BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGAWASAN ORANG ASING

18

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGAWASAN ORANG ASING

Globalisasi telah membawa berbagai dampak dalam kehidupan manusia di muka bumi. Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia, melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya popular, dan bentuk - bentuk interaksi yang lain, sehingga batas - batas suatu negara menjadi bias. 16 Pendapat lain menyatakan bahwa globalisasi adalah suatu proses masyarakat dunia yang akan saling berhubungan di dalam semua fase kehidupannya. Dengan demikian, terjadi saling kebergantungan dalam banyak hal : dalam bidang politik, ekonomi, masyarakat, kebudayaan, teknologi, informasi, bahkan pertahanan dan keamanan. Hal inilah yang mendorong banyak negara untuk mencari kesepakatan dalam menyesuaikan di setiap bidang kehidupan dengan maksud mempermudah tata pergaulan dunia. 17 Keberadaan orang asing di suatu negara menjadi tanggung jawab dari negara dimana orang asing itu berada, sedang negara dari orang asing tersebut juga mempunyai tanggung jawab melindungi warganya yang berada di negara lain. John Naisbit menangkap pesan penting bahwa perkembangan global membawa pergeseran sistem nilai dari masyarakat tradisional yang berbasis pertanian menjadi masyarakat modern yang memiliki kadar teknologi tinggi. Namun, harus dipahami bahwa langkah perkembangan masyarakat di tiap - tiap negara tidaklah sama, baik di negara maju, negara industri, maupun negara berkembang. Hal itu 16 17

Id.wikipedia.org/wiki/globalisasi M.Iman Santoso,op.cit.hlm.123

Universitas Indonesia

Analisis Pelaksanaan..., Rudi Halomoan Tobing, Program Pascasarjana, 2008

19

terjadi akibat perbedaan budaya, tingkat kemajuan pendidikan, serta titik berat tahapan pembangunan yang dilaksanakan. Pengalaman pembangunan nasional negara maju tidak dapat begitu saja diterapkan di negara berkembang. Di samping itu, pengaruh global tersebut membawa sistem nilai baru yang dapat menimbulkan benturan dengan sistem nilai yang ada. 18 Di samping itu terdapat pula dampak - dampak negatif akibat globalisasi, seperti meningkatnya tindak-tindak pidana yang berskala internasional. Dengan demikian peranan hukum internasional semakin meningkat, misalnya bagaimana international crimes, transnational crimes, cyber crimes, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan hubungan antara negara secara bilateral dan multilateral dibentuk dan diatur dalam hukum internasional. 19 Globalisasi juga berakibat pada migrasi spontan, yang dimaksud migrasi spontan di sini adalah mereka yang melakukan perpindahan melewati batas negara secara ilegal. 20 Negara dimana orang asing berada, selain mempunyai kewajiban untuk menjamin kepentingan dan keamanannya, juga wajib melakukan pengawasan terhadap orang asing yang berada di negaranya. Orang asing yang berada di suatu negara lain, keberadaannya dapat ditinjau dari 2 ( dua ) aspek yaitu : 1. Aspek keberadaannya atau izin tinggalnya ; 2. Aspek kegiatannya selama berada di negara tersebut. Keberadaan orang asing di suatu negara dapat dilihat dari sah tidaknya izin tinggal yang dimiliki oleh orang asing tersebut selama yang bersangkutan berada di negara itu yang dapat dibagi menjadi 3 ( tiga ) kelompok orang asing. Keberadaan orang asing di suatu negara lain dapat dibagi dalam 3 ( tiga ) golongan : 1. Orang asing yang mempunyai izin tinggal yang sah dan masih berlaku 18

Ibid Ibid, hlm.124 20 M.Arif Nasution, Globalisasi dan Migrasi antar negara,Penerbit Alumni, Bandung,1999, hlm.2 19



20

2. Orang asing yang memiliki izin tinggal yang sah tetapi sudah tidak berlaku 3. Orang asing yang tidak memiliki izin tinggal yang sah.

Kegiatan orang asing selama berada di suatu negara lain dapat melakukan kegiatan yang berupa : 1. Kegiatan yang sesuai dengan izin yang diberikan dan sesuai dengan maksud kedatangannya di wilayah negara yang didatangi ; 2. Kegiatan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan dan maksud kedatangannya ; 3. Kegiatan yang merugikan atau membahayakan negara yang didatangi.

Pengawasan adalah suatu proses kegiatan mengumpulkan data, menganalisa dan menentukan apakah sesuatu yang diawasi sesuai dengan standar yang telah ditentukan atau sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pengawasan

orang

asing

meliputi

aspek

yang

menyangkut

aspek

keberadaannya dan aspek kegiatannya, yaitu suatu proses kegiatan di bidang keimigrasian yang mengumpulkan data dan informasi, menganalisa dan menentukan apakah keberadaan orang asing sejak masuknya di wilayah Indonesia telah sesuai dengan norma - norma yang berlaku baginya. Norma - norma yang diberlakukan bagi orang asing di Indonesia antara lain norma hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti yang menyangkut izin keberadaannya ( izin keimigrasian ), izin kegiatannya seperti yang menyangkut ketenaga kerjaan, mengikuti pendidikan dan sebagainya. Selain itu juga norma-norma yang menyangkut norma agama dan sosial budaya lainnya yang berlaku di Indonesia. Jika terjadi penyimpangan terhadap norma - norma tersebut, terhadap orang asing yang bersangkutan akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik yang berupa tindakan justisial ataupun tindakan keimigrasian.



