuransi kesehatan dan jiwa.

Apabila konsep pemberdayaan APIP tersebut mendapat respon yang positif untuk dilaksanakan, maka rencana aksi yang diusulkan, adalah : 1. Pembentukan kelompok kerja (sekitar 5 orang), yang mempunyai tugas : a. Menyempurnakan konsep pemberdayaan APIP; b. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait (KPK, BPK, BPKP); c. Menyiapkan sumberdaya yang diperlukan; d. Merumuskan langkah tindaklanjut;

a. Finalisasi konsep pemberdayaan APIP; b. Membangun komitmen bersama pihak-pihak terkait untuk melaksanakan pemberdayaan APIP; c. Menetapkan target prioritas; dan d. Membahas topik-topik lain yang diperlukan.

Melaksanakan pemberdayaan APIP sesuai konsep, dengan target capaian sbb: - Tahun 2013 : 10 % K/L/P; - Tahun 2014 : 20 % K/L/P; - Tahun 2015 : 30 % K/L/P; dan - Tahun 2016 : 40 % K/L/P. Pemberdayaan APIP dirasakan sudahsangat mendesak untuk diupayakan realisasinya, karena APIP dengan kewenangan yang dimilikinya adalah unit kerja di lingkungan K/L/P yang dinilai paling potensial untuk dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan good governance dan clean government di lingkungan K/L /P. Apabila upaya pemberdayaan APIP inidilaksanakan dengan konsisten, maka insya Allah secara bertahap tercapai cita-cita bangsa Indonesia mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Aamiin.. Erif Hilmi Konsultan pada Kemenpan & RB

e. Melaksanakan tugas-tugas lain. Vol. 7 No. 2 Tahun 2012

31

OPINI

Pengenalan Penggunaan Fibre Reinforced Polymer (FRP) Sebagai Perkuatan Struktur Beton Pendahuluan

Perkembangan teknologi material khususnya di bidang rekayasa teknik sipil telahberkembang sangat pesat. Perkembangan ini membawa keuntungan dan kemudahan juga peningkatan efisiensi. Pemanfaatan teknologi material menggabungkan penggunaan material polimer kimia, material alam, maupun material-material rekayasa lainnya.

S

alah satu perkembangan yang cukup berarti di bidang teknologi ACM atau Advanced Composite Material adalah dikembangkannya sistem perkuatan struktur dengan menggunakan serat dengan kuat tarik tinggi yang disusun dalam suatu susunan tertentu dan diikat dengan bahan polimer yang biasa disebut Fibre Reinforced Polymer (FRP). Penggunaan FRP untuk perbaikan dan perkuatan struktur beton bertulang semakin meningkat beberapa tahun belakangan ini. Hal ini salah satunya dipicu oleh kelebihan yang dimiliki oleh bahan ini di bandingkan dengan bahan-bahan yang lain yang umum digunakan untuk perbaikan dan perkuatan struktur. Perkuatan struktur beton seringkali diperlukan karena berbagai faktor seperti diantaranya: modifikasi dari fungsi bangunan/ruangan, pengaruh dari umur material struktur (beton) yang mem bawa konsekuensi penurunan kekuatan sehingga memerlukan perkuatan tambahan, penurunan mutu beton (deterioration) yang diakibatkan oleh proses korosi tulangan, persyaratan gempa (firedesign), perubahan peraturan yang mensyaratkan penambahan kekuatan struktur.

32

Fibre Reinforced Polymer (FRP)

FRP memiliki karakteristik kuat tarik yang sangat baik pada arah serat namun memiliki kekuatan yang kecil pada arah tegak lurus serat. FRP tidak memiliki sifat seperti baja yang umumnya digunakan sebagai tulangan pada beton, namun memiliki sifat elastis–putus (elastic up to failure) seperti ditunjukkan oleh grafik berikut :

Diagram tegangan – regangan antara FRP dan Baja

FRP memiliki ketahanan terhadap korosi sehingga memiliki performa yang lebih baik jika dipasang pada lingkungan yang memiliki resiko korosi tinggi (lingkungan laut, Vol. 7 No. 2 Tahun 2012

OPINI industri kimia asam, lingkungan lembab/ basah). FRP disusun oleh serat dengan polimer/ resin, yang berfungsi sebagai pengikat serat-serat, memberikan kemampuan transfer/ penyaluran beban sepanjang serat sekaligus melindungi serat dari efek lingkungan. Jenis serat yang umum digunakan adalah serat Carbon, Aramid (Kevlar) dan Glass serta jenis resin (thermosetting resin) yang umumnya digunakan adalah epoxy, vinyl ester dan phenolic.

struktur yang diperlukan untuk menjamin tingkat keamanan suatu struktur terutama menghadapi fenomena alam. Dalam pemilihan metode perkuatan, harus diperhatikan beberapa hal yaitu kapasitas struktur, lingkungan dimana struktur berada, peralatan yang tersedia, kemampuan tenaga pelaksana serta batasan-batasan dari pemilik seperti keterbatasan ruang kerja, kemudahan pelaksanaan, waktu pelaksanaan dan biaya perkuatan

FRP yang digunakan di bidang konstruksi dibentuk menjadi berbagai bentuk dan dipasang dengan bahan adhesive terdiri dari dua bentuk :

Metoda perkuatan struktur beton yang umum digunakan diantaranya :

• Sheets/lembaran, memiliki bentuk tipis menyerupai kain. Sheet dapat diaplikasikan dengan metode dry lay-up atau adhesive diaplikasikan pada sheet dan bidang aplikasi kemudian dilekatkan atau wet lay-up atau sheet direndam dalam adhesive menggunakan mesin khusus kemudian diaplikasi. Orientasi atau arah serat dibentuk dalam dua jenis yaitu Uni-directional atau satu arah serat, dan bi-directional atau dua arah memanjang dan melintang (woven). • Laminates disusun atau dibentuk dari beberapa serat yang kemudian diikat oleh polymer. Bentuk menyerupai pelat. Laminate dapat dibentuk dengan menumpuk beberapa helai sheet dalam satu aplikasi sesuai dengan persyaratan ketebalan yang dibutuhkan untuk suatu perkuatan.

