Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.65755/PP/M.VIIIA/12/2015 Jenis Pajak
: Pajak Penghasilan Pasal 23
Tahun Pajak
: 2008
Pokok Sengketa
: bahwa nilai sengketa terbukti dalam sengketa banding ini adalah Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 yang berasal dari biaya transportasi/sewa angkutan darat, biaya jasa konstruksi dan biaya jasa perawatan/pemeliharaan sebesar Rp248.422.345,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
Menurut
Terbanding : bahwa koreksi objek Pajak Penghasilan Pasal 23 tersebut terdiri dari kekurangan-kekurangan atas biaya transportasi atau sewa angkutan darat, jasa konstruksi dan jasa perawatan/pemeliharaan yang dihitung dengan mengurangi jumlah masing-masing account dengan jumlah BOP (Bukan Objek Pajak) dan jumlah potongan dan pungutan yang telah disetor dan dipungut sehingga sisanya merupakan Dasar Pengenaan Pajak kekurangan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23;
Menurut Pemohon
: bahwa dalam SPHP-nya Pemeriksa melakukan koreksi obyek PPh 23 dengan rincian koreksi total selama tahun 2008 (Januari s.d Desember) dan tidak memberikan rincian identifikasi pembagian koreksi per Masa Pajak. Sementara SKP yang diterbitkan oleh KPP per Masa Pajak, sehingga Pemohon Banding mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi jumlah atau detail koreksi per Masa Pajak yang telah dilakukan oleh Pemeriksa;
Menurut Majelis
: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Positif Terbanding atas
Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp248.422.345,00 yaitu Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut Terbanding sebesar Rp3.934.648.947,00 sedangkan menurut Pemohon Banding sebesar Rp3.686.226.602,00. bahwa Terbanding mengkoreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp248.422.345,00 terdiri dari jasa transportasi atau sewa angkutan darat dan jasa konstruksi/jasa perawatan/pemeliharaan yang merupakan obyek PPh Pasal 23 yang belum dipotong dan disetor oleh Pemohon Banding sesuai dengan ketentuan PPh Pasal 23 ayat 1 butir (c) UU PPh. bahwa Pemohon Banding tidak setuju koreksi positif Terbanding atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 aquo karena koreksi Terbanding berdasarkan ekualisasi antara pembebanan biaya dengan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang sudah dipotong dan disetor; A. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. a. Pasal 23 ayat (1) huruf c : Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan : sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas : 1) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta: 2) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. b. Pasal 23 ayat (2) menentukan: Besarnya perkiraan penghasilan neto dan jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. c. Pasal 23 ayat (4) UU PPh menentukan: Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas: a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank; b. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi; c. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f; d. bunga obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf j; e. bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i;
f. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya; g. bunga simpanan yang tidak melebihi batas yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya"; 2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ/2007 tanggal 9 April 2007 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000; Ø Pasal 1 ayat (1): atas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta serta imbalan jasa yang dibayarkan oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya atau oleh orang pribadi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap dipotong Pajak Penghasilan sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan netto oleh pihak yang wajib membayar; Ø Pasal 5 ayat (2): khusus untuk jasa konstruksi dan jasa catering, perkiraan penghasilan netto adalah sebesar persentase sebagaimana tercantum dalam lampiran II kolom (3) dikalikan dengan jumlah nilai imbalan jasa dan nilai pengadaan material/barang, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN); Ø Lampiran I PER-70/PJ/2007: besarnya perkiraan penghasilan netto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis adalah 10% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN; Ø Lampiran II PER-70/PJ/2007: besarnya perkiraan penghasilan netto atas imbalan jasa perawatan/pemeliharaan adalah 30% dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN; 3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-178/PJ/2006 tanggal 1 Januari 2007 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Netto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000; 4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.313/1995 tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Persewaan Alat Angkutan Darat telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku dengan Pasal 6 angka (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER70/PJ/2007 tanggal 9 April 2007 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Netto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c butir (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000; B. Berdasarkan LHP, LPK, SUB, Surat Bantahan, Surat Tanggapan, penjelasan para pihak dalam persidangan, bukti dokumen yang diserahkan dalam persidangan atas pokok sengketa a quo, maka Hakim Masdi berpendapat sebagai berikut : 1. bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi positif obyek PPh Pasal 23 a quo yang belum dipotong dan disetor oleh Pemohon Banding; 2. bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Laporan Pemeriksaan, Laporan Penelitian Keberatan, Surat Banding a quo, Surat Uraian Banding a quo, Surat Bantahan a quo dan penjelasan lisan para pihak dalam persidangan diketahui pokok sengketa dalam perkara banding ini adalah sengketa Yuridis dan sengketa bukti; 3. bahwa Pemohon Banding adalah Wajib Pajak Badan yang ditunjuk sebagai Pemotong Pajak sebagaimana ditentukan Pasal 23 UU PPh Badan, wajib melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagai pemotong pajak atas penghasilan berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf a dan c UU PPh dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayar; 4. bahwa pembayaran Penghasilan “Jasa Lainnya” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23
ayat (1) huruf c butir (2) UU PPh diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ/2007 tanggal 9 April 2007 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000; 5. bahwa menurut Majelis, biaya Transportasi atau Angkutan Darat yang dibayarkan dengan charter dengan tarif per kilogram termasuk obyek PPh Pasal 23 termasuk pembayaran jasa lainnya sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ/2007 tanggal 9 April 2007 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf C butir (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang mengatur: a. Pasal 1 ayat (1): atas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta serta imbalan jasa yang dibayarkan oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya atau oleh orang pribadi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap dipotong Pajak Penghasilan sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan netto oleh pihak yang wajib membayar; b. Lampiran I PER-70/PJ/2007: besarnya perkiraan penghasilan netto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis adalah 10% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN; 6. bahwa menurut Hakim Masdi seluruh biaya Transportasi atau Angkutan termasuk obyek PPh Pasal 23 ayat 1 huruf c butir (2) UU PPh jo. Pasal 1 ayat (1) dan Lampiran I angka 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto, kecuali termasuk bukan obyek sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 ayat (4) UU PPh yakni: Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas: a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank; b. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi; c. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f; d. bunga obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf j; e. bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i; f. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya; g. bunga simpanan yang tidak melebihi batas yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya"; 7. bahwa menurut Terbanding koreksi positif obyek PPh Pasal 23 a quo, berasal dari biayabiaya yang tercantum dalam laporan keuangan, buku besar dan jurnal yang dibandingkan dengan obyek PPh Pasal 23 yang sudah dipotong, disetor dan dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 23 oleh Pemohon Banding; 8. bahwa Terbanding sudah mengirim Surat Permintaan Peminjaman Dokumen atau Pembuktian Tertulis Nomor S-2936/WPJ.27/2013 tanggal 12 November 2013 kepada Pemohon Banding berupa kontrak/perjanjian dan/atau bukti pendukung lainnya terkait dengan sewa alat angkutan darat yang menunjukkan biaya Transportasi dan Sewa Angkutan Daras dan biaya Jasa Konstruksi bukan termasuk obyek PPh Pasal 23 ayat (1) huruf c UU PPh, tetapi Pemohon Banding “belum memenuhi permintaan tersebut” yang selanjutnya Terbanding membuat Berita Acara Tidak Memenuhi Sebagian Permintaan Peminjaman dan/atau Permintaan Keterangan Nomor BA-185/WPJ.27/2013 tanggal 3 Desember 2013; 9. bahwa Terbanding telah merinci koreksi biaya transportas/sewa angkutan darat dan jasa konstruksi berupa pembukaan lahan sebagaimana diuraikan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) B 3-1, B 3-2, B 3-3, B 3-4, B 3-5 dan B 3-6 sebagai berikut: (dalam Rupiah)
No
Objek PPh Pasal 23
A. 1.
By.Transportas atau Sewa Angkutan Darat By.Transpor Non Produk Kendaraan
No. Akun
KKP
60201100 B 3-1
Jumlah 106.132.049
2. 3. B. 1. 2. 3. C.