21

Menurut Undang - undang tentang Keimigrasian, Pengawasan Orang Asing di Indonesia meliputi : 21 a.

Masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia ;

b.

Keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

Pengawasan terhadap masuk dan keluarnya orang ke dan dari wilayah Indonesia dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Jika pada pemeriksaan imigrasi terdapat penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia, Pejabat Imigrasi akan menolak memberikan Izin Masuk dan memerintahkan yang bersangkutan meninggalkan wilayah Indonesia melalui alat angkut yang membawanya . Pengawasan terhadap keberadaan orang asing menyangkut izin keberadaan atau izin tinggalnya di wilayah Indonesia yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi, baik yang berupa izin yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau di Kantor Imigrasi. Pengawasan ini merupakan pengawasan yang bersifat administratif dengan data yang lengkap yang berada di Imigrasi. Rangkaian tugas pengawasan terhadap orang asing dilakukan sejak ia mengajukan permohonan visa di tiap-tiap perwakilan RI di luar negeri. Pemeriksaan terhadap permohonan visa merupakan salah satu bentuk seleksi dalam proses administratif. Rangkaian tugas ini berlanjut pada saat orang asing memasuki wilayah Indonesia melalui TPI ( Tempat Pemeriksaan Imigrasi ). Disini petugas imigrasi kembali melakukan seleksi dengan mencocokkan data identitas pada paspor dengan pemegangnya, isi Kartu Embarkasi/Debarkasi ( E/D Card ), Daftar Penangkalan, tiket kembali ke negara asal atau negara lain, dan visa yang dimiliki.

21

Pasal 38 ayat 2 UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian



22

Apabila semua syarat telah dipenuhi, terhadap pemegang visa diberikan Izin Masuk berupa cap kedatangan. Hal yang sama dilakukan ketika orang asing yang sama hendak keluar dari wilayah Indonesia dengan melihat apakah termasuk dalam daftar pencegahan atau tidak. Untuk melaksanakan pengawasan orang asing, selama ia berada dan tinggal di Indonesia, telah dikeluarkan Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-338.IL.01.10 Tahun 1995 tentang Tata cara Pengawasan Orang Asing. Di dalam juklak tersebut, tanggung jawab pengawasan orang asing di Indonesia terletak pada Pejabat Imigrasi di TPI, Kantor Imigrasi, Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Agar pengawasan dapat berjalan maksimal, maka diperlukan juga fungsi manajemen. Menurut Henry Fayol yaitu planning, organizing, commanding, coordinating, controlling. 22 Planning atau perencanaan yang dimaksud adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Jadi, dengan fungsi planning yang dimaksudkan fungsi manajemen dalam menetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi, menetapkan peraturan-peraturan pelaksanaan yang harus dituruti. Dalam hal pengawasan, perencanaan itu mutlak harus dilaksanakan. Sebelum melakukan pengawasan, harus dilakukan dahulu perencanaan. Dalam hal ini, perencanaan yang dimaksud adalah merencanakan kegiatan pengawasan yang akan dilaksanakan, objek yang akan diawasi, dan siapa saja yang akan mengawasi. Organizing adalah mengelompokan kegiatan yang diperlukan, yakni penetapan susunan organisasi serta tugas dan fungsi - fungsi dari setiap unit yang ada dalam organisasi, serta menetapkan kedudukan dan sifat hubungan antar masing masing unit tersebut. Dalam hal pengawasan, organizing adalah menyusun unit-unit yang akan mengawasi serta menyusun pembagian tugas antar unit. 22

M.Manullang, Dasar-Dasar Manejemen, Gajah Mada University Press,2006, hlm.7



23

Commanding, yaitu fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah - perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing - masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar - benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula. Dalam hal pengawasan, adanya seorang pemimpin yang akan memberi perintah, arahan dan intruksi agar kegitan pengawasan yang sedang dilaksanakan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Coordinating atau mengkoordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, kekosongan kegiatan, dengan jalan menghubungkan dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Dalam melakukan pengawasan, koordinasi itu harus dilakukan agar tujuan pengawasan dapat tercapai. Koordinasi yang dilakukan adalah koordinasi antar instansi yang berhubungan dengan kegiatan pengawasan. Controlling atau pengawasan, sering juga disebut pengendalian adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian, sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud tercapai tujuan yang sudah digariskan semula. Sehingga pengawasan merupakan salah satu fungsi dari manajemen dan agar pengawasan dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil sesuai dengan tujuan, maka juga diperlukan manajemen pengawasan yang baik. Perencanaan berhubungan erat dengan fungsi pengawasan karena dapat dikatakan rencana itulah sebagai standar atau alat pengawasan bagi pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Demikian pula fungsi pemberian perintah berhubungan erat dengan fungsi pengawasan karena sesungguhnya pengawasan itu merupakan follow up dari perintah - perintah yang sudah dikeluarkan. Apa yang sudah diperintah haruslah diawasi, agar apa yang diperintahkan itu benar - benar dilaksanakan. Sesuai dengan batasan - batasan diatas, maka pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan,



