269
Bab III Urusan Desentralisasi
21. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Sejalan dengan paradigma Desentralisasi dan Otonomi Desa sebagaimana diamanatkan dalam UU. No. 32 Tahun 2004 dan PP. No. 72 Tahun 2005 adalah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan dan pemberian pelayanan yang semakin
baik
kepada
masyarakat
berbasis pemberdayaan
masyarakat dan pemerintahan desa itu sendiri. Secara konsepsional pemberdayaan masyarakat mengandung dua substansi pokok yakni ; pemberian kekuasaan atau kewenangan kepada masyarakat agar memiliki kemandirian dalam pengambilan keputusan untuk membangun diri dan lingkungannya (to give power/authority), dan meningkatkan kemampuan atau daya beli masyarakat agar dapat memanfaatkan potensi diri dan lingkungannya secara optimal (to give ability/anable). Kebijakan pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam seluruh aspek kehidupannya, agar masyarakat mampu memperoleh dan memanfaatkan hak-haknya meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan. Sedangkan sasaran pemberdayaan masyarakat
adalah
untuk
meningkatkan
keberdayaan
masyarakat
dalam
pengelolaan pembangunan yang bertumpu pada partisipasi masyarakat, disertai dengan meningkatnya kapasitas Pemerintahan Desa sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Untuk
mewujudkan
pemberdayaan
masyarakat
dan
pemerintahan
Desa/Kelurahan hal-hal krusial yang perlu terus dilakukan penguatan baik dari segi kelembagaan, SDM, manajemen/leadership maupun administrasi pemerintahan desa/kelurahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yaitu taat asas, transparan, akuntabel, parisipatif, efisien dan efektif. Pemerintahan
Kabupaten
Jembrana
dalam
upaya
mewujudkan
visi
“Masyarakat yang Sejahtera” menempatkan pemerintahan desa/kelurahan pada posisi yang sangat strategis. Dalam konteks paradigma desentralisasi pemerintahan desa (bahkan kelurahan dalam hal tertentu) telah menetapkan kebijakan dan strategi untuk terus mendorong terwujudnya otonomi desa yang semakin nyata dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
270
Bab III Urusan Desentralisasi
bertanggung jawab disertai dengan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara konsisten dan gradual sesuai dengan kemampuan daerah maupun kesiapan masyarakat /desa itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat dikemas kedalam suatu program-program dan kegiatan-kegiatan yang lebih banyak bersifat pembelajaran dan pengembangan partisipasi
masyarakat,
dinamisator,
yang
dimana
berdampak
pemerintah kepada
hanya
semakin
sebagai
fasilitator
meningkatnya
dan
kemandirian
masyarakat. Sasaran yang ditetapkan oleh Kantor
Pemberdayaan Masyarakat
dan
Pemerintahan Desa sebagai penjabaran dari tujuan Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut : 1. Terwujudnya peningkatan pengembangan lembaga ekonomi perdesaan yang mantap dan mandiri. 2. Terwujudnya peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan. 3. Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. 4. Terwujudnya kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa yang baik. 5. Terwujudnya pengembangan kelembagaan masyarakat desa yang dinamis dan mandiri. 6. Terwujudnya aparatur pemerintah desa yang profesional dan pelayanan prima. 7. Terwujudnya pengelolaan kekayaan dan keuangan desa secara transparant dan akuntabel. 8. Terwujudnya sistem administrasi desa yang modern. 9. Terwujudnya manajemen pelayanan administrasi perkantoran yang prima Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan dari Kepala Kantor yang akan dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan pada Kantor PMD. Setiap tahun dalam Perencanaan Strategis ditetapkan sebuah kebijakan Kantor PMD Kabupaten Jembrana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Kebijakan untuk mencapai sasaran ditempuh melalui : 1. Meningkatkan pengembangan lembaga ekonomi perdesaan. 2. Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
Bab III Urusan Desentralisasi
271
3. Meningkatkan jumlah partisipasi masyarakat dalam membangun desa. 4. Meningkatkan peran kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa. 5. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah desa. 6. Mewujudkan pengelolaan kekayaan dan keuangan desa secara transparant dan akuntabel. 7. Meningkatkan sistem administrasi desa yang modern. 8. Meningkatkan sistem pelayanan administrasi yang prima 21.1 Program dan Kegiatan Beberapa program dan paket kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dengan dukungan dana APBD II, adalah sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat b. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional c. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja d. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor e. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan f.
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
g. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor h. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman i.
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah
2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur dengan Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 3.
Program Peningkatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, terdiri dari kegiatan : a. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Masyarakat b. Kegiatan Pembinaan Kelas Pokmas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
Bab III Urusan Desentralisasi
272
5. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa a. Kagiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa b. Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa c. Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu d. Kegiatan Perlombaan Desa/Kelurahan e. Kegiatan PAP-P2SPP f.
Kegiatan Posyandu
6. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa a. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi APBDes b. Kegiatan Pemilihan Perbekel c. Kegiatan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan d. Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Penggunaan DAU Desa e. Kegiatan Bintek Tata Kelola Keuangan dan Aset Desa untuk sekretaris Bendahara desa f.
Kegiatan Penggandaan buku agenda, biodata pemerintah Desa/Kelurahan dan perangkat desa serta kumpulan peraturan tentang desa/kelurahan
g. Kegiatan pembinaan penyusunan profil desa/kelurahan 7. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan a. Kegiatan Pembinaan BUMDes b. Kegiatan Pembinaan dan pengembangan usaha pokmas dan lembaga ekonomi perdesaan 21.2 Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Standar Pelayanan Minimal pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa belum ditetapkan. 21.3 Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
273
Bab III Urusan Desentralisasi
21.4 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Jumlah Pegawai yang menangani urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa: 25 Orang, SMA : 14 Orang, D3 : 1 Orang, S1 : 8 Orang dan S2 : 2 Orang. Pangkat dan Golongan terdiri dari Gol. II/a (Pengatur Muda) : 2 Orang, Gol. II/b (Pengatur Muda Tk I) : 2 Orang, Gol. III/a (Penata Muda) : 4 Orang, Gol. III/b (Penata Muda Tk. I) : 13 Orang, Gol. III/c (Penata) : 1 Orang, Gol. III/d (Penata Tk.I) : 2 Orang, Gol. IV/a (Pembina) :1 Orang. 21.5 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Alokasi dan realisasi Anggaran untuk Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut : Tabel 3.109 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa NO. A 1 2
Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Anggaran
Realisasi Rupiah
Fisik(%)
Keu(%)
2.650.000
2.650.000
100
100
69.900.000
66.274.800
100
94,81
3
Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
5.050.000
4.900.000
100
97,03
4
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
32.652.700
32.652.700
100
100
5
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
72.000.000
60.533.000
90
84
6 7 8
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Masyarakat Kegiatan Penilaian Kelas Pokmas Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
41.290.900 39.260.000 28.200.000
34.961.000 38.634.500 23.451.000
97 100 100
85 98 83
135.420.000
122.170.000
100
90
43.500.000
43.500.000
100
100
10.750.000
10.750.000
100
100
12.135.000
12.135.000
100
100
28.150.450
25.150.450
100
89
9 B 1 C 1 D 1 2 E
Program/Kegiatan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
274
Bab III Urusan Desentralisasi
NO.
Program/Kegiatan
Realisasi
Anggaran
Rupiah
Fisik(%)
Keu(%)
42.680.000
42.655.000
100
99,9
170.200.000 52.400.000 142.561.000 238.253.950 21.500.000
170.200.000 49.407.500 140.296.750 183.202.950 14.510.000
100 100 100 92 100
100 94,3 98,4 77 67
5.211.500
5.211.500
100
100
1
Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat dalam Membangun Desa Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Kegiatan Perlombaan Desa/Kelurahan Kegiatan PAP-P2SPP Kegiatan Pembinaan Posyandu Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Kegiatan Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi APBDes
2
Kegiatan Pemilihan Perbekel
3.066.750
-
0
0
3
Kegiatan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Penggunaan DAU Desa Kegiatan Bintek tata kelola keuangan dan aset desa untuk sekretaris dan bendahara desa Kegiatan Pengadaan buku agenda, biodata pemerintah desa/kelurahan dan perangkat desa serta kumpulan peraturan tentang desa/kelurahan Kegiatan pembinaan penyusunan profil desa/kelurahan
1.505.000
1.500.000
100
100
4.941.700
4.417.950
100
89
46.594.000
41.300.000
100
89
19.050.000
18.914.900
100
99
3.000.000
3.000.000
100
100
1 2 3 4 5 6 F.
4 5 6 7 G. 1 2
Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan Kegiatan Pembinaan BUMDes Kegiatan Pembinaan dan pengembangan usaha pokmas dan lembaga ekonomi perdesaan
23.100.000
22.740.000
100
98,44
35.140.000
0
0
0
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini terdiri dari 9 kegiatan antara lain Penyediaan jasa surat menyurat, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, Kegiatan Penyediaan Alat Tulis, Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, dan Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah. Seluruh kegiatan telah dapat dilaksanakan sesuai target dan kebutuhan administrasi kantor dapat dipenuhi. B. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terdiri dari Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional untuk memenuhi sarana mobilitas kantor dan kelancaran tugas-tugas kedinasan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
275
Bab III Urusan Desentralisasi
C. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD telah dapat direalisasikan sesuai target berupa penyusunan laporan-laporan dari setiap kegiatan yang dilaksanakan dengan tepat waktu. D. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 1. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Masyarakat di Kabupaten Jembrana. Sasaran utama kegiatan ini yaitu meningkatnya keberdayaan kelembagaan usaha dan sosial ekonomi masyarakat dengan
Indikator Kinerja Utama
sasaran ini adalah Desiminasi terapan Teknologi Tepat Guna (TTG) dengan target
5 kelompok dan terealisasi 5 kelompok (100%). Bentuk kegiatan
yaitu pembinaan terhadap kelompok pelaksanan TGG serta penilaian lomba kelompok pelaksanan TTG. Adapun realisasi dari kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Masyarakat di Kabupaten Jembrana yaitu adanya kelompok Teknologi Tepat Guna yang mengikuti lomba TTG tingkat Provinsi dengan hasil pada tahun 2011 lomba TTG tingkat Kabupaten juara I Kelompok Galang Kangin, Banjar Adnyasari, Desa Ekasari, Kecamatan Melaya dan berhak mewakili Kabupaten Jembrana lomba TTG Tingkat Provinsi Tahun 2012. 2. Kegiatan Penilaian Kelas Pokmas Bentuk kegiatan yaitu pembinaan terhadap kelompok masyarakat serta penilaian kelompok. Dalam rangka mendorong usaha masyarakat dilakukan melalui Pemberdayaan Kelompok Masyarakat, khsusnya kelompok keluarga miskin antara lain dengan memberikan fasilitasi pembinaan manajemen, akses permodalan usaha, teknologi dan pasar, dimana dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan jumlah pokmas sebesar 724 Pokmas (43,3%) yang semula sebanyak 1.660 pada tahun 2005 berkembang menjadi 2.384 pada tahun 2011 dengan keragaan pokmas sebagai berikut :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
276
Bab III Urusan Desentralisasi
Tabel 3.110 Perkembangan Pokmas di Kabupaten Jembrana No
Uraian
2005
2006
2006
2007
2008
2009
2010
2011
1 2 3 4
Pokmas Pemula Pokmas Lanjut Pokmas Madya Pokmas utama
1.014 430 166 40 1.660
1.231 475 245 69 2.020
1.231 475 245 69
1.581 475 245 69
1.587 475 245 69
1.583 482 245 69
1.588 482 245 69
1.588 482 245 69
2.020
2.370
2.376
2.379
2.384
2.384
Jumlah
E. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 1. Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa di Kabupaten Jembrana. Kegiatan yang dilaksanakan dengan membangun Gerakan Gotong Royong di masing-masing Desa/Kelurahan yang pelaksanaannya setiap minggu I (pertama) setiap bulannya sebagai upaya untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai luhur dan semangat Gotong masyarakat yang sudah mulai berkurang. Sejak tahun pertama dilaksanakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat sampai tahun 2011
partisipasi masyarakat terus bertambah,
baik dari kehadiran dan hasil lapangan dimana setiap tahunnya jumlah Desa/Kelurahan
sebagai
predikat
Desa/Kelurahan
Gotong
Royong
(mendapat bendera putih) terus meningkat, pada Tahun 2007 jumlah desa/kelurahan yang mendapat bendera putih sebanyak 34 dan pada tahun 2011 naik menjadi 43 Desa/Kelurahan atau terjadi peningkatan sebanyak 9 Desa/Kelurahan (26%), seperti tabel berikut : Tabel 3.111 Hasil Pelaksanaan Gotong Royong Masyarakat No 1 2 3
Uraian
2007
2008
2009
2010
2011
Bendera Putih Bendera Merah Bedera Hitam
34 17 0
45 6 0
46 5 0
42 9 0
43 8 0
Jumlah Desa/Kel.
51
51
51
51
51
Keterangan : bendera putih : desa/kelurahan gotong royong bendera merah : desa/kelurahan harapan bendera hitam : desa/kelurahan binaan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
277
Bab III Urusan Desentralisasi
2. Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa Kegiatan PPK (PNPM-MP) sebagai wahana pembelajaran pembangunan partisipatif dengan menerapkan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat (DOUM) mulai dari penggalian gagasan, perencanaan, melaksanakan/ merealisasikan sampai dengan pelestariannya yang ditunjukan dengan peningkatan partisipasi masyarakat, dimana dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan jumlah pelaksanaan MAD sebesar 9 kali (25%) yang semula sebanyak 36 kali pada tahun 2005 berkembang menjadi 45 kali pada tahun 2011. Untuk jumlah pelaku PNPM – MP selama lima tahun terakhir terjadi penambahan 51 orang (44%) yang semula sebanyak 114 orang pada tahun 2005 menjadi 165 orang pada 2011, sedangkan dilihat dari partisipasi masyarakat dalam mengikuti musyawarah terjadi peningkatan sebanyak 4.813 orang (22,6%) yang semula 21.210 orang pada tahun 2005 bertambah menjadi 26.023 orang pada tahun 2011, seperti pada tabel berikut : Tabel 3.112 Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Musdes NO.
