100 % penunjukan kawasan hutan seluruh Indonesia (termasuk provinsi pemekaran)

Matrik Renstra Departemen Kehutanan Tahun 2005-2009, sesuai Peraturan Menhut No: P.04/Menhut-II/2005. VISI :

Terwujudnya Penyelenggaraan Kehutanan Untuk Menjamin Kelestarian Hutan Dan Peningkatan Kemakmuran Rakyat.

MISI Menjamin Keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional

TUJUAN 1. Terselenggaranya pengukuhan kawasan hutan

STRATEGI

SASARAN (STRATEGIS)

Percepatan proses pengukuhan hutan

100 % penunjukan kawasan hutan seluruh Indonesia (termasuk provinsi pemekaran)

Percepatan proses pengukuhan hutan

Penetapan kawasan hutan sebesar 30 % dari luas kawasan hutan yang sudah dan akan ditata batas di seluruh Indonesia

Koordinasi dan sinkronisasi dengan sektor lain

Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi sektor lain dalam penatagunaan hutan

REVITALISASI PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN (RPPK) 2005

INDIKATOR (STRATEGIS) Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan penunjukan kawasan hutan dan perairan pada Propinsipropinsi yang tersisa - SK penetapan kawasan hutan pada Kelompok Hutan Produksi dan Lindung (50 %) dan kawasan konservasi 150 Kawasas Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dan Taman Buru. - Terbitnya SK pengukuhan 9 unit Taman Nasional - Terselesaikannya penataan batas dan penetapan kawasan 150 KSA, KPA dan TB. Permasalahan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP)/Rencana Tata Ruang Wialyah Kabupaten (RTRWK) yang terkait dengan ruang kehutanan dapat diminimalisir

KEBIJAKAN

PROGRAM

KEGIATAN POKOK Penerbitan SK Menhut tentang Penunjukan Kawasan Hutan

PENANGGUN G JAWAB Baplan, Setjen

Pemantapan Kawasan Hutan

Pemantapan Pemanfaatan potensi SDH



- Pelaksanaan penataan batas kawasan hutan - Pelaksanaan penetapan kawasan hutan - Regulasi penetapan kawasan hutan

Baplan, Setjen



Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi antar sektor dalam proses penataan ruang, penggunaan

Baplan

V -1

MISI

TUJUAN

STRATEGI

SASARAN (STRATEGIS)

INDIKATOR (STRATEGIS)

Percepatan penyediaan data informasi spatial dan non spatial

Tersedianya info sumberdaya alam hayati (SDAH) berupa: 100% informasi potensi penutupan lahan, 60 % informasi kayu komersial dan non komersiil, 30 % informasi hidupan liar serta 30 % informasi jasa lingkungan dan wisata secara Nasional.

- Data makro penutupan lahan & species kehutanan dalam bentuk numerik, spatial, non spatial tersedia dalam data base dapat diakses oleh Publik. - Neraca Sumberdaya Hutan (NSDH) Nasional.

KEBIJAKAN


PROGRAM

Peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH

KEGIATAN POKOK dan perubahan peruntukan kawasan hutan - Pelaksanaan Inventarisi hutan nasional - Fasilisasi pelaksanaan inventarisasi di tingkat provinsi, kab/kota, unit pengelolaan - Fasilisasi penyusunan NSDH Propinsi - Penyusunan NSDH Nasional - Penyiapan database kehutanan - Penyusunan Statistik kehutanan - Peningkatan Sistem Informasi Akses Pembanguna


V -2

PENANGGUN G JAWAB

Baplan, Ditjen PHKA, Ditjen RLPS, Ditjen BPK, Balitbang

MISI

TUJUAN

STRATEGI

SASARAN (STRATEGIS)


KEBIJAKAN

PROGRAM

-

2. Terjamin dan optimalnya luas dan fungsi kawasan hutan.

Mengoptimalkan aneka fungsi hutan dan ekosistem perairan yang meliputi fungsi konservasi, lindung dan produksi kayu, non kayu dan jasa lingkungan untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari

1. Terselenggaranya pengaturan dan pengurusan pengelolaan hutan

Optimalisasi keberadaan kawasan hutan

Peningkatan performa industri kehutanan

Setidaknya kawasan hutan yang telah ditunjuk di Indonesia dapat dipertahankan dan diberlakukan-nya sesuai fungsinya

Fasilitasi peningkatan Performance industri kehutanan 50% dari industri yang ada di tahun 2004.