24

menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Jelas kiranya, dari berbagai batasan pengawasan diatas bahwa tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar - benar merealisasi tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan - kelemahan serta kesulitan - kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan - penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu ataupun waktu - waktu yang akan datang. Dalam manajemen controlling atau pengawasan, sering juga disebut pengendalian adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian, bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dan dengan maksud tercapai tujuan yang sudah digariskan semula. Dalam melaksanakan kegiatan controlling, atasan mengadakan pemeriksaan, mencocokan, serta mengusahakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta tujuan yang ingin dicapai. 23 Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncakan menjadi kenyataan. Oleh karena itu, agar sistem pengawasan itu benarbanar efektif artinya dapat merelisasikan tujuannya, maka suatu sistem pengawasan setidak - tidaknya dapat melaporkan adanya penyimpangan - penyimpangan dari rencana . Apa yang telah terjadi dikembalikan ke tujuan semula. 24 Titik berat pengawasan sesungguhnya berkisar pada kegiatan manusia, sebab manusia itulah yang melakukan kegiatan - kegiatan dalam badan usaha atau organisasi yang bersangkutan. Oleh karena para pegawai, kegiatan atau tugas - tugas

23 24

Ibid, hlm.12 Ibid, hlm.174



25

tergambar dalam pola organisasi, maka suatu sistem pengawasan harus dapat memenuhi prinsip dapat merefleksikan tujuan dari organisasi. 25 Demikian juga halnya dalam pelaksanaan tugas pengawasan, untuk mempermudah pelaksanaan dalam merealisasi tujuan harus pula dilalui beberapa fase atau urutan pelaksanaan. Proses pengawasan dimanapun juga atau pengawasn yang berobjekkan apapun terdiri dari fase sebagai berikut : a. Menetapkan alat pengukur ( standar ). b. Mengadakan penilaian ( evaluate ). c. Mengadakan tindakan perbaikan ( corrective action ).

Terdapat beberapa jenis - jenis pengawasan, terjadinya perbedaan pendapat tersebut, terutama karena perbedaan sudut pandang atau dasar perbedaan jenis - jenis pengawasan tersebut. Ada empat macam dasar penggolongan jenis pengawasan, yakni : 26 a. Waktu pengawasan Berdasarkan

bila

pengawasan

dilakukan,

maka

macam-macam

pengawasan itu dibedakan atas : ( a ) pengawasan preventif dan ( b ) pengawasan represif. Yang dimaksud dengan pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya penyelewengan, sedangkan pengawasan represif adalah pengawasan setelah rencana sudah dijalankan. b. Objek pengawasan Berdasarkan objek pengawasan, pengawasan daopat dibedakan atas pengawasan di bidang-bidang sebagai berikut : ( 1 ) produksi, ( 2 ) keuangan, ( 3 ) waktu, dan ( 4 ) manusia dengan kegiatan - kegiatannya.

25 26

Ibid, hlm.175 Ibid, hlm.176



26

c. Subjek pengawasan Bilamana pengawasan itu dibedakan atas dasar penggolongan siapa yang mengadakan pengawasan, maka pengawasan itu dapat dibedakan atas : ( 1 ) pengawasan intern dan ( 2 ) pengawasan ekstern. Dengan pengawasan intern dimaksud pengawasan yang dilakukan oleh atasan dari petugasa bersangkutan. Suatu pengawasan disebut pengawasan ekstern, bilamana orang-orang yang melakukan pengawasan itu adalah orang orang di luar organisasi bersangkutan. d. Cara pengumpulan fakta guna pengawasan Berdasarkan cara bagaimana mengumpulkan fakta - fakta guna pengawasan, maka pengawasan itu dapat digolongkan atas : 1) Personal observation 2) Oral report 3) Written report 4) Control by exception

2.1. Pengawasan dalam Hukum Administrasi Negara Paulus E Lotulung mengemukakan beberapa macam pengawasan dalam administrasi negara, yaitu : 27 a. Pengawasan intern Pengawasan yang dilakukan oleh badan yang secara organisatoris / struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintahan sendiri. b. Pengawasan ekstern Pengawasan yang dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara organisatoris / struktural berada di luar lingkungan pemerintahan.

27

Ridwan HR, op.cit, hlm.312



27

Ditinjau dari segi waktu dilaksanakan, pengawasan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 28 : a. Pengawasan a-priori Pengawasan yang dilaksanakan sebelum dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah b. Pengawasan a-posteriori Pengawasan yang dilaksanakan sesudah dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah. Pengawasan

ekstern

di atas, di dalam prosesnya sebagai syarat

bagi

dimungkinkannya dikenakannya sanksi, sekaligus pelaksanaan pengawasan itu dapat mendukung penegakan hukum ( handhaving ). Pengawasan tersebut tidak perlu terdapat dugaan terjadinya suatu tindak pidana, namun hanya memegang fungsi kontrol. Para pegawai yang diberikan kewenangan untuk melakukan fungsi pengawasan ini, juga dibebani untuk pengusutan terhadap tindak pidana. Pegawai inilah yang dimaksudkan dalam Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana. Agar mereka dapat menjalankan tugas, diatur bahwa kewenangan para pengawas dan atau pegawai pengusut adalah diatur berdasarkan peraturan perundang - undangan. Azas negara hukum menyertai bahwa mereka hanya memiliki kewenangan khusus terhadap warga sejauh hal itu mengalir dari undang - undang. Di Indonesia, berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf b KUHAP ditetapkan pejabat pegawai negeri sipil tertentu adalah termasuk petugas penyidik, selain pejabat polisi. Pasal 2 ayat 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 menetapkan bahwa pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diangkat sebagai petugas penyidik, adalah, sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I ( golongan II/b ) atau yang disamakan dengan itu. 28

