Putusan Pengadilan Pajak : Nomor Jenis Pajak :
PUT.43780/PP/M.XII/13/2013
Tahun Pajak
:
2007
Pokok Sengketa
:
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Sanksi Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp17.801.389.116,00;
Menurut Terbanding
: bahwa atas pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari 2008 pada tanggal 11 Februari 2008 tidak dapat diakui sebagai kredit untuk Tahun Pajak 2007 karena belum dilakukan pemindahbukuan;
Pajak Penghasilan Pasal 26
bahwa dengan kata lain, sampai dengan tanggal penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 belum ada pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 26 sehingga sanksi administrasi sesuai Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Kententuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dihitung sampai dengan tanggal penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; Menurut Pemohon Banding
: bahwa sejalan dengan penjelasan dan argumentasi Pemohon Banding di atas, Pemohon Banding menolak pengenaan sanksi administrasi bunga Pasal 13 ayat (2) Kententuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana perhitungan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26, di samping itu sebagaimana penjelasan Pemohon Banding, sebelum Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 diterbitkan (pada tanggal 11 Februari 2008) Pemohon Banding telah melakukan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang sehingga atas Pajak Penghasilan Pasal 26 yang dibayarkan sebelum Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 diterbitkan tidak seharusnya dikenakan sanksi administrasi bunga Pasal 13 ayat (2) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sampai dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26, yaitu selama 21 bulan; bahwa seperti yang telah Pemohon Banding uraikan dalam bagian awal, Pemohon Banding ingin menekankan bahwa seluruh Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar telah dibayar oleh Pemohon Banding dengan Surat Setoran Pajak tertanggal 11 Februari 2008 sebesar Rp56.365.047.057,00,00 (termasuk di dalamnya nilai koreksi Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp49.649.717.879,00), pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 26 ini dilakukan oleh Pemohon Banding karena Pemohon Banding berpendapat bahwa saat terutangnya Pajak Penghasilan 26 untuk pembayaran bunga ditentukan berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Belanda, yaitu pada saat pembayaran ("paid");
Menurut Majelis
: bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penghitungan sanksi administrasi berupa bunga Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 bahwa sanksi administrasi berupa bunga a quo yang masih disengketan Pemohon Banding adalah sebesar Rp17.801.389.116,00 bahwa sanksi administrasi berupa bunga a quo merupakan silisih penghitungan sanksi administrasi berupa bunga yang menurut Terbanding sebesar Rp23.704.885.285,00 dan menurut Pemohon Banding adalah sebesar Rp5.903.496.169,00; bahwa menurut Pemohon Banding, penghitungan sanksi administrasi berupa bunga a quo yang tidak disetujui Pemohon Banding tidak terlepas dari penentuan saat terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 26 dan penghitungan sanksi administrasi berupa bunga bahwa penghitungan sanksi administrasi bunga a quo besarnya ditentukan oleh saat pelunasan pembayaran Pajak