• Penambahan pelat baja

Salah satu metode yang efektif dalam meningkatkan kemampuan suatu elemen beton (pra tegang maupun non prategang) adalah dengan menambah/ melekatkan pelat (baja), tujuan dari penambahan ini adalah untuk menambah kekuatan bagian tarik dari suatu struktur beton. Metode ini berasal dari perkuatan suatu balok baja dengan menambahkan pelat-pelat baja. Pertama kali digunakan di Afrika Selatan dan Perancis, dimana pelat baja dilekatkan dengan epoxy resin digunakan untuk perkuatan struktur beton (L’Hermite and Bresson, 1967) dan setelah lebih dari 10 tahun penelitian hingga akhirnya diterima sebagai metode yang umum digunakan.

Balok beton yang diperkuat Epoxy resin -adhesive Pelat baja dengan baut -angker

Perkuatan Struktur Beton (Structure Strengthening)

Perkuatan struktur beton telah menjadi suatu jenis pekerjaan yang diperlukan terutama berkaitan dengan permasalahan umur suatu infrastruktur. Permasalahan juga menjadi lebih kompleks dikaitkan dengan revisi-revisi peraturan–peraturan standar Vol. 7 No. 2 Tahun 2012

33

OPINI • Penambahan FRP

Prinsip daripada penambahan FRP sama seperti penambahan plat baja, yaitu menambah kekuatan di bagian tarik dari struktur. Tipe FRP yang sering dipakai pada perkuatan struktur adalah dari bahan carbon, aramid dan glass. Bentuk FRP yang sering digunakan pada perkuatan struktur adalah laminate/plate dan sheet/lembaran Bentuk laminate/plate lebih efektif dan efisien untuk perkuatan lentur baik pada balok maupun plat serta pada dinding; sedang bentuk sheet/lembaran lebih efektif dan efisien untuk perkuatan geser pada balok serta untuk meningkatkan kapasitas beban axial dan geser pada kolom. Kelebihan-kelebihan dari penggunaan FRP dibandingkan dengan penggunaan baja untuk perkuatan struktur meliputi:

• Stabilitas dimensional • Ketahanan impact yang tinggi • Pemeliharaan rendah. (Low maintenance) • Durabilitas tinggi. Perkuatan Balok Beton dengan FRP

Salah satu jenis perkuatan yang dapat diutarakan adalah perkuatan komponen balok beton baik prategang maupun non prategang. Perkuatan untuk suatu balok dapat dilakukan untuk memperkuat atau meningkatkan kemampuan balok menahan beban yang mengakibatkan lentur maupun memperkuat atau meningkatkan kemampuan balok menahan gaya geser. Sesuai dengan struktur balok beton bertulang pada suatu rangka beton, dan menahan gaya dari beban yang sama yang mengakibatkan balok dapat mengalami keruntuhan geser.

• Biaya instalasi yang rendah • Perbaikan ketahanan terhadap korosi • Fleksibilitas di lapangan • Tidak memerlukan peralatan pemasangan yang berat dan menyulitkan • Perubahan minimal terhadap ukuran komponen struktur (balok, kolom) setelah diperkuat. • Implementasi FRP composite sebagai perkuatan beton relatif dapat segera dilaksanakan. Kelebihan dan keuntungan secara material adalah: • Ringan • Memiliki rasio kekuatan tinggi dibandingkan berat material • Directional strength. Aplikasi perkuatan pada arah yang diperlukan. • Ketahanan korosi, cuaca 34

Gambar : FRP laminate (dok.pribadi)


OPINI nates, maupun sheet didasarkan kepada perhitunga n struktur, terutama perhitungan atas peningkatan gaya yang terjadi akibat meningkatnya beban. Penghitungan perkuatan struktur akan mengacu kepada peraturan-peraturan internasional yang berlaku seperti:

Gambar : Pemasangan FRP laminate (dok.pribadi)

• American Concrete Institute, ACI committee 440, 2001,” Guide for the design and Construction of Externally Bonded FRP Systemsfor Strengthening Concrete Structures” • Eurocode 2 • German General Approval for the Strengthening of Reinforced Concrete Members by Externally Bonded CFRP laminates, rules for the strengthening of Reinforced Concrete Members via External Bonding of Unidirectional Carbon Fiber Reinforced Polymer laminates, Draft Sept. 1998. Daftar Pustaka : 1. ACI Committee 440F

Maka perkuatan balok dengan pemasangan FRP dalam hal ini adalah dengan jenis CFRP atau Carbon FRP maka untuk peningkatan kekuatan lentur maupun geser digunakan dua jenis FRP yaitu: • Untuk perkuatan lentur digunakan FRPplate/ laminate • Dan untuk perkuatan geser digunakan FRP dengan jenis sheet karena sheet menyerupai ‘kain’ atau fabric. Metode aplikasi adalah dengan melekatkan material FRP dengan adhesive –epoxy resin Untuk perkuatan lentur

2. Randy Mayo, M. Sc., Antonio Nanni, V. & M. Jones, Steve Watkins, Michael Barker, Thomas Booth by, “STRENG THENING OF BRIDGE G-270 WITH EXTERNALLY BONDED CARBON FIBER REINFORCED POLYMER (CFRP), CENTER FOR INFRASTRUCTURE ENGINEERING STUDIES UNIVERSITY OF MISSOURI–ROLLA December 1999 3. Scherer und Partner, US designGuide 4. NIST, “NIST workshopon Standards Development for the use of Fiber Reinforced Polymers for the Rehabilitation of Concrete and Masonry Structures, February 1999 M. Sofiyuddin, ST

Penentuan jumlah laminates, panjang lamiVol. 7 No. 2 Tahun 2012

35

OPINI

Hubungan Rekomendasi dengan Sebab Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 65 Tahun 2011 tentang Tata cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan Pasal 21 ayat (2) f. Hasil audit terdiri dari : Uraian Temuan, Kriteria, Sebab, Akibat, Tanggapan dan Rekomendasi.