Ibid, hlm.312



28

Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat ( 2 ) KUHAP, Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) dalam melakukan penyidikan tindak pidana berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia ( POLRI ), bentuk koordinasi dan pengawasan tersebut disebutkan dalam Pasal 107 Ayat ( 1,2,3 ) Hukum Acara Pidana ( KUHAP) , yaitu : Pasal 107 ayat ( 1 ) untuk kepentingan penyidikan, Penyidik Kepolisian Republik Indonesia ( POLRI ) memberikan petunjuk kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan, Pasal 107 ayat ( 2 ) Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) melaporkan kepada Penyidik Kepolisian Republik Indonesia ( POLRI ) tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan itu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum. Pasal 107 ( 3 ) Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) jika telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia ( POLRI ).

2.2. Pengawasan dalam Hukum Keimigrasian Indonesia Berdasarkan Pasal 2 ayat ( 1 ) Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tata Cata Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian, bentuk pengawasan terdiri atas pengawasan administratif dan pengawasan lapangan.



29

Pengawasan Administratif adalah pengawasan yang dilakukan melalui penelitian surat - surat atau dokumen, berupa pencatatan, pengumpulan, pengolahan data, dan penyajian maupun penyebaran informasi keberadaan atau kegiatan Orang Asing 29 Pengawasan administratif ini dilakukan dengan cara sebagai berikut : 1. Penyusunan daftar nama orang asing, yaitu pembuatan daftar orang asing sejak

memasuki

wilayah

Indonesia

dan

kemudian

memperoleh

perpanjangan izin kunjungan. Daftar ini dapat disusun secara manual ataupun elektronis, kecuali orang asing pemegang BVKS ( Bebas Visa Kunjungan Sementara ). 2. Kartu Pengawasan, yaitu setiap pemberian izin keimigrasian dibuatkan kartu pengawasan yang selanjutnya disimpan dengan cara disusun menurut tanggal habis masa berlaku izin keimigrasian dan tanggal keberangkatan. 3. Pengawasan Pemegang Izin Kunjungan meliputi kegiatan sebagai berikut : -

Pengawasan atas pemegang izin kunjungan menjadi tugas Kantor Imigrasi yang memberikan izin masuk:

-

Pengawasn ini baru beralih kepada Kantor Imigrasi ( Kanim ) lain, apabila izin kunjungan diperpanjang oleh Kanim yanh bukan pemberi izin masuk.

4. Pengawasan Pemegang Izin Tinggal Terbatas mencakup kegiatan sebagai berikut : -

Pengawasan orang asing pemegang izin tinggal terbatas dilakukan oleh Kantor Imigrasi yang memberikan izin tinggal terbatas

29

Pasal 1 angka (1) Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tata Cata Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian



30

menyangkut keabsahan dokumen keimigrasian orang asing yang bersangkutan, kelayakan dan boanfiditas sponsor yang mendatangkan orang asing tersebut. -

Demikian juga untuk pemberian perpanjangan izin tinggal terbatas, jajaran imigrasi ( pejabat ) diharuskan meneliti manfaat dan keuntungan dari orang asing tersebut untuk tetap diberi izin tinggal di Indonesia.

Dalam hal pindah pekerjaan atau alih sponsor, yang perlu diperhatikan adalah: -

Hubungan perusahaan lama dengan perusahaan baru;

-

Apakah pada perusahaan baru tenaga orang asing yang bersangkutan benar-benar dibutuhkan;

-

Persetujuan sponsor lama untuk bekerja pada peruashaan baru;

-

Jumlah maksimum tenaga kerja asing yang diperkenankan pada perusahaan baru;

-

Catatan perubahan pada kartu pengawasan dan buku perusahaan; dan

-

Apabila tidak memenuhi persyaratan, izin tinggal orang asing yang bersangkutan dicabut dan dsalam waktu 14 (empat belas ) hari diperintahkan untuk segera meninggalkan wilayah Indonesia.

Pengawasan administratif dilaksanakan di tempat - tempat pemberian pelayanan keimigrasian, yaitu : Perwakilan Repiblik Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI, Kantor Imigrasi, Tempat Pemeriksaan Imigrasi, dan tempat - tempat lain. Namun, pada kenyataannya bahwa sistem pengawasan administratif ini tidak mampu menjangkau semua orang asing yang masuk dan berada di Indonesia. Terlebih berdasarkan kebijakan pemerintah ada 48 negara yang warganya diberikan fasilitas bebas visa untuk datang dan masuk serta berada di Indonesia.