- 70 % evaluasi permasalahan perubahan peruntukan kawasan hutan/ perubahan fungsi dapat diselesaikan. - 70 % data informasi penutupan kawasan hutan dan lahan seluruh DAS dan Pulau.


Minimal 300 unit industri kehutanan (kapasitas diatas 6.000 m3/tahun) berjalan efisien dan kompetitif secara global.

Revitalisasi sektor kehutanan termasuk industri kehutanan


-

-


-

-

-

KEGIATAN POKOK n Kehutanan (SIAPHUT) Penyediaan data/informa si spatial dan non spatial Pelaksanaan evaluasi perubahan peruntukan kawasan hutan Pelaksanaan penafsiran citra satelit termasuk pemeriksaan lapangan Penyusunan deregulasi bidang industri kehutanan Intensifikasi pengawasan dan pembinaan industri kehutanan Perumusan insentif untuk pengembang an industri

V -3

PENANGGUN G JAWAB

Baplan, Setjen, Ditjen PHKA, Balitbang

Ditjen BPK

MISI

TUJUAN

STRATEGI Sertifikasi pengelolaan hutan lestari

SASARAN (STRATEGIS)


Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) 200 unit

Minimal 100 IUPHHK Hutan Alam dan 100 IUPHHK Hutan Tanaman memiliki sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

KEBIJAKAN Revitalisasi sektor kehutanan termasuk industri kehutanan

PROGRAM Pemantapan Pemanfaatan potensi SDH

-

-

-

Peningkatan pengelolaan NTFP

Peningkatan PNBP sektor kehutanan

Produk hasil hutan bukan kayu meningkat 30 % dari produksi tahun 2004

Penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) dan dana reboisasi (DR) optimal


Sumbangan pendapatan produk non kayu meningkat minimal 5 % dari produksi tahun 2004.

Jumlah penerimaan PNBP sebesar Rp. 1 Trilyun,dengan kenaikan 5 % pertahun.

Revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan


Revitalisasi sektor kehutanan termasuk


-

-

-

KEGIATAN POKOK kehutanan Penyusunan deregulasi tentang peman-faatan hutan Sertifikasi PHL pada IUPHHK Hutan Alam dan Hutan Tanaman Intensifikasi pengawasan dan pembaninaan kegiatan peman-faatan hutan Penyusunan regulasi bidang produk NTFP Merancang alternatif insentif bagi pengembang an produk NTFP Intensifikasi penarikan PNBP dan DR

V -4

PENANGGUN G JAWAB Ditjen BPK, Setjen, Balitbang

Ditjen BPK, Setjen, Ditjen PHKA, Ditjen RLPS, Balitbang

Ditjen BPK, Setjen

MISI

TUJUAN

STRATEGI

SASARAN (STRATEGIS)


KEBIJAKAN

PROGRAM

industri kehutanan

Percepatan Pembangunan hutan tanaman

Fasilitasi Pembangunan HTI seluas minimal 5 juta ha dan didukung oleh industri yang efisien

- 75 % HTI yang direncanakan beroperasi penuh/prod 150m3/ha - Penyerapan tenaga kerja kegiatan HTI meningkat 10% dari penyerapan tenaga kerja tahun 2004

Revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan


Pengembangan Pembangunan hutan rakyat

Fasilitasi pembangunan Hutan rakyat seluas 2 juta Ha

Peningkatan produksi kayu dari hutan rakyat sekitar 30 % dibandingkan produksi tahun 2004

Revitalisasi sektor kehutanan khususnya Industri kehutanan



KEGIATAN POKOK - Pengawasan, pengendalian dan pembinaan - Penyusunan deregulasi pembanguna n HTI - Merancangalt ernatif insentif bagi pembanguna n HTI - Merancang alternatif insentif bagi pembanguna n hutan rakyat - Fasilisasi pengembangan pemasar-an produk kayu dari hutan rakyat - Intensifikasi penyediaan bibit-bibit untuk pengembang an hutan

V -5

PENANGGUN G JAWAB

Ditjen BPK, Balitbang

Ditjen BPK, Setjen, Ditjen RLPS, Balitbang

MISI

TUJUAN

STRATEGI

SASARAN (STRATEGIS)


2. Terselengga-ranya Pengaturan dan pengurusan rehabilitasi dan reklamasi hutan

Percepatan rehabilitasi hutan dan lahan

Mendorong rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) berjalan efektif di seluruh Indonesia dengan luasan 5 juta ha (60% di dalam kawasan hutan dan 40 persen di luar kawasn hutan)

- 90 % luas target areal RHL tertutup oleh vegetasi hutan. - Master Plan-RHL (MPRHL) di seluruh Indonesia dan aturan RHL lainnya ditetapkan dan dilasanakan.

Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya hutan

Rehabilitasi dan Pemulihan cadangan SDA

Pengembangan ekonomi masyarakat sekitar hutan

Mendorong pengembangan ekonomi masyarakat sekitar hutan

Penyerapan tenaga kerja, pendapatan dan usaha masyarakat sekitar hutan di bidang kehutanan meningkat 20% dari keadaan tahun 2004.

Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya hutan

Pengembangan Kapasitas pengelolaan SDA


KEBIJAKAN

PROGRAM

KEGIATAN POKOK rakyat - Penyusunan MP-RHL Propinsi - Pelaksanaan Rahabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) termasuk hutan pantai dan mangrove - Penyuluhan kehutanan - Merancang rumusan bagi peningkatan akses masyarakat terhadap hutan - Melanjutkan pengembangan perhutanan sosial/socfor (Agroforestry, PHBM dll) - Reformasi regulasi & insentif pengembang-

V -6

PENANGGUN G JAWAB Ditjen RLPS, Baplan, Balitbang

Ditjen RLPS, Setjen, Ditjen BPK, Ditjen PHKA, Balitbang

MISI

TUJUAN

STRATEGI

Penegakan hukum dalam perlindungan hutan

SASARAN (STRATEGIS)

Terwujudnya pemberantasan pemanfaatan dan perdagangan hasil hutan illegal secara efektif


- Frekwensi pemanfaatan hasil hutan illegal di 200 KSA/ KPA menurun sebanyak 90%. - Menurunnya gangguan hutan di 32 propinsi - Meningkatnya penyelesaian tindak pidana kehutanan di 32 propinsi

KEBIJAKAN

Pemberantasa n pencurian kayu di dalam hutan negara dan perdagangan kayu illegal

PROGRAM

Pemantapan keamanan dalam negari

-

-

-

-

-


KEGIATAN POKOK an/pemanfaat an sumberdaya hutan oleh masyarakat Koordinasi antar sektor dalam pengamanan hutan Menggalang masyarakat peduli pemberantas an pencurian kayu Pengawasan peredaran hasil hutan Pelaksanaan operasi pemberantas an illegal logging dan illegal trade Penyuluhan kehutanan Penyedian opsi matapencaha rian bagi masyarakat paska

V -7

PENANGGUN G JAWAB

Ditjen PHKA, Setjen, Ditjen RLPS, Ditjen BPK

MISI

TUJUAN

STRATEGI

Peningkatan efektifitas penanggulangan kebakaran hutan

SASARAN (STRATEGIS)

Terwujudnya penanggulangan kebakaran hutan secara efektif di Kalimantan, Sumatera dan Jawa.



- Penurunan frekwensi kebakaran hutan di 32 prov. - Ketersediaan data informasi deteksi dini kebakaran (hotspot) ”real time”, paling tidak di Kalimantan, sumatera dan Jawa.

KEBIJAKAN

Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hutan

PROGRAM

Perlindungan dan konservasi SDA

KEGIATAN POKOK operasi pemberantas an - Menyediakan informasi lokasi-lokasi rawan pencurian kayu - Koordinasi antar sektor dalam pengendalian kebakaran hutan - Peningkatan pemanfaatan citra satelit untuk memantau kebakaran hutan - Mengintensif kan relawanrelawan pemadam kebakaran hutan - Mendorong swakarsa masyarakat untuk

V -8

PENANGGUN G JAWAB

Ditjen PHKA

MISI

TUJUAN

STRATEGI

SASARAN (STRATEGIS)


3. Termanfaatkan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berdasarkan prinsip kelestarian.

Membangun dan memperkuat pengelolaan kawasan konservasi

- Pengeleloaan dan pemanfaatan kawasan konservasi secara optimal di 200 unit Kawasan Suaka Alam(KSA)/Kawasan Pelestarian Alam (KPA)