Penghasilan Pasal 26 dan pengunaan kurs yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia; bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas bunga utang Luar Negeri periode accrual Juli sampai dengan Desember 2007 melalui Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 11 Pebruari 2008 dan dilaporkan pada Masa Pajak Pebruari 2008 karena menurut Pemohon Banding pembayaran bunga a quo jatuh tempo pada bulan Januari 2008; bahwa Pemohon Banding melakukan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 26 a quo pada tanggal 11 Pebruari 2008 dengan asumsi diterapkannya saat terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 26 berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan Belanda bahwa saat terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 26 atas pembayaran bunga a quo adalah saat pembayaran (paid); bahwa menurut Pemohon Banding, istilah paid sebagaimana OECD Commentary atas Pasal 11 ayat (1) OECD Model Tax Convention dapat diartikan sebagai saat jatuh tempo bukan saat pengakuan biaya (accrual) bahwa pengertian put funds at the disposal (menempatkan dana untuk dipakai setiap saat) sebagimana OECD Commentary adalah menggambarkan saat jatuh tempo sebagaimana tertulis dalam kontrak bukan menggambarkan saat pengakuan biaya/accrual bahwa metode accrual hanyalah metode pencatatan akuntasi yang tidak menyebabkan perusahaan harus menyediakan dana untuk membayar kewajibannya; bahwa menurut Pemohon Banding, Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan mengatur 2 (dua) hal yaitu saat dibayarkan (paid) dan saat terutang bahwa paid adalah semata-mata pembayaran yang dilakukan secara cash/tunai dan tidak seharusnya dikaitkan dengan saat terutang bahwa saat terutangnya penghasilan tersebut lazimnya adalah pada saat jatuh tempo; bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembayaran pokok utang Pajak Penghasilan Pasal 26 a quo melalui pemindahbukuan (Pbk) yang diterbitkan oleh Terbanding tanggal 16 September 2009 bahwa menurut Pemohon Banding, saat berlakunya bukti pemindahbukuan seharusnya adalah tanggal 11 Pebruari 2008 yaitu pada saat Pemohon Banding melakukan pembayaran atas bunga utang Luar Negeri a quo; bahwa menurut Pemohon Banding, apabila Majelis berpendapat bahwa saat terutangnya adalah saat accrual maka sanksi administrasi berupa bunga yang dikenakan seharusnya berdasarkan Pasal 9 ayat (2a) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 sebesar 2 % (dua persen) per bulan dari saat terutangnya sampai dengan tanggal pelunasan Pajak Penghasilan Pasal 26 tanggal 11 Pebruari 2008 yaitu sebesar Rp5.903.496.169,00; bahwa menurut Terbanding bahwa Pemohon Banding hanya mengajukan keberatan atas penghitungan sanksi administrasi berupa bunga Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 sedangkan atas pokok Pajaknya tidak diajukan keberatan bahwa alasan inilah yang seharusnya dibahas di dalam persidangan sedangkan atas alasan lainnya yaitu saat terutang dan selisih kurs tidak dapat dilakukan pembahasan di dalam persidangan; bahwa menurut Terbanding bahwa Pemohon Banding mengajukan keberatan atas Hasil Pemeriksaan Tahun Pajak 2006 dan telah diterbitkan Keputusan Nomor: KEP-179/PJ/2009
tanggal 10 Desember 2009 yang mengurangi objek Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp33.532.282.552,00 bahwa dengan pengurangan a quo Terbanding menyesuaikannya dalam Keputusan Keberatan Tahun Pajak 2007 dengan menambah koreksi objek dan pajak terutang sesuai dengan KEP-517/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 30 September 2010; bahwa menurut Terbanding, sesuai dengan Pasal 3 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-965/PJ.9/1991 tanggal 17 Oktober 1991 tentang Pelaksanaan Teknis Tatacara Pembayaran Pajak Melalui Pemindahbukuan bahwa tanggal berlakunya Bukti Pemindahbukuan (Pbk) adalah tanggal yang lebih akhir antara saat timbulnya hak lebih bayar Pemohon Banding dan saat terutangnya hutang pajak bahwa penentuan saat berlakunya Pemindahbukuan telah sesuai dengan permintaan Pemohon Banding dan aturan yang berlaku; bahwa dari hasil pemeriksaan, bukti-bukti, data-data