31

Dengan demikian, warga dari negara yang diberi fasilitas BVKS tidak lagi diseleksi melalui permohonan aplikasi visa. Para pemegang BVKS cukup menunjukkan paspor di TPI. Apabila nama yang bersangkutan tidak tercantum dalam daftar cegah tangkal maka kepadanya dapat diberikan izin tinggal selama 60 ( enam puluh ) hari. Tidak ada kewajiban bagi orang asing itu untuk mendaftarkan diri atau melaporkan diri ke Kantor Imigrasi sehingga kartu pengawasan atas nama mereka tidak pernah tercantum disana. Maka, pengawasannnya sangat bergantung pada kejelian Petugas Imigrasi yang ada di TPI, baik di bandara maupun di pelabuhan laut, ketika meneliti data yang telah diterakan pada E/D Card dan mencocokkan dengan data paspor serta tampilan fisik orang asing yang bersangkutan, baik pada saat masuk maupun pada saat akan meninggalkan wilayah Indonesia. Sementara itu, pengawasan selanjutnya bergantung pada pengawasan lapangan. Pengawasan Lapangan adalah pengawasan yang dilakukan berupa pemantauan, patroli, razia, dengan mengumpulkan bahan keterangan, pencarian orang dan alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana Keimigrasian 30 Dalam pelaksanaan pengawasan lapangan, pihak keimigrasian melakukan kerjasama dengan instansi terkait yang dikenal dengan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing ( Tim Sipora ) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M-68.PR.09.03 tanggal 12 Juni 2003 tentang Sususnan Tim Koordinasi dan Pengawasan Orang Asing Tingkat Pusat . Manfaat tim ini bukan hanya melaksanakan tugas pengwasan orang asing , melainkan juga membentuk jalinan kerjasama, harmonisasi peraturan dan pelaksanaannya. Untuk pelaksanaan kegiatan koordinasi pengawasan orang asing 30

Ibid Pasal 1 angka (2)



32

dengan instansi terkait, telah dibentuk Sekretariat Tetap di Direktorat Jenderal Imigrasi agar koordinasi pengawasan orang asing tidak hanya dilakukan sekali dalam setahun, tetapi dapat dilakukan setiap waktu. Dengan demikian, mekanisme pertukaran informasi dan pengambilan keputusan dalam rangka pengawasan orang asing dapt berjalan efektif. Pembentukan Tim Sipora diatur untuk tingkat pusat, provinsi, kabupaten / kodya. Pembahasan beralih pada rangkaian tugas penindakan orang asing. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.02-PW.09.02 tanggal 14 Maret 1995 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian, penindakan terhadap orang asing yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dapat melalui dua cara berikut ini : a. Tindakan yustisial, yang artinya setiap pelanggaran diajukan ke pengadilan. b. Tindakan keimigrasian, yaitu tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan. Pengenaan tindakan keimigrasian merupakan bentuk tindakan hukum yang prosesnya tidak melalui pengadilan tetapi langsung secara administratif melalui keputusan pejabat administrasi negara ( Pejabat Imigrasi ), dengan dasar hukumnya Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F-314.Il.02.10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Tindakan Keimigrasian. Tindakan keimigrasian dapat dilakukan terhadap orang asing pemegang izin keimigrasian atau yang tanpa izin keimigrasian. Tindakan keimigrasian tersebut dapat berupa 31 : a. Penolakan masuk / tanda bertolak; 31

loc.cit Pasal 42 ayat (2)



33

b. Pembatasan, perubahan atau pembatalan izin keberadaan; c. Larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia; atau d. Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia, atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia. Adakalanya pelaku tindak pidana imigrasi dihukum lewat proses pengadilan, kemudian setelah menjalani hukuman, dikenakan tindakan keimigrasian. Pejabat yang berwenang yang melakukan tindakan keimigrasian adalah : a. Pejabat Imigrasi di TPI, sepanjang menyangkut penolakan izin masuk serta penangguhan pemberian tanda bertolak; b. Kepala Kantor Imigrasi terhadap orang asing pemegang izin singgah dan izin kunjungan yang berada di wilayah kerjanya; c. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia terhadap orang asing pemegang izin singgah, izin kunjungan dan izin tinggal terbatas di wilayah kerjanya; d. Direktur Jenderal Imigrasi cq Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah RI. Pengawasan lapangan dilakukan di tempat-tempat beradanya orang

asing

berupa : alat angkut, kantor, perusahaan, hotel dan sejenisnya.



34

BAB III KERANGKA PEMIKIRAN

Pada saat ini era globalisasi sangatlah menyita perhatian dunia internasional. Globalisasi dengan di dukung oleh kemajuan teknologi dan informasi telah membuat suatu perubahan yang besar dalam kehidupan masyarakat dunia. Dengan kemajuan teknologi ini membuat akses informasi semakin mudah dan cepat. Arus globalisasi ini menimbulkan peningkatan lalu lintas orang, barang, jasa masuk ataupun keluar dari wilayah suatu negara sehingga dapat merubah perekonomian serta perubahan perilaku masyarakat yang mana tidak selalu berdampak positif. Dampak negatif seperti dominasi perekonomian nasional oleh perusahaan transnasional yang bergabung dengan perusahaan Indonesia ( melalui penanaman modal asing dan atau penanaman modal dalam negeri, pembelian saham atau kontrak lisensi ) dan munculnya Transnational Organized Crime ( TOC ) mulai dari perdagangan wanita dan anak anak, pencucian uang dari hasil kejahatan, penyelundupan narkotika dan obat obatan terlarang dan imigran gelap sampai ke perbuatan terorisme internasional. Dikarenakan posisi Indonesia yang strategis dan kepentingan manusia yang semakin meningkat menyebabkan semakin meningkatnya juga arus masuk dan keluar wilayah Negara Republik Indonesia yang membuat jajaran imigrasi harus bekerja keras serta tetap memperhatikan selective policy atau kebijaksanaan yang dianut oleh Pemerintah Republik Indonesia di bidang keimigrasian adalah kebijaksanaan saringan yaitu Negara Republik Indonesia bukan negara migrasi ( migrant country ) yang menampung orang asing untuk tinggal di Indonesia, oleh sebab itu orang asing yang diizinkan masuk ke wilayah Indonesia hanyalah orang - orang asing yang bermanfaat bagi kepentingan negara dan masyarakat, seperti orang asing yang berinvestasi untuk menambah pemasukan devisa dari pajak dan tenaga ahli asing dalam rangka alih