1 2 3 4 5 6 7
N
TAHUN
Musdes (kali)
Musy. Antar Desa (kali)
Pelaku (orang)
Masyarakat yg Terlibat (orang)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
204 204 204 204 204 204 204
36 36 36 45 45 45 45
114 114 165 165 165 165 165
21.210 22.536 20.752 19.546 25.671 25.671 26.023
Selain itu juga untuk tahun 2011, hasil kegiatan yang dicapai yaitu meningkatnya peran Kader Pemberdyaan Masyarakat Desa (KPMD) dan Pendamping Lokal (PL) di Kabupaten Jembrana sebanyak 1.530 orang KPMD dan 5 orang PL. 3. Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu. Seiring dengan inovasi dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Jembrana jumlah KK miskin yang ada di Kabupaten Jembrana terus dapat diturunkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
278
Bab III Urusan Desentralisasi
sejak Tahun 2005 yang semula 6.999 KK atau 23.199 jiwa, sampai dengan akhir Tahun 2010 telah dapat diturunkan menjadi 5.597 KK, seperti pada tabel berikut: Tabel 3.113 Angka Kemiskinan Kabupaten Jembrana NO
KECAMATAN
KK
ORANG
JUMLAH PENDUDUK MISKIN KK ORANG
KK
ORANG
1
JUMLAH TAHUN 2010
84.663
311.573
5,597
17.623
6.61
5,65
2
JUMLAH TAHUN 2009
83,257
304,956
3,943
11,561
4.74
3.79
3
JUMLAH TAHUN 2008
74,889
269,729
5,727
17,105
7.65
6.34
4
JUMLAH TAHUN 2007
72,792
266,218
5,386
17,312
7.40
6.50
5
JUMLAH TAHUN 2006
71,189
260,184
6,502
21,210
9.13
8.15
6
JUMLAH TAHUN 2005
72,926
253,403
6,999
23,199
9.59
9.15
JUMLAH PENDUDUK
PROSENTASE
Dilihat dari table diatas Kabupaten Jembrana telah mampu menurunkan jumlah KK dan penduduk miskin dari tahun 2005 sampai dengan akhir tahun 2010 sebesar 1.402 KK dan 5.576 jiwa. 4. Kegiatan Perlombaan Desa/Kelurahan Kabupaten Jembrana setiap tahunnya selalu mengadakan Perlombaan Desa/Kelurahan, selain itu untuk menambah wawasan dan pengetahuan juga untuk meningkatkan kinerja Desa/Kelurahan, dengan hasil pada Tahun 2011 mengikuti
lomba Desa Tingkat Provinsi diwakili oleh desa Yeh
Sumbul, memperoleh Juara II dan lomba Kelurahan Tingkat Provinsi diwakili oleh Kelurahan Pendem, memperoleh Juara VII. 5. Kegiatan PAP-P2SPP Bentuk dan hasil kegiatan PAP-P2SPP tahun 2011 yaitu:
Terlaksananya pelatihan (PJOK, BKAD dan Setrawan)
Terlaksananya pelatihan bagi tenaga pelatih masyarakat
Terlaksananya orientasi lapangan di Kecamatan Sentalo Kabupaten Kulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Terlaksananya monev kegiatan se kabupaten jembrana
Diterbitkannya Petunjuk Operasional PNPM Integrasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
279
Bab III Urusan Desentralisasi
Terlaksananya Rakor dengan pelaku PNPM di Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan
Terlaksananya workshop PNPM Integrasi
Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka rakornas PNPM, Bintek SAI, Konsultasi dan Rekonsiliasi laporan SAI.
6. Kegiatan Pembinaan Posyandu. Bentuk kegiatan yaitu pembinaan dan bimbingan teknis bagi kader posyandu. Perkembangan posyandu posyandu sampai tahun 2011 seperti pada tabel berikut : Tabel 3.114 Klasifikasi Posyandu di Kabupaten Jembrana No 1 2 3 4
Uraian Posyandu Pratama Posyanadu Madya Posyandu Purnama Posyandu Mandiri JUMLAH
2006 24 32 257 31 328
2007 8 29 260 31 328
2008 8 88 201 31 328
2009 5 91 201 31 328
2010 5 91 201 31 328
2011 5 91 201 31 328
F. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 1. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi APBDes Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Desa dilakukan fasilitasi dan monitoring secara intensif kepada seluruh desa di Kabupaten Jembrana sehingga seluruh desa di Kabupaten Jembrana. Proses penyusunannya diawali dengan pembuatan
RPJMDesa,
ditindaklanjuti
dengan
RKPDesa
kemudian
Perhitungan anggaran dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa. Bentuk kegiatan berupa pembinaan yang dilaksanakan sebanyak 3 kali dalam setahun ke masing – masing Desa se Kabupaten Jembrana 2. Kegiatan Pemilihan Perbekel di Kabupaten Jembrana tidak terealisasi karena pada tahun 2011 tidak ada pergantian perbekel. 3. Kegiatan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan. Kegiatan yang telah dilaksanakan terkait pembinaan Administrasi Desa sesuai dengan permendagri Nomor 32 tahun 2006 tentang pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
280
Bab III Urusan Desentralisasi
administrasi Desa dan sesuai dengan permendagri Nomor 34 tahun 2007 tentang pedoman administrasi kelurahan telah kita laksanakan dengan membentuk Tim Monitoring dan evaluasi Administrasi Desa/Kelurahan, yang pelaksanaannya
dilaksanakan
setiap
tahun
dengan
sasaran
seluruh
desa/kelurahan di Kabupaten Jembrana. Tabel 3.115 Perkembangan Tertib Administrasi Desa/Kelurahan N NO 1 2 3 4 5
TAHUN 2007 2008 2009 2010 2011
BELUM LENGKAP 17 10 3 0 0
TERTIB ADMINISTRASI TAHAP MELENGKAPI LENGKAP 20 14 15 26 11 37 0 51 0 51
JUMLAH 51 51 51 51 51
4. Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Penggunaan DAU Desa Bentuk kegiatan berupa pembinaan yang dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam setahun. Sejak tahun 2007 pemerintah Kabupaten Jembrana telah menganggarkan Dana Alokasi Umum desa yang merupakan bagian dari hasil pajak, bagi hasil retribusi dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota dimana untuk Desa paling sedikit 10%(sepuluh persen) atau yang biasa disebut Alokasi Dana Desa (ADD) yang dialokasikan dengan tujuan keadilan dan pemerataan kemampuan keuangan Desa untuk membiayai kebutuhannya. Tabel 3.116 Perkembangan Alokasi ADD dan Bagi Hasil Pajak NO
TAHUN
1 2 3 4 5
2007 2008 2009 2010 2011
ADD 10,243,345,310 10,243,345,310 11,088,445,310 6,830,000,000 3,974,507,853
BAGI HASIL PAJAK 324,638,750 324,638,750 324,638,750 494,638,750 5,039,983,791
5. Kegiatan Bintek Tata Kelola Keuangan dan Aset Desa berupa bimbingan teknis bagi Sekretaris dan Bendahara Desa. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
281
Bab III Urusan Desentralisasi
6. Kegiatan Pengadaan Buku Agenda, Biodata Pemdes/Kel. Dan Perangkat Desa serta Kumpulan Peraturan Perundangan tentang Desa/Kelurahan di Kabupaten Jembrana. 7. Kegiatan Pembinaan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan berupa pembinaan penyusunan profil desa/kelurahan. G. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan 1. Kegiatan Pembinaan BUMDes Dengan melakukan pembinaan intensif
dan kontinu untuk pemantapan
manajemen BUMDes diharapkan
No 1 2 3 4 5 2. Kegiatan
Tabel 3.117 Jumlah BUMDes di Kabupaten Jembrana Tahun Jumlah Desa Jumlah BUMDES 2007 42 40 2008 41 39 2009 41 39 2010 41 39 2011 41 39 Pembinaan
dan
Pengembangan
Usaha
% 95,2% 95,2% 95,2% 95,2 % 95,2%
Kelompok
Ekonomi
Masyarakat dan Lembaga Ekonomi Pedesaan tidak terealisasi karena belum ada aturan/regulasi tentang penggunaan Dana Bergulir 21.6 Proses Perencanaan Pembangunan 1. Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2. Membuat Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai penjabaran sasaran tahunan dari RPJMD 3. Sinkronisasi RKT dengan hasil Musrenbang dan forum SKPD untuk penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara Satuan Kerja Perangkat Daerah (KUA/PPAS SKPD) 4. Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Verja Perangkat Daerah (RKASKPD) berdasarkan Pagu yang diperoleh dari rancangan KUA/PPAS hasil Musrenbang 5. Setelah memperoleh persetujuan dilanjutkan dengan penyusunan DPA – SKPD Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
Bab III Urusan Desentralisasi
282
21.7 Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan Sarana dan prasarana perkantoran secara umum telah memadai serta dalam keadaan baik. Untuk sarana mobilitas terdiri dari Kendaraan Roda 4 sebanyak 2 Unit dan Kendaraan Roda 2 sebanyak 2 Unit dalam kondisi baik. 21.8 Permasalahan dan Solusi Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Permasalahannya antara lain : 1. Pengetahuan dan Keterampilan pemanfaatan TTG yang telah diberikan kepada masyarakat belum sepenuhnya diterapkan dalam pngelolaan usaha, sehingga nilai tambah yang didapatkan belum optimal 2. TTG yang diterapkan oleh Pokmas belum sepenuhnya merupakan rekayasa murni Pokmas (merekayasa yang sudah ada) sehingga produk yang dihasilkan memiliki spesifikasi yang hampir sama sehingga daya saingnya kurang optimal. Solusinya : 1. Rekayasa sosial dan perancangan bangunan teknologi melalui lomba Pokmas pelaksana TTG, Desiminasi TTG dan Pembinaan– pembinaan 2. Melibatkan Pokmas Berprestasi dalam Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional agar lebih banyak mendapatkan informasi dan perbandingan inovasi TTG untuk mendorong rekayasa TTG spesifik lokasi. Kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Permasalahannya adalah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Posyandu baik di tingkat Kabupaten dan Kecamatan belum berjalan secara bersinergi. Solusinya dengan melakukan Koordinasi lintas sektoral dan lintas pelaku dalam upaya pemantapan sistem layanan Posyandu, baik ditingkat banjar/Lingkungan, Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten. Kegiatan Pembentukan Percontohan BUMDes Permasalahannya adalah Belum maksimalnya pembinaan lembaga BUMDes dan BUMDes yang telah terbentuk sebagian besar masih memiliki modal kerja yang terbatas dan kegiatan usaha berupa simpan pinjam. Solusinya antara lain : 1. Memberikan fasilitasi berupa rekomendasi untuk mendapatkan permodalan dari pihak perbankan maupun sumber permodalan lainnya yang tidak memberatkan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
283
Bab III Urusan Desentralisasi
2. Sesuai amanat Pasal 23 Perda Nomor 21 Tahun 2001, modal BUMDes diupayakan dari penyertaan Desa dari kekayaan yang dipisahkan, berupa penyertaan modal dari ADD, menggiatkan tabungan masyarakat, pinjaman, kerjasama bagi hasil dengan pihak lain. 3. Melakukan bintek pengelolaan, pembinaan dan pengawasan menajemen, administrasi dan usaha secara berkala serta berkesinambungan. Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa Permasalahannya adalah sebagai berikut : 1. Penyediaan anggaran untuk mengurangi pencapaian angka kemiskinan terbatas. 2. Masih tendahnya tingkat koordinasi pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di tingkat Desa/Kelurahan dari perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan fisik pembangunan Desa. 3. Kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi swadaya dalam membangun desa masih relatif rendah Solusi yang ditempuh : 1. Mensyaratkan
pelibatan
Gakin
dalam
setiap
kegiatan
penanggulangan
kemiskinan di lapangan, sehingga pelaksanaan kegiatan tepat sasaran 2. Melakukan Pemantauan/Monitoring kegiatan oleh tim koordinasi kabupaten secara berkala untuk memberikan solusi dan arahan teknis sesuai dengan masalah dan kendala yang dihadapi di lapangan. Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Permasalahannya adalah : 1. Kecilnya
sumber
pendanaan
yang
ada
untuk
alokasi
penanggulangan
kemiskinan. 2. Rendahnya komitmen masyarakat dalam membantu rumah tangga miskin terbukti masih adanya kecemburuan social terhadap pelaksanaan program yang memihak Rumah Tangga Miskin 3. Rendahnya pengetahuan, keterampilan dan jira kewirausahaan di kalangan KK Miskin Solusinya antara lain : 1. Pemantapan Inklusi sosial kepada semua pihak terutama terhadap tokoh – tokoh Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
Bab III Urusan Desentralisasi
284
masyarakat untuk meminimalisir adanya kecemburuan sosial terhadap program penanggulangan kemiskinan. 2. Perlu adanya keterpaduan program penanggulangan kemiskinan yang di implementasikan kedalam dana cost sharring baik ditingkat pusat, provinsi maupun ditingkat Kabupaten. 3. Membimbing dan pendampingan terhadap KK Miskin oleh Tim Posyandu secara berkelanjutan Kegiatan Gerakan Gotong Royong Masyarakat Permasalahannya adalah Tingkat kesadaran masyarakat untuk bergotong royong Belum maksimal baik dari hasil kegiatan maupun kehadiran di lokasi kegiatan dan Secara fisik gotong royong sebagian besar masih terbatas pada pembersihan jalan dan Belum menyentuh permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Solusi yang ditempuh anta lain melakukan monitoring pelaksanaan gotong royong dangan membentuk Tim Pemantauan, Evaluasi Gotong Royong Tingkat Kabupaten secara berkala setiap bulan, melakukan pembinaan ke-Desa/Kelurahan untuk memantapkan pelaksanaan gotong royong. Kegiatan Perlombaan Desa/Kelurahan Permasalahannya adalah Pemahaman perangkat desa dalam menata administrasi desa masih relatif rendah dan Pengisian profil desa/kelurahan yang merefleksikan potensi dan perkembangan pembangunan belum dilaksanakan secara akurat, tertib dan berkesinambungan. Solusinya adalah dilakukan pembinaan pengisian buku administrasi desa/kelurahan dan dilakukan bintek profil desa/kelurahan. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi APBDes Permasalahannya adalah Rendahnya kemampuan pemerintahan desa dalam menyusun APBDes. Solusinya dilakukan Desk bimbingan dan evaluasi rancangan APBDes. Kegiatan Pemilihan Perbekel Permasalahannya adalah Kurang sosialisasi terhadap masyarakat, pada saat pemilihan masih banyak masyarakat kurang paham terhadap sistem pemilihan terkait mencoblos, musyawarah atau e-voting. Solusinya dilakukan bimbingan, fasilitasi, sosialisasi dan bantuan kepada Desa yang melakukan pemilihan Perbekel. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
285
Bab III Urusan Desentralisasi
Kegiatan
Pembinaan
Administrasi
Desa/Kelurahan
permasalahannya
Administrasi desa Belum tertib, Laporan administrasi desa setiap bulan tidak tepat waktu.