- Frekwensi pencurian kayu menurun di 200 KSA/KPA sebesar 90 % - Peningkatan investasi swasta di pariwisata alam sebesar 20% - Populasi & habitat species langka di 200 KSA/KPA terjaga secara efektif - Pengelolaan di 200 unit KSA/KPA berjalan secara optimal dgn peningkatan menyerap tenaga kerja minimal 10% & peningkatan pendapatan sektor minimal 10% - Peningkatan status Balai Taman Nasional menjadi Balai Besar Taman Nasional


KEBIJAKAN


PROGRAM

Perlindungan dan Konservasi SDA

KEGIATAN POKOK berpartisipasi aktif dlm penanggulan gan kebakaran hutan - Pemantapan penyelenggar a-an pengelolaan kawasan konservasi di 200 unit KSA/KPA - Penyusunan rencana pengelolaan di 200 KSA/KPA - Penyusunan regulasi pendukung pengelolaan kawasan konservasi - Reformasi regulasi investasi pariwisata alam

V -9

PENANGGUN G JAWAB

Ditjen PHKA, Setjen, Balitbang

MISI

TUJUAN

STRATEGI

SASARAN (STRATEGIS) - Pengelolaan dan Pemanfaatan SDAH secara lestari/berkelanjutan

INDIKATOR (STRATEGIS) - Pendapatan SDAH meningkat minimal 10% dibanding tahun 2004

KEBIJAKAN Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hutan

PROGRAM Perlindungan dan konservasi SDA

- Pemanfaatan SDAH melibatkan masyarakat sekitar hutan, meningkatkan pendapatan masyarakat dan menyerap tenaga kerja minimal - 10% dibanding tahun 2004 - Kelestarian species tumbuhan dan satwa komersial. Membangun dan memperkuat pengelolaan kawasan konservasi

20 Unit model taman nasional terbentuk dan beroperasi


- Keutusan Menteri Kehutanan tentang pembentukan model Taman Nasional (TN) - Rencana pengelolaan dan investasi 20 TN model terdaftar di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPMD) - TN model beroperasi dan paling tidak 10 % pendanaan TN Model mandiri - TN Model meningkatkan penyerapan tenaga kerja


Perlindungan dan konservasi SDA

KEGIATAN POKOK - Fasilitasi untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDA - Reformasi regulasi dan insentif untuk pemanfaatan SDA secara lestari - Penyusunan rencana pengembang an TN Model - Pelaksanan pembanguna n 20 unit model TN - Reformasi regulasi dan kebijakan serta insentif dalam membentuk TN model - Penyusunan

V - 10

PENANGGUN G JAWAB Ditjen PHKA, Setjen, Balitbang

Ditjen PHKA, Setjen

MISI

TUJUAN

STRATEGI

SASARAN (STRATEGIS)


KEBIJAKAN

PROGRAM

dan pendapatan masyarakat sebesar minimal 10% - Peningkatan status Balai Taman Nasional menjadi Balai Besar Taman Nasional. 4. Terselenggaranya pengaturan dan pengurusan perencanaan kehutanan

5. Berperan aktive dalam memanfaatkan perjanjian global tentang kehutanan dan lingkungan

Penyusunan dan penyempurnaan rencana kehutanan

Pemanfaatan dukungan international dalam pengelolaan hutan lestari

Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra-KL) Departemen kehutanan 2005-2009, Sistem perencanaan kehutanan (Sisperhut), Rencana kehutanan jangka panjang (RJP), Rencana Kerja Kementerian Negara (Renja-KL) Departemen Kehutanan dan Rencana Induk/Rencana makro, “National Forest Statements” (NFS) selesai dan diimplementasikan. Mendorong berjalannya implementasi UN CITES, UN CBD, UN CCC, UNCCD, RAMSAR serta kesepakatan dalam forumforum internasional al: FAO, UNEP, UNDP dan


-

- Rumusan NFS - Keputusan Menteri/Peraturan Menteri (Sisperhut, RJP RenstraKL Dephut 2005-2009, Renja-KL) - Keputusan Menteri/Peraturan Menteri tentang Rencana makro Rehabilitasi, Pemanfaatan hutan, Konservasi Kawasan dan Pengembangan Sosial Forestry.