35

tehnologi serta mereka yang tidak menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan nasional serta menghormati menghargai kebudayaan masyarakat Indonesia. Atau lebih tepatnya kebijaksanaan orang asing yang ingin masuk dan menetap dalam wilayah Negara Indonesia, berdasarkan pertimbangan dari berbagai segi, baik dari segi pengamanan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya bagi bangsa dan Negara Indonesia 32 . Politik imigrasi pada saat ini pun mengalami pergeseran yang mana sebelumnya paradigma fungsi keimigrasian dalam pelaksanaan UU No.9 tahun1992 lebih menekankan efisiensi pelayanan untuk mendukung isu pasar bebas yang bersifat global serta kurang memperhatikan fungsi penegakan hukum dan fungsi sekuriti, namun saat ini harus diimbangi dengan fungsi sekuriti dan penegakan hukum. 33 Dalam pengaturan keimigrasian yang meliputi lalu lintas orang yang memasuki ataupun keluar wilayah Indonesia adalah merupakan salah satu perwujudan dari kedaulatannya sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang - undang Dasar 1945 yang mana disebutkan bahwa “ Keimigrasian adalah hal ikhwal lalu lintas orang masuk yang keluar atau masuk wilayah Indonesia serta pengawasan orang asing di wilayah Indonesia ” 34 . Dikaitkan dengan hal ikhwal keimigrasian maka eksistensi Negara sebagai suatu negara yang berdaulat, adanya tujuan nasional untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, adanya perlindungan segenap kepentingan bangsa Indonesia, keikutsertaan dalam melaksanakan ketertiban dunia dalam hubungannya dengan dunia internasional maka semua aspek keimigrasian harus didasarkan pada apa yang telah digariskan dalam UUD 1945 sebagai dasar hukum untuk pengaturan implementasi tugas tugas keimigrasian secara operasional. Didalam dasar dasar pertimbangan Undang - undang no. 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian disebutkan 32

33 34

Direktorat Jenderal Imigrasi, Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia, Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2005. hlm 146. Ibid, hlm 163. Indonesia, Undang undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian, Pasal 1 angka 1.



36

bahwa pengaturan dan pelayanan di bidang keimigasian merupakan hak dan kedaulatan Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Undang undang Dasar 1945. Dua hal yang sangat mendasar dalam hal pengertian keimigrasian Indonesia. Hal pertama adalah aspek lalu lintas orang antar negara, sedangkan yang kedua adalah menyangkut hal pengawasan orang asing yang meliputi pengawasan terhadap keabsahan dokumen perjalanannya dalam memasuki ataupun keluar dari wilayah Indonesia dan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatannya selama berada di Indonesia. Pelaksanaan dari kebijakan nasional yang secara selektif menentukan orang asing yang mana saja boleh masuk ke Indonesia dan sanksi hukum apa yang dikenakan terhadap orang asing yang sudah berada di Indonesia dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang mengatur mengenai hal hal yang harus dipatuhi selama Warga Negara Asing tersebut berada di Indonesia. Hal - hal mengenai persyaratan prosedur larangan, sanksi hukum mengenai lalu lintas orang antar negara inilah yang disebut Hukum Keimigrasian. Hukum keimigrasian merupakan instrumen penegakan kedaulatan Negara yang mengatur tata tertib lalu lintas orang antar Negara dan pengawasan orang asing di Indonesia serta mengatur hal hal yang harus dipatuhi dan ditaati bersama. Undang undang keimigrasian no 9 tahun 1992 tentang keimigrasian mengatur sanksi yang harus dijatuhkan terhadap siapa saja yang tidak mentaati aturan tersebut. Dengan adanya sanksi terhadap pelanggaran ketentuan yang telah di atur maka hal tersebut adalah suatu pelanggaran tindak pidana keimigrasian. Untuk mengawasi keberadaan orang asing, ada dua hal yang menjadi sasaran pengawasan terhadap orang asing di Indonesia,