By.Transpor Produk Kendaraan By.Transpor Palm Kernel Jumlah Jasa Konstruksi (Pembukaan Lahan) Kontraktor Non HK (Jasa Perawatan/Pemeliharaan) Jasa Kontraktor Non HK Affiliasi (Jasa Perawatan/Pemeliharaan) Jasa Konstruksi Jumlah Jumlah A+B
60202100 B 3-2 70003300 B 3-3
1.025.432.212 822.197.141 1.953.761.402
60103200 B 3-5
1.884.534.656
60103300 B 3-6
836.751.375
B 3-4
1.129.391.963 5.804.439.396
10. bahwa menurut Pemohon Banding, biaya Transportasi atau Sewa Angkutan Darat tersebut bukan merupakan “sewa angkutan darat” melainkan merupakan pembayaran “ongkos angkut” yang Pemohon Banding bayarkan ke pihak ketiga yang dihitung berdasarkan jumlah/berat barang yang diangkut berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) sesuai dengan ketentuan Pasal 1548 KUH Perdata (lex Generalis). 11. bahwa menurut Pemohon Banding, biaya Jasa Konstruksi dan Biaya Jasa Perawatan/Pemeliharaan tersebut terdiri dari pembelian material dan jasa pekerjaan. Atas pembelian material bukan sebagai obyek PPh Pasal 23 ayat (1) huruf c sedangkan atas Jasa pekerjaannya adalah obyek PPh Pasal 23 ayat (1) huruf c yang sudah dipotong, disetor dan dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 23; 12. bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) “ 13. bahwa sesuai Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa “Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”; 14. bahwa berdasarkan ketentuan di atas Majelis meminta kepada para pihak terutama kepada Pemohon Banding untuk dapat menyampaikan bukti-bukti yang terkait guna dilakukan pengujian bukti dengan Terbanding; 15. bahwa Pemohon Banding tidak menyampaikan data dan dokumen pendukung atas obyek Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dikoreksi Terbanding; 16. bahwa selanjutnya sehubungan dengan sengketa koreksi obyek Pajak Penghasilan Pasal 23 a quo, maka Majelis memerintahkan untuk kedua pihak yang bersengketa untuk menyerahkan data dan dokumen yang akan mendukung dalil masing masing pihak; 17. bahwa menurut Terbanding, koreksi positif a quo sudah dirinci dengan jelas sebagaimana diuraikan dalam KKP B 3-1 sampai dengan KKP B 3-6 dan perlu didukung dengan data dan dokumen dari biaya tersebut; 18. bahwa menurut Pemohon Banding, uji bukti tidak dapat dilaksanakan karena Terbanding tidak dapat memberikan perincian biaya-biaya yang dikoreksi tersebut; 19. bahwa menurut Majelis, karena Pemohon Banding tidak menyerahkan data dan dokumen berupa bukti atas biaya yang dikoreksi oleh Terbanding, maka Pemohon Banding tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 29 ayat (3) dan (3a) UU KUP yang mengatur: “Wajib Pajak yang diperiksa wajib: a. Ayat (3): a.memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak; b. b.memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;dan/atau; c. c.memberikan keterangan lain yang diperlukan; d. Ayat (3a): Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan”;
20. bahwa berdasarkan penelitian dan pemeriksaan majelis terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak, Laporan Penelitian Keberatan, Surat Banding, Surat Uraian Banding, Surat Tanggapan dan keterangan-keterangan para pihak dalam persidangan, maka diperoleh fakta sebagai berikut: a. bahwa koreksi positif yang dilakukan oleh Terbanding bersumber dari Buku Besar (Jurnal), laporan keuangan, bukti pembayaran PPh Pasal 23, SPT Masa Pasal 23 dan telah didukung dengan Kertas Kerja Pemeriksaan B 3-1 sampai dengan B 3-6 serta rincian transaksi; b. bahwa Pemohon Banding tidak menyerahkan data dan dokumen pendukung transaksi biaya yang telah dikoreksi oleh Terbanding meskipun Terbanding telah mengirim Surat Permintaan Peminjaman Dokumen atau Pembuktian Tertulis Nomor S-2936/WPJ.27/ 2013 tanggal 12 November 2013, sehingga Pemohon Banding tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (3) dan (3a) UU KUP; c. bahwa Pemohon Banding tidak menyerahkan data dan dokumen atas koreksi positif biaya a quo dalam persidangan sehingga uji bukti tidak dapat dilaksanakan; 21. bahwa selanjutnya berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Kertas Kerja Pemeriksaan diketahui Terbanding melakukan koreksi atas Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 untuk Masa Pajak April 2008 sebesar Rp248.422.345,00 dengan rincian sebagai berikut :
Bulan
Apr 2008
Keterangan
Acc Acc Acc Acc Total
60201100 70003300 60103200 60103300
Reff.