Solusinya
adalah
melakukan
monitoring
dan
Pembinaan
pengisian
administrasi desa secara berkala dan memberikan bantuan buku – buku administrasi Desa. Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Penggunaan DAU Desa Permasalahannya masih ada desa yang melaksanakan kegiatan tidak mengacu kepada APBDes dan Volume kegiatan tidak sesuai dengan kondisi dilapangan. Solusinya melakukan Monitoring dan Pembinaan langsung kelapangan terhadap pemanfaatan/kegiatan yang dibiayai DAU Desa dan bintek pemanfaatan DAU Desa kepada perangkat Desa,BPD dan LPM.
22.
SOSIAL
22.1. Program dan Kegiatan. Program yang dilaksanakan pada urusan sosial yaitu program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan kegiatan
Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial. 22.2 Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal. Dalam pelaksanaan Kegiatan Kesejahteraan sosial juga telah ditetapkan standar sebagai tolok ukur kinerja dengan jumlah 6 Tolok ukur sesuai dengan Peraturan Mentri Sosial Nomor : 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota. Hasil pelaksanaan Kegiatan Bidang Sosial dalam tahun 2011 dapat ditunjukkan melalui pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut : Tabel 3.118 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial Tahun 2011 No. 1.
2.
INDIKATOR Pahlawan / Perintis Kemerdekaan : a. Persentase Pahlawan / Perintis Kemerdekaan (Janda/ duda) mendapat pelayanan b. Kabupaten / Kota mempunyai TMP/TP / PK memadai dan terpelihara Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lansia :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
HASIL
100 % 100 %
286
Bab III Urusan Desentralisasi
No. 3.
4. 5.
6.
INDIKATOR
HASIL
a. Persentase Lansia Terlantar mendapat pelayanan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat (PACA) : a. Persentase Paca yang dilayani b. Minimal 1 LSM yang menangani Paca di setiap Kab/ Kota Pemberdayaan Keluarga Miskin : a. Persentase Keluarga Miskin yang dilayani Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial : a. Pembentukan Wahana Karang Taruna di setiap Desa / Kelurahan b. Persentase KT yang melaksanakan usaha Kesejahteraan Sosial ORSOS / LSM / Organisasi Profesi : a. Persentase Orsos /LSM / Organisasi Profesi yang mendapat Bimsos b. Kab / Kota yang memiliki lebih dari 5 Orsos / LSM / Organisasi Profesi yang melaksanakan Usaha Kesos
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
22.3 Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib. Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jembrana pada Bidang Kesejahteraan Sosial. 22.4 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional. Jumlah personalia yang menjalankan kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial sebanyak 10 orang dengan rincian sebagaiberikut : Tabel 3.119 Kualifikasi Pendidikan Penyelengara Urusan Sosial No. A. 1. 3. 4. 5. B. 1. 2. 3.
Jenis Pendidikan
Jumlah
Kesejahteraan Sosial : S1 Kesejahteraan Sosial D2 Kesejahteraan Sosial SMPS SPSA Pendidikan Lain : S1 Sospol STM SMA Jumlah
2 1 2 2 1 1 1 10
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
287
Bab III Urusan Desentralisasi
Tabel 3.120 Pangkat dan Golongan Penyelengara Urusan Sosial No. A. 2. B. 3. 4. 5. 6.
Pangkat dan Golongan
Jumlah
Golongan IV : Pembina / IV.a Golongan III : Penata Tingkat I / III.d Penata / III.c Penata Muda Tingkat I / III.b Penata Muda / III.a Jumlah
1 2 0 7 0 10
Tabel 3.121 Pejabat Struktural Penyelengara Urusan Sosial No. 1. 2. 3.
Eselon
Jumlah
II-b III-b IV-a
1 1 2
22.5 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Kesejahateraan Sosial Kabupaten Jembrana, menyelenggarakan satu program
yang telah dapat
dilaksanakan dengan baik sesuai target yang direncanakan. Adapun Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan baik fisik maupun keuangan adalah sebagai berikut : Tabel 3.122 Alokasi dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Sosial Tahun 2011 NO.
URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
1.
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
699.091.500,00
FISIK ( % ) 98,78
REALISASI KEUANGAN (Rp) 689.748.100,00
% 98,66 %
699.091.500,00
98,78
689.748.100
98,66 %
ANGGARAN
Hasil-hasil pelaksanaan kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial adalah sebagai berikut : 1. Pemulangan Orang Terlantar ke Daerah asalnya : 71 Orang ( 59,27 % ) dari target 120 Orang. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
288
Bab III Urusan Desentralisasi
2. Pembinaan dan Pemulangan WTS/Gepeng : 79 Org (79,00%) dari target 100 org. 3. Tatap muka dan pemberian bingkisan kepada Anggota Veteran dan Pejuang Kemerdekaan : 300 Orang ( 100,00 % ) dari target 300 Orang. 4. Sosialisasi Program Raskin : 80 Orang ( 100 % ). 5. Pemberian Bantuan Paket Kebutuhan Pokok bagi Penduduk Miskin Lanjut Usia/Jompo : 1.361 Paket (100 %) 22.6. Proses Perencanaan Pembangunan. Rencana Pembangunan Tahunan SKPD pada Bidang
Kesejahteraan Sosial
dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut : a. Tahap Persiapan :
Menyusun Rencana Kerja SKPD Tahun yang akan datang.
Melaksanakan Forum SKPD untuk menentukan prioritas kegiatan tahun yang akan datang.
Pemaparan Rencana Kerja SKPD dalam Musrenbang Tk. Kabupaten.
b. Tahap Pelaksanaan :
Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA ).
Pembahasan RKA untuk ditetapkan dalam APBD.
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) sesuai APBD.
Pelaksanaan Program / Kegiatan.
22.7 Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan. Sarana yang dipergunakan untruk menunjang kegiatan operasional di Bidang Sosial terdiri dari kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 2 buah dalam kondisi baik. Sarana prasarana paerkantoran lainnya untuk menunjang administrasi kantor sudah mencukupi dan dalam kondisi baik. 22.8 Permasalahan dan Solusi. Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Jembrana dalam tahun 2011 antara lain adanya pendatang dari luar daerah dengan pelbagai kasus PMKS sulit untuk dapat diatasi secara tuntas. Berbagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, bersamasama dengan trantib Kabupaten Jembrana memberikan penyuluhan-penyuluhan dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
289
Bab III Urusan Desentralisasi
bimbingan sosial dalam upaya menyadarkan dan menumbuhkan potensi mereka (PMKS) sehingga kasus-kasus PMKS kedepan dapat ditekan seminimal mungkin.
23.
URUSAN KEBUDAYAAN
23.1 Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada urusan Kebudayaan adalah sebagai berikut : 1. Program Pengembangan Nilai Budaya (1 kegiatan) 2. Program Pengelolaan Keragaman Budaya (4 kegiatan) 23.2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Standar Pelayanan Minimal untuk penyelenggaraan Urusan Kebidayaan belum ditetapkan. 23.3. Satuan Kerja Pereangkat Daerah Penyelenggara Urusan Perangkat
Daerah
penyelenggara
urusan
Kebudayaan
adalah
Dinas
Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana. 23.4. Jumlah pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pada bidang Kebudayaan didukung oleh personil 10 orang dengan kualifikasi pendidikan S2 : 1 orang, S1 : 2 orang dan SMA sebanyak 7 (tujuh) orang. Jumlah pejabat struktural sebanyak 3 orang terdiri dari eselon III-b (Kepala Bidang Kebudayaan) dan 2 Kasi Eselon IV-a yaitu Kasi Pelestarian Seni Budaya dan Kasi Pengembangan Seni Budaya. Tidak Ada Pejabat Fungsional. 23.5 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Alokasi dan realisasi yang dialokasikan untuk penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan Kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.123 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kebudayaan Tahun 2011 No 1
Kegiatan Program Pengembangan Nilai Budaya - Pelestarian dan Aktualisasi adat dan Budaya Daerah
Anggaran 42.015.000
Fisik 100%
Realisasi Keuangan 41.915.000
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
% 99,76
290
Bab III Urusan Desentralisasi
No 2
Kegiatan
Anggaran
Program Pengelolaan Keragaman Budaya - Fasilitasi Perkembangan keragaman budaya daerah - Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah - Pekan Seni Pelajar - Perkembangan Lembaga-Lembaga adat melalui lomba ke tingkat propinsi (lomba desa pekraman, subak-subak)
Dari
program
yang
Realisasi Keuangan
Fisik
%
1.102.000.000
100%
1.011.700.000
91,81
669.550.000
100%
651.000.000
97,23
58.024.000 132.060.000
100% 100%
50.824.000 123.215.000
87,59 93,30
urusan
Kebudayaan
dilaksanakan
pada
dapat
diselenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1. Program Pengembangan Nilai Budaya Kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah dilaksanakan melalui pelaksanaan lomba Utsawa
Dharma Gita (UDG) yang dilaksanakan
secara berjenjang mulai Kabupaten dan Peovinsi. UDK Kabupaten Jembrana dilaksanakan tanggal 22 November 2011 bertempat di wantilan Pura Jagat Natha, Madya Mandala Pura Jagatnatha Kabupaten Jembrana dan SMAN 1 Negara. Cabang-cabang seni yang diikuti meliputi Kidung, Kekawin, Palawakya, Sloka, Gaguritan, Dharma Wacana, Dharma Widya anakanak, remaja, dewasa dan Menghafal sloka. Kepada para juara I,II dan III Utsawa Dharma Gita Tingkat Kabupaten Jembrana diberikan hadiah uang dan piagam, yang diterima langsung oleh para juara setelah pelaksanaan Utsawa berakhir. Untuk perolehan kejuaraan masing-masing kecamatan dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel 3.124 Perolehan Kejuaraan Masing-Masing Kecamatan UDG Kabupaten Jembrana Tahun 2011 No 1 2 3 4 5 6 7 8
Cabang Lomba Kidung anak-anak Kidung remaja Kidung Dewasa Geguritan Anak Putra Geguritan Anak Putri Geguritan Remaja Putra Gegurutan Remaja Putri Seloka Remaja Putra
Pktn
III
Kejuaraan Mdy Jbr I II I I II
I II III
III
I
Ngr II III I III
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
I I II
Mly III II II III II
291
Bab III Urusan Desentralisasi
No 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Cabang Lomba Seloka Remaja Putri Menghafal seloka remaja Menghafal seloka Dewasa Kekawin Remaja Putra Kekawin Remaja Putri Kekawin Dewasa Putra Kekawin Dewasa Putri Palawakya Remaja Putra Palawakya Remaja Putri Palawakya Dewasa Putra Palawakya Dewasa Putri Dharma Wacana Remaja Pa Dharma Wacana Remaja Pi Dharma Wacana Dewasa Pa Dharma Wacana Dewasa Pi Dharma Widya SD Dharma Widya SMP Dharma Widya SMA EMAS PERAK PERUNGGU
Pktn
Mdy III I
I I
III III I III
JUMLAH
2 0 4 6
II III III III II
I 4 4 5 13
Kejuaraan Jbr II II
Ngr
Mly I
III II II II I III II II I
II III
I I III II I I II I II I III II 10 7 3 20
II II III 5 9 5 19
III III I I II I 4 5 5 14
Utsawa dharma Gita di Tingkat Provinsi, Kabupaten Jembrana tidak mengikutinya karena dalam seleksi oleh Provinsi, Kabupaten Jembrana tidak lolos seleksi untuk maju ke tingkat Nasional. 2. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1. Kegiatan Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah adalah untuk Parade Budaya dan Kesenian HUT Kota Negara dengan pelaksanaan pentas seni dan Parade Budaya Kabupaten Jembrana yang dilaksanakan mulai tanggal 19 Juni 2011 sampai 2 September 2011. Sebagai puncak kegiatan adalah Kegiatan Parade Budaya Nusantara tanggal 1 Septrember 2011 yang dihadiri oleh Kabupaten/Kota sebali, dan sebagian dari luar bali. 2. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah adalah untuk Pesta Kesenian Propinsi Bali, dimana Kabupaten Jembrana ikut berparisipasi di dalam PKB di Provinsi Bali, dengan melibatkan/mengirim sekaa/sanggar kesenian Kab. Jembrana. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
292
Bab III Urusan Desentralisasi
3. Kegiatan Pekan Seni Pelajar merupakan kegiatan yang memberikan peluang kepada pelajar untuk ikut berkreasi di bidang seni yang dilombakan di Provinsi Bali. 4. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga-Lembaga Adat melalui lomba ke tingkat Propinsi (lomba desa pekraman, subak-subak) yang mendapatkan juara di tingkat Kabupaten adalah : a. Lomba Subak - Subak Sawe Dangin Tukadaya Kec Jembrana Juara I - Subak Pangkung Serangsang Kec. Pekutatan Juara II - Subak Pangkung Jajung Kec. Negara Juara III b. Lomba Subak Abian -
Subak Abian Padmasari Kec. Melaya juara I
-
Subak Abian Wijasari Kec. Mendoyo
-
Subak Abian Sari Merta Kec. Jembrana Juara III
juara II
c. Lomba Desa Pekraman - Desa Pakraman Yeh Sumbul Kec. Mendoyo Juara I - Desa Pakraman Berangbang, Kec. Negara Juara II - Desa Pakraman Manistutu Kec. Melaya Juara III 23.6 Proses Perencanaan Pembangunan Proses
perencanaan
berdasarkan
atas
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan dari tingkat desa sampai Kabupaten dengan tetap berpedoman pada program dan kegiatan tahun sebelumnya. 23.7 Kondisi sarana dan Prasarana Yang Digunakan Kondisi Sarana dan Prasarana yang ada untuk melaksanakan kegiatan sudah cukup memadai dengan kondisi yang cukup baik seperti sarana mobilitas kendaraan roda empat dan roda dua maupun sarana peralatan kantor berupa komputer dan kelengkapannyaserta dilengkapi dengan jaringan internet (J-net)
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
293
Bab III Urusan Desentralisasi
23.8 Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi pada urusan Kebudayaan adalah kurangnya dukungan SDM yang mengerti dan mampu dalam bidang ini sehingga tumbuh kembangnya masih tertinggal dengan daerah lainnya di Bali. Solusi yang diambil dengan melakukan pembinaan yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan status kebudayaan di Kabupaten Jembrana sehingga hasil dari pembinaan itu dapat merangsang perkembangan dan dapat ditampilkan dalam event-event budaya baik yang sifatnya kenusantaraan maupun pertukaran budaya.