dan keterangan dalam persidangan diketahui: bahwa Pemohon Banding menghitung sanksi administrasi berupa bunga pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 yang dituangkan Pemohon Banding dalam Kesimpulan Akhir Nomor: 104/Fin/Tax/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 dengan 2 (dua) pendekatan yaitu sebesar Rp2.852.003.776,00 jika saat terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah saat bayar/jatuh tempo sesuai dengan term paid sebagaimana diatur dalam P3B Indonesia – Belanda dan sebesar Rp5.903.496.169,00 jika saat terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah pada saat pencatatan biaya (accrual) dan penghitungan sanksi a quo dikenakan sampai dengan tanggal pembayaran yaitu tanggal 11 Pebruari 2008; bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan tanggal 21 Desember 2000 diatur bahwa pemotongan Pajak Penghasilan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan, terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu; bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (2a) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 antara lain diatur bahwa apabila pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan; bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 diatur bahwa dalam jangka waktu lima Tahun sesudah saat terhutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak dalam hal antara lain apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terhutang kurang atau tidak dibayar; bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 diatur bahwa jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk selama-lamanya dua puluh empat bulan, dihitung mulai saat terhutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak;
bahwa bunga hutang pinjaman Luar Negeri Pemohon Banding terbukti bahwa saat pencatatan biaya bunga a quo (accrual) mendahului pembayarannya (cash) bahwa dengan demikian Majelis berpendapat, saat terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 26 atas bunga hutang pinjaman Luar Negeri yang dilakukan Pemohon Banding yaitu akhir bulan terutangnya penghasilan a quo sebagaimana diatur Terbanding dalam Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan tanggal 21 Desember 2000; bahwa Majelis berpendapat, Pasal 11 mengenai bunga dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Belanda yang ditanda tangani pada tanggal 29 Januari 2002 dan berlaku efektif pada tanggal 01 Januari 2004 secara tegas tidak mengatur saat terutang pembayaran bunga dan saat pembayarannya bahwa Majelis berpendapat saat terutang dan tata cara pembayaran pemotongan sudah diatur secara jelas oleh Terbanding; bahwa Pemohon Banding telah memotong dan menyetor Pajak Penghasilan Pasal 26 atas bunga pinjaman Luar Negeri Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 a quo masingmasing untuk Masa Pajak Juli sampai Desember 2007 melalui Pemindahbukuan Nomor: PBK-00881/X/WPJ.19/KP.0103/2009 tanggal 09 Oktober 2009 yang berlaku sejak 16 September 2009 sebesar Rp49.649.717.879,00 bahwa Pemindahbukuan a quo berasal dari Surat Setoran Pajak Masa Pajak Januari 2008 yang disetor Pemohon Banding pada tanggal 11 Pebruari 2008 bahwa Pemohon Banding untuk Masa Pajak Januari 2007 telah menyetor sebesar Rp9.642.488.957,00 pada tanggal 27 Oktober 2010 yang merupakan akumulasi dari Pajak Penghasilan Pasal 26 Kurang Bayar dan sanksi administrasi berupa bunga Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 dari hasil Keputusan keberatan Terbanding; bahwa Pemohon Banding terbukti telah menyetor pokok Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 untuk Masa Pajak Juli sampai Desember 2007 a quo sebesar Rp49.649.717.879,00 melalui Pemindahbukuan dari Surat Setoran Pajak yang disetor Pemohon Banding pada tanggal 11 Pebruari 