Pendukung kebijakan

- Mendapatkan manfaat teknologi dan financial dari mekanisme global yang berkaitan dengan kehutanan/lingkungan. - Berperan aktif dalam kesepakatan-kesepakatan

Pendukung kebijakan


-

-

-


KEGIATAN POKOK rencana investasi TN model Registrasi rencana investasi TN model di BKPM/BKPM D Penyusunan rencanarencana kehutanan Evaluasi pelaksanaan rencana kehutanan Evaluasi kinerja Departemen kehutanan

- Penyelenggar aan KLN bidang kehutanan - Penyiapan implementasi konvensi-

V - 11

PENANGGUN G JAWAB

Baplan, Setjen, Ditjen PHKA, Ditjen BPK dan Ditjen RLPS, Itjen

Setjen, Baplan, Ditjen PHKA, Ditjen BPK, Ditjen RLPS, Balitbang

MISI

TUJUAN

STRATEGI

SASARAN (STRATEGIS) ITTO

6. Meningkatkan efektifitas pengelolaan hutan.di provinsi, kabupaten/ kota

Pembentukan unit pengelolaan hutan produksi

Terbentuknya Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi terbentuk di setiap provinsi


KEBIJAKAN

PROGRAM

global yang berkaitan dengan kehutanan dan sumberdaya alam hayati lainnya (SDAH) - Mampu melaksanakan ketentuan dan kesepakatan global yang berkaitan dengan kehutanan dan sumberdaya alam hayati lainnya (SDAH) - Keputusan menteri kehutanan tentang penetapan Kesatuan Pengelolaan Hutan produksi (KPHP) - Rencana investasi KPHP terdaftar di BKPM/BKPMD. - Kelembagaan KPHP yang mantap beroperasi penuh - SFM berjalan di 50 % Unit KPHP dan pendanaan 30% mandiri

-

Pemantapan kawasan hutan


-

-

-

-


KEGIATAN POKOK konvensi Internasional yang diratifikasi Indonesia Penyiapan rumusan kebijakan bidang kehutanan di tataran global dan regional Penyusunan KPHP Penyusunan rencana investasi KPHP dan pendaftaran di BKPM Pembentukan lembaga KPHP Koordinasi pembentukan KPHP dengan Pemerintah Daerah Regulasi dan insentif KPHP

V - 12

PENANGGUN G JAWAB

Baplan, Setjen, Balitbang

MISI

TUJUAN

STRATEGI

SASARAN (STRATEGIS)

Pembentukan unit pengelolaan hutan lindung

50% Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung terbentuk dan beroperasi

Peningkatan pemanfaatan aneka fungsi hutan

Mendorong peningkatan pengelolaan jasa lingkungan melalui pengelolaan hutan wisata


INDIKATOR (STRATEGIS) - Permenhut/ Kepmenhut Rancang Bangun KPHL di Setiap provinsi. - Lembaga KPHL beroperasi secara efektif dan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat - KPHLmeningkatkan produksi Non Kayu dan Jasa Lingkungan sebesar 30% - KPHL meningkatkan produktivitas kualitas air bersih sebesar minimal 10% - KPHL meningkatkan penyerapan tenaga kerja masyarakat sekitar hutan sebesar paling tidak 10%. - Rencana investasi PHP terdaftar di BKPM/BKPMD - Kelembagaan PWH beroperasi dan pendanaan 70 % mandiri - Pengelolaan hutan wisata meningatkan daya serap tenaga kerja sebesar minimal 50 % dibanding tahun 2004. - PWH meningkatan pendapatan masyarakat minimal 30 % dibanding tahun 2004

KEBIJAKAN

PROGRAM





KEGIATAN POKOK - Penyusunan KPHL - Koordinasi pembentukan KPHL dengan Pemerintah Daerah - Reformasi regulasi serta kebijakan dan insentif pemanfaatan NTFP dalam KPHL

PENANGGUN G JAWAB Baplan, Setjen, Balitbang

- Penyiapan regulasi dan insentif pengelolaan jasa lingkungan - Melanjutkan dan mengembang -kan pengelolaan Hutan Wisata - Promosi pengelolaan

Ditjen PHKA Setjen, Baplan

V - 13

MISI

TUJUAN 7. Terselenggaranya penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan

Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai

1. Memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan untuk mendukung sistem penyangga khdp

STRATEGI Pengembangan IPTEK

Peningkatan pengelolaan dan fungsi DAS

SASARAN (STRATEGIS)


90 % IPTEK sesuai dengan issue kehutanan nasional dan global serta dapat mendukung produktivitas dan ketahanan pembangunan kehutanan

- Hasil IPTEK dapat meningkatkan produktivitas kehutanan/lestari sebesar minimal 10% - Hasil iptek dapat meningkatkan pertisipasi, pendapatan/usaha di bidang kehutanan paling tidak 30 %. - Hasil iptek dapat diakses oleh masyarakat luas.