S

eperti yang selama ini kita yakini bahwa hubungan “Sebab” dan “Rekomendasi” adalah: “Rekomendasi” menghilangkan “Sebab”. Pada kenyataannya dilapangan, pernyataan tersebut masih terdapat kelemahan, hal tersebut dapat kita terima dengan mudah, sebagaimana merujuk sebuah contoh lain yaitu: “menyelesaikan masalah harus dimulai/dilihat dari akar permasalahnya”. Dengan demikian akar masalah tersebut adalah sebab (utama) masalah itu sendiri.

apabila dilihat dari “sebab”. Sehingga yang menjadi penyebab adalah “sebab” itu sendiri. Jadi dapat dikatakan bahwa akar permasalahannya adalah “sebab” itu sendiri.

Kenyataan yang sering kita jumpai saat menulis laporan, didalam uraian temuan kita jumpai “kondisi” dapat menjadi “sebab”, apabila dilihat dari “akibat”. Disisi lain “kondisi” dapat menjadi “akibat”

Adapun masalah yang sering terjadi dalam hubungan antara “sebab” dan “rekomendasi”, adalah sebagai berikut :

36

Bila disajikan dalam bentuk skema adalah : • Skema 1 : Sebab - Kondisi - Akibat. (Panah kekanan adalah arah Akibat) • Skema 2 : Sebab - Kondisi - Akibat. (Panah kekiri adalah arah Sebab)

1. Dalam uraian temuan, bisa terjadi tidak Vol. 7 No. 2 Tahun 2012

OPINI semua “rekomendasi” dapat menghilangkan “sebab”. misalnya penyebab dari temuan adalah “ketidakpahaman pengelola anggaran (KPA/ PPK) terhadap proses pengadaan barang/jasa”. yang kita temukan dalam Laporan Hasil Audit (LHA) bahwa “rekomendasi” temuan tersebut adalah: “dimohon Eselon I terkait untuk menegur KPA/PPK karena lalai dalam pelaksanaan proses lelang”. Dengan demikian sebaiknya untuk menghilangkan “sebab” (ketidak pahaman) tersebut, dapat di “rekomendasi”kan : Dimohon Eselon I terkait untuk memerintahkan KPA dan PPK mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mengikuti Workshop, Seminar, Diklat, dan sejenisnya. Hal Ini dapat kita pahami, barangkali pada saat mengaudit yang ditulis hanya unsur uraian “temuan/kondisi, kriteria, sebab, dan hanya sampai akibat”, sedangkan “rekomendasi” dikerjakan di kantor setelah pulang mengaudit. 2. Pihak-pihak pe reviu, misalnya Pengendali Teknis atau Pengendali Mutu, jika terpaksa perlu merubah “rekomendasi” dalam temuan, tidak


semuanya melihat penyebabnya terlebih dahulu, sehingga antara “sebab” dan “rekomendasi” seperti “jalan sendiri-sendiri” dan akhirnya “rekomendasi” tidak menghilangkan “sebab”. 3. Ada beberapa Audity sering terperangah terhadap temuan yang “rekomendasi” nya tidak sesuai yang diharapkan, sementara disisi lain, Auditor juga berkepentingan menjaga konsistensi posisi “rekomendasi” yang harus menghilangkan “sebab”. 4. Dalam menulis temuan, sering terdapat “rekomendasi” yang tidak proporsional, misalnya subyek pelaku dan jumlah subyeknya pada “rekomendasi” tidak sama dengan yang ada pada “sebab”. Contoh subyek pelaku pada “sebab” ada 2 (dua) yaitu Konsultan dan Kontraktor, tetapi pada “rekomendasi”, hanya 1 (satu) yaitu hanya kepada Kontraktornya saja. Adapun alternatif pemecahan masalah yang disarankan adalah sebagai berikut : 1. Sehubungan yang ditulis saat mengaudit adalah hanya unsur “kondisi,

37

PERATURAN

kriteria, sebab dan akibat”, sedangkan “rekomendasi” dikerjakan setelah pulang mengaudit, maka diusulkan adanya metode trial and error dalam menulis “sebab”. Artinya sebelum menulis “sebab”, kita coba-coba dahulu dan renungkan kira-kira apa yang akan di “rekomendasi”kan nantinya, supaya “sebab dan rekomendasi” tidak bias. Methode trial and error ini juga dapat menghindari “rekomendasi” yang fatal misalnya “rekomendasi” kepada hal diluar sistem pengendalian kita. Contoh ekstrem “sebab” misalnya karena cuaca, gempa, dan kejadian alam lainnya. Akibatnya untuk memenuhi “rekomendasi” menghilangkan “sebab” kita mengarahkan “rekomendasi” kepada Sang Pencipta. Hal tersebut dapat berakibat cacat “rekomendasi”. Bagaimanapun sebaiknya yang menjadi “penyebab” adalah yang berada dalam sistem pengendalian kita, sehingga tidak cacat “rekomendasi”. 2. Supaya pihak Audity tidak terperangah menerima “rekomendasi” pada temuan, seperti yang telah diuraikan diatas, sebaiknya pada waktu audit kita tidak hanya menulis “kondisi, 38

kriteria, sebab dan akibat”, tetapi sekaligus dengan “rekomendasi”. Hal ini dimaksudkan selain agar hubungan antara “sebab dan rekomendasi” tidak bias, juga diharapkan akan lebih mempercepat tindak lanjutnya. 3. Diusulkan agar dalam me-reviu laporan Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu, dalam melakukan perubahan terhadap Rekomendasi, selalu membaca dahulu Sebab nya. 4. Hindari Rekomendasi yang “tidak proporsional” dengan cara selalu me-nyamakan masalah yang ada di “Rekomendasi” dengan masalah yang ada di “Sebab”, juga masalah Subyek dan jumlah Subyek pelaku pada Rekomendasi, disesuaikan dengan Subyek dan jumlah Subyek pelaku pada “Sebab”. Bila memang benar diyakini bahwa “Rekomendasi menghilangkan Sebab”, semoga dapat dilaksanakan dengan konsisten, namun demikian apabila ada hal yang dianggap tidak relevan, sebaiknya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut perlu didiskusikan dan dikaji lebih lanjut. Kuncoro Supadi Wiguno


SERBASERBI

Penyerahan Penghargaan UPT dengan Kinerja Terbaik Tahun 2012 Gagasan Inspektorat jenderal diawal tahun 2012 untuk melaksanakan pemilihan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan kinerja terbaik disambut baik oleh seluruh jajaran Kementerian Perhubungan. Proses seleksi dimulai pada bulan Februari 2012 sampai September 2012. Tim penilai terdiri dari Inspektorat Jenderal, Biro Perencanaan, Biro Kepegawaian dan Organisasi serta Biro Keuangan dan Perlengkapan.