2008 dan koreksi tambahan dari Keputusan keberatan untuk Masa Pajak Januari 2007 yang pokok Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 dan sanksi bunganya sebesar Rp9.642.488.957,00 juga telah disetor penuh pada tanggal 27 Oktober 2010 bahwa besarnya sanksi administrasi berupa bunga Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 yang diterbitkan Terbanding dari pokok Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 a quo dikenakan sebesar 42% (empat puluh dua persen) dari hasil penghitungan 21 (dua puluh satu) bulan dikali 2% (dua persen) yaitu dari bulan Januari 2008 sampai dengan bulan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Terbanding pada September 2009 bahwa menurut Terbanding bulan Januari 2008 merupakan jatuh tempo pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007; bahwa sanksi administrasi berupa bunga Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 dikenakan apabila berdasarkan hasil Pemeriksaan Pajak bahwa pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar bahwa terbukti Pemohon Banding telah menyetor pokok pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 terutang untuk Masa Pajak Juli sampai Desember 2007 a quo sebesar Rp49.649.717.879,00
pada tanggal 11 Pebruari 2008 dengan Surat Setoran Pajak yang selanjutnya dipindahbukukan bahwa dengan demikian Majelis berpendapat, tidak terbukti bahwa pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 terutang a quo tidak atau kurang dibayar oleh Pemohon Banding; bahwa Majelis berpendapat, secara material terbukti bahwa Pemohon Banding telah melunasi pokok pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 terutang untuk Masa Pajak Juli sampai dengan Desember 2007 walaupun secara formal penyetoran pokok pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 terutang a quo tidak jelas karena formal pengisian SSP hanya tertera pembayaran untuk Masa Pajak Januari 2008 yang seharusnya pembayaran untuk Masa Pajak Juli sampai dengan Desember 2007 sehingga memudahkan Terbanding untuk memperhitungkan setoran a quo bahwa kode Mata Anggaran Penerimaan (MAP)/Kode Jenis Pajak dan Kode Jenis Setoran pada SSP a quo masing-masing adalah 411127 untuk kode pembayaran Jenis Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 dan 102 untuk kode pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Bunga, terbukti telah benar dan tepat; bahwa Majelis berpendapat, Terbanding yang mendalilkan bahwa tanggal berlakunya Bukti Pemindahbukuan (Pbk) adalah tanggal yang lebih akhir antara saat timbulnya hak lebih bayar Pemohon Banding dan saat terutangnya hutang pajak adalah tidak tepat karena Pemohon Banding tidak memiliki hak lebih bayar bahwa sesuai dengan Pasal 4 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-965/PJ.9/1991 tanggal 17 Oktober 1991 tentang Pelaksanaan Teknis Tatacara Pembayaran Pajak Melalui Pemindahbukuan bahwa tanggal berlakunya Bukti Pemindahbukuan (Pbk) antara lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tanggal timbulnya hak Wajib Pajak adalah tanggal Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak untuk kelebihan pembayaran pajak yang diputuskan dengan SKKPP atau tanggal Surat Keputusan Pemberian Bunga atas Kelambatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPB) untuk pemberian bunga kepada Wajib Pajak; bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 disebutkan bahwa Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau Masa Pajak berakhir bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 184/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penetuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak diatur bahwa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir; bahwa Majelis berpendapat, tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 