yaitu pengawasan terhadap



37

keberadaannya ( secara immigrator ) dan pengawasan terhadap kegiatan orang asing selama berada di Indonesia 35 . Dalam melaksanakan pengawasan orang asing perlu adanya suatu teori yang menjadi kerangka berpikir dalam rangka melaksanakan pengawasan. Teori yang digunakan adalah manajemen pengawasan dimana pengawasan merupakan bagian sehingga segala tujuan yang direncanakan telah berjalan dengan baik. Perencanaan dalam hal ini adalah tujuan pemerintah agar orang asing yang masuk keluar dan melakukan kegiatan di dalam wilayah Indonesia adalah orang asing yang mendatangkan keuntungan bagi bangsa Indonesia, bukan merupakan orang asing yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di wilayah Indonesia. Henry Fayol mengatakan pengawasan merupakan ” pengawasan adalah kegiatan untuk memastikan bahwa semua berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. ” Aspek pengawasan kegiatan orang asing memerlukan suatu kegiatan terkoordinir antar instansi dalam hal pelaksanaan pengawasannya. Dalam rangka pengawasan orang asing Menteri membentuk tim Koordinasi pengawasan orang asing bersama badan atau instansi pemerintah lainnya yang terkait sebagai pelaksana pengawasan orang asing secara terkoordinasi yang disebut Koordinasi Pengawasan Orang Asing ( SIPORA ) . Koordinasi pengawasan orang asing dilakukan secara terpadu, dan SIPORA dibentuk di tingkat pusat, di tingkat Propinsi dan di tingkat daerah. Tim koordinasi tingkat Pusat dipimpin oleh Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat Imigrasi yang ditunjuk. Untuk Tingkat Propinsi daerah tingkat I dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM yang bersangkutan atau Pejabat Imigrasi yang di tunjuk. Dan untuk daerah atau wilayah lain yang terdapat Kantor Imigrasi dipimpin oleh Kepala Kantor Imigrasi yang bersangkutan. 36 35 36

Undang Undang keimigrasian. Op .cit.. Pasal 38. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1994,, op cit,. bagian Kelima.



38

Mekanisme pelaksanaannya harus dilakukan dengan mengadakan koordinasi dengan badan atau instansi pemerintah yang bidang tugasnya menyangkut orang asing, badan atau instansi tersebut antara lain Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertahanan Keamanan, Departemen Tenaga Kerja, Kejaksaan Agung, Badan Intelejen Negara dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PW.09.02 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Tingkat Keimigrasian dapat diuraikan beberapa jenis pengawasan terhadap orang asing yaitu : 1. Pengawasan Administratif adalah pengawasan yang dilakukan melalui penelitian surat - surat atau dokumen berupa catatan, pengumpulan, pengolahan data dan penyajian maupun penyebaran informasi secara manual dan elektronik tentang lalu lintas, keberadaan dan kegiatan orang asing. Pengawasan administratif dapat dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang tidak memiliki kualifiaksi PPNS artinya pengawai tanpa predikat PPNS dapat melakukan pengawasan administratif. 2. Pengawasan Lapangan adalah pengawasan yang dilakukan berupa pemantauan, patroli, razia, dengan mengumpulkan bahan keterangan, pencarian orang dan alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana keimigrasian. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh PPNS Imigrasi dengan dibantu beberapa personil, karena bila nantinya terdapat orang asing yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran keimigrasian yang dapat menangkap hanyalah PPNS karena memiliki kewenangan atas penangkapan, penyitaan, penggeledahan.

Pada kenyataannya SIPORA ini sangat bermanfaat dalam rangka pengawasan orang asing di Indonesia. Salah satu contoh pengawasan bersama yang terjadi pada saat itu adalah di sebuah salah satu tempat karaoke, Polisi menemukan wanita asing berkebangsaan China yang bekerja sebagai penyanyi karaoke, kemudian Polisi



39

menyerahkan kepada pihak Imigrasi untuk memeriksanya. Ketika dihadapkan kepada petugas

Imigrasi,

wanita

asing

tersebut

harus

menunjukkan

dokumen

keimigrasiannya. Kemudian ketika didapatkan surat perjalanannya, tertera dalam izin keimigrasiannya, bahwa wanita asing

tersebut berada di Indonesia dengan izin

kunjungan wisata, wanita asing tersebut telah melanggar UU No. 9 Tahun 1992, Tentang Keimigrasian, Pasal 50 yang berbunyi : “ Orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian yang diberikan kepadanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 ( lima ) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) ”. Contoh kasus di atas menunjukkan bahwa kegiatan pemantauan keimigrasian dan operasi lapangan yang berkaitan dengan penindakan keimigrasian yang terencana dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang juga didukung oleh pengawasan administratif dimana didalamnya terdapat data orang asing mengenai kegiatan dan keberadaan orang asing di Indonesia serta keberadaan sponsornya, nantinya pelaksanaan pemantauan keimigrasian dan operasi lapangan akan lebih terarah sehingga kegiatan tersebut akan berjalan secara efektif. Pada tingkat pusat, fungsi pengawasan keberadaan orang asing dilakukan oleh Direktorat Intelijen dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi merupakan direktorat termuda yang ada di jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi. Direktorat ini dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M.04.PR.07.10 tahun 2004 Tentang Organisasi Tata Kerja Departemen Kehakiman dan HAM. Kegiatan Direktorat Intelijen Keimigrasian meliputi perencanaan kegiatan intelijen, pengumpulan informasi, analisa informasi, produk intelijen dan distribusi produk intelijen, networking dengan komunitas intelijen dan evaluasi kegiatan intelijen, yang menyangkup tugas-tugas yang berkaitan dengan Keimigrasian.