Menteri Perhubungan menyerahkan piagam penghargaan kepada UPT Terbaik.

P

ada tahap pertama penilaian tim melakukan evaluasi dari laporan hasil audit Inspektorat Jenderal tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 terhadap seluruh UPT di lingkungan Kementerian Perhubungan. Adapun indikator penilaian meliputi aspek ki-nerja (tugas dan fungsi, keuangan, SDM) dan aspek pelayanan publik (visi, misi, moto, sistem dan prosedur, SDM, sarana prasarana). Pada tahap ini diperoleh nominasi sebanyak 15 UPT. Selanjutnya dilakukan evaluasi tahap kedua yaitu tahap Passing Grade dan tahap peninjauan lapangan. Tahap peninjauan laVol. 7 No. 2 Tahun 2012

pangan dimaksudkan untuk melakukan verifikasi langsung terhadap kondisi di UPT yang menjadi nominasi. Verifikasi langsung lebih tertuju pada aspek pembuktian terhadap data-data yang diperoleh oleh tim penilai meliputi aspek pelayanan, prosedur, sarana dan prasarana yang ada di UPT tersebut. Hasil evaluasi tim diperoleh 9 nominasi. Dari rapat pleno terpilihlah 3 UPT dengan kinerja terbaik dan 6 nominasi UPT terbaik. Posisi pertama ditempati oleh Kantor Syahbandar Belawan, diposisi kedua adalah Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar dan disusul oleh 39

SERBASERBI

Wamenhub (Bambang Susantono) dan Inspektur Jenderal (Iskandar Abubakar) bersama nominasi UPT Terbaik.

Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya di posisi ketiga.

demi kemajuan organisasi dan kemajuan di bidang transportasi”.

Sebagai wujud apresiasi terhadap pemenang UPT dengan kinerja terbaik, bertepatan dengan upacara Hari Perhubungan Nasional tanggal 17 September 2012 diadakan seremonial penyerahan penganugerahan UPT dengan kinerja terbaik tahun 2012. Menteri Perhubungan E.E Mangindaan yang bertindak sebagai Inspektur upacara berkenan menyerahkan penghargaan tersebut kepada Kantor Syahbandar Belawan yang diterima oleh Benny Tangkuman, S.Sos sebagai urutan pertama, Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar yang diterima oleh Capt. Edi Santoso, MM sebagai urutan kedua dan Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya yang diterima oleh Drs. H. Norman Dani, MM diurutan ketiga. Pada sambutannya Menteri Perhubungan menyampaikan “momentum Hari Perhubungan nasional adalah waktu yang tepat untuk memberikan apresiasi kepada mereka yang memiliki kinerja terbaik

Sebagai penggagas pemilihan UPT terbaik, Inspektorat Jenderal juga memberikan piagam penghargaan kepada 6 nominasi terbaik bertempat diruang Brawijaya setelah upacara Hari Perhubungan Nasional. Hadir dalam upacara tersebut selain ketiga pemenang UPT dengan kinerja terbaik, 6 nominasi UPT terbaik, juga hadir Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono, Inspektur Jenderal Iskandar Abubakar sebagai tuan rumah dan para pejabat struktural di lingkungan kementerian Perhubungan. Pada sambutannya Bambang Susantono memaparkan mengenai upaya pemberian apresiasi UPT dengan kinerja terbaik ini ditujukan sebagai bentuk apresiasi terhadap UPT yang memiliki kinerja dan pelayanan yang baik, sementara mempersiapkan seluruh unit Kementerian Perhubungan menuju Zona Integertitas.(Brigita)

40


SERBASERBI

Nasibmu Arsip Banyak orang berfikir bahwa arsip hanyalah sekedar dokumen/kertas berisi tulisan/ data yang sudah tidak berguna lagi. Padahal arsip bukan sekedar dokumen, tetapi arsip juga memiliki banyak nilai. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Arsip adalah kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

A

rsip digunakan dan diciptakan untuk kebutuhan administrasi oleh hampir seluruh instansi dan masyarakat untuk kepentingan dimasa kini dan masa yang akan datang. Selain itu arsip juga dapat dilihat kebelakang sebagai sejarah dan kebudayaan pada zaman dahulu. Berdasarkan fungsi dan kegunaannya Arsip dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu Arsip Dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis yaitu arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan penciptaan dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Arsip dinamis terbagi 2 yaitu: a. Arsip Aktif yaitu arsip yang masih dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan perkantoran seperti DIPA, POK, Jakwas, LHA tahun berjalan dan tahun sebelumnya. b. Arsip Inaktif yaitu arsip yang tidak dipergunakan lagi secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan administrasi perkantoran atau sudah tidak dipakai lagi dalam kegiatan perkantoran sehari-hari. Namun arsip


tersebut masih tetap harus disimpan karena dapat sewaktu-waktu diperlukan. Sedang arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, namun telah habis masa retensinya dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan/atau lembaga kearsipan. Sesuai dengan makna dan tujuannya, arsip mengandung nilai dan arti yang sangat penting, karena merupakan bahan bukti resmi mengenai penyelenggaraan administrasi dari suatu pertanggungjawaban kinerja, untuk itu dibutuhkan penanganan pengelolaan arsip yang baik. Bagaimana Inspektorat Jenderal dalam mengelola arsip yang diciptakan sen-diri maupun yang diterima dari unit kerja dan instansi lain? Arsip dinamis digunakan untuk menunjang kegiatan administrasi secara langsung dalam rangka penciptaan dokumen kantor, lembaga, organisasi dll. Penataan dan penyimpanan arsip dinamis biasa dilakukan dengan sistem pemberkasan. Berkas ditata menurut system

