1 K E P U T U S A N DI R EKT UR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR : SK.1185/PR.301/DRJD/2002 T ENT ANG PET UNJUK PELAKSANAAN MEKANI SME PENGAWASAN T AR...
K E P U T U S AN DI R EKT UR JENDER AL PER HUB UNGAN DAR AT NOMOR : S K.1185/ PR .301/ DR JD/ 2002 T ENT ANG PET UNJUK PEL AKS ANAAN MEKANI S ME PENGAW AS AN T AR I F ANGKUT AN PENUMPANG ANT AR KOT A DENGAN MOB I L B US UMUM DI R EKT UR JENDER AL PER HUB UNGAN DAR AT , Menimbang
: a. bahwa dalam rangka menyiapkan masyarakat dan pengusaha untuk menuju era mekanisme pasar bebas secara penuh; b. bahwa untuk melindungi masyarakat pengguna jasa angkutan dari kemungkinan adanya kenaikan tarif yang tidak terkendali sekaligus melindungi pengusaha angkutan terhadap persaingan yang tidak sehat; c. bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan angkutan antar kota. d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Petunjuk Pelaksanaan Mekanisme Pengawasan T arif Batas Atas dan T arif Batas Bawah Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota.
Mengingat
:
1. Undang - Undang No. 14 T ahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI tahun 1992 No. 49 T ambahan Lembaran Negara RI No. 3480); 2. Peraturan Pemerintah RI No. 41 T ahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI T ahun 1993 Nomor 59, T ambahan Lembaran Negara RI Nomor 3527); 3. Keputusan Presiden No. 102 T ahun 2001 tentang Kedudukan, T ugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan T ata Kerja Departemen; 4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 44 T ahun 1990 tentang Kebijaksanaan T arif Angkutan Penumpang dan Barang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 8 T ahun 1995; 5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 38 T ahun 1999 tentang Penetapan T arif Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 84 T ahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum; 7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 T ahun 2001 tentang Organisasi T ata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 45 T ahun 2001; 8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 89 T ahun 2002 T anggal 22 Nopember 2002 tentang Mekanisme Penetapan T arif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi; 9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 90 T ahun 2002 T anggal 22 Nopember 2002 tentang T arif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Propinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum; 10. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK. 1184/PR.301/DRJD/2002 tentang T arif Jarak Batas Atas dan T arif Jarak Batas Bawah Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi pada T rayek-T rayek Antar Kota Antar Propinsi di Seluruh I ndonesia. ME MU T U S K AN : Menetapkan
: KEPUT US AN DI R EKT UR JENDER AL PER HUB UNGAN DAR AT T ENT ANG PET UNJUK PEL AKS ANAAN MEKANI S ME PENGAW AS AN ANGKUT AN PENUMPANG ANT AR KOT A DENGAN MOB I L B US UMUM
PERT AMA
: Mekanisme pengawasan tarif angkutan penumpang antar kota dengan mobil bus umum diberlakukan terhadap pelayanan Ekonomi dan NonEkonomi.
KEDUA
: Ketentuan tarif angkutan Antar Kota Kelas Ekonomi dengan mobil bus umum menggunakan tarif diantara atau sama dengan T arif Jarak Batas Atas dan T arif Jarak Batas Bawah.
KET I GA
: T arif Jarak Batas Atas dan T arif Jarak Batas Bawah adalah perkalian antara jarak tempuh suatu trayek dengan T arif Dasar Batas Atas dan T arif Dasar Batas Bawah.
KEEMPAT
: Besaran T arif Dasar Batas Atas adalah sebesar 20 % diatas biaya pokok sedangkan T arif Dasar Batas Bawah adalah sebesar 20 % dibawah biaya pokok.
KELI MA
: Biaya pokok adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan angkutan untuk penyediaan jasa angkutan yang dihitung berdasarkan biaya penuh (Full Cost).
KEENAM
: Untuk pelayanan ekonomi para pengusaha angkutan diberikan kebebasan untuk menetapkan besaran tarif berlaku sepanjang tidak melampaui T arif Jarak Batas Atas dan T arif Jarak Batas Bawah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, dengan pembulatan ke atas dalam ratusan rupiah.
KET UJUH
: Untuk pelayanan non-ekonomi tarif berlaku ditetapkan oleh masing-masing pengusaha angkutan sesuai dengan tingkat pelayanan yang diberikan.