24.
STATISTIK
24.1 Program dan Kegiatan Urusan statistik dilaksanakan Oleh Bidang – bidang yang ada pada
Badan
Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Kabupaten Jembrana. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2011 adalah program pengembangan data/informasi terdiri dari 6 ( enam ) kegiatan sebagai berikut : 1. Penyusunan dan pengumpulan/data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan. 2. Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi 3. Penyusunan profil daerah 4. Kajian kepuasan pelayanan publik 5. Kajian potensi ketenaga kerjaan kabupaten jembrana 6. Kajian jakstrada dan ARD IPTEKS 24.2 Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Standar pelayanan minimal untuk penyelenggaraan urusan statistik belum ditetapkan. 24.3 Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan statistik adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Jembrana.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
294
Bab III Urusan Desentralisasi
24.4 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional. Jumlah Pegawai yang terlibat dalam Urusan Statistik adalah sebanyak 4 orang dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 1 Orang, S1 sebanyak 2 orang dan SMA sebanyak 1 orang. Golongan kepangkatan pegawai masing-masing terdiri dari golongan IV sebanyak 1 orang, golongan III sebanyak 2 orang dan golongan II sebanyak 1 orang. Jumlah pejabat struktural yang ada sebanyak 2 orang yaitu pejabat eselon eselon III-b ( Kabid ) sebanyak 1 orang, Eselon IV-a sebanyak 1 orang . Tidak ada pejabat fungsional. 24. 5 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Realisasi pelaksanan program dan kegiatan penyelenggaraan urusan Statistik adalah sebagai berikut : Tabel 3.125 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Statistik Tahun 2011 Realisasi No 1 2 3 4 5 6
Kegiatan Penyusunan dan pengumpulan/data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan. Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi Penyusunan profil daerah Kajian kepuasan pelayanan public Kajian potensi ketenaga kerjaan kabupaten jembrana Kajian jakstrada dan ARD IPTEKS
1. Penyusunan
dan
Anggaran
Fisik (% )
Keuangan (Rp)
(%)
122.036.000,-
100
112.008.400,-
91, 79 %,
49.830.000,-
100
47.850.000,-
96,03%
96.300.000,122.000.000,75.000.000,-
100 100 -
93.506.000,111.082.500,62.358.500,-
97,10% 91,06% 83,15%
59.467.500,-
79,29%
75.000.000,-
Pengumpulan/Data
Informasi
Kebutuhan
Penyusunan
Dokumen Perencanaan Sasaran tersedianya data kondisi jalan di Kabupaten Jembrana, Indikator kinerja utama dari sasaran adalah terdatanya fasilitas jalan yang utama dipergunakan untuk perencanaan pembangunan. Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui program pengembangan data / informasi. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
295
Bab III Urusan Desentralisasi
Kegiatan
penyusunan
dan
pengumpulan/data
informasi
kebutuhan
penyusunan dokumen perencanaan pada tahun 2011 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp 122.036.000,00 realisasi sebesar Rp 112.008.400,00 (91,79%), dengan demikian, maka dapat dihemat anggaran sebesar Rp 10.027.600,00 (8,21%). Untuk melaksanakan kegiatan ini dibutuhkan tenaga administrasi, Tenaga surveyor dan Tim Tenaga Ahli. Rencana tenaga adminisrasi 1 orang realisasi 1 orang, rencana rencana tenaga surveyor 8 orang realisasi 8 orang, capaian kinerja 100%, rencana Tim yang bekerja sebanyak 1 tim, realisasi 1 tim, sehingga capaian kinerja 100%. Keluaran dari kegiatan penyusunan dan pengumpulan/data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan adalah buku data kondisi jalan di Kabupaten Jembrana, yang dilengkapi dengan penyusunuan progran aplikasi spasial (SIG). Buku hasil kajian rencana 30 buah realisasi 30 buah, sehingga capaian kinerja 100%. CD rencana 5 keping, realisasi 5 keping, sehingga capaian kinerja 100%. Proses pengerjaan kegiatan ini bekerjasama dengan penyedia jasa konsultansi PT. Wahana Prakarsa Utama, Malang. Input dari kegiatan adalah dana yang dialokasikan pada APBD sebesar Rp. 122.036.000,00. Hasil dari kegiatan direncanakan 30 buku realisasi 30 buah buku, serta hasil berupa CD sebanyak 5 keping realisasi 5 keping. Hasil ini berisi data potensi jalan Kabupaten Jembrana terkompilasi kedalam buku yang dilengkapi dengan program aplikasi untuk mempermudah pencarian data jalan yang dibutuhkan dan kebutuhan perencanaan pembangunan kedepan. Faktor-faktor yang mendoronng keberhasilan kegiatan penyusunan dan pengumpulan/data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan adalah kerjasama yang baik antara bidang, SKPD/ instansi lain dalam 2. Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sasaran tersedianya dokumen Kajian Lingkkungan Hidup Strategis Kabupaten Jembrana, Indikator kinerja utama dari sasaran adalah analisis aspek-aspek terkait dengan lingkungan hidup strategis sebagai dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
296
Bab III Urusan Desentralisasi
pendukung Raperda RTRWK Jembrana Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui program pengembangan data/informasi. Kegiatan
Penyusunuan
dan
Analisis
Data/Informasi
Perencanaan
Pembangunan Ekonomi pada tahun 2011 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten
Jembrana
sebesar
Rp
49.830.000,00
realisasi
sebesar
Rp.47.850.000,00 (96.03%), dengan demikian, maka dapat dihemat anggaran sebesar Rp 1.980.000 (3.97%). Untuk melaksanakan kegiatan ini dibutuhkan tenaga administrasi, Tenaga surveyor dan Tim Tenaga Ahli. Rencana tenaga adminisrasi 2 orang realisasi 2 orang, capaian kinerja 100%, rencana Tim yang bekerja sebanyak 1 tim, realisasi 1 tim, sehingga capaian kinerja 100%. Keluaran dari kegiatan Penyusunuan dan Analisis Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi adalah Dokumen KLHS, yang dipergunakan untuk mendukung Raperda RTRWK Jembrana. Buku hasil kajian rencana 20 buah realisasi 20 buah, sehingga capaian kinerja 100%. CD rencana 5 keping, realisasi 5 keping, sehingga capaian kinerja 100%. Proses pengerjaan kegiatan ini bekerjasama dengan penyedia jasa konsultansi CV. Dana Sularsa Cipta, Denpasar. Input dari kegiatan adalah dana yang dialokasikan pada APBD sebesar Rp. 49.830.000,00. Hasil dari kegiatan direncanakan 20 buku realisasi 20 buah buku, serta hasil berupa CD sebanyak 5 keping realisasi 5 keping. Hasil ini berisi telaah kebijakan, perncana dan program
terhadap
rona lingkungan, pengaruh dan
keberlanjutan serta
pemantauan lingkungan. Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan kegiatan penyusunan dan pengumpulan/data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan adalah kerjasama yang baik antara bidang, SKPD/ instansi/steakholder terkait dalam hal diskusi/pembahasan penyempurnaan hasil kajian dan pihak penyedia jasa. Pihak ketiga menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. 3. Tersedianya Profile Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Sasaran tersedianya profile daerah Kabupaten Jembrana tahun 2011, Indikator kinerja utama sasaran adalah tambahan jumlah data/ informasi yang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
297
Bab III Urusan Desentralisasi
dimuat dalam profile daerah Kabupaten Jembrana tahun 2011 dan inovasi pencarian data dalam buku melalui index data yang siap digunakan dalam perencanaan pembanggunan. Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui program pengembangan data/informasi. Kegiatan Penyusunan Penyusunan Profile Daerah pada tahun 2011 dialokasikan
anggaran
dalam
APBD
Kabupaten
Jembrana
sebesar
Rp96.300.000,00 realisasi sebesar Rp 93.506.000,00 (97,1%), dengan demikian, maka dapat dihemat anggaran sebesar Rp 2.794.000,00 (2,9%). Untuk melaksanakan kegiatan Penyusunan Penyusunan Profile Daerah dibutuhkan tenaga administrasi, tenaga teknis/entry data Tenaga surveyor dan Tim Tenaga Ahli. Rencana tenaga adminisrasi 1 orang, rencana tenaga entry data 3 orang, realisasi 3 orang, rencana tenaga surveyor 7 orang realisasi 7 orang, capaian kinerja 100%, rencana Tim yang bekerja sebanyak 1 tim, realisasi 1 tim, sehingga capaian kinerja 100%. Keluaran dari kegiatan Penyusunan Penyusunan Profile Daerah adalah buku laporan akhir berupa Buku Profil Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 rencana 80 buah realisasi 80 buah, sehingga capaian kinerja 100%. CD rencana 10 keping, realisasi 10 keping, sehingga capaian kinerja 100%. Proses pengerjaan Kegiatan Penyusunan Penyusunan Profile Daerah bekerjasama dengan penyedia jasa konsultansi CV. Imaji Konsultan, Surabaya. Input dari kegiatan adalah dana yang dialokasikan pada APBD sebesar Rp.96.300.000,00, dan 1 tim tenaga ahli. Hasil dari kegiatan direncanakan 100 buku profile realisasi 80 buah buku, serta hasil berupa CD sebanyak 10 keping realisasi 10 keping. Hasil ini berisi seluruh data potensi daerah kabupaten jembrana terkompilasi kedalam buku yang dilengkapi dengan data index untuk mempermudah menemukan data yang dibutuhkan. Faktor-faktor
yang
mendoronng
keberhasilan
kegiatan
Kegiatan
Penyusunan Penyusunan Profile Daerah adalah kerjasama yang baik antara bidang, SKPD/ instansi lain dalam hal penyediaan data dan pihak penyedia jasa. Pihak ketiga menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
298
Bab III Urusan Desentralisasi
4. Kajian Kepuasan Pelayanan Publik Sasaran tersedianya buku kajian kepuasan pelayanan publik di Kabupaten Jembrana,
Indikator
kinerja
utama
dari
sasaran
adalah
rekomendasi
pelaksanaan layanan publik di kabupaten jembrana. Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui program pengembangan data / informasi. Kegiatan kajian kepuasan pelayanan publik di Kabupaten Jembrana pada tahun 2011 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp.122.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 111.082.500,00 (91,05%), dengan demikian, maka dapat dihemat anggaran sebesar Rp 10.917.500 (8,95%). Untuk melaksanakan kegiatan ini dibutuhkan tenaga administrasi, tenaga surveyor, tenaga entry data dan Tim Tenaga Ahli. Rencana tenaga adminisrasi 1 orang realisasi 1 orang, rencana tenaga surveyor 3 org realisasi 3 orang, rencana tenaga entry data 2 org realisasi 2 orang capaian kinerja 100%, rencana Tim yang bekerja sebanyak 1 tim, realisasi 1 tim, sehingga capaian kinerja 100%. Keluaran dari kegiatan kajian kepuasan pelayanan publik di Kabupaten Jembrana adalah buku kajian kepuasan pelayanan publik di Kabupaten Jembrana, yang dipergunakan untuk mendukung rencana peningkatan pelayanan publik di Jembrana. Buku hasil kajian rencana 45 buah realisasi 45 buah, sehingga capaian kinerja 100%. CD rencana 25 keping, realisasi 25 keping, sehingga capaian kinerja 100%.Proses pengerjaan kegiatan ini bekerjasama dengan penyedia jasa konsultansi CV. Nandacon Prima Denpasar. Input dari kegiatan adalah dana yang dialokasikan pada APBD sebesar Rp. 122.000.000,00. Hasil dari kegiatan direncanakan 45 buku realisasi 45 buah buku, serta hasil berupa CD sebanyak 25 keping realisasi 25 keping. Hasil ini berisi analisis dan rekomendasi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Jembrana. Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan kegiatan kajian kepuasan pelayanan publik di Kabupaten Jembrana adalah kerjasama yang baik antara bidang, SKPD/istansi lain terkait dalam hal penyediaan data dan pihak penyedia jasa. Pihak ketiga menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
299
Bab III Urusan Desentralisasi
5. Kajian Potensi Ketenaga Kerjaan Kabupaten Jembrana Sasaran tersedianya buku kajian potensi ketenagakerjaan Kabupaten Jembrana tahun 2011, dengan indikator kinerja utama dari sasaran adalah tersedianya data seluruh tenaga kerja yang ada di Kab. Jembrana beserta hasil analisis masalah ketenagakerjaan, lapangan kerja dan upaya penurunan angka pengangguran. Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui program pengembangan
data/informasi.