41

SERBASERBI abjad, tanggal, wilayah, masalah dan nomor. Setelah ditata, berkas dapat disimpan dalam folder, map takah, odner dll. Untuk pengelolaan arsip aktif, Sub Bagian Hukum dan Umum pada Bagian Kepegawaian dan Hukum memfasilitasi sarana untuk pemberkasan arsip dalam berbagai bentuk diantaranya: Map Takah LHA, Map takah TU, Odner, box file, hanging map dll. Sedang untuk penyimpanan berkas difasilitasi dengan lemari kayu, filling Cabinet, lemari besi/ compact rolling dll. Arsip tersebut disimpan dalam jangka waktu tertentu. Setelah arsip tersebut frekuensi penggunaannya menurun bahkan sudah tidak digunakan lagi untuk penciptaan arsip dan kegiatan administrasi lainnya, maka arsip tersebut menjadi arsip inaktif. Lalu bagaimana dengan pengelolaan arsip inaktif? Karena arsip inaktif sudah tidak dipergunakan lagi secara langsung dalam kegiatan administrasi perkantoran sehari-hari, seringkali kita memperlakukan arsip/ dokumen dengan semenamena. Kita sering mendengar bahkan juga sering mengalami kehilangan dokumen penting yang mengakibatkan gangguan kelancaran tugas. Proses penanganan pengelolaan arsip inaktif terbagi dalam beberapa tahap, dimulai dengan tahap penyimpanan, pencarian dan penemuan kembali serta penyusutan arsip. Tahap-tahap tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut : a. Tahap penyimpanan Arsip - Tahap penyimpanan arsip Inaktif dimulai dengan langkah penyelamatan arsip dengan penataan (arsip ditempatkan dalam wadah yang baik seperti doos karton, ditata dan dikelompokkan sesuai dengan perihal/masalah, tahun penciptaan dan klasifikasi asip. - Tahap pemeliharaan arsip yaitu arsiparsip yang telah ditata dalam box karton, disimpan ditempat yang kering dan tidak lembab. Secara berkala dilakukan fumigasi agar kondisi arsip

42

tetap baik dan tidak rusak karena jamur. - Agar Arsip terjaga keamanannya (terutama arsip yang memiliki nilai guna yang tinggi), arsip-arsip tersebut disimpan ditempat yang aman dan tidak mudah dijangkau oleh orang yang tidak berkepentingan. b. Tahap pencarian dan penemuan kembali yaitu tahap dimana arsip yang sudah menurun frekuensi penggunaannya namun masih dibutuhkan informasinya, dengan penyimpanan dan penataan yang baik, maka arsip tersebut akan mudah ditemukan keberadaannya. c. Tahap penyusutan arsip yaitu tahap

perampingan volume arsip dimana arsip yang tersimpan telah melewati batas waktu penyimpanannya. Arsip-arsip terse- but dapat dimusnahkan atau dinilai kembali untuk perlakuan selanjutnya. Pemandangan yang kerap kita jumpai di kantor seperti di ruang kerja adalah begitu banyak tumpukan kertas berserakan dimanamana. Terlihat seperti menggunung diatas maupun dibawah meja kerja, bahkan ada juga yang menumpuk diatas lemari dan diatas Filling Cabinet. Terkesan pemilik meja tersebut adalah pegawai yang sangat sibuk dan super rajin. sehingga sang pemilik meja nampak tenggelam didalam tumpukan arsipnya. Untuk menghindari pemandangan


SERBASERBI

seperti diatas, hendaknya arsip-arsip tersebut dikelola dengan bijak sesuai fungsi dan manfaatnya Ada selorohan tentang arsip yaitu arsip kita nilai penting bila saat dibutuhkan, kita tidak dapat menemukan keberadaannya. Kita sibuk menyalahkan orang lain untuk mencari kambing hitam agar dapat menyelamatkan diri dari kelalaian kita sendiri. Bila pimpinan yang kehilangan arsip, tentu stafnya yang akan dipersalahkan, karena lalai menyimpan dokumen penting. Namun diantara sesama staf akan saling menyalahkan, ada yang merasa bukan tugasnya sehingga tidak berkewajiban untuk menyimpannya. Akhirnya yang menjadi kambing hitam adalah cleaning service, mereka dipersalahkan karena buang kertas penting saat membersihkan ruang kerja. Setiap tahun Inspektorat Jenderal menganggarkan biaya untuk pengelolaan arsip inaktif baik penataan di Bandung maupun di gudang penyimpan arsip dan barang yang berlokasi di dekat kantor. Secara periodik hampir setiap bulan, Sub. Bagian TU dan Perjalanan Dinas pada Bagian Keuangan dan TU melakukan pemilahan, pencatatan dan penataan pada Depo Arsip Bandung. Depo Arsip Bandung adalah Depo Arsip Kementerian Perhubungan, tempat menyimpan arsip inaktif dari seluruh unit kerja dilingkungan Kementerian Perhubungan. Sedikit mengulas permasalahan yang timbul


terkait dengan pengelolaan arsip inaktif di Depo Arsip Bandung, sangat disayangkan arsip yang diterima oleh Sub. Bagian TU dan Perjalanan Dinas bukan hanya arsip yang layak untuk disimpan. Masih banyak dijumpai arsip yang dikirim tersebut hanya berupa konsep laporan, konsep surat, majalah, Koran, kliping dan bahkan ada juga yang berisi sampah. Hal ini dapat mengakibatkan inefisiensi karena konsep dan sampah tersebut ikut terbawa ke Depo Arsip Bandung dengan menggunakan truk. Setelah sampai di Depo Arsip Bandung isi karung tersebut masih harus di-pilah dahulu, dipisahkan antara arsip dan sampah. Setelah arsip terkumpul, arsip dicatat dan ditata dalam doos karton dan diberi kode penyimpanan agar mudah ditemukan bila dibutuhkan. Untuk mengantisipasi jumlah arsip melebihi kapasitas ruang di Depo Arsip, Biro Umum sebagai Pembina Kearsipan Ke-menterian Perhubungan sekaligus pemilik asset akan memverifikasi arsip-arsip yang akan disimpan di Depo Arsip Bandung. Diharapkan para TU Inspektorat maupun Sekretariat yang akan mengirimkan arsipnya kepada Sub. Bagian Perjalanan Dinas dan Tata Usaha hendaknya selektif dalam menentukan apakah arsip layak atau tidak untuk dikirim. Demikian pula Sub Bagian Perjalanan Dinas dan Tata Usaha akan terlebih dahulu memverifikasi arsip yang diterima agar yang dibawa ke Depo Arsip Bandung benar benar arsip yang layak untuk disimpan. Semoga dengan selektifnya arsip yang akan ditata dan disimpan pada Depo Arsip Bandung, dapat mencegah terjadinya inefisiensi dalam biaya, tenaga maupun tempat penyimpanannya. Lely Kurnia Arsiparis Penyelia