KEDELAPAN
: T arif berlaku sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM dan diktum KET UJUH dimungkinkan adanya perbedaan berdasarkan periode sibuk (Lebaran, Liburan, Akhir Pekan) dan periode tidak sibuk serta berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
KESEMBI LAN
: T arif berlaku yang ditetapkan oleh pengusaha sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM dan diktum KET UJUH harus dilaporkan kepada Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Kota/Kabupaten sesuai domisili perusahaan serta kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk trayek Antar Kota Antar Propinsi dan Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Propinsi untuk trayek Antar Kota Dalam Propinsi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum diberlakukan.
KESEPULUH
: T arif berlaku yang telah ditetapkan oleh pengusaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM dan diktum KET UJUH wajib diumumkan dan diinformasikan kepada masyarakat dengan cara : 1. Harga tarif berlaku dicetak/distempel pada tiket sesuai dengan asaltujuan perjalanan. 2. Mengumumkan harga tarif berlaku pada tempat-tempat yang mudah terlihat oleh para calon penumpang seperti pada loket-loket di T erminal/Pool/Agen. 3. Menempelkan harga tarif berlaku didalam bus sesuai dengan asaltujuan perjalanan.
KESEBELAS
: 1. Penjualan karcis baik di loket-loket maupun di atas bus harus dilakukan oleh awak bus atau orang yang ditunjuk oleh perusahaan yang bersangkutan. 2. Awak bus atau orang yang ditunjuk oleh perusahaan sebagaimana tersebut pada butir 1 di atas, harus menggunakan seragam dengan identitas yang jelas; 3. Awak bus atau orang yang ditunjuk oleh perusahaan dilarang mengutip/memungut ongkos tambahan dalam bentuk apapun di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEPULUH.
KEDUABELAS
: Pengusaha angkutan bertanggung jawab secara penuh terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh awak bus atau orang yang ditunjuk oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEBELAS.
KET I GABELAS
: Petugas yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan angkutan Antar Kota Antar Propinsi dan angkutan Antar Kota Dalam Propinsi serta Petugas Dinas Perhubungan/LLAJ yang bertugas di T erminal wajib melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban pengusaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEPULUH dan diktum KESEBELAS.
KEEMPAT BELAS : Pengawasan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara :
dalam
diktum
KET I GABELAS,
1. Sosialisasi terhadap mekanisme pengawasan tarif angkutan penumpang umum antar kota; 2. Pemantauan pelaksanaan ketentuan tarif angkutan, melalui : a. Pengamatan langsung 1) 2) 3) 4)
Kontrol langsung pada loket-loket penjualan karcis; Kontrol langsung di atas bus; Wawancara dengan calon penumpang atau penumpang. Mengawasi pencantuman besaran tarif berlaku yang tertera pada karcis.
b. Pengamatan tidak langsung 1) Menyebarkan formulir pengaduan tarip penumpang/calon penumpang di terminal; 2) Pembukaan kotak-kotak pengaduan di terminal. KELI MABELAS
kepada
: Sanksi administratif dilakukan terhadap pelanggaran besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT , dan terhadap pelanggaran pemenuhan kewajiban pengusaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEMBI LAN, diktum KESEPULUH dan diktum KESEBELAS.
KEENAMBELAS : Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Propinsi melaporkan temuan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam KEEMPAT BELAS, kepada : a. Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk trayek angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP); b. Gubernur untuk trayek angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP). KET UJUHBELAS : Contoh format laporan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. KEDELAPANBELAS :
1.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan pelaksanaan Surat Keputusan ini;
Jalan mengawasi
2. Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Propinsi mengawasi lebih lanjut pelaksanaan operasional Keputusan ini di masing-masing Propinsi.
KESEMBI LANBELAS
:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Pada tanggal
: J ak ar t a : 22 Nopember 2002
DI R EKT UR JENDER AL PER HUB UNGAN DAR AT T td I r . I S KANDAR AB UB AKAR , MS c NI P. 120 092 889 SALI NAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Ketua Komisi I V DPR-RI ; 2. Menteri Perhubungan; 3. Menteri Dalam Negeri R.I ; 4. KAPOLRI ; 5. Sekjen Departemen Perhubungan; 6. I rjen Departemen Perhubungan; 7. Para Gubernur di Seluruh I ndonesia; 8. Para Direktur di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat; 9. Para Kepala Dinas LLAJ/ Perhubungan Propinsi di Seluruh I ndonesia; 10. Ketua DPP ORGANDA.
