2013 TENTANG TIM PENGAWASAN ORANG ASING PROVINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/389/KPTS/013/2013 TENTANG TIM PENGAWASAN ORANG ASING PROVINSI JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang

: a. bahwa untuk menjaga tetap terpeliharanya stabilitas keamanan negara dan kepentingan nasional dari dampak negatif yang mungkin timbul sebagai akibat perlintasan orang antar negara dan khususnya keberadaan serta kegiatan orang asing di Provinsi Jawa Timur perlu melakukan pengawasan orang asing secara terkoordinasi; b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, perlu menyesuaikan nomenklatur dan struktur organisasi instansi/dinas/badan/lembaga serta susunan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/342/KPTS/013/2010 dengan menetapkan kembali Tim Pengawasan Orang Asing Provinsi Jawa Timur dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 5. Peraturan

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

T

-2-

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3561); 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah. MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU

: :

KEDUA

: Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk: a. mengadakan tukar menukar informasi dan penyajian data orang asing secara langsung antar badan/instansi pemerintah dalam rangka pengawasan orang asing di Jawa Timur; b. menampung permasalahan dalam rangka pengawasan orang asing di Jawa Timur yang menyangkut beberapa instansi/dinas/ badan/lembaga serta mencari upaya pemecahannya; c. memberikan saran atas temuan kasus dari masing-masing instansi/ dinas/badan/lembaga yang mengawasi orang asing di Jawa Timur; d. mengadakan rapat koordinasi dalam rangka tukar menukar informasi dan penyajian data orang asing, pemecahan masalah dan solusi serta penyusunan program terpadu pengawasan orang asing di Jawa Timur; e. memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Gubernur Jawa Timur dan Ketua Tim Pengawasan Orang Asing Tingkat Pusat terkait pengawasan orang asing di Jawa Timur; f. membentuk Sekretariat sesuai kebutuhan; g. melakukan operasi pengawasan orang asing bersama terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di Jawa Timur.

KETIGA

: Membebankan biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur.

Membentuk Tim Pengawasan Orang Asing Provinsi Jawa Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

KEEMPAT:

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

T

-3-

KEEMPAT

: Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/342/KPTS/013/2010 tentang Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing (SIPORA) Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 30 Mei 2013 GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO

LAMPIRAN

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

T

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 188/389/KPTS/013/2013 TANGGAL : 30 MEI 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWASAN ORANG ASING PROVINSI JAWA TIMUR NO 1

JABATAN DALAM TIM 2

KETERANGAN JABATAN / INSTANSI 3

1.

Pembina

a. Gubernur Jawa Timur b. Wakil Gubernur Jawa Timur c. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur

2.

a. Ketua

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur Asisten Pemerintahan Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur

b. Wakil Ketua

3.

a. Ketua Pelaksana

b. Wakil Ketua Pelaksana

Kepala Divisi Keimigrasian, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur

4.

Sekretaris

Kepala Bidang Intelijen, Penindakan dan Sistem Infomasi Keimigrasian, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur

5.

Anggota-anggota:

a. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Timur b. Asisten Intelijen Komando Daerah Militer V Brawijaya c. Asisten Intelijen Komando Armada Kawasan Timur d. Direktur Intelkam Kepolisian Daerah Jawa Timur e. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Timur f. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur g. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur h. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur i. Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur j. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur

k. Kepala Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

T

-2-

1

2

3 k. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur l. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur m. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III Juanda n. Syahbandar Kelas Utama Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya o. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur p. Kepala Kantor Imigrasi se-Jawa Timur, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur q. Kepala Rumah Detensi Imigrasi Surabaya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur

GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta. 3. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 4. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. 5. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Surabaya. 6. Sdr. Anggota Tim dimaksud. ___________________________________________

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

T