43

SERBASERBI

PELAKSANAAN PELATIHAN DI INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2012 Perubahan budaya kerja yang lebih baik saat ini menuntut peran aparatur pemerintah untuk meningkatkan kemamp uannya secara terus menerus. Pelatihan adalah salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan dan wawasan. Secara umum Pelatihan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada personil dalam meningkatkan kecakapan dan keterampilan mereka, terutama dalam bidang – bidang yang berhubungan dengan kepemimpinan atau manajerial yang diperlukan dalam pencapaian tujuan organisasi.

Penutupan Pelatihan Teknis Audit ASDP di pelabuhan penyebrangan 35 Ilir Palembang

D

alam meningkatkan kompetensi Sum- ber Daya Manusia, Inspektorat Jen- deral menyelenggarakan pelatihan pelatihan secara intern, khususnya untuk para auditor yaitu pelatihan fungsional dan pelatihan teknis. Tujuan khusus pendidikan dan pelatihan adalah : • Mengusahakan perbaikan sikap dan kepribadian aparatur Negara serta dedikasinya sesuai dengan tuntutan tugas dan jabatan yang sedang maupun yang akan dijabatnya; • Meletakan dasar bagi terwujudnya sistem penghargaan berdasarkan kinerja dan pengembangan kinerja apa-ratur Negara; • Membina kesatuan berpikir dan kesatuan bahasa dikalangan aparatur 44

negara dalam rangka terwujudnya kesatuan gerak yang meliputi pembinaan kerjasama; • Meletakan usaha peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur negara yang meliputi perkembangan peningkatan dan pemeliharaan keterampilan; • Mengembangkan dan membina motivasi dalam melaksanakan pembangunan. Dengan mengikuti program pendidikan dan pelatihan, diharapkan para peserta : • Memahami dan mempunyai kemampuan melaksanakan tugas sesuai sesuai Diklat Teknis yang diikuti; • Mempunyai keahlian dan keterampilan di bidang teknis tertentu guna menduVol. 7 No. 2 Tahun 2012

SERBASERBI kung pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien; • Dapat meningkatkan kompetensi tertentu dalam melakukan tugas pengawasan. Pada tahun 2012 Inspektorat Jenderal menyelenggarakan sebanyak 5 (lima) pelatihan, yaitu : 1. Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 2. Pelatihan Audit Pengadaan Barang dan Jasa 3. Pelatihan Akuntansi Kementerian Negara / Lembaga 4. Pelatihan Teknis Audit Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan (ASDP) 5. Pelatihan Teknis Audit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal. Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan dan menambah pengetahuan Pegawai Struktural dan Pejabat Fungsional Auditor, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan Pelatihan SPIP. Sistem Pengendalian Intern dalam PP 60 Tahun 2008 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan

keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundanganundangan. Sedangkan yang dimaksud dengan SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di dalam SPIP Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bu- pati/Walikota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masingmasing. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas sistem pengendalian intern dibutuhkan para aparat pengawasan intern pemerintah yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang baik mengenai SPIP melalui penyelenggaraan pelatihan. Inspektorat Jenderal bekerjasama dengan BPKP menyelenggarakan Pelatihan SPIP dengan pelatihan selama 5 (lima) hari kerja dimulai tanggal 30 Januari 2012 sampai dengan 3 Februari 2012 dengan peserta sebanyak 30 (tiga) puluh peserta bertempat di Ruang Brawijaya Gd.Karsa Lt.VI Kementerian Perhubungan. Pelatuhan Audit Pengadaan Barang dan Jasa Proses pengadaan Barang dan jasa merupakan suatu kegiatan yang memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi sehingga memungkinkan terjadinya ketidakefisienan dan ketidakefektifan serta dapat berpotensi terhadap penyelewengan / kecurangan. Audit atas Pengadaan Barang dan Jasa

Peserta melaksanakan kunjungan langsung ke PT Polma Progress Shipyard, untuk melihat langsung pembuatan kapal


45

SERBASERBI bertujuan untuk meyakinkan bahwa pengadaan Barang dan Jasa dilakukan secara efektif, terbuka, bersaing, transparat/adil, tidak diskriminatif dan akuntabel. Kerjasama antara Inspektorat Jenderal dan BPKP dalam Pelatihan Audit Pengadaan Barang dan Jasa ini diselenggarakan untuk membentuk auditor yang mampu melaksanakan audit atas pengadaan barang dan jasa secara efisien dan efektif. Pelatihan Audit Pengadaan Barang dan Jasa ini dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja dari tanggal 1 s.d 7 maret 2012 dengan peserta sebanyak 30 (tiga puluh) peserta yang terdiri dari Pejabat Fungsional Auditor dan Fungsional Umum bertempat di Ruang Brawijaya Gd. Karsa Lt.VI Kementerian Perhubungan.

1. Pelatihan Teknis Audit Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan (ASDP)

Seiring dengan perkembangan teknologi, Kementerian Perhubungan terus melakukan inovasi-inovasi baik dari segi kebijakan maupun hal lain diberbagai aspek transportasi. Dengan berkembangnya seluruh aspek transportasi, Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memandang perlu adanya peningkatan kemampuan teknis aparat pengawasan dalam rangka pelaksanaan Audit di Sektor Perhubungan Darat khususnya di bidang Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP).

Pelatihan Teknis Audit Angkutan Su- ngai, Danau & Penyeberangan (ASDP) di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 02 s.d 08 Juli 2012 dengan peserta sebanyak 30 (tiga puluh) peserta bertempat di Ruang Brawijaya Gd. Karsa Lt.VI Kementerian Perhubungan dan Praktek Kerja Lapangan di Pelabuhan Penyeberangan 35 Ilir Kota Palembang–Sumsel.