Pendukung kebijakan

- Produktivitas DAS meningkat minimal 10% - Penutupan lahan DAS Prioritas 1 meningkat mendekati 100%. - Penyerapan tenaga kerja masyarakat sekitar DAS meningkat minimal 20% dibanding tahun 2004. - Pendapatan masyarakat sekitar DAS meningkat minimal 20% dibanding tahun 2004. - Partisipasi masyarakat sekitar DAS meningkat

Rehabilitasi dan konservasi hutan

282 Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas berfungsi optimal, termasuk didalamnya Daerah Tangkapan Air (DTA) dalam melindungi obyek/bangunan vital, sesuai dengan kriteria dan standar


KEBIJAKAN

PROGRAM Litbang dan IPTEK

-

-

Rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA

-

-

-

-

KEGIATAN POKOK hutan wisata Penyelenggar aan Litbang kehutanan yang sesuai dengan kebutuhan sekarang dan masa depan Penyelengga raan dan pengembang an pendidikan SDM kehutanan yang profesional Perancangan pengelolaan DAS di 282 DAS Fasilitasi penerapan pengelolaan DAS di 282 DAS Fasilitasi pengelolaan DAS bersama masyarakat Regulasi

V - 14

PENANGGUN G JAWAB Badan Litbang, Setjen

Ditjen RLPS, Setjen, Balitbang

MISI

TUJUAN

STRATEGI

SASARAN (STRATEGIS)


KEBIJAKAN

PROGRAM

50%.

Mendorong peran serta masyarakat

1. Terbangunnya masyarakat untuk turut berperan serta dalam pembangunan kehutanan

Peningkatan peranserta masyarakat

70 % masyarakat sekitar hutan berperan dalam pembangunan kehutanan

- Regulasi tentang pemberdayaan masyarakat - Kualitas dan produktivitas hutan meningkat paling tidak 50 % dibandingkan tahun 2004 - Pengelolaan hutan mendapat dukungan penuh dari masyarakat sekitar hutan

Pemberdayaa n ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan

Rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA

Peningkatan akses masyarakat terhadap kebijakan dan informasi kehutanan

Akses masyarakat pada SDH dan pengambilan keputusan SDH meningkat 70 %

- Kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan meningkat minimal 20 % dibandingkan tahun 2004 - Reregulasi tentang akses dan peran masyarakat sekitar hutan




KEGIATAN POKOK serta kebijakan dan insentif masyarakat pengelola DAS

PENANGGUN G JAWAB

- Penyusunan regulasi pemberdayaa n masyarakat - Fasilitasi upaya-upaya pemberdayaa n masyarakat - Kerjasama dengan stakeholder dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat - Penyusunan regulasi peningkatan akses kepada masyarakat - Fasilitasi akses masyarakat dalam meman-

Ditjen RLPS, Setjen, Ditjen BPK dan Ditjen PHKA

V - 15

Ditjen RLPS, Setjen, Balitbang

MISI

TUJUAN

2. Mewujudkan aparatur kehutanan yang bersih dan berwibawa

STRATEGI

SASARAN (STRATEGIS)


Peningkatan profesionalisme SDM kehutanan

SDM kehutanan profesional meningkat 30% dibanding tahun 2004

- Berjalannya sistem kompetensi jabatan untuk penempatan pegawai - Berjalannya sistem “reward and punishment”

KEBIJAKAN

Pendukung kebijakan

PROGRAM

Pendidikan kedinasan

-

-

Peningkatan profesionalisme SDM kehutanan

Menjamin Distribusi Manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan

Mewujudkan ketahanan usaha di bidang kehutanan

Mendorong UKM industri kehutanan

PNS dapat menjalankan dan melaksanakan aturan yang benar sesuai dengan kompetensinya

Iklim usaha Kecil dan Menengah di bidang kehutanan meningkat, sebesar minimal 30% dibanding tahun 2004


Jumlah kasus penyelewengan/ KKN menurun 100 %.