KKP B.3.1 KKP B.3.3 KKP B.3.5 KKP B.3.6
Objek PPh Pasal 23 yang belum dibayar (Selisih) (Rp)
0 0 330.000 0
Objek PPh Pasal 23 yang sudah dipotong sesuai bukti Potong Pemohon (Rp) 0 317.618.500 910.756.087 0
330.000
1.228.374.587
248.422.345
Objek PPh Pasal 23 cfm G/L Pemohon (Rp)
Bukan Objek PPh Pasal 23 cfm G/L Pemohon (Rp)
900.000 361.404.818 1.114.432.114 390.000 1.477.126.932
900.000 43.786.318 203.346.027 390.000
bahwa atas akun-akun yang dikoreksi Terbanding di atas, dalam Kertas Kerja Pemeriksaan Terbanding telah mencantumkan rincian koreksi sesuai dengan Ledger Pemohon Banding yang terdiri dari nomor dokumen, tanggal dokumen, keterangan transaksi dan nilai transaksi; bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat bahwa atas penjelasan Pemohon Banding yang menyatakan bahwa Pemohon Banding tidak dapat melakukan uji bukti atas koreksi objek PPh Pasal 23 yang belum dipotong oleh Pemohon Banding sebesar Rp248.422.345,00 karena tidak ada perinciannya, menurut Majelis hal tersebut tidak beralasan karena jumlah objek PPh Pasal 23 sesuai Ledger sebesar Rp1.477.126.932,00 telah disajikan secara rinci oleh Terbanding sedangkan bukti potong atas objek PPh Pasal 23 yang diambil Terbanding dari bukti pemotongan PPh Pasal 23 Pemohon Banding tidak diketahui rinciannya, sehingga seharusnya beban pembuktian atas koreksi objek PPh Pasal 23 yang belum dipotong oleh Pemohon Banding sebesar Rp248.422.345,00 tersebut ada pada Pemohon Banding karena Pemohon Bandinglah yang mengetahui perinciannya yaitu dengan mencocokan jumlah objek PPh Pasal 23 yang ada di Ledger dengan jumlah objek PPh Pasal 23 yang telah dipotong; bahwa karenanya Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan koreksi objek PPh Pasal 23 sebesar Rp248.422.345,00 tersebut telah dilakukan pemotongan PPh Pasal 23; 22. bahwa memperhatikan hal tersebut di atas, maka tidak terdapat cukup data/bukti-bukti, dasar hukum yang dapat meyakinkan bagi Majelis untuk mempertimbangkan alasan banding Pemohon Banding. 23. bahwa berdasarkan uraian di atas dan pertimbangan hukum a quo, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan data dan dokumen serta keterangan yang diberikan oleh Terbanding dan Pemohon Banding, maka koreksi positif Terbanding atas obyek PPh Pasal 23 untuk masa Pajak April 2008 sebesar Rp248.422.345,00 tetap “dipertahankan” karena sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c, ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000; Menimbang
: bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding;
Mengingat
: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan perundang-undang lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.
Memutuskan
: Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan
Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-12/WPJ.27/2014 tanggal 8 Januari 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak April 2008 Nomor 00004/203/08/333/13 tanggal 7 Februari 2013 atas nama XXX. Demikian diputus berdasarkan musyawarah Majelis VIIIA Pengadilan Pajak yang telah dicukupkan dalam sidang pemeriksaaan terakhir pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2015 dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut: Drs. Sigit Henryanto, Ak. Nany Wartiningsih, S.H., M.Si Masdi, S.E, M.Si. yang dibantu oleh Rina Yasmita SE, Ak., M.M.
sebagai Hakim Ketua sebagai Hakim Anggota sebagai Hakim Anggota sebagai Panitera Pengganti
dan Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 16 November 2015 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, namun tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.