Kegiatan Praktek Kerja Lapangan Pelatihan Teknis Audit Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) Tahun 2012 ini di laksanakan di Kota Palembang – Sumsel bertempat di Kantor Pelabuhan Penyeberangan 35 Ilir yang dimulai dengan pengarahan dari kepala kantor Pelabuhan Penyeberangan Dinas Perhubungan kota Palembang dan peserta pelatihan melihat langsung prosedur pelayanan pada pelabuhan penyeberangan 35 Ilir Palembang dan sekaligus meninjau sarana yang telah di sediakan oleh PT.ASDP untuk para penumpang . Dalam PKL ini dilakukan kelas Tanya jawab antara peserta dan pihak pelabuhan mengenai hasil kunjungannya. Praktek

Pelatihan Akuntansi Kementerian Negara / Lembaga Dalam rangka meningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam mengurus pengelolaan sistem akuntansi dan pengelolaan aset Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan Pelatihan Akuntansi Kementerian Negara/Lembaga kerjasama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pelatihan Akuntansi Kementerian Negara/ Lembaga di Lingkungan Inspektorat Jen- deral Kementerian Perhubungan ini dilaksanakan selama 5 (lima) hari dari tanggal 9 s.d 13 April 2012 dengan peserta sebanyak 30 (tiga puluh) peserta bertempat di Ruang Brawijaya Gd. Karsa Lt.VI Kementerian Perhubungan. Selain melaksanakan Pelatihan Fungsioanal Inspektorat Jenderal juga melaksanakan Pelatihan Teknis bekerjasama dengan Direktorat terkait. Pelatihan Teknis Tahun 2012 adalah : 46


SERBASERBI

Para Peserta Diklat Teknis Audit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, foto bersama saat praktek kerja lapangan di Kantor Pelabuhan Batam.

Kerja Lapangan Pelatihan Teknis Audit Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) Tahun 2012 ini ditutup dengan pengarahan dari Bapak Anton S. Tampubolon selaku kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat Kemenhub yang didampingi Bapak Pepen Supendi selaku Inspektur III dan Kepala Kantor Pelabuhan Penyeberangan 35 Ilir Palembang. 2. Pelatihan Teknis Audit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Demi terwujudnya kesamaan persepsi dan cara pandang mengenai proses Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memandang perlu adanya peningkatan kemampuan teknis aparat pengawasan guna meningkatkan kualitas hasil audit sektor Perhubungan Laut khususnya mengenai Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal. Pelatihan Teknis Audit tersebut dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari dari tanggal 03 s.d 12 September 2012 dengan peserta sebanyak 30 (tiga puluh) peserta bertempat di Ruang Brawijaya Gd.Karsa Lt. VI Kementerian Perhubungan dan Praktek Kerja LaVol. 7 No. 2 Tahun 2012

pangan ke Kantor Pelabuhan Kelas I Batam. Kegiatan Praktek Kerja Lapangan Pelatihan Teknis Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Tahun 2012 ini di laksanakan di Kota Batam bertempat di Kantor Pelabuhan Kelas I Batam yang dimulai dengan pemberian materi dan pengarahan dari kantor Pelabuhan Kelas I Batam dilanjutkan dengan kunjungan ke PT. Palma Progress Shipyard yang terletak di Jalan Palma Kav I Sagulung Batam untuk melihat langsung proses pembuatan Kapal. Dalam PKL ini juga dilakukan kelas Tanya jawab antara peserta dan pihak pelabuhan maupun PT Palma Progress Shipyard mengenai hasil kunjungannya. Praktek Kerja Lapangan Pelatihan Teknis Teknis Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Tahun 2012 ini ditutup langsung oleh Bapak Capt. Indra Priyatna selaku Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut Kemenhub yang didampingi Bapak Harto Nugroho selaku Sekretaris Inspektorat Jenderal dan Bapak Capt. Hyronimus Aloysius Taneh, M. MTr selaku kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Kemenhub. Uun Wulandari, SE

47

SPEAKOUT

Speak out adalah kolom yang berisi pendapat pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal tentang opini/pendapat yang terkait dengan tema Jurnal Transparansi. Berikut pendapat mereka :

Peni Pudji Turyanti, SH, MH (Inspektur V) : Penilaian tiap tahun tetap dilaksanakan namun kriteria penilaiannya ditambahkan. Bahwa pelayanan di UPT kita banyak yang langsungbersentuhan dengan masyarakat/publik maka persyaratan dalam hal pelayanan publik perlu ditambahkan seperti penilaian terhadap keterbukaan pelayanan dan akuntabilitas.

Puspa Nusanti (Pengelola Keuangan) : Penghargaan UPT terbaik tahun 2012 sangatlah bagus untuk memotivasi UPT terutama mereka yang letaknya terpencil yang terkadang sering merasa kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat.

Drs. M. Husni, M.Si (Auditor Madya Inspektorat) : PenilaianUPT Terbaik,baik untuk dilaksanakan semacam penghargaan untuk memberikan contoh atau motivasi kepada UPT lainnya untuk bisa berlomba meraih penilaian sebagai UPT Terbaik dan bagus diadakaan tiap tahun. Dalam hal penilaian hendaknya kriteria yg ditetapkan jelas dan konsisten.

48


SPEAKOUT

Hera Novianti, SE (Auditor Pertama Inspektorat I) : Program UPT terbaik harus dilanjutkan tiap tahun agar dapat memotivasi teman-teman UPT agar dapat melaksanakan kinerja lebih baik lagi. Kriteria sudah cukup mewakili tim penilai untuk melaksanakan tugasnya.

Rizky Andy Kresna, SH (Pengkaji Peraturan Perundang-Undangan): Program penghargaan UPT terbaik merupakan langkah terobosan yang Brilliant. Karena kegiatan tersebut dapat menjadi “self control motivation” secara tidak langsung akan membantu kinerja Inspektorat Jenderal demi terwujudnya Good Governance serta Clean Governance. Dapat dikatakan “Tunas pilihan wajib dipelihara dan diberikan nutrisi tambahan untuk tumbuh menjadi yang terbaik dan kita petik manfaatnya.