Kegiatan
kajian
potensi
ketenagakerjaan
Kabupaten Jembrana pada tahun 2011 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten
Jembrana
sebesar
Rp.75.000.000,00
realisasi
sebesar
Rp
62.358.500,00 (83,14%). Dengan
demikian,
maka
dapat
dihemat
anggaran
sebesar
Rp12.641.500,00 (16,68%). Untuk melaksanakan kegiatan ini dibutuhkan tenaga administrasi, tenaga surveyor, tenaga entry data dan Tim Tenaga Ahli. Rencana tenaga adminisrasi 1 orang realisasi 1 orang, rencana tenaga surveyor 2 org realisasi 2 orang, rencana tenaga entry data 2 org realisasi 2 orang, capaian kinerja 100%, rencana Tim yang bekerja sebanyak 1 tim, realisasi 1 tim, sehingga capaian kinerja 100%. Keluaran dari kegiatan potensi ketenagakerjaan Kabupaten Jembrana adalah buku potensi ketenaga kerjaan
di Kabupaten Jembrana, yang
dipergunakan untuk memberikan data tenaga kerja dan analisis penanggulangan pengangguran melalui rekomendasi upaya yang dapat
dilakukan
untuk
penyediaan lapangan kerja di Kabupaten Jembrana. Buku hasil kajian rencana 100 buah realisasi 15 buah, sehingga capaian kinerja 15%. CD rencana 5 keping, realisasi 5 keping, sehingga capaian kinerja 100%. Kegiatan ini bekerjasama dengan PT. Ganeshaglobal Sarana, Denpasar dengan anggaran sebesar Rp.75.000.000,00. Hasil dari kegiatan direncanakan 100 buku realisasi 15 buah buku, serta hasil berupa CD sebanyak 5 keping realisasi 5 keping. Hasil ini berisi data tenaga kerja dan analisis penanggulangan pengangguran melalui rekomendasi upaya yang dapat
dilakukan
penyediaan lapangan kerja di Kabupaten Jembrana. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
untuk
Bab III Urusan Desentralisasi
300
Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan kegiatan kajian potensi ketenagakerjaan Kabupaten Jembrana adalah kerjasama yang baik antara bidang, SKPD/istansi lain terkait dalam hal penyediaan data dan pihak penyedia jasa. Pihak ketiga menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. 6. Kajian Jaksrada dan ARD Ipteks Sasaran tersedianya buku kajian jakstrada dan ARD ipteks, Indikator kinerja utama dari sasaran adalah rumusan arah kebijakan, prioritas dan kerangka kebijakan pemerintah daerah Kab. Jembrana serta agenda riset daerah di bidang iptek. Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui program pengembangan data / informasi. Kegiatan kajian jakstrada dan ARD ipteks pada tahun 2011 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp 75.000.000,00 realisasi sebesar Rp 59.467.500,00 (79,3%), dengan demikian, maka dapat dihemat anggaran sebesar Rp 15.532.500 (20,7%). Untuk melaksanakan kegiatan ini dibutuhkan tenaga administrasi, tenaga surveyor, tenaga entry data dan Tim Tenaga Ahli. Rencana tenaga adminisrasi 1 orang realisasi 1 orang, rencana tenaga surveyor 2 org realisasi 2 orang, rencana tenaga entry data 2 org realisasi 2 orang capaian kinerja 100%, rencana Tim yang bekerja sebanyak 1 tim, realisasi 1 tim, sehingga capaian kinerja 100%. Keluaran dari kegiatan kajian jakstrada dan ARD ipteks adalah buku kajian kajian jakstrada dan ARD ipteks di Kabupaten Jembrana, yang dipergunakan untuk merumuskan arah kebijakan dan prioritas kebijakan Pemkab. Jembrana di bidang iptek. Buku hasil kajian rencana 24 buah realisasi 24 buah, sehingga capaian kinerja 100%. CD rencana 14 keping, realisasi 14 keping, sehingga capaian kinerja 100%. Proses pengerjaan kegiatan ini bekerjasama dengan penyedia jasa konsultansi CV. Nandacon Prima Denpasar. Input dari kegiatan adalah dana yang dialokasikan pada APBD sebesar Rp. 75.000.000,00. Hasil dari kegiatan direncanakan 24 buku realisasi 24 buah buku, serta hasil berupa CD sebanyak 14 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
Bab III Urusan Desentralisasi
301
keping realisasi 14 keping. Hasil ini berisi analisis dan rumusan arah kebijakan dan prioritas dan agenda riset dibidang iptek di kabupaten jembrana. Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan kegiatan kajian kepuasan pelayanan publik di Kabupaten Jembrana adalah kerjasama yang baik antara bidang, SKPD/instansi lain terkait dalam hal penyediaan data dan pihak penyedia jasa. Pihak ketiga menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. 24.6 Proses Perencanaan Pembangunan Proses perencanaan program dan kegiatan dilaksanakan dengan mengacu kepada RPJMD maupun RKPD tahun 2011, mempertimbangkan kebutuhan daerah dan merupakan prioritas untuk dilaksanakan. Program dan kegiatan kemudian disusun dalam sebuah Rencana Kegiatan dan Anggaran. 24.7 Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan Sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan cukup memadai dan dalam kondisi baik, seperti kendaraan roda empat dan roda dua serta peralatan kantor yang memadai, seperti komputer, laptop dan bahanbahan ATK yang mencukupi. 24.8 Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan urusan statistik yaitu data yang didapatkan dari sumber yang tersedia sering kurang lengkap dan kurang akurat, sebagai akibat
lemahnya administrasi dimasing-masing SKPD
yang
menangani.
25. KEARSIPAN 25.1. Program dan Kegiatan. Program kearsipan pada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Jembrana yang dilaksanakan dalam tahun anggaran 2011 adalah sebagai berikut : A. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dengan Kegiatan Bintek Pengelolaan Kearsipan berupa :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
302
Bab III Urusan Desentralisasi
1. Bintek Kearsipan terhadap petugas pemegang Buku Agenda disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) se Kabupaten Jembrana. 2. Pembinaan sistim kearsipan di setiap Desa di Wiayah Kecamatan Melaya, Kecamatan
Negara,
Kecamatan
Jembrana,
Kecamatan
Mendoyo
dan
Kecamatan Pekutatan dalam rangka Pelaksanaan Program Arsip Masuk Desa sesuai dengan Keputusan Kepala Arsip Nasional RI No. 14 Tahun 2009. Capaian pelaksanaan program dan kegiatan ini adalah : a. Terlaksananya Kegiatan Bintek Pengelolaan Kearsipan b. Terwujudnya Tata Kearsipan yang lebih baik B. Program Penyelamatan dan Pelestarian dokumen / arsip Daerah Program ini dilaksanakan dalam upaya penyelamatan terhadap arsip daerah yang telah diserahkan kepada unit pengolah kearsipan yaitu di Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Jembrana dengan kegiatan : a. Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip yang berupa pengadaan sarana penyimpanan arsip . b. Pengadaan Sarana Pengolahan Arsip Dinamis berupa rak katalog arsip Capaian pelaksanaan program dan kegiatan ini adalah : a. Terlaksananya Kegiatan Pengadaan sarana pengolahan dan Penyimpanan Arsip. b. Terwujudnya penyelamatan arsip Daerah c. Terpeliharanya Arsip Daerah d. Terwujudnya Tata Kearsipan yang lebih baik C. Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana dan Prasarana Kearsipan Program
ini
dilaksanakan
dalam
rangka
pengadaan
sarana
pendukung
pengelolaan kearsipan dengan kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip berupa pembelian 1 buah vacume cleaner. Capaian pelaksanaan program dan kegiatan ini adalah : a. Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip b. Terwujudnya penyelamatan arsip Daerah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
303
Bab III Urusan Desentralisasi
c. Terpeliharanya Arsip Daerah Disamping hal tersebut diatas juga dilaksanakan beberapa kegiatan rutin seperti: -
Penerimaan Penyerahan Arsip Inaktif dari Dinas Instansi Lingkup. Pemkab. Jembrana
-
Pengelolaan dan pemeliharaan arsip secara berkala.
-
Penyusunan Data Kabupaten Jembrana.
-
Penelusuran Arsip
25.2 Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Standar pelayanan minimal untuk pelaksanaan urusan kearsipan belum ada. Sedangkan capaian pelaksanaan program dan kegiatan secara fisik dapat dituntaskan seluruhnya dengan realisasi keuangan diatas 90%. 25.3 Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib. Masalah Kearsipan sesuai Perda Kabupaten Jembrana No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana di tangani oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Jembrana. 25.4 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional. Sampai saat
ini secara keseluruhan Jumlah Pegawai pada Kantor
Perpustakaan, Arsip dan Dokementasi Kabupaten Jembrana sebanyak 21 orang dan yang bertugas pada Seksi Arsip dan Dokumentasi sebanyak 8 orang PNS dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 2 orang dan S1 sebanyak 6 orang. Golongan kepangkatan masing-masing adalah Gol III/b 5 orang, Gol. III/d 2 orang dan IV/a 1 orang. Pejabat struktural sebanyak tiga orang dan tidak ada pejabat fungsional. 25.5 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Alokasi dan Realisasi Anggaran pada Seksi Arsip dan Dokumentasi, Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2011 adalah sebagai berikut . Tabel 3.126 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
304
Bab III Urusan Desentralisasi
Alokasi dan realisasi Anggaran Urusan Kearsipan Tahun 2011 No
Program / Kegiatan
1.
Program : Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kegiatan : Bintek Pengelolaan Kearsipan
2
Program : Program Penyelamatan dan Pelestarian dokumen / arsip Daerah Kegiatan : Pengadaan sarana pengolahan dan Penyimpanan Arsip
3
Alokasi Anggaran (Rp)
Program : Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana dan Prasarana Kearsipan Kegiatan : Pemeliharaan rutin/ berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
Keu (Rp.)
Realisasi Fisik (%)
Keu (%)
19.681.000
15.015.000
76,29 %
7.320.000
6.120.000
83,61 %
6.400.000
5.950.000
92,97 %
Hasil dan manfaat dari kegiatan tersebut diatas adalah sebagai berikut : 1. Kegiatan Bintek Pengelolaan Kearsipan Bintek Pengelolaan Kearsipan dilaksanakan terhadap pemegang buku agenda di setiap SKPD sebanyak 2 orang dengan jumlah peserta keseluruhan sebanyak 100 orang. Dari bintek ini diharapkan terjadinya peningkatan SDM SKPD dalam pengelolaan kearsipan secara menyeluruh, terutama dalam pengelolaan arsip dinamis di masing-masing SKPD dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Kegiatan Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip dilaksanakan dalam upaya untuk melengkapi sarana yang diperlukan dalam pengelolaan kearsipan baik itu pengelolaan arsip dinamis aktif maupun arsip inaktif. Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip yang diadakan dalam anggaran tahun 2011 adalah Box File Arsip sebanyak 200 buah, Kertas Samson Craf sebanyak 200 buah, Tikler File sebanyak 1 buah yang digunakan dalam proses pengelolaan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
305
Bab III Urusan Desentralisasi
arsip inaktif dan Rak Katalog Arsip sebanyak 1 buah yang digunakan untuk sarana pengelolaan arsip dinamis. 3. Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Pemeliharaan rutin/ berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip dilaksanakan dalam upaya pemeliharaan terhadap arsip inaktif yang telah diserahkan oleh masing-masing SKPD ke unit vertikal yaitu pada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Jembrana. Jenis sarana yang diadakan berupa Vacume Cleaner 1 buah dan Meja Pengolahan Arsip. Sarana dan Prasarana pengelolaan Kearsipan yang dimiliki Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Jembrana sampai saat ini masih cukup memadai yang berupa : Tabel 3.127 Sarana dan Prasarana Urusan Kearsipan No
Nama Barang
Jumlah
Keterangan
1
Rak Arsip ( Depo Arsip )
2 Buah
Baik
2
Filing Kabinet
1 Buah
Baik
3
Meja Kerja
3 Buah
Baik
4
Komputer
2 Buah
Baik
5
Box Arsip
1.075 Buah
Baik
6
Kertas samson Kraf
1.075 Lembar
Baik
7
Meja Pemilahan arsip
1 Buah
Baik
8
Rak Katalog Arsip
1 Buah
Baik
25.6 Proses Perencanaan Pembangunan Proese perencanaan pembangunan yang dilakukan adalah mengacu pada Visi dan Misi, Rensra, RPJMD dan RPJP serta berdasarkan kebutuhan sesuai dengan skala perioritas dengan langkah yang dilakukan adalah : 1. Melakukan Survey untuk memperoleh data dan informasi dari satuan-satuan kerja lingkup Pemkab Jembrana. 2. Analisa terhadap kondisi, kebutuhan dan potensi pembangunan yang ada. 3. Menentukan tujuan dan ssasaran pembangunan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
306
Bab III Urusan Desentralisasi
4. Merumuskan program Jangka Panjang. 5. Merumuskan strategi rencana pembangunan jangka menengah. 6. Mengikuti strategi yang Optimum. 7. Merumuskan Rencana Anggaran. 8. Memperoleh persetujuan dan pengesahan Perencanaan Anggaran. 9. Melaksanakan
Rencana/Program
Tahunan
berdasarkan
Anggaran
yang
disetujui. 10. Melakukan monitoring pelaksanaan program. 11. Memperoleh dan menyediakan umpan balik 25.7 Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan. Sarana dan Prasarana pengelolaan Kearsipan yang dimiliki Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Jembrana sampai saat ini masih cukup memadai yang berupa : Tabel 3.128 Sarana dan Prasarana Urusan Kearsipan No Nama Barang Jumlah 1 Rak Arsip ( Depo Arsip ) 2 Buah 2 Filing Kabinet 1 Buah 3 Meja Kerja 3 Buah 4 Komputer 2 Buah 5 Box Arsip 1.075 Buah 6 Kertas samson Kraf 1.075 Lembar 7 Meja Pemilahan arsip 1 Buah 8 Rak Katalog Arsip 1 Buah
Keterangan Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
Dan sarana pengelolaan arsip dinamis yang belum dimiliki adalah rak katalog 25.8 Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program kearsipan adalah : 1. Terbatasnya jumlah petugas kearsipan 2. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) petugas Kearsipan 3. Belum adanya Jabatan Fungsional Kearsipan/Arsiparis. Solusi
yang
memungkinkan
untuk
dilaksanakan
dalam
permasalahan tersebut diatas adalah :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
mengatasi
307
Bab III Urusan Desentralisasi
1. Menempatkan petugas–petugas yang sudah pernah mengikuti Diklat Kearsipan tingkat Keahlian di seksi Data dan Perpustakaan yang nantinya khusus bertugas untuk mengelola arsip Daerah. 2. Secara berkala dilakukan Diklat maupun Bimtek Kearsipan dalam rangka memantapkan
pelaksanaan
tugas-tugas
dengan
koordinasi
Badan
Perpustakaan dan Arsip Propinsi Bali, disamping sebagai persiapan pengisian jabatan Fungsional Kearsipan.