26 atas bunga utang Luar Negeri untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 yang dipotong oleh Pemohon Banding seharusnya dihitung per Masa Pajak yaitu paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir bukan disatukan dalam Masa Pajak Januari 2008 sebagaimana yang dilakukan oleh Terbanding; bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan, penghitungan sanksi administrasi berupa bunga Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 yang dilakukan Terbanding sebesar Rp17.801.389.116,00 adalah tidak tepat sehingga penghitungan sanksi administrasi berupa bunga a quo menurut Majelis adalah sebagai berikut:
Uraian Perhitungan Sanksi SKPKB PPh Pasal 26 menurut Majelis ACCR INTEREST PAYABLE BOND USD FOR 27-31JULY07 ACCR WHT INT PAYABLE BOND USD I PER 27JUL-31JUL07 ACCR INTEREST PAYABLE BOND USD FOR 01-31AUG07 ACCR WHT INT PAYABLE BOND USD 1 PER 1 AUG-3IAUGO7 ACCR INTEREST PAYABLE BOND USD FOR 01-30 SEPT07 ACCR WHT INT PAYABLE BOND USD I PER I SEP-30SEP07 ACCRUE INTEREST BOND USD FOR 1-31 OCT 07 ACCR WHT INT PAYABLE BOND USD 1 PER 1-31 OCT07 ACCRUE INTEREST BOND USD 1-30 NOV07 ACCR WHT INT PAYABLE BOND USD 1 PER 1-30 NOV07 ACCRUE INTEREST PAYABLE BOND USD 1 1-31 DEC07 ACCR WHT INT PAYABLE BOND USD 1 PER 1-31 DEC07 ACCR INTEREST PAYABLE BOND USD-2 FOR 18-31 JULY07 ACCR WHT INT PAYABLE BOND USD 2 PER 18JUL-31JUL07 ACCR INTEREST PAYABLE BOND USD-2 FOR AUGUST07 ACCR WHT INT PAYABLE BOND USD 2 PER 1AUG-31AUG07 ACCR INTEREST PAYABLE BOND USD-2 FOR SEPT07 ACCR WHT INT PAYABLE BOND USD 2 PER ISEP-31SEP07 ACCR INTEREST PAYABLE BOND USD-2 FOR OCT07 ACCR WHT INT PAYABLE BOND USD 2 PER 1-31OCT07 ACCR INTEREST PAYABLE BOND USD-2 FOR NOV07 ACCR WHT INT PAYABLE BOND USD 2 PER 1-30NOV07 ACCR INTEREST PAYABLE BOND USD-2 FOR DEC07 ACCR WHT INT PAYABLE BOND USD 2 PER 1-31DEC07 MARGIN FINANCE BV BOND USD 350 MIO JUL 07 WHT 23 ON MARGIN BOND 1 - JAN-JUL 07 MARGIN FINANCE BV BOND USD 250 MIO JUL 07 WHT 23 ON MARGIN BOND 2 - JAN-JUL 07 MARGIN FINANCE BV BOND USD 350 MIO AUG 07 WHT 23 ON MARGIN BOND 1 - AUG 07 MARGIN FINANCE BV BOND USD 350 MIO SEP 07 WHT 23 ON MARGIN BOND 1 - SEP 07 MARGIN FINANCE BV BOND USD 350 MIO OCT 07 WHT 23 ON MARGIN BOND 1 - OCT 07 MARGIN FINANCE BV BOND USD 350 MIO NOV 07 WHT 23 ON MARGIN BOND 1 - NOV 07 MARGIN FINANCE BV BOND USD 350 MIO DEC 07 WHT 23 ON MARGIN BOND 1 - DEC 07 MARGIN FINANCE BV BOND USD 250 MIO AUG 07 WHT 23 ON MARGIN BOND 2 - AUG 07 MARGIN FINANCE BV BOND USD 250 MIO SEP 07 WHT 23 ON MARGIN BOND 2 - SEP 07 MARGIN FINANCE BV BOND USD 250 MIO OCT 07 WHT 23 ON MARGIN BOND 2 - OCT 07 MARGIN FINANCE BV BOND USD 250 MIO NOV 07 WHT 23 ON MARGIN BOND 2 - NOV 07 MARGIN FINANCE BV BOND USD 250 MIO DEC 07 WHT 23 ON MARGIN BOND 2 - DEC 07
Tanggal Posting Transaksi 05-Jul-07 31-Jul-07 6-Aug-07 6-Aug-07 10-Sep-07 10-Sep-07 3-Oct-07 3-Oct-07 7-Nov-07 7-Nov-07 4-Dec-07 4-Dec-07 05-Jul-07 31-Jul-07 6-Aug-07 6-Aug-07 07-Sep-07 07-Sep-07 3-Oct-07 3-Oct-07 7-Nov-07 7-Nov-07 4-Dec-07 4-Dec-07 31-Jul-07 31-Jul-07 31-Jul-07 31-Jul-07 31-Aug-07 31-Aug-07 30-Sep-07 30-Sep-07 31-Oct-07 31-Oct-07 30-Nov-07 30-Nov-07 31-Dec-07 31-Dec-07 31-Aug-07 31-Aug-07 30-Sep-07 30-Sep-07 31-Oct-07 31-Oct-07 30-Nov-07 30-Nov-07 31-Dec-07 31-Dec-07
Perhitungan Sanksi Keputusan Keberatan PPh Pasal 26 menurut Majelis ACCRUE INTEREST BOND USD 1-26 JAN07 10-Jan-07 ACCR WHT INT PAYABLE BOND USD 1 PER I JAN-26JUL07 31-Jul-07 ACCR INTEREST PAYABLE BOND USD-2 FOR 1-17JANO7 10-Jan-07 ACCR WHT INT PAYABLE BOND USD 2 PER I JAN-17JUL07 31-Jul-07 MARGIN FINANCE BV BOND USD 350 MIO JAN 07 31-Jan-07 WHT 23 ON MARGIN BOND 1 - JAN-JUL 07 31-Jul-07 MARGIN FINANCE BV BOND USD 250 MIO JAN 07 31-Jan-07 WHT 23 ON MARGIN BOND 2 - JAN-JUL 07 31-Jul-07 TOTAL PERHITUNGAN SANKSI ADMINISTRASI MENURUT MAJELIS