40

Tugas utama dari Direktorat Intelijen Keimigrasian merupakan sebagai penyalur data – data atau informasi yang dianggap memiliki keterkaitan dengan masalah keimigrasian maupun Informasi mengenai masalah keimigrasian yang mutakhir yang harus segera ditanggapi. Hal ini merupakan kebutuhan dari Direktorat Jenderal Imigrasi agar memiliki kemampuan menetukan kebijakan keimigrasian yang tepat dalam menghadapi perkembangan permasalahan bangsa dan negara pada umumnya dan permasalahan keimigrasian khususnya. Dalam rangka pengumpulan informasi, terdapat beberapa hal sebagai kunci utama yang perlu patut diberikan perhatian khusus sebagai pokok informasi yang perlu diperoleh yaitu menyangkut hal-hal seperti : pelaku, modus, oknum, korban, rute perjalanan, sarana yang digunakan, sponsor, jaringan, dan seterusnya. Setelah informasi diperoleh, kemudian dianalisa oleh Analis intelijen guna menghasilkan suatu produk intelijen. Terdapat berbagai jenis produk intelijen untuk memenuhi berbagai keperluan strategis dan taktis yang berbeda yang memiliki fungsi yang berbeda – beda pula. Bentuk produk – produk intelijen tersebut yaitu : a. Analisa Pola Kejahatan, berguna untuk memeriksa data mengenai peristiwa kejahatan untuk memberikan informasi mengenai trend kejahatan, pelanggar hukum, rangkaian atau pola sehingga dimungkinkan untuk memprediksi kegiatan kejahatan di masa yang akan datang. b. Profil Pasar, analisa mengenai pasar kriminal, misalnya jenis orang yang rentan terhadap kejahatan keimigrasian. Profil ini berfokus pada komoditas ( misalnya paspor curian ) dan jasa ( misalnya penyelundupan manusia ). c. Profil Bisnis Kejahatan, analisa dan uraian mengenai cara kerja tindak kriminal, operasi dan tehniknya. Hal tersebut berguna untuk : 1. menentukan kerentanan 2. memberi gambaran mengenai latar belakang kegiatan investigasi



41

3. alat guna memprediksi prilaku 4. suatu fokus untuk pengumpulan data d. Analisa Jaringan, gambaran umum mengenai jaringan kriminal khusus atau e. hubungan antara orang dan organisasi yang terlibat di dalam kegiatan kriminal. Analisa tersebut menjelaskan hubungan dan menyoroti kelemahan yang dapat dipergunakan oleh aparat penegak hukum. Sebagai suatu hasil proses intelijen, maka produk intelijen dapat digunakan dalam berbagai fungsi. Fungsi dari produk intelijen yang telah dihasilkan adalah sebagai suatu informasi yang dirancang untuk memberikan saran dalam mengambil tindakan dan menyediakan strategi dalam menangani masalah keimigrasian. Informasi ini menyediakan keterangan yang penting mengenai peristiwa dan trend dalam pelanggaran ketentuan, seperti : a. rute atau metode yang digunakan oleh imigran ilegal; b. jaringan atau sindikat yang memberikan transportasi dan akomodasi; c. warga negara yang rawan dalam melakukan pelanggaran keimigrasian; d. visa yang melebihi batas waktu tinggal; e. pelanggaran atau kejahatan keimigrasian yang menjadi trend.

Sehingga dalam melakukan proses intelijen sampai dengan dihasilkannya suatu produk intelijen, maka harus dapat memenuhi unsur – unsur diatas yang akan menegaskan fungsi dari suatu produk intelijen itu sendiri. Setelah informasi maupun data – data diolah menjadi suatu produk intelijen, maka produk intelijen itu akan didistribusikan ke Unit Pelayanan Teknis (UPT) baik ke TPI maupun kantor imigrasi diseluruh Indonesia. Pelaksanaan pendistribusian produk intelijen ini dilakukan dengan cara mengirimkannya melalui Sistem Intelijen Keimigrasian dari Direktorat Intelijen Keimigrasian ke UPT – UPT di daerah. Hal ini dimungkinkan karena telah tersedianya sistem jariang intelijen keimigrasian. Dimana sistem jaringan ini telah dipasang di beberapa TPI utama di Indonesia, yaitu : Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta – Jakarta, Bandar Udara Internasional Ngurah



42

Rai – Bali, Bandar Udara Internasional Juanda – Surabaya, Bandar Udara Polonia – Medan, dan Pelabuhan Laut Internasional Batam Center – Batam, untuk sementara jaringan intelijen keimigrasian baru terdapat pada TPI – TPI di atas. Sehingga data – data dari TPI dapat segera di sampaikan ke Direktorat Inteljien Keimigrasian Sub Direktorat Produksi Intelijen Keimigrasian yang akan di analisa oleh para intelijen analis di Sub Direktorat Produksi Intelijen Keimigrasian. Hasil analisa yang berupa produk intelijen akan di distribusikan kembali ke TPI melalui jaringan tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa suatu produk intelijen merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan pimpinan dalam menghadapi masalah keimigrasian. Setelah produk intelijen didistribusikan ke UPT, seyogyanya dijadikan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan oleh pimpinan akan tetapi selama ini hasil dari produk intelijen yang telah dikirimkan ke UPT belum dapat digunakan secara optimal. Hal ini dikarenakan tidak cukup memadainya fasilitas jaringan dan para petugas intelijen yang masih terbatas serta minimnya pengetahuan tentang masalah intelijen keimigrasian. Sedangkan pada tingkat unit pelaksana tekhnis yaitu Kantor Imigrasi, pengawasan orang asing dilakukan oleh seksi pengawasan dan penindakan keimigrasian ( wasdakim ). Pengawasan pada Kantor Imigrasi dilakukan dengan pengawasan administratif dan pengawasan lapangan.



BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGAWASAN ORANG ASING

Recommend Documents