26. PERPUSTAKAAN 26.1. Program dan Kegiatan Program
dan
Kegiatan
yang
dilaksanakan
pada
Perpustakaan
Umum
Kabupaten Jembrana selama tahun 2011 adalah sebagai berikut : a. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan yang terdiri dari satu kegiatan yaitu : 1) Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah (Pengadaan Bukubuku Perpustakaan Umum Kabupaten Jembrana). Disamping Kegiatan tersebut, juga dilaksanakan kegiatan rutin berupa : - Pengolahan Buku – buku Perpustakaan - Pemeliharaan koleksi Perpustakaan - Pelayanan pembuatan kartu anggota Perpustakaan - Peminjaman buku- buku Perpustakaan - Pembinaan perpustakaan Desa / Kelurahan dan sekolah - Pelayanan Perpustakaan Keliling - Sosialisasi pengembangan budaya baca dan pemasyarakatan Perpustakaan - Pelayanan internet gratis b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Umum Daerah Program ini dilaksanakan untuk pengadaan sarana dan prasarana yang ada di Perpustakaan umum Daerah Kabupaten Jembrana guna meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dengan kegiatan : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
308
Bab III Urusan Desentralisasi
1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Umum Daerah (Rak Buku, Meja Baca dan Kursi) Capaian pelaksanaan program dan kegiatan ini adalah : - Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana Perpustakaan Umum Daerah - Meningkatnya kualitas pelayanan Perpustakaan terhadap masyarakat. 26.2 Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Standar Pelayanan Minimal untuk urusan perpustakaan belum ditetapkan. Namun demikian capaian pelaksanaan program dan kegiatan secara fisik telah dapat dituntaskan seluruhnya dengan realisasi anggaran rata-rata diatas 95% Meningkatnya kualitas pelayanan Perpustakaan terhadap masyarakat. 26.3 Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Wajib Perpustakaan Umum Kabuapten Jembrana berada dibawah Kantor Perpustakaan Arsip , dan Dokumentasi Kabupaten Jembrana 26.4 Jumlah Pegawai, Kwalifikasi Pendidikan Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan fungsional. Jumlah
Pegawai
yang
Dokumentasi Kabupaten
ada
Jembrana
pada
Kantor
sebanyak
Perpustakaan,
21 orang
Arsip
semuanya
Sedangkan Pegawai yang menangani urusan Perpustakaan sebanyak
dan PNS.
13 orang
dengan klasifikasi pendidikan SD 4 orang, SMA 3 orang D3 2 orang dan S1 4 orang. Golongan Kepangkatan masing-masing adalah Golongan II sebanyak 4 orang dan Golongan III sebanyak 9 orang. Jumlah pejabat struktural yang menangani urusan adalah sebanyak 2 orang. 26.5 Realisasi Pelaksasnaan Program dan Kegiatan Tabel 3.129 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Perpustakaan Tahun 2011 No
Program / Kegiatan
1
Program : Program Pengembangan budaya baca dan Pembinaan Perpustakaan Kegiatan : - Kegiatan Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
Anggaran ( Rp )
30.100.000
Fisik ( %)
100 %
Realisasi Keu ( Rp )
29.964.800
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
(%)
99,55 %
309
Bab III Urusan Desentralisasi
No
Program / Kegiatan
2
Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Umum Daerah Kegiatan : - Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Umum Daerah
Anggaran ( Rp )
Fisik ( %)
34.797.400
100%
Realisasi Keu ( Rp ) 31.520.000
(%) 90,58%
a. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1) Penyediaan Bahan Perpustakaan Umum Daerah (Pengadaan Buku-buku Perpustakaan Umum Kabupaten Jembrana). Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya untuk melengkapi koleksi yang dimiliki
oleh Perpustakaan Umum Kabupaten Jembrana, yang disesuaikan
dengan perkembangan informasi dalam rangka menindak lanjuti saran serta masukan dari pengguna jasa
perpustakaan dalam bentuk kesan
dan pesan yang dimuat pada buku pengunjung perpustakaan. 2) Pengolahan buku- buku Perpustakaan Buku-buku sebelum dipinjamkan perlu dikelola terlebih dahulu, adapun tahapan pengelolaan adalah sebagai berikut ; - Didata pada buku Induk / buku inventaris - Dicap kepemilikan - Diklasifikasi dengan system DDC - Dibuatkan Kartu buku, Kantong buku dan kartu tanggal kembali - Didata pada program Simda/pembuatan barcode (baris berkode) - Dibuatkan catalog : Katalog judul, katalog pengarang, katalog subyek dan katalog shelflist - Buku siap dilayankan/dipinjamkan 3) Pemeliharaan koleksi Perpustakaan Koleksi perpustakaan meliputi : buku, Koran, Majalah, dan Brosur untuk memudahkan pengunjung didalam mencari buku, majalah maupun Koran yang diperlukan, perlu disusun dengan baik dan buku- buku perlu disusun didalam
rak
sesuai dengan
golongan/klasifikasi.
Disamping itu
dijaga kebersihan dan keutuhannya. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
perlu
310
Bab III Urusan Desentralisasi
4) Pelayanan Pembuatan Kartu Anggota Perpustakaan Dilaksanakan dengan sistem jemput bola yaitu dibuatkan kartu anggota Perpustakaan sejumlah pegawai yang ada pada masing- masing SKPD, di samping pelayanan kartu anggota dari masyarakat umum. 5) Peminjaman buku-buku Perpustakaan Ketersediaan dan keragaman buku perpustakaan sangat penting untuk memenuhi minat baca masyarakat sampai saat ini jumlah buku yang ada pada
Perpustakaan sejumlah 8.218
judul
dengan
19.148 eksemplar
dibandingkan dengan jumlah pengunjung sampai saat ini mencapai 8.420 orang setahun
dengan rata- rata 701 orang perbulan dari masyarakat,
pelajar, maupun mahasiswa semua terlayani dengan baik. Tabel 3.130 Capaian Kinerja Pelayanan Perpustakaan Daerah No
Tahun
Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di Perpustakaan
1 2 3
2009 2010 2011
7.094 7.399 8.218
Jumlah Buku Yang Tersedia di Perpustakaan 16.014 17.204 19.148
Jumlah Kunjungan Perpustakaan 7.783 8.274 8.420
6) Pembinaan Perpustakaan Sekolah Kegiatan
ini dilaksanakan untuk meningkatkan peranan perpustakaan
sekolah yang dapat bermanfaat sebagai sarana membangun minat baca warga sekolah pada khususnya, apabila didukung oleh ruang atau gedung perpustakaan serta jumlah koleksi yang cukup memadai serta pelayanan yang prima
untuk
mendorong
minat baca
peserta didik
dengan
meningkatkan sumberdaya perpustakaan sekolah. 7) Pembinaan Perpustakaan Desa/Kelurahan Kegiatan
ini
dilaksanakan
dalam
upaya
menumbuh kembangkan
perpustakaan yang ada di desa dalam upaya meningkatkan minat baca bagi masyarakat. 8) Kegiatan Perpustakaan Keliling Dalam rangka peningkatan minat baca sebagai upaya pengembangan bakat dan wawasan dikalangan generasi muda khususnya siswa- siswi anak didik, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
311
Bab III Urusan Desentralisasi
masyarakat dilaksanakan kegiatan
pelayanan
publik
melalui Mobil
Perpustakaan Keliling dengan sasaran sekolah ( SMP Negeri/ Swasta, SMA/ SMK Negeri / Swasta, Desa/ Kelurahan ) dengan menyediakan buku sejumlah 671 judul 1342 sksemplar. 9) Pelayanan Internet Gratis Kegiatan
ini dilaksanakan
untuk memberikan
dibidang informasi kepada pengguna perkembangan
jasa pelayanan elektronik
jasa Perpustakaan
jaman yang dapat meningkatkan
sesuai
dengan
jumlah kunjungan
Perpustakaan dan menambah jasa pelayanan di Perpustakaan umum Kabupaten Jembrana. b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Umum Daerah Program ini dilaksanakan untuk pengadaan sarana dan prasarana yang ada di Perpustakaan umum Daerah Kabupaten jembrana guna meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dengan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Umum Daerah(Rak Buku, Meja Baca dan Kursi) Capaian pelaksanaan program dan kegiatan ini adalah meningkatnya jumlah sarana dan prasarana Perpustakaan Umum Daerah. 26.6. Proses Perencanaan Pembangunan Proses Visi
dan
perencanaan pembangunan yang dilakukan Misi, Renstra, RPJMD
dan RPJP
adalah
mengacu
serta berdasarkan
pada
kebutuhan
sesuai dengan skala perioritas dengan langkah yang dilakukan adalah : 1. Melakukan Survey untuk memperoleh data dan informasi dari satuan satuan Kerja lingkup Pemkab Jembrana. 2. Analisa terhadap kondisi, kebutuhan dan potensi pembangunan yang ada. 3. Menentukan tujuan dan sasaran pembangunan. 4. Merumuskan program Jangka Panjang 5. Merumuskan strategi rencana pembangunan jangka menengah 6. Mengikuti strategi yang Optimum. 7. Merumuskan Rencana Anggaran 8. Memperoleh persetujuan dan pengesahan Perencanaan Anggaran Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
312
Bab III Urusan Desentralisasi
9. Melaksanakan Rencana / Program Tahunan berdasarkan Anggaran yang disetujui 10. Melakukan monitoring pelaksanaan program 11. Memperoleh dan menyediakan umpan balik. 26.7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan. Sarana dan Prasarana pengelolaan Perpustakaan yang dimiliki Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Jembrana sampai saat ini masih cukup memadai yang berupa : Tabel 3.131 Sarana dan Prasana Urusan Perpustakaan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Sarana dan Prasarana Buku Koleksi Perpustakaan Komputer Rak Buku Besar Rak Buku Kecil Rak buku Besi Rak Kaca Panjang Rak Penitipan Tas Rak Katalog Rak Majalah Meja Baca Meja kerja Kursi kerja Meja Sirkulasi Kursi baca Kursi Chitose Lemari Kaca Gantungan Surat kabar Mesin Ketik Rak Etalase
Rusak Ringan
Baik 19.204 Eks 8 12 1 1 1 1 4 1 6 3 4 1 16 10 1 3
-
Rusak Berat -
Jumlah 19.204 Eks
unit buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah
-
1 unit -
-
-
-
-
-
-
1 buah 2 buah
-
1 buah
9 12 1 1 1 1 4 1 6 3 4 1 16 10 1 3
unit buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah
2 buah 2 buah
26.8 Permasalahan dan Solusi Melihat kondisi dan situasi
yang ada saat ini, maka permasalahan yang
dihadapi dalam hal pengembangan
Perpustakaan Umum Kabupaten Jembrana
adalah :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
313
Bab III Urusan Desentralisasi
1. Masih kurangnya kemampuan aparatur yang bertugas dalam pengelolaan Perpustakaan,
sehingga
perlu
dilaksanakan
bimbingan
teknis dan
juga
adanya petugas fungsional pustakawan. 2. Rendahnya minat baca bagi masyarakat umum, dengan indikator masih sedikitnya kunjungan
ke perpustakaan umum, sehingga perlu ditingkatkan
kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya budaya baca dan gemar membaca. 3. Masih terbatasnya sarana Perpustakaan Umum Kabupaten Jembrana termasuk gedung kantor yang kurang representative
sehingga kurang menarik bagi
pengguna jasa Perpustakaan dan kedepan diharapkan Kantor Perpustakaan Umum Kabupaten Jembrana memiliki kantor tersendiri dan mudah dijangkau oleh masyarakat umum.
B.
URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN
1.
KELAUTAN DAN PERIKANAN
1.1
Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang diselengarakan pada urusan Kelautan dan
Perikanan adalah sebagai berikut : 1. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan, dengan Kegiatan Penyediaan/Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan terdiri dari belanja untuk pengadaan 1 unit teropong (night vision digital), 16 unit life jacket, 1 paket alat komunikasi pengawasan perikanan dan kelautan, dan pembangunan pos pengawasan perikanan dan kelautan (70 M2). 2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan dilaksanakan melalui Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya, terdiri dari biaya untuk pembangunan jalan produksi sepanjang 471 meter dan rehabilitasi saluran primer tambak sepanjang 1.357 meter yang berlokasi di Kecamatan Negara. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
314
Bab III Urusan Desentralisasi
3. Program Pengembangan Perikanan Tangkap dilaksanakan melaui kegiatan : a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Pelelangan Ikan terdiri dari biaya untuk pengadaan 1 paket peralatan kebersihan dan bahan pembersih TPI Pengambengan, biaya bakar minyak/gas dan pelumas 5 unit kapal ikan milik Pemkab. Jembrana, biaya perawatan dan service 4 unit kapal ikan Pemkab. Jembrana, pengadaan 1 unit pompa air dan perlengkapannya, pengadaan 1 unit mesin tik, 5 buah kalkulator, 1 unit komputer/PC, 1 unit printer dan 1 unit UPS/stabilizer untuk menunjang kegiatan pada TPI Pengambengan. b. Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap terdiri dari biaya untuk penggantian 1 paket mesin dan suku cadang kapal ikan milik Pemkab Jembrana, pengadaan 2 unit mesin tempel (out boat), 44 unit mesin tempel (as panjang), 3 unit mesin penghancur dan pemisah tulang ikan dengan dagingnya, dan pengadaan 4 unit timbangan digital, pembangunan goronggorong di TPI Pengambengan. 4. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan, dilaksanakan melalui kegiatan : a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan terdiri dari biaya untuk
pengadaan
5
unit
sepeda
motor
untuk
Penyuluh,
1
unit
laptop/notebook, 1 unit komputer PC dan pengadaan 1 unit megaphone. b. Penyediaan Sarana Statistik Perikanan terdiri dari biaya untuk pengadaan 3 unit sepeda motor, 1 unit printer laser jet, 1 unit eksternal disk dan 1 unit kamera digital. 5. Program
Optimalisasi
Pengelolaan
dan
Pemasaran
Produksi
Perikanan,
dilaksanakan melalui Kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan terdiri dari belanja untuk pengadaan instalasi listrik (cold storage dan pabrik es) dan belanja penggantian mesin dan suku cadang cold storage yang berlokasi di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
315
Bab III Urusan Desentralisasi
1.2
Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Standar Pelayanan Minimal untuk penyelenggaraan urusan Perikanan dan kelautan belum ditetapkan. 1.3
Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Satuan kerja perangkat daerah penyelenggara urusan wajib adalah Dinas
Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana 1.4
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Dalam pelaksanakan program dan kegiatan pada urusan Kelautan dan
Perikanan yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana didukung dengan Sumber Daya Manusia/pegawai sebanyak 35 orang dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 2 orang, S1 sebanyak 16 orang, SMA sebanyak 16 orang dan SMP sebanyak 1 orang. Dari segi pangkat dan golongannya terdiri dari golongan IV sebanyak 2 orang, golongan III sebanyak 24 orang dan golongan II sebanyak 8 orang dan golongan I sebanyak 1 orang. Sedangkan jumlah pejabat struktural sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari pejabat struktural struktural eselon III-b (Kepala Bidang) 1 orang dan eselon IVa (Kasi) sebanyak 2 orang dan 18 orang pejabat fungsional. 1.5
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Realisasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan
adalah sebagai berikut : Tabel 3.132 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2011 Program / Kegiatan 1.