Harry Bowo Seno, ST, M.Sc (Kasubag Analisa dan TL LHA II) : Bagus, perlu ditingkatkan. Untuk kriteria unsur-unsur penilaian kedepan dan tema Wilayah Bebas Korupsi, hendaknya ditambahkan sisi kepatuhan dan pengawasan. Semoga dengan adanya pemilihan UPT terbaik yang nantinya menjadi UPT yang bebas korupsi sehingga dapat menunjang Kementerian Perhubungan menjadi lebih baik lagi.

Aka Dhian Saputro, ST (Penyusun Program dan Anggaran Pengawasan) : Programnya bagus, karena mendukung paradigma baru Itjen yang tadinya watchdog menjadi konsultan/ partner dari auditi. Dengan adanya pemilihan UPT terbaik setidaknya Itjen dapat memberikan penilaian secara objektif dan memberikan penghargaan kepada UPT. Saran untuk teknis penilaian hendaknya diikutkan dari pihak eksternal seperti dari Kementerian PAN dan RB.


49

REFERENSI BUKU

Resensi Buku K

ewenangan suatu lembaga yang menjadi isu hangat saat ini terkait dengan pelaksanaan deskripsi tugas dua lembaga yaitu BPK dan BPKP. Buku ini berisi perkara-perkara yang ditangani oleh kantor OC. Kaligis dan Associates. Pelak- sanaan fungsi kelembagaan negara serta kesimpang siuran pelakasanaan wewenang masing-masing lembaga negara masih menjadi perhatian banyak pihak. Sesuai fatwa Mahkamah Agung : ”Yang memiliki kewenangan untuk menilai dan/ atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hokum adalah BPK serta jumlah kerugian negara yang dapat dipertimbangkan dalam proses peradilan adalah jumlah kerugian negara yang dinilai dan/atau diteteapkan dengan keputusan BPK”. Namun dalam banyak perkara kasus korupsi, para penyidik masih menggunakan acuan hasil temuan BPKP. Saat ini publik mempertanyakan mengenai kewenangan melakukan pem e r i k s a a n , b a g a i m a n a bias tumpang tindih bahkan overlap pelaksaan kewenangan itu terjadi. Terlebih lagi persoalan siapa yang berwenang menentukan kerugian negara, penyelewengan anggaran, menentukan adanya unsur pidana dalam pemeriksaan, memberikan opini, temuan, rekomendasi, maupun kesimpulan. Selain mengupas masalah analisis kewenangan BPK dan BPKP dalam kasus-kasus terkait

50

tindak pidana korupsi, buku ini juga mengulas tentang Stufenbau Theory, sepenggal kisah awal BPK dan BPKP, keterkaitan BPK dengan Kejaksaan dan KPK, peran BPK dalam usaha pemberantasan tindak pidana korupsi serta contoh kasus diantaranya kasus : Abdullah Puteh, Kasus Aulia Thantawi Pohan, Beddug Amang, Nurdin Halid, Syaukani dan Masih banyak lagi kasus yang dilengkapi dengan pendapat para ahli. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar kasus tindak pidana korupsi yang menjerat rekanan penyedia dan pengelola terjadi dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah, secara lengkap dan lugas sudah tertuang dalam peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 dan peraturan presiden nomor 35 tahun 2011. Namun, tidak semua orang menyadari adanya praktik-praktik tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana (korupsi) . Buku yang ditulis dengan bahasa lugas ini dilengkapi ilustrasi dan contoh kasus, sehingga menjadi bacaan wajib para praktisi pengadaan barang/jasa pemerintah, praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat luas yang ingin berpartisipasi dalamproses pengadaan barang/ jasa pemerintah. Tentu saja, dengan bekal pengetahuan yang matang dan luas, Anda siap dan piawai dalam menghindari risiko tindak pidana (korupsi) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Ingin aman dari risiko pidana sebelum terjun langsung dalam pengadaan barang/jasa pemerintah? Baca buku ini.


ANEKDOT

Jam Korupsi di Indonesia Ada serombongan manusia yang sedang menunggu masuk di pintu neraka. Mereka dipanggil masuk satu persatu oleh malaikat yang bertugas di sana.

D

i dinding belakang tergantung puluhan

“Coba lihat”, kata seorang yang sedang

jam dinding sebagaimana yang sering

antri kepada yang lainnya, “Jam Filipina

terlihat di bandar udara. Tetapi ada perbe-

berputar kencang. Berarti memang benar

daan yang mencolok antara jam dineraka

Marcos banyak korupsi tuh”. “Itu lagi, itu

dengan jam yang ada

lagi”, seru yang lain-

di dunia ini. Kalau jam

nya, “Jam Kongo,

di dunia menunjuk-

negaranya Mobutu

kan posisi waktu yang

Seseseko berputar

berbeda-beda

tidak kalah cepat

untuk

berbagai kota tujuan,

dari jam Philipina”.

maka jam dinding di neraka

menunjukkan

kecepatan

Mereka

putaran

terlihat

yang berbeda pula.

semua menikmati

pengetahuan baru itu. kemudian mer-

Salah seorang yang

eka mencari- cari,

agak

di mana gerangan

bingung

ber-

tanya kepada malaikat di sana mengapa

jam Indonesia. Salah seorang dari mereka

hal itu terjadi. “Oh itu, jam yang tergantung

memberanikandiri

disana menunjukkan tingkat kejujuran peja-

malaikat tadi. “Oh, jam Indonesia ..... Kami

bat pemerintah yang ada di dunia sewaktu

taruh dibelakang dapur. Sangat cocok di-

Anda hidup”. Sang malaikat menjelaskan,

jadikan kipas angin!”, jawab sang malaikat.

“Semakin jujur pemerintahan negara Anda,

Rangga Prasetya Dewanto

menanyakan

kepada

jam negara Anda di sini semakin lambat. Sebaliknya semakin korup pejabat pemerintah negara Anda, semakin cepat pula jalannya”. Vol. 7 No. 2 Tahun 2012

52

BERITAFOTO

Bersama Menteri Perhubungan dalam acara pembukaan Rapat Dinas Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal foto bersama para Pejabat Eselon II dan para Fungsioanal Auditor

Inspektur Jenderal meninjau Runway Bandara Silangit

52

Inspektur Jenderal mendengarkan penjelasan Pipe Drain ddari pejabat Bandara Medan Baru.


48 SPEAK OUT ANEKDOT

Recommend Documents