DPP PPh Pasal 26 (Rp)
PPh Pasal 26 (Rp)
Sanksi Administrasi Bunga (Rp)
Perhitungan Sanksi (bulan)
2.941.244.434,00 735.311.132,00 22.059.333.302,00 5.514.833.302,00 22.059.333.302,00 5.514.833.302,00 22.059.333.302,00 5.514.833.302,00 22.059.333.302,00 5.514.833.302,00 22.059.333.302,00 5.514.833.302,00 6.084.304.719,00 1.521.076.156,00 14.040.703.125,00 3.510.175.781,00 14.040.703.125,00 3.510.175.781,00 14.040.703.125,00 3.510.175.781,00 14.040.703.125,00 3.510.175.781,00 14.040.703.125,00 3.510.175.781,00 161.621.424,00 40.405.356,00 227.357.754,00 56.839.415,00 1.212.160.398,00 303.040.123,00 1.212.160.398,00 303.040.123,00 1.212.160.398,00 303.040.123,00 1.212.160.398,00 303.040.123,00 1.212.160.398,00 303.040.123,00 524.671.812,00 131.167.953,00 524.671.812,00 131.167.953,00 524.671.812,00 131.167.953,00 524.671.812,00 131.167.953,00 524.671.812,00 131.167.979,00 248.117.421.417,00
588.248.886,80 147.062.226,40 4.411.866.660,40 1.102.966.660,40 4.411.866.660,40 1.102.966.660,40 4.411.866.660,40 1.102.966.660,40 4.411.866.660,40 1.102.966.660,40 4.411.866.660,40 1.102.966.660,40 1.216.860.943,80 304.215.231,20 2.808.140.625,00 702.035.156,20 2.808.140.625,00 702.035.156,20 2.808.140.625,00 702.035.156,20 2.808.140.625,00 702.035.156,20 2.808.140.625,00 702.035.156,20 32.324.284,80 8.081.071,20 45.471.550,80 11.367.883,00 242.432.079,60 60.608.024,60 242.432.079,60 60.608.024,60 242.432.079,60 60.608.024,60 242.432.079,60 60.608.024,60 242.432.079,60 60.608.024,60 104.934.362,40 26.233.590,60 104.934.362,40 26.233.590,60 104.934.362,40 26.233.590,60 104.934.362,40 26.233.590,60 104.934.362,40 26.233.595,80 49.649.717.879,20
70.589.866,42 17.647.467,17 441.186.666,04 110.296.666,04 352.949.332,83 88.237.332,83 264.711.999,62 66.177.999,62 176.474.666,42 44.118.666,42 88.237.333,21 22.059.333,21 146.023.313,26 36.505.827,74 280.814.062,50 70.203.515,62 224.651.250,00 56.162.812,50 168.488.437,50 42.122.109,37 112.325.625,00 28.081.406,25 56.162.812,50 14.040.703,12 3.878.914,18 969.728,54 5.456.586,10 1.364.145,96 24.243.207,96 6.060.802,46 19.394.566,37 4.848.641,97 14.545.924,78 3.636.481,48 9.697.283,18 2.424.320,98 4.848.641,59 1.212.160,49 10.493.436,24 2.623.359,06 8.394.748,99 2.098.687,25 6.296.061,74 1.574.015,44 4.197.374,50 1.049.343,62 2.098.687,25 524.671,92 3.120.200.997,22
6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 6 6 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
18.238.422.383,00 4.597.926.707,00 7.586.294.241,00 1.909.695.458,00 1.010.624.271,00 252.656.090,00 285.445.384,00 71.361.369,00 33.952.425.903,00
3.647.684.476,60 919.585.341,40 1.517.258.848,20 381.939.091,60 202.124.854,20 50.531.218,00 57.089.076,80 14.272.273,80 6.790.485.180,60
1.750.888.548,77 441.400.963,87 728.284.247,14 183.330.763,97 97.019.930,02 24.254.984,64 27.402.756,86 6.850.691,42 3.259.432.886,69
24 24 24 24 24 24 24 24
282.069.847.320,00
56.440.203.060,00
6.379.633.884,00
Menimbang
: bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding
Mengingat
: Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku
dan yang berkaitan dengan sengketa ini; Memutuskan
: Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-517/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 30 September 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor: 00015/204/07/091/09 tanggal 10 September 2009 atas nama: PT. XXX, sehingga jumlah Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 menjadi: Uraian Objek Pajak Pasal 26 Pokok PPh Pasal 26 Kredit Pajak PPh Pasal 26 kurang/(lebih) bayar Sanksi bunga Pasal 13 ayat (2) KUP Jumlah PPh Pasal 26 ymh dibayar
Jumlah (Rp) 1.093.603.124.041,00 186.370.395.973,00 129.930.192.913,00 56.440.203.060,00 6.379.633.884,00 62.819.836.944,00