2.
Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Kegiatan Penyediaan/Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (DAK dan Pendampingan) Program Pengembangan Budidaya Perikanan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK dan Pendampingan)
Realisasi Keuangan
Alokasi Anggaran
Fisik %
224.580.000
95,00
209.191.650
93,15
649.190.000
100,00
644.431.500
99,27
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
%
316
Bab III Urusan Desentralisasi
Program / Kegiatan 3.
4.
5.
Program Pengembangan Perikanan Tangkap Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Tempat Pelelangan Ikan Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (DAK dan Pendampingan) Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan (DAK dan Pendampingan) Kegiatan Penyediaan Sarana Statistik Perikanan (DAK dan Pendampingan) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (DAK dan Pendampingan)
Realisasi Keuangan
Alokasi Anggaran
Fisik %
104.000.000
68,00
70.617.900
67,90
677.180.000
32,00
211.001.100
31,16
94.862.727
91,71
77.238.000
81,42
53.000.000
98,08
48.939.200
92,34
350.000.000
100,00
348.468.000
99,56
%
Hasil-hasil yang dicapai dari anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut : 1. Melalui pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian
Sumberdaya
Kelautan
dengan
Kegiatan
Penyediaan/
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan bertujuan untuk meningkatkan intensitas pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui penyediaan sarana dan prasarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. 2. Pelaksanaan Program Pengembangan Budidaya Perikanan melalui Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya dengan hasil berupa pembangunan jalan produksi dan rehabilitasi saluran primer tambak sebagai sarana dan prasarana perikanan budidaya. 3. Melalui pelaksanaan Program Pengembangan Perikanan Tangkap dengan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Tempat Pelelangan Ikan bertujuan untuk tetap terpeliharanya dan terawatnya kapal ikan milik Pemkab. Jembrana. Selanjutnya dengan pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap bertujuan mendukung proses peningkatan produktivitas dan produksi nelayan serta memperlancar kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan yang sepanjang tahun permintaan pasar terus meningkat. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
317
Bab III Urusan Desentralisasi
4. Pelaksanaan Program Penyediaan Saranan dan Prasarana Penyuluhan dengan kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan bertujuan untuk tersedianya sarana
dan prasarana penyuluhan perikanan. Selanjutnya
melalui Kegiatan Penyediaan Sarana Statistik Perikanan bertujuan untuk tersedianya sarana
statistik perikanan berupa dokumen data statistik
perikanan. 5. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan melalui Kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan dilaksanakan dengan hasil untuk terawatnya mesin cold storage dan tersedianya instalasi listrik pada pabrik es dan cold storage bertujuan untuk meningkatkan mutu produksi hasil perikanan sehingga mampu bersaing dipasaran, disamping itu adanya kontribusi PAD untuk Pemkab Jembrana. Dengan dukungan anggaran tersebut, program dan kegiatan telah dapat dilaksanakan dengan baik yang dapat dilihat dari capaian terhadap indikator kinerja pada Urusan Perikanan dan Kelautan antara lain : Tabel 3.133 Produksi Sektor Kelautan dan Perikanan 5 (lima) Tahun Terakhir di Kabupaten Jembrana (dalam Kg) Perikanan Darat
Perikanan Laut No Tahun 1. 2. 3. 4. 5.
1.6
2007 2008 2009 2010 2011
Penangkapan Budidaya 27.760.400 28.453.800 44.527.900 23.309.500 22.144.025
40.700 29.325 30.257
Perairan Umum 11.100 3.300 16.300 36.000 36.720
Tambak 1.984.200 1.696.600 2.280.500 1.414.700 1.457.141
Kolam Air Tenang 157.300 145.900 310.000 218.200 229.110
Kolam Air Deras 1.400 8.200 8.340
Saluran Irigasi 2.800 600 3.000 -
Mina Padi 900 400 358
Jumlah 29.916.700 28.342.300 47.137.700 25.016.325 24.305.951
Proses perencanaan Anggaran Proses perencanaan anggaran berdasarkan/berpedoman pada program/
kegiatan tahun sebelumnya dengan melakukan perbaikan dan penyempurnaan atas kelemahan-kelemahan yang ada serta ditentukan melalui proses musrenbang yang disusun menjadi Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD). RKA-SKPD ini kemudian di desk oleh Kepala Daerah dan DPRD agar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan betul-betul sesuai dengan prioritas daerah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
Bab III Urusan Desentralisasi
1.7
318
Kondisi Sarana dan Prasarana Yang digunakan Kondisi Sarana dan Prasarana Yang digunakan cukup memadai.
1.8 Permasalahan dan Solusi Permasalahan : Secara teknis permasalahan yang sering muncul adalah sebagai berikut : 1. Masih terjadi pendaratan ikan secara liar . 2. Terjadinya penurunan produksi tambak disebabkan oleh beberapa faktor antara lain terjadinya serangan hama penyakit yang diduga disebabkan oleh kualitas air yang dipakai media pemeliharaan rendah, hal ini disebabkan karena saluran irigasi yang ada kurang refresentatif. 3. Kolam yang ada di BBI terlalu luas sehingga menyulitkan dalam operasional. Solusi : 1. Diupayakan ke depan dibangunnya pos timbang untuk tertibnya pendaratan ikan 2. Diupayakan rehabilitasi saluran irigasi sehingga memperlancar pasokan keluar masuk air dari saluran tambak. 3. Perlu dibangun penyekat untuk mempermudah dan memperlancar operasional kolam.
2.
PERTANIAN
2.1
Program dan Kegiatan Berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan yang terkait urusan
pertanian pada tahun 2011 meliputi 7 program dengan 20 kegiatan yang dibiayai oleh APBD yang terdiri dari : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
-
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
319
Bab III Urusan Desentralisasi
-
Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
-
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
-
Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat koordinasi Keluar Daerah
-
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi
2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan : -
Kegiatan DAK Pertanian untuk Pembenihan, Ketahahan Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan
-
Kegiatan Pengembangan Balai Benih/Bibit Pertanian Terpadu
-
Kegiatan Pengembangan Kawasan Penggunaan Pupuk Organik
3. Progran Peningkatan Kesejahteraan Petani : -
Kegiatan Pekan Nasional KTNA XIII di Kabupaten Kutai Kerta Negara Kalimantan Timur
4. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan : -
Kegiatan Demonstrasi Pengembangan Tanaman Tembakau
-
Kegiatan
Demonstrasi
Pengembangan
Kawasan
Konservasi
Penyangga
Terhadap Lahan Tembakau 5. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan : -
Kegiatan Gerakan Serentak Pengendalian Hama PBK Kakao (Gertak Dal PBK Kakao)
6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak : -
Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit
Menular
Ternak. 7. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan : 2.2
Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Standar Pelayanan Minimal untuk pelaksanaan urusan Pertanian belum
ditetapkan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
320
Bab III Urusan Desentralisasi
2.3
Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Satuan kerja perangkat daerah penyelenggara urusan pertanian adalah Dinas
Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan Kabupaten Jembrana 2.4
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional. Dalam pelaksanakan program dan kegiatan pada urusan Pertanian yang
dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana didukung dengan Sumber Daya Manusia/pegawai sebanyak 78 orang dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 7 orang, S1 sebanyak 31 orang, D4 sebanyak 4 orang, D2 sebanyak 1 orang,D1 sebanyak 5 orang ,SMA sebanyak 24 orang, SMP sebanyak 2 orang, dan SD sebanyak 4 orang . Dari segi pangkat dan golongannya terdiri dari golongan IV sebanyak 10 orang, golongan III sebanyak 50 orang dan golongan II sebanyak 14 orang dan golongan I sebanyak 4 orang. Jumlah pejabat struktural sebanyak 16 orang yang terdiri dari pejabat struktural eselon II-b (Kepala Dinas) sebanyak 1 orang, eselon III-a (Sekdis), eselon III-b (Kepala Bidang) 3 orang, eselon IV-a (Kasi, Kasubag dan Kepala UPTD) sebanyak 10 orang, eselon IV-b (Kasubag UPTD) 1 orang sedangkan Jumlah Pejabat fungsional ada sebanyak 3 orang. 2.5
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Alokasi dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan baik secara fisik
maupun keuangan adalah sebagai berikut : Tabel 3.134 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pertanian Tahun 2011 No. 1.
Program/Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional - Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Anggaran (Rp)
Realisasi Anggaran Fisik Keu Dana (Rp) (%) (%)
5.600.000 66.000.000
5.242.000 66.000.000
93,75 100,00
93,61 100,00
43.623.000
40.093.700
95,76
91,91
4.950.000 8.000.000 41.207.800
4.318.475 5.140.000 35.860.750
100,00 66,25 100,00
87,24 64,25 87,02
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
321
Bab III Urusan Desentralisasi
No.
2
3 4
5 6
7
Anggaran (Rp)
Program/Kegiatan - Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman - Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat koordinasi Keluar Daerah - Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan - Kegiatan DAK Pertanian untuk Pembenihan, Ketahahan Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan - Kegiatan Pengembangan Balai Benih/Bibit Pertanian Terpadu - Kegiatan Pengenbangan Kawasan Penggunaan Pupuk Organik Program Peningkatan Kesejahteraan Petani - Kegiatan Pekan Nasional KTNA XIII di Kabupaten Kutai Kerta Negara Kalimantan Timur Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan - Kegiatan Demonstrasi Pengembangan Tanaman Tembakau - Kegiatan Demonstrasi Pengembangan Kawasan Konservasi Penyangga Terhadap Lahan Tembakau Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan -Kegiatan Gerakan Serentak Pengendalian Hama PBK Kakao (Gertak Dal PBK Kakao) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak - Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan - Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan
32.104.625 115.440.000 10.182.000 201.100.000
Realisasi Anggaran Fisik Keu Dana (Rp) (%) (%) 25.511.000 81,60 79,46 115.434.000 100,00 99,99 9.844.500 96,08 96,69 200.840.100 99,87 99,87
45.600.000
45.600.000
100,00
100,00
4.837.705.00 0 596.195.000
4.732.100.00 0 548421.550
100
97,82
93
91,99
232.300.000
228.350.000
100
98,30
300.000.000
292.421.125
100
98,39
171.999.183
155.775.500
100
90,57
249.803.450
246.753.450
100
98,78
90.000.000
86.300.000
100
95,89
100.229.500
91.507.500
91,96
91,30
76.000.000
72.537.825
100
95,44
Dari 7 Program dan 20 Kegiatan pada tahun 2011 seperti tersebut di atas, semua kegiatan telah berhasil dilaksanakan dengan realisasi/capaian berupa terlaksananya rehabilitasi 4.766 m3 Jalan Usaha Tani (JUT) dan 2.000 m3 Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), tersedianya 16 unit Pompa Air, terlaksananya perbanyakan benih padi unggul, tersedianya pakan untuk sapi betina, induk dan kereman, tersedianya benih ikan unggul, terlaksananya pengolahan kakao primer, tersedianya
biogas,
berkembangnya
sistiem
pertanian
terpadu/terintegrasi,
tersedianya pupuk organik padat dan cair untuk meningkatkan ketersediaan humus dan kebusuran tanah pada lahan sawah, meningkatkan pengetahuan dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
322
Bab III Urusan Desentralisasi
ketrampilan KTNA dan Pendamping, tersedianya saprodi demplot tembakau 1 paket untuk terpeliharanya demplot pengembangan tanaman tembakau seluas 2 Ha, tersedianya saprodi demplot konservasi tanaman tembakau 1 paket untuk terpeliharanya kawasan yang berfungsi konservasi seluas 50 Ha dan terpeliharanya demplot tembakau seluas 1,5 Ha, terlaksananya Gerakan Serentak Pengendalian Hama PBK Kakao sebanyak 5 Kelompok Subak Abian, meningkatnya hasil produksi dan kualitas kakao, tersedianya 1 paket vaksin dan obat-obatan
hewan untuk
pencegahan penyakit menular ternak, tersedianya 1.100 buah ear tag,
dalam
mendukung pengembangan agribisnis peternakan. Program/kegiatan tersebut di atas sebagaian besar diarahkan untuk komoditas padi karena beras merupakan kebutuhan pokok. Selama lima tahun terakhir (2007-2011) perkembangan komoditas padi masih mampu untuk memenuhi kebutuhan beras di Kabupaten Jembrana seperti ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Tabel 3.135 Perkembangan Komoditas Padi No.
Tahun
1. 2. 3. 4. 5.