- Regulasi tentang peranan UKM dan akses terhadap SDAH. - Supply bhn baku untuk UKM kehutanan terjamin

Pendukung kebijakan


Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara

-


-

-

KEGIATAN POKOK faatkan dan mengelola sumberdaya hutan Penyusunan rencana pengembang an kepegawaian Dephut Penyelenggar aan kepegawaian Reformasi sistem insentif Sumberdaya manusia kehutanan Penyelenggar aan peningkatan SDM kehutanan Pengawasan dan Pengendalian Reformasi regulasi sektor UKM bidang kehutanan

V - 16

PENANGGUN G JAWAB

Setjen, Baplan, Ditjen PHKA, Ditjen BPK, Ditjen RLPS, Balitbang dan Itjen

Itjen, Setjen

Ditjen BPK, Ditjen RLPS, Ditjen PHKA, Setjen

MISI

TUJUAN

STRATEGI

SASARAN (STRATEGIS) serta akses kepada SDH meningkat

Memantapkan koordinasi Pusat dan Daerah

Mewujudkan sinkronisasi peraturan perundangan

INDIKATOR (STRATEGIS) - Pasar untuk UKM terjamin - UKM dapat menyerap tenaga kerja sekitar hutan sebesar 20% - Penyerapan tenaga kerja minimal 10% - Regulasi tentang jaminan supply bahan baku terhadap UKM Regulasi tentang UKM yang melibatkan masyarakat.

KEBIJAKAN

PROGRAM

Pemberdayaa n ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan Pemberdayaa n ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan


Mendorong UKM industri kehutanan

Memberikan jaminan akan ketersediaan bahan baku untuk UKM Kehutanan

Pemberian ruang kelola kepada masyarakat

Pemberian ruang kelola pada masyarakat untuk menjadi pemain kunci dalam UKM

Peningkatan komunikasi dan konsultasi para pihak

Koordinasi dalam pembenahan peraturan perundangan bidang pengurusan hutan

Berkurangnya tumpang tindih peraturan perundangan terkait dengan bidang kehutanan sebesar 60 % dibanding tahun 2004

Pendukung kebijakan


Koordinasi dalam penanganan permasalahan perlindungan hutan

Koordinasi penegakan hukum dalam menanggulangi kejahatan kehutanan

Penyelesaian kasus pelanggaran kehutanan mencapai 60 %

Pendukung kebijakan

Pemantapan keamanan dalam negeri



KEGIATAN POKOK - Fasilitasi peningkatan kualitas produk UKM Fasilitasi kemudahan penyediaan bahan baku bagi UKM Fasilitasi peningkatan peran dan keuangan UKM - Identifikasi dan kajian detail materi peraturan perundangan bidang kehutanan - Reformasi peraturan perundangan kehutanan sesuai hasil kajian - Peningkatan kontinuitas koordinasi dlm

V - 17

PENANGGUN G JAWAB

Ditjen BPK, Ditjen RLPS, Ditjen PHKA, Setjen Ditjen BPK, Ditjen RLPS, Ditjen PHKA, Setjen Setjen, Itjen

Ditjen PHKA, Itjen

MISI

TUJUAN

STRATEGI

Sinkronisasi penyelenggaraan kehutanan Pusat dan daerah

SASARAN (STRATEGIS)

- Pelimpahan wewenang bidang kehutanan secara bertahap dan bertanggung jawab - Tahubja pengurusan hutan tersusun dan diterima semua pihak


-

Tercapainya harmonisasi dalam pengelolaan hutan

KEBIJAKAN

Pendukung kebijakan

PROGRAM

Pengembangan kapasitas pengelolaan SDA dan LH

KEGIATAN POKOK penegakan hukum - Identifikasi kebijakan, regulasi yang tumpang tindih - Penyusunan Tahubja tentang kewenangan pengurusan hutan antara Pusat dan Daerah - Pelimpahan wewenang secara bertahap sesuai dengan Tahubja

Keterangan: 1. Baplan = Badan Planologi Kehutanan 2. Setjen = Sekretariat Jenderal 3. Itjen = Inspektorat Jenderal 4. Ditjen PHKA = Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam 5. Ditjen RLPS = Direktorat Jenderal Rehabilitasi Hutan dan Lahan 6. Balitbang = Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan 7 Penanggungjawab Utama Program ditulis dengan huruf tebal.


V - 18

PENANGGUN G JAWAB Setjen, Baplan, Ditjen PHKA, Ditjen RLPS, Ditjen BPK dan Balitbang

100 % penunjukan kawasan hutan seluruh Indonesia (termasuk provinsi pemekaran)

Recommend Documents