2007 2008 2009 2010 2011
Luas Tanam (Ha) 9.449 12.380 7.552 13.823 9.324
Luas Panen (Ha) 9.097 9.219 10.083 11.086 9.105
Rata-rata Produksi (Kw/Ha) 60,05 61,46 64,34 53,15 53,09
Produksi (Ton)
Keterangan
49.757,00 Gabah 56.660,00 Kering Giling 64.882,08 (GKG) 58.925,78 48.338,45
Pada tahun 2011 terjadi penurunan produksi padi yang diakibatkan oleh serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) seperti wereng, tungro, penggerek batang dan penggerek buah. Selain itu, secara teknis akibat dari pemberian pupuk yang belum berimbang serta pada saat panen terjadi curah hujan yang tinggi. Selain diarahkan untuk komoditas padi, dengan dukungan anggaran tersebut, program dan kegiatan telah dapat dilaksanakan dengan hasil yang dapat dilihat dari capaian terhadap indikator kinerja pada sektor Peternakan dan Perkebunan masingmasing sebagai berikut :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
323
Bab III Urusan Desentralisasi
Tabel 3.136 Perkembangan Populasi Ternak No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Jenis Ternak Sapi Potong Kerbau Kuda Kambing Babi Ayam Pedaging Ayam Petelur Ayam Buras Itik Aneka Ternak
2007 32.942 4.997 222 15.158 76.961 512.200 63.057 556.958 69.272 11.220
Populasi Ternak (Ekor) 2008 2009 2010 35.697 35.697 39.429 3.421 3.421 2.794 131 131 115 12.262 12.262 10.816 79.640 79.640 71.339 486.900 486.900 550.500 48.000 48.000 15.000 624.337 624.337 693.935 56.779 56.779 57.832 10.583 10.583 36.256
2011 54.134 1.224 104 9.575 71.829 606.500 16.500 621.552 52.228 12.293
Tabel 3.137 Produksi Komoditas Perkebunan No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Jenis Komoditi Kakao Kelapa Dalam Kelapa Genjah Kopi Robusta Cengkeh Panili
2.6
2007 2.932,51 17.911,95 152,95 274,02 937,32 8,73
2008 2.818,16 18.150,23 201,96 265,01 920,14 8,41
Produksi (Ton) 2009 3.376,50 18.348,65 209,93 278,60 648,37 10,48
2010 2.886,24 20.377,05 234,43 290,45 686,53 41,57
2011 1.934,38 18.370,32 295,99 267,41 75,02 40,19
Proses Perencanaan Anggaran Proses perencanaan dimulai dari pelaksanaan Musrenbang secara berjenjang
mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Penentuan program dan kegiatan dilaksanakan berdasarkan skala prioritas. 2.7
Kondisi Sarana dan Prasarana Yang digunakan Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan urusan cukup
memadai dan dalam kondisi baik. 2.8 Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan pertanian adalah sebagai berikut : 1. Menurunnya debit air irigasi dan sebagian besar jaringan irigasi Subak yang dalam keadaan rusak. 2. Masih banyaknya Jalan Usaha Tani (JUT) yang rusak/jalan tanah. 3. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian (sawah) menjadi non pertanian; Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
Bab III Urusan Desentralisasi
324
4. Masih tingginya konsumsi beras dan masih rendahnya diversifikasi pangan, sehingga gizi kurang berimbang. 5. Adanya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT). Solusi : 1. Pemanfaatan air secara efisien dengan pola tanam yang bergilir dan pembangunan/
rehabilitasi Jalan Usaha Tani (JUT), Jaringan Irigasi Tingkat
Usaha Tani (JITUT); 2. Membuat berbagai kebijakan inovasi dibidang pertanian seperti Pemberian Dana Talangan, berbagai bantuan sarana/prasaran pertanian, subsidi pupuk dan bantuan benih; 3. Melaksanaan pembinaan dan pameran dengan membuat menu dengan gizi yang berimbang dan makan non beras yang puncaknya disajikan pada peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS); 4. Memohon dana (diamprah) sesuai dengan dana yang dibutuhkan untuk membiaya kegiatan dimaksud. 5. Melaksanakan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) melalui prinsip PHT (pergiliran varietas, pola tanam, penggunaan pestisida secara bijaksana)
3.
KEHUTANAN
3.1
Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang diselengarakan pada urusan Kehutanan pada
tahun 2011 sebagai berikut : 1. Program Pemanfaatan Sumberdaya Hutan, dengan kegiatan :
Pembangunan Pengelolaan Hutan Desa terdiri dari belanja untuk upah tenaga kerja/buruh, penggambaran peta digital pembangunan hutan desa, sosialisasi dan pembahasan usulan hutan desa.
Pembinaan Peredaran Hasil Hutan dari belanja untuk pengganti transportasi anggota tim pembina peredaran hasil hutan.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
325
Bab III Urusan Desentralisasi
2. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dilaksanakan melalui Kegiatan DAK Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi
Hutan
dan Lahan.
Capaian Program (output) kegiatan ini yaitu terjadinya penurunan degradasi hutan dan lahan di Kabupaten Jembrana. Untuk mendukung kegiatan ini maka masukan (input) yang dibutuhkan yaitu tersedianya dana DAK Kehutanan dan Pendampingan, masyarakat dan aparat. Adapun keluaran (output) yang didapatkan dari kegiatan ini yaitu tersusunnya Rancangan Teknis Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan penanaman tanaman kayu-kayuan sebagai rehabilitasi lahan. Pada akhirnya nanti hasil (outcome) dari kegiatan tersebut yaitu
terpeliharanya
pelestarian
lingkungan,
meningkatnya
kesadaran
masyarakat dan menjaga kelestarian Hutan dan Lahan. Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dilaksanakan di Luar Kawasan Hutan/Pembagunan Hutan Rakyat. 3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan dilaksanakan melalui Kegiatan Operasi Terpadu Penanggulangan Keamanan Hutan Bali Barat terdiri dari belanja untuk pengganti transportasi anggota tim Operasi Terpadu Penanggulangan Keamanan Hutan Bali Barat dalam menangani kasus-kasus. 3.2
Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal untuk pelaksanaan urusan
kehutanan di Kabupaten Jembrana belum ada. Capaian pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut : 1. Pembangunan Pengelolaan Hutan Desa, kegiatan fisiknya terealisasi 98,00% dengan realisasi keuangan sebesar 79,63%. 2. Pembinaan Peredaran Hasil Hutan, kegiatan fisiknya terealisasi 99,00% dengan realisasi keuangan 93,25%. 3. DAK Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan, kegiatan fisiknya terealisasi 100,00% sesuai target dengan realisasi keuangan 99,36%. 4. Operasi Terpadu Penanggulangan Keamanan Hutan Bali Barat kegiatan fisiknya terealisasi 99,00% dengan realisasi keuangan 98,23%. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
326
Bab III Urusan Desentralisasi
3.3
Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pilihan Perangkat daerah penyelenggara urusan Kehutanan adalah Dinas Pertanian,
Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana pada Bidang Kehutanan. 3.4
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Dalam pelaksanakan program dan kegiatan pada urusan Kehutanan yang
dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana didukung dengan Sumber Daya Manusia/pegawai sebanyak 12 orang dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 2 orang, S1 sebanyak 8 orang, dan SMA sebanyak 2 orang. Dari segi pangkat dan golongannya terdiri dari golongan IV sebanyak 1 orang, golongan III sebanyak 11 orang. Jumlah pejabat struktural sebanyak 3 orang yang terdiri dari pejabat struktural eselon III-b (Kepala Bidang) sebanyk 1 orang dan eselon IV-a (Kasi) sebanyak 2 orang sedangkan Jumlah Jabatan Fungsional sebanyak 4 orang. 3.5
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Alokasi dan realisasi anggaran Urusan Kehutanan adalah sebagai berikut : Tabel 3.138 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kehutanan Tahun 2011
No.
Program/ Kegiatan
1.
Program Pemanfaatan Sumberdaya Hutan - Kegiatan Pembangunan Pengelolaan Hutan Desa - Kegiatan Pembinaan Peredaran Hasil Hutan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan - Kegiatan DAK Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan - Kegiatan Operasi Terpadu Penanggulangan Keamanan Hutan Bali Barat
2. 3.
Jumlah Pagu 24.000.000 8.500.000 1.268.815.90 0 43.170.000
Fisik % 100 100 100,00
100
Realisasi Keuangan (Rp)
%
19.110.325 7.926.150
79,63 93,25
1.260.650.000
99,36
42.403.800
98,23
Dari alokasi anggaran tersebut diatas, semua kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rancangan dengan mengacu pada Rencana Teknik Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTTRHL) dengan luas lahan yang direhabilitasi di luar kawasan hutan melalui Pembangunan Hutan Rakyat (Pengkayaan Vegetatif). Kegiatan Pengkayaan Hutan rakyat direncanakan seluas 400 Ha dengan jumlah bibit
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
327
Bab III Urusan Desentralisasi
sebanyak 99.000 batang pada lahan milik masyarakat yang termasuk dalam kategori Potensial kritis yang tersebar di 5 (empat) lokasi yaitu : 1) Dusun Petanahan Desa Batuagung Kecamatan Jembrana seluas 100 Ha terdiri atas tanaman kayu-kayuan jenis Jati (Tectona grandis) sebanyak 22.000 batang 2) Dusun Pancaseming Desa Batuagung Kecamatan Jembrana seluas 50 Ha terdiri atas tanaman tanaman kayu-kayuan jenis Jati (Tectona grandis)
sebanyak
11.000 batang 3) Dusun Bungbungan Desa Yehembang Kecamatan Mendoyo seluas 50 Ha terdiri atas tanaman kayu-kayuan jenis Jati (Tectona grandis) sebanyak 11.000 batang 4) Lingkungan Munduk Anyar Kelurahan Tegalcangkring Kecamatan Mendoyo seluas 150 Ha terdiri atas tanaman kayu-kayuan jenis Jati (Tectona grandis) sebanyak 33.000 batang. 5) Dusun Pengeragoan Dauh Tukad Desa Pengeragoan Kecamatan Pekutatan seluas 100 Ha terdiri atas tanaman kayu-kayuan jenis Jati (Tectona grandis) sebanyak 22.000 batang Berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Independen yang dilaksanakan oleh PT. Surveyor Indonesia (Persero) diperoleh rata-rata prosentase tumbuh pada tanaman hutan rakyat pada 5 (lima) lokasi sebesar 78,42 %. Sedangkan persentase sehat pada tanaman hutan rakyat
pada 5 (lima) lokasi sebesar 94,42 %. Dalam
rangka perbaikan-perbaikan penyelenggaraan program dan kegiatan di tahun-tahun mendatang perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Jumlah personil yang terlibat langsung dalam penanganan masalah kehutanan masih kurang memadai dan pada Tahun 2011 ini, 3 orang staf Kehutanan yang terdiri atas 2 tenaga teknis dan 1 orang tenaga administrasi akan memasuki masa pensiun, sehingga perlu kiranya segera dipenuhi kebutuhan staf teknis Kehutanan dan staf administrasi pada Bidang Kehutanan. 2. Sejak tahun 2009 ini juga telah dibentuk UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bali Barat yang merupakan UPT dari Dinas Kehutanan Propinsi Bali, sehingga untuk menyukseskan pembangunan Kehutanan khususnya di Dalam Kawasan Hutan akan diintensifkan dan optimalkan kerjasama dan koordinasi dengan KPH. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
328
Bab III Urusan Desentralisasi
3.6
Proses Perencanaan Pembangunan Yang Dilaksanakan Proses
perencanaan
dimulai
dari
pelaksanaan
Musrenbang
secara
berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Penentuan program dan kegiatan dilaksanakan berdasarkan skala prioritas. 3.7
Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan cukup memadai. Namun
perlu ada penambahan kelengkapan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pembangunan kehutanan di Kabupaten Jembrana. Adapun daftar kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan antara lain : 1. Peralatan komunikasi di dalam kawasan hutan berupa Pesawat Handy Talk (HT) 2. Global Position System (GPS) 3. Alat ukur pohon dan kayu berupa Haga Meter, Phyband 4. Peta-peta seperti, Peta RBI, Peta Dasar Tematik Kehutanan, dan Peta Topografi 5. Laptop/Komputer. 6. Sarana pengawasan hutan (Panhut) berupa kendaraan roda dua. 3.8
Permasalahan dan Solusi Permasalahan Kehutanan yang dihadapi di tahun 2010 secara umum adalah
sebagai berikut : 1. Terbatasnya personil pada Bidang Kehutanan dibanding dengan volume pekerjaan, yang mana beberapa orang akan memasuki masa pensiun. 2. Masih adanya ancaman gangguan keamanan hutan yang sangat mengkhawatirkan terjadinya peningkatan degradasi hutan. 3. Belum terfasilitasi sarana secara maksimal proses penanganan berbagai kasus Tindak Pidana Kehutanan. 4. Belum adanya dukungan personil, sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka pengamanan hutan. 5. Adanya beberapa perubahan bentang alam, sehingga
batas kawasan hutan
menjadi kurang mantap/kurang jelas antara tanah Negara dengan lahan milik. 6. Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan tidak terlepas dari intensitas curah hujan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
Bab III Urusan Desentralisasi
329
Sehubungan dengan adanya isu Global Warming (pemanasan global) diseluruh dunia termasuk Indonesia maka prakiraan adanya intensitas curah hujan sangat sulit untuk dilakukan sehingga sangat berpengaruh terhadap tata waktu pelaksanaan kegiatan khususnya Penanaman. Menyadari adanya permasalahan seperti tersebut, maka diperlukan solusi antara lain : 1. Perlu segera diadakan penambahan personil pada Bidang Kehutanan baik tenaga teknis maupun administrasi. 2. Diperlukan adanya peran yang terbina secara pro aktif dari berbagai pihak, utamanya masyarakat Desa Pakraman yang berbatasan langsung dengan kawasan Hutan untuk ikut bersama-sama peduli dalam menjaga gangguan keamanan hutan. 3. Demi kelancaran dan tertibnya proses penanganan kasus Tindak Pidana Kehutanan, maka diperlukan kerjasama/koordinasi yang lebih mantap, dana pendukung untuk pengangkutan/pengamanan Barang Bukti serta untuk biaya pendukung lainnya. 4. Dalam memaksimalkan upaya pengamanan hutan, sangat diperlukan jumlah personil/petugas yang memadai sesuai dengan luasan hutan yang ada. 5. Melalui kerjasama dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VIII, maka perlu segera dimantapkan kawasan hutan terutama pada Tapal Batas Hutan yang telah rusak maupun yang telah bergeser dari tempat semula, karena ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. 6. Menindaklanjuti kondisi pada saat ini dimana tidak menentunya faktor iklim sehingga sangat berpengaruh terhadap intensitas curah hujan yang tinggi maka jauh-jauh sebelum pelaksanaan kegiatan dilakukan koordinasi yang intensif dengan Badan Metereologi sehingga perkiraan waktu curah hujan yang tinggi dapat diketahui.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011